halaman ini sengaja dikosongkan)
Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global Ali Imron, dkk v
Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 1. 2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). vi
Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global Ali Imron, dkk vii
Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global Penyunting: Ali Imron, Muhammad Ilyas Marzuki Penulis: Muh. Ali Masnun, Pudji Astuti dan Yan Ferdinal, Muhammad Ilham Tachril, M. Noer Falaq Al Amin, Rahmi Juwita [dan 82 lainnya] sebagaimana di daftar isi Penata letak Muhammad Ilyas Marzuki, Ali Imron Foto Sampul Riyadi Penerbit CV. Pramudita Press Goresan Rt.2 Rw.8 Demakan, Mojolaban, Sukoharjo email: Juni 2022 Ali Imron, Muhammad Ilyas Marzuki Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global Surakarta, 2022 ISBN 978-623-6815-19-9 (PDF) Page: 975 + xxii Hak cipta dilindungi Undang-undang Dilarang memperbanyak karya ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit @ All right reserved viii
KATA PENGANTAR karunianya, kegiatan Seminar Nasional dan Call For Paper dengan tema "Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Seminar nasional ini menghadirkan pemateri utama secara pleno diantaranya Prof. Dr. Komarudin, M.Si. dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.BA., M.Phill., M.A. dari Universitas Pradita Jakarta, Medhy Aginta Hidayat, Ph.D. dari Universitas Trunojoyo, dan Dr. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum. dari Universitas Negeri Surabaya. Pada sesi pararel dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan kategori bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan hukum. Universitas adalah bagian dari komunitas insan akademik yang memiliki tanggung jawab moral membangun negeri. Melalui seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengayaan kepada peneliti, dosen, guru, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai universitas dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia dalam rangka membangun negeri untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia di era global. Penyelenggaraan seminar nasional ini secara daring melalui media zoom meeting disiarkan secara langsung melalui media youtube FISH Unesa. Artikel seminar akan dipublikasikan dalam bentuk prosiding dan artikel yang terpilih akan dipublikasikan dalam jurnal di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Pemateri Utama, Pemakalah, Peserta, dan Panitia yang telah berupaya dalam menyukseskan kegiatan ini. Panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar nasional ini. Surabaya, Juni 2022 Ketua Panitia, Vita Mahardhika, S.H., M.H. ix
DAFTAR ISI Menakar Peluang Kerjasama Daerah-Daerah Dalam Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional (Sebuah Kajian Hukum Doktriner) 1 - 11 Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Christine Divia Anastasia (Universitas Negeri Surabaya) Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan -- 12 - 19 Pudji Astuti dan Yan Ferdinal (Universitas Negeri Surabaya) Perubahan Perilaku Dalam Jual Beli Online Pada Masyarakat Baduy Luar 20 - 30 Muhammad Ilham Tachril (Sekolah Yasporbi, Jakarta) Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Daerah Modern Melalui Program Smart City (Studi Kasus Kota Surabaya) ---------------------- 31 - 35 M. Noer Falaq Al Amin, Tauran, Trenda Activa Octariyanda, Dewi Widyaningrum (Universitas Negeri Surabaya) Kebijakan Sanksi Drop Out untuk Mahasiswa Menyontek sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik Mahasiswa --------------------- 36 - 43 Rahmi Juwita, Nurhattati Fuad, R. Madhakomala (Universitas Negeri Jakarta) Aturan Penggunaan Pengeras Suara Adzan Sebagai Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama Demi Menjaga Intregasi Nasional 44 - 56 Aza Rifda Khamimiya, Amalia Vidra Tanti, Elisa Diaz Agustina, Anisatul Khanifah, Ahmada Farukh Rosyidin (Universitas Negeri Surabaya) Solidaritas Sosial Antara Mantan Narapidana Dengan Masyarakat di Kabupaten Malang 57 - 64 Nilam Wardah, Winin Maulidya Saffanah (IKIP Budi Utomo Malang) Analisis Dinamika Sektor Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Jenjang SMA Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Emas 2045 -------- 65 - 73 Mawar Setya Ningrum, Adis Aditya Nuzulia Rohmah, Titania Febrianti, Mohhamad Farid (Universitas Negeri Surabaya) Kedudukan Hukum Instrumen Keputusan Kepala Dinas/Badan yang Bersifat Mengatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 74 - 82 Permadi Setyonagoro (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur) Konstruksi Sosio Kultural Terhadap Praktik Vasektomi -------------- 83 - 89 x
Ali Imron (Universitas Negeri Surabaya) Development of E-Book Inquiries-Based Guide To Activities Understanding Physics Concepts In Breeding and Applications ------ 90 - 97 Galih Rohmansya Dirasta, Jumadi Jumadi, Adilah Afikah (Universitas Negeri Yogyakarta) Relasi Kesetaraan Gender Pada Film (Kajian Perspektif Sosiologi Komunikasi Dalam Film Litle Mom) 98 107 Malinda Wulan Safitri, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Komunikasi Terapeutik Konselor Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Inses 108 - 118 Zenna Puji Herawati, Mutiah (Universitas Negeri Surabaya) Peran Media Sosial Dalam Mengekspresikan Eksistensi Penyandang Disabilitas Tuli 119 - 126 Hisyamuddin Salim, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Eksistensi Asas Monogami Perkawinan Dalam Perceraian Beda Agama: Studi Kasus Perceraian Antara Penganut Agama Islam Dengan Agama Katolik 127 - 135 Budi Hermono, Nurul Hikmah, Astrid Amidiaputri Hasyyati, (Universitas Negeri Surabaya) Komodifikasi Disabilitas dalam Siaran Berita Kompas TV ------------ 136 - 148 Sayekti Milan, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Sensitivitas Gender Dalam Media Channel Youtube Najwa Shihab: "Ringkus Predator Seksual Kampus" 149 - 157 Nurma Sri Mudhiana Fatimah, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Gratis Berkualitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 158 - 168 Slamet Hari Sutanto, Vindha Tyas Restianingati, Ratna Dewi Judhaswati, Ervan Kus Indarto, Alviya Agustina (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur) (Tistas) xi -
Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender 169 - 179 Khuzaimah, Nurma Sri Mudiana F., Teresiany Wulan Gultom, Wulan Azizah Puja M., Almira Aulia A (Universitas Negeri Surabaya) Perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya Terhadap Pandemi Covid-19 180 - 187 Ita Mardiani Zain, Wiwik Sri Utami (Universitas Negeri Surabaya) Benteng Iman atau Benteng Identitas? Perumahan Syariah Sebagai Wujud Budaya Enklaf 188 - 197 Karunia Haganta, Firas Arrasy (Universitas Indonesia) Strukturasi Pendidikan Gaya Bank: Fenomenologi Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri Bangkalan, Madura ---------------------------- 198 - 218 Naufalul Ihya' Ulumuddin, Martinus Legowo (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Isi Feminisme Dalam Tayangan Youtube Gita Savitri Episode "Beropini Perempuan dan Keperempuanan" ------------------ 219 - 227 Khuzaimah, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Tindak Tutur Perlokusi Dalam Video Filosofi Adiksi di Channel Youtube Satu Persen 228 - 236 Susmita Suharjo, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Iklan Ruang Guru Bertajuk "Selalu Ada Harapan" 237 - 250 Ririn Aminarsih, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Peran Keluarga dan Guru Terhadap Anak Dengan Gangguan Disleksia Dalam Film Taare Zameen Par --------------------- 251 - 262 Elisa Diaz Agustina, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Instagram Sebagai Media Pembelajaran Sejarah: Implikasi Paradigma Bagi Pembelajaran Sejarah di Indonesia ------------------- 263 - 271 I Kadek Surya Jayadi, Nabila Anjani Putri, Nita Gita Crystina (Universitas Mahasaraswati Denpasar) xii
Penggunaan Bahan Ajar Meme Dalam Pembelajaran Ips Sebagai Inovasi Pembelajaran Digital 272 - 278 Diva Sabdaprana, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Studi Pada Kabupaten Blitar 279 - 285 Eko Yuliastuti, Novita Setyoningrum, Gadung Putra Panjalu (Universitas Islam Balitar) Strategi Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Politik 286 - 291 Abdul Hakam Sholahuddin, Sulistyo Anjarwati, Sifa Amalia (Universitas Islam Balitar) Partisipasi Orangtua Siswa Dalam WhastApp Group Terhadap Proses Pembelajaran Anak 292 - 298 Fresky Edo Atriska, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Kewenangan Polisi Dalam Menangani Perkara Pidana (Studi Kasus Begal di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat) ------------------------ 299 - 307 Yan Ferdinal, Pudji Astuti (Universitas Negeri Surabaya) Tubuh Perempuan dan Program KB Dalam Perspektif Gender Dan Seksualitas 308 - 315 Ari Dyah Sinta Tri Astuti (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa Yogyakarta) Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru: Studi Fenomenologi Masyarakat Curahkobokan di Kabupaten Lumajang ------------------ 316 - 323 Sarmini, Tri Suci Ulamatullah (Universitas Negeri Surabaya) Konstruksi Realitas Penyandang Disabilitas Autisme Dalam Film "The Good Doctor" 324 - 335 Aza Rifda Khamimiya, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Studi Fenomenologi Halal Lifestyle Pada Gen-Z Urban ---------------- 336 - 346 Rizky Amelia Putri, Adhira Aurelia Armansyah (Universitas Negeri Surabaya) xiii
Analisis Implementasi Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren ---------- 347 - 358 Abdul Rahman Prakoso (UIN Raden Mas Said Surakarta) Strategi Pemasaran UMKM Batik Retno Sembodo di Desa Gandusari Kabupaten Blitar 359 - 366 Engelien Yusniar Permanasari, Soebiantoro, M. Danil Dwi Martin (Universitas Islam Balitar) Analisis Branding UMKM Geti di Kabupaten Blitar ------------------- 367 - 375 Ahmad Yufron, Bina Andari, Ago Ekwin Pratama (Universitas Islam Balitar) Pengembangan Home Industry Keripik Pisang Dengan Pendekatan Bisnis Model Kanvas 376 - 383 Hery Suprayitno, Denny Arinanda K, Muh. Nizam Arqad Arqam (Universitas Islam Balitar) Analisis Strategi Pemasaran Keripik Pisang Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM 384 - 389 Sunarsasi, Nanang Rudi Hartono, Mely Maharani Indra Agnesya (Universitas Islam Balitar) Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pengawasan Politik Oleh Bawaslu Kota Blitar 390 - 395 M. Taufan Perdana Putra, Erwin Widhiandono, Panca Septyarini (Universitas Islam Balitar) Dampak Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender (Studi Kasus Pelecehan Seksual Pada Akun Tiktok @zaraanih) -------------- 396 - 402 Tiara Ilmiwati Putri, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Peningkatan Sikap Religius Pada Siswa Madrasah Dengan Implementasi Pembelajaran Fiqih 403 - 408 Chosinawarotin, Eko Haryanto, Shinta Dwi Rahmadani (Universitas Islam Balitar) Efektivitas Aplikasi "Konco Sregep" Dalam Peningkatan Motivasi Peer Educator Sekolah Siaga Kependudukan ----------------------------- 409 - 418 xiv
Anriza Hudha Bramastya, Muthmainnah, Lutfi Agus Salim, Ira Nurmala (Universitas Airlangga) Kelurahan Pengawasan Sebagai Model Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020 419 - 435 Martien Herna Susanti, Setiajid (Universitas Negeri Semarang) Pengembangan Inovasi Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran Picture and Picture Dalam Menghadapi Era Society 5.0 ---------------- 436 - 442 Mohammad Rida Adriansyah, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Akibat Adanya Industri di Kabupaten Lamongan 443 - 452 Durrotun Nafisah (Universitas PGRI Adi Buana Kampus Lamongan), Dewi Liesnoor Setyowati (Universitas Negeri Semarang), Eva Banowati (Universitas Negeri Semarang), Agustinus Sugeng Priyanto (Universitas Negeri Semarang) Reduksi Budaya Patriarki dan Sterotipe dalam Film Disney Brave - 453 - 461 Wulan Azizzah Puja Maharani, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Pelanggaran HAM dan Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penegakan HAM (Analisis Kasus Kurungan Manusia Bupati Langkat) 462 - 472 Ardi Nasrullah Farikhi,Yunita Pratiwi, Rizki Fajri, Marziha Syalasatul Aini, Putri Diana (Universitas Negeri Surabaya) Pengaruh Media Audio Visual Dalam Menyampaikan Pesan Materi di Pembelajaran Jarak Jauh 473 - 481 Lidya Cherish Septia, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Pemanfaatan Live Shopping Sebagai Sarana Promosi Pada Fitur Tiktok Shop 482 - 497 Fatihah Bening Pandansari, Kartika Sari Yudaninggar (Universitas AMIKOM Yogyakarta) xv
Strategi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Wisata (Analisis Tempat Wisata Air Umbul Ponggok Polanharjo Klaten Jateng) 498 - 505 Erwin Kusumastuti (UPN Veteran Jawa Timur) Monumen Epidemi Sebagai Mitigasi Bencana Non-Struktural di Indonesia 506 - 512 Ahmad Nizar Hilmi, M. Noer Falaq Al Amin, Badrudin Kurniawan, Deby Febrian Epriliyanto, Alycia Putri Febriani, Vita Indriani Marchanda (Universitas Negeri Surabaya) Solidaritas Sosial Antara Mantan Narapidana Dengan Masyarakat di Kabupaten Malang 513 - 522 Nilam Wardah, Winin Maulidya Saffanah (IKIP Budi Utomo Malang) Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi S1 Pendidikan Geografi 523 - 530 Wiwik Sri Utami, Ita Mardiani Zain (Universitas Negeri Surabaya) Strategi Coping Melalui Pendidikan Karakter Keluarga Dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya ----- 531 - 543 Rr. Nanik Setyowati, Muhammad Turhan Yani, Harmanto, Listyaningsih (Universitas Negeri Surabaya) Kajian Konsep Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) 544 - 555 Vita Mahardhika, Rena Arya Febriant, Athaya Prameswari Rizki S (Universitas Negeri Surabaya) Nasib Tanah Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ---------------- 556 - 565 Tiara Dwiyanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Analisis Semiotika Fenomena Kesenjangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur Pada Film "Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara" -- 566 - 581 Anisatul Khanifah, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Dalam Percepatan Penanganan Covid- xvi
19 582 - 594 Elisabeth Septin Puspoayu, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Irfa Ronaboyd, Fridina Tiara Khanza, Madaniyah Anugrah Murti (Universitas Negeri Surabaya) Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional Bagi Generasi Z - 595 - 603 Elina Nurrohmah, Mazia Duta Sadelfan Putra Santosa, Jauzaa Hayaah Kusnandar, Rima Anggraini Maghfiro, Riyan Adi Putra Atmaja Independensi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana dan Ketatanegaraan Republik Indonesia 604 - 615 Rahmanu Wijaya, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Universitas Negeri Surabaya) Representasi Teori Kelas Karl Marx Pada Film Serial "The Hunger Games" (Analisa Semiotika Model John Fiske) -------------------------- 616 - 631 Navita Fayola Frihanggrahita, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Kesadaran Mahasiswa Unesa Terhadap Habitus Penanaman Sembilan Nilai Integritas di Lingkungan Keluarga ---------------------- 632 - 646 Nurul Ayu Andari, Zafran Syafiq Shobha Winokan, Anden Lohano Berlan Rahsangsang Susmita Suharjo, Aninda Putri Sarwandari, Nailah Rashikah Syuja (Universitas Negeri Surabaya) Pengaruh Event Marketing Digital Sebagai Upaya Membangun Brand Awareness 647 - 658 Daffa Amalia Yulfininda, Mutiah (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Kesadaran Mahasiswa Dalam Mencegah Tindakan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi-------------------------------------------- 659 - 668 Amanda Rohmah Widyanita, Isnaeni Qurotun Nisyak, Angelin Audia Permata, Nur Laili Oktavia, Shofi Rizq Najmah Shabrina (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Nilai Moral yang Terkandung Dalam Anime "A Silent Voice" Sebagai Bahan Pendidikan Karakter Bagi Anak --------------- 669 - 674 Gilang Surya Fajar, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) xvii
Estimasi Daya Dukung Lingkungan Fisik Daerah Tujuan Wisata Air Terjun Dlundung di Desa Ketapanrame Kecamatan Rawas Kabupaten Mojokerto 675 - 685 Agus Sutedjo, Sri Murtini, Azizah Nur Hidayati (Universitas Negeri Surabaya) Perubahan Mindset Dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 686 - 705 M. Subandowo, Hari Karyono (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya) Model Virtual History Learning Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa Pada Mata Kuliah Sejarah Afrika ------------------ 706 - 716 Septina Alrianingrum, Sumarno (Universitas Negeri Surabaya) Nilai-Nilai Grebeg Pancasila Sebagai Sumber Belajar IPS SMP di Kota Blitar 717 - 729 Katon Galih Setyawan, Muhammad Ilyas Marzuqi, Kusnul Khotimah (Universitas Negeri Surabaya) Agama Menuju Era Perubahan Sosial Ke Arah Masyarakat Mada ni di Era Globalisasi 730 - 739 Nurzengky Ibrahim, Desy Safitri (Universitas Negeri Jakarta) Mengkritisi Rancangan Film Animasi Sejarah Gubernur Soerjo ---- 740 - 748 Wisnu, Rojil Nugroho Bayu Aji, Eko Satriya Hermawan, Riyadi (Universitas Negeri Surabaya) Stereotip Gender dalam Film "Chaos Walking" ------------------------- 749 - 764 Imma Latifa, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Sejarah Islamisme di Indonesia 765 - 772 Moch. Mubarok Muharram, Artono, Agus Trilaksana dan Esa Patridina (Universitas Negeri Surabaya) Pengaruh Presidential Treshold Terhadap Demokrasi ------------------ 773 - 779 Christine Divia Anastasia, Muh. Ali Masnun (Universitas Negeri Surabaya) xviii
Inovasi Media Pembelajaran Digital Berbasis Mind Mapping Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T ------------------ 780 - 785 Fadia Rizky Agustin, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Tradisi Kupatan dalam SDG Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kualitas Anak dan Ibu Hamil pada masyarakat Jawa Mataraman di Surabaya 786 - 800 F.X. Sri Sadewo, Martinus Legowo, Refti Handini Listyani, dan Diyah Utami (Universitas Negeri Surabaya) Analisis Pecinta Budaya K-Pop dan Identitas Nasional Mahasiswa FISH Universitas Negeri Surabaya 801 - 812 Moch. Egar Makmur T, Dian Fatihatur Rohmah, Melpin Simaremare, Tiara Ilmiwati Putri, Putri Cahya Sufiyah (Universitas Negeri Surabaya) Interaksi Simbolis Gaya Hidup Remaja Milenial Dalam Penggunaan Kalimat Umpatan Melalui Grup WhatsApp ------------------------------ 813 - 823 Moch. Egar Makmur T, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Pemanfaatan Komik Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa ------------------------ 824 - 832 Pramudya Gunawan, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Pemanfaatan Media Interaktif Bahasa Isyarat Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Ruang Lingkup Sekolah 833 - 840 Riyan Adi Putra Atmaja, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Diskiriminasi Penyandang Disibilitas Pada Pekerjaan Dalam Program Berkas KompasTV di YouTube---------------------------------- 841 - 850 Roselina Febria Karmen, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Peluang Partisipasi Perempuan Dalam Digital Gender Divide -------- 851 - 860 Vinny Vera Oktavia, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Ketimpangan Perspektif Masyarakat Antara Perempuan Dan Laki- Laki Yang Berpendidikan Magister Di Desa Sumberrejo, Bojonegoro 861 - 874 Eka Rizki Rahmawati (Universitas Airlangga) xix
Poligami Sebagai Bentuk Ketidaksetaraan Gender Dikalangan Kiai (Studi Kasus: Kiai Hafidin Yang Memiliki Enam Istri) ---------------- 875 - 880 Ulfah Ainur Nisah, Sujarwo (Universitas Negeri Jakarta) Pertukaran Pelajar Program Merdeka Belajar Berbasis Heutagogi Untuk Penguatan Karakter Mandiri 881 - 892 Agus Suprijono, Sri Mastuti P, Riyadi, Corry Liana, Dinar Rizky Listyaputri (Universitas Negeri Surabaya) Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom Terdahap Sistem Pembelajaran Pada Era Pandemi-------------------------------------------- 893 - 900 Mazia Duta Sadelfan Putra Santoso (Universitas Negeri Surabaya) Polemik Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas ------------ 901 - 909 Malinda Wulan Safitri; Anata Reyustina Almaidah; Roy Diva Lazuardi; Maulana Vierry Airlangga Putra; Fadhilah Kusuma Wardani (Universitas Negeri Surabaya) Pesan Kesetaraan Penyandang Disabilitas Melalui Media Sosial Dalam Memenuhi Aksesibilitas Informasi Publik ------------------------ 910 - 915 Zidan Ilmi Mubarko (Universitas Negeri Surabaya) Dampak Media Yayasan Mitra Netra Bagi Disabilitas Tuna Netra Pada Program Return Work 916 - 922 Ilmia Nur Anisyah, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Representasi dan Bentuk Komodifikasi Penyandang Disabilitas Pada Film Forrest Gump 923 - 929 Rizki Fajri, Farid Pribadi (Universitas Negeri Surabaya) Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sektor Perkebunan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja 930 - 937 Evita Permatasari; Farah Dinda Dzakiyah Ashilah; Dimas Agung Firmansyah; Arinto Nugroho (Universitas Negeri Surabaya) Urgensi Pembelajaran Sejarah Bencana Untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Bencana Pada Siswa Sma ------------------------------ 938 - 948 xx
Dinar Rizky Listyaputri, Riyadi, Sri Mastuti P., Corry Liana, Agus Suprijono (Universitas Negeri Surabaya) Bakul Semanggi Gendong Dan Perspektif Geografi Ekonomi (Studi Kasus di Desa Kendung, Benowo, Kota Surabaya) ---------------------- 949 - 956 Rindawati (Universitas Negeri Surabaya) Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia 957 - 962 Sujarwo, Diah Kustati (Universitas Negeri Jakarta) Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 963 - 976 Alifta Rahma Putri Firdaus; Roselina Febria Karmen; Anggi Sintya Dewi; Dian Tannia Rachman; Dewi Kusumawati Riawan (Universitas Negeri Surabaya) xxi
Halaman ini sengaja dikosongkan xxii
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ MENAKAR PELUANG KERJASAMA DAERAH-DAERAH DALAM PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL (SEBUAH KAJIAN HUKUM DOKTRINER) Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Christine Divia Anastasia Universitas Negeri Surabaya alimasnun@unesa.ac.id Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum potensi kerjasama daerah daerah dalam pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional, khususnya di Kabupaten dan Kota Probolinggo yang hingga saat ini terkesan masih maju mundur. Artikel ini merupakan kajian hukum doktriner dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekuder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan TPA Sampah Regional, peluang atau potensi pembangunan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo sangat memungkinkan dan terbuka untuk dapat dilaksanakan. Hal tersebut selaras dengan regulasi lain (baik dari tataran vertikal maupun horizontal), sehingga akan memberikan dasar hukum dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera merealisasikan dengan memfasilitasi kerjasama tersebut. Kata Kunci: Kerjasama Daerah, TPA Regional, Doktriner Abstract This article aims to analyze the legal aspects of the potential for regional cooperation in the construction of the Regional Landfill (TPA), especially in the Probolinggo which until now not yet realized. This article is a doctrinal legal study using primary and secondary legal materials and using a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that based on several regulations relating to the management of the Regional Landfill, the opportunity or potential for the development of the Regional Landfill for Probolinggo is very possible and open to be implemented. This is in line with other regulations (both vertically and horizontally), so that it will provide legal basis and increase efficiency in waste management. Based on this, the East Java Provincial Government can immediately realize it by facilitating the collaboration. Keywords: Regional Cooperation, Regional Landfill, Doctriners PENDAHULUAN Latar Belakang Sampah merupakan permasalahan kompleks dan serius (Alwi Addahlawi, 2019) apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut sangat beralasan, sebab sampah sebagai sisa buangan dari barang atau produk yang sudah tidak digunakan lagi dapat berdampak bagi kesehatan, lingkungan (air, tanah, dan udara), hingga dampak sosial. Dampak sampah bagi kesehatan bahwa sampah sebagai salah satu sumber penyakit, baik dampak langsung maupun tak langsung. Sampah sebagai tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri dan pathogen merupakan dampak langsung; sedangkan sampah sebagai sarang berbagai vektor (pembawa penyakit) seperti kecoa, tikus, lalat dan nyamuk merupakan dampak tidak langsung (I. Tobing, 2005). Adapun dampak sampah bagi lingkungan, menurut Suwerda (Suwerda, 2012) bahwa sampah dapat 1
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengakibatkan pencemaran udara hingga memicu pemanasan global. Lebih daripada itu pembuangan sampah dapat berdampak di daerah aliran sungai dapat mengakibatkan pendangkalan hingga banjir. Berbagai dampak tersebut mempertegas apa yang dikemukakan Ashabul Kahfi bahwa permasalahan sampah tidak ada habisnya (Kahfi, 2017), bila kemudian tidak ditangani secara baik. Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa sampah menjadi masalah? Menurut Sudrajat (Sudrajat, 2006) bahwa akar masalah sampah dikarenakan beberapa faktor antara lain: 1. Volume sampah yang melebihi kapasitas TPA dan TPS; 2. Semakin sempitnya lahan TPA; 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi; 4. Sampah dibiarkan, tidak dikeluarkan dari TPA terutama sampah yang telah matang atau menjadi kompos; 5. Belum efektifnya manajemen dalam pengelolaan sampah; 6. Pandangan yang mengatakan bahwa dampak positif terhadap lingkungan dalam pengelolaan sampah tidak ada; dan 7. Kebijakan pemerintah yang relatif masih kurang. Analisis dari beberapa riset lain menyatakan, pertama, bahwa akar penyebab masalah pengelolaan sampah di Indonesia antara lain dasar hukum yang kurang tegas, belum memadainya TPA, upaya pengomposan yang relative kurang, dan kurang tepatnya sistem pengelolaan TPA sampah (Tanaka, 2007). Lebih lanjut, Kardono menegaskan bahwa indikator permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dikategorikan berikut, yaitu rendahnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dihasilkan, keterbatasan jumlah TPA, kelembagaan pengelola sampah dan permasalahan anggaran (biaya) (Kardono, 2007). Berbagai permasalahan sampah sebagaimana dikemukakan di atas juga dialami hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bahwa Kabupaten Probolinggo yang memiliki luas wilayah ± 1.696,16 km2 dengan jumlah penduduk ± 1.165.298 jiwa, menghasilkan sampah sebesar 57.747,98 m3 dengan berat 9.720.910 kg pada kurun waktu Januari-Agustus 2020. Pengelolaan sampah (TPA) Kabupaten Probolinggo berada di Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, dan telah diresmikan tahun 2011 lalu, dengan luas kurang lebih 5,1 Ha yang baru melayani 20 kecamatan dan dari total 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan perhitungan pada Detailed Engineering Design (DED), diperkirakan hanya sampai tahun 2023 batas pemakaian TPA Seboro (Probolinggo, 2021). Permasalahan lain bahwa lahan yang dibutuhkan untuk TPA semakin berkurang karena jumlah sampah yang masuk ke TPA bertambah terus. Bahwa Kota Probolinggo yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo memiliki luas wilayah sekitar 5.667 Ha dengan jumlah penduduk ± 235.211 jiwa. Bahwa kota Probolinggo menghasilkan sampah 127 ton per hari atau 127.000 kg per hari yang sebagian besar berasal dari kawasan permukiman, pasar tradisional, kawasan industri, fasilitas kesehatan, dan kawasan perdagangan dan jasa (O. E. L. Tobing, 2018). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Probolinggo yaitu TPA Bestari bertempat di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Berdasarkan sertifikat 2
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tanah luas lahan TPA tersebut 17,79 Ha dan berstatus sebagai aset pemerintah daerah (Rachmansyah et al., 2021). Saat ini TPA Bestari memiliki tiga sel dimana sel pertama sudah overload, sel kedua yang hampir mencapai kapasitas penuh dan sel ketiga yang baru dibangun pada tahun 2019. Memperhatikan perkembangan kuantitas sampah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mempertimbangkan jumlah penduduk yang selalu bertambah serta meningkatnya aktivitas perekonomian, maka kecenderungan tersebut juga akan berdampak pada jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA. Dengan demikian, maka diperkirakan masa layanan TPA Bestari tidak dapat bertahan lama lagu mengingat kemampuan kapasitasnya semakin sedikit (O. E. L. Tobing, 2018). Berdasarkan uraian di atas, sampah menjadi permasalahan relatif serius di Kabupaten dan Kota Probolinggo harus dikelola dengan tepat khususnya dalam kaitannya penyediaan TPA, agar berbagai dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Kelangkaan dan kesulitan mencari lahan untuk dapat (TPA), mendorong sebagai Tempat Pemrosesan Akhir diproyeksikan berkembangnya pemanfaatan dan pengadaan TPA bersama (TPA Regional) dalam bentuk kerja sama daerah daerah oleh beberapa kota/kabupaten yang letaknya berdekatan, hal yang sama juga berlaku untuk kedua daerah tersebut sehingga potensi-potensi yang ada di Kabupaten dan Kota Probolinggo dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara konsep bahwa kerja sama antar daerah adalah adanya kesamaan isu dan tujuan dari daerah-daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya bentuk da nisi kerja sama disesuaikan dengan karakteristik daerah-daerah tersebut (Irman, 2019). Kesamaan isu yang dimiliki oleh Kabupaten dan Kota Probolinggo sudah sepatutnya menjadi dasar alasan untuk kemudian kolaborasi dengan melakukan kerja sama untuk tujuan efisiensi dalam rangka untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan cara penyediaan infrastruktur (TPA Sampah Regional) untuk melayani kebutuhan masyarakat (Putra, 2013). Kerja sama daerah dalam pengelolaan sampah selanjutnya perlu memperhatikan bagaimana pengelolaan teori bahwa pengelolaan sampah sebagaimana mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum SNI 3242:2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem. Artinya bahwa pengelolaan sampah terdiri dari beberapa sub sistem yang antara sub sistem satu dengan yang lain saling berhubungan, saling terkait, dan tidak bisa berdiri sendiri karena merupakan sebuah satu kesatuan. Sub sistem pengelolaan sampah tersebut terdiri dari 5 komponen yaitu: Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Teknik Operasional, Aspek Pembiayaan, dan Aspek Pengaturan (Hukum). sampah. Secara 3
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBIAYAAN HUKUM PERAN MASYARAKAT KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TEKNIS OPERASIONAL Gambar 1 Sistem Pengelolaan Sampah Artikel ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap sub sistem pengelolaan sampah, yakni sub sistem hukum dalam kaitannya potensi atau peluang kerja sama pembangunan TPA Sampah dengan pendekatan regional. Terlebih menurut Chaerul (Tanaka, 2007) bahwa salah satu yang menjadi sebab permasalahan pengelolaan sampah dikarenakan masih belum memadainya payung hukum yang mengatur dalam pengelolaan sampah, hal tersebut berimplikasi pada belum efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia sebagai sebuah sistem. Pilihan sebagai negara hukum merupakan konsensus bangsa Indonesia yang harus menjadi dasar pijakan dalam segala aktivitas menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam pengelolaan sampah. Pada akhir artikel ini akan menegaskan bagaimana peluang atau potensi pembangunan TPA Regional apakah dari sisi yuridis memungkinkan atau tidak. Apakah pilihan tersebut selaras dengan regulasi lain (baik dari tataran vertikal maupun horizontal) ataukah justru bertentangan, sehingga akan memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Riset sejenis telah dilakukan oleh Andi Nurlaila, yang menganalisis bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga sebagai tanggung jawab pemerintah khususnya di Kota Makassar (Amalia Huduri, 2018). Yusma Dewi, pada tahun 2019 juga melakukan riset sejenis dengan menganalisis bagaimana bahaya plastik terhadap lingkungan dan kesehatan serta solusinya sebagai sebuah tinjauan yuridis (Dewi & Raharjo, 2019). Aries Toening Winarni pada tahun 2017 melakukan riset perihal TPA Regional dengan fokus pada teori dan konsep kelembagaan kerja sama daerah daerah sebagai dasar pengembangan kerjasama TPA Sampah Regional di Jawa Tengah (Toening Winarni, 2017). Riset lain pada tahun 2016 juga telah dilakukan oleh Louise Theresia dengan menganalisis bagaimana perspektif hukum lingkungan dalam tata kelola sampah (Theresia, 2021). Riset sebagaimana dalam artikel ini sangat penting untuk dilakukan dengan beberapa argumentasi: pertama, bahwa sampah merupakan masalah serius yang perlu penanganan sekaligus pemecahan secara komprehensif. Khususnya aspek 4
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah perlu diberikan payung hukum yang jelas khususnya dalam kaitan adanya kerja sama daerah Kabupaten dan Kota Probolinggo. Bagaimana kemudian perjanjian kerja sama yang dilakukan tidak berbenturan dengan berbagai aturan yang ada. Kedua, bahwa pada dasarnya riset mengenai pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan disiplin ilmu lingkungan, manajemen, kebijakan publik, ataupun disiplin lain. Namun demikian, sampai saat ini relatif masih sedikit (jarang) yang melakukan penelitian pengelolaan sampah khususnya dengan menggunakan pendekatan hukum dalam kaitannya potensi kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional. Upaya untuk pencapaian tujuan tersebut, artikel ini disusun dengan diawali pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan dan urgensi penelitian. Bagian selanjutnya dirumuskan permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan bagian berikutnya mengenai metode penelitian yang menguraikan metode atau model penelitian yang digunakan. Bagian berikutnya merupakan bagian inti yang merupakan hasil dan pembahasan yang akan menguraikan aspek hukum pengelolaan TPA Sampah Regional. Bagian terakhir menguraikan simpulan dan rekomendasi atas hasil riset ini. Rumusan Masalah latar belakang, maka dirumuskan bagaimana peluang atau potensi kerjasama daerah-daerah (Kab dan Kota Probolinggo) dalam pembangunan TPA Sampah Regional dengan menggunakan pendekatan hukum. Berdasarkan uraian pada bagian METODE PENELITIAN Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah, maka dapat metode penelitian artikel ini dapat dikategorikan penelitian hukum doktriner dengan melihat sumber hukum (bahan hukum primer dan sekunder) apa yang berlaku atas kerjasama daerah-daerah dalam pembangunan TPA Sampah Regional baik secara vertikal maupun horizontal (pendekatan perundang-undangan dan konseptual). Adapun berbagai regulasi mengenai sampah akan dianalisis untuk melihat apakah kerjasama antar daerah dalam kaitannya pengelolaah TPA Sampah Regional dapat dilakukan tanpa ada peraturan regulasi yang dilanggar. PEMBAHASAN Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan sampah menjadi masalah hampir semua negara berkembang (Dortmans, 2015), pun demikian dengan Indonesia. Salah satu problematika dalam pengelolaan sampah khususnya di Indonesia adalah khususnya di daerah adalah keterbatasan lahan dalam TPA. Keterbatasan lahan untuk TPA Sampah di daerah menjadi ―PR‖ ketika jumlah sampah semakin meningkat sebagai implikasi jumlah penduduk di Indonesia yang makin bertambah. Langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan kerja sama beberapa daerah melalui pembangunan TPA Sampah secara regional. Kerja sama pengelolaan bersama tersebut, daerah dapat lebih menekan alokasi biaya untuk pengoperasian maupun pemeliharaan (Rizqi Puteri Mahyudin dkk, 2011). Akhirnya, investasi yang ada dapat dialihkan untuk membangun TPA menjadi TPA sampah yang berbasis regional. Hal yang sama juga dapat berlaku dalam kaitannya pengelolaan TPA Sampah secara 5
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo dalam bentuk kerja sama dikarenakan keterbatasan lahan dan untuk efisiensi pembangunan sekaligus pengelolaannya. Pada dasarnya kerja sama antar daerah sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah tidak terkecuali dalam kaitannya pengelolaan TPA Sampah Regional. Dalam hal ini, otonomi daerah merupakan salah satu 'anak kandung' reformasi yang menuntut supaya daerah menjadi lebih aktif, berdaya, serta mampu menyejahterakan masyarakat. Aalasan utama digulirkan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dengan cara memperkuat kinerja Pemerintah Daerah melalui kerja sama. Dengan demikian, kinerja pemerintahan daerah makin menguat, yang pada akhirnya pelayanan publik juga akan makin membaik (Prasetya, 2013). Akhirnya urgensi adanya otonomi daerah diorientasikan supaya daerah tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Daerah tidak hanya berpangku tangan menunggu instruksi dari pusat, melainkan juga harus berinisiasi untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya khususnya dalam pelayanan publik (penyediaan TPA Sampah Regional). Pelaksanaan pengelolaan TPA Sampah Regional melalui kerja sama perlu memperhatikan berbagai aspek. Hal ini dikarenakan karena pengelolaan dalam sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis saja, tetapi juga mencakup aspek- aspek yang lain, seperti anggaran, pelibatan masyarakat penghasil sampah, pihak swasta, dan tidak kalah penting lagi adalah aspek hukum (regulasi) (Hendra, 2016). Kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo perlu sekali memperhatikan berbagai aspek sebagaimana disebutkan sebelumnya, khususnya aspek hukum yang memang menjadi fokus dalam artikel ini. Aspek hukum (regulasi) mengacu Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa segala bentuk tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, Hal tersebut selaras dengan negara lain yang dinyatakan bahwa tidak ada negara satupun yang tidak menggunakan hukum dalam menjalankan sistem dan tata kenegaraannya (Zaini, 2021). Permasalahan pengelolaan sampah sangat memerlukan dasar hukum, seperti halnya dalam pemungutan retribusi, pembentukan organisasi, dan sebagainya (Hendra, 2016). Hukum dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang mengikat dan memaksa masyarakat (Haryanti, 2014). Hukum sebagaimana diungkapkan Sunaryati Hartono memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai sarana pembangunan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pendidikan masyarakat dan sebagai sarana penegak keadilan (Hartono, 1985). Memperbincangkan aspek hukum selalu identik dengan regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi yang ada merupakan suatu satu kesatuan (integral) atau sub sistem dari suatu sistem hukum. Oleh karena itu, suatu regulasi tidak terlepas dari sistem hukum Negara atau tidak dapat berdiri sendiri. Regulasi dalam berbagai jenis dan tingkatannya harus harmonis, selaras, saling terkait, dan tidak tumpang tindih. Hal tersebut akan membentuk suatu sistem hukum yang efektif, dinamis, dan komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri (Setio Sapto Nugroho, 2009). Kaitannya hal tersebut, kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional 6
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perlu benar-benar memperhatikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan sampah. Apabila keharmonisan, keselarasan, dan keterkaitan dengan berbagai regulasi tersebut tersebut tidak terwujud niscaya tujuan hukum tersebut tidak ini memberikan kepastian hukum serta akan tercapai yang dalam hal memberikan kejelasan tanggung jawab dan wewenang bagi pemerintah dalam kaitannya pengelolaan TPA Sampah Regional. Apabila dilakukan penelusuran maka ada beberapa regulasi yang mengatur dalam kaitannya kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. UUD NRI sebagai konstitusi telah mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang secara eksplisit memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diaturnya hal tersebut dalam konstitusi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang sangat urgen dan memiliki pengaruh besar. Perwujudan dalam kaitannya pemenuhan hak tersebut salah satunya adalah melalui pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan tersebut melibatkan berbagai aspek yang diantaranya adalah melalui TPA Sampah Regional. Penjabaran ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Persampahan). UU Persampahan menjadi dasar regulasi yang penting karena menjadi payung utama dalam pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Pengelolaan sampah berdasarkan UU Persampahan didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem yang saling terkait dan holistik, tidak terkecuali aspek hukumnya. Aspek hukum dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum (payung hukum), kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta bagaimana peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan proporsional. Mengacu pada Pasal 5 UU Persampahan maka pemerintah daerah yang dalam konteks ini Kabupaten dan Kota Probolinggo memang memiliki bertugas menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan tersebut berdasarkan Pasal 6 adalah lingkungan. Perwujudan melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui pengelolaah TPA Sampah Regional yang sedianya untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo melalui koordinasi dan kerja sama satu sama lain. tugas Perihal kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk berkoordinasi antar lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat supaya terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pasal 26 ayat (1) UU Persampahan menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah, yang mana kerja sama yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota Probolinggo memiliki kewenangan dalam hal koordinasi potensi atau peluang kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional. Mengacu Pasal 8 UU Persampahan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang dalam memberikan fasilitas kerja sama antar dua daerah 7
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut. Kewenangan yang dimaksud antara lain meliputi menetapkan kebijakan dan strategi; memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam satu provinsi. Berdasarkan UU Persampahan, maka pengelolaan TPA Sampah Regional untuk Kabupatan dan Kota Probolinggo dapat atau dimungkinkan untuk melakukan koordinasi antar daerah dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam bentuk fasilitasi kerja sama. Perihal ketentuan mengenai kerja sama antar daerah sebagaimana diatur dalam UU Persampahan, sangat penting untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai dasarnya. Mengacu pada Pasal 363 UU Pemda, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Tidak terkecuali adalah kerja sama dalam pengelolaan TPA Sampah Regional. Kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional Kabupaten dan Kota Probolinggo sangat relevan dengan semangat dalam UU Pemda, karena pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta saling menguntungkan satu dengan yang lain. Pengaturan kerja sama sebagaimana diatur dalam UU Pemda dapat dilakukan dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan kerja sama daerah dengan daerah lain yakni Kabupaten dan Kota Probolinggo. Regulasi lebih lanjut perihal tersebut juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (PP Kerja sama). Mengacu PP Kerja sama bahwa kerja sama dengan daerah lain dapat diklasifikasikan menjadi kerja sama wajib serta sukarela. Kerja sama masuk kategori wajib apabila dilaksanakan oleh dua atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien jika pengelolaannya bersama-sama. Kemudian kerja sama termasuk kategori sukarela apabila kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi jika kewenangan daerah namun dipandang pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama. Berdasarkan 2 kategori tersebut Kerja Sama Daerah dalam pengelolaan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai kerja sama wajib karena kedua daerah tersebut berbatasan langsung dan akan lebih efisien apabila dikelola secara bersamaan. lebih efisien dan efektif Berdasarkan PP Kerja sama disebutkan bahwa pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) melalui beberapa tahapan antara lain persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, persetujuan DPRD, penyusunan perjanjian kerja sama, penandatanganan perjanjian kerja sama, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat segera dilakukan inisiasi untuk melakukan persiapan sebagai tahapan awal merealisasikan kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional. 8
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Apabila merujuk regulasi lain, khususnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Timur), maka kerja sama Pengelolaan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo merupakan bentuk pelaksanaannya yang merupakan prioritas di Kawasan Bromo Tengger Semeru pada Tabel Nomor 31. K Apabila ditelusuri bentuk kelembagaan TPA Sampah Regional dari aspek hukum, maka dapat terdiri beberapa bentuk antara lain: Pertama, Kelembagaan Penyelenggaraan Persampahan - UPTD. Hal tersebut mengacu Pasal 11 Permendagri No. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Adapaun kriteria untuk pembentukan UPTD provinsi meliputi: a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan induknya. b. Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus. c. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. d. Tersedianya sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. e. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan f. Mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu. g. Memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kedua, Kelembagaan Penyelenggaraan Persampahan - Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Kerja Sama), khususnya pada Pasal 5 ayat 2 (huruf g) bahwa jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial salah satunya adalah infrastruktur sistem pengelolaan persampahan. Perpres tersebut juga meliputi KPBU yang dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) jenis infrastruktur atau lebih (Pasal 5 ayat 3). Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau jenis Infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor Infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan peraturan-perundangan, bertindak bersama-sama sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Dalam hal KPBU pada aspek kelembagaan belum berupa BUMD maka pengelolaan sampah berskala regional dimana kewenangan pengelolaan ada di tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PJPK Pembangunan Prasarana TPA Sampah regional adalah Gubernur Jawa Timur. lebih Penggunaan pilihan skema kelembagaan dalam TPA Sampah Regional memiliki implikasi dalam kaitannya dengan pembiayaan. Bahwa pilihan skema 9
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ UPT maka pembiayaan akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belajanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sedangkan skema KPBU maka beban pembiayaan akan juga akan ada sumber dari swasta yang juga masuk, sehingga pada dasarnya juga akan meringankan keuangan negara/daerah. Dengan demikian, memperhatikan aspek hukum yang dalam hal ini berbagai regulasi yang berkaitan dengan peluang kerja sama pengelolaan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo sangat terbuka dan tidak ada aspek hukum yang dilanggar, justru hal tersebut relevan dengan semangat UU Persampahan, UU Pemda, dan Perpres Percepatan Pembangunan Jawa Timur. Peluang yang terbuka tersebut perlu ditindaklanjuti dengan oleh masing-masing pihak, sehingga potensi kerja sama tidak hanya kemudian menjadi wacana tanpa ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. PENUTUP Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa dari aspek yuridis, peluang atau potensi pembangunan TPA Sampah Regional untuk Kabupaten dan Kota Probolinggo sangat memungkinkan untuk dapat dilaksanakan. Hal tersebut selaras dengan regulasi lain (baik dari tataran vertikal maupun horizontal), sehingga akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Untuk selanjutnya bagi Kabupaten dan Kota Probolinggo dapat menindaklanjuti dengan memperhatikan petunjuk teknis kerja sama daerah tersebut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DAFTAR PUSTAKA Alwi Addahlawi, H. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. JGG-Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 8(2), 106. Amalia Huduri, A. N. (2018). Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Mimbar Keadilan, 14(28), 197- 207. Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya. Kosmik Hukum, 19(1). Dortmans, B. (2015). Valorisation of Organic Waste-Effect of the Feeding Regime on Process Parameters in a Continuous Black Soldier Fly Larvae Composting System. Swedish University of Agricultural Sciences. Hartono, S. (1985). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Binacipta. Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Tahkim, 10(2), 160-168. Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. Aspirasi, 7, 77-91. Irman, I. (2019). Kerjasama Antar Daerah Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing. 1(SOSIAL), 12. Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. Jurisprudentie, 4(1), 13. Kardono. (2007). Integrated Solid Waste Management in Indonesia. Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007, 629-633. Prasetya, T. B. (2013). Potret Kerjasama Antardaerah dalam Pembangunan Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Infrastruktur Daerah. Entrepreneurship, 2(2), 1. 10
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Probolinggo, D. (2021). Penanganan Sampah di TPA Seboro Kecamatan Krejengan. kecamatan-krejengan/ Putra, I. R. A. S. (2013). Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Jurnal Bina Praja, 5(1), 113-122. Rachmansyah, A., Meidiana, C., & ... (2021). Kebutuhan Area Penimbunan Di Tempat Pengolahan Akhir Sampah Domestik Di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Rekayasa ..., 15(2), 127-134. Rizqi Puteri Mahyudin dkk. (2011). Kajian Perencanaan Pembentukan TPA Regional Rencana Daerah Layanan Kota Banjarbaru, Banjarmasin Dan Martapura. EnviroScienteae, 7, 113-123. Setio Sapto Nugroho. (2009). Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Sudrajat, H. (2006). Mengelola Sampah Kota. Niaga Swadaya. Suwerda, B. (2012). Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya. Pustaka Rihama. Tanaka, C. (2007). Municipal Solid Waste Management in Indonesia: Status and the Strategic Actions. , Okayama University, 12 (I): 41-49. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, 12(1), 41-49. Theresia, L. (2021). Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Palangka Law Review, 1(1), 56-69. Tobing, I. (2005). Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan dan Manusia. Aspek Lingkungan Dan Legalitas Pembuangan Sampah Serta Sosialisasi Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kompos, 7. Tobing, O. E. L. (2018). Kerjasama Probolinggo - Helsingborg Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Melalui Konsep Symbiocity Dan Kota Hijau 2012-2014. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 6(2), Toening Winarni, A. (2017). Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Jawa Tengah. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Zaini, M. (2021). Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Fundamental Justice, 2(2), 87-98. 11
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN Pudji Astuti, Yan Ferdinal Universitas Negeri Surabaya, Surabaya pudjiastuti@unesa.ac.id Abstrak World Health Organization (WHO) memaknai kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Indikator kekerasan seksual yaitu adanya paksaan dari salah satu pihak pada aktivitas seksual dan hanya memberikan kepuasan pada pelakunya saja. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan dapat menimpa siapa saja terutama mereka yang berada di bawah kekuasaan pelakunya. Kekerasan seksual juga sering terjadi saat proses pembelajaran. Hal ini hangat diperbincangkan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ditetapkan 31 Agustus 2021. Permendikbudristek ini memotivasi korban untuk berani mengungkapkan ketidaknyamanan yang dialami saat proses pembelajaran berlangsung yang mengakibatkan terhambatnya keberlangsungan pendidikan mereka. Kekerasan seksual yang terjadi saat proses pembelajaran berakibat terganggunya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kekerasan seksual yang terjadi saat proses pembelajaran diklasifikasikan sebagai Tindak pidana di bidang pendidikan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan melanggar undang- undang pidana dan terjadi pada saat proses pembelajaran, ini telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana di bidang pendidikan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 52 KUHP, Pasal 80 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 8 Undang- undang KDRT jika kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga, dan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan pada tanggal 12 April 2022. Kata Kunci: Kekerasan seksual, Tindak pidana pendidikan, proses pembelajaran Abstract The World Health Organization (WHO) defines sexual violence as a sexual act using coercion regardless of their relationship status with the victim. The indicator of sexual violence is the existence of coercion in sexual activity and only satisfying the perpetrator. Sexual violence can happen anywhere and can happen to anyone, especially those who are under the authority of the perpetrator. Sexual violence often occurs during the learning process. This was hotly discussed after the Minister of Education and Culture issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education, which was stipulated August 31, 2021. This Permendikbudristek motivated victims to dare to express the discomfort experienced during the learning process which resulted in the delay of their educational process. Sexual violence that occurs during the learning process results in disruption of the achievement of educational goals. In conclusion, sexual violence that occurs during the learning process is classified as a crime in the field of education. Sexual violence is an act that violates criminal laws and occurs during the learning process, this has fulfilled the elements of criminal acts in the field of education. This crime is regulated in Articles 281 to 303 of the Criminal Code, Article 52 of the Criminal Code, Articles 80 and 82 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 8 of 12
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ the Domestic Violence Law if sexual violence occurs in the family environment, and the Law on the Crime of Sexual Violence which was passed on April 12, 2022. Keywords: sexual violence, Crime in the field of education, the learning process PENDAHULUAN Latar Belakang Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa aturan seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Sesksual (UU TPKS ) yang telah disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 12 April Tahun 2022, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) jika korbannya masih berumur di bawah 18 tahun. Kekerasan seksual ini, dan lain-lain. Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Khotimah Mk, 1945). Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan dan pada umumnya menimpa peserta didik ataupun mahasiswa yang berada di bawah kekuasaan guru dan dosennya. Berdasarkan hasil laporan dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) diperoleh data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Sebanyak 35 laporan kekerasan seksual yang masuk ke Komnas Perempuan dalam periode tersebut. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen. Lalu, kekerasan fisik 1,1 persen (Seksual, 2021). Menurut Aminah, pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan bervariasi. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ada 67 pelaku yang terdiri dari 28 orang guru, 15 orang dosen, 10 orang peserta didik, 9 orang kepala sekolah, 2 orang pelatih, dan lain-lain 3 orang. Dari 67 pelaku kekerasan seksual didominasi oleh pendidik yaitu berjumlah 43 orang atau 64 %. Ini berarti Guru dan Dosen sebagai pendidik menggunakan kerentanan peserta didik dan mahasiswanya guna memenuhi kepuasan seksualnya secara melawan hukum. Guru dan Dosen yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik dan mahasiswanya dalam proses pembelajaran yang berakibat terganggunya semangat belajar korban dan bahkan korbannya seringkali merasa 13
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terpuruk dan tidak berdaya. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dianalisis berkaitan dengan dapat tidaknya kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru dan dosen pada saat proses pembelajaran dengan korbannya peserta atau mahasiswa diklasifiksikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan, dan jerat hukum yang dapat ditimpakan pada mereka serta dapat tidaknya perbuatan mereka diberi pemberatan hukuman. Tindak pidana kekerasan seksual dengan korbannya peserta didik atau mahasiswa memang sudah banyak yang membahasnya, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kebanyakan menyoroti kekerasan seksual di bidang kedokteran (MacMillan et al., 2022)(Pitot et al., 2022)(Syaifuddin & Budningsih, 2013). Bidang kedokteran ini memang sangat rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Namun di kalangan sekolah dan perguruan juga untuk dibahas, mengingat walaupun ada yang tinggi perlu menyinggungnya tetapi belum ada yang membahasnya secara mendalam berkaitan dengan tindak pidana pendidikan dan pemberatan sanksinya. Lester, dkk membahas tentang kekerasan seksual yang menimpa peserta didik, namun tidak mengkaitkan dengan tindak pidana pendidikan dan pemberatannya (Lester et al., 2017). Rumusan Masalah Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu : yang pertama apakah kekerasan seksual dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan, dan apakah tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dapat dijatuhi pemberatan hukuman ? METODE PENELITIAN Artikel ini disusun berdasarkan studi kepustakaan, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang ada dan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku saat ini. PEMBAHASAN yang telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, dengan pendidikan yang baik seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya orang lain, maupun bangsa dan negaranya. Tidak ada suatu negara majupun di dunia ini yang tidak menitik beratkan pada sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Sumber daya manusia yang berpendidikan merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Banyak negara maju 14
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Negara Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau harus diimbangi dengan pendidikan yang baik bagi setiap warga negaranya, dengan kekayaan alam yang melimpah dan dikelola dengan cerdas oleh masyarakat dan negara maka akan menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang diharapkan dari adanya proses pendidikan akan berjalan dengan sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa dalam memajukan dan meraih tujuan pendidikan. Hambatan-hambatan ini bisa disebabkan berbagai hal. Di antaranya banyaknya hambatan tersebut yang paling sering kita jumpai yaitu masalah perilaku guru dan dosen yang menyimpang dari tugas dan kewajiban yang diembannya . Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang mengungkapkan perilaku guru dan dosen yang tidak selayaknya dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Juliani Dewi Gangga, dkk yang mengungkapkan adanya kecurangan dalam pemberian nilai (Gangga et al., n.d.). Nadia Campaniello yang menulis tentang pendidikan dalam kaitannya dengan ekonomi (Campaniello et al., 2016), dan Marlina pada tahun 2014 dan peneliti lainnya mengungkapkan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh guru dalam menjatuhkan hukuman (corporal punishment) pada peserta didiknya.(Marlina, 2014)(Lester et al., 2017). Begitu pula dengan banyaknya berita yang mengungkapkan perilaku kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dan mahasiswa telah marak terungkap sejak dikeluarkannya tentang Pencegahan dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ditetapkan 31 Agustus 2021. Permendikbudristek ini memotivasi korban untuk berani mengungkapkan ketidaknyamanan yang dialami saat proses pembelajaran berlangsung yang mengakibatkan terhambatnya keberlangsungan pendidikan mereka sebagai akibat adanya kekerasan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, bahwa pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan yang didominasi oleh pendidik yaitu berjumlah 43 orang atau 64 %. Mereka memanfaatkan kerentanan peserta didik dan mahasiswanya untuk tujuan yang menyimpang dari tugas dan tanggungjawabnya secara melawan hukum (Seksual, 2021). Padahal apa yang diungkapkan oleh Komisioner Komnas Perempuan ini hanya sebagian dari kekerasan seksual yang terungkap, yang belum terungkap tentunya masih banyak, mengingat kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dipahami oleh korban sebagai hal yang bersifat sangat pribadi, sehingga mereka merasa malu dan enggan untuk mengungkapkannya. Kekerasan seksual menurut Pasal 1 butir 1 RUU TPKS yang baru disahkan pada bulan April tahun 2022 menjadi undang-undang, meliputi perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, 15
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Sedangkan kekerasan seksual menurut KUHP meliputi, cabul dan perkosaan (Presiden Republik Indonesia, 1958). Apa yang dimaksud dengan cabul tidak dijelaskan dalam KUHP, namun demikian R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya menyebut bahwa, ―Yang dimaksudkan dengan ―perbuatan cabul‖ ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.‖ Namun dari sekian banyak jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pendidikan berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual, percobaan perkosaan hingga perkosaan, serangan bernuansa seksual, dan eksploitasi seksual (Komisi Nasional Perempuan, 2020) (Jahanfar et al., 2022) (Ishak, 2020). Dan yang paling banyak terjadi di Perguruan Tinggi yaitu sejumlah 27 % dari 51 kasus yang diadukan sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 19%, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen. Hal ini mungkin dikarenakan di Perguruan Tinggi pengetahuan dan pemahaman mereka akan hak-haknya sudah lebih baik dari korban lainnya, di samping itu mereka juga lebih punya keberanian dibandingkan dengan korban lainnya. Tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan yang sebagian besar dilakukan oleh guru dan dosen ini biasanya dilakukan selama jalannya proses proses pembelajaran, pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Terganggunya proses pembelajaran bagi korban sebagai akibat dari kekerasan seksual tersebut yang menjadikan korban menutup diri, pendiam, dan mengasingkan diri dari teman- temannya karena merasa sudah dikotori dirinya dan merasa takut jika apa yang dirasakan diketahui teman-temannya. Jika dikaitkan dengan makna tindak pidana pendidikan, maka tindak pidana kekerasan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pendidikan dalam arti luas. sehingga sangat mengganggu Tindak pidana pendidikan mempunyai dua arti, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam arti sempit tindak pidana pendidikan merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas) saja. Sedangkan dalam artian yang secara luas meliputi tindak pidana pendidikan dalam arti sempit dan tindak pidana di bidang pendidikan. Artinya tindak pidana yang melanggar UU Pidana di luar UU Sisdiknas tetapi 16
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ akibatnya menghambat tercapainya tujuan pendidikan dan dilakukan dalam proses pendidikan, maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka tndak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam proses pendidikan dan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan bagi korbannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan ataupun tindak pidana pendidikan dalam arti luas. Pendidik sebagai pelaku tindak pidana di bidang pendidikan selayaknya diberi sanksi berbeda (lebih berat) jika tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang tidak berstatus sebagai pendidik dan di luar proses pembelajaran. Pemberatan sanksi tersebut dikarenakan pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu peserta didiknya atau mahasiswanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika tindak pidana yang dilakukan pendidikan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pasal yang dilanggar dan ditambah dengan 1/3 dari ancaman hukumannya (pemberatan). Hal ini telah diatur dalam Pasa 52 KUHP yang bunyinya : ―Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga‖ (Presiden Republik Indonesia, 1958). Pasal 52 KUHP ini memberikan tambahan hukuman bagi pejabat yang melakukan perbuatan pidana dengan melanggar apa yang menjadi kewajiban utama jabatannya. Guru dan dosen sebagai pendidik yang bbertugas dan erkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan budi pekerti peserta didiknya atau mahasiswanya, jika melakukan tindak pidana kekerasan seksual selama proses pembelajaran, maka mereka sudah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 52 KUHP, sehingga sudah selayaknya hukumannya diperberat. Tujuan pemberatan sanksi adalah kesungguhan dari pejabat Negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan sumpah yang telah diikrarkannya. PENUTUP Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pendidikan dalam arti luas atau tindak pidana di bidang pendidikan, karena tindak pidana tersebut menghambat jalannya dan tercapainya tujuan pendidikan . Pendidik sebagai pelaku sudah selayaknya dijatuhi pidana yang lebih berat karena perbuatannya bertentangan dengan tugas dan kewajibannya atau perbuatannya telah melanggar jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 KUHP. 17
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Upaya untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru atau dosen, sebaiknya etika profesi guru dan dosen betul-betul ditegakkan. Bukankah guru dan dosen merupakan pekerjaan professional, sehingga mereka terikat oleh etika profesi masing-masing. Etika profesi sejatinya bertujuan untuk menjaga kualitas tenaga professional, baik dari segi ilmu, ketrampilan maupun attitudenya. DAFTAR PUSTAKA Campaniello, N., Gray, R., & Mastrobuoni, G. (2016). Returns to education in criminal organizations: Did going to college help Michael Corleone? Economics 242-258. of Education Review, 54, Gangga, J. D., Nyoman, N., Ariani, M., Hukum, B., Fakultas, P., & Universitas, H. (n.d.). Tinjauan Umum Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Pendidikan. 1-5. Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif 136-144. Kebijakan. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 2(2), Jahanfar, S., Ahmadpour, P., & Mirghafourvand, M. (2022). Forced sex and its predictors among students attending university: a cross-sectional study. Archives of Public Health, 80(1), 1-10. 00823-4 Khotimah Mk. (1945). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 129-133. 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 105(3), Komisi Nasional Perempuan. (2020). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. 1-3. 0/Lembar LINGKUNGAN Fakta KEKERASAN PENDIDIKAN (27 Oktober 2020).pdf SEKSUAL DI Lester, S., Lawrence, C., & Ward, C. L. (2017). What do we know about preventing school violence? A systematic review of systematic reviews. 187-223. Psychology, Health and Medicine, 22, MacMillan, A., Hohenschurz-Schmidt, D., Migliarini, D. V., & Draper-Rodi, D. J. (2022). Discrimination, bullying or harassment in undergraduate education in the osteopathic, chiropractic and physiotherapy professions: A systematic Journal of review with critical Educational 100105. interpretive synthesis. International Research Open, 3(November 2021), Marlina. (2014). Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan. Jurnal Mercatoria, 7(1), 46-57. Pitot, M. A., White, M. A., Edney, E., Mogensen, M. A., Solberg, A., Kattapuram, T., & Kadom, N. (2022). The Current State of Gender Discrimination and 18
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sexual Harassment in the Radiology Workplace: A Survey. Academic Radiology, 29(3), 416-425. Presiden Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Kementerian Kehakiman, 5(1), 1-133. Seksual, M. K. (2021). Komnas Perempuan : Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan , Paling Tinggi di Universitas Relasi Kuasa & Minimnya Pemulihan Jadi Kendala Penanganan. 3-5. Syaifuddin, M. A., & Budningsih, Y. (2013). An Overview of Sexual Violance Victims Based on a Consensual Act at The Integrated Crisis Center Cipto Mangunkusumo Hospital April 2012-March 2013. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 2(2), 31-33. 19
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERUBAHAN PERILAKU DALAM JUAL BELI ONLINE PADA MASYARAKAT BADUY LUAR Muhammad Ilham Tachril Yasporbi, Jakarta ilhamtachril@yasporbi.sch.id Abstrak Artikel informasi, dan komunikasi yang ada pada masyarakat adat, yaitu Suku Baduy khususnya Baduy Luar, penelitian ini dilakukan karena melihat dampak globalisasi dan modernisasi saat ini memasuki wilayah- wilayah terpencil sebagai tujuan untuk mengejar ketertinggalan khususnya masyarakat adat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Modernisasi menyebabkan perubahan sosial pada Masyarakat Baduy Luar, teknologi yang masuk di wilayah Baduy Luar saat ini memasuki tahap dimana masyarakat sudah bisa berjualan secara online di Desa Balingbing. Perubahan tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Keterbatasan lahan dan perubahan musim menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, munculnya kegiatan pariwisata mengakibatkan jumlah pengunjung yang berwisata ke Baduy meningkat sehingga membuka peluang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti membuka kedai-kedai kerajinan sampai hasil alam. Semakin banyak peminat wisatawan dan kerajinan tangan masyarakat secara tidak langsung terpengaruh oleh modernisasi lewat pariwisata sehingga timbul masyarakat mencoba memasarkan produk kerajinan dan hasil alam mereka di platform e-commerce. Kata Kunci: Masyarakat Baduy, e-commerce, Perubahan Sosial ini bertujuan untuk mengetahui dampak teknologi, Abstract This article aims to determine the impact of technology, information, and communication on indigenous peoples, namely the Baduy Tribe, especially the Outer Baduy. This research was conducted because it sees the impacts of globalization and modernization that currently try to enter remote areas in effort to help them catch up with all the transformation outside their area, especially indigenous people. The methodology used is a qualitative approach with case study methods. Also, the data collection techniques are carried out by observations, interviews, documentations, and field notes. The results of the study conclude that: Modernization causes social changes in the Outer Baduy community, technology that has entered the Outer Baduy area is currently at the stage where people can do online trading in Balingbing Village. These changes were caused by several factors, both internally and externally. Limited land space and seasonal changes cause difficulties in fulfilling the necessities of life. The emergence of tourism activities has resulted in an increase in the number of visitors who visit Baduy, thus opening up opportunities for the community to fulfill their living needs by opening craft shops and selling natural products. More and more tourist and community handicrafts enthusiasts interested to come there are the effects of modernization through tourism. Now people try to market their handicrafts and natural products on e-commerce platforms. Keywords: People Baduy,E-commerce, Social change PENDAHULUAN Latar Belakang Dewasa ini modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindari. Segala jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah dimanapun serta kapanpun. 20
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Model pembangunan berkelanjutan diorientasikan untuk dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju (Salim, 2010). Kita dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menguras sumber daya serta kurang tanpa memperhatikan keberlanjutannya memperhatikan aspek sosial (Purba, 2005). Paradigma pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir semakin menegaskan preposisi bahwa pembangunan yang bersifat eksploitatif ternyata telah merusak lingkungan. alam Nilai adalah konsepsi abstrak dari apa yang kita anggap baik atau buruk. Nilai-nilai dapat diwujudkan dalam seperangkat norma-norma pola perilaku manusia yang mengatur kehidupan manusia. Pada kenyataannya, orang Baduy memprioritaskan sistem norma yang terkait dengan fakta kehidupan. Bagi masyarakat Baduy, nilai dan norma juga disebut cekelan (yang berarti pegangan hidup). Pegangan kehidupan bagi masyarakat Baduy adalah Sunda Wiwitan yang memiliki inti ajaran: Pondok teu meunang disambung, Lojor teu meunang dipotong Gunung teu meunang dilebur Lebak teu meunang dirusak Buyut teu meunang dirobah. Berarti: Pendek tidak boleh diperpanjang, Panjang tidak boleh dipersingkat, Gunung tidak boleh didatarkan, Tanah datar tidak boleh dirusak, Aturan tidak dapat diubah. Inti dari ajaran ini adalah Baduy menolak perubahan dalam ajaran Wiwitan meskipun dunia akan mengubah kemajuan alam, Baduy harus dipertahankan dan dijaga sebagaimana adanya. Negara di masa depan akan dan mungkin akan berubah menuju kemajuannya, tetapi Wiwitan di Baduy tidak boleh diubah dan dihilangkan, harus tetap sama dengan asal seperti yang dipesan dari kakek Baduy, Adam Tunggal (Miller dan Tyler, 1998). Bertrand memandang kebudayaan sebagai semua cara hidup (ways of life) yang dipelajari dan diharapkan, yang sama-sama diikuti oleh para anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu (Syani: 1995). Mereka satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya saling kerjasama. Dalam proses kerja sama tersebut maka mereka akan banyak melakukan interaksi untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Fakta bahwa perubahan merupakan suatu fenomena yang selalu diwarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan 21
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kebudayaan. Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi, sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang mempunyai potret yang sama dalam waktu yang berbeda, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern (Garna, 1992). Secara ekonomi mereka dapat berkembang sejalan dengan teori pertumbuhan dan kehancuran. Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat-alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat-alat ini bukan milik perseorangan tetapi milik komunal (milik bersama). Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang yang membuat sendiri barang-barang atas kebutuhan sendiri, tetapi semakin lama warga setempat sedikit demi sedikit mengetahui alat-alat produksi yang lebih baik. Perbaikan dalam alat-alat produksi menyebabkan adanya perubahan- perubahan sosial dan kemudian terjadi pembagian kerja dalam produksi. Dampak yang diterima masyarakat Baduy Luar kini menjadi dilema, sebab positif dari teknologi informasi dan komunikasi dapat mereka rasakan sampai saat ini. Di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi menjadi dampak negatif bagi budaya mereka sendiri karena adat-istiadat mereka melarang mengikuti arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terpecah yang pro dan kontra terhadap teknologi informasi dan komunikasi di Baduy Luar ini. Walaupun Baduy Luar dan Baduy Dalam berbeda dalam segi kepercayaan, tetapi mereka masih sama dalam segi adat- istiadat sehingga keunikan Baduy masih bisa dirasakan oleh wisatawan. Artikel ini membahas masyarakat Baduy yang memiliki sistem ekonomi yang mandiri Selain itu teknologi informasi dan komunikasi yang masuk ke wilayah Baduy Luar sangat cepat sehingga ada rasa kekhawatiran masyarakat Baduy Luar akan meninggalkan Baduy, sifat rasa keingintahuan yang tinggi masyarakat Baduy mengenai pengetahuan dan modernisasi menjadi hal yang bertolak belakang dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Sehingga lambat laun Baduy Luar akan kehilangan kearifan lokal yang menjadi daya tarik untuk diteliti. Rumusan Masalah Peralihan profesi masyarakat Baduy menjadi pedagang menimbulkan suatu polemik baru, ada yang menerima dan ada pula yang menolak hal tersebut. Yang menerima perubahan disikapi dengan berdagang untuk mengisi kekosongan dengan alasan rentang waktu tanam dengan panen yang cukup jauh sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan diluar dari bertani, untuk yang menolak mereka melakukan kegiatan sehari- hari seperti bertenun dan bercocok tanam. Sehingga rumusan yang diteliti adalah globalisasi pada masyarakat Baduy dalam bagaimana dampak mempertahankan tradisi mereka. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan bagaimana dampak globalisasi pada masyarakat Baduy Luar, tujuannya agar mendapatkan informasi yang akurat. Yang dimaksudkan adalah bahwa penelitian kualitatif lebih mengacu kepada kenyataan karena menggunakan data yang dikumpulkan berupa lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data 22
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Selain itu, menurut Strauss dan Corbin (2003:5) menyatakan ada beberapa alasan mengapa peneliti lebih memilih penelitian kualitatif. Pertama, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena mereka terbiasa melakukan penelitian metode tersebut dan mereka percaya bahwa penelitian kualitatif terbaik untuk bidang kajiannya. Kedua, peneliti menggunakan metode kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode ini. Jadi peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan (Afrizal: 2016). PEMBAHASAN Masalah Sosial Ekonomi dalam Masyarakat Baduy Luar Menurut William F. Ogburn (dalam Lauer, 1993, hlm. 220) perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterial dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan saat ini tidak terjadi secara instan, tetapi memiliki tahapan-tahapan yang semakin mengikat terhadap kebutuhan hidup. Keterbatasan lahan dan perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi sebab awal dari munculnya kegiatan jual beli dalam jejaring saat ini. ―Kalo ngelanggar sih saya dari awal sudah tau tapi untuk merubah hidup karena tuntutan di dalam sangat besar tapi cara buat memenuhi tuntutannya itu gak spesifik gitu, tapi kalau hal ini sih saya yakin positif. Ya kita mau gimana lagi kalo mencari peluang lain kaya dagang kaya gini, sekarang aja lahan udah beda tanahnya trus cuaca juga ga tentu kadang kalo kita bertani belum tentu juga cukup kan bisa aja ada yang kurang untuk setahun.‖(ML:2018) Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat mengikuti pola perilaku seperti masyarakat modern. Walaupun mereka sadar bahwa hal tersebut melanggar adat tetapi mereka memiliki alasan kuat untuk meningkatkan taraf hidup. Pesatnya modernisasi memberikan dampak tingginya angka wisatawan yang datang, kegiatan wisatawan yang datang bervariasi dari hanya untuk liburan ataupun melakukan penelitian. Menurut Kingsley Davis, bahwa perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. (Soekanto, 2012). Artinya dalam masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Baduy Luar mengikat dari segi struktural seperti adat, kebudayaan, politik dan ekonomi yang ada di masyarakat Baduy tersebut. Etika lingkungan di Suku Baduy sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Budaya itu sendiri mengacu pada berbagai aspek kehidupan yang mencakup cara-cara diterapkan, kepercayaan dan sikap, serta hasil dari aktivitas manusia yang khas untuk masyarakat atau kelompok, dan menurut Keraf (2006) yang terdiri dari: (i) sistem budaya , (ii) sistem sosial, (iii) sistem kepribadian, dan (iv) sistem organisme. Sistem budaya adalah komponen dari budaya abstrak, yang terdiri dari pemikiran, ide, konsep, tema pemikiran, dan 23
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kepercayaan. Sistem sosial terdiri dari kegiatan interaksi antara individu yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Perubahan fungsi akan terlihat secara periodik yang mengakibatkan hilangnya rasa kesadaran akan kebudayaan yang mereka pegang sehingga masyarakat akan merasa jenuh dengan adanya aturan yang mengikat mereka. Contoh masyarakat saat ini melakukan kegiatan jual beli dalam jejaring yang secara mutlak berseberangan dengan aturan adat, karena faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan Baduy saat ini akhirnya ada kelonggaran dari Kepala Adat untuk memperbolehkan kegiatan tersebut walaupun ada keterbatasan dalam hal tertentu. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang merusak kegiatan yang mengatasnamakan Suku Baduy dan membantu kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Kelonggaran wisatawan dalam menggunakan teknologi membuka peluang adanya akulturasi sehingga pengawasan dan filtrasi yang dilakukan sulit terjangkau oleh pemangku adat. Sebagaimana yang diutarakan berikut: ―Kemungkinan besar iya, karena hampir tiap bulan pasti ada wisatawan yang datang untuk melihat Baduy. Secara komunikasi mereka pasti akan diskusi mengenai pengalaman dan lain-lain jadi yang paling berpengaruh saat ini dari wisatawan‖ (SJ, 2018). Kegiatan tersebut lumrah karena tidak mungkin Masyarakat Baduy Luar tidak berinteraksi lebih dengan wisatawan khususnya wisatawan domestik, saat ini menggunakan telepon genggam sudah menjadi kebiasaan bagi Masyarakat Baduy Luar, tetapi yang membedakan adalah pemahaman mereka mengenai manfaat penggunaan telepon genggam karena faktor pengetahuan dampak yang terjadi untuk diri sendiri yang masih minim, sebagaimana petikan wawancara berikut: ―Masyarakat sepertinya ada yang memahami dan ada yang kurang memahami karena kalo yang memahami mereka langsung cepat untuk melihat peluang dan juga mata pencaharian juga bermacam-macam. Disini umumnya paling hanya gunakan handphone untuk kegiatan komunikasi kalo ada yang datang ke Baduy karena untuk online disini masih sedikit‖ (NN: 2018) Dari segi sosial, masyarakat Baduy Dalam banyak memilih keluar untuk menjadi masyarakat Baduy Luar karena melihat kehidupan sosial ekonomi yang berbeda dengan masyarakat Baduy Luar. Selain itu, perubahan pola pikir dan rasa keingintahuan yang tinggi masyarakat Baduy Luar mencoba pekerjaan lain yang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, diawali dengan menjadi tengkulak cengkeh hingga saat ini Jual Beli Dalam Jejaring, sebagaimana pernyataan berikut: ―Untuk saat ini banyak yang dari Baduy Dalam mau keluar untuk bekerja misal sebagai pedagang atau guide, karena kadang mereka juga berpikir dan melihat si kaya sedikit cemburu kok terhadap orang kaya kami. Padahal kami sama saja seperti mereka yang membedakan hanya beberapa semua kaya mata pencaharian (NN, 24
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2018). Secara sosial ekonomi, ada peningkatan cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dimulai dari bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan, kemudian menjual hasil alam kepada orang lain merupakan proses perubahan yang mempengaruhi seseorang. Kegiatan tersebut menurut masyarakat seperti peneliti adalah hal yang positif, tetapi bagi masyarakat Baduy merupakan dilema, di satu sisi mereka harus mempertahankan sistem adat di sisi lain mereka harus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup tanpa bersentuhan dengan teknologi. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selalu seimbang antara keinginan dan kebutuhan. Ada unsur-unsur yang dengan cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sukar untuk berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohaniah (Soekanto, 2012). Pada penelitian yang dilakukan, saat ini kegiatan jual beli dalam jejaring merupakan unsur yang cepat berubah dari tradisional menjadi modern, artinya ada proses perubahan yang ingin dituju untuk meningkatkan taraf hidup. Dampak Jual Beli Online terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy Luar transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sztompka, 2004).Masyarakat Baduy Luar saat ini mengalami perubahan sosial secara cepat dimana sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan yang ada, seperti kegiatan yang bersangkutan dengan mata pencaharian. Dalam wawancara peneliti dengan informan inti, masyarakat secara langsung mengalami dampak dari modernisasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana petikan berikut: Modernisasi adalah suatu proses ―Kalo untuk dampak memahami karena masyarakat juga sadar tentang hukum adat, saat ini dampak dari teknologi saat ini juga positif khususnya "kegiatan yang berkaitan dengan online. Apalagi saat tetapi ini hampir mayoritas sudah punya handphone, kebanyakan masyarakat hanya gunakan untuk telepon sama SMS aja. Untuk yang dagang online masih sedikit‖ (NM, 2018). tersebut secara sadar masyarakat menerima dan mengetahui dampak dari modernisasi teknologi, informasi dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejauh ini dampak yang mereka alami secara positif dapat membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari seperti komunikasi dalam berdagang ataupun mengenai kegiatan yang berhubungan kegiatan wisata. Dari pernyataan ―Sebenernya sih untuk handphone itu ngebantu kalo untuk khusus nya online, walaupun aksesnya susah sinyal disini tapi kami nikmati aja karena realitanya begitu. Misal kalo ada sinyal di Cibalimbing, 25
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bisa-bisa semua sampai Gajeboh masyarakat main handphone semua ga ada yang ke ladang, menenun dan bekerja seperti biasa‖ (ML, 2018). Dampak positif yang mereka ambil adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, peluang terjadi di masyarakat. Walaupun keterbatasan akses yang dialami seperti jaringan sinyal mereka menyadari bahwa perlu batasan-batasan dalam penggunaan teknologi untuk menghormati asal mereka dan kebiasaan mereka yaitu bertani dan menenun. Walaupun ada kelonggaran khususnya di Baduy Luar mengenai kegiatan yang bersinggungan dengan teknologi, mereka tetap waspada jika ada razia oleh pemangku adat setempat yang berusaha mempertahankan pikukuh seperti alat-alat yang berhubungan dengan modernisasi. Oleh karena itu mereka berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi cara untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dan masyarakat. Dapat dilihat pada petikan wawancara berikut: tersebut merupakan perubahan yang ―Untuk online sendiri sebenarnya dilarang tetapi untuk kegiatan berdagang ini diperbolehkan karena berkaitan dengan kebutuhan dirinya dan keluarga sehingga memerlukan pendapatan‖ (SJ, 2017). Sehingga kegiatan Jual Beli Dalam Jejaring diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah diatur seperti kegunaan dan waktu kegiatan yang dilakukan, misal masyarakat harus tetap melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ladang pada saat musim tanam diwajibkan untuk ikut upacara membuka ladang dan saat panen mereka diwajibkan mengikuti Seba. Walaupun pelaku jual beli dalam jejaring masih terbilang hitungan jari mereka tetap mematuhi aturan adat agar tidak menimbulkan polemik di lingkungan adat. Kebutuhan yang mereka inginkan tidak hanya sekedar pangan tetapi kebutuhan sandang perlu mereka cari sendiri. Sebagai contoh kebutuhan pakaian, mereka membuat baju dan celana dari kain yang ditenun sendiri. Ikat kepala dan tas yang digunakan sehari-hari juga merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat umumnya oleh perempuan Baduy. Dalam hal ini kegiatan kerajinan tangan sangat difokuskan untuk mendongkrak kegiatan pariwisata, selain itu untuk membangun kegiatan ekonomi masyarakat Baduy Luar yang kini memiliki kios tersendiri di samping rumah. Tingginya kegiatan pariwisata di Baduy memberikan perubahan ekonomi kepada masyarakat yang menjajakan hasil kerajinan Baduy, tingginya minat akan kerajinan tangan banyak yang menyalahgunakan hasil alam Baduy oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga Masyarakat Baduy Luar mulai berinovasi dengan memasarkan kerajinan dan hasil jualan mereka Dalam Jejaring. ―Yang paling utama sih untuk kebutuhan, selain itu untuk mencegah oknum-oknum yang mengaku orang Baduy dengan merusak nama Baduy itu sendiri dengan menjual barang yang bukan dari hasil alam Baduy‖ (SP, 2018). Dengan kegiatan Jual Beli Dalam Jejaring Masyarakat Baduy Luar dapat jawab meminimalisir kegiatan oknum-oknum yang tidak bertanggung 26
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut. Dampak tersebut positif untuk masyarakat saat ini, walaupun pekerjaan jejaring ini hanya sampingan disaat musim wisatawan sepi pengunjung dan sudah lewat musim tanam dan panen, sebagaimana petikan wawancara berikut: jual beli dalam ―Pastinya ada yang pertama pasti nambah temen apalagi kalo jualan di online gini enak saya bisa nyebarin produknya lebih cepat, terus kalo ada yang mau beli dan pesan tinggal ketemuan atau dikirimin. Membantulah ibaratnya untuk usaha‖ (NN, 2018). Di tengah ketatnya peraturan adat dan sulitnya akses untuk melakukan hal tersebut, para pelaku tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif yang dialami akan menjadi ―mata pisau‖ bagi kehidupan mereka, di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi mereka harus mengakulturasikan teknologi di tengah tantangan adat. ―Sebenernya sih gak beralih atau pindah, hanya sampingan yang bisa ngebantu masyarakat supaya hasil kerajinannya tuh bisa diketahui orang lain juga dan meminimalisir kegiatan diluar sana yang ngerusak pandangan jelek tentang Baduy‖( SD, 2018). Saat ini ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi untuk kegiatan online, secara bijak mereka berkegiatan di luar desa mereka yang bertujuan untuk menjaga kearifan lokal. Mekanisme Jual Beli Online Pada Masyarakat Baduy Luar Kegiatan jual beli dalam jejaring yang dilakukan masyarakat Baduy Luar merupakan kebudayaan baru yang ada pada masyarakat Baduy. Secara hukum adat, yang dilakukan para pedagang melanggar hukum, sehingga adanya aktivitas tersebut menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat. Mereka melakukan kegiatan tersebut tidak sebagai mata pencaharian pokok, namun hanya sebagai pekerjaan sampingan. Walaupun pekerjaan tersebut tidak tetap, para pelaku menikmati hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Hal ini diketahui bahwa hasil kerajinan banyak peminat dari luar kota, jika dibandingkan dengan pendapatan berdagang seperti biasa hanya bertahan untuk beberapa hari saja. ―kalo musim liburan masyarakat juga biasanya dagang atau bertani seperti biasa gak jual online, karena pendapatan kalo lagi musim liburan biasanya lebih banyak kan wisatawan lebih suka belanja oleh- oleh nah banyak yang beralih kaya jadi dagang minuman di depan rumahnya, menenun untuk di jual.‖(SH: 2018) Dengan adanya variasi mata pencaharian di wilayah Baduy Luar memberikan dampak yang lebih besar terhadap kegiatan ekonomi dan sosial. Di tengah kebutuhan mereka yang banyak untuk sehari-hari dan kegiatan adat, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dengan kemampuan masing-masing. Desa Balingbing merupakan wilayah mayoritas yang 27
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakatnya melakukan kegiatan jual beli dalam jejaring. Faktor lokasi yang cukup dekat dengan wilayah Ciboleger menjadikan Desa Balingbing menjadi desa yang pertama melakukan kegiatan jual beli dalam jejaring di wilayah Baduy. Kegiatan online yang mereka lakukan, sama seperti online di wilayah kota yakni dengan menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran produk mereka. Yang membedakan hanyalah akses yang terbatas seperti jaringan yang sulit di wilayah Desa Balingbing, selain itu adanya pikukuh yang mengikat, menjadi tantangan adat yang dirasakan oleh para pelaku. Barang yang banyak dipasarkan adalah kerajinan tangan seperti kain tenun khas Baduy, sebab kain tersebut sudah memiliki hak paten oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga memiliki daya jual yang tinggi dan hanya diproduksi di Baduy. Selain itu hasil kerajinan tangan lainnya seperti gelang dan aneka perhiasan khas Baduy juga banyak dicari oleh pembeli yang mayoritas berasal dari Jakarta, Bandung dan Sumatera Utara, sebagaimana pengutaraan berikut: ―Kalo yang beli sih biasanya kebanyakan dari Jakarta, kalo orang Bandung biasanya tuh komunitas-komunitas tenun. Terus juga ada yang dari Medan biasanya sih dijual lagi sama mereka‖ (SR, 2018). Peminat kerajinan seperti kain tenun biasanya untuk dijual kembali ataupun digunakan sebagai pelengkap gaya hidup saat ini, tingginya jumlah permintaan menyebabkan angka produksi kerajinan semakin besar, sehingga wajar jika masyarakat saat ini mulai beralih sebagai pedagang baik penenun maupun pedagang online, sebagaimana kutipan berikut: ―Harganya kalo saya jual di online biasanya tergantung ukuran sama motif, kalo yang standar ada 350 ribuan kalo yang motifnya sulit bisa sampe 1,5 juta. Kalo perhiasan lain- lain sih paling standarnya 45 ribu sampai 100 ribu‖ (SR: 2018) Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp.45.000-Rp.1.500.000, harga tersebut tergantung motif dan kesulitan pola tenun yang dibuat. Untuk kerajinan lainnya seperti tas koja dan aksesoris lain juga bermacam-macam tergantung ukuran tas dan kesulitan pembuatannya. Penjualan dalam satu bulan yang dilakukan oleh salah satu informan inti menunjukkan bahwa produksi kain tenun lebih banyak diminati, kemudian perhiasan seperti gelang dan kalung. Adanya respon yang positif dari pemasaran yang dilakukan lewat sosial media meningkatkan produksi dan penjualan sehingga masyarakat semakin antusias dengan sistem online tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Penjualan Kerajinan Desa Balingbing No Jenis Kerajinan Jumlah 1 Kain Tenun 50 pcs 28
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2 Perhiasan (Gelang dan Kalung) 25 pcs 3 Perlengkapan Dapur (gelas) 10 pcs 4 Tas Koja 15 pcs Jumlah 100 pcs Sumber: (NN, 2018) Sistem distribusi barang yang mereka lakukan variatif, ada yang kolektif dari masyarakat untuk dipasarkan secara online ada pula mandiri dari hasil kerajinan pelaku. ―Biasanya sih untuk barang ada yang dari masyarakat yang ga punya akun nitip ke saya buat dijual, dan juga kadang saya sendiri dan istri jual tenun saya. Tergantung pesanan juga kalo hal kaya gitu biasanya tergantung motif dan kebutuhan pembeli‖ (NN: 2018) Sistem tersebut dapat dikatakan membantu kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para penenun yang ada di Baduy Luar sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam menggerakan ekonomi kreatif. PENUTUP Menyikapi permasalahan tersebut, dapat dikatakan masyarakat Baduy menerima globalisasi secara tidak langsung, dampak yang timbul merupakan hasil dari minimnya filtrasi dari budaya setempat. Peluang yang diperoleh dari adanya jual beli online pada masyarakat Baduy yang secara terbuka dengan masyarakat informasi dan kemudahan dalam komunikasi, hal tersebut memberikan ruang untuk beraktifitas diluar dari pikukuh seperti berdagang dan promosi wisata Suku Baduy. lain adalah kebebasan Tantangan yang dihadapi oleh adat adalah masyarakat Baduy Luar perlahan jenuh dengan sistem adat yang mereka anut, sehingga bisa diprediksi akan banyak yang meninggalkan Baduy diiringi dengan antusiasme lokal masyarakat Baduy yang belum dapat wisatawan akan kearifan memanfaatkan peluang untuk usaha ekonomi kreatif masyarakat adat. Masih minimnya penyuluhan mengenai pengenalan dan dampak teknologi, informasi, dan komunikasi, juga kurangnya sumber daya manusia untuk membangun kegiatan ekonomi tersebut. Sehingga adanya kekagetan budaya (cultural lag) mengenai globalisasi yang cepat. DAFTAR PUSTAKA Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo. Budiaman, dkk. Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy. Depok: Rajawali Pers. Garna. K, Yudistira.1992. Teori-teori Perubahan Sosial. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 29
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Keraf, S. 2006. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas.Indonesia. Lauer, Robert. H. 1993. Perspektif tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rhineka Cipta. Miller, A. & Tyler, N. 1998.Living in the Environment: An Introduction To Environmental Science.California: Belmont. USA. Permana, Cecep Eka. 2005. Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagad. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Purba, Jonny. 2015. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Soekanto, Soerjono.2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sztompka, Piotr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada. Salim, Emil. 2010. Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: Gramedia. Syani, Abdul. 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Bandar lampung: PT. Dunia Pustaka Jaya. Budiaman, Rakhmat Hidayat, Muhammad Zid, Saparudin. The Model of Baduy's Community System To Anticipate The Social Environment Change. Journal Social Science, 2018. Budiaman, Wisnina, Zikri bin Muhammad. Baduy Local Wisdom and Environmental Sustainability, Journal Social Science, Volume 34, 2018. 30
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PELAYANAN DAERAH MODERN MELALUI PROGRAM SMART CITY (STUDI KASUS KOTA SURABAYA) M.Noer Falaq Al Amin, Tauran, Trenda Activa Octariyanda, Dewi Widyaningrum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya noerfalaqalamin@unesa.ac.id Abstrak Pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi. Berbagai informasi tentang kota dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat dan pemerintah melalui program yang disebut Smart City. Smart City adalah strategi pengembangan dan pengelolaan perkotaan yang relatif baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang dapat menggunakan SDM, media sosial, dan infrastruktur telekomunikasi kontemporer untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dengan menerapkan manajemen sehari-hari berdasarkan partisipasi warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi smart city di tingkat pemerintah daerah di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui inisiatif Smart City. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Surabaya menerima sejumlah hibah dalam tiga kategori: Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment, di mana kota Surabaya mengungguli 60 kota lain dari 34 provinsi di Indonesia. Kata Kunci: Surabaya, Smart City, Pelayanan Publik Abstract People may now obtain knowledge more easily because to the rapid growth of technology. A program called Smart Local allows the public and the government to rapidly access various city information. The term "Smart City" refers to a relatively recent urban development and management method. This paradigm arose and evolved in tandem with the growth of science and technology. A smart city is one that uses its human resources, social media, and modern telecommunications infrastructure to boost economic growth and living standards by adopting day-to-day management based on community engagement. The goal of this research is to look at how smart cities are being implemented at the local government level in Surabaya. This is a quantitative research that explains using descriptive approaches. to explain how the Surabaya Municipal Government's Smart City initiative is transforming the city. In order to improve public service quality, the government of Surabaya received several awards in three categories: Smart Governance, Smart Living, and Smart Environment, with Surabaya beating out 60 other cities from Indonesia's 34 provinces. Keywords: Surabaya, Smart City, Public Services PENDAHULUAN Latar Belakang Peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya merupakan masalah yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan nyaman kepada seluruh penduduk kota 31
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Surabaya. Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan cepat kepada masyarakat adalah dengan penerapan program smart city. Kota pintar adalah kota yang menargetkan kota dan berkeinginan untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya manusia dan teknologinya. Sehingga akan ada fasilitas dan efisiensi yang tersedia bagi masyarakat. Smart City adalah sebuah gagasan yang menekankan pada keberadaan kerangka teknologi di sebuah kota yang dapat berkontribusi untuk membuat informasi dapat diakses oleh publik secara cepat dan akurat (Hidayatulloh, 2016). Smart city merupakan sebuah konsep yang dapat merevitalisasi masyarakat dengan fokus pada pengelolaan smart city. Kota pintar juga terkait dengan upaya pemerintah untuk lebih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan langsung kepada masyarakat perkotaan dan membantu mencapai daya saing lokal. Kami menciptakan layanan yang lebih baik dan informasi yang terbuka kepada publik. Adanya inovasi kota pintar. Salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi kota dengan menciptakan kota yang aman, nyaman, bagi masyarakat, efisiensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan proses pelayanan bagi masyarakat. Program smart city merupakan salah satu contoh bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia dilaksanakan. informasi secara serta meningkatkan kualitas keterbukaan dan Kebijakan smart city di Indonesia merupakan wujud dari implementasi program e-government yang sudah mulai diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan ini bersifat praktis, mencakup langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan program e- government nasional, dalam pembangunan di bawah pedoman kebijakan dan strategi nasional. Lebih lanjut, hal ini didukung dengan terbitnya PP 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa inovasi di daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tujuan inovasi daerah hendaknya bertujuan untuk mempercepat tercapainya kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan publik.(Purna et al., 2021) Rumusan Masalah Bagaimana perbaikan pengelolaan pelayanan publik di Kota Surabaya melalui implementasi program smart city? METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi pustaka, proses pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui beberapa jurnal dan sumber lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 32
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menggunakan data empiris untuk menjawab masalah penelitian, yaitu informasi yang bersifat deskriptif atau bukan data yang berupa angka. Pengumpulan data dilakukan atas dasar penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi perpustakaan, pembacaan dan perolehan data-data hasil penelitian terdahulu sesuai dengan tema yang diangkat dalam paper ini. Referensi yang digunakan adalah referensi dari jurnal, buku, artikel dalam laporan penelitian, dan website, sehingga diperoleh hasil dari berbagai referensi yang sesuai dengan rumusan masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan penelitian yang diangkat dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sesuai dengan topik yang dipilih dalam penelitian ini. PEMBAHASAN Implementasi Surabaya Smart City Suatu kota dapat dikatakan sebagai kota pintar apabila kota tersebut mampu memanfaatkan sumber daya manusia dna segala seumber sosial yang dimiliki, sistem transportasi publik dan infrastruktur komunikasi dan teknologi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan cara mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara arif dan bijaksana melalui tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat (Schaffers et al., 2011). Smart city pada era saat ini sudah menjadi sebuah alat yang banyak dimanfaatkan dalam proses perencanaan hingga pengelolaan pelayanan publik di kota. Smart city merupakan sebuah hasil dari perkembangan pengetahuan dan strategi baru dalam upaya meningkatkan kaulitas sosial, ekonomi, lingkungan dan mewujudkan kota yang berdaya saing. Munculnya smart city merupakan kombinasi antara sumber daya manusia yang dimiliki kota (misal tenaga kerja), modal infrastruktur (teknologi dan fasilitas komunikasi yang canggih), modal sosial, dan juga berbagai kegiatan usaha menengah kecil dan mikrokecil (UMKM) serta usaha kreatif lainnya. Pemerintah yang terbuka dan kuat serta di dampingi oleh orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktivitas dan mempercepat perkembangan ekonomi sebuah kota (Kourtit dan Nijkamp,2012). Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Surabaya Smart City Dalam proses implementasi smart city faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan program suarabaya smart city. Sumber daya manusia di jajaran Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran vital dalam mewujudkan pelaksanaan Surabaya Smart City hal ini tidak terlepas peran mereka sebagai pelaksana program smart city. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota surabaya untuk memantau kinerja para aparatur di lingkungan pemerintah Kota Surabaya adalah dengan memanfaatkan sistem e-controlling. 33
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sistem ini dibentuk untuk mengetahui secara fisik kinerja pegawai apakah kinerja yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang disusun atau belum yang bisa dipantau secara rutin setiap bulan. aparatur pemerintahan, untuk menyukseskan surbaya smart city peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Hal ini tidak lain karena masyarakat sebagai sasaran pihak yang menerima manfaat program smart city juga perlu ditingkatkan kemampuan di bidang informasi dan teknologi agar bisa memanfaatkan pelayanan digital yang sudah dirancang Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang IT adalah dengan adanya pelaksanaan program Brodband Learning Center (BLC) yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang informasi dan teknologi. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Komitmen Pemerintah Surabaya dalam Implementasi Surabaya Smart City Keberhasilan implementasi sebauh program atau kebijakan tidak hanya dipengaruhi bagaimana kebijakan itu sendiri tapi faktor lingkungan kebijakan salah satunya komitmen pemerintah sebagai pelaksana kebijakan juga turut mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan publik ataupun perbaikan pelayanan publik. Salah satu upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2025. Salah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan mengembangkan Surabaya Smart City. Untuk mendukung terlaksananya smart city di kota surabaya walikota surabaya pada waktu itu Ibu Tri Rismaharini mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja Pada Belanja Langsung, Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik, Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2014. Praktik implementasi konsep smart city di Kota Surabaya sudah bisa dilihat di beberapa program seperti dengan adanya program-program e-government yang lebih banyak menitik beratkan pada pengelolaan pembangunan daerah dalam hal perencanaan kota antara lain yakni e-project, e-budgeting, e-controlling, e- delivery dan e-performance (Suhendra, 2017). 34
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Pemerintah daerah dituntut untuk terus mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan pemerintah daerah melalui program smart city untuk mengembangkan sistem pelayanan yang baik. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang mengembangkan smart city untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan publik yang optimal dan merancang sistem pemerinatahn terbuka kepada masyarakat dengan berbagai program e-government yang ada saat ini. DAFTAR PUSTAKA Devi Novitasari, Dia Zulfia Ramadhani, M. Y. W. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. Journal of 2. 83 Governance Innovation, Hidayatulloh, S. (2016). Internet of Things Bandung Smart City. Jurnal Informatika, 3(2), 164-175. Purna, R., Galih, A., Sudibyo, D. P., & Ardhian, R. (2021). Evaluation of Surabaya Smart City Implementation in Realizing Smart Government , Smart Economy , Smart Environment , Smart Living , Smart People , and Smart Mobility. 581(Incesh), 320-327. Kourtit, K. and Nijkamp, P. 2012. Smart cities in the innovation age. Innovation: The European Journal of Social Science Research. Routledge, 25(2) : 93- 95. doi: 10.1080/13511610.2012.660331 35
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KEBIJAKAN SANKSI DROP OUT UNTUK MAHASISWA MENYONTEK SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA Rahmi Juwita, Nurhattati Fuad, R. Madhakomala Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Abstrak Integritas berkaitan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Isu tentang integritas akademik menjadi hal yang banyak diteliti dalam kurun waktu dua faktor seperti semakin dekade berkembangnya yang teknologi ilmu pengetahuan dan pemanfaatan disalahgunakan oleh sebagian orang. Penegakan integritas dapat dimulai sejak di bangku sekolah melalui kebijakan yang dibuat oleh lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan kejujuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait dengan kebijakan sanksi drop out bagi mahasiwa yang menyontek sebagai upaya penegakan integritas akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan enam langkah penelitian studi kasus yang dikembangkan oleh Robert K. Yin, yaitu plan, design, prepare, collect, analyze, dan share. Teknik analisa data menggunakan pengujian validitas dengan cara membandingkan data yang lapangan, mengklasisfikasikan data berdasarkan pertanyaan diperoleh di penelitian, penggabungan data dalam bentuk tabel, serta membuat simpulan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan kebijakan sanksi drop out untuk mahasiswa menyontek mampu untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa percaya diri mahasiswa saat ujian sehingga terhindar dari perbuatan menyontek dan mampu menurunkan jumlah mahasiswa yang menyontek. terakhir yang dipengaruhi oleh beberapa Kata Kunci: Integritas, Kebijakan Pendidikan, Sanksi Akademik Abstract Integrity is concerned with the value of honesty and responsibility. The issue of academic integrity has become much research in the last two decades, which is influenced by several factors such as the development of science and the use of technology that some people misuse. Enforcement of integrity can be started from school through policies made by educational institutions to instill the values of discipline and honesty. This research aims to explore related to the policy of sanctioning drop out of students who cheat as an effort to uphold the academic integrity of students. This research uses a qualitative approach with case study methods and data collection techniques in observations, interviews, and documentation studies. This research uses six steps of case study research by Robert K. Yin, namely plan, design, prepare, collect, analyze, and share. Data analysis techniques use validity testing by comparing data obtained in the field, classifying data based on research questions, combining data in tables, and making conclusions based on the data obtained. The results show that the policy of sanctions drop out for cheating students was able to foster awareness of the value of honesty, responsibility, and confidence of students during the exam to avoid cheating and reduce the number of students who cheat. Keywords: Integrity, Education Policy, Academic Sanctions 36
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Integritas berkaitan dengan nilai kejujuran serta tanggung jawab. Nilai-nilai integritas akademik antara lain kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, serta keberanian (ICAI, 2018). Penelitian selama dua dekade menunjukkan bahwa terjadi ketidakjujuran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa (Kamalov et al., 2021; Nugraha et al., 2020). Misalnya, peniruan identitas, adanya kerjasama dengan rekan, maupun kerjasama antara mahasiswa dengan staf (Chirumamilla et al., 2020). Penelitian lainnya menjelaskan bahwa terdapat peningkatan laporan tentang pelanggaran integritas akademik di era meningkatnya pertumbuhan sistem pendidikan dan universitas (Macfarlane et al., 2014). Ketidakjujuran akademik merupakan masalah yang berkaitan dengan moral peserta didik yang perlu diselesaikan ketika mereka masih berkecimpung di dunia pendidikan (Anditya, 2018). Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai dasar integritas yang dibutuhkan oleh mereka ketika telah lulus dan bekerja. Ketika peserta didik memiliki integritas, mereka tidak hanya berpikir untuk mendapatkan nilai tinggi namun juga menghargai beberapa hal lain misalnya aturan, dari pada hanya mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Ketidakjujuran akademik memengaruhi banyak pihak karena akademik berkaitan dengan banyak pihak di dalamnya. Sehingga sekali terjadi ketidakjujuran, maka banyak pihak yang merasakan dampaknya. Pada level institusi misalnya akan mengurangi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap universitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dua universitas di Ethiopia yang dilakukan oleh Tadesse & Getachew (2010) menjelaskan bahwa 82% responden melakukan kecurangan dalam ujian. Penelitian serupa dilakukan oleh Nugraha dkk., (2020) dan hasilnya sama yaitu 82% mahasiswa memberikan jawaban kepada rekan pada saat ujian. Kedua penelitian tersebut memang dilakukan di negara berbeda dengan rentang waktu yang berbeda jauh namun hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Hal ini menujukkan bahwa ketidakjujuran akademik telah berlangsung sejak lama dan masih terus terjadi hingga saat ini di berbagai negara. Menurut Baran & Jonason (2020), kurang terpusatnya kebijakan formal baik dari fakultas maupun universitas terkait pelaku ketidakjujuran akademik menjadi salah satu faktor terjadinya ketidakjujursan akademik. Harapan besar untuk memberantas ketidakjujuran dapat dimulai dengan adanya kebijakan terpusat dari universitas terkait sanksi untuk para pelanggar. Salah satu cara yang dilakukan oleh universitas untuk memberantas pelaku pelanggaran kecurangan dalam ujian adalah adanya sanksi drop out. Salah satu universitas terbaik di Jakarta sudah sejak tahun 2016 telah memberlakukan sanksi drop out bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian. Universitas tersebut selain mengeluarkan sanksi bagi pelaku kecurangan juga mengantisipasi kecurangan dapat terjadi kepada mahasiswa. Tujuan ini adalah untuk lain diberlakukannya sanksi menegakkan integritas akademik yang merupakan satu dari enam nilai yang dimiliki oleh kampus. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait dengan kebijakan sanksi drop out bagi mahasiwa yang menyontek sebagai upaya penegakan integritas 37
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 38 akademik mahasiswa. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada salah satu pimpinan universitas untuk mengetahui terkait dengan latar belakang dan proses implementasi sanksi. Selain itu informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Peneliti melakukan studi dokumentasi pada dokumen Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus (PTTKK) dan lembar soal ujian mahasiswa. Terakhir, peneliti melakukan observasi pada Learning Management System (LMS) dan sosial media universitas untuk memeroleh kesesuaian data antara hasil wawancara dengan pengamatan di lapangan. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus ini menggunakan tahapan penelitian dari Robert K. Yin, yaitu plan, design, prepare, collect, analyze, dan share. Analisis data dilakukan dengan melakukan pengujian validitas data, mengklasisfikasikan data berdasarkan pertanyaan penelitian, penggabungan data dalam bentuk tabel, serta membuat simpulan berdasarkan data yang diperoleh. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan (validitas (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). credibility internal), transferability Pada prosesnya, catatan lapangan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dibaca dan dianalisa berulang kali. Fungsi pemberian kode pada data yang diperoleh adalah untuk memudahkan peneliti ketika akan melakukan pengecekan data secara berulang kali. Tabel 1 dan 2 menjelaskan kode yang digunakan untuk menjelaskan data fokus dan sub fokus penelitian, serta pengkodean teknik pengumpulan data. Tabel 1. Pengkodean Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data Kode Sumber Data Wawancara Observasi Studi Dokumen WA OB SD Informan Learning Management System (LMS) Dokumen resmi dari Universitas Tabel 2. Pengkodean Informan Wawancara Sumber Data Kode PI Pimpinan KJ Ketua Jurusan DN Dosen MH Mahasiswa
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN terkait dengan implementasi kebijakan sanksi drop out (DO) bagi mahasiswa menyontek dalam upaya penegakkan integritas akademik. Pertama, proses sosialisasi drop out. Kedua adalah implementasi sanksi drop out. Terakhir adalah dampak diberlakukannya sanksi drop out. Sosialisasi kebijakan sanksi drop out bagi mahasiswa yang menyontek dilakukan melalui berbagai cara, yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui kegiatan Lecture Gathering dan Parents Meet Rector (PMR). Pada kegaiatan Lecture Gathering disampaikan terkait kebijakan ini kepada seluruh dosen serta pimpinan, baik di level jurusan maupun fakultas. Sedangkan acara PMR bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon mahasiswa dan orang tua. Agendanya adalah untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan akademik, kemahasiswaan hingga perkuliahan mahasiswa. Hal ini sesuai dengan keterangan dari DN bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga hal ―Pada kegiatan tersebut dijelaskan semuanya seperti kebijakan akademik, kemahasiswaan, operasional, enrichment program, dan sanksi DO untuk mahasiswa menyontek.‖ Keterangan lain diperoleh dari KJ bahwa, ―Proses sosialisasi diawali dari pak Rektor yang selalu mengingatkan semua dosen dalam setiap kesempatan seperti pada Lecture Gathering, setelah Pak Rektor mengingatkan, dari jurusan juga membantu mengingatkan untuk seluruh dosen tidak melakukan untuk mengingatkan mahasiswa untuk tindakan yang menimbulkan kecurigaan yang berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan dalam ujian.‖ Berdasarkan hasil OB, sebelum pandemi Covid-19 pihak kampus memasang poster di beberapa tempat di kampus. Namun karena kondisi pandemi mahasiswa tidak dapat hadir di kampus, maka pihak kampus memasang poster digital di Learning Management Systems (LMS) mahasiswa. Selain itu, universitas juga memanfaatkan sosial media sebagai salah satu cara untuk sosialisasi. PI dan MH menjelaskan bahwa sebelum dimulainya ujian juga diperdengarkan suara rektor yang memberikan arahan terkait pelaksanaan ujian termasuk di dalamnya mengingatkan kembali terkait sanksi yang akan diperoleh oleh mahasiswa ketika mereka menyontek. ―Saat First Year Program (FYP), Freshmen Leader (FL) memberi informasi kalau jangan menyontek, nanti di DO. Aku paling notice itu dari banner kampus, terus FL, dan suara rektor ketika mau mulai ujian. (MH).‖ ―Pada saat sebelum ujian dimulai melalui akan diputar rekaman suara rektor yang salah satunya mengingatkan kembali tentang kebijakan ini. (PI).‖ 39
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Implementasi sanksi DO hanya berlaku untuk mahasiswa melakukan kecurangan (menyontek) pada saat ujian dan juga plagiarisme pada tugas akhir. Hal ini sesuai dengan hasil SD pada PTTKK no 1426 tahun 2016 pasal 9 ayat 2g dikatakan bahwa sanksi drop out ini berlaku untuk mahasiswa yang melanggar kode etik akademik. Misalnya melakukan tindakan plagiarisme dan tindakan yang masuk ke dalam kategori curang dalam ujian. integritas dengan memberikan Universitas tegas untuk menegakkan himbauan bahwa apapun cara dan alasannya, menyontek akan mendapatkan sanksi drop out. tersendiri dan dikembalikan pada kebijakan setiap dosen. DN menjelaskan bahwa beliau memberikan nilai nol sebagai sanksi untuk mahasiswa yang menyontek dan memberikan contekan tugas. Namun, sanksi nilai nol pada tugas tidak dapat diimplementasikan untuk seluruh tugas. Misalnya pada mata kuliah dengan jawaban pasti seperti perhitungan, maka akan sulit melihat mahasiswa yang menyontek saat mengerjakan tugas. Sedangkan untuk mata kuliah seperti esai, menulis, atau pun mata kuliah coding dapat dilihat secara jelas mahasiswa yang menyontek tugas dari rekannya. Kecurangan dalam penugasan memiliki sanksi Pada proses implementasi, KJ menyampaikan bahwa di jurusan di bawah kepemimpinannya pernah ada mahasiswa yang mendapatkan sanksi drop out karena menyontek. Jurusan tentu perlu menindak tegas pelaku tersebut merupakan kecurangan dalam ujian meskipun mahasiswa meskipun mahasiswa tersebut adalah mahasiswa bimbingannya sendiri. Hal ini sebagai risiko yang harus diterima oleh mahasiswa ketika melanggar aturan yang berlaku. ―Pada program saya pernah ada mahasiswa yang di DO karena menyontek. Kita tegas tetap harus mengambil walaupun anak tersebut adalah anak bimbingan saya. Karena ini merupakan sudah diberlakukan―. tindakan dari penerapan ketentuan yang Berbeda dengan KJ, meskipun di mata kuliah yang diampu oleh DN belum pernah ada yang terkena sanksi DO namun pada mata kuliahnya pernah ada kasus mahasiswa yang memiliki jawaban yang sama saat ujian. DN menjelaskan bahwa hal ini merupakan akibat dari bentuk soal open book yang diberikan. Keempat mahasiswa DN tersebut merupakan mahasiswa yang menjadi satu kelompok dalam project tugas mata kuliah DN dan menuliskan jawaban berdasarkan hasil diskusi project tugas sebelumnya. Oleh sebab itu DN tidak memproses keempat mahasiswa untuk dinyatakan menyontek. Hal ini dikarenakan DN menyadari bahwa kejadian ini juga disebabkan oleh dirinya karena membuat soal yang sudah pernah diterapkan di project di mata kuliah. DN menjelaskan bahwa: ―Setelah kejadian itu, saya melakukan perubahan pada tipe soal dan juga perspektif tentang menyontek. Berubahlah paradigma saya bahwa mahasiswa menyontek bukan karena mereka mau menyontek, saya tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu bahwa tindakan yang meraka lakukan itu menyontek.‖ 40
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan hasil WA dengan seluruh informan, mereka menjelaskan hal yang sama bahwa bentuk soal memengaruhi adanya kecenderungan mahasiswa menyontek. Menurut KJ, umumnya soal yang bersifat hafalan dan banyak rumus merupakan salah satu faktor mahasiswa menyontek saat ujian. Sehingga KJ memberikan arahan kepada para dosen pembuat soal agar soal bersifat pengembangan pola pikir mahasiswa sehingga tidak hanya berfokus pada sesuatu yang bersifat hafalan dan memicu adanya kecurangan dalam ujian. Hasil SD menunjukkan bahwa terdapat beberapa tipe soal ujian yang saat ini ada, misalnya studi kasus, esai, dan project. MH menjelaskan bahwa pada jurusannya saat ini lebih banyak bentuk soal berupa studi kasus dan project. Ujian dalam bentuk project misalnya untuk mata kuliah coding. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya mahasiswa yang menyontek saat mengerjakan ujian karena saat coding terdapat logic yang berbeda untuk mahasiswa. Sehingga hasil akhir dari project akan berbeda antara mahasiswa satu dan lainnya. Pada proses implementasi sanksi DO ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mahasiswa mendapatkan surat DO dari kampus. PI menjelaskan bahwa tahapan awal adalah investigasi. Pada tahapan ini dibuat dikumpulkan informasi baik dari mahasiswa maupun pengawas ujian terkait kronologis kejadian. Tahapan selanjutnya adalah PI beserta tim menyusun agenda rapat dengan komisi disiplin yang terdiri dari jurusan, unit terkait kemahasiswaan, dekan, dan wakil rektor 3 (Vice Rector Student Affairs & Community Development). Fungsi komisi disiplin tercantum dalam PTTKK nomor 1426 tahun 2016 pasal 20. Menurut pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa pelanggaran terhadap PTTKK yang diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa, ditangani oleh suatu komisi disiplin yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kempus dengan ancaman sanksi ini. Pada agenda rapat tersebut, mahasiswa kembali diberikan kesempatan untuk menjelaskan kembali kronologis kejadian. Hasil dari rapat ini pada akhirnya akan memberikan keputusan apakah mahasiswa menyontek atau tidak dan memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk mengeluarkan surat keputusan. PI menjelaskan bahwa tahapan yang dilalui sampai akhirnya memeroleh surat keputusan rektor memerlukan waktu kurang lebih berkisar antara dua minggu sampai dengan satu bulan. Sebelum dikeluarkannya sanksi drop out, setiap kali dilaksanakan ujian sekitar kurang lebih 50 mahasiswa di satu area kampus tertangkap karena menyontek. Setelah diberlakukannya sanksi drop out, angka mahasiswa yang tertangkap karena menyontek turun drastis, yaitu maksimum berkisar 10 mahasiswa untuk satu kali periode ujian. Angka ini merupakan akumulasi dari seluruh area kampus. Artinya sanksi ini efektif untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam ujian dan membantu untuk menegakkan integritas pada mahasiswa. Universitas memiliki value SPIRIT (Striving for Excellence, Preseverence, Integrity, Respect, Innovation, dan Teamwork). Salah satu value yang perlu dihayati dan dijalankan bersama adalah integritas. Sanksi DO untuk mahasiswa menyontek menjadi salah satu cara yang digunakan oleh universitas untuk menegakkan integritas. Berdasarkan keterangan dari para 41
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ informan, sanksi DO memiliki dampak positif terkait dengan penegakkan integritas. Misalnya timbul kesadaran di diri mahasiswa untuk jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Kejujuran ini menjadi salah satu sifat yang pada akhirnya membuat mahasiswa lebih mandiri dalam mengerjakan tugas dan ujian. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Selain itu dengan adanya sanksi ini juga memberikan jika mereka melakukan dampak berupa rasa kecurangan dalam ujian karena sanksi dari universitas sangat serius. Sehingga berdasarkan keterangan dari PI bahwa sanksi ini mampu untuk menurunkan jumlah mahasiswa yang menyontek. Namun tujuan dari universitas tentu bukan hanya untuk menangkap mahasiswa-mahasiswa yang menyontek saja, universitas dengan misinya menciptakan outstanding leaders ingin berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan komunitas global dengan menciptakan lulusan yang berintegritas. takut di mahasiswa PENUTUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi drop out bagi mahasiswa yang menyontek pada saat ujian dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh universitas untuk menegakkan integritas akademik. Tentunya, sanksi ini tidak hanya untuk menangkap para pelaku kecurangan dalam ujian, namun juga sebagai salah satu pencegahan agar tidak terjadi kecurangan dalam ujian. Dampak positif yang diperoleh dari adanya implementasi sanksi DO ini adalah dapat menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai integritas seperti jujur dan tanggung jawab. Selain itu, dengan adanya sanksi ini menumbuhkan rasa takut terkait konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kecurangan. Hal lain yang dijelaskan tentang dampak implementasi sanksi DO ini adalah memupuk rasa percaya diri mahasiswa untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Sedangkan dari sisi jurusan menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi DO ini, jurusan juga melakukan evaluasi pada bentuk soal ujian agar tidak hanya bersifat hafalan. DAFTAR PUSTAKA Anditya, N. H., Panggabean, M. S., & Hidayat, D. (2018). The Acts of Academic Dishonesty in a Christian School. JOHME: Journal of Holistic Mathematics 1. Education, 2(1), Baran, L., & Jonason, P. K. (2020). Academic dishonesty among university students: The roles of the psychopathy, motivation, and self-efficacy. PLoS 1-12. ONE, 15(8 august), Chirumamilla, A., Sindre, G., & Nguyen-Duc, A. (2020). Cheating in e- exams and paper exams: the perceptions of engineering students and teachers in Norway. Assessment and Evaluation in Higher Education, 45(7), 940-957. International Center for Academic (ICAI). Integrity. Integrity of Academic Fundamental Values Fundamental-Values_R12.pdf (2018). The ICIA. In 42
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kamalov, F., Sulieman, H., & Calonge, D. S. (2021). Machine Learning Based Approach to Exam Cheating Detection. PLoS ONE, 16(8 August), 1-15. Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic Integrity: A Review Education, in 39(2)339-358. Nugraha, D. A., Fitrie, N., Nurlaila, E., Supianti, I. I., Kartasasmita, B. G., & Sahrudin, A. (2020). Etika dan Ketidakjujuran Akademik di Perguruan Tinggi. MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran, 6(1), 1-8. of the Literature. Studies Higher Tadesse, T., & Getachew, K. (2010). An exploration of undergraduate students' Jimma of Education and Sciences, 5(2). self-reported academic dishonesty at Addis Ababa and Universities. Ethiopian Journal 43
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ATURAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA ADZAN SEBAGAI BENTUK TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DEMI MENJAGA INTREGASI NASIONAL Aza Rifda Khamimiya, Amalia Vidra Tanti, Elisa Diaz Agustina, Anisatul Khanifah, Ahmada Farukh Rosyidin Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Peraturan penggunaan pengeras suara atau speaker di masjid dan mushala, sebelumnya telah dimuat dalam peraturan ―Instruksi Dirgen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Ag Nomor. Kep/D/101/1978 Edaran Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018‖. Namun, hal itu kurang dipatuhi sehingga dibuat ini tidak berjalan kembali peraturan tersebut. Dalam pelaksanaanya peraturan sebagaimana mestinya karena terdapat pihak yang pro dan yang kontra terhadap peraturan tersebut. Padahal peraturan ini dibuat dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama sebagaimana yang tercantum di dalamnya yaitu supaya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama tetap terjaga. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui respon masyarakat atas aturan mengenai penggunaan pengeras suara, bagaimana integrasi dikonstruksikan dan diwujudkan melalui aturan. Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Selain itu data diperkuat dengan menggunakan teori konflik menurut Lewis A. Coser. Persepsi masyarakat mengenai peraturan pengeras suara tersebut beragam. Persepsi berasal dari berbagai rangsangan yang ditangkap. Bentuk stimulus tergantung pada makna dari simbol pemberi informasi, dimana simbol yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesan yang dimaknai sesuai kesepakatan dan untuk tercapainya tujuan dari peraturan ini harus berasal dari kesadaran masing-masing pihak. Selain itu, konflik yang muncul dari peraturan tersebut mampu memunculkan konflik positif. Ditemukannya masyarakat yang pro dan kontra maka akan memungkinkan adanya proses intregasi nasional antara pihak pro dan kontra yaitu agama Islam dengan agama lainnya demi keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. dan Surat Kata Kunci: Peraturan, Pengeras Suara, Integrasi Nasional Abstract Regulations for the use of loudspeakers in mosques and prayer rooms were previously contained in the "Instruction of the Director General of Guidance for Islamic Society of the Ministry of Religion No. Kep/D/101/1978 and Circular Letter Number B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018‖. However, this was not complied with so the regulation was remade. In its implementation, this regulation does not work as it should because there are parties who are pro and contra against the regulation. Even though this regulation was made in order to foster an attitude of tolerance between religious communities as stated in it, namely so that security, order and mutual comfort are maintained. The purpose of writing this article is to find out the community's response to the rules regarding the use of loudspeakers, how integration is constructed and realized through regulations. This article uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques. Data collection was obtained from secondary data and primary data. In addition, the data is strengthened by using conflict theory according to Lewis A. Coser. Public perceptions of the loudspeaker regulations vary. Perception comes from various stimuli that are captured. The form of the stimulus depends on the meaning of the symbol providing information, where the symbol referred to in this study is a message that is interpreted according to the agreement and to achieve 44
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ the objectives of this regulation it must come from the awareness of each party. In addition, conflicts that arise from these regulations can lead to positive conflicts. Keywords: Regulations, Loundspeakers, National Integration PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, artinya Pancasila merupakan landasan dan dasar dari negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, panca artinya lima, dan sila berarti dasar, sehingga bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima dasar negara yang digunakan oleh Indonesia. Kelima sila yang terdapat dalam Pancasila memiliki nilai dan tujuan yang mencakup pedoman bernegara secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut dirumuskan berdasarkan hasil pikiran para pahlawan di masa kolonialisme Belanda. Nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Meskipun hanya terdiri dari lima poin, namun Pancasila sudah dianggap mewakili dan mencakup keseluruhan nilai yang penting sebagai suatu juga harus dijadikan pedoman dalam mejalani dasar negara. Pancasila kehidupan sehari, karena semua nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai yang positif, tidak ada nilai negatif yang terkandung di dalamnya sama sekali. Maka dari itu, warga negara Indonesia harus melaksanakan nilai sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sejak dini guna menumbuhkan rasa semangat jiwa raga dalam berbangsa dan bernegara, demi menjaga utuh kebhinekaan bangsa supaya terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai dalam setiap lapisan masyarakat. Saat ini yang diperlukan yaitu generasi penerus bangsa, untuk selalu memiliki rasa dan sikap tanggung jawab kepada bangsa supaya dapat menambah dan menjunjung sikap keadilan. Itulah kita harus memiliki rasa integrasi nasional. Negara Indonesia menggunakan pancasila sebagai landasan dasar negara dimana nilai luhur-luhur dalam setiap pancasila sangat dijunjung dan berharap dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi faktanya sejak pertama kali pancasila dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia, nilai-nilai luhur yang wajib diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti yang menyinggung mengenai tidak terpenuhinya masyarakat Indonesia dalam mewujdukan nilai luhur pancasila. Salah satunya nilai luhur mengenai menghargai perbedaan agama. 45
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1. Sumber: diakses pada 25 April 2022 Gambar diatas mejadi bukti kasus penistaan agama. Kasus tersebut terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tahun 2016 lalu, dimana terdapat salah satu warga yang memprotes terhadap penggunaan suara azan yang dinilai sangat keras sehingga menganggu warga tersebut, akan tetapi justru ia dilaporkan atas dasar penistaan agama dan dinilai melanggar Pasal 156 KUHP atas perbuatannya yang melakukan protes terhadap volume suara azan sehingga ia dijatuhi terjadi kericuhan yang hukuman penjara, dalam kasus menyebabkan rumah korban dan vihara rusak (BBC, 2018). Disamping itu seperti yang dikutip dari bahwa di Banda Aceh pernah terjadi dimana penggunaan pengeras suara masjid mengganggu orang lain hingga memunculkan polemik. Kakek berusa 75 tahun merasa terganggu dengan 10 pelantang toa masjid disekitar rumahnya. tersebut juga Beliau hanya keberatasan dengan volume pengeras suara yang dirasa terlalu keras hingga mengganggunya. Protes keras Sayed Hassan tersebut berlanjut hingga dua tahun berikutnya. Sayed Hassan sendiri tidak melarang pembacaan Al-Qu'ran maupun dzikir di masjid tersebut. Beliau hanya keberatan dengan volume pengeras suara yang dirasa terlalu keras hingga mengganggunya. Namun protes berkepanjangan Sayed Hassan tersebut malah diaanggap sesat karena tidak menyukai suara pujian dan doa. Namun Kasus ini kemudian berakhir damai. dengan mencabut gugatan dipengadilan. (Rosmala, 2022). Demikian halnya yang terjadi di Tangerang pada tahun 2021. Seorang warga berinisial MR di Tangerang harus minta maaf setelah sempat meminta agar Toa masjid sedikit digeser lantaran ia merasa terganggu. (Rosmala, 2022). Walaupun Negara Indonesia dikenal dengan keragamannya baik agama maupun budaya tidak semata-mata mendorong masyarakat Indonesia dalam berpikiran terbuka terhadap perbedaan, seperti halnya indeks kerukunan umat beragama 2021 di Indonesia yang mencapai skor tinggi yakni 72,39 tetapi berdasarkan laman at fommers yang mengulas mengenai The World's Most Tolerant Countries 2021 indonesia yang merupakan Negara multicultural tidak memasuki 8 negara dengan kategori tersebut. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewenangan masyarakat Indonesia dalam beragama, hal tersebut sudah dituangkan dalam pasal 29 ayat 2 yakni ―Negara menjamin kemerdekaan tiap- 46
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya‖ selain itu terdapat hak bagi masyarakat Indonesia yang melekat pada pasal tersebut salah satunya yakni ―Hak untuk menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya tanpa gangguan dari siapapun termasuk gangguan terhadap suara azan yang sangat keras. Karena indonesia merupakan Negara multikulturar tersebut mengamanatkan untut tidak adanya salah satu agama atau kebudayaan yang menonjol. sehingga pasal Karena masyarakat yang kurang memahami mengenai bentuk toleransi tersebut, maka dari itu menteri agama sebagai inisiator mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushala dengan tujuan sebagai pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman,, kenyamanan, dan ketertiban bersama. Dalam pelaksanaanya terdapat masyrakat yang setuju dan tidak setuju, alasan masyarakat setuju karena mereka menyadari bahwa suara adzan, puji-pujian dari pengeras suara masjid dapat menganggu ketentraman bagi pemeluk agama lain yang majemuk. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan ini karena mereka salah dalam menangkap persepsi mengenai isi dari Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushala. Bahwa pada peraturan tersebut kementrian agama dan pemerintah sama sekali tidak melarang adzan dengan menggunakan penggeras suara, namun hanya menjelaskan batasan-batasan yang jelas supaya kegiatan pengingat waktu shalat bagi umat muslim ini tidak menganggu umat yang memeluk agama non-muslim. Sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushala mengenai ―Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara a) pemasangan pengeras harus suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan yang difungsikan ke dalam masjid/musala; b) untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; c) volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 db (seratus desibel); dan d) dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, shalawat/tarhim‖. Sebenarnya aturan mengenai penggunaa pengeras suara ini dahulu juga sudah diatur dalam Instruksi Direktur Jendral Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor KEP/D/101/1978, namun pada pelaksanaannya aturan ini tidak dipatuhi masyarakat sebagaimana mestinya karena tidak diberikan suatu sanksi kepada pelanggarnya. Sehingga diharapkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama dapat merubah pandangan masyarakat agar dapat menaati aturan dan menjaga toleransi dalam beragama. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmala (2022) dengan judul ―Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Suara Mesjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Hampir‖ bahwa hasil dari penelitianya ditemukan bahwa dari adanya pembatassan pengeras suara masjid ini menurut pendapat masyarakat bahwa tidak mempermasalahkan adanya pengunaan pengeras suara di masjid hanya saja juga terdapatnya dikondisikan volume sesuai kebutuhan 100dB namun 47
