EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SILVER WINNER PRIA AWARD 2021 14 Foresight BPK Dapat Dukung Pembangunan Daerah 32 Tak Pernah Berhenti Belajar KAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT FORESIGHT 68 BPK Angkat Dua Akademisi Jadi Anggota MKKE
Oktober merupakan bulan yang istimewa bagi Indo- nesia. Di bulan ini, kita memperingati hari Sumpah Pemuda yang merupakan salah satu tonggak utama sejarah kemerdekaan Indonesia. Tiga ikrar yang disampaikan pemuda ketika itu dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. TIM EDITORIAL Pengarah Agung Firman Sampurna Agus Joko Pramono Bahrullah Akbar Bahtiar Arif Dengan Sumpah Pemuda, kita dapat mengerti akan pentingnya persatuan dan peran pemuda dalam perjuangan. Begitu pun dengan arti kepemimpinan serta kemampuan untuk dapat melihat jauh ke de- pan melampaui kondisi-kondisi yang ada di depan mata. Penanggung Jawab Selvia Vivi Devianti Semangat ini yang menjadi tema yang redaksi siapkan pada War- ta Pemeriksa edisi Oktober 2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan perannya dalam mengawal keuangan negara. Terkait itu, BPK pun mencoba mengoptimalkan peran foresight untuk memberikan tinjauan atas pilihan alternatif yang ingin diraih pada ma- sa depan. Salah satu wujud konkret BPK untuk memperkuat peran tersebut adalah dengan membuat buku pendapat foresight BPK yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges of a Resilient Govern ment)" dengan menggunakan metodologi scenario planning. Melalui pendapat foresight tersebut, BPK berupaya mengungkap Ketua Tim Redaksi Dian Rosdiana Kepala Sekretariat Trisari Istiati Sekretariat Bestantia Indraswati Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Frenny Artiningrum S Apriyana Sudarman risiko dalam lima tahun ke depan terkait berbagai aspek akibat pan- demi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Ini merupakan satu tonggak bersejarah bagi BPK. Karena dengan terwujudnya pendapat foresight ini, maka BPK menjadi lembaga pe- meriksa ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang menjalankan peran fore- sight. Alamat Sekretariat Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto no 31 Jakarta Telepon: 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Email: wartapemeriksa@bpk.go.id Selain foresight, redaksi juga menyiapkan laporan khusus menge- nai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Prof Bahrul- lah Akbar yang mengakhiri masa baktinya di BPK pada Oktober 2021. Di edisi ini, Bahrullah bercerita mengenai arti pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi auditor BPK. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia "BPK adalah bagian dari going consent organization yang dina- mis dan berkelanjutan. Sehingga banyak ruang, termasuk saya, untuk mengembangkan diri. Karenanya, saya mengharapkan teman-teman untuk dinamis dan dapat membuat nilai tambah, melakukan pembela- jaran, terus mengembangkan diri," kata Bahrullah berpesan. Di rubrik Sosok, kami menampilkan dua Kepala APP yang bercerita mengenai peran dan pentingnya APP. Khususnya terkait koordinasi dan komunikasi kantor Perwakilan dengan pimpinan. Simak juga laporan redaksi terkait rencana pembentukan komuni- tas e-sport. Memang, saat ini ekosistem e-sports semakin berkembang di Tanah Air. Pemerintah bahkan memasukkan olahraga digital ini se- bagai cabang eksibisi di perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Karenanya, BPK pun ingin terlibat dan mendukung eko- sistem e-sports di Tanah Air. Masih banyak informasi penting dan menarik lain yang bisa Anda Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. dapatkan melalui edisi Oktober ini. Tak lupa redaksi mengucapkan, selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat membaca. l (Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK) 2
4 MENGAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT FORESIGHT 7 BPK UNGKAP 4 SKENARIO INDONESIA 5 TAHUN KE DEPAN 11 BPKP TUGASKAN TIM KHUSUS PELAJARI FORESIGHT BPK 14 FORESIGHT BPK DAPAT DUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH 38 'BELIAU ADALAH SURI TELADAN DI BPK' 16 MENGAWAL PEMBANGUNAN PASCAPANDEMI 40 KEPALA BADAN PENGAWASAN 18 BPK PERWAKILAN GORONTALO SIAP INTERNALISASI SEMANGAT FORESIGHT 20 PENGUATAN FORESIGHT DENGAN BIG DATA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), MUHAMMAD YUSUF ATEH 'PAK BAHRULLAH MEMPERKUAT SINERGI ANTARA BPKP DAN BPK DI DAERAH' 22 BPK AKAN PERIKSA PROGRAM 5.000 DOKTOR KEMENAG 42 PROF BAHRULLAH AKBAR YANG KAMI KENAL 24 BPK SAMPAIKAN PERKEMBANGAN PROJECT DI WGEA SC MEETING KE-18 46 KEPALA APP V, ARIF AGUS 26 WAKIL KETUA BPK JELASKAN PENGGUNAAN BIG DATA DI PERTEMUAN INTOSAI WGBD 'TANTANGAN MENGKOORDINASIKAN TUGAS PERWAKILAN' 28 WAKIL KETUA JELASKAN KETERLIBATAN BPK DALAM PENYUSUNAN VNR 29 BPK DAN ANAO BERBAGI PENGALAMAN 49 KEPALA APP VI, RIZAL ASSIDDIQIE 'BANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA' PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT 31 BPK LATIH PEMERIKSA LINTAS NEGARA TERKAIT AUDIT SDGs 52 PENELITI CORE INDONESIA, YUSUF RENDY MANILET 'FORESIGHT BPK DAPAT MENJAGA ARAH PEMBANGUNAN' 54 BEBERAPA KALI BERUBAH NAMA 57 MEMBANGUN AWARENESS MILENIAL KALTARA LEWAT 'BPKAWAN MUDA' 60 ASSESSMENT CENTER TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI 62 COACHING CORNER, WADAH INSAN BPK GALI POTENSI DIRI 64 SIAP-SIAP, KOMUNITAS BPK ESPORTS SEGERA DIBENTUK 66 SEPERJUANGAN DALAM SATU JALUR KERETA 68 BPK ANGKAT DUA AKADEMISI JADI ANGGOTA MKKE 70 PENGELOLAAN KEUANGAN PILKADA SERENTAK MASIH PERLU DIPERBAIKI 32 TAK PERNAH BERHENTI BELAJAR 72 TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0/SOCIETY 5.0 DAN PANDEMI COVID-19 Cara pandang dan pola kerja auditor harus teliti, cermat dan tidak membuka ruang pertanyaan sehingga terjadi kesalahan kesimpulan. 76 SATU LAGI, PEMIMPIN PERUBAHAN (BELAJAR DARI KEPALA PERWAKILAN JATIM) 80 BERITA FOTO 3
MENGAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT FORESIGHT Melalui peran foresight, BPK menghubungkan variabel-variabel untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif masa depan dengan skenario-skenario yang ada. n Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Workshop Eksekutif Foresight BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan perannya da- lam mengawal keuangan negara. Saat ini, BPK sedang mengopti- malkan peran foresight dengan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan. Salah satu wujud konkret BPK untuk memperkuat peran tersebut adalah dengan membuat buku pendapat Foresight BPK yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges of a Resilient Government)" de ngan menggunakan metodologi scenario planning. Ketua BPK Agung Firman Sampurna me- ngatakan, melalui pendapat foresight tersebut, BPK mengungkap risiko-risiko dalam lima tahun ke depan terkait berbagai aspek akibat pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut. "Foresight diharapkan dapat memberi- kan gambaran tentang masa depan dengan menyo roti implikasi jangka panjang dari kepu- tusan atau kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis," kata Ketua BPK dalam Workshop Ekse- kutif Foresight yang dilaksanakan di Auditorium BPK, Selasa (21/9). Ketua BPK menjelaskan, penyusunan Fore- sight BPK merupakan upaya untuk mengak- tualisasikan dua prinsip yang ada di dalam 4
INTOSAI 12 Principles on the Value and Bene- fits of SAIs- Making a Difference to the Lives of Citizens. Prinsip pertama, yaitu "Demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament, and other stakeholders" (Menunjukkan relevansi berkelanjutan bagi warga negara, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya). Sedang- kan prinsip yang kedua adalah "Being a credi- ble source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector" (Menjadi sumber yang kredi- bel untuk wawasan dan panduan yang indepen- den dan objektif untuk mendukung perubahan yang bermanfaat di sektor publik). Dengan memberikan wawasan dan panduan yang independen terkait skenario-skenario di masa depan, maka BPK dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu pem e- rintah melihat risiko-risiko tersembunyi untuk mence- gah terjadinya krisis. ning yang harus dilakukan secara simultan," ka- ta Wakil Ketua BPK dalam acara Workshop Anti Korupsi di kantor pusat BPK, Selasa (14/9). "Dengan memberikan wawasan dan pan- duan yang independen terkait skenario-skenario di masa depan, maka BPK dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu pemerintah me- lihat risiko-risiko tersembunyi untuk mencegah terjadinya krisis. Dengan terwujudnya pendapat Foresight BPK untuk pertama kalinya, maka BPK akan memenuhi takdir sejarahnya menjadi lem- baga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang men- jalankan peran foresight," kata Ketua BPK. Dari sisi oversight, kata Wakil Ketua BPK, BPK berusaha meningkatkan efektivitas peng- awasan keuangan melalui pemeriksaan. Ke- mudian melalui peran insight, BPK dengan kapasitas yang dimiliknya memberikan wasasan mendalam tentang kebijakan publik. Adapun dalam hal foresight, BPK membe- rikan tinjauan terhadap pilihan alternatif masa depan baik untuk diambil oleh masyarakat mau- pun para pengambil keputusan. "Artinya kita melakukan insight, oversight, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kesempatan terpisah menjelaskan, ada tiga peran yang harus dijalankan sebuah SAI, ber- dasarkan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model. Ketiga peran tersebut adalah peran oversight, insight, dan foresight. "Ketiga peran atau maturity model tersebut bukan tahapan atau level, melainkan positio- dan melengkapi diri kita dengan peran fore- sight," kata Wakil Ketua BPK. Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK dalam konteks foresight berupaya membuka wawasan secara luas dengan menghubungkan varia- bel-variabel untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif masa depan dengan skenario-skenario yang ada. "Ini yang sedang dikembangkan oleh BPK," katanya. Wakil Ketua BPK menambahkan, penguat- an peran foresight menjadi salah satu inisiatif strategis BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024, yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun buku Foresight BPK. n Workshop Eksekutif Foresight BPK. Menurut dia, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai BPK melalui peran foresight. Fungsi foresight dari BPK diyakini da- pat membantu menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara negara dalam membuat kebi- jakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan negara. 5
Tujuan kedua, BPK dapat membe- rikan alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah, sehingga sinergi dan kolaborasi antara lembaga terwujud untuk membangun bangsa se- cara bersama-sama. Selain itu, peran foresight BPK ber- tujuan memfasilitasi pembuatan kebi- jakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Hal itu dilakukan dengan meng- identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono Foresight juga digunakan dalam evaluasi dan pemeriksaan atas pelak- sanaan kebijakan atau program peme- rintah. "Jadi, seandainya ada hal-hal tertentu yang teori atau substansinya tidak valid dalam konteks pengambilan keputusan, maka kita menyampaikan kepada pemerintah bahwa hal tersebut harus dilakukan penelaahan ulang," katanya. Wakil Ketua BPK mengatakan, peran foresight juga sudah banyak dilakukan oleh SAI negara lain yang menekankan perlunya melakukan eksperimen, ino- vasi, dan pembangunan kapasitas fore- sight. "BPK juga bekerja sama dengan SAI lain untuk saling tukar menukar pengetahuan antara SAI di regional maupun internasional. BPK pun ber- peran sangat aktif di dunia internasio- nal. Bahkan, BPK menginisiasi adanya ASEANSAI atau lembaga pemeriksa se-ASEAN," katanya. l 6
n Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam peluncuran buku pendapat strategic foresight pertama yang berjudul "Membangun Kem- bali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" dan website strategic foresight BPK. BPK UNGKAP 4 SKENARIO INDONESIA 5 TAHUN KE DEPAN Kurangnya dukungan keuangan dan layanan dasar yang ditanggung oleh skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkontribusi pada runtuhnya sistem kesehatan nasional. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyam- paikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario. Hal itu disusun dengan menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, serta global. "Bekerja sama dengan Deloitte dan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuang- an, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Selain itu melibatkan pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan," kata Ketua BPK Agung Fir- man Sampurna dalam peluncuran buku pendapat strategic foresight pertama yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" dan website strategic foresight BPK pada Kamis (21/10). Bekerja sama dengan Deloitte dan 20 ahli, praktisi, dan akade- misi dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuang an, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Selain itu melibatkan pimpinan kemente- rian dan lembaga terkait serta kepala daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan. 7
Empat skenario yang berhasil disusun BPK ya itu, pertama, Berlayar Menaklukkan Samudra. Ini merupakan skenario terbaik, yaitu ketika respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Keberhasil- an Indonesia dalam meng hadapi krisis pandemi menjadi acuan bagi negara lain. De ngan kebijakan yang efektif, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi dengan mem- baiknya harga dan permintaan komoditas primer di pasar internasional serta stabili- tas moneter dan kesinambungan fiskal. Skenario kedua, Mengarung di Te ngah Badai. Skenario ini menggambarkan kon- disi ketika respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pan- demi yang makin memburuk. Pemerintah berhasil melakukan reformasi secara be- sar-besaran terhadap sistem kesehatan di te ngah pandemi yang makin memburuk. Masyarakat beradaptasi dengan kehidup- an sosial baru yang ditandai dengan ada- nya pembatasan sosial. Skenario ketiga, kata dia, Tercerai-be- n Ketua BPK Agung Firman Sampurna rai Terhempas Lautan. Ini merupakan skenario terburuk yang menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan baha- ya. Respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pan- demi makin memburuk. Skenario yang disajikan dalam foresight BPK bukanlah predik- si tentang masa depan. Tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan. Agar kita tidak terle- na dengan harapan-harap an dan agar mampu melihat lebih jernih kesiap an menghadapi masa depan," kata Ketua BPK. Kurangnya dukungan keuangan dan layan an dasar yang ditanggung oleh ske- ma Jamin an Kesehatan Nasional (JKN) berkontribusi pada runtuhnya sistem kesehatan nasional. Pemerintah menda- pat tekanan untuk menyediakan program bantuan pandemi yang ber ujung pada mening katnya utang dan defisit anggar an serta kerentanan sosial ekonomi. Skenario keempat, Kandas Telantar Surutnya Pantai. Skenario ini ditandai de- ngan meredanya pandemi namun respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif. Sektor kesehatan masih berada di bawah tekanan untuk memberikan layanan publik yang memadai karena beban keuangan dan gelombang pasien yang terabaikan di 8
berbagai rumah sakit. Rencana pemerintah untuk pe- mulihan ekonomi dan strategi kete- nagakerjaan jangka pendek belum efektif. Kondisi ini mengakibat kan per- tumbuhan ekonomi jauh lebih rendah daripada pada masa prapandemi. "Skenario yang disajikan dalam fore- sight BPK bukanlah prediksi tentang masa depan. Tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan. Agar kita tidak terlena dengan harapan-harap an dan agar mampu me- lihat lebih jernih kesiap an menghadapi masa depan," kata Ketua BPK. Agung pun berharap upaya yang di- lakukan BPK dapat menginspirasi peme- rintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic fore sight untuk mengantisipasi ketidakpastian pada masa mendatang. Masyarakat dan para pengambil keputusan dapat memantau indikator atau signpost yang berguna untuk meng identifikasi skenario yang sedang menjadi realitas melalui website strategic foresight BPK. 9
Selain itu, dia juga menyampaikan lima tema dalam skenario yang menurut penda- pat BPK perlu diantisipasi pemerintah. Lima tema itu yakni reformasi kesehatan, reforma- si pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia. Peran BPK memiliki tingkatan yang di- sebut Pyramid of SAI's Maturity Role (Piramida Maturutas Peran SAI). Da- lam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki 3 peran penting da- lam mewujudkan tata kelola ke uangan ne- gara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. "Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 maupun kemungkinan terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global pada kemudian hari," kata Agung. Agung menjelaskan, dalam tugas me- lakukan pemeriksaannya, BPK memiliki ting- katan yang disebut Pyramid of SAI's Maturity Role (Piramida Maturitas Peran SAI). Dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki tiga peran penting dalam mewu- judkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Peran oversight dan insight diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, peme- riksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Sedang kan peran fore- sight dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Penyusunan foresight ini membuat BPK menjadi supreme audit institution ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang perta- ma di Asia Tenggara yang memiliki kemam- puan foresight. Agung menambahkan, pendapat fore- sight ini disusun melalui proses yang intens dan sinergi bersama para pemangku kepen- tingan. Sebelum diluncurkan secara resmi, buku "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantang- an Pemerintah yang Tangguh" telah di- sampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 di Istana Negara. l l Peran oversight dilakukan untuk memas- tikan entitas pemerintah melakukan tata kelola ke uangan negara yang baik serta patuh kepada ketentuan peraturan perun- dang-undangan. Peran ini telah dilakukan BPK melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan de- ngan tujuan tertentu. l Peran insight dilakukan dengan menda- lami kebijakan publik untuk memberi- kan pendapat. Misalnya saja mengenai program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik serta menyarankan praktik terbaik untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Peran ini telah dilakukan dengan memberikan pendapat BPK. Terakhir, pada awal tahun ini BPK memberikan pendapat kepada pemerin- tah tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Otonomi Khusus Pa- pua. l Peran foresight dilakukan dengan mem- berikan gambaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharap- kan. Peran ini belum pernah dilakukan sebelumnya. l 10
BPKP TUGASKAN TIM KHUSUS PELAJARI FORESIGHT BPK Kepala BPKP mengatakan, BPKP sebagai auditor intern pemerintah harus menyikapi dan mempelajari hal-hal yang disampaikan dalam foresight BPK. n Muhammad Yusuf Ateh Twitter @BPKPgoid K epala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menyelesai- kan penyusunan foresight (tinjauan masa depan) untuk membangun kembali Indo- nesia dari pandemi Covid-19. Ateh me- nyatakan, BPKP akan mempelajari secara detail mengenai skenario-skenario hingga tantangan yang diungkap dalam foresight BPK. dijalankan BPK dengan meluncurkan Buku Pendapat Strategic Foresight pertama yang berjudul "Membangun Kembali In- donesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" pada Kamis (21/10). Di hari sama, BPK turut meluncurkan website Strategic Fore- sight BPK. Adapun buku foresight BPK telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 Oktober 2021. Ateh dalam wawancara dengan Warta BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) atau lembaga pemeriksa, terus ber- upaya memperkuat perannya bagi bangsa. Tak hanya menjalankan peran oversight dan insight, BPK kini juga menjalankan pe- ran foresight. Melalui peran foresight, BPK ingin membantu masyarakat dan peng - ambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. Pemeriksa pada Kamis (21/10), menya- takan telah membaca sekilas hasil foresight BPK. "Foresight BPK berisikan skena- rio-skenario mengenai kemungkinan yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akibat pandemi Covid-19. Ini bagi kami sangat penting dan saya pun langsung meminta tim khusus untuk mem- pelajari foresight yang telah disusun BPK tersebut. Ini akan segera kita diskusikan," kata Ateh. Peran foresight tersebut secara resmi 11
Foresight BPK berisikan skenario- skenario mengenai kemungkinan yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akibat pandemi Covid-19. Sinergi semakin erat Terkait hubungan kedua lembaga, Ateh menilai sinergi antara BPKP dan BPK se- makin erat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ateh, BPKP dan BPK terus men- jalin komunikasi secara intensif karena me- miliki tujuan yang sama, yaitu mengawal akuntabilitas keuangan negara. Ateh mengatakan, BPKP sebagai au- ditor intern pemerintah harus menyikapi dan mempelajari hal-hal yang disampaikan dalam foresight BPK. "Akan kami tin- daklanjuti dengan memberikan pandang- an kepada pemerintah, misalnya hal apa yang bisa dilakukan di suatu kementerian dengan mengacu pada foresight BPK ini," ujar Ateh. Salah satu wujud sinergi tersebut terli- hat dalam beberapa kegiatan yang digelar masing-masing lembaga. Pada Kamis (14/10), BPK mengundang Ateh untuk memberikan paparan dalam Rapat Koor- dinasi Teknis Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI yang digelar di Ma- gelang, Jawa Tengah. Menurut Ateh, hal serupa pun di- lakukan BPKP terkait hasil pemeriksaan BPK mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ateh menga takan, BPKP baru saja selesai mem- buat laporan per triwulan untuk diserahkan kepada Presiden, yang di dalamnya juga berisikan mengenai pemeriksaan BPK ter- kait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Masukan-masukan BPKP seper- ti apa, itu ada di dalam laporan tersebut." Ateh menilai, peran BPK di masa pan- demi ini sangat signifikan. Dia pun melihat bahwa BPK memiliki tekad yang besar un- tuk terus meningkatkan tugas dan fungsi- nya dalam mengawal keuangan negara. Dia pun sangat mengapresiasi BPK yang sangat arif dalam melihat segala tan- tangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menangani pandemi. "BPK mampu menempatkan diri dengan baik untuk membangun persepsi yang sa- ma dengan pemerintah, mau bekerja sama dalam memahami permasalahan-permasa- lahan yang memang berbeda dan luar bia- sa akibat Covid-19. Pengawasan terhadap program-program pemerintah di masa pandemi ini, tentu membutuhkan pende- katan dan pemahaman yang berbeda dari sebelumnya." Kemudian pada Senin (18/10), giliran Ketua BPK Agung Firman Sampurna me- menuhi undangan BPKP untuk menjadi narasumber pada pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) Angkatan ke-16 yang diseleng- garakan BPKP. "Dalam berbagai pertemuan itu, tam- pak akan ada banyak sekali kerja sama di antara BPKP dan BPK. Saya kira, sinergi ini memang kita butuhkan karena Indonesia ini sangat lulas dan program yang dija- lankan pemerintah pusat maupun peme- rintah daerah sangat banyak," katanya. Ateh mengatakan, sinergi antara BPKP dan BPK selama ini memang sudah terja- lin, termasuk di daerah. Ia menjelaskan, BPKP sebagai auditor internal, membantu dan mendampingi pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan agar bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pe- ngecualian (WTP) dari BPK. "Seperti kita ketahui, BPK sebagai au- ditor eksternal tentu tidak boleh memberi- kan pendampingan seperti itu. Nah, BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang membantu pemerintah daerah menye- lesaikan 'PR' yang diberikan BPK. Saya senang sekali karena pimpinan BPK yang sekarang benar-benar mendorong adanya sinergi antara BPKP dan BPK," katanya. l 12
FORESIGHT BPK DAPAT DUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BPK juga perlu memiliki infrastruktur yang mendukung penyusunan foresight. Sesuai dengan Supreme Au- dit Institution (SAI) Maturity Model, Badan Pemeriksa Keuang an berupaya mewu- judkan peran tertingginya yakni melaksanakan foresight. Auditor Utama Keuangan Negara (Torta- ma) V BPK Akhsanul Khaq menga takan, saat ini BPK sudah melaksanakan peran rutin nya dalam melakukan oversight melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, BPK juga melaksanakan peran insight dengan memberikan suatu rekomendasi kepada entitas agar pelaksanaan penge- lolaan keuangan negara tidak melenceng dari perencanaan. "Kemudian, saat ini kita menuju lang- kah yang tertinggi yaitu foresight," ung- kap Akh sanul kepada Warta Pemeriksa, Rabu (29/9). BPK menerbitkan foresight yang perta- ma dengan judul "Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government" atau "Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Pe- luang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh". Akhsanul menyampaikan, foresight bermakna memberikan pandangan atas sesuatu yang belum terjadi. Dalam mewu- judkan peran tersebut, BPK ber upaya merangkum berbagai data yang ada dan kemudian menyusun scenario planning terhadap fenomena yang akan muncul dalam jangka waktu beberapa tahun men- datang. Sebelumnya, BPK sudah melaksanakan pemeriksaan terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasio- nal (PC-PEN) melalui pendekatan audit universal. Saat ini pun pemeriksaan terkait penanganan Covid-19 masih terus ber- lanjut salah satunya mengenai program vaksinasi. BPK kemudian melakukan ana- lisis dan memberikan alternatif kebijakan kepada pemerintah di masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya. "Ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah sehingga dalam penangan an Covid-19 bisa lebih efek tif di masa yang akan datang," ujar- nya. Akhsanul menilai, langkah BPK me- nerbitkan foresight dapat terus dikem- bangkan termasuk mendukung perkem- bangan daerah. Menurut Akhsanul, BPK bisa terlibat memberikan foresight dalam proses perancangan suatu program atau kebijakan yang berdampak signifikan. Saat ini, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK tengah melaksa- nakan pemerik saan tematik terkait ke- mandirian fiskal dan perizinan di daerah. Menurut Akhsanul, hal ini adalah dua hal yang dapat menjadi tema foresight BPK. Dia mencontohkan, terkait isu keman- dirian fiskal, BPK bisa membuat scenario planning dan proyeksi dalam lima tahun ke depan. Akhsanul meyakini, entitas di daerah pun menyambut positif foresight BPK. Dengan adanya foresight pemerin- tah daerah dan seluruh stakeholders bisa menyadari sejak dini konsekuensi yang terkait kemandirian fiskal di daerah. "Kalau defisit anggaran tetap di- lakukan, misalnya, dalam jangka waktu li- ma tahun kemudian apa konsekuensi nya? Ada alternatif kebijakan apa yang bisa diambil? Artinya, mereka sangat terbuka dengan adanya foresight ini," ujar Akh- sanul. 14
