KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA1 Oleh: Noldy Marwan2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah politik hukum Indonesia dan pidana bagaimanakah prospek pidana denda dalam Dengan sistem pemidanaan di yuridis menggunakan metode penelitian normatif, maka 1. dapat Penggunaan pidana denda dalam ketentuan pidana perundang-undangan administrasi, yang ditentukan oleh lembaga legislatif adalah tepat, baik dalam rumusan tunggal terutama dikenakan pada korporasi maupun alternatif dari pidana kebebasan kemerdekaan dan bahkan sanksi denda tunggal pada konsep KUHP, maupun akumulasi pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, legislator masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Hukum pidana nasional itu lebih bersifat formal dan belum mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana ilmu hukum pidana dan berdasarkan pada jaman kolonial. 2. Untuk praktik pada mengefektifkan pidana denda sebagai alternatif lain khususnya dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, perlu dicarikan modus yang tepat agar pidana denda dapat dirasakan sebagai pidana oleh terpidana. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Kata kunci: Kajian yuridis, pidana denda, tentang denda di Indonesia. disimpulkan: dalam PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara 1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Sondakh, SH, MH; Atie Olii, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711023 Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan tindak pidana. Disadari pula dengan berkembangnya jenis jenis delik baru dalam masyarakat (khususnya dalam bidang perekonomian yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat), maka di samping ganti kerugian, pidana denda akan menempati kedudukan yang penting. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. terhadap suatu harus yang dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelanggengannya pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai mata uang menyebabkan jumlah denda yang diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi, sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi penurunan nilai mata uang. Permasalahan juga Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam hal yang demikian bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan. penjatuhan pidana Keseluruhan masalah di atas adalah mengenai pemidanaan, khususnya mengenai jenis pidana denda yang dihubungkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pidana denda lebih terlihat di dalam Peraturan- peraturan Daerah. Karena memang sifat dari untuk memberikan Peraturan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Daerah 87
Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 sifatnya. Namun demikian yang efektivitasnya pun masih tetap diragukan, sehingga diperlukan suatu pengkajian terhadap penerapan Dalam penggunaan pidana denda pengkajiannya dalam undang-undang pidana diluar KUHP maupun pada ketentuan pidana di berbagai undang-undang telah berkembang. ringan pidana denda. administratif B. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah politik hukum pidana tentang denda di Indonesia ? 2. Bagaimanakah prospek pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia? C. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. PEMBAHASAN A. POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG DENDA Politik hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari politik kriminal, sedangkan politik kriminal tersebut diartikan, pertama, dalam pengertian sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum luas, pidana. Kedua, dalam arti merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam arti luas, merupakan keseluruhan yang paling kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma sentral dari masyarakat.3 Pada tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, proses pembuatan undang-undang, dituntut lain pula untuk semakin baik yang antara diharapkan untuk memenuhi pelbagai persyaratan antara lain; (1) dapat menyerap aspirasi dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktural, (3) lebih suprastruktural, (2) 3 Ibid, hlm 113-114. 88 pandanganpandangan mengikutsertakan kepakaran, (4) memperhatikan kecenderungan- kecenderungan yang diakui internasional masyarakat beradab, (5) menjaga sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, (6) dapat menjaga dan keseimbangan antara pemikiran ketertiban (ardeningsdenhen) dan pemikiran pengaturan (regelingsdenhen). Politik hukum pidana pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi dan pelaksanaan hukum pidana, kebijakan legislatif sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan adalah proses kriminalisasi.4 keselarasan, keserasian kata lain Jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan iukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan iarus benar-benar memperhitungkan dapat mendukung semua berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam tenyataannya, serta diperlukan wawasan tentang peranan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat sebagai titik tolak.5 Adapun nasalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan iaruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa ndonesia, tersebut yaitu bertentangan lengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat Ian dianggap oleh masyarakat patut atau tidak patut rangka menyelenggarakan dihukum kesejahteraan masyarakat. Dalam iubungannya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, ;etidaknya ada 3 (tiga) alasan penting dalam rangka penyusunan lukum nasional. Pertama, alasan politis adalah wajar bahwa indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hukum pidana ~ang bersifat nasional yang didasarkan pada pancasila sebagai, umber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, alasan hukum ;osiologis faktor yang sejauh mana perbuatan lalam urgensi pembentukan 4 M. Arief Amrullah,.Op cit, hlm 21. 5 Ibid, hlm 22.
nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia harus mencerminkan keadilan masyarakat Indonesia. Ketiga, alasan praktis bahwa hukum nasional itu harus dapat dipahami oleh masyarakatnya sendiri.6 Kebijakan pidana sebagai ilmu merupakan bagian dari kebijakanyanglebih besar; kebijakan legislatif dan penegakan hukum, kebijakan kebijakan berubah menjadi kebijakan ssial. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal, yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. penegakan Hubungan antara kebijakan sosial dan kebijakan pidana belum dapat diidentifikasikan dengan jelas. Pemidanaan tidak harus berkaitan dengan kesalahan moral pihak terdakwa tersebut. Tingkat kesalahan moral seseorang tidak hanya semata-mata menentukan tingkat pemidanaan yang akan diberikan tetapi hal ini secara universal merupakan salah satu penentu saja. Masih ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pemidanaan yaitu tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dengan kekejian mempertimbangkan bagaimana kejahatan itu dilaksanakan. tingkat penanggulangan upaya kejahatan secara terpadu dengan keseluruhan kebijakan sosial, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya hubungan keseluruhan politik kriminal dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Penegasan dilihat dalam B. EKSISTESI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN Permasalahan dalam pidana perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan di antara denda 6 Ibid, hlm 62. Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 lainnya. Sebagai bentuk atau akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampak dalam penegakan hukum dewasa ini, maka secara 'iure constituto' pidana denda sebagai alternatif perampasan kemerdekaan. Kenyataan jenis pidana dari pidana perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, maka pidana denda dirumuskan ini dan digambarkan dengan anggapan bahwa pidana denda digolongkan dalam kelompok pidana ringan (lichte straffen) dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran (overtredingen - Buku III KUHP) dan di samping hal tersebut juga adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana yang berat (strenge straffen). dalam Pendirian semacam demikian dewasa ini sulit untuk dipertahankan. Pandangan secara kualitatif berat - ringan suatu kejahatan daripada berubah perkembangan tempat dan waktu, karena perbedaan tersebut tidak didasarkan pada kriteria dan argumentasi yang memadai, melainkan atas pertimbangan historis belaka. Atas dasar peniIaian tersebut maka dalam konsep Rancangan KUHP oleh pembentuknya perlu ditetapkan dan ditinjau kembali tentang kebijakan legislatif yang berhubungan dengan hukum penintensier, khususnya terhadap pidana denda yang berdasarkan penelitian ternyata bahwa jenis pidana ini lebih efektif sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan. sebagai akibat Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji kebijakan legislatif untuk pidana denda dalam pembentukan RUU KUHP dalam kaitannya dengan perumusan pidana denda di luar KUHP serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pidana denda. legislatif merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilihat bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu kesatuan proses awal. Proses legislatif menentukan pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya, oleh sebab itu dalam tahap ini diperlukan suatu kajian yang rnendalam. Kebijakan kebijakan 89
Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 Kebijakan legislatif terhadap pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP tidak terlepas dari pemikiran bahwa nilai pidana denda tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perumusan tentang maksimum umum pidana denda tidak dapat dilepaskan dari kenyataan akan terjadi perubahan nilai uang (rupiah), dan kemungkinan terjadinya perubahan perundang- undangan. Dalam rangka upaya menentukan maksimum umum pidana denda yang mampu menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut, dapat dipahami sebagai pilihan perumusan stelsel maksimum umum pidana denda dengan sistem kategori maksimum umum. Perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana 1992 terdapat dalam Buku I mengenai Ketentuan Umurn Bab III Pasal 72 dan 73. Pasal 72 (Pasal 30 KUHP Lama) (1) Pidana denda adalah berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan Pengadilan. (2) Pidana