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat yang tidak senang jika ada pembatasan penggunaan pengeras masjid. Sebab pengeras suara merupakan media komunikasi dalam penyampaian informasi terkait kegiatan masjid di Desa Kubang Jaya diterima masyarakat dengan baik. Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Ogy Jodi Putra (2019) dengan judul ―Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai‖ didapatkan hasil bila dalam perspektif toleransi 1) penggunaan pengeras suara terlalu keras selain azan dianggap mengganggu terlebih pada jam-jam istirahat. 2) warga muslim yang aktif dalam kegiatan pengajian menganggap penggunaan pengeras suara selain azan dinilai positif dan menenangkan rohani. 3) penggunaan pengeras suara masjid dengan lokasi yang bersebrangan dengan gereja menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi pada warga Rungkut Mapan Asri dan mereka berusaha untuk menerimanya demi sebuah kenyamanan bersama. Sementara berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yang fokus pada nilai toleransi yang munculkan nilai integrasi nasional dari peratuan yang dibuat pemerintah tersebut. Oleh karena itu, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan baru dari menteri agama tentang larangan pemakaian toa masjid dapat membentuk integrasi nasional di masyarakat, sebab masih ada polemik di masyarkat terakait peraturan baru tersebut. Rumusan Masalah Penulis merumuskan pada penelitian ini mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap aturan penggunaan pengeras suara adzan melalui Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 adan apakah melalui perturan ini juga akan menjadi bentuk dan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya integrasi nasional METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian guna mendeskripsikan suatu fenomena sebagi objek kajiannya yang pada akhirya mencapai tujuan secara deskriptif berbasis subjektivitas. Untuk informan dalam peneletian ini peneliti melakukan pemilihan informan berdasarkan teknik purposive sampling yaitu dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan penelitian. Karakteristik informan yang akan peneliti ambil sebagai informan penelitian ini, yaitu: masyarakat muslim dan non muslim; masyarakat jujur dan terbuka terhadap informasi yang disampaikan: masyarakat yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan 40 informan. Pengumpulan data diperoleg dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner online melalui google form dan terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai artikel yang relavan dengan judul yang diangkat. Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, deskripsi data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok 48
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ atau penting. Deskripsi data ditulis secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang obyektif (Nisvilyah, 2013). Penelitian ini pula diperkuatan dengan mengguakan teori konflik Lewis A. Coser. Reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau poin utamanya. Deskripsi data ditulis secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun per bagian. Pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum agar diperoleh kesimpulan yang obyektif. Teori Konflik dalam Perspektif Lewis A. Coser menfokuskan pada konflik memiliki fungsi positif sehingga ia memandang konflik tidak hanya berisi hal-hal negatif namun sebaliknya. Coser membagi Konflik menjadi dua yakni realistic dan non realistic, pada pembahasan kali ini, fenomena yang ada tergolong pada konflik Realistik. PEMBAHASAN Definisi Integrasi Nasional Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris (integrate) berarti menyatukan atau memadukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi berarti pembauran yang menjadi satu kesatuan secara utuh. Secara politis, integrasi nasional mempunyai arti bahwa penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional dapat membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional mempunyai arti bahwa proses penyesuaian antar unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. integrasi nasional merupakan sebuah usaha dan proses cara mempersatukan berbagai macam perbedaan yang ada dalam suatu negara yang dapat menciptakan keselarasan dengan cara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagaimacam pulau dan wilayah juga kebudayaannya. Di sisi lain ini membawa dampak yang positif bagi negara agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai macam kekayaan alam Indonesia dengan bijak dalam mengelola berbagai budaya yang melimpah demi kesejahteraan rakyat. Dari pemaparan tersebut,dapat diketahui bahwa Integrasi Nasional Dengan Adanya Ideologi Nasional Ideologi nasional bangsa Indonesia ialah Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila tidak bisa digantikan dengan ideologi apapun, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, arti penting dan fungsi Pancasila dalam pandangan hidup bangsa yang tak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pemaknaan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkannya. Lalu juga adanya keinginan dalam mempersatukan bangsa itu juga salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila merupakan landasan idiil bangsa yang kedudukannya sangat mempengaruhi kehidupan bangsa ini. Bagi seseorang yang memiliki jiwa patriotisme tinggi maka ia akan selalu menerapkan tiap butir dari nilai Pancasila Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat. ideologi Pancasila dilakukan melalui 49
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Esensi Surat Edaran Agama No 5 Tahun 2021 Pada Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 ini terdapat poin yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, yaitu pada poin C. Ketentuan nomor 2: 1. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan yang difungsikan ke dalam masjid/mushala; b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 Db (seratus desibel); dan d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, shalawat/tarhim. (Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi et al., n.d.) Pada poin tersebut penggunaan pengeras suara terutama dari segi lantangnya suara sangat dibatasi, yaitu hanya 100 dB saja di mana hal tersebut dianggap suara dari masjid dan mushala kurang atau bahkan tidak dapat terdengar oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan pengeras suara pada masjid dan mushala telah menjadi suatu kebudayaan di masyarakat, sehingga perbedaan pendapat mengenai peraturan tersebut tidak dapat dihindari. Sebelum Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 ini beredar terdapat peraturan lain yang juga membahas tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala yaitu Instruksi Direktur Jendral Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor KEP/D/101/1978 dan B.3940/DJKRT.III/HK.00.7/08/2018. Terdapatnya peraturan pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa peraturan pada tahun 1978 tidak diindahkan, begitu juga dengan munculnya peraturan baru tahun 2022 ini yang merupakan bukti tidak dipatuhinya peraturan yang dibentuk pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut hanya bersifat memberitahu atau menginformasikan saja tanpa ada hukum yang mengikat di dalamnya., sehingga dalam pelaksanaanya tidak ada perbedaan mengenai perubahan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala di lingkungan masyarakat. Kritisi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2021 Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan mushala banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak dan lembaga, baik itu yang bersifat formal maupun non-formal tersebut mengindikasikan keikutsertaan lapisan masyarakat dalam proses penetapan justru Peraturan tersebut peraturan akan tetapi disisi lain, hal tersebut diperdebatkan oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut: ikut serta menyoroti Peraturan tersebut. Hal a. Lembaga Formal 1. Partai PKS Menurut Anggota Komisi VII DPR yakni Bukhori Yusuf menanggapi mengenai aturan tersebut, ia kontra terhadap surat edaran dengan pernayataanya ―Kementerian Agama tidak perlu mengatur hal yang bersifat teknis (Penggunaan Toa) dimana hal tersebut seharusnya diserahkan kepada masyarakat berdasarkan musyawarah serta tradisi. 50
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Partai GolKar (Golongan Karya) Wakil ketuan Komisi VII DPR yakni Ace Hasan Syadzily berbeda terhadap partai PKS, pernyataanya ―Peraturan penggunaan Toa memang seharusnya diatur oleh Kementerian Agama‖. Pernyataan tersebut mengindikasikan Pro terhadap Surat Edaran tersebut. 3. Partai PKB (Partai Kebangkita Bangsa) Sependapat dengan fraksi Golkar, PKB melalui Marwam Dasopang sepakat tersebut, melalui pernyataanya ―Peratuaran tersebut memiliki tujuan untuk mengatur ketertiban dan kenyamanan‖. Pernyataan tersebut mengindikasikan pro terhadap surat edaran dari kementerian agama terhadap surat edaran b. Lembaga Agama 1. Muhammadiyah PP Muhammdiyah menyambut baik serta sepakat dengan surat edaran yang diterbitkan oleh menteri agama. Muhammdaiyah memahami esensi dari dibuatnya peraturan tersebut 2. Nahdlatul Ulama PBNU pada dasarnya sepakat terhadap aturan tersebut, PBNU juga turut memberikan solusi agar ada pelaihan teknisi speaker demi meningkatkan kualitas pengeras suara masjid demi ketentraman dan kenyamanan bersama 3. DMI (Dewan Masjid Indonesia) Dewan Masjid Indonesia mengapresiasi adanya surat edaran tersebut. Dimana DMI menyatakan bahwa usulan tersebut pernah diusulkan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yakni Jusuf Kalla Persepsi dan Sikap Masyarakat Terkait Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2021 Penggunaan toa atau pengeras suara untuk masjid dan mushola sudah ada di Indonesia sejak dulu, meskipun begitu masih ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan toa atau pengeras suara tersebut. Dari data yang kami peroleh, para responden baik yang muslim maupun yang non muslim memiliki jawaban yang bervariasi. Sebagian besar responden beranggapan bahwa suara toa atau pengeras suara tambahan masjid atau mushola bukanlah hal yang mengganggu karena itu merupakan suatu keperluan untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan juga sebagian besar responden sudah terbiasa dengan suara toa atau pengeras suara dari masjid maupun mushola, karena memang mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama islam, jadi hal tersbut sudah lumrah ditemui di berbagai daerah. Namun masih ada sebagian responden yang merasa terganggu oleh suara toa atau pengeras suara masjid atau mushola, karena di masjid atau mushola di dekat tempat tinggal responden tersebut volume toa atau pengeras suara dari masjid atau mushola terlalu keras dan terkadang malah dipakai untuk bermain oleh anak-anak yang berada disana. Selain itu toa atau pengeras suara juga tak jarang digunakan untuk kegiatan keagamaan di masjid atau mushola di luar untuk kepentingan adzan atau iqamah, seperti untuk pengajian ataupun perayaan hari-hari besar islam. Kebanyakan masjid atau mushola melaksanakan perayaan hari besar keagamaan pada malam hari hingga larut malam, hal tersebutlah yang sering kali membuat 51
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat yang tinggal di sekitar mushola atau masjid merasa terganggu dengan penggunaan toa atau pengeras suara. Hampir semua responden setuju dan menginginkan agar penggunaan toa atau suara di masjid baik untuk adzan maupun kegiatan keagamaan lainnya volumenya pas atau tidak terlalu keras. Selain itu kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada malam hari hingga larut volumenya dikurangi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar, karena malam harii merupakan waktu untuk beristirahat, sehingga masyarakat sekitar bisa beristirahat dengan tenang dan tidak terganggu. Meskipun begitu masyarakat masih bisa memaklumi penggunaan toa atau pengeras suara masjid atau mushola, selama tujuannya untuk kegiatan keagamaan, atau kegiatan positif lainnya. Karena memang pada dasarnya Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai perbedaan, baik suku, agama, maupun budaya, sehingga masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk toleransi dan saling menghargai perbedaan selama bukan untuk hal yang negatif. Beberapa waktu lalu Menteri Agama, Bapak Yaqut Cholil mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid & Musala. Hal tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Dari data yang kami kumpulkan, sebagian besar responden setuju dengan surat edaran tersebut. Sebagaian besar responden menganggap bahwa surat edaran tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan solidaritas dan respek antar sesama umat beragama. Karena memang aturan ini bukan pertama kali diterapkan di suatu negara, sebagian besar negara islam di Kawasan timur tengah seperti Mesir, Arab Saudi, dan Iraq sudah menerapkan hal tersebut sebelumnya. Namun sebagian responden juga kontra atau tidak setuju dengan surat edaran tersebut. Mereka menganggap bahwa penggunaan toa atau pengeras suara di masjid dan mushola sudah ada sejak dulu, sehingga surat edaran terkait aturan penggunaan pengeras suara untuk masjid dan mushala dianggap memojokkan umat islam dan malah bisa menimbulkan perpecahan. Karena memang sebelumnya masyarakat menganggap tidak pernah ada masalah terkait penggunaan toa atau pengeras suara tersebut. Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan pengeras Suara di Masjid dan Mushala, terdiri dari empat bagian yakni Tujuan Surat Edaran, Peraturan Umum dan Penutup. Pada keempat bagian tersebut jika dicermati, tidak ada satupun isi surat yang secara khusus melarang penggunaan fokusnya hanya pada peraturan yang mengatur pengeras suara azan, penggunaan pengeras suara di masjid, gereja dan mushola pada saat adzan dan kegiatan keagamaan. Padahal, aturan ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, agar tercipta kerukunan antar warga. Peraturan mengenai pengeras suara ini bukanlah yang pertama kali ada, karena peraturan ini diterbitkan pada tahun 1978, dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia untuk 'era'. Masih ingat beberapa peristiwa yang bermula dari (salah satunya) persoalan pengeras suara di tempat ibadah. Dari data yang pernah diliput oleh Ada Meliana, dimana kasus ini bermula dari protes Meiliana terhadap suara azan yang menggema di Masjid Al Maksun pada 29 Juli 2016, ibadah hingga berakhir pada terjadinya perusakan rumah dan tempat (Muhtarom, 2022). 52
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Adanya penggunaan suara adzan menurut masyarakat non muslim selama dibatas sewajarnyam mereka merasa tentram, seperti pendapat dari Alicia. ―Bagi saya sebenarnya tidak terganggu APABILA TIDAK TERLALU KERAS SUARANYA. Akan tetapi, rata-rata suaranya sangat keras sehingga walaupun rumah saya agak jauh dari masjid (+- 800m an) terdengar hingga kedalam rumah. Dan lagi, hampir setiap saat toa masjid berbunyi. Sekali lagi, saya tidak terganggu apabila suaranya standar sesuai peraturan yang berlaku‖, kata Alicia. Namun adanya peraturanan tersebut memunculkan pro dan kontra di masyarakat baik dari masyarakat muslim maaupun non muslim. Hal ini dibutikan dari bebrap wancara terhadap kalangan masyarakat muslim dan non muslim. Adanya yang setuju dan tidak setuju teerhadap perturan yang diuat pemerintah tersebut. Sebab menurut mereka adanya toa masjid tersebut mengganggu ketertiban mereka namun juga tidak semua merasakan hal terebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Gabrrelia Putri, salah satu masyarakat non muslim mengenai keberada perturan SE Nomor 5 Tahun 2022. ―Adanya perturan mengenai pembatasan penggunaan toa masjid mungkin menjadi hal tabu atau hal baru bagi umat muslim. Dikarenakan sejak dahulu penggunaan toa masjid sudah ada, sehingga ketika surat edaran tersebut di terbitkan timbul culture shock yang berakibat adanya pro dan kontra.‖, kata Gebriella Hal serupa juga diungkapkan oleh Angelica, salah seorang masyarakat non muslim sebagaimana keterangan berikut: ―Menurut saya, apapun permasalahannya, selama alasan dibuat nya peraturan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, itu baik baik saja‖ Kata Angelica Berbeda dengan pendapat sebelumnya, sedangkan menurut penjelasan Nur Sabrina, salah satu masyarakat muslim, menjelaskan bahwa: ―Saya kurang setuju dengan adanya perturan no SE 05 Tahun 2022. Sebab sebenernya kalo dianggap toa masjid sebagai penganggu, coba koreksi hatinya, apakah terganggu? Karena teman" non-muslim dari Indonesia bagian Timur bahkan tidak terganggu dengan adanya Toa ―, kata Nur Shabrina Adanya pro dan kontra terahadap aturan trsebut tentu menjadi polemik tersendiri. Namun jika kita melihat dalam kacamata masyrakat muslim ini tentu menguntungkan mereke sebab mereka keberadaan perturaan mendapakan ketenangan. Terlebih lagi Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama harus tetap menjaga persatuan dan kesatuannya. Tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya perbedaan, mudah terjadi atau rawan terjadi konflik. Keberagaman sebagai fakta yang tak terelakkan dan harus dihormati dengan sikap toleransi antar kelompok atau golongan. Menjadi 53
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tantangan bagi kita untuk menjaga kebhinekaan ini bersama-sama agar kondisi kerukunan antarumat beragama dan antarumat beragama dapat terjaga dan konflik yang tidak seharusnya muncul dapat dihindarkan. Indonesia tidak hanya milik kelompok atau agama tertentu. Indonesia milik kita semua, milik umat Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Semua kelompok agama memiliki kepentingan dan peran yang sama besarnya dalam berpartisipasi dan menciptakan suasana keagamaan yang tenteram dan harmonis. Inilah yang perlu dipahami dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga, memelihara dan memajukan toleransi dan pluralisme yang lebih besar agar masa depan Indonesia bebas dari konflik fanatik antar kelompok yang akan merugikan, merusak tatanan sosial dan apa yang diharapkan mampu menjaga perdamaian di antara ummat lainnya. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya, oleh karenanya adanya Adanya perturan toa masjid dapat memerpat tolerani dan memunculkan intergrasi nasiona, hal ini diperkuat dnegan pendapat dari Nuril Nuzhulah, salah seorang masyarakat muslim yang mendukung adanya peraturan dari pemerintah mengenai Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala. ―Keputusan dari Menteri Agama RI terkait pengaturan dan pembatasan volume TOA masjid merupakan benar adanya. Hal ini sudah dilakukan di beberapa negara dengan populasi muslim yang besar, seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, dan sebagainya. Selain itu, kebijakan ini dirasa sangat perlu diterapkan di Indonesia untuk semakin memupuk rasa toleransi akan keberagaman bangsa. Karena sesuai dengan salah satu petuah Gus Dur yakni "kalau tidak mau dibatasi, maka jangan membatasi, kita sendiri yang harus tau batasan masing-masing." Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia yang mayoritas dan terlena akan segala hal yang mudah, luwes, dan semena-mena daripada umat agama lain haruslah menyadari bahwa sebagai seorang muslim, kita perlu menjadi Rahmatan lil Alamin, bukan justru sebagai Arogan lil Alamin.‖, kata Nuril Nuzhulah. Dari beberapa hasil wawancara dapat diseimpulkan bahwa adanya adanya peraturan penggunaan pengeras suara dapat memunculkan integrasi Nasional merupakan konflik positif yang terjadi di masyarakat. Konflik didefinisikan sebagai suatu cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas kembali sistem sosial yang sudah ada. Situasi konflik, menurut teori konflik, adalah situasi yang terkait erat dengan unsur-unsur budaya yang dianggap wajib oleh Parsons. Sebagai ahli teori konflik, Coser percaya bahwa konflik muncul dari adanya agresi atau permusuhan dalam diri individu, bahwa akan selalu ada konflik dalam masyarakat. Coser melihat konflik dalam kasus ini sebagai dua jenis: realistis dan tidak realistis. "Konflik dalam individu yang sebelumnya masyarakat dapat mengintensifkan peran terisolasi,". Dalam hal ini, Lewis A. Coser artinya ketika pasca konflik digunakan untuk menyatukan atau mencapai tujuan perlawanan, maka akan menghasilkan nilai yang berharga terhadap kelompok. 54
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus menjadi kebutuhan dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai. Kerjasama yang rukun dapat terjadi apabila diantara para pemeluk agama merasa saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu dan dapat menyatukan pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi (Nisvilyah, 2013) PENUTUP Simpulan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran no 5 Tahun 2021 menuai polemik hal ini dibuktikan dengan hasil diatas. Dalam perspektif teori konflik Coser, pada dasarnya fenomena tersebut merupakan konflik positif karena hasil dari sengeketa maupun perkelahian yang ada (pro dan kontra) masyarakat secara tidak langsung dapat berinteraksi, diskusi dan mengkritisasi peraturan yang terbit hal ini juga mengindikasikan bentuk keikutsertaaan masyarakat dalam mengimplementasikan sila ke-4 pancasila yaitu ―Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan‖. Serta dengan adanya fenomena tersebut yakni pro dan kontra maka akan memungkinkan adanya proses intregasi nasional antara pihak pro dan kontra serta agama islam dan agama lainnya demi keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saran Adanya Pro kontra terhadap surat Edaran No 5 Tahun 2021 tersebut menunjukkan interaksi melalui konflik yang dapat dipahami dalam kacamata positif. Melalui peraturan tersebut, masyarakat hendaknya dapat mematuhi peraturan yang ada, karena esensi dari terbentuknay peraturan tersebut ialah demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin warga negaranya beribadah sesuai kepercayaanya masing-masing, jaminan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal termasuk menjamin kenyamana dalam beribadah sehingga tidak terganggu satu sama lain. Dengan mematuhi peraturan dari kementerian agama tersebut secara langsung masyarakat dapat mengimplementasikan sila pancasila ke-3 yakni (Persatuan indonesia) dimana intregasi atau persatuan akan memungkinkan untuk dibangun dan diciptakan dengan mematuhi dan mengimplementasikan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021. DAFTAR PUSTAKA Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, K., Kantor Kementerian Agama kabupaten, K., & Kantor Urusan Agama Kecamatan, K. (n.d.). MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Miftahul, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B. 3940/Dj. Iii/Hk. 007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar Atau Musala (Studi Pada Masjid, Langgar atau Musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 55
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BBC. (2018). Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama. BBC.Com. Muhtarom, A. (2022). TOA: Toleransi dan Semangat Keberagamaan. Iain Pekalongan. dan-semangat-keberagamaan. Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antar umat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat islam dan kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto) Kabupaten Mojokerto). Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 2(1), 383. (2022). Persepsi masyarakat Rosmala. fenomena penggunaan pembatasan pengeras masjid desa kubang jaya kecamatan siak hulu kab.kampar. Jurnal Ilmiah Komunikasi Communique, 4(2), 46. tentang BBC. (2018). Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama. BBC.Com. 56
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ SOLIDARITAS SOSIAL ANTARA MANTAN NARAPIDANA DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG Nilam Wardah, Winin Maulidya Saffanah IKIP Budi Utomo Malang Abstrak Penelitian ini membahas mengenai solidaritas sosial mantan narapidana dengan masyarakat yang terdapat di salah satu desa di Kabupaten Malang. Penelitian ini menganalisis kerukunan antara mantan narapidana dengan masyarakat di sekitarnya, serta bentuk solidaritas sosial mantan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga membahas tanggapan masyarakat mengenai solidaritas sosial yang diterapkan oleh mereka di dalam masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi kajian yang patut untuk diteliti sebab di dalam masyarakat tidak semua warga dapat menerima keberadaan mantan narapidana setelah keluar dari rumah tahanan. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah mantan narapidana itu sendiri dan yang menjadi sumber data sekundernya yaitu masyarakat sekitar desa dan kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat sekitar berbentuk solidaritas mekanik, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan para mantan narapidana dalam hal gotong royong dan kerjasama. Selain itu menunjukkan persepsi masyarakat terhadap solidaritas sosial mantan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa para mantan narapidana mampu kembali ke masyarakat dan melakukan solidaritas sosial. Kata Kunci: Gotong Royong, Mantan Narapidana, Solidaritas. Abstract This study discusses the social solidarity of ex-convicts with the community in one village in Malang Regency. This study analyzes the harmony between ex-convicts and the surrounding community, as well as forms of social solidarity of ex-convicts. In addition, this study also discusses people's responses to the social solidarity applied by them in society. Public acceptance of ex-convicts is a study that deserves to be investigated because in society not all citizens can accept the existence of ex-convicts after leaving the detention house. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The methods of observation, interviews and documentation are data collection techniques carried out. The primary data source is the ex- convicts themselves and the secondary data sources are the community around the village and the village head. The results of this study indicate that the form of social solidarity between ex- convicts and the surrounding community is in the form of mechanical solidarity, this can be seen from several activities of ex-convicts in terms of mutual cooperation and cooperation. In addition, it shows the community's perception of the former's social solidarity. Based on the results of the research above, the researcher concludes that ex-convicts are able to return to society and carry out social solidarity. Keywords: Mutual Cooperation, Former Convicts, Solidarity. 57
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang memiliki hukum, seperti yang diungkapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Dinyatakan seluruh kehidupan masyarakat dan yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan pada norma- norma hukum yang ada. Tindakan seperti kejahatan atau kriminal bisa memiliki dampak berupa hukum pidana. Banyak sekali kasus kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi di dalam masyarakat seperti perampokan, aksi begal, perjudian, pencurian, pemerkosaan, penebangan hutan liar dan lain-lain. Seseorang yang telah terpidana disebut narapidana. Narapidana terdiri dari kata nara yang artinya orang dan pidana yang artinya hukuman dan kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. (Ardhyansa, 2018). Narapidana sendiri sebenarnya memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya, mereka juga mengharapkan agar mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat serta kembali hidup secara normal seperti sebelumnya. Pada salah satu desa di Kabupaten Malang terdapat beberapa mantan narapidana yang memiliki beberapa kasus yang berbeda-beda misalnya, kasus perjudian, pencurian, aksi begal, perampok, penebang liar di hutan dan lain sebagainya. Setelah mereka kembali dari Lapas, tidak semua mantan narapidana itu membawa dampak buruk bagi masyarakat, karena mereka juga memiliki impian untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti yang terdapat di salah satu desa di Kabupaten Malang tersebut. Di desa tersebut, setelah keluar dari Lapas para mantan narapidana kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat, bahkan mereka kembali berbaur dengan warga dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Mantan narapidana di desa tersebut sedikit berbeda dengan mantan narapidana di daerah lain karena mereka memiliki rasa solidaritas yang cukup besar. Penerimaan dan kepercayaan masyarakat yang berada di desa tersebut terhadap para mantan narapidana tersebut, bisa membantu mereka untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar dan juga ikut bergabung dalam kegiatan desa. Paul Johnson menjelaskan solidaritas sebagai suatu keadaan antar individu dan kelompok- kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama dengan penguatan pada pengalaman emosional bersama (Sa'diyah, 2016). Pada para mantan narapidana di sebuah desa di Kabupaten Malang ini, solidaritas sosial yang muncul bisa memiliki dampak yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan para mantan narapidana di desa tersebut membawa dampak positif tidak hanya bagi para mantan narapidana namun juga masyarakat sehingga kerukunan antar warga yang terdapat di desa tersebut tetap terjalin dengan baik. Setelah kembali dari Lapas para mantan narapidana ini bisa kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat secara mudah, mereka kembali melakukan rutinitas seperti biasanya seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana ini menjadi kajian yang menarik 58
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk diteliti, karena dalam kehidupan di masyarakat tidak semua masyarakat mengetahui proses penerimaan mantan narapidana setelah keluar dari Lapas. Rumusan Masalah 1. Bagaimana narapidana bentuk solidaritas sosial antara mantan dengan masayarakat di Kabupaten Malang? 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masayarakat di Kabupaten Malang? METODE PENELITIAN jenis deskriptif digunakan pada penelitian ini. Pendekatan ini dipilah agar dapat menggambarkan secara tepat serta meringkas berbagai kondisi dan situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat sebagai objek penelitian. Menurut Bungin (2013: 124), dalam penelitian kualitatif, data diterangkan ke dalam bentuk kalimat maupun uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada sejumlah data jenjang atau tertentu, perbedaan dapat ditunjukkan dalam bentuk tingkatan, walau batas yang ada tidak digunakan dengan jelas. Pendekatan kualitatif dengan Peneliti memilih beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Mantan narapidana yang telah melakukan rutinitas seperti biasanya seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya yang menjadi sumber data primer. Selain itu ada sumber data sekunder yaitu masyarakat sekitar, kepala desa/ketua RT. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah paling penting dalam penelitian karena data dari penelitian merupakan tujuan utama dilakukannya riset. Ketika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan (Winarni, 2018). Pada riset ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa; pertama, metode wawancara atau metode interview. Wawancara semiterstruktur dipilih sebagai salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Subyek yang dipilih untuk diwawancarai adalah dari masyarakat di salah satu desa tersebut. Adapun narasumber yang berstatus sebagai mantan narapidana yang diambil datanya sebagai berikut: KJ, WY, NS yang identitasnya telah disamarkan, ketua RT/ kepala desa dan masyarakat sekitar. Teknik kedua adalah observasi yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan. Pada saat melakukan observasi, peneliti mengamati berbagai hal seperti tempat, ruang, pelaku kegiatan, benda-benda di sekitar, peristiwa, waktu, tujuan, dan perasaan (Ghony&Almansur 2012). Observasi digunakan agar peneliti dapat mengamati dan melihat berbagai detail atau hal-hal lain yang tidak diungkapkan partisipan dalam penelitian. Pemilihan observasi ini dilakukan agar peneliti memahami aktivitas para mantan narpidana dengan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data ketiga yang dipilih adalah dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk melihat sejumlah catatan terhadap 59
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ peristiwa yang sudah lampau. Dokumen ini bisa diartikan sebagai setiap catatan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak untuk suatu penelitian (Ghony & Almansur, 2012). Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran solidaritas sosial mantan narapidana selepas keluar dari Lapas akibat kejahatan yang pernah dilakukan. Penelitian ini membahas mengenai kondisi mantan narapidana pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga melibatkan berbagai pihak sebagai sumber pendukung yaitu kepala desa dan masyarakat di sekitar tempat tinggal dari mantan narapidana tersebut. PEMBAHASAN Bentuk Solidaritas Sosial Antara Mantan Narapidana dengan Masyarakat di Kabupaten Malang Label sebagai mantan narapidana merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Dipandang remeh merupakan hal yang dialami para mantan narapidana karena suatu kejahatan dan tindakan melanggar hukum yang pernah mereka lakukan. Dengan menjadi mantan narapidana kebanyakan masyarakat akan memberi label atau cap buruk terhadap seseorang karena tindakan kriminal di masa lalu yang mereka lakukan dianggap masih menghantui kehidupan kini. Labelling merupakan identitas yang diberikan suatu kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang membuat invididu tersebut tergolong sebagai minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Pada kasus penelitian ini, minoritas ini mengacu pada mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Labelling biasanya diberikan pada orang yang dianggap memiliki penyimpangan sikap/perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat (Dirjosisworo, 1994). Pemberian label buruk terhadap seseorang umumnya akan dijadikan jati diri oleh orang yang diberi label tersebut. Walau begitu, hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap semua mantan narapidana khususnya pada salah satu desa di Kabupaten Malang. walaupun mereka disebut sebagai mantan narapidana atau julukan yang lain seperti (pencuri, penjudi, perampok dll) hal itu tidak dijadikan alasan oleh para mantan narapidana kembali melakukan kejahatan tersebut atau melakukan penyimpangan sekunder. hal itu dibuktikan dengan kegiatan positif yang telah dilakukan para mantan narapidana seperti keaktifan mereka di beberapa kegiatan desa setelah mereka kembali dari Lapas. Beberapa kejadian atau pengalaman yang terjadi pada mantan narapidana mungkin sangat sulit dilupakan dan bahkan sudah melekat pada dirinya, seperti yang terjadi pada narasumber kedua (WY). Suatu kejadian yang sulit dilupakan olehnya yaitu ketika narasumber ditangkap oleh pihak kepolisian karena kesalahan yang sama sekali tidak dia lakukan sehingga mengakibatkan narasumber berada di lembaga pemasyarakatan. (KJ) narasumber Berbeda dengan narasumber mengungkapkan bahwa narasumber sengaja melakukan kesalahan yang pertama 60
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut karena beberapa alasan salah satunya karena faktor kebutuhan atau faktor ekonomi yang semakin banyak sehingga narasumber memilih pekerjaan tersebut. Ada beberapa hal yang mengakibatkan mantan narapidana mampu kembali ke masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama warga yang lain, seperti yang telah diungkapakan oleh narasumber KJ bahwa narasumber diberi dukungan oleh beberapa pihak seperti keluarga dan kepala desa. Selain narasumber KJ ada narasumber WY dan NS yang memiliki tetangga yang masih mendukung narasumber berada di tengah-tengah masyarakat. Dari hal tersebut narasumber memiliki kepercayaan diri untuk bergabung lagi dan bahkan bersedia melakukan kerjasama dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Seperti kerjasama dalam mensukseskan kegiatan bersih desa, gotong royong dalam membangun masjid desa, gotong royong dalam membangun saluran air got di desa tersebut. Gotong royong tidak dapat dimaknai begitu saja namun merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Solidaritas sosial sendiri memiliki konsep dasar sebagai suatu hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada kolektif yang sama, persamaan moral, kepercayaan yang dianut, serta diperkuat dengan pengalaman emosional (Saeful. R, 2017). teman, keluarga, dan narapidana dengan masyarakat menghasilkan kesadaran sosial yang tinggi, mempererat tali persaudaraan, bahkan mantan narapidana membawa dampak positif bagi masyarakat yang diharapkan dapat memberi contoh bagi mantan narapidana yang lain. Bentuk solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat di Kabupaten Malang ini berkaitan dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap orang. Pasalnya, secara sosiologi manusia sesungguhnya merupakan mahkluk sosial yang tak dapat hidup sendiri dan lepas dari bantuan orang lain. Solidaritas antara mantan Menurut Durkheim (dalam Yusuf 2019) solidaritas sosial di dalam masyarakat terdiri dari dua bentuk yakni soidaritas sosial mekanik dan organik. Durkheim menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki ciri-ciri solidaritas mekanis adalah suatu yang hidup. Pada kondisi ini, masyarakat berpikir dan beringkah laku serta merespons berbagai gejala sosial dan fakta sosial yang ditemui dan seolah berada di luar inividu itu sendiri. Di dalam masyarakat, manusia melakukan interaksi dan hidup bersama sehingga memunculkan kebersamaan atau solidaritas antara anggota masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh para mantan narapidana di salah satu desa di Kabupaten Malang ini dibentuk oleh solidaritas mekanik berupa adanya rasa kepedulian di antara dua kelompok. Solidaritas mekanik dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran kolektif pada masyarakat dan anggota kelompok itu sendiri dan sudah mengakar sangat kuat sehingga memiliki sifat serupa religius. Durkheim (dalam Jones 2009) mengartikan bahwa solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran bersama, yang mengarah pada totalitas beragam kepercayaan maupun sentimen kolektif yang secara rata-rata ada pada warga tersebut. Lebih lanjut, Durkheim (dalam Upe 2010) menjelaskan bahwa solidaritas mekanik 61
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ merupakan solidaritas yang bertumpu pada adanya persamaan dalam anggota masyarakat. Masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis cenderung mempersatukan dan mengikat individu dalam suatu solidaritas dengan kesadaran bersama yang terbangun dengan kuat dan sama pada tiap anggotanya. lembaga pemasyarakatan mantan narapidana langsung bisa memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ada yang berinteraksi kembali seperti sebelumnya ada juga masih membutuhkan waktu. Beberapa mantan narapidana yang bersedia kembali bergabung di beberapa kegiatan desa, Solidaritas antara mantan narapidana dengan masyarakat timbul karena suatu kesadaran yang ada pada diri mereka. Bentuk solidaritas sosial berupa kesadaran bersama sebagai masyarakat desa dengan hubungan sosial yang kuat sehingga mampu mendorong solidaritas antara mantan narapidana dengan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha bersama atau kerjasama. Pasca keluar dari Persepsi Masyarakat Terhadap Solidaritas Mantan Narapidana dengan Masyarakat di Kabupaten Malang Setelah keluar dari Lapas, keberadaan mantan narapidana ini kerap kurang begitu diterima oleh warga, beberapa orang berasumsi ketika orang sudah pernah melakukan kejahatan, maka selanjunya ia akan mengulangi kejahatan tersebut. Kondisi ini bisa berdampak pada mantan narapidana yang tidak memperoleh hak asasi manusia (HAM) di dalam masyarakat. Pada umumnya, perspektif masyarakat terhadap mantan narapidana itu negatif dan cukup sulit untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap mantan narapidana. Terkadang pandangan negatif itulah yang membuat mantan narapidana berkeinginan untuk mengubah dirinya untuk menjadi label mantan lebih baik. Sesungguhnya, memiliki narapidana harusnya tidak menjadi penghalang untuk mereka kembali lagi ke masyarakat dan aktif di kegiatan- kegiatan yang diadakan oleh warga. Pada kenyataan di dalam masyarakat, masih banyak masyarakat yang masih bersedia merangkul dan menerima mereka di kehidupan sehari- hari. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar para mantan narapidana kembali memiliki rasa percaya diri dan mengurangi rasa minder yang dialami oleh mereka khususnya di salah satu desa di Kabupaten Malang. Kegiatan desa tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mantan narapida kembali diterima di masyarakat. Mantan narapidana di desa tersebut tidak terlalu didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Diskriminasi menurut Herimanto dan Winarno (dalam Zainul Akhyar 2014) merupakan tindakan yang membeda-bedakan serta kondisi kurang bersahabat yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok subordinasi. Masyarakat desa tersebut menilai kegiatan yang dikerjakan oleh mantan narapidana di desa tersebut tidak semuanya negatif. Setelah keluar dari Lapas, para mantan narapidana menunjukkan sikap yang lebih baik yang berdampak terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber berkaitan dengan komentar masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dan kembali lagi ke desa tersebut, warga 62
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menilai positif walaupun ada beberapa yang menilai negatif terhadap mereka. Mantan narapidana ini juga bersedia turut aktif di kegiatan- kegiatan yang diadakan oleh desa, hal ini sangat didukung oleh keluarga, kepala desa bahkan masyarakat mempercayai mereka. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya mantan narapidana ikut di kegiatan- kegiatan desa cukup membantu masyarakat. Tetapi tidak semua orang dapat mempercayai mantan narapidana, beberapa orang masih ada yang merasa risih dengan bergabungnya mantan narapidana di kegiatan tersebut, ketakutan masyarakat perlu dimaklumi karena label mantan narapidana dianggap sebagai seseorang yang pernah melakukan criminal/kejahatan dan melanggar norma-norma yang ada. Menurut narasumber HT, dia sengaja mengajak mantan narapidana untuk bergabung di kegiatan-kegiatan desa tersebut dengan tujuan agar mantan narapidana mendapatkan kegiatan yang positif dan mampu mengembalikan kepercayaan dirinya. Ternyata hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dukungan dari narasumber HT ternyata menumbuhkan hasil, mantan narapidana dapat kembali kemasyarakat seperti sebelumnya dan solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat akan semakin kuat. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa solidarits mantan narapidana di salah satu desa di Kabupaten Malang, bersifat solidaritas mekanik. Dalam solidaritas mekanikm mantan narapidana bergotong royong dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mantan narapidana berusaha memberikan yang terbaik untuk desanya tersebut, peranan para mantan narapidana dalam kegiatan gotong royong kerjasama tersebut salah satu usaha mantan narapidana untuk mengembalikan kepercayaan diri dan mengurangi rasa minder terhadap masyarakat serta memepertahankan solidaritas sosial di desa tesebut. Terkait penerimaan masyarakat di desa tersebut terhadap mantan narapidana, sebagian besar masyarakat memiliki respons yang positif terhadap hubungan kembali ke masyarakat ini. Masyarakat di desa tersebut memiliki pemikiran yang tidak terlalu kaku dan fanatik, mereka memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang telah kembali dari Lapas agar menjadi lebih baik. DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial &Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group. Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media. Jones, Pip dkk. 2009. Pengantar TeoriTteori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Dirjosisworo, S. 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 63
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Upe, Ambon.2010. Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Positifistik. Bantul: Kreasi Wacana. Winarni, Endang Widi. 2018. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D). Jakarta: Bumi Aksara. Ardhyansa, Nanang. 2018. Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Sa'diyah, Iis Durotus. 2016. Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta(Studi Kuningan)/ Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kasus Komunitas Paguyuban Warga Yusuf, Aminah. 2019. Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Khuporo Weki (Kumpul Keluarga) Pada Masyarakat Desa Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Djamari. 2016. Penanaman Sikap Gotong Royong Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SDN3 Kronggen Grobongan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saeful R, Dadan dkk.2017. Bentuk Solidaritas Sosial Masyarakat Nelayan Kelurahan Kesenden. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Zainul Akhyar.2014. Perspepsi masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Jinggah Kecamatan Barabai kabupaten hulu Sungai Tengah. Benua Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. 64
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS DINAMIKA SEKTOR PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO JENJANG SMA PASCA PANDEMI COVID-19 MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Mawar Setya Ningrum, Adis Aditya Nuzulia Rohmah, Titania Febrianti, Mohamad Farid Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Wabah pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek tingkah laku manusia, misalnya di bidang pendidikan. Salah satu problematika yang dihadapi dunia pendidikan secara khusus pada masa pandemi COVID-19 adalah mengharuskan semua guru melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah tentunya menghambat dengan menggunakan ruang virtual, hal terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan adanya penerapan pembelajaran daring Indonesia mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Pembelajaran daring di Kabupaten Sidoarjo juga memiliki beberapa kendala seperti susahnya penggunaan platform pembelajaran dan kendala jaringan internet (Alliyah dan Muhlasin, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan empat aspek yaitu kebijakan pemerintah, muatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan keadaan siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukan aspek kebijakan pemerintah atau dinas pendidikan setempat terbilang sangat adaptif dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, untuk aspek muatan pembelajaran, beberapa SMA di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai melakukan transisi dengan mengadopsi Program Sekolah Penggerak. Untuk aspek kegiatan pembelajaran dilakukan 100 persen luring dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan untuk aspek keadaan siswa menunjukan terdapat penurunan minat belajar dan perubahan psikologis siswa SMA di Kabupaten Sidoarjo (Amrulloah dan Eko, 2021). tersebut tentunya seluruh kota di Kata Kunci: Kabupaten Sidoarjo, Pasca Pandemi, Sektor Pendidikan. Abstract The COVID-19 pandemic has changed various aspects of human behavior, for example in the field of education. One of the problems faced by the world of education in particular during the COVID-19 pandemic is that it requires all teachers to carry out teaching and learning activities from home using virtual spaces, this of course hinders the realization of Indonesia Gold 2045. With the application of online learning, of course, all cities in Indonesia will experience problems. obstacles in carrying out teaching and learning activities, one of which is Sidoarjo Regency. Online learning in Sidoarjo Regency also has several obstacles, such as the difficulty of using learning platforms and internet network constraints (Alliyah and Muhlasin, 2021). The purpose of this study was to analyze the dynamics of high school education in Sidoarjo Regency based on four aspects, namely government policies, learning content, learning activities, and student circumstances. The research method used is descriptive with a qualitative approach and data collection is done through literature study. The results show that aspects of government policy or the local education office are very adaptive to the policies of the central government. In addition, for the aspect of learning content, several high schools in Sidoarjo district have started to make the transition by adopting the Driving School Program. For aspects of learning activities carried out 100 percent offline with certain terms and 65
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ conditions. As for the aspect of the student's condition, it shows that there is a decrease in interest in learning and psychological changes for high school students in Sidoarjo Regency (Amrulloah and Eko, 2021). Keywords: Sidoarjo Regency, Post Pandemic, Education Sector. PENDAHULUAN Latar Belakang Pada saat ini dunia masih mengalami krisis multidimensi karena wabah Covid-19. Dimulai dengan hilangnya nyawa hingga degradasi hasil pada berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, devaluasi mata uang, PHK massal, serta pendidikan. Keadaan Covid-19 ini memaksa seseorang harus mampu bertahan terhadap kelangsungan hidupnya. Dunia pendidikan berperan penting dalam mengurangi risiko penyebaran virus, hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan pembelajaran secara daring yang awalnya dilakukan secara luring. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID- 19 (Kemendikbud, 2020). Salah satu problematika yang dihadapi dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 adalah mengharuskan semua guru melakukan tugas mengajar dari rumah secara online. Wabah pademi COVID-19 telah mengubah berbagai perilaku kita agar lebih steril dengan melakukan berbagai protokol kesehatan seperti berupaya menjaga jarak, menghindari kerumunan, melakukan cuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Sejalan dengan penekanan wabah pandemi, Mendikbudristek menyikapi wabah pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain penghapusan ujian nasional dan menggantinya dengan ujian tingkat sekolah, memberlakukan perpanjangan masa akreditasi perguruan tinggi, dan menerbitkan pedoman studi darurat untuk tahun akademik 2020/2021. Pengaruh COVID-19 telah mengubah esensi, konsep, metode dan desain proses pembelajaran yang telah ada sebelumnya. Jamaluddin dkk (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran saat COVID-19 lebih di tekankan pada TCL (Teacher Centered Learning) bernuansa daring dan diskusi serta mengubah pola lama yang menggunakan metode konvensional. Adanya pembatasan pertemuan guru dan siswa menuntut inovasi dan kreatifitas dalam menentukan model serta pola pembelajaran. Sebenarnya, sebelum COVID-19 menyebar secara massif pola pembelajaran daring sudah lama dikenal serta telah diterapkan di berbagai perguruan tinggi swasta, ditambah lagi dipengaruhi oleh era globalisasi. Akan tetapi realitanya menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Pembelajaran secara daring juga dinilai belum efektif untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan SMA, salah satunya pada kajian hitungan dan praktikal. Hasil penelitian Baro'ah (2020) menunjukan bahwa tingkat efektivitas pembelajaran secara daring pada waktu pandemi COVID-19 adalah 39,6 persen dan berada pada ketegori rendah. Selain itu, penggunaan metode ceramah ketika daring banyak materi yang cenderung kurang diminati dan dianggap membosankan oleh siswa (Arieputri, 2020). Hal tersebut diperparah oleh penerapan pembelajaran daring pada masa 66
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengawasan guru menjadi rendah. Penggunaan metode TCL dinilai sudah dianggap tidak relevan diterapkan pada generasi muda yang memiliki pola pikir instan dan tidak menyukai sesuatu yang rumit serta menjemukan (Burhanudin dkk, 2019). Fakta lainnya adalah sedikitnya media pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan keinginan peserta didik juga membuat proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 tidak dapat tersampaikan secara maksimal ketika pembelajaran daring dilakukan. ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam menghadapi kondisi sektor pendidikan yang dinamis pada masa transisi pasca pandemi COVID-19 di jenjang SMA di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jenjang SMA sendiri dipilih sebagai subjek penelitian karena memang selintas dengan studi yang peneliti ambil dan memiliki relevansi yang erat serta berkesinambungan, selain itu pemilihan wilayah yang dianalisis dan dikerucutkan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan studi literatur, diperoleh hasil tingkat efektifitas pembelajaran secara daring berkisar 29%- 43,6% pada jenjang SMA yang artinya masih pada kategorisasi yang rendah pada wilayah tersebut (Anshory, 2020). Dengan keberadaan Indonesia Emas 2045 Alliyah dan Amrulloh (2021) memperkuat kembali dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwapembelajaran daring di Kabupaten Sidoarjo juga memiliki beberapa kendala seperti susahnya penggunaan platform pembelajaran dan kendala jaringan internet, ditambah lagi data yang telah di rilis dari LTMPT yang menyatakan bahwasanya hasil UTBK pada tahun 2020, untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri hanya satu sekolah yakni SMAN 1 Sidoarjo yang mampu masuk kedalam 10 besar teratas berdasarkan rangking se Jawa Timur dengan nilai rerata 587,683, dan peringkat 92 nasional selama pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang yang saling berkorelasi tersebut, fokus penelitian ini hendak menganalisa dinamika sektor pendidikan kabupaten Sidoarjo jenjang SMA pasca pandemi COVID- 19 menuju Indonesia emas 2045 guna menentukan konsep disain tata kelola yang adaptif dan model pembelajaran efektif yang dapat diterapkan guru pasca COVID-19 agar tetap menjaga kualitas input, proses dan output pembelajaran serta layanan kepada siswa terkait. Sehingga bersumber dari permasalahan tersebut, dalam penulisan karya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah daerah terkait dinamika sektor pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada jenjang SMA pasca pandemi COVID-19 juga kompleksitas muatan pembelajaran jenjang SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo pasca pandemi COVID-19, dan proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru wilayah kabupaten Sidoarjo pada jenjang SMA pasca pandemi COVID-19 serta analisis keadaan siswa jenjang SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo terkait juga berfokus pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Penulisan ini bagaimana eksplorasi secara mendalam berdasarkan hasil pemaparan fenomena dan penarikan kesimpulan saat transisi masa COVID-19 didapat guna menciptakan solusinya. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: 67
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah terkait dinamika sektor pendidikan Kabupaten Sidoarjo jenjang SMA pasca pandemi COVID-19 menuju Indonesia Emas 2045? 2. Bagaimana kompleksitas muatan pembelajaran jenjang SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo pasca pandemi COVID-19 menuju Indonesia Emas 2045? 3. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru wilayah Kabupaten Sidoarjo jenjang SMA pasca pandemi COVID-19 menuju Indonesia Emas 2045? 4. Bagaimana analisis keadaan siswa jenjang SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo terkait pembelajaran pasca pandemi COVID-19 menuju Indonesia Emas 2045? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Pendekatan data bersifat induktif atau kualitatif sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menghasilkan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterprestasikan dinamika pendidikan pada jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti website yang kredibel, buku, artikel lain dengan metode ilmiah, dan sumber pengumpulan studi pustaka. Metode yang digunakan untuk pengkajian ini adalah studi literatur yang didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi internet, dan pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan untuk mengetahui dinamika pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. PEMBAHASAN Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi jawa timur dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi jawa timur, yaitu Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 714,27 Km2 dengan jumlah penduduk 2.082,80 ribu jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 2.916 jiwa per Km2. Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas sumber daya manusia yang terbilang unggul, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019, menunjukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,05 atau berada pada kategori tinggi. Tingginya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo tentu tidak terlepas dari kondisi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.Kabupaten Sidoarjo memiliki fasilitas pendidikan yang terbilang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keberadaan sekolah- sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Data jumlah sekolah dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Jumlah Sekolah di Kabupaten Sidoarjo Jenjang Sekolah No. Jumlah 68
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TK SD SMP SMA SMK Sumber: Data BPS, 2014 1. 2. 3. 4. 724 558 147 57 66 jumlah fasilitas pendidikan terbanyak berada pada jenjang TK yaitu sebanyak 724 dan jumlah fasilitas pendidikan paling sedikit berada pada jenjang SMA sebanyak 57 sekolah dan jenjang SMK sebanyak 66 sekolah. Sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memiliki jumlah sekolah yang memadai. Salah satu jenjang pendidikan yang terbilang krusial dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah jenjang SMA sederajat. Hal ini dikarenakan pada jenjang tersebut siswa dibekali berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam konteks hard skill dan soft skill sehingga lingkungan dan dinamika sekolah pada jenjang SMA sederajat sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih pada abad ke 21, terdapat beragam tuntutan yang harus dipenuhi. Wijaya dkk (2016) menjelaskan terdapat empat keterampilan abad 21 yaitu kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi yang sangat diperlukan di setiap lingkup dunia kerja. Berdasarkan data BPS, dapat diketahui Namun pada beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020, berbagai sektor termasuk sektor pendidikan mengalami hambatan akibat wabah pandemi. Dampak wabah pandemi tersebut juga dirasakan oleh setiap elemen pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan beberapa siswa juga turut terinfeksi oleh virus Covid-19 dan mengakibatkan kegiatan pembelajaran harus dibatasi untuk waktu tertentu (Susetyo, 2022). Untuk mengetahui dinamika dan keadaan sektor pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, terutama pada jenjang SMA sederajat, maka dipilih beberapa aspek yang dianalisis yaitu aspek kebijakan pendidikan, muatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan keadaan siswa. Pemilihan aspek kebijakan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan muatan pembelajaran dilandaskan pada konsep teori behavioristik yang menekankan pada pemberian stimulus untuk memperoleh hasil belajar yang baik (Safaruddin, 2016), ketiga aspek tersebut memiliki peranan penting dalam konteks stimulus. Selain itu, keadaan siswa juga sangat penting untuk dikaji dalam proses pembelajaran, hal ini berlandaskan pada teori konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran, sehingga sangat penting untuk mengetahui kondisi siswa dalam pembelajaran (Suparlan, 2019). Kebijakan Pendidikan Pengambilan kebijakan pendidikan pada dasarnya dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen seperti guru, sekolah, dan akademisi. Kebijakan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo biasanya ditentukan dengan mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian disesuaikan kembali oleh Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Pada awal masa pandemi, Dinas 69
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat edaran dengan nomor surat 421/1182/438.5.1/2020 yang berisi pembatasan pembelajaran secara luring dan dialihkan menjadi daring. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga dapat diketahui jika kebijakan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo telah dirumuskan secara sistematis dan memperhatikan arahan yang terintegrasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. terbaru yang dikeluarkan adalah mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan nomor surat 421/447/438.5.1/2022. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tetap berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi. Pada kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, tercantum beberapa kriteria dan ketentuan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang tertulis dengan jelas dan mudah dipahami. Hal ini menunjukan kapabilitas yang bagus dalam beradaptasi dan memahami situasi dengan cepat di tengah masa pandemi, serta membuktikan bahwa kebijakan di lingkungan pendidikan Kabupaten Sidoarjo sudah terkelola dengan baik. Kebijakan Muatan Pembelajaran Perubahan kegiatan pembelajaran menjadi model daring tentunya menyebabkan perbedaan muatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Muatan pembelajaran tentunya membutuhkan perencanaan terlebih dahulu satunya adalah penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa disebut RPP yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada masa pandemi ini dilakukan penyederhanaan komponen RPP, sehingga lebih memudahkan guru dalam merumuskan muatan pembelajaran (Aditia, 2019). Penyederhanaan RPP tersebut dapat mempermudah guru SMA di Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun muatan pembelajaran secara lebih efektif. sebelum diberikan kepada siswa. Salah Beberapa SMA di Kabupaten Sidoarjo juga telah terpilih sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, salah satu yang terpilih adalah SMAN 3 Sidoarjo (Deni, 2021). Program tersebut berupaya untuk menciptakan profil pelajar pancasila dengan menekankan muatan literasi, digitalisasi sekolah, dan beberapa aspek lain. Sehingga dapat diketahui jika muatan pembelajaran SMA di Kabupaten Sidoarjo terus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran di lingkungan SMA Kabupaten Sidoarjo pada saat ini telah dilakukan secara luring dengan kapasitas mencapai 100% berdasarkan beberapa syarat dan ketentuan yang tertera pada pelaksanaan pembelajaran surat 421/447/438.5.1/2022. Meskipun begitu, kegiatan pembelajaran SMA secara luring di Kabupaten Sidoarjo terbilang mengalami dinamika yang tatap muka terbatas dengan nomor 70
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ fluktuatif. Dikutip dari laman JawaPos, pembelajaran luring juga sempat ditiadakan di beberapa sekolah akibat ditemukan kasus siswa yang terinfeksi virus Covid-19. Pada kegiatan pembelajaran daring, guru-guru di Kabupaten Sidoarjo juga melakukan berbagai inovasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dikutip dari laman SidoarjoTerkini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Asrofi menjelaskan jika banyak inovasi yang dilakukan oleh guru-guru selama masa pandemi, beberapa di antaranya yaitu pembuatan video pembelajaran yang tercatat sebanyak 700 video, selama masa pembelajaran daring. serta beberapa penyederhanaan kurikulum Keadaan Siswa Pembelajaran pada masa pandemi mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelum masa pandemi. Contoh sederhana dari perubahan pembelajaran di masa pandemi adalah interaksi yang terbatas antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya. Hal tersebut tentunya mempengaruhi keadaan siswa dari segi fisik maupun psikologis. Pembelajaran daring dan keterbatasan akibat wabah pandemi, terbukti menyebabkan penurunan minat belajar siswa SMA di Sidoarjo yang drastis yaitu berkisar 2% sampai 24% (Amrulloh dan Eko, 2021). ideal suatu pembelajaran adalah dengan melibatkan siswa secara aktif untuk melakukan eksplorasi bersama serta melakukan konstruksi pengetahuan dan keterampilan secara bermakna (Sugrah, 2019). Berdasarkan perspektif teori saat wabah pandemi, tersebut, maka keterbatasan pembelajaran menyebabkan kondisi pembelajaran yang kurang ideal. Sehingga penurunan minat belajar pada siswa SMA di Sidoarjo terjadi karena kurang tercapainya pembelajaran yang ideal. Jika ditinjau dari teori konstruktivisme, keadaan PENUTUP Pendidikan sebagai aspek penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara tidaklah boleh tenggelam meskipun pandemi Covid-19 melanda. Berdasarkan hasil telah didapatkan, diperoleh kesimpulan bahwasanya aspek kebijakan pemerintah atau dinas pendidikan setempat terbilang mampu berkolaborasi dan menetapkan kebijakan yang adaptif dengan kebijakan pemerintah pusat yang mana berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang tetap bermutu dan berkualitas pada masa sebelum, sesaat dan masa transisi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. temuan serta pembahasan yang Selain itu, untuk aspek muatan pembelajaran, beberapa SMA di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai melakukan transisi dengan mengadopsi Program Sekolah Penggerak yang merupakan variansi lanjutan dan wujud implementasi dari beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk aspek kegiatan pembelajaran dilakukan 100 persen luring asalkan melalui penetapan syarat dan ketentuan tertentu. Namun, hal bertolak belakang terjadi pada aspek keadaan siswa yang menunjukan terdapat penurunan minat belajar dan perubahan psikologis siswa SMA di 71
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kabupaten Sidoarjo. Kedepannya, tentu diperlukan sinergitas yang menyeluruh dan berimbang terkait kebijakan yang berpeluang meningkatkan minat belajar siswa. Mengingat pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh terhadap penurunan minat belajar serta perubahan psikologis siswa SMA di wilayah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya variasi yang menyeluruh, sistem pembelajaran daring yang ada hanya boleh direalisasikan saat kondisi tertentu yang benar-benar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring atau nontatap muka. Seperti disebabkan karena terjadinya bencana alam, kejadian luar biasa lainnya yang memang mengancam keselamatan hidup tak terduga masyarakat luas yang tentu harus dibarengi pula dengan peningkatan kemampuan seorang guru sebagai tenaga profesionalisme dalam penggunaan aplikasi berbasis IT yang menunjang pembelajaran daring agar proses pembelajaran yang ada tidak cenderung membosankan, dan apabila berangsur terus terjadi maka kurangnya kecakapan tenaga pengajar ini juga secara aktif berimplikasi pada penurunan minat belajar dan perubahan psikologis siswa SMA di Kabupaten Sidoarjo. DAFTAR PUSTAKA Aditia, R. (2020). Pandemi Dianggap Masa Pembenahan Wajah Pendidikan 2022 melalui pembenahan- 15 April di wajah-pendidikan-di-indonesia/ Indonesia. Diakses pada Alliyah, M. N., dan Muhlasin, A. (2021). The Influence of Online Learning during the Covid-19 Pandemic at SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Psychology and Education Conference Facing The Era of Merdeka Belajar (hal 1-7). Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Anshory, K. & Rudianto, R.S. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika. Al Asma: Journal Of Islamic Education, 2(1), 1- 12. Arieputri, V. (2020). PAS: Pendidikan, Arahan, dan Sinergi Menuju Indonesia Emas. Sentris Academic Journal, 1(1), 53-61. Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 Pada Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi. LP2M. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Visi Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Pusat Statistik. (2014). Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Diakses pada 16 April melalui sekolah-menurut- 2022 Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten SidoarjoTahun 2019. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten 72
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sidoarjo. Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Tawadhu, 4(1), 1063-1073. Burhanudin, A., Rohmawati, A. (2017). Teaching From Home: Dari Belajar Merdeka menuju Merdeka Belajar. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 8(2), 15-31. Deni. (2021). SMAN 3 Sidoarjo Lolos dan Terpilih sebagai Sekolah 2022 melalui pada sidoarjo-lolos- Penggerak. Diakses 15 April Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2020). Surat Edaran Pelaksanaan PSBB Penanganan Covid-19 Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2022). Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran Sesuai SE Mendikbud- Ristek Nomor 2 Tahun 2022. Safaruddin. (2016). Teori Belajar Behavioristik. Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, 8(2), 119-135. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugrah, N. (2019). Implementasi Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pembelajaran Sains. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 19(2), 121-138. Suparlan. (2019). Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran. Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 1(2), 79-88. Susetyo, H. (2022). 124 Siswa Positif Covid-19, PTM di Sidoarjo Tetap melalui siswa- pada Lanjut. Diakses 17 April 2022 Wijaya, E. Y., Dwi, A. S., & Amat, N. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016 (hal. 263-278). Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. 73
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN YANG BERSIFAT MENGATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Permadi Setyonagoro Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Abstrak Dinamika hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terus terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan modern. Perkembangan demikian melahirkan praktek-praktek hukum yang konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, praktek hukum seperti ini dapat ditemukan pada aktivitas penerbitan instrumen hukum berupa keputusan administrasi pemerintah. Namun demikian, keberadaan keputusan administrasi pemerintah semacam ini seringkali menimbulkan kerancuan secara keilmuan hukum karena instrumen hukum keputusan administrasi pemerintah tersebut memuat materi hukum yang bersifat mengatur. Keputusan sebagai instrumen hukum seharusnya memiliki sifat yang konkrit dan individual namun seringkali digunakan untuk mewadahi materi hukum yang bersifat umum, abstrak dan memuat materi yang bersifat mengatur layaknya sifat yang dimiliki instrumen hukum berupa peraturan. Praktek penerbitan keputusan administrasi pemerintah seperti ini sering kali ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam bentuk keputusan kepala dinas/kepala badan di pada pemerintah daerah. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan terkait kedudukan hukum dari keputusan administrasi pemerintah yang memuat materi yang bersifat mengatur yang sering digunakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) diperoleh pemahaman bahwa praktek penerbitan keputusan kepala dinas/kepala badan dengan materi yang bersifat mengatur bertentangan dengan konsep hukum serta ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Keputusan kepala dinas/badan tidak bisa memuat materi hukum yang bersifat mengatur sehingga lebih tepat jika materi yang bersifat mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimuat dalam sebuat peraturan. digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Kata Kunci: Keputusan Kepala Dinas/Badan, Peraturan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Abstract The development of constitutional life has given rise to legal practices used in government administration. In the context of local goverment administration, this legal practice occurs in the issuance of legal instruments in the form of government administrative decisions. However, government administrative decisions like this often lead to confusion in legal scholarship because the legal instruments of these decisions contain regulatory legal material. Legal decisions should have a concrete and individual nature but often contain legal material that is general, abstract and contains regulatory material like the nature of legal instruments in the form of regulations. The practice of issuing decisions like this is often found in the administration of regional govenment which is accommodated in the form of decisions of heads of offices/heads of agencies in regional governments. This study examines the legal position of decisions that contain regulatory material that is often used in the practice of administering local government. by using a statutory approach and conceptual approach, an understanding is obtained that the practice of issuing decisions of heads of offices/heads of agencies with regulatory material is contrary to legal concepts and 74
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ positive legal provisions as regulated in Article 1 point 9 of Law no. 51 of 2009 concerning the second amandement to Law no.5 of 1986 concerning the state Administrative Court. The decision of the head of service/agency cannot contain regulatory legal material, so it is more appropriate if the regulatory material in the administration of regional government is contained in a regulation. Keywords: head of department's decision, regulation, Local Government Administration PENDAHULUAN Latar Belakang UUD N RI Tahun 1945 (konstitusi negara) memuat secara jelas arah kebijakan bernegara yang dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Materi muatan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia yaitu untuk Indonesia, memberikan memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa pemajuan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan agar tercipta kondisi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mengupayakan ketertiban bagi dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai langkah untuk menggapai semua tujuan bernegara tersebut, peran pemerintah sebagai organ negara menjadi sangat penting. Pemerintah sebagai wakil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan tujuan bernegara dituntut untuk melaksanakan berbagai upaya agar sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terwujud. Dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara tersebut, Pemerintah sebagai organ negara diberi kewenangan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewenangan hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mewujudkan tujuan negara. Namun demikian, walaupun pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah juga membutuhkan instrumen hukum (alat) yang digunakan untuk menjalankan kewenangan hukum yang diberikan tersebut. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, Instrumen hukum yang dimiliki pemerintah tersebut dapat berupa instrumen hukum keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) biasanya bersifat mengatur (regeling), dan instrumen hukum keputusan bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking). Dalam prakteknya, penerbitan beschikking menjadi salah satu aktivitas utama yang dilakukan pemerintah. hampir di semua lini penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari aktivitas penerbitan beschikking. Dengan individual dan konkrit, Instrumen beschikking sering karakteristik yang digunakan sebagai landasan hukum atas penjabaran lebih lanjut berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat umum dan abstrak. Namun demikian, penerbitan beschikking dalam penyelenggaraan pemerintahan sering jika kali dilingkupi anomali yang menyebabkan kebingungan khususnya dikaitkan dengan konsep dasar dari instrumen hukum beschikking yang dipahami selama ini. Banyak pejabat administrasi pemerintahan/administrasi negara yang menerbitkan beschikking dengan karakter tidak sesuai dengan konsep beschikking yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara. Nomenklatur yang digunakan berupa penetapan administrasi (beschikking) 75
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ namun dengan materi muatan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) serta bersifat mengatur (regeling). Kondisi ini tentu menimbulkan kerancuan dengan konsep beschikking yang dikenal selama ini. sering kali ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jamak ditemukan pejabat setingat eselon II baik kepala dinas maupun kepala badan di lingkungan pemerintahan daerah yang instrumen hukum berupa ini, menerbitkan melakukan praktek seperti keputusan kepala dinas/badan untuk mengatur hal tertentu dengan materi muatan yang bersifat umum dan abstrak. Maka kemudian adalah suatu hal yang penting untuk dipahami terkait kedudukan hukum instrumen keputusan kepala dinas/badan dengan karakteristik seperti itu dalam konteks konsep Hukum Administrasi Negara. Praktek demikian Rumusan Masalah Dari uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang perlu diangkat yaitu bagaimana kedudukan hukum keputusan kepala dinas/badan yang memuat materi yang bersifat umum dan abstrak serta mengatur hal tertentu dalam konteks Hukum Administrasi Negara? METODE PENELITIAN Kajian ini merupakan kajian hukum normatif yaitu ditujukan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum fiktif positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terkait. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum tentang konsep instrumen hukum pemerintah berupa keputusan yang bersifat menetapkan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal), terkait dengan isu yang diangkat dalam artikel ini. Bahan Hukum yang terkumpul kemudian dianalisa dengan cara mensistematikan bahan-bahan hukum tersebut. Analisa bahan hukum dalam kajian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil analisa bahan hukum akan diintrepretasi menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam kajian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah penafsiran dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Dalam penafsiran ini dicari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguistically mean) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang ada dalam sebuah norma hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait instrumen hukum pemerintah baik berupa instrumen hukum peraturan maupun keputusan akan dijadikan rujukan dalam melakukan analisa kajian ini. 76
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN Tindakan Pemerintah Konsep tindakan pemerintah merupakan konsep yang digunakan dalam tindakan pemerintah Hukum Administrasi Negara. Secara (bestuurshandelingen) dipahami sebagai tindakan organ perlengkapan negara dalam lingkup pemerintah (bestuursorgaan) dalam melakukan tugas dan fungsi pemerintahan (bestuursfunctie) yang diberikan. Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan pemerintah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis tindakan, yaitu:(Sadjijono, 2008). sederhana Tindakan pemerintah yang didasarkan pada hukum (hukum postifif negara) (rechtshandelingen). Salah satu ciri dari tindakan pemerintah yang termasuk kategori tindakan hukum yaitu tindakan pemerintah tersebut melahirkan akibat hukum tertentu berupa munculnya hak dan kewajiban. Jenis tindakan pemerintah ini berhubungan secara direktif dengan keberadaan kewenangan yang dimiliki oleh jabatan pemerintah. Tindakan pemerintah atas dasar Fakta (feitelijkehandelingen). Jenis tindakan pemerintah memiliki ciri tidak berhubungan secara direktif dengan kewenangan yang jabatan, oleh karena itu, jenis tindakan ini tidak menimbulkan akibat hukum atas tindakan yang dilakukan. ini Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dapat dibagi kedalam dua jenis tindakan, yaitu tindakan dalam lapangan hukum privat (privatrecht (publiekerecht handelingen) dan handelingen). Dalam pengertiannya, tindakan hukum privat yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain (privat) yang didasarkan lapangan hukum privat. Sedangkan tindakan hukum pemerintah dalam lapangan hukum publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hubungan antara organ-organ pemerintah atau antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks kepentingan umum. tindakan dalam lapangan hukum publik Tindakan hukum pemerintah dalam lapangan hukum publik sendiri dapat dibagi dalam dua jenis tindakan, yaitu tindakan hukum publik bersegi satu (eenzijdig publiekrechttelijke handelingen) dan tindakan hukum bersegi dua (meerzijdik publiekrechttelijke handelingen). Tindakan hukum publik bersegi satu berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilakukan atas dasar kehendak sepihak dari pemerintah itu sendiri. Tindakan semacam ini dapat melahirkan produk hukum berupa keputusan-keputusan baik bersifat individual konkrit maupun umum. Sementara itu, tindakan hukum publik bersegi dua dapat dipahami sebagai tindakan hukum publik yang dilakukan pemerintah dimana terdapat kehendak bersama antara dua belah pihak (organ pemerintah) yang terkait dengan tindakan hukum tersebut.(I Nyoman Gede Remaja, 2017). Pemahaman terkait konsep tindakan pemerintah ini erat kaitannya dengan pembahasan terkait instrumen pemerintah, karena dalam melakukan tindakan, pemerintah memerlukan instrumen pemerintah, baik instrumen fisik maupun instrumen yuridis. Instrumen Pemerintah Secara sederhana, frasa Instrumen Pemerintah dapat dipahami sebagai alat yang digunakan atau sarana yang dipakai oleh pemerintah sebagai organ negara yang digunakan dalam melakukan tindakan pemerintah atas dasar kewenangan 77
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang dimilikinya. Artinya, dalam melaksanakan tindakan, pemerintah atau administrasi negara menggunakan alat/sarana (instrumen) untuk memudahkan pelaksanaan tugas pemerintah. artinya, intrumen pemerintah digunakan sebagai literatur Hukum alat untuk melaksanakan tindakan pemerintah. Dalam Administrasi Negara, instrumen pemerintah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:(I Nyoman Gede Remaja, 2017): a. Instrumen fisik Instrumen ini terhimpun dalam ranah publik. ada beberapa contoh bentuk intrumen fisik yang digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain: atat tulis kantor, media komunikasi, transportasi, ruang perkantoran dan lain sebagaianya. Instrumen Hukum Instrumen hukum sering digunakan oleh pemerintah dalam rangka pengaturan dan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Adapun intrumen hukum pemerintah yaitu berbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif negara, berbagai bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan administrasi pemerintahan, berbagai bentuk peraturan kebijakan yang lahir dari kewenangan bebas yang dimiliki pemerintah, instrumen perizinan yang dikeluarkan pemerintah, serta berbagai instrumen hukum keperdataan yang lahir atas adanya tindakan hukum keperdataan pemerintah. b. Keputusan (Beschiking) Keputusan yang bersifat menetapkan (beschiking) adalah salah satu bagian dari sering digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari penerbitan keputusan untuk melandasi penerbitan kebijakan yang besifat individual dan konkrit. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pemahaman terkait kata ―keputusan‖ memiliki pemaknaan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, kata Keputusan juga melingkupi segala bentuk peraturan, segala bentuk keputusan dan segala bentuk putusan/vonis yang dikeluarkan oleh hakim. Seemntara itu, pemahaman arti Keputusan dalam makna sempit merujuk pada hanya aktivitas penetapan administratif (beschikkings)(Jimly Asshiddiqie, 2010). Namun demikian keputusan yang dibahas dalam kajian ini adalah keputusan dalam arti sempit sebagaimana yang dimaksud oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu keputusan yang digunakan dalam menetapkan sesuatu yang bersifat individual dan untuk peristiwa konkrit tertentu. instrumen hukum yang Dalam konteks hukum positif negara, pemahaman terkait keputusan yang bersifat menetapkan ini dapat ditelusuri dari definisi dalam UU No 5 Tahun 1986 khusunya Pasal 1 ayat (3) jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai produk keputusan. Dalam Pasal tersebut, KTUN dipahami sebagai sebuah penetapan tertulis. Penetapan tertulis tersebut merupakan penetapan yang diterbitkan oleh badan pemerintah atau pejabat pemerintah dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan karakteristik bersifat konkrit, individual dan final. Ketetapan yang dimaksud harus dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum privat. 78
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Peraturan (Regeling) Selain intrumen berbentuk keputusan, bentuk lain dari instrumen hukum pemerintah yaitu peraturan. Secara sederhana, istilah peraturan dalam konteks instrumen hukum pemerintah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk hukum yang digunakan oleh badan/pejabat pemerintah yang memiliki sifat mengikat umum atau dengan kata lain berlaku bagi umum serta memiliki tugas untuk memberi landasan pengaturan atas hal-hal yang bersifat umum. Pemahaman dari istilah norma umum untuk menggambarkan pengertian dari peraturan merujuk pada makna berarti pemerintah atau administrasi negara berada pada kondisi untuk memberi pengaturan kepada semua masyarakat tanpa terkecualui, atau pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukan bagi semua warga masyarakat tanpa ada pengkhususan tertentu. Dalam hukum positif negara, istilah peraturan dapat ditemukan pada definisi yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Pasal 1 angka 2. Secara sederhana, istilah peraturan dalam Undang-undang tersebut dapat dipahami sebagai sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi norma hukum, dimana norma hukum tersebut bersifat mengikat secara umum yang dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan sesua ketentuan hukum yang berlaku. 1. Norma Hukum yang mengandung perihal yang abstrak, artinya perihal apa yang dimuat dalam norma tersebut tidak memiliki bentuk konkrit atau kejadian yang dmuat belum terjadi. misalnya peraturan pemerintah, peraturan daerah; 2. Norma hukum dengan karakter Individual Konkret, dimana dalam norma ini sudah jelas siapa yang dituju oleh norma tersebut dan perihal kejadian nyata apa yang dimuat dalam norma tersebut misalnya keputusan tata usaha negara; 3. Norma hukum dengan karakter Umum Konkret. Norma ini mengatur perihal yang umum namun ditujukan untuk kalangan tertentu. misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu; 4. Norma hukum dengan karakter individual abstrak. Norma ini ditujukan untuk individu tertentu namun dengan perihal pengaturan yang bersifat abstrak. Misalnya norma yang terkandung dalam instrumen hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Antara Keputusan dan Peraturan Dalam upaya memahami pembedaan sifat keumuman (algemeenheid) dan kekonkretan (concreetheid) instrumen hukum pemerintah sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini maka yang harus diperhatikan adalah terkait obyek yang menjadi target dari norma yang dibentuk tersebut serta bagaimana bentuk norma yang dibentuk. Secara sederhana dapat dipahami bahwa untuk memahami perbedaan antara keputusan dengan peraturan dapat dilakukan dengan mencermati pertama, untuk siapa norma itu dibuat apakah dibuat untuk umum ataukah untuk orang tertentu. Dalam pandangannya, Philipus Hadjon menggambarkan hal ini dalam skema berikut (Philipus M. Hadjon, 1994): 79
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dari skema yang dikemukakan Philipus Hadjon tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi sifat norma hukum yang dapat timbul yaitu perbedaan antara produk hukum keputusan dengan produk hukum peraturan dapat dipahami dari pandangan Jimly Asshiddiqie. Dalam pandangannya, Jimlly cenderung sependapat dengan pandangan philipus yang intinya memahami karakter sebuah keputusan (beschikking) yang selalu memiliki sifat individual dan kongkrit (individual and concrete), sementara instrumen hukum peraturam (regeling) selalu memiliki sifat yang umum dan abstrak (general and abstract). Sifat general dan abstract merujuk pada pemberlakuan norma tersebut. Artinya kaidah umum tersebut ditujukan kepada siapa saja (Jimly Asshiddiqie, 2010b). Maria Farida Indrati melengkapi pandangan Jimlly dengan berpandangan bahwa sebuah instrumen hukum berupa keputusan (beschikking) memiliki sifat berlaku sekali dan setelah itu selesai (enmahlig). Lain halnya dengan instrumen hukum keputusan yang berlaku sekali-selesai, intrumen hukum peraturan (regeling) memiliki sifat yang berlaku secara terus menerus (dauerhaftig)(Maria Farida Indrati S, 2012). Kedudukan Hukum Instrumen Keputusan Kepala Dinas/Badan Yang Bersifat Mengatur instrumen hukum baik instrumen hukum berupa peraturan maupun instrumen hukum berupa keputusan sering digunakan untuk melandasi berbagai kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu berupa keputusan kepala dinas/kepala badan yang diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimiliki kepala dinas/badan. Secara konsep, produk hukum keputusan merupakan produk hukum yang disasarkan (ditujukan) pada individu tertentu dan mengenai hal tertentu serta berdimensi administratif dan sekali-selesai (einmalig). Dengan sifat demikian, instrumen keputusan harus digunakan untuk melandasi berbagai peristiwa konkrit yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, penerbitan keputusan kepala dinas/badan seharusnya ditujukan untuk memberi dasar hukum atas peristiwa tertentu dalam penyelenggaraan konkrit yang ditujukan pada pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan individu Namun demikian, dalam prakteknya, seringkali keputusan kepala dinas/badan digunakan untuk melandasi yang sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak, bersifat mengatur serta berlaku terus-menerus (dauerhaftig). Keliru paham ini sering dijumpai 80
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, dokumen pedoman umum penelitian yang memuat pengaturan umum terkait penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilandasi dalam sebuah Keputusan Kepala Badan penelitian dan Pengembangan provinsi Jawa UMUM%20LITBANG%202019.Pdf, n.d.). Pada masa pandemik Covid 19 lalu, praktek penormaan produk hukum yang bersubstansi ―mengatur‖ sering dilandasi dengan penerbitan keputusan kepala dinas. Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, terbit keputusan di tentang Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2861 Tahun 2021. Secara substansi, keputusan ini penuh dengan materi hukum yang bersifat mengatur dan ditujukan untuk umum. Dalam konteks ilmu hukum, pemuatan norma hukum yang bersifat mengatur dan ditujukan untuk umum ke dalam instrumen hukum keputusan kepala dinas/badan seperti yang dipraktekkan selama ini dapat dikatakan bertentangan dengan konsep keputusan yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara. Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 PENUTUP Pemuatan materi kebijakan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) dalam instrumen hukum keputusan kepala dinas/badan merupakan praktek yang keliru dan bertentangan dengan konsep produk keputusan yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara. Seharusnya instrumen hukum keputusan kepala dinas/badan tidak memuat materi norma yang bersifat mengatur. Selayaknya, materi seperti ini dinormakan dalam bentuk peraturan. Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa keputusan kepala dinas/badan yang memuat materi pengaturan serta bersifat umum dan abstrak tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga perlu diwadahi dalam produk peraturan misalnya peraturan kepala dinas/badan. DAFTAR PUSTAKA 20LITBANG%202019.pdf. (n.d.). I Nyoman Gede Remaja. (2017). Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum universitas Panji Sakti. Jimly Asshiddiqie. (2010a). Perihal Undang-Undang. PT.RajawaliPers. Jimly Asshiddiqie, J. (2010b). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika. Maria Farida Indrati S. (2012). Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan. Kansius. Philipus M. Hadjon. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. LaksBang PRESSSindo. 81
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12 (2011). Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 9 (2004). 82
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KONSTRUKSI SOSIO KULTURAL TERHADAP PRAKTIK VASEKTOMI Ali Imron Universitas Negeri Surabaya, Surabaya aliimron@unesa.ac.id Abstrak KB merupakan program yang bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta untuk memenuhi hak terhadap kesehatan reproduksi; promosi; pencegahan; penanganan problem kesehatan reproduksi dan seksual; serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak. Konstruksi masyarakat menempatkan KB identik dengan perempuan, karena selama ini sasaran utama program KB sebagian besar adalah perempuan. Namun, saat ini sudah mengalami pergeseran dimana laki-laki juga menjadi akseptor KB (vasektomi). KB acapkali menjadi sumber ketidakadilan gender dalam interaksi rumah tangga. Praktik pengambilan keputusan, pembagian kerja dan antaranggota keluarga dalam rumah tangga kerap memunculkan bias gender. Bias gender muncul dari konstruksi masyarakat dalam melihat relasi gender, termasuk dalam masalah penggunaan KB vasektomi. Berangkat dari realitas empiris tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi sosio kultural terhadap praktik vasektomi. Metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam riset ini. Lokasi riset di Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Informan adalah pasangan suami istri yang suaminya menggunakan KB vasektomi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara mendalam. Data dianalisis menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Kandangan melakukan KB vasektomi, antara lain adanya budaya lokal, ekonomi, kepercayaan dan kesehatan. Masyarakat menggangap bahwa melakukan KB vasektomi mendatangkan resiko, diantaranya mudahnya laki-laki untuk berselingkuh. Konstruksi masyarakat berhubungan dengan anggapan bahwa laki-laki yang vasektomi tidak bisa mengahamili perempuan, sehingga laki-laki akan leluasa untuk melakukan perselingkuhan. Keuntungan vasektomi, antara lain laki-laki tetap bisa memproduksi sel sperma, masih terdapat cairan semen yang keluar saat ejakulasi, gairah seks tidak menurunlah set operasi, dan frekuensi hubungan seksual meningkat. Kata Kunci: konstruksi sosio kultural, KB, vasektomi Abstract The Family Planning Program control the rate of population growth's rate, or is either heeds the reproductive promotion and prevention rights, sexual health issues, well-being of mothers, infants so does the children. People invariably assume family planning is women's stuff since it tends to scrutinize the women's X ―why‖ as regards population control, off so, men are currently as the acceptors of family planning (vasectomy) too - means the changing having been made. Family planning is often a source of gender inequality in the household. The decision-making process, division of labor and interactions between family members in the household are gender biased. Gender bias arises inside society's construction within gender relations (including the issue of using vasectomy contraception). This study began from empirical fact, took place in Jombang (Kandangan, Carangrejo, Kesamben), scrutinize the socio-cultural practice of vasectomy and, is utilized qualitative method, subsequently. Informants are married couples whose husbands use vasectomy contraception, religious leaders and community leaders. Research data were collected through observation and in-depth interviews, and then analyzed using interactive techniques. The factors behind the people of Dusun Kandangan doing vasectomy contraception, among others, the existence of local culture, economy, belief and health. People think that doing vasectomy contraception carries risks, including it is easy for men to have an affair. This public view is associated with the idea that a man who has had a vasectomy cannot impregnate a woman, so that 83
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ men will be free to have an affair. The advantages of vasectomy, among others, men can still produce sperm cells, there is still semen comes out during ejaculation, sex drive does not decrease after surgery, and the frequency of sexual intercourse increases. Keywords: socio-cultural construction, family planning, vasectomy PENDAHULUAN Pada saat penduduk sudah mulai hidup di alam modern, program Keluarga Berencana (KB) yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Program KB adalah gerakan partisipatoris dalam membudayakan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Muara program KB tentu saja pada pencapaian kesejahteraan dengan didukung oleh kualitas sumber daya manusia berkualitas. Program KB tersebut mampu membalikkan budaya ―banyak anak banyak rezeki‖ menjadi norma ―Dua Anak Cukup, Laki- laki atau Perempuan Sama Saja‖. Motto ―setiap anak membawa rezeki tersendiri‖, telah berubah menjadi gelora ―Keluarga Kecil, Keluarga Tangguh, dan Bangsa Tangguh‖. Perbincangan tentang norma keluarga kecil dengan dua anak akan terus berjalan seiring kemajuan ekonomi negara. Pihak yang kontra dengan konsep dua anak cukup menganggap bahwa keluarga berencana tidak lagi berfungsi mengontrol jumlah anak, namun hanya membatasi jumlah anak. Artinya, berkeluarga harus melalui perencanaan yang matang, termasuk merencanakan lebih penting untuk jumlah anak. Pengaturan mewujudkan sumber daya yang berkualitas daripada hanya norma dua anak cukup. jarak kelahiran menjadi upaya sebagai tidak hanya bertujuan mengendalikan menurunan angka kelahiran semata, namun lebih dari itu dalam rangka memenuhi hak-hak kesehatan (Sarwono, 2017). Konstruksi reproduksi masyarakat menempatkan program KB identik dengan perempuan karena selama ini sasaran utama program KB sebagian besar adalah perempuan. Namun, ternyata laki-laki juga menjadi akseptor KB. Di Amerika Serikat misalnya, vasektomi merupakan pilihan cara KB bagi pria yang sangat populer (Kurniawan, 2012). Pemerintah mengimplementasikan program KB jumlah penduduk. Program KB Kaitannya dengan program KB yang sampai saat ini kenyataannya penggunaan alat sterilisasi (kontrasepsi) tetap dominan pada pihak perempuan, padahal di Indonesia sudah disediakan alat kontrasepsi khusus untuk para lelaki (vasektomi). Konstruksi sosial budaya yang tumbuh subur di masyarakat kaitannya dengan peran perempuan di ranah domestik merupakan salah satu pemicu ketidakseimbangan pengguna alat sterilisasi antara perempuan dan laki- laki. Paradigma konstruktivis seperti ini menempatkan kebenaran realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dimana individu melihat obyek sebagai realitas dalam alam pemikiran dirinya, dan kebenaran realitas sosial bersifat relatif. Dengan adanya ketidakadilan peran perempuan di ranah domestik, erat kaitannya dengan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki- laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Pandangan gender terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang saling menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Berangkat dari ternyata bisa menimbulkan subordinasi 84
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kondisi empiris, maka perlu kiranya mengkaji tentang konstruksi sosio kultural terhadap praktik vasektomi. Oleh karena ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi sosio kultural terhadap praktik vasektomi di Jombang. itu, artikel METODE PENELITIAN Metode kualitatif dipilih dalam penelitian dengan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih karena di Desa Cangarejo partisipasi suami dalam penggunaan alat kontrasepsi cukup tinggi. Uniknya lagi, keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi dilakukan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri dan seringkali pihak suami yang menginginkan sendiri untuk mempergunakan alat kontrasepsi seperti vasektomi. Informan dalam penelitian ini adalah peserta KB vasektomi, istri, dan warga masyarakat Desa Cangarejo. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik in-depth interview dan observasi. Sedangkan penggalian data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber dari internet. Data kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif. PEMBAHASAN Adapun faktor yang memengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi laki-laki, antara lain faktor sosial dan individu, nilai anak, dan permintaan ber-KB. Selain itu terdapat faktor persediaan alokon, output pelayanan (akses, kualitas pelayanan, dan image), dan pemanfaatan pelayanan (Tukiran, 2010). Sedangkan faktor sosial ekonomi dan faktor budaya sangat menentukan norma terhadap ukuran sebuah keluarga. Karakteristik sosial-demografi dan psikososial dapat pula memengaruhi keinginan ukuran sebuah keluarga pada tingkat individu. Pelayanan KB yang siap tersedia tidak hanya dapat memenuhi permintaan untuk mengatur jarak atau membatasi kelahiran, tetapi juga menciptakan permintaan jasa dalam menyediakan pelayanan alternatif untuk meneruskan childbearing dan keberhasilan pencegahan kehamilan. Demikian pula dengan hasil wawancara para informan di Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Saat ini, terminologi ―banyak anak banyak rezeki‖, nampaknya sudah tidak lagi populer. Banyak anak pada masa modern saat ini justru mengakibatkan kehidupan menjadi susah. Oleh karena itu, keluarga muda saat ini mengikuti program KB untuk mengatur jumlah anak. Melalui KB, keluarga muda bisa melakukan aktivitas reproduksi tanpa harus hamil dan melahirkan. Bagi keluarga muda yang kelak masih ingin menambah jumlah anak, ada berbagai macam pilihan alat kontrasepsi yang tersedia, mulai dari kondom, pil, suntik, susuk, dan spiral. Sedangkan bagi keluarga muda yang tidak ingin menambah jumlah anak lagi, maka bisa menggunakan metode MOW (tubektomi)/MOP (vasektomi). Tubektomi atau metode operasi wanita adalah proses pemotongan tuba fallopii sehingga sel telur tidak pernah sampai ke rahim. Sedangkan vasektomi atau metode operasi pria adalah proses pemotongan vas deferens sehingga sel sperma tidak dapat menuju ke saluran pengeluaran. Ketika memutuskan untuk mengambil KB steril, biasanya pihak perempuan yang menjadi ―korban‖ karena harus menjalani tubektomi. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari budaya 85
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ patriarki yang begitu dominan (Fakih, 2010), selain berbagai mitos yang menyesatkan tentang vasektomi. Partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia masih sangat rendah. Oleh sebab itu, sosialisasi program KB di kalangan pria harus ditingkatkan. Pria yang mau menggunakan metode kontrasepsi vasektomi (MOP) sangat terbatas. Dari total jumlah aseptor KB di Indonesia, sekitar 97% adalah perempuan. Sedangkan partisipasi pria hanya 2,1% dan umumnya hanya menggunakan kondom. Persentase tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Iran (12%), Tunisia (16%), Malaysia (9-11%), bahkan di Amerika Serikat mencapai 32% (Yahya, 2012). Rendahnya pria ber-KB disebabkan kurangnya pengetahuan tentang KB dan faktor sosiokultural. Banyak istri yang justru tidak mau suaminya di-vasektomi karena khawatir dimanfaatkan untuk berselingkuh. Padahal, penggunaan kontrasepsi pada pria akan menyebabkan sang istri tidak perlu memakai KB lagi sehingga terhindar dari efek samping, seperti keputihan, flek hitam, dan lebih leluasa menyusui anaknya. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan kampanye KB bagi pria dengan menerobos konstruksi sosiokultural di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah pria sebagai petugas penyuluh KB di daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, para pria di Indonesia menginginkan adanya alat kontrasepsi baru bagi mereka. Saat ini para peneliti dari Universitas Sriwijaya meneliti KB suntik bagi pria, sedangkan Universitas Indonesia juga meneliti pil KB bagi pria. Namun, komplikasinya masih cukup banyak. Penelitian yang dilakukan Singarimbun ditemukan bahwa, sebagian besar wanita (istri) merelakan diri untuk tubektomi, walaupun mereka tahu tentang vasektomi untuk laki-laki. Para istri dalam survai ini mengaku khawatir jika suaminya di vasektomi, akan mengurangi kemampuan seksual suami mereka (impotensi). Hanya 17% respon wanita yang menyatakan memilih tubektomi, karena suaminya menolak untuk di vasektomi. Salah satu faktor mengapa suami menolak vasektomi, adalah karena kemungkinan suami akan kawin lagi (Kompas, 2012). Rendahnya partisipasi pada pria terhadap pemakaian KB pria (vasektomi) disebabkan pengaruh sosial budaya yang masih melekat pada diri mereka dan pengaruh lingkungan sekitar bahwa banyak anak banyak rezeki atau malah bahkan karena keegoisan lelaki yang tidak mau memakai KB. Partisipasi KB pria (vasektomi) di Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang justru tinggi. Kondisi ini terjadi karena menjadi budaya turun temurun di desa tersebut. Dari kakek neneknya, ayah ibunya sudah dianjurkan dan dibudayakan pemakaian vasektomi. Selain karena budaya, juga untuk menekan angka kelahiran karena sebagian besar penduduk desa tersebut golongan menengah ke bawah. Fertilitas maupun sterilisasi pada dasarnya dipengaruhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada akhirnya perilaku fertilitas seseorang dipengaruhi oleh norma keluarga, sedangkan norma keluarga dipengaruhi tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi. Pria yang menggunakan KB vasektomi disebabkan adanya dukungan budaya dari keluarga. Meskipun banyak beredar mitos yang menyesatkan terkait KB vasektomi, seperti penis tidak dapat berdiri, mengakibatkan pria tidak bergairah dalam berhubungan seksual dengan istri. Gairah seks meningkat setelah ber KB vasektomi karena sudah tidak punya kekuatiran ―menghamili‖ 86
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ istri. Selain itu frekuensi dan durasi ML justru meningkat. Ada juga anggapan bahwa vasektomi adalah bentuk pengebirian terhadap suami. Padahal, vasektomi tidak mengambil bagian dari kejantanan pria. Penis juga tetap berfungsi normal seperti sebelumnya. Sel sperma tetap dapat diproduksi, hanya saja sel tersebut tidak berhasil menuju ke tempat yang benar karena salurannya sudah dipotong. Selain itu ada konstruksi dari masyarakat bahwa apabila pria ber KB vasektomi, maka tidak ada cairan yang keluar saat ejakulasi. Padahal cairan semen tetap keluar, namun sel spermanya tidak sampai pada ovum karena salurannya telah dipotong. Pria di Desa Cangarejo justru memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan KB vasektomi. Para suami terlebih dahulu mendiskusikan dengan istri tentang rencana ber KB vasektomi, dan istripun memberikan persetujuannya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah faktor budaya, ekonomi dan kepercayaan. Pertimbangan rasional istri untuk menyetujui suaminya melakukan KB vasektomi karena bagi mereka, satu anak saja sudah cukup, yang terpenting anaknya terjaga dengan baik dan bisa meraih sukses nantinya demi meningkatkan derajat orangtuanya. Beberapa pasangan suami istri yang berhasil diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah cocok dengan semua alat kontrasepsi, sehingga mereka sepakat untuk melakukan KB dengan jalan vasektomi. Mereka melakukan KB karena sudah tidak berkeinginan mempunyai anak lagi. Apalagi anak mereka sudah besar-besar sehingga kasihan kalau jarak umur mereka jauh. Selain itu, lagi-lagi faktor ekonomi dan budaya yang menjadi dasar pasangan suami istri ini melakukan KB vasektomi. Dukungan anggota keluarga yang lain juga mampu meningkatkan motivasi para pria di Desa Cangarejo untuk melakukan KB vasektomi. Faktor kondisi ekonomi yang subsisten, membuat mereka enggan untuk memiliki anak yang banyak, Setelah melakukan vasektomi, awalnya banyak tetangga yang mencibir bahwa suaminya dapat dengan selingkuh perempuan lain pada waktu bertugas di luar. Konstruksi masyarakat yang masih memberikan label negatif (stereotipe) kepada peserta KB vasektomi masih menjadi menjadi penyebab rendahnya angka KB vasektomi di Indonesia. Artinya, secara umum, masyarakat kita masih belum bisa menerima sepenuhnya KB vasektomi karena kuatnya kultur patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa budaya, sedangkan perempuan berada pada posisi yang marginal. Dalam penentuan keikutsertaan pemakaian alat kontrasepsi tentunya membutuhkan keputusan keluarga secara musyawarah, dimana pihak suami maupun istri tidak merasa dirugikan. Semuanya demi kepentingan bersama dan keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar, dimana keluarga berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Horton dan Hunt (2014), menempatkan keluarga sebagai kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. Kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Fungsi keluarga memiliki peran penting dalam struktur sosial karena memengaruhi generasi. Dalam masyarakat orang telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat dipuaskan tanpa adanya prekreasi (mendapatkan anak) dengan berbagai cara, misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin ini merupakan hakikat untuk reproduksi. Karena fungsi, reproduksi 87
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekadar kebutuhan bioligis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya. Selain fungsi reproduksi, keluarga juga memiliki fungsi sosialisasi berupa edukasi dan transformasi nilai dan norma sosial kepada anak-nanaknya. Fungsi proteksi juga wajib dimiliki keluarga untuk sensntiasa memberikan perlindungan, baik fisik, mental, dan spiritual, sehingga menjadi pribadi yang utuh (Herindasari, 2011). PENUTUP Masyarakat Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang melakukan KB vasektomi dengan pertimbangan rasional karena adanya budaya lokal yang diturunkan kepada anak cucu, dimana orangtua mereka dahulu juga melakukan KB vasektomi. Namun demikian, tantangan konstruksi masyarakat yang masih menganggap KB vasektomi sama dengan kebiri. Selain alasan budaya, juga alasan ekonomi, kepercayaan, dan kesehatan. Konstruksi masyarakat masih menggangap bahwa melakukan KB vasektomi mempunyai banyak resiko, diantaranya mudahnya suami untuk berselingkuh. Pandangan ini terkait dengan pemikiran bahwa laki-laki yang vasektomi tidak akan bisa mengahamili perempuan, sehingga laki-laki akan leluasa untuk melakukan perselingkuhan. Setelah vasektomi terdapat keuntungan yang diperoleh. Laki-laki tetap memproduksi sel sperma, hanya saja sel tersebut tidak berhasil menuju ke tempat yang benar karena salurannya sudah dipotong. Sebelum vasektomi, cairan semen itu mengandung sel sperma. Setelah operasi, sel sperma itulah yang hilang dari cairan semen. Gairah seks tidak menurun pasca operasi. Justru gairah seks bisa jadi malah naik karena sudah tidak punya kekuatiran ―menghamili‖ istri. Selain itu merasakan frekuensi dan durasi ML justru meningkat. DAFTAR PUSTAKA Fakih, Mansour. (2010). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Herindasari, Erlya. (2011). ―Konstruksi Suami Pasangan Usia Subur Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang‖. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Horton dan Hunt. (2014). Sosiologi. Jakarta: Erlangga. (2012). Partisipasi KB Pria Kompas. Indonesia Masih Rendah. (Online). 5.Diakses 5 Mei 2012). Kurniawan, (Online). Diakses 3 Mei 2012). Yahya. (2012). Mitos Seputar Vasektomi. Kuswarno, Engkus. (2009). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Bandung: Widya Padjajaran. Miles, Mattahew dan Michael Huberman. (2000). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 88
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sarwono, Solita. (2017). Sosiologi Kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sutanto. (2017). Uraian Teori Kesehatan Reproduksi. (Online). repository.usu.ac.id. Diakses 6 April 2012). Tukiran, dkk. (2010). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 89
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DEVELOPMENT OF E-BOOK INQUIRIES-BASED GUIDE TO ACTIVITIES UNDERSTANDING PHYSICS CONCEPTS IN BREEDING AND APPLICATIONS Galih Rohmansya Dirasta; Jumadi Jumadi; Adilah Afikah Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta Abstract This research was conducted in an effort to find out the teaching materials needed by students, especially in reproduction material in physics concepts at the junior school level. Teaching materials needed in learning online because the COVID-19 pandemic are teaching materials that can increase learning motivation and make it easier for students to understand abstract concepts in science through distance learning. The guided inquiry model can provide facilities and make it easier for students to find concepts independently. Electronic teaching materials were developed using a guided inquiry model equipped with technology to describe abstract concepts and supported by media like audio, images, and learning video. This development uses (Research and Development) R&D that has undergone modifications and has been adapted to research needs. Data collection instruments consist of 2 types, namely quantitative data tests and qualitative data tests. The quantitative data test is in the form of a questionnaire, while the qualitative data test on the results of interviews, criticisms, and suggestions. The results of this research and development are electronic teaching materials that can be used through laptops and smart devices with android and ios operating systems as a means of learning science. Correspondence that has been declared feasible and valid to be used in learning. The results of the research that have been carried out show that the electronic teaching materials that have been developed are categorized as feasible and valid for use with a percentage score of (a) material test of 96.25%, (b) media test of 96.87%, and (c) student readability test of 93.00%. Based on the overall results, it shows that the electronic teaching materials developed are suitable for use as teaching materials for reproduction materials in physics concepts used in science learning. Keywords: Electronic Teaching Materials, Guided Inquiry, Physics Concepts in Reproduction INTRODUCTION Kemendikbud RI issued Circular Letter (SE) Number 4 of 2020 on March 17. The Circular (SE) calls for the implementation of the teaching and learning process at home through distance learning (online), as an alternative while the COVID-19 pandemic is still ongoing (Kemendikbud, 2020). Science learning is a process of interaction between teachers and students in one scope that uses teaching materials about natural phenomena and phenomena in everyday life. Science learning requires students to study life between living things and their natural surroundings and their application in the ecosystem (Fatimah, Suryandari, & Triyono, 2014). Science learning is expected to be a forum for students to better understand themselves, the environment and the natural surroundings, so that students can apply it in everyday life (Astawan & Agustiana, 2020; Wilujeng, 2020). Students need learning resources in the form of textbooks that are in accordance with their environmental conditions. Science learning must adhere to the Scientific Approach (Scientific 90
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Approach). Inthe application of the Scientific Approach, needs to be combined with appropriate learning methods and models, including: Social Inquiry, method group investigation, demonstrations and practicum (Kemendikbud, 2013). Supporting components in implementing learning with inquiryguided is existencea teaching material. The teacher who initially became the only source of learning, turned into a facilitator in learning so that he needed a teaching material or handbook that could assist teachers in managing the teaching and learning process in the classroom and overcoming the problem of limited student absorption abilities (Dewi, Dantes, & Sadia, 2013). Use of mmodelinquiry, one of which is guided inquiry,students get the opportunity to formulate problem procedures, analyze experimental results and make conclusions independently, so the teacher only functions as a facilitator to choose topics, questions and other supporting materials (Nurkhasanah, Prihandono, & Supriadi, 2016). Learning by using a guided inquiry model is learning that emphasizes concept discovery so that it can improve science process skills and students' learning motivation. Teaching materials that have been circulating at this time and used in schools tend to be boring and only theoretical in the form of material texts so that they are less attractive to students' learning interests. In addition, most of the teaching materials do not use appropriate learning strategies so that students find it difficult to learn in understanding science material. In science learning, students are required to understand the material (concepts, principles, laws, theories) in a meaningful way so that they can apply them in explaining related phenomena (Sutopo, 2014). Teaching materials are expected to attract students' interest in learning so that it leads to focus in the learning process, one way is to use teaching materials combined with the use of technology. The electronic module is a form of presenting self-study material that is systematically arranged into the smallest learning units to achieve certain learning which is presented in an electronic format which includes animation, audio, navigation that makes users more interactive with the program. According to Maison and Wahyuni (2021) teaching material from modul, which is a channel for verbal and nonverbal visual messages. The development of inquiry-based electronic teaching materials can improve understanding of concepts and errors in learning. Students have the same characteristics, namely using issues, scientific phenomena or issues that cause the habit of using cases in learning, so it will be easier to improve scientific literacy skills. One of the topics of science material at the junior high school level is reproduction. Understanding the concepts in the material on reproductive development is very necessary so that students are able to understand the phenomena that occur in everyday life related to the study of physics in reproduction and its application (Sutopo, 2014). The development of electronic modules by previous researchers referring to physics learning based on learning motivation from science process skills (Perdana et al., 2017). Another research conducted by Rufaida, S & N Nurfadilla (2021) that technology-based learning is certainly a new thing for students so that it seems interesting and the curiosity of students becomes better. Therefore, 91
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ the researcher developed a study entitled "Development of E-Book Inquiries- Based Guide to Activities Understanding Physics Concepts in Breeding and Applications". RESEARCH METHOD Figure 1 Steps in Customized 4D Development Source (Thiagarajan, 1974) This research uses the methodResearch and Development (R&D). This : define, design, research model basically consists of 4D, namely developand, and disseminate (Thiagarajan, 1974). 4D modifying research, limited to covering three stages, define (definition), design (design), and develop (development). The feasibility and validity of electronic teaching materials products were developed through two tests; test alpha and test beta. On test alpha product validation was carried out by While in the beta readability test was carried out by students through a questionnaire made as an assessment instrument. RESULTS AND DISCUSSION The products produced in this research and development are guided inquiry-based electronic students' teaching materials understanding of concepts in science subjects. Flipbook Application-based teaching materials have an attractive appearance through Figure 2 - Figure 5 below: to improve 92
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Figure 2 Cover electronic teaching materials Figure 3 breeding materials in physics Figure 4 breeding materials in physics 93
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Figure 5 Quiz The results of the validation of inquiry-based electronic teaching materials guided by material experts, and the media and small group trial students as a whole are presented in Table 1 the resukt of the validation. Table 1 No Validation Persentase (%) Category 1 Material test 96.25 % very valid 2 Media test 96.87 % very valid Average Score 96,41 % very valid The purpose of the feasibility test of teaching materials is to determine the feasibility and validity of the developed product. The instrument used as consists of two types, namely material testing and media testing to determine the feasibility and validity of teaching materials in terms of learning materials and media used. The validators of material experts and media experts consisted of colleagues from master students of science education at Yogyakarta State University. The validation material test get the score percentage score of 96.25 % with very valid category. While the results for the media test obtained a percentage score of 96.87% with a very valid category. The results of student readability test get the score percentage score of 93.00 % with a very valid category. From the results of the validation test, it is obtained that the percentage of the average score of the entire teaching material is 96,41 % with a very valid category. The data analysis technique used in the validity test is based on scores taken from the validator for each assessment aspect. Here's how to calculate the percentage score with the equation formula. 94
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 2 in the results obtained are adjusted to the validity criteria. Table 2. Percentage (%) Validity Criteria 81.00-100 Very Valid 61.00-88.99 Vali d 41.00-60.99 Sufficiently Valid 21.00-49.99 Less Valid 0.00-20.99 Invalid (Riduwan, 2007) Teaching materials that are suitable for the development of the times in the current era are teaching materials that can take advantage of the technology in it so as to increase students' motivation and interest in learning. Guided inquiry-based teaching materials were developed to train and provide opportunities for students to find concepts independently through investigation. Teaching materials are designed as attractive as possible with guided inquiry stages which include learning media such as modules, learning videos. This electronic textbook facilitates investigations related to reproduction in physics concepts so that learning is more interactive and fun because of the involvement of technology in it and the concept of its application in everyday life. Conclusion The research and development carried out resulted in electronic teaching materials for breeding materials in physics concepts based on guided inquiry models. The teaching materials can be accessed via laptops 95
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ and smart devices. Categorized as feasible and valid for use with a percentage score of (a) material test of 96.25%, (b) media test of 96.87%, and (c) student readability test of 93.00 %. Suggestion Based on the results of the research conducted, suggestions that can be given are: (1) Students are expected to be able to better understand the reproduction material in physics concepts through this electronic teaching material product as supporting teaching material; (2) This teaching material product still needs to be tested for effectiveness by students. REFERENCE Astawan, I. G., & Agustina, I. G. A. T. (2020). Pendidikan IPA sekolah dasar di era revolusi industri 4.0. Denpasar: Nila Cakra. Dewi, N. L., Dantes, N., & Sadia, I. W. (2013). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa. E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1), 41-47. Fatimah, S., Suryandari, C., & Triyono. (2014). Penerapan Paikem Model Quantum Teaching dalam Peningkatan Pembelajaran IPA kelas V Sekolah Dasar. 1-3. The Hokuriku Crop Science, 3, Kemendikbud.(2013). Panduan Teknis Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar. Jakarta: Kemendikbud. Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Pembelajaran secara Daring dan Berkerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Diambil dari Maison, & Wahyuni, I. (2021). Guide inquiry science e-module development for improving junior high school students' scientific literacy. Journal of Physics: 012089. Conference Series, 1876(1), Nurkhasanah, I., Prihandono, T., & Supriadi, B. (2016). Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Disertai Metode Mencongak Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ipa (Fisika) Kelas Vii Di Smp Al-Maliki Sukodono - Lumajang. Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Jember, 5(1), 66-67. Perdana, et al. (2017). Development of E-Module Combining Science Process Skills and Dynamics Motion Material to Increasing Critical Thinking Skills and Improve Student Learning Motivation Senior High School. Journal UNS DOI: Riduwan. (2013). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta. Rufaida, S & N Nurfadilla. (2021). The development of device learning Based TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) On The Form Of Hypercontent Modules In Electronics Courses. International Conference Education on Mathematics and Science 96
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sutopo. (2014). Miskonsepsi pada Optika Geometri dan Remidiasinya. J-Teqip, for V(2), 356-368. Thiagarajan, S. (1974). Instructional Development Training Teachers of Exceptional Children. Indiana: Eric. 97
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ RELASI KESETARAAN GENDER PADA FILM (KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI KOMUNIKASI DALAM FILM LITLE MOM) Malinda Wulan Safitri; Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Film merupakan media komunikasi massa yang didalamnya memuat pesan kepada masyarakat. Film Little Mom merupakan Web series yang berperan sebagai media sosialisasi gender dimana didalamnya memuat adanya relasi gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dikemas dengan simbol-simbol berupa adegan ataupun dialog antar pemain fim, sehingga masyarakat perlu memahami dan menginterpretasikan simbol yang disampaikan. Pada penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis semiotika untuk menganalisis simbol berupa dialog atau adegan dalam skenario film. Teori yang digunakan adalah teori feninisme radikal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya isu gender yang dimuat dalam film. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film ini mengangkat tema dan isu perempuan sekaligus menyuarakan kesetaraan gender, terdapat perbedaan perspektif seseorang mengenai gender dan memandang perempuan dalam hal kesetaraan memperoleh pendidikan. Perempuan yang mengalami kehamilan diluar pernikahan karena kelalaiannya saat remaja berada posisi yang tidak menguntungkan yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak dan perannya sebagai mahluk sosial terutama dalam hal pendidikan. Kata Kunci: Film, Pesan, Gender Abstract Film is a mass communication medium in which it contains messages to the public. The Little Mom film is a Web series that acts as a gender socialization medium in which there are gender relations that occur in the midst of society, which are packaged with symbols in the form of scenes or dialogues between film players, so that people need to understand and interpret the symbols conveyed. This study uses a qualitative descriptive method using semiotic analysis to analyze symbols in the form of dialogue or scenes in the film scenario. The theory used is the theory of radical pheninism. The purpose of this study was to determine the existence of gender issues contained in the film. The results of this study indicate that this film raises women's themes and issues when talking about gender, different perspectives on gender and observations about things that are obtained from education. Women who experience pregnancy out of wedlock because of their negligence as a teenager, an unfavorable position that causes injustice in obtaining rights and life as social beings in terms of education. Keywords: Film, message, gender PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu tema penting yang yang dijadikan pembahasan pada era modern saat ini adalah mengenai gender. Gender dapat diartikan sebagai suatu pembeda yang tercermin pada laki-laki dan perempuan pada sisi nilai dan perilaku. Gender merupakan perbedaan dalam peran, tindakan, dan personalitas watak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang ada dalam masyarakat (Narwoko & Suyanto, 2004). Kesetaraan gender dapat terwujud ketika tidak adanya pembeda atau diskriminasi yang terjadi diantara laki-laki 98
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan perempuan, yaitu dalam mendapatkan peluang serta hak dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, hukum, sosial budaya,keamanan, serta persamaan dalam memperoleh atau merasakan hasil dari pembangunan. laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin tersebut memiliki perbedaan secara biologis yang sifatnya kodrat yang tidak bisa ditukarkan, sehingga adanya perbedaan tersebut akan memungkinkan timbulnya kebudayaan patriarki, dimana keadaan biologis yang berbeda dapat menjadi parameter pantas atau tidak seseorang bertingkahlaku yang kemudian akan melahirkan adanya pembatasan hak, peran, akses, control, dan menikmati pembangunan dan sumberdaya. Keadaan tersebut membuat tuntutan peran dan kewajiban yang pantas atau seharusnya dan tidak dilakukan oleh kaum perempuan atau kaum laki-laki (Puspitawati, 2013). Gender berhubungan dengan peraturan sosial antara Gender saat ini menjadi bahasan yang ada dalam analisis sosial. Gender menjadi bahasan utama tentang perubahan sosial dan pembangunan. Bahkan pada saat ini, penyampaian mengenai kesetaraan maupun ketidaksetaraan gender banyak disampaikan melalui beberapa media. Media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada khalayak. Penyampaian terkait fenomena dan makna mengenai gender banyak ditampilkan pada media massa, buku, serta aktivitas seperti pada acara diskusi, seminar. Dan lain-lain. Penyampaian melalui media massa saat ini dapat dilakukan salah satunya yaitu melalui penayangan film. Film selain menampilkan sebuah cerita juga biasanya pada cuplikan atau adegannya mengandung makna tersirat, sehingga sebagai khalayak umum perlu memahami apa makna yang disampaikan dari sebuah film yang ditayangkan. Saat ini, Film Web Series di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat, terutama pada kalangan remaja, yang menghabiskan waktu luangnya untuk menonton film. Film merupakan media hiburan masyarakat atau khalayak umum yang memperlihatkan sebuah karya kesenian audio visual. Penayangan film memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat yang melihatnya, sehingga film yang disajikan perlu memuat pesan-pesan yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu film yang menjadi pokok padaa penelitian ini adalah film dengan judul ―Little Mom‖ yang disajikan melalui media massa WeTv, dimana pada film ini menceritakan mengenai kisah seorang remaja perempuan yang memiliki cita-cita tinggi namun harapan tersebut dipatahkan oleh kehamilan dirinya karena kelalaiannya di masa remaja dengan seorang laki-laki. Selain itu film ini juga membahas cinta segitiga, dimana antara laki-laki tersebut memiliki pemikiran yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dalam cuplikan dialog dalam adegan film dari masing-masing pemain dimana mencerminkan adanya perbedaan pemikiran dalam kesetaraan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kajian mengenai gender juga dimuat dalam sebuah film, film dapat digunakan sebagai media dalam penyampaian informasi serta isu- isu sosial yang terjadi. Permasalahan atau fenomena, mengapa peneliti melakukan kajian pada film Little Mom adalah karena pada era modern saat ini masyarakat perlu memahami mengenai apa itu gender. Media massa mempunyai peranan penting dalam menyampaikan pemahaman dan isu terkait kesetaraan maupun film bukan hanya ketidaksetaraan gender. Tujuan dari penyampaian 99
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menampilkan cerita film namun juga menyampaikan pesan-pesan terkait isu- isu sosial yang terjadi. Masyarakat perlu memahami makna yang terkandung dari film tersebut, karena pada cuplikan adegan mengandung makna mengenai kesetaraan gender. Peneliti berusaha memahami makna dan symbol yang mencerminkan adanya relasi gender yang terdapat pada film ―Little Mom‖ dengan menggunakan teori feminism radikal. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana makna gender yang ditampilkan melalui symbol berupa adegan dan dialog dalam film Little Mom? METODE PENELITIAN Penelitian ini berusaha mencari pemahaman mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam cuplikan adegan film yang mempresentasikan adanya kajian gender. Berdasarkan jenis data, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Makna dari pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu kejadian dalam penelitian yang disajikan dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan dalam bentuk kata, kalimat dan bahasa secara alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Rahmadi, 2011). Dalam pengumpulan data, Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan data sekunder didapatkan melalui studi literatur website penyedia data, jurnal penelitian, artikel, dan buku yang mendukung dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis semiotika, karena untuk menganalisis simbol- simbol pada sebuah film. Simbol-simbol yang disajikan dapat berupa adegan, dialog, ataupun gambar-gambar yang ditampilkan pada film. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Film Little Mom yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto yang rilis pada tahun 2021. Film ini merupakan jenis web series yang ditayangkan di WeTv sebanyak 13 episode (Soeharjanto, 2021). Berdasarkan observasi peneliti, tidak semua adegan dan episode film menyajikan adanya kajian gender. Sehingga pada penelitian ini hanya dibatasi sebanyak 3 adegan yang digunakan peneliti untuk mengkaji mengenai gender. PEMBAHASAN Konsep Gender dan Kesetaraan Gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang memiliki perbedaan. Jenis kelamin merupakan perbedaan atau pembagian yang didasarkan oleh aspek biologis yang melekat pada seseorang. Oleh sebab itu, jenis kelamin digunakan untuk membedakan berdasarkan aspek biologis serta anatomi tubuh yang melekat pada laki- laki dan perempuan. Perbedaan biologis yang dimiliki bersifat permanen, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat (ketentuan tuhan). Sedangkan gender merupakan istilah yang menunjukkan adanya perbedaan yang dimiliki oleh laki- laki dan perempuan dalam dimensi sosial. Gender merupakan sebuah konsep yang laki-laki dan perempuan memberikan perbedaan atau memisahkan 100
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berdasarkan fungsi dan peran dalam berbagai kehidupan (Narwoko & Suyanto, 2004). Selanjutnya, konsep gender merupakan karakteristik watak yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan yang ditafsirkan secara sosial dan budaya (Dewi & Nugroho, 2017). Kesetaraan gender merupakan situasi antara laki-laki dan perempuan dapat mendapatkan status dan keadaan yang setara untuk dapat seluruhnya seluruh bidang mencapai hak- haknya pembangunan dalam hidupnya. Pegertian dari USAID menjelaskan bahwa kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan agar memperoleh keadilan/kesetaraan untuk memperoleh hak sebagai manusia, memperoleh benda-benda, kesempatan, sumberdaya, serta dapat mengambil kesenangan dari hasil pembangunan (Puspitawati, Konsep, Teori, dan Analisis Gender, 2013). serta kemampuannya bagi Perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat lama, yaitu melalui kontruksi sosial, budaya, dan agama, serta proses sosialisasi dan kekuasaan negara. Hal tersebut menyebabkan perbedaan gender dipandang sebagai suatu kodrat yang tidak dapat diubah. Konsep gender muncul karena pemikiran manusia, misalnya laki-laki dipandang sebagai pribadi yang kuat, agresif dan gagah, sedangkan perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah lembut, emosional, dan sebagainya. Perbedaan gender dapat menjadi suatu permasalahan ketika gender menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam kehidupan sosial, karena jenis kelamin tertentu dianggap posisinya lebih tinggi (Narwoko & Suyanto, 2004). Gender merupakan persoalan yang memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sebagian masyarakat merasa terganggu terhadap istilah gender. Terhadapat hal yang menyebabkan masyarakat enggan mendengar istilah gender, diantaranya adalah (1) Istilah gender berasal dari Negara Barat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa gender merupakan sebuah propaganda untuk mengubah tatanan kehidupan, khususnya masyarakat Timur; (2) Gender dianggap sebagai berlawanan dengan kodrat serta gerakan yang berbahaya karena tidak sesuai dengan ajaran keagamaan dan kultural; (3) Konsep gender bersumber dari kemarahan perempuan untuk meminta kesetaraan hak dengan laki-laki, hal ini terjadi karena laki-laki dianggap merampas hak perempuan; dan (4) Adanya pemikiran masyarakat yang kaku hingga saat ini, yang memandang bahwa adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diubah (Puspitawati, Konsep, Teori, dan Analisis Gender, 2013). Film sebagai Media Komunikasi Massa Komunikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian iformasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan baik denagn tujuan agar pesan dapat tersampaikan. Komunikasi dapat langsung dan melaui media. Komunikasi sebagai mahluk sosial tidak dapat diposahkan dari interaksi antar sesama. Komunikasi yang dilakukan dapat dipegaruhi oleh berkembangnya teknologi sehingga mempermudah dalam akses (Sukardani, Huda, Pribadi, Sueb, & Anggaunitakirantika, 2022). Komunikasi melalui media dilakukan melalui media non massa dan media massa. Komunikasi melalui media massa merupakan komunikasi yang dilakukan melalui media baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan dan informasi yang dapat 101