Terkait pena nganan Covid-19 maka diperlukan data pena nganan kasus atau data keuangan pelaksanaan pro- gram tersebut. Hal itu kemudian diramu dan dianalisis sehing- ga bisa menghasilkan scenario planning. Menurut Akhsanul, dalam penyusunan foresight unsur penting yang perlu ada yakni penentuan subjek yang strategis. Dia meyakini, seluruh AKN di BPK me- miliki tema-tema unggulan yang cocok dibuatkan foresight. Selain itu, ujar Akhsanul, diperlukan visi yang cermat dalam penyusunan fore- sight. Ini karena foresight tidak diterbit- kan untuk saat ini melainkan untuk waktu yang akan datang. Analisis big data juga memberikan peran penting. Menurut Akhsanul, dalam menyusun suatu skenario diperlukan dukungan data yang lengkap. Dia men- contohkan, terkait pena nganan Covid-19 maka diperlukan data pena nganan kasus atau data keuangan pelaksanaan prog- ram tersebut. Hal itu kemudian diramu dan dianalisis sehingga bisa menghasil- kan scenario planning. n Akhsanul Khaq "Dengan kita membangun net- working akhirnya foresight yang kita lakukan itu menjadi suatu yang akuntabel dan memberikan manfaat kepada stake- holders," ungkap Akhsanul. Ke depannya, Akhsanul mengatakan, BPK perlu terus melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk bisa mempunyai visi terkait perbaikan di masa yang akan da- tang. BPK juga perlu memiliki infra struktur yang mendukung penyusunan foresight. Ini karena BPK perlu melakukan simula- si-simulasi terkait foresight tersebut. Dia mengatakan, data tersebut sa- ngat besar karena menyangkut program yang diterapkan di seluruh Indonesia dengan dana triliunan rupiah. Dengan analisis big data, BPK bisa menentukan topik yang bersifat strategis berdasarkan hasil olahan data tersebut. Selain itu, ke depannya perlu ada me- kanisme baku pelaksanaan foresight di BPK. Hal ini agar memberikan dasar bagi seluruh satuan kerja (satker) di BPK dalam melaksanakan fore sight dan kemudian memberikan hasil yang berkualitas. Kemudian, BPK juga harus mem- perkuat kolaborasi antarlembaga. Dia menga takan, ada sejumlah pihak yang sudah mapan dalam memiliki pengeta- huan terkait foresight seperti Badan Pe- rencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Akhsanul berharap, ke depannya semakin banyak foresight yang bisa diter- bitkan BPK. "Ini benar-benar membuka suatu cakrawala baru bagi BPK agar ke depannya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada stakeholders," ujar Akh- sanul. l 15
MENGAWAL PEMBANGUNAN PASCAPANDEMI Unsur penting yang perlu ada dalam foresight BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas. n Dori Santosa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan di tengah situasi ketidakpas- tian yang tinggi. Auditor Uta- ma Keuangan Negara (Tortama) VI BPK Dori Santosa menyampaikan, hal ini meru- pakan tujuan BPK menerbitkan foresight pertamanya. Dori menyampaikan, pertanyaan pen- ting dari foresight BPK adalah bagaimana kondisi Indonesia lima tahun setelah Co- vid-19. Untuk menjawab pertanyaan ini, foresight BPK memuat perspektif jangka panjang yang menggambarkan kondisi yang mungkin dihadapi oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Dori menyampaikan, foresight BPK juga memberikan penekanan atas lima tema penting yang perlu diatasi oleh pemerintah. Kelima tema pokok tersebut adalah reformasi pelayanan kesehatan, reformasi perpajakan dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan data governance, dan kualitas sumber daya manusia. "Keberhasilan pemerintah pada lima tema penting ini sangat menentukan ske- nario mana yang akan menjadi realita di masa mendatang," ujar Dori kepada War- ta Pemeriksa. Dori menekankan, peran foresight BPK berlaku di berbagai level pemerintahan, baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga, menurut Dori, perwakilan BPK di daerah pun dapat ikut menerapkan peran foresight dan ikut memfasilitasi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan dalam situasi keti- 16
Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data. dakpastian yang tinggi. Hal ini agar pem- da mampu berada pada skenario terbaik pascapandemi Covid-19. Perwakilan BPK juga mengawal lima tema penting pem- bangunan yang menjadi fokus BPK dalam foresight tersebut. Dori menilai, unsur penting yang perlu ada dalam foresight BPK adalah kemam- puan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas. BPK juga harus memperkuat SDM internalnya. Selain itu, BPK harus mampu memiliki basis data yang kuat sebagai re- ferensi dalam memberikan rekomendasi. "Kalau datanya lengkap dan valid maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan," ungkap Dori. memanfaatkan secara optimal kemampuan machine learning and artificial intelligence termasuk dengan memba ngun big data dan kemampuan big data analytics. "Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk me- nerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data," ujarnya. Dori berharap, foresight BPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pemeriksaan saat ini dan meru- muskan kebijakan pemeriksaan yang lebih baik di masa mendatang. Sehingga, pihaknya dapat memberikan kontribusi optimal pada kegiatan pemeriksaan baik dalam bentuk hasil pemeriksaan maupun rumusan bahan pendapat. Dori mengatakan, entitas pemerintah daerah juga menyambut baik dan menga- presiasi peran BPK perwakilan lewat pen- dampingan di masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, peran oversight, insight, dan foresight merupakan hal yang sangat penting karena BPK dan pemda bisa me- miliki kesepahaman mengenai peluang, tantangan, dan risiko. Menurut Dori, peningkatan peran BPK menuju peran foresight merupakan tan- tangan besar yang harus dijawab dengan akselerasi penguatan sumber daya yang ada di internal BPK. Selain itu, kesuksesan foresight juga membutuhkan kolaborasi dan sinergitas seluruh AKN. "Foresight BPK dengan sendirinya "Selain itu, juga mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan yang ha- rus dilakukan dalam situasi sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi," ujar- nya. Dori menjelaskan, efektivitas foresight BPK ditentukan oleh kualitas penyusunan scenario planning dan predictive mode- lling. Dia menekankan, keberhasilan da- lam menyusun hal itu ditentukan oleh ke- mampuan sumber daya internal BPK dan dukungan dari sumber daya eksternal. Dukungan sumber daya internal antara lain adalah dukungan sumber daya ma- nusia, sarana dan prasarana, serta ke uangan agar BPK mencapai kemampuan augmen- ted intelligence. Sehingga, BPK mampu berfungsi menjadi pengikat bagi se- luruh AKN yang memeriksa sektor-sektor pembangun an tersebut," ujarnya. Oleh karena sektor-sektor tersebut umumnya diperiksa oleh AKN yang berbeda, maka seperti halnya pemerintah, keefektifan BPK dalam menjalankan fungsi foresight juga akan sangat ditentukan se- jauhmana eksistensi kolaborasi yang kuat antar AKN, yang perlu diawali dari kesa- maan cara pandang mengenai foresight BPK atas skenario yang pernah, sedang dan akan terjadi baik itu di masing-masing sektor pembangunan/lintas sektor pem- bangunan, maupun di level nation-wide sebagai agregasi dari skenario pada ma- sing-masing sektor. l 17
BPK PERWAKILAN GORONTALO SIAP INTERNALISASI SEMANGAT FORESIGHT Hal terpenting dalam foresight adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenario yang akan terjadi di masa mendatang. K epala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana me- nilai, kehadiran foresight dapat membuat nilai BPK di mata ma- syarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK di masa yang akan mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan stakeholder. na yang terasa saat ini dan menjabarkan skena- rionya di masa mendatang. Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan foresight, BPK harus mampu ke depannya untuk bisa mandiri. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi foresight. "Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK se- bagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu future value kepada masyarakat," ungkap Dwi kepada Warta Peme- riksa, Jumat (8/10). Menurut Dwi, pelaksanaan foresight BPK bisa ditarik hingga ke level daerah. BPK Perwa- kilan Provinsi Gorontalo saat ini tengah meren- canakan pemeriksaan pada semester I 2022. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mem- berikan rekomendasi yang mampu membuka kesempatan masyarakat di suatu wilayah mera- sakan perbaikan kesejahteraan. Dwi menyampaikan, ketika melaksanakan peran oversight maka BPK akan menilai pertang gungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, hal itu meningkat dalam pe- ran insight BPK berupa rekomendasi-rekomen- dasi hasil pemeriksaan. "Kemudian, foresight itu akan membica- rakan masa depan. Dia akan memberikan pilih- an-pilihan bagi masyarakat di masa yang akan datang," ujarnya. Dwi mengatakan, saat ini masih terdapat se- kelompok masyarakat yang tidak bisa mening- katkan taraf hidupnya karena terbentur keterse- diaan sarana dan prasarana atau infrastruktur. "Karena keterbatasan itu biaya hidup mere- ka menjadi mahal dan produksi hasil bumi yang mereka punya juga kurang berdaya saing," ujar Dwi. Dwi menyampaikan, peran oversight seba- gai upaya pemberantasan korupsi dan insight tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi foresight bisa membuka ruang bagi BPK un- tuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi. "Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa," ujarnya. Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran foresight dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat foresight tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Menurut Dwi, hal terpenting dalam fore- sight adalah kemampuan menangkap fenome- 18
n Dwi Sabardiana Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kede- wasaan BPK sebagai lem- baga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberi- kan suatu future value kepada masyarakat. jud upaya BPK dalam menangkap kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun berupaya merancang pemeriksaan untuk mendukung hal itu dengan strategi pemeriksaan yang cukup berbeda dari biasanya. "Ini karena persoalannya tidak hanya me- libatkan pemerintah daerah tapi juga instansi vertikal di pusat," ujar Dwi. BPK berupaya menjembatani dan membe- rikan solusi dari macetnya birokrasi karena ada kendala unsur pusat dan daerah yang tidak bisa saling menembus. BPK pun mencoba ikut serta memberikan solusi agar masyarakat dapat menikmati perbaikan taraf hidup. Menurut Dwi, dengan adanya perbaikan infrastruktur dan pembukaan akses ke wilayah tersebut, masyarakat setempat dapat mengem- bangkan desa wisata. Selain itu, hasil bumi dari kawasan tersebut juga bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasar. Hal seperti ini, ujar Dwi, juga menjadi cara untuk menanamkan pengertian foresight kepa- da seluruh insan BPK terutama di Gorontalo. Dwi menekankan, foresight adalah upaya BPK untuk memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. "Pemeriksaan yang dilakukan adalah peme- "Kita bisa tanamkan dalam pekerjaan regu- riksaan reguler tapi kita coba tingkatkan me- nuju foresight. Kami harapkan ini bisa menjadi model foresight untuk skala mikro," ujarnya. Dwi menyampaikan, hal ini merupakan wu- ler. Teman-teman pemeriksa juga perlu men- cermati bahwa ujungnya adalah pemeriksaan yang memberikan nilai tambah bagi masya- rakat," ujarnya. l 19
PENGUATAN FORESIGHT DENGAN BIG DATA Untuk menuju level foresight, menurut Jariyatna, memang dibutuhkan kompetensi yang memadai. n Jariyatna Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Peme- riksa Keuangan (BPK). Foresight yang akan diberi judul "Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportu- nities, and Challenges for Resilient Govern- ment" atau "Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" sangat penting baik untuk internal maupun eksternal BPK. Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yog- yakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, pener- bitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan. "Ini perlu agar kita bisa merapatkan barisan dalam mewujud- kan peran foresight," ujar Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, Jumat (8/10). Sementara itu, secara eksternal, adanya foresight akan menunjukkan lebih banyak pe- ran BPK dalam pembangunan. Foresight BPK akan memberikan sejumlah skenario yang da- pat dicermati untuk masa yang akan datang. Pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Ja- riyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di la- pangan. "Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan," ungkap Jariyatna. Dia mengatakan, peran terbesar peman- faatan big data berada di tangan pemeri- ksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemeroleh an dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit. "Pemeriksa bisa mengidentifikasi perma- salahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? terstruktur atau tidak terstruktur? siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat mem- bantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu," ungkap Jariyatna. Dengan menggunakan big data, foresight 20
Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan. yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlan- daskan data dengan jumlah banyak (kompre- hensif). hal yang dimaksud BPK dalam rekomendasinya. BPK Perwakilan DIY juga berupaya membe- rikan peran insight. Jariyatna mencontohkan, pada semester I 2021, pihaknya telah melak- sanakan pemeriksaan kinerja terkait pengem- bangan pariwisata. Dalam pemeriksaan itu, terdapat isu signifikan terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yog- yakarta dan turunannya. "Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke- depan dan bisa mempertimbangkan berbagai factor atau keterkaitan antar kejadian dengan data yang besar," ujarnya. Jariyatna mengakui, foresight adalah hal baru di BPK. Meski begitu, BPK memang se- dang menuju titik tertinggi dalam piramida ma- turitas (kedewasaan) Supreme Audit Institution (SAI) tersebut. Saat ini, ujar Jariyatna, perwa- kilan BPK di daerah pun tengah berupaya menanamkan semangat foresight dalam setiap pemeriksaan. "Saat ini yang kita lakukan adalah berupaya agar pemeriksaan yang telah dilakukan dapat berpengaruh terhadap peningkatan transpa- ransi dan akuntabilitas," ujar Jariyatna. Dia mengatakan, salah satu yang dilakukan saat ini yakni mengejar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ketika baru mulai memimpin BPK Perwakilan DI Yog- yakarta pada tahun lalu, tingkat tindak lanjut pemeriksaan di DIY berkisar di level 80-an persen. Saat ini, ujar Jariyatna, rata-rata tindak lanjut sudah mencapai level 90-an persen. Dia menjelaskan, terdapat 18 ruang strategis cagar budaya yang ada DIY. Semua tata ruang tanah pada ruang strategis itu menjadi kewe- nangan kesultanan dan kadipaten. Kedua insti- tusi itu pun harus membuat rencana tata ruang dan hal itu harus difasilitasi pemerintah daerah. "Itu sampai sekarang belum berjalan sehing ga risikonya adalah tumpang tindih pembangunan," ujar Jariyatna. BPK Perwakilan DIY pun mencoba mem- berikan insight dan kemudian mengajak se- luruh pihak terkait untuk berdiskusi bersama. Menurut Jariyatna, perlu ada rencana induk pembangunan yang disepakati dan itu akan menjadi pedoman pemda dalam mengekseku- si program atau kegiatan. "Jadi bisa dihindarkan adanya tumpang tindih rencana dan realisasi di wilayah ruang strategis itu," Untuk menuju level foresight, menurut Jariyatna memang dibutuhkan kompetensi yang memadai. Diperlukan pula pemahaman masalah yang mumpuni dan bekal data yang banyak. Dia menekankan, BPK Perwakilan DIY terus "Jadi kita memang sedang mengejar dan memperkuat lapisan bawah sebelum menuju foresight," ungkap Jariyatna. Jariyatna mengaku terus memonitor tingkat tindak lanjut setiap bulan dan berharap ada kemajuan. Dia juga turut memimpin pertemuan secara virtual dengan entitas yang turut dihadiri inspektur daerah atau sekretaris daerah. Dengan hal itu, menurut dia, progres penyelesaian tindak lanjut bisa lebih cepat. Entitas pun memahami berupaya menyerap semangat foresight dan memberikan manfaat lebih kepada entitas. Dia mengatakan, salah satu tema foresight yang cukup menarik adalah pemanfaatan dana keis- timewaan di DIY. Jariyatna menilai, dana terse- but sangat signfikan dengan anggaran setiap tahun mencapai Rp 1,3 triliun. "Kita mencoba ke arah sana agar Pemda DIY punya rencana yang komprehensif terkait peng gunaan dana tersebut," ujar Jariyatna. l 21
BPK AKAN PERIKSA PROGRAM 5.000 DOKTOR KEMENAG Akhsanul berharap, pemeriksaan ini bisa memberikan suatu kontribusi dalam pengelolaan SDM di Kemenag. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan kinerja atas program 5.000 doktor di Kementerian Agama. Pemeriksaan tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir semester II 2021. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, pemeriksaan ini meru- pakan bagian dari pemeriksaan terhadap sejumlah isu strategis yang menjadi bagian dari Rencana Pemba- ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah sa- tunya yakni terkait peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. n Akhsanul Khaq "Tentu saja ini sangat strategis dan salah satunya diadakan di Kementerian Agama. Kementerian Agama mencanangkan program 5.000 doktor di tahun 2015 dan diharapkan selesai pada 2024," ungkap Akhsanul kepada Warta Pemeriksa. Akhsanul menilai, program tersebut berkaitan erat dengan upaya penguatan kualitas SDM yang ada di Kemenag khususnya di perguruan tinggi. AKN V akan mencermati program tersebut mulai dari sisi perenca- naan. Dia mengatakan, pemeriksaan akan menyoroti kesiapan Kemenag dalam menyusun peta jalan pro- gram tersebut. Hal ini penting karena peta jalan dapat menjadi kompas atau panduan dari program tersebut hingga 2024. yang memang membutuhkan tenaga dosen. "Misalnya, di Sorong itu mungkin kekurangan te- naga dosen. Apakah dengan adanya program ini bisa mengalokasikan tenaga dosen ke sana?" ujar Akhsanul. Akhsanul berharap, pemeriksaan ini bisa memberi- kan suatu kontribusi dalam pengelolaan SDM di Keme- nag. Dia menilai, program 5.000 doktor ini merupakan kegiatan yang besar dan strategis. "Maka ini harus dikelola dengan baik sehingga be- nar-benar bisa meningkatkan kualitas dan memberikan kontribusi yang besar," ujar Akhsanul. Dikutip dari situs Kemenag, program 5.000 Doktor Kemudian, ujar Akhsanul, pemeriksaan akan ber- kaitan dengan pendanaan seperti memeriksa sumber dana penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, BPK juga akan mencermati proses rekrutmen atau se- leksinya. merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Pen- didikan Islam Kementerian Agama. Sebagai bentuk keseriusan, program ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2014 di Is- tana Negara, Jakarta. Program Beasiswa Studi (BS) yang selanjutnya dise- Selain itu, menurut Akhsanul, hal yang penting un- tuk dicermati adalah kebutuhan dari pengguna akhir program tersebut yaitu Kemenag. Dia mengatakan, pengguna akhir dari program itu tentunya adalah per- guruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemenag. "Apakah program ini sudah mengakomodasi ke- butuhan dari end user tersebut? Ini akan kita lihat," ungkapnya. Kelanjutan karier para alumni program juga bisa menjadi sorotan. Dia mencontohkan, apakah ada pe- nempatan alumni program tersebut di tempat-tempat but program Beasiswa 5.000 Doktor adalah program pemberian beasiswa studi S-3 di Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) kepada para dosen, PNS dan pustawakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Ne- gara (PTKIN), PNS tenaga kependidikan PTKIN, serta pegawai negeri sipil yang bekerja pada program Pendi- dikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. Program itu berupaya meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada pening- katan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. l 22
Promo Pendapat BPK.qxp_Layout 1 02/09/21 17.27 Page 1 PENDAPAT BPK 3 Pendapat BPK adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan hasil pe- meriksaan dan/atau hasil kajian yang di- lakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3 Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya. 3 Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjamin - an pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berdampak luas. c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak. d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi. e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu. f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera. g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut. a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK. b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK. 3 Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua jenis: a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat. b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP). B Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia @bpkri @ @bpkriofficial BPK RI Official 08111907010 0
BPK SAMPAIKAN PERKEMBANGAN PROJECT DI WGEA SC MEETING KE-18 n Isma Yatun Anggota IV BPK Isma Yatun memaparkan kemajuan terkait penyusunan guidance for sustainable transport. Badan pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai anggota steering com- mittee (SC), menghadiri INTOSAI Working Group on Environmen- tal Auditing (WGEA) Steering ke- 18 yang diselenggarakan secara virtual pada 20-24 September 2021. Perte- muan dihadiri oleh lebih kurang 50 anggota SC WGEA. atau supreme audit institution (SAI) Cina dan SAI Thailand. Perkembangan yang disampai- kan yaitu penyusunan guidance for sustain- able transport. Kemudian terkait proyek Working Package 6, yaitu penyelenggaraan training on auditing SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB atau Sustainable Development Goals) Pada Rabu (22/9), BPK yang diwakili oleh Tujuan kegiatan ini yaitu melaporkan program WGEA, melakukan update perkem- bangan kegiatan dari organisasi regional, dan melaporkan status kegiatan sekretariat yang terdiri dari survei, audit collection, serta greenlines newsletter. Dalam pertemuan ini, BPK memaparkan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Ang gota IV Isma Yatun memaparkan kema- juan terkait penyusunan guidance for sustain- able transport. Konsep kedua dari program ini telah dikirimkan ke Sekretariat WGEA untuk dimintakan masukan lebih lanjut dari anggota SC. perkembangan dari masing-masing pro- yek yang ditangani. Misalnya saja Working Packag e 4 dimana BPK merupakan project leader bersama dengan lembaga pemeriksa Pada paparannya, Anggota IV BPK menje- laskan beberapa poin penting terkait tujuan, key milestones, serta outline dari dokumen dimaksud. Pada kesempatan itu pula, Anggo- 24
BPK memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan terkait sustainable transport. Selain itu, juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk belajar mengenai plastic waste, terutama terkait keterhubungannya dengan pencapaian SDGs dan sustainable transport. ta IV BPK mengundang negara anggota SC WGEA untuk dapat berpartisipasi dalam side event pada UN Conference on Sustainable Transport yang diselenggarakan oleh BPK pa- da Oktober 2021. Sesi dilanjutkan dengan presentasi lebih mendetil mengenai konten dari masing-ma- sing bab pada pedoman pemeriksaan terse- but. Penjelasan bab 1 dilakukan oleh Narunat Inkonglad dari SAI Thailand. Kemudian bab 2 dilakukan oleh BPK di- wakili oleh Erwansyah Nasrul Fuad (Kasubaud IV B1). Sementara bab 3 dan 4 dilakukan oleh Zhang Hongwei dari SAI Cina. BPK menjelas- kan bab 2 seputar respons pemerintah dalam rangka mewujudkan sustainable transport. n Ida Sundari Pada paparannya, BPK menjelaskan ten- tang perjanjian internasional dan kebijakan/ program terkait sustainable transport. Perjan- jian tersebut menjelaskan tentang pertama, avoid-shift-improve approach. Kedua, trans- port strategic plan and funding. Ketiga, public transport development. Keempat, transportation demand manage- ment. Kelima, clean fuels and green vehicles. Keenam, smart cities, dan ketujuh tran- sit-oriented development. BPK juga mema- parkan pemain kunci dan peran mereka dalam mengelola sustainable transport. Sementara pada Kamis (23/9), BPK diwakili oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Ida Sundari, yang memaparkan pelaksanaan Working Package 6, yaitu training audit SDGs. Training tersebut telah terlaksana pada 2-13 Agustus 2021. Pada akhir paparan, diperkenalkan juga Balai Diklat Bali sebagai balai diklat internasio- nal yang siap untuk memfasilitasi penyeleng- n Erwansyah Nasrul Fuad garaan diklat internasional, termasuk diklat WGEA ke depannya. Selain menyampaikan paparan kedua project di atas, BPK juga dipercaya untuk menjadi moderator dalam work shop terkait future strategy. Dengan terlibat aktif dalam pertemuan WGEA hari ketiga itu, BPK memiliki kesem- patan untuk berbagi pengetahuan terkait sustainable transport. Selain itu, juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk belajar mengenai plastic waste, terutama terkait ke- terhubungannya dengan pencapaian SDGs dan sustainable transport. l 25