denda paling sedikit adalah rupiah, kecuali ratus seribu ditentukan minimum khusus. lima (3) Maksimum ditetapkan denda berdasarkan kategori. Ada 6 kategori, yaitu : kategori I : maksimum seratus lima puluh ribu rupiah; kategori II : maksimum tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; kategori III rupiah; kategori IV : maksimum tiga juta : maksimum tujuh juta lima ratus ribu rupiah; kategori V : maksimum tiga puluh juta rupiah; kategori VI : maksimum tiga ratus juta rupiah. (4) Maksimum denda untuk korporasi adalahkategori lebih tinggi berikutnya. (5) Maksimum denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana maksimum lebih dari 7 tahun sampai dengan 15 tahun, denda adalah maksimum menurut kategori V dan apabila diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup tau paling lama 20 tahun, dikenakan denda menurut kateori VI. 90 (6) Minimum denda untuk korporasi yang tersebut dalam adalah maksimum denda menurut kategori IV. (7) Denda harus dibayar dalam waktu yang yang pejabat oleh untuk melaksanakan ayal (5) ditetapkan berwenang putusan Hakim. (8) Apabila denda tidak dibayar penuh yang dalam ditentukan, maka untuk denda yang tidak dibayar itu, apabila keadaan mengizinkan, diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. tenggang waktu (9) Apabila penggantian seperti tersebut dalam ayat (8) tidak mungkin, maka denda yang tidak dibayar itu digantikan dengan pidana kerja sosial, dengan pidana pidana penjara sepanjang denda tersebut tidak melebihi jumlah denda kategori I. (10) Lama pidana penjara pengganti paling sedikit satu hari atau paling lama enam bulan. pengawasan atau (11) Apabila ada pemberatan denda karena ada perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan dalam Pasal 54, maka pidana penjara pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. (12) Lamanya pidana pengganti ditetapkan dalam putusan Hakim, dalam hal dendanya diganti seluruhnya dengan pidana pidana penjara.Lamanya ditetapkan dalam hari, minggu atau bulan. Untuk tiap seribu lima ratus rupiah ditetapkan pengganti lebih dari satu hari. tidak boleh (13) Apabila sebagian dari denda diganti dengan pidana penjara, maka lamanya pidana pengganti dicurangi menurut ukuran yang sepadan. (14) Hakim dapat menetapkan dalam putusannya berapa terpidana harus membayar dendanya dengan cara mengangsur. lama Pasal 73 (baru) : (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan dengan sampai sungguh-sungguh terpidana yang terkena melampaui batas kemampuannya. jangan denda
(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, Hakim wajib memperliitungkan apa yang dapat dibelanjakan olehnya berhubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan. (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) di atas tidak mengurangi kewajiban Hakim untuk tetap menerapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu. Penjelasan Pasal 72 : Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh itu terpidana dan untuk pembayaran ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau usaha melunasi mengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah : a. agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindalc pidana (ada enam kategori); dan dendanya. Bilamana b. agar mudah melakukan perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal ini), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita. Sebagai satuan terkecil denda dipergunakan 'upah denda yang besarnya sama dengan maksimum harian" (2)). Maksimum kategori denda yang terringan mempunyai harian", kali kelipatan sedangkan maksimum kategori yang terberat adalah kelipatan dua ratus ribu kali (200.000 x) (ayat seratus "denda Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 denda harian yang ditentukan ayat (2) pasal ini, Kategori-kategori lain (II, III, IV dan V) adalah berturut-turut kelipatan 500, 2.000, 5.000 dan 20.000 kali denda harian. Karena pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (berbeda dengan apabila orang yang menjadi terpidana), maka wajar kiranya bahwa apabila korporasi yang menjadi terpidana, ancamannya maksimum dapat dijatuhkan Pengadilan haruslah pula lebih berat (daripada apabila orang yang merupakan terpidana). Untuk telah dipilih cara itu memberlakukan sebagai maksimum denda, bagi korporasi untuk suatu tindak pidana tinggi berikutnya. lebih tertentu, kategori tidak Dalam hal mengancamkan berlaku ketentuan dalam ayat (5) dengan minimum denda yang tercantum dalam ayat (6) pasal ini. Penjelasan Pasal 73 : pidana yang denda tindak pidana rumusan denda, maka Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda Hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Jadi Tim dalam menyusun konsep Rancangan KUHP mendasarkan pada 5 (lima) golongan bobot tingkat tindak pidana, yaitu sebagai berikut : 1. Sangat ringan 2. Ringan 3. Sedang 4. Berat 5. Sangat serius (sangat berat). PENUTUP A. KESIMPULAN 1) Dengan demikian penggunaan pidana denda dalam ketentuan pidana dalam perundang-undangan administrasi, yang ditentukan oleh lembaga legislatif adalah tepat, baik dalam rumusan tunggal terutama dikenakan pada korporasi maupun alternatif dari pidana kebebasan kemerdekaan dan bahkan sanksi denda tunggal pada konsep KUHP, maupun akumulasi pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, masih legislator sebagai menjadikan pidana penjara primadona. Hukum pidana nasional itu formal dan belum lebih bersifat 91
Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pada jaman kolonial. Kemudian juga dilandasi oleh pengaruh aliran klasik dan aliran modern, yang menitikberatkan pada manusia yang melakukan perbuatan pidana. Perkembangan lain tentang penggunaan pidana denda, dalam politik hukum dan politik hukum pidana, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal ini dikarenakan terjadinya peraturan perkembangan perundang-undangan yang sangat jauh di undang-undang dan luar administrasi yang memuat ketentuan pidana. KUHP 2) Untuk mengefektifkan pidana denda sebagai alternatif lain khususnya dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, perlu dicarikan modus yang tepat agar pidana denda dapat dirasakan sebagai pidana oleh terpidana. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap cara berat ringannya jumlahnya pelaksanaannya. Mengenai kategori, sistem digunakan akan sedangkan cara mengenai pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan diterapkannya sistem kategori, di mana untuk memudahkan perubaha;t apabila di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang, hendaknya benar- benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan. Hal ini diutarakan agar jangan sampai terjadi kesulitan dalam melakukan pasal yang akan mengikuti perkembangan dalam masyarakat. alasannya adalah maupun B. SARAN Sistem pemidanaan denda yang dianut di beberapa negara dapat dianggap sebagai bahan acuan dalam mencari pola pemidanaan denda. Termasuk kemungkinan perubahan dalam hukum acara pidana. Khususnya dalam 92 antisipasi melakukan melaksanakan eksekusi pidana denda. terhadap kesulitan DAFTAR PUSTAKA Ali, Achmad., Menguak Tabir Hukum (Suatu (Jakarta: Kajian Filosofi dan Sosiologi) Chandra Pratama, 1996). Amrullah, Arief., Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Bayu Media Publishing, Malang, 2003. Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Jakarta: Prenada Media, 2003). Romli., Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan.Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Usaha Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Bahasa Pustaka, Jakarta. 2002. Dirdjosisworo, Soejono., Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi) (Jakarta: Mandar Maju, 1994). Hamzah, Andi., Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986). Nonet, Philippe dan Selznick, Philip., Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (Hu Ma), Penerjemah Rafael Edy Bosco, 2003. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987). Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985. ---------., dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998. Prodjodikoro, Wirdjono., Asas-Asas Hukum Refika Indonesia, Pidana Di Aditama,Bandung, 2009. PT. -----------., Tindak-Tindah Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 (Internet). Saleh, Roeslan., Stelsel Pidana Aksara Baru, Jakarta, 1987. Indonesia, Scholten, Paul., Struktur Ilmu Hukum, Alih bahasa: B. Arief Sidharta (Bandung: PT. Alumni, 2003).
Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar double Track Sistem dan Implementasinya.(Jakarta. Raja Grafindo Persada), 2003. Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35. (KUHP) serta Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986. Tongat, Pidana Sumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, UMM Press, Malang, 2004. Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 93