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dijangkau oleh masyarakat umum di berbagai penjuru agar menimbulkan efek tertentu (Dewi M. E., 2017). Proses komunikasi massa pada hakikatnya merupakan sebuah proses menyampaikan pesan kepada masyarakat umum yang dilakukan oleh komunikator. Komunikasi massa dapat dilakukan dengan banyak upaya, salah satunya yaitu melalui penayangan sebuah film. Film merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menampilkan sebuah cerita, hiburan, serial drama, music, serta media penyampaian lainnya terhadap khalayak umum (Toni, 2015). Film memiliki nilai-nilai kesenian, hal ini dikarenakan film muncul karena karya dari seseorang yang kreatif dan ahli pada bidang tersebut. Film bukanlah hal yang asing bagi masyarakat umum, namun film sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Pada era modern saat ini film disajikan dalam berbagai model, seperti ditayangkan pada bioskop, televisi, bentuk kaset video, bahkan ditayangkan melalui Handphone (Mudjiono, 2011). Film bukan hanya menampilkan sebuah cerita ataupun peristiwa yang menarik saja, namun film menjadi media sosialisasi, dimana didalamnya memuat pesan-pesan yang ingin disampaikan masyarakat umum mengenai isu-isu yang terjadi. Film dianggap sebagai wadah untuk mengekspresikan peritiwa dan gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Film menampilkan hiburan yang dikemas dengan menarik sehingga banyak dimanati masyarakat luas. Sasaran utama dalam pembuatan film adalah dikemas semenarik mungkin dalan cerita atau adegan, kemuadian didalamnya diberikan pesan-pesan untuk ditanyangkan kepada masyarakat luas sehingga memperoleh wawasan baru tentang berbagai aspek kehidupan (Mudjiono, 2011). Teori Feminisme Radikal Teori feminisme radikal merupakan teori yang berfokus pada aspek biologis. Kaum feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan munculnya ketidaksetaraan gender. Adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh kamum perempuan dikarenakan adanya peran kehamilan serta peran keibuan yang dimiliki oleh perempuan (Mus & Suparman, 2017). Dalam konsep feminism radikal, perempuan dipandang sebelah mata sebagai objek oleh sebagian kaum patriarkki. Masyarakat kurang memperhitungkan keberadaan kaum perempuan. Selanjutnya masyarakat menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, dan tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan perlawanan tersebut memungkinkan perempuan terbelenggu terhadap tradisi dan kebudayaan yang ada berakar di lingkungannya (Rahman, Juanda, & Saguni, 2021). terhadap kaum laki-laki. Keadaan Penganut feminism radiakal memaparkan bahwa terdapat dua sistem adanya kelas sosial, yaitu sistem kelas ekonomi berdasarkan pada produksi dan kelas seks yang didasarkan pada hubungan biologis manusia. Sistem kelas seks tersebut yang memungkinkan adanya diskiriminasi dan penindasan pada masyarakat khususnya pada perempuan. Adanya konsep dan kebudayaan patriarki berdasaran pada kelas seks, yaitu kekuasaan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan berdasarkan pada peran dan control kaum laki-laki dalam kpasitas reproduktiff kaum perempuan. Kaum feminism radikal dalam melakukan analisis terhadap diskriminasi dan ketidaksetaraan kaum laki- laki 102
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terhadap perempuan untuk mencari penyebab, dasar masalah yaitu pada kaum laki- laki dan kebudayaan patriarki yang berakar pada kepercayaan mereka. Kaum laki-laki merupakan bagian dari permasalahan secara biologis maupun secara politis. Persoalan tersebut merupakan awal anggapan dari kaum feminism bahwa laki-laki dalam mengausai fisik perempuan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Selanjutnya aliran feminism radikal menganggap bahwa adanya kebudayaan patriarki merupakan akar permasalahan diskriminasi dan penindasan, sehingga laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan peran dalam perekonomian (Narwoko & Suyanto, 2004). Media Film dan Gender ilmu pengetahuan dan Teknologi mulai dikembangkan masyarakat untuk dimanfaatkan untuk berbagai bidang kegiatan (Kirana & Pribadi, 2021). Film dianggap sebagai wadah untuk mengekspresikan peritiwa dan gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Film menampilkan hiburan yang dikemas dengan menarik sehingga banyak dimanati masyarakat luas. Sasaran utama dalam pembuatan film adalah dikemas semenarik mungkin dalan cerita atau adegan, kemuadian didalamnya diberikan pesan-pesan untuk ditanyangkan kepada masyarakat luas sehingga memperoleh wawasan baru tentang berbagai aspek kehidupan (Mudjiono, 2011). Pada masa globalisasi, film menampilkan isu- isu gender. Media menampilkan contoh serta tuntunan tingkah laku umum sehingga masyarakat perlu menafsirkan pesan dan informasi yang disampaikan. Film sebagai media penyampaian informasi, pesan, hiburan, serta control dalam kehidupan masyarakat dapat dipercaya dengan signifikan memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai apa yang menjadi isu dan bahasan dikarenakan jangkauan media massa melalui film ini dapat mencakup masyarakat luas (Dewi M. E., 2017). Film mempunyai fungsi sebagai sosialisasi kepada masyarakat terhadap isu dan informasi yang ada dalam kehidupan. Saat ini banyak film yang menyelipkan pesan-pesan mengenai gender yang sampai saat ini ada di tengah-tengah masyarakat (Perdana, 2014). Masyarakat perlu memahami mengenai bagaimana media Film berperan sebagai media sosialisasi gender, dimana dalam penayangan sebuah film didalamnya memuat adanya relasi atau hubungan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dikemas dengan simbol-simbol berupa adegan ataupun dialog antar pemain film, sehingga masyarakat perlu memahami dan menginterpretasikan symbol yang disampaikan. Dalam memahami makna dan simbol yang disampaikan dalam film dapat dianalisis menggunakan semiotika. Semiotika merupakan ilmu atau sebuah metode untuk menganalisis suatu symbol yang ada dalam scenario, teks, gambar, serta adegan film sehingga akan menjadi sesuatu yang dapat dimaknai (Mudjiono, 2011). Isu gender yang ada ditengah-tengah masyarakat sampai saat ini masih terdapat permasalahan, dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat perbedaan fungsi serta peran laki-laki dan perempuan dalam dimensi kehidupan sosial. Adanya persoalan gender ini muncul perspektif bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih unggul daripada jenis kelamin lain. Oleh sebab itu film sebagai media sosialisasi gender 103
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam menyajikan film perlu diselipkan kajian gender, sehingga masyarakat yang menyaksikan dapat memperoleh wawasan baru dan diharapkan melalui penayangan film tersebut masyarakat dapat berpikir secara kritis mengenai kesetaraan gender sehingga timbul kesadaran yang perlu dibangun dalam kehidupan sosial. Sekilas tentang Film Little Mom Film yang berjudul Little Mom merupakan web series Indonesia yang ditayangkan melalui media massa yaitu WeTv yang rilis pada tahun 2021. Film ini diproduksi karena dalam pemberitaan saat ini sering muncul adanya kasus kehamilan diluar pernikahan dan kasus penemuan bayi dari pasangan muda yang masih mengenyam pendidikan. Melihat permasalahan tersebut ahkirnya Film ini resmi diproduksi. Film little mom menceritakan mengenai kisah perjalanan seorang remaja SMA bernama Naura yang berusia 16 tahun yang hamil di luar pernikahan dengan Yuda. Disisi lain menambillkan isu kehamilan, pada film ini menampilkan kisah cinta segitiga dengan pemain yang bernama Keenan (Soeharjanto, 2021). Naura merupakan siswa yang banyak memiliki prestasi serta menjadi harapan besar orang tuanya. Bahkan, Naura memiliki harapan besar untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter kandungan. Namun karena kelalaiannya di masa remaja, Naura kehilangan impian masa depannya. Dalam film Little Mom juga menyajikan berbagai konflik yang terjadi antara Naura, Yuda, dan Keenan. Diantara laki-laki tersebut memiliki pemikiran yang bertolak belakang dalam memandang mengenai perempuan. Tentu hal ini menjadi kajian dalam isu gender, dikarenakan pada adegan-adegan yang tersaji pada film menampilkan perbedaan yang mencolok diantara pemain film, sehingga adegan tersebut dapat mempengaruhi emosi masyarakat yang melihatnya. Selain cerita yang ditayangkan menarik, Film Little Mom banyak diminati oleh masyarakat luas karena menyajikan pesan-pesan serta isu-isu yang relevan terjadi pada saat ini. Yang pertama, film ini menyajikan resiko yang terjadi akibat kehamilan diluar pernikahan, sehingga film sebagai media komunikasi dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada masyarakat luas mengenai dampak yang diperoleh dari setiap tindakan serta perilakunya. Relasi Gender pada Film Little Mom Pembahasan pada penelitian yang dilakukan berfokus terhadap makna yang tersirat maupun tersurat pada film Little Mom mengenai Gender. Makna tersebut kemudian dianalisis kemudian dapat memperoleh bukti bahwa terdapat relasi gender dalam film Little Mom. Relasi gender dalam film Little Mom memiliki makna denotasi, Naura sebagai sosok remaja perempuan yang berprestasi serta mempunyai harapan besar untuk mewujudkan impiannya menjadi dokter kandungan. Namun ternyata impian tersebut musnah, karena Naura hamil diluar pernikahan saat masih duduk di bangku SMA. Naura melakukan hubungan intim dengan laki-laki bernama Yuda. Namun pada persoalan tersebut yang menjadi korban adalah perempuan. Adanya kehamilan diluar nikah membuat perempuan sulit untuk mencapai cita-cita, sedangkan laki-laki masih dapat melanjutkan sekolah dan meraih impiannya. Gender pada umu mnya menunjukkan adanya perbedaan yang dimiliki oleh laki- laki dan 104
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perempuan dalam dimensi sosial. Gender merupakan sebuah konsep yang membedakan atau memisahkan laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsi dan peran dalam berbagai kehidupan (Narwoko & Suyanto, 2004). Terdapat beberapa adegan dalam film yang menunjukkan adanya kajian gender, tentang perbedaan peran antara kaum perempuan dan laki-laki serta adanya pemikiran yang mengenai bagaimana perempuan dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial. Selain itu berdasarkan teori feminisme radikal, Ketidakadilan yang dialami oleh Naura disebabkan karena kehamilan Naura. Relasi gender pada film dapat dilihat pada dialog yang diutarakan pada film. Dialog pertama oleh Yuda kepada Naura yang menyampaikan bahwa, Setelah menikah nantinya mereka dapat tinggal di satu rumah, dimana Yuda dapat melanjutkan kuliahnya, sedangkan Naura mengurus anak dirumah dan membuat ruang bermain untuk anaknya. Selanjutnya pada dialog Keenan kepada Naura menyampaikan bahwa, Setelah lulus SMA Keenan mengajak Naura menikah dan bisa melanjutkan kuliah bersama-sama. Pada dialog tersebut jika dilihat dari pandangan gender terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini masih banyak seseorang yang memandang bahwa perempuan tugasnya hanya terbatas pada pada sector domestic, yaitu mengurus rumah tangga, suami serta anak-anaknya. adanya ketidaksetaraan gender berasal dari perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi biologis terkait peran kehamilan dan sifat keibuan yang dimiliki oleh perempuan (Wibowo, 2012). Sehingga dapat dipahami bahwa karakter Yuda memandang bahwa tugas perempuan yang memiliki peran kehamilan dan keibuan tugas setelah menikah adalah mengurus rumah tangga, sedangkan Yuda sebagai laki-laki dapat melanjutkan pendidikannya. Berbanding terbalik dengan karakter Keenan, dalam dialog tersebut jelas menunjukkan bahwa setelah menikah antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan, serta mendukung bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya. Dalam teori feminism radikal, menyebutkan bahwa Dialog kedua pada adegan konflik antara Yuda dan Naura, dimana Yuda membicarakan kepada Naura bahwa terdapat sekolah yang bagus untuk mencapai cita- citanya. Pada adegan tersebut Naura menyanggah perkataan Yuda karena pada situasi kehamilan Naura, Yuda selalu membahas cita-citanya tanpa memikirkan cita-cita Naura, padahal seharusnya sosok Yuda mengerti bahwa semua orang juga mengharapkan cita- citanya dapat tercapai. Pada adegan ini, Naura sebagai sosok perempuan yang kehilangan impiannya ditampilkan dalam film dengan ekspresi wajah penuh emosi dan menangis, artinya Naura mengharapkan adanya keadilan dan pandangan dari orang lain bahwa bukan hanya laki-laki yang memiliki hak untuk berpendidikan tinggi, namun perempuan juga memiliki hak untuk menggapai cita-citanya melalui pendidikan tinggi. Sosok Yuda dianggap sebagai simbol ketidaksetaraan gender. Dalam perspektif Yuda tugas perempuan setelah menikah hanyalah pada sector domestic. Peran perempuan hanya terbatas mengurus kegiatan rumah tangga. Perempuan lebih banyak terkekang karena budaya patriarki yang melekat pada pemikiran masyarakat, sehingga perempuan perannya hanya terbatas sebagai 105
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pendamping suami dan mengurus anak- anaknya. Selain itu perempuan boleh kehilangan cita-citanya, sedangkan laki-laki wajib untuk menggapai cita- citanya. Laki-laki harus berpendidikan tinggi dibandingkan dengan perempuan. Adanya ketidaksetaraan gender tersebut dapat memunculkan presepsi bahwa perempuan lebih terbatas dalam melakukan pekerjaannya. Dialog selanjutnya yaitu pada adegan antara Kenan dan Naura. Naura menyampaikan bahwa dunia perempuan dan laki-laki berbeda. Kenan sebagai sosok laki-laki memiliki masa depan yang cerah yang dapat diraih dengan belajar dan kuliah yang rajin. Namun dibantah dengan Kenan yang menyampaikan bahwa Naura juga memiliki kesempatan yang sama dengan Keenan. Naura bisa tetap melanjutkan sekolah mengambil paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, kemudian Keenan dan Naura bisa kuliah bersama- sama. Berdasarkan dialog tersebut, Kenan sebagai simbol yang mendukung kesetaraan gender. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam perspektif Keenan antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan sosial. Keenan mencerminkan sosok laki-laki yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dimana perempuan memiliki kesetaraan dalam meperoleh dan memenuhi haknya. Perempuan memiliki hak untuk berpedidikan tinggi dan menggapai cita-citanya, hak dalam memilih, bahkan hak untuk dilindungi dan memperoleh kebahagiaan meskipun perempuan berada pada jalan yang salah. Keberadaan relasi gender pada film tersebut ditandai dengan adanya dialog dan adegan yang dimankan antara pemain film. Hal ini ditandai dengan adanya adegan yang mencerminkan perbedaan perspektif seseorang dalam memahami peran perempuan dalam kehidupan sosial, dimana Yuda memandang bahwa peran perempuan hanyalah mengurus rumah tangga, sedangkan kenan memandang bahwa perempuan memiliki hak dan peran yang sama seperti laki-laki. Film Little Mom merupakan media komunikasi massa yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Pesan yang disampaikan pada film akan lebih cepat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat yang menyaksikan akan memaknai jalan cerita sebuah film. Adanya relasi gender pada film akan membuat masyarakat berpikir kritis dan berpandangan bahwa perempuan dalam kehidupannya perlu mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai mahluk sosial tanpa memandang jenis kelamin, artinya sebagai masyarakat perlu memahami dan mendukung adanya kesetaraan gender. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap dialog dan adegan yang ada pada Film Little mom menunjukkan adanya relasi gender. Film berperan sebagai media sosialisasi gender, dimana dalam penayangan film memuat adanya isu gender. Isu gender yang ada ditengah-tengah masyarakat masih terdapat permasalahan, dimana masyarakat menganggap bahwa terdapat perbedaan fungsi serta peran laki-laki dan perempuan dalam dimensi kehidupan sosial. Adanya persoalan gender ini muncul anggapan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih unggul daripada jenis kelamin lain. Sosok Yuda dianggap sebagai symbol ketidaksetaraan gender. Dalam 106
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perspektif Yuda tugas perempuan setelah menikah hanyalah pada sektor domestik. Peran perempuan yaitu mengurus kegiatan rumah tangga, dan laki- laki harus berpendidikan tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya, Kenan sebagai symbol yang mendukung kesetaraan gender. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam perspektif Keenan antara laki- laki dan perempuan memiliki kesempatam dan peran yang sama dalam kehidupan sosial. Keenan mencerminkan sosok laki-laki yang memperjuangkan emansipasi wanita. Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa film Little Mom menunjukkan perspektif yang berbeda antara pemain dalam memahami gender, sehingga pada film ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna gender, dan pentingnya kesetaraan gender terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. DAFTAR PUSTAKA Dewi, M. E. (2017, Desember). Wacana Ketidaksetaraan Gender Pada Film Siti. e- Proceeding of Management, 4(3), 3055. Dewi, M. E., & Nugroho, C. (2017, Desember). Wacana Ketidaksetaraan Gender dalam Film Siti. e-Proceeding of Management, 4(3), 3055. Kirana, N. D., & Pribadi, F. (2021). Dramaturgi di Balik Kehidupan Akun Alter Twitter. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(1), 39-47. Mudjiono, Y. (2011). Kajian Semiotika Dalam Film. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1). Mus, M., & Suparman. (2017). Analisis Feminisme Radikal Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, 3(1). Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenadamedia Group. Narwoko, J., & Suyanto, B. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenadamedia Group. Perdana, D. D. (2014, Juli). Stereotip Gender dalam Film Anna Karenina. Jurnal Interaksi, 3(2), 123-130. Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori, dan Analisis Gender. Academia. Rahmadi, S. M. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. (Syahrani, Ed.) Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press. Rahman, F., Juanda, & Saguni, S. S. (2021). Supremasi Perempuan Dalam Novel Renjana Dyana Karya Adimodel : Kajian Feminisme Radikal. Interference Jurnal of Language, Literature, and Linguistic, 164-175. Soeharjanto, G. (Director). (2021). Little Mom [Motion Picture]. Sukardani, P. S., Huda, A. M., Pribadi, F., Sueb, & Anggaunitakirantika. (2022). Sexual Self-Disclosure: A Study on Communication Behaviors among Users in Online Dating Applications. The Journal of Society and Media, 84-103. Toni, A. (2015). Peran Film Sebagai Media Sosialisasi Lingkungan. Jurnal Komunikator, 7(1). Wibowo, D. E. (2012, Oktober). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 3(1). 107
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KOMUNIKASI TERAPEUTIK KONSELOR TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INSES Zenna Puji Herawati, Mutiah Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Sejak tahun 2018, Catatan Tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan menunjukan kecenderungan pelaku utama kekerasan seksual inses di Indonesia adalah ayah kandung disetiap tahunnya. Belum adanya dasar hukum untuk inses di Indonesia membuat penanganan terapeutik trauma menjadi pengupayaan utama untuk para korban. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan terapeutik konselor dalam menyembuhkan trauma anak korban kekerasan seksual inses dari perspektif komunikasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat ialah konselor memiliki 4 tahapan komunikasi terapeutik yakni assesment, observasi, kinerja dan terminasi. Kata Kunci : Komunikasi Terapeutik Traumatik, Konselor, Kekerasan Seksual Inses Abstract Every year, the biological father is the most incest perpetrator in Indonesia, according Catatan Tahunan which released Komnas Perempuan in 2018. Indonesia still lacks incest regulation, making therapeutic is essensial. This study employs case studies and a descriptive qualitative method to learn about the therapeutic communication counselor process for trauma treatment. As a result, the counselor has 4 stages of communication : assesment, observation, performance, and termination. Keyword : Trauma Therapeutic Communication, Counselor, Incest Sexual Abuse PENDAHULUAN Latar Belakang Kondisi inses di Indonesia mulai diperhatian sejak Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan 2018 menyampaikan adanya 1.210 kasus inses terjadi. Angka tersebut menjadi temuan inses tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia sekaligus menyumbang kasus terbanyak untuk kekerasan anak. Sejak itu pula, data inses mulai ditampilkan secara rinci dan ditemukan kecenderungan ayah kandung merupakan pelaku utama inses. Atas fakta ini, Komnas Perempuan menyatakan bahwa indonesia krisis kejahatan seksual inses. Meski begitu, krisis ini tidak selaras dengan kebijakan inses yang ada. Terhitung hingga detik ini, kekerasan seksual inses di Indonesia mengalami kekosongan hukum dimana para pelaku dijerat atas pencabulan terhadap anak dibawah umur (Swarianata, et al., 2016). Sedangkan pasal 294 KUHP yang berisikan tentang informasi pelaku inses masih terlalu lemah dan terbatas untuk (Wotulo, 2017). Pengesahan digunakan sebagai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang ditunda semakin membuat Indonesia kian menggantung. landasan hukum inses identitas kriminal inses di Ketidakjelasan hukum ini kemudian membentuk sterotipe jika penyelesaian hukum terkesan rumit pada beberapa daerah di Indonesia, salah satunya 108
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kabupaten Madiun. Oleh temuan peneliti di lapangan, adanya tekanan dari perangkat desa untuk tidak membesar-besarkan perkara dan jalan pengadilan yang dirasa lambat membuat keluarga korban memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Padahal, merujuk data dari PPPA terdapat 4 dari 7 kasus inses yang terjadi di Kabupaten Madiun dilakukan oleh pelaku ayah. Dengan kondisi pelaku merupakan keluarga inti, pemilihan penyelesaian kekeluargaan jelasnya memberikan kesempatan tindak kekerasan seksual inses untuk terjadi kembali. Akibatnya, korban kehilangan kepercayaan pada keluarganya dan memperburuk trauma korban sebelumnya. Menanggapi fenomena tersebut, Bidang PPPA sebagai lembaga satu-satunya di Kabupaten Madiun yang bergerak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menguatkan pelayanan penanganan kekerasan seksual terutama dalam bidang psikologis. Penelitian telah menunjukan bahwa dukungan psikologis yang tepat benar-benar membantu korban keluar dari rasa trauma (Farber, 2016). Salah satu perwujudan penguatan tersebut ialah konselor psikolog bidang PPPA yang dibagi berdasarkan spesifikasi ranah kasusnya. Adapun pembagian tersebut sebagai berikut: Konselor 1 Konselor 2 Konselor 3 : spesifikasi kasus anak : spesifikasi kasus perempuan dewasa : spesifikasi kasus anak berkebutuhan khusus Adanya pembagian ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi konselor secara lebih komprehensif. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya pelatihan formal perawatan korban pelecehan seksual dan inses bagi para tenaga kesehatan mental (Brown, et al., 2013). Akhirnya, pengalaman dari penanganan kasus menjadi cara utama seorang konselor melatih dan memperdalam kompetensi yang dimilikinya. Dengan membuat spesifikasi ranah kasus yang ditangani seperti yang dilakukan konselor di Kabupaten Madiun, diharapkan membantu menyembuhkan psikologis korban dengan lebih tepat, cepat dan efektif. Pengupayaan penanganan inses inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat dan mengamati proses penanganan bidang PPPA khususnya konselor psikolog dalam menyembuhkan trauma anak korban kekerasan inses di Kabupaten Madiun. Adapun perspektif yang digunakan ialah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti yakni komunikasi terapeutik. Dengan prinsip komunikasi terapeutik, peneliti dapat menggambarkan proses pelaksanaan penanganan inses dengan lebih terstruktur dan mendetail sehingga hasil penelitian dapat digunakan oleh daerah lain dan pihak-pihak terkait yang memiliki problem serupa. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dapat di tulis dalam pertanyaan berikut, bagaimana media komunikasi dalam proses terapeutik konselor terhadap anak korban seksual inses? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode ini, peneliti dituntut bereksplorasi serta memiliki informasi yang kaya agar rumusan masalah penelitian ini dapat terjawab secara lengkap dan mendetail (Kusmarni, 2012). Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan peneliti untuk menghasilkan penjabaran data 109
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ secara mendalam dan kecenderungan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni wawancara dan observasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan wawancara, peneliti mendapatkan 4 subjek penelitian dengan rincian 2 orang konselor dan 2 orang pekerja sosial. jenis observasi non Sedangkan untuk observasi, peneliti menggunakan partisipan dimana peneliti bertindak hanya sebagai pengamat dalam jarak tertentu dengan tujuan untuk menjaga keefektifan kegiatan terapeutik. Dengan model triangulasi metode, dua teknik pengumpulan data tersebut peneliti bandingkan untuk memvalidasi penyataan konselor dengan kondisi di lapangan sebenarnya sehingga didapatkan keabsahan data penelitian ini. Untuk teknik pengambilan data, peneliti menggunakan 4 tahapan milik Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2011) yakni reduksi data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN Sebelum menentukan cara dan media yang tepat untuk penyembuhan anak korban seksual inses konselor harus menjalani empat tahap proses pelaksanaan terapeutik sebagai berikut : 1) Assesment Hal ini ditandai dengan masuknya aduan kasus di PPPA Kabupaten Madiun. Aduan ini oleh konselor dan pekerja sosial akan dipelajari terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan dimana lebih ditekankan pada identitas anak seperti nama, umur, sekolah dan tempat tinggal. Seusai mempelajari aduan dirasa cukup, petugas melakukan persiapan dengan penonjolan pesan artifaktual yakni pakaian dan kendaraan yang akan digunakan. Untuk pakaian, petugas akan melepas seluruh atribut yang menunjukan identitas pekerjaan yang dimilikinya seperti seragam, lencana, topi, dan lainnya. Tujuan dari ketentuan pakaian ini agar anak korban kekerasan seksual inses tidak merasa takut dengan kunjungan petugas. Seperti pakaian, kendaraan yang dipergunakan untuk berkunjung ke rumah anak tak luput dari pertimbangan. tersebut hendaknya motor. Atas pengalaman sebelumnya, didapati mayoritas korban tergolong anak kurang mampu dari segi finansial sehingga penggunaan motor mengurangi perasaan terintimidasi oleh korban dan keluarganya jika dibandingkan menggunakan mobil. Secara prosedur sendiri, hendaknya kepengurusan kasus anak dilakukan dengan cara tertutup sehingga penggunaan motor juga mencegah perhatian masyarakat sekitarnya. 2) Observasi Utamanya, kendaraan Di tahap ini, anak korban kekerasan inses dan konselor untuk pertama kalinya bertemu sekaligus peninjauan pertama petugas atas kondisi nyata di lapangan. Tidak hanya sekedar meninjau aduan tahapan ini juga disertai dengan pengamatan kondisi anak, budaya keluarga anak serta budaya lingkungan masyarakat sekitarnya. Kepengurusan hukum, keperluan visum, dan hal mendesak lainnya turut menjadi tugas yang harus diselesaikan di tahap ini. Proses tahap perkenalan ini memerlukan setidaknya 4-6 kali pertemuan. Peneliti mendapati adanya pelaksanaan unsur nonverbal dari segi kinesik dan jarak prosemik yang dilakukan konselor dalam tahap ini. Praktik kinesik 110
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terlihat dari postur tubuh saat menuju rumah anak seperti berjalan dengan bahu yang santai, tangan tidak memegang benda apapun, tidak juga memasukan tangan ke celana/rok, tangan tidak mengepal dan langkah kaki tidak tergesa- gesa. Tujuannya untuk menunjukan kesan ramah dihadapan korban dan keluarganya. Kinesik terus berlanjut hingga konselor dan petugas duduk untuk berbincang. Jika kondisi rumah tidak memiliki kursi, maka petugas lapangan, keluarga dan anak akan duduk bersama di lantai berbentuk formasi persegi mengikuti bentuk ruangan. Formasi persegi tersebut menjadi kebiasaan duduk masyarakat Kabupaten Madiun dalam kegiatan perkumpulan warga seperti rapat desa dan pengajian. Petugas laki-laki duduk bersila sedangkan petugas wanita duduk secara menyamping. Keadaan tangan berada di pangkuan dengan telapak tangan membuka ke atas. Apabila kondisi rumah memiliki kursi, maka postur duduk konselor tegap dengan kaki tidak menyilang, tangan menyatu ke pangkuan dengan telapak membuka dan punggung tidak bersandar. Makna telapak tangan yang membuka seperti dilakukan konselor ialah pribadi yang terbuka. Harapannya dengan konselor yang bersikap terbuka akan membuat anak dan keluarga turut membuka diri. Itu sebabnya, konselor dan petugas tidak memenggam handphone, buku, alat tulis ataupun barang lainnya sekalipun barang tersebut merupakan keperluan dalam terapeutik. Mengenai jarak prosemik, jarak personal konselor dan pekerja sosial dengan anak dan keluarganya berjarak sekitar ±2-3 meter. Konselor PPPA menyatakan hal tersebut wajar karena belum terciptanya hubungan dengan anak juga keluarganya. 3) Kinerja Tahap kinerja ditandai dengan konselor dan korban duduk bersama untuk melaksanakan komunikasi terapeutik traumatik secara aktif. Tahap ini dilakukan sebanyak satu kali seminggu secara tatap muka dengan waktu yang menyesuaikan jadwal anak dan kesepakatan dengan orang tua anak. Untuk durasi, jika kondisi anak dalam keadaan baik dapat berlangsung ± 1 jam termasuk jeda seperti makan atau bermain. Sedangkan jika kondisi anak kurang baik, maka proses terapeutik berlangsung paling lama ± 30 menit termasuk jeda. Dikarenakan ketiadaan rumah singgah oleh instansi PPPA Kabupaten Madiun, pelaksanaan terapeutik masih dilakukan dirumah anak yang juga tempat terjadinya insiden. Lebih lanjut, konselor merekomendasikan kepada pihak orang tua untuk memindahkan sementara anak ke tempat sanak saudara lain guna menghindari memori anak atas insiden tersebut selama rangkaian terapeutik berlangsung. Sayangnya, ada banyak pertimbangan untuk mewujudkan pemindahan tersebut seperti persetujuan anak, kesediaan keluarga yang akan ditinggali serta adanya wabah pandemi Covid-19. Tak jarang jika kondisi rumah kurang memungkinkan untuk dilakukan terapeutik, konselor akan membawa anak ke rumah miliknya. Ketidakmampuan pemenuhan lokasi ideal terapeutik turut memengaruhi ketidakmampuan pemenuhan tata ruang terapeutik. Alhasil, kondisi ruang terapeutik mengikuti kondisi rumah anak seperti ruang tamu, pekarangan rumah, atau kamar anak. Sebelum memulai, konselor menanyakan kepada anak hendaknya terapeutik dilakukan dan akan dipenuhi keinginannya. Kenyamanan anak menjadi yang utama bagi konselor PPPA. Mencegah kebosanan anak, keberagaman lokasi lain turut dihadirkan seperti mengajak anak ke taman bermain, ke minimarket atau melaksanakan terpaeutik di sekolah anak. 111
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 112 Dikarenakan situasi pandemi Covid-19, peneliti tidak dapat melihat pelaksanaan keberagaman lokasi terapeutik ini. Dalam konteks isi, peneliti menangkap bahwa strategi terapeutik konselor mengarah pada menciptakan harapan dan perencanaan masa depan dibanding mencoba menghapus ingatan anak atas kekerasan seksual yang dialaminya. Gambar 1. Visualisasi Strategi Konselor dalam Menembus Lapisan Personal Anak inses divisualisasikan dengan oval yang memiliki beberapa lapisan. Untuk mencapai lapisan inti anak, konselor harus bisa menembus lapisan-lapisan diatasnya. Sebenarnya, penembusan lapisan tersebut bisa terjadi secara alami kala hubungan konselor dan anak telah terbangun. Masalahnya tidak adanya waktu bagi konselor membangun hubungan yang layak mengakibatkan hubungan interpersonal dengan anak bersifat dangkal. Oleh karena itu, konselor membangun alur topik sebagai solusi permasalahan tersebut. Dari gambar 1, personal anak korban kekerasan seksual Pertama, dari penampilan anak. Digambarkan sebagai lapisan terluar, penampilan anak menjadi topik yang paling mudah dijangkau konselor karena bentuknya yang tampak secara visual. Tindakan konselor dalam menembus lapisan ini telah dilakukan pada tahap observasi. Atas keterangan pekerja sosial, terdapat tiga aspek yang diperhatikan konselor dan pekerja sosial dimana salah satunya mengenai anak. Adapun hal yang diamati konselor, yakni; 1) fisik anak; 2) mental anak; 3) sekolah anak; 4) pergaulan anak. Observasi ini kemudian menghasilkan gambaran kondisi anak serta mengetahui karakteristik anak yang berguna untuk interaksi terapeutik kedepan. Beranjak dari observasi, konselor masuk ke lapisan personal anak yang kedua dengan pembahasan topik pendidikan. Pertimbangan topik tersebut tak lain didasarkan dari observasi konselor dimana dampak kasus inses di Kabupaten Madiun beberapa korban anak mengalami kehamilan. Atas kondisi tersebut, mereka terpaksa berhenti sekolah untuk sementara waktu. Adapun yang dibicarakan konselor dengan anak korban kekerasan seksual inses dengan kondisi hamil 2) pandangan anak tentang pendidikan; 3) perencanaan sekolah anak mendatang. Dibantu pekerja sosial, pembicaraan sekolah ini akan dibawa untuk terkait didiskusikan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun kepengurusan berkas anak pada sekolah barunya. Keterlibatan mitra kerja ini ini seperti: 1) kegiatan sekolah anak sebelum insiden;
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memberikan bentuk penanganan terapeutik pemberian dukungan terhadap anak. Sedangkan kondisi dimana anak korban kekerasan inses yang tidak kehamilan, pembahasan pendidikan mengarah pada pengaruh kejadian dengan aktivitas sekolah anak. Kejadian yang dialami anak membuat mereka menjadi sangat sensitif yang memberikan ketidaknyamanan bagi teman sekolahnya sehingga anak dijauhi. Perubahan perasaan anak seperti penjelasan konselor tersebut telah dijelaskan secara ilmiah dimana kekerasan seksual pada anak memengaruhi perkembangan otak bagian yang mengatur kognisi serta emosional anak (Konopka, 2015). Berbeda dengan kondisi anak yang mengalami kehamilan, penanganan problem emosi ini tidak melibatkan mitra kerja. Semua tindakan sepenuhnya dilakukan oleh konselor. Bentuk penanganan tersebut dengan mengajak anak berdiskusi serta pemberian solusi berbentuk misi yang harus dilakukan anak hingga pertemuan terapeutik berikutnya. Tabel 1. Bahasan Konselor dalam Topik Sekolah Topik Pendidikan Tindakan Bentuk Pertanyaan Kondisi anak hamil 1. Kegiatan sekolah sebelum insiden 2. Pandangan anak tentang pendidikan 3. Perencanaan sekolah mendatang Kondisi anak tidak hamil 1. Pengaruh kejadian pada aktivitas sekolah 1. Tanya jawab 2. Pemberian dukungan 1. Diskusi 2. Pemberian tugas 1. Gimana 2. Bude pengen cerita (nama) dulu... 2. Bude pengen cerita (nama) dulu... 3. Apa yang (nama) suka dari sekolah? 4. Apa yang pengen (nama) lakukan kalau bisa sekolah lagi? 1. Gimana sekolahnya (nama)? ada kendala / masalah gak? tua orang (nama), (nama) ada sama kendala ya? sekolahnya Kendalanya kayak gimana? 2. Kata Jika dari pembicaraan mengenai sekolah sudah dirasa santai dan cair, ditandai anak yang banyak bercerita tanpa ditanya, maka pembicaraan akan berlanjut pada topik keluarga dan pertemanan anak. Lingkup bahasan topik ini meliputi; 1) hubungan anak dengan orang tua atau saudara; 2) hubungan anak dengan teman. Tujuan dari percakapan tersebut sebagai bahan konselor dan pekerja sosial dalam menentukan cara melibatkan orang terdekat dalam membantu pelaksanaan terapeutik anak ketika tidak bersama konselor. Pengedukasian tentang terapeutik yang dilakukan orang terdekat anak akan 113
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menjadi tugas pekerja sosial. Sementara konselor fokus pada penanganan terapeutik anak. Tabel 2. Bahasan Konselor Dalam Topik Keluarga Topik Keluarga Tindakan Bentuk Pertanyaan 1. Hubungan anak dengan orang tua / saudara 2. Hubungan anak dengan teman 1. Tanya jawab 2. Edukasi orang terdekat (oleh pekerja sosial) 1. Gimana (nama) ibu/ayah? hubungan sama 2. Gimana kehidupan rumah (nama) di sehari-hari? 3. Gimana (nama) sama teman-temannya? Terakhir, konselor masuk pada lapisan inti anak dengan percakapan mengenai perasaan anak atas kekerasan seksual inses yang dialaminya. Alasan mengapa konselor menginginkan anak menceritakan perasaannya secara terbuka sebagai upaya memberikan kelegaan pada anak. Pernyataan konselor tentang kelegaan tersebut turut dijelaskan dalam konsep penerimaan kesedihan. Atas konsep ini, anak haruslah mengakui dan menerima kejadian yang dialaminya agar bisa kembali memiliki semangat hidup, kepercayaan diri dan pengharapan masa depan (Sanderson, 2013). Tabel 3. Bahasan Konselor dalam Topik Perasaan Anak Topik Perasaan anak Tindakan Bentuk Pertanyaan 1. Perasaan anak kejadian yang dialaminya atas 1. Tanya jawab 1. Apa yang (nama) rasakan sekarang? 2. Gimana perasaan (nama) sekarang? Komunikasi Terapeutik Konselor Dalam memberikan penyembuhan konselor menggunakan media Mendukung keberhasilan penggalian layer personal anak menggunakan alur topik ini, upaya lain dilibatkan konselor dengan penguatan bahasa nonverbal sebagai berikut: 1. Efektivitas Duduk Berdampingan Pemosisian duduk yang dipilih konselor PPPA dalam melaksanakan terapeutik bersama anak korban kekerasan seksual inses yakni duduk berdampingan dengan anak. Penempatan duduk seperti ini menjadi model duduk yang ideal dalam terapeutik traumatik dimana konselor dan korban hendaknya tidak dibatasi penghalang apapun (Maxwell, 2020). Dalam perspektif psikoterapi sendiri, duduk berdampingan menjadi tata duduk terbaik dalam pertukaran pendapat dan kerjasama (Rickard, et al., 2021). ini tidak mutlak dilakukan konselor. Oleh dokumentasi konselor yang ditunjukan kepada peneliti, didapati bahwa konselor melibatkan meja kala pelaksanaan terapeutik dilakukan di Sayangnya, posisi duduk berdampingan 114
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ rumah konselor Alasan meja menjadi krusial erat kaitannya dengan konsep jarak spasial yang dikemukakan Edward. T. Hall (Rickard et al., 2021). Menurut konsep jarak dalam berinteraksi guna menciptakan ‗ruang' yang aman dan nyaman bagi dirinya. Adanya meja dalam terapeutik menciptakan jarak yang cukup jauh antara konselor dan anak sehingga anak membangun ‗ruang'nya sendiri. Ini sejalan pada dokumentasi yang diperlihatkan kepada peneliti, dimana anak sibuk bermain sendiri dibanding menjawab dan berbincang dengan konselor. ini, manusia memiliki beragam 2. Penghindaran Kontak Mata Anak Meski duduk berdampingan membantu dalam pertukaran pendapat, duduk berdampingan juga menyebabkan kontak mata konselor dan anak korban kekerasan seksual inses menjadi tidak timbal balik. Kebanyakan pihak konselorlah yang lebih banyak melihat atau menghadap anak. Sedangkan anak lebih banyak melihat hal yang didepannya atau menunduk melihat jari tangannya. Adapun anak melihat konselor hanya dilakukan sesekali bahkan di tahap kerja pertama tidak melihat sama sekali. Meski begitu, penelitian lain menganggap kontak mata anak yang terkesan jarang dalam terapeutik dimaknai tindakan yang wajar. Alasannya karena seseorang memiliki kecenderungan untuk menghindari pandangan kala berbicara tentang kesedihan (Hills & Lewis, 2011). Apalagi jika pembicaraan tersebut memakan waktu yang lama sehingga begitu umum untuk seseorang melakukan penghindaran (Mottonen & Varri, 2017). Melihat konteks diatas, anak korban kekerasan seksual inses melakukan penghindaran tatapan konselor bisa jadi sebagai bentuk kenyamanan untuk berbincang mengenai kesedihan pasca insiden kekerasan seksual yang dialaminya. 3. Pemberian Sentuhan Keunggulan lain dari duduk berdampingan ialah konselor dapat melibatkan sentuhan sebagai bentuk komunikasi dengan anak. Diawali dari menggenggam tangan hingga merangkul anak, sentuhan dilakukan secara perlahan dan sesuai kebutuhan kondisi dan situasi. Adapun kondisi tersebut seperti anak yang mulai menjadi emosional.Tujuan sentuhan untuk menenangkan emosi ini dibuktikan dengan beberapa penelitian serupa dimana sentuhan ringan seperti pelukan dan memegang tangan membantu klien menenangkan diri secara fisik dan emosional yang efektif mengurangi kecemasan, stres dan depresi (Zur, 2011). Bahkan untuk beberapa anak, sentuhan terasa seperti dukungan dan melindungi (Erskine, 2018). 4. Terminasi Tahap terminasi konselor dibagi menjadi dua yakni terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara diartikan sebagai berakhirnya rangkaian terapeutik pada temuan saat itu dan akan dilanjutkan di lain hari. Penyudahan terminasi sementara ini dilakukan konselor ketika melihat gelagat anak yang anak yang mulai jenuh atau permintaan dari anak sendiri. Konselor kemudian merangkum poin-poin itu dan memberitahu anak bahwa akan adanya pertemuan selanjutnya. Rangkuman tadi dijelaskan kepada orang tua atau wali sebagai bentuk laporan mengenai kemajuan keadaan psikis anak. Tidak hanya itu, rangkuman tersebut juga informasi penting dari terapeutik hari 115
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebagai bahan diskusi konselor dengan pekerja sosial guna pelibatan orang tua/wali dalam terapeutik anak. Pengedukasian tentang apa saja aktivitas yang dapat dilakukan orang tua/wali dirumah nantinya akan dijelaskan oleh pekerja sosial. telah mampu menciptakan rencana kehidupannya sendiri. Rencana tersebut tidak harus berbentuk impian besar, sekedar anak mau membangun pertemana kembali atau melanjutkan hobi yang sebelumnya dimiliki sudah termasuk cukup oleh konselor. Meski rencana yang lebih detail lebih memastikan bahwa anak optimis akan kehidupannya mendatang, terciptanya keinginan sudah menjadi tanda bahwa anak tidak lagi berada pada keputusasaan terbawah. Ini sesuai dengan teori penerimaan kesedihan dimana terbentuknya motivasi/pengharapan menjadi fase terakhir seseorang yang mengalami kesedihan akibat trauma (Walsh, 2012). Untuk terminasi akhir ditandai dengan anak yang Hubungan yang terjalin pada tahap ini sudah amat erat sehingga kedudukan konselor telah seperti keluarga dan teman bagi anak. Titik erat relasi tersebut sampai pada masih terjalinnya komunikasi aktif konselor, pekerja sosial dengan anak dan keluarganya melalui telepon dan saling berkunjung pada hari besar maupun liburan sekolah. Jika merujuk teori komunikasi terapeutik, pelaksanaan terapeutik konselor memiliki tahapan yang lebih sedikit dengan tidak adanya satu tahapan terapeutik yakni tahapan orientasi atau membangun hubungan. Menurut teori, sebelum memasuki tahap kerja, konselor hendaknya menyediakan beberapa pertemuan utnuk membangun hubungan yang kuat dengan anak terlebih dahulu. Sedangkan pada praktik konselor, pembangunan hubungan tersebut dilakukan bersamaan dengan tahapan kinerja. Penyebab ini dipicu karena hambatan tak terduga di lapangan. Hambatan Komunikasi Terapeutik Konselor Adapun hambatan tersebut peneliti paparkan sebagai berikut : 1. Konflik Keluarga Konflik keluarga menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik pada anak korban kekerasan seksual inses. Ini dikarenakan pelaku yang masih keluarga dengan anak menyebabkan perpecahan pada keluarga itu sendiri. Merangkum pernyataan konselor dan pekerja sosial, konflik ini berimbas pada pelaksanaan terapeutik dimana sikap pihak yang membela pelaku menghalang-halangi konselor dalam menemui anak dan mengganggu proses sesi terapeutik berlangsung. Hal tersebut belum terhitung tindakan yang tidak diketahui konselor dan petugas mengingat penanganan terapeutik dilakukan satu kali seminggu. 2. Lokasi Pelaksanaaan Terapeutik Selaras dengan konflik keluarga yang terjadi karena insiden ini, pelaksanaan terapeutik yang berlangsung di rumah anak menjadi tidak kondusif. Meskipun konselor PPPA menyatakan adanya penyaranan untuk anak dipindahkan sementara ke sanak keluarga lain bukan berarti dapat diwujudkan dengan mudah. Pemindahan sementara tersebut dapat terwujud jika sanak keluarga mau menerima sang anak. Jika sanak keluarga merasa keberatan, maka pelaksanaan terapeutik kembali pada opsi di rumah anak. 116
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pertimbangan lain terkait domisili sanak keluarga itu sendiri. Konselor PPPA mengungkapkan ada beberapa kasus dimana anak dipindahkan kepada keluarga mereka di luar Kabupaten Madiun. Jarak tempuh yang jauh kemudian menimbulkan hambatan lain seperti cuaca yang tak mendukung, situasi dijalan, kendaraan yang bermasalah dan sebagainya. 3. Pihak Ketiga Oleh konselor PPPA menyebutkan bahwa rangkaian terapeutik tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya pihak ketiga. Adapun pihak ketiga disini seperti tokoh masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan anak. Keterlibatan mereka mengarah pada pengupayaan antara anak dan pelaku diselesaikan secara kekeluargaan. Tindakan tersebut dimulai di tahap assesment tanpa sepengetahuan konselor dan petugas. Titik terburuk tekanan tersebut terjadi pada satu kasus kekerasan seksual inses dimana ayah korban pindah secara tiba- tiba sehingga seluruh rangkaian terapeutik terpaksa berhenti ditengah jalan. Dikarenakan tiga hambatan yang disebutkan diatas, untuk konselor sampai ditahap kinerja bukanlah perkara mudah. Menurut peneliti, tahap kinerja sendiri terjadi lebih kepada kesempatan situasi yang memungkinkan. Menyediakan waktu khusus untuk tahap orientasi akan memundurkan tahap kinerja konselor sehingga ditakutkan semakin memunculkan banyak hambatan pengadaan tahap orientasi secara teori kurang cocok untuk jenis kasus ini. PENUTUP Simpulan Dari hasil dan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses komunikasi terapeutik konselor dalam menyembuhkan trauma anak korban kekerasan seksual inses dilakukan dengan 4 tahapan yakni, assesment, observasi, kinerja dan terminasi. Dalam mendukung prosesnya, konselor melibatkan pesan nonverbal seperti pengaturan pakaian, transportasi, posisi duduk, kontak mata dan sentuhan. Jika dibandingkan dengan teori komunikasi terapeutik, proses komunikasi terapeutik konselor telah mengalami penyesuaian dengan kondisi dan situasi diakibatkan adanya hambatan dilapangan seperti konflik keluarga, lokasi terapeutik yang kurang ideal dan tekanan pihak ketiga. Saran Adapun masukan yang dapat peneliti berikan pada proses pelaksanaan terapeutik konselor tertuju pada instansi PPPA Kabupaten Madiun agar segera menyediakan rumah singgah. Ini mengingat pelaksanaan terapeutik di rumah anak memiliki beberapa kekurangan. Pertama, memori buruk anak bisa kembali terpicu saat terapeutik sedang berlangsung akibat rumah yang juga tempat kejadian insiden. Kedua, adanya jarak tempuh menjadikan keadaan cuaca, aksesbilitas, serta kejadian tak terduga dijalan memengaruhi proses perlaksanaan terapeutik konselor. Ketiga, konflik keluarga yang terjadi menjadikan rumah kurang kondusif untuk digunakan sebagai tempat terapeutik. 117
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAFTAR PUSTAKA Brown, D., Reyes, S., Brown, B., & Gonzenbach, M. (2013). The Effectiveness of Group Treatment for Female Adult Incest Survivors. Journal of Child Sexual Abuse, 22(2), 143-152. Erskine, R. G. (2018). Nonverbal stories: the body in psychotherapy. Relational 315-327. Patterns, Therapeutic Presence, 5(1), Farber, S. K. (2016). The hero ' s journey of post- traumatic growth. In Celebrating the Wounded Healer Psychotherapist : Pain, Post-Traumatic Growth and Self- Disclosure (p. 47). Hills, P. J., & Lewis, M. B. (2011). Sad people avoid the eyes or happy people focus on the eyes? Mood induction affects facial feature discrimination. British Journal of Psychology, 102(2), 260-274. (2017). CATAHU 2017 : Labirin Kekerasan Komnas Perempuan. terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. 1-4. Komnas Perempuan. (2018). CATAHU 2018 : Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. 1-5. Komnas Perempuan. (2019). CATAHU 2019 : Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara. 6-8. Komnas Perempuan. (2020). CATAHU 2020 : Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. 1-5. Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2021 : Perempuan dalam Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual,Kekerasan Siber,Perkawinan Anak,Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. Journal of Chemical Information and Modeling, 138(9), 1689-1699. Kusmarni, Y. (2012). Studi Kasus (John W. Creswell). Jurnal Edu UGM Press, 1-12. Maxwell, W. POST TRAUMATIC EVENTS : BUILDING TRUST & OPENNESS WITH PERSONS IMPACTED BY CRITICAL INCIDENTS. Crisis, Stress, and Human Resilience : An International Journal, 2(3), 137-141. (2020). INTERPERSONAL COMMUNICATION Mottonen, H., & Varri, M. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN SKIN CONDUCTANCE AND EYE CONTACT OF SPOUSES IN COUPLE THERAPY. University of Jyväskylä. Rickard, E., Hevey, D., & Wilson, C. (2021). The impact of seating arrangement and therapy task on therapeutic alliance formation. Counselling and Psychotherapy Research, 21(3), 683-696. Sanderson, C. (2013). Counselling Skills for Working With Trauma ; Healing From Child Sexual Abuse, Sexual Violence and Domestic Abuse. Jessica Kingsley. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Swarianata, V., Sugiri, B., & Aprilianda, N. (2016). Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Vol. 28, Issue 2) [Universitas Malang]. 10 Brawijaya 118
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Walsh, K. (2012). Grief and Loss Theories and Skills for the Helping Professions. Wotulo, F. A. (2017). KEDUDUKAN DELIK INSES (INCEST) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. Lex Crimen, VI(4), 38-44. Zur, O. (2011). Touch In Therapy and the Standard of Care in Psychotherapy and Counseling: Bringing Clarity to Illusive Relationships. Hakomi Forum, 23-24, 7-26. 119
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGEKSPRESIKAN EKSISTENSI PENYANDANG DISABILITAS TULI Hisyamuddin Salim; Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi setiap orang akan dapat memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran dan penyajian informasi melewati media komunikasi. Adapun salah satu produk dari perkembangannya ialah keberadaan media sosial yang telah menyebar luas di masyarakat. Peran media sosial yang pada beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia tidak jarang menciptakan dua sisi kehidupan manusia, salah satunya ialah temuan bahwa kebanyakan orang dapat menjadi lebih ekspresif ketika mereka berada dalam aktivitas media sosial dibanding ketika mereka berada di dunia nyata. John Suler menyebut peristiwa tersebut sebagai online disinhibition yang memiliki pengertian sebagai kondisi tatkala seseorang menceritakan serta melakukan sesuatu di lingkungan online yang lazimnya tidak mereka ungkapkan dan lakukan di lingkungan nyata. Mereka cenderung merasa dilonggarkan, kurang pengendalian, dan lebih mampu untuk menciptakan ekspresi diri dengan lebih terbuka. Berdasar pada fenomena teresbut artikel ini ditujukan untuk menganalisis peran media sosial dalam mengekspresikan eksistensi penyandang disabilitas tuli. Pemilihan disabilitas tuli sebagai subjek penelitian dikarenakan masih banyaknya pandangan-pandangan tidak mendukung dan cenderung memojokkan posisi penyandang disabilitas tuli dalam kehidupan nyata sehingga membuat kebanyakan para penyandang disabilitas tuli lebih menutup diri mereka di dunia nyata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif dan mendapatkan data berdasar pada cara gabungan dari wawancara, observasi, dan kepustakaan. Hasilnya, kebanyakan penyandang disabilitas tuli merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas di dunia maya atau media sosial dibanding ketika berada di dunia nyata. Dengan hal tersebut, penanaman sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan adanya masyarakat yang saling menghargai. Kata Kunci: Media Sosial, Dosabilitas Tuli, Ekspresi Diri Abstract In utilizing information and communication technology, everyone will be able to obtain matters relating to the dissemination and presentation of information through communication media. One of the products of its development is the existence of social media which has spread widely in society. The role of social media which in recent years has become an important part of human life often creates two sides of human life, one of which is the finding that most people can be more expressive when they are in social media activities than when they are in the real world. John Suler called this event as online disinhibition which has the understanding as a condition when someone tells and does something in an online environment that they usually don't say and do in a real environment. They tend to feel loosened up, less in control, and better able to create more open self-expression. Based on this phenomenon, this article is intended to analyze the role of social media in expressing the existence of people with deafness. The choice of deaf disability as a research subject is due to the fact that there are still many unsupportive views and tend to corner the position of deaf persons in real life, thus making most deaf persons with disabilities close themselves in the real world. This research method uses a qualitative approach in a descriptive way and obtains data based on a combination of interviews, observations, and literature. As a result, most people with deafness feel more comfortable doing activities in cyberspace or social media than when they are in the real world. With this, the cultivation of an attitude of tolerance is needed to create a society that respects each other. 120
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Keywords: Social Media, Deaf Disability, Self Expression PENDAHULUAN Latar Belakang Semakin lama usia bumi semakin banyak pula peradaban yang dihadirkan oleh makhluk yang tinggal didalamnya. Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan berakal manusia telah membuat banyak perubahan dalam aktivitas yang terjadi di bumi. Telah banyak terjadi evolusi yang dalam teori perkembangan evolusi Talcott Parsons diawali dari tingkat primitif yang kemudian beralih ke tingkat menengah dengan ditandai oleh perkembangan bahasa, khususnya bahasa tulisan dan berakhir pada tingkat modern yang ditandai dengan adanya pelembagaan norma-norma ke dalam, bentuk sistem hukum (Lauer, 1993). Mengikuti berkembangnya evolusi yang terjadi, manusia selalu bersikap dinamis karena adanya guncangan dalam pelaksanaan kehidupan. Salah satu perkembangan yang tercipta adalah dalam bidang teknologi. Pada zaman modern ini teknologi yang tercipta tidak hanya berkaitan dengan alat untuk bertahan hidup (berburu dan meramu) sebagaimana pada manusia masa primitif, melainkan telah banyak tercipta teknologi-teknologi yang menunjang dan memuaskan kebutuhan kehidupan manusia, salah satunya ialah teknologi informasi dan komunikasi. Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi setiap orang akan dapat memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran dan penyajian informasi melewati media komunikasi. Adapun salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah keberadaan media sosial yang sekarang telah menjadi bagian dari kehidupan mayoritas manusia. Dengan adanya media sosial setiap orang dari suatu tempat akan dapat terhubung dan mengetahui informasi yang dimiliki oleh orang yang berada pada tempat lain meskipun antara keduanya memiliki jarak tempat tinggal yang sangat jauh. Keberadaan media sosial yang pada akhir masa ini telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia yang dalam penggunannya seringkali menciptakan adanya dua sisi pada kehidupan manusia. Tidak jarang ditemui bahwasannya kebanyakan orang menjadi lebih ekspresif ketika mereka berada dalam aktivitas media sosial dibanding ketika berada dalam dunia nyata. Menurut John Suler peristiwa tersebut disebut sebagai Online disinhibition. Dalam pengertiannya Online disinhibition merupakan suatu kondisi psikologis yang dialami seseorang ketika dirinya merasa lebih nyaman untuk menunjukkan perilaku tertentu, mengungkapkan perasaan serta pemikiran tertentu secara online dibanding dengan lingkungan nyata. Suler (2004) menjelaskan bahwasannya online disinhibition dapat terjadi apabila seseorang mampu menceritakan dan melakukan sesuatu di lingkungan online yang lazimnya tidak mereka ungkapkan dan lakukan di lingkungan nyata. Pelakunya cenderung merasa dilonggarkan, kurang pengendalian, dan merasa lebih dapat untuk mengekspresikan dirinya secara terbuka. Beberapa temuan menyebutkan bahwa sebagian orang lebih sering mengungkapkan diri saat mereka berada di lingkungan online daripada di lingkungan nyata. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural seringkali masih menghadirkan pihak-pihak yang sulit untuk menerima perbedaan. Berdasarkan analisis Profesor Ariel Heryanto menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia cukup takut 121
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terhadap adanya kemajemukan, bahkan kelompok yang mengusung slogan kemajemukan juga mengalami hal tersebut. Adanya peristiwa itu tidak jarang membawa dampak pada menurunnya tingkat kepercayaan diri masyarakat yang dianggap berbeda. Salah satunya ialah masyarakat penyandang disabilitas tuli yang pada pembahasan selanjutnya disebut sebagai teman tuli. Dalam masyarakat adanya konstruksi sosial merupakan salah satu cara yang mana didalamnya terdapat temuan bahwa seseorang akan melakukan interaksi serta membentuk adanya realitas-realitas. Adapun dalam Pribadi (2016) disebutkan bahwasannya pembentukan konstruksi sosial melewati beberapa tahapan, yakni eksternalisasi yang merupakan usaha ekspresi individu dalam dunia sosial secara kegiatan mental atau fisik; objektivitasi yang merupakan proses individu akan melakukan usahanya untuk berinteraksi dengan dunia sosio-kulturalnya yang selanjutnya diwujudkan dalam tindakannya; dan internalisasi yang merupakan identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural. Perbedaan cara berkomunikasi yang sangat identik antara teman tuli dengan orang normal seringkali menciptakan perbincangan dalam khalayak ramai tatkala mereka saling berkomunikasi. Penggunaan bahasa isyarat yang menghasilkan banyak gestur tubuh tidak jarang juga membuat perhatian masyarakat terfokus pada hal tersebut yang selanjutnya dapat membuat adanya ketidak nyamanan dalam diri teman tuli yang sedang berkomunikasi. Selain itu adanya perbedaan tersebut juga menyebabkan pada kurang terbentuknya pengamalan konstruksi sosial antara teman tuli dan masyarakat umum. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang menjadi pendahuluan penelitian ini, penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang akan menjadi urgensi dalam penelitian yang selanjutnya akan menjadi hasil dari pembahasan artikel ini. Adapun rumusan masalahnya ialah sebagai berikut: a. Bagaimana aktivitas dalam kehidupan nyata yang terjadi pada masyarakat penyandang disabilitas tuli? b. Bagaimana perilaku online disinhibition pada masyarakat penyandang disabilitas tuli? c. Bagaimana peran media sosial dalam mengekspresikan eksistensi penyandang disabilitas tuli utamanya dalam hal penyampaian informasi dan edukasi bagi masyarakat awam? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatis dengan metode penelitian secara deskriptif untuk memperoleh gambaran hasil dari tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif ialah berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objek yang alamiah. Instrumen kunci yang memiliki peranan penting dalam proses dan hasil penelitian ialah peneliti itu sendiri. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulannya dilakukan secara trianggulasi (gabungan) melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Sifat analisis data yang dilakukan ialah secara induktif dengan hasil penelitian lebih berfokus pada makna dari generalisasi. 122
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai negara yang memiliki semboyan kebhinekaan, Indonesia menjadi negara yang sangat memperhatikan perbedaan diantara masyarakatnya dengan memberikan kebebasan-kebebasan yang diikat oleh peraturan perundang- pundangan. Dalam pemberian kebebasan pada penyandang disabilitas, negara telah mengatur hal tersebut dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut pada implementasinya bertujuan untuk memberikan jaminan atas kelangsungan hidup setiap warga negara yang didalamnya termasuk penyandang disabilitas, serta memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera. Pada masyarakat umum, pandangan-pandangan yang tercipta terhadap penyandang disabilitas amat beragam. Pandangan-pandangan tersebut dapat latar belakang masing-masing masyarakat baik terbentuk berdasarkan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, keluarga, teman, bahkan media daring yang salah satunya ialah media sosial. Berdasarkan temuan didapat data- data dari hasil wawancara, observasi dan kepustakaan sebagai berikut. Dalam wawancara melalui media komunikasi WhatsApp didapatkan hasil wawancara dari seorang penyandang disabilitas tuli berinisial ―H‖ mengenai pandangan masyarakat yang dia terima. Menurutnya masyarakat yang ada disekitarnya tidak mempermasalahkan apa yang dialami oleh ―H‖ sehingga dalam menjalankan kehidupan nyata dirinya tidak minder untuk beraktivitas seperti halnya masyarakat non disabilitas. Berdasarkan penuturan ―H‖ dirinya juga menuliskan ―saya lebih suka komunikasi di dunia nyata, hanya saja terhalang jarak dan waktu. Jadi akhirnya diselesaikan melalui dunia maya begitu.‖, dengan sebab itu penulis dapat memberikan asumsi bahwa dalam kehidupan kesehariannya ―H‖ memiliki orang-orang positif yang mendukung dirinya dan keadaannya. Selanjutnya pada hasil observasi, peneliti berfokus kepada media sosial instagram dari salah satu aktivis disabilitas di Indonesia bernama kak Hastu Wijaya dengan username @hastuwijaya. Dalam postingan-postingannya mengenai disabilitas, khususnya disabilitas tuli banyak ditemukan respon masyarakat yang membangun dan memotivasi para penyandang disabilitas untuk selalu terdukung dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka. Namun disisi lain, terdapat juga adanya cerita-cerita yang dibagikan oleh pengikut dari kak Hastu mengenai kisah mereka yang memiliki hubungan atau menemui penyandang disabilitas yang mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan bagi penyandang disabilitas, seperti tuntutan dari orangtua dari anak penyandang disabilitas yang menginginkan anaknya dapat berbicara dan mendengar sebagaimana orang non disabilitas. Pada data yang berasal dari temuan kepustakaan, peneliti menemukan hasil pada artikel yang ditulis oleh Mutasim (2016) dengan simpulan bahwasannya pada lokasi penelitian yang dilakukan yakni di Kecamatan Pontianak Barat, penyandang disabilitas masih sering mendapatkan stigma, pembatasan hak dan dipinggarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dari artikel yang ditulis oleh Nurani, Neng, Alfira, dan Joko (2015) dalam penelitian yang dilakukan di Desa Muara Dua didapatkan simpulan bahwasannya masyarakat yang ada disana secara umum menerima keberadaan penyandang disabilitas 123
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang ada dilingkungannya sebagai bagian dari masyarakat dan mereka juga menghormati hak-hak yang disediakan oleh negara bagi masyarakat yang menyandang disabilitas. Dalam melaksanakan kehidupan sosial, faktor kepercayaan diri menjadikan kita bisa untuk mengeksplorasi masyarakat serta lingkungan yang ada disekitar kita. Secara umum, kepercayaan diri dapat terbentuk oleh internal dan eksternal diri. Dengan kepercayaan diri dan perilaku yang baik dapat menjadikan diri kita sebagai bagian dari masyarakat yang diakui serta diterima dalam kehidupan nyata. Namun seringkali adanya hal-hal yang tidak terprediksi akibat dari suatu hal yang membedakan diri dengan yang lain menjadikan kita memilih untuk mengurung diri. Bagi penyandang disabilitas adanya ketidakinginan untuk dikucilkan atau dirundung karena perbedaan yang ada terkadang membuat dirinya kemudian malu dan tidak mau untuk mengungkapkan identitas dirinya sendiri sehingga terjadi adanya ketidak terimaan terhadap diri sendiri. Pada sisi yang lain pelaksanaan edukasi terkait inklusi kepada masyarakat umum yang kurang juga menghasilkan adanya ketidaktahuan informasi dan pengetahuan yang selanjutnya diperlukan untuk membentuk adanya keseimbangan dan kesetaraan antar masyarakat baik yang memiliki perbedaan atau yang memiliki persamaan. Perilaku Online Disinhibition Pada Penyandang Disabilitas Tuli Secara umum, perilaku online disinhibition merupakan tindakan yang wajar terjadi pada masyarakat yang lebih merasa nyaman untuk mempertunjukkan suatu perilaku atau aktivitas tertentu, menyampaikan perasaan atau pemikirannya secara online atau maya dibanding dengan saat di kehidupan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi karena nyata dalam kebanyakan masyarakat pada era ini telah menjadikan internet sebagai kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan perilaku online disinhibition kurang lebih memiliki kesamaan dengan teori Dramaturgi. Kirana dan Pribadi (2021) menyampaikan bahwa menurut Erving Goffman dramaturgi akan menunjukkan adanya panggung depan dari setiap individu yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperlihatkan salah satu sisi yang pelakunya miliki sehingga menciptakan adanya kesan (mpression) saat berinteraksi dengan orang lain. Pada penelitian Unsa Sabrina Harjanto (2017) yang meneliti tentang ―Perbedaan Online Disinhibition Pada Orang Yang Bekerja Dan Belum Bekerja‖ mendapat temuan bahwa antara orang yang belum bekerja dan telah bekerja memiliki nilai yang mirip. Pada penelitian tersebut juga mendapatkan temuan bahwasannya perbedaan signifikan yang ada dalam perilaku online disinhibition ialah pada jenis kelamin. Hasilnya ditemukan bahwasannya pada jenis kelamin laki-laki mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan sehingga dapat disampaikan bahwa laki-laki lebih sering melakukan perilaku online disinhibition dibanding perempuan. Berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan melalui media WhatsApp kepada seorang penyandang disabilitas tuli berinisial ―H‖ beliau menyampaikan ―kehidupan saya didunia nyata dan di dunia maya tidak berbeda jauh, kegiatan saya sehari hari di media sosial hanya sebatas upload pacar atau foto-foto di story‖. Hal tersebut menjadikan temuan bahwasannya pada diri ―H‖ perilaku 124
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ online disinhibition belum dapat dilabel kan karena peneliti tidak cukup mengetahui kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh narasumber. Peran Media Sosial Dalam Mengekspresikan Eksistensi Penyandang Disabilitas Tuli telah menuju era digitalisasi menyebabkan media sosial memiliki peranan penting untuk membangun kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan media sosial, tidak jarang suatu kampanye tertentu yang dalam dunia nyata tidak terlihat oleh masyarakat dapat menjadi terlihat dan memperoleh banyak dukungan. Selain itu dengan adanya media sosial juga tak jarang dapat mempersatukan orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang baik dari suku, ras, agama, gender, termasuk perbedaan keadaan fisik dalam suatu kelompok, komunitas, atau organisasi. Keberadaan media sosial yang semakin berkembang dan digandrungi oleh banyak kalangan masyarakat juga dapat menjadi sarana edukasi baru terkait pelajaran-pelajaran yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak akan didapat karena tidak adanya pengajaran yang membahas hal tersebut. Pada perkembangan zaman yang Pengetahuan terkait inklusi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan toleransi dalam kehidupan selain pengetahuan terkait unsur-unsur SARA. Alasan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat disekeliling kita terdapat adanya masyarakat disabilitas dan non disabilitas yang setiap hari terdapat kemungkinan kita untuk bertemu dengan mereka. Media sosial yang menjadi salah satu pembangun kehidupan dalam bermasyarakat memiliki peranannya dalam mengekspresikan eksistensi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuli yang menjadi topik utama pada penelitian ini. Media sosial yang menjadi salah satu tempat bebas berekspresi bagi setiap orang memberikan kesempatan khususnya bagi penyandang disabilitas tuli yang dalam kehidupan kesehariannya terdapat kemungkinan dipinggirkan oleh selanjutnya dapat menciptakan dan masyarakat mengembangkan kepercayaan dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari- hari. sekelilingnya untuk Adapun hasil observasi yang ditemukan terkait peran media sosial dalam mengekspresikan eksistensi penyandang disabilitas tuli yang juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum salah satunya ialah pada media sosial instagram milik kak Santi Setyaningsih yang memiliki username bernama @santi_setyaningsih. Dalam konten-kontennya, selain memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengenalan bahasa isyarat. Pada kontennya kak Santi juga memberikan gambaran kehidupan berumah tangga penyandang disabilitas tuli yang juga telah memiliki anak. Hal tersebut menjadikan media sosialnya selain menjadi tempat edukasi bahasa isyarat juga menjadi tempat untuk mengekspresikan eksistensi dari penyandang disabilitas tuli. juga memberitahukan pada masyarakat umum bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas tuli juga mampu untuk menjalankan kehidupan sebagaimana masyarakat non disabilitas. Sehingga dapat disampaikan bahwa dalam perannya media sosial selain mampu untuk mengekspresikan eksistensi penyandang disabilitas tuli, juga mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum yang kurang akan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas tuli, seperti bahasa isyarat. Temuan tersebut 125
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Pada berkembangnya teknologi media sosial dapat berperan sebagai media dalam mengekspresikan diri sendiri. Bagi penyandang disabilitas tuli, selain dapat menjadi media untuk mengekspresikan diri, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat umum, khususnya non disabilitas yang dalam pandangannya kepada masyarakat disabilitas masih terdapat adanya diskriminasi, stigma, dan dipinggirkan dari kehidupan bermasyarakat. Selain juga memunculkan kemungkinan bahwa setiap orang dapat mengekspresikan dirinya sendiri secara bebas dan nyaman dalam media sosial yang basisnya ialah di dalam jaringan. itu, adanya perilaku online disinhibition Adapun saran yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini ialah perlunya edukasi mengenai inklusi kepada masyarakat umum oleh lembaga formal ataupun non formal untuk terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam kehidupan baik pada masyarakat non disabilitas dan pada masyarakat penyandang disabilitas. DAFTAR PUSTAKA Harjanto, U. S. (2017). Perbedaan Online Disinhibition Pada Orang Yang Bekerja dan Belum Bekerja. Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. Ilham, M. (2021). Eksistensi Seni Hadrah Grup Manhood Di Pondok Pesantren Manarul Huda Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya - Skp.Seni 0012. Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Kirana, N. D., & Pribadi, F. (2021). Dramaturgi di Balik Kehidupan Akun Alter Twitter. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Lauer, R. H. (1993). Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. Mutasim. (2016). Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel Di Kecamatan Pontianak Barat. Sociologique: Jurnal Sosiologi. Pribadi, F. (2016). Kekerasan Simbolik Media Massa (Kekerasan Simbolik Dalam Pemberitaan Kasus Peredaran Video Asusila di Media Massa Online: Kajian Sosiologi Komunikasi). Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Risdiantoro, R. (2015). Belajar dan Ekspresi Diri: Kajian Subyektif Wellbeing pada Mahasiswa. Seminar Psikologi & Kemanusiaan, 294-298. Safitri, N. (2019, November 22). Kritik Dari Profesor di Australia: Masyarakat from Indonesia Susah Menerima Perbedaan. Retrieved Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi. Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika, 16(2). Setiawati, D.O. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemudi Ojek Online. Thesis, Universitas 17 Agustus 1945. Suprapmanto, J., Nuralifa, A., Albela, N. J., & Nurani. (2015). Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Desa Muara Dua. Senapadma, Vol 1. Zulkarnaen, M.J. (2014). Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 126
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Islam Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 3 Bojonegoro. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 127
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ EKSISTENSI ASAS MONOGAMI PERKAWINAN DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA: STUDI KASUS PERCERAIAN ANTARA PENGANUT AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA KATOLIK Budi Hermono, Nurul Hikmah, dan Astrid Amidiaputri Hasyyati Universitas Negeri Surabaya, Surabaya astridhasyyati@unesa.ac.id Abstrak Perkawinan merupakan hak asasi manusia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Kehendak tersebut menjadi dilematis ketika dua individu yang akan melangsungkan perkawinan memiliki perbedaan keyakinan agama. Terdapat perbedaan pemahaman perkawinan antara agama Katolik dengan agama Islam. Pemahaman tersebut yang menimbulkan konsekuensi berbeda antara keduanya apabila terjadi perceraian dalam perkawinan antara individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan nasional dengan doktrin hukum, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa asas monogami UU Perkawinan menempati posisi sentral dalam perkawinan termasuk juga dalam perpektif Agama Islam dan Agama Katolik. Perceraian berdasarkan UU Perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Berdasarkan UU Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak tidak terputus, dan pembagian harta bersama. Perceraian dalam agama Katolik menurut hukum kanonik, tidak diizinkan karena bersifat indissolubile, perkawinan tak terceraikan kecuali oleh kematian, maka perceraian dalam agama katolik menimbulkan konsekuensi perkawinan selanjutnya akan dianggap zina. Sedangkan dalam Islam perceraian diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Beda Agama Abstract Marriage is a human right to form a family and continue offspring. This will becomes a dilemma when two individuals who are going to get married have different religious beliefs. There are differences in the understanding of marriage between Catholicism and Islam. This understanding causes different consequences between the two in the event of a divorce in a marriage between individuals. This study uses an approach to national legislation with legal doctrine, conceptual approach, and case approach. This study confirms that the monogamy principle of the Marriage Law occupies a central position in marriage, including in the perspective of Islam and Catholicism. Divorce based on the Marriage Law is the severance of the marital bond between husband and wife by a court decision and there is sufficient reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again in one household. Based on the Marriage Law, the consequences of the dissolution of a marriage due to divorce are the uninterrupted alimentation obligation between parents and children, and the division of joint property. Divorce in Catholicism according to canonical law is not permitted because it is indissoluble, marriage cannot be divorced except by death, then divorce in Catholicism has consequences for subsequent marriages which will be considered adulterous. Whereas in Islam divorce is allowed, but it is an act that is hated by Allah SWT. Keywords: Marriage, Divorce, Interfaith 128
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Pembahasan terkait hukum perkawinan bermula dari nilai dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan setiap warga negara memiliki kehendak bebas untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Evan Wolfson , Jessica Tueller, 2022). Setiap agama memiliki persyaratan dan tata cara untuk dilangsungkan perkawinan setiap umat beragama. Kehendak bebas itu akan menjadi dilematis ketika dua individu yang akan melangsungkan perkawinan memiliki dua keyakinan yang berbeda. Dalam agama islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat, sakral, dan tidak dapat dianalogikan dengan hal bersifat material (Nurul Hikmah, 2020). Perkawinan dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawwadah, dan Rahmah, yang memiliki makna bertahan dalam proses kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta kasih dan diberkahi dengan rezeki dari Allah Swt. Menurut hukum islam, perkawinan yang sah adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Adapun rukun nikah ada 5 (lima) yaitu, Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, dan Ijab dan Qabul (Gelar Ali Ahmad, 2018). Adapun Syarat nikah yaitu penghulu dan mahar. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama islam. Berbeda halnya pandangan tentang Perkawinan dalam agama katolik. Perkawinan adalah sesuatu yang suci, sebuah pernikahan tidak hanya sekedar janji suci kepada orang lain, melainkan disiplin desain spiritual yang akan menuntun seseorang mengetahui Tuhannya lebih baik, percaya pada Tuhan, dan mencintai Tuhan. Namun perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan mendasarkan pada pandangan Santo Paulus yang menyatakan bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman, ―Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1Kor.7:14).‖ Dispensasi dari keuskupan Katolik untuk merestui pernikahan beda agama. Pernikahan seorang Katolik dengan non-Katolik dapat dinyatakan sah secara Katolik. Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang tidak terlepas dari elemen hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum, yaitu Hukum Material, Hukum Formil, dan Hukum Administrasi (Yunus, 2020). Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan perkawinan adalah sah, agamanya dan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya, Persoalan perkawinan beda agama dalam Undang-undang perkawinan masih belum diatur secara jelas dan terang (Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, 2021). Peraturan prundang-undangan dibutuhkan guna memberikan kepastian, sehingga dapat menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Termasuk dengan perceraian, tidak ada perceraian yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Perceraian merupakan sebuah kata yang menunjukkan lepasnya sebuah ikatan perkawinan. 129
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Peristiwa Hukum Perkawinan tidak hanya menimbulkan persoalan dalam rumah tangga itu sendiri, namun juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti anak maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterikatan secara perdata (Weldo Parinussa , Merry Tjoanda, 2021). Hal ini yang menjadikan sebuah permasalahan ketika sebuah peristiwa perkawinan beda agama dilakukan, maka konsekuensi setelahnya belum memiliki kepastian hukum, seperti halnya perceraian beda agama. Dalam agama islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Apabila suatu perkawinan terjadi krisis yang sudah tidak dapat dicari jalan keluarnya, maka perceraian merupakan jalan terakhir. Perceraian dalam islam dilakukan dengan Talak atau Gugat Cerai Istri. Talak dibagi beberapa bagian yaitu Talak Raj'i, Talak Bain, Talak Sunni, Talak Bid'i, Talak Taklik. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan, dengan pertimbangan kondisi Fasakh atau Khulu'. Berbeda halnya dengan Perceraian dalam agama Katolik, berbeda dengan agama islam, perceraian merupakan urusan pribadi masing-masing yang dapat dilakukan antara dua belah pihak, di dalam agama katolik perceraian tidak diizinkan begitu saja, karena ada hukum kanonik yang mengikatnya yang meyakini ikatan perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh maut (Anggriawan et al., 2019). Walaupun seorang katolik telah resmi bercerai menurut hukum sipil, dalam pandangan agama masih dipandang sah. Oleh sebab itu, jika pihak yang telah bercerai melakukan perkawinan, akan dipandang sebagai perbuatan zina, karena perceraian tidak pernah diakui gereja katolik, perkawinan selanjutnya juga dianggap tidak pernah terjadi. Kedua agama tersebut, Islam maupun Katolik mengatur terkait perceraian, namun keduanya jelas berbeda memaknai sebuah perkawinan dan perceraian. Bagi umat Katolik mempercayai dan meyakini asas monogami, perkawinan dilakukan hanya untuk sekali dengan satu orang hingga hanya maut yang dapat memisahkannya. Rumusan Masalah Penelitian ini berupaya membahas dua rumusan masalah yaitu, (i) terkait eksistensi Asas Monogami dalam Perkawinan (khususnya dalam perspektif Agama Islam dan Agama Katolik), dan (ii) akibat hukum perceraian beda agama antara penganut Agama Islam dengan Agama Katolitik. METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) secara yuridis normatif. Penelitian Hukum merupakan kegiatan know-how bukan sekedar know-about, ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum bukan hanya sekedar apa hukum dan apa permasalahan yang sedang kita bahas, melainkan melalui identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, dan menganalisis masalah hukum maka akan ditemukan solusi penyelesaian masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2017). sehingga penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-perundangan nasional dan doktrin hukum lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum 130
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, serta hasil kajian lainnya yang berkaitan dengan konsep perkawinan antara Agama Islam dengan Agama Katolik. PEMBAHASAN Asas Monogami Dalam Perkawinan Syarat sah perkawinan Hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial maupun makhluk imdvidual. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan interaksi antar sesama dan bahkan akan mewujudkan cita-cita melangsungkan perkawinan antara perempuan dan laki-laki (Sembiring, 2016). Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahirdan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa. Berdasarkan hal tersebut jelas tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha esa (Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini, 2019). Agama Islam mempercai perkawinan merupakan salah satu dari Ibadah manusia yang dilakukan di dunia. Tujuan perkawinan yaitu untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menimbulkan rasa kasih sayang, menghormati sunnah Rasul dan membersihkan keturunan (Asmin, 1986). Adapun dari tujuan perkawinan menurut agama islam secara sederhana dapat dijelaskan yang dimaksud dengan memperoleh keturunan yang sah yaitu yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan peradaban manusia (Kendhawati & Purba, 2019). Menjaga diri dari perbuatan maksiat, melalui perkawinan manusia dapat memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Menimbulkan rasa kasih sayang, melalui perkawinan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda disatukan tidak hanya dua individu, namun juga dua keluarga dari masing-masing individu dan menjadi sebuah keluarga baru, diharapkan dapat memelihara mabusia dari kejahatan dan kerusakan. Menghormati sunnah Rasul, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi landasan utama dari masyarakat yang besar atas dasar iman taqwa sesuai ajaran Allah swt dan hadist Rasulullah. Membersihkan keturunan, sehingga jelas dan terang keturunannya (Sarwat, 2019). Perkawinan dalam sudut pandang agama islam juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep wujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan Sunnah Rasul tujuannya yaitu membentuk suatu rumah tangga dan melestarikan keturunan (Zuhri et al., 2021). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur dalam badan hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum (Soeroso, 2015). Perbuatan Hukum menimbulkan 131
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ akibat hukum. Akibat Hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum (Rahardjo, 2012). Wujud dari akibat hukum berupa lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahirnya berubahnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajian pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso, 2015). Sebagai perbuatan hukum, maka perlu adanya pernyataan kehendak yang diatur oleh aturan hukum, dalam hal ini adalah UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, Sah atau tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, baik dari calon suami maupun calon istri. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkan menurut aturan hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 sampai dengan Pasal 10 UU Perkawinan, selain itu dalam perkawinan juga menganut asas agama (relligious marriage) (Rusdi, 2001). Dalam Agama Islam sahnya perkawinan ditentukan pada saat akad nikah atau ijab - qobul, yang terdiri dari dipenuhi rukun nikah, dipenuhinya syarat-syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan, apabila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.‖ sebuah sakramen(Adon & Dominggus, 2022). Perkawinan adalah sebuah persekutuan antara pria dan wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Konsep ini menyatakan perkawinan dalam katolik tidak memperbolehkan adanya suatu perpisahan dalam hidup perkawinan. Kenyataan ini dengan jelas ditegaskan dalam Kanon 1151: ―Suami-isteri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali jika ada alasan legitim yang membebaskan mereka‖. Dalam pandangan Gereja Katolik Perkawinan adalah Asas monogami dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi. Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya dipergolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hany asatu laki-laki sebagai seorang suami. Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan 132
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa izin pengadilan suatu pemahaman syarat dengan alasan (Muhammad Nasrulloh, 2020). Poligami terdapat dalam kompolasi Hukum Islam yang masih berlaku atau masih dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perkawinan. Poligami, dalam kompilasi hukum Islam, tercantum dalam pasal 55 ayat (1) yang meyatakan bahwa seroagn laki- laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, Dalam surat an-Nisa dimana syarat utama seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2); apabila syarat utama tersebut tidak dipenuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang (pasal 5 ayat 3). tertentu dan Pengadilan Agama mutlak diperlukan bagi sahnya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Permasalahan yang terjadi apabila sang istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu, maka menurut Pasal 59. Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mendengar dan memeriksa istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap ketepatan itu si Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Tetapi pada kenyataannya, para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan Agama, yang menyangkut perkara poligami, dan masyarakat pada umumnya dianggap masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum. Bila diartikan secara kumulatif, agaknya sulit didapat wanita yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang. Oleh karena itu suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki syarat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : ―a. Adanya persetujuan dari istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka. Dalam kasus, alasan-alasan tersebut di atas dipenuhi oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu, terbukti dari bukti-bukti yang ada yaitu : ―a. Surat peryataan istri bersedia dimadu (P-3) b. Surat pernyataan suami berlaku adil (P-4) c. Surat keterangan kemampuan atau penghasilan suami guna menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak (P-5).‖ Atas bukti-bukti itulah, maka hakim menganggap cukup alasan untuk suami beristri lebih dari satu orang dan penetapan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu (poligami) diberikan oleh hakim. Akibat Hukum Perceraian Beda Agama Salah satu putusnya perkawinan karena perceraian yang dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah antara suami dan isteri telah berusaha melakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai mufakat untuk berdamai. Berdasarkan KHI dalam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah 133
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan teerjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pandangan Gereja Katolik, ada dua konsep perpisahan perkawinan, antara lain perpisahan perkawinan secara sempurna yang terdapat dalam kanon 1141-1150; dalam arti bahwa ikatan perkawinan itu diputuskan sehingga tidak ada lagi menurut ketentuan hukum (Lon, 2019). Hal ini lebih dikenal dengan sebutan pembatalan nikah kanonik. Dan perpisahan perkawinan yang tidak sempurna dalam kanon 1151- 1155; dalam arti bahwa ikatan perkawinan masih tetap ada karena yang dipisahkan hanyalah kebersamaan pasangan menyangkut soal ranjang, meja dan tempat tinggal. Kanon 1151 menegaskan bahwa: ―suami- istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka. Kebersamaan dalam hidup perkawinan merupakan unsur esensial untuk mencapai tujuan perkawinan.‖ Consortium totius vitae sangat tergantung pada bagaimana kehidupan bersama ini diatur sehingga memudahkan dan memungkinkan suami istri untuk ―berada dan hidup bersama‖. Bagaimana pun juga kehidupan bersama ini menuntut keterlibatan dan penyerahan total kedua pribadi dalam kesatuan penuh. Dan inilah esensi perkawinan itu (bandingkan kanon 1055). Hidup bersama merupakan kewajiban utama perkawinan. Dalam kebersamaan hidup ini, suami-istri saling menyerahkan diri demi kesejahteraan pasangannya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban untuk memelihara hidup bersama ini sifatnya sangat berat karena berkaitan langsung dengan hakikat perkawinan itu sendiri. Merupakan prinsip umum bahwa suamiistri harus hidup bersama. Ini merupakan akibat dari adanya ikatan yang bersifat tetap dan eksklusif antara suami-istri. Hal ini dihubungkan dengan kewajiban dan tugas yang sama dalam hal tindakantindakan yang khas suami-istri. Kendati demikian, ketidakcocokan dalam hidup bersama suami-istri merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Banyak masalah dan keadaan dapat muncul sehingga memustahilkan tercapainya keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Oleh karena itu dapat terjadi adanya alasan-alasan yang memungkinkan dibenarkannya perpisahan tidak sempurna. Menurut pandangan Kristiani, kesatuan ranjang, meja dan tempat tinggal atau persatuan hidup keluarga tidak menjadi esensi perkawinan dan lebih merupakan kelengkapan demi tercapainya tujuan perkawinan. Kristus sendiri pernah memberikan alternatif pisah ranjang ini, demi tujuan hidup yang lebih sempurna, ―Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orangtuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga... (bdk. Luk. 18:29-30).‖ 134
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Perisahan ini tetap mempertahankan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perpisahan (menyangkut keseluruhan hidup perkawinan) atau parsial (hanya pisah ranjang, atau pisah meja makan, atau pisah kediaman, atau meliputi ketiganya); Tetap (untuk batas waktu yang tidak ditentukan atau selamanya) atau sementara waktu (hanya untuk kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun); - Atas inisiatif kedua belah pihak atau atas inisiatif salah satu pihak saja; - Atas prakarsa sendiri atau atas izin kuasa Gerejawi yang berwenang (misalnya, Ordinaris Wilayah atau Tribunal Diosesan) sehingga dapat dianggap zinah oleh salah satu pasangan atau karena sebab-sebab lain.‖ ini tidak sempurna dan dapat bersifat total Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum perceraian dalam Agama Islam adalah bahwa sekalipun diperkenankan namun perceraian tetaplah harus dihindari dan sebisa mungkin menjadi ―the final step‖ atau langkah terakhir dari berbagai upaya yang ada untuk sebisa mungkin menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini didasarkan bahwa Agama Islam menganut prinsip monogamy sekalipun bukan monogamy mutlak. Akibat hukum dalam Agama Katolik dengan mendasarkan pada prinsip consortium totius vitae yang menekankan aspek kebersamaan dalam hidup, khususnya kebersamaan bagi kedua pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Hukum Kanonik tentang Perkawinan yang menganut asas monogami satu untuk selamanya atau monogami mutlak. Dengan demikian, maka perceraian merupakan hal yang bertentangan dengan kaidah serta prinsip dalam Hukum Kanonik sebagaimana yang dipegang dalam Agama Katolik. PENUTUP Kesimpulan Perkawinan monogami yang berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu. Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya, merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertentangan dengan yang dimaknai dalam Hukum Kanonik tentang Perkawinan yang menganut asas monogami satu untuk selamanya. Jelas hukum di Indonesia mengatur untuk universal keberagaman yang ada, namun perpisahan di agama katolik tetap tidak diakui, maka, ketika seseorang melakukan perkawinan beda agama dan memutuskan untuk melakukan perpisahan dengan perceraian konsekuensinya adalah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing selain yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Saran Dengan memperhatikan dan mengamati beberapa kekurangan dalam tidak mutlak, yang berkaitan dengan pelaksanaan asas monogami 135
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diperbolehkannya dilakukan perpisahan karena perceraian diatur lebih jelas dalam UU Perkawinan tentang akibat-akibat perceraian beda agama, khususnya bagi agama yang menganut asas monogami mutlak. DAFTAR PUSTAKA Buku Asmin. (1986). Status Perkawinan antar Agama. Dian Rakyat. Gelar Ali Ahmad, N. H. (2018). Hukum Islam (1st ed.). Unesa University Press. Lon, Y. S. (2019). Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik (1st ed.). Kanisius. Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum (13th ed.). Kencana. Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum (7th ed.). Citra Aditya Bakti Rusdi, M. (2001). Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Universitas Tri Sakti. Sarwat, A. (2019). Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan (1st ed.). Gramedia. Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan (1st ed.). Raja Grafindo Persada. Soeroso, R. (2015). Pengantar Ilmu Hukum (1st ed.). Sinar Grafika. Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbath Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum (1st ed.). Humanities Genius. Artikel Jurnal Adon, M., & Dominggus, H. (2022). Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat tak- terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155. ELEOS: Jurnal Agama Teologi 111-125. Dan Pendidikan Kristen, 1(2), Anggriawan, F., Sumardi Gozali, D., & Usman, R. (2019). Asas Indissolubility dalam Hukum Perkawinan Katolik. Lambung Mangkurat Law Journal, 4(1), 122. Evan Wolfson , Jessica Tueller, A. F. (2022). The Freedom To Marry In Human Rights Law Worldwide: Ending The Exclusion Of Same-Sex Couples From Marriage. Indiana Int ' l & Comp . Law Review, 32(1), 4-5. Kendhawati, L., & Purba, F. D. (2019). Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Pernikahan 1-5 Tahun Di Bandung. Jurnal Psikologi, 18(1), 106. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I. W. A. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Preferensi Hukum, 2(1), 18. Muhammad Nasrulloh, D. W. (2020). Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam. Musãwa, 20(1), 17-30. Nurul Hikmah, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam. LENTERA: Journal of Gender and Children Studies, 2(1), 35-54. Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini, T. Y. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. PALASTREN, 12(2), 519-542. 136
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Weldo Parinussa , Merry Tjoanda, B. L. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 356-363. Zuhri, A. S., Journal, R., & Zuhri, A. S. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi. Rechtenstudent Journal, 2(3), 255-265. 137
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KOMODIFIKASI DISABILITAS DALAM SIARAN BERITA KOMPAS TV Sayekti Milan, Farid Pribadi Univeristas Negeri Surabaya, Surabaya sayekti.21074@mhs.unesa.ac.id Abstrak Ketidaksetaraan yang didapat penyandang disabilitas tidak hanya pada fasilitas umum, tetapi juga tayangan-tayangan di media, salah satunya siaran berita di Kompas Tv. Tujuan penelitian ini adalah membongkar komodifikasi disabilitas dalam siaran berita Kompas Tv berdasarkan sudut pandang teori komodifikasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah siaran berita bertema disabilitas dari Kompas TV yang ditayangkan di platform Youtube. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari data sekunder, yakni literatur terdahulu yang sesuai dengan tema yang diangkat. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa terdapat komodifikasi dalam siaran berita Kompas TV yang ditunjukan melalui teknik pengambilan gambar, teknik penyuntingan, hingga skrip pembaca berita. Kata Kunci: Komodifikasi, Disabilitas, Kompas TV Abstract The inequality that people with disabilities get is not only in public facilities, but also shows in the media, one of which is the news broadcast on Kompas Tv. The purpose of this study is to uncover the commodification of disability in Kompas Tv news broadcasts based on the point of view of commodification theory. The data source in this study is a disability-themed news broadcast from Kompas TV which is broadcast on the Youtube platform. In addition, data sources are also obtained from secondary data, namely previous literature that is in accordance with the theme raised. The data obtained were analyzed using the analytical technique of Miles and Huberman which consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that there are commodifications in Kompas TV news broadcasts which are shown through shooting techniques, editing techniques, and news reader scripts. Keywords: Commodification, Disability, Kompas TV PENDAHULUAN Latar Belakang Kapitalisme telah merasuk hingga semua sektor kehidupan. Ia membawa pengaruh besar disemua bidang. Terkhusus di bidang produksi, kapitalisme mengubah produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi menjadi produksi untuk memperoleh sejumlah uang (Damsar dan Indrayani, 2009). Masyarakat kapitalis adalah masyarakat yang berdiri diatas sistem ekonomi pasar. Hal tersebut mendorong para produsen untuk terus menghasilkan barang atau jasa yang sesuai selera pasar. Maka tak heran, untuk memenuhi selera pasar, batasan- batasan produksi sering di abaikan karena prioritas utamanya adalah untuk meraih keuntungan. Tak hanya berpusat pada produksi dalam pabrik, arwah kapitalisme juga masuk pada dunia media masa, khususnya media masa digital. Dewasa ini, media digital menjadi konsumsi yang cukup besar bagi masyarakat. Media digital menjadi sumber informasi nomor satu bagi masyarakat zaman modern. Ia berperan untuk mentransfer pesan dan nilai kepada khalayak luas. Bahkan menurut Lippmann dalam Suryadi (2011), media 138
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adalah pembentuk makna (the meaning construction of the press) ; bahwasanya interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Produksi dalam media digital yang telah ditunggangi nilai kapitalisme membuat peranya tak selalu berdampak positif. Ia bisa menampilkan suatu fenomena dengan bumbu-bumbu yang sesuai selera pasar karena mengejar keuntungan atas produksinya. Sayangnya, tak hanya tayangan media jenis fiktif, tayangan media yang berisi fakta juga menggunakan bumbu-bumbu dalam produksinya, contohnya adalah siaran berita. Siaran berita berperan untuk menyajikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat luas. Namun kapitalisme dengan konsekuensi ekonomi pasarnya, ‗memaksa' media untuk memproduksi siaran berita dengan bumbu yang disukai masyarakat. Praktik produksi ini disebut komodifikasi. Komodifikasi dapat dimaknai sebagai upaya mendahulukan peraihan keuntungan dibandingkan tujuan-tujuan lain (Burton dalam Pribadi, 2018). Penelitian terhadap media tentang komodifikasi telah dilakukan oleh Farid Pribadi pada 2018. Ia menyorot siaran berita terhadap korban bencana alam tsunami Palu. Dalam penelitianya, ia menemukan bahwa media menganggap korban bencana alam tak ubahnya sebagai komoditas, sebagai konten berita saja. Praktik komodifikasi tersebut tercermin pada gaya pemberitaan bernuansa ‗dramatisasi' derita kondisi korban akibat gempa tsunami Palu. Tak hanya korban bencana alam, komodifikasi oleh media juga dilakukan pada penyandang disabilitas. Fenomena ini kerap dijumpai di tayangan- tayangan televisi ataupun media digital lain, seperti Youtube. Salah satu yang dijumpai adalah siaran berita dari Kompas TV yang memberitakan kisah pasangan suami istri yang tinggal bersama di sebuah gubuk. Keduanya merupakan penyandang disabilitas. Pada 15/03/2022, tayangan tersebut telah ditonton sebanyak 52.891 kali. Tayangan tersebut mengundang beberapa komentar berupa komentar kasihan kepada pasangan suami istri tersebut. Tak heran, memang Kompas TV mengomodifikasi kisah pasangan suami istri difabel tersebut sebagai objek rasa kasihan. Kompas TV juga melakukan praktek komodifikasi terhadap seorang gadis tuna rungu yang berhasil menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui usahanya sebagai influencer. Ia memanfaatnya teknologi digital, yakni Handphone untuk melancarkan usahanya tersebut. Kompas TV melabeli tayangan tersebut sebagai kisah inspiratif. Kompas TV telah mengabaikan, bahwasanya penyandang disabilitas bukan manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Menjadikan gadis tunarungu yang berhasil menjadi influencer sebagai objek inspirasi adalah bentuk penyelewengan. Kompas TV menjadikan gadis difabel tersebut sebagai komoditas. Atas latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti ingin membedah komodifikasi disabilitas yang dilakukan oleh Kompas TV. Maka dari itu, peneliti merumuskan judul Komodifikasi Disabilitas dalam Siaran Berita Kompas TV. Rumusan Masalah Atas latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merumuskan satu masalah yang akan dipecahkan melalui analisis ini. Rumusan masalah dalam 139
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ penelitian ini adalah: bagaimana bentuk komodifikasi disabilitas dalam siaran berita Kompas TV? METODE PENELITIAN Penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada 1-17 Maret 2022 atau selama kurang lebih dua minggu, yakni satu minggu untuk melakukan pengamatan dan satu minggu untuk menyusun naskah. Penelitian difokuskan pada siaran berita Kompas TV yang berjudul Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer. Siaran ini ditontong melalui platform Youtube. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan teori semiotika Ronald Barthes untuk menginterpretasikan makna tayangan berita kompas TV dengan judul yan telah disebutkan, yakni Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer. Analisis yang digunakan adalah model analisis semiotika Ronald Barthes yang menekankan makna denotasi, konotasi, dan mitos. Program berita Kompas TV dengan tema disabilitas yang berjudul Kisah Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer ini tayang pada 26 Oktober 2020. Video Berdurasi 3 menit 35 detik itu menayangkan seorang gadis tuna rungu dan tuna wicara. Pada pembahasan ini, peneliti akan menganalisa tayangan berdusai kurang dari 5 menit ini baik dari segi audio maupun fisual. Audio dan fisual dalam tayangan ini akan dianalisa menggunakan unit analisa dua tahap dari Ronald Barthes, yakni denotasi, konotasi, dan mitos. teknik pengambilan gambar, editing, maupun pergerakan kamera, peneliti akan menggunakan pemaknaan teknik pengambilan gambar dari Arthur Asa Berger yang mengatakan, bahwa teknik pengambikan gambar memiliki kode-kode yang akan menimbulkan makna tersembunyi. Kode-kode ini bermanfaat bagi penganalisa media massa, salah satunya penelitian ini. Kode dan makna dalam gambar menurut analisa Berger, tertera pada tabel berikut. Dalam memaknai Tabel 2.1 Pemaknaan Teknik Pengambilan Gambar Penanda (penanda gambar) Definisi Petanda (makna) Close Up (CU) Medium Shot (MS) Long Shot (LS Hanya wajah Hampir seluruh tubuh Setting dan karakter tidak Keintiman, sangat dekat, bisa juga menandakan bahwa objek sebagai inti cerita Hubungan personal antar tokoh dan menggambarkan kompromi yang baik Konteks skop dan jarak publik Hubungan sosial tetapi Full Shot (FS) (Sumber : Berger pada Bonardo, 2) Seluruh tubuh 140
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 2.2 Pemaknaan Kerja Kamera dan Teknik Penyuntingan Penanda (penanda kamera) Definisi Petanda (makna) Pan Down Pan Up Dolly In Kamera mengarah ke bawah Kamera mengarah ke atas Kamera bergerak ke dalam Kekuasaan, kewenangan Kelemahan, pengecilan Observasi, fokus Penanda (penanda penyuntingan) Definisi Petanda (makna) Gambar kelihatan pada layar kosong Gambar menghilang Pindah dari gambar satu ke gambar yang lain Gambar terhapus dari layar (Sumber: Berger pada Bonardo, 2) Fade In Fade Out di layar Cut Wipe Permulaan Penutupan Kebersambungan, menarik ‗penentuan' kesimpulan PEMBAHASAN Siaran berita berjudul Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer itu berdurasi kurang dari 4 menit. Dalam setiap scene terdapat skrip yang dibacakan oleh pembawa berita ataupun percakapan antara informan dan pewawancara dari kompas TV. Skrip dan dialog tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu : Teks 1 : Presenter membuka berita Teks 2 : Kegiatan Kirana menjadi Selebgram, Youtuber, dan Influencer Teks 3 : Kirana menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa Kompas TV Teks 4 : Ibu Kirana menyampaikan pesan-pesanya selama mendidik Kirana kepada pemirsa Kompas TV Teks 5 : Epilog Tabel 3 Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 1 VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP Gambar 1 SEORANG PUTRI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA KEDIRI SUKSES MENJADI INFLUENCER// MESKI MEMILIKI KETERBATASAN BICARA DAN PENDENGARAN/ NAMUN GADIS BERUSIA 18 TAHUN TERSEBUT TETAP PERCAYA DIRI/ UNTUK MENJADI DAN MAMPU MENGHASILKAN UANG SETIAP RUPIAH JUTAAN BULANYA REMAJA SELEBGRAM 141
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DENOTASI Gambar tersebut menampilkan seorang pembawa berita Kompas TV yang membawakan berita berjudul Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer. Ia memakai setelan rapi berwarna abu-abu yang dikombinasilan dengan kemeja berwarna hitam. Presenter tersebut di sorot secara Medium Shot dan membacakan skrip dengan gaya formal. Ia membawakan berita tentang gadis disabilitas yang berhasil menjadi seorang influencer. Kondisi disabilitas sang gadis ditandai dengan judul berita yang tertera berwarna putih, berlatar belakang biru bertuliskan ―Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer‖. Skrip yang berbunyi: MESKI MEMILIKI KETERBATASAN BICARA DAN PENDENGARAN/ KONOTASI Gadis disabilitas yang diberitakan oleh pembawa berita dalam tayangan Kompas TV tersebut adalah gadis penyandang tuna rungu dan tuna wicara bernama Kirana Salsabila. Judul berita yakni ―Kisah Inspiratif Gadis Disabilitas Sukses Jadi Influencer‖ ini menunjukan komodifikasi terhadap disabilitas pertama di siaran berita ini. Judul itu seolah-olah menjadikan Kirana sebagai objek inspiratif karena berhasil melakukan sesuatu yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh orang non-disabilitas. Judul ini menandakan terdapat marginalisasi oleh Kompas TV terhadap Kirana. Tabel 2 Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 2 VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP Skrip : Gambar 1 SEPINTAS TIDAK ADA YANG BERBEDA/ DIRI KIRANA SALSABILA/ REMAJA 18 MENJADI YANG TAHUN INFLUENCER TERNYATA INI TIDAK BISA MENDENGAR DAN MEMILIKI KETERBATASAN BICARA// DENGAN MESKI MEMILIKI KETERBATASAN FISIK/ NAMUN RASA PERCAYA JUSTRU DIRI YANG DIMILIKI/ SEBAGAI MENJADIKANYA INFLUENCER/ SEBAGAI YOUTUBER/ DAN SELEBGRAM// Gambar 2 BERAWAL TUGAS SEKOLAH DI SMK/ KINI KIRANA JUSTRU SUKSES MENGHASILKAN UANG JUTAAN RUPIAH DARI INSTAGRAM DAN YOUTUBE// AWALNYA KIRANA HANYA MENCOBA MEMBUAT KONTEN DI YOUTUBE TENTANG CARA DARI 142
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BELAJAR BAHASA ISYARAT/ TAK DISANGKA/ BANYAK WARGA YANG SUKA DAN PENGIKUT INSTAGRAMNYA PUN AKUN JUGA MENINGKAT// Gambar 3 MELIHAT ADA PELUANG BISNIS KIRANA LALU BERKONSULTASI DENGAN UNTUK IBUNYA/ MENEKUNI KEGIATANYA DI MEDIA SOSIAL// RASA SABAR DAN PERCAYA DIRI MENJADI KUNCI BAGI KIRANA/ UNTUK TERUS OPTIMIS/ BAHWA LEWAT IA BISA MEDIA SOSIAL MENCAPAI KESUKSESAN// INI Gambar 4 Gambar 5 UNTUK SEMENTARA MENGENALKAN PRODUK YANG IA KENAKAN/ KIRANA HARUS MENGGUNAKAN BAHASA ISYARAT/ AGAR PARA CALON MENGERTI// KONSUMEN KETERBATASAN FISIK YANG DIMILIKI JUGA MEMAKSANYA MENGULANG BEBERAPA KALI UNTUK MENCIPTAKAN KONTEN YOUTUBE DAN INSTAGRAM YANG MENARIK// ITU Gambar 6 Gambar 7 143
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 8 DENOTASI Gambar pertama dan kedua yang di ambil secara Medium Shot menunjukan seorang gadis berjilbab putih yang sedang mempromosikan kaca mata dan tas putih yang dipakainya kepada penghuni media sosial. Ia sedang melakukan beberapa gaya yang kemudian di rekamnya dengan kamera ponsel untuk dijadikan sebagai konten promosi di akun Instagramnya. Secara fisik, gadis 18 tahun itu tidak nampak memiliki kondisi disabilitas, namun skrip yang berbunyi: REMAJA 18 TAHUN YANG MENJADI INI TERNYATA TIDAK BISA MENDENGAR DAN MEMILIKI KETERBATASAN BICARA// menunjukan, bahwa gadis berjilbab putih itu memiliki kondisi disabilitas, yakni tuna rungu dan tuna wicara. Kondisi tuna rungu dan tuna wicaranya semakin terlihat pada gambar 3, ketika kameraman melakukan teknik pengambilan gambar Full shot terhadap gadis tersebut dan satu rekan lelakinya yang memakai hoodie berwarna hitam. Mereka duduk di kursi dan menghadap ke kamera ponsel. Gadis itu nampak memperagakan beberapa bahasa isyarat untuk dijadikanya sebagai konten Youtube miliknya. Skrip yang berbunyi : AWALNYA KIRANA HANYA MENCOBA MEMBUAT KONTEN DI YOUTUBE TENTANG CARA BELAJAR BAHASA ISYARAT// TAK DI SANGKA/ BANYAK WARGA YANG SUKA DAN PENGIKUT AKUN INSTAGRAMNYAPUN JUGA MENINGKAT// ini mempertegas, bahwa gadis tersebut adalah penyandang tuna rungu dan tuna wicara. Pada gambar 4, yang di ambil secara medium shot memperlihatkan kembali gadis difabel yang tengah memperagakan bahasa isyarat. Pada gambar 3 menuju gambar 4, teknik penyuntingan gambarnya adalah teknik cut. Gadis itu nampak bersemangat membuat konten di Instagram dan di Youtube. Semangatkan menjadi seorang influencer disabilitas diperjelas dengan skrip yang berbunyi : MESKI MEMILIKI KETERBATASAN FISIK/ NAMUN RASA PERCAYA DIRI YANG DIMILIKI INFLUENCER, SEBAGAI YOUTUBER, DAN SELEBGRAM// Pada gambar kelima, nampak rekan lelaki gadis tersebut memperagakan beberapa bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan gadis tuna rungu tersebut. Hal itu tidak dapat mendengar. Teknik penyuntingan cut terus dilakukan dari gambar pertama hingga kelima. Gambar keenam yang diambil secara medium shot menunjukan si gadis difabel yang sedang berbincang dengan ibunya. Dari skrip yang berbunyi : MELIHAT ADA PELUANG BISNIS KIRANA LALU BERKONSULTASI DENGAN IBUNYA/ UNTUK MENEKUNI KEGIATANYA DI MEDIA SOSIAL// menunjukan, bahwa ibunya sedang memberikan beberapa saran untuk gadis tersebut tentang cara mempromosikan produknya di media sosial. Pada bagian INFLUENCER JUSTRU MENJADIKANYA SEBAGAI ini memperjelas, bahwa gadis 144
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini, mereka berdua nampak berbincang seperti halnya orang biasa. Sang ibu berkomunikasi dengan anaknya tanpa bahasa isyarat, melainkan hanya dengan memperjelas gerakan mulut agar sang anak mengerti. Gambar ketujuh dan kedelapan memperlihatkan sang gadis remaja tersebut, yang sedang menekuni kegiatanya mempromosikan produk di media sosial. Gambar ketujuh dan kedalapan diambil secara medium shot dan teknik kerja kamera dari gambar ketujuh menuju gambar kedelapan adalah dolly in. KONOTASI Gadis yang disorot secara medium shot pada gambar pertama adalah Kirana, influencer disabilitas yang sukses menghasilkan uang jutaan rupiah setiap bulanya berkat kontenya di Instagram dan Youtube. Berdasarkan sistem pemaknaan gambar dari Berger, medium shot dimaksani sebagai gambar yang menunjukan hubungan personal antar tokoh dan menggambarkan hubungan baik. Pada gambar tersebut, Kirana menjadi pusat tayangan. Hal ini berguna untuk menunjukan, bahwa secara fisik, Kirana memiliki tubuh yang normal dan tidak memiliki kekurangan. Hal tersebut dipertegas dengan skrip yang berbunyi: SEPINTAS TIDAK ADA YANG BERBEDA/ DENGAN DIRI KIRANA SALSABILA/, namun skrip yang mengiringi tayangan itu bukan menunjukan, bahwa Kirana adalah manusia yang sama dengan manusia normal pada umumnya, sebaliknya, skrip tersebut malah menunjukan, bahwa Kirana adalah manusia yang berbeda dari manusia lainya dan patut menjadi perhatian. Skrip yang berbunyi: MESKI MEMILIKI KETERBATASAN FISIK/ NAMUN RASA PERCAYA DIRI YANG DIMILIKI JUSTRU MENJADIKANYA SEBAGAI INFLUENCER, SEBAGAI YOUTUBER, DAN SELEBGRAM// menunjukan bahwa Kompas TV mengklaim, bahwa penyandang disabilitas memerlukan pengorbanan yang lebih banyak, berupa percaya diri yang lebih untuk mencapai kesuksesan dibanding dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Tim langsung menganggap ketidaksetaraan para Kompas TV secara penyandang disabilitas dengan manusia normal lain, sehingga mereka perlu melakukan hal-hal yang dianggap tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Kirana yang telah berhasil menjadi influencer dan menghasilkan pundi rupiah ditengah kondisi keterbatasanya, dianggap sebagai objek inpirasi dan sesuatu yang menarik perhatian. Komodifikasi disabilitas oleh Kompas TV terhadap kaum difabel juga ditunjukan dengan teknik penyuntingan gambar, yakni cut yang dalam teori Berger, dimaknai sebagai gambar yang berkesambungan dan menarik. Artinya, tayangan pada gambar 3, 4, 5 yang menampilkan Kirana dan temanya yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat adalah sebuah tayangan yang menarik. Ini membuktikan, bahwa Kompas TV melakukan praktek komodifikasi terhadap kondisi tuna rungu dan tuna wicara Kirana Salsabila. Tak berhenti hingga disitu, pada gambar keenam yang diambil secara medium shot memperlihatkan Kirana dan ibunya yang sedang berkonsultasi mengenai bisnis onlinenya. Kameraman memfokuskan lensanya pada Kirana untuk menjadikanya sebagai objek yang menarik pemirsa Kompas TV. Skrip yang mengiringi berbunyi: RASA SABAR DAN PERCAYA DIRI MENJADI KUNCI BAGI KIRANA/ UNTUK TERUS OPTIMIS/ BAHWA LEWAT MEDIA SOSIAL INI IA BISA MENCAPAI KESUKSESAN// berarti bahwa Kirana, seorang difabel memerlukan rasa sarab, percaya diri, dan optimis yang lebih dari tidak 145
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ manusia non-difabel untuk dapat mencapai kesuksesan di media sosial. Gambar ketujuh dan kedelapan memperlihatkan aktifitas Kirana yang sedang mempromosikan produk di media sosial. Ia menggunakan bahasa isyarat dalam mempromosikan produk kepada netizen. Lantas pembaca berita yang membacakan skrip berbunyi: SEMENTARA ITU UNTUK MENGENALKAN PRODUK YANG IA KENAKAN/ KIRANA HARUS MENGGUNAKAN BAHASA ISYARAT/. Kata ―Harus‖ dalam skrip tersebut menunjukan bahwa penggunaan bahasa isyarat adalah sesuatu yang tak normal. Gambar ketujuh dan kedalapan diambil secara medium shot dan teknik kerja kamera dari gambar ketujuh menuju gambar kedelapan adalah dolly in untuk menunjukan cara berkomunikasi Kirana yang menggunakan bahasa Isyarat. Menurut Berger, teknik kerja kamera dolly in dimaknai sebagai obervasi dan fokus. Ini berarti, Kompas TV menjadikan kondisi tuna wicara Kirana sebagai konten yang menarik, sehingga dapat meningkatkan rating. Tabel Pemaknaan Denotatif-Konotatif Teks 3 VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP Suara : Kirana : ―Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadikan menjadi kekuranganmu cara kelebihanmu. bersyukur, jangan minder, tetap semangat, percaya diri, dan jangan lupa bahagia‖ Sebagai jangan malu, Gambar 1 DENOTASI Potongan tayangan yang tertera pada gambar 1 itu menampilkan seorang gadis tuna rungu dan tuna wicara berpakaian putih dan berjilbab coklat muda, serta memakai face shield. Ia duduk di kursi dan berbicara dengan suara yang kurang jelas dan disertai dengan bahasa isyarat. Gambar 1 tersebut diambil secara medium shot dan pada bagian tersebut, Kirana Salsabila menyampaikan beberapa pesan yang berbunyi: ―Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadikan kekuranganmu menjadi kelebihanmu. Sebagai cara bersyukur, jangan malu, jangan minder, tetap semangat, percaya diri, dan jangan lupa bahagia‖. Untuk membuat pemirsa Kompas TV paham terhadap pesan Kirana, pihak Kompas TV menyediakan tulisan berwarna kuning di layar berisi pesan Kirana. KONOTASI Pada teks 2, kameraman merekam Kirana yang kini berpakaian putih dan berjilbab coklat muda dengan teknik pengambilan gambar medium shot. Menurut Berger, teknik pengambilan medium shot menandaka, bahwa hubungan personal antar tokoh dan menggambarkan kompromi yang baik. Scene ini menampilkan Kirana yang memberikan pesan-pesan terhadap pemirsa Kompas TV agar selalu mensyukuri nikmat tuhan dengan bersikap optimis, semangat, percaya diri, dan berbahagia. Kompas TV menjadikan scene ini sebagai bagian yang inti, karena gadis yang dikisahkan mengajak pemirsa Kompas TV berdialog. Hal ini diperjelas dengan berhentinya iringan skrip sang pembaca berita yang sedari 146
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ awal mengiringi siaran ini. Hal ini bertujuan untuk memusatkan perhatian penonton Kompas TV pada Kirana salsabila yang sedang berkomunikasi dengan bahasa Isyarat. Dengan demikian, Kompas TV juga melakukan praktek komodifikasi pada scene ini. Tabel 5 Pemaknaan Denotasi-Konotasi Teks 4 VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP Skrip : Gambar 1 KESUKSESAN YANG DICAPAI KIRANA TIDAK TERSEBUT/ LEPAS DARI DUKUNGAN PENUH YANG DIBERIKAN OLEH SANG IBU/ DIANA PUSPITA RINI// IBU SATU ANAK ITU TIDAK PERNAH LELAH/ UNTUK MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DORONGAN KEPADA PUTRINYA UNTUK PERCAYA DIRI SERTA YAKIN/ BISA MENGGAPAI KESUKSESAN// Dialog : Gambar 2 Diana Puspita Rini : ―Memang dari awalnya saya selalu tekankan, bahwa kamu jangan pernah menganggap kekuranganmu itu membuat kamu jadi patah semangat, tapi kamu terus maju, kamu harus harus percaya diri, bersyukur, berdoa, bahwa kamu bisa melewati itu semua dengan dukungan orang tua, dengan dukungan teman-teman, dan keluarga kamu pasti bisa melewati ini‖ terus DENOTASI Gambar pertama memperlihatkan ibu dan anak yang saling berkomunikasi membicarakan produk pakaian yang akan di promosikan sang anak. Sang ibu nampak memberikan bimbingan terhadap sang anak tentang cara yang baik mempromosikan produknya di media sosial. Kendati demikian, percakapan antara keduanya hanya terdengar lirih, lantaran terdapat skrip pembaca berita yang mengiringi. Gambar pertama itu di ambil dengan teknik pengambilan kamera full shot. Peralihan gambar pertama menuju gambar kedua, kamera bekerja secara dolly in. 147
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar kedua masih menampilkan interaksi antara ibu dan anak itu, namun kini teknik pengambilan gambar menjadi medium shot. Gambar ketiga beralih pada scene Diana Puspita Rini, ibu dari Kirana yang sedang menyampaikan caranya mendidik Kirana hingga sukses menjadi influencer kepada pemirsa Kompas TV. Gambar tersebut diambil secara medium shot. KONOTASI Ibu dan anak yang tampil pada gambar 1 tak lain adalah Kirana dan Ibunya, Diana Puspitarini. Gambar tersebut diambil secara medium shot yang bermakna hubungan personal antar tokoh dan kompromi yang baik. Dalam scene ini, di informasikan, bahwa kemampuan Kirana dalam meraih kesuksesan adalah buah dari motivasi dan dorongan dari ibunya. Hal tersebut dijelaskan dalam skrip yang berbunyi : KESUKSESAN YANG DICAPAI KIRANA TERSEBUT/ TIDAK LEPAS DARI DUKUNGAN PENUH YANG DIBERIKAN OLEH SANG IBU/ langsung, Kompas TV DIANA PUSPITA RINI//. Disini secara menganggap bahwa kaum difabel membutuhkan dukungan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu. Dalam hal ini, berarti Kirana dianggap sebagai manusia yang lemah karena kondisi disabilitasnya sehingga ia dianggap membutuhkan dukungan ibunya untuk menjadi Influencer. tidak Peralihan dari gambar 1 menuju gambar 2, kamera bekerja secara dolyy in. Ini bertujuan untuk memfokuskan kamera kepada Diana Puspita Rini. Dalam sudut pandang Berger, teknik kerja kamera ini diartikan sebagai observasi dan fokus. Skrip yang mengiringi berbunyi : IBU SATU ANAK ITU TIDAK PERNAH LELAH/ UNTUK MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DORONGAN KEPADA PUTRINYA UNTUK PERCAYA DIRI SERTA YAKIN/ BISA MENGGAPAI KESUKSESAN// memperjelas, bahwa Kompas TV mengklaim, Kondisi disabilitas Kirana merupakan hambatan, sehingga ia membutuhkan dorongan dari ibunya untuk berhasil menjadi influencer. Pada gambar 3, ditampilkan ibu Kirana yang menceritakan cara mendidik putrinya sehingga berhasil menjadi influencer. Dengan dialog antara ibu Kirana dengan pewawancara Kompas TV yang berbunyi: ―Memang dari awalnya saya selalu tekankan, bahwa kamu jangan pernah menganggap kekuranganmu itu membuat kamu jadi patah semangat, tapi kamu harus terus maju, kamu harus percaya diri, terus bersyukur, berdoa, bahwa kamu bisa melewati itu semua dengan dukungan orang tua, dengan dukungan teman-teman, dan keluarga kamu pasti bisa melewati ini‖ sekali lagi menunjukan, bahwa Kompas Tv memarjinalisasi Kirana yang seorang difabel, sehingga ia membutuhkan dorongan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya, Kompas TV juga menganggap, bahwa Kirana yang seorang difabel harus mengerahkan rasa semangat, rasa percaya diri, dan rasa syukur yang lebih di banding manusia non- difabel untuk dapat mencapai kesuksesan. Table 6 Pemaknaan Denotasi-Konotasi teks 5 VISUAL DIALOG/SUARA/SKRIP 148
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1 Gambar 2 TIDAK HANYA MENGHASILKAN UANG JUTAAN RUPIAH/ LEWAT MEDIA SOSIAL/ KIRANA JUGA MEMBERIKAN DAPAT PENGHASILAN TAMBAHAN/ BAGI SATU TEMANYA// SAAT INI TELAH KIRANA MEMBERDAYAKAN SATU REKANYA UNTUK MEMBANTU BISNIS SOSIAL MEDIA YANG KIRANA DITEKUNINYA// MERUPAKAN SALSABILA BAHWA CONTOH/ KETERBATASAN BUKAN JADI PENGHALANG/ UNTUK MERAIH KESUKSESAN// PEREMPUAN 18 JUGA TAHUN PARA BERPESAN PENYANDANG DISABILITAS DILYAR SANA TETAP OPTIMIS DAN PERCAYA DIRI DALAM MENJALANI KEHIDUPAN// TERSEBUT AGAR DENOTASI Scene epilog ini menampilkan kembali Kirana dan seorang teman lelakinya yang berpakaian hitam. Mereka nampak berbincang didepan kamera untuk membuat konten Instagram menggunakan bahasa isyarat. Gambar 1 ini diambil secara medium shot dengan kerja kamera dolly in menuju Kirana. Namun perbincangan mereka hanya terdengar samar-samar dan di iringi oleh skrip yang dibacakan pembawa berita. Pada gambar 2 yang di ambil secara full shot ini menampilkan kembali aktifitas Kirana yang sedang memperkenalkan produknya yang berupa baju berwarna cerah kepada penghuni media sosial. Ia nampak memperagakan beberapa pose. KONOTASI Teknik pengambilan gambar 1, yakni medium shot bermakna hubungan personal antar tokoh dan menggambarkan kompromi yang baik. Ini berarti, kameraman Kompas TV ingin menunjukan hubungan akrab antara Kirana dan rekan kerjanya. Kendati demikian, kamera tetap fokus kepada Kirana. Hal ini menunjukan, bahwa Kirana adalah komoditas yang menarik dalam scene ini. Hal tersebut diperjelas dengan kamera yang bekerja dolly in menuju Kirana. Ini menunjukan adanya observasi dan fokus kepada Kirana ketika ia berbicara dengan bahasa isyarat. Gambar 2 yang diambil secara full shot memperlihatkan Kirana yang sedang bergaya didepan kamera ponsel, memperkenalkan produk yang dijualnya. Tak luput, pembawa berita membaca skrip yang berbunyi: KIRANA SALSABILA JADI MERUPAKAN CONTOH/ BAHWA KETERBATASAN BUKAN PENGHALANG/ UNTUK MERAIH KESUKSESAN// PEREMPUAN 18 149
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TAHUN TERSEBUT JUGA BERPESAN AGAR PARA PENYANDANG DISABILITAS DILUAR SANA TETAP OPTIMIS DAN PERCAYA DIRI DALAM MENJALANI KEHIDUPAN//. Melalui epilog tersebut, Kompas TV menanamkan nilai atau pesan kepada pemirsa Kompas TV, bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang tidak sama dengan manusia non-disabilitas. Kompas TV menganggap kaum difabel sebagai kaum marjinal, sehingga memiliki kemustahilan untuk melakukan yang biasa dilakukan manusia non- difabel tanpa keoptimisan dan semangat yang lebih. PENUTUP Komodifikasi oleh Kompas TV terhadap penyandang disabilitas dalam tayangan ini dilakukan dengan cara memarginalisasi penyandang disabilitas tersebut. Kompas TV mengklaim, bahwa Kirana yang seorang gadis tuna rungu dan tuna wicara merupakan manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain, sehingga ketika ia menjadi influencer yang biasa dilakukan manusia non- difabel. Komodifikasi yang dilakukan Kompas TV terhadap difabel dalam siaran berita episode ini di wujudkan dalam teknik pengambilan gambar, kerja kamera, teknik penyuntingan, hingga skrip pembawa berita. DAFTAR PUSTAKA Damsar. (2016). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Kencana. Inspiratif! Gadis Disabilitas Sukses Jadi influencer [Video]. (2020, October 26). YouTube. MA Bonardo2. (2015). Komodifikasi disabilitas sebagai tayangan populer di televisi. undip.ac.id, 2-3. Pribadi, F. (2018). Komodifikasi derita korban bencana. The Journal of Society & Media, 2(2), 5. 150
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ SENSITIVITAS GENDER DALAM MEDIA CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB: "RINGKUS PREDATOR SEKSUAL KAMPUS" Nurma Sri Mudhiana Fatimah, Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya nurmasri.21061@mhs.unesa.ac.id Abstrak Dalam permasalahan gender yang terjadi di masyarakat masih sangat lekat dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama yang sekarang sedang viral adalah kekerasan seksual yang dialami oleh banyak di masyarakat Sebagian besar masih beranggapan dimana seorang perempuan adalah mahluk lemah dibandingkan laki-laki seperti sebagian besar mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir mereka mendapatkan perlakuan yang kurang sesenoh yang dilakukan oleh pihak dosen untuk mendapatkan kemudahan dalam tugas akhir tersebut. Seperti yang dibahas dalam chanel you tube Najwa Shihab yang mengkritik tentang adanya sensitivitas perlindungan gender di lingkungan dunia Pendidikan khususnya . Media social merupakan tempat dimana semua pihak bebas dalam mengutarakan pendapatnya meski harus tetap mematuhi etika digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk sudut pandang gender di dalam bermedia social dan manfaat media social dalam penyampaian pendapatnya tentang permasalah gender. Metode penelitian mneggunakan metode library research yaitu metode yang perolehan data diambil dari beberapa literatur seperti google scholar dalam bnetuk buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya. Kata-kata Kunci: Gender, Sensitivitas, Media Sosial Abstract In terms of gender issues that occur in society, it is still very closely related to violence experienced by women, especially what is currently viral is sexual violence experienced by many in society. Most of them still think that a woman is a weak creature compared to men like most students who while working on their final project they get treatment that is less than lewd by the lecturer to get convenience in the final project. As discussed in the you tube channel, Najwa Shihab, who criticized the sensitivity of gender protection in the world of education in particular. Social media is a place where all parties are free to express their opinions even though they must adhere to digital ethics. The purpose of this research is to look at gender in social media and the benefits of social media in conveying opinions about gender issues. The research method uses the library research method, which is a method in which data acquisition is taken from several literatures such as Google Scholar in the form of books, journals, magazines, and other documents. Keywords: Gender, Sensitivity, Social Media PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan zaman mengharuskan untuk semua orang menggunakan suatu media untuk menjalankan kepentingan sehari-hari bahakan untuk memenuhi semua kebutuhan. Sebelum era globalisasi ini orang-orang menggunakan suatu media yang disebut dengan media lama, dimana media tersebut tidak mengandalkan jaringan internet untuk aktivitasnya seperti contohnya yaitu televisi, radio, dan surat kabar. Adapun telefon yang masih menggunakan kabel internet sebagai sarananya. Lain di era globalisasi sekarang, hampir semua orang memerlukan jaringan internet atau serit disebut dengan istilah era internet. Di era tersebut hal-hal yang bersifat manual dan rumit mejadi 151
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mudah dan ringkas dengan adanya jaringan internet, sejak internet ini muncul masa ini menjadi masa dimana perkembangan media sosial sangat pesat. Hadirnya media sosial mengantikan posisi media komunikasi sebelumnya atau konvensional yang dipandang lebih kurang praktis apabila dipakai di masa sekarang.media social harus ditunjang dengan adanya jaringan internet yang dapat menghubungkan media satu dengan media yang lain atau dari satu perangkat ke perangkat yang lain untuk mentranfer data, informasi bahkan instruksi. Penggunaan media social di Indonesia sudah menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh semua orang dalam aktivitasnya, tak terkecuali dengan beberapa platfoam media sosial yang menjadi sumber informasi para penggunanya untuk terhubung satu sama lain melalui komunikasi atau dengan berbagi konten dalam bentuk teks, foto, dan video. Semua konten yang dibagikan terbuka untuk umum secara real time, artinya Hal ini karena media sosial merupakan aplikasi berbasis internet, sehingga selama pengguna memiliki koneksi internet yang baik, proses distribusi konten dapat dilakukan pada saat itu. Media sosial yang semakin pesat di Indonesia membuktikan bahwa media sosial tidak hanya berteman dan bersosialisasi, tetapi juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk tertentu dan pada dasarnya melakukan bisnis tertentu. Dengan cara ini, pengusaha nyaman untuk melakukan kegiatan penjualan dan memiliki biaya produksi yang rendah. Seperti yang telah disebutkan, media sosial digunakan tidak hanya untuk penjualan tetapi juga untuk kegiatan politik. Melihat besarnya potensi pengguna di Indonesia, perusahaan media sosial mulai membuka kantor cabang dan kantor resmi untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah dan pengguna Indonesia. Membuka kantor resmi tentu menguntungkan karena tidak hanya memudahkan pengguna media sosial untuk mengajukan pengaduan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi individu tertentu. Begitu banyak dampak positif dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial bagi penggunanya, namun bukan berarti hal itu menutup kemungkinan media sosial juga memiliki dampak negative yang begitu serius apabila tidak diperhatikan. Beberapa dampak negative dari media sosial seperti menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting karena rasa candu yang ditimbulkan media sosial bagi penggunanya, memperbanyak pengeluaran karena jaringan internet yang diperlukan saat penggunaan media sosial sanngatlah besar maka tak jarang sekarang banyak perusahaan yang menawarkan harga murah untuk paket internet para pengguna media sosial, memberikan efek kurang baik terhadap kesehatan mata khususnya karena sinar radiasi yang dihasilkan oleh perangkat yang digunkan apalagi penggunaan dalam jangka panjang, meningkatkan individualisme karena denga bermain media sosial seseorang akan dibawa ke dalam dunia maya dimana seakan semua kebutuhan dalam dunia nyatanya sudah terpenuhi dan tidak memerlukan sosialisasi dengan orang dalam dunia nyata, dan masih banyak dampak negatif media sosial. Seperti dalam penelitian ini peneliti mengangkat tentang media sosial You Tube yang dimanfaatkan oleh para konten creator untuk membuat konten yang bermanfaat, contohnya chanel You Tube Najwa Shihab yang memiliki isi konten yang sangat beragam dan bermanfaat salah satu yang dibahas dichanel Youtube Najwa Sihab adalah tentang gender, di Indonesia gender merupakan salah satu 152
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ isu yang sangat sensitive dalam pembahasannya, gender sering dikaitkan dengan kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan yang dilakukan oleh laki-laki baik dalam suatu hubungan pernikahan atau hubungan diluar pernikahan. Membahas tentang gender tidak akan lengkap dengan tidak menghubungkan isu-isu terhangat yang berkaitan dengan gender di Indonesia, dalam penelitian ini mengangkat isu gender dalam tayangan program Najwa shihab. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah yaitu adanya sensitivitas gender dalam chanel youtube Najwa Shihab yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi dan penarikan kesimpulan. Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada analisis data non-matematis. Semua hasil dalam temuan diperoleh melalui beragam cara atau sarana seperti wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Penelitian kualitatif tidak sesederhana penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif apabila hasil temuan tidak dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, penelitian ini perlu melewati beberapa tahap sebelum hasil dari penelitian ditetapkan sebagai dasar dalam melakukan teorisasi. Penelitian ini menggunakan metode library research yaitu metode yang perolehan data diambil dari beberapa literatur seperti google scholar dalam bnetuk buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti teknik analisis isi, dimana dilakukan proses memilih, memilah, membandingkan dan menggabungkan berbagai sumber sehingga ditemukan hasil pembahasan. PEMBAHASAN Media sosial dalam proses penyebaran berita atau informasi tentang gender sangatlah cepat, terutama dalam bentuk kasus kekerasan berbasis gender online yang sekarang sangat marak di beritakan di dalam media sosial, kekerasan berbasis gender biasanya kekrasan berbasis gender di Indonesia sendiri berkaitan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan gender yang dilakukan melewati online melalui media sosial. Namun, kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk tulisan namun kekerasan gender tersebut juga termasuk dalam pemberitaan dalam media sosial yang tidak menjaga baik nama korban kekerasan yang menyebabkan terjadinya sensitivitas gender yang dialami oleh para korban peleceha tersebut. Dalam salah satu chanel youtube Najwa Shihab membahas tentang kekerasan yang berbasis gender yang dialami oleh mahasiswa disalah satu perguruan tinggi dimana pelaku utamanya adalah dosennya sendiri. Dalam konten tersebut membahas tentang dari sudut pandang korban, pengamat bahkan petinggi dalam membahas kasus kekeasan terhadap gender tersebut. Dalam chanel youtube Najwa Shihab ini semua nama korban dan pelaku 153
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disamarkan untuk menjaga keamanan data para korban terutama, dikarenakan dalam pemberitaan media sosial banyak yang melanggar peraturan IT dimana menyebutkan nama terang para korban kekerasan sehingga sensitivitas gender semakin menjadi hal biasa dalam media sosial. Dalam konten youtube Najwa Shihab yang berjudul ―Ringkus Predator Seksual Kampus‖ kita akan membahas tentang beberapa sub permasalahan yang terdapat dalam konten tersebut. Dosen Paksa Mahasiswi Bilang Cinta Di Indonesia rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih menjadi perdebatan dimana DPR belum menentukan sampai sekarang kapan UU tersebut disahkan, swdangkang kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap harinya seperti yang terjadi di Perguruan Tinggi dimana kass kekerasan seksual tidak luput dari lingkunganpPendidikan ini. Permasalahan utama disini yaitu keterlibatan para pejabat atau petinggi Perguruan Tinggi yang menjadi pelaku yang terjerat dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa di dalam Perguruan Tinggi tersebut. Ketimpangan keadilan yang sering didapatkan oleh para korban kekerasan seksual menjadi masalah yang timbul karena kebijakan perguruan tinggi yang ingin apabila permasalahan tersebut tidak dijadikan suatu pemberitaan sehingga dapat merusak citra atau nama baik perguruan tinggi tersebut. juga sangat minim, kampus cenderung tidak maju dalam menyikapi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Contoh dari beberapa berita kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi yaitu viral kasus kekerasan seksual mahasiswa UGM, kekeraan seksual di UMN: tidak ada laporan, bukan berarti tidak ada kejadian, Kronologi kasus pelecehann seksual di kampus Untirta, lokasi kejadian di kost malam hari, jalan cerita dosen Unej tersangka pelecehan seksual, kini berakhir di tahanan dimana pelaku atau dosennya sempat mencium korban usai bimbingan skripsi. Dan masih banyak kasus-kasus dimana Sebagian besar beritanya menjadi bahasan dalam kampus tersebut. Keberpihakan kampus terhadap korban Beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim menerbitkan Peraturan Menteri PPKS soal kekerasan seksual di kampus, namun Permendikbud PPKS disebut-sebut bermaslah secara formil dan materil hal tersebut mengakibatkan timbulnya pro- kontra dalam penerbitannya dan diharap Mendteri nadiem disrankan untuk membuka dialog terbuka untuk permasalaha tersebut. Menurut data Komnas perempuan lampus merupakan tempat dimana kekerasan seksual rentang dilakukan, dalam pembahasa tersebut Najwa Shihab mengundang beberapa tokoh besar seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim, Seketaris Jendral Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Dr. KH. Ahmad Kusyairi Suhail, MA. dan Anggota Jaringan Kongres Ulama Indonsia. Pertama-tama yang dibahas dalam konten ini yaitu pengakkuan dari korban pelecehan yang menjadi sumber informasi dengan tetap menjaga identitas asli korban tersebut. Korban menyatakan bahwa permasalahan berawal ketika waktu korban menjadi maba (mahsiswa baru) pada semester satu pada saat setiap pergantian jadwal kuliah pihak dosen tersebut selalu menghubungi korbanuntuk memberikan informasi tentang perkuliahan, disini korban sudah merasa mulai ada suatu hal aneh dimana diperlakukan berbeda dibandingkan teman- 154