WAKIL KETUA BPK JELASKAN PENGGUNAAN BIG DATA DI PERTEMUAN INTOSAI WGBD Sebanyak 10 SAIs memberikan paparannya tentang quality control in the context of big data auditing sesuai dengan topik pertemuan. n Agus Joko Pramono Wakil Ketua Badan Peme- riksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyampaikan introduc- tory speech dalam Perte- muan ke-5 International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Big Data Audit (INTOSAI WGBD). Presentasi ini terkait peran BPK seba- gai Ketua Research Project on Auditing Techno- logy Innovation. Paparan BPK dilanjutkan oleh Kepala Ba- gian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Biro TI, Pingky Dezar Zulkarnain. Pada akhir presentasi, disampaikan rekomendasi dari research project ini, yaitu mendesain big data governance framework yang diperlukan untuk membantu SAI memanfaatkan big data. Peran sebagai ketua research project on au- diting technology innovation ini menunjukkan kepercayaan INTOSAI WGBD kepada BPK dalam bidang big data. Melalui sesi berbagi pengalaman, BPK juga memperoleh ilmu pe- ngetahuan dan praktik terbaik yang dilakukan oleh SAIs untuk memanfaatkan big data dalam pemeriksaan mereka. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu, 29 September 2021 secara virtual ini wakil ketua BPK berperan sebagai ketua delegasi dari BPK. Dia mengatakan bahwa hasil dari research project menunjukkan penggunaan big data pada sebagian besar supreme audit institutions (SAI) masih terbatas pada introductory phase of implementing big data analytics. Akan tetapi, beberapa SAI telah menggunakan big data un- tuk menjadikan audit lebih efisien dan efektif. 26
Hasil dari research project menunjukkan penggunaan big data pada sebagian besar supreme audit insti- tutions (SAI) masih ter- batas pada introduc tory phase of implementing big data analytics. n Pingky Dezar Zulkarnain Berbagai pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat semakin menambah kemam- puan BPK. Sekaligus membekali BPK untuk menjadi pelopor pengguna big data dalam pemeriksaan di komunitas nasional dan inter- nasional. Perwakilan BPK dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Biro Teknologi Informasi Prano- to dan Kepala Bagian Opersional TI Novis Pra- mantyabudi. Kemudian Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. Pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 95 peserta tersebut dibuka oleh SAI Cina sebagai ketua dan SAI Amerika Serikat (AS) sebagai wa- kil ketua INTOSAI WGBD. Pada sesi berbagi pengalaman, sebanyak 10 SAIs memberikan paparannya tentang qua- lity control in the context of big data auditing sesuai dengan topik pertemuan kali ini. SAI Estonia memberikan paparan tentang data quality-lesson learnt from Covid-19 monitoring project. Paparan ini dapat menjadi bahan pem- belajaran bagi SAIs lainnya dalam hal pemanfa- atan big data untuk pemeriksaan Covid-19. Sementara itu perwakilan dari African Or- ganization of English-speaking Supreme Audit Institutions (AFROSAI-E) memberikan paparan yang berjudul "AFROSAI-E's Development for Making SAIs more Data-Driven". Paparan ini memberikan gambaran perkembangan peng- gunaan big data dalam audit oleh SAIs di wila- yah Afrika. l 27
WAKIL KETUA JELASKAN KETERLIBATAN BPK DALAM PENYUSUNAN VNR Pada 2018 dan 2019, BPK melakukan pemeriksaan kesiapan dan implementasi SDGs yang hasil pemeriksaannya digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyusun VNR tahun 2019. due process sesuai dengan Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition. "Sementara itu, tantangan yang dihadapi BPK dalam melakukan reviu adalah melakukan validasi data dalam waktu yang singkat. Maka untuk ke depannya, BPK akan kembali melakukan reviu atas dokumen VNR Indonesia yang disusun oleh pemerintah," jelas Wakil Ketua BPK. n Agus Joko Pramono Wakil Ketua Badan Pemerik- sa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono kembali diundang untuk menjadi panelis dalam 5th South- East Asia Multi-Stakehol- der Forum on the Implementation of Sustainable Development. Forum digelar virtual oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 28-30 Sep- tember dan 3 November 2021. Selain Wakil Ketua BPK, session 4 part 1 juga menghadirkan panelis yang merupakan perwakil- an dari berbagai pemangku kepentingan. Misal- nya saja Kementerian Perencanaan Pembangun- an Nasional/Bappenas Indonesia, Kementerian Luar Negeri Lao PDR, Parlemen Malaysia, dan private sector dari Thailand. Di kesempatan ini, Wakil Ketua BPK didam- pingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Bernardus Dwita Pradana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, dan Kepala Bagian Kerja Sama In- ternasional Kusuma Ayu Rusnasanti. l Kali ini, topik yang diangkat yaitu "Building Back Better from Covid-19 while Advancing the Full Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development". Wakil Ketua berpar- tisipasi dalam session 4 part 1: Interview with 2021 VNR Countries: How Different Stakeholders Approached VNR. Pada kesempatan itu, dia menjelaskan tentang keterlibatan BPK dalam penyusunan voluntary na- tional review (VNR). Pada 2018 dan 2019, BPK me- lakukan pemeriksaan kesiapan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyusun VNR tahun 2019. Selanjutnya, BPK melakukan reviu atas doku- men VNR tahun 2021. Tujuannya untuk menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR tahun 2021 yang selaras dengan VNR tahun 2017 dan 2019. Hal itu dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK terkait SDGs dan melakukan 28
BPK DAN ANAO BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT Perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang masif telah mengubah cara berkerja dan berinteraksi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan information technology knowledge sharing sesi III secara virtual, Selasa (5/10). Kali ini, tema yang diangkat yaitu "The Role of The SAI in Auditing the Im- plementation of E-Government". Ini merupakan kelanjutan program sebelumnya yang dilakukan pada Mei dan Juni 2021 sebagai implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021. Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan peng- alaman. Ini terkait pendekatan dan hasil pemerik- saan BPK dan ANAO dalam perannya memberikan jaminan kepada parlemen atas ketahanan dunia maya (cyber resilience) pemerintah. Fokus diskusi terpusat pada pemeriksaan atas implementasi sistem yang mendukung transformasi digital pe- merintahan dan implementasi atas inisiatif e-go- vernment dua negara. Termasuk tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriks aan serta les- sons learned yang dapat diambil sebagai referensi pemeriksaan mendatang. Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masya- rakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell. Dalam sambutannya, Selvia Vivi menyam- Kegiatan knowledge sharing dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian paikan bahwa Indonesia telah memulai pe- ngembangan e-government pada 2003 melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003. Setelah 29
hampir 20 tahun berjalan, implementasi e-go- vernment di Indonesia masih menghadapi ba- nyak tantangan untuk menjadi suatu sistem yang andal dan dapat diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah. Mengingat pentingnya isu tersebut, kata dia, pada 2018 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Komuni- kasi dan Informatika serta Kementerian Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara Lesa Craswell menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan tek- nologi informasi yang masif telah mengubah cara bekerja dan berinteraksi. Ketergantungan pada sistem TI semakin tinggi. Tuntutan publik untuk mendapatkan layanan yang baik, cepat, aman dan transparan pun meningkat. Oleh karenanya trans- formasi digital adalah langkah penting dan strate- gis menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik. signifikan beserta rekomendasi yang diberikan oleh tim terkait temuan tersebut. Disampaikan, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan e-government. Dengan ruang lingkup meliputi rencana strategis perencanaan, kebijakan koordinasi, kebijakan sumber daya, dan pencapaian target dalam pe- rencanaan dengan dua entitas yang diperiksa, yaitu Kemenpan RB dan Kominfo. Sementara, Xiaoyan dan Edwin dari ANAO menyampaikan beberapa topik. Pertama, e-go- vernment dan transformasi yang dilakukan oleh The Australian Public Service. Dijelaskan pula beberapa tonggak perubahan transformasi pada layanan publik di Australia yang dimulai pada 2010. Kemudian, pembentukan Digital Trans- formation Agency pada 2015 serta dilanjutkan penyusunan Digital Transformasi Agenda pada 2016 dan Establishment of Cyber Security Unit pada 2017. Dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan publik, satu hal yang dilakukan adalah implemen- tasi e-government. ANAO dan BPK sebagai lem- baga pemeriksa keuangan memiliki peran yang sama untuk terus menangani per ubahan dalam entitas sektor publik tersebut. Lesa menambah kan bahwa ANAO telah melakukan serangkaian pe- meriksaan dengan fokus pada transformasi digital, manajemen strategi, dan operasional cybersecuri- ty yang dimulai pada 2015. Kedua, pemeriksaan e-government yang di- lakukan oleh ANAO beserta hasil-hasil temuan pemeriksaan yang diperoleh. Saat ini, terdapat 84 high cost IT project yang diberada di bawah Pemerintah Australia yang menjadi fokus dalam pemeriksaan ANAO karena memiliki nilai yang sangat besar, vital, dan sangat strategis. Terdapat setidaknya 7 contoh pemeriksaan e-government yang pernah dilakukan ANAO. Pemeriksaan itu meliputi cybersecurity audits, Paparan pertama dari BPK disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas Kebijakan e-Government tahun 2018, Cipto Nugroho. Sedangkan paparan kedua dari ANAO disam- paikan oleh Acting Executive Director, Systems As surance and Data Analysis Branch (SADA) Xiaoyan Lu dan Senior Director, Systems Assu- rance and Data Analysis Branch, ANAO Edwin Apoderado. records management in health, myGov Digital Services, costs and benefits of the reinventing the Australian Tax Office (ATO) program, ad- ministration of medicare electronic claiming arrange ments, shared services, dan IT outages at the ATO. Ketiga, studi kasus dalam pelaksanaan pemeriksaan program eCensus. Keempat adalah penjelasan mengenai pemeriksaan e-govern- ment lainnya yang pernah dilakukan oleh ANAO dan lessons learned yang diperoleh. Dalam paparannya Cipto menyampaikan hasil Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan kem- pemeriksaan pada 2018 meliputi overview e-go- vernment yang diimplementasikan oleh peme- rintah pusat di Indonesia. Kemudian proses pe- meriksaaan BPK atas e-government dan temuan bali IT knowledge sharing sesi IV dengan tema pengembangan enterprise resource planning (ERP) dalam rangka transformasi digital yang ren- cananya diselenggarakan pada akhir 2021. l 30
BPK LATIH PEMERIKSA LINTAS NEGARA TERKAIT AUDIT SDGs Pelatihan internasional terkait pemeriksaan SDGs bukan yang pertama dan terakhir. BPK rencananya akan kembali menggelar pelatihan serupa pada semester I 2022. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu supreme audit institution (SAI) yang telah melakukan pemeriksaan terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BPK pun dipercaya INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) untuk membagikan pengalaman pe- meriksaan SDGs kepada SAI lain. Amanah itu dijalankan BPK dengan mengge- lar International Training on SDGs: Climate Ac- tion pada 2-13 Agustus secara virtual. Pela tihan internasional diikuti SAI Filipina, Thailand, Myan- mar, India, Uganda, Zambia, Fiji, dan Maladewa. Kegiatan pelatihan diselenggarakan ke dalam dua bagian. Bagian pertama pelatihan digelar pada 2-5 Agustus 2021, yang mana seluruh peserta secara mandiri mempelajari materi yang telah diunggah pada BPK Learning Management System Platform. Adapun bagian kedua berupa online class training yang dilak- sanakan pada 6-13 Agustus 2021. Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatih- an Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) periode sampai dengan 8 Oktober 2021, Ida Sundari mengatakan, pelatihan tersebut merupakan komitmen BPK sebagai anggota INTOSAI WGEA yang tergabung dalam Work Package 6. "Dalam Work Package 6 ini, BPK ditugaskan menyelenggarakan pertukaran pengetahuan mengenai pemeriksaan SDGs. BPK mendapatkan kepercayaan itu karena su- dah melaksanakan pemeriksaan terkait SDGs, sehingga kita bisa membagikan pengalaman tersebut kepada SAI lainnya," kata Ida kepada Warta Pemeriksa, akhir September. Ida menjelaskan, topik climate action dipilih sebagai tema pelatihan karena salah satu pe- meriksaan yang telah dilakukan BPK berkaitan dengan iklim. Pengalaman pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait iklim itulah yang dibagi- kan terhadap para peserta pelatihan. n Ida Sundari Ada banyak materi yang terdapat dalam pelatihan SDGs tersebut. Ida menjelaskan, BPK memperkenalkan secara komprehensif menge- nai SDGs kepada para peserta. Selain itu, ada juga materi terkait IDI's SDG Audit Model (ISAM) yang merupakan metode pemeriksaan atau prinsip-prinsip dalam melakukan pemerik- saan SDGs. Dalam menggelar pelatihan tersebut, BPK juga bekerja sama dengan SAI Amerika Serikat. SAI Amerika Serikat membagikan pengalaman- nya terkait pemeriksaan climate finance. Pelatihan pemeriksaan SDGs yang digelar BPK sangat bermanfaat bagi para peserta. Menurut pengamatan Ida, para perwakilan SAI yang mengikuti pelatihan memang belum me- mahami pemeriksaan SDGs. "Jadi pengalaman BPK itu sangat bermanfaat bagi SAI yang ikut serta," katanya. Ida mengatakan, pelatihan internasional tersebut bukan yang pertama dan terakhir. BPK rencananya akan kembali menggelar pelatihan serupa pada semester I 2022. Menurutnya, rencana tersebut juga sudah disampaikan BPK dalam steering committe WGEA pada 20-24 September. "Rencana BPK ini mendapat sambutan yang sangat baik. Mereka mengutarakan terta- rik sekali dan berharap pelatihan bisa digelar secara fisik," ujar Ida. l 31
SOSOK TAK PERNAH BERHENTI BELAJAR Cara pandang dan pola kerja auditor harus teliti, cermat dan tidak membuka ruang pertanyaan sehingga terjadi kesalahan kesimpulan. Pimpinan Auditorat Keuang- an Negara/Anggota V Badan Pemeriksa Keuang- an (BPK) Bahrullah Akbar memasuki ruang tamu di kantornya, tempat Warta Pemeriksa menunggu, dengan salam dan senyum hangat di wajahnya. Wajah yang selalu dia tampilkan ketika ber- temu dan berbincang dengan redaksi dalam setiap kesempatan. Tak lupa dia menyempat kan untuk menanyakan ka- bar dan me nyampaikan senda gurau. Seperti biasa, percakapan dengan Bahrullah pada awal Oktober 2021 itu juga berlangsung dengan hangat. Pa- da kesempatan tersebut, dia bercerita mengenai 35 tahun pengalamannya berkiprah di BPK hingga akhir masa bakti pada Oktober 2021. Bercerita mengenai BPK, banyak hal yang dida- patkannya, baik suka dan duka selama mengabdi di BPK. Akan tetapi, bagi dia, satu analo- gi yang dapat menggambarkan BPK dengan jelas adalah BPK merupakan organisasi pembelajaran. Karenanya, menjadi kewajiban para pemeriksa un- tuk meningkatkan kapabilitas melalui program pendidikan berkelanjutan. "Jadi yang saya dapati dari BPK adalah pengayaan diri untuk terus me- ngembangkan diri. Pengembangan diri adalah bagian dari profesi pemeriksa dan going concern organization atas keberadan BPK yang selalu dinamis dan berkelanjutan. Sehingga banyak ruang di BPK untuk selalu mengembangkan diri, mengikuti proses perkembangan auditee dan mengikuti irama perubahan ilmu pemerintahan dan keuangan nega- ra," kata Bahrullah kepada Warta Peme- riksa di Jakarta, awal Oktober lalu. "Ujung dari proses perkembangan auditee adalah implmentasi anggaran dan proses akuntabilitas melalui sistem akuntansi. Karenanya, saya mengha- rapkan teman-teman untuk dinamis dan dapat membuat nilai tambah, melakukan pembelajaran, terus me- ngembangkan diri untuk selalu mem- pelajari imu akuntansi dan auditing saja melainkan keilmuan lainnya," ujar dia menambahkan. Bagi Bahrullah, pendidikan memang merupakan hal yang penting. Ini dilatar- belakangi oleh kesulitannya dulu untuk bisa bersekolah lanjutan setelah lulus D3 APP dan memasuki dunia kerja di BPK. Karenanya, dia pun berprinsip untuk selalu memudahkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pegawai BPK agar dapat bersekolah. "Anekdot itu yang selalu saya ja- lankan ketika bekerja di BPK. Masuk jadi murid yang baik, keluar jadi guru yang baik. Seorang auditor ketika melakukan pemeriksaan, dia akan melakukan pembelajaran sejak peren- canaan audit. Kemudian mengeksplo- rasi dan akhirnya memberikan reko- mendasi. Nah, itu perlu pengetahuan dan pengembangan diri untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap rekomendasi," papar pria yang gemar berolah raga ini. Jika ada kesempatan, Bahrullah se- lalu berupaya untuk membantu rekan kerjanya meningkatkan kompetensi pendidikan. Karena itu, sepanjang kariernya, Bahrullah banyak menye- kolahkan pegawai BPK bekerja sama de ngan universitas swasta dan negeri. "Saya senang dan bahagia apabila da- pat mendorong teman yang SMA ambil D3 atau S1, yang S1 ambil S2, dan yang S2 ambil S3. Sehingga diharapkan dapat menjadi auditor atau pemeriksa yang andal dan mumpuni," papar pria kelahiran Jakarta, 23 Maret 1959 ini. BPK adalah pengayaan diri untuk te- rus mengem- bangkan diri. Pengembang- an diri adalah bagian dari profesi pe- meriksa dan going concern organization atas keberadan BPK yang sela- lu dinamis dan berkelanjut an. 32 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 32
SOSOK WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 33 33
SOSOK Karena kerja kita itu membandingkan regulasi dan kondisi. Sama dengan kita memotret, melihat setiap momen yang pas dan melihat setiap hal yang tidak pas dalam bingkai untuk perbaikan. Bahrullah pun menekankan agar pegawai BPK tidak pernah berhenti belajar. Apalagi mereka yang berprofesi sebagai auditor yang memang harus dapat berpikir untuk melakukan pendidikan yang berkelanjutan, baik itu formal maupun nonformal, dan sesuai dengan tuntutan profesi. Bahrullah menjelaskan, secara individu, seorang auditor setidak- nya harus memiliki tiga hal. Pertama, auditor harus dapat memahami waktu (time frame). Kedua, memahami proses bisnis entitas, dan keti- ga melakukan pendidikan berkelanjutan. Hal ini, kata dia, sejalan dengan cara pandang dan pola kerja audi- tor yang harus teliti, cermat, dan tidak membuat ruang untuk adanya kesalahan. "Untuk itu pendidikan bisa membuka wawasan kita dalam setiap kontekstual permasalahan audit yang dihadapi. Ini yang selalu berulang saya sampaikan kepada para pemeriksa," papar Bahrullah yang sejak muda bersama karyawan BPK lainnya berlatih karate, ber- main sepak bola, dan selalu bersepeda dalam setiap kunjungan kerja. Secara prinsip, dijelaskan, pekerjaan auditor adalah membanding- kan kriteria dengan kondisi. Kriteria itu merupakan peraturan yang bersumber dari undang-undang atau regulasi. Sementara undang-un- dang bersumber dari kajian akademis. Karenanya, pekerjaan auditor untuk memahami regulasi sebagai bahan penilaian membandingkan antara kriteria dan kondisi senyatanya. Kiprah Sebagai Wakil Ketua K arena memiliki DNA pendidikan yang kuat membuat Bahrullah Ak- bar sangat menikmati masa saat menjadi wakil ketua BPK. Karena selama masa jabatan 2,5 tahun, yaitu pada 2017-2019, dia dapat berkonsentrasi pe- nuh untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai BPK. "Jadi kalau ditanya soal wakil ketua itu saya happy. Karena saya bisa fokus mening katkan SDM. Jadi saya dapat be- kerja di dalam kepemimpinan kolektif ko- legial untuk pengembangan teman-teman di BPK," ungkap dia. Sebagai wakil ketua, Bahrullah banyak membantu mengupayakan berbagai hal. Misalnya saja terkait implementas kebi- jakan risk management, jabatan fungsional pemeriksa, dan kebijakan talent pool. Dia pun berupaya membangun 'Satu BPK' di bidang implementasi jaringan dan TI atas restu dan dorongan kepemimpinan kolek- tif dan kolegial BPK. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun "Jadi diharapkan ilmu pengetahuan yang didapat melalui pen- didikan formal maupun pelatihan menjadi latar belakang perubahan cara pikir dan cara pandang sebagai auditor untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Karena kerja kita itu memban- dingkan regulasi dan kondisi. Sama dengan kita memotret, melihat setiap momen yang pas dan melihat setiap hal yang tidak pas dalam bingkai untuk perbaikan," ungkap Bahrullah. Dalam proses itu, kata dia, seorang auditor harus bersikap skeptis pada awal permulaan bekerja sampai pada tahap pelaporan. Baru ke- mudian memiliki sudut pandang positif dalam mengambil kesimpulan untuk rekomendasi. Ini mengingat, pemeriksa harus bisa menyajikan hasil yang dapat memberikan manfaat untuk entitas di setiap pelak- sanaan tugas. Karenanya, jika ada kekurangan dan kesalahan, harus disampaikan kepada entitas agar dapat diperbaiki. Hal ini yang dise- butnya sebagai action plan. "Ini sejalan dengan istilah sekarang, 'Akuntabilitas untuk semua'. Jadi tidak lagi membicarakan mana yang salah dan benar. BPK dalam setiap pemeriksaannya sudah memasuki tahapan insight dan foresight, yaitu memberikan arah kepada perbaikan dan kebijakan. Namun bukan berarti oversight, yang terkait ekonomis, efesiensi, dan efektifitas me- nuju berkeadilan anggaran ditinggalkan. Tetapi merupakan compleme- tary atau saling melengkapi, termasuk juga peran BPK terkait dengan pemberantasan korupsi," demikian ungkap Bahrullah. l 2006 tentang BPK, maka BPK membina jabatan fungsional pemeriksa (JFP). Sam- pai dengan 2018, pengelolaan JFP diatur berdasarkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2010. Lalu pada 2018, BPK mengajukan beberapa hal terkait perubahan pengelolaan JFP, sehingga terbit peraturan baru yaitu Permenpan Nomor 49 Tahun 2018. Melalui masa transisi dua tahun, pene- rapan jabatan fungsional berlaku penuh pada Oktober 2020. Ini berbarengan de- ngan pemberlakuan sertifikasi profesi pe- meriksa, sehingga lahir IPKN (Institut Pe- meriksa Keuangan Negara) dan sertifikasi CSFA (Certified State Financial Auditior) sesuai dengan UU ASN. Selain itu, terdapat perluasan penerap- an JFP pada unit kerja Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Biro TI. Perluasan penerapan JFP dimaksudkan untuk memperluas karier pejabat fungsio- 34 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 34
Jadi kalau ditanya soal wakil ketua itu saya happy. Karena saya bisa fokus mening- katkan SDM. Jadi saya dapat bekerja di dalam kepemimpinan kolektif kolegial untuk pengem- bangan teman- teman di BPK. nal pemeriksa (PFP). Bahrullah juga mencanangkan rencana 100 doktor dan penambahan 2.500 master di BPK sampai dengan 2025. "Ini adalah hasil kerja kolektif kolegial dan saya hanya membumikan keputusan Badan," ungkap Bahrullah. Pembenahan SDM juga dilakukan melalui program pengembangan lea- dership dan communication skill. Ini merupakan program reengineering kepemimpinan BPK di level menengah. Progarm ini dilakukan dengan meng- adakan pendidikan short course trai- ning di luar negeri. Salah satu tujuan nya adalah agar dapat memberikan cara berkomunikasi yang baik dan mencari solusi di tingkat kepemimpinan jabatan pratama dan madya. Caranya, dengan melibatkan staf dan eselon di bawah- nya untuk berinteraksi langsung dalam setiap shortcourse di luar negeri. Pada masa jabatannya sebagai wakil ketua, ada lima batch yang dikirim untuk shortcourse leadership and communication skill di Maastrich School of Management-Belanda, Macquarie University-Australia, dan di CIPD-United Kingdom. Program yang setiap angkatan berjumlah 20 orang ini diharapkan dapat membangun ke- bersamaan antara staf dan pimpinan. "Diharapkan program ini tetap berjalan dan dilanjutkan setelah pan- demi usai. Karena dengan program ini, mereka yang ikut pendidikan dapat menjadi peer untuk rekan-re- kannya. Sehingga pada akhirnya, dengan komunikasi yang lebih baik di antara peserta shortcourse, dapat mengubah budaya kerja BPK yang lebih baik." Dalam hal peningkatan kinerja organisasi, BPK telah menerapkan penilaian mandiri (self assesment) menggunakan Supreme Audit Ins- titution Performance Measurement Framework (SAI PMF) atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Peme- riksa. Ini untuk menyiapkan auditor BPK agar bisa menjadi auditor atau reviewer yang dapat memeriksa BPK negara lain. SAI PMF digunakan se- bagai mekanisme yang komprehensif untuk menilai kinerja BPK. Pelaksanaan ini dimulai ketika Bahrullah mengunjungi kantor pusat Intosai Development Initiative (IDI) di Oslo pada Juni 2018. Pengalaman ini kemudian digunakan untuk memba- ngun SDM BPK yang berkualitas un- tuk dapat melakukan self assessment terhadap BPK. BPK juga menyusun MoU yang ditandatangani pada acara INCOSAI XXIII di Moskow pada 26 September 2019. Kerja sama tersebut antara lain yang telah dilaksanakan pelatihan SAI PMF di Jakarta pada 30 Oktober yang diikuti oleh SAI Laos, SAI Vietnam, SAI Kamboja dan SAI Thailand. Dari Indonesia, kegiatan itu diikuti 22 orang peserta yang diharapkan dapat menjadi peer reviewer bagi lembaga BPK lainnya. Bahrullah juga mendorong kema- juan BPK dari sisi literasi. Ini dilakukan dengan meresmikan Perpustakaan Ri- set BPK yang berada di kantor pusat BPK pada Juni 2018. Perpustakaan Ri- set BPK dibangun untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas ke- uangan negara. Perpustakaan ini yang menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta e-books, dan e-journal. Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Ko- munikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil peme- riksaan BPK. Ini bisa digunakan seba- gai bahan untuk riset bagi para ma- hasiswa Fakultas Ekonomi (akuntansi dan auditing) dan Fakultas Hukum serta peminat riset tentang keuangan negara. l WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 35 35