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ temannya. Pihak dosen tersebut menghubungi korban dengan menggunakan pesan singkat yang selalu disertai dengan emoticon cium maupun love, serta pihak dosen tersebut dengan lantau didepan kelas memeberikan perumpamaan yang tidak senonoh dengan menyebutkan salah satu bagian tubuh dari korban. Selanjutnya terjadi saat ujian semester dengan memberikan informasi hoax kepada korban dengan menganti tempat ujian yang dibedakan dengan mahasiswa lain, untuk memperpanjang waktu ujian lisan korban dengan sengaja pihak dosen tersebut memberikan materi ujian yang berbeda dari materi yang menjadi bagian dari korban. Selanjutnya berlanjut pihak dosen melakukan perbuatan yang tidak senonoh Kembali terhadap korban yaitu dengan memegang erat tangan korban saat ujian berlangsung, korban tidak dapat melakukan tindakan apa-apa karena rasa takut yang dialami. Korban hanya mencari cara bagaimana tangannya dapat terlepas dan bagaimana cara cepat menyelesaikan ujian tersebut dan keluar dari ruangan tersebut. Memasuki soal selanjutnya korban tetepa tidak dapat menjawab dengan benar dan dosen tersebut memberikan opsi lain dengan memberikan perintah untuk mengucapkan bahwa korban mencintai dosen tersebut, setelah kejadian didalam kelas tersebut saat korban keluar dari kelas langsung mencium tangan korban. Saat itu korban tidak berani untuk melaporkan ke pihak kampus karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk melaporkan perbuatan pihak dosen tersebut dan takut apabila korban malah dijadikan tersangka karena pencemaran nama baik terhadap dosen tersebut. Korban berani speak up di media sosial karena pemberitaan di media sosial yang memberitakan hal yang serupa di kampus korban dan korban mendapat pendampingan dari dosen dalam proses speak up tersebut. Namun, sampai setelah di speak up tentang pelecehan tersebut tetap tidak ada tindakan dari pihak kampus. Korban mengambarkan kondisi setelah menerima pelecahan tersebut bahwa korban trauma akan dosen tersebut dan merusak pola hidup korban karena perbuatan yang tidak senonoh tersebut, karena kejadian yang dialami korban memutuskan untuk berhenti kuliah pada semester 4 dikarenakan merasa bahwasannya tidak adanya perlindungan dari pihak kampus terhadapnya. Korban hanya ingin pelaku mendapatkan sanksi yang setara karena dampak yang timbulkan bukan hanya dampak fisik tapi dampak psikologis. Tanggapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim terhadap kekerasan seksual di Kampus Nadiem memberikan apresiasi terhadap korban karena sudah berani speak up didepan umum dan membagikan pengalam yang dialami untuk pembelajaran mahasswa lain. Menurut Nadiem para korban benar seakan tidak memiliki kewenangan dan berani untuk melaporkan kekerasan seksual tersebut karena menurutnya seluruh stigma yang diasosiakan dengan pelecahan dengan kekerasan seksual korban sudah menjadi korban lalu berisiko dalam melaporkan bahkan apabila dia melaporkan korban akan mnedapat hukuman dari masyarakat dan banyak yang menuduh hal yang atas kesalahan korban dalam kekerasan tersebut. Menurut Nadiem salah satu situasi ini dimana pemerintah tidak bisa diam saja dan harus melakukan tindakan atau posisi yang keras atas situasi untuk memberikan perlindungan bahkan penghapusan tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan Pendidikan, kerena seperti yang dipaparkan 155
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ korban tadi yaitu kekerasan seksual yang dialami dapat menyebabkan rasa traumatic psikologis yang berkepanjangnan bahkan korban sampai memutuskan untuk berhenti dalam menempuh Pendidikan. Hal ini sangat memberikan efek negative terhadap generasi masa depan bangsa. Menurut Nadiem, pendidikan yang efektif yaitu dimana didalam pendidikan tersebut mahasiswa atau siswa merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajarannya, bukan malah merasa tidak aman dan terancam didalam proses pembelajaran tersebut. Salah satu skema untuk pemulihan korban dengan cara memberikan kesempatan atau akses korban untuk melanjutkan pendidikannya dengan perlindungan hukum dari pemerinatah sehingga korban merasa aman dan dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin untuk melindungi generasi selanjutnya. Dugaan Pelecehan Seksual UNRI, Mahasiswa Dituntut Cemarkan Nama Baik Dugaan pelecehan di Universitas Riau menambah panjang kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia, apalagi ditambah polemic dalam proses pelaporan yang berujung saling lapor anara pihak mahasiswa dan dosen yang diduga sebagai pelaku tindak pelecehan tersebut. Dengan narasumber Pengacara Publik LBH Pekan Baru dan pengacara penyintas seksual, Rian Sabarani. Menurut Rian kondisi terakhir penyintas dalam tahap pemulihan dimana masih trauma dan menenangkan diri, kondisinya masih tertekan dan ketakutan yang dihadapi terhadap pihak karena adanya ancaman-ancaman seperti kriminalisasi penyintas. Pihak penyintas tidak tahu nantinya kasus pelecehan ini akan terungkap atau malah korban yang akan dijadikan tersangka karena laporan balik yang dilakukan oleh pihak terlapor. Proses dikampus adalah pembentukan tim pencari fakta yang dibentuk oleh kampus oleh Rektor, namun tim sampai sekarang belum menunjukkan hasil apa- apa sampai sekarang dan menurut Rian tim tersebut belum bekerja dan di laporkan ke Polresta Pekanbaru masih dalam proses pemeriksaan berkas-berkas dalam pengajuan di limpahkan di Polda Riau dan akan ditangani oleh Polda Riau prosesnya sekarang pemeriksaannya sedang memeriksa beberapa saksi. Penyebab penyintas berani untuk speak up adalah berawal dari penyintas pertama menceritakan kepada kerabatnya akan hal yang telah dialami dan mencoba untuk ke pihak kampus untuk memohn apabila ingin pembimbingnya diganti, dan ingin untuk kasusnya ini ditindaklanjuti namun dari pihak seketaris jurusan membujuk penyintas untuk tidak mengungkapkan kasus ini ke ketua jurusan. Meskipun pada akhirnya penyintas dan kerabat bertemu dengan ketua jurusan namun tidak ada tindakan apapun yang dilakukan ketua jurusan dalam kasus justru menertawakan korban karena ada bahasa yang dapat menyudutkan korban. ini Ada upaya lain yang dilakukan dari pihak ketua jurusan mempertanyakan atas kehadiran penyintas saat bimbingan dengan tidak membawa SK pembimbing, bahkan seolah-olah menyalahkan korban bahwa dalam bimbingan dengan menghirukan dengan menjalani bimbingan tanpa membawa SK pembimbing. Terduga pelaku bahkan akan melaporkan balik korban bahkan meminta ganti rugi sebesar 10 M, terduga juga menyebutkan adanya actor intelektual yang menyuruh dan merekayasa kasus ini. Penyintas sudah dilaporkan sengan kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan undang- undang IT. Menurut Rian sesuai dengan SKG 3 instansi yang ditandatangani 156
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ oleh Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung, dan Kapolri menyatakan bahwasanya apabila suatu fakta sedang diproses secara hukum maka harus dibuktikan kebenarannya. Dan pihak kepolisian seharusnya sudah sangat bijak dalam memahami isi SKG tersebut, sehingga hal yang dilaporkan terduga pelaku tidak dapat ditindak hukum karena fakta-faktanya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Arbi hal seperti ini sangat sering dilakukan dengan cara menuntut balik korban karena dengan adanya hubungan kuasa yang bermain menyebabkan proses pelaporan balik sering terjadi dan menyudutkan korban dan karena ketidakadaan kepastian hukum yang didapatkan korban yang tidak memiliki relasi kuasa hukum menjadikan hal ini suatu hal yang lumrah dalam hukum di Indonesia dan masih terjadi. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru 2021 menjadi angin segar dimana selama ini yang ada di kampus-kampus harus menggunakan peraturan yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yan ada agar pihak kampus bisa lebih terbuka dan tega dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup Pendidikan tersebut, sehingga dapat terjadinya perlindungan hukum yang pasti terhadap para siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan terutama yang berada dalam lingkungan Pendidikan formal. PENUTUP Media sosial dalam proses penyebaran berita atau informasi tentang gender sangatlah cepat, terutama dalam bentuk kasus kekerasan berbasis gender online yang sekarang sangat marak di beritakan di dalam media sosial, kekerasan berbasis gender biasanya kekrasan berbasis gender di Indonesia sendiri berkaitan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan gender yang dilakukan melewati online melalui media sosial. Namun, kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk tulisan namun kekerasan gender tersebut juga termasuk dalam pemberitaan dalam media sosial yang tidak menjaga baik nama korban kekerasan yang menyebabkan terjadinya sensitivitas gender yang dialami oleh para korban peleceha tersebut. Selanjutnya terjadi saat ujian semester dengan memberikan informasi hoax kepada korban dengan menganti tempat ujian yang dibedakan dengan mahasiswa lain, untuk memperpanjang waktu ujian lisan korban dengan sengaja pihak dosen tersebut memberikan materi ujian yang berbeda dari materi yang menjadi bagian dari korban. Korban berani speak up di media sosial karena pemberitaan di media sosial yang memberitakan hal yang serupa di kampus korban dan korban mendapat pendampingan dari dosen dalam proses speak up tersebut. Korban mengambarkan kondisi setelah menerima pelecahan tersebut bahwa korban trauma akan dosen tersebut dan merusak pola hidup korban karena perbuatan yang tidak senonoh tersebut, karena kejadian yang dialami korban memutuskan untuk berhenti kuliah pada semester 4 dikarenakan merasa bahwasannya tidak adanya perlindungan dari pihak kampus terhadapnya. Menurut Nadiem para korban benar seakan tidak memiliki kewenangan dan berani untuk melaporkan kekerasan seksual tersebut karena menurutnya seluruh stigma yang diasosiakan dengan pelecahan dengan kekerasan seksual korban sudah menjadi korban lalu berisiko dalam melaporkan bahkan apabila dia melaporkan korban akan mnedapat hukuman dari masyarakat dan banyak yang menuduh hal yang atas kesalahan korban dalam kekerasan tersebut. Menurut 157
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Nadiem salah satu situasi ini dimana pemerintah tidak bisa diam saja dan harus melakukan tindakan atau posisi yang keras atas situasi untuk memberikan perlindungan bahkan penghapusan tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan Pendidikan, kerena seperti yang dipaparkan korban tadi yaitu kekerasan seksual yang dialami dapat menyebabkan rasa traumatic psikologis yang berkepanjangnan bahkan korban sampai memutuskan untuk berhenti dalam menempuh pendidikan. Menurut Arbi hal seperti ini sangat sering dilakukan dengan cara menuntut balik korban karena dengan adanya hubungan kuasa yang bermain menyebabkan proses pelaporan balik sering terjadi dan menyudutkan korban dan karena ketidakadaan kepastian hukum yang didapatkan korban yang tidak memiliki relasi kuasa hukum menjadikan hal ini suatu hal yang lumrah dalam hukum di Indonesia dan masih terjadi. Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru 2021 menjadi angin segar dimana selama ini yang ada di kampuskampus harus menggunakan peraturan yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yan ada agar pihak kampus bisa lebih terbuka dan tega dengan adanya kasuskasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup Pendidikan tersebut, sehingga dapat terjadinya perlindungan hukum yang pasti terhadap para siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan terutama yang berada dalam lingkungan Pendidikan formal. DAFTAR PUSTAKA Bakhtiar, R. M., Sjafirah, N. A., & Herawati, M. (2019). Sensitivitas gender media online Detik. com. Jurnal Kajian Jurnalisme, 3(1), 77-94. Pribadi, F. (2016). Kekerasan Simbolik Media Massa (Kekerasan Simbolik Dalam Pemberitaan Kasus Peredaran Video Asusila di Media Massa Online: Kajian Sosiologi Komunikasi). Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1(2), 127-139. Hidayah, N. (2020). Wacana Gender Dalam Tayangan Mata Najwa Episode ―Politik Perempuan‖ (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Islami, P. (2021). Digitalisasi kekerasan perempuan: studi reproduksi pelecehan melalui media sosial. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, 1(2), 1- 23. Latief, R., Ali, S. A. U., & Ahyar, W. A. (2021). Representasi politisi perempuan dalam episode ―politik perempuan‖ di program mata najwa trans 7. Jurnal Sipakalebbi, 5(1), 69-89. Melissa, D. (2010). Sensitivitas gender di surat kabar (Analisis Wacana Memo Arema Pada Rubrik Hiburan & Bisnis edisi 2-31 Mei 2008) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Munir, M., & Pamukir, D. A. (2021). Pola Komunikasi Feminisme Dalam Video Najwa Shihab dan Agnes Monica. Communications, 3(1), 87-107. Novitia, Z. (2017). Sensitivitas Gender Dalam Petunjuk Teknis Penanganan Perempuan Korban Perkosaan di Pusinafis Bareskrim Polri. Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(1). Primasari, W. (2017). Konstruksi gender dalam media massa (analisis semiotika Pierce pada program mata najwa episode ―gengsi berebut kursi‖). Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya, 2(2), 136- 154. 158
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Ristiningrum, A. (2019). Makna feminisme dalam video youtube hannah alrasyid# 16daysofactivism2017 (Studi Resepsi pada Perempuan di Resister Indonesia) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Sabir, T. A. (2022). Strategi Literasi Media Baru dalam Mengedukasi Masyarakat (Studi Kasus pada Channel Youtube Mengenai Kekerasan Seksual Remotivi) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Sucipto, A. D. (2020). Wacana Feminisme dalam Catatan Najwa Spesial Hari Kartini. Kalijaga Journal of Communication, 2(2), 153-166. 159
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS (TisTas) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 1Slamet Hari Sutanto, 1Vindha Tyas Restianingati, 1Ratna Dewi Judhaswati, 2Ervan Kus Indarto, 3Alviya Agustina 1Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia, 2Universitas Airlangga, Indonesia, 3SMKN 3 Bojonegoro, Indonesia Abstrak Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mewujudkan pendidikan gratis berkualitas (TisTas) dalam Nawa Bhakti Satya ketiga yaitu: ‗Jatim Cerdas dan Sehat‗ yang diwujudkan melalui Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Program BPOPP pertama kali diimplementasi pada bulan Juli 2019. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program BPOPP. Tetapi, masih banyak penilaian ketidakefektifan dalam pelaksanaan BPOPP, sebab penggunaan dana dinilai belum proporsional dan tidak sesuai target. Diperlukan evaluasi mengenai pelaksanaan Program BPOPP, sehingga dapat dirumuskan kebijakan pelaksanaan BPOPP yang terutama pada peningkatan tingkat partisipasi sekolah. Evaluasi ini berupa penelitian kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir semua aspek pelaksanaan program BPOPP sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik; Cakupan pembiayaan dalam penggunaan dana BPOPP bersama dengan BOS, sudah mencukupi tetapi dana yang kecil belum mampu mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah gratis; Kurangnya sosialisasi dan bimbingan terutama dalam menentukan prioritas pemenuhan masing-masing unsur dalam Juknis BPOPP; karena sifat dari program ini adalah bantuan penunjang maka keberlanjutan program BPOPP ini sangat bergantung kebijakan Gubernur. tepat, teknis dalam pengelolaan BPOPP Kata-kata Kunci: Nawa Bakti Satya, Pendidikan Gratis Berkualitas, Dana Bantuan Operasional Sekolah Abstract The commitment of the Governor of East Java Khofifah Indar Parawansa in realizing pendidikan gratis berkualitas (TisTas) in the third Nawa Bhakti Satya program, namely: 'Smart and Healthy East Java' which is realized through the Education Operational Support Cost Program (BPOPP). The BPOPP program was first implemented in July 2019. Thus, 2021 will be the third year of the implementation of the BPOPP program. However, there are still many ineffectiveness assessments in the implementation of BPOPP, because the use of funds is considered not proportional and does not match the target. It is necessary to evaluate the implementation of the BPOPP Program, so that appropriate BPOPP implementation policies can be formulated, especially in increasing the level of school participation. This evaluation is a qualitative research with descriptive data presentation. The results of the study show that almost all aspects of the implementation of the BPOPP program have been implemented properly, thus providing benefits for schools and students; The scope of financing in the use of BPOPP funds together with BOS, is sufficient but the small funds have not been able to support the implementation of the free school policy; Lack of socialization and technical guidance in the management of BPOPP, especially in determining the priority of fulfilling each element in the Technical Guidelines for BPOPP; because the nature of this program is supporting assistance, the sustainability of the BPOPP program is very dependent on the governor's policy. Keywords: Nawa Bakti Satya, Quality Free Education, School Operational Assistance Fund 160
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Dalam upaya menjamin keberlanjutan Program Pembangunan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Sesuai Misi ―Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong‖ kemudian pada Visi kedua yaitu ―Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan‖(Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2019). Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan pendidikan gratis berkualitas melalui Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Program BPOPP merupakan pelaksanaan janji kampanye Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang kemudian dituangkan dalam Rencana Keja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupa 9 (sembilan) pokok program kerja atau Nawa Bhakti Satya terutama program ketiga yaitu ―Jatim Cerdas dan Sehat untuk mewujudkan pendidikan gratis berkualitas (TisTas) dengan menyediakan pendanaan biaya penunjang operasional sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus baik negeri maupun swasta yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur‖. Tujuan program BPOPP ini meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan membantu biaya operasional sekolah, baik personalia/non-personalia, dan membantu beban biaya operasional bagi siswa di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sasaran BPOPP diberikan kepada SMA, SMK dan Sekolah Khusus baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki ijin operasional, terdata dalam data pokok pendidikan (dapodik), serta wajib berstatus terakreditasi, hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019. (BPOPP) merupakan bentuk subsidi pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai pengganti SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK negeri dan swasta. Program ini berangkat dari permasalahan banyaknya siswa di Jawa Timur yang tidak melanjutkan sekolah dan atau putus sekolah karena faktor biaya pendidikan. Meskipun Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA/SMK/Paket C menunjukkan peningkatan pencapaian setiap tahun, namun secara umum angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah masih rendah (Badan Pusat Statistik., 2020). Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (APM) Tahun ajaran 2019/2020 adalah tahun pertama implementasi program BPOPP, dengan demikian tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan ini. Namun masih banyak penilaian ketidakefektifan program BPOPP pelaksanaan dana BPOPP, penggunaan dana BPOPP tidak proporsional dan belum tepat target. Ditambah lagi penundaan pencairan BPOPP untuk lembaga pendidikan swasta yang disebabkan kadaluwarsa ijin operasional nya, kondisi ini benar-benar dirasakan dampaknya bagi sekolah, padahal dana pendidikan BPOPP tersebut digunakan oleh sekolah untuk biaya tenaga operasional sekolah sehingga beban operasional pendidik/guru tidak dibebankan pada SPP peserta didik, ditambah kondisi ini dinilai termasuk gaji 161
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pandemi corona virus (COVID-19) membuat banyak sekolah kesulitan keuangan terutama dalam membayar biaya operasional pendidikan (Maman dkk., 2017), tidak sedikit lembaga pendidikan kemudian terpaksa mencari dana talangan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, yang menjadi kekuatiran adalah banyaknya peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta ini berasal dari keluarga kurang mampu yang harus berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut peneliti ingin mengetahui pelaksanaan kebijakan BPOPP dilihat dari kesesuaian dengan petunjuk teknis penggunaan BPOPP, kedua ingin mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BPOPP. Dari keseluruhan analisis tersebut kemudian dirumuskan kebijakan pelaksanaan BPOPP yang lebih efektif sehingga tujuan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program BPOPP pada sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus dapat tercapai. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif sehingga analisisnya hanya sampai taraf deskripsi. Penelitian deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian baik berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang ada pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Whitney, 1960). Lokasi penelitian adalah sekolah-sekolah pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pendidikan layanan khusus baik berstatus negeri maupun swasta yang ada pada 2 (dua) Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan kebijakan BPOPP ini, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro yang mambawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Madiun yang membawahi wilayah Kabupaten Madiun Kota Madiun, Kabupaten Ngawi. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April hingga Bulan Oktober 2021, dengan pendanaan penelitian yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2019. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan pengolahan dokumen. Sedangkan informan yang akan diwawancarai ditentukan secara purposive, yaitu melihat kesesuaian antara karaketristik informan dengan informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2014). Dengan demikian informan yang dipilih adalah yang benar-benar memiliki kompetensi dan atau pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan BPOPP yaitu pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat pada Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tim Pengawas pelaksanaan BPOPP, kepala sekolah, bendahara BPOPP (Guru/TU), unsur Guru, petugas Dapodik, ketua komite sekolah serta orang tua peserta didik. Proses pengumpulan data dilakukan secara terus menerus secara interaktif sampai data yang diperoleh jenuh (Miles dkk., 2020). 162
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN Analisis Implementasi Pelaksanaan Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) melalui APBD Provinsi Jawa Timur bersama sama dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat untuk pengganti SPP terutama pada sekolah SMA dan SMK Negeri, sementara untuk SMA dan SMK Swasta dana BPOPP diberikan dalam skema hibah atau subsidi dimana mekanisme pelaksanaan Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut harus sesuai Peraturan Gubernur nomor 134 Tahun 2018 dan perubahannya. Dengan demikian sebenarnya sekolah swasta dalam hal ini berhak untuk mengambil keputusan tidak menerima dana BPOPP ini. Melalui program BPOPP ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan meringankan akan biaya pendidikan sekaligus mengurangi angka siswa putus sekolah di Jawa Timur. Program BPOPP ini mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019 tepatnya pada awal pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada pertengahan tahun anggaran 2019, sehingga pada tahun tersebut sekolah hanya mendapatkan sebesar 6 (enam) bulan saja dari dana BPOPP di 2 (dua) Triwulan yaitu periode Juli-September dan Oktober-Desember 2019 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. program BPOPP ini merupakan kemauan politik dari kepemimpinan Gubernur yang baru yaitu menempatkan kebijakan sekolah gratis menjadi fokus dari sistem kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Periode penyaluran BPOPP SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dilakukan sesuai dengan mekanisme Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu dicairkan setiap bulan dalam bentuk Ganti Uang (GU), sehingga jika sudah cair tahap awal maka harus membuat laporan, sehingga bulan berikutnya baru bisa dicairkan lagi, sedangkan untuk sekolah Swasta dilakukan setiap Triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan penyaluran dana BPOPP dilaksanakan dalam Tahun Anggaran yang sama sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada tahun berjalan. P ada awal dilaksanakannya program BPOPP ini yaitu pada 2019 dan 2020 dana BPOPP ke sekolah ini dicairkan pada akhir bulan terakhir setiap triwulan, akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi pencairan BPOPP kemudian dilakukan di awal dengan pertimbangan bahwa pencairan di akhir triwulan mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya, sehingga membuat sebagian besar sekolah meminjam dari pihak eksternal lebih dulu, kebijakan pencairan BPOPP di awal triwulan ini dilakukan untuk mendukung berjalannya operasional Pendidikan. Analisis Terhadap Besaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Dilihat Dari Kebutuhan Operasional Sekolah Besaran BPOPP dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan (dapodik) yang jumlahnya telah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian oleh Kemendikbud. Satuan biaya dimaksud adalah sesuai lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019. 163
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sekolah SMA maupun SMK swasta lokasi penelitian secara umum kekurangan peserta didik, karena harus berebut siswa dengan sekolah SMA/SMK Negeri. Sehingga akan mempengaruhi besaran BPOPP yang diterima. Sedangkan di satu sisi sebagian sekolah SMA/SMK negeri juga mengalami kasus kejadian kekurangan siswa atau tidak terpenuhinya pagu jumlah rombongan belajar. Kekurangan pada satuan pendidikan tersebut mengakibatkan sekolah tidak bisa memenuhi jumlah standar pembiayaan minimal, sehingga berpengaruh kepada berkurangnya anggaran sekolah, dan terhadap pelayanan pembelajaran secara keseluruhan. Besaran dana pendidikan dalam pembiayaan operasional sekolah memang bukan sebuah pendekatan tunggal serta paling baik untuk pembiayaan semua sekolah, karena melihat kemampuan tiap sekolah berbeda. Namun tidak dapat dipungkiri dana bantuan pendidikan baik yang berasal BOS maupun BPOPP merupakan sumber dana yang sangat diharapkan oleh sekolah karena secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan tidak dapat ditentukan oleh satu variabel banyaknya siswa, tapi dipengaruhi juga oleh variabel lain berdasarkan jenis dan volume kegiatan (Mulyasa, 2002). Jadi, tidak mungkin dalam menghitung anggaran sekolah disamaratakan berdasarkan perhitungan yang dipakai secara nasional seperti sekarang ini, karena kondisi tiap sekolah berbeda. Standar kebutuhan operasional sekolah sendiri dapat dibagi kedalam 5 (lima) kelompok yang menggunakan variable perhitungan yang berbeda, yaitu perhitungan sekolah, siswa/peserta didik, ruang kelas, rombongan belajar, dan satuan orang (Fattah, 2008). Besaran satuan biaya SMA/SMK atau satuan biaya per siswa BPOPP SMA/SMK besarannya adalah sesuai lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019. Besaran tersebut dihitung berdasarkan indeks masing- masing daerah, dengan asumsi bahwa rata-rata biaya siswa pertahun, khusus untuk SMK besarannya dibedakan antara teknisk dengan non teknik. Satuan besaran BPOPP ini dianggap terlalu kecil untuk mencukupi biaya operasional sekolah secara keseluruhan terutama pada sekolah swasta yang memiliki jumlah siswa sedikit, apalagi semenjak digulirkanya dana BPOPP ini sekolah sudah dilarang untuk memungut sumbangan atau biaya pendidikan kepada siswa. Dengan sangat berat akhirnya sebagian sekolah masih memungut sumbangan sukarela kepada orang tua/wali siswa, meskipun sifatnya sukarela dan besarannya kecil berdasarkan kemampuan orang tua siswa/wali murid. Secara umum hasil penelitian menunjukan orang tua siswa, menyatakan telah terbantu dengan program BPOPP ini, dimana ketika sebelum adanya program BPOPP ini mereka masih membayar iuran sekolah yang jumlahnya cukup besar bagi mereka, namun dengan adanya program BPOPP ini para orang tua siswa sudah tidak diwajibkan membayar iuran sekolah lagi. Meskipun masih ada iuran yang bersifat sukarela yang dipergunakan untuk kegiatan kegiatan tambahan di sekolah namun para orang tua berpendapat jumlahnya sangat kecil bahkan beberapa orang tua siswa yang kurang mampu tidak diwajibkan. Besaran serta penggunaan iuran sukarela itupun telah melalui pembahasan di tingkat komite dan melibatkan perwakilan orang tua siswa. 164
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pemanfaatan dana BPOPP berdasarkan informasi dari sekolah menyatakan bahwa sebagian besar digunakan untuk memberi honor pegawai Non PNS diluar yang didanai oleh dana BOS. Dana sekolah yang berasal BOS digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), sedangkan dana BPOPP digunakan untuk memberi honor pegawai Non PNS diluar dana BOS yang ditetapkan melalui SK Gubernur, pada Juknis BPOPP 2021 kemudian diatur bahwa honor untuk bendahara BPOPP diperkenankan untuk diberikan setiap bulan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya hal tersebut tidak diberikan. Kebutuhan operasional sekolah di luar honor tenaga Pendidikan juga diambilkan dari dana BOS dan BPOPP, seperti biaya perawatan rutin meliputi listrik, air, cleaning service, internet serta biaya operasional sekolah lain yang jumlahnya juga cukup besar. Pada masa pandemi Covid-19, dana BPOPP ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran daring (dalam jaringan/online) dengan syarat kebutuhan tersebut belum didanai oleh BOS. Kendala yang dihadapi sekolah pada masa pandemi Covid-19 adalah kesiapan sarana prasarana, media, dan alat pembelajaran yang mendukung proses belajar pada masa pandemi Covid-19, dimana kebutuhan terbanyak pembelajaran online adalah biaya pemakaian jaringan internet, pemasangan wifi, serta berlangganan aplikasi zoom. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Wabah pandemi Covid-19 yang cukup panjang membuat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu kemudian berimbas pada menurunnya pendapatan asli daerah. APBD Provinsi Jawa Timur berkali-kali mengalami refocussing untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk tahun 2021, dana BPOPP SMA, SMK, SLB negeri hanya dialokasikan untuk 6 bulan saja, sedangkan untuk sekolah swasta 5 bulan, kondisi ini tentu saja tidak bisa support optimal untuk membantu biaya operasional sekolah yang sudah disusun dalam RKAS selama 12 bulan, kondisi ini menimbulkan kecemasan pada keberlangsungan pembayaran gaji tenaga kependidikan terutama guru kontrak di sekolah. Kondisi ini bertambah sejak APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur di- refocusing ke kebijakan penanganan pandemi corona virus (COVID-19). Untuk tahun 2021, dana BPOPP SMA, SMK, SLB negeri dialokasikan untuk 6 bulan. Sedangkan untuk sekolah swasta 5 bulan, kondisi ini tentu saja tidak bisa support optimal untuk membantu biaya operasional sekolah yang sudah disusun dalam RKAS selama 12 bulan. Akibatnya sebagian sekolah terpaksa memungut sumbangan sukarela kepada orangtua/wali siswa, namun sifatnya sukarela dan besarannya relatif kecil dan telah di musyawarahkan dengan melibatkan kepala sekolah, dewan guru, bendahara BPOPP, komite sekolah, serta perwakilan orang tua peserta didik. Belum optimalnya besaran dana BPOPP untuk operasional sekolah menyebabkan kontribusi program BPOPP ini belum begitu terasa. sosialisasi dan pelaporan dana BPOPP, menyebabkan masyarakat khususnya orang tua siswa kemudian tidak mengetahui penggunaan dana BPOPP. Terlebih sudah ada persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa biaya sekolah sudah gratis sesuai dengan kampanye yang dilakukan yaitu pendidikan gratis berkualitas, dengan demikian sudah tidak ada lagi biaya apapun yang kemudian dipungut kepada orang tua murid. Kemudian muncul Kurangnya 165
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ opini bahwa kampanye sekolah gratis yang didanai melalui BPOPP tidak sepenuhnya gratis, ternyata masih ada iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa. Dengan demikian tugas sekolah adalah melakukan sosialisasi yaitu menjelaskan kepada masyarakat supaya pemahaman mereka terkait kebijakan sekolah gratis yang berbasis BPOPP menjadi lebih jelas. Selama proses penelitian belum ada informasi maupun indikasi baik dari orang tua siswa, komite sekolah, kepala sekolah maupun Bendahara BPOPP tentang adanya pungutan-pungutan liar ketika proses pencairan dana BPOPP, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas penggunaan dana program BPOPP, terutama pada sekolah swasta dengan peserta didik terbatas yang pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian target daripada program BPOPP tersebut. Kemudian analisis terhadap SDM pelaksana program BPOPP pada sekolah yang diteliti menunjukan bahwa keterbatasan jumlah SDM pengelola BPOPP di sekolah-sekolah tersebut terutama pada sekolah swasta menjadi penyebab terhambatnya proses administrasi pelaksanaan BPOPP terkait penunjukan Bendahara, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan BPOPP pada sekolah negeri, Bendahara BPOPP dan Bendahara Dana BPOPP yang ditunjuk adalah ASN dari tenaga kependidikan non guru. Jika tidak terdapat ASN tenaga kependidikan bukan Guru, maka jabatan bendahara dana BPOPP bisa dipegang oleh PNS tenaga kependidikan guru atau dirangkap oleh Kepala Sekolah. Sedangkan posisi Bendahara yang mengelola dana BOS sendiri tidak boleh merangkap dengan Bendahara dana BPOPP. terutama Permasalahan keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pengelola BPOPP terutama pengetahuan yang memadai mengenai tata kelola keuangan dan akutansi yang baik, bisa jadi merupakan salah satu penyebab mengapa sering terjadi laporan terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan penggunaan keuangan BPOPP disebabkan keterbatasan waktu dan pengetahuan bendahara dalam mengelola keuangan BPOPP. Disamping itu sebagian besar sekolah yang diteliti menunjukan bahwa bendahara BPOPP masih dilaksanakan oleh guru yang juga mengajar. Kondisi seperti ini dapat dipahami karena sebagian besar SDM yang ada di sekolah adalah pengajar, dengan demikian diklat untuk menambah pengetahuan mengenai tata kelola keuangan kepada para pengelola BPOPP ini menjadi sangat penting. Disamping itu pendampingan baik dari Cabang Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu diupayakan untuk menghindari keterlambatan yaitu dengan cara membantu bendahara BPOPP dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan juknis BPOPP. Analisis Terhadap Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Sekolah Negeri dan Swasta tentang bagaimana kerumitan mekanisme pencairan dan pelaksanaan dana BPOPP, berdasarkan wawancara dengan dengan Kepala sekolah dan bendahara BPOPP masih mengeluhkan bahwa pedoman dalam penggunaan dana BPOPP belum cukup jelas, sehingga menyebabkan pemanfaatan dana BPOPP di beberapa sekolah terutama pada sekolah menengah negeri dianggap lebih rumit apabila dibandingkan dengan sekolah swasta. Pada sekolah swasta baik SMA/SMK maupun PKPLK mekanisme pencairan dana Berkaitan 166
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BPOPP dilaksanakan melalui skema hibah. Sedangkan pencairan pada sekolah negeri baik SMA/SMK maupun PKPLK mekanisme pencairan dana BPOPP dilaksanakan melalui proses pencairan dana GU (Ganti Uang) tiap bulan. Pada proses pencairan BPOPP melalui mekanisme ganti uang yaitu apabila dana BPOPP tahap awal sudah dibelanjakan maka harus membuat laporan, sehingga bulan berikutnya baru bisa dicairkan lagi. Permasalahan yang terjadi pada sekolah-sekolah adalah kekeliruan dalam hal umumnya pelaksanaan pencatatan prosedur dan biasanya memang terjadi pada sekolah itu sendiri, serta keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung-jawaban dari masing-masing bendahara BPOPP seringkali tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi lamanya proses pengajuan persyaratan ganti uang dan pada akhirnya menyebabkan realisasi BPOPP menjadi terhambat. Berkaitan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dalam petunjuk teknis diatur bahwa BPOPP dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana oleh sekolah akan tetapi harus mengikuti standar dan spesifikasi yang berlaku, serta terdapat larangan sekolah untuk membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Penjelasan tersebut oleh banyak sekolah dianggap kurang detail karena memiliki potensi menjadi sama dengan pembelanjaan yang menggunakan dana BOS. Masih banyak sekolah kemudian masih bingung dalam pelaksanaanya, terlebih banyak sekolah yang terlanjur menggunakan dana BPOPP sebagaimana BOS untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, atau meubel sekolah (Sudiyono, 2017). Besaran alokasi penggunaan dana BPOPP terhadap alokasi belanja operasional pendidikan pada sekolah swasta sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung terutama belanja pegawai atau tambahan penghasilan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Piket Kelas, guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), pegawai laboratorium dan pegawai perpustakaan dimana semua harus berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi tentu saja bisa mempengaruhi efisiensi penggunaan dana program BPOPP, terutama pada sekolah swasta dengan peserta didik terbatas pada gilirannya akan mempengaruhi pencapaian target program BPOPP. Jawa Timur. Kondisi demikian Disamping itu dengan pola belanja operasional sekolah yang mengarah pada belanja tidak langsung menyebabkan alokasi belanja fungsi pendidikan pada BPOPP dan program BOS rawan terjadi hubungan, artinya ada program yang digulirkan oleh sekolah yang berpotensi tumpang tindih dengan program BOS dari pemerintah pusat sehingga manfaat dari alokasi belanja fungsi pada BPOPP ini tidak spesifik namun tumpang tindih dengan program BOS, kondisi ini perlu dipahami oleh para bendahara BPOPP dan kepala sekolah selaku pengguna anggaran BPOPP. Analisis Efektifitas Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Seperti diketahui bahwa tujuan dari program BPOPP ini adalah membantu dan meringknkan beban dan pendanaan operasional sekolah, sehingga sekolah dapat lebih fokus pada peningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sehingga apakah program BPOPP telah berhasil menggratiskan seluruh siswa khususnya dari keluarga kurang mampu dari beban biaya sekolah, sehingga dapat 167
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengurangi angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPOPP belum dapat membebaskan sekolah dari seluruh beban biaya operasional. Namun demikian manfaat dari program BPOPP yang paling dirasakan manfaatnya terutama sekolah swasta adalah mampu meringankan biaya operasional sekolah. Meskipun kesimpulan ini tidak seluruhnya mewakili tanggapan dari semua sekolah terutama sekolah swasta namun paling tidak sekolah-sekolah yang diteliti telah merasakan adanya manfaat program BPOPP. terhadap semua aspek pelaksanaan program BPOPP sudah dilaksanakan dengan baik, artinya penggunaan BPOPP telah diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, apalagi dalam kondisi pandemi Corona virus seperti sekarang ini dimana penggunaan dana BPOPP sudah sangat membantu sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah, pembiayaan administrasi sekolah dan pembelian alat kesehatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program BPOPP telah memberikan manfaat baik bagi sekolah maupun peserta didik. Namun demikian secara umum penilaian Analisis Keberlanjutan Program Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Dalam rangka kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian anggaran. Program BPOPP menjadi salah satu kebijakan yang terkena dampaknya, untuk tahun 2021 dana BPOPP untuk SMA, SMK, SLB negeri hanya dialokasikan untuk 6 bulan saja, sedangkan pada sekolah swasta 5 (lima) bulan, kondisi ini tentu saja tidak bisa support optimal untuk membantu biaya operasional sekolah yang sudah disusun dalam RKAS selama setahun, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pembayaran gaji guru kontrak di sekolah. juga masih dirasakan belum efektif dalam merealisasikan kebiajakn pendidikan gratis berkualitas di Jawa Timur. Selama periode penelitian belum dijumpai anak putus sekolah disebabkan karena kekurangan biaya, belum dapat disimpulkan apakah BPOPP berdampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah. Namun demikian prosentase belanja pendidikan dalam sebuah rumah tangga yang memiliki anak yang sedang bersekolah di tingkat SMA maupun SMA cenderung mengalami penurunan, terutama kelompok rumah tangga dari kelompok keluarga miskin, temuan ini mendukung pendapat bahwa bantuan dana pendidikan sekolah dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung rumah orang tua siswa (Adiatma, 2016). Manfaat program BPOPP Agar peran dan dampak dari program BPOPP ini dapat dirasakan manfaatnya bahkan lebih baik di masa yang akan datang sehingga Tingkat Partisipasi Pendidikan serta meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia penduduk di Jawa Timur di masa yang akan datang dapat ditingkatkan. Maka keberlanjutan daripada program BPOPP ini harus tetap dipertahankan. Kondisi ini menjadi kekhawatiran banyak pihak terutama dari sekolah apakah program BPOPP ini berlanjut. Karena BPOPP ini sifatnya bantuan sosial dan hanya memiliki dasar Peraturan yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019. Dengan status hukum yang demikian, maka keberlanjutan program BPOPP sangat tergantung kebijakan Gubernur, dengan demikian pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kebijakan Gubernur. 168
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berkualitas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada lokasi penelitian sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa dana BPOPP yang diberikan dapat membantu dan menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama aspek sosialisasi dan program kegiatan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah. Hasil peneltiian menunjukan bahwa program BPOPP belum memberikan manfaat yang maksimal sehingga belum dapat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas dikarenakan besaran satuan biaya per siswa perbulan yang relatif kecil sehingga belum dapat menutup semua biaya operasional sekolah, kondisi ini menyebabkan sebagian sekolah masih menarik iuran yang meskipun sukarela kepada orang tua siswa. Namun demikian beban biaya pendidikan dalam rumah tangga yang memiliki anak yang bersekolah di tingkat SMA maupun SMA cenderung mengalami penurunan sejak diberikan dana BPOPP, hal ini menenunjukan bahwa prohgram BPOPP ini dapat membantu dan meringankan beban biaya sekolah baik bagi sekolah maupun orang tua siswa dari keluarga kurang mampu. Tentu masih banyak terdapat keterbatasan pada penelitian ini, terutama berkaitan dengan teknik metodologi dan indikator-indikator berpengaruh terhadap keberhasilan program BPOPP masih terbatas. Pada penelitian selanjutnya kami menyarankan peneliti agar bisa menambah jumlah lokasi penelitian yaitu sekolah yang lebih beragam karakteristiknya serta indikator peneltiian yang lebih kompleks, sehingga hasil penelitian yang didapat lebih baik. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti ulang kembali mengenai prinsip- prinsip tata kelola keuangan yang baik dengan mengeksplorasi kembali indikator-indikator penentu keberhasilan program BPOPP. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Adiatma, A. (2016). Persepsi Orang Tua Murid Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 1 Campalagian. Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, 3(1). Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris. Jurnal Pendidikan Dasar, 9, 1-4. Maman, H., Mulya, C., & Apriyanto, S. (2017). The Implementation Of Education Financing Through BOS Fund Management In Improving Education Quality. Jurnal Inspiratif Pendidikan, 10(1), 90-101. Buku Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition). SAGE. Mulyasa, E. (2002). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi. Remaja Rosdakarya. Sudiyono, S. (2017). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasionalsekolah Di SMA Dan SMK. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 10(2). Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. 169
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Whitney, F. (1960). The Element Of Research. :Prentice-Hall, Inc. Peraturan-perundang-undangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.,. (2019). Petunjuk Teknis Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA, SMK, PK-PLK Negeri Dan Swasta Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Khusus Negeri Dan Swasta Di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta Di Provinsi Jawa Timur 170
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI KEKERASAN BERBASIS GENDER Khuzaimah, Nurma Sri Mudiana F., Teresiany Wulan Gultom, Wulan Azizah Puja M., Almira Aulia A. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Abstrak Menurut Mansour Fakih (1996) terdapat beberapa manifesti masalah ketidakadilan yang akan muncul akibat adanya perbedaan gender dalam masyarakat yaitu marginalisasi terhadap kaum perempuan, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, stereotip negatif, kekerasan, beban kerja domestik lebih lama dan yang lebih banyak pada kaum perempuan atau yang lebih banyak dikenal dengan beban ganda. Bentuk kekerasan berbasis gender yang kedua yaitu kekerasan fisik, yaitu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap fisik dengan motif berbasis gender atau seksual. Bentuk kekerasan berbasis gender yang ketiga yaitu kekerasan sosial dan ekonomi, yaitu kekerasan yang berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Istilah kekerasan berbasis gender digunakan untuk membedakan antara kekerasan umum dan kekerasan yang menargetkan individu atau kelompok orang untuk ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Hasil dari penelitiaan ini yaitu upaya pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi suatu ilmu yang mengkontruksi pemikiran masyarakat dalam menanggapi kekerasan berbasis gender yang selama ini kerap terjadi harus diberi kekuatan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari - hari. Diharapkan ilmu pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang besar dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang dalam kehidupan sehari hari salah ada dalam Pendidikan satunya melalui nilai kewarganegaraan dan di implementasikan kedalam kurikulum. identitas gender. Penelitian civic education yang Kata-kata Kunci: Gender, Pendidikan Kewarganegaraan, Stereotipe Abstract According to Mansour Fakih (1996) there are several manifestations of the problem of injustice that will arise due to gender differences in society, namely marginalization of women, subordination to one gender, negative stereotypes, violence, longer domestic workloads and more women. or more commonly known as double load. The second form of gender-based violence is physical violence, namely acts that cause physical pain with gender-based or sexual motives. The third form of gender-based violence is social and economic violence, namely violence that results in economic neglect and impoverishment of victims. The term gender-based violence is used to distinguish between generalized violence and violence that targets individuals or groups of people for gender identity. This study uses a literature study method with a qualitative approach. A qualitative approach was used to obtain more in-depth data. The purpose of this study is to determine the role of Citizenship Education in overcoming gender-based violence. The result of this research is that civic education efforts to become a science that constructs people's thinking in responding to gender-based violence that has often occurred must be given the power to provide understanding for the community in everyday life. It is hoped that knowledge from civic education value has a major role in overcoming gender-based violence Keywords: Gender, Civic Education, Stereotype 171
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pengetahuan yang implementasikan dalam kehidupan harus dipelajari kemudian di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk warga negaranya menjadi lebih baik. Indonesia sendiri menjadikan pendidikan kewarganegaraan menjadi ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari di setiap jenjang pendidikan dan hal tersebut didukung oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan menjadi ilmu pengetahuan yang wajib kita dipelajari yaitu untuk mengkontruksi pemikiran warga negara agar senantiasa tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran norma, dan jika dikaitkan dengan dinamika sosial yang selama ini terjadi di Indonesia akan melahirkan suatu produk hukum yang demokratis. Meskipun permasalahan yang timbul terduga, pendidikan kewarganegaraan harus dapat semakin menyesuaikan atau beradaptasi dengan seiring perkembangan zaman karena suatu ilmu pengetahuan memiliki ciri berkembang secara dinamis. tidak Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula dinamika sosial yang tercipta di masyarakat dan hal tersebut disebabkan oleh negara Indonesia yang merupakan negara multikultural serta beragam konflik seperti kekerasan berbasis gender pun akhirnya muncul. Kekerasan terjadi dikarenakan adanya sistem patriarki yang berbasis gender meletakkan kekuasaan pada seorang laki-laki dan munculnya sistem ini juga terdapat penyebab. Korelasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan kekerasan berbasis gender yaitu bagaimana suatu ilmu pengetahuan dapat berperan besar terhadap suatu konflik yang dinilai dapat merugikan perempuan. Dikatakan merugikan karena hanya dengan stereotipe perempuan mengalami hambatan yang disebabkan oleh nilai-nilai dalam masyarakat sehingga membatasi akses dan kesempatan perempuan. Kekerasan berbasis gender terbagi menjadi beberapa macam dan sebagai warga bernegara sudah sepatutnya untuk memiliki mindset bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memang memiliki gender yang berbeda karena keduanya pun memiliki peran masing-masing. Pengertian gender yaitu perbedaan sifat, peran, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menimbulkan suatu konflik seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diawali dengan pertikaian antara suami dan istri. Mayoritas pertikaian tersebut terjadi karena terdapat adu argumen mengenai peran yang dinilai oleh salah satu pihak kurang berkenan dengan anggapannya. Anggapan ini timbul karena stereotipe yang bersumber dari pandangan gender sehingga masyarakat menganggap tugas utama perempuan adalah melayani seorang laki - laki. Lahirnya stereotipe yang menganggap bahwa perempuan memiliki sifat feminisme menciptakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Upaya pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi suatu ilmu yang mengkontruksi pemikiran masyarakat dalam menanggapi kekerasan berbasis gender yang selama ini kerap terjadi harus diberi kekuatan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diterapkan di setiap jenjang pendidikan yang pada dasarnya diwajibkan untuk menempuh mata pelajaran dan atau mata kuliah pendidikan 172
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kewarganegaraan sebagai suatu dasar untuk masyarakat mengatasi berbagai macam dinamika sosial yang terjadi dan salah satunya yaitu kekerasan berbasis gender. Penerapan kewajiban menempuh ilmu pengetahuan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan landasan bagi generasi muda yang cerdas sehingga dapat berkontribusi secara aktif dan efektif bagi masa depan yang lebih baik. Di era globalisasi masyarakat tidak lepas dari genggaman dunia maya dan kekerasan berbasis gender pun dapat terjadi di dunia maya sehingga media sosial menjadi propagandis dalam menyiarkan stereotipe yang sudah berkembang di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki orientasi yaitu menumbuhkan dan menciptakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk suatu konsep status bangsa dan bersifat implementatif. Diharapkan ilmu pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang besar dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang dalam kehidupan sehari-hari pun secara tidak sadar sudah dilakukan tetapi masih belum ada kesadaran sesama untuk sekedar mengingatkan. Komponen utama yang harus dimiliki setiap individu dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat yaitu kesadaran setiap individu. Dengan timbulnya kesadaran dari dalam diri sendiri, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan paham terkait dengan apa yang akan dilakukan kedepannya. Tanpa adanya kesadaran dalam berpikir, seseorang tidak akan bisa bertindak sesuai dengan norma yang ada. Norma pada pendidikan kewarganegaraan akan terwujud dalam bentuk implementatif karena norma atau suatu peraturan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan dimanapun. Setelah timbulnya kesadaran dari setiap individu, maka akan muncul peran pendidikan yang lain dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Bila terdapat pelanggaran di suatu masyarakat, maka erat kaitannya dengan penegakan hukum di suatu negara. Hukum merupakan sebuah instrumental di negara agar menjadikan masyarakat yang lebih taat pada peraturan. Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sepanjang 2021 di mana 15,2 persennya merupakan suatu kekerasan seksual menjadi sebuah tindak kriminal yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum dengan dasar nilai - nilai pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut sudah dapat menjelaskan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan ikut serta dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Dapat disimpulkan bahwa lahirnya pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberikan fondasi yang kuat sehingga warga negara dapat menjadi masyarakat yang cerdas dan terampil dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga tidak menambah jumlah persentase tindak krimininal dalam negara. Selain untuk menjadi fondasi bagi suatu negara, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter anak bangsa sebagai generasi penerus dengan tetap menjaga nilai-nilai yang sudah tertera dalam pancasila. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan tujuan pendidikan dan evaluasi sebagai pemantauan dalam belajar. Dalam mencapai perubahan yang besar tentu saja pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang besar dan diharapkan 173
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melalui pendidikan kewarganegaraan generasi penerus bangsa memiliki pemahaman yang utuh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kekerasan gender yang terjadi di Indonesia khususnya. METODE PENELITIAN ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data didapatkan dari sumber data sekunder yaitu melalui artike jurnal, buku, web, ataupun literatur lain yang terdapat dalam internet. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dan dipilah lalu disimpulkan. Dimana data dianalisis secara deskriptif. Penelitian PEMBAHASAN Kekerasan Gender dan Penyebabnya Kekerasan gender Isu gender merupakan isu yang menarik untuk dibahas saat ini. Caplan (1987) menyebutkan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara perempuan dan laki- laki selain dari struktur biologis yang sebagian besar justru terbentuk dari proses social dan cultural. Gender digambarkan sebagai cara masyarakat mnegategorikan seks, kaulifikasi peran antara laki- laki dan perempuan serta pandangan identitas terdahap laki- laki, perempuan atau gender diposisi lainnya (Zevallos, 2014). Secara biologis perempuan dan laki-laki memang memiliki perbedaan dalam hal jenis kelamin. Hal ini membuat masyarakat juga menghubungkan bahwa perempuan dan laki-laki juga berbeda dalam hal peran, keduduakan dalam lingkungan masyarakat. Pembedaan gender dalam masyarakat lambat laun akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Menurut Mansour Fakih (1996) terdapat beberapa manifesti masalah ketidakadilan yang akan muncul akibat adanya perbedaan gender dalam masyrakat yaitu marginalisasi terhadap kaum perempuan, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, streteotipe negative, kekerasan, beban kerja domestic lebih lama dan lebih banyak pada kaum perempuan atau yang lebih banyak dikenal dengan beban ganda. Kekerasan gender merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya pembedaan gender dalam masyarakat. Kekerasan gender menurut UNHCR yaitu kekerasan yang dilakukan kepada seseorang atas landasan seks atau gender. Kekerasan gender merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan bahaya seperti penderitaan fisik, mental, maupun seksual. Kekerasan dapat dikatakan sebagai kekerasan gender yaitu jika tindakan tersebut dilandasi dengan motif atau niatan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika kekerasan tersebut tidak terdapat motif melecehkan gender atau seksual maka dsebut sebagai kekerasan secara umum. Kekerasan berbasis gender menurut UNHCR terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada yang Namanya kekerasan seksual, diantaranya yaitu: 174
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Perkosaan 2. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual 3. Pelecehan seksual 4. Penyiksaan seksual 5. Eksploitasi seksual 6. Perbudakan seksual 7. 8. Control Intimidasi atau serangan bernuansa seksual seksual seperti pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan yang diskriminatif dengan dalih moral atau agama. 9. Pemaksaan aborsi 10. Hukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 11. Pemaksaan perkawinan 12. Prostisusi paksa 13. Pemakasaan kehamilan, dan 14. Praktik tradisi yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Bentuk kekerasan berbasis gender yang kedua yaitu kekerasan fisik, yaitu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap fisik dengan motif bas gender atau seksual. Bentuk kekerasan berbasis gender yang ketiga yaitu kekerasan social dan ekonomi, yaitu kekerasan yang berakibat pada penelantaran ekonomi dan pemiskinan korban. Contoh dari kekerasan berbasis gender dari kekerasan sosal dan ekonomi yaitu penelantaran suami terhadap istri dan anak. Kekerasan berbasis gender yang keempat yaitu kekerasan psikis atau mental. Dan yang terakhir yaitu praktik sosial/budaya yang membahyaakan, seperti perkawinan paksa dan pernikahan dini. Angka kekerasan gender di Indonesia masih tergolong tinggi. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi setiap individu agar memiliki kesadaran termasuk dalam kesadaran kesetaraan gender. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk kesadaran tersebut yaitu melalui Lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan dapat merancang upaya untuk memberikan kesadaran gender yaitu melalui pengintegrasian kesetaraan gender kedalam kurikulum dan merumuskan proses pembelajaran yang sensitive gender. Penyebab kekerasan gender Gender adalah sesuatu yang banyak orang belum mengerti. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa gender merupakan salah satu faktor Istilah kekerasan berbasis gender yang mempengaruhi kekerasan. digunakan untuk membedakan antara kekerasan umum dan kekerasan yang menargetkan individu atau kelompok orang untuk identitas gender atau gender. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi baik terhadap laki- laki maupun perempuan. Namun di Indonesia sendiri masih terdapat suatu budaya dimana pandangan sosial memandang perempuan sebagai mahluk lemah dan berada ditangan laki-laki sebagai pemimpinnya. Keadaan seperti ini yang dapat memperkuat adanya kekerasan gender perempuan cenderung lebih sering mengalami kekerasan berbasis gender karena semangat mereka yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, 175
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan kekerasan yang mereka alami berupa tekanan fisik, seksual atau psikologis. Laki-laki sering menggunakannya untuk mengontrol kekerasan dan mempertahankan kekuasaan. Gender adalah sesuatu hal yang ada didalam lingkungan masyarakat namun sebagian besar masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan gender itu sendiri. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan. Istilah kekerasan berbasis gender digunakan untuk membedakan antara kekerasan umum dan kekerasan yang ditujukan kepada individu atau kelompok orang untuk identitas gender atau gender. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada budaya di Indonesia sendiri dimana pandangan sosial menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan berada di tangan laki-laki sebagai pemimpin. Situasi seperti itu, yang dapat meningkatkan kemunculan kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut dengan kata lain sikap semangat untuk memprioritaskan laki-laki daripada perempuan untuk melakukan suatu tekanan pengalaman fisik, seksual,maupun secara psikologis. Laki-laki sering menggunakan hal tersebut untuk mengendalikan kekerasan dan mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki terhadap perempuan. Hal yang sering menjadi pandangan dalam gender yaitu adalah yang berkaitan dengan Kekerasan seksual yang termasuk dalam bidang kekerasan terhadap gender. Artinya, semua tindakan yang dilakukan secara sepihak dan yang subjeknya terkait dengan atau mengarah pada perilaku seksual yang tidak terduga yang mengakibatkan respon negatif seperti munculnya rasa malu, marah, benci, dan traumatik yang berkepanjangan. Seseorang yang terprovokasi yang menjadi korban pelecehan,akan merasakan suatu kegagalan yang mereka rasa hal tersebut sudah merusak masa depan impian mereka.Terdapat beberapa faktor dimana bahkan kekerasan seksual berbasis gender ini dapat terjadi atau bahkan dapat menjadi hal lumrah dalam masyarakat yaitu: impian - (a) Budaya (Patriarki) Terjadinya kekerasan beserta penindasan yang dilakukan pada kaum perempuan sudah ada sejak dulu, hal ini disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam pemikiran masyarakat Indonesia bahkan hingga saat ini. Sejarah dari adanya budaya patriarki ini berawal dari masa Belanda yang menjajah Indonesia mereka menindas dan menjadikan semua warga sipil sebagai budak mereka, mulai dari budak untuk bekerja bahkan budak seksual, hal ini yang dirasakan kaum perempuan pada masa tersebut. Dari penindasan tersebut munculah budaya patriarki yang beranggapan bahwa kaum laki-laki memiliki tingkatan lebih tinggi daripada kaum perempuan dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang taraf sosialnya berada paling bawahdan lemah yang dapat diatur. (b) Keistimewaan (privilege) Dimana seorang laki-laki mendapatkan peran istimewa mulai dari dia kecil yang lebih memiliki kebebasan dalam bermain hingga dewasa sebagai kepala atau pemimpin disemua sector kehidupan, dan didikan orangtua 176
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dimana seorang anak laki-laki memiliki tanggungjawab lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan namun terkadang orangtua lupa mengajarkan bahwasannya seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dan sama dan perbedaannya hanya terdapat dalam peran kehidupan. Karena hal ini laki-laki memiliki pandangan dimana mereka mereka lebih diatas dibandingkan perempuan. (c) Sikap toleran (izin) Tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sudah dianggap sebagai hal wajar dalam masyarakat, terutama apabila keduanya sudah terikat dalam tali pernikahan dimana seorang perempuan sudah dimiliki sepenuhnya oleh suaminya, karena hal itu dianggap suami memiliki kebebasan untuk memperlakukan istrinya sesuai yang mereka inginkan. Secara tidak langsung seorang laki-laki yang sudah menikah mereka memiliki hak penuh bahkan seorang perempuan memiliki kewajiban untuk menuruti perintah dari suaminya. Terkadang hal ini yang dijadikan salah paham dimana izin yang sudah dimiliki seorang laki-laki terhadap perempuan dalam hubungan pernikahan dijadikan alasan mereka bisa berbuat semaunya terhadapat istrinya. (d) Distrupsi Teknologi Digitalisasi merupakan contoh adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang sangat luas, dimana terjadi distrupsi teknologi atau sering disebut dengan era inovasi dan era perubahan besar teknologi digital di seluruh dunia. Denga adanya distrupsi teknologi ini kekerasan berbasis gender online juga semakin meningkat, Online (KBGO) adalah tindakan yang bertujuan melecehkan seseorang berdasarkan gender secara online. Ada bebrappa bentuk KBGO yang sering terjadi di masyarakat yaitu meliputi tindakan manipulatif untuk memperdaya korban (cyber grooming), pelecehan secara online (cyber harrasment), peretasan, penyebaran konten ilegal, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, ancaman distribusi foto dan video pribadi, serta rekrutmen daring. Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang Dapat Digunakan untuk Mengatasi Kekerasan Gender Pendidikan mempunyai kiprah krusial dalam perkembangan eksklusif seseorang. Optimal tidaknya sebuah perkembangan individu tentunya dengan dukungan dari segala aspek yg dapat mengoptimalkan seluruh komponen perkembangan baik kognitif, afektif juga psikomotorik. Pendidikan diakui menjadi komponen yang paling menentukan kemajuan suatu bangsa oleh sebab itu salah satu upaya yang terus dikembangkan oleh sebuah bangsa yang maju denga. memposisikan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat prioritas. Pendidikan merupakan sebuah kebudayaan yang memberikan dampak yang sangat strategis untuk membina manusia dan pembangunan bangsa. Pembangunan kebudayaan berfungsi untuk menaikkan kualitas asal sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang hendak dicapai dalam ruang lingkup nasional dan internasional demi menghadapi tantangan masa kini serta masa yang akan tiba. 177
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eduation) memiliki peran penting untuk itu karena mempunyai tujuan guna mempersiapkanwarga negara yang demokratis demi mengembangkan dan mendukung kehidupan yang demokrasi, good governance, sebagai negara dengan landasan aturan dan mencipakan warga sipil yang relevan menggunakan tuntutan dunia. Demi mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ditetapkan pada contohnya serta strategi pembelajaran asumsi bahwa peserta didik ialah orang yang mempunyai potensi dan sifat yg tidak sinkron dengan demikian humanistik sangat diperlukan. tenaga pendidik diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi disusun sinkron menggunakan kebutuhan dasar mahasiswa yang bersifat fleksibel, dinamis dan kontekstual sebagai akibatnya materi yang diajarkan oleh pihak universitas bisa relevan menggunakan tutututan dan perubahan masyarakat berasal kalangan terkecil juga luas. Menurut (Azra dari ICCE, 2003) dari istilahnya Pendidikan Kewargaan sama dengan Pendidikan Kewarganegaraan pada satu sisi, namun pada sisi lain Pendidikankewarganegaraa sebenarnya secara substantif tidak hanya mendidik generasi belia buat sebagai warga negara yang cerdas dan sadar akan kehidupan. PendidikanKewarganegaraan menciptakan kesiapan dengan orientasi substantif yg jauh lebih luas. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan ialah suatu proses yang dilakukan sang forum pendidikan dimana seorang menyelidiki orientasi, perilaku dan perilaku politik sebagai akibatnya yg bersangkutan memiliki pengetahuan politik, kesadaran, sikap, kemanjuran politik, dan partisipasi politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional serta menguntungkan bagi dirinya pula bagi masyarakat serta bangsa. hak serta kewajibannya pada konteks Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian pada Perguruan Tinggi bertujuan membantu mahasiswa supaya bisa mewujudkan nilai dasar agama serta kebudayaan dan pencerahan berbangsa dan bernegara dalam menerapkan teknologi serta seni yang dikuasainya menggunakan rasa tanggungjawab humanisme. dalam konteks mata kuliah pengembangan kepribadian kompetensi yang dimaksud artinya kemampuan serta kecakapan yang terukur sehabis mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara holistik yang mencakup kemampuan akademik, perilaku serta keterampilan. ilmu pengetahuan, Pada pembelajarannya minimal mencapai kompetensi dasar atau yang tak jarang disebut kompetensi minimal terdiri asal 3 jenis, yaitu: Pertama, kecakapan serta kemampuan dominasi pengetahuan yang terkait dengan materi inti. kedua, kecakapan dan kemampuan sikap. Ketiga, kecakapan serta kemampuan mengartikulasikan keterampilan seperti kemampuan berpartisipasi pada proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara serta pemerintahan. fokus pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dengan demikian ditingkat Universitas memiliki tujuan yang sangat visioner salah satunya untuk mencetak generasi yang peduli terhadap praktik kekerasan gender. 178
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengatasi Kekerasan Gender Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang berdasarkan identitas yang dimiliki. Kekerasan berbasis gender ini dapat terjadi pada segala jenis gender. Disingkat sebagai KBG, kekerasan ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh karena ketimpangan kuasa atau gender. Kedua, kekerasan fisik. Adanya bekas luka atau memar biasanya menjadi tanda-tanda seseorang telah menerima tindak kekerasan fisik, tetapi sebagai KBG harus ada asumsi bias gender. Ketiga, kekerasan sosial dan ekonomi. Hal ini biasanya berhubungan dengan penelantaran dan pemerasan ekonomi. Contohnya ketika seorang pria menikahi wanita kaya, namun saat wanita tersebut miskin maka si pria akan meninggalkannya. Contoh lain ketika seorang pria tidak bekerja dan hanya meminta kepada wanita untuk terus memberi uang. Keempat, kekerasan psikis. Psikis atau mental merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat dari luar, hanya penderita yang mengerti bagaimana dampak yang diterima dari suatu tindakan kekerasan. Kelima, praktik sosial budaya yang berbahaya. Contoh dari bentuk kekerasan ini adalah adanya perkawinan secara paksa. Mendengar kata paksa, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya keinginan dari si calon mempelai. Bila kasus kekerasan gender dibiarkan, tidak dapat dipungkiri berapa banyak orang yang menjadi korban atas kasus tersebut. Salah satu jalan untuk mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yaitu melalui nilai yang ada pada pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education bertujuan untuk untuk mempersiapkan warganegara mengembangkan serta mendukung kehidupan yang demokrasi, good governance, sebagai negara dengan landasan hukum dan menciptakan masyarakat sipil yang relevan dengan tuntutan global. Untuk menciptakan negara yang baik tidak hanya diperlukan struktur politik yang baik, tetapi juga kesadaran warga negara. Selain mengajarkan tentang sisi politik yang baik, nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana seseorang bisa menjadi warga negara yang baik. yang demokratis Bagaimana orang tersebut bisa menghargai segala komponen atau unsur yang telah tersusun dalam suatu negara. Bila mengandalkan sistem negara atau politik maka tidak ada yang menjalankan peraturan yang telah dibuat. Namun sebaliknya, jika warga negara hidup tanpa adanya peraturan yang menyadarkan dan memperbaiki maka akan tercipta kekacauan dalam negara tersebut. Dua hal itu harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Salah satu nilai yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan adalah demokratis. Demokratis berarti semua warga memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dan menyuarakan pendapat. Nilai demokratis dapat menjadi cara untuk mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yakni dengan cara menyuarakan apa yang terjadi tentang Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Dengan menulis artikel atau postingan di media sosial 179
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seputar KBG, maka masyarakat yang lain juga bisa menyadari dan membantu mengurangi jumlah kasus. Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan nilai kesadaran akan HAM. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dapat membantu mengatasi adanya kekerasan berbasis gender karena seseorang yang memahami hak asasi manusia orang lain, dapat dipastikan orang tersebut memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap sesama dan tidak akan melakukan tindak kekerasan. Semua orang berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik. Dalam pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan nilai- nilai. Pancasila. Nilai dalam Pancasila juga menjadi pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Otomatis dengan memahami betul makna dari Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan nilai keadilan maka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga mudah. Nilai dalam Pancasila juga membantu mengatasi terjadinya tindak kekerasan berbasis gender. Dengan memperlakukan orang lain secara sama rata dan tidak membeda-bedakan, menghargai orang lain dari segi apapun, saling membantu dan mendukung maka tidak akan mungkin tercipta yang namanya kekerasan. Nilai civic education yang ada dalam Pendidikan kewarganegaraan tersebut kemudian diimplementasikan kedalam kurikulum sehingga memberikan kesadaran kesetaraan gender terhadap setipa individu dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender. PENUTUP Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula dinamika sosial yang tercipta di masyarakat dan hal tersebut disebabkan oleh negara Indonesia yang merupakan negara multikultural serta beragam konflik seperti kekerasan berbasis gender pun akhirnya muncul. Kekerasan berbasis gender terbagi menjadi beberapa macam dan sebagai warga bernegara sudah sepatutnya untuk memiliki mindset bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memang memiliki gender yang berbeda karena keduanya pun memiliki peran masing-masing. Upaya pendidikan ilmu yang mengkontruksi kewarganegaraan untuk menjadi suatu pemikiran masyarakat dalam menanggapi kekerasan berbasis gender yang selama ini kerap terjadi harus diberi kekuatan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat dalam kehidupan ilmu pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang besar dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang dalam kehidupan sehari - hari pun secara tidak sadar sudah dilakukan tetapi masih belum ada kesadaran sesama untuk sekedar mengingatkan. sehari-hari. Diharapkan Diharapkan pembelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan didukung penuh dan dilaksakan bersama oleh semua pihak yang berkaitan, mulai dari mahasiswa sebagai penerima dan dosen sebagai fasilitator dalam kelas. Dengan adanya kolaborasi, kontribusi dan adanya kerjasama yang baik dari kedua belah pihak maka bisa merealisasikan nilai- nilai yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Sehingga kekerasan seksual bisa diminimalisir dengan penanaman nilai-nilai moral yang terkandung dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 180
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAFTAR PUSTAKA Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya dalam Petitum, 6(2 Oktober), 76-86. Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021) Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi dalam Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 3(2), 30- 41. Ayu Astuti, Rifdan. (Tanpa Tahun). Pengembangan Nilai-Nilai Kewarganegaraan Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone. Hakim, A. L. (2017). Reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Sebagai Wahana Sistemik Peningkatan Integritas Nasional (Satu Tinjauan Filsafat Pendidikan) dalam Jurnal Jurnal Perempuan 26, 2002, "Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan", Jakarta, Filsafat, 17(2), 182-203. YJP Press. Pkbi-diy.info. (2017). Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sekitar Kita, diakses pada 31 Maret 2022, dari bentuk-kekerasan-berbasis- gender-kbg-di-sekitar-kita/. Purwanti, A. (2020). Kekerasan Berbasis Gender. Redlineindonesia. (2021). Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender, diakses pada 31 Maret 2022, dari kekerasan-berbasis-gender/. Redlineindonesia. (2021). Kekerasan Berbasis Gender ―KBG‖, diakses pada 29 Maret 2022, dari gender-kbg/. 181
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERILAKU MASYARAKAT KELURAHAN KETINTANG KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA TERHADAP PANDEMI COVID-19 Ita Mardiani Zain, Wiwik Sri Utami Universitas Negeri Surabaya, Surabaya itamardiani@unesa.ac.id Abstrak Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 14 Mei 2020 adalah 16.006 orang dengan jumlah kematian 1043 orang. Case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6,5%. Menurut suara jatim.id Kelurahan Ketintang terdapat ODP sebanyak 7 orang, PDP 1 orang, dan tidak ada yang positif Covid-19. Tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap pandemik covid-19 adalah pengetahuan. Pengetahuan memiliki nilai p<α sebesar 0.020<0.05. Kata Kunci: Covid-19, perilaku, masyarakat ketintang Abstract Corona virus, often known as SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), is a virus that affects the respiratory system. The disease due to this viral infection is called COVID-19. Corona virus can cause mild disorders of the respiratory system, severe lung infections, and death. According to data released by the Republic of Indonesia's COVID-19 Acceleration Task Force, the number of positive confirmed cases until May 14, 2020 was 16,006 people with a death toll of 1043 people. The case fatality rate or death rate caused by COVID-19 in Indonesia is around 6.5%. According to the voice of the jatim.id ketintang village there are ODP as many as 7 people, PDP 1 person, and none are positive for Covid-19. The purpose of the study is to find out the factors that affect the behavior of the Gayungan Subdistrict Ketintang Village Community against the Covid-19 Pandemic. This research is quantitative research. The results of research factors that affect people's behavior towards the Covid-19 pandemic are knowledge. Knowledge has a p<α value of 0.020<0.05. Keywords: Covid-19, behavior, community ketintang PENDAHULUAN Latar Belakang Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 (Oshiro, dkk 2022). Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, 182
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ walaupun lebih banyak menyerang lansia (Wei, J., Cancan, M., Rehman, A. U., Siddiqui, M. K., Nasir, M., Younas, M. T., & Hanif, M. F. 2021). Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sehingga oleh World Health Organization (WHO), menyatakan wabah penyebaran virus covid-19 sebagai pandemi dunia saat ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pada banyak kasus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala (Boekel, dkk 2022). Banyak orang di seluruh dunia yang terpapar dengan virus Covid-19 ini, bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. Wabah virus ini telah memakan banyak korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Italia, Spanyol dan negara besar lain di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali, karena virus ini baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti demam di atas suhu normal manusia atau diatas suhu 38 C, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas serta dengan gejala lainnya seperti gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri (self quarantine) (Suppawittaya, & Yasri, P. 2020). Penyebaran virus covid-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini, untuk melakukan berbagai kebijakan termasuk di negara Indonesia sendiri. Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia (Ilpaj, & Nurwati, 2020). Akibat dari pandemi covid-19 ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus in dan dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada 183
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi saat ini (Muhyiddin, M. 2020). Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona 19 melalui physical distancing tidak berjalan dengan efektif. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 14 Mei 2020 adalah 16.006 orang dengan jumlah kematian 1043 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6,5%. Menurut suara jatim.id Kelurahan Ketintang terdapat ODP sebanyak 7 orang, PDP 1 orang, dan tidak ada yang positif Covid- 19. Peneliti mengambil rumusan masalah : Faktor apa yang mempengaruhi Perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti Perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19, dengan tujuan dari penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19. Rumusan Masalah Faktor apa yang mempengaruhi perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19? METODE PENELITIAN Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya di masa pandemi Covid-19. Penentuan responden sebagai sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan karena masih maraknya Pandemi COVID-19 sehingga jumlah responden ditentukan hanya 50 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket adalah untuk informasi dari responden terutama yang faktor apa yang memperoleh Ketintang Kecamatan mempengaruhi perilaku masyarakat di Kelurahan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19. Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu regresi logistik ganda. PEMBAHASAN Uji analisis regresi logistik berberganda untuk menguji apakah faktor yang terdiri dari variable bebas yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, pengetahuan covid19, dan sikap berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap pandemic covid-19. Ada tujuh variabel bebas yang diteliti hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat tentang pandemik covid-19. Variabel yang berpengaruh terhadap 184
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perilaku masyarakat tentang covid-19 adalah pengetahuan. Pengetahuan memiliki nilai p<α sebesar 0,020<0,05. Selaras dengan penelitian Patimah, dkk (2021:56) dan Putra & Manalu (2020:370) yang menunjukkan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang main tinggi pula pengetahuannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga seseorang menerima informasi terhadap sesuatu hal, sehingga akhirnya semakin banyak juga pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka hal tersebut menghambat sikap seseorang untuk menerima informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Tabel 1. Hasil Uji Regresi Logistik Berganda Pengaruh Jenis Kelamin, Usia,Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan dan Sikap dengan Persepsi/Perilaku Masyarakat Terhadap Covid-19 Variabel No 1 Usia 2 3 4 5 6 7 Koefisien Exp (B) Sig 0,193 0,383 0,361 0,685 0,815 0,020 0,328 0,002 Keterangan Tidak* Tidak* Tidak* Tidak* Tidak* Ada* Tidak* Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Pendapatan Pengetahuan Sikap Konstanta 1,578 0,206 1,658 Tidak* = Tidak berpengaruh Ada = Ada pengaruh Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2020 Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap covid-19 adalah pengetahuan. Pengetahuan memiliki nilai p<α sebesar 0.020<0.05. Variabel pengetahuan memiliki nilai p sig = 0.020 dengan or = 0.206 artinya responden yang memiliki pengetahuan kurang baik kemungkinan berperilaku baik sebesar 0,206 kali dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan baik atau dengan kata lain responden yang memiliki pengetahuan baik kemungkinan berperilaku baik sebesar 1/0,206 = 4,85 kali dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik. Selaras dengan hasil penelitian Sari dkk (2020:35) dan Rachmani & Dewanti, (2021:100) yang menunjukkan bahwa responden yang memiliki rentang umur 36-45 merupakan usia matang dengan pertimbangan seseorang pada umur tersebut akan memiliki pola tangkap dan daya pikir yang baik sehingga pengetahuan yang dimilikinya juga akan semakin membaik. Penelitian Moudy menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan individu dengan tindakan individu mengenai COVID-19 185
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (p=0,000<0,05). Individu dengan pengetahuan tidak baik mempunyai risiko untuk memiliki tindakan yang tidak baik sebesar 6,674 kali dibandingkan individu dengan pengetahuan baik. Selaras dengan penelitian Suryagustina, & Wibowo, D (2021:39) dan Antari, dkk. (2020:97) yang menunjukkan bahwa pengetahuan-Sikap-Perilaku, pengetahuan merupakan faktor esensial yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku, dan individu dapat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan melalui proses belajar. Pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai perilaku hidup bersih dan sehat juga bisa diperoleh melalui lingkungan sekitar ataupun hasil eksplorasi dari individu itu sendiri terlebih lagi pada era globalisasi seperti sekarang, dimana ilmu pengetahuan dapat diakses dengan mudah dan cepat Berikut contoh kasus menggunakan probabilitas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat tentang covid-19 jika responden memiliki pengetahuan kurang baik, maka dapat dilihat dengan perhitungan probabilitas sebagai berikut: = 1,658 b1x1 g(x) = 1,658 -1,578 (pengetahuan) p(x) = p(x) = . p(x) = p(x) = p(x) = p(x) = 0,5 ≈ 0 Nilai probabilitas (p) di atas yaitu sebesar 0.5 atau masih lebih mendekati 0 yang berarti responden yang memiliki pengetahuan kurang baik kemungkinan berpeluang besar memiliki perilaku yang kurang baik terhadap covid-19. Gambar 1. Kurva Probabilitas Apabila responden memiliki pengetuan baik, maka dapat dilihat dengan perhitungan probababilitas sebagai berikut : = 1,658 b1x1 g(x) = 1,658 -1,578 (pengetahuan) 186
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ p(x) = p(x) = p(x) = p(x) = p(x) = 0.84≈ 1 Nilai probabilitas (p) di atas yaitu sebesar 0.84 atau mendekati 1 yang berarti responden yang memiliki pengetahuan baik kemungkinan berpeluang besar memiliki perilaku yang baik terhadap covid-19. Gambar 2. Kurva Probabilitas Kasus 2 Ternyata ada pengaruh jenis kelamin terhadap pengetahuan, dengan uji Chi Square didapatkan bahwa nilai Chi Square = 8,913 dengan nilai p = 0,003. Responden berjenis kelamin perempuan yang mempunyai pengetahuan baik (di atas rata-rata) sebanyak 22 orang atau sebesar 44%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai pengetahuan baik (di atas rata-rata) sebanyak 3 orang atau sebesar 6%. PENUTUP Faktor yang mempengaruhi perilaku Masyarakat Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Terhadap Pandemi Covid-19 adalah pengetahuan. Pengetahuan memiliki nilai p<α sebesar 0,020<0,05. Variabel pengetahuan memiliki nilai p sig = 0.020 dengan OR = 0.206 artinya responden yang memiliki pengetahuan kurang baik kemungkinan berperilaku baik sebesar 0,206 kali dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan baik atau dengan kata lain responden yang memiliki pengetahuan baik kemungkinan berperilaku baik kali dibandingkan responden yang memiliki 4,85 sebesar 1/0,206 = pengetahuan kurang baik. Saran untuk pemerintah sebagai evaluasi pencegahan covid-19 dan memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk menjaga perilaku keseharian sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saran untuk masyarakat sebagai evaluasi pencegahan covid-19 dan memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk menjaga perilaku keseharian sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saran bagi peneliti lain diharapkan menjadi referensi 187
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bagi peneliti lain yang akan datang untuk meninjau lagi penelitian mengenai covid-19. DAFTAR PUSTAKA Antari, dkk. (2020). Perilaku hidup bersih dan sehat mahasiswa universitas Ilmiah Mahasaraswati Denpasar Medicamento, 6(2), 94-99. selama pandemi covid-19. Jurnal Austrian Karen et al. (2020). ―COVID-19 Related Knowledge, Attitudes, Practices, and Needs of Households in Informal Settlements in Nairobi, Kenya‖. Bull World Healt Organ. E-Pub. 6 April 2020. 1-21. Diakses tanggal 23 Juli 2020 Badan Pusat Statistik. (2020). ―Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19‖. 2020. Diakses tanggal 1 Nopember Boekel, dkk (2022). Breakthrough SARS-CoV-2 infections with the delta (B. 1.617. 2) variant in vaccinated patients with immune-mediated inflammatory diseases using immunosuppressants: a substudy of two prospective cohort studies. The Lancet Rheumatology. Firdausya Ihfa. (2020). ―Survei: Perempuan Lebih Baik dalam Penerapan Protokol Kesehatan‖. Diakses tanggal 2 Juni 2020. Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid19. (2020). ―Zona Hitam Surabaya‖. Diakses tanggal 3 Nopember 2020 Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1), 16-28. Jay J.Van Bavel et al. (2020). ―Using Social And Behavioural Science To Support COVID-19 Pandemic Response‖ Nature Human Behaviour. Vol 4. Mei 2020. 460-471. Diakses tanggal 24 Juni 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). ―Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi‖. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 1-39. Diakses tanggal 27 Juni 2020. Moudy, Jesica dan, Rizma Syakurah. (2020). Hubungan Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia Diakses tanggal 3 Juni. Muhyiddin, M. (2020). COVID-19, new normal, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 240-252. Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta. Oshiro, dkk (2022). Assessment of an immunochromatographic kit for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 and influenza viruses. Journal of Virological Methods, 114477. Patimah, dkk. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 pada Masyarakat. Jurnal Kesehatan, 12(1), 52- 60. 188
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Putra, & Manalu, (2020). Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Warga Dalam Menjalankan Protokol Kesehatan di Masa New Normal Pandemi Corona. Community of Publishing In Nursing (COPING), 8(4), 366-373. Rachmani, & Dewanti, (2021). Pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan COVID-19 pada masyarakat kota Depok, Jawa Barat. MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion, 4(1), 97-104. Rahman Shail dan Bahar Tamanna. ―Covid-19: The New Threat‖.International Journal Of Infection. Vol 7, No 1. Januari 2020. 1-6. Diakses tanggal 24 Juni 2020. (2020). Sari, dkk (2020). Perilaku Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Karakteristik Individu dan Sikap Masyarakat. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1(1). Suppawittaya, P., Yiemphat, P., & Yasri, P. (2020). Effects of social distancing, self-quarantine and self-isolation during the COVID-19 pandemic on people's well-being, and how to cope with it. International Journal of science and healthcare research, 5(2), 12-20 Suryagustina, S., & Wibowo, D. (2021). Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit Perluasan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah. Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, 12(1), 32-46. Susilo Adityo, dkk. (2020). ―Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini‖. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol 7, No 1. Maret 2020. 45-67. Diakses tanggal 24 Juni 2020. United Nations Development Programme. (2020). ―BRIEF#2: Putting The Un Framework For Socio-Economic Response To Covid-19 Into Action: Insights‖. United Nations Development Programme. Juni 2020. 2. Diakses tanggal 24 Juni 2020. Wei, J., Cancan, M., Rehman, A. U., Siddiqui, M. K., Nasir, M., Younas, M. T., & Hanif, M. F. (2021). On topological indices of remdesivir compound used in treatment of Corona virus (COVID 19). Polycyclic Aromatic Compounds, 1-19. Yanti Budi, dkk. (2020). ―Community Knowledge, Attitudes, And Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission Of Covid-19 In Indonesia‖. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. Vol 8, No 1. 2020. 4-14. Diakses tanggal 25 Juni 2020. 189
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BENTENG IMAN ATAU BENTENG IDENTITAS?: PERUMAHAN SYARIAH SEBAGAI WUJUD BUDAYA ENKLAVE Karunia Haganta, Universitas Indonesia, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, karunia.haganta@ui.ac.id Firas Arrasy, UIN Syarif Hidayatullah, Jl. Ir H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Abstrak Setelah Reformasi, terjadi peningkatan terhadap produk-produk berlabel syariah dan nilai keagamaan lainnya, termasuk dalam industri properti, yakni perumahan. Perumahan dilihat tidak lagi sekadar kebutuhan atas tempat tinggal, juga suatu komoditas industri. Industri perumahan mengembangkan tetapi berbagai kawasan perumahan yang diklaim eksklusif. Eksklusivitas ini menjadi daya tarik untuk promosi perumahan tersebut. Di tengah tren kebangkitan nilai- nilai agama, perumahan mengadopsinya, salah satunya adalah perumahan syariah. Eksklusivitas perumahan syariah dibingkai tidak hanya sebagai kawasan yang eksklusif secara geografis, tetapi juga eksklusif secara keimanan karena didasarkan pada nilai keislaman. Kami melihat fenomena menjamurnya perumahan syariah sebagai wujud menguatnya nilai-nilai agama di ruang publik yang justru digunakan sebagai sarana pembentukan identitas. Kelompok Muslim berupaya membentengi diri mereka, tidak hanya secara keimanan, tetapi juga dengan gaya hidup eksklusif yang memisahkan mereka dengan arus kehidupan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kami menggunakan konsep budaya enklave untuk mengamati pemisahan diri yang dilakukan kelompok Muslim dengan bermukim di perumahan syariah sebagai upaya membentengi keimanan sekaligus identitas mereka. Kata kunci: Enklave, Eksklusif, Perumahan Syariah, Kelas Menengah Abstract After Reformasi, there was an increase in products labelled with sharia and other religious values, including in the property industry, namely housing. Housing is seen as no longer just a need for residence, but also an industrial commodity. The housing industry develops various residential areas that are claimed to be exclusive. This exclusivity is the main attraction for the promotion of housing. In the midst of the trend of revival of religious values, housing has adopted it, one of which is sharia housing. The exclusivity of sharia housing is framed not only as an area that is geographically exclusive, but also religiously exclusive because it is based on Islamic values. We see the phenomenon of the proliferation of sharia housing as a form of strengthening religious values in the public sphere which is actually used as a means of identity formation. Muslim groups try to fortify themselves, not only in faith, but also with an exclusive lifestyle that separates them from the flow of life that is considered incompatible with religious values. We use the concept of enclave culture to observe the secession of Muslims by living in sharia housing as an effort to fortify their faith and identity. Keywords: Enclave, Exclusive, Sharia Housing, Middle Class 190
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Semua manusia membutuhkan tempat tinggal berbentuk sebuah rumah dan menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan karena berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat melakukan kegiatan yang bersifat privat. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal dianggap vital hingga disebut kebutuhan papan, bersama pangan dan sandang. Rumah-rumah di Indonesia, khususnya di kawasan urban, dihuni oleh keluarga-keluarga yang berasal dari aneka suku dan agama, heterogen, karena diversitas yang ada di dalamnya bahkan berbeda derajat ekonomi. Namun tidak selamanya begitu, pasalnya rumah-rumah kini sudah bisa dihuni oleh keluarga-keluarga yang memiliki latar belakang sama secara agama dengan tetangganya, tidak hanya setara secara derajat ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sejumlah perumahan yang hanya dapat dihuni oleh satu kelompok agama saja. Perumahan yang biasanya digandrungi oleh kesamaan derajat ekonomi, kini digandrungi oleh kesamaan agama. Perumahan muslim merupakan contohnya. Perumahan muslim menjadi sebuah tren belakangan ini karena dinilai oleh banyak orang karena harganya yang murah dan sesuai syariat (hukum Islam). Dalam proses transaksinya, rumah yang dijual oleh pengembang dapat dilaksanakan dengan transaksi bersistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Syariah, yaitu: 1. Tidak mengenal bunga (riba); 2. Mekanisme pembayaran angsuran yang lebih menghargai nasabah; 3. Kepemilikan rumah sesuai akad lebih dapat dinegosiasikan; 4. Dapat melakukan perencanaan keuangan bagi keluarga karena sifat cicilannya tetap; 5. Uang muka atau DP (down payment) lebih ringan dibandingkan KPR konvensional; 6. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai prinsip syariah; 7. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun (Rahmawati dan Budiharjo, 2019: 3). Para pengembang (developer) melihat animo masyarakat, khususnya muslim kelas menengah, sebagai sebuah pasar baru di mana dapat dijadikan celah bisnis mengikuti demand akan suatu perumahan ekslusif berbasis agama tersebut oleh masyarakat muslim. Maraknya perumahan muslim ini dinilai menjadi suatu kebudayaan baru pasca-Reformasi. Pada masa sebelum reformasi, agama begitu ditekan identitasnya, tetapi pasca-Reformasi nilai-nilai agama menjadi sering ditonjolkan dalam bentuk-bentuk baru bagaikan sebuah bentuk kebangkitan nilai, salah satunya perumahan muslim. Perumahan yang sejatinya bersifat eksklusif ini bertahan pada eksklusivitas yang hanya dihuni oleh penganut ajaran Islam dan lingkungan bernuansa Islami. Dalam perkembangannya, perumahan muslim kian banyak hingga menjadi suatu budaya tersendiri yang 191
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dianggap lumrah di masyarakat. Dalam artikel ini, penulis melihat fenomena menjamurnya perumahan muslim tidak hanya sebatas gated community (komunitas berpagar) (Roitman dan Recio, 2020), tetapi suatu budaya enklave sebagai penunjuk identitas muslim sekaligus eksklusivitas keimanan yang mewujud pada tatanan spasial. Model enklave sendiri didasarkan pada sistem ketidaksetaraan, menandakan siapa yang di dalam dan di luar, subjek yang mengikuti ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum atau bukan (Petti, 2008: 293). Dalam konteks perumahan muslim, kristalisasi identitas sebagai penunjuk keimanan ekslusif ditandai dengan menjadi penduduk atau bagian dari perumahan muslim. Teori dan Rumusan Masalah Kami melihat perumahan syariah sebagai wujud budaya enklave. Sivan (2004: 12) mengutip Rashid Rida mengenai Muslim geografik yang menandakan Muslim yang tinggal di suatu kawasan Islamik (Islamic land) dan melakukan ritual tertentu. Mengambil konsepsi antropolog, Mary Douglas, Sivan (2004: 16-17) melihat konteks sosial berdasarkan grid dan group. Grid adalah bagaimana relasi sosial berdasarkan kategori mereka, seperti agama, gender, usia. Group adalah keterikatan dan komitmen terhadap kelompok yang menentukan relasi sosial seseorang. Salah satu bentuknya adalah enklave, keterpisahan suatu kelompok dari masyarakat yang lain. Contohnya adalah masyarakat Yahudi yang diasingkan di peradaban Eropa sebelum Pencerahan. Namun, rupanya ada kerelaan dari anggota enklave yang terbentuk karena adanya rasa terpilih. juga menekankan nilai anggotanya, tetapi meredam perbedaan antara mereka (Sivan, 2004: 18). Luar enklave diposisikan sebagai sesuatu yang tercemar dan berbahaya (Sivan, 2004: 19). Sivan melihat bahwa enklave terhadap modernitas yang dianggap meminggirkan mereka. Perlu pemisahan antara enklave dan luar enklave yang salah satunya dibangun melalui pemisahan ruang. Hal lain yang mempertahankan dan membentuk gaya suatu enklave adalah kosmologi. Kosmologi dan konteks sosial menjadi sesuatu yang perlu diseimbangkan untuk memelihara kelanjutan suatu enklave. Kami memberlakukan enklave tidak hanya sebagai suatu kelompok masyarakat, tetapi juga unit spasial berupa perumahan syariah. Enklave ini adalah reaksi Tinjauan Pustaka Perumahan syariah telah banyak dikaji, terutama dari perspektif ilmu sosial. Elanda (2019) melihat perumahan syariah di Surabaya sebagai bentuk komodifikasi agama yang terlihat dari beberapa aspek: fasilitas strategi pemasaran; fashion dalam promosi; dan sistem perumahan; pembayaran. Penelitian ini juga telah menangkap dampak yang dapat 192
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ timbul dari maraknya perumahan syariah berupa penguatan identitas sosial bagi penghuni dan terbentuknya komunitas berpagar serta segregasi spasial luar perumahan. dan sosial antara penghuni dengan masyarakat di Temuan serupa juga diperoleh Umam (2021) yang melihat segregasi tersebut dapat menjadi klaster intoleransi. Maraknya Islamisme berupaya menguasai ruang publik, termasuk kawasan spasial dalam bentuk perumahan. Sunesti, dkk. (2021) juga melihat perumahan syariah sebagai tantangan terhadap pluralisme. Shanty dan Budianta syariah mempromosikan ideologi tertentu, yakni Tarbiyah, tetapi melihat bahwa ideologi tersebut tidak diterima sepenuhnya, melainkan memperoleh penentangan berupa negosiasi dan kontestasi. (2018) juga melihat perumahan Putri dan Sunesti (2021) fokus tidak pada dimensi spasial perumahan syariah, tetapi dimensi pemasaran yang menggunakan berbagai simbol yang lekat dengan agama dalam pemasaran di media sosial. Hal ini yang telah dilihat Elanda sebagai bagian dari komodifikasi agama juga dilihat serupa oleh Putri dan Sunesti. Namun Putri dan Sunesti memberikan perhatian lebih pada aspek periklanan sebagai objek penelitian dan aspek gaya hidup halal yang menjadi tren di pihak konsumen, bukan sekadar komodifikasi agama dari pengembang. Berbeda dengan Arifin (2017) yang melihat perumahan syariah sebagai wujud produksi ruang dengan kepentingan ekonomi politik tertentu. Sebagai dampak dari pendekatan ekonomi politik yang digunakannya, Arifin kurang memperhatikan aspek keislaman atau ideologis, baik dari konsumen maupun pengembang, seperti penelitian lainnya. Temuan Arifin juga menunjukkan aspek ideologis yang tidak konsisten, antara mendapat keuntungan atau berdakwah. Ini berbeda dengan penelitian Umam dan Sunesti, dkk. yang memosisikan perumahan syariah seolah-olah proyek ideologi tertentu, meski semuanya sama-sama menganggap perumahan syariah sebagai ancaman atau hambatan bagi kemajemukan. Artikel ini berbeda dengan artikel-artikel di atas setidaknya dari dua aspek. Pertama, teori yang digunakan yang didominasi pendekatan komodifikasi. Kami tidak membantah kenyataan tersebut. Ini berkaitan dengan perbedaan kedua, yakni melihat perumahan syariah sebagai langkah yang diambil umat yang bertekad memisahkan diri dari kehidupan modern umumnya. Bukan sekadar target dari dakwah Islamisme maupun pengerukan keuntungan. Putri dan Sunesti melihat hal ini sebagai gaya hidup halal, tetapi tidak memperhatikan segregasi, yang alih-alih suatu ekses, justru memang sesuatu yang berusaha diraih oleh konsumen. tidak fokus pada komodifikasi, meski 193
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN Muslim Kelas Menengah Perkotaan: Obsesi Mengkonsumsi Bertemu dengan Konservatisme Berbagai temuan di tinjauan Pustaka hampir semuanya memiliki kesamaan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perumahan syariah didorong oleh kehadiran kelas menengah Muslim, terutama di perkotaan. Penting untuk menyoroti pertumbuhan dari salah satu aktor utama dalam pertumbuhan perumahan syariah ini. Sulit untuk mendefinisikan kelas menengah. Simone dan Fauzan (2013) melihat masalah multiplisitas dalam menentukan karakteristik kelas menengah di Jakarta. Namun gambaran yang marak muncul, dan digaungkan oleh perusahaan properti, adalah kelas menengah dengan prinsip mandiri: "melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri dan hanya diri sendiri yang patut disalahkan." (Simone dan Fauzan, 2013: 286). Namun selayaknya masalah multiplisitas yang diakui Simone dan Fauzan, gambaran ini akan menjadi tidak kompatibel dengan kenyataan yang kerap disebut kelas menengah Muslim, terlebih dalam kasus maraknya perumahan syariah. Ali dan Purwandi (2017: 15) juga melihat karakteristik kelas menengah Muslim di Indonesia adalah moderat. Lantas di manakah kelas menengah Muslim yang mendorong maraknya perumahan syariah yang bahkan dianggap mengancam pluralisme? Maka kami memutuskan menggunakan standar ekonomi untuk kelas menengah demi kepraktisan penelitian, tanpa menegaskan kompleksitas kelas menengah, baik Muslim maupun pada umumnya. Standar perekonomian yang digunakan mengarahkan kelas menengah sebagai "kelas yang mengonsumsi", yakni kelas ini ditentukan berdasarkan konsumsinya. Kelas menengah bukan sekadar entitas, melainkan dalam proses, proses mengonsumsi untuk membangun identitas mereka. Salah satu konsumsi tersebut mencakup aspek keagamaan. Hasan (2014: 226) mengidentifikasi kelas menengah Muslim dengan teori distingsi dari Bourdieu, bahwa kelas menengah Muslim berusaha membentuk distingsi dengan konsumsi simbol-simbol keislaman. Fenomena ini marak sejak 1980-an di Indonesia (Hasan, 2014: 226). Orde Baru Soeharto pun berusaha merengkuh aspirasi kelompok kelas menengah yang sedang berkembang dan bahkan menjadi suatu kekuatan politik (Rozaki, dkk., 2019: 26), termasuk dari golongan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan kata lain, kelompok ini tidaklah bertentangan sepenuhnya dengan Orde Baru dan modernitas pada umumnya. Ada mata rantai yang hilang dalam menjelaskan kelas menengah Muslim sebagai aktor yang dekat dengan radikalisme seperti pada berbagai penelitian yang telah ditinjau. Mata rantai ini adalah peralihan kelas (2014) menengah Muslim pada konservatisme. van Bruinessen 194
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menyebutnya sebagai conservative turn (putaran konservatif) yang terjadi pada era pasca-Soeharto. Conservative turn adalah istilah yang berusaha menjelaskan kebangkitan nilai-nilai Islam secara politis - ditandai dengan menguatnya narasi-narasi konservatisme beragama di tengah masyarakat muslim di Indonesia. van Bruinessen (2014: 36) mendefinisikan konservatif sendiri sebagai ―aliran yang menampik semua penafsiran yang modern, liberal, atau progresif atas ajaran Islam‖. Perkembangan lebih lanjut dari conservative turn ini menghasilkan pemisahan rigid antara kaum moderat dan konservatif yang berasal dari distorsi politik, distorsi politik ini tercermin dari kuatnya sikap para elite politik populis kanan dalam mendapatkan dukungan politis dari masyarakat muslim. Budaya Enklave: Benteng Diri atau Benteng Identitas? Conservative turn mulai mengarahkan pada pemisahan antara kelompok Muslim konservatif dengan yang lain. Dalam analisisnya mengenai munculnya radikalisme Islam di Indonesia, Hadiz (2016: 26) mengkritik pandangan yang melihat radikalisme agama didasarkan pada fanatisme agama dan patologi individu. Menurutnya, kemunculan radikalisme Islam di Indonesia perlu dilihat sebagai akibat dari proses sosial yang kompleks, terutama kontradiksi dalam sistem kapitalis yang menjamur, terutama di era Orde Baru. Ini yang mendorong Islam politik muncul salah satunya dalam rangka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik. Sekilas, analisis Hadiz amat bertentangan dengan analisis garis utama mengenai radikalisme, fundamentalisme, atau konservatisme Islam, atau yang oleh Pribadi (2016) disebut sebagai pembacaan kultural. Pribadi (2016: 2) menjelaskan pendekatan kultural adalah pendekatan yang melihat Islam sebagai "blok kultural yang utuh, koheren dan tidak berubah." Namun nyatanya analisis Hadiz sendiri menyisakan persoalan, terutama di bagian ketidakpuasan dari umat Islam yang mendorong radikalisme menjadi marak. Analisis Hadiz, dengan pendekatan sosio- historis dan condong pada pendekatan ekonomi politik, sangat berguna dan apik dalam mencari akar masalah kebangkitan Islam radikal. Namun, analisis tersebut menjadi kurang berguna dalam melihat bagaimana ekspresi ketidakpuasan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti gaya hidup. Maka, alih-alih bertentangan, pendekatan kultural terhadap radikalisme Islam bersifat komplementer dengan pendekatan sosio-historis atau ekonomi politik seperti yang dilakukan Hadiz. Kembali pada karakteristik kelas menengah Muslim yang dijelaskan di bagian sebelumnya, ada keragaman - multiplisitas - yang muncul. Sebagian menjadi moderat dan sebagian menjadi radikal. Keduanya sama- sama mencari simbol Islam. Kebangkitan simbol-simbol Islam di ruang 195
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ publik yang terjadi sejak Orde Baru tidak lantas mengarah pada radikalisme. Ketidakpuasan terkadang bermuara pada tersebut individualisasi, membentuk kelas menengah yang anti-politik, seperti digambarkan Simone dan Fauzan di atas. Sebagian melihat ketidakpuasan ini dan mengambil langkah memisahkan diri. Inilah yang pada akhirnya menjadi konteks lahirnya budaya enklave. Ketika berbicara soal komodifikasi, terdapat banyak konotasi negatif terhadapnya (Kitiarsa, 2010: 565). Namun kenyataan yang tidak bisa disanggah adalah dalam beberapa konteks, komodifikasi tersebut memang sepenuhnya menyediakan hal yang dicari oleh konsumen yang menginginkan nilai keislaman dalam suatu produk. Salah satu contohnya adalah perumahan syariah yang menawarkan fasilitas untuk menunjang keislaman mereka dan metode pembayaran anti-riba. Persoalannya tidak hanya motivasi pengembang, tetapi apa yang benar-benar tersedia dalam produk tersebut. Dengan kata lain, komodifikasi agama, setidaknya dalam konteks perumahan syariah, bukan sekadar branding belaka. Dalam sebuah contoh kasus perumahan muslim bernama Perumahan Green Tasneem, Yogyakarta, terdapat sejumlah fasilitas yang menunjang nilai-nilai keislaman seperti: 1. Wajib Berpegang pada Al- Quran dan Sunnah; 2. Laki-laki wajib shalat 5 waktu di Masjid; 3. Dilarang merokok; 4. Perempuan wajib Berhijab; 5. Kawasan Bebas dari Musik (Amindoni, 2019). Masjid menjadi tempat sentral kegiatan Islami di perumahan Muslim dengan sakralitasnya, namun di perumahan tersebut pos satpam juga menjadi persebaran kegiatan Islami dengan ketersediaan hijab bagi perempuan yang ingin memasuki kawasan tersebut. Di balik keruwetan syarat perumahan muslim, warga perumahan muslim merasa nyaman tinggal di sana karena satu keyakinan dan lebih "bebas" seperti yang dituturkan salah seorang ibu: "Semuanya yang di sini kan harus [beragama] Islam, jadi lebih nyaman aja karena satu keyakinan. Jadi kalau ngapa-ngapain lebih enak," imbuhnya." (Amindoni, 2019). Dengan kondisi tersebut, kelas menengah Muslim tidak hanya memperkuat identitas mereka, tetapi dapat menemukan nilai keislaman itu sendiri, terlepas dari coraknya radikal, moderat, atau yang lain. Namun, sifat perumahan itu sendiri sebagai komunitas berpagar memberikan eksklusivitas pada orang yang tinggal di dalamnya. Ini menjadi wadah sempurna bagi kelompok yang berusaha menjauhkan dirinya dari dunia yang dianggap tercemar dan berbahaya. Ini akhirnya mengarahkan pada fundamentalisme, akar penting bagi budaya enklave. Fundamentalisme bukan sekadar regresif atau konservatif, tetapi reaktif, suatu perlawanan terhadap modernitas, relativisme, dan pluralisme (AlSayyad, 2011: 7). 196
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kota menjadi penting sebagai lokasi berlangsungnya kontestasi antara fundamentalis dengan dunia luar. Fundamentalis memiliki karakter (AlSayyad, 2011: 11-15). Kembali pada analisis Hadiz, teritorial ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi politik memang menyediakan bahan bakar untuk berkembangnya radikalisme, bahkan fundamentalisme, terutama bagi kaum miskin kota. Wilson (2017: 40) misalnya menjelaskan penggusuran sebagai salah satu dorongan bagi massa untuk turun ke jalan dalam Aksi Bela Islam untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur Jakarta yang dianggap bertanggung jawab atas penggusuran. Lantas, bagaimana dengan kelas menengah Muslim di perkotaan? Meski dalam konteks yang jauh berbeda, keterasingan tersebut tetap terasa bagi mereka. "Munculnya kelompok kelas menengah muslim tersebut lahir karena adanya alienasi dan diskriminasi terutama dalam hal representasi kepentingan dan aksesibilitas terhadap sumber kekuasaan." (Jati, 2017: 27- 28). jadi ganda. Di satu sisi, perumahan syariah menjadi suatu enklave bagi kelompok yang merasa dunia telah tercemar dan mereka harus menjauhinya. Di sisi lain, perumahan syariah jadi sarana membangun identitas. Keduanya dapat bertentangan, seperti ditunjukkan Shanty dan Budianta, tetapi dapat pula bersatu seperti ditunjukkan Umam. Namun keduanya tidaklah menepis bahwa perumahan syariah dalam dimensi spasialnya adalah enklave, yang eksklusif dan terpisah dari dunia luar. Perumahan syariah akhirnya dianggap sebagai benteng iman dari dunia luar yang tercemar, sekaligus benteng identitas sebagai suatu kelompok, terutama kelas menengah syariah Muslim. Bila hal bertransformasi, bukan sekadar pemukiman, melainkan wadah bagi suatu budaya enklave. Posisi perumahan syariah akhirnya tersebut terjadi, maka perumahan KESIMPULAN Dalam perkembangan historis, keislaman menjadi marak di ruang publik. Kebangkitan ini terutama dimotori oleh kelas menengah Muslim. Kelas menengah, dengan multiplisitas karakteristiknya, sebagian menjelma menjadi kelas menengah Muslim yang tidak hanya mencari pemuasan hasrat atas keinginan berislam, tetapi untuk berbeda dengan kelompok lain. Perbedaan ini merupakan reaksi ketidakpuasan terhadap dunia yang dianggap tercemar dan berbahaya. Akhirnya, perbedaan ini menjelma menjadi pemisahan dari dunia tersebut. Perumahan syariah adalah salah satu implikasi dari hal tersebut. Namun, maraknya perumahan syariah, yang kerap dianggap sebagai sekadar komodifikasi agama, juga turut membentuk identitas sebagai kelompok yang terpisah, budaya enklave. Dengan kata lain, budaya enklave membentuk dan dibentuk pemisahan. 197
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Budaya enklave mencari pemisahan dalam bentuk konkret, termasuk yang paling terlihat yakni dalam dimensi spasial, yang salah satunya adalah perumahan syariah. Namun, kehadiran perumahan syariah yang menyediakan berbagai penunjang atas pemisahan mereka dari dunia luar yang tercemar dan berbahaya akan memperkokoh perumahan syariah sebagai budaya enklave. Daftar Pustaka Ali, Hasanuddin dan Lilik Purwandi. (2017). Indonesia Middle Class Muslim: Religiosity and Consumerism. Jakarta: Alvara Research Center. AlSayyad, Nezar. (2011). The Fundamentalist City?. Dalam Nezar AlSayyad dan Mejgan Massoumi (ed.) The Fundamentalist City? : Religiosity and the Remaking of Urban Space. London: Routledge. Arifin, Kamil Alfi. (2017). Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4(1): 42-56. van Bruinessen, Martin. (2014). Pengantar Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan 'Conservative Turn' di Awal Abad Ke-21. Dalam Moch. Nur Ichwan, dkk. Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme (terj. Agus Budiman). Bandung: Mizan. Elanda, Yelly. (2019). Komodifikasi Agama pada Perumahan Syariah di Surabaya. Al-Hikmah, 17(1): 41-62. Hadiz, Vedi R. (2016). Radikalisme Islam di Indonesia: Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis. tt: IndoProgress. Hasan, Noorhaidi. (2014). Islam di Kota-kota Menengah Indonesia: Kelas Menengah, Gaya Hidup, dan Demokrasi. Dalam Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (ed.) In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-kota Menengah. Jakarta: Obor-KITLV. Jati, Wasisto Raharjo. (2017). Dari Umat Menuju Ummah?: Melacak Akar Populisme Kelas Menengah Muslim Indonesia. Maarif, 12(1): 22-36. Kitiarsa, Pattana. (2010). Toward a Sociology of Religious Commodification. Dalam Bryan S. Turner (ed.) The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion. West Sussex: Wiley-Blackwell. Petti, Alessandro. (2008). Dubai Offshore Urbanism. Dalam Michiel Dehaene dan Lieven de Cauter (ed.) Heterotopia and The City: Public Space in a Postcivil Society. New York: Routledge. Pribadi, Airlangga. (2016). Kata Pengantar: Menggugat Pembacaan Kultural atas Radikalisme Islam. Dalam Vedi R. Hadiz. Radikalisme Islam di tt: IndoProgress. Indonesia: Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis. 198
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Putri, Addin Kurnia dan Yuyun Sunesti. (2021). Sharia Branding in Housing Context: A Study of Halal Lifestyle Representation. Jurnal Sosiologi Walisongo, 5(1): 77-92. Sunesti, Yuyun, dkk. (2021). Sharia Housing, Sustainable Communities and IOP Conference Series: Earth and Civic Pluralism Environmental Science, 716. in Surakarta. Rahmawati, Elly dan Anas Budiharjo. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan, Akad, Harga Rumah, Ketersediaan Informasi dan Pelayanan Bank Terhadap Keputusan Mengambil KPR Syariah (Studi pada Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 8(1): 3-10 Roitman, Sonia dan Redento B. Recio. (2020). Understanding Indonesia's Gated Communities and Their Relationship with Inequality. Housing Studies, 35(5): 795-819. Rozaki, Abdur, dkk. (2019). Middle Class Muslim in Indonesia. Dalam Abdur Rozaki, Suhadi, dkk (ed.) The Trajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia. Yogyakarta: Institute of Southeast Asian Islam. Shanty, J.D. dan Melani Budianta. (2018). The Dynamics of Production and Consumption in Islamic Housing. Dalam Melani Budianta, dkk. (Ed.) Cultural Dynamics in a Globalized World. London: Routledge. Simone, AbdouMaliq dan Achmad Uzair Fauzan. (2013). On the Way to Being Middle Class: The Practices of Emergence in Jakarta. City, 17(3): 279-298. Sivan, Emmanuel. (2004). The Enclave Culture. Dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (ed.) Fundamentalisms Comprehended. Chicago: The University of Chicago Press Umam, Fawaizul. (2021). Sharia Housing: Religious Commodification and The Urban Muslims' Politics of Space. Tashwirul Afkar, 40(1): 23-47. Wilson, Ian. (2017). Teman Dijadikan Musuh. Dalam Anto Sangadji, dkk. Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia. tt: IndoProgress. Media Online Amindoni, Ayomi. (2019). Perumahan dan Permukiman Syariah: Ancaman bagi Intoleransi dan Budaya Lokal? BBC Indonesia. Diakses dari 199
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STRUKTURASI PENDIDIKAN GAYA BANK: FENOMENOLOGI PEMBELAJARAN SOSIOLOGI DI SMA NEGERI BANGKALAN, MADURA Naufalul Ihya' Ulumuddin1 naufalul.18031@mhs.unesa.ac.id Martinus Legowo2 marleg@unesa.ac.id Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya1,2 Abstrak Pendidkan formal telah merenggut kesadaran kritis alami siswa dan mempersempit esensi pendidikan dalam bingkai ruang formalitas yang penuh birokrasi teknis. Dengan begitu, pendidikan formal tidak lain adalah ruang penindasan yang dilegitimasi oleh negara. Tertuang dalam praktek pendidikan gaya bank yang masih mengakar kuat dalam ruang-ruang pembelajaran di kelas, terutama di ruang pembelajaran sosiologi. Ruang pembelajaran yang seharusnya menghasilkan pengetahuan dan kesadaran kritis yang bermental perjuangan. Atas dasar mengakarnya model pendidikan gaya bank tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menelisik dasar mengakarnya rezim pendidikan gaya bank yang semakin berdiri kokoh di ruang pendidikan formal SMA Negeri Bangkalan, Madura. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep kesadaran kritit Freire menjadi perspektif teori yang digunakan untuk membaca data penelitian. Dari kombinasi metodologis dan pemahaman konseptual yang ada, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa agen sosial (siswa dan guru) dan lekatan struktur aturan serta sumber daya (otoritatif) membentuk simpul dualitas yang saling terikat dalam proses mengakarnya praktek pendidikan gaya bank dalam pembelajaran sosiologi SMA Negeri. Pendidikan gaya bank menjadi rasa aman ontologis (ontological security) bagi guru, siswa, dan segala gugus struktur yang ada di SMA Negeri Bangkalan, Madura (SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan. Kata Kunci: Guru, Siswa, Agen Sosial, Pendidikan Gaya Bank Abstract Formal education takes away students' natural critical awareness and narrows education in the framework of a formality space full of technical bureaucracy. Thus, formal education is nothing but a space of oppression legitimized by the state. Embodied in the practice of bank-style education that is still deeply rooted in classroom learning spaces, especially in sociology learning spaces. A learning space that is supposed to produce knowledge and awareness that is critical and mentally struggling. On the basis of the entrenched model of bank-style education, this research was conducted to explore the foundation of the entrenched bank-style education regime that increasingly stands firmly in the formal high school education room. The study was conducted by qualitative method with Alfred Schutz's phenomenological approach. Anthony Giddens' theory of structure and Freire's concept of christian consciousness became the theoretical perspectives used to read research data. From the combination of methodology and conceptual understanding that exists, the results of the study showed that the agency social agents (students and teachers) and the attachment of rule structures and resources (authoritative) formed a knot of duality that is bound together in the process of entrenching bank-style educational practices in the study of state high school sociology. Bank-style education becomes an ontological security for teachers, students, and all structural groups in Bangkalan State High School, Madura. Keywords: Teachers, Students, Social Agents, Bank Style Education 200
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Pendidikan formal telah merenggut kesadaran kritis alami siswa. Siswa tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan kreativitas dan nalar kritisnya. Guru masih mendominasi sebagai sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. Alpusari (2013) dalam risetnya menjelaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah masih terpusat pada guru. Yusuf (2018) menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara guru dan murid dalam implementasi kurikulum 2013. Wuryandani dkk (2014) melihat masih mengakarnya dominasi aktif guru dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Proses pembelajaran semacam ini akhirnya tidak memunculkan penyetaraan posisi antara guru dan murid dalam pendidikan (Freire, 2019). Guru sebagai subjek dan murid sebagai objek merupakan model pembelajaran yang dikenal dengan pendidikan gaya bank. Murid hanya menjadi tabungan pengetahuan dari guru (Freire, 2019). Padahal, pendidikan gaya bank justru membunuh kreativitas siswa dalam belajar (Ulwiyah, 2018). Riset dari Bahri (2019) mengungkap bahwa pendidikan gaya bank mengebiri kreativitas siswa. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan telah melenceng dari tujuan semestinya, yaitu memanusiakan manusia (Sesfao, 2020). Pendidikan siswa dalam mengembangkan pikiran kritis dan kreativitasnya. Sebab, secara alamiah siswa usia sekolah sedang ada pada tahap kedua dan ketiga dalam klasifikasi perkembangan kognitif manusia menurut Piaget. Tahap kedua dimaknai sebagai tahap yang berorientasi pada fungsi simbolis (penggunaan bahasa, corat-coret tembok, dan menggambar) yang secara umum merupakan perkembangan kreativitas siswa. Selain itu, pada tahap kedua ini juga menjadi tahap kunci dalam perkembangan intuitif siswa (selalu ingin bertanya), dan pada tahap ketiga mulai memasuki orientasi kemampuan berfikir logis dan konkret (Usia anak SMA) (Raditya dkk., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal memegang peran krusial dalam membentuk karakter kritis, komitmen, kerja keras, dan perkembangan nalar yang logis serta konkret (Wiliandani, 2016). Namun, dalam prakteknya pendidikan formal di SMA (Sekolah Menengah Atas) masih melanggengkan sistem subjek objek dengan memposisikan siswa sebagai kertas kosong (tabularasa) yang harus diisi penuh oleh guru. Sehingga, siswa tertekan oleh pengetahuan guru yang dominan (Freire, 2019). Setidaknya, guru di SMA Negeri menggunakan 3(tiga) unsur utama struktur kekuasaan yang dimilikinya. Guru menjadi (signifikasi). Selanjutnya, guru mendominasi pikiran siswa dalam belajar, termasuk menentukan orientasi kebenaran secara absolut (dominasi). Sehingga, siswa selalu mengakui dan menuruti perlakuan guru tanpa gugatan apapun (legitimasi) (Giddens, 1984; formal seharusnya menjadi landasan simbol kebenaran 201
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kurniawan, 2020; Wirawan, 2012). Dominasi pengetahuan guru yang dilegitimasi secara absolut lemahnya kemampuan siswa mengembangkan nalar kritisnya (Azizah dkk, 2018). Maka dari itu, perlu adanya pendidikan yang bersifat dua arah secara egaliter. Pendidikan dua arah dapat memicu hadirnya pemikiran kritis siswa dalam belajar. Riset dari Rachmadtullah (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara siswa berpikir kritis dengan prestasi belajar yang baik. Selain itu, model pembelajaran dialogis dengan orientasi nalar kritis dapat membantu membangun kesan pengetahuan antar siswa. Sehingga, siswa dapat membangun kesan atas pengetahuan yang telah didiskusikan dengan teman dan gurunya untuk dapat memahami dan memaknainya secara mandiri (Freire, 2001a). Namun, model pembelajaran dengan orientasi memunculkan kesadaran kritis siswa belum secara utuh menyentuh sekolah-sekolah formal menengah atas (SMA) yang ada di Bangkalan, Madura. Pendidikan gaya bank masih mengakar di SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan. Pendidikan sekolah menengah atas di Bangkalan masih melanggengkan struktur hierarki antara guru dan murid dalam proses pembelajarannya. Siswa tingkat sekolah menengah atas di Bangkalan masih menitik beratkan harapan belajar sepenuhnya pada guru. Guru masih memposisikan siswa sebagai objek dan siswa menggantungkan pengetahuannya pada guru (Maryono dkk, 2018). ini akhirnya memungkinkan adanya doktrinisasi dalam proses Hal pembelajaran di kelas (Niron dkk, 2013). Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian tentang ―Strukturasi Pendidikan Gaya Bank: Fenomenlogi Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri Bangkalan, Madura‖ menjadi menarik dan urgen untuk dilakukan sebagai upaya menelisik faktor dan proses lestarinya struktur pendidikan yang menindas dan menghambat munculnya nalar kreatif dan kritis siswa di usia produktifnya, lebih spesifik di mata pelajaran sosiologi yang seharusnya menjadi mata pelajaran pembebasan dan membuat siswa mengerti menjadi manusia yang utuh, bebas, dan kritis. ini akhinya bertendensi pada METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan metode dengan hasil data deskriptif (Sugiyono, 2017). Sugiyono (2020) menyebut bahwa metode kualitatif mendasarkan analisisnya pada interpretasi teks dan hasil wawancara dengan tujuan perolehan makna atas suatu fenomena dalam mengedepankan kehidupan masyarakat. Wawancara, dokumentasi, dan observasi menjadi acuan utama dalam proses perolehan data dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Schutz (1945) menjelaskan bahwa fenomenologi fokus pada identifikasi masalah 202
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam interpretasi indrawi manusia secara bermakna, memaknai kesadaran individual secara terpisah dan secara kolektif sekaligus dialektis antar keduanya. Fenomenologi meliputi tindakan dengan berbagai motifnya dan nilai kepribadiannya (Salim, 2006). Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan. Pemilihan lokasi didasarkan pada 2 pertimbangan pokok, yaitu letak geografis dan menjamurnya pendidikan gaya bank di kedua sekolah tersebut. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah teknik purposive. Teknik purposive mendasarkan pemilihan subjek bertujuan sesuai dengan kebutuhan data (Kaelan, 2012). Penelitian ini memilih subjek kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan dan guru BK (Bimbingan Konseling) sebagai subjek berbasis struktur. Sedangkan, siswa dan guru dipilih sebagai subjek berbasis agen sosial dalam ruang pembelajaran sosiologi. Kepala sekolah menjadi subjek berbasis struktur sebab merupakan agen yang terikat dengan struktur birokrasi dalam pendidikan sekolah menengah atas. Sedangkan, siswa dan guru menjadi agen sosial yang berperan langsung tanpa terlibat struktur tanpa terlibat birokrasi secara langsung. Pemilihan subjek ini berdasar pada perspektif teori strukturasi dengan mengedepankan dualitas agen dan struktur. Sehingga, perolehan data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi dari subjek penelitian dapat dibaca menggunakan perspektif teori strukturasi Anthony Giddens dan konsep pendidikan gaya bank Paulo Freire. PEMBAHASAN A. Mode Konkret Pendidikan Gaya Bank pada Pembelajaran Sosiologi SMA Negeri Pendidikan gaya bank menjadi narasi kritis yang menggambarkan sekaligus menggugat model pendidikan satu arah yang berporos pada guru. Model pendidikan yang mengedepankan dominasi guru di ruang pembelajaran. Pendidikan yang bersifat antagonistik (Freire, 2019: 53). Namun, gugatan yang diajukan hanya menjadi angin lalu bagi sistem pendidikan formal di Bangkalan. Berbagai praktek pendidikan melanggengkan dan membangun keragaman baru pendidikan gaya bank yang lebih konkret dan menubuh. Freire (2019: 57) sebenarnya telah menjabarkan bentuk konkret dari pendidikan gaya bank, seperti guru mengajar, murid diajar, guru mengetahui segalanya, murid tidak mengetahui apa-apa, guru berpikir, tentang murid dipikirkan, dst. Secara gamblang, penjelasan Freire pendidikan gaya bank telah mencapai titik konkret yang mendasar. Hanya saja, dalam penelitian ini berusaha diturunkan pada konteks temuan di lapangan yang memperlihatkan lebih konkret praktek pendidikan gaya bank dalam ruang pembelajaran sosiologi di SMA. Bentuk konkretnya ialah 203
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebagai berikut: Tabel 1.2 Model Pendidikan Gaya Bank dalam pemebelajaran Sosiologi di SMA Negeri Bangkalan Madura No. SMA Negeri 1 Bangkalan 1. Gaya bank total 2. Guru menjelaskan, siswa mendengarkan 3. Guru memberi tahu segalanya, siswa menunggu diberi tahu oleh guru. 4. Guru membuat modul pembelajaran, siswa menghafal modul yang diberikan guru. 5. Guru menilai, siswa dinilai sesuai dengan pradigma tunggal guru. 6. Guru subjek aktif untuk siswa dan siswa objek pasif bagi guru. SMA Negeri 1 Kamal Gaya bank dan tanya jawab formalitas Guru memberikan materi pilihannya, siswa merangkum materi pemberian guru. Guru memberi pertanyaan tebakan di kelas, siswa menjawab seperti peserta kuis. Guru memberi tugas, siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Guru mengukur kemampuan akademik siswa melalui tugas-tugas, siswa diukur melalui tugas yang telah dikerjakan sesuai perintah guru. Guru memerintah, siswa diperintah dan dipaksa patuh pada perintah guru. Relasi antara guru dan siswa di ruang pembelajaran sosiologi SMA Negeri di Bangkalan ini mencerminkan relasi antara kalangan penindas dan kalangan tertindas. Guru sebagai kalangan penindas membangun relasi yang dominan atas murid dengan pengetahuan berdasarkan kurikulum yang bermuatan politis. Sedangkan, murid menerima pengetahuan dari guru dengan bekal kosong layaknya tabularasa (Freire, 2019: 59). Akhirnya, reproduksi rutinitas pembelajaran sosiologi dengan mode gaya bank menghasilkan rutinitas semu tentang perubahan, karena siswa tidak memiliki ruang bebas untuk menggugah segala bentuk pengetahuan yang diproduksi kurikulum melalui ceramah guru sosiologi di kelas. Alhasil, materi dan diskursus yang dibangun di kelas tidak mencerminkan ruang publik yang ilmu pengetahuan demokratis untuk menghasilkan perkembangan 204
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ transformatif (Fakih, 2011: 127). Contoh konkret tertuang dalam pembahasan materi sosiologi tentang modernisasi. Di SMA Negeri yang ada di Bangkalan (SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan), materi modernisasi didefinisikan sebagai proses perubahan masyarakat ke arah dunia yang lebih baik (titik). Tidak ada lanjutan, tambahan, atau gugatan berarti. Padahal, dalam paradigma sosiologi modern dan kritis, modernisasi menjadi bentuk dominasi pengetahuan negara adi daya atas negara dunia ketiga seperti Indonesia (Fakih, 2011: 84). Giddens (1990: 129) menjabarkan bahwa menghasilkan masyarakat yang rentan dengan resiko (risk society). Lebih lanjut, modernisasi semakin pesat dan menjelma modernitas tingkat lanjut. Modernitas tingkat lanjut hidup berdampingan dengan kapitalisme tingkat lanjut yang menghasilkan komodifikasi budaya (Marcuse, 2002: 24). Sehingga, dunia sosial dalam rentang ruang dan waktu di era modernisasi ini menjadi realitas yang tunggang langgang (Giddens, 1990; Priyono, 2016: 49-50). modernisasi Begitu banyak perspektif tentang modernisasi yang akhirnya berpotensi memunculkan diskusi sengit antar siswa ataupun antara siswa dengan guru. Namun, hal tersebut tidak nampak di ruang pendidikan yang menjelma bank tabungan. Siswa layaknya tabungan bank yang siap menyimpan penuh seluruh pengetahuan dari guru, seperti pengetahuan modernasasi yang dipersempit dan ditujukan hanya untuk menjawab soal ujian secara seragam (Freire, 2019: 55). Jika ditelisik sedikit ke belakang, maka data penelitian menunjukkan jawaban konkret, yaitu latar studi dan kapasitas guru sosiologi di kedua SMA Negeri yang ada di Bangkalan (SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan) tidak satupun berasal dari lulusan pendidikan sosiologi ataupun sosiologi pendidikan. Padahal, pelajaran sosiologi di SMA menjadi mata pelajaran khusus. Berbeda dengan jenjang sekolah formal menengah pertama (SMP) yang memposisikan ilmu sosial pada satu mata pelajaran umum, yaitu IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Pelajaran sosiologi di SMA setara dengan pelajaran kimia, biologi, ekonomi, fisika, dan geografi yang memerlukan keterampilan khusus dari pendidiknya. Begitupun dengan mata pelajaran sosiologi yang membutuhkan pendidik progresif. Pendidik sosiologi yang memahami betul bahwa wajah sosiologi tidaklah tunggal, melainkan ganda dan multi paradigma. Sehingga, dialog aktif di kelas bukanlah sebuah kegiatan teknis, melainkan menjadi jalan pembentuk, penghubung, dan penjewantahan epistimologis di ruang pendidikan secara substansial (Freire, 2019: xix). Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik. Justru sosiologi sebagai disiplin ilmu khas jurusan IPS harus menjadi ilmu yang tertindas dan dimarginalisasi oleh sekolah. Hal ini juga menjadi fakta baru atas tebalnya sekat penindasan antar disiplin ilmu yang akhirnya mempertebal dinding 205
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembatas munculnya kesadaran kritis siswa. Akan tetapi, penindasan tersebut terus-menerus dinormalisasi dengan permainan bahasa, seperti minimnya lulusan sosiologi di Bangkalan, sosiologi ilmu yang mudah dan bisa dipelajari siapapun dalam waktu singkat, dan berbagai alasan teknis lainnya. Semakin jelas terlihat bahwa memang tipu daya utama kalangan penindas adalah membangun narasi yang menormalisasi melalui bahasa, sehingga ketertindasan menjadi tidak nampak (Foucault, 2017; Freire, 2019: xxv). Telah menjadi hal biasa dan kesepakatan kolektif di Bangkalan bahwa pengajar sosiologi tidak benar-benar lulusan prodi sosiologi. Hal ini begitu bertolak belakang dengan pelajaran lain yang harus secara pakem memiliki kompetensi yang mapan atas disiplin ilmu yang akan diajarkan di kelas. Dari sini semakin jelas, mengapa siswa IPS tidak mencerminkan kebanggaan dirinya sebagai siswa IPS. Siswa IPS cenderung malu mengakui diri sebagai siswa IPS karena label ―siswa buangan‖. Padahal, ruh IPS sejati adalah kritisisme. Dan, sosiologi adalah the mother of social sains dalam membangun kritisisme siswa (Barker & Jane, 2016: 27). Akan tetapi, semua itu kandas saat sosiologi dimarginalisasi yang akhirnya berdampak pada terbentuknya siswa-siswa marginal dan tertindas di ruang pendidikan formal. Maka dari itu, secara tegas perlu kemampuan utama bagi kalangan tertindas untuk membangun budaya literasi. Akan tetapi, bukan literasi yang berdasar pada tekstual, melain intertekstual. Freire (2019: xxiv) dengan indah menyebutnya dengan literasi yang tidak hanya membaca kata, melainkan membaca dunia (reading the word and the world). Dengan begitu, kesadaran akan dominasi dan ketertindasan struktur yang ada akan disadari dan berusaha diubah. tidak berhenti dan selesai begitu saja. Marginalisasi pelajaran sosiologi di pendidikan formal yang ada di Bangkalan berkonsekuensi panjang atas munculnya mode konkret pendidikan gaya bank. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa bagi kalangan guru sosiologi di SMA model pembelajaran satu arah, ceramah, teacher center learning, memang tidak bisa lepas dari pelajaran sosiologi di kelas. Sebab, konsep sosiologi yang begitu kompleks memaksa model gaya bank harus diterapkan dan dianggap efektif. Padahal, Freire menawarkan alternatif praktis metode pendidikan yang emansipatoris, yaitu pendidikan hadap masalah. Bagi Freire (2001: 120) pendidikan hadap masalah akan menciptakan (counsitizacao) yang memercikkan harapan munculnya penyadaran kesadaran kritis kalangan tertindas. Dengan begitu, dialog aktif dan gagasan- gagasan kritis akan memekik lantang dari mulut-mulut siswa. Siswa yang selama ini hanya mendengar penjelasan guru dengan tekun dan penuh perhatian dapat berbicara lantang. Siswa yang selama ini menjadi generasi akan menunduk karena diperintahkan untuk menengadahkan kepala, membuka mata, dan memekikkan suara perjuangan Namun, persoalannya terus merangkum, 206
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melalui kasadaran kritisnya (Nuryatno, 2011: 44-45). Namun, harapan itu tidak akan muncul dalam angan dan khayalan tanpa praktek. Layaknya Freire dan Giddens yang membangun pondasi teori dan konsep- konsepnya di atas kombinasi teori dan praktek, maka harapan atas munculnya kesadaran kritis siswa di ruang pendidikan formal harus direalealisasikan secara konkret. Siswa tidak akan muncul kesadaran kritisnya jika hanya guru yang berhak menilai siswa, sedangkan siswa dianggap tidak memiliki kredibilitas untuk menilai guru. Praktek semacam ini justru membunuh dialektika kritis siswa atas gurunya (Kurniawan, 2020; Arie Wahyudi dkk, 2018: 5-6). Begitupun dalam hal praktek perintah dan diperintah. Siswa hanya menjadi kalangan yang terus-menerus diperintah tanpa pernah mampu memerintah orang lain di ruang sekolah. Hal ini membekukan harapan munculnya counter hegemoni antar siswa atau antara siswa terhadap guru (Fakih, 2011; Gramsci, 2019: 61). B. Guru dan Siswa: Pergulatan Agen Sosial di Sekolah Perlu disadari bahwa praktek sosial merupakan hasil dari tindakan rutin agen-agen sosial. Priyono (2016: 22) menjelaskan bahwa praktek sosial bisa berupa kebiasaan, seperti kebiasaan menyebut pengajar dengan sebutan guru, kebiasaan menabung uang di bank, dan kebiasaan guru sosiologi mengajar siswa dengan model pembelajaran ceramah atau satu arah, dsb. Giddens (2010b: 17) menjabarkan singkat bahwa praktek sosal menjadi bentuk akumulatif rutinitas agen sosial. Maka dari itu, agen sosial turut andil besar dalam membentuk praktek sosial pembelajaran sosiologi yang bergaya bank. Dalam hal ini, agen sosial adalah guru dan siswa di ruang kelas. Guru sebagai agen sosial dalam pembelajaran sosiologi mendasari tindakannya pada 2 kesadaran, yaitu kesadaran diskursif (discursive consciousness) dan kesadaran praktis (practical consciousness). Kesadaran diskursif menjadi tatanan kesadaran yang bergantung pada kapasitas agen untuk membahasakan tindakannya (Giddens, 2010b: 69). Sedangkan, kesadaran praktis masuk pada wilayah kepribadian agen yang berisi gugus pengetahuan yang tidak perlu dipertanyakan ulang (taken for granted knowledge), sehingga menghasilkan rasa aman ontologis (ontological security) atas praktek sosial yang ada (Priyono, 2016: 29). Kesadaran diskursif guru merujuk pada kesadarannya dalam belajar dan mengajar di kelas sosiologi. Guru sadar dan mampu menjelaskan secara kebahasaan bahwa belajar menjadi hal yang harus terus dilakukan, karena seorang guru merupakan titik utama berjalannya pembelajaran di kelas. Konsekuensi atas kesadaran diskursif ini menghasilkan kesadaran praktis yang membentuk tindakan rutin di ruang kelas (Giddens, 2010b: 66). Guru mengasumsikan diri sebagai sumber pengetahuan dalam proses 207