SOSOK Melengkapi IHPD dengan LFAR Berdasarkan amanat undang-undang, BPK ada di setiap provinsi. Karenanya, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Sejak menjadi Pimpinan Auditorat Keuangan Negara/Anggota V, yang membawahi pemeriksaan pemerintahan daerah di wilayah Barat, Bahrullah men- yiapkan IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) yang disampaikan kepada gubernur sejak pemeriksaan LKPD 2019. Isi IHPD adalah terkait pemeriksaan BPK terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. IHPD hanya diberikan kepada gubernur. Dengan begitu, gubernur juga dapat mengetahui temuan-te- muan BPK di kabupaten dan kota. Ini sejalan dengan dengan undang-undang yang menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pen- gawasan dan pembinaan. Dngan IHPD, gubernur da- pat memahami persoalan yang ada dan menjadi bahan kolaborasi untuk membangun provinsi. "Karena menurut undang-undang, gubernur adalah pembina dan pengawas pemerintahan di bawahnya. Selain itu, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenda- gri, juga dapat menggunakan IHPD itu untuk menin- gkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan. Sesuai UU 23 tentang Pemda tahun 2014," kata Bahrullah. Satu pekerjaan yang tak lepas dari peran Bahrullah Akbar yaitu terkait dengan long form audit report (LFAR). Ini merupakan bentuk baru integratif audit yang selama ini telah dilakukan BPK melalui pelaksanaan audit laporan keuangan. Bahrullah pun melakukan piloting audit kinerja untuk daerah yang disebut dengan LFAR. Pemeriksaan kinerja tertentu atas kegiatan pemda paralel dengan pe- meriksaan laporan keuangan tahun berjalan. Ada lima daerah yang diaudit dalam semester per- tama 2019. Latar belakang dibuatnya laporan ini yaitu saat ini, 90 persen laporan keuangan pemerintah dae- rah mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selanjutnya, untuk menambah nilai tambah hasil peme- riksaan dengan fungsi insight dan foresight BPK. Selain itu, hasil peer review pemeriksaan BPK Polandia juga menyatakan bahwa BPK perlu meningkatkan jumlah pelaksaan audit kinerja. Untuk itu, kata dia, BPK harus mengukur keberhasi- lan pencapaian daerah itu melalui kegiatan pada OPD tertentu yang mempunyai dampak pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Caranya yaitu dengan melakukan audit kinerja tertentu. "Jadi tidak hanya soal kewajaran penyajian anggaran saja, tapi ada value penggunaan anggaran. Walaupun tentunya diperlukan pengembangan selanjutnya terhadap audit kinerja ter- tentu yang terkait dengan laporan keuangan pemerin- tah daerah," ungkap Bahrullah. Sekarang ini, kata Bahrullah, dengan adanya LFAR, buku laporan BPK mengalami perubahan. Sebelumnya, laporan BPK itu terdiri dari opini, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Sekarang strukturnya beru- bah, menjadi kepatuhan dan pengendalian internal menjadi satu dan ditambah pemeriksaan kinerja terten- tu, semua hadil menjadi bahan IHPD. l Perjalanan Sejak 1985 Hingga 2021 Bahrullah Akbar bergabung dengan BPK pada 1985 dengan latar belakang sarjana muda. Ketika itu dia masuk pendidikan untuk menjadi penilik selama sembilan bulan. Dia bercerita, bagaimana ketika itu belajar dan kerja keras agar bisa lulus penilik (jabatan awal ba- gi sarjana muda). Pada waktu itu, ada empat jenjang Jabatan di BPK, verifikatur, penilik, pemeriksa muda dan pemeriksa. Penempatan awal Bahrullah di Auditorat E2 yang membawahi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Itu adalah awal kariernya sebagai pemeriksa. Setelah itu, pada 1990, dia mendapatkan beasiswa untuk studi ke Inggris di University of Hull dengan golongan pangkat masih II/c. Sekembali dari luar negeri pada 1992, dia ditempatkan di Auditorat J yang membawahi peme- riksaan BUMN. Sampai dengan 1996 hingga kemudian mengajukan diri menjadi widyaiswara. Jadi, dalam kurun waktu 1985-1996, Bahrullah men- jadi auditor dan kemudian pada 1996 sampai 2003 men- jadi widyaiswara. Ketika menjadi widyaiswara itu, sambil meng ajar di beberapa kampus, dia mendapatkan kepang- katan akademis. Ini dimulai sejak 1993 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai asisten hingga kemudian beralih tugas menjadi guru besar IPDN pada 2015. Selama kurun widyaiswara, Bahrullah bersama widya- iswara senior BPK mengadakan FGD seri seminar akun- tansi dan auditing. Kemudian bekerja sama dengan Uni- 36 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 36
IAEA Mengubah Paradigma Bahrullah Akbar menjelaskan, pemikiran mem- buat LFAR juga bersumber dari pengalaman ketika BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk Lembaga Tenaga Atom Internasional (Interna- tional Atomic Energy Agency/IAEA). Penunjukkan BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA berdasarkan infor- masi yang disampaikan oleh KBRI/PTRI di Wina pada 29 Januari 2015. Ketika itu diinformasikan bahwa ada kesempatan untuk menjadi pemeriksa eksternal IAEA tahun 2016-2017. Atas dasar informasi tersebut, BPK pun memutus- kan untuk mengajukan sebagai calon auditor eksternal IAEA. Ketika itu, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Daman- dari didampingi oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Kepala Direktorat Litbang B Dwita Pradana men- yampaikan proposal auditor eksternal IAEA pada 3 Fe- bruari 2015. Penyampaian proposal tersebut bersamaan dengan acara Simposium bersama kedua Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Dunia (INTOSAI)-Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina, Austria. Selanjutnya, delegasi BPK yang dipimpin oleh Ba- hrullah Akbar yang didampingi oleh Kaditama Revbang, Bahtiar Arif, Kasubdit Perencanaan Stategis, Felicia Yud- haningtyas, dan Kasubbag Kerja Sama Multilateral, Ade Indra Gumilar melanjutkan proposal wakil ketua BPK pa- da General Conference ke-59 IAEA di Wina. Agenda itu khususnya untuk menyukseskan pencalonan pemeriksa eksternal IAEA. ral Conference ke 59 IAEA, Filipo Formica, Duta Besar/ Wakil Tetap Italia di PBB, menetapkan secara konsensus BPK sebagai auditor eksternal periode 2016-2017. Atas penetapan tersebut, Ketua Delegasi Bahrullah menyam- paikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan Sidang Umum IAEA kepada Indonesia. Dengan pencapaian itu, maka BPK memulai babak baru sebagai auditor eksternal badan internasioal PBB. Hal ini pun terus berlanjut dengan keikutsertaan BPK sebagai auditor eksternal IMO dan secara individu auditor BPK menjadi auditor eksternal di IACA. Saat ini pun, wakil ke- tua BPK selanjutnya, Agus Joko Pramono menjabat seba- gai Vice Chair Komite Penasihat Audit Independen PBB. Terkait IAEA, tepat pada 8 Mei 2017, BPK menyampai- kan laporan hasil pemeriksaan pertamanya atas laporan keuangan dan kinerja IAEA tahun 2016 di Wina, Austria. Laporan yang disampaikan Bahrullah itu memuat 23 reko- mendasi yang disampaikan BPK terkait dengan masalah keuangan dan kinerja. Di hadapan 168 negara anggota IAEA, BPK memperoleh apresiasi atas hasil penilaiannya. Pemeriksaan BPK menjadi masukan perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja IAEA. Tak heran kemudian hampir enam tahun BPK dipercaya memeriksa IAEA. Ba- hrullah menilai, penetapan BPK sebagai pemeriksa eks- ternal IAEA menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan paradigma auditor BPK untuk menaik ke level ke jenjang internasional. Ini pun terbukti yaitu bahwa auditor BPK dihargai dari segi kapabilitas dan profesional kerja. l Akhirnya pada 17 September 2015, Presiden Gene- versitas Padjadjaran Bandung, UPI YAI, dan STIE Muchtar Thalib untuk membantu para pegawai untuk menyelesai- kan pendidikan izin belajar dari D3 sampai S3. kali. Pertama pada 2004, kemudian 2009, dan 2011. Pada 2011, terpilih menjadi Anggota BPK dan kembali terpilih untuk periode kedua pada 2016-2021. Beberapa buku sudah diterbitkan dari tangan beliau. Jurnal dan paper pun telah dipublikasikan. Misalnya saja jurnal BPK, "The Audit Policy". Tiada henti untuk mere- nung, belajar, dan mengajar menjadi motto yang sering berulang disampaikannya atau yang sering dikutipnya pada setiap kesempatan. Ini sejalan dengan kata bijak KH Dewantara, "Jadikan setiap orang sebagai guru dan jadi- kan setiap tempat sebagai sekolah". Pada masa depan, Bahrullah pun berpikir untuk tetap dapat berkontribusi dalam mengkoleksi data yang ada di BPK sehingga dapat menjadi "bacaan". Dengan begitu, masyarakat luas bisa memahami BPK dengan lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan posisinya sebagai ketua Insti- tut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Untuk para pegawai BPK, Bahrullah berpesan agar ke Pada 2003 Bahrullah dibutuhkan di Kementerian Da- lam Negeri dan kemudian menjadi staf ahli di Kabupaten Lingga, Kepri pada 2007 hingga 2011. Dia kemudian menjalani pengukuhan profesor di IPDN pada 2015. Dia juga mengikuti pencalonan Anggota BPK sebanyak tiga depannya dapat dipikirkan peran mandatori BPK yang terkait dengan Kantor Perwakilan. "Jadi ini yang saya driv e di LFAR dan IHPD. Bagaimana agar pola akuntabili- tas BPK di pemerintahan daerah dapat menjadi lebih jelas dan berkualitas, dan never say goodbye untuk belajar dan mengajar," kata Bahrullah. l WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 37 37
SOSOK 'BELIAU ADALAH SURI TELADAN DI BPK' Sosok Bahrullah Akbar memiliki kesan tersendiri bagi Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Menurut Wakil Ketua BPK, Bahrullah atau yang kerap disapa dengan sebutan Prof BA, merupakan suri teladan bagi insan BPK, termasuk dirinya. besar. Bahrullah selama masa baktinya, khususnya saat menjabat sebagai wakil ketua BPK, sukses membangun sumber daya manusia (SDM) BPK me- lalui berbagai programnya. Kepada Warta Pemerik- sa, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono membagi- kan kesan-kesannya terhadap sosok Bahrullah yang memasuki masa purnabakti pada Oktober 2021. Berikut petikan wawancara dengannya. Kontribusi Bahrullah bagi BPK pun dinilai sangat n Agus Joko Pramono Bagaimana bapak melihat sosok Prof Bahrullah Akbar? Saya adalah orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan prof BA. Prof BA ada- lah guru saya. Guru saya dalam memahami BPK. Prof BA adalah salah seorang Anggota BPK yang tahu betul BPK, karena beliau berasal dari BPK. Beliau tahu bagaimana memitigasi risiko internal di BPK. Beliau adalah orang yang mema- hami betul culture BPK itu seperti apa. Beliau adalah orang yang memahami betul cara ber- hadapan dengan personal-personal di BPK. Dan, beliau orang yang memahami betul model akuntabilitas di BPK. Jadi, beliau bagi saya adalah guru. Beliau juga menjadi semacam standar bagi saya dalam memahami proses bisnis di BPK, dengan segala plus-minusnya yang ada di BPK. 38 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 38
Kenangan atau momen apa yang menurut bapak paling membekas dengan Prof BA? Saya masih ingat betul, ketika saya baru menjadi Anggota BPK, saya masih sangat muda dengan jiwa yang masih meledak-ledak. Dan beliaulah orang yang 'mengerem' saya. Kemu- dian, beliau juga yang memperbaiki pola perilaku dan komunikasi saya di awal-awal menjadi Anggota BPK. Saat itu, saat saya masuk ke BPK, saya merupakan Anggota BPK termuda. Dan saya keti- ka itu dengan jiwa muda yang masih meledak-ledak, melihat segala sesuatunya hanya 'hitam dan putih' saja. Yang saya lihat hanya benar atau salah, tidak ada kata lain selain itu ketika menghadapi orang. Beliaulah yang menjadi tempat saya bertanya agar tidak kebablasan, agar tidak merun- tuhkan organisasi, agar tidak terlalu konfrontatif dengan banyak orang. Bagi saya, Prof BA merupakan orang yang paling sabar. Hal apa yang bapak pelajari dari ke- pribadian Prof Bahrullah? Perannya dalam pening- katan SDM BPK sangat besar. Beliau terus men- dorong dan menyema- ngati orang-orang di BPK untuk melanjutkan kuliah, mendorong orang untuk mengambil S2 dan S3. Bahkan, model pendanaan untuk menyukseskan pro- gram pendidikan itu juga beliau pikirkan. Satu hal yang saya masih belajar dari Prof BA, beliau adalah orang yang berhati bersih. Tidak ada dendam, tidak ada ke- marahan dalam waktu panjang. Tidak ada. Jadi, semua permasalahan dihadapi secara kekeluargaan. Semua permasalahan diha- dapi dengan tenang. Hal itu yang sampai hari ini saya masih belajar dari beliau. Itu bukan hal yang mudah. Karena ini me nyangkut karakter seseorang. Walau- pun saya bukan orang dengan karakter seperti Prof BA, tapi karakter yang ditun- jukkan Prof BA kepada saya, membuat saya menjadi lebih belajar lagi. Prof BA juga merupakan orang yang sangat mengetahui jika ada keburukan sis- tem di BPK. Beliau tahu keburukan sistem itu ada di titik mana. Dan, beliau memperbaiki itu dengan tidak destruktif, melainkan selalu melakukan perbaik an dengan kacamata konstruktif. Prof Bahrullah menurut saya juga orang yang sangat legawa dan saya sampai sekarang masih tetap menjadi muridnya. Prof Bahrullah menginisiasi berbagai program saat menjabat sebagai wakil ketua BPK. Program-program Prof Bahrullah apa saja yang akan bapak teruskan? Dahulu, sangat susah mencari orang dengan gelar doktor di BPK. Tapi sekarang, dengan beliau dulu mendorong program pendidikan bagi insan BPK, sekarang BPK dikenal sebagai lembaga yang bertaburan doktor dan bertaburan gelar profesi. Ini tidak terlepas dari jasa Prof Bahrullah. Dan saya tetap teruskan program Prof Bahrullah tersebut sampai saat ini. Sekarang itu, orang kalau menyebut nama Anggota BPK, itu bisa setengah meter pan- jangnya karena ada banyak gelar di belakang nama. Tidak bisa dipungkiri, ini karena beliau- lah yang menggembleng hal tersebut. Perannya dalam peningkatan SDM BPK sangat besar. Beliau terus mendorong dan me- nyemangati orang-orang di BPK untuk melanjutkan kuliah, mendorong orang untuk meng- ambil S2 dan S3. Bahkan, model pendanaan untuk menyukseskan program pendidikan itu juga beliau pikirkan. Program itu sampai sekarang saya teruskan. Saya tentu berharap program ini terus diper- tahankan menjadi tradisi BPK, tradisi keilmuan. Prof BA juga orang yang sangat mendorong jurnal di BPK. Sampai hari ini, program itu saya teruskan. l WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 39 39
SOSOK KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), MUHAMMAD YUSUF ATEH 'PAK BAHRULLAH MEMPERKUAT SINERGI ANTARA BPKP DAN BPK DI DAERAH' K epala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menilai sinergi antara BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin kuat dan erat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pria yang akrab disapa Ateh, hal tersebut tidak terlepas dari peran Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. Ateh mengatakan, Bahrullah selalu mendorong adanya sinergi antara BPKP dan BPK, termasuk dalam kegiatan pemeriksaan keuangan daerah. Kepada Warta Pemeriksa, Ateh pun menceritakan sejumlah pengalaman dan kesan-ke- sannya dengan Bahrullah Akbar yang mengakhiri masa baktinya di BPK pada Oktober ini. Berikut petikan wawancara dengan Kepala BPKP. Sejauh mana bapak mengenai sosok Bahrullah Akbar? Saya sudah sejak lama kenal dengan pak Bahrul - lah. Kami mulai dekat ketika sama-sama melakukan kunjungan kerja Maastricht, Belanda. Saat itu, pak Bahrullah menjabat sebagai Wakil Ketua BPK dan saya masih menjabat sebagai deputi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi- rokrasi. Saya melihat, beliau merupakan sosok yang sangat ramah dan low profile. Ketika itu, saat kami mengobrol, itu kami langsung klik. Dan sejak saat itu, kami terus melakukan komunikasi yang intensif sampai saat ini. Seperti apa bentuk komunikasi tersebut? Dan sinergi apa saja yang telah bapak bangun dengan Prof Bahrullah? Saya ucapkan terima kasih seka- li atas jasa beliau memperkuat siner- gi dan kolaborasi antara BPK-BPKP di perwakilan. Dan, mudahan-mudahan upaya beliau tidak sia sia dan dapat memberikan man- faat bagi pening- katan pengelolaan keuang an daerah. Yang kami rasakan, kerja sama dengan beliau sa- ngat baik sekali. Terutama, dalam membangun kerja sama antara BPKP Perwakilan dengan BPK Perwakilan. Tentu, sudah ada begitu banyak hal yang kami bahas bersama. Sekarang, meskipun beliau akan melepaskan jabat annya sebagai Anggota V BPK, kami pun akan terus bekerja sama dengan beliau di Institut Pemerik- saan Keuangan Negara (IPKN). Sebab, pengurus IPKN di daerah itu banyak yang berasal dari Kantor Perwa- kilan BPKP. Jadi kami akan terus berhubungan dengan Prof Bahrullah. 40 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 40
Twitter @BPKPgoid n Muhammad Yusuf Ateh Pesan apa yang ingin bapak sampai- di daerah. kan kepada Prof Bahrullah yang pada Oktober ini memasuki masa pensiun? Saya ucapkan selamat kepada Prof BA karena sudah menyelesaikan tugas di BPK. Kami terakhir bertemu di Mage- lang, jalan-jalan ke museum. Intinya, saya ucapkan selamat dan saya bangga bisa mengenal sosok Prof Bahrullah. Tentu, kami berharap bisa terus bertemu dan sama-sama bisa berbuat sesuatu untuk negeri ini. Menurut bapak, sejauh mana pening- katan sinergi antara BPKP dan BPK, ter- masuk soal pemeriksaan di daerah? Memang dalam dua tahun terakhir ini terutama, sinergi antara BPKP dan BPK sangat luar biasa. Bahkan, kami di bebe- rapa tempat diminta oleh Pimpinan BPK untuk membantu melakukan pemeriksaan Dan, yang saya lihat, pak Bahrullah itu sangat sering berkeliling ke daerah. Be- liau selalu mendorong sinergi dan kolabo- rasi antara BPK dan BPKP. Dan itu sangat membantu sekali, karena kalau Pimpinan BPK yang mendorong, itu realisasinya kan menjadi lebih cepat. Pak Bahrullah saat berkelililng ke daerah-daerah, beliau juga sangat sering berkabar kepada saya, memberitahukan bahwa beliau sedang berada di suatu daerah. Jadi, memang komunikasi yang terjalin baik sekali dengan pak Bahrullah. Saya ucapkan terima kasih sekali atas jasa beliau memperkuat sinergi dan ko- laborasi antara BPK-BPKP di perwakilan. Dan, mudahan-mudahan upaya beliau ti- dak sia sia dan dapat memberikan manfa- at bagi peningkatan pengelolaan keuang - an daerah. l WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 41 41
SOSOK Prof Bahrullah Akbar yang Kami Kenal OLEH: HERY SUBOWO Prof BA begitu kami biasa memanggilnya. Pria kelahiran tahun 1959 ini adalah asli putra Betawi yang sukses dengan segudang prestasinya. Memulai pekerjaannya sebagai guru SMA kemudian ia merintis karir sebagai PNS di BPK. Mengawali tugasnya sebagai auditor pemeriksa, lalu berpindah jalur menjadi tenaga pengajar fungsional widyasiwara. Sempat diperbantukan di luar BPK menjadi staf Dirjen Keuangan Daerah hingga menjabat sebagai Staf Ahli Kabupaten Lingga. Garis tangan pulalah yang membawanya kembali ke pangkuan BPK tercinta. Berbagai amanah strategis pernah didudukinya, dari posisi sebagai Anggota/Pim- pinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, VI dan V, hingga amanah tertinggi sebagai Wakil Ketua. Riwayat pendidikannya pun luar biasa. Diawali dengan menamatkan Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian untuk Program Diploma III. Tak puas dengan predikat sarjana muda, ia kemu- dian melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, di bidang Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus 1945. Dengan bekal beasiswa dari negara, ia pun menempuh S2 pada Universitas Of Hull England untuk memperoleh MBA-nya. Melengkapi kompetensi akuntansinya, ia mengambil pendidikan S1 akuntansi pada STIE Prof. Dr. Muchtar Tholib Jakarta. Ia kembali kuliah di Universitas Padjadjaran untuk mengikuti program pasca sarjana, dan beroleh doktor Ilmu Pemerintahan sebagai gelar tertinggi akademiknya. Orientasi pada kompetensi mendorongnya untuk memperoleh beragam sertifikasi di bidang yang berbeda. Certified International of Project Management (CIPM) dari American Academy of Project Ma- nagement adalah awalnya. Kemudian ia merintis Certified State Finance Auditor (CSFA) yang diterbitkan BPK. Lalu ia mendapatkan Certified Public Accountant (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Beri- kutnya Certified Forensic Auditor (CFrA) dari LSP Audit Forensik memperkuat kompetensi investigasinya. Selanjutnya ia memperoleh Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia. BPKP pun mem- berikan Certification of Goverment Chief Audit Executive (CGCAE) atas kontribusinya dalam mening- katkan kapasitas auditor internal sektor publik di Indonesia. Figur pejabat publik ini dikenal dengan beragam penghargaan yang telah di- terimanya. Sebut saja mulai penghargaan dari BPK Jepang, British Red Cross hingga Palang Merah Indonesia. Demikian pula Pin dan Brevet Kehormatan dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan institusi lainnya tak sedikit yang ia terima. 42 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 42
Antara lain Pin Kehormatan Sesko dan Brevet Terjun Payung dan Menembak Paskhas TNI Angkatan Udara. Kemudian Brevet Terbang Layang dari Federasi Aerosport Indonesia. Juga Brevet Penyelam dari TNI AL dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Hingga Brevet Penyidik dan Brevet Terjun Payung Brimob POLRI pun pernah disematkan didadanya. Banyaknya kontribusi dan prestasi yang telah ditorehkan membawanya ke berbagai gelar penghormatan. Wingdiktekkal Kodik TNI Angkatan Udara menganugerahkannya gelar Warga Kehormatan. Kemudian Perpus- takaan Nasional Republik Indonesia dan Gojuryu Karatedo Shinbukan Indonesia juga menyebutnya sebagai Anggota Kehormatan. Lalu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan predikat padanya sebagai Alumni Kehormatan. Bamus Betawi mengangkatnya sebagai Anggota Majelis Tinggi sebagai salah satu sese- puh Betawi yang "di-tua-kan". Bahkan Kesultanan Tidore pun memberikan gelar adat Nyili Gulu Gulu atau Duta Besar untuk wilayah jauh bagi Kesultanan. Abdi negara dan pejabat publik yang loyalitasnya kepada negara tak diragukan, yang ditunjukkan dengan berbagai tanda kehormatan. Sebagai birokrat ia menerima lengkap Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun atas masa bhakti dan pengabdian, kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ia telah tun- jukkan kesetiaan, sehingga menjadi teladan atas disiplin, kejujuran, dan kecakapan. Kontribusinya mengawal harta negara juga ditandai dengan Satyalencana Wirakarya sebagai ajang pembuktian atas dharma bhakti yang telah ditunjukkan. Tak heran jika Bintang Mahaputera Nararya pun Presiden anugerahkan, atas jasa luar biasa dan manfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Hari-hari pengabdiannya di BPK banyak diisi dengan inisiatif startegis perubahan. Mereformasi jabatan fungsional pemeriksa berbasis jabatan dan menerapkannya pada unit penunjang pendukung sebagai satker perluasan. Kedudukan Badiklat pun ditingkatkan, menjadi center of excellence pusat unggulan, memfasilitasi pembelajaran tentang pemeriksaan keuangan negara bagi lebih banyak pemangku kepentingan. Merintis merit system dalam MSDM melalui talent pool untuk keperluan seleksi jabatan. Menggagas sertifikasi CSFA untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemeriksaan. Menerapkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah dan Long Form Audit Report untuk meningkatkan kualitas dan manfaat laporan hasil pemeriksaan. Dan tak lu- pa kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral pun lebih diperluas dan ditingkatkan. Rajin berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman. Mengajar sudah dilakoninya dengan menjadi guru SMA paska lulus DIII Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian. Setelah lama bertugas di bidang pe- meriksaan, ia berpindah jalur ke Pusdiklat menjadi widyaiswara memberikan banyak pelatihan. Ia menekuni tugas- nya sebagai dosen khusus dengan berbagai kegiatan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Karir dosennya mencapai puncak sebagai guru besar IPDN di bidang ilmu pemerintahan. Sering menjadi narasumber di berbagai kesempatan dan pernah menerima rekor MURI peserta terbanyak yang menyita perhatian. Aktif men- dorong manajemen pengetahuan dengan menulis banyak artikel dan berbagai buku teks rujukan. Dalam rangka mendukung pemahaman publik tentang Keuangan Negara ia mendirikan Perpustakaan Riset BPK dan menerbit- kan jurnal tata Kelola keuangan negara (TAKEN) untuk memfasilitasi dan mempublikasi hasil penelitian. Urgensi pendidikan selalu ia jadikan fokus perhatian. Ker- jasama dengan perguruan tinggi selalu diupayakan dengan merintis hubungan, menetapkan kesepahaman dan menye- pakati perjanjian. Dari kuliah umum untuk berikan pencerah- an hingga menjadikan BPK sebagai tempat magang dan penelitian. Dari kelas khusus bagi karyawan hingga mencari- kan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ia juga concern pada pendidikan informal melalui partisipasi dan penyeleng- garaan, berbagai seminar, workshop dan pelatihan, untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan dan meng- asah keterampilan. Baginya pendidikan adalah keniscayaan, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban selama hayat di kandung badan. WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 43 43