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembelajaran di kelas. Asumsi ini menjadikan guru secara praktis terus bertindak sebagai sumber utama pengetahuan. Maka, kesadaran belajar dan mengajarnya justru semakin melanggengkan sistem pendidikan gaya bank di kelas pembelajaran sosiologi. Akhirnya, sistem pendidikan gaya bank menjadi model pembelajaran yang dianggap sebagai mode penetrasi pengetahuan atas agen sosial tanpa perlu dipertanyakan ulang (taken for granted knowledge). Hal ini menjadikan guru bersembunyi pada rasa aman ontologis pendidikan gaya bank dalam menjalani rutinitas pembelajaran sosiologi di kelas (Kurniawan, 2020: 132). Namun, rasa aman ontologis ini akhirnya memunculkan potensi kesadaran kritis yang tidak tercapai, sehingga terjerumus pada kesadaran naif. Freire (2019: 71) menyebut bahwa kesadaran naif adalah kesadaran yang dimiliki individu dengan pengetahuan atas sistem penindasan yang ada, namun individu hanya meretapinya tanpa berniat mengubahnya secara ontologis. Hal ini nampak pada beberapa guru sosiologi SMA Negeri di Bangkalan (SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan). Secara sadar, guru menyadari bahwa model pembelajaran ceramah menghambat gerak kembang kreatif dan kritis siswa. Hanya saja, untuk alasan mencapai nilai-nilai teknis di rapor, maka pembelajaran semacam itu mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa mencapai target pembelajaran yang telah ditentukan kurikulum pusat. Padahal, pendidikan yang terpusat atau mengekor total pada kebijakan pusat hanya akan menjadikan pendidikan sebagai formalitas yang tidak sungguh-sungguh menghasil generasi berkualitas unggul (Raditya, 2021: 225). Namun, Giddens (2010b) menjabarkan bahwa inti dari agen adalah sisi kreatif dalam memodifikasi struktur. Dalam hal model pembelajaran dan tekanan target pacu pembelajaran, guru sosiologi dan siswa sebagai agen sosial membangun sedikit harapan nuansa belajar interaktif. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Kamal yang menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu materi pembelajaran tentang penelitian sosial berorientasi pada pendekatan kepustakaan di perpustakaan. Terlebih juga terdapat diskusi aktif di kelas yang menghasilkan perdebatan sengit. Hanya saja, metode ini tidak dilangsungkan secara rutin, melainkan hanya selingan sebagai upaya memberi variasi dalam pembelajaran. Metode semacam ini dapat menjadi jembatan antara kesadaran diskursif guru tentang pentingnya dialog aktif dengan tekanan dominasi struktur target pacu capaian pembelajaran bagi siswa. Berbeda guru, berbeda pula dengan siswa. Guru sosiologi menilai bahwa minat dan gairah belajar siswa di kelas menurun, karena siswa lebih percaya sekaligus bergantung pada google untuk menemukan jawaban pasti tentang persoalan sosiologis di kelas. Hal ini mengindikasikan adanya sikap skeptis atas keberadaan sekolah sebagai institusi pendidikan. Sikap skeptis ini bisa 208
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berpotensi menghadirkan gagasan redefinitif tentang nilai-nilai sekolah (Postman, 2020: 11). Namun, berdasar data lapangan, hal yang nampak justru tidak mengarah pada transformasi redefinisi nilai-nilai sekolah. Melainkan, hanya bersifat rutinitas dengan makna yang dangkal. Pencarian jawaban melalui google hanya berfungsi ketika guru memberikan pertanyaan dan tugas. Guru masih menjadi penentu berjalannya tindakan belajar siswa. Siswa cederung patuh. Kepatuhan siswa ini juga akhirnya menjadikan siswa ikut andil sebagai agen sosial dalam reproduksi pembelajaran sosiologi yang bergaya bank di kelas (Giddens, 2010b). Ketiga jenis siswa dalam pembelajaran sosiologi, yaitu aktif, pasif, dan agresif, menunjukkan basis kesadaran sebagai agen sosial yang berbeda-beda. Siswa aktif cenderung masuk pada kesadaran diskursif. Siswa aktif mampu menjelaskan secara sadar mengapa dirinya bersekolah, belajar dengan tekun, dan mematuhi aturan sekolah dan aturan dari guru. Siswa aktif memiliki kapasitas untuk menjelaskan bahwa sekolah merupakan institusi yang mampu menciptakan mobilitas sosial vertikal. Sehingga, belajar dengan tekun menjadi faktor kunci untuk mencapai mobilitas melalui jalur pendidikan dengan cara mendapat nilai rapor yang bagus. Namun, Apple menggugat fakta penuh ilusi ini. Apple (2021: 35-47) menganggap bahwa sekolah hanya meghasilkan berbagai ilusi, seperti mobilitas sosial, nilai yang berbentuk angka di rapor, serta penawaran dalam hal memangkas ketimpangan ekonomi. Padahal, sekolah justru menunjukkan fakta yang sebaliknya, seperti penyeragaman yang justru mempertebal sekat batas antara si kaya dengan si miskin, serta tidak berdampak signifikan atas mobilitas sosial apapun, kecuali kontrol atas tubuh siswa (Raditya, 2014, 2016: 37). Berbeda dengan siswa pasif, siswa pasif justru menjadi agen sosial yang bergelut dalam tatanan kesadaran praktis. Tindakannya dalam ruang pembelajaran sosiologi tidak berdasar pada kapasitas penjelasan diskursif. Siswa pasif menjalankan pembelajaran dengan pengetahuan bahwa sekolah itu harus, tanpa bantahan apapun (taken for granted knowledge). Sehingga, berimbas pada berbagai aspek yang menjadikannya tidak aktif di kelas (pasif). Data di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya siswa pasif adalah siswa yang memiliki gairah belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Hanya saja, gairah belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi tersebut harus tertimbun oleh dominasi rasa takut dan malu atas penghakiman publik, yaitu guru dan siswa lain di kelas. Giddens (Giddens, 2010b: 85) secara lugas mengurai bahwa rasa ragu, malu, dan bersalah merupakan bentuk dari hilangnya kontrol diri dan rasa percaya diri. Rasa takut salah dan ragu dalam menjalankan rutinitas pembelajaran di kelas ini menjadikan siswa pasif sebagai kalangan tertindas dan cenderung dikucilkan oleh siswa lain dalam hal pergaulan dan dihakimi oleh guru dalam hal pengetahuan. 209
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Hal ini akhirnya menjadikan siswa pasif sebagai kalangan subaltern, kalangan yang tersingkir dan terpinggir keberadaannya dari kalangan dominan di kelas (Spivak, 2021: 75). Kecenderungan tersingkirnya siswa pasif di ruang kelas ini mengandaikan siswa pasif sebagai agen sosial layaknya zombie yang tidak mampu memaknai pendidikan di dunia dan bersama dunia (Freire, 2019: 19). Selain siswa aktif dan pasif, muncul kalangan siswa ketiga, yaitu siswa agresif. Kalangan siswa yang memiliki spirit pemberontakan paling mungkin di antara siswa lainnya. Siswa yang seringkali berkata tidak atas perintah, tuntutan, dominasi, dan legitimasi apapun dari guru. Siswa yang oleh Camus ( 2009: 434-436) sebut sebagai sang pemberontak (the outsider) karena mereka paham atas keinginannya dan akan terus membantah suatu intervensi dari luar yang tidak selaras dengan keinginannya. Sejatinya, keinginan siswa agresif ini adalah kebebasan, jam belajar yang tidak monoton, dan rutinitas pembelajaran yang tidak melulu mempertimbangkan kemampuan akademik berdasar satu sudut pandang. Siswa agresif menunjukkan adanya dialektika kendali (the dialectic of control) antara guru dan siswa. Dialektika kendali yang terjadi antara siswa ageresif dan guru mengartikan adanya relasi otonom antara siswa (sebagai agen yang dikuasai) dengan guru (sebagai agen penguasa) (Giddens, 2010b: 25). Sehingga, siswa agresif membenarkan proposisi Giddens bahwa tidak akan mungkin ada sebuah penguasaan total atas orang lain, kecuali individu tidak lagi mampu menjadi agen (Priyono, 2016: 34). Siswa agresif menunjukkan bahwa penguasaan guru pada siswa tidak melulu dipatuhi, sebab siswa agresif memiliki otonominya sendiri sebagai agen sosial dalam ruang pembelajaran sosiologi. Hanya saja, kesadaran siswa agresif masih terjebak pada motivasi tak sadar (unconscious motives). Sebuah motivasi yang medorong agen melakukan suatu tindakan yang konsekuensi tindakannya tidak disadari oleh agen itu sendiri, seperti tindakan membolos sekolah dan tindakan melanggar aturan lainnya dari siswa agresif yang sebenarnya menunjukkan adanya resistensi atas keterkekangan tubuh sosial siswa di ruang sekolah, tapi siswa agresifnya sendiri tidak menyadari hal tersebut (Giddens, 2010b: 10-13). Maka dari itu, pada tahap ini peran peneliti menjadi krusial dalam pandangan Giddens tentang hermeneutika ganda. Prosedur abstraksi yang mengasumsikan bahwa terdapat dua tahap munculnya sebuah gagasan akademik. Tahap pertama adalah ruang informan atau subjek penelitian mengeksplorasi pengalaman hidup atas tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, tahap kedua merupakan ruang bagi peneliti membangun interpretasi dengan bahasa, pengalaman, dan pemahaman teoritik yang dimiliki (Giddens, 2010a: 209; Wirawan, 2012: 304-305). Pada pembahasan ini, nampak bahwa guru dan siswa sebagai agen sosial 210
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membentuk pergulatan antar agen dengan agensinya (tindakan sosial) berdasar kesadarannya masing-masing. Guru dengan signifikasi tandanya sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik secara rutin membentuk praktek sosial pendidikan gaya bank di ruang pembelajaran sosiologi. Akan tetapi, kesadaran yang akhirnya membentuk agensi para agen (guru dan siswa) tidak berdiri sendiri. Melainkan, ada keterkaitannya dengan struktur sosial yang oleh Giddens (2010b: 25-27) jabarkan dalam bentuk aturan dan sumber daya. C. Aturan Sekolah dan Sumber Daya yang Memperdaya Data lapangan yang menunjukkan adanya fakta bahwa guru PPKN, Geografi, dan Akuntansi justru mengajar sosiologi bukanlah realitas yang berdiri sendiri atas kehendak agen secara otonom. Melainkan, terdapat andil struktur, yaitu aturan dan sumber daya otoritatif di dalamnya. Aturan-aturan dan sumberdaya akan terus terlibat dalam proses produksi dan reproduksi tindakan sebagai sarana utama reproduksi sistem (Giddens, 2010b: 30). Sehingga, sistem pendidikan formal dalam hal pembelajaran sosiologi dengan guru yang tidak berdasar dari lulusan sosiologi merupakan reproduksi sosial yang melibatkan aturan dan sumber daya. Aturan dan sumber daya tersebut terpatri dalam beberapa bidang yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, dan BK (Bimbingan Konseling). Akhirnya, bidang-bidang yang memliki otoritas atas aturan sekaligus mendapat 3(tiga) mandate gugus besar struktur, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Signifikasi merujuk pada tanda bahwa suatu individu atau tindakannya, sehingga kelompok memiliki kontribusi dominan atas tindakannya bisa dilegitimasi oleh kelompok lain (Giddens, 2010b: 46-48). Sumber daya otoritatif yang diberikan pada kepala sekolah dan wakasek kurikulum menjadikan tindakannya untuk memposisikan guru PPKN sebagai pengajar sosiologi dilegitimasi oleh guru- guru dan pihak lain, termasuk guru PPKN itu sendiri. Legitimasi ini baisanya tertuang dalam bahasa ―sudah perintah kepala sekolah melalui bidang kurikulum, mas, jadi yaa harus dijalani‖. Namun, secara sadar, guru sosiologi menyanggupi dan menanggapi bahwa keputusan tersebut sebagai tantangan bagi dirinya untuk menambah pengetahuan baru sebagai pendidik yang terus ingin berlajar. Hal ini menunjukkan bahwa sifat sturktur yang memberdayakan (enabeling): memungkinkan terjadinya sebuah praktek sosial dengan struktur sebagai medium sarana (medium and resqurces) (Giddens, 1984; Priyono, 2016: 23). Akan tetapi, struktur yang memberdayakan tersebut justru memperdaya hingga membentuk normalisasi yang berdampak panjang pada praktek pembelajaran sosiologi di kelas. Legitimasi menempatkan guru pada beberapa mata pelajaran yang dianggap ―remeh‖ (sosiologi) menjadi candu bagi 211
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sekolah formal sebagai solusi singkat kurangnya tenaga pengajar. Dari sini terlihat bahwa aturan yang telah disepakati secara regulatif oleh kepala sekolah, wakasek kurikulum, kesiswaan, dan BK, menjadi basis legitimasi kuat membentuk praktek sosial bersama agen. Oleh karena itu, objektivitas struktur dalam bentuk aturan dan sumber daya tidaklah bersifat eksternal, akan tetapi melekat erat dengan tindakan agen melalui skemata-skemata praktek sosial (Priyono, 2016: 22). Pada bagian ini, nampak bahwa praktek sosial pendidikan gaya bank menjadi bentuk sumber daya otoritatif 4(empat) bidang sekolah (kepala sekolah, wakasek kurikulum, kesiswaan, dan BK) menjadi satu kesatuan dengan tindakan yang dilakuka guru dan siswa di ruang kelas. Hal ini semakin mempertegas bahwa sturktur sosial berbeda dengan struktur alam. Struktur sosial tidak memisahkan diri dengan kesadaran pelaku atas tindakannya (Giddens, 2010b: 23-27). Namun, dalam hal ini perlu diperjelas komponen struktur yang ada. Giddens (2010b: 22-54) menjabarkan bahwa struktur ialah aturan dan sumber daya. Aturan terbagi menjadi 2(dua), yaitu aturan konstitutif dan regulatif. Sedangkan, sumber daya juga terbagi menjadi 2(dua), yaitu sumber daya alokatif (ekonomi) dan otoritatif (politik). Pada penelitian ini tidak terlihat secara jelas sumber daya alokatif. Namun, secara esensial, sumber daya otoritatif tertuang pada berbagai tindakan 4(empat) bidang sekolah dengan seluruh komponen sekolah (Kepala sekolah, guru, siswa, TU, Satpam, dst). Karena, secara substansial dan teknis keempat bidang tersebut membentuk dan mengesahkan secara kolaboratif aturan yang menjadi pondasi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik dari aturan yang bersifat konstitutif, hingga aturan yang bersifat regulatif. Secara konseptual, aturan konstitutif dan regulatif memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya sama-sama merupakan rule penentu praktek sosial bersama agen. Giddens (2010b: 31) menjabarkan secara rinci bahwa aturan konstitutif merupakan aturan yang bersifat esensial untuk mendasari suatu tindakan di dalam instutusi. Seperti, pada penelitian ini tercerminkan dalam konstitusi bahwa sekolah adalah sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ruh konstitusi tersebut juga tertuang dalam visi masing-masing sekolah yang secara garis besar membangun nuansa konsitutif untuk mencerdaskan kehidupan siswa berdasar pada iman dan taqwa. Hal ini berbeda dengan sifat aturan yang regulatif. Aturan regulative merujuk pada aturan yang non esensial. Aturan yang mengatur praktek konkret di ruang dan waktu sekolah, seperti jam masuk, atribut yang digunakan, dan aturan yang tidak menentukan hakikat dari sebuah tindakan, melainkan hanya menjelaskan bagaiman sebuah tindakan tersebut dilakukan dengan baik (Giddens, 2010b: 31-33). Aturan regulatif ini menjadi turunan dari aturan konstitutif. Sehingga, aturan regulatif membentuk jalan penentu arah pembelajaran sosiologi di ruang 212
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pendidikan formal. Aturan jam masuk, jam pulang sekolah, cara berpakain untuk siswa, cara berpakaian untuk guru, membangun nuansa ruang dan lugas waktu dalam proses pembelajaran. Giddens (2010b: 3) secara mensyaratkan adanya ruang dan waktu dalam kajian ilmu sosial, sebab ruang dan waktu merupakan komponen penting dalam proses terjadinya praktek sosial. Namun, ruang dan waktu yang diatur dalam regulasi sekolah justru menghadirkan bentuk aturan dan sumber daya yang memperdaya. Sebuah aturan dan sumber daya yang mempersempit dan mengekang gairah belajar siswa dan guru sebagai agen sosial. Sekolah formal dengan jam masuk pukul 07.00 s/d 14.00 menjadi ruang dan waktu untuk belajar. Sedangkan, di luar jam sekolah bukanlah waktu dan ruang untuk belajar. Terlebih, ketika ruang pembelajaran yang dibangun mencekam dan monoton. Hal ini akhirnya oleh Postman (2020: vi) dengan meminjam analogi dari Kurt Singer menyebut sebagai pedagogi hitam, sebuah pedagogi yang membentuk perangkap ruang belajar siswa. Siswa menjadi terperdaya dengan aturan berseragam, masuk sekolah, dan pulang sekolah. Siswa terperdaya dalam memaknai aturan regulatif ini. Sehingga, siswa terjebak pada pemaknaan bahwa ketika tidak di sekolah, maka tidak perlu belajar. Ketika tidak menggunakan seragam, maka tidak perlu membaca. Dan, ketika tidak di waktu sekolah, maka tidak perlu memahami pelajaran apapun. Akan tetapi, hal ini tidak bisa lepas dari nuansa sekolah yang bersifat tendensius, karena ada intervensi struktur aturan regulatif lainnya yang ikut andil terbentuknya rutinitas pembelajaran sosiologi yang bersifat gaya bank dan monoton. Aturan regulatif lainnya tersebut melintas dalam target pacu penguasaan materi untuk ketercapaian kurikulum sebagai landasan nilai rapor siswa. Waktu belajar sosiologi yang terbatas, 70-140 menit perminggu, dengan tekanan materi yang begitu padat, 2 materi dalam 1 bulan, karena dalam 2 semester setidaknya harus menyelesaikan 10-12 materi sosiologi yang berbeda, menjadikan pembelajaran di kelas hanya bersifat formalitas dan mengejar ketuntasan materi. Faka ini diperkuat oleh argumen dari Raditya (2021) dalam bukunya pedagogi kaum terkunci yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang bersifat formalitas hanya mereproduksi pendidikan yang kering makna, sehingga agen-agen pendidikan di dalamnya hanyalah kaum terkunci di brankas pengetahuan penguasa pusat. Selain itu, peserta didik juga harus belajar materi yang begitu padat lainnya di mata pelajaran geografi, ekonomi, matematika, sejarah, sejarah minat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dst, dengan tujuan akhir mampu menjawab soal ujian, UTS dan UAS, secara baik dan benar untuk bisa mendapat nilai rapor tinggi, rangking, dan naik kelas. Rutinitas dan beban aturan serta sumber daya ini terus berulang hingga bank yang dibangun di kepala siswa penuh dengan pengetahuan guru yang bersifat tunggal dan absolut (Freire, 2001: 16). 213
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ D. Praktek Sosial di Sekolah Bangkalan: Dualitas Pendidikan Gaya Bank Pada penelitian ini terlihat bahwa agen sosial dan struktur sosial membentuk sebuah dualitas, bukan dualisme. Artinya, agen sosial dengan agensinya berdialektika positif dengan struktur sosialnya dalam konteks ruang dan waktu untuk membentuk praktek 4-5) menganalogikan bahwa tidak mungkin ada praktek sosial jika tidak ada rutinitas tindakan agen, serta tidak mungkin ada agen sosial jika tidak ada struktur sosial, begitupun sebaliknya dan seterusnya. Sehingga, pada bagian ini dapat terlihat bahwa tidak mungkin ada praktek pendidikan gaya bank, jika tidak ada rutinitas pembelajaran sosiologi yang memenjarakan kreativitas siswa. Pembelajaran yang menjadikan guru harus mengejar target kurikulum sekolah dan pembelajaran yang menempatkan guru pada posisi pengajaran yang bukan kapasitasnya, dalam hal ini pembelajaran sosiologi. Dualitas antara siswa dan guru sebagai agen dengan aturan serta sumber daya otoritatif menghasilkan praktek pembelajaran sosiologi yang bermodel gaya bank. Siswa dengan kesadarannya terbentuk atas struktur berupa aturan dan sumber daya di setiap tindakannya, begitupun struktur yang terbentuk dan semakin terreproduksi atas agensi dari masing-masing kesadaran agen. Hal ini mengandaikan proposisi utama teori strukturasi yang menjelaskan bahwa ketika terjadi produksi tindakan, maka terjadi pula reproduksi-reproduksi dalam konteks pelaksanaan keseharian kehidupan sosial (Giddens, 2010b: 42). Kesadaran diskursif, praktis, dan naif guru membangun dialektika kendali dengan siswa aktif, kritis, dan agresif di dalam ruang dan waktu pendidikan formal (SMA Negeri). Kesadaran tersebut membangun tindakan yang berjalan dengan gugus-gugus struktur signifikasi, legitimasi, dan dominasi sumber daya yang memperdaya. Sumber daya yang menghasilkan aturan dan berkontribusi atas rutinitas pembelajaran sosiologi secara rutin dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai target akhir. Sehingga, dualitas antara komponen agen dan struktur tersebut membentuk rutinitas pembelajaran satu arah dan mereproduksi secara berkelanjutan model pendidikan gaya bank di pembelajaran sosiologi SMA (SMAN 1 Kamal dan SMAN 1 Bangkalan). sosial. Giddens (2010b: Bagan 1: Dualitas Agen dan Struktur dalam Membentuk Strukturasi Pendidikan Gaya Bank 214
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Bagan di atas menunjukkan bahwa agen dan struktur serta komponen sosial di dalamnya bersifat dualitas untuk bisa menghasilkan praktek sosial pendidikan gaya bank. Secara konkret, berikut tabel yang memuat berbagai komponen di antara agen dan struktur: Tabel 3 Bentuk Konkret Agen Sosial dan Struktur Sosial dalam Membentuk Dualitas Agen Sosial Guru Sosiologi (Kesadaran diskursif, praktis, dan naif) Struktur Sosial Aturan: Konstitutif (Sekolah sebagai ruang mencerdaskan kehidupan bangsa berdasar iman dan taqwa) Aturan: Regulatif (Jam masuk sekolah, jam pulang sekolah, posisi duduk guru, penampilan guru dan siswa, ujian-ujian, jadwal pelajaran, dan remidial untuk pemenuhan nilai di raport Siswa (Aktif, Pasif, dan Agresif) Sumber daya otoritatif: Pemegang 3 gugus besar struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi (Kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, dan BK) Dualitas Agen dan Struktur Pendidikan Gaya Bank sebagai Rasa Aman Ontologis Dualitas agen dan struktur membentuk praktek sosial rutin pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank dalam pembelajaran sosiologi akhirnya menjadi rasa aman ontologis (Ontological security), sebuah rasa aman atas praktek sosial yang dianggap sudah baik dan mapann (Giddens, 2010b; Kurniawan, 2020: 131-133). Padahal, secara kritis, faktual, dan konseptual, pendidikan gaya bank justru menelantarkan kesadaran siswa ke ruang pendidikan yang hampa (Freire, 2001b, 2007; Postman, 2020). Maka dari itu, perlu perubahan mendasar dan kesadaran bahwa pendidikan gaya bank merupakan sebuah praktek pendidikan dan pembelajaran yang menghasilkan rasa tidak aman (Insecurity) atas perkembangan nalar kritis generasi bangsa. Jika strukturasi atau rutinitas dengan dualitas agen dan strukturnya mampu mereproduksi secara berulang dan langgeng sistem pendidikan gaya bank dalam pembelajaran sosiologi, maka strukturasi juga mampu merubah sistem yang sudah mapan (ontological security) menjadi tidak mapan (insecurity) dan 215
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menghasilkan perubahan transformatif (Kurniawan, 2020: 132-135). Perubahan yang melibatkan dualitas agen dan struktur, misalnya dengan menawarkan gagasan untuk hal yang bersifat regulative seperti: daripada mengatur dan melarang siswa berambut gondrong (dalam aturan regulative tertulis di SMA Negeri), lebih baik mengatur tindakan regulative agar siswa rutin membaca buku setiap hari. Sehingga, hasil bacaan meresap pada pengetahuan, masuk pada pemahaman, dan menjelma dalam bentuk kesadaran (Freire, 2019: 88). Bisa dibayangkan betapa megahnya negeri ini jika sekolah membentuk siswa yang rapih dan kokoh secara pikiran dengan membaca, daripada hanya rapih dari sisi penampilan. Maka, negeri ini dapat menjadi negeri dengan generasi brilian dan gaya hidup membaca di setiap pendidikan formal. Jika membaca telah menjadi budaya, maka pendidikan gaya bank akan mengalami ketidak nyamanan ontologis (insecurity) dan perubahan sistem dengan gerak dialog progresif akan tercipta sekaligus merayakan runtuhnya rezim pendidikan gaya bank di pembelajaran sosiologi SMA. PENUTUP A. Kesimpulan Pendidikan gaya bank yang telah diuraikan secara konkret oleh Freire menjelma semakin beragam dalam pembelajaran sosiologi di SMA. Tugas-tugas formalitas, penjelasan yang monoton, murid yang pasif, dan otoritas yang tidak seimbang memperkokoh pendidikan gaya bank berkuasa di ruang kelas sosiologi. Kokohnya pendidikan gaya bank dalam pembelajaran sosiologi ini tidak bisa lepas dari strukturas (rutinitas) antara agen sosial dengan kesadarannya dan struktur sosial dengan aturan dan sumber dayanya. Guru sebagai agen sosial membangun kesadaran diskursif, praktis, dan naif dalam mengajar. Guru sadar bahwa dalam aturan terdapat regulasi konstitutif yang melanggengkan pendidikan gaya bank. Hanya saja, guru seperti tidak memiliki sumber daya untuk menggugatnya. Begitupun dengan siswa, siswa aktif, pasif, dan agresif menyumbangkan agensi yang beragam dalam melanggengkan sistem pendidikan gaya bank. Siswa aktif tidak berarti memiliki kesadaran kritis, siswa aktif adalah siswa yang aktif mengikuti intruksi gaya bank yang diberikan guru. Siswa pasif pun demikian. Siswa pasif terjebak pada kesadaran praktis tentang ilusi pendidikan. Namun, sedikit harapan muncul pada siswa agresif. Hanya saja, siswa agresif tetap tunduk dan kalah dengan otoritas dan aturan yang militeristik di sekolah. Alhasil, pendidikan gaya bank hanya terus berulang sebagai bentuk dari formalitas pendidikan. Tindakan agen dan lekatan struktur aturan dan sumberdaya membentuk simpul dualitas yang saling terikat dalam membentuk praktek pembelajaran gaya bank di ruang kelas sosiologi SMA. Pendidikan gaya bank menjadi rasa aman ontology (ontological security) bagi guru, siswa, dan segala gugus 216
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ struktur yang ada di SMA Negeri Bangkalan, Madura (SMA Negeri 1 Kamal dan SMA Negeri 1 Bangkalan). Maka dari itu, untuk melakukan perubahan dan meruntuhkan rezim pendidikan gaya bank, harus memunculkan kesadaran kritis dan menjadikan pendidikan gaya bank sebagai sistem tidak aman (insecurity) bagi gerak kembang kritisisme siswa. Kesadaran kritis tersebut bisa muncul dengan model belajar dialog dan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang menggugat segala ketidakadilan, pendidikan yang tidak hanya menghasilkan generasi mengangguk dan menunduk, serta pendidikan yang menciptakan pengharapan akan masa depan manusia. B. Saran Pertama, saran untuk pihak sekolah menengah atas, namun saran ini tidak bersifat tunggal dan mutlak. Saran ini berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara intens selama kurang lebih 2(dua bulan). Sarannya ialah membangun sistem pembelajaran yang mengedepankan daya juang literasi, seperti membaca, menulis, dan berbicara di depan umum untuk bisa berdiskusi atau dialog untuk siswa IPS, terutama dalam pembelajaran sosiologi. Regulasi penampilan hendaknya diperlonggar dan perkuat regulasi substansial untuk kepentingan kognitif siswa, seperti wajib membaca buku bagi siswa dan guru. Sebab, ruang sekolah adalah ruang intelektual yang menyatu dengan daya juang literasi, bukan ruang ujuk kebolehan dalam hal berpenampilan sehingga melupakan esensi substansial pendidikan. Kedua dan terakhir, adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian selanjutnya ini berdasar dari kelemahan dan kekurang dari penelitian ini. Penelitian ini fokus mengulas persoalan pendidikan gaya bank di internal sekolah. Tetapi, tidak banyak mengulas relasi eksternal kultur masyarakat Madura yang berdampak dominan pada internal sekolah. Selain itu, penelitian ini tidak mampu menelisik dominasi struktur hingga ke akar intensi politik negara secara nasional, karena keterbatasan akses peneliti juga terkesan mengabaikan yang masih mahasiswa S1. Penelitian ini kontribusi gender guru dan siswa, karena peneliti merasa tidak menguasai secara substansial persoalan pembahasan gender dan keterbatasan waktu yang ada. Mengingat, tugas akhir skripsi dalam bentuk artikel ilmiah ini harus segera diselesaikan. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya bisa menambah khasanah riset serupa dari sudut pandang budaya dominan, politik pendidikan, dan gender secara lebih komperhensif dengann variasi lokasi penelitian yang lebih beragam, seperti komparasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. DAFTAR PUSTAKA Al-fadhil, M. (2016). Mazhab Pendidikan Kritis; Proses Humanisasi 217
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pendidikan. MUDARRISUNA (Media Kajian Pendidikan Agama Islam), 6(1), 33-52. Alam, M. (2013). Banking Model of Education in Teacher-Centered Class: A Critical Assessment. Research on Humanities and Social Sciences, 3(15), 27-32. Alpusari, M. (2013). Analisis Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Dasar Pekanbaru. Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2(02), 10. Apple, M. W. (2021). Ideologi dan Kurikulum (G. N. Rahayu (ed.); 4th ed.). Cantrik Pustaka. Arifin, Z., Masyukuri, M., & Hanif, M. (2021). Model Internalisasi Nilai- nilai Multikultural dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Nganjuk. Al-Insyiroh: 76-87. Jurnal Studi Keislaman, 7(1), Azizah, M., Sulianto, J., & Cintang, N. (2018). Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran Matematika Kurikulum 2013. 61-70. Jurnal Penelitian Pendidikan, 35(1), Bahri, S. (2019). Pendidik Yang Membelajarkan (Gaya Bank vs Hadap Masalah). IQRO: Journal of Islamic Education, 2(1), 1-16. Barker, C., & Jane, E. A. (2016). Cultural Studies: Theory and Practice (5th ed.). Sage Publiction. Fakih, M. (2011). Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik (E. Prasetyo & F. Agustina (eds.); 2nd ed.). Pustaka Pelajar. Foucault, M. (2017). Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan (T. Setiawan, Sufianto, & Dkk (eds.)). Narasi-Pustaka Promothea. Freire, P. (2001a). Pedagogi Pengharapan, Menghayati Kembali Pendidikan Kaum Tertindas. Kanisius. Freire, P. (2001b). Pendidikan yang Membebaskan.pdf (p. 124). Freire, P. (2007). Politik Pendidikan (Mas'ud (ed.)). Pustaka Pelajar. Freire, P. (2019). Pendidikan Kaum Tertindas. Narasi. Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration: Elements of the theory of structuration. In Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn. Polity Press. Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. In Polity Press. Polity Press. Giddens, A. (2010a). Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru (1st ed.). Pustaka Pelajar. Giddens, A. (2010b). Teori Strukturasi (I). Pustaka Pelajar. Gramsci, A. (2019). Catatan-Catatan dari Penjara. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Handayani, S. (2015). Tindak Kekerasan Fisik Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 (Studi Kasus di SMA Kota Surakarta). Universitas Sebelas Maret, 3(7), 59-78. Hefni, M. (2007). BHUPPA'-BHÂBHU'-GHURU-RATO ( Studi Konstruktivisme- Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura ). Karsa, XI(1), 13-20. 218
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kaelan. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, dan Agama (1st ed.). Paradigma. Kemendikbud, P. W. (2020). Reformasi Pendidikan Nasional Melalui Merdeka Www.Kemendikbud.Go.Id. Belajar. pendidikan- Kurniawan, K. N. (2020). Kisah Sosiologi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Kuswandi, A. I. (2020). Ustadz Madrasah Diniyah di Masa Pandemi Covid. Prosiding Diskusi Daring Tematik Nasional, September, 74-79. Malinowski, B., Briffault, R., Lewis, C. S., Dell, F., Mead, M., Rougemont, D. de, Bowly, J., Benedek, T., Handrick, I., Freud, S., Reik, T., Siuttie, I., Horney, K., Fromm, E., Roche, P. Q., Menninger, K., Lawrence, D. H., Beauvoir, S. de, Sorokin, P., ... Camus, A. (2009). Anatomi Cinta: Risalah Jalan Cinta, Arti Cinta, dan Kekuatan Cinta (M. K. A (ed.)). Komunitas Bambu. Marcuse, H. (2002). One Dimensional Man. Routledge Classics. Maryono, Budiono, H., & Okha, R. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter Mandiri di Sekolah Dasar. American Journal of Speech-Language Pathology, 27(3), 975-987. Moeis, I., Rafni, A., & Indrawadi, J. (2010). Otoritas Guru Dalam Konteks Pendidikan Kritis di SMA Negeri Kota Padang. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 16(4), 391. Muliarta, I. K. (1384). Menerjemahkan Perubahan dari TCL (Teacher Center Learning) Ke SCL (Student Center Learning). Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(9), 76-86. Niron, M. D., Budiningsih, C. A., & Pujiriyanto. (2013). Rujukan Integratif Jurnal 25. dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Kependidikan, 43(1), Nuryatno, M. A. (2011). Mazhab Pendidikan Kritis. Resist Book. Postman, N. (2020). Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah (Adhe (ed.)). Immortal Publishing dan Octopus. Priyono, B. H. (2016). Anthony Giddens Suatu Pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia. Putra, P., Mizani, H., Basir, A., Muflihin, A., & Aslan. (2020). The relevancy on education release Revolution 4.0 islamic basic education perspective in Indonesia (an analysis study of Paulo Freire's thought). Test Engineering and in Management, 10256. 85083629748&partnerID=MN8TOARS Rachmadtullah, R. (2015). Kemampuan Berpikir Kritis Dan Konsep Diri Dengan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas V Sekolah 287. Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 6(2), Raditya, A. (2014). Pendidikan Kritis Kontemporer. Unesa University Press. Raditya, A. (2016). Pendidikan Anti Pendidikan: Kritik Atas Pendidikan Kontemporer. Unesa University Press. Raditya, A. (2021). Pedagogi Kaum Terkunci. Inara Publisher. Raditya, A., Warsono, Mudzakkir, M., Sarmini, Listyani, R. H., Handoyo, 219
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ P., Harianto, S., Legowo, M., Utami, D., Sudibyo, Sadewo, F. S., Imron, A., & Jacky, M. (2014). Arena Pengetahuan (A. Raditya (ed.)). Unesa University Press. Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (2nd ed.). Tiara Wacana. Schutz, A. (1945). The Homecomer. Amerikan Journal of Sociology, 50(5). Sesfao, M. (2020). Perbandingan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire Dengan Ajaran Tamansiswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar. Prosiding Seminar Nasional, 261-272. Shilling, C. (1992). Reconceptualising Structure and Agency in the Sociology of Education: Structuration theory and schooling. British Journal of Sociology of Education, 13(1), 69-87. Slavin, R. E. (2011). Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktek (9th ed.). PT Indeks. Spivak, gayatri C. (2021). Dapatkah Subaltern Berbicara? Circa. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitaif (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta. Susanto, A. B. (2009). Pendidikan Penyadaran Paulo Freire. At- Ta'dib, 4(1), 81-100. Ulwiyah, Z. (2018). Sistem Pendidikan Gaya Bank. Tasri, 25(1), 65-77. Wadi, A., & Mudzakkir, M. (2013). Strukturasi Perubahan Pendidikan Pesantren di Madura (Fenomena Perubahan Pendidikan Pesantren Sampang Madura). Paradigma, Darussalam Al-Faisholiyah di 01(Strukturasi Pendidikan), 1-7. Wahyudi, Ari, Mudzakkir, M., & Pribadi, F. (2018). Sosiologi Pendidikan Suatu Pengantar (S. Harianto (ed.); 1st ed.). Unesa University Press. Wahyudi, Arie, Mudzakkir, M., & Pribadi, F. (2018). Sosiologi Pendidikan Suatu Pengantar (S. Harianto (ed.)). Unesa University Press. Wirawan, I. B. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Prenadamedia Group. Wuryandani, W., Maftuh, B., Sapriya, & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2(2), 286-295. Yusuf, W. F. (2018). ―Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD).‖ Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 263-278. 220
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS ISI FEMINISME DALAM TAYANGAN YOUTUBE GITA SAVITRI EPISODE BEROPINI PEREMPUAN DAN KEPEREMPUANAN Khuzaimah, Farid Pribadi Program Studi S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya,Surabaya Email: faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Perempuan merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk selalu dibahas. Salah satu hal menarik tentang perempuan yaitu kesetaraan gender dengan laki-laki. Budaya patriarki menjadi salah satu hal yang membuat pengotak-otakan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi pesan feminisme dalam tayangan youtube Gita Savitri episode Beropini ―perempuan dan keperempuanan‖ dalam rangka menyambut hari ibu di Indonesia pada 22 Desember 2021 lalu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer didapatkan dari pengamatan konten youtube Gita Savitri Beropini episode 80 yang berjudul perempuan dan keperempuanan : Memaknai Hari Ibu. Selain itu penulis juga memanfaatkan data sekunder dari artikel jurnal, maupun literasi lain yang berkaitan dengan judul artikel ilmiah ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pesan feminisme dalam tayangan tersebut diantaranya yaitu perempuan bebas untuk mendefinisikan arti menajdi perempuan dalam dirinya yang merdeka dari ekpektasi moral dan social dari lingkungan sekitar, perempuan berhak atas dirinya tanpa harus terkekang oleh budaya patriarki, dan perempuan berhak memilih tanpa harus dikondisikan oleh lingkungan sekitar. Kata Kunci: analisis isi, feminisme, youtube Abstract Women are one of the most interesting topics to always be discussed. One of the interesting things about women is gender equality with men. Patriarchal culture is one of the things that divides the roles of women and men in society. This study aims to analyze the content of the message of feminism in the YouTube show Gita Savitri episode Beropini "women and women" in order to welcome Mother's Day in Indonesia on December 22, 2021. The method used in this research is content analysis method with qualitative research type. The primary data was obtained from the observation of Gita Savitri's youtube content with the opinion of episode 80, entitled Women and Women: Making Meaning of Mother's Day. In addition, the author also uses secondary data from journal articles, as well as other literacy related to the title of this scientific article. The results of this study indicate that there are several messages of feminism in the show, including that women are free to define the meaning of being a woman in themselves who is free from moral and social expectations from the surrounding environment, women have the right to themselves without being constrained by patriarchal culture, and women have the right to choose. without having to be conditioned by the surrounding environment. Keywords: content analysis, feminism, youtube 221
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Perempuan dan kesetaraan gender memang hal yang sangat menarik untuk dibahas. Kedua hal tersebut tidak aka nada habisnya jika dibicarakan. Perempuan merupakan salah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan yang diharapkan juga mampu melakukan kewajiban dan mendapatkan hak-hak yang ada dalam dirinya (Shaqr:2006). Secara biologis perempuan dan laki-laki memang memiliki perbedaan jenis kelamin. Hal ini yang membuat masyarakat menghubungkan seperangkat bahwa perempuan juga berbeda dalam aspek lingkungan masyarakat. peran, kedudukan, maupun kesempatan dalam Pembedaan gender dalam masyarakat laun akan menimbulkan ketidakadilan. Menurut Mansour Fakih (1996) terdapat beberapa manifesti masalah ketidakadilan yang akan muncul akibat adanya perbedaan gender dalam masyrakat yaitu marginalisasi terhadap kaum perempuan, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, streteotipe negative, kekerasan, beban kerja domestic lebih lama dan lebih banyak pada kaum perempuan atau yang lebih banyak dikenal dengan beban ganda. Marginalisasi perempuan yaitu proses peminggiran akibat dari perebdaan jenis kelamin. Banyak kejadian marginalisasi perempuan yang terjadi pada saat ini, misalnya banyak pekerja perempuan yang rentan di PHK dari pabrik karena alas an gender yaitu perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, terkena PHK saat melahirkan. Streteotipe merupakan penilaian terhadap peran yang dilakukan salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Sebagai contoh pekerjaan menyapu yang dilakukan perempuan lebih rendah daripada pekerjaan mencari nafkah yang dilakukan laki-laki. jenis kelamin tertentu, Streteotipe merupakan pelabelan kepada identitas misalnya perempuan dianggap lemah dan emosional sedangkan laki-laki danggap kuat. Dengan adanya stereotype bahwa perempuan itu lemah dan laki- laki kuat ternyata banyak menimbulkan kekerasan, dimana perempuan dianggap lemah dan gampang untuk dilukai dan dilakukan semena-mena. Peran utama perempuan dalam reproduksi dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja disektor public, tetapi mereka masih memiliki peran lain yaitu untuk mengurus rumah sehingga mereka mendapatkan beban domestic yang lebih banyak dan lebih lama daripada laki-laki yang bekerja. Dewasa ini, banyak beredar berita mengenai ketimpangan gender. Kekerasaan seksual terhadap perempuan banyak terjadi dimana- mana, ketimpangan gender dalam dunia kerja, bahkan akses yang kurang dalam keikutsertaan public. Perempuan dan laki-laki secara biologis memang berbeda akan tetapi secara peran maupun gender keduanya memiliki kesempatan yang sama tanpa ada ketimpangan. Oakley berpendapat bahwa gender bukan perbedaan bilogis dan bukan kodrat Tuhan dan gender dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga gender lahir dari konstruksi social yang diciptakan oleh manusia melalui proses social dan culture yang Panjang. lambat 222
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, akses, maupun kesempatan dalam semua lingkup kehidupan. Perempuan saat ini banyak yang memulai menyuarakan isu kesetaraan gender. Media social menjadi pilihan yang paling banyak digunakan dalam menyuarakan isu kesetaraan gender karena di era yang serba digitalisasi ini banyak kalangan masyarakat yang menggunakan media social sehingga mudah untuk menyebarluaskan informasi tentang kesetaraan gender. Media menjadi salah satu yang memberikan pengaruh dalam mensosialisasikan peran gender. Julia T.Wood berpendapat bahwa media massa menjadi hal yang paling kuat dan meresap dari semua pengaruh tentang cara kita memandang lak-laki dan perempuan. media massa memberikan kesempatan kepada kita dalam menyisipkan pesan-pesan kedalam kesadaran kita. Salah satu media yang digunakan yaitu youtube. Youtube saat ini banyak digemari oleh semua kalangan. Sejak awal berdiri hingga saat ini youtube menjadi aplikasi yang paling banyak diakses oleh orang. Banyak masyarakat yang memanfaatkan yotuube sebagai sarana untuk menyebarkan ataupun mencari konten-konten bermanfaat. Dengan pengguna yang banyak yotube juga dimanfaatkan oleh youtuber Gita savitri Devi dalam membuat konten-konten yang menarik. Konten gita Savitri terutama episode beropini, jika dilihat banyak terselip pesan-pesan untuk menyetarakan gender perempuan dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki akses yang sama dalam setiap kesempatan. Setiap konten yang disuguhkan dikemas dengan Bahasa yang mudah dipahami sehingga banyak dari subcribernya yang rata-rata perempuan menyuarakan pendapat mereka dikolom komentar untuk menaggapi isu yang disampaikan oleh gita Savitri. Penelitian tentang youtube gita Savitri sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti-penelti terdahulu. Ratu abela Achiva (2020) hasil penelitiannya islam dalam terdapat pesan dakwah bagaimana pemuda menjalankan perintah agama. Lailatul Maulida (2021) dalam judul pesan dakwah dalam vlog youtube gita Savitri masjid liberal di Berlin (Analisa wacana Teun Van Dijk), hasilnya yaitu terdapat pesan dakwah. Afrida Nourmalia H (2021) berjudul analisis resepsi mahasiswa Surabaya terhadap tayangan video body image pada akun youtube gita Savitri menghasilkan bahwa tidak sepenuhnya penerimaan atau penolakan informan. Zul Astri dan Al fian (2020) The sociolinguistics study on the use of coding mixing in gita savitrii devi's youtube channel video. Hasilnya yaitu terdapat lima puluh dua data dalam jenis campur kode. Analisi judul konten vdeo wacana informasional di youtube gita Savitri devi (Vivi Alfionita, 2021). Hasilnya ditemukan aspek kohesi gramatikal dan leksikal. Kajian sosiolinguistik:alih kode dan campur kode dalam video youtube gita Savitri devi (P Narindra Ramadhani) yang menunjukkan bahwa terdapat tiga campur alih kode. Fatonah Nurul (2022) dalam judul Makna jilbab dalam vlog youtube gita Savitri yang menghasilkan bahwa jilbab digunakan sebagai 223
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ media untuk menutup aurat yang tidak dihubungkan dengan perilaku pemakainya. Willi Rafli S(2019) berjudul Interpretasi remaja pada akun youtube gita Savitri devi, hasil penelitiannya yaitu terdapat 6 orang yang masuk kedalam kategori hegemonic dan satu kedalam negotiated. Khomalia (2019) dalam judul Sarah Mills beauty standart di channel youtube (gita Savitri devi), hasilnya mindest perempuan digiring dan seringkali menscaning dirinya tidak secantik setelah menonton video. penelitan tentang Kontruksi nilai dalam vlog youtube gita Savitri ―setelah S1, what's next?‖ yang dilakukan oleh Lizza Nadiya Elfariyana (2019), hasilnya yaitu terdapat beberapa motivasi dalam vlog tersebut. Salah satu episode yang menarik untuk diteliti juga dari konten gita Savitri yaitu episode 80 beropini perempaun dan keperempuanan dalam edisi menyambut hari ibu 22 desember 2021. Dalam konten tersebut peneliti ingin mengetahui tentang isi pesan feminisme yang ingin disampaikan oleh Gita Savitri. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana isi feminism yang ingin disampakan oleh gita Savitri dalam konten youtube epsode beropini perempuan dan keperempuanan? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode analysis isi dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis isi yaitu metode dengan mempelajari atau menganalisis pesan atau komunikasi secara sistematik dari komunaktor yang terpilih. Data diperoleh dari hasil pengamatan youtube gita Savitri episode beropini perempuan dan keperempuanan dalam menyambut menyambut hari ibu sebagai data primer dan juga menggunakan data sekunder seperti artikel jurnal maupun literatur lain yang didapatkan dari internet. Kemudian data yang dihasilkan dianalis isinya untuk kemudia diolah dalam bentuk pembahasan dan disimpulkan diakhir artikel nantinya. PEMBAHASAN 1.1 perempuan Merdeka dari Ekspektasi moral dan social dalam mendefinisikan arti perempuan dalam dirinya Hari ibu sudah dirayakan dizaman roman dan yunani kuno yaitu tradisi mother goddess mereka Cybele dan Rhea. Sedangkan ditradisi Kristen ada juga festival mothering Sunday dimana umat kristiani di inggris dan di eropa diperintahkan untuk ibadah dimother cruch mereka. Sampai akhirnya tradisi ini sampai ada dan dirayakan hingga saat ini. Banyak para aktivis seperti Anna Javis yang berkampanye untuk menghormati para ibu. Pengertian ibu menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu wanta yang telah melahirkan seseorang. Santoso (2009) berpendapat bahwa ibu juga dapat seseorang yang dapat berperan 224
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menjadi banteng bagi keluarganya. Ibu memiliki peran untuk mengasuh, mendidik, dan menentukan nilai kepribadian seorang anak (Effendy, 1998). Tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu di Indonesia. Berbagai ucapan bermunculan di media social untuk merayakan semarak hari ibu tiap tanggal 22 desember. Peringata har bu di Indonesia memiliki sejarah dan proses yang Panjang. Pada tanggal 22-25 desember tahun 1928 dselenggarakan kongres perempuan pertama kali di Yogyakarta atas prakarsa para perempuan pejuang kemerdekaan. Peristwa ini tidak akan lepas kaitannya dengan hari ibu yang selalu diperingati pada tanggal 22 desember setiap tahunnya. Salah satu keputusan yang diambil dalam kongres tersebut yaitu terebntuknya perikatan perkumpulan perempuan Indonesia (PPPI). Melalui PPPI ni para kaum perempuan berjuang Bersama laki-laki memperjuangkan harkat dan martabat. Kemudia pada tahun 1938 diadakan kongres perempuan Indonesia III yang menyatakn bahwa setiap tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 Presiden Soekarno meresmikan peringatan hari ibu. Akan tetapi meskipun diresmikan, peringatan hari ibu bukan termasuk hari libur nasonal. Peringatan besar pada tanggal 22 desember bukan hanya untuk menghormati jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi bagi seluruh jasa perempuan baik sebagai ibu, istri, abdi negara ataupun yang lainnnya. Peringatan hari ibu menjadi pengingat bahwa tanggal 22 desember merupakan tonggak sejarah perjuangan persatuan seluruh perempuan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat untuk kemajuan suatu bangsa. Menurut Giwo Rubianto, ketua umum kongres wanita Indonesia, peringatan hari ibu bukan hanya semarak memberikan ucapan-ucapan yang bertebaran akan tetapi juga untuk mengingatkan kepada masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas hidup dan hak perempuan bisa setara dengan laki-laki. Dalam konten berdurasi tujuh menit 30 detik tersebut membahas tentang hari ibu yang sedang berlangsung di Indonesia. Hari ibu menurut Gita Savitri maknanya gini berganti untuk merayakan mother hood. Padahal diIndonesia sendiri hari ibu berawal dari perjuangan para perempuan memperjuangkan hak-haknya supaya bisa setara dengan lak-laki. Dalam tayangan youtube tujuh menit tiga puluh enam detik tersebut terdapat beberapa pesan feminism yang ingin disampaikan oleh gita Savitri. Feminsime adalah Gerakan perempuan untuk menuntut kesamaan hak yang setara dengan laki-laki. Najmah dan Khatimah Sai'dah (2003:334) menyebutkan bahwa feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, tempat kerja, ataupun di masyarakat kemudian adanya tindakan sadar laki-laki ataupun perempuan unutk mengubah kondisi tersebut secara leksikal. Dengan adanya geragak tersebut mereka ingin memperjuangkan adanya kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan. Gender menurut pemikiran Muhtar (2002) bahwa gender 225
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yaitu jenis kelamn social atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran social berdasarkan jenis kelamin. Pembedaan peran social berdasarkan jenis kelamin ini yang membuat para perempuan maupun laki-laki bersuara untuk menentukan kesetaraan gender karena gender menurut Oakley ahli sosiologi Inggris bahwa gender buka merupakan kodrat biologis dan kodrat Tuhan sehingga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kesetaraan gender yaitu kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya agar dapat berpartisipasi dalam kegatan politik, social budaya, Pendidikan, serta kesamaan dalam mengakses segala sesuatu. Kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang tanpa adanya diskriminasi terhadap salah satu identitas gender tertentu. Yang disoroti dalam konten ini yaitu fakta bahwa perempuan dalam masyarakat selalu dkondisikan untuk menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu, dan kemudian ekspektasi social ini kemudian disebarkan dan kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam studi di Amerika yang berjudul Adolescents' plans for family formation : is parental socialization important? Yang ditulis oleh Marjorie E, Starreis dan Kristen E. Holm menyebutkan bahwa orang tua mnjadi factor terbesar dalam keputusan seorang anak untuk menjadi seorang ibu atau ayah dikemudian hari. Dan hal ini banyak ditekankan terutama kepada perempuan karena ada ekspektasi dan perspektif stereotype bahwa perempuan harus melahirkan karena hal tersebut merupakan sebuah fitrah. Padahal pada kenyataanya Perempuan berhak memilih untuk memutuskan pilihannya tanpa harus dikondisikan oleh lingkungan sekitar sehingga bebas dari ekspketasi moral yang sering dilabelkan kepada perempuan. lingkungan social selalu berekpektasi terhadap perempuan bahwa perempuan nantinya akan bekerja dirumah, menikah, dan memiliki seorang anak. Akan tetapi nyatanya perempuan bisa memilih untuk menentukan kedepannya seperti apa tanpa harus mewujudkan ekspektasi social yang diberikan kepadanya. Dari perspektif gita Savitri bahwa perempuan bisa dengan bebas mendefinisikan arti perempuan dalam dirinya, mengeksplor dirinya dalam berbagai hal dan juga menentukan pilhan dalam dirinya yang merdeka dari ekspektasi moral dan social. 1.2 Perempuan berhak memilih tanpa harus dikondisikan oleh lingkungan sekitar dan budaya patriarki Budaya patriarki merupakan hal yang sudah lama berkembang. Sejak lahir laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek. Akan tetap, dalam budaya patriarki perempuan selalu dibatasi dalam beberapa kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan selalu diidentikkan dengan makhluk yang lemah sehingga harus mengambil peran domestic dalam keluarga. Maka, lewat Gerakan feminism tersebut perempuan bisa melawan budaya patriarki yang dianggap merugikan. Gerakan feminism merupakan salah satu cara untuk mengambil langkah menyuarakan hak-hak 226
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perempuan dan melawan budaya patriarki. Dalam konten tersebut Gita mengungkapkan beberapa pesan tentang feminisme yaitu perempuan berhak memilih tanpa harus dikondisikan. Selama ini perempuan dalam masyarakat selalu dikondisikan untuk menjadi seorang ibu. Padahal banyak kenyataan terdapat perempuan yang masih belum bisa menjadi seorang ibu karena beberapa hal. Ada juga yang karena sakit sehingga tidak bisa menjadi ibu, dan hal tersebut juga masih disalahkan dalam masyarakat. Gita juga menyebutkan bahwa perempuan berhak memilih tanpa harus dikondisikan. Sebagai contoh ketika Gita mengumumkan untuk childfree, keputusannya tersebut banyak juna yang dihujat oleh netizen. Di satu sisi bahwa terdapat mengungkapkan hal serupa dalam podcastnya Deddy corbuzier justru mendapat banyak pujian dari warganet karena dianggap menghargai perempuan. hal ini membuat perempuan dalam memilih keputusan selalu dikondisikan oleh lingkungan sekitar. Padahal perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-lak untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pengkondisian perempuan untuk seharusnya menjadi seorang ibu ataupun yang lainnya secara tidak langsung malah mendukung budaya patriarki dengan mengkotak-kotakan perempuan kedalam peran-peran tertentu seperti menjadi ibu, bersuami, berkeluarga karena itu merupakan kewajban dia. Memang semua itu hal yang baik, akan tetapi bagaimanapun keputusan perempuan yang diambil, lingkungan sekitar seharusnya tidak berhak untuk menghakimi hal tersebut dengan saling menghujat. Seharusnya lingkungan sekitar harus saling mendukung terutama sesame perempuan akan keputusan yang diambil oleh seseorang. Masyarakat biasanya menganggap egois karena tidak memiliki anak karena dianggap tidak sesuai norma social. Perempuan dituntut untuk selalu multiperan dengan bekerja dan menjadi ibu karena fitrahnya. Gita menyebutkan bahwa Sebagai bagian dari masyarakat kita harus berperan dalam memutus rantai patriarki dengan pengkotak-kotakan perempuan kedalam peran-peran tertentu. Perempuan berhak mendefinisikan arti perempuan dalam dirinya yang bisa bebas dari ekspektasi moral dan social dari lingkungan sekitarnya. Bagaimanapun peran ibu merupakan peran yang sangat mulia, dan perempuan berhak untuk mendefinisikan arti perempuan dalam dirinya apakah nantinya akan menjadi seorang ibu ataupun tidak karena ada beberapa factor maka kita perlu menghormatinya. juga Chef PENUTUP Dari pembahasan artikel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tayangan youtube gita Savitri terdapat pesan feminism yang ingin disampaikan. Pesan feminism tersebut yaitu perempuan bebas mendefinisikan arti perempuan dalam dirinya yang merdeka dari ekspektasi moral dan social. Selain itu pesan lain yang disampaikan gita dalam kontennya tersebut yaitu feminisme perempuan berhak memilih tanpa dkondisikan. Perempuan dalam laki-laki 227
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam konsep kesetaraan gender memiliki kesempatan, hak, dan peran yang sama dalam berbagai bidang. Hari ibu yang dulunya berarti bahwa saatnya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memajukan bangsa kini mulai bergeser dengan makna motherhood. Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu, perempuan dan laki- laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Perempuan berhak memilih dan memutuskan apa yang mereka inginkan. Maka kita sebagai orang lain harus bisa menghargai apa yang mereka putuskan untuk dirinya tanpa menghujatnya ataupun menganggapnya yang tidak-tidak. DAFTAR PUSTAKA Achiva, R. A. (2020). Pesan dakwah dalam bideo segmen beropini: Analisis wacana terhadap akun youtube Gita Savitri Devi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). ALFIONITA, V. (2021). Analisis Judul Konten Video Wacana Informasional di Kanal YouTube Gita Savitri Devi (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman). aulida, L. (2021). Pesan Dakwah Dalam Vlog Youtube Gita Savitri Devi Masjid Liberal Di Berlin (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). Elfariyana, L. N. (2019). Konstruksi nilai motivasi dalam vlog Youtube Gita Savitri ―Setelah S1, What's Next?‖ beropini EP. 6 (Analisis wacana model Teun A. Van Dijk) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). HAJIR, M. (2020). Bias Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Sma Kurikulum 2013 Edisi Revisi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya). HOSLIH, A. N. (2021). ANALISIS RESEPSI MAHASISWA SURABAYA TERHADAP TAYANGAN VIDEO BODY IMAGE PADA AKUN YOUTUBE GITA SAVITRI (Studi Deskriptif Kualitatif Analisis Mahasiswa Surabaya Terhadap Tayangan Video Body Image Pada Akun Youtube Gita Savitri Eps. 49) (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM). Khomalia, I. (2019). STANDARISASI KECANTIKAN DI MEDIA SOSIAL: Analisis Wacana Sara Mills Beauty Standard di Canel Youtube (Gita Savitri Devi). Dialogia: Islamic Studies and Social Journal, 16(1), 62-80. Kurniawan, Y. D., & Pribadi, F. (2020). SEMIOTIKA ROLAND BARTHES DALAM MENGANALISIS REPRESENTASI TUBUH IDEAL (STUDI KASUS CHANNEL YOUTUBE DEDDY CORBUZIER). Paradigma, 8(1). NarindraRamadhani, P. Kajian Sosiolinguistik: Alih Kode dan Campur Kode dalam Video Youtube Gita Savitri Devi. NarindraRamadhani, P. Kajian Sosiolinguistik: Alih Kode dan Campur Kode dalam Video Youtube Gita Savitri Devi. Nurul, F. (2022). MAKNA JILBAB DALAM VLOG YOUTUBE GITA SAVITRI (ANALISIS WACANA TEUN A. VAN DIJK (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri). 228
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pribadi, F. (2020). ANALISIS FRAMING BERITA PROSTITUSI ARTIS VANESSA ANGEL DI TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK. COM PERSPEKTIF GENDER. Paradigma, 8(2). DALAM SUMARDI, W. R. (2019). INTERPRETASI REMAJA PADA AKUN YOUTUBE GITA SAVITRI DEVI (Studi Resepsi Fanbase Gita? s Freunde OFC Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta). 229
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM VIDEO FILOSOFI ADIKSI DI CHANNEL YOUTUBE SATU PERSEN Susmita Suharjo, Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio S1 Sosiologi, Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Tuturan dalam maknanya sering kali mengandung maksud yang lain. Perlokusi adalah salah satu diantara tindak tutur yang mengarah kepada maksud lain. Tindak tutur perlokusi dapat diperoleh dari berbagai macam-macam sumber, tidak terkecuali melalui sebuah video. Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu video dari channel youtube Satu Persen yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ sebagai sumber data tindak tutur perlokusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan tindak tutur perlokusi yang terkandung dalam video berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ di channel youtube Satu Persen. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mana dilakukan melalui empat tahapan. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat sebelas data yang dianggap sebagai kelompok tuturan perlokusi, diantaranya yaitu tuturan yang membuat berpikir, memuji, menginformasikan, mengajak, menyadarkan, mempegaruhi, dan melegakan. Kata Kunci: Tindak Tutur, Perlokusi, Filosofi Adiksi Abstract Speech meaning often has other intent. Immigration is one of the acts of speech leading to another. Translation speech can be obtained from a variety of sources, and it is no exception in a video. In the study, the authors took Satu Persen of the videos from the youtube channel entitled " Don't Do This If You Want To Be Happy! (Learning A Philosophy From Addictions) " as a source of data on transitional speech. The purpose of the study was to describe the speech contained in the video entitled " Don't Do This If You Want To Be Happy! (Learning Philosophy From Addictions) " on a Satu Persen youtube channel. The method used by researchers is qualitative descriptive methods. Data obtained using the listening and jot. The data analysis uses Miles and Hubermans, which go through four stages. Studies have found that eleven data are viewed as official speech, including those that make thought, praise, inform, invite, revive, update, and release Keywords: acts of speech, translation, philosophy of addictions. PENDAHULUAN Latar Belakang terpenting dalam kehidupan. Tujuan manusia dalam hidup utamanya untuk mencari kebahagiaan. Namun, seringkali sumber kebahagian tidak mereka sadari dari hal-hal sederhana, justru mencari lain dengan menghalalkan segala cara seperti kebahagiaan dari hal mengkonsumsi narkoba, merokok, dan lainnya hingga timbul kecanduan. Seperti filosofi dari adiksi yang bisa menyadarkan kita untuk menciptakan lingkungan yang membuat kita bahagia. Filosofi dari adiksi ini berawal dari penelitian yang dilakukan para ilmuwan dengan memberikan air yang dicampur Kebahagian merupakan hal 230
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ heroin kepada beberapa tikus yang hidup di kandang yang sepi, sempit, dan sangat membosankan. Hasilnya, mereka sangat menyukai air campuran heroin tersebut hingga kecanduan. Namun, tidak lama kemudian tikus-tikus tersebut mati karena overdosis. Sedangkan pada eksperimen yang dilakukan dengan sistem sama, namun diberikan kepada beberapa tikus dalam lingkungan yang berbeda, dimana para tikus diletakkan dalam tempat khusus yang disebut Rat Park atau taman tikus dengan beberapa fasilitas seperti permainan untuk tikus. Hasilnya, para tikus memilih meminum air daripada air yang dicampur heroin. Meskipun tikus-tikus tersebut masih meminum air yang dicampur heroin, tetapi mereka bisa mengontrol diri sehingga tidak kecanduan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan kepada manusia dengan mengobservasi para veteran perang Vietnam yang kembali ke Amerika Serikat. Selama perang terjadi, para veteran perang diberikan zat adiktif seperti morfin untuk keperluan perang. Setelah kembali pulang, terdapat veteran yang kecanduan zat tersebut dan ada yang tidak. Perbedaan terjadi disebabkan karena kehidupan sosial lingkungan rumah. Bagi veteran yang pulang ke tempat tinggal yang baik kehidupan sosialnya, mereka lepas dari kecanduan. Dari peristiwa tersebut, kita bisa mengambil makna filosofi dari adiksi yang diangkat oleh channel youtube Satu Persen ke platfrom youtube dengan judul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖. Platform youtube sebagai media sosial untuk menggali informasi disampaikan berupa video dengan penutur kepada mitra penutur. Dalam komunikasi terdapat ilmu linguistik yang menelaah tentang tuturan yang disebut dengan pragmatik. Pragmatik adalah ilmu dari bahasa yang menelaah pemakaian bahasa, karena bahasa selalu ditentukan akan konteks situasi tutur dan wahana budaya yang menampung dan melatar belakangi (wibowo, 2016). Pragmatik merupakan kecakapan dalam menggunakan bahasa untuk memasang serta memilah kalimat berdasarkan konteksnya, sehingga bahasa digunakan dengan tepat (Yuliana, dkk., 2013). Tindak tutur (speech act) ialah bentuk-bentuk tindak dalam kebahasaan berdasarkan konteks yang mengikuti penutur. Dalam (Sari, 2012) dikatakan bahwa John R. Searle menyatakan jika dalam praktik pemakaian bahasa di khalayak terdapat tiga jenis tindak tutur diantarannya yakni, pertama tindak tutur lokusi (locutionary acts). Kedua, tindak tutur ilokusi (illocutionary acts). Ketiga, tindak tutur perlokusi (perlocutionary acts). Arikel ini akan menganalisis terkait tindak tutur perlokusi pada video dichannel youtube Satu Persen yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖. Tindak tutur perlokusi merupakan tutur yang memiliki maksud untuk mempengaruhi atau suatu memeberikan efek ke mitra tutur (Rustono, 1999). Terdapat tiga jenis tindak tutur perlokusi yang dikemukakan Searle (dalam Wijayanti, 2014). Pertama, tindak tutur perlokusi verbal, yaitu reaksi atau respon yang dilihatkan oleh lawan tutur dalam bentuk suatu penerimaan atau penolakan secara verbal dari apa yang tindak 231
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diucapkan si penutur seperti tidak mengizinkan, menyangkal, berterima kasih, meminta maaf, dan lainnya. Kedua, tindak tutur perlokusi nonverbal yakni reaksi atau respon yang diperlihatkan oleh lawan penutur melalui sebuah gerakan seperti menggelengkan kepala, mengangguk, tersenyum, terawat, dan lain-lain. Ketiga, tindak tutur perlokusi verbal nonverbal merupakan reaksi atau respon yang diperlhatkan oleh lawan tutur secara verbal atau dengan ucapan serta secara nonverbal atau melakukan gerakan seperti contoh berbicara ―tidak‖ dengan menggelengkan kepala, dan lainnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai rujukan tentang tindak tutur perlokusi, diantaranya yaitu Okta Dwi Ahryani & Asep Purwo Yudi Utomo (2021) yang menganalisis Perlokusi dalam Video Filosofi Stoicism (Ekspektasi dan Kebahagiaan) di Channel YouTube Satu Persen, Arinta Cahya Fatihah & Asep Purwo Yudi Utomo (2020) yang membahas tentang Tindak Tutur Perlokusi Dalam Konpers Presiden Soal Covid-19 Pada Saluran YouTube CNN Indonesia, Mariana Helga Eka Septiana, I Nyoman Adi Susrawan, Ni Luh Sukanadi (2020) yang menganalisis tentang Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, Perlokusi Pada Dialog Film 5 Cm Karya Rizal Mantovani (Sebuah Tinjauan Pragmatik), Putri Suristyaning Pratiwi, Fathiaty Murtadho, dan Sam Mukhtar Chan (2016) yang membahas Ilokusi dan Perlokusi dalam Tayangan Indonesia Lawak Club, Ulfah S Musyafir (2015) yang menganalisis Tindak Tutur Perlokusi Pada Kumpulan Cerpen ―Bibir‖ Karya Bakdi Soemanto, Zulfa Naurah Nadzifah & Asep Purwo Yudi Utomo (2020) yang membahas tentang Tindak Tutur Perlokusi Pada Dialog Film :Keluarga Cemara‖ Karya Yandy Laurens, Nur Salsabila , Irwan Siagian, dan Eko Yulianto (2021) membahas Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Film Imperfect Karya Ernest Prakarsa dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia, Rani Oktaviyani & Asep Purwo Yudi Utomo (2021) yang membahas Tindak Tutur Perlokusi dalam Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin Karya Tere Liye, Febri Haryani & Asep Purwo Yudi Utomo (2020) yang mengangkat judul Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Film ―The Teacher's Diary‖ dengan Subtitle Bahasa Indonesia, dan Nurul Hanifah, dkk (2014) yang membahas tentang Nilai Pendidikan Karakter pada Bentuk Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi dalam Novel Astral Astria Karya Fira Basuki. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, jelas juga kesamaan. Perbedaan penelitian-penelitian memiliki perbedaan dan terdahulu dengan penelitin ini yaitu topik yang dibahas berbeda-beda. Sedangkan kesamaannya ada pada fokus penelitiannya. Oleh sebab itu, peneliti berharap jika penelitian ini dapat menjadi pelengkap hasil penelitian di bidang perlokusi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan adanya tindak tutur perlokusi dalam video berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen yang akan 232
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki manfaat, yakni untuk menambah ilmu seputar tindak tutur perlokusi. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pemasalahan dalam penelitian ini adalah Apa bentuk tindak tutur perlokusi di dalam video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel YouTube Satu Persen? METODE PENELITIAN Kajian tindak tutur perlokusi dalam video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berusaha untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa serta menghasilkan evidensi berupa kata-kata tertulis (Suharsaputra, 2012). Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari tuturan perlokusi penutur dalam video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen. Data sekunder berasal dari referensi yang relevan dan mendukung berupa buku, jurnal artikel, dan lainnya yang bersumber dari internet. Penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk menyimak, mendengar, serta mengamati video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen. Sedangkan teknik catat diterapkan dengan cara menulis kemudian mengelompokkan tuturan yang diucapkan penutur kedalam kelompok tuturan perlokusi. Setelah data data terkumpul, analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis model Miles tahapan yaitu dan Huberman yang mana dilakukan melalui empat pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, serta verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2012). PEMBAHASAN Hasil penelitian ini memuat dua hal yaitu kalimat-kalimat tuturan yang termasuk dalam kelompok tuturan perlokusi dalam video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen. Serta efek yang ditimbulkan dari tindak tutur perlokusi dalam video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam channel youtube Satu Persen. Hasil analisis menyatakan jika terdapat sebelas tindak tutur perlokusi diantaranya yaitu tuturan yang membuat berpikir, tuturan tuturan memuji, tuturan memberikan informasi, tuturan mengajak, 233
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menyadarkan, tuturan mempengaruhi, dan tuturan melegakan. Sedangkan efek atau daya pengaruh berupa menjadikan mitra tutur merasa senang, menjadi merasa tahu atau merasa semakin pintar, efek untuk melaksanakan saran yang diberikan, efek kebingungan dan lainnya. Membuat berpikir ―Tapi kenapa ada orang yang pernah ngerokok tapi ngak kecanduan? Ada juga nih, orang yang udah kecanduan terus bisa berhenti‖ Tindak tutur perlokusi di atas bermaksud bahwa penutur mengajak mitra tutur untuk memikirkan seseorang yang kecanduan tapi bisa berhenti atas candunya tersebut. Efek yang muncul dari tuturan tersebut adalah mitra penutur seketika akan berpikir kemudian mencoba memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Membuat berpikir ―Nah, tapi nih tadikan dimasukin kandang ya, kandangnya sepi gitu ya, tapi gimana kalau seandainya tikus-tikus ini bukan ditaruh di kandang sepi, tapi ditempatkan di sebuah Rat Park alias sebuah taman tikus?‖ Tindak tutur perlokusi di atas bermaksud bahwa penutur mencoba membuat mitra tutur berpikir jika tikus-tikus yang digunakan untuk percobaan diletakkan di dalam sebuah taman tikus kecil yang mana para tikus dapat merasa lebih bebas dan tidak stres karena bisa melakukan apapun di taman kecil yang dibuat. Dari tuturan perlokusi di atas, efek yang timbul ialah akan membuat mitra penutur berpikir seketika dan bertanya-tanya tentang jawaban dari pertanyaan yang disampaikan penutur. Efek bingung juga akan dirasakan mitra penutur ketika sebuah pertanyaan yang belum diketahui jawabannya dipertanyakan kepada mereka. Memuji ―Nah, ada faktor lain yang berpengaruh dan salah satu faktornya djelasin keren banget dalam sebuah penelitian tahun 1970 yang namanya Rat Park Experiment.‖ Tuturan perlokusi yang dimaksud dalam tuturan di atas, penutur sedang memuji sebuah hasil penelitian terdahulu yang berjudul Rat Park Experiment. Sehingga tuturan perlokusi tersebut memunculkan efek yang mana menjadikan mitra penutur lebih excited, tertarik, bahkan merasa senang untuk tetap mendengarkan hasil dari penelitian yang dipuji penutur. Menginformasikan ―Ternyata hasilnya adalah, tikus-tikus yang ditaruh di dalam Rat Park itu lebih memilih buat minum air putih dibandingkan air dengan heroin. Tikus-tikus yang nyobain campuran heroin pun enggak jadi ketagihan gitu, ya mereka tetep bisa ngontrol konsumsi dengan baik, sesekali diminum tapi enggak ketagihan.‖ Tindak tutur perlokusi di atas memiliki maksud bahwa penutur ingin memberi tahu hasil dari Rat Park Experiment kepada mitra tutur bahwa dengan ditaruhkan tikus-tikus percobaan ke dalam taman mini untuk tikus, para tikus merasa lebih nyaman dan tidak stres sehingga mereka tetap memilih menimun air putih daripada air bercampur heroin. Tuturan tersebut memberikan efek 234
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kepada mitra tutur yaitu mereka dapat menerima informasi dan tidak mengelak atau menyanggahnya. Pengaruh lain dari tuturan tersebut juga menyebabkan informasi atau mitra pengetahuan baru dari si penutur. Efek kesadaran juga dapat timbul karena informasi tersebut, dimana mitra penutur dapat berpikir dan mengambil makna jika suatu keadaan yang baik dapat mendukung terciptanya kedasaran kehidupan yang baik. Menginformasikan ―Tapi gue bisa nilang bahwa cukup banyak sih samanya, kasus serupa dari Rat Park Experiment ini pernah terjadi pada veteran perang Vietnam yang balik ke Amerika Serikat. Nah, veteran-veteran perang ini waktu perang itu dapat morfin dan zat adiktif lainnya selama di Vietnam untuk keperluan perang nih, buat pengobatan atau buat lagi ngurangin stres dan segala macem. Setelah pulang nah banyak dari mereka yang kecanduan tapi tidak semuanya. Nahh, apasih yang ngebedain veteran yang kecanduan sama yang ngak? Ternyata bedanya adalah mereka yang begitu pulang yaa... pulang ke sebuah tempat tinggal yang baik, punya kehidupan sosial yang baik dan punya kehidupan personal yang baik, itu tuh bebas dari kecanduan. Sama jika tikus-tikus ditaruh di Rat Park.‖ Tuturan di atas mengandung perlokusi yang mencoba menginformasikan kepada mitra penutur bahwa Rat Park Experiment yang dilakukan dengan tikus, kemungkinan besar dapat disamakan dengan manusia atau hasil eksperimen dapat diambil nilainya dan diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal itu dibuktikan dengan mengambil contoh dari veteran Vietnam. Tuturan tersebut memberikan efek kepada mitra penutur seperti merasa semakin pintar karena dia memiliki pengetahuan baru. Menginformasikan ―Rat Park Experiment memberikan pelajaran berharga buat kita memahami apa itu kecanduan, yaitu kecanduan bisa muncul karena kita berusaha kabur dari hal-hal buruk dalam hidup.‖ Tindak tutur perlokusi di atas bermaksud untuk memberikan informasi terkait apa hakikat kecanduan berdasarkan nilai yang diambil dari Rat Park Experiment. Efek yang muncul dari tuturan tersebut menyebabkan mitra penutur memahami dan sadar bahwa kecanduan sesuatu yang buruk dapat disebabkan karena seseorang ingin kabur dari hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Hal itu diperoleh ketika penutur menuturkan bahwa kecanduan dapat timbul karena manusia berusaha kabur dari hal buruk yang tidak nyaman dalam kehidupannya sehingga dengan kecanduan sesuatu, mereka mendapatkan kesenangan dan kenyamanan tersendiri. Mengajak ―nah, jadi apa sih yang sebenernya bisa lo lakuin buat berhenti kecanduan atau ketagihan pada suatu hal? Sekarang coba deh kita lihat potret orang-orang yang kehidupannya berkutat dengan kecanduan alkohol atau narkoba gitu, mungkin orang- orang ini ada di sekitar lo atau mungkin lo sendiri‖. tutur merasa ‗lebih pintar' karena mendapatkan 235
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tuturan yang diucapkan tutur tersebut mengandung perlokusi mengajak mitra penutur untuk melihat atau membayangkan kehidupan sosial orang yang kecanduan alkohol atau narkoba disekitar mitra penutur. Sehingga timbul efek seperti mitra tutur akan mencoba membayangkan atau melihat orang-orang di sekitarnya yang kecanduan narkoba atau alkohol, hal tersebut dilakukan karena adanya ajakan untuk melihat potret orang-orang yang dalam hidupnya berkutat dngan dunia narkoba atau alkohol. Menyadarkan ―Kita tuh mungkin bisa belajar bahwa mungkin selama ini kalau kita gagal keluar dari kebiasaan buruk kita, dari kecanduan kita, sama hal-hal yang tidak seharusnya kita candu. Itu tuh bukan Cuma salah keinginan kita kurang kuat aja. Tapi ya mungkin salah strategi aja.‖ Tindak tutur perlokusi di atas, memiliki maksud penutur memberikan kesadaran bahwa apabila kita gagal bebas dari kebiasaan yang buruk dan kecanduan yang buruk, maka hal yang mungkin salah adalah strategi kita untuk lepas dari hal buruk tersebut. Efek yang ditimbulkan dari tuturan tersebut yaitu mitra tutur mulai dapat menyadari akan kesalahan mereka saat ingin keluar dari kebiasaan buruk, mereka tidak salah niat tetapi hal yang mungkin terjadi adalah kegagalan strategi atau salahnya strategi untuk lepas dari kecanduan dan kebiasaan buruk. Mempengaruhi ―Nah, jadi apa sih yang sebenernya bisa lo lakuin buat berhenti kecanduan atau ketagihan pada suatu hal? Ya jadi, selain bangun keinginan buat berhenti, menurut gue lo tuh bisa mulai dengan ngebangun Rat Park dalam kehidupan lo sendiri. Dalam hal ini ya buatlah hidup lo jadi asik aja gitu, jadi bermakna aja gitu.‖ Tuturan tersebut memiliki maksud untuk mempengaruhi kita supaya kita membangun Rat Park dalam artian membuat hidup lebih asik dan bermakna sehingga dapat mengurangi hal yang tidak nyaman dalam kehidupan. Hal tersebut memiliki tujuan agar kita dapat terlepas dari kebiasaan buruk atau kecanduan yang buruk. Efek dari adanya tuturan tersebut ialah mitra tutur mendapatkan pengaruh supaya mau membangun sebuah Rat Park nya sendiri dalam kehidupannya supaya dapat terlepas dari kebiasaan buruk dan menjadikan hidup lebih bermakna. Mempengaruhi ―Jadi ya simpel sebetulnya, kalau lo atau ada temen lo yang terjebak dan nggak bisa keluar dalam lingkaran kecanduan yang nggak sehat, mulai dari kecanduan game sampai kecanduan narkoba. Butuh lebih dari sekedar omelan atau niat buat keluar dari itu semua. Lo butuh Rat ark lo sendiri, ya Rat Park tempat dimana saat lo ngirup napas dalam-dalam lo bisa ngrasa jadi satu sama lingkungan sekitar lo. Lo bisa milai dengan mencoba aktivitas yang benar-benar bisa bikin lo bahagia.‖ Tuturan perlokusi yang dimaksudkan di atas, penutur memberikan pengaruh jika mitra tutur memiliki terhadap mitra penutur dengan mengatakan, lingkungan yang tidak sehat atau memiliki kecanduan yang kurang baik maka 236
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disarankan supaya membangun Rat Parknya sendiri. Rat Park dibangun dapat melalui sebuah aktivitas yang baik dan dapat membuat kenyamanan. Efek dari tuturan tersebut ialah mitra tutur melakukan apa yang disarankan dari si penutur supaya membangun Rat Park nya sendiri agar kehidupan sosial lebih sehat dengan melakukan kegiatan yang benar-benar membuat mitra tutur merasa senang. Melegakan ―Jadi, buat kalian semua yang mungkin sudah terjebak dalam lingkaran kecanduan, gua mau bilang, it's okay lo nggak kayak gini selamanya. Bisa kok, kalo lu ngerasa benci sama diri lo sendiri....kita benerin pelan-pelan yuk diri kita biar lebih gampang aja gitu buat sayang sama diri sendiri. Kalo lu selalu ngerasa disudutkan sama lingkungan lu, kita belajar pelan-pelan yuk buat bisa punya kehidupan sosial yang lebih baik biar lo nggak selalu jadi korban keadaan kayak gini.‖ Tindak tutur perlokusi yang di atas memiliki maksud, penutur memberikan sebuah pernyataan yang melegakan kepada mitra tutur dengan memastikan bahwa jika kehidupan mitra tutur sedang dalam keadaan yang kurang baik maka tidaklah mengapa, karena kehidupan tidak akan selamanya buruk tetapi jika ingin merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik maka dibutuhkan sebuah usaha. Maka dari itu, si penutur juga menyarankan untuk belajar pelan-pelan agar mencintai hidup dengan membangun kehdiupan sosial menjadi lebih sehat. Efek yang ditimbulkan dari tuturan tersebut adalah mitra tutur merasa senang karena merasa dimengerti dan juga diberikan saran untuk permasalahan hidup. PENUTUP Dalam tulisan ini didapatkan 11 tindak tutur perlokusi diantaranya yaitu tuturan yang membuat berpikir, memuji, menginformasikan, mengajak, menyadarkan, mempengaruhi, dan melegakan. Setiap tuturan memiliki ciri khas yang berbeda-beda dikarenakan cara penyampaian yang berbeda serta unsur lain yang mendukung juga berbeda-beda. Efek dapat timbul karena disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan untuk efek yang ditimbulkan setiap tuturan juga beragam seperti menjadi senang, menjadi merasa tahu atau merasa semakin pintar, efek untuk melaksanakan saran yang diberikan, efek kebingungan dan lainnya. Setiap efek yang muncul juga mempunyai daya kekuatan yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang berefek besar sampai bisa mengubah pola pikir dan kehidupan seseorang atau efek kecil yang hanya didengar dan dipikirkan saja tidak mengubah apapun dalam kehidupan mitra tutur. Penelitian ini memiliki beberapa saran. Teruntuk peneliti, kajian terkait tuturan perlokusi masih bisa dikembangkan pada hal yang lebih rinci lagi seperti meneliti tentang bagaimana daya kekuatan efek yang ditimbulkan dari tuturan perlokusi terhadap setiap individu yang menonon tayangan video yang berjudul ―Jangan Lakukan Ini Kalau Lo Mau Bahagia! (Belajar Filosofi dari Adiksi)‖ dalam 237
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ channel youtube Satu Persen karena respon dan efek yang ditimbulkan akan diterima secara berbeda-beda setiap individu. Kepada penutur sebaiknya lebih memperhatikan lagi apa yang diucapkannya, karena setiap uacapan yang didengar banyak orang akan mempengaruhi banyak orang yang menonton dan juga mungkin tidak semua tuturan yang diucapkan dapat diterima. Kepada mitra tutur hendaknya lebih memperhatikan tuturan yang diucapkan penutur dan tidak hanya memperhatikan saja tetapi dapat menangkap apa makna dan nilai serta tujuan si penutur supaya tidak terjadi makna ganda diantara penutur dan mitra tutur. DAFTAR PUSTAKA Arinta Cahya Fatihah, A. P. (2020). Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Konpers Presiden Soal Covid-19 Pada Saluran Youtube Cnn Indonesia. METAMORFOSIS Vol. 13, No. 1 , 1-10. Mariana Helga Eka Septiana, I. N. (2020). Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, Perlokusi Pada Dialog Film 5cm Karya Rizal Mantovani (Sebuah Tinjauan Pragmatik). Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (JIPBSI), 98- 105. Musyafir, U. S. (2015). Tindak Tutur Perlokusi Pada Kumpulan Cerpen ―Bibir‖ Karya Bakdi Soemanto. Kreatif , 24-33. Nur Salsabila, I. S. (2021). Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Film Imperfect Karya Ernest Prakarsa dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia. ALEGORI Vol. 01 No. 02. Nurul Hanifah ., D. W. (2014). Nilai Pendidikan Karakter pada Bentuk Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi dalam Novel Astral Astria Karya Fira Basuki . Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha. Okta Dwi Ahryani, A. P. (2021). Perlokusi Dalam Video Filosofi Stoicism (Ekpektasi Dan Kebahagiaan) Di Channel Youtube Satu Persen. Bahtera Indonesia Vol. 6, No. 1, 27-34. Putri Suristyaning Pratiwi, F. M. (2016). Ilokusi dan Perlokusi Dalam Tayangan Indonesia Lawak Club. Arkhais Vol.07, No.2, 110-114. Rani Oktaviyani, A. P. (2021). Tindak Tutur Perlokusi dalam Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin Karya Tere Liye. DISASTRA Vol. 3, No. 1. Rustono. (1999). Pokok Pokok Pragmatik. Semarang: CV IKIP Semarang Press. Sari, F. D. P. (2012). Tindak Tutur Dan Fungsi Tuturan Ekspresif Dalam Acara Galau Nite Di Metro Tv: Suatu Kajian Pragmatik. Skriptorium, 1(2), 1-14. Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatfs, dan Tindakan. Refika Aditama. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta.. Utom, F. H. (2020). Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Film ―The Teacher's Diary‖ dengan Subtitle Bahasa Indonesia . Jurnal Skripta Vol. 6, No.2, 16-27. Wibowo, S. E. (2016). Pragmatik. CV. Sarnu Untung. Wijayanti, D. N. (2014). Tindak Tutur Tokoh dalam Novel Berkisar Merah Karya Ahmad Tohari. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 238
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Yuliana, R. R. (2013). Daya Pragmatik Tindak Tutur Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. BASASTRA Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya, 2(1), 1-14. Zulfa Naurah Nadzifah, A. P. (2020). Tindak Tutur Perlokusi Pada Dialog Film :Keluarga Cemara‖ Karya Yandy Laurens. Dinamika: Volume 3 (2), 43-53. 239
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA IKLAN RUANG GURU BERTAJUK "SELALU ADA HARAPAN" Ririn Aminarsih, Farid Pribadi, (Program Studi S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya), Alamat E-mail: faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Saat ini kebutuhan para pelajar akan bimbingan belajar sangatlah tinggi, khususnya bagi para siswa-siswi yang akan mengikuti ujian kelulusan atau ujian masuk perguruan tinggi. Pada era digital ini khususnya, banyak sekali aplikasi yang menyediakan layanan bimbingan belajar online yang ditujukan bagi para siswa-siswi yang hendak mengikuti ujian. Salah satu penyedia layanan bimbingan belajar online yang paling besar di Indonesia adalah Ruang Guru yang seringkali menayangkan iklan di hampir berbagai media. Narasi-narasi yang seringkali digunakan pada saat penayangan iklan adalah keberhasilan para alumni Ruang Guru dalam meraih prestasi akademik dan juga masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanda dan petanda yang ada pada iklan aplikasi Ruang Guru yang bertajuk ―Selalu Ada Harapan‖. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini aplikasi ruang guru digambarkan memiliki peran sebagai bentuk harapan dan motivasi terbaik yang diberikan oleh sosok ibu demi kehidupan anaknya. Kata Kunci: semiotika, iklan ruang guru, bimbingan belajar Abstract Nowadays, the needs of students will be highly high tutoring, especially for students who will take the graduation exam or college entrance examination. Especially in this digital era there are many applications that provide online tutoring services intended for students who want to take the exam. One of the largest online tutoring service providers in Indonesia is the teacher's room which often airs ads in almost various media. The narratives that are often used at the time of advertising are the success of the teacher's alumni in academic achievement and also entered well- known universities in Indonesia. This study aims to determine the signified and signifier that exist in the Ruang Guru application advertisement entitled "There is Always Hope". This research is a type of qualitative research with Roland Barthes' semiotic method using the literature study method. The results of this study reveal the Ruang Guru application is described as having a role as the best form of hope and motivation given by the mother figure for the life of her child. Keywords: semiotics, teacher room advertisements, tutoring PENDAHULUAN Latar Belakang Pada saat ini kebutuhan akan pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam mempersiapkan calon-calon penerus bangsa di masa yang akan datang. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan pendidikan maka lembaga pendidikan dituntut untuk mampu bersaing dan menarik minat peserta didik untuk menggunakan jasa dari lembaga pendidikan itu sendiri. 240
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Peran para orangtua yang menginginkan anak-anaknya untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang unggul menunjukkan bahwa saat ini masyarakat khususnya orang tua telah sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Namun, jika hanya mengandalkan pembelajaran yang didapatkan di sekolah saja hal itu dirasa sangat kurang cukup bagi para pelajar sehingga banyak para orangtua yang yang mendaftarkan anak-anak mereka pada les atau lembaga bimbingan belajar (LBB). Menurut Faizah dalam Samuel Gideon, bimbingan belajar atau bimbel adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan bantuan belajar kepada siswa untuk menghadapi masalah-masalah pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Bimbingan belajar ini dapat dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. bimbingan belajar ini termasuk ke dalam tugas seorang guru dan bersifat formal apabila dilakukan pada saat sekolah berlangsung, sedangkan bimbingan belajar tambahan yang bersifat non formal dapat dilakukan oleh orang tua siswa ataupun juga melalui lembaga bimbingan belajar. lembaga bimbingan belajar sendiri merupakan suatu wadah yang diselenggarakan untuk membantu para siswa dalam mendalami materi materi yang sudah diberikan pada saat pembelajaran di sekolah berlangsung. terlihat pada ada bimbingan belajar daripada Perbedaan yang yang pembelajaran di sekolah yaitu lebih fokus dan menekankan kepada ada trik saat mengerjakan soal pelajaran tertentu. Tujuan dari bimbingan belajar baik secara umum maupun khusus menurut Suherman dalam Susanto (2018) dimaksudkan sebagai berikut: a. Siswa mampu memahami keadaan, situasi, dan ketentuan ketentuan- ketentuan yang sifatnya berubah dan naik turun baik saat menyenangkan ataupun tidak. b. Siswa dapat mengukur kemampuan dalam dirinya sendiri. c. Siswa mampu menyusun aktivitas belajar. d. Siswa mampu meningkatkan potensi yang tertanam dalam diri serta memanfaatkan kemampuannya dengan baik. e. Menanggulangi berbagai permasalahan serta kesulitan yang dialami siswa pada saat proses belajar. f. Membantu siswa beradaptasi dengan ketentuan kondisi umum, karir, edukasi, maupun kepercayaan. Semakin berkembangnya strategi, media, serta model pembelajaran, bimbingan belajar di Indonesia juga tentunya semakin memanfaatkan teknologi serta informasi si yang berkaitan dengan internet, yang mana bimbingan belajar kemudian dikemas ke dalam bentuk aplikasi yang berbasis online atau juga biasa disebut sebagai bimbel online. Aripurnamayana dalam Samuel Gideon mendefinisikan bimbel online sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan informasi berbasis elektronik kepada pelajar secara umum dengan 241
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menggunakan konten yang bersifat edukasional yang tujuannya membantu siswa untuk mencapai pengetahuan tanpa harus terpaut oleh ruang dan waktu. Bimbingan belajar online dirancang secara khusus untuk memungkinkan adanya proses pembelajaran secara jarak jauh tanpa apa melakukan tatap muka melalui internet. Bimbingan belajar yang berbasis online telah berkembang menjadi solusi alternatif bagi siswa untuk memperoleh layanan bimbingan belajar yang interaktif, efektif, dan efisien melalui akses jaringan internet. Saat ini Ini aplikasi bimbingan belajar online semakin marak dan banyak aplikasi yang menyediakan pembelajaran berbasis online dengan berbagai fitur menarik dan dan dikemas secara kreatif untuk memudahkan para siswa dalam memahami materi pembelajaran. Beberapa aplikasi bimbingan belajar online di Indonesia yang banyak digunakan oleh para siswa saat ini yaitu diantaranya aplikasi Ruang Guru, Zenius Education, Pahamify, Quipper, dan masih banyak lagi. Berdasarkan paparan dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Fasli Jalal, yang menjadi faktor utama munculnya bimbingan belajar adalah karena dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka mendapatkan peringkat, lulus saat ujian, serta dapat masuk ke perguruan tinggi favorit. Hal itu itu disebabkan akibat dari ketatnya persaingan serta terbatasnya kapasitas bangku perkuliahan di perguruan tinggi negeri. Persaingan tersebut memberikan peluang bagi para penyedia jasa lembaga bimbingan belajar khususnya yang saat ini marak digunakan yaitu bimbingan belajar berbasis online seperti Quipper, Ruang Guru, Zenius Education dan Pahamify untuk menggaet peserta didik sebanyak mungkin. Peluang tersebut membutuhkan strategi yang tepat dalam memperkenalkan dan memasarkan jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran merupakan salah satu proses sosial dimana individu maupun kelompok dapat memenuhi target yang dikehendaki dengan memproduksi, menawarkan, dan menukarkan sesuatu yang memiliki nilai. Dalam memasarkan jasa yang ditawarkan berbagai lembaga pembelajaran online banyak yang mulai menggunakan promosi-promosi yang dapat menarik minat masyarakat khususnya pelajar dan orang tua pelajar dalam menggunakan jasa mereka. bertujuan untuk mengkomunikasikan variabel pemasaran yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam rangka memasarkan produk mereka dengan menyebarkan informasi, melakukan persuasi agar target pasar dapat menerima, membeli serta memupuk loyalitas terhadap produk suatu perusahaan. Kegiatan promosi sendiri disusun mulai dari tahap perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian komunikasi demi menjangkau audience yang menjadi target pasar. Indriyo Gitosudarmo (2000:237) mendefinisikan promosi ke dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut dapat mengenal produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan lalu kemudian calon konsumen akan merasa senang dan membeli produk tersebut. Promosi merupakan suatu kegiatan yang 242
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Aplikasi Ruang Guru sendiri telah banyak menggunakan strategi promosi yang sangat besar untuk menggaet pengguna jasa bimbingan belajar online yang mereka tawarkan. Promosi yang dilakukan oleh Aplikasi Ruang iklan mulai dari Guru menggunakan media ternama, sosial, menggaet brand menghadirkan siswa-siswi alumni yang berprestasi, melakukan tayangan iklan di sejumlah stasiun televisi nasional yang berisikan penawaran potongan harga yang menggiurkan serta berusaha menggaet faktor yang tidak kalah penting, yaitu hadirnya para orang tua siswa dengan menyajikan cerita haru atas kesuksesan putra-putri mereka. telah menggunakan berbagai strategi berupa ambassador Iklan menjadi salah satu alat dari lima paduan promosi (promotion mix) yang diantaranya adalah public relation, direct marketing, sales promotion, dan personal selling (Kotler, 2000). Diantara kelima paduan tersebut iklan menjadi salah satu yang paling banyak dipergunakan. Meski tidak memiliki dampak secara langsung terhadap faktor pembelian oleh konsumen, iklan sangat efektif untuk memasarkan produk serta menjalin komunikasi antara produsen dan konsumen dalam menghadapi persaingan pasar. Tujuan periklanan, pada dasarnya adalah untuk mempengaruhi ataupun mengubah sikap khalayak ramai sebagai calon konsumen demi memperkenalkan produk ataupun jasa sehingga menimbulkan provokasi yang akan mendorong perubahan perilaku calon konsumen sesuai seperti yang diinginkan oleh produsen itu sendiri. Selain itu tujuan khusus dari Iklan adalah diantaranya untuk membentuk suatu kesadaran akan produk atau merek yang baru serta memberikan informasi tentang keunggulan atau fitur-fitur yang ditanamkan kan persepsi dan selera yang membuat calon konsumen terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan. Periklanan sangat berperan dalam pembentukan sikap dan dan pengalaman konsumen serta berpengaruh kepada target pasar yang dikehendaki dan siklus keberlangsungan suatu produk. Iklan berfungsi untuk menarik atensi publik sehingga calon konsumen akan terpengaruh dan kemudian muncul keinginan untuk memiliki dan memutuskan melakukan pembelian terhadap suatu produk yang diiklankan. Pernyataan tersebut sesuai dengan model periklanan formal yang dikemukakan oleh Strong (1988) yang memuat atensi/perhatian (attention), minat (interest), keinginan (desire), dan tindakan (action). Komunikasi dalam pemasaran merupakan suatu dialog antara produsen dan konsumen dalam suatu segmen pasar yang sifatnya berkesinambungan (Delozier, 1976: 168). Dialog tersebut menekankan kepada informasi yang bersifat dua arah serta persuasi yang kemudian akan menunjang efisiensi dan efektivitas dari fungsi proses pemasaran (Nickels, 1984: 7). Lebih lanjut Kotler (1989: 40-46) menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran termasuk ke dalam suatu proses pengolahan, produksi, dan informasi atau pesan pesan melalui satu media atau lebih kepada kelompok yang menjadi target pasar yang dilakukan 243
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ secara berkesinambungan dan bersifat dua arah dengan tujuan menunjang efisiensi dan efektivitas dari pemasaran suatu produk. Proses berkesinambungan yang dimaksud dimulai dari tahap desain atau perencanaan suatu produk, proses distribusi, hingga kegiatan promosi yang melalui iklan, pemasaran langsung, ataupun melalui special event yang kemudian sampai pada tahap pembelian dan penggunaan di kalangan para konsumen. Penayangan iklan-iklan aplikasi ruang guru yang sering dikemas secara haru dan menghanyutkan dapat membawa dampak yang cukup besar dan sangat efektif untuk menarik perhatian para konsumen agar tertarik dengan sistem pembelajaran yang ada pada aplikasi ruang guru. Strategi tersebut kemudian akan mengakibatkan adanya pengaruh emosional yang kuat terhadap para siswa sekaligus orang tua siswa sehingga termotivasi untuk berlangganan kepada aplikasi bimbingan belajar ruang guru. Keinginan kuat para orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak mereka menjadi salah satu faktor pendukung strategi pemasaran aplikasi Ruang Guru yang kini tengah gencar dilakukan di samping memupuk minat para pelajar itu sendiri. Efektifitas tersebut didukung dengan banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia yang secara tidak langsung memperluas jangkauan dari iklan yang ditayangkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis iklan yang yang digunakan oleh aplikasi ruang guru dengan menggunakan semiotika Roland Barthes. Teknik analisis semiotika dengan menggunakan pendekatan Roland Barthes menggunakan signifikansi dua tahap (two orders of signification) yang digunakan sebagai susunan analisis. Terdapat dua susunan dalam analisis tersebut yaitu denotasi (penanda/sign) dan konotasi (pertanda/signifier). Analisis pada penelitian ini menggunakan media iklan yang ditayangkan pada akun YouTube ruang guru yang memiliki panjang durasi selama 1.20 menit. Dengan menggunakan analisis semiotika penulis dapat mendeskripsikan tayangan iklan ruang guru yang berkaitan dengan simbol atau tanda yang terdapat pada tayangan iklan, serta dapat memahami suatu fenomena yang dialami, seperti kata-kata, persepsi, motivasi, tindakan, dan perilaku dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang ditampilkan pada iklan ruang guru yang bertajuk ―Selalu Ada Harapan‖. Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana iklan Ruang Guru yang bertajuk ―Selalu Ada Harapan‖ jika dianalisi menggunakan semiotika Roland Barthes, dan makna apa yang terdapat pada iklan tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian merupakan suatu upaya untuk membuktikan suatu fakta dalam realitas sosial. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metode 244
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang dilakukan menggunakan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, literatur serta catatan dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nazir, 1988:111). Sumber data yang berasal dari literatur dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi. Selain itu, data-data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal penelitian terdahulu dan sumber lain seperti surat kabar yang diakui kredibilitasnya serta relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis semiotika ―two order of signification‖pada iklan aplikasi ruang guru dapat dikatakan sebagai suatu pengharapan dengan tajuk iklan ―Selalu ada Harapan‖. PEMBAHASAN A. Iklan Aplikasi Ruang Guru Di era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu sendiri. Di antara lembaga bimbingan belajar yang kini menguasai pangsa di kalangan pelajar melalui iklan yang dikemas menarik dan menawarkan berbagai benefit untuk para pelajar adalah aplikasi Ruang Guru. Ruang guru menawarkan jasa bimbingan belajar secara online melalui sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh para pelajar dengan tarif langganan yang dapat dikatakan lebih terjangkau daripada bimbingan belajar konvensional. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ruangguru juga di desain untuk membantu para pelajar lebih mudah dalam memahami mata pelajaran yang diajarkan. Jika dibandingkan dengan aplikasi aplikasi serupa seperti Quipper, Zenius Education, dan Pahamify aplikasi ruang guru terlihat menjadi yang paling menonjol dalam mengadakan iklan khususnya di televisi dan mengusung brand ambassador dengan artis-artis ternama. Hingga saat ini aplikasi ruang guru sendiri telah memiliki total unduhan sebanyak lebih dari 10 juta dengan perolehan rating di Play Store sebesar 4,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelajar yang menggunakan aplikasi ruang guru memiliki angka yang cukup besar. Aplikasi ruang guru sepertinya paham betul di mana letak target pasar mereka, yaitu para orang tua yang yang ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang benar-benar baik dan mumpuni untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Hal itu diwujudkan dengan hadirnya para orang tua milenial yang turut serta memberikan kisah-kisah yang dikemas secara haru dan membahagiakan untuk membangun jalinan emosional yang kuat bagi para pemirsa dan dapat menarik simpati dari para orang tua lain sehingga termotivasi 245
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk mendaftarkan anak-anak mereka kepada aplikasi ruang guru. Selain dengan menghadirkan para orang tua milenial aplikasi ruangguru juga mempromosikan aplikasi ini secara besar-besaran dengan kata lain berani untuk membakar uang demi menarik pengguna jasa dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Promo yang ditawarkan cukup menarik bagi para orang tua siswa khususnya kalangan menengah ke bawah hingga menengah keatas dengan mengadakan potongan harga yang cukup fantastis dan menggiurkan sehingga para orang tua siswa sangat tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke aplikasi ruang Guru. Promosi besar-besaran yang dilakukan oleh aplikasi ruang guru menjadi faktor utama meningkatnya pengguna aplikasi ini khususnya di kalangan pelajar. Iklan yang ditampilkan oleh aplikasi Ruang Guru melalui pemanfaatan berbagai media sebagai strategi yang dinilai efektif menggaet minat para konsumen, mengingat saat ini masyarakat sangat menyukai hal-hal yang bersifat populer atau trending. Para artis yang dipilih sebagai brand ambassador pun bukan artis dan selebritis sembarangan, melainkan para artis yang tengah naik daun di kalangan para remaja yang tentu saja yakini dapat membangun citra baik bagi produk ruang guru dan mendongkrak minat para calon konsumen itu sendiri. Brand ambassador membantu untuk mambangun hubungan secara emosional yang kuat dengan para konsumen yaitu para pelajar dengan harapan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh aplikasi ruang guru. John R. Rossiter dalam Kertamukti (2015:70) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik brand ambassador, yaitu kekuatan (power), kredibilitas (credibility), daya tarik (attraction), dan kepopuleran (visibility). Aplikasi ruang guru Telah beberapa kali menggunakan brand ambassador yang berbeda-beda seperti contohnya pada tahun 2018 ruang guru telah beberapa kali menggunakan brand ambassador yang berbeda-beda seperti contohnya pada tahun 2018 Ruang Guru menggandeng penyanyi sekaligus aktor Iqbal Ramadhan yang sangat diidolakan oleh para remaja karena prestasi dan kepopulerannya yang didukung oleh kesuksesannya dalam memerankan tokoh Dilan yang berhasil mencuri perhatian seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Citra positif yang dimiliki oleh Iqbal Ramadhan berhasil memotivasi para generasi muda untuk giat belajar dan juga berhasil dalam menarik minat para pelajar untuk mengunduh aplikasi ruang guru. Selain menggunakan brand Ambassador ternama, strategi iklan yang digunakan oleh aplikasi ruang guru juga dilakukan dengan menggaet sejumlah alumni-alumni dari bimbel online ruang guru yang berhasil untuk masuk ke perguruan tinggi favorit seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung yang merupakan kampus-kampus top three di Indonesia. Alumni-alumni tersebut dihadirkan untuk motivasi serta mengajak para pelajar yang kini tengah duduk di di bangku sekolah khususnya kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian-ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. 246
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tidak hanya para alumni saja, aplikasi ruang guru juga turut mengikutsertakan para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah yang memiliki segudang prestasi untuk dipamerkan dalam rangka menarik minat para pelajar lainnya untuk mengikuti jejak karir mereka melalui aplikasi bimbel online ruang guru. B. Semiotika Roland Barthes Teknik analisis semiotika dengan menggunakan pendekatan Roland Barthes menggunakan signifikansi dua tahap (two orders of signification) yang digunakan sebagai susunan analisis. Terdapat dua susunan dalam analisis tersebut yaitu denotasi (penanda/sign) dan konotasi (pertanda/signifier). Semiotika Roland Barthes menjelaskan bahwa terdapat signifikansi tahap pertama antara penanda (signifier) dan pertanda (signified) pada sebuah realitas eksternal yang disebut sebagai denotasi. Denotasi merupakan sebuah makna yang paling nyata atau merupakan makna sebenarnya dari sebuah pertanda. Dalam konsep yang dikemukakan Barthes tanda konotatif tidak hanya sebagai pemberi makna tambahan tetapi juga memuat dua bagian makna denotatif yang menjadi landasan keberadaanya. Sobur (2009:70) mengasosiasikan denotasi sebagai ketertutupan makna. Makna denotatif dikatakan tertutup karena merupakan makna yang dihasilkan bersifat eksplisit atau kasat mata. Barthes menggunakan istilah konotasi sebagai penunjuk akan signifikansi dari tahap ke dua. Tahap ini menggambarkan adanya interaksi ketika tanda menemui titik temu dengan emosionalitas atau perasaan para pembaca serta pada nilai-nilai kebudayaannya. Makna yang terdapat pada konotasi adalah makna subjektif atau inter subjektif, makna yang dihasilkan bersifat implisit dan menimbulkan adanya tafsiran-tafsiran lain. Maka dapat disimpulkan bahwa denotasi adalah sesuatu yang digambarkan melalui sebuah pertanda pada sebuah objek sedangkan konotasi adalah cara bagaimana menggambarkan tanda pada objek tersebut. Pada signifikansi tahap kedua ini juga terdapat tanda yang bekerja melalui sebuah mitos. Mitos adalah cara bagaimana suatu kebudayaan menerangkan atau mencoba memahami aspek-aspek dari realitas atau gejala alam. Mitos dikategorikan sebagai suatu produk dari kelas sosial yang telah mendominasi. Dengan kata lain suatu tanda yang telah memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi denotasi, maka makna denotasi tersebut juga akan berkembang menjadi sebuah mitos. C. Analisis Semiotika Iklan "Selalu Ada Harapan" Analisis semiotika digunakan untuk mengetahui pertanda dan simbol yang terdapat pada iklan YouTube Ruang Guru yang berjudul ―Selalu Ada Harapan‖. Pada penelitian ini, penulis memilih iklan ruang guru sebagai objek kajiannya. Iklan yang akan dikaji memiliki tema "selalu ada harapan" dengan panjang durasi selama 1.20 menit. Penentuan makna pada penelitian ini menggunakan konsep analisis semiotika―two order of signification‖ dari Roland Barthes. Konsep ―two order of signification‖ adalah bagaimana mengkaji makna atau simbol pada bahasa yang terbagi dalam dua tingkatan signifikansi, yaitu 247
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ denotasi dan konotasi. Selain dua tingkatan tersebut juga terdapat aspek lain dari penandaan sebuah makna yaitu mitos. Sumber: YouTube Ruang Guru Denotasi pada scene pertama ditayangkan seorang ibu yang berjuang melahirkan putrinya yang kemudian disusul dengan narasi bahwa dalam kehidupan tidak segalanya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada cuplikan scene tersebut tidak digambarkan peran seorang ayah yang menemani sosok ibu dari melahirkan hingga membesarkan si buah hati. Konotasi pada scene ini adalah perjuangan seorang ibu yang berkorban mempertaruhkan nyawa demi melahirkan buah hatinya, mendidik serta membesarkan si buah hati dengan setulus hati meski sebagai single parent. Peran ibu sebagai single parent juga tersirat saat putrinya hanya menuliskan kata ―ibu‖ pada papan tulis tanpa menuliskan kata ayah. Mitos yang ada pada scene ini adalah pada umumnya sosok ayah harus turut menemani kelahiran dan masa-masa pertumbuhan si buah hati. Namun, hal itu tidak tergambarkan pada scene ini dimana sosok ibu tersebut secara tersirat memiliki peran sebagai single parent. Selain itu, biasanya sosok anak yang tumbuh tanpa hadirnya seorang ayah akan digambarkan dengan suasana yang sedih sedangkan pada scene ini suasana yang tampil adalah kebersamaan seorang ibu dan anaknya dengan penuh makna berharga serta harapan-harapan sosok ibu kepada putrinya. 248
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sumber: YouTube Ruang Guru Pada scene kedua digambarkan sosok anak perempuan yang tengah terjatuh saat belajar menaiki sepedanya. Disitu sang ibu tampak sangat khawatir dan berlari ke arah si anak. Seperti pada gambar, scene tersebut menunjukkan sosok ibu berusaha membantu putrinya untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Konotasi dari scene kedua ini adalah bagaimana sosok ibu digambarkan sebagai orang yang akan membantu putrinya untuk terus bangkit dan tidak mudah putus asa. Pada scene ini juga terdapat monolog dari sosok ibu yang ditujukan pada putrinya bahwa dalam kehidupan ada kalanya akan mencapai keberhasilan dan ada kalanya dimana akan terjatuh yang justru akan membuatnya lebih tangguh dalam menjalani hidup. Monolog tersebut berperan sebagai motivasi seorang ibu kepada putrinya untuk terus berjuang dalam menghadapi lika-liku kehidupan yang tidak akan selalu selaras dengan apa yang diinginkan. Mitos pada scene ini tergambarkan pada sosok ibu yang akan senantiasa berada disamping anak-anaknya dan memberikan motivasi serta bimbingan pada anaknya dalam menjalani kehidupan. Sosok ibu dalam scene ini juga digambarkan memiliki sisi yang lembut dan selalu tersenyum dan memancarkan aura positif khususnya pada buah hatinya. Sumber: YouTube Ruang Guru 249
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada scene ketiga terdapat denotasi digambarkan bahwa sosok ibu tersebut mulai mengalami masalah kesehatan yang disambung oleh tampilan diskusi dan sosok dokter serta hasil rontgen yang menunjukkan terdapat masalah pada saluran pernafasan si ibu. Scene ini dikemas dengan suasana yang sarat akan kesedihan. Konotasi pada scene ini adalah gambaran bagaimana perjuangan seorang ibu yang membesarkan putrinya sendirian sebagai sosok single parent. Monolog tentang bagaimana kehidupan mengajarkan seseorang untuk menjadi kuat menyiratkan bahwa perlu adanya pengorbanan dan tekad yang kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Mitos pada scene ini adalah bagaimana para orang tua terutama bagi single parent yang harus berjuang menghidupi dan membesarkan anaknya rela berkorban bahkan mengesampingkan kesehatannya sendiri. Sumber: YouTube Ruang Guru Pada scene keempat ini mulai terlihat bagaimana sosok anak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Konotasi yang dapat diambil adalah bagaimana sosok ibu tersebut memberikan aplikasi ruang guru pada anaknya dengan monolog ―untuk terus bergerak menemukan harapan‖. Aplikasi ruang guru tersebut secara tidak langsung digambarkan sebagai sebuah harapan bagi sosok ibu yang diberikan kepada anaknya untuk terus belajar menjadi lebih baik melalui aplikasi ruang guru. Kemudian selanjutnya dapat dilihat bahwa si anak tersebut mulai belajar melalui aplikasi ruang guru diiringi dengan senyuman bangga dan penuh harap dari sosok ibu dengan monolog ―menjadi dirimu yang terbaik‖. Monolog tersebut mengandung makna bahwa anak tersebut telah berhasil menjadi versi terbaik dalam hidupnya dengan terus belajar melalui ruang guru. Mitos pada scene keempat ini adalah gambaran harapan sosok ibu yang berhasil memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dengan memberikan aplikasi ruang guru sebagai pendukung keberhasilan dari hidup anaknya. 250
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sumber: YouTube Ruang Guru Pada scene kelima denotasi yang digambarkan adalah sosok anak yang hendak berangkat ke sekolah dan meninggalkan ponselnya. Kemudian disambung dengan sang ibu yang pergi menyusul putrinya untuk memberikan ponsel tersebut kepada putrinya. Terlihat sang anak digambarkan sangat terharu hingga memeluk sang ibu usai menerima ponsel yang diberikan oleh sang ibu. Konotasi pada scene ini tampak pada bagaimana suasana haru yang dirasakan oleh pasangan ibu dan anak ini usai adegan serah terima ponsel tersebut. Ponsel tersebut dimaknai sebagai media sang anak untuk mencapai masa depannya melalui aplikasi ruang guru. Pelukan yang diberikan sosok anak muncul sebagai ungkapan perasaan bersyukur dan rasa terima kasih pada sosok ibunya yang telah membesarkan dan memberikan yang terbaik untuknya. Sumber: YouTube Ruang Guru Pada scene terakhir, konotasinya diperlihatkan pada saat sosok anak telah berhasil lulus menjadi sarjana dan meraih impiannya sedangkan sang ibu duduk di kursi roda sembari memasangkan toga dengan bangga pada anaknya. Denotasi pada scene ini adalah bagaimana sosok ibu digambarkan telah berhasil membesarkan anaknya dan mengantarkan anaknya untuk mencapai 251
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mimpinya hingga sang anak berhasil menggapai gelar sarjana meski kini ia duduk di kursi roda. Tentu pencapaian itu tidak terlepas dari pengaruh aplikasi ruang guru sebagai bentuk harapan yang telah diberikan oleh sosok ibu kepada anaknya. Scene ini menyiratkan bahwa sosok ibu akan memberikan segalanya demi keberhasilan hidup anak-anaknya di masa depan. Mitos pada scene ini adalah bagaimana sosok ibu sebagai orang tua akan melakukan apapun yang terbaik bagi anak-anaknya serta akan rela berkorban agar anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta mencapai cita- citanya. Selain itu, sosok ibu akan sangat bangga saat anaknya telah berhasil menggapai impiannya. PENUTUP Kesimpulan Semiotika Roland Barthes menjelaskan bahwa terdapat signifikansi tahap pertama antara penanda dan pertanda pada sebuah realitas eksternal yang disebut sebagai denotasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gabungan dari tiap materi-materi yang terdapat pada iklan ruang guru ―Selalu Ada Harapan‖ adalah makna denotasi yang digambarkan bahwa sosok ibu yang senantiasa akan berkorban, menemani anaknya, memberikan motivasi dan memberikan yang terbaik agar anaknya dapat mencapai keberhasilan dan menjadi versi dirinya yang terbaik dalam hidupnya. Harapan-harapan sosok ibu yang besar pada anaknya digambarkan dengan jelas pada iklan ini. Konotasi pada iklan ini juga digambarkan dengan jelas bahwa aplikasi ruang guru dapat berperan sebagai bentuk harapan dan motivasi terbaik yang diberikan oleh sosok ibu demi kehidupan anaknya. Bagaimana sosok anak merasa haru dan berterimakasih kepada ibunya atas perjuangan sosok ibu yang selama ini mendukungnya dan memberikan yang terbaik demi meraih impiannya. Mitos pada iklan ini juga terdapat pada penggambaran sosok ibu yang rela berkorban dan memberikan yang terbaik bagi anaknya serta sosok anak yang rajin belajar hingga dapat meraih gelar sarjana dan menggapai impiannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam iklan ―Selalu Ada Harapan‖ terlihat dengan jelas bahwa aplikasi ruang guru digambarkan memiliki peran sebagai bentuk harapan dan motivasi terbaik yang diberikan oleh sosok ibu demi kehidupan anaknya. Bagaimana sosok anak merasa haru dan berterimakasih kepada ibunya atas perjuangan sosok ibu yang selama in mendukungnya dan memberikan yang terbaik hingga akhirnya si anak mampu untuk meraih impiannya. Saran Setelah melihat hasil dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya: 252
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Sosok ibu yang baik akan terus memberikan segala sesuatu untuk memperjuangkan masa depan anak-anaknya dengan caranya sendiri. 2. Keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak tidak hanya berpacu kepada prestasi akademik anaknya semata, tetapi juga dari bagaimana sosok ibu berhasil mendidik anak-anaknya menjadi sosok yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Desviyanti, S. R. (2021). Analisis Tanda Dan Makna Dalam Pesan Iklan Sampoerna A Mild Versi ―Be Everything‖ Melalui Analisis Semiotika Roland Barthes (Doctoral Dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang). Firdaus, N. A., Rizqi, R. S., & Pribadi, F. (2021). Bahasa Sebagai Etika Bermedia Sosial (Kata ―Anjay‖ Dan Kontroversinya). MEDIAKOM, 4(2), 122-140. Irmawati, R., Nisyak, H., & Bafadhal, O. M. (2019). Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Mendaftar Aplikasi ―Ruangguru‖ Pada Siswa Sman 1 Keluang Musi Banyuasin Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University). Kurniawan, Y. D., & Pribadi, F. (2020). Semiotika Roland Barthes Dalam Menganalisis Representasi Tubuh Ideal (Studi Kasus Channel Youtube Deddy Corbuzier). Paradigma, 8(1). Permana, A., Winangsih, R., & Prasetya, T. I. (2015). Strategi Marketing Public Relations Lembaga Bimbingan Belajar Nurul Fikri Serang Dalam Mendapatkan Siswa (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Purwanti, S. (2021). Representasi Rasisme Dalam Iklan Produk Kecantikan Snowz Gluta By Seoul Secret (Analisis Semiotika Roland Barthes). Ramdani, F. S., Safitri, I., & Amzy, N. (2021). Analisis Semiotika Makna Pesan Dalam Iklan Oreo ―Penuh Keajaiban‖ Versi Hiu. Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya, 3(3), 180-186. Situmeang, I. O. (2017). Representasi Wanita Pada Iklan Televisi Wardah Cosmetic (Analisis Semiotik Roland Barthes Wardah Inspiring Beauty Versi True). Semiotika: Jurnal Komunikasi, 9(1). Sunarya, E., & Santika, R. (2020). Analisis Iklan Ruang Guru Dan Brand Ambassador Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pengguna Ruang Guru. Syntax, 2(9), 691. Rosyidi, F. Strategi Pemasaran Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Di. Shabirin, K., Nugraheni, D. H. E., & Murti, K. (2021). Efektivitas Iklan Ruang Guru Dalam Meningkatkan Minat Siswa Kelas Xii Sma Untuk Menggunakan Aplikasi 253
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Bimbingan Belajar Online (Studi Pada Siswa Kelas Xii Sma Plus Negeri 17 Palembang) (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University). Buku Sobur, A. (2009). Rosdakarya. Wacana Media. Semiotika Komunikasi, Bandung: PT Remaja 254
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS PERAN KELUARGA DAN GURU TERHADAP ANAK DENGAN GANGGUAN DISLEKSIA DALAM FILM TAARE ZAMEEN PAR Elisa Diaz Agustina1 Farid Pribadi2 Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Peran keluarga terutama orang tua kurang diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan anak dalam belajar baik dalam hal membaca atau menulis. Sebagai pendidik, baik orang tua dan guru memegang peran penting bagi anak-anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus seperti disleksia, dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Penelitian ini berfokus pada peran orang tua dan guru sebagai pendidik yang digambarkan dalam film Taare Zameen Par dan bagaimana penerapan cara mendidik yang digambarkan melalui kisah seorang anak disleksia, Ihsaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan data. Data utama dari penelitian ini adalah dialog dan screenshot yang diambil dari film tersebut. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan teori semiotika Ferdinand De Saussure untuk mendukung argumentasi dan interpretasi dalam proses analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran didikan dari orang tua dan guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan dan pengetahuan anak disleksia seperti Ishaan, karena keduanya dibutuhkan untuk mengawasi, mengajari, membimbing dan melakukan kontrol terhadap anak agar dapat mengembangkan potensi diri yang sebenarnya. Kata Kunci: Pendidikan, Disleksia, Film Taare Zameen Par Abstract The role of the family, especially parents, is not paid attention to in developing children's abilities in learning both in terms of reading and writing. As educators, both parents and teachers play an important role for children, especially those with special needs such as dyslexia, in acquiring skills and knowledge. This study focuses on the role of parents and teachers as educators depicted in the film Taare Zameen Par and how to apply the way of educating described through the story of a dyslexic child, Ihsaan. This study uses a qualitative descriptive method to analyze and describe the data. The main data of this research are dialogues and screenshots taken from the film. Furthermore, the data will be analyzed using Ferdinand De Saussure's semiotic theory to support arguments and interpretations in the analysis process. The results show that the role of education from parents and teachers greatly influences the development of skills and knowledge of dyslexic children like Ishaan because both are needed to supervise, teach, guide, and control children to develop their true potential. Keywords: Education, Dyslexia, Taare Zameen Par Films PENDAHULUAN Latar Belakang Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Orang tua perlu mengasihi, merawat, dan mengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya, serta hak dan kewajibannya, termasuk pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak anak, yang tidak dapat dilaksanakan dengan memasukkan anak secara eksklusif ke sekolah negeri 255
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ atau swasta. Sekolah memiliki keterbatasan dalam pendidikan anak. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam pendidikan anak-anaknya. Secara umum, orang tua telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan hak pendidikan kepada anaknya, khususnya di sekolah. Setiap anak dididik, mulai dari pendidikan anak usia dini, melanjutkan ke taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Namun, mendaftarkan anak ke sekolah menyediakan perlengkapan sekolah pakaian saja tidak cukup. Anak- anak membutuhkan lebih dari itu. Ada banyak prioritas dalam keluarga yang dapat menyebabkan hambatan dalam pendidikan anak. Orang tua seringkali beranggapan bahwa yang terpenting adalah anaknya terdaftar di sekolah, dan selebihnya adalah tugas sekolah untuk membuat anaknya pintar, memiliki kemampuan akademik yang membanggakan. Atau tidak, karena anak sekolah menuntut dukungan dari pihak sekolah, serta peran keluarga bahkan masyarakat, terutama yang dekat dengan sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, Taare Zameen Par (Every Child is Special) adalah film tentang seorang anak laki-laki berusia delapan tahun bernama Ishaan Awasthi yang menderita disleksia, suatu kelainan saraf. Dia selalu dimarahi oleh gurunya karena ketidakmampuannya dalam menulis, membaca dan berhitung dan selalu membolos. Dia selalu mendapat nilai rendah di setiap mata pelajaran di sekolah dan setiap guru berpikir bahwa Ishaan adalah anak yang malas dan bodoh. Suatu hari ketika orang tuanya mengetahui hal ini, mereka membawa Ishaan ke sebuah sekolah asrama untuk agar disiplin. Akibatnya, kondisinya menjadi lebih buruk karena tekanan berada di lingkungan baru sendirian dan terpisah dari keluarganya. Setelah beberapa hari di sekolah barunya, seorang guru seni baru bernama Ram Shankar Nikumbh, yang mengetahui tentang kecacatan Ishaan mencoba menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekitar Ishaan. Dia mengajarinya cara menulis, membaca, dan berhitung dengan sabar dan hati-hati. Hingga suatu hari, Nikumbh membantunya menemukan kembali kepercayaan dirinya. Proses pembelajaran baik pada orang dewasa maupun anak dengan gangguan disleksia, peran keluarga dan guru sangat diperlukan sebagai pendidik untuk mendukung dan memotivasi mereka dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Orang tua yang berpendidikan baik dalam status sosial yang lebih tinggi lebih menyadari disleksia dan menganggap gangguan ini sebagai perbedaan antara IQ, kemampuan belajar, keterampilan membaca dan mengeja dibandingkan dengan orang tua yang kurang berpendidikan dalam status sosial yang lebih rendah yang menganggap hal ini sebagai cacat. Dalam kasus lain, penyebab disleksia dapat ditemukan sebagai gangguan warisan terutama mereka yang lahir dalam keluarga dengan tingkat melek huruf yang rendah dan dapat menyebabkan siklus pendidikan yang merugikan). Guru biasanya menemukan bahwa anak disleksia menghindari belajar dan menjadi malas disebabkan oleh kurangnya dukungan orang tua. Baik orang tua maupun 256
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ guru memiliki peran penting dalam proses peningkatan kemampuan belajar anak disleksia dan jika salah satu dari mereka tidak menjalankan perannya dengan baik, anak-anak menjadi korban ketidakmampuan mereka. Hampir tidak ada penelitian di bidang pengembangan literasi terutama pada kasus anak disleksia. Hulme et al (2015) mengemukakan bahwa anak-anak yang lahir dalam keluarga disleksia memiliki risiko terhadap perkembangan keterampilan bahasa lisan seperti keterampilan fonologis (suara ucapan) dan phonic (pengertian huruf dan hubungan bunyi) yang menyebabkan kemampuan pemahaman bacaan yang buruk. Di sisi lain, Bell (2013) melakukan penelitian tentang kebutuhan pelatihan pengembangan profesional bagi guru dan asesor anak disleksia dengan kesulitan literasi untuk mendukung dan menilai mereka dalam proses pengembangan literasi mereka. Sebaliknya, Mortimore dan Crozier (2006) melaporkan bahwa siswa disleksia di pendidikan tinggi (sekolah menengah) memiliki kesulitan keterampilan belajar di bidang yang lebih luas seperti tugas akademik, mencatat, organisasi esai dan mengekspresikan ide-ide secara tertulis daripada di pendidikan rendah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena cara mendidik dalam film Taare Zameen Par mengenai peran orang tua dan guru dalam pengembangan kemampuan belajar anak disleksia. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian yang berjudul ―Analisis Peran Keluarga Dan Guru Terhadap Anak Dengan Gangguan Disleksia Dalam Film Taare Zameen Par‖ ialah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara yang dilakukan orang tua dan guru dalam mendidik anak pengidap dileksia? 2. Apa saja scene yang menggambarkan bentuk-bentuk cara mendidik yang benar dan salah dengan analisis semiotika Fardinand De Saussere? METODE PENELITIAN Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis fenomena cara mendidik yang terjadi dalam film Taare Zameen Par (Every Child is Special). Penelitian ini berfokus pada peran orang tua dan guru dalam mendidik anak dengan disleksia yang digambarkan dalam film. Selanjutnya, penelitian kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Data primer diambil dari film Taare Zameen Par (Setiap Anak Istimewa) berupa dialog dan beberapa gambar (screenshot) dari beberapa adegan dalam film yang merepresentasikan fenomena cara mendidik anak dengan gangguan disleksia. Penelitian ini selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori semiotika Ferdinand De Saussure yang meliputi signiefier (penanda) dan signified (petanda). Subjek penelitian ini adalah tokoh utama, Ishaan, orang tua dan guru seperti Ram Shankar Nikumbh, seorang guru 257
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seni dalam film yang mewakili cara mendidik yang tepat terhadap anak yang mengidap disleksia. PEMBAHASAN A. Profil Singkat Film "Tare Zameen Par" Taare Zameen Par, yang diterjemahkan sebagai "Like Stars On Earth", adalah sebuah film India 2007 yang disutradarai oleh Amole Gupta dan dibintangi oleh Amir Khan sebagai guru seni sekolah asrama. Film ini adalah tentang seorang anak disleksia, Ishaan Nandkishor Avasti. Karena tidak bisa melakukan hal-hal sederhana yang anak seusianya bisa melakukannya dengan baik, seperti membaca, menulis, mengikat tali sepatu, memperbaiki kancing baju. Anak ini terus-menerus dicap nakal, bodoh, bodoh, malas, bahkan gila. Ishaan sering diejek ketika berbicara sendiri, berkelahi dengan benda mati atau tertawa, dan kemudian marah. Sementara orang tuanya, terutama ayahnya, terus-menerus memaksanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan karena dia sangat mengkhawatirkan masa depannya, fakta bahwa kakak laki- laki Ishan adalah anak yang sangat dewasa membuat orang tuanya ingin Ishan tumbuh dewasa. cemerlang. sebagai saudaranya. Akibatnya, orang tua yang seharusnya aman bagi anak-anak mereka terkena stres tambahan dalam hidup mereka. Film ini seperti tamparan keras yang membuat kita melihat sekeliling, lebih memperhatikan anak-anak di sekitar kita. Film ini mengajarkan kita tentang disleksia. Menurut ahli bahasa Marie Looney Penderita disleksia biasanya lebih suka menyembunyikan kelemahan mereka, memanifestasikan diri mereka dalam perilaku nakal dan bodoh. Kesulitan membaca, ketidakmampuan untuk menulis, harga diri atau masalah perilaku, serta kesulitan mengelola dan mengelola penilaian waktu, adalah gejala disleksia. Awalnya Isha suka melukis, namun tekanan lingkungan orang tuanya yang ingin dia bisa membaca, menulis dan belajar serta dia tidak menghargai bakat melukisnya, membuatnya merasa tidak berguna. dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Menurut Albert Einstein, "Setiap orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan selalu percaya bahwa itu bodoh.‖ Misalnya, Einstein menderita disleksia, menunjukkan betapa sukses dan briliannya dia orang dengan kondisi ini bisa. 258
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 2.1 Poster Film ―Taare Zameen Par‖ Analisis Scene Film "Taare Zameen Par" Scene 1 Penanda ―Huruf-huruf itu menari‖ Adegan ―Oke baca huruf yang menari itu. Mencoba Melawak? ―Anak tak tahu malu‖ Adegan 1.1 Adegan 1.2 259
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Petanda Masalah membaca Ishaan tergambar jelas pada adegan 1. Guru bahasa tidak memperhatikannya, Inggrisnya marah padanya dan mengira Ishaan kemudian memintanya untuk membacakan materi untuk kelas. Dalam hal ini, guru sebagai pendidiknya, bahkan tidak menganggap atau bahkan menyadari tentang masalah khusus ini sebagai masalah serius dan hanya menilai dia sebagai siswa yang malas dan bodoh meskipun Ishaan sudah memberitahunya tentang masalahnya untuk mengenali huruf ―huruf-huruf itu menari". Salah satu kriteria penyandang disleksia yang memiliki masalah dengan sistem motorik dapat dilihat dari kasus Ishaan yang tidak dapat mengikuti instruksi dari guru dengan baik dan penyandang disleksia akan membuat keributan untuk menghindari berinteraksi dengan huruf. Masalah khusus ini terlihat dalam adegan kelas bahasa Inggris ketika Ishaan tidak bisa membaca huruf-huruf darinya, dia akan membuat keributan dan mengganggu guru. Namun, guru bahasa Inggrisnya gagal mengenali ketidakmampuan muridnya seperti yang disebutkan di atas ‗mereka menari, bukan?' dan gagal melakukan perannya sebagai guru bagi muridnya. No 2 Penanda ―Tabel kamu ganti tabl dan tadle??‖ Adegan ―Kata the‖ kamu ganti menjadi huruf D‖ ―Berhentilah melucu perbaiki ejaan kamu!‖ dan Adegan 2.1 Adegan 2.2 Adegan 2.3 Petanda 260
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Adegan 2 menunjukkan kesulitannya dalam menulis, tidak bisa membedakan antara 'b' dan 'd' bahkan di halaman yang sama dan hasilnya salah eja kata-kata seperti 'table' menjadi 'tabl' dan 'tabel' atau bahkan 'tadle'. Ibunya selalu mengajari Ishaan cara menulis, meskipun dia tidak mengenali masalah literasi putranya yang mengalami disleksia. Telah disebutkan di bagian pendahuluan bahwa pengetahuan orang tua juga penting dalam pengembangan membaca anak- anak mereka, karena orang tua yang berpendidikan lebih sadar terhadap masalah semacam ini, baik membaca dan menulis maupun disleksia. Namun, ketika orang tua memiliki pengetahuan lebih tentang dua pengembangan kemampuan tersebut, mereka akan memikirkan metode yang cocok untuk mendidik anak-anak mereka terutama di bidang membaca dan menulis. Ketika sekolah adalah tempat di mana praktik belajar awalnya dibuat dan digunakan, rumah adalah tempat praktik belajar paling baik didukung, tetapi dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka. Ishaan No 3 Penanda scene ini Pada memperlihatkan ayah Ihsaan yang menampar anaknya Adegan Adegan 3 Petanda Adegan ke-3 ini terjadi ketika ayahnya mengetahui tentang kenakalan Ishaan. Dalam hal ini, ayah Ishaan gagal menjadi media pendidikan untuk anaknya sendiri. Motivasi dari orang tua sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan terutama dalam kemampuan literasi anak dileksia. Dapat dibayangkan jika kita berada di posisi yang sama dengan Ishaan, kemudian orang tua kita mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang yang bodoh dan gagal yang menjadi aib bagi seluruh keluarga. Ini akan menghancurkan mental kita jika kita tidak memiliki dukungan apapun terutama dari keluarga dan juga akan membenci hal-hal yang orang tua kita ingin kita lakukan. No 4 Penanda ―Nol dalam pelajaran‖ semua mata Adegan Adegan 4 Petanda 261
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada adegan 4, pengukuran kemampuan siswa hanya berdasarkan nilai dan kepatuhan siswa, tetapi tidak pernah mempertimbangkan aspek lain seperti proses belajar, gangguan mental atau motorik, dan lain-lain. Kedua guru ini gagal menjadi mendidik karena anak dileksia perlu diarahkan dalam mengenai huruf dan angka supaya dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menuliisnya. Selain itu, juga tidak tahu bagaimana menggunakan multimodal yang dapat mereka diterapkan dalam proses belajar mengajar yang beberapa siswa membutuhkan metode dan bahan yang berbeda untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka. Misalnya, guru harus memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anak untuk menggambar dan menulis tentang pengalaman mereka dengan orang tua mereka, tentang hobi mereka, atau apa pun yang mereka minati, kemudian pada pertemuan berikutnya, meminta mereka untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka tulis. dan menggambar di depan kelas, sehingga anak-anak dapat melatih keterampilan komunikatif mereka. No 5 Penanda ―Pada tingkat ini, saya tidak bisa membantu anda lagi‖ Adegan Adegan 5 Petanda Berdasarkan adegan 5 di atas, beberapa guru seperti dalam film, meremehkan anak- anak yang mengalami gangguan jiwa, abnormal, dan lain-lain. Mereka menganggap anak-anak tunagrahita tidak memiliki masa depan yang cerah dibandingkan dengan anak-anak normal. Di bidang akademik, guru yang memiliki pemikiran seperti ini gagal baik sebagai pendidik maupun pengembangan literasi terutama di tingkat SD seperti dalam film karena siapa yang akan memimpin siswa untuk masa depan yang lebih cerah jika bukan guru, setelah orang tuanya. No 6 Penanda ―b menjadi d dan d menjadi d, dia bingung dengan huruf- huruf yang sama‖ Adegan Adegan 6.1 262
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Adegan 6.2 Adegan 6.3 Adegan 6.4 Petanda Adegan 6. Dialog ini terjadi ketika Nikumbh mengetahui kondisi Ishaan dan membujuk kepala sekolah untuk memberinya kesempatan jika Ishaan dapat bersaing dengan siswa lain karena anak seperti dia membutuhkan dukungan dari para guru. Dalam adegan ini, Nikumbh menggunakan literasi multimodal untuk mengajari Ishaan cara membaca, menulis, dan berhitung. Ini pertama kalinya Nikumbh menyadari masalah disleksia Ishaan dengan melihat tulisan tangannya yang penuh dengan tanda merah dari guru karena kata-kata yang salah eja. Gambar ini menunjukkan bahwa siswa menulis dapat digunakan untuk melihat bagaimana siswa mengembangkan keterampilan literasi mereka dalam hal ejaan, kata-kata, tata bahasa dan gaya menulis mereka. Selain itu, umpan balik dari guru melalui pemberian tugas sangat diperlukan untuk kepentingan siswa dalam meningkatkan keterampilan mereka. Di dalam kelas terkadang memperhatikan dan terkadang tidak, kita harus mengetahui minat setiap siswa dengan menggunakan Multimodal Literacy. Nukumbh memberikan Ishaan cara berinteraksi dengan teks, ia mengajarinya cara baru melihat teks dengan menggunakan pendekatan multimodal, sebagai berikut: Nikumbh menggunakan kotak pasir sebagai media untuk mengajari Ishaan cara mengeja dan menulis vokal seperti a, e, i, o, u dengan memberinya contoh terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Ishaan. Sebagai panutan, memberikan contoh adalah faktor kunci untuk mempromosikan pengetahuan baru bagi siswa. siswa 263
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dia mengajari Ishaan bagaimana membedakan antara beberapa huruf mirroring seperti 'b' dan 'd', juga antara 'p' dan g'. Sangat sulit bagi anak disleksia untuk mengingat pola alfabet antara kata-kata yang terdiri dari huruf yang sama di halaman yang sama. Ia menggunakan media sederhana seperti tangga untuk mengajari Ishaan belajar matematika, seperti perkalian, pengurangan, pembagian dan penambahan. Adegan ini dapat diartikan bahwa guru harus menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tergantung pada kemampuan siswa. Papan tulis menjadi media lain yang digunakan Nikumbh untuk mengajarkan Ishaan tentang angka, terutama angka 8 yang polanya sulit diikuti untuk angka 8 yang dibulatkan sempurna. Akhirnya, setelah beberapa hari belajar dengan pendekatan multimodal, Ishaan bisa menulis dengan normal tanpa ada salah eja dan dia bisa membedakan huruf-huruf pencerminan seperti 'b' dan 'd', juga 'p' dan 'g'. Anak disleksia dapat mengatasi kesulitan literasinya jika orang tua dan guru dapat memberikan motivasi kepada mereka. No 7 Penanda sudah membaca ―Istriku semua tentang disleksia, aku ingin kau tau‖ Adegan ―Mengapa?‖ tidak ―Supaya menganggap kami orang tua yang tidak perhatiian.‖ anda ―Perhatian, perhatian sangat penting, Mr Awasthi‖ Adegan 7 Petanda Adegan 7. Dalam adegan ketika ayah Ishaan, Mr. Awashi, memberi tahu Nikumbh bahwa dia bukan orang tua yang buruk yang tidak peduli dengan anak- anak mereka. Nikumbh memberinya penjelasan tentang apa sebenarnya perawatan itu sampai dia tidak bisa memberikan satu pun pernyataan ulang. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak dengan masalah seperti ini membutuhkan perhatian lebih terutama dari orang tua daripada yang normal karena perkembangan mental dan keterampilan membaca da menulis mereka. Namun, peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam proses belajar anak. Sebagai pendidik, harusnya juga mempertimbangkan latar belakang budaya siswa yang diajar karena setiap orang tua memiliki cara sendiri untuk mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak mereka di rumah. Sebagai contoh, 264
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ beberapa orang tua berbicara kepada anaknya di rumah dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa sekolah (seperti bahasa Jawa di rumah, sedangkan di sekolah, siswa harus berbicara dalam bahasa Indonesia) karena banyak teks yang dihasilkan oleh anak-anak yang memegang identitas budaya dalam diri mereka. menulis atau menggambar berdasarkan ingatannya sendiri. Jika dihubungkan dengan perkembangan zaman, bukan hanya latar belakang budaya, tetapi juga perkembangan teknologi yang harus kita perhatikan, karena praktik pendidikan anak di luar sekolah tidak bisa dipisahkan dengan media yang digunakan siswa seperti media sosial, aplikasi mobile, atau apapun yang berhubungan dengan teknologi. Suka atau tidak suka, pada kenyataannya teknologi menjadi bagian dari anak muda saat ini, seperti messaging, email, vlogging, mobile gaming, dan lain-lain. Film menunjukkan sastra sebagai bahan ajar memaparkan siswa pada konteks nyata tentang bagaimana bahasa digunakan di tempat asalnya karena budaya mempengaruhi apa yang siswa baca dan tulis. Hal ini meningkatkan siswa untuk menjadi lebih trans-lingual atau antar-bahasa dan mengembangkan keterampilan bahasa asing dengan sukses. Sejalan dengan itu, membuka wawasan baru bahwa, sebenarnya, eksplorasi materi dan pendekatan yang berkaitan dengan sastra dapat mendorong siswa untuk menjadi siswa yang kritis. PENUTUP Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap masa depan, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Cara untuk memahami materi pendidikan pun berbeda-beda, terutama anak berkebutuhan khusus, seperti dalam film Taare Zameen Par. Dalam film ini anak berkebutuhan khusus dianggap hal yang memalukan, namun seiring dari alur film pandangan itu berubah. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang istimewa yang membutuhkan cara mendidik yang berbeda. Peran orang tua dan guru sangat berpengaruh terhadap anak yang mengidap disleksia. Anak penyandang disleksia cenderung membutuhkan dukungan lebih dari keluarga dan guru yang benar mengerti tentang kondisi seorang anak. Berdasarkan analisis di atas yaitu pertanda dan penanda terdapat perubahan pola mendidik dari adegan 1 dengan adegan 7, hal itu juga berpengaruh terhadap pemahaman membaca dan menulis serta perilaku anak pengidap disleksia yaitu Ihsaan. DAFTAR PUSTAKA Fatmala, U. (2015). PENGEMBANGAN CARA MENDIDIK ANAK MI (Studi Analisis Film Taare Zameen Par Every Child Is Special Produced & Decorated Aamir Khan) (Doctoral dissertation, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum). 265
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Klem, M., Melby‐Lervåg, M., Hagtvet, B., Lyster, S. A. H., Gustafsson, J. E., & Hulme, C. (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental science, 18(1), 146-154. Rismawati, N., & Muhibbin, A. (2015). Upaya Membangun Karakter Percaya Diri Siswa Berkebutuhan Khusus (Analisis Isi Pada Film Taaere Zameen Par) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Yelland, N. J. (2018). A pedagogy of multiliteracies: Young children and multimodal learning with tablets. British Journal of Educational Technology, 49(5), 847-858. 266
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH: IMPLIKASI PARADIGMA BAGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI INDONESIA I Kadek Surya Jayadi, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan Kamboja Nomor 11 A, suryajayadi@unmas.ac.id Nabila Anjani Putri, Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosiohumaniora, Sleman, Yogyakarta, nabila.anjani.p@mail.ugm.ac.id. Nita Gita Crystina, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jalan Kamboja Nomor 11 A, Abstrak Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang telah dikembangkan sebagai media pembelajaran, termasuk untuk pelajaran sejarah. Sejumlah artikel terkait upaya ini sudah dituliskan, dan darinya dapat dipahami jika fitur-fitur instagram dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran yang membuat siswa makin tertarik dalam belajar sejarah. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian artikel-artikel tersebut dan menjadi fokus penelitian artikel ini, yakni: paradigma yang ditimbulkan dari penggunaan instagram sebagai media pembelajaran sejarah. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, studi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang ditimbulkan dari penggunaan instagram sebagai media pembelajaran sejarah. Pelajaran sejarah yang selama ini bersifat teks oriented beralih kepada pelajaran sejarah yang berorientasi pada wacana. Instagram sebagai platform media sosial membuat pelajaran sejarah tidak lagi sebatas interaksi antara guru sejarah dan murid, namun merupakan dialog terbuka dengan publik. Dengan demikian, pelajaran sejarah tidak lagi sebatas hafalan belaka namun menjadi edukasi yang berbasis critical thingking yang sejalan dengan tuntutan era 4.0. Kata Kunci: Instagram, Media Pembelajaran Sejarah, Paradigma Abstract Instagram is one of the social media platforms that has been developed as a learning medium. Including history learning. Some articles about this effort have been written, and it can be understood that the Instagram features could be developed as a learning medium to attract students to learning history. However, there is one thing that was missed from the attention in those articles, i.e: the paradigm caused by the usage of Instagram as a history learning medium. Using a qualitative descriptive research method, these studies show that there is a paradigm shift caused by the usage of Instagram as a history lesson medium that is so far from text-oriented change to a history lesson that discourse-oriented. Instagram as social media platform makes history lessons not just interaction between teachers and students, but it is an open dialogue with the public. Therefore, the history lesson is not just about memorization but becomes an education that is critical thinking-based that aligned with the 4.0 era demands Keywords: Instagram, History learning media, Paradigm PENDAHULUAN Latar Belakang Siapa sangka, jika instagram yang pada awalnya hanya berupa album photo digital yang menampilkan eksistensi diri seseorang, kini berkembang pesat untuk berbagai aspek kehidupan. Aspek edukasi salah satunya, dimana banyak dijumpai akun-akun instagram yang postingannya terkait edukasi, entah edukasi bahasa, edukasi teknologi, edukasi sejarah, dan model-model konten edukasi lainnya. Ini menunjukkan instagram memiliki potensi untuk 267
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dikembangkan sebagai media pembelajaran alternatif. Termasuk sebagai media edukasi sejarah alternatif yang menjadi fokus dalam studi ini. Belakangan ini banyak muncul akun-akun sejarah di instagram. @tirtoid; @komunitashistoria; @neohistoria; dan sejumlah akun sejarah lainnya. Perkembangannya cukup signifikan, dari kualitas postingan hingga jumlah pengikut. Ini mengindikasikan bahwa konten berbasis sejarah di instagram cukup diminati oleh pegiat sosial media Indonesia. Beberapa di antaranya: @historiadotid; Sejumlah pihak pun sudah mengupayakan menjadikan instagram sebagai alternatif pembelajaran sejarah. Beberapa pertimbangan tentunya mendasari upaya ini. Pertama, popularitas instagram di kalangan orang muda. Ini tentunya menyasar siswa-siswa generasi millennial agar mereka senang dalam belajar sejarah. Kedua, fitur-fitur yang disediakan instagram dipandang efektif untuk menghadirkan pembelajaran sejarah yang inovatif. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan instagram sebagai media pembelajaran sejarah ini hanya dilihat sebatas upaya untuk meningkatkan animo dan inovasi dalam penyajian materi sejarah? Studi ini mencoba untuk membuktikan bahwa masalah dalam pembelajaran sejarah di Indonesia tidak sebatas inovasi media pembelajaran. Lebih daripada itu, bagaimana inovasi media pembelajaran itu beriringan dengan perubahan paradigma siswa dalam melihat sejarah. Dalam hal ini penulis mencoba melihatnya pada instagram. Sebagai salah salah satu platform media sosial, instagram telah memunculkan paradigma baru dalam komunikasi (Faye Sayer, 2017). Lantas, dengan menjadi media pembelajaran, sifat asasi yang terkandung di dalamnya seharusnya juga turut membawa perubahan paradigma dalam pembelajaran sejarah. Inilah yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini dengan rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan diuraikan pada sub- bab di bawah. Sejauhmanakah potensi itu bisa diakomodir oleh instagram dan tantangan apa yang dihadapi mewujudkan upaya itu, Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut. 1. Sejauhmanakah instagram berpotensi untuk membawa paradigma baru bagi siswa dalam belajar sejarah? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (211: 73), penelitian deskriptif kualitataif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat ilmiah maupun rekayasa 268
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ manusia yang memperlihatkan mengenai karakteristik, kualitas serta keterkaitan antar kegiatan. Data-data yang dikumpulkan berupa istilah- istilah, kalimat, dan atau gambar yang mempunyai arti lebih bermakna serta menimbulkan pemahaman yang lebih nyata daripada sajian angka. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur. Dokumen yang digunakan berupa dokumen publik berupa akun-akun instagram yang memuat media pembelajaran sejarah. Temuan-temuan yang diperoleh kemudian diperkuat dengan studi literatur dari berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan kajian penelitian. PEMBAHASAN A. Model Pembelajaran hingga Belenggu Mitologisasi Sejarah Nasional Sejumlah Persoalan dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia: dari Ada baiknya jika kita uraikan terlebih dahulu permasalahan dalam pembelajaran sejarah di Indonesia. Uraian itu kiranya bisa menjadi titik tolak untuk memetakan potensi apa yang bisa dikembangkan dari sosial media instagram untuk menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran sejarah di Indonesia, yang sekaligus sebagai upaya untuk menguraikan sejumlah masalah dalam pembelajaran sejarah di Indonesia. Ada sejumlah permasalahan yang mewarnai jagat pembelajaran sejarah di Indonesia. Dede Yusuf dalam artikelnya Permasalahan Pembelajaran Sejarah di Indonesia, mengumpulkan beberapa pendapat ahli sejarah di Indonesia, seperti: Taufik Abdullah, Bambang Purwanto, dan sejumlah pandangan lainnya mengenai permasalah sejarah di Indonesia, yang penulis kutip dan kembangkan lebih lanjut dalam artikel ini. Pertama, model pembelajaran yang diterapkan. Sejatinya banyak sekali model- model pembelajaran sejarah yang telah dikembangkan dan telah diterbitkan dalam bentuk artikel. Hanya saja, banyak pengajar sejarah yang rupanya tidak berupaya untuk mengembangkan model-model itu lebih lanjut. Sehingga pembelajaran sejarah di Indonesia terasa sangat kering, tidak kontekstual dan kurang bisa memberikan makna dan relevansinya pada kehidupan masa kini. Hal itu terjadi karena guru hanya berfokus pada teks untuk mengelaborasikannya jauh. yang diajarkan, dan tidak memberikan siswa Lebih lanjut, model pembelajaran sejarah masih bersifat satu arah yang menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan utama. Sehingga menurut Dede Yusuf (mengutip pandangan Martanto dkk), pembelajaran sejarah tidak interaktif. Siswa hanya cenderung menyimak, mencatat, dan menghafal. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk aktif menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dia rasakan dalam realitas kehidupannya, terlebih lagi kesempatan untuk kritis terhadap narasi sejarah yang dibahas. 269
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Akhirnya sejarah terkesan sebagai sesuatu pengetahuan yang monoton dan tidak relevan dengan dinamika kehidupan masa kini. Permasalahan kedua dalam pembelajaran sejarah di Indonesia adalah kurikulum dan teks ajar. Masalah ini menjadi masalah klasik yang seolah tidak pernah tuntas, hingga muncul stigma ganti kekuasaan ganti kurikulum. Namun perubahan kurikulum itu tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pembelajaran, khususnya sejarah. Sebab pengubahan kurikulum selalu berkelindan dengan kekuasaan, yang menyebabkan kurikulum sejarah yang disusun mengagung-agungkan rezim yang mempunyai kekuasaan. Pada akhirnya kurikulum yang sudah beberapa kali dibenahi tidak memberikan ruang kepada siswa untuk kritis, dan justru dijejali pada narasi-narasi historis yang dangkal, pengkultusan berlebihan, bahkan cenderung bohong. juga disertai pada masih belum adanya buku/teks ajar sejarah yang memadai. Dede Yusuf (yang mengutip pernyataan Bambang Purwanto) menyatakan bahwa hampir seluruh buku ajar, baik yang diterbitkan oleh swasta maupun pemerintah sebenarnya tidak layak untuk dijadikan referensi. Hampir seluruh penulis buku hanya membaca dokumen kurikulum secara harfiah dan tidak mampu memahami jiwa kurikulum dengan baik. Sebagian besar penulis buku juga tidak paham sejarah sebagi ilmu, historiografi, dan tertinggal sangat jauh dalam referensi mutahkir penulisan. Sengkarut kurikulum, Persoalan ketiga dalam pembelajaran sejarah di Indonesia adalah profesionalisme guru. Dede Yusuf yang mengutip pendapat beberapa ahli, menguraikan ―sampai saat ini masih berkembang kesan dari para guru, sejarah dalam pemegang kebijakan di mengajarkannya tidak begitu penting memperhatikan masalah keprofesian, sehingga tidak jarang tugas mengajar sejarah diberikan kepada guru yang bukan profesinya. Akibatnya, guru mengajarkan sejarah dengan ceramah mengulangi apa isi yang ada dalam buku. Sementara itu terlalu banyak sekolah yang memposisikan guru sejarah sebagi orang buangan, dan mata pelajaran sejarah sekedar sebagai pelengkap. Bahkan banyak kasus ditemukan, guru sejarah menjadi sasaran untuk menaikkan nilai siswa agar yang bersangkutan dapat naik kelas. Selain itu, sebagian besar guru juga tidak mengikuti perkembangan hasil penelitian dan penerbitan mutakhir sejarah Indonesia. Hal yang terekhir itu juga berkaitan denagn adanya kenyataan bahwa institusi resmi yang menjadi tempat pendidikan tambahan bagi guru sejarah itu hanya berkutat pada substansi historis dan metode pengajaran sejarah yang tertinggal jauh (Purwanto, 2006:268). Pengajaran sejarah di sekolah selama ini sering dilakukan kurang optimal. Pelajaran sejarah seolah sangat mudah dan digampangkan. Banyak pendidik yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah terpaksa mengajar sejarah di sekolah bahwa pelajaran 270
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sekolah (Hariyono, 1995:143)‖ Selain ketiga persoalan tersebut, masalah lain yang mewarnai pembelajaran sejarah di Indonesia adalah belenggu Mitologisasi Sejarah Nasional. Siswa dijejali pada narasi sejarah nasional yang bisa membangun imaji akan kejayaan masa lalu, dan juga dijejali pada fragmen getirnya pengalaman dan heroiknya perjuangan di masa kolonialisme. Oleh Asvi Warman Adam, langgam narasi sejarah nasional tersaji dalam skema Jaya- Sengsara-Cerah (2013: 71). Dengan narasi sejarah seperti ini, maka terciptalah sebuah rasa yang senasib sepenanggungan, untuk kemudian bisa sama-sama mengisi kemerdekaan dan menggapai masa depan bangsa yang cerah. Namun di balik sisi positifnya tersebut, narasi sejarah yang dimikian membuat sejarah terkesan sangat romantis dan tidak membawa pada pemahaman yang kritis. Sehingga sejarah pada akhirnya tidak menggiring siswa pada duduk persoalan yang sesungguhnya mengenai bangsa ini. Alih- alih melek, justru siswa ini dibuat hanyut pada heroisme yang berlebihan, imajinatif yang anakronistik, dan sebagainya. Paradoks ini sejatinya sudah diwacanakan oleh Soedjatmoko dalam tulisannya yang berjudul ―Sejarawan Indonesia dan Zamannya‖ (1995). Menurutnya paradoks ini bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan. Dia mengistilahkannya sebagai penciptaan mitos-mitos nasional yang baginya, mengutip pandangan C.C.Berg, dipandang sebagai narasi sejarah yang telah memasyakat. Dan model seperti ini oleh Soedjatmoko juga dialami oleh historiografi tidak mengkhawatirkan, justru dampak mitologisasi sejarah nasional itu membuat siswa akhirnya tidak benar-benar belajar dari sejarahnya. Siswa dibuai oleh gambaran- gambaran masa lalu yang cenderung terlalu sederhana dan anakronistik. di negara-negara lainnya. Meski disebut Demikianlah beberapan persolan yang mewarnai pembelajaran sejarah di Indonesia. Dari uraian itu tentunya kita bisa memahami bersama bahwa masalah dalam pembelajaran di Indonesia tidak cukup hanya diselesaikan dengan upaya menghadirkan inovasi media pembelajaran sejarah yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Media pembelajaran sejarah yang dikembangkan tidak saja membawa pembelajaran sejarah yang menarik, sesuai dengan jiwa zaman siswa, lebih dari itu bagaimana media pembelajaran sejarah yang diaplikasikan akhirnya membawa paradigma baru bagi siswa dalam melihat sejarah. Apakah instagram sebagai salah satu platform media sosial berpotensi untuk itu ? B. Akun Sejarah di Instagram: Animo dan Paradigma Baru bagi Siswa dalam Mempelajari Sejarah Kemunculan akun-akun instagram yang menyajikan konten mengenai sejarah, dapat dikatakan memberikan angin segar sekaligus warna baru bagi 271
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat. Perkembangan jumlah followers dari akun-akun itu dan kualitas konten yang disajikan menjadi penanda bahwa eksistensinya disambut baik oleh masyarakat, termasuk siswa- siswa millennial yang tentu sangat familiar dengan instagram. Adapun masing-masing akun sejarah memiliki gaya yang berbeda dalam penyampaian konten-konten mereka. Sebagai contoh, akun @historiadotid yang menyajikan konten-konten yang membahas mengenai sebuah peristiwa sejarah dengan gaya jurnalistik yang cukup kuat, yang selaras dengan isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Model konten yang demikian justru berpotensi besar bagi guru sejarah, untuk membuka mata siswa jika sejarah tidak semata-mata membahas masa lalu. Peristiwa masa kini juga dapat dijadikan pintu masuk untuk membahas sejarah. Lebih jauh konten model demikian juga membuka wawasan siswa jika peristiwa masa kini, tidak bisa dilepaskan dalam konteks masa lalu. Pemahaman peristiwa masa kini akan jauh lebih komperhensif jika siswa memiliki ketajaman dalam membaca sejarah. Selain itu, dari akun lainnya @tirtoid kita juga bisa melihat model penyajian konten yang khas. Dimana @tirtoid tampil dengan sajian konten infografis sejarahnya yang khas. Sajian konten model ini justru bisa menjadi contoh bagi siswa bahwa sejarah tidak melulu narasi kata-kata yang panjang dan membosankan. Tutur sejarah yang panjang lebar bisa disajikan dalam satu visual yang mewakili semuanya. Dengan model konten seperti ini, siswa untuk diajak menyederhanakan sebuah ulasan sejarah yang panjang tanpa kehilangan substansial historisnya. bereksperimen menggunakan logika historisnya lebar Tidak kalah akun @historiadotid dan @tirtoid, akun sejarah @neohistoriaid juga tampil dalam sajian yang terkesan informal namun tanpa kehilangan bobot historisnya. Akun ini sering menyajikan konten- kontennya dalam format meme. Adapun meme yang ditampilkannya, menjadikan narasi sejarah yang kental akan nuansa komedi. Dengan konten model ini, guru bisa menunjukkan kepada siswa bahwa narasi sejarah tidak melulu soal dikotomi penindas-tertindas; penguasa-hamba; atau tidak melulu soal sosok nan-patriotik. Narasi sejarah juga sarat akan kelucuan di dalamnya, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Lebih lanjut, melalui meme, guru sejarah bisa mengajak siswa untuk bereksperimen dalam koridor semiotika. Bagaimana misalnya sosok yang diktator dalam sejarah ditampilkan dalam meme yang justru tidak menonjol sisi tersebut, namun pesan daripada itu tetap bisa dirasakan oleh pembaca sejarah. 272
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1. Postingan di akun Instagram @neohistoria.id, berupa meme mengenai sejarah pembangunan Candi Prambanan Gambar 2. Postingan di akun Instagram @neohistoria.id, berupa meme mengenai sejarah Perjanjian Laut Inggris-Jerman (1935) 273
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 3. Postingan di akun Instagram @neohistoria.id, berupa meme mengenai tindakan Napoleon dalam Perang Dunia 2 Selain sajian konten sejarah dengan beragam model yang sudah dikembangkan oleh sejumlah akun, instagram juga membuka ruang untuk diskusi kepada khalayak publik yang luas. Siswa berkesempatan untuk mengasah keberanian mereka dalam beragumen soal wacana sejarah yang berkembang di publik, sesuai dengan pemahaman mereka yang sudah juga menjadikan wacana sejarah yang dapatkan dari guru. Guru berkembang di publik media sosial itu sebagai pembanding antara buku teks sejarah dengan wacana yang berkembang di masyarakat. Sehingga akhirnya tercipta pembelajaran sejarah yang tidak saja berfokus pada teks namun juga kontekstual. Jadi, dari uraian di atas, kiranya bisa dipahami bahwa akun-akun sejarah di instagram telah memberikan warna baru bagi edukasi sejarah di Indonesia. Akun-akun ini tidak saja membuktikan inovasi mereka dalam menyajikan konten sejarah yang menarik, namun memberi jawaban atas permasalahan yang mewarnai pembelajaran sejarah di Indonesia. Sehingga instagram memiliki potensi besar dalam dapat dikatakan bahwa menghadirkan paradigma baru bagi pembelajaran sejarah Indonesia. PENUTUP Di yang mewarnai pembelajaran sejarah di Indonesia, kehadiran instagram menjadi angin segar yang bisa memberi warna baru dalam pembelajaran sejarah. Instagram tidaklah sebatas digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi tengah-tengah sejumlah permasalahan 274
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ siswa, terbentuknya paradigma baru bagi siswa akan sejarah. Persoalannya apakah guru sejarah Indonesia mau mengembangkan ini atau tetap nyaman dengan kondisi pembelajaran sejarah saat ini? tetapi implikasi lain yang ditimbulkan adalah DAFTAR PUSTAKA Buku Sayer, Fave. (2017). Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis. Ombak: Yogyakarta. Soedjatmoko. (1995). ―Sejarawan Indonesia dan Zamannya‖, dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia Warmi Adam, Asvi. (2013). ―Pelurusan Sejarah dan Historiografi Alternatif‖, dalam Menggugat Historiografi Indonesia. Yogyakarta: Ombak. Jurnal Farid, Hilmar. (2020). ―Masa Depan Sejarawan dan Sejarawan Masa Depan‖, Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, 39(2). Website RAN_SEJARAH Pendid DONE SIA, diakses 25 Mei 2022. 275
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGGUNAAN BAHAN AJAR MEME DALAM PEMBELAJARAN IPS SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL Diva Sabdaprana, Sujarwo Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta sujarwo-fis@unj.ac.id Abstrak Tren perkembangan teknologi dan informasi saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk menjadikannya sebagai sarana pembelajaran, baik itu di luar maupun di dalam kelas. Salah satu tren yang sedang muncul saat ini adalah pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. Media sosial yang akan difokuskan untuk dikembangkan adalah media instagram, yang di dalamnya bisa memuat konten gambar dan tulisan. Permasalahan penelitian yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai kebutuhan guru dan peserta didik terhadap bahan ajar IPS dengan meme untuk peserta didik SMP, bentuk prototype bahan ajar IPS dengan meme untuk peserta didik IPS. Tujuan penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan kebutuhan guru dan peserta didik terhadap bahan ajar IPS dengan meme untuk peserta didik IPS, mendeskripsikan bentuk prototype bahan ajar IPS dengan meme untuk peserta didik SMP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, yaitu penelitian yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa peserta didik dan guru membutuhkan bahan ajar IPS dengan meme sebagai penunjang proses belajar mengajar, khususnya mata pelajaran IPS. Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Pembelajaran IPS, Media Pembelajaran Meme Abstrack The development trend of technology and information at this time should be used by the world of education to make it as a learning tool, both outside and inside the classroom. One trend that is emerging now is the use of social media as a medium of learning. Social media will be focused to develop is a media Instagram, in which can contain images and text content. The research problem developed in this article is about the needs of teachers and students on teaching materials with memes for students of junior high school, a prototype form of IPS teaching material with memes for students of grade junior high school. The purpose of the research was to describe the needs of teachers and students for IPS teaching materials with memes for junior high school students, describing the prototype of teaching materials for IPS with memes for junior high school students. The method used in this study is a literature review, namely research based on the results of previous studies. From this research, it can be seen that students and teachers need social studies teaching materials with memes to support the teaching and learning process, especially social studies subjects. Keywords: Learning Media, Social Science Learning Media, Memes Learnimg Media PENDAHULUAN Latar Belakang Teknologi di indonesia telah berkembang pesat khususnya dalam bidang teknologi komunikasi. Ditambah dengan adanya pandemi seperti saat ini yang mengharuskan masyarakat tidak dapat bertemu secara langsung 276
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sehingga mengharuskan penggunaan teknologi komunikasi untuk dapat membantu menyambung kembali komunikasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mulainya masyarakat dari seluruh kalangan untuk menggunakan teknologi komunikasi sebagai langkah pencegahan meluasnya penularan covid-19. Dalam pendidikan pun teknologi komunikasi mulai dipergunakan dengan baik pada saat pandemi seperti saat ini. Dilansir di web muda.kompas.id, seorang penulis bernama Eka Putri Melani juga telah membuat kuisioner terkait pembelajaran jarak jauh dengan temannya dan memperoleh 121 tanggapan mengenai topik tersebut. Dan hanya 16,5% yang menyatakan pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan. Terdapat pro dan kontra dari pendidik, orang tua, dan peserta didik terkait pembelajaran jarak jauh ini yang dirasa belum dipersiapkan secara matang oleh pendidik sehingga dirasa hal ini kurang maksimal. Berbagai kemungkinan yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh tersebut tidak begitu efektif diantaranya keterbatasan dalam penggunaan koneksi internet, kendala media elektronik saat digunakan dan penyesuaian terhadap finansial setiap orang yang berbeda-beda untuk dapat memperoleh media elektronik yang layak, media pembelajaran guru yang kurang menarik perhatian siswa sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik, dan lain sebagainya. Dalam hal terhadap pengembangan media pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran jarak jauh sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. ini penulis akan lebih terfokus Pada tahun 2020 yang lalu, penulis tidak sengaja telah menemukan postingan instagram bernama neohistoria.id. Akun tersebut merupakan akun instagram yang menyajikan konten- konten seputar sejarah. Yang menarik dari akun tersebut adalah penyajian pelajaran sejarah yang menggunakan media pembelajaran berupa meme. Dengan pengikut yang sudah mencapai sembilan puluh tiga ribu lebih, penulis berasumsi bahwa penyajian pelajaran sejarah menggunakan media pembelajaran meme lebih mudah dipahami dan efektif. Seiring dengan semakin berkembangnya media sosial, peneliti berasumsi bahwa jika mata pelajaran sejarah yang dikenal membosankan untuk dipelajari dapat dengan mudahnya diterima peserta didik dengan media meme maka mata pelajaran IPS juga akan memperoleh peluang yang sama. Dari pertanyaan tersebut peneliti mencari tahu informasi lebih dalam mengenai meme sebagai media pembelajaran melalui jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya. 277
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pertama kali dipopulerkan oleh Richard Dawkin dalam bukunya yang berjudul ―The Selfish Gene‖ pada tahun 1976 yang dikatakannya dalam buku tersebut diantaranya : we need a name for the new replicator, a noun that conveys the idea of a unit of imitation. ―Mimeme‖ comes from a suitable greek root, nut i want a monosyllable that sounds a bit like ‗gene'. I hope my classicist friends will forgive me if i abbereviate mimeme to meme. Meme merupakan retorika visual dengan melibatkan tulisan yang beredar di lingkungan media digital dengan mengekspresikan berbagai sikap sosial dan kasih sayang. Selain itu, meme sebagai alat yang sangat penting untuk penciptaan dan rekreasi argumen di era digital. Sebagai contoh, Eno bening sebagai penggiat meme indonesia, menambahkan bahwa meme yang banyak beredar di internet adalah berujung literasi. Sehingga definisi meme menurut beliau adalah literasi internet. Menurutnya sesuatu dikatakan sebagai meme jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat: 1)meme harus tersirat, 2)meme tidak berdiri sendiri, 3)meme memiliki format. Jadi dapat diartikan bahwa meme merupakan gambar yang diberi tulisan untuk mendukung ekspresi dari gambar tersebut. meme tidak hanya dalam bentuk gambar, namun dapat berupa video, animasi, anekdot, dan lain sebagainya. Dan meme tidak harus lucu, seperti hystorical meme, atau meme politik dan lain sebagainya. Ada 6 kategori dasar media: 1) berupa teks, seperti buku, poster, papan tulis, layar komputer atau gadget dan lain-lain; 2) berupa audio seperti suara orang, musik, suara mekanis dan lain-lain; 3) berupa visual seperti foto gambar pada sebuah buku, kartun dan lain-lain; 4) video rekaman, animasi dan lain- lain; 5)manipulative berupa alat yang bersifat tiga dimensi yang bisa disentuh oleh para siswa; dan 6) orang-orang seperti guru, siswa, ahli bidang studi dan lain- lain. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa meme dapat menjadi opsi dalam pemilihan media pembelajaran IPS karena dapat mempermudah siswa dalam mencari objek karena lebih realistis. Dan hal ini menjadi pertimbangan dengan salah satu sifat ilmu sosial yaitu keabstrakannya. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut (Trisliantanto, 2020) studi kepustakaan adalah suatu langkah untuk memperoleh informasi yang relevan dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder. Studi kepustakaan digunakan oleh penulis dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet dan prosiding dalam penyusunan artikel ini. 278
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN A. Pengertian Pembelajaran Meme dan Sejarahnya Teknologi informasi termasuk sebagai alat yang penghubung antar para pendidik dan siswa penggunaaan sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memproses data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya sementara itu arti meme kita harus tahu apa itu pembelajaran, pembelajaran merupakan hal yang sangat penting karena dalam pembelajaran sebuah metode dimana siswa diberi optimalisasi dalam mengubah apa yang dilakukannya sehari-hari melalui kegiatan di sekolah yang akan membantu anak supaya mempunyai wawasan atau ilmu yang memadai. Serta para siswa juga dapat berperilaku yang berbeda-berbeda tergantung dari pengalam hidup individu yang telah dia miliki. Pada hakikatnya pembelajaran ini juga sebuah gagasan yang dilakukan dari para pendidik agar mencapai kesejahteraan dan keberhasilan yang di raih oleh para siswa. pembelajaran disini sangat bermacam-macam salah satunya yang adalah pembelajaran dengan menggunakan meme .Arti dari meme sendiri dikenalkan oleh tokoh ahli pada bidang biologi yaitu richard dawkins pada tahun 1976 dalam bukunya yang berjudul The Selfish Gene . dalam buku tersebut dawkins berkata: we need a name for the new replicator , a noun that conveys the idea of a unit of imitation.‖Mimeme‖comes from a suitable greek root, nut i want a monosyllable that sounds a bit like ‗gene'. i hope my classicist friends will forgive me if i abbereviatemimeme to meme. Jadi dari perkataannya di atas dawkins menjelaskan bahwa ia membutuhkan sebuah nama yang baru (kata benda) untuk menyampaikan gagasannya tentang unit imitasi. Kata Mimeme itu sendiri berasal dari bahasa yunani yang terdengar seperti gen. Dia berharap tidak ada yang keberatan karena dari mimeme itu ia menyingkatnya menjadi meme dan sampai saat ini Meme terus berkembang di semua sosial media dan penyebarannya semakin cepat. Jadi dapat juga di artikan bahwa meme ialah gambar yang diberi tulisan guna untuk mendukung ekspresi dari gambar tersebut. Meme ini tidak lain dalam bentuk gambar maupun video humor, parodi, atau gambar lucu yang diselipkan untuk menyindir bahkan menkritik sesuatu hal. Namun disini lebih ke Meme dalam bentuk gambar atau foto. Pembelajaran dengan menggunakan meme ini pun tidak bisa semua usia menggunakannya. Penerapannya pun hanya dapat dilakukan saat pendidikan SMP dan SMA saja. B. Tujuan Pembelajaran IPS Menggunakan Meme Agar para pendidik maupun para siswa tidak tertinggal dalam kemajuan bidang pendidikan ini. Dan juga mengenalkan para siswa bahwa dengan menggunakan pembelajaran seperti meme ini dapat menimbulkan 279
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ daya kreativitas yang bagus dan dampaknya para siswa akan semakin minat untuk mempelajari pembelajaran tersebut. Oemar Hamalik berpendapat: pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar IPS dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. akan Dapat diketahui dari penjelasan tersebut bahwa dengan menggunakan media pembelajaran apa saja termasuk meme sangat berkesinambungan terhadap para pengajar dan siswa karena para pengajar terus berinovasi menciptakan pembelajaran IPS yang sangat menarik dan para siswa pun termotivasi agar belajarnya semakin giat serta berpengaruh juga dengan cara berfikirnya agar lebih kreatif lagi dari sebelumnya. Disini juga terciptanya keakraban lebih antara si pengajar dan siswanya, agar proses belajar di kelas pun lebih efektif. Pengaturan dalam kelaspun secara tidak langsung lebih kondusif. Penggunaan pembelajaran meme ini juga menimbulkan interaksi dari masing-masing secara berkelompok maupun individu. siswa karena metode ini dilaksanakan C. Penggunaan Bahan Ajar IPS Menggunakan Meme Sebagai Inovasi Pembelajaran Digital (1983) penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di pakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dari pendapat di atas tersebut media pembelajaran IPS yang tertuju pada pendidikan anak haruslah benar-benar dikembangkan agar pendidikan yang diterima akan lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya pun baik di Indonesia maupun di luar indonesia perannya sangat penting yang menyangkut pada kurikulum. Serta kurikulum yang sedang berjalan ini dapat diwujudkan dengan baik dengan usaha yang telah dilakukan antara para pendidik dan siswa. Seumpama para guru di indonesia takut untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu hal yang baru maka pembelajaran meme ini tidak bisa di wujudkan secara langsung karena ada hambatan- hambatan yang tertentu yang mengharuskan pusat pembelajaran yang pasif. Karena para peserta didik hanya menjelaskan teori saja dan terkadang lupa pula untuk mempraktekkannya secara langsung. Sehingga para siswa pun bosan dengan pembelajaran yang hanya lebih aktif untuk menjelaskan mengandalkan dengan pendidik yang dibandingkan siswa yang hanya mendengarkan saja. D. Kekurangan dan Kelebihan Penggunaan Media Pembelajaran Meme Dalam menganalisa sebuah metode pembelajaran, tentu ada kelebihan dan kekurangan yaitu: Pengembangan menurut Borg dan Gall 280
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ a. Kelebihan 1. Kelebihan menggunakan pembelajaran menggunakan meme adalah para siswa lebih kreatif pada saat pembelajaran berlangsung, karena ia dituntut untuk mencari objek dari tema yang telah di tentukan para pengajar. 2. Meningkatkan minat belajar siswa karena penyajian materi pelajaran yang menarik. 3. Materi pembelajaran IPS ebih mudah dipahami siswa karena media pembelajaran yang menarik. b. Kekurangan Tidak semua sekolah bisa menggunakan atau mecoba mengaplikasikan dalam kegiatan mengajar dengan menggunakan metode ini, metode ini membutuhkan kreatifitas yang tinggi, hanya cocok diterapkan kepada siswa SMP dan SMA saja, serta perlu kesabaran pula jika ingin menggunakan metode meme ini dengan hasil semaksimal mungkin karena ada kerumitan sendiri dalam menerapkannya. Metode ini juga hanya bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang bonafit, yang biasanya berada di kota dan metode ini masih jarang sekali untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Selain itu pasti ada penuntutan oleh para siswa kepada orangtua supaya disediakan perangkat berupa gawai dan adanya pedampingan khusus dari para pengajar untuk menerapkan metode meme ini agar tidak di salah gunakan oleh para siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu sebagai pendidik harus inovatif dalam artian mampu berinovasi menciptakan sebuah alat pembelajaran yang baru dan tentunya tidak membosankan untuk para peserta didik. Sebuah media pembelajaran bergambar yaitu Meme. PENUTUP Teknologi di indonesia telah berkembang pesat khususnya dalam bidang teknologi komunikasi. Ditambah dengan adanya pandemi seperti saat ini yang mengharuskan masyarakat tidak dapat bertemu secara langsung sehingga mengharuskan penggunaan teknologi komunikasi untuk dapat membantu menyambung kembali komunikasi dengan baik. Dalam pendidikan pun teknologi komunikasi mulai dipergunakan dengan baik pada saat pandemi seperti saat ini. Terdapat pro dan kontra dari pendidik, orang tua, dan peserta didik terkait pembelajaran jarak jauh ini yang dirasa belum dipersiapkan secara matang oleh pendidik sehingga dirasa hal ini kurang maksimal. Berbagai kemungkinan yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh tersebut tidak begitu efektif diantaranya keterbatasan dalam penggunaan koneksi internet, kendala media elektronik saat digunakan dan penyesuaian terhadap finansial setiap orang yang berbeda-beda untuk dapat memperoleh media elektronik yang layak, media pembelajaran guru yang kurang menarik perhatian siswa sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis akan lebih terfokus terhadap pengembangan 281
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ media pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran jarak jauh sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. ini merupakan salah satu langkah efektif dalam inovasi pembelajaran digital. Materi pelajaran IPS yang disajikan menjadi lebih menarik, sehingga meningkatkan minat, kreatifitas, serta inovasi bagi pendidik maupun siswa. Siswa menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran IPS. Penulis berharap semoga artikel ini menjadi kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran IPS. Karena meme masih jarang sekali digunakan dalam pendidikan IPS. Dengan harapan meme sebagai media pembelajaran ini, dapat menjadikan siswa lebih semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa Pandemi Covid-19. Penggunaan media pembelajaran IPS menggunakan meme DAFTAR PUSTAKA Nurdiansyah & Fahyuni E.F. 2016. Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013. Sidoarjo: Nizamia Learning center. Dawkins Richard. 1967. The Selfies Gene. New York University. No.192 Hamalik Oemar dalam Azhar Arsya. 2010. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers. No 15 Borg and Gall. Educational Research An Introduction.New York and London. (Jurnal Dr. Sri Kantun, M.Ed:fkip Unej). No.77 A Saguna Kim Karryl, 2013. Internet Memes As An Information Dissemination Tool For Libraries: The Ateneo De Manila University Experience. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103. 542 - 550. Gumelar Fajar, Mulyati Yeti, 2018. MEME: Dapatkah Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Anekdot? Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora vol. 2 Nomor 1 Ayu Gusti R. S. D., Nengah S I., Made R. W Ni., 2016. Jenis, Bentuk, dan Fungsi Tindak Tutur Meme Comic pada Facebook. e-Journal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Vol: 5 No: 3 Ika, M. 2019. Efektifitas Penggunaan Meme Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (Ski) Kelas Viii Mts Nu 01 Cepiring. Thesis (Skripsi), Universitas Wahid Hasyim Semarang. Trisliatanto, Dimas Agung. (2019). Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah. Yogyakarta: Andi. 282
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK STUDI PADA KABUPATEN BLITAR Eko Yuliastuti, Novita Setyoningrum, Gadung Putra Panjalu, Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Partisipasi politik masyarakat pada kegiatan politik yang merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Bawaslu menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu, dengan penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui agaimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Blitar, dan untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Blitar?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan klasik menjadi kambing hitam keterbelakangan politik perempuan adalah masalah budaya patriarki, yaitu perempuan dianggap lebih cocok untuk mengurus wilayah domestik (swasta) sedangkan laki-laki bersifat public, hal ini mengakibatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik di wilayah Kabupaten Blitar masih rendah. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan suatu partisipasi politik perempuan di Kabupaten Blitar yaitu dengan menggelar kegiatan sosialisasi Pendidikan tentang berpolitik, salah satunya yaitu kegiatan Pendidikan pemilih pada tahun 2021 sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu. Kegiatan pendidikan pemilih dengan tema Perempuan dan Demokrasi ini dilakukan dengan mengundang kader-kader perempuan dari organisasi kemahasiswaan di Blitar yaitu GMNI, HMI, PMII dan IMM. Kata Kunci : partisipasi; politik; perempuan; demokrasi Abstract Community political participation in political activities is a very important aspect so that Bawaslu uses special strategies to increase public participation in political activities. This study uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The informants in this study were Bawaslu, with the sampling using purposive sampling. The purpose of this research is to find out how women's political participation is in Blitar Regency, and to find out what strategies are applied to increase women's political participation in Blitar Regency?. The results show that one of the classic reasons for being the scapegoat for women's political backwardness is the problem of patriarchal culture, namely women are considered more suitable for managing domestic (private) areas while men are public, this results in women's participation in politics in the Blitar Regency area is still low. low. Efforts are being made to increase women's political participation in Blitar Regency, namely by holding educational outreach activities about politics, one of which is voter education activities in 2021 as an effort to increase public participation in elections and elections. The voter education activity with the theme of Women and Democracy was carried out by inviting female cadres from student organizations in Blitar, namely GMNI, HMI, PMII and IMM. Keywords: participation; political; woman; democracy 283
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam segala bidang kehidupan dan salah satunya ialah dalam hal pengambilan kebijakan. Atirna (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan output yang nyata dan utama dari sebuah sistem politik. Kebijakan politik tentu lebih mengutamakan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pendapat Muslimat (2016) bahwa sebagian orang menyatakan kepentingan umum merupakan tujuantujuan moral atau lain: keadilan, kebaikan, nilai-nilai kebahagiaan, dan kebenaran. Kepentingan umum harus diprioritaskan sebagaimana pendapat dari Azis (2012) bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Oleh karen itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam menjalankan program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah. ideal yang bersifat abstrak, antara Realitas politik di beberapa negara termasuk Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita, namun terdapat persoalan di dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam menetukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk kontitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, meski demikian profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena presepsi yang melakat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki (Nimrah, Sakaria, 2015). Perempuan sering digunakan sebagai alat untuk strategi partai politik, yang dimana perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Perempuan juga sering digunakan untuk mencari suara. Tetapi jika pemilu sudah berlangsung partai politik akan lupa pada janjinya. Pada saat ini meskipun berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partispasi politik bagi peremupuan dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya (Mukaron, 2008), Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier didunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga 284
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (Hadis & Eddyono, 2005). Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umumterbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa: menyertakan paling sedikit 30 Persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota. Kebiajakn keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya - upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk itu harus diawali dengan peningkatan dan meningkatkan keterwakilan penguatan partisapasi politi pada kaum parempuan. Penelitian ini mengambil dari kegiatan pendidikan pemilih dengan tema Perempuan dan Demokrasi ini dilakukan dengan mengundang kader-kader perempuan dari organisasi kemahasiswaan di Blitar yaitu GMNI, HMI, PMII dan IMM. Rumusan Masalah Bagaimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Blitar ?Dan Strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Blitar ? METODE PENELITIAN Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Blitar, adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu karena dilihat dari karateristik masyarakat Kabupaten Blitar yang mayoritasnya adalah petani dan tinggal dipedesaan maka dalam kaitan dengan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemilu maka perlu adanya upaya khusus untuk meningkatkan pasrtisipasi di bidang politik. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh peneliti yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik miles and hubernad (dalam Sugiyono 2014) yaitu dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN Perempuan juga mempunyai beberapa kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Pandangan perempuan- perempuan mengenai dunia politik tentunya akan berkaitan erat dengan minat mereka melangkahkan kakinya untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Jabatan 285
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Tidak memiliki pola piker yang tertutup sebab cenderung tidak menerima perbedaan. Karena setiap orang dalam politik memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Lebih khusus politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan perubahan yang baik pada sebuah daerah. masyarakat saat ini sangat mengharapkan politik yang lebih sehat. Politik tidak hanya berhubungan dengan materi dan kedudukan semata, tetapi merupakan jalan yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupun partai yang mengusungnya, baik itu negara atau pemerintah sudah memberi peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk berperan dalam arus perpolitikan negara kita tanpa ada deskriminasiseperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal dirumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikantinggi, berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik. Meski peluang terus dibuka untuk eksistensi perempuan di bidang politik namun jika pikiranpikiran yang seperti itu terus menggerogoti para perempuan maka minat akan susah untuk diberdayakan. Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa untuk sama sama berjuang mencapai kesejahteraan bersama. Jadi dapat kita lihat dari pernyataan pernyataan di atas bahwa politik bukan hal yang instan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yang diasah terus menerus untuk memperoleh kekuasaan dengan membekalkan diri dengan pengalaman dan pemahaman yang matang dan niat yang tulus untuk kesejahteraan bersama. Dengan melihat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor- faktor yang peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara dengan berbagai informan adalah sebagai berikut: a) Faktor Internal 1) Kapabilitas Kader Perempuan untuk Terlibat dalam Kontestasi Pilkada Berbicara tentang kapabilitas untuk terjun dalam dunia politik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi. Kedua hal ini adalah bekal wajib agar perempuan yang berada dalam jabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas. Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan misalnya untuk menjadi anggota DPRD bahkan menjadi Kepala Daerah, tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan khususnya kader parpol itu sebaiknya pula ditopang oleh tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang. 2) Minat Kader Perempuan Untuk terlibat dalam Kontestasi Pilkada Pada faktor terakhir ini, peneliti mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan minat kader perempuan dalam arus perpolitikan sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui faktor-faktor yang telah dikaji sebelumnya, 286
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berbagai informasi dari informan-informan telah menjelaskan hal-hal yang menghambat keterlibatan perempuan dalam jabatan politik seperti dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, keuangan, budaya serta kebijakan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan dalam hidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatan politik seperti kepala daerah adalah sebuah pilihan. Perempuan akan bersaing ketat pada pemilihan anggota DPRD tahun ini. Peneliti berharap dengan peningkatan jumlah caleg tersebut berdampak baik bagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada. Meningkatnya jumlah perempuan sebagai perumus kebijakan dalam tataran DPRD nantinya akan merambah juga pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam kontes-kontes politik setingkat pemilihan kepala daerah. b) Faktor Eksternal 1) Kebijakan Partai Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan. INPRES RI Nomor 9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan saat ini mengenai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 53, 54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu. Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya peluang tersebut belum digunakan secara maksimal oleh perempuan. Kebijakan yang lahir dari pemerintah tentang aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% merupakan sebuah jalan yang baik bagi perempuan-perempuan yang memiliki minat politik dan kepemimpinan untuk membekalkan dirinya jauh-jauh hari sebelumnya karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi deskriminasi atau marginalisasi bagi kaum perempuan. Masih banyak juga partai politik yang mempunyai kebijakan kurang berpihak kepada perempuan dalam hal pencalonan kadernya untuk maju dalam kontestasi politik. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka negara pada umumnya dan daerah pada khususnya membutuhkan perempuan yang berkualitas untuk menyumbangkan segenap fikiran dan tenaganya bersama kaum laki-laki untuk bekerja sama membangun bangsa yang lebih baik lagi. Tetapi tidak jarang juga para pengruus partai yang memang mengeluh bahwa sulitnya mendapatkan sosok kader perempuan yang tepat untuk dijadikan calon bupati atau gubernur. Partai politik melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pendidikan politik kader perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik kader perempuan partai. 287
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Upaya yang dilakukan diantaranya: Pertama, partai melakukan pendekatan internal/personal. Partai mengedepankan cara-cara persuasif untuk menarik hati dan simpati kader perempuan guna aktif partisipatif dalam gerak politik. Pendekatan internal dilakukan untuk mengetuk kesadaran kader perempuan untuk menyadari peranannya sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab politik. Partisipasi politik kader perempuan dalam partai politik tidak harus didefinisikan secara kaku dalam satu pandangan bahwa partisipasi politik berarti ambisi yang berlebihan dari kader perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi politik merupakan cerminan dari kepribadian politik dan kesadaran politik perempuan melaksanakan hak- hak politiknya. Bentuk partisipasi politik kader perempuan dalam partai politik memiliki konteks yang ikut menginisiasi dalam program/kegiatan partai; terlibat aktif dalam program/kegiatan partai; ikut aktif dalam dalam perdebatan menentukan kebijakan/sikap partai; kepengurusan partai; ikut serta menyukseskan program partai dalam lingkungan sosial masyarakatnya; mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif/pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta pemilihan presiden dan/atau wakil presiden; memberikan pencerahan dan sosialisasi politik kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan partai dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi partai politik. lebih luas yakni Pengembangan model pendidikan politik kader perempuan secara, terprogram, terstruktur dan berkesinambungan. Undang-undang partai politik tidak memberikan patokan yang jelas mengenai mekanisme pengaderan partai sehingga tergantung kepada political will dan political action masing-masing partai politik. Pengkaderan memegang peranan penting dalam pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Sedangkan rekrutmen politik merupakan jalan untuk menyaring, menyeleksi serta menempatkan kader pada jabatan politik baik di internal partai maupun pemerintahan. Untuk menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan pendidikan politik yang jelas, komprehensif dengan strategi, materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri. PENUTUP Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, maka dari itu untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tantunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif dalam pembuatannya. Kesulitan perempuan untuk membagi waktu antara 288
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kegiatan di partai dan dalam keluarga karena keputusan-keputusan penting dalam partai umumnya dihasilkan pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal ini membuat kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam partai. Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhdap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi yang mengangap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam pengambilan keputusan politik partai. Maka ―Untuk itu, mari dukung bersama perempuan calon legislatif baik ditingkat pusat, maupun daerah dalam pemilu 2024 mendatang. Semoga melalui Penguatan kapasitas perempuan caleg ini dapat meningkatkan semangat perempuan untuk meraih kursi legislatif demi membangun kemajuan bangsa yang sejahtera, adil dan demokratis, serta siap dalam menghadapi perkembangan budaya modern.‖ DAFTAR PUSTAKA Natri, Ayu Putu 2004. Perempuan dan politik. Jurnal Perempuan (online). Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141 Azis. A. (2012). Perempuan di persimpangan parlemen studi dalam perseptif politik hukum. Yogyakarta: Rangkang Education. Nimrah S. & Sakaria. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik (studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislative 2014). The Politics. Vol. 1. (2). Hlm: 173-182. Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal Mediator, Vol. 9 (No. 2), pp. 257-270 Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan- Kebijakan di Indonesia. Jakarta : LBH APIK. Jurnal civics: Media Kajian Kewarganegaraan Ex.php/civics/index Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Available online 289
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STRATEGI BAWASLU KABUPATEN BLITAR DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF POLITIK Abdul Hakam Sholahuddin, Sulistyo Anjarwati, Sifa Amalia, Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Semakin tinggi tingkat partisipasi politik yang mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan dapat diketahui bahwa strategi Bawaslu untuk mendorong pengawasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah Penyidikan, Pengamatan, Pemantauan dan Pelacakan Berbasis TI. Investigasi yang berdasarkan hasil penelitian penyidikan di Bawaslu sudah sangat baik, dari aspek pengawasan di Bawaslu sudah cukup baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan Implementasi pada berbasis TI telah diterapkan baik pada lingkungan Bawaslu maupun di lingkungan masyarakat. Dilihat dari aspek Pelacakan/monitoring dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik dan harus ditingkatkan lagi. Kata Kunci : pengawasan; bawaslu; partisipasi; politik Abstract The higher the level of political participation indicates that the people follow and understand and involve themselves in state activities. On the other hand, a low level of political participation generally indicates that the people lack appreciation or interest in state issues or activities. The low level of people's political participation is reflected in the attitude of the white group (golput) in elections. The purpose of this research is to find out strategies to increase public participation in effective and efficient legislative oversight. This research uses descriptive method and qualitative approach. Based on the results of research, data analysis and discussion, it can be seen that the Bawaslu strategy to encourage supervision of public participation in election supervision is IT-Based Investigation, Observation, Monitoring and Tracking. Investigations based on the results of the investigation research at Bawaslu have been very good, from the aspect of supervision at Bawaslu it has been quite good in increasing community participation. Monitoring of IT-based implementation has been implemented both in the Bawaslu environment and in the community. Judging from the aspect of tracking/monitoring in increasing community participation, it is quite good and must be improved again. Keywords: supervision; Bawaslu; participation; political PENDAHULUAN Latar Belakang Kehidupan politik di dalam suatu wilayah selalu melibatkan banyak pihak misalnya institusi pemerintah, partai politik, lembaga non formal dan masyarakat. Interaksi yang terjadi diantaranya komponen yang telah melahirkan banyak variasi pendapat, kebijakan, pandangan, dan pengetahuan tentang praktik dan aktivitas politik yang terjadi. Sehingga sikap politik masyarakat 290
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dapat diukur berdasarkan pengetahuan, dan pandangan politik yang mereka miliki. Sikap dan pandangan dapat menghasilkan suatu budaya politik yang mempengaruhi orientasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Budaya politik di masyarakat, dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebab tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap situasi politik yang akan terjadi. Sehingga dalam istilah budaya politik selalu berhubungan dengan kekuasaan, tingkat partisipasi politik masyarakat, kebijakan pemerintah, partai politik, hingga perilaku aparat negara (Safni, 2017). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan- tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu tersebut harus sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kehadiran Bawaslu yang berdasarkan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik berharap hendak akan pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara pemilu, menyelesaikan sengketa pemilu dan penegakkan pemilu yang dilakukan secara komprehensif (Suswantoro, 2016). Partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi yang merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat itu mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya pada tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi / minat terhadap masalah didalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini terkait bagaimana strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif yang efektif dan efisien ? METODE PENELITIAN Deskriptif Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang hasil penelitiannya di uraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai 291
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan pertanyaan penelitian, mengananalisis dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berprilaku berdasarkan yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pada penelitian ini yaitu mengungkapkan fakta dan keadaan yang terjadi dilapangan dan mengukapkan apa adanya. Dalam penelitian ini untuk menentukan sebuah sampel (narasumber) wawancara, menggunakan teknik porposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara konperhensif mengenai kinerja Lembaga Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menjalankan Pengawasan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggukan analisis kualitatif mencakup 4 kegiatan yaitu ; pengumpulan data, edukasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. PEMBAHASAN Berdasarkan keterkaitan kebijakan bawaslu paling tidak ada dua kebijakan dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu rencana strategi bawaslu tahun dan peraturan bawaslu nomor 13 tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat kususnya masyaraka kabupaten blitar. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan dua kebijakan itu, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat.Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.Salah satunya adalah itu, Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran ―uji coba‖ atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan. terkait keterlibatan masyarakat. juga terlihat dari kesiapan sumberdaya manusia, sebagaimana ditemukan dalam poin ke-12. Kelemahan yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya, berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif. Kelemahan lainnya Berdasarkan kekuatan dan kelemahan tersebut, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah 292
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ―mendorong pengawasan suatu partisipatif berbasis masyarakat sipil.‖ Dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja juga mendorong akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi perluasan wilayah pengawasan. Bahkan,akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus,akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama berkenaan dengan peran suatu strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Rencana strategis itu mestinya diinternalisasi baik dalam tataran pengaturan maupun praktik pengambilan kebijakan dan program kerja, sehingga sasaran strategis yang telah ditentukan bisa terpenuhi.Konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan jika merupakan indikator dari sasaran yang hendak dicapai.Karena itu, partisipasi masyarakat tidak berjalan dalam pengawasan, maka kerja pengawasan bisa dikatakan gagal. Berdasarkan rencana strategis tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 13/2012). Peraturan ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni dalam Pasal 22. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan. Beberapa permasalahan suatu pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa feno-mena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, diantaranya pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon atau partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon atau partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas Luber dan Jurdil tidak diamalkan dengan baik. Untuk meminamilisir hal tersebut, maka salah satunya yaitu melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu, sehingga masyarakat ikut serta mengawal hak pilih-nya bukan hanya menunggu hasil semata. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan hasil pemilu meningkat. Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015 50-51), yaitu meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, 293
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili Peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. Kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam Lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kesepuluh, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) atas hasil Pemilu di TPS dan menyebar- luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas yaitu, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia. Pada prakteknya, di saat sekarang muncul gerakan masyarakat yang menjadi pengawas pemilu, yaitu Pemantau Pemilu dan pengawasan Partisipatif, sebagai berikut: 1. Pemantau Pemilu Pemantau pemilu ini untuk memperkuat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena akan mendukung upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan perubahan regulasi tersebut, maka lembaga-lembaga pemantau pemilu akan sangat membantu dan menunjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. 2. Pengawasan Partisipatif Adapun mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang ―Kode Etik Penyelenggara Pemilu‖. Peraturan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawabnya dan berkeadilan. Adapun pengertian Luber Jurdil (Bawaslu, 2015: 12) adalah sebagai berikut: 1. Langsung yang artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan; 2. Umum yaitu pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara; 3. Bebas yaitu pemilih diharuskan memberi-kan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun; 4. Rahasia yaitu suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri; 294
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 5. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya, supaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; 6. Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada peng-istimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu. PENUTUP Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu tersebut, Lembaga-lembaga juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan pemantau pemilu dan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis. Adanya partisipasi tersebut maka seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu itu diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya. DAFTAR PUSTAKA Bawaslu. (2015). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015. Diakses pada L-PEMILUKADA-2015.pdf. 19 Februari 2018. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Kode Etik Penyelenggara Pemilu Safni, I. (2017). Budaya Politik di Lingkungan Masyarakat Indonesia Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). Trans-formasi Bawaslu dan Partisipasi Masya-rakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga. 295
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PARTISIPASI ORANGTUA SISWA DALAM WHASTAPP GROUP TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN ANAK Fresky Edo Atriska 1, Farid Pribadi S.Sos.M.Sosio 2 Sociology , Surabaya University, Surabaya, Indonesia E-mail: 1fresky.21075@mhs.unesa.ac.id , 2faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Dunia pendidikan beberapa tahun terakhir ini memang mengalami perubahan yang besar dikarenakan satu wabah yang menjadi masalah bagi negara di dunia. Indonesia salah satunya terkena dampak virus corona, hingga saat ini masih melalang buana dan menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Perubahan dalam media pendidikan terlihat jelas sangat signifikan karena sebelum pandemic ini ada seluruh akses pendidikan umumnya dilaksanakan di sekolah , namun setelah wabah datang sistem pembelajaran tatap muka (offline) kini tergantikan oleh tatap maya (online). Dengan demikian harus memanfaatkan teknologi yang tersambung dengan internet. Perubahan ini sangat jelas terjadi pada sekolah yang berada di desa. Ternyata perubahan itu adanya respon yang sangat antusias terhadap pembelajaran daring dari orang tua terhadap pentingnya memanfaatkan komunikasi yaitu platform whatsapp (via group). Semula tidak tahu kini semakin tahu dan paham dengan sistem handphone itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini tujuan saya adalah ingin mengkaji suatu fenomena secara sosiologis yang jarang orang ketahui pada sistem pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi komunikasi yang ada tentunya pada hal tersebut. Pada penelitian ini saya menggunakan metode etnografi virtual yaitu dengan pendekatan kualitatif guna mengidentifikasi pola perilaku,pola kehidupan dan relasi dalam interaksi tersebut yang berbasis online dengan menggunakan internet.Internet tidak selama bersifat negative , semuua bergantung pada penggunanya. Kata Kunci: Pendidikan Sekolah Dasar , WhatsApp , Online Abstract The world of education in recent years has indeed undergone major changes due to an epidemic that has become a problem for countries in the world. Indonesia is one of them affected by the corona virus, until now it is still wandering the world and is a fear of its own for the community. Changes in educational media are clearly seen as very significant because before this pandemic all access to education was generally carried out in schools, but after the outbreak came the face-to-face learning system (offline) was now replaced by virtual (online). Thus, it must take advantage of technology that is connected to the internet. This change is very evident in schools located in villages. It turned out that the change was a very enthusiastic response to online learning from parents on the importance of utilizing communication, namely the WhatsApp platform (via group). At first I didn't know, now I know and understand the cellphone system itself. With this research, my goal is to examine a sociological phenomenon that people rarely know about online learning systems using existing communication technology, of course, in this regard. In this study, I used a virtual ethnographic method with a qualitative approach to identify behavioral patterns, life patterns and relationships in online-based interactions using the internet. The internet is not as long as it is negative, it all depends on the user. Keywords: Elementary School Education , WhatsApp , Online PENDAHULUAN Latar Belakang Kasus COVID-19 di Indonesia telah merubah segala tatanan yang berjalan di masyarakat. Tidak terkecuali pada sektor media dan informasi di bidang 296
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pendidikan saat hingga ini. Pada dasarnya ntuk mencapai sebuah kesuksesan maka kita harus siap ilmu guna menghadapi segala cobaan yang ada. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan menentukan dan membimbing masa depan serta arah jalan hidup seseorang. Ketika orang itu biasa terdidik sejak kecil maka akan mudah dalam mengambil langkah esok harinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 1 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Siswa akan belajar menciptakan proses untuk secara aktif mengembangkan potensi jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kepribadian luhur dan kemampuan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, negara dan negara. Bakat dan keahliannya dibentuk dan disempurnakan melalui lembaga pendidikan yang ada dan berkembang di masyarakat. Tidak heran jika banyak sekolah atau lembaga- lembaga lain yang berdampingan dengan aktivitas kita sekarang ini. Lembaga-lembaga itu sendiri merupakan subjek dari pola pendidikan setiap individu, dan individu-individu ini merupakan sasaran atau tujuan juga penting dalam semua menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang berkualitas ini diterapkan dan dilaksanakan oleh semua pendidik bagi anak didiknya. Namun, pendidikan juga ditujukan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkannya. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat digunakan di semua negara sebagai acuan atau landasan untuk menciptakan generasi emas penerus negara sendiri. Dengan demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap orang membutuhkan pendidikan tidak terkecuali orang tua yang rela banting tulang demi kesuksesan anaknya . Mereka yang selalu mengedepankan mimpi anaknya untuk sukses kelak nanti adalah mereka para orang tua yang memiliki tanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada dirinya dan akan berdampak bagi anaknya tersebut . Beragam upaya dan usaha dilakukan tentunya demi seorang anak yang memiliki harapan besar .Tidak terkecuali pada kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Lumajang sendiri . jenis lembaga pendidikan. Pasal 5 ayat (1) Pada Kabupaten Lumajang ada banyak yang berubah dalam bidang pendidikan. Maka hal ini terdapat beberapa perubahan juga terjadi antara orang tua anak , anak , dan guru pengajar mereka. Yang semula jarang menggunakkan bahkan di desa terpencil ini mereka tidak tahu apa itu gadget , bagaimana pengoperasiannya , dan lain sebagainya. Kini dengan adanya pandemic ini ada beberapa perubahan yang cukup krusial dimana sistem pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan gadget didukung dengan internet dan platform aplikasi seperti ―WhatsApp‖ untuk mereka bisa berkomunikasi. Komunikasi sendiri terjadi antara siswa/orang tua siswa dengan wali kelas pada group WhatsApp tersebut. Dengan adanya group tersebut maka wali kelas akan tahu siapa-siapa yang merespon arahan yang diberikan seperti tugas tiap pertemuan kepada murid kelas tersebut. Ketika ada respon dari orang 297
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tua tentu hal ini menjadi nilai positif untuk wali kelas karena meskipun daring tidak hanya dia yang semangat melainkan siswa dan orang tua siswa juga semangat dalam pembelajaran. inilah yang menjadi dasar pemikiran yang berujung pada menerbitkan sebuah laporan penelitian yang saya lakukan sendiri untuk menemukan beberapa fakta yang sedang terjadi di beberapa sekolah , salah satunya di SDN Krasak 02 ini . Dalam hal ini memang benar ditemukan beberapa fakta dan keunikan yang terjadi pada saat sistem pembelajaran daring berlangsung yang nantinya fakta tersebut akan kami jelaskan pada point pembahasan. Hal Rumusan Masalah 1. Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran daring ? 2. Bagaimana dampak dari respon orang tua terhadap proses pembelajaran anak melalui media WhatsApp ? 3. Siapa saja yang terlibat dalam mendukung sistem pembelajaran daring di Sekolah Dasar tersebut ? METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini saya menggunakan metode etnografi virtual yaitu dengan pendekatan kualitatif guna mengidentifikasi pola perilaku , pola kehidupan dan relasi dalam interaksi tersebut yang berbasis online dengan menggunakan internet sebagai penunjang komunikasi antara siswa, wali murid dan wali kelas (guru). Subjek Penelitian Subjek penelitian saya kali ini adalah Partisipasi Orang Tua Siswa dalam WhastApp Group Terhadap Proses Pembelajaran Anak . Lokasi Penelitian Penilitian ini dilakukan disalah satu sekolah dasar lebih tepatnya di SDN KRASAK 02 Kecamatan Kedungjajang , Kabupaten Lumajang. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Mei 2022 Teknik Analisis Data Teknik Analisis data dalam penilitian menggunakan dua teknik yaitu analisis konten dan wacana. (1) Analisis Konten Teknik analisis konten ini mambuat peniliti dapat memahami keseluruhan tema pada data yang telah dikumpulkan. Penguraian data secara tekstual dapat membantu peneliti dalam menemukan rangkaian data yang paling umum. 298
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (2) Analisis Wacana Teknik analisi wacana berfokus pada menganalisis interaksi seseorang. Perbedaan analisis wacana dengan naratif yaitu, analisis wancana lebih berfokus pada koteks sosial dimana terjadi interaksi antara responden dan peniliti. Dari hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk menentukan data yang dipakai pada penelitian ini. PEMBAHASAN Untuk menjelaskan semua yang telah penulis rumuskan dalam point rumusan masalah maka akan dijabarkab beberapa point disertai keterangan atau penjelaskan dengan informasi yang relevan dan sejalan atas apa yang ditanyakan . Point-point tersebut diantaranya : B. Sistem Pembelajaran Daring di Era Pandemic dan Transisinya Pembelajaran di dunia pendidikan lambat laun semakin berubah secara signifikan. Ada beberapa perubahan yang sangat berbeda dan mustahil untuk dilakukan oleh para pendidik dan para siswa tersebut. Di era pandemic Covid-19 ini kebijakan-kebijakan bar uterus diupayakan dan ditetapkan dengan menunjang aspek yang ada pada dunia pendidikan. Para pembuat kebijakan pun telah menelaah dan mendalami atas sebab apa dan seperti apa akibatnya yang timbul ketika kebijakan baru tersebut berlaku. Kebijakan di era pandemic ini memang bersifat urgensi salah satunya juga terjadi pada bidang pendidikan. Penduduk Indonesia memang saat ini kebanyakan usia produktif dimana usia anak yang masih sekolah lebih banyak ketimbang usia yang tergolong non-produktif. Dengan demikian diharapkan kebijakan ini bisa membawa dampak yang baik di dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan yang sempat menuai pro dan kontra oleh semua orang adalah dengan adanya ―Sistem Pembelajaran bersifat daring (online)‖. Pembelajaran daring memang agak susah dilakukan oleh masyarakat yang minim akan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Karena dalam kebijakan ini tenaga pendidik , siswa , dan orang tua siswa mau tidak mau akan dituntut untuk bisa dalam mengaplikasikan media komunikasi guna menunjang pembelajaran mereka. Perbedaan sangat menonjol ketika kita sebelum ada pandemic dibandingkan dengan setelah adanya pandemic ini . Sebelum pandemic sistem pembelajaran selalu menggunakan metode tatap muka (face to face) dan mereka datang ke tempat sekolahnya tetapi berbeda dengan metode daring ini. Semua aktivitas diluaran rumah kini dibatasi dan hal ini juga berhubungan dengan kebijakan ―Social Distancing‖. Masyarakat tentu merasakan dampak yang nyata dan dinilai cukup meresahkan bagi mereka yang notabennya biasa hidup berdampingan seperti di Desa Krasak , Kecamatan Kedungjajang , Kabupaten Lumajang. Mereka umunya sangat 299
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ jarang dan bisa dibilang minim akan penggunaan teknologi . Karena ketika anak mereka sekolah biasanya mereka para orang tua ini selalu mengantarkan anaknya ke tempat mereka bersekolah. Kebiasaan itu mereka lakukan setiap pagi bahkan sampai ada orang tua yang rela menunggu anaknya selesai hingga bel pulang sekolah berbunyi. Oleh karena itu, sistem pembelajaran daring ini berlaku di semua wilayah tidak terkecuali di SDN Krasak 02 ini . Para orang tua , siswa , dan para tenaga pendidik merasakan betapa sulitnya dalam menggunakan media informasi dan komunikasi . Semenjak kebijakan itu diberlakukan muncul pro dan kontra pada awalnya tetapi lambat laun dikarenakan itu merupakan kebutuhan yang penting dan mau tidak mau harus mengikuti arahan dari pemerintah Kabupaten Lumajang yang langsung terkontrol oleh pemerintah pusat. Transisinya perubahan semakin bertambahnya hari semakin jelas dan terkontrol karena adanya bimbingan dan sosialisasi atas apa yang akan dilakukan selama beberapa waktu kedepan dalam sistem pembelajaran siswa tersebut. Banyak yang mengira mereka tidak bisa melewati ini , namun kenyataannya mereka mampu dan bisa beradaptasi serta berdampingan dengan teknologi. Meskipun demikian tidak bisa kita pungkiri tetap ada saja permasalahan yang tidak bisa dipecahkan seperti susah sinyal dan lain sebagainya. Hal itu akan terus menjadi tantangan bagi civitas akademika daerah Lumajang itu sendiri. C. Respond Pro dan Kontra Para Orang Tua Siswa dalam Kajian Sosiologis Kebijakan memang dibuat berdasarkan apa yang telah terjadi dan tentunya sudah disurvey oleh para pembuat kebijakan itu sendiri. Tidak heran ketika sebuah kebijakan itu disahkan lalu diberlakuakan respond masyarakat tidak selalu beragam , ada yang bersifat setuju (pro) dan ada yang tidak setuju (kontra). Hal tersebut wajar karena pemikiran masing-masing individu dalam menyikapi sebuah permasalah juga berbeda. Dalam hal ini bisa kita kaji secara sosiologi dengan menggunakkan Teori Interaksionis Simbolik dimana jati dirinya dengan menggunakan manusia tersebut bisa membentuk komunikasi dan interaksi ketika ia berkomunakasi dengan individu lain yang berada di tengah masyarakat heterogen. Masyarakat berhak menilai karena itu juga akan berlaku darinya dan kepadanya pula. Ketika tidak ada respond uang berbeda pun rasa dinamika sosial dalam kalangan masyarakat akan berkurang dan terkesan kurang berdemokrasi karena negara Indonesia selalu jelas diidentikkan dengan negara hukum tercantum oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. jadi semuanya pasti dengan Dalam hal ini para orang tua wali murid juga memunculkan respond yang beragam ada yang tidak setuju , setuju , dan bahkan ada yang tidak tahu dampak dari kebijakan tersebut diberlakukan. Ada yang berpendapat pro 300
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ karena orang tua siswa takut anaknya terkena virus ini , ada yang kontra karena tidak bisa menggunakkan teknologi. Maka lembaga pendidikan dalam hal ini langsung mensosialisasikan hal ini ke sekolah khususnya di desa yang terpencil. SDN Krasak 02 merupakan salah satu sekolah yang memunculkan respond beragam tetapi lambat lahun karena para guru selalu telaten dan ulet dalam mengajari para wali muri dan siswa maka segala permasalahan satu persatu hilang. Mulai dari pengunaan internet , penggunaan WhatsApp sebagai media utama pembelajaran , itu sudah dijabarkan oleh para wali kelas juga tentunya sebelum sepenuhnya daring di rumah masing-masing. Ketika mereka bisa menggunakkan ada kepuasan tersendiri dan hal ini memang diperlukan kerjasama yang baik dalam menjalin hubungan, karena ini juga bisa berpengaruh kepada masa depan sang anak kelak mereka lulus nantinya. Ketika pembelajaran tersebut berlangsung malah justru orang tua yang paling semangat dalam membuka dan mengingtkan anaknya dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh wali kelas mereka masing- masing. Instruktri wali kelas juga harus benar-benar matang dan mudah dipahami oleh orang tua serta siswa agar tidak menimbulkan sebuah polemic baru dalam belajarnya. Para wali kelas (tenaga pendidik) harus benar-benar memahami apa yang sedang terjadi dan berusaha menjaga kondisi dengan keteraturan yang berlaku pada media WhatsApp tersebut. Kerap kali setelah para wali kelas memberikan intruksi ada saja yang bertanya mengenai materi atau bahkan Tanya perihal kabar masing-masing individu. Tetap saling mengawasi satu sama lain dan member semangat selalu diberikan setiap pembelajaran tersebut diakhiri. Jadi respond inilah yang bisa membuat sistem pendidikan di Indonesia bisa maju lebih baik lagi. D. Peranan Besar Dalam Mensukseskan tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia Memang benar bahwa tujuan tersebut akan mudah tercapai apabila semua elemen yang berkembang dalam masyarakat juga ikut bahu membahu bekerja. Tidak mudah untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat ikut yang ada. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda berkontribusi mengambil peran dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasional di negeri ini. Kita yang memiliki hidup yang lebih harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan dalam diri kita. Masyarakat yang tinggal di kota memang benar jarang mengalami masalah dalam sistem pembelajaran daring ini , berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Desa seperti tadi. Para tenaga pendidik juga rela banting setir dari kota menuju desa untuk terus mengibarkan semangat perjuangan dalam meraih pendidikan untuk masa depan anak. Kabupaten Lumajang telah melakukan perubahan yang baik dan selalu menunjukan kemajuan disetiap sektornya tidak terkecuali dalam sektor pendidikan ini tadi. Adanya komitmen bersama juga 301
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam menangani ini semua maka segala problematika sudah selesai dan sudah menemukan titik terang. Para orang tua tidak perlu khawatir atas apa yang sekarang terjadi karena mereka percaya bahwa ini semua memang bertujuan untuk kebaikan bersama. Tetapi sekarang ini kita berada di era new normal dimana segala sesuatu aktivitasnya akan kembali lagi normal sebelum pandemic ini hadir ditengah masyarakat. PENUTUP Penulis mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya yang telah menyediakan e-resources dalam bentuk e-journal untuk penyusunan artikel ilmiah berbasis studi kepustakaan (literature review) seperti ini , serta tidak lupa ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terimakasih selanjutnya diucapkan kepada rekan-rekan sekalian serta Dosen Pengampu pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi itu sendiri. Tak lupa pula penulis bersyukur dikarenakan dengan penelitian kali ini membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan orag tua dalam memfasilitasi kebutuhan anak dengan teknologi yang sedang berkembang disuatu masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Prosiding Asfarian, A., Herdiyeni, Y., Rauf, A., & Mutaqin, K. H. (2013). Paddy Diseases Identification with Texture Analysis Using Fractal Descriptors Based on Fourier Spectrum. Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA), 2013 International Conference on (hal. 77-81). Jakarta: IEEE. Jurnal Chaeruman, U. A. 2008, January 31st). Teknologi Pendidikan: Beberapa Definisi. TeknologiPendidikan (November 13, 2015) Chaeruman, U. A. (2011, Agustus 13). TeknologiPendidikan.NET., from Teknologi Pendidikan: Definisi ICT 2004: (Oktober 31, 2015) Definisi, Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. (2012, May 9) Buku Dimyati, Mudjiono. (2006). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan. Jakarta Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Utomo, Tjipto, Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994 302
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KEWENANGAN POLISI DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS BEGAL DI LOMBOK TENGAH NTB) Yan Ferdinal, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Pudji Astuti, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, pudjiastuti@unesa.ac.id Abstrak Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk menganalisis kasus begal yang terjadi di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Korban (AS) berhasil melumpuhkan pembegal yang berakibat matinya dua orang dari empat pembegal. Semula AS ditahan Polisi setempat sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan. Namun karena tuntutan massa, maka kasus AS ditangani oleh Polda NTB. Setelah diadakannya gelar perkara, maka AS dibebaskan dengan dikeluarkannya SP3. Permasalahan yang perlu dianalisis dalam kasus ini adalah siapakah yangmempunyai hak untuk menentukan kesalahan pelaku serta bagaimana seharusnya penghentian penyidikan atau dikeluarkannya SP3 dilaksanakan ? Polisi yang berperan sebagai penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk memastikan adanya tindak pidana, dapat atau tidaknya tindak pidana tersebut diproses lebih lanjut serta mencari bukti untuk menentukan siapa pelakunya. Pasal 109 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik dapat menghentikan perkara : Tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan (SP3) merupakan tindak pidana dan demi hukum. Berdasarkan Pasal 76, 77 dan 78 KUHP demi hukum mempunyai makna ne bis in idem, tersangkanya meninggal dunia dan daluarsa. jika Kata Kunci : Tersangka, SP3, pembelaan terpaksa Abstract The reason for this paper is to examine instances of burglary that happened in Focal Lombok, West Nusa Tenggara (NTB). The person in question (AS) figured out how to deaden the looters which brought about the passing of two of the four burglars. At first, the AS was confined by the nearby police as a suspect in a murders crime. However, because of the requests of the majority, the AS case was taken care of by the NTB Police. In the wake of holding the case title, the AS was delivered with the issuance of SP3. The issue that should be dissected for this situation is who has the privilege to decide the shortcoming of the culprit and how might the end of the examination or the issuance of the SP3 be done? The police who go about as examiners and specialists have the power to guarantee that there is a crook act, whether the lawbreaker act can be additionally handled and search for proof to figure out who the culprit is. Article 109 section (2) of the Criminal Method Code expresses that specialists can end a case (SP3) if: On the off chance that adequate proof isn't gotten, the episode is definitely not a crook act and is for regulation. In light of Articles 76, 77 and 78 of the Crook Code, by regulation it has the importance of ne bis in idem, the suspect bites the dust and lapses. Keywords : Suspect, SP3, Forced Defense PENDAHULUAN Latar Belakang Polisi merupakan pintu gerbang yang menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan salah satu kewenangan serta tugasnya adalah untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang 303
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses sistem peradilan pidana Indonesia (Anne Safrina, 2017). Merekalah yang akan menentukan laporan atau aduan (adanya tindak pidana) yang mana akan dilanjutkan atau diloloskan untuk selanjutnya disidik dan bila berkas telah memenuhi syarat atau lengkap maka akan diteruskan pada Jaksa Penuntut Umum atau jika berkas tidak lengkap maka akan dilengkapinya. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan, yang mana hal ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa ―Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undanguntuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya‖. Penyidikan menjadi suatu tahap atau proses terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta- fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut (Nugroho, 2012). Di dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 dirumuskan apa yang dimaksud dengan penyidik yaitu ―Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan‖. Tidak terkecuali dalam melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang baru saja terjadi di Lombok Tengah. Maraknya kasus begal yang terjadi di Lombok Tengah diberitakan dalam beberapa surat kabar nasional. Pembegalan yang dilakukan oleh empat orang terhadap AS terjadi di tengah jalan pada malam hari, dan sebagai respon dari AS (korban begal) atas kejadian tersebut pelaku di tusuk dengan pisau hingga menyebabkan dua pelaku pembegalan tersebut meninggaldunia dan sisanya melarikan diri. AS kemudian melaporkan dirinya pada kepolisian setempat atas kejadian tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dua begal di Lombok Tengah NTB. AS diduga telah melakukan pembunuhan terhadap dua begal yang menyerangnya di Desa Ganti, Praya Timur Lombok Tengah NTB. AS dikenakan Pasal 338 KUHP yaitu menghilangkan nyawa orang dan melanggar Pasal 351 KUHP ayat (3) melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang‖. Namun setelah diprotes oleh masyarakat, akhirnya polisi menghentikan penyidikan terhadap AS dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3). Polisi menjelaskan bahwa penghentian penyidikan kasus AS berdasarkan pada 304
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pertimbangan bahwa yang bersangkutan bertujuan melakukan pembelaan diri. Berdasarkan uraian di atas dan proses hukum acara di Indonesia selain Hakim yang berhak memutuskan apakah seseorang terbukti bersalah dan ayau melakukan pembelaan diri dan layak dibebaskan atau tidak, hanya Jaksa dengan asas oportunitasnya, berwenang menghentikan perkara ini demi alasan kepentingan umum. Rumusan Masalah Uraian kasus begal di Lombok Tengah yang berakhir dengan dikeluarkannya SP3 olehpihak kepolisian setempat menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. 2. Siapa yang berhak menentukan kesalahan pelaku tindak pidana? Bagaimana Prosedur dikeluarkannya Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3)? Metode Peneltian Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahanbahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. PEMBAHASAN A. Proses Penentuan Kesalahan Pelaku berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia Pasal 1 angka 14 KUHAP, dinyatakan bahwa : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tersangkahanya tahapan berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. ini seseorang ditetapkan sebagai sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, bahwa penyelidik berkeyakinan akan perbuatan atau peristewa ini merupakan tindak pidana, maka proseshukum akan dilanjutkan dalam proses penyidikan. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa ―Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 305
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpukan guna menemukantersangkanya‖. Kemudian jika dibaca ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan ―Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan‖. bukti yang terjadi dan Berkas perkara yang telah memenuhi persayaratan maka Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan dengan membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dalam tahap inilah hakim dengan berbagai pertimbangannya akan menentukan apakah pelaku atau terdakwa tersebut terbukti berbuat salah atau tidak selama persidangan berdasarkan bukti-bukti dan berlangsung serta hakim akan memutuskan apakah pelaku atau tersebut dinyatakan bersalah dan akan dipidana terdakwa sehingga dilepas/dibebaskan. ataudinyatakan Konkritnya kedudukan berwenang memberikan keadilan bagi rakyat yang memintanya melalui perkara pidana yang diperiksanya di pengadilan (Pangaribuan, 2016). Oleh karena itu hakim dalam mengambil putusan (vonis) harus objektif, jujur dan konsisten, serta memegang teguh etika profesi (Sinamo, 2019). fakta-fakta tidak bersalah hakim di pengadilan Berkaitan dengan kasus yang dialami AS sebagaimana telah diuraikan di pendahuluan, maka yang dapat menentukan apakah AS bersalah atau tidak hanyalah Hakim yang berkedudukan sebagai wasit dalam proses persidangan. Untuk menentukanapakah AS bersalah telah melakukan pembunuhan (melanggar pasal 338 KUHP) yang seharusnya dipidana atau karena pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP bukanlahpihak kepolisian sebagai Penyidik melainkan merupakan hak Hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara dalam persidangan. B. Proses Pemberian Surat Penghentian Penyidikan (SP3) SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 merupakan suatu surat pemberitahuan yang dikeluarkan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa proses penyiikan perkara telah diberhentikan. SP3 menganut ketentuan yang telah ditentukan dalam tanggal 1 Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 Keputusan Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana (Sugama, 2014). Kepolisian sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk 306
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menerapkan diskresi yang telah diatur di dalam ketentuan KUHAP Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan dalam ketentuan pada Pasal 7 huruf (J) yang mana penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang ―mengadakan yang hukum bertanggungjawab‖. Kewenangan juga telah diatur dalam Peraturan Kapala kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019, dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) menyatakan ―Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan‖ dengan ketentuan ini secara normatif kepolisian dengan adanya kewenangan diskresi ini dimungkinkan untuk melakukan proses pemberhentian penyidikan dengan cara menerapkan SP3 yang mana telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP ayat (2), dengan memiliki syarat serta ketentuan sebagai berikut ini : tindakan lain menurut ini 1. Tidak terdapat bukti yang cukup suatu proses penyidikan apabila dalam tahap penyidikan tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup. Agar dapat untuk dikatakan memiliki cukup bukti, maka setidaknya harus memiliki dua alat bukti yang sah dan apabila jika alat bukti yang diperoleh kurang dari dua maka tidak dapat bisa dikatakan sebagai cukup bukti. Penyidik diperbolehkan menghentikan Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa untuk pembuktian seorang tersangka melakukan sebuah tindak pidana atau tidak maka harus memiliki paling minimal sebanyak dua barang bukti yang akurat (sah). Barang dan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diantaranya ialah (Anonimous, 2013): a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa. Dengan demikian, dasar penyidik untuk membuktikan suatu perbuatan tergolong tindak pidana dan tersangka diajukan ke persidangan adalah Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik apabila tidak ditemukan cukup bukti yang sah dan akurat. Namun, jika nanti ada bukti baru yang ditemukan, maka ada kemungkinan penyidikan kasus pidana akan dibuka kembali oleh penyidik. (Harahap, 2014) 2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana Dalam tahapan meneliti suatu perkara atau pemeriksaan, ada 307
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kalanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana, dengan demikian untuk menghentikan proses penyidik mempunyai penyidikan. hak Dalam melakukan suatu pemeriksaan, penyidik harus bisa memutuskan apakah orang yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum atau tidak, sebab sebuah kewajiban bagi penyidik untuk dapat menentukan suatu delik (perbuatan yang dapat dipidana) terhadap perkara yang dapat dalam ditanganinya. menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan anggapan bahwa unsur- unsur delik telah terpenuhi (Rumajar, 2014). Perihal pemberhentian penyidikan karena perbuatan nya bukan merupakan tindak pidana dijelaskan bahwa tindakan atau perbuatan seseorang tersebut bukan merupakan pelanggaran hokum sehingga proses penyidikan perlu untuk diberhentikan. penyidik pemeriksaannya 3. Dihentikan demi hukum Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76 hingga pada Pasal 85 Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang bagaimana gugurnya hak untuk menuntut serta melaksanakan pidana, antara lain : a) Nebis In Idem Nebis in idem memiliki arti ―jangan/tidak untuk kedua kalinya‖. Konsep Nebis in idem cuma dapat didefinisikan, karena tidak memiliki tafsiran baku di dalam literatur atau referesi hukum di Indonesia (Zulfa, 2013). Berdasarkan dari penjelasan di atas, Nebis in idem memiliki makna bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Nebis In Idem ini juga telah disebutkan didalam ketentuan pasal 76 KUHP. Menurut KUHP, ne bis in idem artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. 1) Jangan berulangulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa akan putusan terhadap mengurangkan kepercayaan rakyat sampai pemerintah yang rupa-rupa yang 308
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pemerintahnya 309
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2) Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. b) Meninggalnya Tersangka Ketika dalam proses penyidikan tersangka meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP proses penyidikan yang sedang berlangsung harus di berhentikan. Pada Pasal 77 KUHP Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam tarap penyidikan, maka penyidikan itu harus dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan (niet outvanhelijk verklaard). Umumnya tentunya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya. c) Daluarsa tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Hal ini dikarenakan jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah dihapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai tenggang waktu penghitungan kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan. Setelah melampaui tenggang waktu cara Berkaitan dengan kasus yang dialami oleh AS dan berdasarkan tentang kewenangan Polisi sebagai Penyidik maka uraian pengeluaran SP3 yang telah dilakukannya tidaklah sesuai dengan kewenangannya. Dalam uraian di atas Polisis sebagai Penyidik berwenang mengeluarkan SP3 hanya karena alas an yang telah diuraikan di atas. Penyidik tidak berwenang untuk menentukan 310
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kesalahan tersangka (AS) atau menentukan bahwa perbuatan tersangka merupakan pembelan diri. Hal tersebut telah melanggar hak dari Hakim sebagai Aparat Penegak Hukum yang berwenang memutuskan kesalahan terdakwa. PENUTUP Kesimpulan dari uraian di atas sebagai berikut ini : a. Kesalahan pelaku tindak pidana atau terdakwa hanya bisa ditentukan oleh hakim melalui proses persidangan. Artinya untuk menentukan apakah AS bersalah atau tidak, dipidana ataudilepas/dibebaskan merupakan hak dari Hakim selaku penegak hokum yang berwenang memutuskan perkara di persidangan. Oleh karena itu seharusnya perkara AS diajukan ke persidangan sehingga memenuhi proses penyelesaian perkara sesuai yang diatur dalam KUHP Bahwa alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP yakni: 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup; 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan 3) Penghentian penyidikan demi hukum. SP3 yang dikeluarkan oleh Polisi sebagai Penyidik berkaitan dengan kasus AS tidaklah sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya Penyidik tidak mengeluarkan SP3 namun melanjutkan kasusnya ke proses peradilan, hanya saja tersangkanya tidak perlu ditahan, karena tersangka sudah bertindak kooperatif. Sebagai saran, maka polisi sebagai penjaga gawang proses peradilan hendaknya bertindak sesuai dengan hokum yang berlaku di Indonesia bukan berdasarkan tekanan dari masyarakat. DAFTAR PUSTAKA BUKU Anonimous. (2013). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M. Y. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Latifah, M. (2013). Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Info Singkat Vol VI. Nugroho. (2012). Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta:Media Aksara Prima. Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media. Pangaribuan, L. M. (2016). Pengadilan,hakim dan advokat. Jakarta: Pustaka Kemang. Sinamo, N. (2019). Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Profesi Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara. Zulfa, E. A. (2013). Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Pengampus, Peringan, 311
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan Pemberat. Bogor: Ghalia Indonesia. JURNAL Anne Februari). PENGHENTIAN PENYIDIKAN:TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA. MIMBAR HUKUM, Safrina, W. H. (2017, hlm. 17. Rumajar, J. O. (2014). Alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), hlm. 97. Surbakti, F. E. (2020). PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan 51, hlm. 150-151. Sugama, I. D. (2014). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Jurnal Universitas DalamPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Udayana Bali, hlm. 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa agungRepublik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana INTERNET polda-ntb-ambil- alih-kasusnya 312
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TUBUH PEREMPUAN DAN PROGRAM PEMERINTAH KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SEKSUALITAS Ari Dyah Sinta Tri Astuti,MA, Sosiologi Stisip Kartika Bangsa Yogyakarta Email: Abstrak Pertanyaan mendasar setelah perempuan itu menikah adalah ―Kapan Mau KB‖, KB apa yang digunakan. Pertanyaan inilah yang sering mengganggu kehidupan perempuan. Pertanyaan ini muncul ketika perempuan sudah berstatus istri sekaligus sebagai Ibu. Hal yang menjadi permasalahan adalah mengapa hanya perempuan yang selalu ditanya akan hal itu, padahal jika membahas mengenai kesehatan reproduksi, tidak hanya perempuan yang memiliki tanggung jawab atas kesehatan reproduksi. Laki - laki pun seharusnya juga diberikan pertanyaan mengenai hal itu. Namun, lingkungan sosial dan budaya beranggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah urusan perempuan (istri) saja, sedangkan laki - laki lebih pada urusan mencari nafkah. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai faktor - faktor dan alasan apa yang membuat KB di Indonesia selalu di peruntukkan untuk perempuan, apakah negara yang ikut andil dalam hal ini ataukah justru Agama yang mewajibkan. Tulisan ini menggunakan teori kekuasaan dan seksulitas dari Fuco. Kata Kunci: Negara, Kekuasaan, Tubuh Perempuan, Keluarga Berencan (KB). Abstract The basic question after the woman got married was "When do you want family planning", what family planning to use. This question often interferes with women's lives. This question arises when a woman has the status of a wife as well as a mother. The problem is why only women are always asked about it, even though when it comes to reproductive health, it's not only women who have the responsibility for reproductive health. Men should also be asked about it. However, the social and cultural environment assumes that reproductive health is a matter for women (wives) only, while men are more concerned with earning a living. In this paper, we will discuss the factors and reasons that make family planning in Indonesia always intended for women, whether the state is involved in this or is it religion that requires it. This paper uses Fuco's theory of power and sexuality. Keywords: State, Power, Women's Body, Family Planning (KB). PENDAHULUAN Latar Belakang Berbicara akan Gender dan seksualitas maka tidak lepas dari kalimat kondtruksi sosial; Konsep gender lebih menekan kan pada relasi antara laki - laki dan perempuan. Namun pada kenyataanya relasi yang terjalin antara laki - laki dan perempuan tidak terlepas dari konflik, hegemoni dan dominasi. Hegemoni atas perempuan dan kultur patriarki belum sepenuhnya hilang, orang menganggap dua hal ini adalah sejarah dari peradaban, dimana laki - laki diposisikan sebagai superior dan perempuan ditempatkan pada posisi sektor domestik, mulai dari memasak, mengasuh anak dan merawat suami. Hegemoni laki - laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai, sosial, agama, hukum, negara dan terjadi secara turun temurun dan dianggap taken for granted. Negara kita sendiri menganut paham hegemoni patriarki, dimana yang berkuasa dalam rumah tangga adalah seorang bapak (laki - laki). Tidak hanya 313
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pada lingkup keluarga namun dominasi laki - laki juga merembah sampai ke dunia kemasyarakatan. Dengan keadaan situasi ini menjadikan perempuan mengalami diskriminasi dan tidak mempunyai ruang untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan. Salah satunya adalah keputusan dalam hal menentukan kesehatan reproduksi dalam penggunaan KB. Hegemoni yang dialami perempuan merupakan akibat dari budaya patriaki. Perempuan dianggap memiliki kodrat merawat anak, mengurus pendidikan anak. Masyarakat luas sering keliru dalam memahami kodrat perempuan dan konstruksi sosial terhadap perempuan, sehingga samapi saat ini perempuan masih menjadi sasaran dalam program kependudukan pemerintah. Salah satunya adalah banyak alat kotrasepsi yang ditunjukkan kepada perempuan dari pada laki - laki. Selain alat kontrasepsi perempuan juga dibenban untuk memiliki anak. Maka dari sini dapat lihat bahwa ada peran ganda perempuan (produktif dan reproduktif) dibandingkan dengan laki - laki. UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyaakan ― Pelayanan Kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami istri dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami istri‖. Memahami isi dari UU diatas, maka tersurat bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukannya yang sederajat dalam menentukan alat kontrasepsi untuk pengaturan kelahiran. Namun pada prakteknya progran KB banyak di dominasi oleh kaum perempuan. Selain itu ketidakseimbangan ini tidak hanya bersifat individu, namun tetapi sebuah wacana kolektif yang di institusionalkan. Artinya program KB di Indonesia bukan menjadi urusan pribadi atau pasangan suami istri, namun progam KB sudah menjadi urusan negara. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan atau menekan laju kenaikan jumlah penduduk. Program KB telah dimulai sejak orde baru dan melumpuhkan pandangan mengenai banyak anak banyak rejeki. Program KB mulai diperkenalkan pada tahun 1970 an. Namun sampai sekarang pengguna atau peserta KB masih didominasi oleh perempuan - perempuan yang sudah menjadi istri. Padahal dari dulu alat kontrasepsi untuk laki - laki sudah ada. Tetapi pada kenyataannya tingkat penggunaan alat kontrasepsi untuk laki - laki masih rendah. Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2015, di Indonesia jumlah laki - laki yang menggunakan alat kontrasepsi dengan metode kondom sebanyak 1.110.341 orang atau 3,15%. Sedangkan MOP sebanyak 241.642 orang atau 0,69%. Dari data diatas menunjukkan indikasi bahwa penggunaan program KB melalui alat kontrasepsi dikalangan suami istri masih bias gender. Dominasi ini menyebabkan posisi perempuan (istri) seolah - olah berada pada posisi terhegemoni baik oleh negara, suami dan budaya yang berkembang. Berdasarkan keterangan data tersebut maka dalam tulisan ini akan dijelaskan 314
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengapa tubuh perempuan menjadi entitas pengguna alat kontrasepsi (KB) dari pada laki - laki, dan faktor - faktor apa saja yang menyebabkan dominasi itu terjadi. Sekaligus apa yang mendasari laki - laki tidak ingin menggunakan KB. PEMBAHASAN Kekuasaan Negara Agama dalam Seksualitas Perempuan Tubuh perempuan selalu memasuki pembahasan disegela ranah. Tubuh perempuan dari tahun ke tahun selalu diperebutkan dan diperbincangkan oleh pihak - pihak yang berada diluar dirinya. Sejak dulu negara dan agama selalu berusaha untuk mengendalikan perempuan melalui, pernikahan, keperawanan, norma - noram yang ideal untuk perempuan. Misalnya ada tokoh negara yang mengatakan jam kerja perempuan akan dikurangi agar perempuan bisa merawat anak diruman. Padahal sejatinya merawat anak tidak hanya tanggung jawab perempuan, laki - laki pun juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengrurus anak. Sejak dulu tubuh perempuan dikonstruksikan bukan menjadi milik individu lagi, namun tubuh perempuan sudah menjadi komoditi dari pihak lain. Tubuh perempuan mempunyai makna ganda pertama, memang perempuan dihargai, namun kedua perempuan juga dijatuhkan dengan berbagai seksualitasnya. Misalnya fungsi perempuan adalah bereproduksi. Karena perempuan mempunyai organ untuk bereproduksi, maka perempuan dikonstruksikan dengan sifat - sifat penyayang, lembut, sopan, ramah. Disisi lain, perempuan dianggap menimbulkan atau mempengaruhi hasrat seks pada laki - laki. Sehingga perempuan harus benar - benar dikontrol dengan berbagai noram atau aturan dalam masyarakat. Misalnya agama Islam mewajibkan perempuan muslim untuk menutup auratnya agar tidak menimbulkan hasrat dan napsu laki - laki. Focault mendefinisikan seksualitas tidak lagi berhubungan pada isu- isu biologis, melainkan seksualitas adalah salah satu produk dari relasi kuasa, yang menaungi peradaban manusia. Dalam hal ini adalah Negara dengan segala bentuk aspek kebijakan yang di kucurkan untuk menjaga kestabilan negara. Salah satu bentuk produk negara terkait dengan seksualitas adalah program KB. Negara sekarang tidak hanya mengatur urusan ekonomi, politik dan ketahanan, namun negara telah merambat pada kekuasaan yang dulunya milik individu, kini menjadi milik dan menjadi urusan negara. Hal ini sesuai dengan teori dari Focault tentang panoptikon. Dimana pengawasan yang melekat pada individu satu demi satu satu yang dilakukan oleh para penguasa. Gagasan seksualitas dan kekuasaan sangat membantu untuk menganalisis ketimpangan relasi kuasa antara laki - laki dan perempuan. Kekuasaan dianggap sebagai rezim wacana melalui negara yang menganggap dirinya memiliki otoritas untuk mengatur, mengontrol individu sampai pada kenikmatan intim. Salah satu kenikmatan 315
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ intin yaitu reproduksi pada pasangan suami istri. Kekuasaan yang dilakukan oleh negara sudah masuk pada ranah privat yaitu urusan kependudukan. Seperti misalnya kebutuhan akan kesehatan reproduksi dengan mengatur penggunaan KB yang dilakukan oleh negara. Semua tubuh perempuan telah dipatuhkan oleh aturan - aturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara. Sehingga kekuasaan dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang membelenggu. Tubuh adalah milik individu atau privat bukan milik publik atau kelompok. Karena itu yang berhak mengatur dan merawat adalah pemilik tubuh itu sendiri. Namun yang terjadi tubuh perempuan kini telah menjadi objek kekuasaan negara dan pemilik kapitalis. Dalam kasus KB bisa dilihat bahwa perempuan dianggap salah dan memberikan dampak pada peningkatan jumlah penduduk, maka dari itu perempuan harus dikendalikan agar tidak menambah anak dengan menggunakan KB. Merujuk pada program Keluarga Berencana (KB), jelas bahwa program ini adalah program pemerintah yang bersifat maskulin. Negara hanya menganggap bahwa isu reproduksi hanya milik perempuan saja, laki - laki tidak. Berikut data jumlah pengguna KB laki - laki ―Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, jumlah peserta KB laki- laki aktif hanya 1,8 persen dari total peserta. Hingga kini total peserta aktif progam dari persen. diakses pada 30 Mei 2018 pukul 09.18) KB adalah 23.019.210 orang‖. (Dikutip Program Kelarga Berencana (KB) dimulai di Indonesia pada zaman kepemimpinan Soeharto. Pada massanya Soeharto membuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung program KB. Namun dengan berjalan waktu permpuan tidak hanya sebagai aseptor, tetapi pemerintah mewajibkan para perempuan (yang sudah menjadi ibu) untuk mendukung program KB. Program KB merupakan program dari pemerintah yang bersifat top down. Artinya program itu dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat melalaui tingkat -tingkatan. Pertama dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan terahkhir pada tingkat desa. Melalui program KB perempuan dibawa dalam kelompok dan diwacanakan bahwa untuk kepentingan ekonomi cukup mempunyai dua anak saja. Pada prosesnya KB mengalami kesuksesan dimana nagka kelahiran bayi dapat ditekan dengan KB. Karena wacana itu akhirnya perempuan terpatri pada aturan itu dan memiliki anggapan bahwa keluarga yang idela adalah keluarga yang mempunyai dua anak. Namun, pada prateknya KB ini menjadi permasalahan oleh para feminis. Karena dianggap program ini bias gender. Karena KB hanya berorientasi pada perempuan, seakan - akan yang berurusan dengan kesehatan produksi hanya perempuan, padahal tidak laki - laki pun juga mempunyai masalah dengan kesehatan reproduksi. Tujuan dari program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan 316
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera menajmin terkendalinya pertumbuhan . Jika menelisik kesejarah yang berhak mengurus kesehatan reproduksi seperti KB tidak hanya perempuan, tetapi alat kontrasepsi untuk perempuan sebenarnya sudah ada sejak dulu ada. Namun pada kenyataan ketika ada penyuluhan akan KB dan kesehatan produksi rata - rata yang mengikuti hanya perempuan. Ini artinya kesdaran laki - laki masih kurang sehingga KB menimbulkan permasalahan salah satunya adalah Bias Gender. Negara memang mempunyai otoritas untuk mengatur, bahkan sampai pada kehidupan seksualitas perempuan. Misalnya pada jaman orde baru ketika perempuan dibatas untuk mempunyai anak dengan mengadakan program KB dan dengan jargon ―dua anak cukup‖. Perempuan diwajibkan menggunakan alat KB, mulai dari KB pil, suntik, spiral, dan IUD. Alat pengendali reproduksi memiliki dampak biologis keperempuan. Pada peristiwa hamil diluar nikah misalnya, anak tidak diinginkan oleh ibunya, maka dilakukan aborsi. Namun lagi - lagi negara mengatur dalam UU bahwa mengaborsi bayi merupakan tindakan kejahatan sehingga harus dihukum. Dari kasus program KB dan lainnya terlihat bahwa perempuan seperti tidak mempunyai kuasa akan tubuhnya sendiri. Tubuh Perempuan Keluarga Berencana (KB) Jika kita melihat sejarah dapat dikatakan bahwa tubuh perempuan digunakan sebagai objek penerapan dari kekusaan negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Foucault ―Kekuasaan mendesak pada aturan -aturan untuk membatasi seksualitas dengan menentukan tatanan tertentu bago seks‖(Ritzer 2003: 114). Merujuk pada pernyataan itu kekuasaan yang dimiliki negara sudah sampai pada kebijakan dalam mengatur demografi penduduknya. Salah satunya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, negara membuat kebijakan Program KB untuk para pasangan, dengan harapan dapat menekan laju kelahiran anak. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemerintah atau negara ikut andil dalam mengontrol popluasi, tubuh dan reproduksi (anak). Tujuannya adalah agar tidak terjadi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa harus perempuan yang melakukan KB padahal, berbicara kesehatan reproduksi tidak hanya pada perempuan, tetapi laki - laki. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, pertama adalah terkait dengan Seksualitas dari perempuan itu sendiri. Dimana peledakan penduduk terjadi akibat dari seksualitas perempuan, karena perempuan lah yang mengalami kehamilan dan kelahiran. Selain itu perempuan juga dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan reproduksinya. Maka dari sini dapat dilihat bahwa perempuan dibebani oleh tanggung jawab yang cukup besar. Karena paradigma negara yang melihat fungsi reproduksi dari seksualitas perempuan saja. 317
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Selain karena seksualitas perempuan akan tanggung jawab reproduksi, munculnya konsep pembagian ranah publik dan ranah privat juga merupakan alasan kenapa perempuan yang selalu menjadi objek penerapan Program KB. Perempuan dianggap menempati posisi privat yang berhubungan dengan pekerjaan domestik. Seperti memasak, merawat anak, megurusi keluarga. Sedangkan laki - laki lebih ditempatkan pada posisi publik. Sehingga secara langsung laki - laki tidak memiliki tanggung jawab akan reproduksi. Alasan kedua, negara yang di dominasi oleh budaya patriarki. Sehingga program - program dari pemerintah banyak yang diberikan atau diperuntukkan untuk perempuan. Salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Merujuk pada pernyataan itu maka reproduksi perempuan saat ini telah di setir dan diawasi oleh negara. Seakan - akan perempuan Indonesia bekerja keras untuk membantu mewujudkan tujuan negara dengan cara mengontrol reproduksi mereka. Mirisnya usaha dari para perempuan ini tidak dibalas budi oleh negara, yang ada justru perempuan semakin berkurang atas hak - haknya dan parahya perlindungan untuk perempuan yang dilakukan negara masih sangat minim. Terbukti dari jumlah kekerasaan yang dialami perempuan semakin banyak. Ketiga, lebih mengulas pada ranah yang lebih mikro yaitu keluarga. Dalam sebuah keluarga laki - laki berfungsi mengendalikan kekuasaan dalam rumah tangganya atau sering disebut sebagai budaya Patriarki. Dimana ada pembagian tugas dalam rumah tangga, laki - laki mempunyai tugas sebagai kepala rumah tangga, yang mempunyai otoritas untuk menagtur rumah tangganya mulai dari ekonomi, dan pembaguan seksual dalam keluarga. Sedangkan perempuan memiliki tugas mengurus rumah tangga dan anak - anak. Budaya patriarki telah membuat pembedaan pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga berdampak pada lemahnya posisi perempuan. Posisi laki - laki diatas perempuan, maka sudah menjadi hal yang lumrah jika perempuan lah yang harus menggunakan dan mengikuti KB dari pemerintah. Keempat, lebih pada tradisi pada setiap daerah. Misalnya ada daerah yang memiliki tradisi terkait dengan garis keturunan yang mengharuskan dari ayah. Karena hal ini juga laki - laki banyak yang tidak ikut terlibat dalam tanggung jawab reproduksi. Jika laki - laki KB maka garis keturunan dari ayah tidak bisa diperoleh. Kelima, wacana dari agama. Dimana perempuan diwacanakan mempunyai hasrat seks yang lebih tinggi dari pada laki - laki. Sehingga untuk meminimalisir napsu dari perempuan maka perempuan harus menggunakan alat kontrasepsi. Wacana Islam terhadap perempuan diidentifikasi dengan perempuan mempunyai rahim, artinya perempuan yang membawa sumber kehidupan karena melalui rahim perempuan jumlah penduduk bisa bertambah apanila perempuan mengalami kehamilan. Wacana - wacana Islam kemudian hadir di dalam masyarakat kita. Dan mengahasilkan konstruksi di masyarakat akan perbedaan laki - laki dan perempuan. 318
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Negara seharusnya beratnggung jawab atas aseptor perempuan. Negara hendaknya memberikan pemahaman untuk perempuan mengenai apa, mengapa dan bagaimanan program Keluarga Berencana (KB). Kemudian perempuan diberikan kebebsan untuk memilih atau tidak memilih mengikuti KB. Program KB memang terlihat seperti peduli dan melindungi perempuan, namun pada prakteknya tidak pro perempuan. Sehingga memang negara tidak berhak ikut campur dalam kasus reproduksi perempuan, karena hak reproduksi merupaka hak asasi dari setiap individu. Serta kondisi ekonomi seseorang juga berbeda - beda. KESIMPULAN Dari uraian diatas maka dapat dismpulkan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan merupakan objeka atau lokasi dari pengoperasionalkan program keluarga berencana (KB) di Indonesia. Perempuan dianggap sebagai kunci permasalahan demografi kependudukan yang semakin bertambah banyak, karena seksualias perempuan yang dimiliki. Dimana perempuanlah yang melakukan kehamilan dan melahirkan, perempuan mengerjakan pekerjaan privat seperti memasak, mengurus anak, dan merawat keluarga. Tujuan negara adalah mencapaikemakmuran dengan menekan laju pertumbuhan penduduk, maka disini urusan seks dan reproduksi perempuan seudah mulai diatur dan dikontrol oleh negara guna mewujudkan tujuan negara. Maka disini perempuan mempunyai tanggung jawab nasional untuk menyelesaikan angka kelahiran. Bisa dikatakan perempuan adalah selain simbol reproduksi tetapi juga sebagai pemroduksi kepentingan nasional. Tubuh perempuan disorot dan diregulisasikan dari mulai penertiban perilaku, pakaian, dan kehidupan reproduksinya. Tubuh peremouan dikontrol dan diatur unutk mematuhi frame dari budaya patriarki. Sehingga lambat laun tubuh perempuan kehilangan otonominya sendiri untuk mengatur, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Namun kekuasaan negara dibingkai dengan tujuan nasional yaitu menekan laju pertumbuhan peremopuan dijadikan sebagai objek dari pelaksanaan - pelaksanaan program dari pemerintah. Selain program KB juga bentuk - bentuk program lain yang ditujukkan ke perempuan, misalnya PKH. Karena dianggap perempuan mengalami kerentanan dan selalu berurusan dengan ranah domestik. Sehingga sudut pandang negara perempuan adalah individu yang lemah dan perlu ditolong dan diberdayakan. Selain itu perspektif negara juga melihat bahwa perempuan merupakan ―beban negara‖ maka dari itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membatasi kelahiran. Berbicara siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana (KB), program KB menempatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini terjadi karena tidak semua perempuan mau menggunakan KB, maka bagi perempuan yang tidak mau menggunakan KB, program ini adalah sebuah paksaan. Seharusnya 319
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ negara tidak hanya melokasikan program Keluarga Berencana (KB) untuk perempuan, namun juga untuk laki - laki. Meskipun sekarang sudah ada KB untuk laki - laki, tetapi sebagian laki - laki masih belum paham. Maka diperlukan upaya yang tegas dari negara untuk melakukan penyuluhan akan KB untuk laki - laki. Rekomendasi Pertama, seharusnya negara dalam membuat program Keluarga Berencana tidak mengalokasikan hanya untuk perempuan saja, sehingga tidak terjadi diskrisminasi. Program KB hendaknya diperuntukkan untuk laki - laki dan perempuan, karena yang mempunyai tanggung jawab kesehatan reproduksi tidak hanya perempuan, laki - laki pun mempunyai tanggung jawab juga pada seharusnya dalam menjalankan kesehatan kepemerintahan tidak menggunakan budaya patriarki, dimana laki - laki selalu dalam posisi diatas perempuan. Dan selalu menganggap perempuan merupakan individu yang lemah, dan perlu dilakukan penanganan. Negara juga tidak seharusnya membebankan dan menganggp bahwa perempuan merupakan penyebab dari munclnya ledakan penduduk. Anggapan patriarki dan perempuan sebagai penyebab hendaknya dihilangkan, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan tidak membebankan perempuan. reproduksi. Kedua, negara DAFTAR PUSTAKA Buku: Jones, Liz Bradbrury dkk. Pengantar Teori - Teori Sosial. Jakarta: 2016. Ritzer, George. 2003. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Sarup, Madan. 2003. Post - Structuralism And Postmodern. Yogyakarta : Jendela. Synott, Anthony. 1993. Tubuh Sosial. Yogyakarta: Jalasutra. Jurnal: Udasmoro, Wening. 2004. Konsep Nasionalisme dan Hak Reoriduksi Perempuan: Analisis Gneder terhadap Program KB di Indonesia. Vol No 2 Juni 2004. Maryatun. Kajian Perspektif Gender Peran Pria Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi. VOL 8 No 1 2011. Web: diakses pada 28 Mei 2018 pukul 11.30 WIB. 320
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU: STUDI FENOMENOLOGI MASYARAKAT CURAHKOBOKAN DI KABUPATEN LUMAJANG Sarmini Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Email: sarmini@unesa.ac.id Tri Suci Ulamatullah S2 Pendidikan IPS, Universitas Negeri Surabaya Email: tri.20006@mhs.unesa.ac.id Abstrak bencana mengakibatkan pentingnya mengetahui pemahaman masyarakat tentang bencana alam. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana konstruksi masyarakat tentang bencana alam erupsi Gunung Semeru. Adapun tujuan khusus dari penelitian ii yaitu menghasilkan konstruksi masyarakat tentang bencana alam Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Pendekatan dan metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan masyarakat erupsi Gunung Semeru. Sedangkan observasi partisipatoris dilakukan untuk mengamati realitas sosial dilapangan. Fokus penelitian konstruksi masyarakat tentang Gunung meletus dilihat dari sudut pandang masyarakat dalam memaknai bencana alam erupsi Gunung Semeru. Lokasi Penelitian ini Kecamatan Pronojiwo tepatnya Desa Supiturang Dusun Curah Kobokan di Kabupaten Lumajang. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi data. Adapun hasil dari penelitiannya (1) pada saat terjadinya bencana alam masyarakat berada di sawah dan dirumah, (2) masyarakat menyelamatkan diri dengan berlari ke daerah pegunungan yang dianggap aman (3) masyarakat mencari kerabat ke tempat pengungsian (4) masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dari bantuan yang disediakan pemerintah dan para relawan dan kerabat. Makna Gunung meletus bagi masyarakat (1) masyarakat memaknai terjadinya bencana alam merupakan takdir kehidupannya di dunia, (2) Masyarakat memaknai erupsi Gunug Semeru sebagai peringatan akan menghargai alam sekitar dan menjadi pengingat akan adanya bencana alam (3) Gunung Meletus memberikan dampak negatif namun memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah dan pasir (4) komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan sosial (5) management diri dilakukan dengan kegiatan agama, berkumpul bersama keluarga, dan mencari hiburan. Letak geografis Kabupaten Lumajang yang rawan terdampak Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Erupsi, Gunung Semeru Abstract The geographical location of Lumajang Regency, which is prone to disasters, makes it important to know the public's understanding of natural disasters. the formulation of the problem in this study, namely; How is the community construction regarding the natural disaster of the eruption of Mount Semeru? The specific objective of this research is to produce community construction about the natural disaster of Mount Semeru in Lumajang Regency. This research approach and method uses a qualitative approach to phenomenology. The data collection technique is in-depth interviews conducted with community informants affected by 321
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ the eruption of Mount Semeru. Meanwhile, participatory observation was conducted to observe the social reality in the field. The focus of community construction research on Mount Eruption is seen from the community's point of view in interpreting the natural disaster of the eruption of Mount Semeru. The location of this research is Pronojiwo District, precisely in Supiturang Village, Dusun Curah Kobokan in Lumajang Regency. Data analysis used data reduction, data presentation, conclusions and data verification. The results of the research (1) when a natural disaster occurs, the community is in the fields and at home, (2) the community saves itself by running to mountainous areas which are considered safe (3) the community looks for relatives to the refugee camps (4) the community meets the basic needs of the community. assistance provided by the government and volunteers and relatives. The meaning of Mount eruption for the community (1) people interpret natural disasters as their destiny in life in the world, (2) people interpret the eruption of Mount Semeru as a warning to respect the surrounding nature and be a reminder of natural disasters (3) Mount Eruption has a negative impact but provides positive impact on soil and sand fertility (4) good communication to maintain social relations (5) self-management is carried out through religious activities, gathering with family, and seeking entertainment. Keywords: Social Construction, Eruption, Gunung Semeru PENDAHULUAN Latar Belakang Letak geografis Indonesia yang merupakan pertemuan empat Lempeng yaitu hindia, Asia, Australia dan Pasifik. Dibagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang menyebabkan tingginya potensi terjadiya bencana alam berupa gunung meletus, gempa, serta tsunami. Dalam 10 tahun terakhir rata - rata terjadi 300 bencana alam dengan kerugian ekonomi sebesar 100 miliar dolar dalam satu tahun (Kong et al., 2021). Tahun 1998 hingga tahun 2017 lebih dari 1,3 juta orang meninggal, sejumlah 4,4 miliar orang terluka, tunawisma, terlantar akibat dari adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya (Lahiri et al., 2021). Bahkan sejak 1970 frekuensi bencana alam diseluruh dunia semakin meningkat (Cappelli et al., 2021). tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat baik itu faktor manusia sehingga disebabkan oleh menimbulkan adanya korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Bencana alam seperti banjir, badai, gempa bumi dan sebagainya dapat menimbulkan kerusakan fisik yang besar dalam kehidupan manusia dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara hal ini terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan bencana, peringatan dini, kondisi infrastruktur dan minimnya perlindungan negara (Mukherjee & Hastak, 2018). Bencana alam menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terdampak salah satunya munculnya masalah sosial. Salah satu bencana tersebut yaitu erupsi dari gunung berapi yang membawa material vulkanik. Gunung api suatu fenomena alam yang selalu memperlihatkan aktivitas vulkanisme secara tidak menentu dan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 faktor alam maupun 322
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diperlukan prakiraan bahaya gunung api pada masa yang akan datang (Zaennudin et al., 2012). Berdasarkan catatatan sejarah tidak menutup kemungkinan letusan akan terjadi lagi di Gunung Semeru (Wahyudin, 2010). Bencana alam mengakibatkan dampak sosial ekonomi, misalnya lumpuhnya produksi, distribusi dan konsumsi sehingga masyarakat hanya mengandalkan bantuan sosial (Mutalib, 2019). Bencana alam didefinisikan sebagai gangguan serius bagi masyarakat karena persistiwa berbahaya dan berinteraksi langsung dengan kondisi kerentanan, keterpaparan yang mengarah pada manusia, material, kerugian, ekonomi dan lingkungan (Chmutina & von Meding, 2019). Masalah sosial yang ditimbulkan bencana alam yaitu ketidaksetaraan kekayaan dan meningkatnya kerusakan (Howell & Elliott, 2019). Dampak sosial yang diakibatkan erupsi Gunung Agung dari kondisi ekonomi yang rendah karena kehilangan pekerjaan (Suarjana et all, 2020). Masyarakat terdampak bencana membutuhkan pemenuhan kebutuhan selain itu membutuhkan pelayanan psikososial, keagamaan, dan pendidikan Rusmiyati, 2012). Bencana alam menyebabkan sosial budaya masyarakat terganggu interaksi yang dilakukan manusia pascabencana. seperti terjadinya Dampak adanya bencana alam bervariasi salah satunya keuntungan atau kerugian sosial ekonomi (Zarghami & Dumrak, 2021). Sektor yang rentan terdampak bencana yaitu sektor pariwisata yang akan berakibat pada kemakmuran sosial ekonomi penduduk (Demeter et al., 2021). Dampak bencana alam dapat memberikan kesulitan manusia seperti gangguan sistem sosial, transportasi dan komunikasi (C Rajan et al., 2022). Hal ini menjadikan pentingnya masalah sosial dari adanya bencana alam agar lebih diperhatikan. Konstruksi sosial merupakan suatu sudut pandang manusia dalam melakukan interaksi maupun berhubungan dengan orang lain yang diajarkan dalam kebudayaan dan masyarakat. Menurut pendapat Berger (1990), kehidupan manusia sebagai suatu situasi nyata yang ditafsirkan manusia yang memiliki makna subyektif. Kostruksi sosial merupakan tindakan yang dilakukan individu maupun melakukannnya secara terus menerus dan sebuah realita yang dialami secara bersama - sama secara subyektif. Konstruksi masyarakat dapat dipengaruhi lingkunganya dalam kehidupannya sehari - hari. Rumusan Masalah ini, sebagai berikut: Adapun permasalahan dalam penelitian Bagaimana konstruksi masyarakat tentang bencana alam gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur? METODE PENELITIAN 323
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini nantinya akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi gunung Semeru di dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, kabupaten Lumajang. Desa ini berdasarkan data BNPB merupakan desa yang paling terdampak, baik berupa kerusakan fasilitas, kerugian ekonomi, dan gangguan kesehatan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah konstruksi masyarakat tentang problem sosial yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Adapun konstruksi ini akan dilihat pada saat terjadinya bencana alam dan makna bencana alam bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Penelitian Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik observasi partisipan. adalah wawancara mendalam, dan Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui data tentang konstruksi masyarakat tentang bencana alam Gunung Semeru. Teknik observasi partisipatoris dilakukan untuk menemukan data pendukung maupun triangulasi data dan mengetahui konstruksi masyarakat mengenai bencana alam yang dapat diamati secara fisik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi data (miles and Huberman, 1994). Reduksi data adalah proses memilih, meyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasi data yang diperoleh di lapangan. Penyajian Data adalah menyampaikan hasil temuan penelitian kepada pembaca. Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga lebih jelas. PEMBAHASAN A. Saat Terjadinya Bencana Alam Bencana alam merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya dan pastinya akan sudah pasti akan terjadi. Bencana alam Erupsi Gunung Semeru karena kejadian tersebut tidak dapat diprediksi kedatangannya masyarakat memiliki cara sendiri dalam menghadapi bencana alam erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang. adapun hasil penelitian pada saat terjadinya bencana alam diuraikan sebagai beikut. Pertama, Ketika terjadi bencana alam banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari abu panas dan lava yang yang terbawa angin sampai ke pemukiman masyarakat yang cukup dekat dengan Gunung Semeru. Karena tidak ada tanda dan peringatan akan adanya Gunung Meletus maka masyarakat beraktivitas seperti biasanya seperti di sawah, mencari rumput dan santai di rumah 324
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masing - masing. Sehingga ketika mereka menyadari adanya gunung meletus mereka langsung bergegas untuk pergi menyelamatkan diri dengan berlari ke daerah yang jauh dengan Guung Semeru dan memiliki ketinggian seperti di pegunungan. Kedua, Setelah melakukan penyelamatan diri dan kondisi mulai aman masyarakat berupaya untuk mencari saudara dengan mencari ke daerah yang dianggap sebagai tempat pengungsian mereka. Dikarenakan masyarakat bersama sama melakukan penyelamatan diri dengan dipandu relawan setempat. Kondisi masyarakat yang panik dan kebingungan pada saat terjadinya bencana alam begitupun setelahnya dikarenakan sebagain bahkan terpisah degan keluarganya. Selain itu ada masyarakat yang memilih tetap bertahan di rumah dikarenakan memilih untuk menjaga orang tua atau saudaranya yang sedang mengalami sakit dan tidak bisa melakukan penyelamatan diri ke daerah yang aman. terjadinya bencana alam masyarakat hidup di pengungsian yang di koordinir oleh pemerintah setempat di daerah yang aman. Dikarenakan rumah dan harta benda yang mereka miliki tertimbun oleh abu vulkanik sehingga masyarakat hanya mengandalkan bantuan dari pemeritah dan donatur yang ada di tempat pengungsian untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari. Adapula masyarakat yang hidup bersama saudara mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dasar. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang di dalamnya berisi mengenai upaya untuk untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya bencana alam dan kerugian, artinya pemerintah memiliki tanggungjawab atas terjadinya bencana alam. Masyarakat terdampak erupsi berada di pengungsian selama 4 bulan selama berada disana kebutuhan dasar mereka tercukupi dari pemberian bantuan sosial dari pemerintah dan relawan serta donatur dari masyarakat. Ketiga, setelah B. Makna Bencana Alam Gunung Semeru Manusia memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai bencana alam Erupsi Gunung Semeru. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Pertama, Bencana alam yang menimpa masyarakat dianggap sebagai takdir yang sudah harus diterima masyarakat dalam kehidupannya di dunia (2006) menemukan bahwa orang ini. Sesuai pendapat Wessinger menginterpretasikan pengalaman mereka menghadapi bencana melalui sudut pandang agama yang dianutnya. Masyarakat memaknai terjadinya bencana alam sebagai peristiwa alam yang sudah menjadi ketentuan alam yang sudah waktunya terjadi. karena tidak terdapat tanda apapun sebelum adanya erupsi Gunung Semeru yang dirasakan masyarakat sehingga mereka melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tanda akan terjadinya Gunung meletus mungkin saja ada namun tidak dapat dilihat atau diamati 325