SOSOK Legacy dalam mengembangkan dunia profesi diakui oleh banyak kalangan. Bersama Prof Mardiasmo ia menginisiasi berdirinya Kompartemen Akunan Sektor Publik meski saat itu belum beroleh gelar akuntan. Ia juga ikut mengawal tata kelola keuangan negara dalam berbagai regulasi dan peraturan serta intensif membina audit di sektor publik pemerintahan. Atas insiatif dan kontribusi tersebut Ikatan Akuntan Indo- nesia memberikan Akuntan Award sebagai penghargaan. Ia juga merintis sertifikasi Cerified State Finance Auditor (CSFA) bagi pemeriksa keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian memfasilitasi terbentuknya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) sebagai wadah pembinaan. Luwes dan supel dalam pergaulan menjadikannya "berterima umum" di semua kelompok dan lintas go- longan. Kepada semua orang selalu ramah dan sopan, membuatnya dihormati teman sekaligus disegani lawan. Sejak mahasiswa ia memang dikenal sebagai organisatoris dan piawai dalam hal kepemimpinan. Kemahiran komunikasi membawanya memimpin banyak organisasi kemasyarakatan. Mulai dari Resimen Mahasiswa Jayakarta sebagai komandan hingga Bamus Betawi dengan posisi Sekjen yang ia emban. Kemampuan negosiasinya mampu menengahi berbagai konflik antar kepentingan. Selalu mencari jalan te- ngah dalam merumuskan kebijakan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terpinggirkan. Atensinya sangat tinggi kepada seluruh karyawan. Dalam menjalin hubungan kerja ia tidak membe- dakan mana atasan dan mana bawahan. Di setiap event acara dan pertemuan ia berusaha menyatu de- ngan seluruh warga BPK mulai dari staf pelaksana, pemeriksa, pejabat struktural hingga pimpinan. Sering- kali ia meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai keluhan sambil terus mengupayakan solusi atas beragam permasalahan. Pikirannya fokus untuk mempermudah bermacam urusan, meringankan beratnya persyaratan, mengurangi bertumpuknya beban dan menyederhanakan kerumitan. Kepada staf selalu ia berikan kesempatan berkarir di pekerjaan, memperluas pengalaman, dan meningkatkan kesejahteraan. Humoris dan senang melontarkan joke bahan candaan. Suasana pertemuan yang tadinya kaku dan for- mal selalu bisa ia cairkan. Tak jarang kami terpingkal dengan kisah lucu dari berbagai pengalaman di se- la-sela ia memberi arahan. Bahkan suasana rapat yang "menegangkan" bisa mendadak mencair ketika ia melemparkan guyonan. Berbincang dengannya menjadikan lawan bicaranya merasa nyaman, tidak mudah bosan, dan tidak dalam kondisi tertekan karena dapat secara leluasa memberikan masukan dan bertukar pandangan. Gaya bahasanya cenderung santai, sederhana dan tidak berlebihan meski sesuatu yang serius sedang dibicarakan. Serius tapi santai dan santai tapi serius adalah suasana khas di setiap pertemuan. Agamis dengan kematangan berkarakter pribadi. Selalu memberikan semangat motivasi dengan posting- an yang menginspirasi. "Jangan lupa bahagia" adalah kalimat yang selalu disampaikannya setiap hari. Ba- ginya bukan kebahagiaan yang harus disyukuri, namun bersyukurlah agar dapat mendatangkan kebahagiaan sejati. Menurutnya lagi hidup ini harus selalu menerima apapun kondisi yang sedang hadapi, de ngan sabar dan syukur sebagai kunci kebahagiaan yang hakiki. Gaya hidup sederhana menjadi ciri khas penampilannya sehari-hari. Menurutnya kemewahan tidak akan mendatangkan penghormatan sejati, namun kesederhanaan justru akan meninggalkan kehormatan abadi, sampai kita kembali menghadap Ilahi Rabbi. Keluarga dan karir baginya adalah saling menunjang melengkapi, keduanya bukan merupakan pilihan dikotomi. Bu BA begitu kami memanggil Ibu Ferri sang istri, selalu setia mendampingi. Dalam setiap event kebersamaan dengan kami, pasti ada Bu BA yang selalu setia menemani. Setidaknya ini mengajar- kan kepada kami bahwa LDR bukan sebuah opsi. Kebersamaan bukan untuk sekadar bisa saling menjaga hati, namun juga perlu untuk mendukung keberhasilan tugas suami. Karena di belakang kesuksesan karir suami, ada istri yang selalu menyemangati. Tidak hanya untuk sekadar tampil kompak mesra dalam ber- nyanyi, bahkan Bu BA sudah kami anggap sebagai ibu dari para anggota Dharma Wanita kami. Berjiwa seni tinggi. Baginya pengembangan diri harus harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Menurutnya auditor tidak hanya perlu melatih ketrampilan kognisi, namun juga harus sering mengasah kreativitas dan imajinasi. Terbukti de- ngan kepiawaiannya dalam menuang- 44 WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 44
kan pikiran dan perasaan melalui bait panjang puisi. Seringkali ia pun melontarkan pantun yang mencairkan suasana dalam berbagai pertemuan dan seremoni. Di sela kunjungan ke daerah ia sempatkan untuk mencari barang antik dan bernilai seni. Tak lupa berbagi pemandangan indah melalui fotografi. Dan tentunya jago melantunkan apapun lirik lagu dalam menyanyi. Komitmen pada seni menjadikannya pegiat kebudayaan dan kesenian asli Betawi. Aktif berolah raga menjaga kesehatan jasmani. Baginya olahraga tidak selalu untuk mengejar prestasi, tapi yang lebih penting adalah bisa meningkatkan imunitas diri. Karenanya ia gemar meluangkan waktu ber- sepeda setiap hari, baik secara kolektif, bersama keluarga dan istri maupun saat sedang sendiri. Dalam tim sepakbola BPK RI ia dikenal sebagai kiper yang andal dalam menghalau serangan dan eksuksi pinalti. Di be- berapa kesempatan terlihat kompak bermain ganda tennis meja bersama istri. Shooting bolanya sering ma- suk ke dalam ring basket yang jauh dan tinggi. Memiliki brevet terbang layang, selam, menembak dan terjun payung dari berbagai induk organisasi. Dan jangan lupa ia adalah penyandang Dan V dari GOKASI. Rampungkan semua tugas amanah dengan cermat dan rapi. Di ruangan kerjanya terdapat roadmap bagai- mana BPK melakukan reformasi birokrasi dan milestone apa yang akan ditinggalkannya sebagai legacy. Dari apa yang sejak awal ia inisiasi, sebagian besar hasil dan manfaatnya kini sudah mulai kita nikmati. Dengan kapasitas yang ia miliki, tentu kita berharap ladang pengab- dian berikutnya sudah menanti. Meskipun kehilangan sosok Pimpinan, Bapak, Kolega dan Sahabat yang baik hati, kami tetap berharap tidak akan putus hubungan silaturahmi. Dan testimoni ringan inipun harus kami akhiri, dengan sejumput asa dan doa untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan dan kebahagiaan bagi Prof BA dan Ibu Feri. Jakarta, 25 Oktober 2021 Testimoni Singkat - Opini Dari Para Sahabat WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 SOSOK 45 45
KEPALA APP V, ARIF AGUS TANTANGAN MENGKOORDINASIKAN TUGAS PERWAKILAN K epala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) V Arif Agus mencoba untuk meraih bebe- rapa pencapaian pada masa mendatang. Misalnya saja, mengkoordinasikan percepatan pe- nyelesaian tindak lanjut yang berlarut-larut. Dia juga menyebut bakal memperbaiki database monitoring kasus aparat penegak hukum (APH) di Perwakilan serta berkoordi nasi dengan Perwakilan dalam menyongsong pelaksanaan tematik kinerja tahun 2022. Hal tersebut dia coba capai meskipun menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan jumlah per- sonel di APP. Saat ini, hanya terdapat empat pegawai dengan penempatan di APP dan enam tambahan pegawai penempatan sementara di APP. Berikut hasil wawancara Warta Pemeriksa dengan Arif Agus. Pokja LKPD dalam menyusun kebijakan pemerik- saan LKPD yang akan diterapkan oleh seluruh pemeriksaan di entitas wilayah AKN V. Kebijakan itu antara lain, kebijakan atas pe- meriksaan/perlakuan akuntansi atas saldo akun dalam laporan keuangan. Kemudian kebijakan atas permasalahan dalam pemeriksaan yang se- ring terjadi untuk dibuatkan FAQ sebagai pedo- man pemeriksaan. Contoh kedua, sinergi pemeriksaan kinerja tematik yang dilaksanakan di tingkat pusat. AKN V maupun yang melibatkan satuan kerja (satker) lainnya membutuhkan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pokja untuk menyusun perencanaan hingga pelaporan. n Arif Agus Bisa Bapak jelaskan latar belakang pem- bentukan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP)? Ketiga, perlunya dukungan data dari satker pemeriksaan sebagai informasi dan bahan per- timbangan kebijakan pimpinan. Hal ini antara lain terkait pemantauan penyelesaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksa- nakan pada tingkat pusat dan kantor Perwakilan yang juga membutuhkan proses lebih lanjut oleh Tortama KN V dan Anggota V. APP dibentuk dengan beberapa pertimbang- an. Misalnya saja pelaksanaan kegiatan pemerik- saan, luasnya wilayah, banyaknya jumlah satker, dan perlunya kesamaan kebijakan serta sinergi pemeriksaan. Beberapa contoh kegiatan pemeriksaan yang melibatkan peran APP, antara lain, pertama, pe- meriksaan LKPD yang dilaksanakan oleh 16 kantor Perwakilan. Pekerjaan ini membutuhkan kesamaan kebijakan pemeriksaan. Untuk itu, APP mengkoor- dinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas Kemudian koordinasi dan pemantauan penyusunan rencana pemeriksaan dalam RKP masing-masing satker yang membutuhkan koor- dinasi untuk mensinergikan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh AKN V. Dengan begitu dapat berkontribusi dan memenuhi capaian tema stra- tegis BPK yang tertuang dalam renstra BPK. Contoh keempat, penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan bahan penda- pat atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh satker di AKN V (pusat dan daerah) membutuhkan 46
Berbagai upaya yang dilakukan APP, baik kegiatan/ program, analisis, dan kajian, serta hasil koordinasi, ada- lah untuk mendukung kinerja AKN V. Sekaligus juga menjadi pendorong pencapaian kinerja Perwakilan. Jawa (meliputi enam kantor BPK Perwakilan di wi- layah Jawa). Kemudian Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan II (VB 2) yang melingkupi untuk BPK Perwakilan wilayah Sumatra (meliputi sepuluh kan- tor BPK Perwakilan di wilayah Sumatra). koordinasi antara APP, satker terkait, dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Peme riksaan (EPP). Bagaimana ruang lingkup dan koordinasi APP? Siapa saja yang menjadi pemangku kepen- tingan APP ini? Apa saja yang menjadi tupoksi APP? Tugas APP diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perubahannya. Disebutkan, APP AKN V mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pada ling- kup tugas AKN V. Dalam melaksanakan tugas, APP menyeleng- garakan beberapa fungsi. Pertama, perumusan dan pengevaluasian rencana aksi APP dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ber- dasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Kedua, perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi APP. Ketiga, pengoordinasian dan pengompilasian usulan ke- bijakan dan strategi pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. APP mengkoordinasikan tugas-tugas perwakilan untuk wilayah Sumatera dan Jawa. Wilayah Semen- tara meliputi 10 kantor Perwakilan BPK dan Wilayah Jawa meliputi enam kantor Perwakilan BPK. APP melakukan koordinasi atas kegiatan-kegiat- an pemeriksaan. Mulai dari perencanaan, pelaksa- naan, hingga pelaporan. Terkait itu, koordinasi dan pemangku kepentingan atas kegiatan APP antara lain meliputi Anggota V, Tortama V, kantor Perwa- kilan BPK di wilayah Jawa dan Sumatra, dan satker dibawah Sekretariat Jenderal seperti Biro TI yang antara lain terkait dengan pemanfaatan portal un- tuk pemeriksaan, kebutuhan sarana prasarana pen- dukung pemeriksaan, dan Biro Keuangan terkait dengan penganggaran dan kebutuhan dukungan keuangan untuk tugas-tugas pemeriksaan. Kemu- dian EPP yang antara lain terkait dengan peman- tauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penyusunan IHPS. Keempat, pemantauan dan evaluasi pelaksa- naan kebijakan, pelaksanaan strategi, dan pelaksa- naan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Kelima, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Keenam, ana- lisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil peme- riksaan di lingkup tugas AKN V. Kedelapan, penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan dukungan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Kesembilan, pelaksanaan pengelolaan ri- siko di lingkup tugas APP. Kesepuluh, menyusun laporan akuntabilitas kinerja APP. Kesebelas, pela- poran hasil kegiatan secara berkala kepada Torta- ma KN V. Untuk struktur organisasi, APP AKN V terdiri dari Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan I 9VB 1) yang melingkupi untuk BPK Perwakilan wilayah Apa saja tantangan dan kendala yang diha- dapi APP? Ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Pertama, keterlibatan satker pusat dan kantor Perwakilan di AKN V dalam berbagai strategi pemeriksaan yang disusun untuk menjawab sasar- an prioritas nasional dan Renstra BPK. Ini meru- pakan tantangan untuk mensinergikan kebijakan, kebutuh an jumlah objek pemeriksaan, penyusunan tema, dan perencanaan pemeriksaan yang tepat. Dengan begitu, dapat mencapai sasaran dan tu- juan yang diharapkan. Kedua, pemeriksaan tematik, baik nasional maupun lokal, membutuhkan sinergi dan koordinasi pemeriksaan yang melibatkan satker pusat (kemen- terian), kantor perwakilan BPK di wilayah V dan VI, serta AKN lainnya. Ketiga, percepatan pe nyelesaian 47
berbagai target dan keterbatasan waktu, seperti penyelesaian SIPTL dan TLHP, membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara APP dan masing-masing pimpinan satker. Keempat, koordinasi untuk memenuhi harapan penugasan untuk pengembangan pemeriksaan seperti Long Form Audit Report (LFAR) dan IHPD. perwakilan untuk dicarikan penyelesaiannya. Pada September sampai Oktober 2021, APP membantu Perwakilan dalam melaksanakan per- cepatan TLHP. Sehingga dalam periode tersebut terdapat peningkatan Perwakilan yang mencapai persentase TLHP di atas 80 persen. Sementara itu, beberapa kendala yang kami temui antara lain, keterbatasan jumlah personel di APP. Saat ini hanya terdapat empat pegawai (staf) tetap dengan penempatan di APP dan enam tambahan pegawai penempatan sementa- ra di APP. Bagaimana efektivitas APP jika dikaitkan dengan koordinasi dengan para kepala Perwa- kilan? Peran dan tugas APP AKN V sangat efektif bila dikaitkan dengan koordinasi dengan para perwakilan di wilayah Sumatra dan Jawa. Tanpa APP yang menjadi penghubung dan koordinator para kepala perwakilan pelaksanaan tugas dari pimpinan AKN V, komunikasi dengan satker lain di BPK maupun instansi di luar BPK akan menja- di sulit dan lambat untuk diselesaikan. Seperti dalam pemeriksaan tematik, APP menjadi koordinator bagi seluruh perwakilan maupun perwakilan dengan satker lain di BPK. Kebijakan BPK maupun dari pimpinan AKN V akan sulit untuk dimonitor dan dievaluasi imple- mentasinya di perwakilan. Apakah capaian APP, khususnya terkait TLRHP? APP tidak mempunyai portofolio seperti Perwakilan, sehingga tidak mempunyai capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Akan tetapi APP mempunyai peran membantu pimpinan dalam memonitor capaian penyelesaian TLHP di Perwakilan. Kemudian mendorong percepatan TLHP dan menjadi koor- dinator bagi penyusunan kebijakan percepatan TLHP di Perwakilan. Kami juga membantu pimpinan dalam meng - evaluasi capaian penyelesaian TLHP dan meng- analisis kendala serta hambatan perwakilan dalam menyelesaikan TLHP. Lalu, mendiskusikan per- masalahan tersebut ke pimpinan dan para kepala Apa dampak yang dihasilkan APP terhadap kinerja AKN V dan Perwakilan? APP merupakan salah satu satker di bawah AKN V. Indikator kinerja utama (IKU) APP meru- pakan cascading dari kinerja AKN V. Sama se- perti kinerja Perwakilan di lingkungan AKN V yang setiap tahun telah ditetapkan dan ditanda- tangani oleh pimpinan AKN V. Berbagai upaya yang dilakukan APP, baik ke- giatan/program, analisis, dan kajian, serta hasil koordinasi, adalah untuk mendukung kinerja AKN V. Sekaligus juga menjadi pendorong pencapaian kinerja Perwakilan. Salah satunya mendorong Perwakilan untuk meningkat kan capaian TLHP dengan melakukan kegiatan percepatan TLHP. Dampak kehadiran APP, selain mendukung kinerja AKN V juga sekaligus mendorong kinerja Perwakilan. Terkait prestasi, salah satu yang kami dapatkan adalah penghargaan terbaik sebagai pengelola risiko. Apa target dan rencana APP ke depan? Target APP adalah mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Antara lain terkait dengan tingkat kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan, tingkat pemanfaat an hasil pemanfaatan dan pengevaluasian atas hasil pemantauan TLRHP, serta tingkat pemanfaatan atas hasil analisis isu strategis dan kebijakan pe- meriksaan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pim- pinan dan Perwakilan dalam membuat panduan percepatan penyelesaian untuk TL yang berla- rut-larut dan diusulkan status 4 (tidak dapat di- tindaklanjuti). Selain itu, kami akan memperbaiki database monitoring kasus APH di Perwakilan, berkoordinasi dengan Perwakilan dalam me- nyongsong pelaksanaan tematik kinerja tahun 2022. Terakhir, akan berkoordinasi dengan Perwakilan dalam men-update kebijakan peme- riksaan LKPD sesuai dengan isu-isu terkini. l 48
KEPALA APP VI, RIZAL ASSIDDIQIE BANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA K epala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) AKN VI Rizal Assidiqie menjelaskan telah melakukan pemetaan data yang dibutuhkan setiap tahun sebagai dasar membangun sistem informasi pengelolaan data. Dengan begitu, dia berharap Perwakilan dapat secara otomatis men-update data atau informasi yang dibutuhkan tanpa melalui penerbitan ND (nota dinas) yang berulang kali. Harapan lain yang dia sampaikan yaitu peningkatan pe- manfaatan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Ini meng- ingat, fungsi SiPTL saat ini belum mengakomodasi peran APP sebagai penghubung antara pimpinan dan Perwakilan. Berikut petikan wawancara Warta Pemeriksa dengan Rizal terkait pe- ran APP AKN VI. n Rizal Assiddiqie Bisa Bapak jelaskan latar belakang pembentukan sarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi APP. Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP)? Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 ten- tang perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 ten- tang Organisasi dan Tata Kerja BPK, BPK Memiliki Satker APP di AKN V dan AKN VI. Pembentukan ini tentu tidak terlepas dari luas nya cakupan wilayah pemeriksaan pada AKN V dan AKN VI. Ketiga, pengoordinasian dan pengkompilasian usul- an kebijakan dan strategi pemeriksaan di ling kup tugas AKN VI. Keempat, pemantauan dan evaluasi pelaksa- naan kebijakan, pelaksanaan strategi, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Kelima, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. AKN V membawahi BPK Perwakilan wilayah Barat yang terdiri 16 BPK Perwakilan Provinsi. Sementara AKN VI membawahi BPK Perwakilan wilayah Timur yang terdiri 18 BPK Perwakilan Provinsi. Selain itu, AKN V dan AKN VI memiliki auditorat yang membawahi kementerian dan badan. Hal ini ber- tujuan agar pelaksanaan pemeriksaan di seluruh BPK Perwakilan Provinsi bersinergi dengan pemeriksaan pu- sat. Juga mendukung pencapaian tujuan organisasi BPK, yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Maka diperlukan unit orga- nisai yang dapat mengoordinasikan pelaksanaan penge- lolaan pemeriksaan di lingkungan AKN V dan AKN VI. Apa saja yang menjadi tupoksi APP AKN VI? Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, APP AKN VI memiliki tugas mengoordi nasikan pelaksa- naan pengelolaan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Untuk melaksanakan tugas tersebut APP memiliki 11 fungsi. Pertama, perumus an dan pengevaluasian renca- na aksi APP dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Kedua, perumusan rencana kegiatan berda- Keenam, analisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Ketujuh, peman- tauan dan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Kedelapan, pen- jaminan mutu pelaksanaan kegiatan dukungan pemerik- saan di lingkup tugas AKN VI. Kesembilan, pelaksanaan pengelolaan risiko di ling- kup tugas APP. Kesepuluh, menyusun laporan akunta- bilitas kinerja APP. Kesebelas, pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama KN VI. Bagaimana ruang lingkup dan koordinasi APP? APP berupaya menerapkan whole of government dalam lingkup sesuai tugas dengan bekerja melintasi batas-batas portofolio tugas guna me nguatkan penge- lolaan pemeriksaan di AKN VI. Kami turut mengawal pemeriksaan dari perencanaan strategis pemeriksaan, koordinasi perencanaan teknis, pelaksanaan review exan- te, sampai pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh satker di lingkungan AKN VI. Kami juga berkoordinasi lintas satker lain seperti Direktorat PSMK dan Direktorat Litbang untuk memperkuat perencanaan strategis peme- riksaan, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan 49
untuk mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut, Biro TI dalam rangka berperan aktif membangun Big Data Analytics, Biro Keuangan dan Biro Umum untuk meme- nuhi sumber daya pemeriksaan, serta Badiklat untuk me- menuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. tara sisanya masih status 2/3. Sedangkan 159 usulan status 4 hasil validasi APP mendukung usulan status 4 sebanyak 84 rekomendasi sementara sisanya belum memenuhi. Status 1 artinya telah sesuai dengan rekomendasi, Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi APP AKN VI? Tantangannya adalah pertama dapat mening katkan status 2 artinya belum sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan status 3 artinya rekomendasi belum ditin- daklanjuti, dan status 4 artinya rekomendasi tidak da- pat ditindaklanjuti. pemanfaatan hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan. Kedua, dapat meningkat kan kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. Ketiga, da- pat meningkatkan pemanfaatan hasil pemantauan dan pengevaluasian atas hasil PTLRHP. Sedangkan kendala APP dalam melaksanakan tu- poksinya adalah keterbatasan informasi dan sumber daya untuk menangkap isu strategis dalam rangka me- menuhi kepuasan atas dukungan pengelolaan peme- riksaan. Saya berharap kendala ini dapat diatasi de- ngan semakin berkembangnya Big Data Analytics serta kesukarelaan setiap satker untuk memberikan data dan informasi baik terkait hasil pemeriksaan hingga peren- canaan pembangunan daerah. Bagaimana efektifitas koordinasi APP de ngan Perwakilan? Selama ini koordinasi dengan para kepala Perwakilan melalui beberapa saluran. Mulai dari whatsapp group (WAG), pokja, diskusi secara daring maupun luring, surat berupa nota dinas, serta rapat koordinasi teknis. Dengan banyaknya saluran untuk berkomunikasi dan berkoordi- nasi itu mendukung semakin meningkatnya efektivitas komunikasi antara BPK pusat dengan Perwakilan. Apa dampak yang dihasilkan APP terhadap kiner- ja AKN VI dan perwakilan? Pertama, dampak yang dihasilkan APP yaitu men- dukung pencapaian IKU AKN VI dan Perwakilan. Antara lain meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan. APP me- laksanakan reviu opini atas opini pemda yang diusulkan tim pemeriksa naik ataupun turun serta pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Reviu opini merupakan bagian dari QA APP atas kualitas hasil pemeriksaan dengan melibatkan Pokja LKPD. Kedua, APP berperan aktif menyusun kebijakan dan strategi pemeriksaan bersama perwakilan sebagai upa- ya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan LKPD dan Pemeriksaan Kepatuhan sam- pai saat ini telah dimanfaatkan oleh perwakilan untuk menjalankan tugas pemeriksaannya. Lebih lanjut, ke- bijakan Pemeriksaan LKPD secara tidak langsung telah mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan indikator ekonomi makro daerah secara transparan. Demikian pula kebijakan pemantauan tindak lanjut di lingkungan AKN VI telah mendorong peningkatan ca- paian pe nyelesaian TLRHP. Apa capaian APP? Capaian APP atas Pemantauan Tindak Lanjut Reko- mendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) adalah selama ini APP telah melaksanakan QA atas pemantauan dan eva- luasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemerik saan secara semesteran. Masing-masing BPK Perwakil an Pro- vinsi dan Auditorat VI A dan VI B mengajukan usulan sta- tus tindak lanjut, yaitu status 1 dan 4 secara berjenjang dari eselon III sat ker, eselon II, sampai de ngan eselon I. Sebelum usulan status yang diajukan satker naik ke Badan, APP membantu fungsi Auditorat Utama KN melakukan validasi atas usulan status 1 dan 4. Hasil validasi APP sebagai dasar Auditorat Utama Keuangan Negara VI mengesekusi untuk diteruskan ke Badan atau dikembalikan lagi ke satker pengusul. Sebagai contoh, dalam semester I 2021, APP telah memvalidasi usulan status 1 dari seluruh BPK Perwa- kilan Provinsi pada lingkup AKN VI sebanyak 6.780. Dengan hasil validasi status 1 sebanyak 6.596, semen- Apa target dan rencana APP ke depan? APP akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeriksaan melalui peningkatan kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. Kemudian, pemanfaatan hasil pemantauan tindak lanjut. Terakhir peningkatan pemanfaatan hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan. Unuk itu, APP telah melakukan pemetaan data yang dibutuhkan setiap tahun sebagai dasar membangun sistem informasi pengelolaan data. Dengan begitu di- harapkan Perwakilan secara otomatis akan men-update data atau informasi yang dibutuhkan tanpa melalui pe- nerbitan ND yang berulang kali. APP juga telah melakukan berkoordinasi de ngan EPP, Litbang, dan Biro TI dalam upaya peningkatan pemanfa- atan SiPTL. Sementara untuk peningkatan pemanfaatan isu stategi, APP telah bekerja sama dengan tim pokja LKPD untuk melakukan pengembangan kebijakan pe- meriksaan yang lebih aktual dengan kondisi sekarang. l 50
PENELITI CORE INDONESIA, YUSUF RENDY MANILET FORESIGHT BPK DAPAT MENJAGA ARAH PEMBANGUNAN Peran BPK dalam menerbitkan fore- sight dapat menjadi panduan bagi peme- rintah untuk meng- hadapi tantang an dalam beberapa tahun ke depan. Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Mani- let mengatakan, BPK memiliki banyak data yang berasal dari berbagai pemeriksaan baik di pemerintah pusat dan pemerin- tah daerah. BPK menerbitkan foresight pertamanya dengan memberikan sejumlah scenario planning mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh pemerin- tah ke depan. Bagaimana pendapat Anda terkait inisiatif BPK tersebut? Saya kira sebenarnya BPK ini sudah sering menjadi acuan utama peme- rintah baik di level pusat maupun daerah terutama untuk melihat penerapan good governance. Dari sana, sebenarnya kita bisa melihat peran BPK dalam menentukan arah pembangunan ke depan memang cukup krusial. Ini karena prinsip good governance juga secara tidak langsung akan menentukan ba- nyak hal. Seperti misalnya mengundang investasi. Kalau kita berbicara mengenai investor, tentu mereka akan melihat seberapa baik tata kelola pemerintahan di suatu negara sebagai salah satu pertimbangan mereka sebelum me- lakukan investasi. Saya kira saat ini BPK sudah Menurut Yusuf, kolaborasi antara BPK dan lembaga peneli- tian dapat memperkuat peran foresight ke depan. Berikut petikan wawancaranya dengan Warta Pemeriksa. rutin melakukan pemeriksaan dan menghasilkan temuan-te- muan yang sifatnya memba- ngun. BPK juga memberikan rekomendasi yang tidak kalah penting untuk beberapa ma- salah yang sering kali ditemui dalam pelaksanaan kebijakan maupun penganggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan juga daerah. Yang menjadi tantangan dalam jangka pendek adalah mengembalikan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum terjadi pandemi. Sementara itu, dalam jangka me- nengah dan panjang bagaimana pertumbuh- an ekonomi itu bisa lebih tinggi agar Indo- nesia bisa menjadi ne- gara maju pada 2045. Ini merupakan modal penting ketika BPK berupaya menerbitkan pandangan atau prospek ke depan. Data ini bisa dilihat meng- gunakan tren, misalnya, te- muan atau masukan dari BPK yang diberikan ke beragam instansi di pusat dan daerah. Apakah data-data tersebut sudah ditindaklanjuti? Karena, itu progres juga. Apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengalami progres di sana. Kalau misalnya, temuan itu justru ditemukan kembali pada tahun-tahun berikutnya itu tentu harus ada yang dilihat kembali apakah ada semacam bottleneck yang menghambat. Hal-hal itu akan mempengaruhi berbagai hal dalam pembangunan seperti yang saya contohkan tadi terkait keputusan investor. Itu baru dari sisi investasi belum lagi kita berbicara mengenai konsumsi ru- mah tangga. Saya membaca temuan BPK pada 2020, banyak temuan menge- nai ketidaktepatan penyaluran bantuan pemerintah seperti misalnya bantuan sosial. Hal ini karena tidak ada data terpadu yang digunakan pemerintah. 52