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ oleh manusia yang berada di kawasan Gunung Semeru. Kedua, Masyarakat memaknai terjadinya erupsi Gunug Semeru sebagai peringatan akan menghargai alam sekitar dan menjadi pengingat akan terjadinya bencana alam yang bisa terjadi kapanpun di dalam kehidupan manusia. Selaian itu adanya erupsi Gunung Meletus juga memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah dan mendatangkan rejeki bagi para penambang pasir di daerah aliran sungai Gunung Semeru. Artinya masyarakat memahami dampak negatif dari terjadinya Gunung meletus namun tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sesai dengan pendapat berikut bahwa konstruksi masyarakat terhadap adanya Gunung berapi yaitu dianggap sebagai bagian dalam kehidupan masyarakat dan menganggap bukan salah satu ancaman dan bakan dapat (Prasojo, 2015). Sehingga bukan hanya menghasilkan keberkahan memberikan makana yang negatif dari adanya erupsi tersebut juga memberikan makna yang positif bagi masyarakat setelah adanya erupsi Gunung Semeru. Ketiga, komunikasi yang baik dengan keluarga, saudara, anak dan masyarakat terdampak lainnya menadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga hubungan sosial yang baik satu sama lain. Selain itu agar kerabat lainnya tidak khawatir dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada saat setelah terjadinya bencana alam. dalam hal agama masyarakat semakin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masyarakat masing- masing. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk management diri yang dilakukan masyarakat pasca bencana alam dengan kondisi psikologis masyarakat yang kurang baik. Kondisi psikologis masyarakat yang kurang baik memaksa masyarakat itu sendri untuk dapat melakukan management diri seperti melakukan kegiatan agama, berkumpul bersama keluarga, dan mencari hiburan. PENUTUP Bencana alam menyebabkan banyak sekali dampak di masyarakat sehingga masyarakat mengkonstruksikan bencana alam degan berbagai macam. Berdasarkan hasil penelitian (1) pada saat terjadinya bencana alam masyarakat beraktivitas seperti biasanya seperti di sawah dan dirumah, (2) masyarakat menyelamatkan diri dengan berlari ke daerah pegunungan yang dianggap aman dan jauh dari Gunung Semeru, (3) masyarakat mencari kerabat mereka ke daerah tempat pengungsian bertujuan untuk mengetahui keadaanya, (4) masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dari bantuan yang disediakan pemerintah dan para relawan serta adapula yang kerabat mereka yang menanggung kebutuhan mereka sehari - hari. Masyarakat memaknai terjadinya bencana alam Gunung Semeru yaitu 326
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (1) masyarakat menganggap alasan terjadinya bencana alam merupakn takdir yang harus diterima masyarakat dalam kehidupannya di dunia, (2) terjadinya erupsi Gunug Semeru sebagai Masyarakat memaknai peringatan akan menghargai alam sekitar dan menjadi pengingat akan terjadinya bencana alam yang bisa terjadi kapanpun di dalam kehidupan manusia, (3) menurut masyarakat Gunung Meletus juga memberikan dampak negatif karena merugikan masyarakat namun memberikan dampakpositif bagi kesuburan tanah dan mendatangkan rejeki bagi para penambang pasir di daerah aliran sungai Gunung Semeru, (4) komunikasi yang baik dengan keluarga, saudara, anak dan masyarakat terdampak lainnya menadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga hubungan sosial yang baik satu sama lain, (5) masyarakat melakukan management diri seperti melakukan kegiatan agama, berkumpul bersama keluarga, dan mencari hiburan. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Kong, D., Lin, Z., Wang, Y., & Xiang, J. (2021). Natural disasters and analysts' earnings forecasts. Journal of Corporate Finance, 66(August 2019), 101860. Lahiri, S., Snowden, B., Gu, J., Krishnan, N., Yellin, H., & Ndiaye, K. (2021). Multidisciplinary natural disaster processes preparedness and response: A qualitative case study. International Journal of Disaster Risk Reduction, 61(July 2020), 102369. team parallel Cappelli, F., Costantini, V., & Consoli, D. (2021). The trap of climate inequality. Global 102329. change-induced Environmental ―natural‖ disasters Change, and 70(July), Mukherjee, S., & Hastak, M. (2018). A Novel Methodological Approach to Estimate the Impact of Natural Hazard-Induced Disasters on Country/Region-Level Economic Growth. International Journal of Disaster Risk Science, 9(1), 74-85. 0156-3 Zaennudin, A., Wahyudin, D., Surmayadi, M., & Kusdinar, E. (2012). Prakiraan bahaya letusan Gunung Api Ijen Jawa Timur. Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi, 3(2), 109-132. Wahyudin, D. (2010). Aliran lava produk letusan celah Tahun 1941 serta kemungkinan terjadinya letusan samping baru di Gunung Semeru Jawa Timur. Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi, 1(3), 199-211. Mutilab & Maskur, (2019). Jurnal Ilmiah Mandala Education. 5(2). Chmutina, K., & von Meding, J. (2019). A Dilemma of Language: ―Natural Disasters‖ in Academic Literature. International Journal of Disaster Risk Science, 10(3), 283-292. 00232-2 Howell, J., & Elliott, J. R. (2019). Damages Done: The Longitudinal Impacts 327
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ of Natural Hazards on Wealth Inequality in the United States. Social Problems, 66(3), 448-467. Suarjana, I. G. P., Christiawan, P. I., & Nugraha, A. S. A. (2020). Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Agung Desa Ban. 8(April), 33-42. Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (n.d.). PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PSIKOLOGIS KORBAN BENCANA MERAPI (Sosial Impact of Psychological Treatment Merapi Disaster Victims). 17(02), 97-110. Zarghami, S. A., & Dumrak, J. (2021). A system dynamics model for social vulnerability to natural disasters: Disaster risk assessment of an Australian city. International Journal of Reduction, 60(April), Disaster Risk 102258. Demeter, C., Walters, G., & Mair, J. (2021). Identifying appropriate service recovery strategies in the event of a natural disaster. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46(September 2020), 405-413. C Rajan, S., Dominic, L., M, V., K, A., NP, S., & R, J. (2022). Surrogacy of post natural disaster acoustic indices for biodiversity assessment. Environmental 100420. Challenges, 6(December 2021), Prasojo, M. N. B. (2018). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi: Studi Kualitatif Tentang Kearifan Lokal Yang Berkembang Di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Jurnal Analisa Sosiologi, 4(2). Buku Miles, M.B. & Huberman, M. (2014). Qualitative Data Analysis. Sage Publications Weisinger, H. 2006, Emosional Intelegence at Work: Pemandu Pemikiran Anda. Untuk Meraih Kesuksesan. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 328
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KONSTRUKSI REALITAS PENYANDANG DISABILITAS AUTISME DALAM FILM "THE GOOD DOCTOR" Aza Rifda Khamimiya1, Farid Pribadi2 1,2Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, E-mail: 1azarifda.21004@mhs.unesa.ac.id, 2faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Konstruksi yang terjadi ditengah masyarakat adanya anggapan tentang disabilitas sebagai orang yang lemah, tidak bisa diandalkan, tidak memiliki pengetahuan, aib bagi keluarga, menyusahkan orang lain. Keadaan inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas belum mendapatkankan haknya hingga sekarang. Sebaliknya, Film The Good Doctor justru hadir dengan sebuah konstruksi mengenai perlakukan yang tidak mengenakan menimpa penyandaang disabilitas autisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi realitas yang menimpa penyandang disabilitas autisme. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian dibedah dengan analisis berdasarkan teori konstruksi sosial atas realitas sebagaimana yang dipikirkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Pada penelitian ini juga menghubungkan dengan beberapa fenomena diskriminasi yang sering diterima penyandang disabilitas di lingkungan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) film The Good Doctor telah mengkonstruksi penyandang disabilitas autisme dengan berbagai karakter, antara lain a) sulit menjalin pertemaan dan suka menyendiri, b) tidak peka pada perasaan orang lain, dan c) sulit mengontrol diri. 2) Realitas yang terjadi berupa fenomena perlakukan diskriminasi dilingkungan pekerjaan hingga diremehkan. 3) Konstruksi realitas pada film The Good Doctor merupakan suatu konstruksi yang mencoba menghilangkan persepsi kepada khalayak bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu tidak memiliki pengetahuan, orang yang lemah dan tidak bisa diandalkan Kata Kunci: Konstruksi Realitas, Disabilitas Autisme, Film Abstract The construction that occurs in the community is the perception of people with disabilities as weak, unreliable, not knowledgeable, a disgrace to the family, troublesome for others. This situation causes people with disabilities to have not yet received their rights. On the other hand, The Good Doctor film actually comes with a construction about the inappropriate treatment of people with autism disabilities. This study aims to determine the construction of reality that afflicts people with autism disabilities. The research used a qualitative approach,then dissected by analysisbased on the social construction theory of reality as thought by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This study also relates to several phenomena of discrimination that are often received by persons with disabilities in the work environment. The results show that 1) The Good Doctor film has constructed people with autism with various characters, including a) Difficult to make friends and like to be alone, b) Insensitive to the feelings of others, and c) difficulty controlling themselves. 2) The reality that occurs is in the form of the phenomenon of discriminatory treatment in the work environment until it is underestimated. 3) Reality construction in The Good Doctor is a construction that tries to eliminate the public perception that not all persons with disabilities are ignorant, weak and unreliable. Keywords: Reality Construction, Autism Disability, Film PENDAHULUAN Latar Belakang Tuhan menciptakan manusia dengan kondisi dan keadaan yang berbeda hingga beranekaram bentuk fisik. Terlahirnya manusia dengan keberbedaan tersebut, bukanlah kesalahan dari turunannya. Manusia terlahir kedunia sudah diatur 329
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan kita tidak bisa memilih keadaan fisik atas pemberian tuhan kepada ciptanyaa (Ramadhan, 2020). Diciptaknnya manusia dengan sempurna tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki kekurangan, sebab kesempurnaan hanyalah milik tuhan. Mereka yang terlahir dengan memiliki kekurangan dan keterbatasan, seperti tidak memiliki kaki, tangan, tidak bisa mendengar, berbicara hingga melihat itulah disebut penyandang disabilitas. Penyandang cacat, difabel atau disabilitas merupakan istilah yang disandangkan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik. Keberadaan disabilitas pada kenyataanya masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Adanya anggapan bahwa disabilitas adalah orang yang lemah, tidak bisa diandalkan, tidak memiliki pengetahuan, aib bagi keluarga, menyusahkan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan mereka perlakukan ditengah-tengah masyarakat diskriminatif. Umumnya diskriminasi yang terjadi yakni diskriminasi mengenai ras, suku, warna kulit hingga budaya, namun nyatanya diskriminasi juga dialami seorang yang memiliki kekurangan yang dialami sejak lahir seperti penyandang autis. Autis merupakan salah satu disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial bagi para penyandangnya dan lebih dipersamakan dengan sikap yang hiperaktif (Setiawan et al., 2018). Menurut UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf (c), seseorang dikatakan sebagai penyandang autis atau autisme termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental, bukan termasuk pada seseorang dengan gangguan atau penyakit kejiwaan. Seseorang dengan penyakit tersebut, dapat diketuhi atau dikategorikan jika memiliki hambatan yang digolong kedalam tiga aspek, yaitu kemampuan dalam berinteraksi dan mengendalikan emosialnya, kurang dalam kemmapuan berbokumikasi dan menanggapinya, dan kurang memiliki minat disertai gerakanan yang berulang-ulang tanpa adnaya tujuan (Setiawan et al., 2018). Dikutip dari puslapdik.kemendibud.go.id bahwa dari total 7 miliar penduduk dunia di tahun 2021, 15 persen diantaranya adalah penyandang disabilitas autisme. Dari sejumlah 15% tersebut, 80% tinggal di negara berkembang. Demikian data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2021. Dari banyaknya data tersebut tidak memungkiri bahwa makin banyaknya para penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakukan diskriminasi karena keberadaannya masih belum diterima di masyarakat. Diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas autisme tidak hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, di media pun terkadang para disabilitas menjadi praktik ketidaksetaraan sosial seperti halnya pada sebuah film. Sebagaimana kita tahu bahwa film merupakan media hiburan dan penyampaian pesan berupa informasi atau edukasi kepada masyarakat. Film diartikan sebagai bentuk dari media massa. Cerita yang diangkatpun biasanya dari sebuah fenomena yang terjadi disekitar kita. Sebab, film juga berperan sebagai pembentuk dari budaya masa. Selain itu juga, dalam penyampaian pesan kepada khalayak, film yang masih mendapatkan 330
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ nayatanya mampu mengkonstruksi pikiran-pikiran penontonya. Film dapat menjadi perantara kepada masyarakat yang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda. Masyrakat diseluruh daerah hingga pelsok penjuru dunia, melalui film juga dapat melihat realitas yang ada dan terjadi. Oleh karena itu, selain menjadi hiburan, film juga mempunyai fungsi komunikasi yang amat efektif dibanding media-media yang lain. Selain mempertimbangkan nilai keuntungan, film juga harus mampu memperlihatkan dan memperhtikan isi dari konten yang disajikan kepada para penonton. Film yang menyajikan konten mengenai disabilitas, akan cenderung menempatkan penyandang disabitas pada objek yang perlu dikasihani, lebih ramatis, bahkan hingga digambarkan sebagai orang yang memiliki pecapaianan yang super luar biasa meilihi rata-rata manusia normal pada umumnya, terutama pada penyandang disbailitas mentau atau autis. Pada film, konstruksi sosial baik penyandang disabilitas, orang cacat hingga orang normal tentu tidak digambarkan mengenai realitas sosial sebegaimana mestinya. Parahnya, negara bahkan terus menerus mereproduksi diskrus baik mengenai penyandang disabilitas hingga normalitas. Pada media film dalam menampilkan disabilitas tentunya akan memengaruhi pandangan hingga sikap masyarakat. Sehingga isu mengenai penyandang disbailitas perlunya dikaji terlebih lagi pada film, hal ini lantaran jumlah disabilitas di Indonesia tergolong cukup tinggi yakni sekitar 37,5 juta jiwa. Disabilitas merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Keberadaan film nyatanya juga memengaruhi stigma masyarakat sehingga mengakibatkan kaum disabilitas mendapatkan perlakukan diskriminasi (Yanuar, 2021). The Good Doctor adalah serial televisi Amerika yang didasarkan pada serial Korea. Seri Televisi Sony Pictures ini memiliki 16 episode dalam 1 musim. Bercerita tentang seorang remaja bernama Shaun Murphy yang memiliki sindrom autisme yang dialaminya sejak kecil, memiliki masa kecil yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan memiliki orang tua yang kasar dan temperamental , kedua orang tuan kandunganya tidak dapat menerima dirinya seadaanya. Beruntungnya día memiliki adik yang selalu melindunginya termasuk menyelamtkanya ketika dibuli teman sebayanya. Shaun Murphy adalah nama pemeran utama, tokoh yang memiliki kekurangan ini dari dalam film ini kita dapat melihat apa yang terjadi ketika seseorang memiliki kekurangan fisik mencoba menyatu seperti layaknya manusia normal. Shaun Murphy bekerja sebagai ahli bedah yang sangat muda dengan autisme dan sindrom savant. Ia direkrut ke unit bedah pediatrik sebuah rumah sakit bergengsi di California. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Gilang (2020) berjudul ―Diskriminasi Dalam Film Series The Good Doctor (Analisis Semiotika Pada Film Series The terkait bentuk Good Doctor)‖. Pada penlitian yang dilakukan Gilang diskriminasi yang diterima penyandang disabilitas autis bentuk tindakan 331
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diskriminasi yang mucul pada film tersebut. Maka dari itu, penelitian ini juga akan mengkritisi bagaimana karakter disbailitas autis yang di kontruksi pada film The Good Doctor musim pertama Rumusan Masalah Pada penelitian rumusan masalah yang akan dibahas yakni bagaimana disabilitas autisme di kontruksi oleh media film yang ada pada film The Good Doctor musim pertama. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan metode análisis kualitatif deskriptif. Dengan maksud untuk melihat kondisi objektif yang terjadi dan kemudian dipaparkan melalui hasil dari apa yang telah diamati dan bukan untuk menjelaskan secara terfokus untuk mendalam dan eksplisit. Secara khusus, penelitian menjelaskan bagaimana bentuk diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas autisme dan direpresentasikan pada film The Good Doctor. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumentasi terhadap adegan dan dialog yang ada pada film The Good Doctor musim pertama dengan unit análisis, antara lain 1) Adegan mendeskriminasi dan meremehkan penyandang disabilitas autisme (episode 1 dan 2) 2) Adegan karakter a) Sulit menjalin pertemanaan dan suka menyendiri (episode 1 scene 33:37 dan episode 14 scane 01:14-01:20), b) tidak peka dengan perasaan orang lain (episode 1, 2 dan episode 14 06:45-07.00) dan c) sulit mengontrol diri (episode 4 scene 01:35-02:00 dan episode 10 scene 39:44-40:59). Kemudian hasil penelitian ini diduskusikan dengan suatu kajian berlandaskan teori Kontruksi Realitas Sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang kemudian ditunjang dengan konsep disabilitas autisme. ini PEMBAHASAN Film The Good Doctor bercerita tentang seorang doktor yang menderita autisme dan savant syndrome bernama dr. Shaun Murphy. dr. Shaun Murphy memiliki kelebihan dibandingkan dengan dokter pada umumnya yakni dapat dengan cepat mendiagnosa penyakit pasien yang ditanganinya tanpa melakukan uji lab terlebih dahulu. Film ini secara umum menceritakan kegiatan dokter bedah dan kegiatan yang ada di rumah sakit. Hingga dr. Shaun Muppy mendapatkan tekanan baik di lingkungan pekerjaan hingga diluar tempatnya bekerja. Film The Good Doctor musim pertama, diceritakan bahwa sulitnya merekrute dr. Shaun Muphy sebab para staff doktor bedah di rumah sakit San Jose St. Bonaventure tidak mempercayai nya akibat dr Shaun merupakan penderita autisme. Keadaan ini hingga menjadikan perdebatan pada saat sidang berlangsung ketika hendak merekrute Shaun sebagai dokter di rumah sakit bergengsi di Amerika. Diterimanya dr. Shaun Murphy menjadi dokter bedah 332
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ setelah beredarnya vidio di internet ketika ia menolong seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakan di bandara. E. Disabilitas Autisme dalam Film The Good Doctor Hasil analisis semiotika pada adegan dan dialog yang ada dalam unit yang dianálisis pada film The Good Doctor, dapat diidentifikasi beberapa temuan terkait karakter dari disabilitas autisme, 1. Sulit menjalin pertemanaan dan suka menyendiri Gangguan pada interksi sosial bagai penyandang disabilitas autisme yakni selalu menghindar untuk bertatap muka, merasa tidak senang ketika dipeluk ataupun disentuh. Bila didekati orang lain justru akan menjauh dan sering menyendiri di suatu ruangan, tidak berbagi kesenangan dengan orang lain. Terkadang mereka akan menjauh bila didekati tanpa memperlihatkan mimik apapun. Film The Good Doctor Menggambarkan karakter tokok utama sebagai orang yang sulit menjalin pertemanan dan suka menyendiri. Hampir secara keseluruan pada film ini menonjolkan karakter tersebut. Sejak awal sutradara memang sudah berusaha memperkenalkan tokoh utama menjadi pribadi yang suka kesendirian dan enggan untuk menjalin pertemanan dengan siapa pun, kecuali orang terdekatnya, seperti keluarga. Film ini dalam menyajikan karakter tersebut tidak banyak mengandung dialog untuk menjelaskan dimensi cerita yang ada. Namun, terfokus para peraga yang di perankan tokoh utama seperti ketika dia makan sendiri di kantin rumah sakit kemudian datanglah dokter wanita dari rumah sakit tersebut. Ketika dokter wanita mengajaknya mengobral dia berusaha menghindar dan langsung pergi tanpa melengularkan kata apapun. Keadaan tersebut tergambar jelas pada (episode 1 scene 33:37). Selain itu, karakter yang identic dengan penyandang autisme yaitu suka menyendiri dan enggan untuk bersentukan kulit. Hal tersebut juga telah digambarkan pada (episode 14 scane 01:14-01:20) dimana ketika dr. Shaun Murphy memperkenalkan dirinya kepada dokter baru di rumah sakit tempat ia bekerja, Shaun dengan cepat menolak berjabat tangan dengan dokter tersebut ketika dia mendapatkan uluran tangan dari dokter baru tersebut. Padahal berjabat tangan merupakan budaya setiap orang ketika bertemu dengan orang yang baru dikelannya. Berjabat tangan menjadi sebuah simbol untuk menjalin persahabatan, kepercayaan, serta ikatan sebuah relasi hubungan sosial di masyarakat. 2. Tidak peka dengan perasaan orang lain Orang dengan gejala autis merupakan orang yang tidak peka akan perasaan orang lain. Mereka cenderung tidak sensitive atau kurang empati pada perasaan orang lain, tidak mampu memahami intensi orang lain dan sulit memprediksi tingkah orang lain. Telah tergambar ada episode 1 dan 2 adegan yang menu jukan bahwa orang autis kurang empati dengan orang lain. Adegan Ketika Shaun yang mengatakan kejujuran ketika mendiagnosa penyakit tanpa memikirkan 333
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perasaan orang lain ketika ia memeriksa pasien. Mayoritas seorang dokter akan menjaga perasaan pasiennya agar mereka tidak memikirkan penyakitnya yang kemudian memebuatnya drop. Mayoritas para dokter dalam film tersebut padahal tidak menyatakan dengan sejujurnya dan lebih menutupi penyakit pasien, kecuali kepada keluarga pasien sendiri. Alasan dokter menjaga kerahasiaan Ketika mendiagnosa sebab tidak menginginkan pasiennya stres berat. Tergambar pada episode 14 scene 06:45-07.00, seorang remaja perempuan yang sakit didaerah perut, ketika Shaun memeriksanya dia langsung mengatakan kalau pasiennya tersebut adalah seorang pria bukan seorang perempuan. Shaun mendiagnosa pasien tersebut memeiliki penyakit disfora gander, dan ketika melakuka uji lab Shaun kembali berkata yang membuat pasiennya kepikiran ―apakah kamu memakai rok?‖ dan menayakan beberapa pertanyaan terkait apa yang sering melekat pada seorang perempuan, tentu perkataan tersebut membuat tersingung orang lain sebab dia tidak memikirkan persaan pasien tersebut. 3. Emosi dan sulit mengontrol diri Pada dasarnya semua manusia memiliki emosi, emosi sangat penting bagi manusia karena dengan adanya emosi manusia bisa mempertahankan hidupnya. Tak terkcuali bagi orang penyandang disabilitas autis. Emosi diartikan sebagai sesuatu yang sulit dipahami dan dialami oleh seorang individu. Terkadang orang dengan penyandang autis akan sulit mengtrol dirinya ketika emosi. Mereka biasanya merasakan emosi secara intens akibat kejadian-kejadian di lingkungan. Biasanya emosi yang muncul sering kali dalam bentuk temper tantrum, seperti menyakiti diri sendiri dan orang lain dengan cara belebihan. Ketika merah orang dengan gejala autis akan mengekspresikan kemarahanya dengan cara memukul (memukul diri sendiri, orang lain). Pemeran tokoh utama pada film The Good Doctor tergambar jelas bahwa Shaun memiki karakter yang mudah emosi dan sulit mengontrol diri. Adegan dengan karakter tersebut terlihat ketika air kran yang ada didalam rumahnya rusak, yang mana Shaun berkeinginan untuk membenahi dengan obeng kesayanganya. Obeng tersebut merupakan obeng yang telah menemaninya dari ketika adiknya masih hidup hingga Shaun beranjak dewasa. Ketika hendak mencari obengnya ternyata Shaun tidak menemukanya. Hingga pada akhirnya Shaun kalang kabut dan merusak semua barang-barang yang ada disekelilingnya. Kemudian datanglah dr. Aron Glassman yang membantu mencari obengnya. Namun, ketika dr. Aron memberikan saran untuk membeli obeng yang baru membuat Shaun emosi dan tidak bisa mengontrol diri. Shaun tidak menginginkan obeng baru ketika dr. Aron Glassman memberikan solusi tersebut. Hingga pada akhirnya Shaun lepas kontrol hingga dibentaklah oleh dr. Aron. Akibatnya membuat badan Shaun gemetar layaknya anak disabilitas yang sedang ketakutan. Hal ini tergambar pada episode 4 scene 01:35-02:00. Karakter emosi dan sulit mengontrol diri 334
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tergambar juga pada episode 10 scene 39:44-40:59, ketika Shaun ingin membuat keputusannya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, namun dr. Aron Glassman tetap mau membantunya sebab dr. Aron berkeinginan membuat kehidupan Shaun agar bahagia dan lebih baik. Karena keinginan Shaun tidak diturti membuatnya tertekan dan tidak dapat mengontrol dirinya. Shaun terus memukul-mukul kepalanya berualang kali. Akibaat tidak bisa mengontrol dirinya membuat dr. Aron Glassman kena pukulan. B. Fenomena Perlakukan Diskriminasi Penyandang Disablitas Aautisme (2020: 18) menyatakan bahwasanya perlakukan Gilang dalam Shadily diskriminasi yang diterima seseorang dapat muncul di mana saja, seperti 1) diskriminasi dalam pekerjaan; 2) diskriminasi di tempat umum; 3) diskriminasi di media sosial; 4) diskriminasi politik. Jenis diskriminasi yang masih ada di masyarakat yakni diskriminasi terhadap seseorang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Hingga sekarang perlakuan diskriminasi masih diterima pada penyandang autisme, seperti yang di representasikan pada film The Good Doctor musim pertama. Adapun fenomena perlakukan diskriminasi yang terjadi menurut Gilang (2020), yaitu : 1. Perlakuaan kasar dari keamanaan bandara Perlakukan kasar yang diterima dr. Shaun Murphy ketika ia dikaatai sebagai seorang idiot yang dilontarkan petugas keamaan bandara secara lantang. Ucapan secara verbal yang dengan kasar tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Perkataan idiot tersebut dilontarkan kepada dr Murphy lantaran ia berbicara dengan terbata-bata dan kurang dimengerti orang lain. Tentu mereka menganggap bahwa dr Murphy mengalami gangguan komunikasi, sebab dia jelas dan sulit dimengerti. Selain menyampaikan pesan dengan kurang mendapatkan olokan kasar, ia juga mendapatkan kekerasan fisik oleh petugas keamaan bandara. Selain itu juga, ia mendapatkan tindakan secara fisik. Dalam adegan tersebut adanya perlakuan diskriminasi lantaran mereka telah mengetahui keadaan dr Murphy yang sebenarnya yang dimana tentu langsung dipersepsikan sebagai orang dengan pemikiran yang lemah dan memiliki keterbatasan mental. Keadaan tersebut membuat stigma di masyarakat. Selain itu, diskriminasi yang dr Murphy terima ketika ia yang hendak menolong pasiennya namun dikatai sebagai orang idiot. Tentu hal ini menjadikan orang tidak akan respek dan simpati bahkan tindakan yang Shaun lakukan dianggap membahayakan orang lain. 2. Dokter yang memperdebatkan diterima tidaknya dr. Shaun Murphy Dr. Marcus Andrews dan dr. Aron Glassman memperedatkan mengenai pertimbangan dalam memutuskan diterima tidaknya dr. Shaun menjadi dokter dirumah sakit mereka bekerja sebagai dokter spesialis bedah. Kedua dokter tersebut memperdebatkan kehlian sebagai dokter dari dr Murphy. Mere 335
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mempertanyakan apakah keahlian yang dimilikinya sebagai dokter bedah di rumah sakit tersebut akan sesuai dengan kebutuhan rumas sakit pada saat itu. Hingga pada akhirnya dr Marcus Andrews melontarkan perkataan yang unsur melecehkan kemampuan dari dr Murphy, seperti ―kita mempekerjakan seorang ahli beda yang menderita autisme?‖. Perkataan tersebut tentu merupakan meremehkan, mendiskriminasi secara verbal terhadap orang lain yang berbeda dengannya serta penghinaan akan kemampyan orang lain atas kekurangannya yang dimana ia mengatakan dengan memperjelas mengenei kekurangan tersebut dan melakukan intimidasi dengan sengaja. Keadaan tersebut meujuk pada anggapan bahwasanya dr Murpy merupakan seorang dokter dengan kemampuan dibawah rata-rata dan mempunyai mental lemah, melakukan tindakan tidak sesuai dengan akal sehat. Tentu dengan kondisi tersebut menjadikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak benar, akan mengancam atau membahayakan orang lain atau pasien ketika dr. Shaun Murphy diterima bekerja sebagai dokter bedah di rumah sakit tersebut. 3. Penyakit yang diderita dr. Shaun Murphy Memiliki Kondisi yang dapat Membahayan Bagi Pasien Setelah berjam-jam adanya perdebatan panjang, hingga pada akhirnya dr Murphy diterima kerja menjadi dokter bedah. Tugas pertama yang diberikan dr Murphy untuk mengoperasi pasien. Pemberian tugas untuk melakukan operasi tersebut menui pro kontra antar dokter. Salah satu dokter yang tidak setuju adlaah dr Neil, hal ini diungkapnya melalui Bahasa verbal bahwasanya Ketika dr Murphy mengoperasi pasien maka pasien tersebut besok akan mati. Pernyataan tersebut memberi kesan bahwasanya dr Neil meremehkan kemampuan dr Murphy. Seahrusnya ucapaan mengenai seseorang akan meninggal besok karena dr Murphy yang mengoperasi. Seharusnya sesama dokter pantas mengucapkan kata-kata tersebut, hal ini dikarenakan sikap meremehkan kemampuan medis yang dimiliki dr Murphy untuk menyembuhkan pasien dari penyakit, padahal pasien sudah ditangani dr Murphy dengan baik dan akan melakukan operasi untuk mengangkat penyakit yang dimilikinya. 4. Ketika dr. Shaun Murphy akan mengoperasi dan Pekerjaanya diambil alih oleh dokter lain Ketika para tim dokter sedang mengoperasi pasien dan hendak melakukan operasi, salah satu dokter yaitu dr Neil Melendez yang menjadi salah satur bagian dari tim tersebut berkata kepada dr Murphy bawasanya tempat dr Murphy bukan di tempat operasi día tidak pantas untuk menjadi bagian dari tim bedah. Perkataan yang dilontarkan dokter tersebut secara tidak langsung menginginkan dr Murphy tidak mengambil alihnya menjadi seorang Dokter bedah dan berkeinginan menyingkirkannya daru rumah sakit tersebut. 336
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Awalanya posisi dokter yang akan melakukan operasi dilakukan oleh dr Murphy kemudian diagntikan oleh dr Neil. Disamping itu dr Neil juga berkeninginan untuk mencari nama baik, harapanya untuk mempunyai andil dalam pelaksaaan operasi karena operasi di pimpin olehnya. Ketika operasi berhasil ketika día memimpin, tentu nama nya akan semkin dikenal dan dianggap berjasa kepada pasien karena operasi yang ditanganinya telah berhasil. 5. Dr Murphy di perintah dr Neil untuk memulangkan pasien Kata-kata yang diucapkan oleh Dr. Shaun ketika bertanya kepada Dr. Neil Melendez "Apakah saya saat ini sedang dihukum?" Manajemen rumah sakit memiliki kesalahan, beberapa tempat masih lambat untuk ditangani. Bagaimana Dr Murphy bahwa ada bagian yang dia tidak suka dimulai dengan serangkaian kejadian yang dia alami selama bekerja di rumah sakit. Dari harus keluar dari ruang operasi saat operasi dan masih merawat pasien yang dirawatnya, hingga pasien diminta tidak percaya dengan diagnosa yang diberikan kepadanya karena telah memulangkan pasien yang diatanganinnya. Film ini menjadi hal yang menarik dengan adanya diskriminasi yang ada. Dalam film tersebut menyajikan dimana pemeran utama yaitu dr Shaun yang tidak mendapatkan perlakuan baik dari rekan dokternya. Ia juga diremehkan dan tidak diharga oleh keluarga pasien yang ia tangani. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi hal yang menarik dari film tersebut. Bagaimana dr Shaun yang mendapatkan perlakukan diskriminasi oleh rekan kerjanya karena penyakit yang duderitanya, sebab orang penyandang disablitas autis tentu tidak semua dapat menerimanya. C. Kontruksi Realitras Sosial tentang Penyandang Disablitas Autisme Konsep disababilitas yang dihadirkan pada film ini merupakan bentuk objektivitasi yang disebarkan melalui produk budaya dalam sebuah film. Objektivasi terjadi melalui penyebaran opini sebuah prosuk sosial yang berkembang dimasyarakat. Hal terpenting dalam proses objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia (Berger & Luckmann, 1990). Opini masyrakat terhadap penyandang disabilitas autisme masih melekat ditengah-tengah masyarakat. Objektivasi merupakan hasil dari eksternalisasi yang kemudian menghasilkan realitas objektif yang dapat menghadapi sang penghasil dari realitas tersebut yang tentunya berbeda dengan manusia yang menghasilknya. Realitas yang ada dalam masyarakat meruakan bentukan yang dikonstruksi oleh manusia. Manusialah yang membentuk kelompok yang kemudian berakibat timbulnya kelompok sosial. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait autism tentu memunculkan berbagai stigma. Tak jarang dari stigma tersebut memunculkan mitos-mitos mengenai disabilitas autisme. Namun melalui film, sutradara, penulis scenario, 337
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ prosedur dalam membuatan film The Good Doctor berupaya membangun keasadaran kepada khalayak bahwasnya tidak semua penyandang disbilitas tidak bisa diandalkan, menjadi orang yang lemah, maupun tidak memiliki pengetahuan. Ide yang dimunculkan dalam film The Good Doctor adalah ide yang hadir sebagai respon di tengah berbagai pemikiran tentang posisi orang autisme di tengah masyarakat. Namun sutradara berserta kerabat kerja mencoba melambangkan ide mereka tentang disabilitas autisme dalam bentuk produk sosial berupa film yang mewujudkan gasagasan-gagasan mereka dalam bentuk tanda dan simbol pada adegan dan dialog film. Berbagai adegan dan dialog pada film The Good Doctor ini mencoba membuat tanda yang mewakili ide tentang disabilitas autisme yang selalu diremehkan. Hal lain yang penting untuk dikaji, adalah apa yang membuat objektivasi itu terbangun diantara sutradara dan para kerbat kerja pembuat film adalah tentang bagaimana mereka membangun suatu kesadaran bersama tentang disabilitas autis. Tentu hal tersebut tidak lepas dari proses yang mendahuluinya, yaitu eksternalisasi. Proses eksternalisasi dalam pembuatan film The Good Doctor dimulai ketika tiap orang yang terlibat dalam pembuatan film tersebut berinteraksi dengan berbagai realitas yang telah ada tentang orang penyindam autis. Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosiokulturalnya (Bungin, 2008). Maka proses eksternalisasi yang terjadi adalah ketika tiap kerabat kerja film berinteraksi, belajar dan melakukan penyesuaian diri dengan berbagai pemikiran tentang penyandang atus, realitas tentang posisi autis di tengah masyarakat, realitas pmendapatkan perlakukan diskriminasi hingga pengucilan, dan kesulitan mendaptkan pekerjaan dan konsep penyandang autis itu sendiri. Proses eksternalisasi itu sendiri dapat terjadi melalui bahan bacaan yang diakses, forum diskusi yang dihadiri, atau dialog dan dikusi antar para pembuat film itu sendiri. Selanjutnya, setelah ide tentang disanilitas autis menjadi suatu realitas objektif yang terlembagakan dalam film dan kemudian disebarkan kepada para penonton, maka tahap selanjutnya adalah internalisasi. Ketika para penonton mengidentifikasi dirinya dengan kenyataan objektif yang disampaikan dalam film tersebut. Seprti mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat, seperti: 1. Penyandang Disbabilitas Autis Merupakan Orang Yang Lemah Stigma masyarakat sering kali yang ada dimasyarakat anggapan bahwa orang autis merupakan orang yang lemah dan tidak bisa berbuat sesuatu. Pada film The Good Doctor berusaha menghilangkan stigma terkait hal tersebut, sering kali beberapa scene dalam film diperlihatkan dr. Shaun Murphy dibantu oleh karakter-karakter dominan dalam film. Sikap mandiri, tidak mudah putus asa, orang yang kuat sudah terlihat sejak karakter masih berusia kanak-kanak. 338
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tergambar pada beberapa adegan yang memperlihatkan dr. Shaun Murphy yang tidak mengandalkan orang-orang mendeskriminasinya, sebab tidak semua orang autis akan menerimanya. Shaun yang merupakan orang yang pekerja keras untuk membeli apa yang día inginkan. Sutrada berusaha merubah persepsi masayrakat bahwa tidak semua pernyang daisabilitas autis itu merupakan orang yang lemah. orang lain, menerima ketika 2. Penyandang Disabilitas Autis Tidak Bisa Berprestasi Sering masyarakat menggapa orang autis merupakan orang yang tidak kopenten, menyusahkan, dan bodoh. Namun, pada film The Good Doctor, sebagai seorang dengan disabilitas autis, tokoh Shaun tergambar terlihat penggambaran karakter penyandang autis dengan memiliki kelebihan. Dibuktikan dengan benar mendiagnosa pasien yang tidak dilakukan oleh dokter lain. Telah membantu menyelamatkan nyawa orang lain dengan operasi yang ia lakukan. Pada dasarnya disabiliatas autis juga bisa berkarya dan berprestasi. Hal ini juga telah dibuktikan beberapa anak penyandnag disabilitas autis yang telah sukses. 3. Penyandang Disabilitas Autis Tidak Bisa Diandalkan Anggapan masyarakat terhadap penyandangan disbailitas autisme selanjutnya yakni tidak bisa diandalkan. Namun, film The Good Doctor mencoba menghilangkan stigma kepada khalayak bahwa orang autis juga dapat diandalkan tergambar ketika Shaun Dapat menyelamatkan nyawa orang lain walaupun diremekankan. Pada beberapa scane memperlihatkan bahwa dr shaun Murphy dapat diandalkan sebab telah menyelamatkan nayawa orang lain dan ketika disuruh mengambil hati ke rumah sakit lain, ia melakukannya. Jika kita menempatkan film yang berisi pesan tentang disabilitas autisme yang masih adanya anggapan masyarakat memandang rendah kelompok disbilitas autis, maka kita bisa menemukan suatu hubungan perlawanan antara pesan dalam film dengan kondisi dsabilitas autis ditengah-tengah masyarakat. Film ini menampilkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas autis tidak memiliki kelebihan. Disabilitas autis yang sering mendapatkan diskriminasi di masyarakat dan sulitnya mencari pekerjaan untuk penyandang autis juga punya keinginan seperti manusia normal pada umumnya. Tidak cukuo hanya mengetengahkan dua konstruksi realitas yang berbeda, film ni juga mendorong adanya pertentangan antara dua konstruksi realitas tersebut. Bahwa konstruksi disabilitas autis diposisikan sebagai realitas yang diharapakan dapat mengganti atau menghapaus realitas yang telah ada dan dikonstruksi sebelumnya. Melalui film ini, keyakinan akan disabilots yang sering diremehkan sebagai suatu realitas objektif didorong untuk meniadakan realitas tentang disbiligtas autis sebagai makhluk juga memiliki perasaan dan punya kelebihan. Tidak ada mahluk yang sempurna kecuali tuhan. PENUTUP 339
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tulisan tentang kontruksi realitas sosial pada film The Good Doctor ini menghasilikan beberapa simpulan sebagi berikut, 1. Film The Good Doctor mengkonstruksi penyandang disabilitas autism dengan berbagai karakter, antara lain a) sulit berteman dan suka menyendiri, b) sensitif pada perasaan sendiri hingga orang lain, dan c) sulit mengontrol diri. 2. Realitas yang terjadi pada film The Good Doctor berupa adanya fenomena perlakukan diskriminasi dilingkungan pekerjaan hingga diremehkan. 3. Konstruksi realitas pada film The Good Doctor merupakan suatu konstruksi yang mencoba menghilangkan persepsi kepada khalayak bahwa tidak memiliki tidak semua penyandang disabilitas pengetahuan, orang yang lemah dan tidak bisa diandalkan. itu ini masyarakat tidak memandang 3. Konstruksi realitas pada film The Good Doctor merupakan suatu konstruksi yang mencoba menghilangkan persepsi kepada khalayak bahwa tidak memiliki tidak semua penyandang disabilitas pengetahuan, orang yang lemah dan tidak bisa diandalkan. itu ini masyarakat tidak memandang DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ramadhan, G. W. (2020). DISKRIMINASI DALAM FILM SERIES THE GOOD DOCTOR (Analisis Semiotika Pada Film Series The Good Doctor). Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. Setiawan, E. A., Hamidah, S., & Istislam, I. (2018). Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Jurnal Selat, 5(2), 161-176. Persefektif Hukum Perdata Indonesia. Widodo, B. (n.d.). Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Ham.go.id. Retrieved May 1, 2022, from Undang-undang Nomor 19,kekerasan dan perlakuan semena-mena. Yanuar. (2021). Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Kemendikbud. PascaCovid-19. Puslabdik Film Daly, L. (Director). 2017. The Good Doctor [Motion Picture]. 340
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STUDI FENOMENOLOGI HALAL LIFESTYLE PADA GEN-Z URBAN Rizky Amelia Putri, Adhira Aurelia Armansyah, Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya Surabaya, Indonesia Email: Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya salah satu jenis gaya hidup yang dilakukan oleh beberapa kelompok terutama gen-z urban yang menerapkan halal lifestyle atau gaya hidup yang mengaitkan prinsip syariah dengan tren yang sedang berkembang. Halal lifestyle ini berkembang tidak hanya pada sektor pangan yang mengacu pada jenis makanan halal, tetapi juga mulai merambah pada sektor ekonomi, kecantikan dan fashion. Beberapa hal yang menjadikan Halal lifestyle berkembang ialah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga sebagian besar masyarakat cenderung menerapkan tatanan agama dalam setiap aspek kehidupannya. Selain itu, halal lifestyle juga dianggap memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia seperti menyehatkan jasmani dan rohani, memberikan rasa aman dan tenteram serta menyehatkan pikiran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan gen-z dalam menerapkan gaya hidup modern namun tetap berdasar pada prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dimana informan menyampaikan pengalaman pribadinya dalam menerapkan halal lifestyle pada kehidupan sehari-hari. Informan pada penelitian ini adalah gen-z urban dengan rentang usia 18-25 tahun yang memiliki minat dalam mengikuti tren dengan tetap berdasar pada prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan menerapkan halal lifestyle bergantung pada lingkungan sekitar dan melaluiproses yang bertahap. Tidak semua hal mudah untuk disesuaikan dengan syariat Islam, namun perlahan-lahan melalui sebuah proses penerapan gaya hidup ini akan terasa mudah dan melegakan. Halal lifestyle juga dianggap sebagai alternatif bagi muslim yang ingin mengikuti tren namun tetap sesuai dengan syariah dan berdasarkan ajaran yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Halal Lifestyle, Urban Gen-Z , Muslim Middle Class Abstract The study is investigated about Halal Lifestyle of urban gen-z. This lifestyle is comparing something halal or based sharia principle with the trends. Halal lifestyle not only about halal food but also economy, beauty, fashion and behavior. It caused of some factors. First, the majority of Indonesian Moslem make a most of people prefer to implement the halal in all of the things. Second, Halal Lifestyle has some benefits for better life like the physical and spiritual healthy, safe and peaceful mind. The purpose of this study is to know how urban gen-z implement the halal on their lifestyle. A descriptive qualitative approach with phenomenological method was adopted to demonstrate the process of implementation halal lifestyle. Data were collected from deep interviews using the personal experiences about halal lifestyle of the urban gen-z on age range of 18-25 years old. The result of this study is shows that the implementations of halal lifestyle is depended of the environments through step by step. All of the things not easy to compare with shariaprinciple, but with a good process this lifestyle will give a good result for life. Halal lifestyle can be used to follow the trend but also still sharia. Keywords: Halal Lifestyle, Gen-Z Urban, Middle Class Moslem 341
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beraga muslin terbanyak di dunia sehingga memicu pertumbuhan muslim kelas menengah yang cukup signifikan. Muslim kelas menengah atau biasa disebut sebagai middle class moslem merupakan kelompok yang cenderung sering melakukan pengeluaran dengan jumlah besar tetapi tetap memperhatikan kehalalan dari produk yang ia beli. middle class moslem memiliki 4 jenis karakter yaitu (1) Apathist, yaitu kelompok yang memiliki tidak terlalu mementingkan manfaat dari produk baik dari segi nilai maupun spiritual dari suatu produk tidak terlalu dianggap penting. (2) Comformist, yaitu kelompok yang tidak terlalu mementingkan manfaat nilai tetapi sangat mementingkan manfaat spiritual dari suatu produk.(3) Rasionalist, yaitu kelompok yang berpikir kritis dan aware terhadap manfaat dari segi nilai tetapi tidak tidak terlalu kritis dan aware terhadap manfaat dari segi spiritual suatu produk. (4) Universalist, yaitu kelompok yang memililiki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap manfaat produk baik dari segi nilai maupun spiritual. 4 Jenis karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ada beragam pemahaman tentang bagaimana sesesorang dijuluki sebagai middle class moslem yang membentuk banyak perubahan perilaku. Selain dari keempat karakteristik yang disebutkan sebelumnya, middle class moslem juga identik dengan gaya hidup halal lifestyle. Gaya hidup ini dilakukan oleh kelompok yang sering mengaitkan prinsip syariah dengan tren yang ada. Halal lifestyle memiliki beberapa manfaat diantaranya kesehatan yang terjamin, timbul rasa aman dan nyaman saat menggunakan. Isu halal lifestyle ini bermula ketika adanya peningkatan daya tarik pembeli atau konsumen terhadap produk dengan klaim halal, dimana hal ini dapat menjadi sebuah acuan bagi masyarakat muslim maupun non-muslim bahwa produk dengan keterangan halal jauh lebih terjamin dari segi kebersihan, keselamatan, higienis maupun sterilisasi. Dengan adanya penerimaan produk-produk dengan klaim halal di tengah masyarakat ini memicu timbulnya gaya hidup baru di lingkungan masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, perkembangan halal juga semakin pesat seiring berjalannya waktu. Tidak hanya dari sektor produk pangan yang dikonsumsi, namun juga melalui aspek lain dengan klaim halal dalam penggunaannya. lifestyle Sektor keuangan dan menerapkan konsep ekonomi, dimana beberapa bank yang syariah mulai digemari. Aspek kesehatan terlebih pada masa pandemic covid- 19 kebutuhan pengakuan halal dari vaksin, rumah sakit yang menjadi rujukan, serta produsen obat atau vitamin yang dikonsumsi sangat dipertanyakan legalitas sertifikasi halal yang dimiliki. Sektor kecantikan juga sangat mendominasi halal lifestyle yang ada di 342
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Indonesia. Di era gencarnya istilah "skincare" dalam masyarakat, menjadikan sebuah peluang bisnis bagi siapa pun yang hendak mengeluarkan brand atau produk kecantikan. Tentu, pebisnis pemula akan berbondong-bondong dalam mencari pengakuan halal dari produk yang mereka keluarkan dengan mendaftarkan produk pada MUI untuk mendapatkan logo halal, dimana logo ini menjadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh masyarakat. Sektor fashion atau cara berpakaian dalam halal lifestyle juga sangat disorot oleh masyarakat. Beberapa kelompok "hijabers" dimana mereka menerapkan konsep berpakaian modis dan stylish namun juga tetap dikombinasi oleh penggunaan hijab dengan style yang semakin beragam. Pembentukan perilaku baru masyarakat dalam berpakaian juga dimanfaatkan oleh beberapa content creator dengan menyajikan video berupa inspirasi ootd (outfit of the day), tutorial hijab, serta endorsement produk fashion yang dapat dipadukan dengan hijab. ini Urgensi konsep halal lifestyle di Indonesia berupa adanya peningkatan kesadaran akan produk halal yang dikenakan sehari-hari oleh masyarakat muslim. Hal ini kemudian berakibat pada meningkatnya pula permintaan pasar akan produk-produk dengan sertifikasi halal. Halal lifestyle dianggap sebagai gaya hidup yang kekinian dan modern, namun tetap melibatkan ajaran agama islam dalam melakukannya. Konsep halal lifestyle ini sebenarnya tergolong mudah dan sederhana jika diterapkan, karena bagaimana pun sesuatu yang telah dikatakan halal artinya dapat dipastikan kebersihan dan keamanan untuk pemakainya. Beberapa masyarakat juga menganggap bahwa halal lifestyle merupakan kebutuhan karena tersirat hak dan perlindungan konsumen di dalamnya. Kebutuhan akan produk dengan klaim halal ini sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH). lapisan masyarakat, peenelitian sebelumnya mengungkapkan pola konsumsi yang terbentuk pada perempuan muslim urban menghasilkan beberapa karakter masyarakat dalam pemaknaan halal lifestyle itu sendiri. Artinya, dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai perubahan perilaku masyarakat dengan adanya konsep halal lifestyle ini tampaknya perlu diungkap lebih lanjut secara mendalam. Studi ini menyajikan adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai mementingkan legalitas halal pada suatu produk yang akan mereka gunakan. Seara khusus, penulis tertarik pada sikap masyarakat terutama generasi Z (gen Z) dalam memaknai konsep halal lifestyle. Meskipun halal lifestyle dapat diterapkan oleh seluruh Rumusan Masalah Rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini berkenaan dengan 343
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ fenomena halal lifestyle ialah ―Bagaimana Konsep Diri Gen-Z Urban dalam Penerapan Fenomena Halal Lifestyle pada Kehidupan Sehari-hari?‖ METODE PENELITIAN ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi sebagai alat untuk mengetahui pengalaman dari masing-masing informan berkenaan dengan fenomena Halal Lifestyle serta penerapannya dalam kehidupan sehari- hari. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah masyarakat gen-Z urban dengan rentang usia sekitar 18 sampai 25 tahun. Jumlah sampel pada penelitian ini ialah 6 informan dengan karakteristik memiliki ketertarikan dalam mengkuti tren yang tengah digandrungi gen-Z melalui aspek kecantikan, fashion dan makanan, namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam. Penelitian PEMBAHASAN A. Motif Penerapan Halal Lifestyle Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa setiap informan memiliki motif yang bersifat personal atau dari dalam diri sendiri. Peneliti kemudian mengkategorikan menjadi tiga, yakni; adanya keinginan untuk menjadi lebih baik kedepannya, sadar akan perintah dan larangan Tuhan, serta adanya dukungan dari lingkungan atau orang sekitar. Motif yang pertama yakni adanya keinginan untuk menjadi lebih baik. Motif ini muncul ketika informan merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta berpikir tidak ada salahnya jika berubah menjadi lebih baik dari segi akhlak, penampilan, maupun sikap dari dalam diri sendiri serta ketika berinteraksi dengan orang lain. Motif yang kedua yakni sadar akan perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Motif ini muncul ketika informan lebih mendalami berkenaan dengan apa saja yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah swt melalui Al- Qur'an serta hadist. Menurut beberapa informan, semua ketentuan manusia dalam menjalankan kehidupan telah tertulis, ditetapkan, dan dijelaskan juga pada ayat Al-Qur'an secara mengungkapkan bahwa ketika kita dapat mengamalkan isi yang ada pada ayat Al-Qur'an maupun hadist, hidup terasa aman, damai dan lebih terjaga. Motif yang ketiga yakni adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Telah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa peran orang-orang di sekitar sangat berpengaruh pada konsep diri seseorang. Tidak hanya dari lingkungan keluarga inti, namun juga keluarga besar, sanak sodara, kerabat dekat, teman bahkan sahabat, memiliki peran yang sama pentingnya dalam jelas. Beberapa informan lainnya 344
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengembangan diri dan kesehatan mental. B. Implementasi Halal Lifestyle Peneliti membagi beberapa aspek dari hasil data yang ada di lapangan ketika informan melakukan penerapan halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. yakni; 1. Makanan Salah satu kebutuhan primer atau yang biasa disebut kebutuhan pokok setiap makhluk hidup ialah pangan atau makanan. Beberapa ahli menyampaikan bahwa makanan yang dikonsumsi manusia hendaknya memiliki nilai gizi yang seimbang serta memenuhi syarat keamanan. Di Indonesia sendiri berdiri berbagai lembaga yang bertugas melakukan standarisasi makanan layak konsumsi. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin edar produk sesuai dengan standar yang telah disepakati. LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam menjamin kelayakan suatu produk untuk dapat dikonsumsi oleh umat muslim informan dengan mengeluarkan sertifikasi halal MUI. Menurut pertama, makanan adalah hal penting yang harus diperhatikan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Makanan yang dikonsumsi setiap hari harus halal dan menyehatkan. Pemilihan makanan yang baik tidak didasarkan pada harga yang mahal tetapi didasarkan pada manfaat yang dihasilkan dari makanan tersebut. Karena hal terpenting yang diperoleh dari makanan adalah energi agar dapat melaksanakan aktivitas terutama ibadah sehari- hari dengan baik dan lancar. Informan kedua menyebutkan bahwa memang produk makanan dipermudah dengan adanya logo halal. Halal nya suatu produk makanan tidak dapat dipandang melalui logo halal yang tertera pada kemasan saja, melainkan juga dapat dilihat dari komposisi, bahan- bahan makanan, serta cara memperoleh makanan tersebut. Selain harus halal, informan pertama ini cenderung memilih makanan yang baik, artinya tidak menimbulkan sakit atau alergi ketika dikonsumsi. Informan lainnya juga beranggapan ada baiknya ketika kita sebagai pembeli menanyakan terlebih dahulu mengenai bahan makanan yang digunakan oleh penjual. Jika ada olahan makanan yang berpotensi mengandung babi atau alkohol lebih baik dihindari. Hal ini juga berlaku pada saat membeli makanan secara online, jika kemasan tidak memiliki logo halal atau ragu dengan bahan-bahan makanan yang digunakan, mereka akan cenderung memutuskan untuk tidak membeli makanan tersebut. 345
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Kecantikan Aspek kedua ini sangat melekat pada kebutuhan masyarakat yang cukup digemari terutama gen-Z terlebih pada era maraknya istilah ―skincare‖ atau perawatan kulit dalam dunia kecantikan. Tren dalam merawat diri ini tidak hanya diminati oleh wanita saja, namun juga banyak pria yang turut andil dalam gaya hidup ini. Hal yang paling menonjol dan dapat menjadi bukti ialah banyaknya produk-produk kecantikan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan pria mulai dari sabun cuci muka, cream wajah, obat jerawat, masker bahkan juga turut perawatan tubuh lainnya seperti shampoo, body lotion diproduksi. Kebutuhan akan produk kecantikan dengan sertifikasi halal juga sangat meningkat, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam. Dalam aspek kecantikan, beberapa informan menyampaikan bahwa label halal merupakan salah satu objek penting yang harus disertakan dalam kemasan. Hal ini dikarenakan sebagian besar konsumen terutama middle class moslem sangat memperhatikan kandungan dari produk yang akan digunakan. Kandungan dari suatu produk akan menyerap langsung kedalam kulit sehingga hampir sama seperti seseorang ketika mengkonsumsi suatu makanan. Segala sesuatu yang dikonsumsi akan lebih baik jika sesuai dengan syariat Islam karena akan lebih mudah dalam memastikan manfaat dari segi halal dan Kesehatan. Salah satu informan menyampaikan harus lebih selektif pada produk-produk kecantikan yang akan digunakan. Beberapa produk kosmetik seperti lipstick, bedak, maskara, maupun eyeliner dengan klaim ―waterproof‖ atau tahan jika terkena air lebih baik dihindari. Hal ini dikhawatirkan akan menganggu keabsahan beribadah karena air wudhu tidak dapat masuk melalui sela-sela kulit sesuai dengan ketentutan yang telah ditetapkan didalam Islam. 3. Fashion atau Gaya Berpakaian Istilah ―fomo‖ atau fear of missing out nampaknya sangat sesuai dengan gen-z pada era globalisasi dimana teknologi sosial media berkembang dengan cukup pesat. Berbagai tren fashion atau cara berpakaian seseorang seperti sedang dilombakan pada ajang bergengsi di kalangan anak muda. Munculnya istilah ―ootd‖ atau outfit of the day menjadi tren yang cukup digemari dari berbagai kalangan. Inovasi dalam gaya berpakaian juga dikembangkan oleh berbagai pihak yang mampu memanfaatkan peluang. Berbagai produk pakaian untuk wanita muslim juga selalu dikembangan seiring bertambahnya waktu. Wanita muslim juga dapat tampil trendy mengikuti gaya berpakaian seperti diluncurkannya produk celana kulot, berbagai macam model rok, dress yang ramah untuk wanita hijab, bahkan peluncuran berbagai macam 346
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ model hijab yang terus berinovasi. Beberapa content creator juga memanfaatkan fenomena ini dengan membuat konten berupa tutorial hijab, mix and match untuk berbagai acara dengan pilihan tema, serta menjadi lahan usaha untuk saling membantu dan bekerja sama dengan produsen pakaian ternama maupun produk pakaian UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah). Informan pertama menyampaikan bahwa aturan tentang cara berpakaian di dalam Islam telah ditentukan. Hal ini yang kemudian sebaiknya dijadikan acuan dalam membeli dan memilih pakaian. Jenis pakaian seperti gamis, jubah, rok Panjang dan lebar, khimar atau kerudung yang harus menutupi dada, serta pakaian yang tidak ketat dan tidak transparan. Terlebih di zaman sekarang ketersediaan berbagai model gamis yang menarik juga sangat melimpah, dengan variasi harga yang cukup terjangkau pula. tetap menggunakan celana sebagai gaya berpakaian, dengan catatan tidak ketat seperti model celana kulot serta dipadupadankan dengan atasan Panjang sampai lutut seperti blouse dan tunik. Sedangkan gaya pakaian berupa gamis, jubah dan rok, informan kedua menggunakannya untuk menghadiri acara penting, formal atau sacral seperti pengajian, hadir di acara pernikahan, perayaan hari besar, dan acara lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, informan kedua masih 4. Hiburan Aspek keempat ini sering dikaitkan dengan refreshing diri untuk menghilangkan rasa lelah atau penat ditengah kegiatan yang banyak menguras tenaga dan pikiran. Istilah yang muncul ketika membahas mengenai hiburan ialah ―healing‖, yakni keadaan ketika seseorang membutuhkan suatu hal untuk menenangkan dirinya dari segala masalah yang dihadapi. Bagi gen-z sendiri healing tidak hanya diartikan sebagai ―penyembuhan‖ meliputi psikologis, perasaan, jiwa dan raga, namun juga berkenaan dengan aktivitas liburan ke pantai, gunung, atau sekedar menghabiskan waktu Bersama orang terdekat untuk menonton film favorit maupun hanya memantau sosial media ―scroll‖. Sama hal nya dengan salah satu informan yang mendukung pernyataan bahwa sosial media dapat dijadikan salah satu pilihan hiburan ketika sedang lelah. Informan ini juga mengaku sering lalai yang mana tadinya sosial media dijadikan sebagai hiburan, justru mengalihkannya pada kewajiban yang harus dikerjakan. Konten-konten dakwan yang telah Dikemas sedemikian rupa agar gen-z tertarik untuk menonton juga banyak disajikan oleh content creator. Menurut informan seseorang akan dengan mudah membuat dan menerima informasi mengenai ajaran Islam pada media sosial. Sangat 347
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ penting untuk kalangan anak muda terutama gen-z dalam memanfaatkan ketersediaan layanan ini agar media sosial tidak selalu berisi konten gosip, sara, dan saling menjatuhkan. Hiburan lainnya yang cenderung diminati oleh beberapa informan yakni dengan menghadiri acara pengajian atau majelis di beberapa tempat. Melantunkan sholawat dianggap sebagian besar informan sebagai cara mereka untuk melepaskan diri dari lelahnya kegiatan yang dilakukan. Disaat gen-z tengah sibuk mencari tempat liburan di luar kota maupun luar negeri, hiburan yang dipilih oleh salah satu gen-z yang menerapkan halal lifestyle yakni dengan mengaji dan melantunkan ayat-ayat Al - Qur'an ditengah kesibukan. 5. Aktvitas Sehari-hari Aktvitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Aktivitas yang saat ini sering terjadi dikalangan anak muda ialah hangout atau jalan-jalan, nongkrong di kafe, nonton di bioskop dan lain sebagainya. Sebagian besar aktivitas mereka adalah hiburan yang cenderung jauh dari syariat Islam bahkan bisa saja menjauhkan diri dari ketakwaan. Dalam upaya menerapkan halal lifestyle, diperlukan aktivitas yang bermanfaat yang tidak hanya sebagai hiburan namun juga menambah ketakwaan. Beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh informan dalam upaya menerapkan halal lifestyle adalah mendisiplinkan sholat dhuha, mengunjungi kajian Islam dan memperbanyak amalan ibadah. Hampir seluruh juga menyampaikan bahwa berdoa sebelum melakukan aktvitas telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Tujuannya tak lain yakni meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melancarkan segala urusan yang akan dihadapi serta guna memenuhi kebutuhan rohani yakni perasaan ingin lebih dekat kepada sang pencipta. Setidaknya bacaan basmalah selalui diucapkan sebagian besar informan ketika sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti bekerja, kuliah, dan kegiatan lain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. informan 6. Role Model atau Teladan Beberapa orang cenderung memiliki ―role model‖ atau teladan, panutan, yang digunakan sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Role model juga dapat dijadikan sebagai acuan seseorang untuk mewujudkan mimpi atau tujuan yang telah diinginkan. Terlebih di era digitalisasi, muncul berbagai content creator, selebgram, influencer dengan latar belakang dan pencapaian yang berbeda-beda. Tidak sedikit gen-z yang memilih satu dari sekian banyak role model untuk dijadikan sebagai motivasi bagi kehidupan dan tujuan-tujuannya di masa depan. 348
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Salah satu informan menyampaian public figure terutama pada laman media sosial memiliki potensi yang besar untuk menginspirasi dan mempengaruhi seseorang. Konten-konten dakwah dan islami yang disajikan juga dapat menjadi tambahan ilmu baru bagi gen-z urban untuk lebih mendalami mengenai agama islam. Media sosial tidak melulu dijadikan sebagai platform untuk ajang bersaing, namun juga dapat dijadikan wadah untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki orang lain. Informan lainnya memilih salah satu role model dari banyaknya public figure yang ada karena kebiasaan dalam menebar hal-hal yang positif. Seperti berbagi kepada sesama, beramal, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Menurut informan yang lain role model ada sebagai motivasi atau pendorong semangat bagi dirinya untuk mewujudkan segala keinginan dengan versi dirinya sendiri. C. Kendala ketika Penerapan Halal Lifestyle Kendala merupakan suatu hal yang umum terjadi apabila kita melakukan suatu proses, karena segala sesuatu yang melalui proses tidak bisa terjadi secara instan atau tanpa kendala. Beberapa kendala yang informan berdasarakan pengalamannya dalam disampaikan oleh menerapkan halal lifestyle adalah sulitnya menjaga sosialisasi dengan lawan jenis. Sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak luput dari interaksi baik dengan sesama ataupun gender yang berbeda, terkadang bersalaman dengan lawan jenis sulit dikendalikan karena rasa segan sehingga tidak dapat secara konsisten untuk menjaga anjuran agama untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau mahrom nya. Selain itu, kendala lain yang disampaikan adalah sulitnya mengontrol style pakaian agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Informan merasa kesulitam untuk beristiqomah dengan tetap memakai pakaian syar'i apabila dalam suatu acara dituntut untuk tampil dalam pakaian formal dimana sebagian besar hijab tidak menutupi dada. Beberapa informan lainnya juga merasakan kendala berupa kurangnya penerimaan dari lingkungan sekitar. Diatas telah disebutkan bahwa salah satu motif gen-z memilih menerapkan halal lifestyle karena dukungan dari lingkungan sekitar, nyatanya hal ini juga menjadi kendala bagi sebagian informan lainnya. Menurut informan pertama, dikarenakan keluarga besar bukan dari umat muslim yang sangat mengerti agama, keluarga cenderung bertanya- tanya mengapa harus menggunakan pakaian tertutup, mengapa harus menggunakan kaos kaki, mengapa harus menggunakan hijab saat tertidur dan pertanyaan lainnya. Informan juga menyebutkan bahwa teman kurangnya penerimaan dalam hal gaya dari berpakaian ini juga sering didapatkan. Beberapa teman menyampaikan jika lainnya lingkungan 349
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ anak muda tidak pantas memakai gamis, jubah atau rok Panjang dan lebar. Menggunakan bahan maupun model hijab yang tidak sesuai dengan tren lingkungan juga sekitar.Beberapa kendala ini lah yang kemudian menjadikan gen-z urban dengan penerapan halal lifestyle dalam berpakaian mengalami kondisi kurang percaya diri dan tidak dapat selalu istiqomah. sering mendapat komentar tidak sedap dari PENUTUP Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan halal lifestyle pada urban gen-z semaksimal mungkin mereka lakukan meskipun harus melalui penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Penyesuaian ini dilakukan dengan memadukan atau menyeimbangkan antara prinsip syariah sehingga dapat dihasilkan dengan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Akan tetapi tidak jarang dalam memadukan prinsip dunia dengan prinsip akhirat terjadi ketidakseimbangan yang dominan terhadap kepentingan dunia sehingga prinsip akhirat justru melemah dan bahkan tidak sesuai dengan kodratnya. Oleh karena diperlukan pengetahuan yang mumpuni dalam memadukan kedua hal tersebut. Jika dirasa sulit untuk dilakukan oleh diri sendiri maka sebaiknya ditanyakan kepada orang atau ahli yang lebih paham agar bisa memberi pencerahan dalam membuat suatu keputusan. tren yang sedang berkembang DAFTAR PUSTAKA Ali, H. & Purwandi, L. (2017). Indonesia Middle Class Moslem : Religiosity and Consumerism . Jakarta : PT.Alvara Strategi Indonesia. Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. A. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 57-81. Qalam, A. H., & SUKARDANI, P. S. (2020). Studi Fenomenologi Terhadap Motif dan Pemaknaan Halal Dalam Produk Kosmetik Pada Perempuan Urban di Kota Surabaya. Commercium, 3(1). Nirwandar, S. (2015, November). Halal lifestyle in Indonesia. In UNWTO Seminar (Vol.16). Sukardani, P. S., Setianingrum, V. M., & Wibisono, A. B. (2018, October). Halal lifestyle: current trends in Indonesian Market. In 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018) (pp. 334-339). Atlantis Press. Yusria, K., Komariah, K., Kadarisman, A., (2018). Transformasi Identitas (Studi Fenomenologi Tentang Anggota Gerakan Pemuda Hijrah Perubahan Pola Komunikasi dan Citra Diri Anggota Gerakan Pemuda Hijrah). Jurnal Riset Komunikasi, 9(1), 2686- 4754 350
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Harahap, M, I., Izzah, N., Ridwan, M., (2022). Determinan Generasi Z Menerapkan Gaya Hidup Halal Di Kota Padangsidimpuan. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam); Vol 7(1); 23-42 351
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI KAIDAH PENUNTUN STUDI UNDANG-UNDANG Abdul Rahman Prakoso, UIN Raden Mas Said Surakarta E-mail: Abstrak Salah satu fungsi pancasila merupakan landasan filosofis dalam perancangan perundang-undangan dan peraturan di Negara Indonesia. Dasar negara Pancasila adalah kesepakatan bersama para pendahulu sebagai pijakan Indonesia zaman ini dan di waktu yang akan datang. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila masing-masing mempunyai makna yang diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila dalam pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tata Hukum Indonesia. Terdapat empat kaidah penuntun yang bisa digunakan untuk menganalisa peraturan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa Pancasila sebagai kaidah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Pondok pesantren bukan sekedar pusat pendidikan, melainkan juga pusat dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren bukan sekedar pusat pendidikan, melainkan juga pusat dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang- Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah menguji rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Dengan demikian Undang-Undang Pesantren diharapkan dapat sebagai jalan untuk mencapai sistem hukum nasional yang terintegrasi. Kata Kunci: Pancasila, Pesantren, Kaidah, Penuntun. Abstract One of the functions of Pancasila is the philosophical foundation in the design of laws and regulations in the State of Indonesia. The basis of the Pancasila state is an agreement with the predecessors as the basis for Indonesia today and in the future. The five precepts contained in Pancasila each have a meaning that is translated into the life of the nation and state in Indonesia. The precepts in Pancasila are the guiding principles in the formation of laws and regulations in the Indonesian legal system. There are four guiding rules that can be used to analyze the rules. This article aims to analyze Pancasila as a rule of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. Islamic boarding schools are not only centers of education, but also centers of da'wah and community empowerment. Islamic boarding schools are not only centers of education, but also centers of da'wah and community empowerment. The Law on Islamic Boarding Schools is a mutual agreement involving parties representing the Islamic Boarding School community, each of which has tested the formulation of legal norms optimally in accordance with the characteristics and peculiarities of Islamic Boarding Schools. Thus the Law on Islamic Boarding Schools is expected to serve as a way to achieve an integrated national legal system. Keywords: Pancasila, Boarding School, Rule, Guide. PENDAHULUAN Latar Belakang Politik dan hukum merupakan dua kesatuan yang memilikki hubungan dan tidak dapat dipisahka diantara kedua hal tersebut. Suatu produk hukum dipengaruhi sangat signifikan oleh suatu proses dan konfigurasi politik dalam masa tertentu yang diperoleh atau dikeluakan oleh kekuasaan politik masa tersebut. (Azis Nur Arifin, Maheru Fata, 2015, hal. 1849) 352
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Landasaan filosofis merupakan salah satu fungsi pancasila dalam perancangan Undang- Undang dan peraturan di Negara Indonesia. Dasar negara Pancasila adalah kesepakatan bersama para pendahulu sebagai pijakan Indonesia zaman sekarang dan saat masa yang akan tiba. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila masing-masing mempunyai makna yang diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar Pancasila sebagai prioritas penyelenggaraan negara yang dibentuk atas prinsip sila-sila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 secara filosofis merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) masyarakat Indonesia dalam hidup bersama untuk ikatan satu bangsa yang beragam. Isi pembukaan dapat disebut sebagai suatu tanda kelahiran (certificate of birth) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Pandangan hukum dalam pembukaan UUD 1945 berisi Pancasila yang memuat falsafah dasar negara yang menghasilkan cita hukum dan suatu sistem dasar hukum senderi yang dijiwai oleh bangsa Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum merupakan fungsi pancasila sebagai Dasar Negara, selain untuk mengatasi semua peraturan dibawah Pancasila. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila dalam kedudukan yang demikian memilikki kandungan menjadi dasar-dasar kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat direvisi dengan jalan hukum, kecuali perubahan dilakukan terhadap Identitas Indonesia. (Hidayat, 2013, hal. 8) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat capaian yang dikehendaki, pokok, nilai Ideal Hukum dan aturan dasar negara Indonesia yang menjadi capaian dan langkah dari politik hukum Indonesia. Penegasan tujuan negara Indonsia dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea 4, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan 2. Untuk Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan yang muncul Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana pancasila menjadi sebuah kaidah penuntun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren? 353
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN yakni adalah mendeskripsikan analisa mengenai Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan Undang-Undang. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan analitis. Obyek dalam undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Metode penelitian ini penelitian Deskriptif, PEMBAHASAN A. Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam perancangan Undang- Undang Politik hukum secara umum merupakan suatu kebijakan dasar penyelenggaran negara dalam bidanghukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlakudi masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perumusan dan penetapan hukum yang telah dan akan tidak dilakukan. Politik hukum memiliki peranan yang vital, namun diperkenankan melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya nilai-nilai tersebut sudah tertulis secara sempurna dalam sila Pancasila dan keseluruhan dari hal itu diushakan untuk dapat mewujudkan tujuan negara yang diingginkan. Tujuan negara tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.(Azis Nur Arifin, Maheru Fata, 2015, hal. 1853) Negara Indonesia merupakan negara hukum tercantum dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Konsep Rechtsstaat bukanlah konsep yang dianut dalam Negara Hukum Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. Selain itu bukan pula konsep the Rule of Law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang berasal pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Wujud dari upaya membangun konsep baru adalah negara hukum yang bersumber dari pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan filsafat hidup yang mempunyai makna mendalam dengan nilai, etika dan moral yang luhur. Hal ini tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. (Hidayat, 2013, hal. 2) Pancasila adalah aturan dasar negara Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Normatif karena bertujuan sebagai dasar dan prasyarat pokok yang mendasari setiap hukum negara, dan konstitutif dikarenakan memberikan arah hukum pada maksu yang akan dikehendaki. Pancasila menjadi pokok kaidah mendasar negara ―staatsfundamentalnorm‖ dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dapat dipahami bahwa Sifat prismatik terkandung dalam Negara Hukum Pancasila. Hukum yang menyelaraskan unsur-unsur, baik yang terkandung di dalam berbagai hukum(sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.(Hidayat, 2013, hal. 3) 354
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para pembuat kebijakan negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia (Pancasila), yakni: 1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial; 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan; 3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 4. Menciptakan pemahaman toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama antar umat.(Hidayat, 2013, hal. 9) Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai tanggungjawab nasional mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai hal tersebut setiap warga negara dijamin oleh undang-undang mempunyai hak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Setiap orang diberikan kebebasan untuk meyakini agama dan beribadah sesuai agaman yang diyakini serta berhak untuk memilih pendidikan dan pengajaran yang meningkatakan ketakwaan serta akhlak mulia dalam satu sistem pendidikan nasional. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan ―Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara‖. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral terlegitimasi secara yuridis.(Bo'a, 2018, hal. 36) Pandangan Hamid Attamimi, Terdapat dua fungsi Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee)yaitu konstitutif dan fungsi regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara berkelanjutan dan tetap. Konsekuensinya Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental dalam sistem norma hukum yang menentukan agar norma-norma hukum yang berada di bawahnya dibentuk sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila.(Kaelan, 2013, hal. 518) Indonesia sebagai negara yang mempunyai multi ras, kultur, etnis agama dan daerah yang sangat luas sudah sangat tepat mempunyai Ideologi dasar negara Pancasila. Pancasila pernah diplesetkan sebagai ideologi yang bukan- 355
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bukan pada masa rezim orde baru yang banyak masalah KKN, pancasila sebagai modus vivendi(kesepkatan luhur) kurang baik dalam penjelasan masa itu. (Moh. Mahfud MD, 2007, hal. 10) B. Undang-Undang Pesantren Pesantren yang berkembang dan tumbuh di masyarakat dengan keistimewaannya memilikki manfaat penting dalam menjadikan islam yang rahmatan lil'alamin dengan memunculkan manusia yang memlikki karakter, beriman, mencintai tanah air dan bangsa, berkemajuan serta memilikki fungsi nyata dalam pembangunan nasional. Pengaturan mengenai pesantren belum secara optimal menampung aspirasi, kehendak, perkembangan, dan kepastian hukum masyarakat serta belum menempatkan hukum sebagai aturan dalam konstruki peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Memerdekakan setiap orang dari segala bentuk macam penjajahan juga merupakan salah satu fungsi pesantren, selain peran pesantren dalam sejarahnya tidak hanya berfungsi sebagai upaya peningkatan pendidikan. Namun dalam perjalanannya, Indonesia merdeka yang didirikan atas kehendak segenap bangsa tanpa membeda-bedakan suku ras dan dari mana unsurnya, ternyata masih mendikhotomikan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan umum. Pendidikan pesantren dalam prakteknya masih dipandang sebelah mata dengan pendidikan umum di Negara yang didirikan oleh berbagai komponen ini. Pandnagan Pesantren sebagai kelas nomor 2 semakin terjadi paska syahadah sebagai ijazah pesantren yang tidak mendapat respon positif ketika santri mau melajutkan ke jenjang perguruan tinggi atau tempat kerja.(Erfandi, 2020, hal. 89) Pancasila sila pertama Dimensi ketuhanan menjiwai sila yang lain dan menjadi hal yang utama. Selain itu, Pasal 31 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: ―Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang‖. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan Sistem Pendidikan Nasional adalah ―pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia‖.(Erfandi, 2020, hal. 91) Terdapat dua Undang-Undang yang dapat menjadi acuan dalam perancangan Undang-Undang Pesantren yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 356
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pengaturan tentang pendidikan keagamaan dalam dua Undang-undang tersebut belum terlihat jelas dan spesifik. Pengaturan pendidikan secara formal hanya diatur dalam pembahasan Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren dan Lembaga Keagamaan yang berada dalam wilayah informal belum terjamah oleh Undang-Undang Pendidikan, hal ini akan menyisakan persoalan sendiri bagi negara.(Erfandi, 2020, hal. 92) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 1 memberikan pengertian Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi Pondok pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan, namun bisa sebagai sarana dakwah, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Komponen penyelenggara pesantren: kiai, ustadz, masjid, pondok dan kitab kuning menjadi pesantren sebagai subkultur dari kultur masyarakat sekitarnya. Penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia ini tidak bisa lepas dari peran pesantren, sehingga pesantren memilikki peran kunci moderasi beragama di Indonesia. Sebagai pusat pendidikan pesantren memlikki lembaga pendidikan: formal, informal dan non formal. Pesantren adalah tempat di mana santri, kiai, ustadz tinggal bersama dalam satu lingkungan yang sama. Setiap pesantren menjadi pusat kegiatan komunitas sosial masyarakat wilayah lokal dan sekitarnya. Kedekatan lintas komunitas dalam masyarakat berpijak pada berjalannya fungsi sosial pesantren. Untuk menjamin tata kelola Pesantren dalam menjalankan fungsi sarana dakwah, dan upaya memberdayakan masyarakat, pendidikan, diharapkan kebijakan aturan untuk memberikan pengakuan, penegasan, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan kekhususan dan tradisi. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum memuat perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. 357
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak cocok dengan kaidah berdasarkan kekhususan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga keistimewaanya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya oleh semua pembuat kebijakan. Penyelenggaraan pesantren berasaskan pada Ketuhanan Yang Mahas Esa; Kebangsaan; Kemandirian; Keberdayaan; Kemaslahatan; Multikultural; Profesionalitas; Akuntabilitas; Keberlanjutan dan Kepastian Hukum. Ruang lingkup Pesantren meliputi Pendidikan; Sarana Dakwah dan Usaha Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yangberiman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat; b. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunanhidup beragama; dan c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pesantren terdiri atas : a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Unsur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaran pesantren antara lain: a. Kiai; b. Santri yang bertempat tinggal di Pesantren; c. Pondok atau asrama; d. Masjid atau musala; dan e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat. Pokok persyaratan untuk mendirikan Pesantren wajib untuk: a. Berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika; 358
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ b. Memenuhi unsur Pesantren; c. Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan d. Mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan dalam rangka nasional. penyelenggaran sebagai Penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan berdasarkan atas keunikan, kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.Fungsi Pendidikan Pesantren ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. bagian dari pendidikan tradisi, dan Pesantren melaksanakan sarana dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin, antara lain: a. Usaha untuk mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari keburukan; b. Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus memuat: a. Menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat; b. Memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat; c. Mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat; d. Menjaga kerukunan hidup umat beragama; e. Sejalan dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan f. Menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat. Pesantren menyelenggarakan fungsi usaha pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kenaikan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat usaha pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk: a. Praktik kerja dan Pelatihan lapangan; b. Penguatan kapasitas dan potensi ekonomi Pesantren dan masyarakat; c. Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, sekirat. Dalam menyelenggarakan fungsi kecil, dan menengah; 359
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ d. Pemberian dan endampingan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e. Pemberian bantuan dan pinjaman keuangan; f. Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; h. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan/atau i. Pengembangan program lainnya. Selain itu, sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat 1, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan luhur Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee). Pembentukan hukum nasional dijiwai ruh dan spirit Pancasila. (Hidayat, 2013, hal. 11) ini merupakan derivasi dari nilai-nilai Perthatian utama para pemikir muslim sejak dulu dan salah satu tradisi dalam agama- agama yang ada di Indonesia merupakan penekanan pada pendidikan keagamaan oleh masyarakat. Bahkan, target utama dan misi negara sebagaimana tertulis dalam pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 menunjukkan bahwa ―Setiap manusia berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memili h tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali‖. Pengaitan persoalan pendidikan agama seringkali dihubungan dengan adanya pengaruh Westernisasi dan modernitas. Selain itu, pendidikan keagamaan juga merupakan tahap penyiapan pemimpin-pemimpin masyarakat serta guna mengatasi kemiskinan sumber daya alam dan manusia.(Erfandi, 2020, hal. 95) C. Analisis Empat Kaidah Penuntun dengan Undang-Undang Pesantren Analisis upaya penerapan empat prinsip cita hukum( rechtsidee ) Indonesia dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, yakni: 1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara wilayah maupun secara ideologi; Nilai integrasi bangsa yang muncul dalam Undang-Undang Pesantren ialah Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nilai tersebut yang dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa 360
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kesaudaraan, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan. Pengelolaan pesantren dilaksanakan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara. Jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan jiwa Negara Kesatuan RI dan Republik Indonesia merupakan Nasionalisme. Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa pengelolaan pesantren diselenggarakan sebagai bentuk upaya penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan; Asas Kepastian hukum yang tercantum dalam Undang- Undang Pesantren mengartikan bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pesantren menjadi payung hukum dalam penyelenggaran pesantren yang selama ini belum memilikki ketetapan hukum sebagai dasar tata kelola pesantren. Sebagai perwujudan pelaksanaan Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pesantren mempunyai peran penting dalam mendidik santri/siswa dalam bidang pendidikan keagamaan. Pesantren yang mempunyai berbagai ciri khas masing- masing diberikan kepastikan hukum oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Bagi kalangan santri di Pesantren, tugas mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai perwujudan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyakat Indonesia; Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pesantren memilikki tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren, selain sebagai fungsi pendidikan dan fungsi penyiaran agama. Optimalisasi pesantren bagi pemanfaatan dalam pembentukan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang menghendaki rida oleh Allah SWT. Kesanggupan penyelenggara untuk membangun situasi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang netral, mandiri dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas 361
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kekuatannya sendiri. Pemerintah melalui kementerian terkait dapat mendistribusikan aturan turunan dari UU Pesantren untuk mengalokasikan anggaran bantuan pengelolaan pesantren sehingga wujud tujuan negara untuk hadir menjamin hak pendidikan warga dapat tercapai. 4. Membentuk toleransi yang didasarkan atas kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. Muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren menjelaskan bahwa terdapat asas multikultural yang mengartikan bahwa dalam pesantren terdapat beraneka ragam budaya dan tradisi yang harus dihormati. Landasan penyelenggaran pesantren dijiwai ukuwah yang merupakan jiwa demokratis termuat dalam kondisi dialogis dan akrab antar komunitas Pesantren yang diwujudkan dalam kegiatan sehari- tenang, senasib ini akan mewujudkan suasana hari. Kondisi sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri tidak menjadi penghambat dalam ketika masuk Pesantren membangun hubungan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi. Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang pokok atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah Swt. maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah Swt, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan individu secara ibadah dan vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian melaksanakan ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang senantiasa didasarkan atas kedua fungsi itu. Dengan konsep prismatik dan kaidah penuntun hukum yang unic sebenarnya negara sudah mempunyai pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum- hukum yang dipersoalkan karena dinilai ke luar dari aturan penuntunnya. Dapat dimaknai bilamana terdapat produk hukum yang tidak sesuai dari empat kaidah penuntun itu haruslah diselesaikan dengan alat hukum yangtersedia seprti melalui pengawasan represif oleh Pemerintah, Judicial review, legislative review, 362
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan sebagainya agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik.(Moh. Mahfud MD, 2007, hal. 12) PENUTUP Pengaturan Pesantren dalam Undang-Undang merupakan persetujuan bersama dengan melibatkan para pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah menguji rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan keunikan Pesantren. Dengan demikian UndangUndang Pesantren diharapkan dapat sebagai jalan untuk mencapai sistem hukum nasional yang terintegrasi. Dengan diterbitknya perundang-undangan tentang pesantren maka menjadi penyegar bagi dunia Pendidikan pesantren karena Pendidikan pesantren sudah diakui dengan payung hukum yang kuat. Namun yang menjadi masalah saat ini ialah belum terdapat mekanisme pengaturan turunan sebagai upaya tindaklanjut dalam pengundangan mengenai pesantren. Secara khusus mengenai proses pengelolaan pembiayan pesantren, lain dari itu terkait dengan menaisme tata kelola pembagian. DAFTAR PUSTAKA Azis Nur Arifin, Maheru Fata, dan M. Z. (2015). IMPRESI POLITIK HUKUM NASIONAL BERLANDASKAN PANCASILA TERHADAP SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. Gema, 27(50), 1848-1856. Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. Jurnal Konstitusi, 15(1), 27-49. (2020). Erfandi. PASKA DISAHKANNYA UU 18 TAHUN 2019. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 89-98. KONSTITUSIONALITAS PESANTREN Hidayat, A. (2013). Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional. Publikasi Artikel Mahkamah Konstitusi, November, hlm. 1-18. Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Paradigma. Moh. Mahfud MD. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. Jurnal 1-21. Hukum QUIA IUS IUSTUM, 14(1), 363
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STRATEGI PEMASARAN UMKM BATIK RETNO SEMBODO DI DESA GANDUSARI KABUPATEN BLITAR Engelien Yusniar Permanasari, Soebiantoro, M. Danil Dwi Martin, Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Saat ini UMKM sedang gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang menjalankan usaha ini adalah Kabupaten Blitar yang banyak didirikan UMKM salah satunya di bidang Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usahanya? dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usahanya. Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang dapat membantu dalam mengimplementasikan strategi pemasaran dalam mengembangkan usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana teknik penentuan tempat menggunakan metode purposive area, dalam hal ini penelitian menggunakan purposive sampling pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. . Setelah data diperoleh, peneliti menganalisis data dengan melakukan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Hasil studi ini adalah UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari dengan menggunakan strategi pemasaran yaitu : strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. Keunggulan dari UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari adalah bahan bakunya kualitas produk yang baik dan pelayanan yang baik. Untuk Memberdayakan keunggulan ini dengan menjaga kualitas bahan baku, meningkatkan kualitas produk, dan juga meningkatkan aspek melayani. Sedangkan kelemahan UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari yaitu modal yang terbatas, sumber daya manusia yang buruk, kurangnya pemantauan karyawan di rumah masing-masing, proses produksi lama, dan manajemen yang buruk. Untuk meminimalkan kelemahan tersebut adalah dengan meminjam modal usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantauan karyawan ke rumah masing-masing, menggunakan alat yang agak modern tanpa meninggalkan ciri khas batik. Kata Kunci: UMKM; batik; retno sembodo Abstract Micro, Small and Medium Enterprises are businesses that play an important role in the national economy. Currently, SMEs are being intensively carried out in various regions in Indonesia. One of the areas that run this business is Blitar Regency, where many MSMEs have been established, one of which is in the field of Batik Retno Sembodo Gandusari, Blitar Regency. The formulation of the research problem is how is the marketing strategy carried out by MSME Batik Retno Sembodo Gandusari Blitar Regency in developing its business? in this study aims to determine the marketing strategy of MSME Batik Retno Sembodo Gandusari Blitar Regency in developing its business. It is hoped that this research has theoretical and practical benefits that can assist in implementing marketing strategies in developing businesses. This study uses descriptive qualitative research, where the technique of determining the place uses the purposive area method, in this case the study uses purposive sampling on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which are businesses that play an important role in the national economy. . After the data was obtained, the researcher analyzed the data by doing data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study are UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari using marketing strategies, namely: product strategy, price strategy, promotion strategy, and 364
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ distribution strategy. The advantages of MSME Batik Retno Sembodo Gandusari are the raw materials of good product quality and good service. To empower this advantage by maintaining the quality of raw materials, improving product quality, and also improving aspects of service. Meanwhile, the weaknesses of MSME Batik Retno Sembodo Gandusari are limited capital, poor human resources, lack of monitoring of employees in their respective homes, long production processes, and poor management. To minimize these weaknesses, they are borrowing business capital, improving the quality of human resources, monitoring employees to their respective homes, using somewhat modern tools without leaving the characteristic of batik. Keywords: MSMEs; batik; retno sembodo PENDAHULUAN Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Saat ini UMKM sedang gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia (Syahza, 2013). Salah satu daerah yang menjalankan usaha ini adalah Kabupaten Blitar, dimana banyak terdapat UMKM yang telah berdiri dan menjalankan usaha tertentu salah satunya dalam usaha kerajinan batik. Peran UMKM yang fleksibel mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat tanpa melihat tingkat pendidikan tenaga kerja (Andiny & Nurjannah, 2018). Sehingga selain berperan penting dalam perekonomian nasional, UKM juga berperan dalam mengatasi angka pengangguran (Kristiyanti, 2012). UKM sebenarnya memiliki jaringan pasar yang cukup luas di dunia internasional. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya industri kerajinan batik adalah persaingan pasar dalam memasarkan produknya, karena saat ini banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya di bidang batik (Hartono & Hartomo, 2016). Salah satu UMKM yang menjalankan usahanya adalah Batik Retno Sembodo. Batik Retno Sembodo merupakan industri kecil atau bisa dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik di kawasan Gandusari Kabupaten Bliltar yang dirintis oleh warga asli desa Gandusari yang memiliki kreativitas sangat tinggi. Batik Retno Sembodo telah mengalami banyak perkembangan sejak menjalankan usahanya, setiap bulan omzet penjualan selalu meningkat. Selain itu, Batik Retno Sembodo sering mengikuti kegiatan pameran, baik yang diadakan secara rutin maupun program-program tertentu. UMKM Batik Retno Sembodo dalam menjalankan usahanya membutuhkan usaha yang sangat keras karena banyaknya persaingan yang datang lebih berpengalaman dalam menjalankan usaha batik tersebut. Oleh karena itu, mereka harus dapat berbagi bisnis yang mereka jalankan baik dari segi penciptaan produk maupun strategi pemasaran. Sebagai pemula dalam hal ini, UMKM Batik Retno Sembodo membutuhkan pengetahuan yang sangat luas dalam mencari jaringan pemasaran. Di UMKM Batik Retno Sembodo rata-rata pemilik dan karyawan memiliki sedikit pengetahuan tentang pemasaran. Namun, mereka bisa mengembangkan usahanya meski masih di pasar lokal. terlebih dahulu dan 365
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk memenangkan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa (Wibowo, Arifin, & Sunarti, 2015). Strategi pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu dasar yang digunakan dalam mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif (Sukmawati & Nasution, 2019). Semakin ketatnya persaingan yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya, dengan keadaan tersebut UMKM harus memiliki strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan antar UMKM. UMKM perlu mendapat perhatian serius terutama dalam proses penentuan strategi pemasaran terpilih yang akan mampu menembus pasar (Mandasari, Widodo & Djaja, 2019). Apalagi dalam kondisi persaingan yang semakin ketat seperti saat ini, kemampuan merebut pasar akan dihadapi oleh UMKM itu sendiri. Situasi ini tidak akan dihadapi oleh Batik Retno Gandusari, Kabupaten Blitar. latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usahanya? Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan akhir bulan MEi 2022 dimana peneliti datang ke lokasi dengan melakukan wawancara secara langsung dan mengambil data-data yang diperlukan untuk proses penelitian yang dilakukan. Peneliti hanya datang beberapa minggu sekali untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UMKM Batik Retno Sembodo Desa Gandusari Kabupaten Blitar.. jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dideskripsikan dengan kata-kata sesuai dengan pendapat subjek penelitian. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive area yaitu pemilihan lokasi penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode informan penelitian menggunakan metode purposive sampling. penentuan Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola UMKM Batik Retno Sembodo. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek UMKM Batik Retno Sembodo melalui wawancara dengan subjek/narasumber terkait strategi pemasaran yang digunakan dan data sekunder berupa dokumen, seperti data jumlah karyawan, kegiatan strategi pemasaran yang dilakukan UMKM Batik Retno Sembodo, dan profil UMKM Batik Retno Sembodo. Penelitian ini merupakan Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pada metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengelola UMKM Batik Retno Sembodo, selain itu wawancara dilakukan dengan informan tambahan 366
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang merupakan karyawan UMKM Batik Retno Sembodo. Metode dokumentasi berupa data tertulis atau dokumen terkait data jumlah pegawai, kegiatan strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo, dan profil UMKM Batik Retno Sembodo. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Batik Retno Sembodo, peneliti menentukan strategi yang digunakan adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Pemilik UMKM Batik Retno Sembodo mengatakan dalam strategi pemasaran, UMKM Batik Retno Sembodo berusaha memaksimalkan kualitas produk, harga bersaing, dan memasarkan produk sebaik mungkin. Keadaan ini menunjukkan bahwa produk, harga, dan cara memasarkan produk merupakan bagian dari unsur-unsur bauran pemasaran. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik UMKM Batik Retno Sembodo dengan tujuan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang dihasilkan. UMKM Batik Retno Sembodo dalam memproduksi barang dan jasa dengan tetap menjaga kualitas produk dan inovasi motif batik. Dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan maka akan berdampak pada kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap UMKM Batik Retno Sembodo itu sendiri. Peningkatan produk yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo dengan menambah variasi dan motif batik, serta pemilihan kualitas bahan baku produk yang dihasilkan oleh UMKM Batik Retno Sembodo dilakukan dalam rangka meningkatkan omzet atau volume penjualan. UMKM Batik Retno Sembodo dalam menentukan motif dan warna menggunakan bahan alam tetap mengutamakan kualitas dari produk yang dihasilkan. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi konsumen yang ditawarkan oleh UMKM Batik Retno Sembodo. UMKM Batik Retno Sembodo juga mencoba memproduksi batik dengan memadukan motif-motif terkini menggunakan motif klasik/lokal. UMKM Batik Retno Sembodo juga memberikan pelayanan kepada konsumen yang ingin membeli dengan menggunakan beberapa pilihan batik yang tersedia. Tujuan dari layanan ini adalah agar konsumen memiliki gambaran tentang jenis, warna dan kualitas yang diinginkan. Fakta ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Herlambang, (2014) bahwa produk merupakan kombinasi antara barang dan jasa yang diperoleh perusahaan dan ditawarkan kepada pasar sasaran. Variabel dalam bauran produk adalah kualitas, karakteristik, gaya, bentuk, merek, kemasan, pelayanan & jaminan (Shinta, 2011). Produk yang dibuat harus bermanfaat, bermotif dan inovatif bagi konsumen. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pemilik Batik Retno Sembodo yaitu dalam memproduksi barang, UMKM Batik Retno Sembodo selalu mengutamakan kualitas, mulai dari bahan baku, warna dan motif batik. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan yang diinginkan oleh konsumen. Karena kepuasan pelanggan akan menjadi daya tarik 367
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk selalu meningkatkan pelayanan & pemakaian ini akan meningkatkan pelanggan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti. Bahwa produk perusahaan yang selalu menjaga kualitas produk dan menyertakan kreativitas dalam produk dapat menarik minat konsumen (Sudarso, dkk, 2020). Pemenuhan kebutuhan konsumen juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam menarik minat konsumen disamping tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Strategi bauran pemasaran dalam hal harga juga memiliki peran penting dalam daya tarik dan kepuasan konsumen. Harga yang terjangkau dan produk yang berkualitas juga menjadi daya tarik konsumen bagi perusahaan (Tampi, Soegoto & Sumaraw, 2016). Penetapan harga yang diterapkan oleh UMKM Batik Retno Sembodo kepada konsumen mengacu pada kualitas suatu produk tergantung pada standar bahan dan kesulitan proses produksi. Standar bahan yang berbeda dan sulitnya pengerjaan produk juga mempengaruhi tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan. UMKM Batik Retno Sembodo berupaya dengan bahan baku berkualitas yang mampu memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sehingga penetapan harga dapat diterima oleh konsumen. Produk batik Retno Sembodo yang saat ini banyak diminati dan dibeli konsumen kebanyakan dari harga murah dan menengah (Wawancara, 1 Mei 2022). Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti bahwa penetapan harga yang tepat dapat meningkatkan volume penjualan dan menarik minat konsumen pada UMKM Batik Retno Sembodo. Penetapan harga dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo dengan mempertimbangkan kualitas bahan baku yang digunakan dan kesulitan dalam prosesnya. Tingkat harga produk tinggi, sedang atau murah juga disesuaikan dengan bahan baku yang diinginkan konsumen dengan mempertimbangkan kesulitan dalam pembuatannya. Salah satu strategi bauran pemasaran yang memegang peranan penting dalam suatu perusahaan adalah penjualan. Distribusi adalah saluran pemasaran yang dijalankan oleh UKM Batik Retno Sembodo Gandusari, yang memungkinkan produknya didistribusikan ke konsumen tertentu. Distribusi dilakukan langsung oleh UKM Batik Retno Sembodo. Artinya konsumen bisa datang langsung ke lokasi produksi Jalan Batik RT 01 RW 02 Rejosari, Gandusari Kab Blitar. Selain itu UMKM Batik Retno Sembodo juga menjual langsung dengan mengantarkan produk batik ke konsumen sehingga pemegang UMKM batik Retno Sembodo dapat menjangkau saluran pemasaran yang tepat. Penjualan langsung bermanfaat bagi pemilik UMKM Batik Retno Sembodo dan dapat mengarahkan produknya ke calon konsumen. Fakta ini sesuai dengan 368
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kotler (2009). Pemasaran langsung dapat menjangkau calon konsumen pada waktu yang tepat dan dibaca oleh calon konsumen.. Berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa UMKM Batik Retno Sembodo memiliki sistem distribusi langsung sehingga tepat sasaran dan lebih optimal di tangan konsumen. Pendistribusian produk Batik Retno Sembodo membuat UMKM Batik Retno Sembodo ini mampu bertahan hingga saat ini. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UMKM Batik Retno Sembodo untuk mencoba memperkenalkan produk agar dikenal oleh masyarakat luas. Pengenalan produk yang dilakukan perusahaan dalam hal ini meliputi promosi melalui pameran produk lokal, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan promosi dari mulut ke mulut. Pameran atau bazar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, koperasi dan sebagainya. Rangkaian acara, baik pameran maupun bazar, merupakan salah satu promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen untuk membeli produk batik. Kegiatan promosi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah konsumen untuk dapat membeli produk yang dihasilkan. Fakta ini sesuai dengan pendapat Wijayanti, (2012) promosi merupakan salah satu bauran pemasaran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu produk atau barang atau jasa atau bisnis apapun. Tujuan dari promosi adalah agar semua konsumen mengetahui tentang produk atau jasa yang kita tawarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Promosi pada hakikatnya adalah seni untuk merayu pelanggan dan calon konsumen agar membeli lebih banyak lagi produk yang dihasilkan perusahaan. UMKM Batik Retno Sembodo mempromosikan produknya melalui komunikasi yang baik dan lancar melalui tatap muka (personal selling) yaitu melalui mulut ke mulut agar produk Batik Retno Sembodo cepat didengar di telinga konsumen, sehingga konsumen dapat terus melakukan hal yang sama yaitu memberikan informasi tentang Batik Retno Sembodo dari mulut ke mulut. Promosi dengan mengkomunikasikan secara langsung dan meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk perusahaan. Produk yang dihasilkan juga telah diikutsertakan dalam pameran produk lokal yang diadakan ini diharapkan dapat tahun. Kegiatan memperkenalkan produk kepada masyarakat luas atau lebih dengan istilah publisitas. Fakta ini sesuai dengan pendapat Herlambang, (2014) bahwa promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produknya dan meyakinkan konsumen sasaran untuk membeli. Variabel yang terdapat dalam bauran promosi adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan dan publisitas (Wawancara, 1 Mei 2022). setiap Berdasarkan pernyataan Manajer UMKM Batik Retno Sembodo, sesuai dengan teori yang ddikemukakan oleh Setiawan (2016) mengemukakan teori 369
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bahwa salah satu promosi yang harus dilakukan dengan keyakinan kualitas produk dengan kepercayaan konsumen dapat dicapai dari mulut ke mulut. . Dalam aplikasi ini, konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga meyakinkan konsumen lain untuk membeli produk UMKM Batik Retno Sembodo. Selain langsung mempromosikan produknya. Iklan dilakukan melalui media sosial seperti blog, facebook dan whatsapp. UMKM Batik Retno Sembodo telah melakukan berbagai promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan, menginformasikan dan mendorong konsumen untuk membeli produk Batik Magenda. Dapat digunakan untuk mempromosikan produk. Komunikasi langsung, yaitu konsumen dapat memperoleh langsung dari produsen, namun dengan promosi pemasaran langsung, posisi produsen dan konsumen sangat berjauhan. PENUTUP itu, UMKM Batik Retno Sembodo juga jawaban Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari menggunakan strategi pemasaran yaitu: strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. Keunggulan UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari adalah bahan baku kualitas produk yang baik dan pelayanan yang baik. Memberdayakan keunggulan tersebut dengan menjaga kualitas bahan baku, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan aspek pelayanan. Sedangkan kelemahan UMKM Batik Retno Sembodo Gandusari adalah keterbatasan modal, sumber daya manusia yang buruk, kurangnya pengawasan karyawan di rumahnya masing-masing, proses produksi yang lama, dan manajemen yang buruk. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut adalah dengan peminjaman modal usaha, peningkatan kualitas SDM, monitoring karyawan ke rumah masing-masing, menggunakan alat yang agak modern tanpa meninggalkan ciri khas batik. DAFTAR PUSTAKA Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 31-37. Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management), 14(1), 15-30. Herlambang, A. S., & Komara, E. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Kualitas Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi kasus pada Starbucks Coffee Reserve Plaza Senayan). Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking), 7(2), 56-64. Herlambang, Y. (2014). Participatory Culture dalam Komunitas Online sebagai Representasi Kebutuhan Manusia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tematik), 2(1), 61-71. Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Manajemen pemasaran. Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 63-89. 370
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Mandasari, D. J., Widodo, J., & Djaja, S. (2019). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 13(1), 123-128. Jurnal Ilmiah Setiawan, P. Y. B., Fudholi, A., & Satibi, S. (2016). Pengaruh bauran pemasaran kepuasan dan Loyalitas pelanggan produk. JURNAL terhadap MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice), 6(2), 115-124. Shinta, A. (2011). Manajemen pemasaran. Universitas Brawijaya Press. Sudarso, A., Kurniullah, A. Z., Halim, F., Purba, P. B., Dewi, I. K., Simarmata, H. M. P., ... & Manullang, S. O. (2020). Manajemen Merek. Yayasan Kita Menulis. Sukmawati, H., & Nasution, F. Z. (2019). Analisis Kelayakan Bisnis Syariah Pada Usaha Mikro Tempe. Jurnal EKonomi Syariah, 4(1). Syahza, A. (2013). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Tampi, D., Soegoto, A. S., & Sumarauw, J. S. (2016). Pengaruh kualitas produk, harga, dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda scoopy pada PT. Daya Adicipta Wisesa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1). Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti, S. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Wijayanti, R. (2012). Pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen (studi pada ibu-ibu PKK konsumen tupperware di RW XIII Sawojajar Malang. Pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian konsumen (studi pada ibu-ibu PKK konsumen tupperware di RW XIII Sawojajar Malang/Rahmania Wijayanti. 371
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS BRANDING UMKM GETI DI KABUPATEN BLITAR Ahmad Yufron, Bina Andari, Ago Ekwin Pratama Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi branding yang digunakan oleh UKM Geti Mutiara Jaya di Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk olahan terbaru dari UKM Geti Mutiara Jaya yang berbahan dasar rasa coklat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa UKM Geti Mutiara Jaya melakukan strategi Teori Konstruksi Sosial yaitu menyiapkan bahan yang akan disampaikan kepada reseller atau pemilik toko pusat souvenir, mendistribusikan asosiasi untuk menciptakan komunikasi dalam menjual suatu produk yaitu persepsi nilai (nilai yang didorong oleh pelanggan). Setelah proses penelitian selesai, ada beberapa rekomendasi dari peneliti sebagai masukan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi beberapa pihak, seperti para ilmuwan, penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian ini. . Bagi UMKM Geti Mutiara Jaya dengan inovasi Geti Mutiara Jaya yang kedepannya dapat dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Blitar dan seluruh Indonesia sebagai hasil dari kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Kata Kunci: kearifan lokal; branding; geti; UMKM Abstract The purpose of this study was to find out about the branding strategy used by Geti Mutiara Jaya SMEs in Rejowinangun Village, Blitar Regency in order to attract consumers to buy the latest processed products from Geti Mutiara Jaya SMEs which are made from chocolate flavor. From the results of the study, it was found that Geti Mutiara Jaya UKM carried out the Social Construction Theory strategy, namely preparing materials to be delivered to resellers or souvenir center shop owners, distributing associations to create communication in selling a product, namely value perception (customer driven value). After the research process is complete, there are several recommendations from the researchers as input that might be considered for some parties, such as scientists, this research is still not perfect, therefore it is hoped that future researchers can further refine the results of this study. . For SMEs Geti Mutiara Jaya with Geti Mutiara Jaya innovation which in the future can be known by the public, especially the people of Blitar and throughout Indonesia as a result of local wisdom that exists in the Blitar Regency area. Keywords: local wisdom; branding; geti; UMKM PENDAHULUAN UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki berbagai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis kebijakan moneter, dalam hal ini UMKM adalah penyelamat dalam prosesnya pemulihan ekonomi nasional (Rofiah, 2010). Selain itu, UKM juga memegang peranan penting sebagai alternatif penyediaan lapangan pekerjaan baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai pengentasan kemiskinan dan lapangan pekerjaan (Machmud, 2013). Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi berbagai kegiatan ekonomi, tetapi sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak di bidang pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 1996 menunjukkan, 372
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ jumlah UMKM adalah 38,9 juta dengan rincian: sector pertanian sebesar 22,5 juta (57,9%); sektor manufaktur 002,7 juta (6,9%); sektor perdagangan, restoran dan hotel sebanyak 9,5 juta (24%); dan sisanya bergerak di bidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998). (Pudyastiwi & Djatmiko, 2020) Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan ekspor usaha kecil negara lain, seperti Taiwan (65%), China (50%), Vietnam (20%), Hong Kong (17%), dan Singapura (17%). Oleh karena itu, perlu dibuat Kebijakan yang tepat untuk mendukung UMKM antara teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, sedangkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sektor mikro saja telah mencapai 52 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total UMKM, dan menyumbang rata-rata 33,8% dari PDB (produk domestik bruto) dari total PDB nasional keseluruhan (Muhyi, 2012). lain: perizinan, Pengelolaan kawasan perlu adanya kegiatan komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan aktivitas yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam pemasaran dan mengarahkan pertukaran untuk lebih menyadari pihak untuk berbuat lebih baik (Banjarnahor, dkk, 2021). Upaya memperkenalkan potensi daerah ke daerah lain (dunia luar) adalah dengan branding. Branding dianggap sebagai alat yang ampuh untuk memberikan karakteristik khas yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lain (Roostika, 2012). Saat ini branding tidak hanya terbatas pada produk berwujud, sektor jasa (intangible) juga telah mengambil keuntungan dari peran merek. Merek untuk lokasi atau tempat dapat dicap dengan relatif pasti dari nama lokasi sebenarnya (Sudarso, dkk, 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dalam penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan juga terbukti tidak dalam mendistribusikan hasil pembangunan. UMKM berpengaruh dalam krisis. Saat krisis pecah pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang mampu bertahan dan berdiri kokoh (Zulkifli & Fahrika, 2020). Branding UMKM adalah cara berkomunikasi atau merek untuk dikenal secara luas dengan tidak meninggalkan merek itu sendiri (Rachmawati, 2018). Proses menjelaskan lambang-lambang yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, bunyi, isyarat, dan visualisasi untuk mengkonstruksi makna yang kemudian menjadi identitas atau ciri khas suatu objek, baik individu, produk, maupun objek institusi adalah salah satu bentuk branding (Haroen, 2014). Upaya membangun merek (brand building) tidak hanya gencar melakukan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran, namun yang terpenting adalah terus menunjukkan nilai tinggi yang dapat disampaikan kepada pelanggan atau konsumen, mulai dari kualitas yang baik hingga inovasi produk (Listiyani, 2012). Merek yang kuat akan menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk 373
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang akan dibeli atau digunakan, juga tidak diragukan lagi kualitas produk dimana persepsi produk telah tertanam kuat di benak konsumen. Dengan komunikasi yang terus menerus, konsumen diharapkan dapat memahami perbedaan kualitas dibandingkan pesaing dan keunikan merek produk yang dimiliki. Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh produsen geti, menyebabkan kebingungan dalam gagasan bahwa olahan geti yang dijual dimana-mana memiliki rasa yang sama, sehingga konsumen tidak berfokus pada pilihan inovasi baru yang buruk dengan membuat rasa berbeda yaitu rasa coklat. Belum banyak orang tahu olahan geti yang memiliki rasa coklat. Geti coklat merupakan usaha baru yang ditekuni oleh Ibu Muntik. Sebelum membuka UMKM Geti coklat ini, Bu Muntik berjualan geti biasa, namun karena banyaknya persaingan di pasar, usaha ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, Bu Muntik tercetus ide untuk membuat geti dengan rasa yang berbeda, yaitu geti coklat yang bisa dinikmati masyarakat dan tahan lama. Produk telah dijual ke outlet wisata sebagai oleh-oleh khusus. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi Branding UMKM Geti Mutiara Jaya di Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar? Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Branding UMKM Geti Mutiara Jaya di Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar. METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan pendekatan Grounded Research, yang menurut Nazir (1988) adalah metode penelitian yang didasarkan pada fakta dan perbandingan dengan tujuan membuat generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori dimana pengumpulan data dan analisis data berjalan secara bersamaan. Karakteristik Grounded Research adalah penggunaan data sebagai sumber teori, menonjolkan peran data dalam penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis data secara simultan, dan merumuskan hipotesis berdasarkan kategori (Wijaya, 2020). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode untuk menggali dan memahami. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam setting alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik dengan alam. Penelitian kualitatif bertumpu pada pengamatan terhadap manusia, baik dari segi wilayah maupun terminologinya. Penelitian kualitatif dalam penelitian lebih menitikberatkan pada observasi dan setting alam (Naturalistic setting). Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teori sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian, bukan menguji teori seperti dalam penelitian kuantitatif (Hermawan, 2019). ini 374
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Subyek penelitian adalah informasi yang digali untuk mengungkap fakta di lapangan. Jadi penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami situasi yang diteliti. Subjek informan dalam penelitian ini yaitu pemilik UMKM Mutiara Jaya. Analisis data adalah tahap pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi untuk memudahkan menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai data (Arikunto, 2010). Pada tahap ini data diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan dianalisis dengan perbandingan konstan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui ebberapa tahapan yaitu reduksi data, display data kesimpulan dan verivikasi. PEMBAHASAN Setelah peneliti menyelesaikan tahapan pra lapangan yaitu dengan mengurus perijinan kepada informan dan mengkonfirmasi serta mempersiapkan segala kebutuhan untuk proses observasi dan wawancara. Kemudian peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau informasi dari lapangan dengan cara wawancara mendalam dengan informan. Selanjutnya peneliti melakukan observasi di lokasi UMKM Mutiara Jaya secara langsung untuk melihat cara pembuatan geti coklat, dan melihat secara langsung bagaimana konsumen membeli serta bagaimana strategi dan bentuk brandingnya menggunakan dokumen sebagai data pendukung penelitian. Strategi Branding UMKM Mutiara Jaya Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan langkah yang berguna untuk mengkaji data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian. Selain itu, juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran hasil penelitian. Analisis data ini sudah dilakukan sejak awal penelitian dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran hasil penelitian. Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan tentang bentuk Brand assotiation UMKM Mutiara Jaya. Di pasaran, geti coklat sudah merambah took oleh-oleh Blitar, kawasan wisata Kampung Coklat di Kademangan, Kabupaten Blitar. Proses brand association dari geti coklat terlihat saat terlibat dalam event pameran yang diadakan di Desa Kademangan, dimana dari UMKM Mutiara Jaya tidak mengutamakan penjualan sebagai hal utama, melainkan mengutamakan penyajian produk, penawaran, dan memenangkan hati pelanggan. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan taster, edukasi tentang produk olahan, 375
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ distribusi kartu nama dan brosur. Dalam elemen brand association ada tiga hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 1. Pelayanan Terkait dengan berinteraksi dan menghormati konsumen sekaligus memberikan pengalaman emosional yang mereka inginkan. UMKM Mutiara Jaya melibatkan konsumen dalam membangun sebuah brand. UMKM Mutiara Jaya sendiri tidak membatasi segmentasi antara kelas atas dan bawah. Begitu juga dengan distribusi, UMKM Mutiara Jaya juga membidik pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional seperti reseller, dan pasar tradisional memberikan konsumen pengalaman indrawi terkait merek dimana merek menjadi kunci utama dalam pengenalan produk, sehingga membangun preferensi dan loyalitas merek. Sedangkan pasar modern seperti supermarket dan restoran. 2. Tekstur Produk Kepribadian merek ini mencakup keadaan dan tekstur produk dan kadaluarsa produk. 3. Konsumen Produk memiliki target penjualan di semua kalangan termasuk komunitas bagi ibu-ibu, anak kampus dan lain-lain. Implementasi Brand Assotiation 1. Help process or retrieve information (membantu proses penyusunan informasi) Sebuah asosiasi dapat membuat informasi untuk pelanggan yang memberikan gambaran untuk menghadapinya. UMKM Mutiara Jaya memiliki informasi yang telah disebarluaskan ke public melalui media daring. 2. Differentiate (diferensiasi atau posisi) UMKM Mutiara Jaya meyakinkan publik bahwa persiapan baru dari geti ini, hanya ada yang termurah dijual oleh UMKM Mutiara Jaya. 3. Reason to buy (alasan untuk membeli) Pelanggan memiliki alasan untuk membeli produk yang diterangi cahaya bulan maaf karena murah dan enak. 4. Create positive attitude/feelings (menciptakan sikap atau perasaan positif) Setiap pelanggan menciptakan pesan keramahan yang positif selama proses penjualan, aktif saat media online, selalu update saat barang rusak atau dikembalikan. 5. Basis for extensions (landasan untuk perluasan) Dengan reseller dan dari mulut ke mulut warga. Produk ini bisa merambah ke luar daerah. Untuk pemesanan, biasanya Bu Muntik tidak membatasi dan memiliki harga khusus jika pelanggan memesan banyak. Mengaitkan dengan brand assotiation 1. Perceived value (Nilai yang dirasakan pelanggan) 376
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Salah satu peran identitas merek adalah membentuk proposisi nilai yang biasanya melibatkan manfaat fungsional yang menjadi dasar merek di hampir semua kelas produk. Jika suatu merek tidak menghasilkan nilai, biasanya mudah diserang oleh pesaing. Ukuran nilai menghasilkan indikator keberhasilan sebuah merek dalam menciptakan proposisi nilai. Dengan berfokus pada nilai tambah manfaat fungsional, suatu ukuran dapat diterapkan pada berbagai kelas produk. Nilai merek dapat diukur dengan memperhatikan suatu merek yang membuktikan bahwa nilainya sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh konsumen, apakah ada alasan untuk memilih merek ini dibandingkan merek lain. Ada lima penggerak utama pembentukan nilai yang dirasakan yang berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu : a. Dimensi kualitas produk Kualitas produk adalah kepuasan pelanggan pertama. Ada beberapa dimensi untuk mengukur kualitas produk, antara lain: kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan servis, estetika, dan kecocokan dan penyelesaian. b. Dimensi harga Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga yang terjangkau merupakan sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan nilai uang yang tinggi dan sebaliknya. Pada setiap kelas produk terdapat tingkat harga yang bervariasi dan hal ini seringkali menyulitkan perusahaan untuk memposisikan merek produknya untuk ditempatkan pada kategori atau tingkat harga yang tepat. c. Dimensi kualitas layanan Kualitas pelayanan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu: sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memegang kontribusi terbesar sehingga kualitas pelayanan relatif lebih sulit untuk ditiru dibandingkan kualitas produk dan harga. d. Dimensi emosional Dimensi emosional terdiri dari: estetika, kepribadian merek, nilai ekspresi diri. e. Dimensi kemudahan Dimensi kenyamanan adalah yang kelima. Pelanggan akan lebih puas jika mereka merasa relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam menggunakan produk. 2. Brand Personality ( Kepribadian merek) Kepribadian menghubungkan keterikatan emosional merek dengan manfaat merek itu sendiri sebagai dasar diferensiasi merek dan hubungan pelanggan. Pendekatan umum untuk mengaitkan kepribadian merek didasarkan pada: a. Tipe pengguna atau pelanggan produk tersebut 377
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Memberikan taster kepada pelanggan. b. Demografi Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan demografi, seperti usia, jenis kelamin, sosial ekonomi dan ras. Konsumennya adalah berbagai komunitas dan kelompok. c. Gaya hidup Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, hobi, pendapat, pandangan hidup, dan lain-lain. d. Kepribadian sesorang Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian atau sifat-sifat yang dimiliki seperti ketertutupan, ketergantungan, keramahan. seseorang e. Iklan Iklan dapat digunakan sebagai media untuk membentuk kepribadian merek. Iklan yang baik adalah iklan yang mudah dijangkau dan menarik untuk disimak, sehingga dapat melekat di benak konsumen. f. Tagline Tagline juga dapat membentuk kepribadian sebuah brand. Tagline harus dibuat seunik mungkin, mudah dipahami dan juga mudah diucapkan agar mudah diingat dan melekat di benak konsumen. 3. Organization Association (Asosiasi Organisasi) Asosiasi organisasi akan menjadi faktor penting jika merek kita serupa dalam atribut dengan merek lain, atau jika organisasi itu penting untuk dilihat (seperti dalam bisnis barang tahan lama atau dalam bisnis jasa), atau jika merek perusahaan terlibat. Adapun unsur-unsur organisasi organisasi adalah sebagai berikut: a. Orientasi pada masyarakat/komunitas Asosiasi organisasi sangat diperlukan dalam mengembangkan asosiasi yang berorientasi pada masyarakat dan tentunya meningkatkan loyalitas konsumen, meskipun sangat sulit untuk menyatakan besarnya loyalitas. Program peduli lingkungan adalah cara lain untuk menjadi perusahaan yang baik, seperti penggunaan kemasan atau komposisi yang dapat didaur ulang sehingga ramah lingkungan. b. Persepsi kualitas Hampir selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pilihan konsumen. Kualitas dapat dikomunikasikan secara langsung dengan demonstrasi atau argumen bahwa atribut produk lebih unggul dari pesaing. Banyak perusahaan yang berkomitmen pada kualitas atau ingin menjadi yang terbaik. c. Inovasi 378
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dimana inovasi dapat menjadi kunci asosiasi merek bagi perusahaan. Inovasi juga penting bagi perusahaan, terutama persaingan di kelas produk dimana teknologi dan inovasi penting bagi konsumen. d. Perhatian pada pelanggan Banyak perusahaan selalu mengutamakan pelanggan sebagai nilai inti. e. Keberadaan dan keberhasilan Melakukan bisnis dengan organisasi yang memiliki sumber daya untuk mendukung produk dan sejarah penting dalam berbisnis dapat memberikan rasa aman. f. Lokal vs global Salah satu pilihan strategi diferensiasi adalah menjadikan satu merek dipersepsikan sebagai merek lokal perusahaan lokal. Menjadi lokal sangat efektif ketika program pemasaran pesaing global tidak sensitif atau tidak sejalan dengan selera lokal. PENUTUP Berdasarkan temuan data dan penegasan penjelasan teoritis rumusan masalah yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya branding UMKM sangat penting, berguna dalam pengenalan brand dan merek di benak konsumen. Melalui branding produk dapat dikenal oleh konsumen secara utuh oleh konsumen, dimana komunikasi pemasaran terpadu memberikan pedoman apa saja yang perlu diterapkan dalam kegiatan branding UMKM. Strategi yang dilakukan UMKM Mutiara Jaya, karena didalamnya terdapat teori Konstruksi Sosial, UMKM Mutiara Jaya dapat memenuhinya sebagai berikut dengan menggunakan instrumen dalam teori konstruksi social hal yang sama pula dijalankan melalui tiga bentuk brand Association dari Strategi dan bentuk brand Association inilah yang nanti untuk mewujudkan berjalanya bisnis tersebut. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta. Banjaŕnahor, A. R., Purba, B., Sudarso, A., Sahir, S. H., Munthe, R. N., Kato, I., ... & Hasyim, H. (2021). Manajemen Komunikasi Pemasaran. Yayasan Kita Menulis. Haroen, D. (2014). Personal branding. Gramedia Pustaka Utama. Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Hidayatul Quran. Listiyani, U. K. (2012). Strategi Brand Building Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Brand Building Pada Bakpiapia Djogja Dalam Membentuk Awareness Konsumen) (Doctoral dissertation, UAJY). Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan 379
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Universitas Pendidian Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung. (2012). Pengaruh Keterampilan Berwirausaha Terhadap Industri Kecil di KOta Muhyi, H. A. Pertumbuhan Usaha Berkelanjutan Pada Sukabumi. Indonesian Journal of Dialectics, 2(3). Nazir, M. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pudyastiwi, E., & Djatmiko, A. (2020). Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Di (UMKM) ASEAN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 138-156. Pudyastiwi, E., & Djatmiko, A. (2020). Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Di (UMKM) ASEAN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 138-156. Rachmawati, F. (2018). Penerapan Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). Rofiah, K. (2010). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, 5(1), 147-168. Roostika, R. (2012). Citra merek tujuan wisata dan perilaku wisatawan: tujuan wisata. Jurnal Manajemen dan yogyakarta Akuntansi, 1(1), 111071. sebagai daerah Sudarso, A., Kurniullah, A. Z., Halim, F., Purba, P. B., Dewi, I. K., Simarmata, H. M. P., ... & Manullang, S. O. (2020). Manajemen Merek. Yayasan Kita Menulis. Wijaya, H. (2020). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Zulkifli, Z., & Fahrika, A. I. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya. 380
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY KERIPIK PISANG DENGAN PENDEKATAN BISNIS MODEL KANVAS Hery Suprayitno, Denny Arinanda K, Muh. Nizam Arqad Arqam Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model bisnis dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas pada home industry keripik pisang Mulia Rasa Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan pada industri rumah tangga keripik pisang Mulia Rasa di Kabupaten Blitar yang kegiatan utamanya adalah pemasaran keripik pisang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam tentang keadaan atau proses dari objek yang diteliti yaitu industri rumah tangga Mulia Rasa. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pemilik usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan business model canvas pada home industry Mulia Rasa. Gambaran umum perusahaan digambarkan melalui posisi sumber daya dan kinerja perusahaan. Model transformasi bisnis dianalisis dengan pendekatan business model canvas. Hasil dari strategi pengembangan bisnis home industry Mulia Rasa adalah meningkatkan pelestarian segmen pelanggan sebagai sumber daya utama mereka. Kata Kunci: home industry; keripik pisang; bisnis model kanvas Abstract The purpose of this study was to determine the business model using a canvas business model approach in the Mulia Rasa banana chip home industry, Blitar Regency. This research was conducted on the home industry of Mulia Rasa banana chips in Blitar Regency whose main activity is the marketing of banana chips. This study uses a descriptive method with a qualitative approach that is to explain and describe in depth about the state or process of the object under study, namely the Mulia Rasa home industry. The key informants in this study were business owners. Data was collected through in-depth interviews with research informants in order to get a clear picture of the application of the business model canvas to Mulia Rasa's home industry. The general picture of the company is described through the position of resources and company performance. The business transformation model is analyzed using the business model canvas approach. The result of Mulia Rasa's home industry business development strategy is to increase the preservation of the customer segment as their main resource. Keywords: home industry; banana crackers; business model canvas PENDAHULUAN Makanan merupakan bidang yang paling banyak diminati, karena lebih mudah mencari pasarnya di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang fantastis sebesar 7,22 persen pada akhir tahun 2012 didorong oleh sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Bahkan dari PDRB Jawa Timur yang mampu mencapai Rp. 1.000 triliun, 54 persennya diperoleh dari 4,2 juta UMKM yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur (Arham, 2019). UMKM membutuhkan alat yang baik untuk mengatasi situasi "tumbuh atau mati", banyak dari mereka mencapai beberapa tahun setelah memulai. perlu Untuk melihat (Suwarni & Handayani, 2020). mempertimbangkan potensi yang ada peluang mengembangkan usaha tentunya 381
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Lingkungan tempat kita tinggal selalu berubah, dan untuk dapat bertahan dalam lingkungan tersebut, sebuah unit bisnis harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah (Rukka, 2011). Semakin dinamis lingkungan di mana unit bisnis berada, semakin besar fleksibilitas yang dibutuhkan untuk merespon dan mengantisipasi perubahan tersebut. Pisang merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan oleh petani. Komoditas ini sangat mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur (Oktasari, 2014). Umumnya komoditas pisang dipasarkan dalam bentuk mentah atau belum diolah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pisang adalah dengan mengolah produk tersebut menjadi keripik pisang. Unit usaha yang mengolah pisang menjadi keripik pisang akan mampu meningkatkan permintaan bahan baku pisang. Peningkatan permintaan komoditas ini tentunya akan memotivasi petani pisang untuk mengembangkan usahataninya. Pengembangan usaha keripik pisang selain memberikan nilai tambah bagi komoditas pisang juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat (Indriastuti et al., 2015). Tuntutan konsumen yang semakin beragam menuntut pemilik bisnis untuk menerapkan strategi kelangsungan bisnis dengan mengevaluasi model bisnis mereka agar sesuai dengan perkembangan. Unit usaha yang mengolah pisang menjadi keripik pisang, akan mampu meningkatkan permintaan bahan baku pisang. Peningkatan permintaan komoditas ini tentunya akan memotivasi petani pisang untuk mengembangkan usahataninya. Pengembangan usaha keripik pisang selain memberikan nilai tambah bagi komoditas pisang juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat (Indriastuti et al., 2015). Penerapan kanvas model bisnis membantu pengusaha untuk mengadopsi pendekatan dinamis untuk pengembangan model bisnis yang akan mencerminkan realitas lingkungan bisnis yang kompetitif (Borseman et al., 2016). Kanvas model bisnis Indonesia mulai diterapkan sebagai pendekatan untuk melihat peluang pengembangan bisnis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kanvas model bisnis dan membuat desain transformasi bisnis. Penelitian ini dilakukan di Industri Rumah Tangga Keripik Pisang Mulia Rasa Desa Pager Gunung Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar yang kegiatan utamanya memasarkan Keripik Pisang. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Mei 2022 dimana peneliti datang ke lokasi dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data-data yang diperlukan untuk proses penelitian yang dilakukan. Peneliti hanya datang beberapa minggu sekali untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi 382