Bagaimana pandangan Anda mengenai pembangunan dalam lima tahun ke depan pascapandemi? Apa hal yang perlu menjadi sorotan? n Yusuf Rendy Manilet Kalau kita melihat pandemi Covid-19 ini te- lah menurunkan pertumbuhan ekonomi. Turun- nya pertumbuhan ekonomi kemudian mempe- ngaruhi target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Visi 2045. coreindonesia.org Kemudian, yang menjadi tantangan dalam Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu porsinya cukup besar dalam PDB kita. Untuk kelas menengah ke bawah, tentunya ketepatan penyaluran ban- tuan sangat mempengaruhi daya beli mereka. Sementara itu, ketepatan penyaluran bantuan juga sangat dipengaruhi oleh akurasi data yang digunakan pemerintah. Kemudian, pada muaranya hal itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. jangka pendek adalah mengembalikan per- tumbuhan ekonomi seperti sebelum terjadi pandemi. Sementara itu, dalam jangka me- nengah dan panjang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih tinggi agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satu- nya adalah mendorong sektor yang kemudian bisa berdampak besar terhadap perekonomian seperti industri manufaktur dan pertanian. Itu hal-hal yang bisa membantu mendorong per- tumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Apa hal yang perlu dilakukan BPK untuk memperkuat peran foresight? Kalau dari kami sebagai peneliti, sebenar- nya sering kali kami membutuhkan data detail yang mudah diakses. Memang harus kami akui ada juga oknum yang menggunakan basis data dari BPK untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, pada dasarnya kami sebagai peneliti sangat membutuhkan dukungan data dari BPK untuk menganalisis temuan BPK yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga, saya kira kolaborasi itu menjadi hal yang penting. Saya kira BPK perlu menggandeng lem- baga think tank untuk bisa mengoptimalisasi data-data yang dihimpun BPK. Tidak tertutup kemungkinan juga bisa diadakan diskusi atau kegiatan bersama. Dalam forum itu, kedua be- lah pihak dapat membahas hal apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi baik dari perspektif BPK maupun dari lembaga pe- nelitian itu sendiri. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan ekonomi kita lebih inklusif. Betul bahwa pertumbuhan ekonomi kita dalam lima tahun ke belakang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan pertumbuh- an rata-rata per tahun sekitar lima persen. Tapi, yang perlu disoroti adalah apakah pertumbuhan ini sudah dirasakan oleh semua kelompok golongan. Ini yang perlu dipasti- kan karena beberapa penelitian menunjukkan angka ketidakseimbangan kepemilikan aset itu cukup tinggi. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu masih cukup tinggi. Ini yang menurut saya, kualitas pertumbuhan itu sendiri juga perlu menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, untuk mengatasinya salah satunya bisa mengandalkan temuan-temuan dari BPK. Seperti misalnya, temuan mengenai akurasi da- ta terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Apakah persoalan akurasi data itu muncul terus-me- nerus atau akan ada perbaikan dari tahun ke tahun. l 53
BEBERAPA KALI BERUBAH NAMA Pegawai BPK akan bersepeda dan mengunjungi pegawai yang rumahnya berada di wilayah sekitar. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan Perwakilan yang termasuk tua di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak hal yang dialami Perwakilan ini sejak pertama kali diresmikan pada 27 Mei 1981. Tercatat, sudah beberapa kali pula Perwakilan ini mengalami perubahan nama. gelang, Jawa Tengah, belum lama ini. Sepanjang sejarahnya, kata dia, BPK Perwa- kilan Sulsel mengalami beberapa perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makas- sar. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Kepala BPK Perwakilan Sulsel Paula Henry Simatupang menjelaskan, pada usianya yang ke- 34, Bepeka pun mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Pada perkembangannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sema- kin meningkat dan begitu pun tanggung jawab tugas pemeriksaan. Karenanya, pada 1981 dibentuk Perwakilan Bepeka Wilayah III. "Hal ini berdasarkan Keputus- an Ketua Bepeka Nomor 04/SK/K/1981 tentang Perwakilan BPK di Ujung Pandang dan Keputusan Ketua Bepeka No. 80/SK/K/1982 tentang Orga- nisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang diresmikan pada 27 Mei 1981," kata dia kepada Warta Pemeriksa di Ma- Selanjutnya, kata dia, terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di Makassar berda- sarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I- VII.3/1/2006 sebagai perubahan keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Kemudian, berdasarkan Keputusan Ke- tua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI, nama Perwakil- an BPK RI di Makasar menjadi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Tak hanya nama, tambah Paula, ruang ling- kup pemeriksaannya pun mengalami perubahan. Pada awalnya, Bepeka Wilayah III di Ujung Pan- dang mempunyai ruang lingkup pemeriksaan APBD dan BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Teng- 54
Jappa-jappa berasal dari Bahasa Bugis yang artinya jalan-jalan. Jalan-jalan diindentikkan dengan senang/bahagia. gara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan Timur. Dia menambahkan, Perwakilan III pada waktu itu memiliki tiga subauditorat. Ketiganya adalah Sub Auditorat III 1 yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Kemudian Sub Auditorat III 2 yang mem- bawahi wilayah Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Terakhir, Sub Auditorat III 3 yang membawahi wilayah Kalimantan Selatan dan Ka- limantan Timur. n Paula Henry Simatupang Seiring dengan pembentukan BPK Perwakilan di masing-masing provinsi di wilayah yang se- belumnya dibawahi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, maka terjadi perubahan ruang lingkup pe- meriksaan. Perubahan itu meliputi pemeriksaan APBD dan BUMD di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Pemerintah Provinsi Su- lawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Ka- bupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Ka- bupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rap- pang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabu- paten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabu- paten Luwu Timur. Menjadi salah satu Perwakilan generasi awal di Indonesia, BPK Sulsel memiliki beberapa ciri khas dibandingkan dengan Perwakilan lain di Indonesia. Ciri khas itu antara lain budaya kerja Jappa Jappa (Jujur, Amanah, Perilaku Profesional dan Asertif). "Jappa-jappa berasal dari Bahasa Bugis yang artinya jalan-jalan. Jalan-jalan diiden- tikkan dengan senang/bahagia. Sehingga diha- rapkan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kerja dengan hati yang bahagia yang kemudian memberikan dampak yang positif atas kinerja pegawai yang pada akhirnya dapat memenuhi harapan stakeholder BPK," tambah Paula. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan juga memi- liki aplikasi e-Wako (Elektronik Wadah Komplain Bersama Kita Kawal Harta Negara). Ini merupakan wujud peningkatan mutu pelayanan dan meng- optimalkan penanganan pengaduan. Aplikasi ini merupakan sarana komunikasi bagi ma syarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada BPK Perwakilan Sulsel. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memantau sejauh mana peng aduan yang disampaikannya telah ditindaklanjuti oleh BPK. BPK Perwakilan Sulsel juga memiliki ECC (Employee Care Center) yang memiliki wilayah kerja untuk regional Timur. Yaitu mencakup seluruh kantor BPK di Sulawesi, Maluku, dan Papua. ECC diselenggarakan sebagai tempat tu- juan pegawai untuk mendapatkan layanan bim- bingan dan penyuluhan. ECC hadir dalam bentuk kegiatan konsultatif yang representatif dengan harapan pegawai mendapatkan pendampingan yang maksimal da- lam usahanya menyeimbangkan kesehatan jiwa sehing ga dapat lebih optimal berkarya di unit kerja masing-masing. "Pada masa pandemi pelayanan ECC di- lakukan secara online, namun seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 layan- an ECC dilakukan secara online maupun secara offline apabila dibutuh kan. Mungkin karena pem- 55
Kepala Perwakilan Sulsel sejak pertama sampai terakhir sebanyak 14 orang: batasan kegiatan untuk berkonsultasi di ECC harus bertemu fisik. Tidak cukup jika hanya menggunakan Zoom," tambah Paula. a. RA Sanusi, periode 1981-1986 b. Mohammad Bakri, periode 1986-1991 c. A Kadir Ismail, SH periode 1991-1995 d. Drs J Handjari, Ak, periode 1995-1997 e. Satiman Hadisiswojo, SH, MSi, 1997-2000 f. Drs Suratno KS, MSi, periode 2000-2004 g. Drs Supriyanto, periode 2004-2007 h. Abd Latif, SE, MM, periode 2007-2010 i. Ir Raden Cornel Syarief, periode 2010-2013 j. Tri Heriadi, SH, MM, periode 2013-2015 k. Drs Andi Kangkung Lologau, MM, Ak, CA, periode 2015-2016 l. Endang Tuti Kardiani, SE, MM, periode 2017 m. Drs Widiyatmantoro, periode 2018 n. Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA, periode Dia mengatakan, BPK Perwakilan Sulsel juga memiliki tempat penitipan anak (TPA) sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini (paud). Ini un- tuk memfasilitasi pegawai yang kebanyakan berasal dari luar Sulsel yang memiliki anak-anak bayi hingga enam tahun. 2018-Mei 2021 Pencapaian BPK Perwakilan Sulsel dalam 4 Tahun Terakhir: BPK Perwakilan Sulsel juga telah melakukan kerja sama dengan hotel-hotel di wilayah kab/kota se-Sulawesi Selatan. Kerja sama misalnya terkait bia- ya akomodasi hotel untuk pemeriksa selama masa pemeriksaan. Dengan cara ini pemeriksaan lebih terkontrol karena harga sudah mengikat sesuai MoU dan pembayaran ditransfer langsung oleh bendaha- ra ke rekening hotel. l Berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada 2017. l Memperoleh penghargaan peringkat 1 dalam kategori Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Wilayah Timur pada 2017 dari Sekretaris Jenderal BPK. l Memperoleh skor indikator kinerja utama ter- tinggi atas seluruh satker eselon 2 BPK pada 2018. Ada pula program Gowes Silaturahim (Gosilah). Jadi, pegawai BPK akan bersepeda dan mengunjungi pegawai yang rumahnya berada di wilayah sekitar. Ini merupakan program untuk mengenali karyawan se- cara lebih mendalam. "Dengan cara ini kita bisa lebih tahu bagaimana pegawai tersebut ketika berada di rumahnya. Akan tetapi karena pandemi, program ini sementara tidak dijalankan dulu," ungkap dia. l Memperoleh penghargaan peringkat 3 dalam kategori Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Terbaik pada 2018 dari Sekre- taris Jenderal BPK. l Memperoleh penghargaan sebagi satker dengan pengelolaan Dupak terbaik 2018 dari Sekjen BPK. l Memperoleh penghargaan sebagai satker ter- baik dalam Usulan Best Practices Tahun 2020 dari Ketua BPK. Pada masa mendatang, Paula mencoba untuk mencapai beberapa sasaran strategis yang dijabarkan berdasarkan Renstra BPK 2020-2024. Sasaran itu yak- ni meningkatkan kualitas dan layanan pemeriksaan. Untuk mencapai itu, BPK Perwakilan Sulsel meneta- pkan rencana aksi per triwulan atas pelaksanaan indi- kator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kerja. Rencana masa depan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai piloting pelaksa- naan Investigatif Audit Task Force (IATF), dan tim IA- TF Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah dibentuk dalam minggu ke-3 Oktober 2021 sudah memulai tugasnya. Salah satu yang sedang digerakkan adalah pro- yek perubahan beliau terkait "Strategi Pelaksanaan Pemeriksaan Investgatif" dimana pemeriksaan l Memperoleh penghargaan keterbukaan infor- masi publik kategori kepatuhan laporan tahun- an ke Komisi Informasi Sulsel selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2018, 2019, dan 2020 dari Komisi Informasi Provinsi Sulsel. l investigatif nantinya dapat dilaksanakan oleh ma- sing-masing perwakilan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif dari aparat penegak hukum. Sebagai langkah awal akan segera dibentuk Investigatif Audit Task Force (IATF) dan saat ini, sedang dilaksanakan piloting pada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dan piloting dilaksanakan di enam perwakilan lainnya yaitu Jambi, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. l 56
MEMBANGUN AWARENESS MILENIAL KALTARA LEWAT 'BPKAWAN MUDA' Program ini secara khusus mengajak para mahasiswa untuk lebih mengenal BPK. Mahasiswa diundang ke BPK Kaltara untuk mengetahui tugas serta fungsi BPK. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai kantor perwakilan ter- muda, memiliki beberapa target yang ingin dicapai. Salah satu target ter- sebut adalah menumbuhkan aware- ness atau kesadaran masya rakat Ka- limantan Utara (Kaltara) terkait pentingnya tugas dan fungsi BPK dalam mengawal pengelolaan pertang gungjawaban keuangan negara/daerah. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan n Arief Fadillah Utara Arief Fadillah mengatakan, BPK Kaltara dalam beberapa kesempatan telah berdiskusi dengan stakeholder mengenai awareness terse- but. Dari hasil diskusi, kata dia, diakui bahwa ke- pedulian masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. "Jadi, seperti pengaduan atau kontrol masya- rakat terhadap pemerintah daerah ini masih sangat rendah. Belum lama ini kami juga kami berkoordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan Ke- polisian, hal yang sama juga diakui oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, kita yang harus lebih aktif," kata Arief saat berbincang dengan Warta Pemeriksa pada Oktober. Untuk mendorong masyarakat yang lebih kri- tis dan aktif, BPK Kaltara pun membuat program khusus bernama 'BPK Kawan Maju Untuk Daerah' atau disingkat dengan 'BPKawan MUDA '. Pro- gram ini secara khusus mengajak masyarakat khu- susnya para mahasiswa untuk lebih mengenal BPK dan menyampaikan aspirasinya. n BPKawan Muda. Dalam Program ini Mahasiswa diundang ke BPK Kaltara untuk mengetahui tugas serta fungsi BPK. 57
"Selain itu juga kami menyebarkan bahwa jumlah entitas di Kaltara me- mang lebih sedikit apabila dibanding- kan dengan entitas di perwakilan lain. BPK Kaltara, tutur dia, hanya memiliki enam entitas pemeriksaan, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kendati demikian, entitas pemerik- saan di Kaltara merupakan wilayah perbatasan. "Jadi walaupun sedikit, tapi berbatasan langsung dengan Ma- laysia dengan garis perbatas an men- capai +1.038 km," hal ini merupakan tantang an katanya. polling untuk menangkap aspirasi mahasiswa atas permasalahan-per- masalahan atau issue-issue yang ada di te ngah masyarakat. Hasil polling tersebut nantinya akan kami manfaat- kan sebagai salah satu variabel dalam menentukan tema pemerik saan," tutur dia. Arief menjelaskan, program ini sejalan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh BPK Kaltara. Ia menga takan, pemeriksaan yang dilakukan BPK Kaltara terkait pengelo- laan PDAM juga dilatarbelakangi anta- ra lain dari permasalahan dan keluhan masya rakat yang didapat dari berbagai media sosial maupun media massa. Dalam pemeriksaan PDAM ini kami juga mencoba mengaitkan dengan target indi- kator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditu- runkan dari RPJMN kepada RPJMD dan Rencana Bisnis perusahaan (PDAM). Selain itu, entitas di Kaltara terle- tak di wilayah kepulauan dan daratan yang pada saat pandemi sekarang n Pemeriksa di BPK Kaltara sedang melakukan swab test. hanya bisa diakses oleh angkutan air (su ngai dan laut). Dengan demikian, akses untuk menjangkau entitas ti- daklah mudah. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, BPK Perwakilan Kaltara tetap dapat menorehkan ber- bagai pencapaian. Dalam hal pemeriksaan, BPK Perwa- kilan Kaltara sukses meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi oleh entitas. "Dalam program BPKawan MUDA selain menam- pung aspirasi dari mahasiswa, kami juga menampung keluhan. Adapun hasil polling Keluhan paling banyak disampaikan adalah terkait dengan peluang kerja, nah ini sejalan dengan audit tematik vokasi, hubungan dunia usaha dan dunia pendidikan, yang sedang kita lakukan," ujar dia kepada Warta Pemeriksa. Arief mengatakan, rata-rata persentase tindak lan- jut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) di Kaltara pada 2016 berada pada 76,24 persen. Adapun saat ini, persentase TLRHP yang paling rendah adalah 87,89 persen, sedang kan yang tertinggi sekitar 95,10 persen untuk semester I 2021. Program lainnya untuk mendekatkan BPK dengan masyarakat, khususnya kalangan muda, adalah dengan melakukan kegiatan bedah buku. Ada dua buku yang te- lah dibedah, yaitu buku "Kebijakan Publik oleh Dr. Riant Nugroho D" dan Buku "Amanah Sampai Akhir" yang diluncurkan Anggota VI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuang an Negara VI BPK Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA. Kedua buku tersebut, tutur dia, be- rasal dari koleksi perpustakaan Kantor Perwakilan. "Kondisi tersebut melebihi target dari Rencana Strategis BPK yang menetapkan tingkat TLRHP minimal mencapai 75 persen. Sedangkan dari sisi opini laporan keuangan, seluruh entitas disebut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)." Adapun mengenai hal di luar pemeriksaan, BPK Kaltara telah memiliki bilik tes usap antigen yang ter- integrasi dengan aplikasi e-Hac Kemenkes yang dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan. "Bilik tersebut kami didirikan guna menghindari penularan Covid-19 di lingkungan BPK Kaltara. Perwakilan BPK Kaltara juga memiliki mess pegawai, yang pada masa pandemi ini beberapa unit juga digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pegawai yang terinfeksi Covid 19 dengan gejala ringan." Pegawai yang sedang isolasi mandiri tersebut kami sediakan makanan, obat-obatan, vitamin dan kunjungan dokter agar kondisinya terpantau dan cepat segera pulih katanya. Kedua buku tersebut dipilih dengan harapan Ma- hasiswa dapat secara kritis menyikapi setiap kebijakan yang di ambil pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan semangat untuk meningkatkan awareness masyarakat, BPK Kaltara juga menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan kegiatan Mengaji Bersama Stakeholder Daerah atau disingkat MASDA. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual satu kali dalam se- bulan tersebut melibatkan/mengundang seluruh unsur stakeholder BPK dan BI di lingkungan Provinsi Kaliman- tan Utara. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan harap- an untuk mempererat hubungan dengan stakeholder. "Dan yang lain, di bidang e-sport, BPK Kaltara me- raih juara 1 pada turnamen e-sport yang digelar BPK RI dalam rangka HUT RI ke-76. Hal ini cukup membang- gakan untuk daerah dengan akses jaringan internet yang terbatas, namun bisa meraih juara," tutur dia. l Terkait entitas pemeriksaan, Arief meng ungkapkan 58
ASSESSMENT CENTER TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI BPK merupakan salah satu pionir dalam penilaian dan pengujian kompetensi pegawai. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kompe- tensi dan kinerja para pegawainya. Hal itu salah satunya dibuktikan dengan adanya Assessment Center yang telah dibentuk sejak lama. Menurut Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja BPK Agung Dodit Muliawan, Assessment Center lahir berda- sarkan PP Nomor 13 tahun 2002 dan Keputusan Sekjen BPK Nomor 114 tahun 2003. Dua keten- tuan ini secara garis besar mendorong pemben- tukan metodologi suatu aktivitas pengangkatan pegawai BPK menjadi pejabat eselon. "Dulu kalau pengangkatan pejabat ke dalam eselon itu berdasarkan daftar urut kepangkatan, kemudian berdasarkan dua peraturan tadi dibu- tuhkan satu metodologi untuk menjamin objek- tivitas bagaimana calon itu bisa dipilih secara ob- jektif untuk menduduki jabatan tersebut," ucap dia kepada Warta Pemeriksa, 6 Oktober 2021. Selanjutnya, latar belakang lahirnya Assess- ment Center juga sesuai dengan Rencana Stra- tegis BPK 2006-2010. Renstra BPK kala itu salah satu poinnya adalah menciptakan standar kompe- tensi dan mengembangkan Assessment Center untuk mendukung manajemen sumber daya ma- nusia yang berbasis kompetensi. Dari sekian ba- nyak ketentuan tersebut, akhirnya BPK melahirkan Assesment Center secara fisik di tahun 2010. "Assessment Center BPK ini bertransformasi cukup panjang. Jadi tadi Assessment Center itu didirikan secara fisik tahun 2010 dimana BPK bisa dibilang salah satu pionir dalam pe- nilaian dan pengujian kompetensi pegawai. Itu pun di tahun 2010 belum banyak instansi yang melakukan ini. Jadi BPK bisa dibilang lembaga 60
yang maju untuk penilaian kompetensi seperti ini," tutur dia. Ia mengatakan, banyak orang mengartikan Assessment Center hanya sebagai tempat atau fasilitas, padahal Assessment Center adalah sua- tu metodologi. Metodologi untuk memetakan kompetensi atau menguji kompetensi seorang pegawai pada satu jabatan tertentu secara multi tools dan multi assessor. Multi tools yang dimaksud adalah bahwa pengujian tidak boleh hanya menggunakan satu metode. Misalnya hanya wawancara, diskusi, atau hanya tertulis. "Sebaliknya, Assessment Center BPK menggunakan berbagai metode," katanya. Sedangkan multi assessor, BPK melibatkan banyak assessor untuk melakukan penilaian individu. Hal ini dilakukan guna menekan peni- laian yang subjektif. Semakin banyak assessor yang memetakan suatu asesi, maka diharapkan subjek tivitasnya itu berkurang. Di awal pendiriannya, Assessment Center han- ya melakukan assessment pada pejabat pemeriksa atau auditor. Tapi kini fungsinya jauh lebih meluas. Bukan hanya untuk pemeriksa, tapi juga non-pe- meriksa dan non-struktural. Begitu juga dengan pengujian bagi calon pegawai negeri sipil. n Agung Dodit Muliawan Assessment Center BPK menggunakan berbagai metode. gan ini bisa juga jadi masukan buat atasan terkait pengembangan atau peningkatan kompetensi." Selain itu, hasil assessment juga penting un- tuk catatan Badan Diklat PKN BPK. Lewat hasil assessment, Badan Diklat mampu mengiden- tifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan atau peningkatan kopetensi yang bisa dipenuhi melalui kegiatan pelatihan. Ia menambahkan, Assessment Center BPK pada 2017 juga melakukan perbaikan sesuai Pe- raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega- ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Untuk mengadopsi aturan terse- but, maka lahirnya New Assessment Center yang kemudian diresmikan ulang 26 April 2021. "Hasil assessment kita sampaikan juga kepa- da pimpinan, sehingga akan menjadi masukan untuk pimpinan untuk kemudian memberikan semacam tugas tambahan atau kegiatan pe- ngembangan kompetensi lainnya yang bisa meningkat kan ataupun menutupi kekurangan kompetensi yang ada di pegawai," katanya. "Saat ini kami memiliki 29 asesor terdiri dari 10 asesor jenjang pratama lalu 19 asesor jenjang ahli madya. Dan jumlah sarana dan prasarana yang kita miliki, asessor, kemudian kami baru saja mendapatkan akreditasi A untuk penilaian kompetensi untuk Assessment Center oleh Ba- dan Kepegawaian Negara," tutur dia. Soal sarana dan prasarana, BPK termasuk unggul dalam hal tersebut. BPK memiliki satu lantai khusus di BPK Perwakilan DKI yang dide- dikasikan untuk Assessment Center. Assessment Center juga dibangun senyaman mungkin agar tidak menganggu para pegawai atau pejabat pemeriksa yang akan mengikuti assessment. Tujuan Assessment Agung Dodit menjelaskan, tujuan dan manfa- at utama assessment adalah menilai kompetensi seseorang, yaitu apakah seseorang pegawai mampu atau tidak untuk alih jabatan. Selain ke- siapan, assessment juga bisa mengetahui kele- bihan dan kekurangan pegawai BPK. "Hal ini tentu bisa menjadi penilaian tersendiri bagi atasan, dimana lembaga mengetahui pega- wai mempunyai kompetensi dimana, yang unggul dimana dan yang masih kurang dimana. Kekuran- Saat ini Assessment Center dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan khusus asessor dan ruangan untuk asesi. Ruangan ini sengaja dibuat terpisah agar asesi tidak mengetahui proses pe- nilaian asesor. "Nah kalau ruang untuk asesi sudah kami buat senyaman mungkin, bahkan kita mendapat feed- back bintang 5, karena memang kita buat seperti itu, mengutamakan kenyamanan. Sehingga pada saat mengikuti assessment, pegawai tidak merasa gugup. Mereka pun akhirnya bisa mengeluarkan performa terbaik saat asesmen," katanya. l 61
COACHING CORNER, WADAH INSAN BPK GALI POTENSI DIRI Kegiatan Coaching Corner mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai BPK. n Dino Yudha Anindita (kiri) Para pegawai Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK) memiliki wadah baru bernama Coaching Corner. Melalui Coaching Corner, insan BPK bisa menggali potensi diri, membangkit- kan motivasi dalam bekerja, hingga sekadar berbagi kisah inspiratif. Coaching Corner diinisiasi oleh Dino Yudha Anindita yang merupakan Assessor Muda Biro SDM BPK. Dino menjelaskan, Coaching Corner mempertemukan para pegawai atau peserta yang kemudian disebut coachee dengan pegawai yang telah memiliki sertifikasi corporate coach. "Di sini kita bisa membahas berbagai tema, bi- sa masalah performa, karier, hal lainnya," tutur Di- no kepada Warta Pemeriksa, 28 September 2021. Lalu dari mana Dino bisa memiliki ide untuk membentuk kegiatan ini? Ternyata kegiatan ini bermula dari tugas dalam Pelatihan Kepemim- pinan Pengawas yang diikuti oleh Dino untuk membuat sebuah Aksi Perubahan. Dino yang memiliki sertifikasi corporate coach pun terpikir untuk membuat wadah tersebut. Dino menjalankan Aksi Perubahan terse- but selama bulan Mei s.d. Juli 2021. Gayung pun bersambut, dimana ide tersebut didukung berbagai pihak. "Bahkan Para Pimpinan sudah memberikan dukungan tertulis untuk Aksi Pe- rubahan Coaching Corner ini. Menurut saya dukungan ini menjadi sebuah pelecut semangat untuk menjalankan Coaching Corner agar dapat memberikan manfaat bagi pegawai dan organis- asi," tutur dia. Dino sebagai Project Leader kemudian membentuk tim adhoc. Tim adhoc merupakan kolaborasi dari Biro SDM yang berjumlah tiga orang dan dua orang dari Badiklat PKN. Promosi program pun sudah dilaksanakan pada bulan Mei baik lewat SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia), whats app group, dan knowledge transfer forum. Tidak disangka, ternyata peminatnya sangat banyak hingga mencapai 81 orang dari 36 unit kerja. Karena peminatnya membeludak, Dino pun membagi sesi Coaching Corner dalam dua batch. Program pun digelar selama 34 hari kerja 62
atau dua bulan yang berisi 81 sesi coaching ber- sama 18 coach tersertifikasi. "Kami mendapat 67 feedback positif dimana capaiannya dinilai sangat baik, bayangkan 34 hari kerja bisa menghasilkan 81 sesi coaching, mem- pertemukan 18 coach dengan 81 coachee, dima- na dibagi dalam dua batch, yaitu 50 orang dan 31 orang," ungkap dia. Program digelar via zoom dengan memperte- mukan satu coach dan satu coachee (one on one coaching session). Dalam satu hari, ada tiga hing- ga lima pasang coach dan coachee. pengembangan karier, maka akan dicocokkan de- ngan coach yang mengerti tema tersebut. "Dan ter- nyata problemnya itu teman-teman butuh didengar. Nah, Coaching Corner ini jadi jawaban dari pegawai yang ingin bercerita, ingin didengar tentang apa yang dialami, yang dipikirkan, dirasakan, tanpa ke- khawatiran kalau cerita itu bisa bocor," tutur dia. Secara umum, ucap dia, hal yang paling banyak dibahas dalam Coaching Corner adalah mengenai work-life balance, keberlanjutan karier, melanjutkan studi, permasalahan non-teknis pemeriksaan, pe- ngembangan diri, dan pengembangan karier. Tiap coachee menentukan sendiri tema bahas- an yang ingin dibicarakan dalam sesi coaching, asalkan masih dalam lingkup perihal pekerjaan kantor. "Jadi pada saat pendaftaran, itu selain me- masukkan data diri pegawai, peserta juga mema- sukkan tema apa yang akan dibahas saat coaching session. Dan tema yang dibahas dalam coaching session ini kemudian saya gunakan untuk me- matching-kan antara tema tersebut dengan coach yang sesuai. Jadi ada tema tertentu yang cocok untuk coach tertentu. Jadi biar peserta menda- patkan coach yang pas dengan tema yang sudah diajukan pada saat registrasi," ucap dia. Ia mencontohkan, jika ada coachee yang ingin membahas mengenai work-life balance atau tentang "Soal pengembangan karier ini, mereka sudah punya jalur karier atau pola karier yang diinginkan, tapi ternyata jabatannya mentok, jadi harus ba- gaimana. Nah disitu peran coach mendampingi untuk menemukan jawaban. Jadi coach itu tidak memberikan saran atau masukan, coach hanya mendengar dan mengajukan pertanyaan, kemu- dian yang menjawab dan mencetuskan ide solusi itu dari diri si coachee sendiri," ucap dia. Ia pun bersyukur bisa bekerja sama dengan para coach yang berdedikasi tinggi pada tugas mereka di Coaching Corner. Padahal sebagian dari mereka memiliki tugas utama di unit kerja mereka masing-masing. "Mereka para coach memiliki moralitas tinggi, Soal pengembangan karier ini, mereka sudah punya jalur karier atau pola karier yang diinginkan, tapi ternyata ja- batannya mentok, jadi harus bagaimana. Nah disitu peran coach mendampingi untuk menemukan jawaban. Jadi coach itu tidak memberikan saran atau masukan, coach hanya mendengar dan meng- ajukan pertanyaan, kemu- dian yang menjawab dan mencetuskan ide solusi itu dari diri si coachee sendiri. artinya mereka merasa bertanggung jawab kare- na sudah diberi ruang untuk belajar oleh kantor meraih gelar sertifikasi Certified Corporate Coach. Sehing ga moral untuk giving back ke organisasi, saya manfaatkan de ngan membentuk Coaching Corner ini," tutur dia. Ia menambahkan, melihat euforia selama Mei sampai dengan Juli 2021, masih banyak pega- wai BPK yang ingin ikut program tersebut. Dino berencana untuk melanjutkan program Coaching Corner pada akhir tahun 2021 ini. Dino pun sempat menggelar 10 sesi Coaching Corner yang dijalankan secara mandiri oleh di- rinya. Hal itu ia lakukan sambil membuat konsep pedoman operasional standar dan juga terus menggalang dukungan kelembagaan. Ke depan ia berharap Coaching Corner bisa melembaga. Sebab bila sudah melembaga, maka akan ada unit kerja yang secara terjadwal mengge- lar Coaching Corner. Selain itu, akan ada anggaran khusus yang bisa digunakan setiap bulan untuk menggelar Coaching Corner. "Saat ini dukungan yang ada masih perlu dikapitalisasi lebih lanjut menjadi dukungan kelembagaan. Sehingga ke de- pannya Coaching Corner mendapatkan dukungan sumber daya yang optimal," pungkas dia. l 63
SIAP-SIAP, KOMUNITAS BPK ESPORTS SEGERA DIBENTUK Komunitas BPK Esports akan menjangkau seluruh BPK Perwakilan. Ekosistem esports semakin ber- kembang di Tanah Air. Pemerintah bahkan memasukkan esports sebagai cabang olahraga eksibisi pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tak ingin ketinggalan untuk mendukung ekosistem esports di Tanah Air. BPK sempat meng gelar turnamen esports Mobile Legends dan PUBG Mobile untuk dalam rangka me- nyambut HUT ke-76 RI. Saat ini, para pecinta esports di BPK bahkan sedang membentuk komunitas BPK Esports. n Andi Wira Alamsyah Subbagian Ketatausahaan AKN VI tersebut mengatakan, komunitas BPK Esports akan menjangkau seluruh BPK Perwakilan, yang mana seluruh anggotanya adalah staf BPK. Salah satu pegawai BPK, Andi Wira Alamsyah, yang sangat aktif di dunia esports mengata kan, ia diajak bergabung dalam ren- cana pembentukan komunitas tersebut. Ia di- minta bertanggung jawab untuk divisi Mobile Legends. Pria yang menjabat sebagai Kepala "Kami sudah berdiskusi soal pembentukan BPK Esports, mau seperti apa. Baru dibentuk sebulan ini, mungkin tahun ini insya Allah akan di-launching komunitas BPK Esports, yang tentu anggotanya khusus dari BPK saja," kata Wira, akhir September. 64
Wira sendiri merupakan pendiri klub esport s bernama Brother Gamers Acme atau BGR Acme yang berbasis di Sulawesi Selatan. Ia mendirikan klub tersebut pada 2019. Se- mua bermuara pada kegemarannya bermain PUBG dan Mobile Legends. Lewat permainan, ia bertemu dengan teman-teman baru yang sama-sama menyukai mobile game. Dari pembicaraan di dunia virtual itulah, Wira dan tim 'mabar'-nya benar-benar berte- mu alias kopi darat. Ketika itu, teman-teman yang umumnya berusia muda atau berstatus mahasiswa ini akhirnya mengutarakan niat- nya kepada Wira. Mereka butuh pemain atau orang yang bisa mengayomi mereka ketika bermain dan bisa menyokong pendanaan ke- tika harus mengikuti turnamen. Alih-alih hanya menjadi penyokong dana, Wira pun berini- siatif mendirikan BGR Acme atau BGRA pada Oktober 2019. itu, ternyata hobi para pemain di klubnya di- dukung para orang tua masing-masing. Awalnya, hanya terbentuk satu tim PUBG yang berisi lima orang, termasuk dirinya, dengan seorang cadangan. Namun seiring berjalannya waktu dengan berbagai turnamen yang mereka menangkan, terbentuk kembali satu tim khusus turnamen Mobile Legends yang terdiri dari lima orang. Kini tim inti BGRA terdiri dari satu tim PUBG dan dua tim Mobile Legends. Sehingga total ada lima belas orang plus beberapa cadangan. "Saya lihat orang tua mereka senang saja, karena juara pun menghasilkan uang. Orang tua juga sudah terbuka cara berpikirnya. Yang penting sekolah mereka tidak tergang gu, menjalankan hobinya dengan senang dan menghasilkan. Dan mereka kan kadang ting- gal di basecamp dan ada saya yang meng- awasi. Sejauh ini sih tidak ada orang tua yang gimana-gimana, percaya saja," ucap dia. "Saat ini level kami yang tadinya hanya di Makassar sudah masuk level provinsi, kami ju- ga selalu ikut turnamen baik provinsi maupun nasional walau level amatir. Kemarin terakhir kami ikut seleksi PON, walaupun gagal tapi ini menambah pengalaman kami," ucap dia. Sebagai founder, Wira bercita-cita men- jadikan BGRA sebagai kawah candradimuka atlet-atlet amatir Sulawesi Selatan. Ia ingin melahirkan atlet-atlet profesional yang bisa bersaing di level nasional bahkan internasional. Meski klubnya masih setengah profesional, ia menjalankan klub layaknya profesional. Untuk membentuk chemistry di antara pemain, me- reka wajib melakukan latihan setiap hari. Para pemain inti maupun cadangan juga wajib me- lakukan pertemuan minimal dua kali dalam se- pekan. Ia pun memiliki basecamp atau rumah tempat berkumpul yang terletak tidak jauh dari Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Selatan. Upaya tersebut tak sia-sia. Klub Esports bentukan Wira sudah memiliki 30 trofi tur- namen yang dikumpulkan sejak 2019. Selain Dalam prosesnya, BGR Acme juga me- lakukan scouting pemain-pemain Sulawesi Selatan. Bila ada yang dinilai bagus, ia akan menghubungi dan mengajak bertemu, dan sebagian besar memang tertarik bergabung. "Kalau bagus kami jadikan cadangan dulu. Atau kita lihat di lingkungan kita, kalau ada pemain-pemain bagus yang belum punya tim, atau sudah punya tim tapi timnya masih di bawah level kami, kami ajak untuk gabung," papar dia. "Karena sering kali banyak pemain hebat namun timnya tidak mendukung. PUBG dan Mobile Legends adalah pemain tim, seorang pemain hebat pun tidak bisa mengalahkan satu tim." Sejauh ini, ungkap Wira, timnya pernah menempati peringkat 6 dalam turnamen ber- gengsi bernama PUBG Mobile Community Cup (PMCC). Sementara untuk kompetisi di level Sulawesi Selatan, timnya pernah meraih juara kedua. Selain itu timnya juga pernah meraih juara di ajang turnamen esports Mo- bile Legends dan PUBG Mobile BPK. l 65
SEPERJUANGAN DALAM SATU JALUR KERETA Grup Jalur Serpong juga kerap bertukar informasi kuliner yang ada di sekitar stasiun. Berawal dari kesamaan jalur berangkat dan pulang ketika meng gunakan moda transpor- tasi Commuter Line, sejumlah pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk komunitas Jalur Serpong. Sesuai namanya, komunitas tersebut berisikan pegawai BPK yang rutin pulang-pergi dari Stasiun Palme- rah menuju Tangerang Selatan. Jalur Serpong terbentuk pertama kali melalui grup Whatsapp pada 30 September 2019. Saat itu, terjadi demonstrasi besar di depan gedung DPR/MPR. Massa demonstran pun merembet hingga ke Kantor Pusat BPK dan Stasiun Palmerah. "Karena waktu itu agak rusuh kita kemu- dian mencoba berkomunikasi supaya menge- tahui kondisi kereta untuk pulang," ungkap salah satu anggota Jalur Serpong, Zikra ke- pada Warta Pemeriksa. tar Lembaga BPK mengatakan, pegawai BPK memang jamak yang memanfaatkan moda transportasi kereta listrik dengan jalur terse- but. Terlebih lagi, banyak pegawai BPK yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) memilih berdomisili di sekitar Bintaro dan Tangerang Selatan. Pegawai dari Bagian Kerja Sama Inter- nasional BPK tersebut mengisahkan, saat itu ada salah satu anggota komunitas yang memberanikan diri memeriksa kondisi sta- siun. Ternyata, saat itu jalan menuju Stasiun Palmerah masih bisa dilalui. Bahkan, kondisi stasiun juga relatif sepi dan aman. Anggota grup kemudian bisa mengandalkan informasi tersebut dan bisa pulang ke rumah. "Termasuk kami yang kemudian memutus- kan menggunakan Commuter Line sebagai moda transportasi untuk bekerja," ujar Rima. Anggota Jalur Serpong seluruhnya se- pakat kereta listrik merupakan moda trans- portasi yang paling bisa diandalkan untuk menuju kantor. Kereta listrik memiliki kelebi- han durasi waktu tempuh yang relatif lebih pasti antara 25 hingga 30 menit. Dari momen tersebut, grup itu berkem- bang menjadi sarana bertukar informasi mengenai kondisi perjalanan kereta jalur Palmerah hingga ke kawasan Tangerang Selatan. Contohnya, kata Zikra, informasi kondisi stasiun atau kabar gangguan maupun keterlambatan kereta. Rima Kusuma dari Bagian Hubungan An- Rima mengisahkan, dengan adanya grup tersebut, dia bisa berangkat menuju kantor bersama anggota grup lain. Berjalan kaki dari stasiun menuju kantor BPK pun menjadi tidak melelahkan karena bisa diisi dengan meng- obrol bersama rekan kerja. Tak hanya itu, grup Jalur Serpong juga kerap bertukar in- 66
jaga protokol kesehatan," ujarnya. formasi kuliner yang ada di sekitar stasiun atau dalam perjalanan menuju kantor. Rizky mengatakan, berupaya semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan di da- lam kereta seperti tetap bermasker dan tidak menyentuh benda-benda yang ada. Selain itu, selama pandemi, dia lebih memilih untuk pu- lang atau pergi pada waktu yang tidak ramai. Dia mencontohkan, ketika mendapatkan jad- wal masuk ke kantor, dia memilih naik kereta di atas pukul 07.00 WIB. Selain itu, menghindari pulang pada jam padat atau pukul 16.00 hing- ga 17.00 WIB. "Kita juga suka sarapan bersama atau ber- bagi rekomendasi sarapan enak. Misalnya, di kantor KLHK. Setelah sarapan baru lanjut jalan lagi ke kantor," ujarnya. Rizky Afiati dari Biro Umum BPK menga- takan, sejak Maret 2020 atau ketika pandemi Covid-19 mulai melanda, mayoritas anggota ko- munitas belum kembali menggunakan Commu- ter Line. Meski begitu, terdapat beberapa orang yang tetap berkereta untuk menuju kantor. "Memang masih harus menggunakan kere- ta karena paling efektif dan cepat dibanding- kan bawa kendaraan pribadi. Memang ada ra- sa takut karena pandemi, tapi ya kita berusaha "Malah lebih baik naik kereta di atas pukul 19.00 WIB itu justru kosong. Lebih merasa aman di jam-jam tertentu itu," ujarnya. Selain itu, ujar Rizky, dengan adanya be- berapa orang anggota komunitas yang sudah mulai berkereta pada masa pandemi, bisa berbagi informasi ke grup. Dia mencontohkan, beberapa informasi yang disebarkan seperti kondisi stasiun dan keramaian di kereta. "Kita juga berbagi informasi mengenai aturan-aturan untuk naik kereta seperti butuh surat tugas atau keharusan menggunakan apli- kasi PeduliLindungi," ujarnya. Rizky berharap, pandemi bisa segera usai Kita juga berbagi informa- si mengenai aturan-aturan untuk naik kereta seperti butuh surat tugas atau keharusan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. dan bisa berkereta dalam keadaan normal kembali. Menurutnya, hal yang paling dirin- dukan dari keadaan tersebut adalah momen berbincang sambil menunggu kereta bersama rekan-rekan kerja di BPK. Hal itu selain dapat menyambung tali silaturahim juga dapat mem- bantu melepas penat usai bekerja. "Selain itu, sedih juga karena sekarang ba- nyak toko-toko di stasiun yang harus tutup. Ya, mudah-mudahan pandemi bisa cepat selesai dan kembali naik kereta dengan normal," ung- kapnya. l 67
BPK ANGKAT DUA AKADEMISI JADI ANGGOTA MKKE MKKE merupakan perangkat untuk memproses apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota maupun pemeriksa BPK. K etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memandu pengambilan sumpah dua Anggota Majelis Kehormat an Kode Etik (MKKE) BPK dari Unsur Akademisi di Kantor Pusat BPK, pada Rabu (13/10). Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK No- mor 10/K/I-XIII.2/10/2021 dan Nomor 11/K/I- XIII.2/10/2021 tentang Pengangkatan Anggota MKKE BPK masa jabatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dari Unsur Akademisi. Pengambilan sumpah yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri serta disaksikan oleh Pimpinan BPK. Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Ang- gota MKKE BPK adalah Prof D Rusmin, M.B.A. dan Prof Dr Lindawati Gani, S.E., M.B.A., M.M., Ak., CA., FCMA., CGMA., FCPA (Aust). Lin- dawati Gani menggantikan Indriyanto Seno Adji yang telah habis masa jabatannya. Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan Anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (Ketua merangkap Anggota MKKE) dan Hendra Susanto (Anggota MKKE) dari unsur BPK, Mardiasmo (Anggota MKKE) dari unsur Profesi, serta Rusmin dan Lindawati Gani (Anggota MKKE) dari unsur Akademisi. Setelah pengambilan sumpah selesai di- laksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pe- nandatanganan berita acara sumpah Ang gota MKKE BPK. Hadir secara virtual yaitu Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrila- nang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Ang- gota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpin- 68
an Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis, dan Anggota VII BPK/Pim pinan Pemeriksaan Ke- uangan Negara VII Daniel Lumban Tobing. Sebagai informasi, MKKE merupakan pe- rangkat untuk memproses apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota maupun pemeriksa BPK. BPK pun tak segan memberikan sanksi apabila ber- dasarkan hasil pemeriksaan MKKE terdapat insan BPK yang terbukti melanggar kode etik. Ketua MKKE Achsanul Qosasi dalam wawancara dengan Warta Pemeriksa bebera- pa waktu lalu mengatakan, BPK sangat serius, bahkan aktif, menindaklanjuti beragam pe- langgaran melalui MKKE. BPK bahkan tidak segan menjatuhkan sanksi etik tingkat berat berupa pemberhentian secara tetap sebagai pemeriksa apabila terbukti melakukan pelang- garan kode etik yang berdampak negatif pada martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. "Ataupun berdampak negatif terhadap NKRI," tegas Achsanul. Untuk itu, sesuai mandat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang dibentuk memiliki susunan keanggotaan yang cukup independen, yakni terdiri dari unsur Anggota BPK, unsur profesi, dan unsur akademisi. Sebagai upaya mendukung penegakan kode etik, BPK juga memiliki fasilitas aplikasi whistleblowing system atau WBS yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin menyampai- kan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK. l 69
PENGELOLAAN KEUANGAN PILKADA SERENTAK MASIH PERLU DIPERBAIKI BPK masih mendapati adanya temuan berulang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara terkait Pilkada Serentak. n Novy GA Pelenkahu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meng gelar focus group discussion (FGD) dengan tema "Alternatif Solusi Perbaikan Sistem dan Mekanisme Pendanaan dan Pengelolaan Ke- uangan Pilkada Serentak yang Lebih Transparan dan Akuntabel" pada Kamis, 30 Sep- tember 2021. Salah satu tujuan digelarnya FGD ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi dan solusi pengelolaan keuangan Pilkada Serentak yang lebih baik dan akuntabel. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Novy GA Pelenkahu saat membuka FGD menyampai- kan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara terkait Pilkada Serentak pada Komisi Pe- milihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), BPK masih mendapati adanya temuan ber ulang. Beberapa temuan itu, yaitu keterlambat- an proses pengesahan hibah langsung dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penatausahaan dan pengelolaan kas di Ben- dahara Pengeluaran Pembantu yang tidak tertib. "Dari hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja Dari hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja yang telah dilaksanakan BPK, terdapat permasalahan terkait sumber daya manu- sia pada KPU dan Bawaslu belum memadai karena pejabat pengelola keuang- an yang belum kompeten, belum mendapat pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi. 70
yang telah dilaksanakan BPK, terdapat perma- salahan terkait sumber daya manusia pada KPU dan Bawaslu belum memadai karena pejabat pengelola keuangan yang belum kompeten, belum mendapat pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi," kata Novy. Novy menambahkan, permasalahan lain nya adalah pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak memadai, antara lain, verifikasi buk- ti pembayaran belum terdokumentasi, bukti pembayaran yang belum lengkap dan terdapat bukti yang tidak riil, badan adhoc belum me- nyampaikan bukti pembayaran, serta kelebihan pembayaran honor jasa profesi. Selain itu, terdapat permasalahan lain nya terkait sarana dan prasarana yang belum mema- dai. Beberapa permasalahan itu adalah aplikasi pengelolaan keuangan hibah belum terinte- grasi dengan aplikasi keuangan Kementerian Keuang an. Kemudian, embukuan dan pelapor- an keuangan belum didukung dengan aplikasi yang memadai. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuang- an Pilkada Serentak melalui hibah APBD, isu dan permasalahannya serta alternatif solusi per- baikan mekanisme pengelolaan dana Pilkada Serentak. Narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini adalah Direktur Penyusunan APBN Kemen- terian Keuangan Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan Anggaran Bidang Polititik Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Bagian Ang - garan Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan Dwi Pudjiastuti Han- dayani, Kepala Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Edy Sutriono, Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Sudarso, dan Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Kemente- rian Keuangan Kementerian Keuangan Endah Martiningrum. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Pengendali Teknis pada Auditorat Keuangan Negara I (AKN I) Eko Yu- lianto. Kegiatan FGD ini juga diikuti oleh para pemerik sa di lingkungan AKN I. l Novy menjelaskan, FGD ini bertujuan untuk mendukung pemeriksaan terinci atas pengelo- laan keuangan hibah Pilkada Serentak dalam rangka menghasilkan pemeriksaan yang ber- kualitas dan bermanfaat. "Kegiatan ini juga ber- tujuan untuk merumuskan alternatif strategi dan solusi pengelolaan keuangan Pilkada Serentak yang lebih baik dan akuntabel," katanya. Topik yang dibahas dalam FGD ini adalah konteks historis keputusan pendanaan Pilkada Serentak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mekanisme hibah pendanaan Pilkada Serentak. Selain itu, dibahas analisis desain dan implementasi mekanisme 71
TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0/SOCIETY 5.0 DAN PANDEMI COVID-19 n OLEH M. ARFAN KEMAL PEMERIKSA DI SUB AUDITORAT VII.B.2 BPK Selain perubahan tak terduga yang terjadi begitu cepat, pandemi Covid-19 ini memberi efek negatif secara psikologis kepada sebagian besar individu, karena adanya ketidakpastian, dan ancaman kematian akibat virus. A bad ke-21 adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad se- belumnya karena terdapat tiga hal signifikan yang terjadi dan mampu mempengaruhi tatanan kehidupan dunia. Peristiwa pertama di tahun 2011, dunia memasuki era Revolusi Industri 4.0 atau sering disingkat IR4. Sebagian besar kegiatan ma- nusia dalam era IR4 didukung oleh perpaduan anta- ra Information and Communication Technology (ICT) dengan teknologi otomasi menggunakan Internet of Things (IoT), yang mengubah proses bisnis dan cara berbisnis dengan cepat, sehingga persaingan di se- gala bidang kehidupan menjadi semakin ketat. satu penyebabnya adalah kebijakan physical dis- tancing, social distancing sampai dengan lockdown yang kemudian berimbas ke berbagai sektor. Situasi dan kondisi ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan khususnya bagi pimpinan dan ma- najer organisasi antara lain seperti, "Apakah rencana organisasi untuk menghadapi era IR4/S5? mampu diimplementasikan oleh seluruh pegawai?"; "Apakah seluruh sumber daya manusia yang kita miliki saat ini siap dan mampu beradaptasi dengan konsep digitali- sasi dunia?" "Apakah organisasi telah menyusun ren- cana untuk menghadapi Pandemi Covid-19 yang di- kategorikan sebagai krisis?"; "Apa mungkin kegiatan organisasi dapat tetap berjalan sesuai rencana terse- but, dan kita dapat mencapai tujuan organisasi?". Peristiwa kedua adalah lahirnya Society 5.0 atau S5 sebagai respon atas potensi degradasi peran manusia dalam era IR4 karena penggunaan ICT dan Artificial Intelligence (AI). Konsep S5 diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dalam World Economic Forum (WEF) tahun 2019 di Davos, Swiss, yaitu konsep dimana AI akan mentransforma- si big data segala bidang kehidupan dari internet melalui IoT, dan hasilnya menjadi suatu kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan ke- mampuan manusia, dan juga untuk kemanusiaan (Radiyta, 2019). Jika Masyarakat 4.0 memungkinkan orang untuk mengakses dan berbagi informasi me- lalui internet, Masyarakat 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari kemanusiaan itu sendiri" (Yunda, 2019). Peristiwa ketiga adalah munculnya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau Virus Co- vid-19 di akhir tahun 2019. Sejak WHO menetapkan Covid-19 menjadi pandemi pada Januari 2020, gra- fik pertumbuhan ekonomi dunia turun tajam. Salah Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut para pemimpin dan manajer bekerja ekstra keras baik dari sisi manajemen di mana mereka harus dapat membawa organisasi yang dipimpinnya untuk men- capai tujuan melalui kegiatan-kegiatan staf atau bawahannya, maupun dari sisi kepemimpinan yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan, mengelola tingkat emosi diri sendiri dan para pegawai, meme- lihara kondisi kesehatan pribadi dan keluarga, serta mengambil keputusan dalam waktu singkat dengan informasi dan sumber daya terbatas. Dengan demikian, seorang pemimpin diharap- kan dapat "lulus ujian" menghadapi situasi dan perubahan yang tidak biasa atau tidak lazim, bahkan ekstrem. Permasalahan dalam ujian ini diharapkan membuat pemimpin keluar dari zona nyaman, dan melalui kapasitas yang dimilikinya, menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para pengikut atau bawahannya, sehingga tujuan organi- sasi dapat tercapai. 72
KOLOM WARTA PEMERIKSA n EDISI 10 n VOL. IV n OKTOBER 2021 menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial, melalui sistem yang terhubung erat antara dunia maya dan dunia nyata. Atau dengan kata lain, dalam konsep IR4, manusia mengakses database di layanan cloud melalui in- ternet atau dunia maya, untuk mencari, mengambil, dan menganalisis data dan informasi. Sedangkan pada S5, informasi database di dunia maya akan di- analisis oleh kecerdasan buatan atau AI dan hasilnya digunakan oleh manusia dalam berbagai bentuk di ruang fisik (Raditya, 2020). Dengan demikian, jika dalam IR4 memungkinkan siapa pun untuk mengak- ses dan berbagi informasi melalui internet, maka era S5 adalah era ketika semua teknologi adalah bagian dari kemanusiaan itu sendiri. Kepemimpinan dan Revolusi Industri 4.0/ Society 5.0 Revolusi Industri 1.0 atau IR1 dimulai pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan mekanisasi pro- duksi untuk membuat aktivitas manusia menjadi efektif dan efisien. Kemudian IR2 lahir pada abad ke- 19 dan ke-20 yang bercirikan produksi massal dan standardisasi mutu. Selanjutnya IR3 muncul di awal tahun 1970, yang ditandai dengan produksi massal menggunakan manufaktur berbasis otomasi dan robot. Sedangkan IR4 dimulai tahun 2011 dengan fokus pada kolaborasi teknologi cyber dengan oto- masi manufaktur. Menurut Kohler dan Weisz (2016), Revolusi Indus- tri 4.0 atau IR4 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Sedangkan menurut Lifter dan Tschiener (2013) dalam Muhammad (2018), prin- sip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi un- tuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Selain itu, IR4 juga memadukan teknologi informasi yaitu Internet of Things (IoT) dengan proses ma- nufaktur, dan menawarkan model bisnis baru dan sekaligus menciptakan nilai-nilai baru dalam suatu organisasi. Jadi, IR4 merupakan sistem manufaktur yang mengacu kepada proses transformasi yang ce- pat untuk melakukan desain, produksi, implementa- si, operasi, produk, dan komponen. Hal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh pemerintah Jerman yang berinisiatif mempromosikan paradig- ma "disruptif" yaitu mengembangkan pabrik pintar (smart factories). Tujuannya adalah membuat proses manufaktur lebih efektif melalui integrasi antara me- sin dengan jaringan cerdas, sehingga dapat meng- hasilkan produk lebih cepat, dan berkualitas tinggi. Jadi, IR4 dapat disebut sebagai era Revolusi Di- gital atau era Disrupsi Teknologi karena penggunaan IoT dan otomasi menjadi hal yang dominan sehing- ga membuat persaingan kerja menjadi tidak linear (Muhammad, 2000). Konsep ini diharapkan menam- bah nilai efisiensi dan efektivitas pada lingkungan kerja dalam sebuah organisasi di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital. Hasil yang diharapkan adalah pengurangan signifikan atas biaya operasional, namun di sisi lain mempercepat proses produksi dan menghasilkan produk berkuali- tas tinggi. Kondisi ini menuntut sistem manajerial dalam organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan perannya mengikuti pola IR4 dan S5. Namun, tan- tangan yang dihadapi para pimpinan dan manajer bukan hanya mempersiapkan diri tetapi juga melatih SDM yang dimilikinya saat ini untuk menjadi pekerja cerdas dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Memasuki Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, serta Pandemi Covid-19, pemimpin dan para manajer harus dapat meman- faatkan peluang dan menjawab tantangan yang kompleks. Contoh perusahaan yang telah memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan IR4 dan S5 ada- lah PT Astra. Pada tahun 2014 PT Astra melakukan penelitian dalam rangka transformasi penggunaan internet yang semula sebagai business enabler, menjadi business driven. Kemudian pada tahun 2016 perusahaan ini mengambil langkah fundamen- tal dengan membentuk Initiative Digital Group Team Project (IDGTP) yang terdiri dari perwakilan berbagai bisnis grup atau anak perusahaan. Tim diberikan flek sibilitas dalam melakukan perencanaan, imple- mentasi dan pemantauan berbagai inisiatif digital yang dapat digunakan lintas perusahaan, lintas grup bisnis, lintas fungsi, dan lintas industri sehingga pro- ses transformasi digital dapat dilakukan secara efek- tif dan menyeluruh (PT Astra Annual Report, 2018). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang men- dorong lahirnya Society 5.0 atau S5, yaitu komuni- tas yang berorientasi pada manusia yang mampu 73
Berdasarkan uraian transformasi digital PT Astra, dalam era IR4 dan S5 dibutuhkan gaya kepemimpinan yang mengarah pada transformasi "digitalisasi" me- lalui manajemen pengembangan SDM dalam rangka mendukung seluruh kegiatan organisasi. Untuk itu seorang pemimpin perlu memiliki pendekatan inovatif yang mampu menciptakan suasana digitalisasi seperti tersedianya platform dan perangkat pintar yang saling terhubung, serta membangun cara baru untuk berko- munikasi serta berkolaborasi dengan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Peran pimpinan dan para manajer semakin dibutuh- kan karena era IR4 dan S5 adalah tentang daya saing dan inovasi. Organisasi perlu menyesuaikan kemam- puan mereka untuk menangani tantangan baru. Selain manajemen perubahan, hal lain yang perlu dikembang- kan secara kreatif dan analitis adalah literasi budaya "digital". Untuk itu peran pemimpin atau manajer adalah mendorong perkembangan ide-ide dan konsep baru dan mengimplementasikannya dengan benar sehingga dapat meningkatkan inovasi serta daya saing organisasi. Hal ini juga diperburuk dengan adanya karantina men- cakup wilayah yang luas dan berdurasi lama. Situasi dan kondisi ini secara langsung mempe- ngaruhi organisasi di seluruh dunia, baik pada sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, maupun sektor lainnya. Bagi para pemimpin atau manajer organisasi tersebut, wabah ini memberi- kan tantangan jauh lebih besar, lebih beragam, lebih kompleks, dan lebih sulit dari era sebelumnya. Selain tantangan mengelola tingkat stres anggota organisasi/ kelompok, diri sendiri, dan menghadapi para pemang ku kepentingan, manajer juga harus menghadapi tantangan baru yaitu, pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh (remote work) lambat laun dapat mengu rangi tingkat ko- laboratif yang telah dicapai tim melalui komunikasi tatap muka. Hal ini akan segera menjadi kenyataan apabila jaringan telekomunikasi terbatas atau sering terganggu, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Selain itu social distancing dan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menghambat distribusi rantai pasok, sehingga mempengaruhi produktivitas. Kepemimpinan dan Pandemi Covid-19 Virus yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia dalam waktu yang sangat cepat ini, membuat banyak pemimpin baik pemimpin negara, pemimpin organisasi, dan pemimpin kelompok berada dalam tekanan psikis yang sangat tinggi. Cakupan skala besar dan ketidakpastian yang dihadapi membuat Covid-19 dikategorikan sebagai krisis "landscape-scale" yaitu peristiwa tak terduga berskala luas atau besar yang terjadi dengan kecepatan luar biasa (D'Auria, 2020). Kondisi ini menyulitkan para pemimpin untuk meng- atasinya, karena tingkat ketidakpastian tinggi menim- bulkan disorientasi, perasaan kehilangan kendali, dan gangguan emosi yang kuat. Menghadapi tantangan tersebut, para pemimpin diharapkan memiliki komitmen dan mampu menyesuai- kan model dan ritme kepemimpinannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini, agar program untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat tetap terealisasi. Menurut Gene Klann (2003), model kepemimpinan dari suatu organisasi merupakan kunci keberhasilan pada saat sebelum, ketika, dan setelah krisis. Seorang pemimpin yang berkualitas dituntut memiliki rencana mengenai langkah-langkah yang harus dilakukannya sehubungan dengan krisis tersebut, dengan memper- timbangkan durasi, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari sebuah krisis. Selama situasi krisis pemimpin juga harus mampu menjelaskan visi misi dan nilai-nilai organisasi melalui komunikasi efektif, serta kepedulian yang lebih kepada bawahannya. Ketika para pemimpin menyadari bahwa krisis ter- sebut telah menimbulkan dampak serius, mereka mulai melakukan respons. Tetapi mereka tidak dapat meres- pons sebagaimana dalam keadaan normal atau meng- ikuti rencana yang telah disusun sebelumnya, karena perubahan terjadi begitu cepat dan tak terduga (Howitt et.al, 2009). Selain perubahan tak terduga yang terjadi begitu cepat, pandemi Covid-19 ini memberi efek ne- gatif secara psikologis kepada sebagian besar individu, karena adanya ketidakpastian, dan ancaman kematian akibat virus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brooks, S. et.al (2020) atas tingkat gejala stres yang timbul pada manusia akibat Covid-19 menyimpulkan bahwa, sebagian besar efek psikologis negatif yang timbul antara lain kebingungan dan kemarahan, pe- rasaan kesepian, dan ketakutan akan terinfeksi virus. Memanfaatkan Peluang dan Menjawab Tantangan Memasuki Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, serta Pandemi Covid-19, pemimpin dan para manajer harus dapat memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan yang kompleks. Jadi mereka bukan hanya berperan sebagai pemimpin, namun juga harus dapat menjadi Project Manager dalam situasi "krisis". Para pemimpin dan manajer dituntut memiliki visi mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus- nya di bidang literasi digital (digital literacy), dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam memproses dan menganalisis data yang akan digunakan untuk me- ningkatkan layanan publik dan bisnis. 74
Menurut D'Auria (2020) hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis (dalam hal ini Pandemi Covid-19) bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan respons perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Salah satu konsep yang membahas mengenai respons yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau da- lam hal ini Project Manager, disampaikan dalam laman OnlinePMCourses, terdiri atas tujuh prioritas yaitu: 5. Consider procurement commitments. Anda mungkin perlu menunda pengiriman material atau menambah staf baru, meskipun ada prediksi bahwa laju proyek akan melambat. Namun jika Anda ingin tetap mempertahankan ritme pekerjaan agar ti- dak berhenti, Anda dapat bernegosiasi dengan para supplier atau vendor mengenai advance purchasing, term of payment, dan delivery time untuk mengu- rangi risiko kelangkaan atau ketersediaan barang, produk, material atau bahan baku; 1. Protect your people. Proyek, target, dan para pemangku kepentingan adalah prioritas. Namun prioritas kesehatan dan ke- selamatan manusia berada di atas semua. Himbau tim proyek untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu atau kegiatan yang berisiko tinggi, dan jad- walkan pertemuan melalui video converence, serta lakukan pekerjaan lebih banyak dari rumah (work from home); 2. Put it on your risk register. Bentuk kelompok kerja untuk menyusun dan men- diskusikan beberapa alternatif skenario penyelesaian target proyek. Kemudian identifikasi masing-masing risiko dari alternatif tersebut serta buat mitigasinya. Tentukan prioritas atas skenario, dan tetapkan lang- kah serta personil yang tepat untuk menanganinya; 6. Keep talking. Kondisi ketidakpastian dan ketakutan berpotensi menimbulkan kepanikan. Untuk mencegah hal ter- sebut, lakukan komunikasi efektif kepada seluruh pihak, bahkan dalam situasi dimana Anda tidak me- ngetahui apapun mengenai perkembangan terbaru. Setelah menyampaikan informasi mengenai skenario dan alternatif rencana yang telah disusun oleh tim kepada pemangku kepentingan, klien, dan sponsor secara transparan, sangat mungkin terdapat infor- masi atau peristiwa baru yang belum Anda ketahui. Segera lakukan update dan analisa apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi proyek, dan apa ren- cana perubahan yang akan dilakukan; 7. Regular review cycle to reconsider plans and responses. 3. Consider if your project should be halted or delayed. Lakukan komunikasi dengan para pemangku kepen- tingan seperti sponsor, dewan direksi, dan klien pro- yek. Lakukan hal tersebut secara pro aktif atau beri- nisiatif menghubungi mereka, dan bukan sebalik nya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau persetujuan mereka atas alternatif, sekaligus menun- jukkan bahwa Anda bukan hanya mengharap kan ha- sil, tetapi pemimpin yang mengetahui, dan sanggup mengendalikan situasi; Lakukan evaluasi reguler dan rutin atas seluruh pe- laksanaan proyek, agar Anda dan tim selalu siap untuk merespon yang adaptif apabila situasi ber- ubah dengan cepat. Hal ini membantu Anda untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepenting an mengenai fakta terbaru, dan langkah apa yang perlu dilakukan. l 4. Key into organizational responses. Pimpinan puncak dan organisasi Anda membutuhkan respons dengan skala yang lebih luas. Untuk itu me- reka juga membutuhkan informasi dari para manajer di bawahnya. Dengan kemampuan dan keterampilan yang Anda miliki, tidak ada salahnya menawarkan bantuan sebagai kontribusi dengan membawa pemi- kiran Anda ke tingkat pemikiran strategis organisasi, dan juga sebaliknya pemikiran organisas ke dalam skenario proyek yang Anda pimpin. Selain itu jangan lupa mendengarkan dan mempertimbangkan tang- gapan dan masukan para pemangku kepentingan; Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000. 75
SATU LAGI, PEMIMPIN PERUBAHAN (BELAJAR DARI KEPALA PERWAKILAN JATIM) Manajeman per ubahan adalah suatu rangkaian proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi pe- rubahan pada manusia yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut (Poots dan LaMarsh dalam Wibowo, 2018:241)1. Mengapa berfokus pada manusia, karena hambatan utama atas keberhasilan perubahan adalah adanya resis- tensi dari manusia yang terlibat dalam perubahan. Individu-individu dalam organisasi adalah penggerak dari berjalannya proses di suatu organisasi. Individu-individu inilah yang membangun motivasi, menentukan sikap, mem- bentuk nilai, yang tercermin dalam etos kerja. Pemimpin Transformasional sebagai Motor Perubahan n OLEH DIAN INSANI AMBARWATI ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ITAMA BPK Perubahan dalam organisasi tidak dapat dihindari. Dalam menyikapi perubahan, manajeman perlu melakukan serangkaian kegiatan terkait manajeman perubahan. Pemimpin adalah motor per ubahan. Dalam mengelola perubahan, se- orang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan masing-masing. Namun demikian, banyak penelitian menya takan bahwa gaya kepemimpinan trans- formasional yang paling tepat diterapkan dalam manajeman per ubahan. Robins (2007) dalam Hairudinor, dkk (2020)2 menyatakan bahwa pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal terkait kebutuhan dan pengembangan diri individu di organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin trans- formasional mencoba menggairahkan dan mendorong anggota organisasi untuk mengembangkan diri dan potensinya sehingga akan mendukung terca- painya tujuan organisasi. Inti dari kepemimpinan transformasional adalah pemberdayaan. Dalam konsep pemberdayaan, setiap individu dalam organisasi didorong untuk lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang memengaruhi pekerjaan (Wibowo, 2018:408). Pemberdayaan memungkinkan setiap individu dalam organisasi membuat keputusan yang lebih besar, sehingga mereka bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. Hal ini akan berpengaruh positif bagi organisasi bahwa setiap individu akan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi terebut. Komitmen Perubahan BPK Perwakilan Jatim Menyadari tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik, Perwakilan Ja- tim bertekad untuk melakukan perubahan demi memberikan pelayanan pu- blik yang lebih baik. Sebagai lang kah nyata dari komitmen tersebut, Perwa- kilan Jatim giat melakukan inovasi. Kata inovasi sering disandingkan dengan kata invention dan discovery, yang ketiganya berarti penemuan sesuatu yang baru. Saefullah dan Rusdiana (2016:10)3 menjelaskan bahwa discovery berkaitan dengan penemuan sesua- tu yang sebenarnya sudah ada, namun belum diketahui atau ditemukan se- belumnya. Invention diartikan sebagai penemuan hal-hal yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi (innovation) adalah suatu ide, benda, cara yang dirasakan baru bagi seseorang dan atau sekelompok orang. Merujuk pada penjelasan tersebut, inovasi dalam pem- bahasan ini mencakup pada kegiatan/ide yang terjadi di lingkungan BPK. 76
Kepuas an kerja pegawai tidak semata dipengaruhi oleh ba nyaknya pendapatan, namun termasuk faktor psikologis seperti penghar- gaan atas pekerjaan, ke sempatan untuk maju, dan organisasi yang dihargai oleh masyarakat. Dalam booklet Inovasi Perwakilan Jatim 2021, tercatat terdapat 13 inovasi yang telah dikembang- kan di Perwakilan Jatim dan terdapat tiga inovasi lain yang dalam proses pengembangan. Salah satu inovasi Perwakilan Jatim adalah Whats app Layanan Pengaduan Masyarakat. Inovasi ini dibangun untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat melakukan pengaduan. Inovasi ini dibangun untuk menjawab isu strategis terkait keinginan masya- rakat turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara. Melalui layanan ini, masyarakat dapat me- lakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran atas penyelenggaraan ke uangan negara/daerah yang terjadi, menanyakan pertanyaan umum sepu- tar BPK, permohonan informasi publik, atau mem- berikan keluhan/masukan lainnya. Pilihan menggunakan media WA merupakan pilihan yang pintar karena WA relatif user friendly dibandingkan dengan media lainnya, misalnya via aplikasi web-based seperti yang biasanya digunakan oleh satker lain di BPK. Terobosan yang dilakukan oleh Perwakilan Jatim tersebut mendapatkan respons yang bagus dari masya- rakat, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan WA Pengaduan, yaitu sebanyak 167 pada Semester II 2020 dan melonjak ke 354 pada Semester I 2021. Boleh dibilang, penggunaan WA ini adalah 'blue ocean strategy', yang mana Perwakilan Jatim membuat trend baru dalam membangun pola komunikasi dengan stakeholder, dan menjadikan hal tersebut sebagai keunggulan kompetitif. Melihat kesukses- an Perwakilan Jatim, bisa jadi strategi komunikasi ini akan menjadi tuntutan stakeholder pada satker lainnya di BPK. Adanya berbagai macam inovasi bukanlah sua- tu hal yang terjadi begitu saja di Perwakilan Jatim. Budaya berinovasi untuk mencapai tujuan per- ubahan mulai tumbuh sejak Joko Agus S menjadi Kepala Perwakilan Jatim di bulan Januari 2020. Untuk membangun budaya berinovasi, di tahun 2020 Joko Agus S menginisiasi adanya Lomba Ide dan Kreativitas untuk menjaring kreatifitas dan ide inovasi dari para pegawai. Mengelola Resistensi Setiap perubahan berpotensi menimbulkan resistensi. Weiner (2009) dalam Sudarsyah (2012)4 menjelaskan bahwa perilaku resistensi dipenga- ruhi oleh dua hal, yaitu change valance dan change efficacy. Change valace diartikan sebagai suatu persepsi tentang apa yang akan didapat da- ri adanya perubahan, sedangkan change efficacy terkait pertimbangan atas kemampuan pribadi dan organisasi dalam menghadapi perubahan. Belajar dari Joko Agus S, beberapa hal baik dapat dijadikan contoh, antara lain adalah upa- yanya menggiring mindset pegawai untuk mulai berorientasi kepada pelayanan. Di samping mempunyai budaya kerja yang diberi tagline BPK JATIM (do the Best, disciPline, worK smart, enJoy, teAmwork, respecT, never gIve up, stay huMble), timbul suatu konsesus bahwa perlu membuat slogan pelayanan yang diberi jargon MANTAP (Melayani, Akurat, Nyaman, Transparan, Adil, Pari- purna). Pembentukan slogan tersebut melibatkan seluruh unit di Perwakilan Jatim dan telah disosia- lisaikan kepada seluruh pegawai. Pada manajeman perubahan, tahapan mem- bangun mindset adalah hal krusial. Keberhasilan membangun mindset menentukan kesuksesan upaya perubahan. Merujuk pada proses pemba- ngunan mindset di Perwakilan Jatim, ketika pada diri pegawai telah terbentuk mindset bahwa memberikan layanan prima kepada masyarakat adalah tujuan dari organisasi, maka setiap indivi- du dalam organisasi akan lebih menghargai per- ubahan dan bersedia terlibat di dalamnya karena merasa hal tersebut merupakan bagian dari tugas. Keberhasilan membentuk mindset juga men- jadi faktor penting dalam meyakinkan pegawai atas tuntutan change valence. Heidjrachman dan Husnan (2002)5 mengungkapkan bahwa kepuas- an kerja pegawai tidak semata dipengaruhi oleh ba nyaknya pendapatan, namun termasuk faktor psikologis seperti penghargaan atas pekerjaan, ke sempatan untuk maju, dan organisasi yang dihargai oleh masyarakat. Dengan terbentuknya mindset bahwa perubahan yang dilakukan ter- 77
sebut memang sudah menjadi kebutuhan, maka pertanyaan atas "apa yang akan saya dapatkan dari adanya perubahan", dapat dijawab dengan faktor-faktor psikologis tersebut. Kedua, terkait dengan change efficacy. Men- jawab pertanyaan bagaimana saya (pribadi dan organisasi) dapat melakukan perubahan, Joko Agus S menjelaskan lahirnya berbagai inovasi ter- sebut dipilih melalui proses evaluasi dan diskusi yang matang. Pada dasarnya, tidak ada inovasi buruk. Namun, memang disadari bahwa ada pro- ses seleksi untuk memetakan implementasi, risiko kegagal an, maupun sumber daya yang akan di- konsumsi. Dengan demikian, secara organisasi, di- rinya yakin bahwa organisasi cukup mampu untuk mengeksekusi inovasi. Dari sisi individu pegawai, Joko Agus S menyadari bahwa kebanyakan paga- wai enggan melemparkan ide inovasi karena takut terbebani untuk mendapatkan tanggungjawab menyelenggarakan inovasi yang diusulkannya. Itulah yang dihindari. Pegawai dilibatkan dalam membangun inovasi, namun sejatinya implemen- tasi perubahan tersebut akan menjadi tanggung- jawab komunal yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian di organi- sasi, dan dirinya sebagai pimpinan organisasi yang bertanggungjawab atas perubahan yang terjadi. Cara-cara yang dilakukan oleh Joko Agus S tersebut merupakan ciri dari pemimpin transfor- masional dalam membangun partisipasi. Dengan membangun partisipasi, pekerja akan merasa kontribusinya dihargai. Pendekatan tersebut tecer- min dalam perilaku manajeman yang memberikan kesempataan kepada anggotanya untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah, membuat ke- putusan, merencanakan proyek, dan mengevaluasi hasil (Conner dalam Wibowo, 2018:66). Dalam melakukan pemberdayaan, manajemen tidak le- pas tanggung jawab atas keputusan yang telah di- lakukan. Keterlibatan anggota dalam hal ini bukan merupakan bentuk pelepasan prinsip manajeman kontrol, namun merupakan bagian dari manaje- man kontrol itu sendiri. Terkait dengan tantangan change efficacy, par- tisipasi anggota berperan penting untuk meng- atasi keterbatasan sumber daya. Dengan adanya partisipasi, manajamen lebih mudah mengopti- malkan potensi yang dimiliki oleh para anggota. Umumnya, hal-hal yang diinisiasi oleh anggota akan mendorong adanya rasa memiliki sehingga mereka lebih menghargai proses yang dilakukan dan berupaya optimal memberikan kontribusi de- mi mencapai tujuan. Ide membangun partisipasi pegawai melalui Lomba Ide dan Kreativitas juga merupakan tero- bosan dalam mencari solusi terkait adanya ham- batan komunikasi antara manajeman dan staf. Kebanyakan, pegawai mungkin menilai pemimpin- nya adalah teladan yang baik, namun hal tersebut mungkin masih dalam konteks segan atau sebagai bentuk rasa hormat. Belum terjadi ikatan kedekat- an, sehingga pegawai belum nyaman untuk me- nyampaikan ide-ide. Salah seorang peserta Lomba Ide dan Krea- tivitas di Perwakilan Jatim menyatakan, sejauh pengalamannya berada di BPK, dirinya belum me- nemukan sarana yang tepat untuk menyampaikan ide/gagasan kepada para pengambil keputusan di lingkungan kerjanya. Adanya lomba ide dan krea- tivitas yang dilakukan oleh Perwakilan Jatim, sa- ngat bagus untuk menyalurkan ide yang selama ini hanya disimpannya saja. Walaupun tidak menag, dirinya menyatakan hal tersebut bukan masalah, karena tujuan mengikuti lomba bukanlah sekadar menang, namun kesempatan untuk bisa menyua- rakan mimpi itulah yang terpenting. l 1 Wibowo. 2018. Manajamen Perubahan (Edisi Ketiga). Depok : Rajawali Pers 2 Hairudinor, dkk. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transfor- masional dan Budaya Organiasasi terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 10 No.1. 2020 3 Saefullah, Asep dan Rusdiana, Ahmad. 2016. Manajeman Peruba- han. Bandung : Pustaka Setia 4 Sudarsyah. Asep. 2012. Mengelola Perubahan Organisasi (Sebuah Perspektif Perilaku), Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XIV No 1 April 2012. 5 Heidjrachman dan Husnan., Suad 2002, Manajeman Personalia. Yogyakarta : BPFE Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000. 78
1 2 1 Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam kam- panye pencalonan Indonesia sebagai auditor eksternal UNIDO, 15 Oktober 2021. 2-3 Ketua BPK Agung Fir- man Sampurna me- minta kepercayaan dan dukungan untuk pencalonan Indone- sia sebagai auditor eksternal UNIDO periode 2022-2024 pada resepsi yang mengundang Duta Besar Negara Ang- gota UNIDO, 19 Oktober 2021. 3 4-6 Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis memberikan sambutan pada Rapat Koor- dinasi Teknis AKN V dan AKN VI yang dilaksanakan di Mage- lang, 14 Oktober 2021. 4 5 6 80
7-8 Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto memberikan kuliah umum dengan tema "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Tantangan dan Sinergi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel" di Politeknik Siber dan Sandi Negara, 11 Oktober 2021. 9 Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun menghadiri pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, 12 Okto- ber 2021. 10 Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun meninjau ruas jalan Tol Kalimantan Timur, daerah Titik Nol dan Ibukota Negara di Kalimantan Timur, 6 Oktober 2021. 7 9 8 10 11 Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun meninjau langsung jalannya pemeriksaan atas pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Balikpapan, 7 Oktober 2021. 12-13 Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar mem- berikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional IPKN yang diselenggarakan di Magelang, 14 Oktober 2021. 11 12 13 81
Kuis Hai, sahabat Warta Pemeriksa. Memperingati hari Sumpah Pemuda 2021, kami mengadakan lomba pantun. Dengan lomba ini kami berharap, berjuang di tengah kondisi pandemi Covid-19, kita dapat mengingat dan kembali menggelorakan semangat Sumpah Pemuda. Semangat untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Kongres Sumpah Pemuda digelar di Jakarta, bukan di Bandung. Indonesia mulai bersatu, tak hanya andalkan bambu. Kalau punya waktu dan kreativitas, eh jangan bingung. Ayo buat dan kirimkan saja pantun terbaikmu. Silakan kirimkan pantun terbaik sahabat-sahabat sekalian paling lambat tanggal 20 November 2021. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi. Tentunya kami menyiapkan hadiah menarik untuk pantun terbaik. Kami tunggu partisipasi sahabat sekalian. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat. 82