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ penelitian ini dilaksanakan di Industri Rumah Tangga Keripik Pisang Mulia Rasa Desa Pager Gunung Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam keadaan atau proses pada objek yang diteliti yaitu Industri Rumah Tangga Keripik Pisang (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan business model canvas pada Home Industry Keripik Pisang Mulia Rasa. Analisis data bersifat kualitatif induktif dan metode ini bertujuan untuk menganalisis informasi faktual yang diperoleh secara rinci tentang gejala-gejala yang ada di tempat usaha, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan kegiatan yang sedang berlangsung (Zimmerer & Scarborough, 2008). Setelah mendapatkan gambaran yang lengkap tentang UMKM Mulia Rasa, langkah selanjutnya adalah menganalisis model bisnis dengan menggunakan pendekatan business model canvas. PEMBAHASAN Model Bisnis UMKM Keripik Pisang Mulia Rasa a. Customer Segments. UMKM menawarkan produk keripik pisang organik dengan melayani pelanggan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) geografis dari wilayah Kabupaten Blitar, 2) konsumen yang menyukai keripik dan produk untuk oleh-oleh lokal, 3) anak-anak hingga dewasa, 4) tingkat pendapatan mulai dari menengah ke atas. b. Value Propositions Proposisi nilai (nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan) yang diberikan kepada konsumen dari UMKM. Nilai yang ditawarkan dari segi produk dengan mengusung konsep jajanan khas daerah yang berasal dari pisang. Elemen kinerja adalah peningkatan kinerja produk/jasa yang ditawarkan perusahaan (Kotler & Armstrong, 2018). Cara UMKM Mulia Rasa meningkatkan kualitas produk adalah dengan memilih bahan baku terbaik. Kualitas bahan baku sangat terjaga, sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk tersebut sebagai oleh-oleh maupun untuk konsumsi sehari-hari. UMKM Mulia Rasa memiliki peralatan display yang ditempatkan di toko sehingga pelanggan dapat leluasa memilih produk yang diinginkan. Bagi yang tidak dapat dating ke tempat produksi UMKM Mulia Rasa dapat memilik produk keripik pisang milik UMKM Mulia Rasa di swalayan yang ada di Kabupaten Blitar. c. Channels yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan produk mereka kepada pelanggan. Ada dua jenis saluran yang digunakan oleh UKM. UKM Mulia Rasa yaitu penjualan langsung ke konsumen dan melalui reseller. Penjualan langsung kepada pelanggan Saluran adalah cara 383
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (direct selling) dilakukan di lokasi tempat penjualan yaitu di toko, sehingga langsung datang dan mendapatkan produk yang pelanggan dapat juga dapat dilakukan dengan diinginkan. Penjualan tidak memanfaatkan fasilitas delivery order. Penjualan melalui reseller dilakukan bekerjasama dengan beberapa mitra UMKM. langsung d. Customer Relationships Hubungan pelanggan menggambarkan jenis hubungan yang dibangun oleh UMKM Mulia Rasa dengan pelanggan. Bantuan pribadi adalah hubungan yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dan karyawan perusahaan yang melayani pelanggan. Pelanggan yang ingin membeli langsung di Home Industry Mulia Rasa memiliki karyawan dari anggota keluarga sendiri untuk melayani. Tetapi pelanggan juga dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. Upaya UMKM dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan menggunakan layanan personal. Pelanggan yang akan membeli atau memesan produk keripik pisang dilayani secara langsung, baik langsung di tempat maupun melalui proses pemesanan. Pelanggan yang berniat menjadi reseller juga akan dilayani. Pelanggan yang membeli keripik pisang dalam jumlah banyak akan dilayani, dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan barang di UMKM. e. Revenue Streams Aliran pendapatan menggambarkan uang yang dihasilkan UMKM dari setiap segmen pelanggan. Sumber pendapatan UMKM berasal dari penjualan produk keripik pisang. Aliran pendapatan ini merupakan pendapatan transaksi, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan dengan satu kali pembayaran (Jessica, 2017). Rata-rata total pendapatan dari penjualan produk keripik pisang yang diperoleh UMKM Mulia Rasa adalah Rp 10.500.000 per bulan. Dari jumlah pendapatan tersebut, UMKM mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menguntungkan. f. Key Resources Sumber daya utama menggambarkan aset terpenting yang dibutuhkan oleh UKM. Sumber daya utama yang digunakan di Home Industry Mulia Rasa terdiri dari sumber daya fisik berupa tempat produksi (tanah dan bangunan), administrasi/peralatan kantor. Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja yang terlibat ada 2 orang, terdiri dari 1 pemilik, dan 1 karyawan. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan UMKM berupa aktiva lancar (kas, persediaan dan piutang). g. Key Activities Key activities merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh organisasi atau UKM dalam rangka memberikan nilai tambah dengan baik. Kegiatan utama yang dilakukan oleh UKM Mulia Rasa adalah produksi dan penjualan keripik pisang. Kegiatan produksi yaitu bahan baku keripik 384
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pisang, ditambahkan bahan penyedap rasa untuk memberikan cita rasa yang berbeda pada keripik pisang yang akan dijual. Setelah itu, produk dikemas hingga produk siap untuk dijual. Proses pembelian dan pembayaran dapat dilakukan secara langsung, dimana pelanggan datang langsung ke toko, memilih produk dan membayar langsung secara tunai. Namun pelanggan juga dapat memesan produk melalui wa, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening dan produk dikirimkan ke pelanggan. h. Key Partnerships Kemitraan utama menggambarkan jaringan kerjasama perusahaan dengan mitra, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik. UMKM menjalin kemitraan dengan mitra untuk mengoptimalkan model bisnis dalam hal pengurangan risiko dan memastikan UMKM memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. UKM Mulia Rasa menjalin kemitraan dengan swalayan yang ada di daerah Kabupaten Blitar, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien (Madanchian & Taherdoost, 2017). Jenis kemitraan yang terbentuk adalah hubungan pembeli-pemasok. Bahan baku yang dijual oleh supplier kepada UMKM Mulia Rasa memiliki kualitas yang baik sehingga produk yang dihasilkan juga baik. Dalam pengadaan bahan baku pisang, UMKM Mulia Rasa bekerja sama dengan petani pisang di lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan penjualan produk, UMKM Mulia Rasa menjalin kerjasama dengan beberapa UMKM lainnya. i. Cost Structure Struktur biaya menggambarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Ada dua jenis klasifikasi biaya yang digunakan oleh UMKM Mulia Rasa, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh UMKM tanpa dipengaruhi oleh besarnya jumlah keripik pisang yang diproduksi. Jenis biaya ini meliputi sewa gedung, gaji pegawai, penyusutan peralatan, listrik dan lain- lain. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dipengaruhi oleh jumlah produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku dan bahan penolong, biaya pulsa telekomunikasi, transportasi, dan pembelian bahan bakar. Transformasi Model Bisnis UMKM Keripik Pisang Mulia Rasa Kanvas Model Bisnis Alternatif berfokus pada penawaran nilai yang diberikan oleh UMKM kepada pelanggan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Nilai sangat penting bagi pelanggan agar hubungan antara UMKM dengan pelanggan dapat tercapai dan meningkat. Berdasarkan hasil analisis model bisnis UMKM Mulia Rasa menggunakan Business Model Canvas dan analisis menggunakan peta empati pelanggan, maka strategi yang dapat dilakukan dengan perancangan model transformasi di sembilan blok diuraikan sebagai berikut : 385
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ a) Customer Segments : segmentasi pelanggan di home industry keripik pisang mulia rasa adalah anak-anak hingga dewasa yang berada di wilayah Kabupaten Blitar, wisatawan baik dalam kota maupun dari luar kota serta reseller yang membantu menjual produk keripik pisang. Di blok ini tidak ada perubahan, UMKM tetap fokus pada segmen nasabah yang sudah ada. b) Value Propositions : Proposisi nilai yang ada pada UMKM adalah kualitas bahan yang baik, layanan pesan antar, dan produk keripik pisang yang mudah diperoleh. Proposisi nilai yang ada pada UMKM Mulia Rasa tetap dipertahankan dan perlu ditambah dengan menambahkan layanan kustomisasi produk. Hal ini diperlukan agar UMKM dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. c) Channel : Metode yang digunakan oleh UMKM untuk menjangkau pelanggan adalah penjualan langsung ke konsumen dan penjualan melalui reseller. Di blok ini ditambahkan penawaran untuk menggunakan website dan media sosial sebagai layanan dan memudahkan pelanggan untuk memesan dan mendapatkan informasi lengkap tentang produk keripik pisang mulia rasa. d) Customer Relationships : Hubungan pelanggan yang terjalin antara UMKM dengan konsumen adalah melalui layanan bantuan personal berupa grub WA. Grub ini digunakann untuk memaksimalkan penggunaan media sosial agar lebih dekat dengan pelanggan. Melalui media ini, pelanggan dapat berhubungan langsung dengan perusahaan untuk melakukan pemesanan, mendapatkan informasi tentang profil bisnis dan tentang keripik pisang serta mengadukan produk UMKM. e) Revenue Streams : Aliran pendapatan perusahaan saat ini berasal dari penjualan produk keripik pisang. Di blok ini juga bisa ditambahkan inovasi produk baru agar bisa menjadi sumber pendapatan baru selain dari penjualan keripik pisang. UMKM juga berinovasi menghasilkan produk baru berupa kue pisang dan sale pisang. f) Key Resources : Sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya intelektual dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh UMKM Mulia Rasa adalah tanah dan bangunan, sepeda motor sebagai pengantar produk, display untuk memajang produk, peralatan pengemasan, kipas angin, dan cash register. g) Key Activities : Kegiatan utama perusahaan adalah pemasaran keripik pisang. Namun perlu dilakukan upaya untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar UMKM. h) Key Partnership : Mitra UMKM saat ini menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku keripik pisang dan reseller keripik pisang. Pada blok ini perlu ditambahkan mitra yang dapat bekerjasama dengan UMKM. UMKM Mulia Rasa perlu menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman untuk memudahkan 386
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ UMKM melakukan pengiriman jika ada pesanan luar kota. Kemudian, UMKM Mulia Rasa perlu menjalin kerjasama dengan mitra di luar Kabupaten Blitar untuk memasarkan produk secara luas. i) Cost Structures : Struktur biaya UMKM Mulia Rasa terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Perlu adanya kegiatan jasa kustomisasi, untuk blok ini biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya jasa kustomisasi produk. tambahan berupa PENUTUP Customer segment UMKM Mulia Rasa menawarkan produk keripik pisang organik dengan melayani pelanggan pada anak-anak hingga dewasa mulaid ari kalangan menengah ke atas. Value propositions yang dimiliki oleh UMKM Mulia Rasa adalah memiliki peralatan display yang ditempatkan di toko sehingga pelanggan dapat leluasa memilih produk yang diinginkan. UMKM Mulia Rasa menggunakan channels langsung dan reseller, serta menggunakan customer relationships berupa pemberian pelayanan prima bagi pelanggan. Key resources meliputi sumber daya manusia, fisik dan finansial. Key partnership yang dimiliki oleh UMKM Mulia Rasa yaitu memiliki pemasok bahan baku keripik pisang dan reseller. Cost structure yang digunakan oleh UMKM Mulia Rasa yaitu biaya tetap dan variable. DAFTAR PUSTAKA Arham, M. A. (2019). Desentraslisasi Dan Pengelolaan Perekonomian Daerah. Deepublish. Borseman, M., Tanev, S., Weiss, M., & Rasmussen, E. S. (2016, March). Lost in the canvases: Managing uncertainty in lean global startups. In ISPIM Innovation Symposium (p. 1). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Indriastuti, I., Affandi, M. I., & Indriani, Y. (2015). Strategi Pemasaran Berdasarkan Perilaku Pembelian Keripik Pisang Di Kota Metro. Jurnal Ilmu- Ilmu Agribisnis, 3(2). Jessica, N. (2017). Analisis Business Model Canvas Pada Tirotti Bakery. Agora, 5(2). Kotler, P., & Armstrong, G. M. (2018). Marketing Mix: Selected Chapters From: Principles of Marketing, Philip Kotler and Gary Armstrong. Pearson. Madanchian, M., & Taherdoost, H. (2019). Assessment of leadership effectiveness (SMEs). Procedia dimensions Manufacturing, 32, 1035-1042. in small & medium enterprises Oktasari, I. N. (2014). Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920- 1942. Avatara, 2(1). Rukka, M. R. (2011). Buku Ajar Kewirausahaan 1. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. Bandung: Alfabeta, 15(2010). 387
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas. MBIA, 19(3), 320-330. Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2008). Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Jakarta: salemba empat, 85. 388
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS STRATEGI PEMASARAN KERIPIK PISANG DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING UMKM Sunarsasi, Nanang Rudi Hartono, Mely Maharani Indra Agnesya Universitas Islam Balitar E-mail: Abstrak Strategi pemasaran memegang peranan penting bagi UMKM. Peran penting strategi pemasaran yang tepat akan membuat produk yang dihasilkan oleh UMKM lebih strategi pemasaran, pemilik bisnis berdaya membutuhkan informasi lengkap tentang pasar, konsumen, dan produk. Tentu saja UKM sulit bersaing karena minimnya informasi yang mendukung definisi strategi pemasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UKM. Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini, wilayah pemasaran produk yang dipilih oleh Industri Keripik Pisang Mulia Rasa adalah wilayah Blitar dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan akomodasi. Strategi pemasaran Mulia Rasa adalah bermitra dengan salah satu minimarket di Kabupaten Blitar. Kurangnya pemahaman dan kepemimpinan digital menyebabkan pemilik tidak memanfaatkan medianya secara maksimal. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan pada industri keripik pisang Mulia Rasa, beberapa strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan daya saing, seperti menjaga harga dan kualitas produk serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan untuk memperluas arena pemasaran. Tingkatkan produksi jelang lebaran. Menjaga kualitas produk. Mengubah desain kemasan agar lebih menarik bagi konsumen. Pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai bahan periklanan. Meningkatkan modal usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan produksi. Memperluas pemasaran dan promosi untuk menarik konsumen. saing. Untuk mengembangkan Kata Kunci: strategi pemasaran; keripik pisang; kabupaten blitar; SWOT Abstract Marketing strategy plays an important role for MSMEs. The important role of the right marketing strategy will make the products produced by MSMEs more competitive. To develop a marketing strategy, business owners need complete information about the market, consumers and products. Of course, SMEs are difficult to compete because of the lack of information that supports the definition of marketing strategy. The purpose of this study is to analyze the application of marketing strategies to improve the competitiveness of SMEs. The analysis method uses a descriptive qualitative approach through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions using SWOT analysis. The results of this study, the product marketing area chosen by the Mulia Rasa Pisang Chips Industry is the Blitar area and its surroundings. This is due to limited accommodation. Mulia Rasa's marketing strategy is to partner with a minimarket in Blitar Regency. Lack of digital understanding and leadership causes owners to not use their media to the fullest. Based on a SWOT analysis conducted on the Mulia Rasa banana chip industry, several strategies have been developed to improve competitiveness, such as maintaining price and product quality and increasing customer loyalty. Establish mutually beneficial partnerships to expand the marketing arena. Increase production ahead of Eid. Maintain product quality. Change the packaging design to make it more attractive to consumers. Utilization of technological developments as advertising material. Increase business capital, expand marketing reach, and increase production. Expand marketing and promotions to attract consumers. Keywords: marketing strategy; banana crackers; blitar district; SWOT 389
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN UMKM berkontribusi terhadap perekonomian negara. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM tentunya mengurangi beban tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakatnya (Budiarto et al, 2018). Sehingga UMKM harus diberikan dukungan untuk dapat membagi unit usahanya. Tidak hanya menyumbang pajak dalam jumlah besar, UMKM juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Dukungan untuk pengembangan UKM mutlak diperlukan. Pendirian UMKM merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan kasus, baik kasus ekonomi maupun kasus pengangguran. lagi. Strategi pengembangan UMKM tentunya harus Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi warga, dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan (Saputri, 2014). Salah satu upaya untuk mendukung pengembang UMKM adalah dengan menggunakan pinjaman tunai berupa pinjaman lunak dengan suku bunga rendah. Berdasarkan pendapat Pratama (2017) terungkap bahwa pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan UMKM. lebih ditingkatkan Upaya menjadikan UMKM lebih berdaya saing tidak hanya bagian dari sektor keuangan. Cakupan peran UMKM dapat menjelaskan bahwa UMKM membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas. UMKM yang dapat bertahan dan bersaing dalam dunia usaha perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan secara umum meliputi sistem pemasaran, produksi, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Perumusan strategi membutuhkan konsep dan perencanaan yang baik, salah satu kunci bagi UKM untuk memenangkan persaingan. Konsep dan rencana untuk analisis pasar harus terstruktur dengan baik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Informasi terkait pasar, pembeli dan produk yang dibutuhkan sangat penting dalam memilih strategi pemasaran bagi UKM. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari keberhasilannya dalam memilih kebijakan yang tepat, dimulai dari proses penentuan produk, harga, promosi dan saluran distribusi yang efektif (Wibowo, Arifin & Sunarti, 2015). Strategi pemasaran merupakan elemen penting dalam proses pemasaran produk (Hartono, Hutomo & Mayangsari, 2012). Strategi pemasaran yang tepat akan mampu mendonasikan untuk penjualan produk UMKM. Produk yang dijual merupakan cikal bakal utama UMKM untuk bertahan dan bersaing di tengah ketatnya persaingan bisnis global. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana menerapkan dan mengembangkan strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Blitar? Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan pengembangan strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Blitar. 390
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2022 dimana peneliti datang ke lokasi dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil data- data yang diperlukan untuk proses penelitian yang dilakukan. Peneliti hanya datang beberapa minggu sekali untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di UMKM Pisang Mulia Rasa Kabupaten Blitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini melalui pencarian hubungan suatu situasi dengan memperhatikan semua aspek yang mampu menggambarkan suatu situasi nyata yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Rukajat, 2018). Data yang digunakan adalah data primer dan kualitatif dari sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha yang dapat menjelaskan istilah bisnis secara detail. Analisis SWOT merupakan analisis manajemen strategis yang didasarkan pada pencarian peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan UMKM melalui analisis pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi peluang UMKM dan didasarkan pada kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal, serta peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. PEMBAHASAN Hasil survei ini menunjukkan bahwa wilayah pemasaran produk yang dipilih oleh industri keripik pisang Mulia Rasa adalah wilayah Blitar dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan modal untuk home industry keripik pisang Mulia Rasa. Strategi pemasaran home industry hanya terdiri dari kontak pribadi dan penjualan di dalam toko. Karena kurangnya pemahaman dan keterampilan manajemen di Digital atau Ecommarace, pemilik tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya media yang ada. Dari hasil analisis industri dalam negeri Keripik Pisang Mulia Rasa, pengusaha dapat memilih strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Berikut adalah hasil analisis yang dijelaskan di bawah ini. 1. Strategi Strength dan Opportunities (SO) Strategi SO dilakukan dengan menggabungkan Strength & Opportunity untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang home industri Keripik Pisang Mulia Rasa, guna menangkap peluang home industri Keripik Pisang Mulia Rasa. a. Menjaga harga produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi dipengaruhi setelah menganalisis S1, S2, S3, O2, O3 dalam matriks SWOT. Harga merupakan faktor penentu banyaknya produk yang akan dijual. Jika kita mengacu pada aturan permintaan yang berbunyi: jika harga naik maka permintaan akan turun dan sebaliknya apabila harga turun maka permintaan akan naik. Harga keripik pisang mulia ini sangat 391
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terjangkau, menggunakan harga Rp. 10.000, pelanggan mendapatkan 1 paket keripik seberat 150 gram. Jika tidak ada perubahan harga, dapat dipastikan loyalitas konsumen akan selalu ada. b. Menjaga kualitas produk dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi ditentukan setelah menganalisis S1, S2, S3, O2, O3 dalam matriks SWOT. Konsumen tentunya memiliki selera tersendiri terhadap produk tersebut. Ketika konsumen menemukan produk yang sesuai dengan selera mereka, mereka membuat keputusan pembelian. Kualitas produk merupakan salah satu faktor terpenting bagi sebuah produk (Amilia, 2017). Jika dikaitkan dengan selera konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa loyalitas timbul jika konsumen menemukan produk yang sesuai dengan seleranya dan produk tersebut dapat menjaga kualitas produk. c. Memperluas jangkauan pemasaran dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Strategi ditentukan setelah menganalisis matriks SWOT S1, S2, S3, O2, O4. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik industri rumahan keripik pisang Mulia Rasa keberatan dengan sistem pembayaran produknya, terjadi terkadang keterlambatan pembayaran. Kerjasama yang tidak membebani salah satu pihak tentunya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan (Rosita, 2016). Tentu saja, sebelum bekerja sama, pelanggan perlu mendiskusikan semua yang telah disepakati. Tentu saja, negosiasi harus menguntungkan semua pihak. karena seringnya 2. Strategi Strength dan Treats (ST) Strategi ST ini merupakan pemanfaatan kekuatan home industry Mula Rasa Pisang Crispy untuk menghadapi ancaman dari kompetitor yang mungkin dihadapi oleh ―Home Industri Mulia Rasa Pisang Crispy‖. a. Peningkatan produksi menjelang hari raya dan strategi akan ditentukan setelah dilakukan analisa matriks SWOT (S4, S5, T1). Daya saing UKM tercermin dari produk yang mereka hasilkan. Produk yang berkualitas baik tentunya sangat kompetitif. Produk dengan harga murah memiliki daya tembaknya sendiri. Tapi kualitas tinggi, produk harga rendah tidak cukup untuk bersaing. Oleh karena itu, disinilah pentingnya banyaknya produk yang dapat dihasilkan oleh UMKM untuk melengkapi keunggulan yang telah dimiliki UMKM. b. Terus berinovasi dalam bentuk dan rasa produk, taktik dipengaruhi setelah menganalisis S2, S3, T2 dalam matriks SWOT. Jika kita mengasosiasikan menggunakan saluran konsumen, akan ada diskusi baru. Kepuasan konsumen terhadap suatu produk akan menurun karena konsumen sering mengkonsumsi suatu produk. Sejalan dengan penggunaan siklus hidup produk, produk akan memiliki masa dimana produk tersebut tidak lagi diminati oleh konsumen. Disinilah pentingnya berinovasi dalam bentuk & rasa agar loyalitas konsumen tetap terjaga. 392
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 3. Strategi Weakness dan Opportunities (WO) Strategi WO ini digunakan ketika ada peluang bagi home industry Mulia Rasa Pisang Crispy untuk mengatasi ancaman home industry Mulia Rasa Pisang Crispy. a. Untuk mengubah desain kemasan agar lebih menarik bagi konsumen, maka diputuskan strategi setelah dilakukan analisis matriks SWOT (W1, O2, O3, O4). Seiring berkembangnya teknologi, pengusaha bisa menarik pembeli dengan membuat desain dan kemasan produk semenarik mungkin. Desain kemasan keripik pisang yang gurih tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Tentu saja, home industry Mulia Rass perlu melengkapi semua faktor untuk membuat usahanya lebih kompetitif. Salah satunya adalah perubahan desain kemasan yang tentunya dapat menarik perhatian konsumen. b. Memanfaatkan sarana mempromosikan dan menjual produk, strategi ditentukan setelah menganalisis W2, W4, O2, O3, O7 dalam matriks SWOT. Keripik pisang mulia rasa sudah mulai menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya walau hanya sebatas penggunaan WA, belum merambah di e-commerce. perkembangan teknologi sebagai c. Peningkatan modal kerja untuk memperluas wilayah pemasaran strategis akan ditentukan setelah menganalisis Matriks SWOT W2, W3, W5, O2, O3, O4, O7. Tentu saja, perlu biaya banyak untuk memperluas wilayah pemasaran. Misalnya, jika proses pengiriman produk melibatkan pesanan dari luar kota, kegiatan ini tentu akan memakan biaya lebih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing UMKM perlu dilakukan penambahan modal untuk memperluas wilayah penjualan. 4. Strategi Weakness dan Treats (WT) Strategi WT ini digunakan ketika home industry Keripik Pisang Mulia Rasa dalam hal mengatasi kelemahan unit usaha agar terhindar dari ancaman bisnis yang akan dihadapi. a. Memperluas wilayah pemasaran dan melakukan promosi untuk menarik konsumen, strategi dipengaruhi setelah menganalisis S2, S5, T2 pada matriks SWOT. Perluasan wilayah pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara termudah & termurah adalah dengan menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial akan meningkatkan kecepatan wilayah pemasaran produk tersebut. Dengan perluasan wilayah pemasaran, tentunya akan mendatangkan konsumen baru. Cara untuk menarik perhatian konsumen baru agar tertarik untuk membeli produk keripik pisang rasa mulia adalah dengan menggunakan promosi berupa diskon. 393
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Sejauh ini daerah pemasaran produk yang dipilih oleh industri keripik pisang Mulia Rasa adalah Blitar dan sekitarnya. Kekuatan dari home industry keripik pisang Mulia Rasa adalah dari harga yang terjangkau, bahan baku yang mudah ditemui, proses pembuatan yang cepat dan kualitasnya yang terjaga. Sedangkan kelemahan yang dihadapi oleh home industry keripik pisang Mulia Rasa adalah kurangnya penggunaan teknologi untuk melakukan promosi, keterbatasan akomodasi. Strategi pemasaran UMKM Mulia Rasa adalah bermitra dengan salah satu minimarket yang ada di wilayah Blitar dan sekitarnya. Kurangnya pemahaman dan kepemimpinan digital menyebabkan pemilik tidak memanfaatkan medianya secara maksimal. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan pada industri keripik pisang Mulia Rasa, beberapa strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan daya saing, seperti menjaga harga dan kualitas produk serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan untuk memperluas arena pemasaran. Tingkatkan produksi jelang lebaran. Menjaga kualitas produk. Mengubah desain kemasan agar lebih menarik bagi konsumen. Pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai bahan periklanan. Meningkatkan modal usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan produksi. Memperluas pemasaran dan promosi untuk menarik konsumen. DAFTAR PUSTAKA Amilia, S. (2017). Pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek xiaomi di kota langsa. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 6(1), 660-669. Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Ugm Press. Hartono, H., Hutomo, K., & Mayangsari, M. (2012). Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Perusahaan‖ Dengan Menetapkan Alumni Dan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara Sebagai Objek Penelitian. Binus Business Review, 3(2), 882-897. Pratama, A. (2017). Kontribusi Pemberian Kredit dan Kemampuan Manajerial Terhadap Tingkat Pendapatan UKM di Kota Madiun 2015. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, 1(1), 1-7. Rosita, Y. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Doctoral dissertation, UNPAS). Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish. Saputri, A. G. (2014). Analisis kontribusi usaha kecil menengah di kabupaten/kota provinsi daerah istimewa yogyakarta. Jurnal Ekonomi (Je), 1-15. 394
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti, S. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 395
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENINGKATAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN POLITIK OLEH BAWASLU KOTA BLITAR M. Taufan Perdana Putra, Erwin Widhiandono, Panca Septyarini Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Kota Blitar mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Informan dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komprehensif mengenai kinerja Lembaga Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan pengawasan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik di Kota Blitar adalah dengan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilih pemula di Kota Blitar. Salah satu kegiatan yang baru saja dilakukan adalah melaksanakan program sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula di SMAN 02 Kota Blitar dengan tema ―Pondok Romadon Pengawasan Partisipatif‖. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi kaum milenial untuk lebih peduli terhadap pemilu dengan melakukan pemantauan masyarakat secara partisipatif. Kata Kunci : pemilu; partisipatif; pengawasan politik; bawaslu Abstract Bawaslu as a formal body in charge of supervising all stages of the implementation of elections, is still experiencing various supervisory problems. The purpose of this research is to find out how Bawaslu of Blitar City encourages the community to be involved in participatory supervision. This study uses a descriptive method and a qualitative approach. Informants in this interview were taken from various backgrounds to explore the diversity of views or opinions comprehensively regarding the performance of the Blitar City Bawaslu Institution in carrying out monitoring of community participation. The results of the study revealed that the strategy carried out by the Blitar City Bawaslu to increase public participation in political supervision in Blitar City was to actively disseminate information to the community, especially to novice voters in Blitar City. One of the activities that have just been carried out is to carry out a participatory supervision socialization program to novice voters at SMAN 02 Blitar City with the theme "Pondok Romadon Participatory Supervision". This program aims to provide political education to novice voters and increase the participation of millennials to care more about elections by conducting participatory community monitoring. Keywords: elections; participatory; political oversight; Bawaslu PENDAHULUAN Demokrasi adalah sistem politik yang memberikan ruang bagi semua warga negara untuk keadilan dan kesetaraan. Sistem ini adalah pilihan yang paling populer digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Ciri paling mendasar dari demokrasi adalah adanya hak pilih universal (pemilu). Pemilu adalah bagian yang sangat penting, meski bukan satu-satunya aspek demokrasi. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme perubahan politik dalam hal pola dan arah 396
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kebijakan publik dan/atau siklus elit yang tertib dan teratur. (Surbakti dkk, 2008). Pengawasan pemilu baru muncul pada pemilu 1982 yang disebut Panwaslak Pilkada, dan pembentukannya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap diatur oleh pemerintahan partai yang berkuasa. Pada pemilu 1987 semakin banyak protes terhadap pemilu curang dan pemilu curang, sehingga pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia, DPR yang dikendalikan oleh Golkar-ABRI saat itu, mengatakan mereka akan memperbaiki undang- undang untuk meningkatkan pemilihan berikutnya. Pemerintah juga telah memperkenalkan organisasi baru yang bergerak di bidang pemilu sebagai mitra Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Untuk pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana desain hukum formal yang lebih kuat dari pengawas pemilihan umum (Bawasul) tingkat pusat ditunjukkan dari tingkat lokal ke pengawas pemilihan kepala daerah, kini di era reformasi tuntutan semakin meningkat. Awalnya ad hoc, kemudian diusulkan menjadi permanen (Suswantoro, 2016). Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu, masih mengalami berbagai kendala dalam pengawasan. Adanya Salah satu penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran dalam setiap pemilu adalah terbatasnya jumlah orang pengawas jika dilihat dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada (Fachrudin, 2013). Pada Pilpres 2014, dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis pengawasan operasional pemilihan umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri telah membentuk sekretariat, dengan dukungan 248 sekretariat Bawaslu. personel, 819 sek Bawaslu Provinsi, 5.947 sek Panwaslu kabupaten, 30.399 sek Panwaslu kecamatan, dan 29 sekretariat pengawas pemilu asing (Bawaslu RI, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam ini yaitu bagaimana Bawaslu Kota Blitar mendorong penelitian masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif? METODE PENELITIAN Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil penelitiannya menggambarkan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, analisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku berdasarkan apa yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Anggit, 2018). Sehingga penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. 397
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi di lapangan dan mengungkapkan apa adanya. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (sumber) wawancara, menggunakan teknik porposive dengan mempertimbangkan pasti. Informan dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komprehensif tentang kinerja Lembaga Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan pengawasan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif meliputi 4 kegiatan, yaitu; pengumpulan data, edukasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. sampling, yaitu menentukan sampel PEMBAHASAN Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pasal 1 Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Satuan Penyelenggara Pemilu yang Fungsinya untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat. Penyelenggara pemilu diatur dalam Buku Kedua UU No.7/2017, dimana Bab I mengatur tentang KPU mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 88 Bab II tentang Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 154, dan Bab III tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai dari Pasal 155 sampai dengan Pasal 166. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Masa jabatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu adalah badan penyelenggara pemilu yang membawahi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi partisipatif pengawasan pemilu, yang pertama kegiatan sosialisasi pemantauan pemilu yang salah satunya dilakukan di SMAN 02 Kota 398
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Blitar pada 21 April 2022. Program sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula di SMAN 02 Kota Blitar memiliki tema ―Pondok Romadon Pengawasan Partisipatif‖ tema pengawasan partisipatif pondok romadon diambil bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan di bulan ramadan. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi kaum milenial untuk lebih peduli terhadap pemilu dengan melakukan pemantauan masyarakat secara partisipatif. Pada kegiatan yang menitikberatkan pada para siswa yang termasuk kaum milenial di wilayah SMA yang merupakan generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan, oleh karena itu perlu dibekali dengan pengetahuan politik dan demokrasi. Sosialisasi tersebut dimaksudkan agar mahasiswa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pemilu, sehingga bisa menjadi pengawas partisipatif. Sebelumnya Bawaslu Kota Blitar juga pernah menhgadakan sosialisasi yang pada saat itu bekerjasama dengan Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) untuk memberikan sosialisasi tentang peran Bawaslu dalam pemilihan generasi muda, di Kantor Bawaslu Kota Blitar. Pada kegiatan tersebut dikemukakan bahwa Bawaslu Kota Blitar berharap bahwa pada saat dilakukannya Pilkada 2024 yang tahapannya akan dimulai pada 2022, masyarakat bisa ikut serta dalam pemantauan partisipatif. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna memetakan wilayah pemantauan, merumuskan masalah prioritas berdasarkan pola dan intensitas kecurangan tertinggi yang diambil dari pengawasan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang lalu. Maka tidak sapat dipungkiri apabila ingin pemilu yang adil, semua elemen masyarakat harus siap berpartisipasi. Selain berupaya untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Blitar juga berupaya untuk melakukan strategi pengawasan kecurangan pemilu antara lain melakukan pemantauan khusus dan tindakan pencegahan dan intens pada daerah yang rentan dan bahkan memobilisasi lebih dari satu orang pengawas dalam kegiatan pemilu di daerah rawan tersebut, meskipun Bawaslu Kota Blitar memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait pemilu namun rekomendasi dibuat bukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran tetapi rekomendasi dibuat ketika peristiwa khusus terjadi. telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar dapat dimaksimalkan jika identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dilakukan pada setiap tahapan pemilu, karena potensi dan jenis pelanggaran berbeda pada setiap tahapan, maka diperlukan juga identifikasi khusus pada setiap tahapan selain strategi monitoring yang dilakukan dari hasil identifikasi dan evaluasi. Pemetaan potensi pelanggaran masih kurang dengan hanya meningkatkan intens, sebaiknya Bawaslu Kota Blitar pengawasan secara khusus dan memberikan rekomendasi kepada pihak lain peserta pemilu, rekomendasi Upaya yang 399
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Sebagaimana tertulis dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) berbunyi ―Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran dan memproses sengketa berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan‖ dan di dalam pasal 2 di sebutkan tindakan pencegahan yang dimaksud dilakukan melalui : a) penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; b) peningkatan kerja sama antar lembaga; c) pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan d) kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan partisipatif pengawasan pemilu utamanya di Kota Blitar. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi partisipatif pengawasan pemilu, yang pertama kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Blitar dengan melakukan Kerjasama bersama Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) kemudian dilakukannya sosialisasi pemantauan pemilu yang menargetkan kaum milenial di lingkungan SMA 02 Kota Blitar. Selain berupaya untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Blitar juga berupaya lain untuk melakukan strategi pengawasan kecurangan pemilu antara melakukan pemantauan khusus dan tindakan pencegahan dan intens pada daerah yang rentan dan bahkan memobilisasi lebih dari satu orang pengawas dalam kegiatan pemilu di daerah rawan tersebut, meskipun Bawaslu Kota Blitar memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait pemilu namun rekomendasi dibuat bukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran tetapi rekomendasi dibuat ketika peristiwa khusus terjadi. DAFTAR PUSTAKA Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). Bawaslu. (2015). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015. Diakses pada PEMILUKADA-2015.pdf. 19 Februari 2018. Fachrudin, A. (2013). Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi. Keira Publishing. 400
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Manusia, D. S. D. (2018). Buku Pidana Masa Kampanye Pemilu 2019. Tebuireng Institute. Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis. Partnership for Governance Reform Indonesia. Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga. 401
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER (STUDI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI AKUN TIKTOK @ZARAANIH) Tiara Ilmiwati Putri, Farid Pribadi, Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang No.i8,Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231 E-mail : faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Kekerasan berbasis gender secara online (KBGO) merupakan jenis kekerasan berbais gender yang terjadi melalui internet dan teknologi. KBGO terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu pelecehan seksual di media sosial. Tiktok merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan saat ini, dan jumlah penggunanya semakin banyak sehingga menjadi tempat terjadinya KBGO, yaitu pelecehan seksual. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dampak pengguna internet yang bertambah setiap tahun dengan kondisi kekerasan berbasis gender secara online di media sosial tiktok ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia dan banyak negara lainnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan analisis deskrptif. Sumber data didapat dari jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan KBGO, pelecehan seksual, media sosial, tiktok, dan pandemi covid-19. Berdasarkan hasil analisis, tiktok berpengaruh besar terhadap pelecehan seksual ditambah dengan pandemi covid-19 yang mebatasi masyarakat bertemu secara langsung. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi kasus tersebut, seperti pembuatan akun tiktok yang memberi konten pemaparan tentang pelecehan seksual, akun tiktok untuk wadah korban berbagi pengalalaman dan berkeluh kesah, melakukan webinar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peristiwa pelecehan seksual banyak sekali terjadi di aplikasi tiktok serta pelanggaran privasi. Kata Kunci : Kekerasan, Gender, Tiktok Abstract Online gender-based violence (KBGO) is a type of gender-based violence that occurs through the internet and technology. KBGO consists of various types, one of which is sexual harassment on social media. Tiktok is one of the social media that is often used today, and the number of users is increasing so that it becomes a place for KBGO, namely sexual harassment. The purpose of writing this article is to find out the impact of internet users who are increasing every year with the conditions of online gender-based violence on social media tiktok coupled with the covid-19 pandemic that has attacked Indonesia and many other countries. The research method used is a qualitative research method with descriptive analysis. The data sources were obtained from journals and articles related to KBGO, sexual harassment, social media, tiktok, and the covid-19 pandemic. Based on the results of the analysis, TikTok has a major impact on sexual harassment, coupled with the COVID-19 pandemic, which has restricted people from meeting face-to-face. Various efforts have been made by the community to reduce these cases, such as creating a tiktok account that provides exposure content about sexual harassment, a tiktok account for victims to share experiences and complain, conduct webinars, and so on. Therefore, there are many incidents of sexual harassment on the tiktok application as well as a violation of privacy. Keywords: Violence, Gender, Tiktok PENDAHULUAN Kekerasan antara laki-laki dan perempuan karena ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan disebut Kekerasan Berbasis Gender. Dimana mayoritas korbannya perempuan. Saat ini marak sekali Kekerasan Berbasis Gender secara Online atau bisa disingkat KBGO. Kekerasan 402
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berbasis Gender secara Online merupakan tindakan menyerang gender atau seksualitas seseorang melalui internet atau teknologi. Kekerasan Berbasis Gender secara Online sendiri banyak jenisnya, seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik, hate comment, dan lain sebagainya. Kekerasan Berbasis Gender secara Online saat ini kerap terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Tidak sedikit perempuan yang dilecehkan melalui komentar komentar di media sosial, seperti tiktok, instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Di Indonesia sendiri dalam 6 tahun terakhir kekerasan berbasis gender secara online semakin bertambah. Dimana pada tahun 2019 kasus kekerasan berbasis gender secara online terjadi sebanyak kali dan pada tahun 2020 terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender secara online yang dilaporkan ke Komnas HAM. Media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di era digital saat ini. Banyak informasi, hiburan yang dapat diakses secara mudah. Pandemi COVID-19 sendiri berdampak pada banyaknya masyarakat yang mengakses internet. Terjadi peningkatan pengguna internet sebanyak 196,7 juta pengguna atau 73,7% pengguna baru selama pandemi sendiri. Banyaknya orang yang mengakses internet menunjukkan bahwa media sosial saat ini sering digunakan dan menjadi suatu kebutuhan oleh pengguna internet serta ada manfaat atau kesenangan tersendiri yang didapat. Media sosial yang sering populer di Indonesia adalah Instagram, Twitter, Facebook, dan Tiktok. Tiktok merupakan suatu media sosial dimana didalamnya terdaoat fitur yang memungkinkan penggunanya mengunggah video yang berdurasi pendek maupun panjang, berkeluh kesah, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya baik yang bersifat umum maupun pribadi. Selain itu tiktok juga digunakan untuk berbisnis, dan sebagian lainnya menggunakan tiktok untuk menyebarkan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti ujaran kebencian dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri merupakan salah satu jenis dari kekerasan berbasis gender secara online. Tidak sedikit artis, publik figure, seleb tiktok, dan lain sebagainya mengalami hal ini. Tentu meresahkan masyarakat dan membuat beberapa orang sedikit takut untuk menggunakan media sosial sendiri. Dalam penelitian ini tertuju pada salah satu akun tiktok @zaraanih yang di dalam akun tiktoknya tidak sedikit komentar komentar yang mengandung pelecehan seksual. Hal ini membuat peneliti ingin mengidentifikasi akun tiktok tersebut dan upaya apa yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual di media. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan terdapat 10 literatur yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender secara online, media sosial, dan tiktok. ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana dampak Dengan metode pengguna internet yang bertambah setiap tahun dengan kondisi kekerasan berbasis gender secara online di media sosial tiktok ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia dan banyak negara lainnya. 403
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMBAHASAN Jumlah kasus kekerasan berbasis gender secara online di tiap provinsi berbeda beda. Saat ini, DKI Jakarta menempati posisi paling atas dengan total laporan sebanyak 313 kasus. Kedua, Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 kasus, provinsi Jawa Tengah sebanyak 33 kasus, serta provinsi Sumatera Selatan sebanyak 28 kasus. Kasus KBGO semakin banyak juga disebabkan oleh pandemi covid-19, dimana pandemi ini membatasi masyarakat secara langsung dan membuat masyarakat lebih sering menggunakan internet dan media sosial. Tiktok merupakan aplikasi untuk membuat serta membagikan video pendek berdurasi 15 detik hingga 3 menit. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan alat untuk menyunting video, seperti latar belakang musik, effect, sticker, tulisan, dan lain sebagainya. Tiktok saat ini populer di kalangan masyarakat. Selain mudah penggunannya, dalam tiktok juga terapat banyak sekali informasi yang bisa diraih. Aplikasi ini meraih posisi ke-4 dalam the most downloaded apps pada tahun 2019 dan mengalahkan instagram yang berada di posisi kelima. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki akun tiktok. Ada yang menggunakan media sosial ini untuk mencari uang, berbagi cerita, menghilangkan stress, dan lain sebagainya. Berdasarkan data oeriklanan ByteDance, jumlah pengguna tiktok mencapai 92,07 juta pada tahun 2022. Berdasarkan the starts time , pengguna tiktok di Asia 42% penggunanya berasal dari Indonesia. Usia pengguna beragam mulai dari 13 tahun hingga 45 tahun, serta pengguna terbanyak ber jenis kelamin perempuan, berikut grafik persebaran usia dan gender pengguna tiktok : Mayoritas pengguna tiktok merupakan perempuan, hal ini tentu menambah pelecehan seksual terhadap perempuan semakin banyak.Tiktok tidak hanya digunakan oleh orang- orang yang berniat positif. Tidak sedikit orang-orang yang menggunakan tiktok untuk ujaran kekerasan berbasis gender secara online. Seperti pada akun @zaraanih, ia merupakan seorang artist dan mantan anggota girlbandgroup Jkt 48. Tidak jarang ia mendapatkan komentar komentar yang mengandung pelecehan seksual dalam akun tiktoknya. 404
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pelecehan seksual yang dialaminya berawal dari kasus tersebarnya instagram story yang berisi video berciuman ia dengan seorang selebgram yang berinisial O. Ia dibully lantaran karena usianya masih cukup muda, sedangkan selebgram yang berinisial O tersebut seorang duda yang baru saja bercerai dengan sang istri serta memiliki 2 orang anak. Ia mengunggah story tersebut di closefriend, dimana hanya sedikit orang yang tahu, namun salah satu akun closefriennya ada yang menyebarkannya. Setelah kejadian itu, zara menonaktifkan media sosialnya, Instagram. Namun tidak dengan akun tiktoknya, sehingga masyarakat banyak yang membully, hingga melecehkannya di kolom komentar tiktok. Berikut contoh pelecehan yang ia dapat : Pada kasus zara ini termasuk pelecehan yang dimana pelecehan merupakan salah satu jenis KBGO. Selain itu, hal ini juga termasuk pelanggaran privasi lain. karena penyebaran konten pribadi yang dilakukan oleh orang Walaupun Zara secara sengaja mengunggah video tersebut, namun ia hanya menyebar ke teman-teman dekatnya yang sudah dipercaya. Seharusnya followers Zara juga tidak merekam kembali dan menyebarluaskan video tersebut.Kata kata yang diluncurkan oleh netizen seperti ―kukira mahal ternyata tidak laku‖, ―kukira berkelas, ternyata....‖, dianggap wanita yang tidak memiliki harga diri banya ditemukan di kolom komentarnya. Kata-kata seperti yang diterima zara di akun tikoknya, menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang-orang mau berfikiran seperti apa terhadap diri kita. Tidak sedikit masyarakat yang memikirkan perasaan orang lain sebelum berkomentar. Komentar- komentar tersebut dapat mengganggu kesehatan mental sang pemilik akun, dan kemungkinan paling parah bisa menyebabkan bunuh diri. Kita tidak tahu bagaimana perasaan seseorang sata menerima komentar-komentar buruk apaagi pelecehan seksual di dalam media sosial. Mungkin saat berkomentar kita tidak merasa bersalah, padahal dampak yang diberikan begitu luar biasa. Kini, sudah banyak masyarakat yang menyadari bahwa KBGO memiliki dampak yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali webinar, seminar, atau acara yang mengusung tema kesetaraan gender. 405
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Selain itu, banyak juga akun atau wadah bagi para korban KBGO untuk berkeluh kesah. Saat ini juga sudah banyak orang yang berani untuk speak up tentang KBGO yang dialami, sehingga dilihat oleh para aparat penegak hukum dan ditindak lanjuti masalahnya. Para korban sering kali takut untuk speak up karena malu dan takut dikucilkan, padahal hal itu tidak apa apa, dan tidak mengurangi harkat dan martabat seorang manusia. Kedua akun tiktok tersebut merupakan akun yang mempelopori para korban KBGO untuk menyuarakan keresahannya. Akun tiktok @rahasiagadisofficial sering berbagi cerita tentang wanita yang mengalami kekerasan berbasis gender secara online, dan yang pasti dengan menyamarkan nama sang korban. Banyak netizen yang berbagi saran sebaiknya tindakan apa yang bisa diambil oleh sang korban agar tidak terus merasa bersalah dan terancam. Tentunya hal ini membuat masyarakat mulai melek atau sadar akan pentingnya kesadaran bahwa kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi, apalagi pelecehan seksual. Di kedua akun tiktok tersebut, masyarakat bisa meminta saran apa yang harus mereka lakukan, bisa bercerita tentang pengalamannya mengenai KBGO. Tidak jarang mereka mengadakan webinar, dan banyak video video menarik yang mengedukasi tentang KBGO. Selain di tiktok, banyak sekali akun yang menyuarakan KBGO seperti di Instagram. Kedua akun tiktok diatas, memiliki akun instagram yang tentunya isinya sama seperti tiktoknya. Tidak hanya kedua akun di atas, di instagram masih banyak tersebar akun akun yang menyuarakan KBGO. Sebgram atau selebriti Instagram juga 406
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ marak menyuarakan pelecehan seksual yang mereka alami. Contohnya seperti @gitasav. Ia salah satu selebriti Instagram yang sering menyuarakan keresahannya terhadap tangan netizen yang suka melecehkan seseorang tanpa tahu kehidupan asli, dan kepribadian orangnya. Media sosial memang memiliki dampak bagi KBGO, baik dampak negatif maupun positif. Semua tergantung bagaimana penggunanya memanfaatnya media sosial sendiri. Tiktok memberikan pengaruh terhadap kasus KBGO di Indonesia. Penggunanya yang meningkat selama pandemi covid-19 dan jumlah pengguna mayoritas adalah perempuan. Aktivitas banyak dilakukan secara online membuat masyarakat memiliki banyak waktu luang untuk mengakses media sosial seperti tiktok. Tiktok dapat digunakan untuk mencari berita lebih cepat dibandingkan televisi ataupun koran saat ini. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengedit berita sebelum diterbitkan dan disebar ke masyarakat luas. Sehingga kasus-kasus yang sedang ramai diperbincangkan, dalam hitungan menit bisa ditanggapi oleh para pengguna seperti memberi komentar- komentar, maupun tanda like di akun tiktok tersebut. Komentarnya pun beragam, ada yang berbentuk komentar positif maupun komentar negatif. Komentar negatif biasanya berisi ujaran kebencian, pelecehan, dan lain sebagainya. Pelecehan seperti komentar menjatuhkan serta pelanggaran privasi merupakan salah satu jenis KBGO yang sering terjadi di tiktok. itu KESIMPULAN DAN SARAN Media sosial tiktok membawa pengaruh terhadap peningkatan kasus kekerasan berbasis gender secara online , apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Upaya-upaya untuk menurunkan kasus KBGO juga dilakukan, seperti banyaknya akun khusus yang membuat konten berisi kesetaraan gender, KBGO, webinar, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, KBGO masih sering terjadi di media sosial tiktok dan sering tanpa alasan yang jelas. Peneliti membagi saran menjadi 2, yaitu kepada korban KBGO, dan masyarakat awam. Sebagai korban KBGO, korban harus berani untuk menceritakan secara jelas dan runtut apa yang terjadi, meminta bantuan kepada orang yang dipercaya dan lembaga hukum yang menangani KBGO, memyimpang bukti atau merekam segala sesuatu yang tejadi dengan pelaku, dan bila memungkinkan korban bisa melawan pelaku agar pelaku mendapat efek jera. (Hayati, 2021) Untuk masyarakat awam, harus mengetahui KBGO dan dampak negatifnya, mengikuti webinar yang membahas KBGO, menjaga provasi korban, dan bersikap tegas agar tidak diperlakukan buruk oleh orang lain, serta harus berhati-hati dalam mengunggah foto/video pribadi dan bijak dalam menggunakan sosial media. 407
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAFTAR PUSTAKA Dirna, F. C. (2021). Jurnal Wanita Dan Keluarga, 75-92. Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 43-52. Apjii. 2020. ―Survei Pengguna Internet Apjii 2019-Q2 2020 : Ada Kenaikan 25,5 Juta Pengguna Internet Baru Di Ri.‖ Buletin Apjii, Edisi 74, Nov Komnas Perempuan.2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, 1-138 Cahyono, Anang S. 2016. ―Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.‖ Jurnal Publiciana 9, No 1. (2016) 140- 157. 408
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENINGKATAN SIKAP RELIGIUS PADA SISWA MADRASAH DENGAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIQIH Chosinawarotin, Eko Haryanto, Shinta Dwi Rahmadani Universitas Islam Balitar, E-mail: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pembelajaran fiqh di madrasah sebagai sarana belajar agama siswa, sehingga siswa mampu memiliki sikap spiritual dan religius yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif. Pada artikel ini peneliti adalah sebagai instrument kunci. Hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran fiqih memuat berbagai materi tentang pengembangan potensi diri ke arah spiritual. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diajarkan kepada generasi penerus, karena banyak memberikan pelajaran tentang kehidupan untuk membentuk manusia menjadi cerdas dan bertakwa. Para siswa dan guru dituntut memiliki pemahaman dan pemikiran agar dapat memahami agama sepenuhnya. Dalam hal ini kajian fiqh sangat dibutuhkan, karena itu adalah salah satu cara dan cara untuk dapat memahami dan menjelaskan rekomendasi dan aturan-aturan dari Allah SWT dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya masih bersifat umum. Kata Kunci: fiqih; implementasi; madrasah Abstract This study aims to analyze the importance of learning fiqh in madrasas as a means of learning students' religion, so that students are able to have good spiritual and religious attitudes. The research method used in this article is a qualitative method. In this article, the researcher is the key instrument. The results of the study show that learning fiqh contains various materials about developing self-potential towards spirituality. Therefore, religious education is a very important education to be taught to the next generation, because it provides many lessons about life to shape humans to be intelligent and pious. Students and teachers are required to have understanding and thoughts in order to fully understand religion. In this case, the study of fiqh is very much needed, because it is one of the ways and means to be able to understand and explain the recommendations and rules from Allah SWT in the Qur'an, some of which are still general in nature. Keywords: fiqh; implementation; madrasa PENDAHULUAN Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis ini sebenarnya berakar dari merosotnya kualitas moral bangsa (Soedarsono, 2013). Oleh karena itu, dunia pendidikan juga bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang sangat baik secara akademis namun dari segi karakter masih bermasalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Oktavia, 2020 ). Pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya Saat ini 409
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, dan pendampingan (Aisyah, 2015). Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, tindakan mendidik (Mahendra, 2019). istilah yang semakin mendapat Pendidikan karakter merupakan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini (Zaman, 2019). Apalagi ketimpangan hasil pendidikan yang dirasakan terlihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, seperti korupsi, berkembangnya seks bebas di kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh siswa, dan pengangguran lulusan SMP dan SMA. . Pendidikan karakter di lingkungan sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan sekolah pengembangan perilaku anak secara utuh berdasarkan nilai-nilai tertentu yang diacu oleh sekolah (Harun & Sudaryanti, 2020). Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran, salah satunya adalah fiqih. Pembelajaran fiqih adalah alat untuk melaksanakan tujuan pendidikan di dunia, melatih siswa untuk memahami syariat Islam (Mansir & Purnomo, 2020). Fiqih secara umum merupakan salah satu pelajaran islami yang tidak sedikit membahas tentang hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia dan antara manusia dengan dirinya sendiri diri atau lingkungan mereka (Mansir & Purnomo, 2020). Pembelajaran fiqh biasanya tidak hanya menyampaikan materi saja hanya teori tetapi siswa diinstruksikan untuk mempraktekkannya sehingga siswa diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan masyarakat (Choli, 2019). Pada pembelajaran fiqih guru merupakan salah satu faktor keberhasilan, oleh karena ilmu dan sarana dalam melaksanakan tugasnya. Selain guru, ada juga beberapa alasan yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa yang terbagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. itu seorang guru perlu memiliki Faktor internal meliputi fisik, psikis dan daya tahan/kelelahan. Adapun faktor eksternal yaitu orang tua, guru dan lingkungan sekitar. Dalam tujuan psikologis, setidaknya ada tujuh faktor yang melibatkan belajar, antara lain: kecerdasan, minat, bakat, perhatian, kedewasaan, motif, dan kesiapan (Sakerebau, 2018). Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan oleh setiap guru agar mampu mengontrol dan mengolah proses pembelajaran sehingga dapat langsung efektif, terarah, dan optimal. Pendidik juga adalah seseorang yang memiliki hubungan erat dengan siswa selama proses pembelajaran di sekolah, sehingga dapat dikatakan guru harus dapat memahami bagaimana kondisi psikologis yang dialami siswa. Upaya peningkatan mutu pendidikan pada hakekatnya tidak sekedar mengarah pada hasil pendidikan juga mengarah pada proses tetapi implementasi pendidikan. Seorang guru perlu terus berusaha memahami siswa dalam prosesnya pembelajaran, guru perlu mempelajari karakteristik dasar 410
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ siswa, serta pertumbuhan siswa. Sehingga merupakan kewajiban bagi setiap guru yang memegang amanah untuk bertindak dengan cara yang sangat sesuai dengan keadaan siswa. Karena itu, mengetahui psikologi siswa Dalam suatu proses pembelajaran harus dijadikan sebagai kebutuhan seorang guru untuk memiliki ilmu tentang keadaan mental siswa (Sakerebau, 2018). Pada dasarnya fiqh adalah cabang ilmu yang berisi beberapa pemikiran dari para imam madzhab yang membahas aturan dan ketetapan Allah, Rasul Allah dan para sahabat. Pada hakikatnya, fiqih adalah ilmu pasti dan ilmiah yang penuh dengan pertimbangan, analisis, dan juga tinjauan para ulama kita dalam memutuskan suatu hukum (Fadli, 2020). Dimana hukum dijadikan landasan atau landasan dalam kehidupan sosial. Betapa pentingnya ilmu fiqih, dan perannya dalam kehidupan manusia sehingga perlu diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan siswa. Dengan kata lain, termasuk dalam lembaga pendidikan Islam baik SD maupun SMP bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Pentingnya belajar fiqih di Lembaga Pendidikan Islam adalah menanamkan ilmu kepada peserta didik agar mereka mengerti hukum yang berlaku agar siswa memahami yang perbuatan baik dan perbuatan buruk. METODE PENELITIAN Desain penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif karena masalah penelitian yang tidak jelas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara penggambaran berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang secara alami dan dengan memanfaatkan berbagai cara alami (Moleong, 2021). Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda-benda alam, dimana peneliti berada sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data deskriptif berupa kata-kata serta secara lisan tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih untuk menambah sikap religious melalui pemberian materi sholat pada siswa Madrasah Al Barokah baik berupa perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini penulis wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian menggunakan analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang dinyatakan dalam predikat yang mengacu pada realitas situasi, ukuran kualitas. Dalam analisisnya dipisahkan antara data yang berhubungan (relevan) dan data yang kurang berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali. Bagi pencari data lapangan, nilainya ditentukan setelah memasuki kegiatan analisis data. Proses analisis dilakukan setelah 411
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan/pengumpulan dan pengkategorian data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan (Subagyo, 2006). PEMBAHASAN Proses Implementasi Pembelajaran Fiqih Materi Sholat di Madrasah Al Barokah Untuk mencapai efektivitas pembelajaran fiqh dalam meningkatkan praktik ibadah siswa madrasah di Madrasah Al Barokah, terjadi timbal balik yang besar ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti, salah satu guru di Madrasah Al Barokah mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi, praktek, dan post-test. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat siswa aktif dan lebih memahami pembelajaran yang disampaikan. Bu Siti menambahkan dalam menyampaikan materi tentang sholat diperlukan metode pembelajaran yang tidak membosankan agar siswa senang saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan shalat merupakan salah satu bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa harus benar-benar memahami tata cara shalat agar tidak salah dalam mengamalkannya. Ibu Siti juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan selama penyampaian materi tentang doa disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, poster comment, dan demonstrasi. Cara-cara tersebut digunakan setelah melalui beberapa pertimbangan agar tujuan pembelajaran shalat dapat tercapai dengan efektif. Menurut Amelia, siswa yang mengaji di Madrasah Al Barokah, kegiatan belajar sholat yang dilakukan di madrasahnya sangat menyenangkan. Karena siswa dituntut untuk aktif selama kegiatan pembelajaran, maka banyak menimbulkan gerakan bagi siswa. Metode pembelajaran yang digunakan juga tidak membuat ngantuk karena selalu diselingi dengan amalan yang berkaitan dengan materi pembelajaran shalat yang menarik untuk dipraktikkan siswa. Ibu Siti berpendapat bahwa efektifitas pembelajaran materi sholat juga dipengaruhi oleh keberadaan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran di Madrasah. Sehingga pemilihan metode yang tepat dengan materi sholat dapat disesuaikan dengan berbagai sarana prasarana yang telah disediakan pihak madrasah. Implementasi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan guru dan beberapa siswa di Madrasah Al Barokah Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan, diperoleh tentang proses efektivitas pembelajaran fiqh dalam meningkatkan sikap keagamaan siswa melalui penyampaian dari materi sholat, berikut data yang peneliti analisis untuk informasi 412
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melihat efektivitas pembelajaran fiqh dalam meningkatkan sikap beragama, yaitu sebagai berikut: Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sholat adalah ceramah, poster, dan praktik, yang tidak semuanya mampu menciptakan efektivitas dalam proses pembelajaran karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, peneliti melihat bahwa metode pembelajaran materi sholat yang lebih tepat adalah dengan praktek. Hal ini dikarenakan dengan metode praktik, siswa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat yang diawasi langsung oleh guru, sehingga jika ada tata cara yang kurang tepat maka guru akan langsung mengoreksinya. Kemudian sebelum pelajaran di Madrasah dimulai, siswa juga diwajibkan untuk melaksanakan shalat Ashar berjamaah di masjid. Kegiatan ini sangat efektif dalam meningkatkan sikap keagamaan pada siswa. Umpan balik siswa terhadap kegiatan pembelajaran materi shalat juga berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran fiqh dalam meningkatkan sikap religius siswa. Karena ada beberapa siswa yang kurang paham tentang tata cara shalat dan lain sebagainya. Peran guru sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini. PENUTUP Pembelajaran fiqh di madrasah dapat meningkatkan religiusitas siswa melalui berbagai materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat terjadi dengan memaksimalkan berbagai metode dan pendekatan dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sholat adalah ceramah, poster, dan praktik, yang tidak semuanya mampu menciptakan efektivitas dalam proses pembelajaran karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode pembelajaran materi sholat yang lebih tepat adalah dengan amalan. Hal ini dikarenakan dengan metode praktikum, siswa mempraktekkan langsung cara melaksanakan sholat yang diawasi langsung oleh guru, sehingga jika ada tata cara yang kurang tepat maka guru akan segera memperbaikinya. Kemudian sebelum pelajaran di Madrasah dimulai, siswa juga diwajibkan untuk menunaikan shalat Ashar berjamaah di masjid. Pembelajaran fiqh di sekolah penting bagi siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan nilai spiritual siswa dengan berbagai kebiasaan yang diberikan dari materi fiqih. Selain itu, pola dan metode pembelajaran juga penting dalam proses perjalanan. DAFTAR PUSTAKA Aisyah, S. (2015). Perkembangan peserta didik dan bimbingan belajar. Deepublish. Choli, I. (2019). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Islam. Tahdzib Al- Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 35-52. Harun, A. J., & Sudaryanti, A. M. (2020). Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Multi Kultural Dan Kearifan Lokal Bagi Siswa PAUD. UNY Press. 413
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Mahendra, Y. (2019, August). Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAGELARAN PENDIDIKAN DASAR NASIONAL (PPDN) 2019 (Vol. 1, No. 1, pp. 257-266). Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. Jurnal Al-Wijdan, 5(2). Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Octavia, S. A. (2020). Model-model pembelajaran. Deepublish. Sakerebau, (2018). Memahami Peran Psikologi Pendidikan Bagi Pembelajaran. BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 1(1), 96-111. J. Soedarsono, S. (2013). Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang. Elex Media Komputindo. Zaman, B. (2019). Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa indonesia. Al Ghazali, 2(1), 16-31. 414
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ EFEKTIVITAS APLIKASI KONCO SREGEP DALAM PENINGKATAN MOTIVASI PEER EDUCATOR SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN Anriza Hudha Bramastya1, Muthmainnah2, Lutfi Agus Salim3, Ira Nurmala3 1Bachelor Student of Public Health, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga 2Doctoral Student of Public Health, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga 3Faculty of Public Health, Universitas Airlangga Corresponding Author : muthmainnah@fkm.unair.ac.id Abstrak Peer educator Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah program peningkatan kesehatan remaja di tingkat sekolah yang diselenggarakan oleh BKKBN. Aplikasi Konco SREGEP merupakan aplikasi promosi kesehatan remaja berbasis android yang dirancang oleh FKM UNAIR, BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DP2KB Kabupaten Malang. Aplikasi ini terdiri dari fitur edukasi, konseling online, dan skrining kesehatan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi Konco SREGEP dalam peningkatan motivasi peer educator Sekolah Siaga Kependudukan. Jenis penelitian ini merupakan quasi experimental dengan pre-post test variabel motivasi peer educator. Kegiatan ini diikuti oleh 62 siswa dari 2 Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Malang. Intervensi melalui aplikasi berbasis android, yaitu Aplikasi Konco SREGEP. Kegiatan akses materi diberikan waktu selama 2 minggu. Analisis yang digunakan adalah paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua remaja yang menjadi peserta pelatihan terlibat aktif dalam setiap aktivitas pelatihan edutainment yang dilakukan melalui blended learning. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskusi dua arah dan peningkatan motivasi remaja dalam melaksanakan tugasnya sebagai peer educator. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan tentang motivasi peer educator sebelum dan sesudah intervensi, yaitu p=0,001< α=0.05. Aplikasi Konco SREGEP merupakan salah satu strategi promosi kesehatan remaja edutainment yang efektif dalam meningkatkan motivasi peer educator. Motivasi remaja seharusnya tetap diupayakan mengalami peningkatan melalui pendampingan secara rutin baik dari pihak sekolah maupun dari pihak akademisi dan DP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kata Kunci: Aplikasi, android, peer educator, motivasi, good health, well being Abstract Peer educator ―Sekolah Siaga Kependudukan‖ is one of the youth health improvement programs at the school level organized by The National Family Planning Coordinating Agency. The ―Konco SREGEP‖ application is an android-based youth health promotion application designed by Faculty of Public Health Universitas Airlangga, East Java Province The National Family Planning Coordinating Agency and The National Family Planning Coordinating Agency in Malang Regency. This application consists of educational features, online counseling, and adolescent health screening. This study aims to analyze the effectiveness of the ―Konco SREGEP‖ application in increasing the motivation of peer educators at the Population Alert School. This type of research is a quasi-experimental with a pre-post test of peer educator motivation variables. This activity was attended by 62 students from 2 ―Sekolah Siaga Kependudukan‖ in Malang Regency. Intervention through an android-based application, namely the ―Konco SREGEP‖ application. Material access activities are given for 2 weeks. The analysis used is paired t-test. The results showed that all of the youth who were trainees were actively involved in every edutainment training activity that was carried out through blended learning. This is evidenced by the existence of two-way discussions and increased motivation of adolescents in carrying out their duties as peer educators. The results of this study also showed that there was a significant difference in the motivation of the peer educators before and after the intervention, namely p = 0.001 < = 0.05. The 415
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ―Konco SREGEP‖ application is one of the effective edutainment youth health promotion strategies in increasing the motivation of peer educators. Adolescent motivation should continue to be pursued to increase through regular assistance from the school as well as from academia and National Family Planning Coordinating Agency, the Education Office and the Health Office in Malang Regency. Keywords: Application, android, peer educator, motivation, good health, well being PENDAHULUAN Latar Belakang Memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia merupakan salah satu target SDGs yang perlu dicapai. SDGs ini berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan. Remaja merupakan kelompok sasaran yang perlu diperhatikan dalam mencapai target SDGs nomer tiga. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang komprehensif untuk meningkatkan status kesehatan remaja (Child, 2015). Remaja adalah waktu transisi peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 10-19 tahun. Sedangkan batasan usia anak muda (youth) adalah 15-24 tahun. Kemudian disatukan dalam batasan kaum muda (young people) menurut United Nations (UN) mencakup usia antara 10-24 tahun (BKKBN, 2019). Remaja merupakan kelompok yang cukup rentan terhadap perilaku berisiko. Perilaku ini didominasi dengan perilaku menyimpang (Demir- Dagdas, 2021). Oleh karena itu muncul berbagai permasalahan remaja yang kompleks seperti isu seks dan gender, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan ekonomi dan moral, termasuk permasalahan perilaku seks pra-nikah (Paolini, 2019). Separuh dari total pupulasi remaja (10-24 tahun) di Indonesia rentan berperilaku berisiko. Perilaku berisiko remaja ng biasanya dikaitkan dengan TRIAD KRR yaitu risiko yang berkaitan dengan seksualitas (Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD, Seksual), penyalahgunaan NAPZA, dan HIV AIDS (BKKBN, 2017a). Ibu dengan kategori 15-19 tahun (17,9%) dan 45-49 tahun (21,4%) lebih banyak mengalami permasalahan KTD. Ibu dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun banyak mengalami kasus KTD (BKKBN, 2019). Permasalahan KTD pada remaja merupakan dampak dari perilaku seksual berisiko baik adanya status pernikahan maupun status di luar pernikahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2017, dapat diketahui bahwa pemilihan remaja perempuan yang mengalami KTD adalah sebagai berikut : (1) Menikah, (2) Kabur dari Rumah dan (3) Aborsi. Oleh karena itu perlu strategi peningkatan status kesehatan remaja. Apalagi remaja sebagai salah satu subjek dalam pembangunan (Martinez & da Roza, 2020). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kehamilan remaja menjadi salah satu isu prioritas yang seharusnya segera diselesaikan. aborsi dan terinfeksi Penyakit Menular 416
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dampak kesehatan akibat kehamilan remaja tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental dan psikologis, kesejahteraan ekonomi dan peluang karier, kemiskinan dan prospek kehidupan masa depan remaja. Konsekuensinya juga yang sangat tinggi bagi risiko kesehatan, risiko fisiologis, fistula obstetric dan penurunan status gizi kehamilan terutama pada remaja yang berasal dari latar belakang yang buruk. Berat Bayi Lahir Rendah/ BBLR, lahir hidup dengan cacat hingga kematian ibu bersalin juga merupakan konsekuensi kehamilan remaja. Selain itu keterbatasan akses pelayanan kesehatan antenatal care akan meningkatkan risiko kesehatan bagi bayi (Ayele, Gebregzabher, Hailu, & Assefa, 2018). Terputusnya masa sekolah pada remaja merupakan konsekuensi kehamilan remaja di bidang pendidikan, sehingga tingkat pendidikan dan ketrampilan remaja tergolong rendah. Konflik pada peran baru remaja merupakan dampak kehamilan remaja karena status sebagai seorang ibu dan kebutuhan masa remaja (Watts, Liamputtong, & Mcmichael, 2015). Kehamilan remaja merupakan proses pembuahan yang terjadi secara alami pada kelompok pendudik dengan usia kurang dari 20 tahun. Hal ini dapat berakibat pada peningkatan angka kematian perinatal di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur, BBLR dan kematian perinatal. Bebih dari 18% kelahiran prematur terjadi pada kelompok usia ini. Lebih dari 50% remaja hamil tidak mendapatkan perawatan prenatal hingga trimester kedua, 10% remaja hamil tidak mendapatkan perawatan prenatal hingga trimester ketiga (Nuzula, Dasuki, & Kurniawati, 2020). Remaja mempunyai peranan penting untuk menurunkan angka kematian ibu. Angka kelahiran remaja global telah menurun dari 65 kelahiran per 1000 wanita pada tahun 1990 menjadi 45 kelahiran per 1000 wanita pada tahun 2015 (WorldBank, 2018). Namun, sekitar 16 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun dan 2,5 juta anak perempuan di bawah usia 16 tahun melahirkan setiap tahun di negara berkembang. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian bagi anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun di seluruh dunia (WHO, 2017). Setiap tahun, sekitar 3,9 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman (Darroch, Woog, Bankole, & Ashford, 2016). Isu kesehatan terdapat pada tujuan nomor 3 yaitu jaminan kesehatan universal dimana target pada tahun 2030 adalah mengurangi kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah 359.000 per kelahiran hidup tahun 2012 dan sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 305.000 per 100 kelahiran hidup. Indonesia termasuk negara dengan AKI no 2 tertinggi di ASEAN setelah Laos. Namun demikian AKI di Indonesia masih jauh dari target SDGs (Achadi, 2019). Pada tahun 2019, AKI Provinsi Jawa Timur mencapai 89,81 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 417
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 91,45 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI harus tetap dilaksanakan meskipun target dari provinsi sudah tercapai (DinkesJatim, 2019). AKI di Kabupaten Malang tahun 2019 mencapai 69,91 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Malang lebih rendah dari AKI Provinsi Jawa Timur, namun angka ini meningkat signifikan dibandingkan AKI tahun 2017 (43,32) dan 2018 (42,17) di Kabupaten Malang (Diskominfo, 2020). Berdasarkan survei pendahuluan di BKKBN Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa penyebab peningkatan AKI di Kabupaten Malang dari tahun 2017 ke tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan angka dispensasi kawin. Angka peningkatan dispensasi kawin di Kabupaten Malang juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 (398), 2019 (917) hingga tahun 2020 (1270). Angka dispensasi kawin di Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur (Kemenag, 2019). Menurut survei pendahuluan di Kabupaten Malang, diketahui angka dispensasi kawin peningkatan tinggi dikarenakan banyaknya perilaku berisiko pada remaja terutama premarital seks, kehamilan yang tidak diinginkan, untuk mencegah aborsi dan menjaga nama baik keluarga. (BKKBN, 2019). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan KTD pada remaja. Kehamilan remaja terjadi karena beberapa faktor mulai dari tingkat individu, interpersonal, komunitas, dan sosial. Pada tingkat individu, kehamilan pada remaja perempuan seringkali bukan hasil dari pilihan yang disengaja, melainkan akibat dari terbatasnya atau kurangnya informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi dan akses terbatas atau terbatas ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kontrasepsi yang efektif. Kurangnya akses kontrasepsi darurat bahkan dalam konteks pemerkosaan atau inses menjadi perhatian khusus. Pada tingkat interpersonal, kekerasan seksual dan norma gender tentang kekuasaan dan kendali melemahkan hak pilihan perempuan dan kemampuan remaja untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Di tingkat komunitas, masih ada taboo pada orang tua, guru sekolah, serta tokoh politik, masyarakat dan agama untuk mengakui bahwa remaja aktif secara seksual menghambat upaya untuk membekali remaja dengan informasi kesehatan reproduksi remaja, ketrampilan penggunaan kondom, untuk menghindari masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, status keibuan sebagai nilai budaya atau sebagai jalan keluar dari kemiskinan dapat mengarah pada pernikahan dini (Caffe et al., 2017). seksual berisiko, penggunaan narkoba, pengalaman keluarga mempunyai remaja yang sudah melahirkan, tekanan teman sebaya, serta kurangnya pendidikan seks dan layanan kesehatan meningkatkan bahaya kehamilan remaja. Upaya yang dilakukan melalui keterlibatan orang tua, sekolah, masyarakat, ada legalitas, dan kebijakan pemerintah dalam melindungi remaja dari kehamilan (Chung, Kim, & Lee, 2018). Pernikahan dini, perilaku 418
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sebab pernikahan dini menurut Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia adalah pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah mudah, pernikahan yang diatur, premarital seks, dan KTD (Jones & Gubhaju, 2008). Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan KTD pada remaja secara komprehensif. Generasi Berencana (GENRE) merupakan salah satu program pencegahan KTD yang diselenggarakan oleh BKKBN. Namun Hasil penelitian kepada 854 remaja, diketahui bahwa hanya 52,7% (n = 450) siswa yang mengetahui tentang program peer educator bahkan 76,2% tidak mengetahui adanya program GenRe. (Muthmainnah, Nurmala, Siswantara, R, & P, 2019; I Nurmala, Muthmainnah, Rachmayanti, Pertiwi, & Harris, 2020). Pembentukan peer educator yang masih ada saat (Generasi berRencana) yang diselenggarakan oleh BKKBN. ini ada pada program GenRe Program GenRe merupakan kebijakan dari pemerintah guna mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini diamanahkan oleh BKKBN. Menurut materi Pusat Informasi Konseling BKKBN dinyatakan bahwa, program GenRe dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi (PIK R/M) yang dilaksanakan melalui Konseling Remaja/Mahasiswa pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Selain pendekatan langsung kepada remaja, pendekatan dilakukan pula kepada orang tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adalah lingkungan terdekat remaja serta merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukkan karakter. Pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja dilakukan melalui Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Program GenRe juga jumerupakan strategi pemerintah untuk membina remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV-AIDS, Napza). Melalui generasi berencana pula remaja akan diberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan dan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan KRR untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera. program ini memiliki dua pendekatan yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK). Program ini melalui pendekatan dari oleh untuk remaja, ramah remaja, pembelajaran, pelembagaan, dan pencapaian (Yulianti, 2017). Namun masih banyak (69,8%) remaja Indonesia belum mengetahui program GenRe (BKKBN, 2017b). Bahkan remaja hanya sebagai objek program. sebelumnya menunjukkan bahwa remaja masih ‗pemerhati', berarti remaja masih belum merasa dikategorikan sebagai mempunyai pengaruh dan keterlibatannya pasif dalam pelaksanaan program kesehatan remaja (Muthmainnah, 2013). Remaja dilibatkan sebagai peer educator masih cenderung pasif karena wewenangnya hanya sebatas pada tahap pelaksanaan program, harapannya peer educator dilibatkan mulai dari Hasil penelitian 419
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perencanaan program. Sedangkan keterlibatan kelompok remaja di luar sekolah cenderung lebih sangat pasif bahkan ada yang belum terpapar program. Program kesehatan remaja seharusnya melibatkan remaja dari berbagai setting (sekolah, luar sekolah) dan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas remaja. Remaja berharap dapat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program karena remaja sebagai prime mover dalam keberhasilan program kesehatan remaja (Siswantara & Muthmainnah, 2019). Berdasarkan survei pendahuluan di Kabupaten Malang, diketahui bahwa hanya remaja yang aktif dan sebagi duta GenRe yang mempunyai pengetahuan yang tinggi terkait dengan program dan materi Kesehatan Reproduksi Remaja. Bahkan saat pandemi ini, angka dispensasi kawin meningkat, salah satu sebabnya adalah kehamilan remaja. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan program GenRe yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik remaja terutama dalam era pandemi ini. Aplikasi Konco SREGEP menjadi salah satu upaya penguatan Program GenRe dan peningkatan motivasi peer educator di Era Pandemi. Rumusan Masalah Bagaimana efektivitas aplikasi konco sregep dalam peningkatan motivasi peer educator sekolah siaga kependudukan ? METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan Quasi Experiment. Penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakukan dalam kondisi yang terkendali menggunakan eksperimen. Perwakilan remaja dari dua sekolah di Kabupaten Malang telah mendapatkan pelatihan edutainment. Penelitian ini juga melakukan analisis efektivitas aplikasi Konco SREGEP melalui kuesioner pre-post test dengan variabel motivasi peer educator. Kegiatan ini diikuti oleh 62 siswa dari 2 Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Malang. Intervensi melalui aplikasi berbasis android, yaitu Aplikasi Konco SREGEP. Kegiatan akses materi diberikan waktu selama 2 minggu. Analisis yang digunakan adalah paired t-test. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelatihan Aplikasi Konco SREGEP dilaksanakan melalui online dan offline. Komunikasi asinkron dilakukan dengan cara peserta mengakses materi pembelajaran melalui aplikasi Konco SREGEP secara mandiri dengan rentang pengerjaan selama 4 minggu. Salah satu faktor penghambat efektivitas program konselor sebaya adalah kurangnya ketrampilan konselor (Astiti, 2015), sehingga adanya metode edutainment dapat membantu remaja untuk meningkatkan ketrampilan sebagai konselor sebaya (Nurmala et al., 2020). Pada masa pandemi ini, penelitian sebelumnya juga melakukan intervensi pada remaja untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi (Ramadhani & Khofifah, 2021). 420
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ A. Karakteristik Responden Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 34%. Sedangkan peserta dengan jenis kelamin perempuan hamper dua kali lebih banyak dibanding laki- laki yaitu sebesar 66%. Tabel 1. Karakteristik Responden Karakteristik Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total n % 21 34 41 66 62 100 Responden yang memiliki motivasi sebagai peer educator yakni sebesar 32 juga dipengaruhi oleh dukungan informasi dari %. Motivasi responden lingkungan sekitarnya. Peserta mengetahui informasi kesehatan dari berbagai sumber, mulai dari guru sebanyak 80.6%, sedangkan sisanya sebanyak 6.5% dari tenaga kesehatan, dan dari orang tua maupun internet masing-masing sebesar 6.5%. Efektivitas program konselor sebaya didukung oleh peran stakeholder dan guru (Astiti, 2015). Salah satu peran guru adalah mengadvokasi pelaksanaan program peer educator kepada stakeholder terkait khususnya stakeholder pemerintah (Nurmala et al., 2019). B. Motivasi Sebelum dan Sesudah Pelatihan Semua remaja yang menjadi peserta pelatihan terlibat aktif dalam setiap aktivitas pelatihan edutainment yang dilakukan melalui blended learning. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskusi dua arah dan peningkatan motivasi remaja dalam melaksanakan tugasnya sebagai peer educator. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan tentang motivasi peer educator sebelum dan sesudah intervensi, yaitu p=0,001< α=0.05. Penelitian sebelumnya dengan desain eksperimental semu juga menyebutkan bahwa intervensi aplikasi berbasis android dapat meningkatkan rerata pengetahuan dan motivasi remaja tentang kesehatan reproduksi (Siswantara et al., 2019). C. Efektivitas Metode Edutainment sebagai Metode Pelatihan bagi Peer Educator pada Remaja di Era Pandemi Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode edutainment sebagai metode pelatihan bagi peer educator pada remaja di era pandemi. Untuk mengetahui analisis signifikansi kenaikan menggunakan uji Wilcoxon (Tabel 2). skor motivasi, dilakukan Tabel 2. Analisa pretest-posttest pengetahuan reproduksi 421
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Wilcoxon test Z Asymp. Sig. (2-tailed) 4.611 .000 Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0,000 (p<0,05), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi remaja yang dilatih sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Konco SREGEP berpengaruh positif dalam meningkatkan motivasi peer educator dalam melaksanakan tugasnya, dimana rata-rata peningkatan sebesar 15.29. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa intervensi pada remaja putri dengan menggunakan aplikasi whatsapp di masa pandemi dapat meningkatkan pengetahuan secara signifikan (Riyanto, 2021). Studi lain juga menyampaikan bahwa ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara modul cetak dan aplikasi berbasis android dalam pengukuran efikasi diri remaja. Ini berarti bahwa aplikasi seluler adalah media yang lebih efektif dan direkomendasikan untuk kegiatan pendidik sebaya (Ira Nurmala et al.). Dukungan dari guru dan stakeholder dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas program konselor sebaya di sekolah (Astiti, 2015). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa stakeholder pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan program konselor sebaya (Muthmainnah et al., 2016). Meski begitu, pengembangan media kesehatan remaja masih belum menjangkau seluruh stakeholder terkait karena masih belum ada sinergisitas antar stakeholder terkait (Muthmainnah et al., 2020). Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa edutainment merupakan metode yang cukup efektif di era pandemic. Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi remaja mengikuti pelatihan melalui media pencegahan stunting yang edutainment (karya peserta di akhir intervensi) dan terjadi perubahan peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah intervensi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan, yaitu p= 0,000< α= 0.05 (M. Muthmainnah & Qomaruddin, 2020). PENUTUP Aplikasi Konco SREGEP sebagai salah satu metode edutainment yang efektif di era pandemi. Metode ini dapat dijadikan strategi penguatan program GenRe sehingga implementasi program tetap dapat dilakukan. Efektivitas metode ini melalui hasil need assessment dan selanjutnya dikemas melalui aplikasi berbasis android (Aplikasi Konco SREGEP). Selanjutnya akan dilaksanakan kajian analisis penerimaan aplikasi Konco SREGEP. DAFTAR PUSTAKA Achadi, E. L. (2019). Kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia. FKM UI pada Rakernas. 422
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Ayele, B. G. k., Gebregzabher, T. G., Hailu, T. T., & Assefa, B. A. (2018). Determinants of teenage pregnancy in Degua Tembien District, Tigray, Northern Ethiopia: A community-based case-control study. PloS one, 13(7), e0200898. BKKBN. (2017a). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Jakarta. BKKBN. (2017b). Survei Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembangunan Keluarga di Kalangan Remaja Indonesia. Jakarta: BKKBN. BKKBN. (2019). Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) 2019. Jakarta. Caffe, S., Plesons, M., Camacho, A. V., Brumana, L., Abdool, S. N., Huaynoca, S., & de Leon, R. G. P. (2017). Looking back and moving forward: can we accelerate progress on adolescent pregnancy in the Americas? Reproductive Health, 14(1), 1-8. Child, E. W. E. (2015). The global strategy for women's, children's and adolescents health. New York, NY: Every Woman Every Child. Chung, H. W., Kim, E. M., & Lee, J.-E. (2018). Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low-and middle-income countries: A systematic review. Journal of adolescence, 69, 180-188. Darroch, J., Woog, V., Bankole, A., & Ashford, L. S. (2016). ADDING IT UP: Costs the Contraceptive Needs of Adolescents. and Benefits of Meeting Guttmacher Institute, 2016. Demir-Dagdas, T. (2021). Parental Divorce, Parent-Child Ties, and Health: Explaining Long-Term Age Differences in Vulnerability. Marriage & Family Review, 57(1), 24-42. DinkesJatim. (2019). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Diskominfo. (2020). Kabupaten Malang Satu Data Edisi 2020. Kabupaten Malang. Jones, G., & Gubhaju, B. (2008). Trends in Age at Marriage in the Provinces of Indonesia. Kemenag. (2019). Angka Dispensasi Kawin. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Martinez, E. Z., & da Roza, D. L. (2020). Ecological analysis of adolescent birth rates in Brazil: Association with Human Development Index. Women and Birth, 33(2), e191-e198. Muthmainnah. (2013). analisis Stakeholder Remaja terhadap Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Kota Semarang. Jurnal Promkes1(2). Muthmainnah, Nurmala, I., Siswantara, P., R, R. D., & P, E. Y. (2019). Mixed Methods: Expectations Versus Facts on the Implementation of Adolescent Journal of Public Health Research & care Health Service. Indian Development, 10(5), 504-508. Muthmainnah, M., & Qomaruddin, M. B. (2020). Blended Learning Kader Dakwah Sehat Dalam Upaya Pencegahan Stunting Sebagai Aplikasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Pondok Pesantren. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya 2020. Nurmala, I., Hargono, R., Siswantara, P., Muthmainnah, Harris, N., Wiseman, N., . . . Fitriani, H. U. Effectiveness of Adolescent Reproductive Health Media in HEY (Health Educator for Youth) Activities for High School Students in Indonesia. 423
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Nurmala, I., Muthmainnah, Rachmayanti, R., Pertiwi, E., & Harris, N. (2020). Students Attitudes Towards Reactivation of Peer Counselor Program to Prevent Substance Use/Actitudes de los estudiantes hacia la reactivacion del programa de consejeros para prevenir el uso de sustancias. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25(S6), 134-144. Nuzula, R. F., Dasuki, D., & Kurniawati, H. F. (2020). Hubungan Kehamilan pada Usia Remaja dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Panembahan Senopati. JURNAL KESEHATAN SAMODRA ILMU, 11(2), 121-130. Paolini, A. (2019). Social Emotional Learning: Role of the School Counselor in Promoting College and Career Readiness. Anatolian Journal of Education, 4(1), 1-12. Siswantara, P., & Muthmainnah, M. (2019). Remaja Sebagai Penggerak Utama dalam Implementasi Program Kesehatan Remaja. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 7(1), 55-66. Watts, M. C. N. C., Liamputtong, P., & Mcmichael, C. (2015). Early motherhood: a qualitative study exploring the experiences of African Australian teenage mothers in greater Melbourne, Australia. BMC public health, 15(1), 1-11. WHO. (2017). Global health estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country region, 2000-2015 Geneva2016. Doi: who. and by html. WorldBank. (2018). Adolescent Fertility Rate. Yulianti, D. (2017). Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(2), 93-108. 424
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KELURAHAN PENGAWASAN SEBAGAI MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK KOTA SEMARANG TAHUN 2020 Martien Herna Susanti1 dan Setiajid2 Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang Email: martien@mail.unnes.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model pengawasan partisipatif Pilkada serentak Kota Semarang dan faktor-faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian meliputi 3 (tiga) kelurahan di Kota Semarang yang ditetapkan Bawaslu Kota Semarang pada tahun 2019 sebagai Kelurahan Pengawasan meliputi Kelurahan Kandri, Tandang, dan Mangkang Wetan. Fokus penelitian adalah model pengawasan partisipatif dan faktor- faktor penghambat program kelurahan pengawasan sebagai bentuk model pengawasan partisipatif Kota Semarang tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dan diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan implementasi model pengawasan partisipatif Pilkada dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan membentuk beberapa kelurahan pengawasan semenjak tahun 2019 melalui pendekatan topdown. Komisioner Bawaslu mendatangi kelurahan sasaran untuk selanjutnya berkoordinasi dengan seluruh elemen dan lembaga masyarakat tingkat kelurahan termasuk organisasi kepemudaan dan perempuan. Pembentukan kelurahan pengawasan diawali sosialisasi kepemiluan dilanjutkan deklarasi (pemasangan plang atau spanduk) sebagai penanda diresmikannya kelurahan pengawasan. Faktor penghambat program kelurahan pengawasan adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terkait bentuk pelanggaran dan yang bukan pelanggaran, prosedur pelaporan, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran, persepsi masyarakat, bahwa kegiatan pengawasan adalah merepotkan, anggapan tugas mengawasi Pemilu semata-mata tugas Bawaslu, dan budaya ewuh pakewuh masyarakat Jawa. Kata Kunci: Kelurahan Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, Model Pengawasan Partisipatif di Kota Semarang Abstract This study aims to describe the participatory supervision model for the simultaneous regional elections of Semarang City and the factors that hinder the supervision village program as a model for participatory supervision in the simultaneous regional elections in 2020. This study uses a qualitative descriptive design. The research locations include 3 (three) urban villages in Semarang City which were designated by the Semarang City Bawaslu in 2019 as Supervision Villages including Kandri, Tandang, and Mangkang Wetan Villages. The focus of the research is the participatory supervision model and the inhibiting factors of the supervision village program as a form of participatory supervision model for the City of Semarang in 2020. The sampling technique used is purposive sampling and snowball sampling. Research data were collected through interviews and documentation and tested for validity using data triangulation and methods. The results showed that the implementation of the participatory election supervision model was carried out by the Semarang City Bawaslu by forming several supervisory villages in 2019 through a top-down approach. The Bawaslu commissioner visits the targeted kelurahan to further coordinate with all elements and community 425
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ institutions at the kelurahan level including youth and women's organizations. The formation of a supervisory village begins with electoral socialization followed by a declaration (installation of a sign or banner) as a sign of the inauguration of a supervisory village. The inhibiting factors for the supervisory village program are the low level of public knowledge regarding forms of violations and non-violations, reporting procedures, the public does not dare to report cases of alleged violations, the public perception that supervisory activities are troublesome, the assumption that the task of supervising elections is solely the task of Bawaslu, and the ewuh culture. Javanese people's wisdom. Keywords: Supervision Village, Participatory Supervision, Participatory Supervision Model in Semarang City PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu indikator demokrasi adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Idealnya tidak sekedar menggunakan hak pilih, namun berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keikutsertaan masyarakat pada inilah yang disebut pengawasan tahap partisipatif atau pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pengawasan partisipatif dimaksudkan untuk dapat mengawasi Pemilu di ranah privat di luar kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dilaksanakan oleh rakyat, selaku pemilik kedaulatan di negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (3) menjelaskan, bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah: (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan (4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. termaktub dalam UU Ketentuan yang tentang Pemilu di atas memberikan kesempatan turut dalam pengawasan sekaligus memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemantauan dan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu. Keterlibatan masyarakat tersebut bersifat suka rela memantau seluruh tahapan penyelenggaraan dan melaporkannya secara berjenjang. Laporan pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti sepanjang memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when), yaitu siapa yang melakukan, mengapa, di mana terjadinya, pelanggarannya seperti apa, dan kapan terjadinya, juga 1 H (how), bagaimana kronologis kejadiannya. Pelibatan masyarakat ini bertujuan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik. Salah satu tantangan terbesar pengawasan partisipatif adalah kesediaan masyarakat melaporkan pelanggaran atau kecurangan di lingkungan tempat tinggalnya. luas kepada masyarakat untuk 426
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sebelumnya selain Bawalsu, pengawasan telah melibatkan lembaga independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau CSO (Civil Society Organization), namun belum efektif. Keberadaan pengawasan partisipatif dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran, karena semakin banyak lembaga independen atau masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan, maka lebih efektif menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan data Bawaslu Kota Semarang terdapat 43 kasus pelanggaran Pilkada serentak tahun 2020, meliputi 32 kasus pelanggaran administrasi pemilihan dengan rincian 25 kasus mengenai pelanggaran proses perekrutan badan adhoc, 3 (tiga) kasus pelanggaran badan adhoc tidak netral, 1 (satu) kasus pelanggaran pemutakhiran data pemilih, 1 (satu) kasus penyelenggaraan pemilihan (KPPS) tidak melaksanakan proses pemilihan sesuai prosedur, dan sebanyak covid-19 pidana pemilihan mencapai angka 4 (empat) kasus dan pelanggaran hukum lainnya terkait pelanggaran netralitas ASN sebanyak 7 (tujuh) kasus (Bawaslu Kota Semarang, 2021). 2 (dua) kasus pelanggaran protocol 2019). Pelanggaran Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2020?; dan (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2020?. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif (Bungin, 2015). Penelitian kualitatif dipilih, karena jenis penelitian ini selain menyediakan pemahaman, penjelasan, dan teori tentang perilaku sosial, juga dapat memahami demokratisasi di ini adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif, sistematis, dan mendalam dari kasus yang diteliti (Creswell, 2015), dalam hal ini adalah Kelurahan Pengawasan di Kota Semarang. Penelitian ini mengambil lokasi di 3 (tiga) yaitu Kelurahan Kandri, Kelurahan Tandang, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Latar belakang pemilihan lokasi, karena tiga kelurahan ini menjadi kelurahan tahap pertama yang ditetapkan sebagai kelurahan pengawasan yang diharapkan dapat menjadi pilot project bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Semarang. tingkat lokal. Maksud pendekatan Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui 427
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles, 1992). Triangulasi ini yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan orang atau sumber yang berbeda di lokasi penelitian, dan (2) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama. PEMBAHASAN Program Kelurahan Pengawasan sebagai Model Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Serentak Kota Semarang Tahun 2020 Perhatian atas proses transisi demokrasi di daerah berawal dari keyakinan, bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi di tingkat nasional. Pernyataan ini didasarkan, bahwa pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah merupakan ajang pendidikan yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan kedudukan pemerintah daerah memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat saat proses demokratisasi berlangsung (Sirait, 2018). Fenomena di atas memberikan penjelasan yang gamblang, bahwa perbaikan kualitas demokrasi di daerah akan mendorong kualitas demokrasi di tingkat nasional. Sejauh ini persoalan Pilkada masih didominasi sengketa pemilihan kepala daerah selain kasus korupsi dan abuse of power lainnya. Pilkada langsung di era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang dominan, melibatkan figur pemilik kapital ekonomi dan politik terabaikan. yang kuat, sehingga kapabilitas dan kompetensi acapkali Demokratisasi di tingkat lokal masih berkisar pada tataran permukaan dengan kekuasaan masih bertumpu dan dikendalikan oleh oligarki. Sehingga meskipun terjadi transisi ke arah yang lebih demokratis, namun masih kental dengan manipulasi suara dan pemerintahan yang korup. Hal ini mengingatkan pada demokrasi semu yakni demokrasi sekedar menyoal adanya Pemilu, tanpa memandang proses berjalannya demokrasi yang sehat dan subur, termasuk di dalamnya bagaimana konstestasi berlangsung. Parameter Pemilu demokratis yaitu: (1) Kesetaraan antar warga negara, baik pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu; (5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, Integritas pemungutan, imparsial; penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu; dan (7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (Surbakti, 2015: 11). independen dan (6) 428
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Idealnya Pemilu yang demokratis melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan, bahwa kedaulatan rakyat hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Fenomena di atas menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi potensi kecurangan yang terjadi pada tahapan pemilu. Persoalan di atas tidak terlepas dari adanya kenyataan, bahwa individu maupun kelompok masyarakat belum banyak memperoleh pendidikan politik yang memadai, apalagi mengambil peran sebagai anggota partai yang intens membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan kegiatan pemilu melalui media massa secara obyektif, melakukan dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih, dan melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat atau quick count hasil Pemilu. Masykurudin Hafidz, menyatakan partisipasi masyarakat dalam Pemilu terus berkembang, sebagaimana luasnya dimensi partisipasi masyarakat yang mencangkupi: (1) Partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan serta kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih dalam pengawasan serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum; (2) Partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Pemilu, bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon perihal partisipasi masyarakat dan pasangan calon, musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu; dan (3) Partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS (Sakhroji, 2021). Temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Searang tahun 2019 yang dilakukan kontestan, pendukung serta masyarakat menunjukkan perlunya upaya pengawasan yang melibatkan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Pemilu dapat terlaksana sesuai dengan azas Luber Jurdil dan berintegritas. Keikutsertakan masyarakat dalam pengawasan Pemilu inilah yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif diwujudkan dengan membentuk kelurahan pengawasan dan anti politik uang yang dirintis oleh Bawaslu Kota Semarang sejak tahun 2019. Dengan demikian partisipasi politik tidak sekedar menggunakan hak pilih. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak 429
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budihardjo, 2007: 368). Dengan demikian partisipasi politik dapat disimpulkan sebagai kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung mempengaruhi kebijakan langsung atau pemerintah (public policy) (Budihardjo, 2007:119). tidak Sejalan dengan pernyataan di atas, hakikat partisipasi politik menurut Weyner adalah tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal yang terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal (Edosa, 2014). Di sisi lain Rosenstone dan Hansen (1993) menekankan pentingnya mobilisasi oleh para pemimpin politik terkait masalah dan peluang politik. Mereka menjelaskan, bahwa perubahan lingkungan politik mendorong atau menghalangi partisipasi politik (Brady et al., 2010). Menurutnya terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu: (1) modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik; (2) perubahan struktur kelas sosial; (3) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern; dan (4) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Harrison, 2007:130). Perubahan lingkungan politik yang dinamis perlu diimbangi dengan luas sebagaimana pengawasan partisipatif yang partisipasi yang diimplementasikan dalam bentuk kelurahan pengawasan dan anti politik uang. Tujuan kelurahan pengawasan yang diinisiasi oleh Bawaslu Kota Semarang adalah merangkul dan menggandeng masyarakat guna memberi informasi dan pembinaan masyarakat setempat, agar dengan kesadaran sendiri ikut aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020. lebih Program kelurahan pengawasan dan kelurahan anti politik uang di Kota Semarang sendiri dibentuk sebelum masuk ke tahapan sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 yang digelar pada 1 November 2019. Sejak tahun 2019 sudah terdapat 3 (tiga) kelurahan pengawasan yang dibentuk, yaitu Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, dan Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu. Selain Kelurahan Pengawasan juga terdapat kelurahan anti politik uang, yaitu Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik, dan Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan. Ketiga kelurahan difokuskan untuk membentuk masyarakat sebagai pengawas partisipatif di tingkat bawah. 430
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan keterangan dari Nining Susanti, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, kegiatan kelurahan pengawasan meliputi: Pertama, rapat pembinaan di kelurahan pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa saja tugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Hal yang paling penting adalah mengedukasi kepada masyarakat, tentang jenis-jenis pelanggaran, bentuk- bentuk pelanggaran termasuk dalam hal ini netralitas ASN, ketentuan tentang pemasangan spanduk, umbul-umbul, alat peraga kampanye yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk teknis kegiatannya dilakukan rapat pembinaan 4 (empat) kali selama Oktober hingga November 2019 di masing-masing wilayah. Kedua, pemasangan spanduk atau Plang Pengawasan dari bawaslu di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Isi deklarasi yang tertuang di Plang Pengawasan tiga kelurahan yang ditandatangani oleh salah satu Komisoner Bawaslu Kota Semarang, Lurah dan Koordinator kelurahan pengawasan: tahapan pemilu/pemilihan; (2) Menolak Politik Uang; (3) Menolak Mobilisasi ASN dalam Ibadah, Tempat (4) Menolak Kampanye di Tempat Pemilu/Pemilihan; Pendidikan dan Kantor/Gedung Pemerintahan; dan (5) Menolak Praktik Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan lainnya. (1) Turut serta mengawasi setiap Inisiasi pembentukan kelurahan pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang yang selanjutnya melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam pemungutan suara meliputi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudah pemungutan suara. Sebelum pemilihan, aktivitas masyarakat mencangkupi mendaftarkan diri sebagai pemilih, peserta kampanye, dan berperan dalam lembaga survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Saat pemungutan suara menyaksikan proses penghitungan suara, saksi dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK, dan berperan dalam proses pemberitaan di media cetak atau elektronik. Pasca pemungutan suara menyampaikan hasil pemantauan, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran administrasi dan pidana kepada Bawaslu. Seluruh kegiatan pembentukan kelurahan pengawasan didanai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN 2019. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pengawasan mencangkupi: (1) Hadir di setiap rapat pembinaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu; (2) Menyampaikan informasi hasil rapat tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga Ormas dan komunitas yang ada di lingkungan tenpat tinggalnya; dan (3) Berani mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. 431
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pemilihan kepala daerah telah berakhir pada tahun 2020, namun program pengawasan partisipatif terus dikembangkan. Hingga tahun 2021 dideklarasikan berdirinya kelurahan anti politik uang dilaksanakan di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik. Pemilihan lokasi di Kelurahan Pedalangan dilatarbelakangi kasus dugaan tindak pidana politik uang yang muncul di Kelurahan Pedalangan dalam Pilkada 2020. Sosialisasi program kelurahan anti politik uang diselenggarakan tanggal 31 Agustus 2021 dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur Pegawai Negeri Sipil se- Kelurahan Pedalangan. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menyampaikan materi tentang larangan politik uang sebagaimana pasal 187 A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan-Kedua Undang-Undang Nomr 1 Tahun-2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. Sebagaimana diketahui, bahwa pasal ini menyebutkan politik uang akan menjerat kepada pemberi maupun penerima. Melalui sosialisasi ini msyarakat akan memahami pengertian politik uang, pencegahan serta pelaporan atas atas kasus pelanggaran kepada Bawaslu. Kegiatan ini sekaligus juga mendorong masyarakat untuk mendeklarasikan diri menolak politik uang dan menerapkan di lingkungan masyarakatnya. Selain Kelurahan Pedalangan, kegiatan sejenis juga akan diselenggarakan di 3 (tiga) kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kemijen, Kelurahan Kramas dan Kelurahan Karanganyar Gunung. Bawaslu Kota Semarang juga menyadari pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan peran serta kaum perenpuan dalam pengawasan partisipatif. Sehingga dalam berbagai kegiatan selalu melibatkan beberapa unsur masyarakat yaitu Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), Karang Taruna, Pegawai Kelurahan Pedalangan serta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas, dan juga Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satunya adalah program pengembangan kelurahan pengawasan di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2021 yang bertajuk ―Peran Perempuan di Kelurahan Bulu Lor sebagai Garda Terdepan dalam Pengawasan Partisipatif‖. Rapat pengembangan kelurahan pengawasan di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara tersebut diikuti pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus KSM Forum Kesehatan Kelurahan (FKK), pengurus KSM Kelompok Wanita Tani, Pengurus KSM Walinggana dan pengurus karang taruna Kelurahan Bulu Lor. Kegiatan dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu Kota Semarang serta lurah Bulu Lor. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan, program ini dicanangkan sebagai pendidikan politik masyarakat dalam rangka menjaga iklim demokrasi dan pemilu yang berintegritas. 432
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Implementasi pengawasan partisipatif adalah dengan membentuk kelurahan pengawasan dengan kegiatan awal berupa sosialisasi yang bertujuan memberikan pengetahuan yang memadai jenis pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan massif. Jenis pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan massif meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemiliu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran pidana, meliputi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. ini masyarakat didorong untuk berani menyampaikan laporan untuk dapat ditindaklanjuti ke KPU sesuai tingkatan jika merupakan pelanggaran administrasi. Tindak pelanggaraan pidana, serta ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi jika yang ditemui merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: (1) nama dan alamat pelapor; (2) pihak terlapor; (3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan (4) uraian kejadian. Diharapkan kegiatan ini akan memberikan pemahaman masyarakat atas kepemiluan dan pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam mengawasi Pemilu. Pada kegiatan sosialisasi lanjut ke kepolisian Mitra Bawaslu Kota Semarang dalam membentuk kelurahan pengawasan yaitu seluruh elemen masyarakat setempat mencangkupi Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, Babinsa serta masyarakat yang memiliki komitmen kuat atas jalannya demokrasi. Kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat dilandasi pemikiran, bahwa sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini hanya akan tercapai, jika iklim demokrasi untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dibangun bersama antara pemerintah daerah dan semua stakeholder dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain tugas untuk terus meningkatkan partisipasi bukan semata tugas penyelenggara pemilu saja namun semua stakeholder baik pemerintah, NGO atau LSM dan juga masyarakat itu sendiri. Kesuksesan perwujudan Pemilu yang demokratis tidak terlpas dari tahapan strategis menyebarkan informasi dan membangun kesadaran terhadap tidak hanya pentingnya partisipasi masyarakat. Penyebaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kepemiluan, namun informasi 433
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mendorong masyarakat agar cerdas menggunakan hak pilih hingga tahap evaluatif atas proses Pemilu yang sedang berlangsung. Kesadaran akan hak pilih ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang menyebutkan partisipasi poltik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi- pribadi dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dalam hal ini Pemilu menjadi media dalam menyalurkan hak pilih yang berlangsung secara damai atau legal didukung masyarakat yang cerdas memilih. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut kritis, yang hanya akan terjadi jika masyarakat telah memiliki kemampuan dalam menilai visi, misi, program. Platform partai politik maupun kandidat, sehingga masyarakat tidak salah pilih untuk lima tahun ke depan. Faktor-Faktor yang Menghambat Program Kelurahan Pengawasan sebagai Model Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak Kota Semarang Tahun 2020 Tingkat malpraktik Pemilu bergantung pada kualitas demokrasi suatu negara. Ketika peserta dan pelaksana berkoalisi mencurangi pemilihan, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel dan berintegritas. Malpraktik adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun lalai, ceroboh, ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu. Malpraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Surbakti et al., 2014). Kajian JPPR menyebutkan tujuan partisipasi (1) masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu adalah: Mewujudkan Pemilu yang berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak; (2) Pemantauan termasuk usaha menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat; dan (3) Menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (Ramadhanil, 2015: 36-37). tidak Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi saksi yang mewakili peserta Pemilu, 434
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. Kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam lembaga survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kesepuluh, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia (Surbakti, 2015: 50-51). Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015: 51). Terdapat dua kebijakan Bawaslu terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010-2014 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran ―uji coba‖ atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan (Junaidi, 2013:27). tercatat semakin luas kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu yang berbentuk lembaga pemantau pemilu yang memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam demokrasi elektoral. Selama ini pemantau pemilu Indonesia memiliki kontribusi pada keterbukaan penyelenggara pemilu terhadap data dan informasi proses Pemilu, serta Pemilu yang semakin inklusif bagi perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kedudukan pemantau Pemilu yang mandiri, membawa tantangan tersendiri, antara lain terkait dana operasional pemantauan, syarat pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu yang mengharuskan tercatat di Bawaslu, dan belum tersedianya perlindungan bagi pemantau pemilu yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu seperti politik uang. Sepanjang perjalanan Pemilu di Indonesia Sebagaimana ketentuan Pasal 435-447 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat jelas dan teregistrasi serta independen, mempunyai sumber dana yang memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Sedangkan khusus pemantau dari luar negeri harus memenuhi persyaratan tambahan yakni mempunyai lain, kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara 435
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 94 ayat (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas, meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta Bawaslu Proinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mengembangkan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran. Dari sisi masyarakat ada tiga hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Masyarakat dengan segala karakteristiknya akan memberikan partisipasinya bilamana merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan tertentu. Untuk ini diperlukan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan secara nyata dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan kemauan masyarakat dalam pemilu yang lebih besar, maka perlu adanya motivasi bagi masyarakat. Motivasi dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik seperti diamanatkan Undang- Undang. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan. Tanggal 9 November 2019, Bawaslu Kota Semarang meluncurkan tiga kelurahan pengawasan yaitu Kelurahan Kandri, Kelurahan Tandang, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Kelurahan pengawasan adalah kelurahan yang masyarakatnya melakukan pengawasan, pencegahan, dan melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020. Tujuan pembentukan kelurahan pengawasan adalah mengajak masyarakat memberi informasi, membina masyarakat setempat agar dengan kesadaran sendiri ikut aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 dan melaporkan kepada Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran di wilayahnya. Kelurahan pengawasan merupakan media edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat guna menyukseskan Pemilu maupun Pilkada yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai icon penting keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan baik (Fardianto, 2019). Upaya menciptakan masyarakat yang sadar kepemiluan, bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangat disadari oleh pihak Bawaslu, karena membangun kesadaran akan pengawasan partisipatif membutuhkan waktu yang panjang. Rendahnya jumlah aduan pelanggaran yang disampaikan masyarakat ditengarai 436
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, ketidaktahuan masyarakat, meliputi hal-hal apa saja yang merupakan pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. Kedua, prosedur pelaporan. akan ditindaklanjuti jika memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when), yaitu siapa yang melakukan, mengapa, di mana terjadinya, pelanggarannya seperti apa, dan kapan terjadinya, juga 1 H (how), bagaimana kronologis kejadiannya. Pelibatan masyarakat ini bertujuan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik. Sebagaimana diketahui. Laporan Ketiga, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran. Hal ini disebabkan hingga saat ini belum tersedianya perlindungan bagi pemantau pemilu yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu seperti politik uang. Apalagi untuk politik uang peristiwanya sulit diungkap. Keempat, masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan merepotkan. Sebagaimana diketahui kedudukan pemantau Pemilu bersifat mandiri dan tercatat di Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 435-447 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi serta memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Prosedur inilah yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk ikut serta dalam pengawasan. Kelima, masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi Pemilu ewuh merupakan Bawaslu. pakewuh masyarakat Jawa. Ewuh pakewuh berasal dari Bahasa Sansekerta. Ewuh memiliki arti "repot", pakewuh artinya tidak enak perasaan. Ewuh pakewuh merupakan budaya masyarakat Jawa yang diaplikasikan dalam kehidupannya. Hal positif dari pakewuh dalam kaitannya dengan kesantunan politik menciptakan iklim kampanye yang adem ayem atau damai. Hal ini merujuk pada kepantasan dan etika yang berlaku pada tatanan sebuah masyarakat. Di sisi lain hal negatif dari budaya ini adalah menyebabkan segala sesuatunya menjadi bias. Hal ini dipengaruhi cara pandang penerapan budaya ini dalam relasinya dengan orang yang lebih tua, seorang pemimpin, orang yang lebih tinggi pangkatnya, bahkan seseorang yang baru dikenal. Fenomena ini menyebabkan munculnya persoalan rendahnya kesadaran budaya hukum untuk melapor, menaati, dan memberanikan diri menyampaikan kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Terlepas dari sisi negatif budaya ini, pada dasarnya budaya ini juga akan menciptakan kondisi yang kondusif jika saja diimbangi dengan prinsip obyektivitas, bersih, dan beretika. semata-mata tugas Keenam, budaya Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan- tahapan Pemilu dengan serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. cara mengumpulkan data, informasi 437
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Program pengawasan partisipatif diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat di kelurahan yang menjadi target kegiatan. Melalui sosialisasi ini, informasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran masyarakat mendapat Pemilu yang dilakukan oleh peserta, tim sukses hingga partai politik peserta Pemilu. Pelanggaran dan kecurangan ini akan berdampak pada terjadinya manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil, biaya politik tinggi, pemungutan suara ulang, konflik antar pendukung, dan Pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil. Jika fenomena di atas dibiarkan, maka akan mempengaruh kualitas demokrasi suatu negara. Ketika peserta dan pelaksana berkoalisi mencurangi pemilihan, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel dan berintegritas. Malpraktik memiliki pengertian proses manipulasi yang terjadi pada keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan menggadaikan kepentingan umum. Dikaitkan dengan pengawasan Pemilu, maka tujuan pengawasan partisipatif terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas, adalah mencegah meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partispasi public, dan membentuk karakter dan kesadaran masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Surbakti et al., 2014), bahwa malpraktik Pemilu berpotensi menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut di atas hanya dapat dicegah, melalui partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara demokratis dengan hasil yang dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak termasuk usaha menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak. Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif meliputi memantau dan mengumpulkan informasi pada tahapan pemilihan yang diawasi serta mencatat mengumpulkan data/informasi dan melapokan hasil pengawasan kepada panwascam, pangawa Kabupaten/kota. Kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi produk politik, berupa platform, past record, dan personal branding menjadi bahan dalam memberikan hak pilihnya. Khususnya bagi pemilihan legislatif, dimana masyarakat memberikan mandat kepada wakilnya atas kepentingan dan aspirasinya agar dapat diteruskan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik perlu diperluas bukan semata- memilih pemimpin, namun disertai pemahaman, bahwa hak pilih yang digunakan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) lima tahun ke depan. Perhelatan pemilihan umum sebagai media memilih orang-orang yang akan duduk dalam jabatan politik menjadi kesempatan emas bagi masyarakat menentukan pemimpinnya atau wakilnya, terlepas dari kekalahan dan kemenangan, sebegaimana Weyner 438
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menyatakan partisipasi politik merupakan tindakan suka rela yang berhasil ataupun gagal yang terorganisir maupun tidak, kadang-kadang atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal. Kebijakan Bawaslu dalam membentuk kelurahan pengawasan merupakan salah satu upaya melalukan perubahan lingkungan politik yang mendorong lahirnya partisipasi politik masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rosenstone dan Hansen (1993) yang menekankan pentingnya mobilisasi oleh para pemimpin politik terkait masalah dan peluang politik. Selanjutnya kelurahan pengawasan di atas juga sesuai dengan analisis Weiner yang menjelaskan lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi modern, dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Peluang yang diberikan secara luas dalam pengawasan Pemilu melalui kelurahan pengawasan juga dapat dipersepsikan sebagai perangsang yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal telah dibangun melalui pendekatan topdown yang dilakukan Bawaslu dengan melaksanakan berbagai tahapan yang diawali dengan sosialiasasi hingga pemasangan plang serta deklarasi kelurahan pengawasan di beberapa wilayah. Sosialiasasi dimaksudkan memberi tersebut awal, mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi dan memantau serta bisa melaporkan dugaan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan. Peningkatan partisipatif masyarakat secara indikator penting luas meskipun menjadi salah satu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap kritis demokrasi masyarakat atas proses Pemilu yang Luber dan Jurdil. Sikap kritis ini tidak hanya menyikapi merebaknya persoalan politik uang hingga tingkat desa di juga terhadap adanya beberapa hampir semua kegiatan Pemilu, namun pelanggaran seperti politik transaksional, ujaran kebencian, hoax dan pelanggaran lainnya. Upaya penindakan yang dilakukan Bawaslu melalui pendekatan formal legalistic, perlu juga dilakukan melalui pendekatan kultural yang melibatkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini akan muncul kesadaran masyarakat yang diindikasikan semakin banyaknya laporan yang berasal dari masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. informasi , namun Model pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di Kota Semarang adalah Bawaslu melibatkan mitra strategis yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Babinsa, dan masyarakat di tingkat 439
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ RT/RW. Unsur masyarakat yang lain adalah relawan pengawas yang bertindak sebagai mediator Bawaslu dengan masyarakat di kelurahan pengawasan yang disasar. Umumnya relawan pengawas ini telah bekerjasama sebagai mitra pada pemilihan umum banyak membantu dalam pelaksanaannya. sebelumnya, sehingga PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak Kota Semarang tahun 2020 bertujuan melibatkan masyarakat terlibat dalam aktivitas pengawasan Pemilu. Pengawasan partisipatif adalah aktivitas pengawasan dengan memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non- partisan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Kelurahan pengawasan menjadi model implementasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang semenjak tahun 2019 melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat. Kegiatan kelurahan pengawasan meliputi: Pertama, rapat pembinaan di kelurahan pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa saja tugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Kedua, pemasangan spanduk atau Plang Pengawasan dari bawaslu di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Lahirnya kelurahan pengawasan juga dapat disebut sebagai langkah progesif Bawaslu untuk menggerakkan masyarakat aktif bersama-sama mengawasi dan berani melaporkan pelanggaran pada Pilwakot tahun 2020. Dalam pembentukan kelurahan pengawasan, setiap kelurahan tidak dibebani anggaran sama sekali. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN 2019. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan pengawasan mencangkupi: (1) Hadir di setiap rapat pembinaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu; (2) Menyampaikan informasi hasil rapat tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga Ormas dan komunitas yang ada di lingkungan tenpat tinggalnya; dan (3) Berani mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Faktor- faktor yang menghambat program kelurahan pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pilkada serentak Kota Semarang tahun 2020, yaitu: Pertama, ketidaktahuan masyarakat. Kedua, prosedur pelaporan. Ketiga, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Semarang. Keempat, masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan 440
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ merepotkan. Kelima, masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi tugas Bawaslu. Keenam, budaya ewuh Pemilu merupakan semata-mata pakewuh masyarakat Jawa. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Edosa, E. (2014). National Integration, Citizenship, Political Participation and Democratic Stability in Nigeria. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 3(3), 61-82. Junaidi, V. (2013). PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). Sakhroji. (2021). Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. Bawaslu, 1. Sirait, B. C. (2018). Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada Sumatera Utara 2013 Di 68-91. Kota Medan. Sociae Polites, 18(01), Buku Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L, 1995, Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. American Political Science Review, 89(02), p. 271. Budiharjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan, 2015, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Grup. Creswell, John W, 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Harrison, L, 2007, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: Kencana, p. 130 [7] Masy'ari, A.,1993, Problematika Pemuda, Surabaya: Bina Ilmu, p. 56. Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UIP. Ramadhanil, F. D. (2015). Desain Partisipasi. Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia. Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. 199. Undang-Undang (2017). Lembaran Negara Republik. In Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Website Fardianto, F. (2019). News Jateng17 Oct 19 | 10:00 Ini Taktik Bawaslu Kota Semarang Tekan Kecurangan Kampanye Pilkada 2020. IDN Times Jateng. 441
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 Mohammad Rida Adriansyah1, Sujarwo 2 Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka Raya No. 11 Jakarta Timur DKI Jakarta 13220 Coresponding Author: sujarwo-fis@unj.ac.id Abstract Innovative learning model development needs to be applied in order to create innovation in learning. The development of innovation in learning with the picture and picture model has potential to be applied to the society 5.0 era. In the face of the 5.0 society era, education has a leading role in improving human resources competence. The purpose of this study is to describe a model "picture and picture" for the development of the new society 5.0 learning innovation. The method of this study used a literature study method, that is, by analyzing relevant research. A picture and picture model is a learning model with a systematic application of pictures that make them a logical sequence. Research indicates that this learning model has several virtues, such as being able to increase students' thinking power, improve students' creativity, collaborate collectively, and improve students' speaking ability. Such measures are consistent with the requirements of the ability that students must have to cope with the 5.0 society era. In which, in the society 5.0 era, each individual is required to possess abilities, including critical thinking, communication, and communication. Therefore, this "picture and picture" learning model can be further noted for a development of learning innovation. So that students can become competency individuals to prepare for the society 5.0. Keywords: Picture and Picture, Learning Model, Society 5.0 Abstrak Pengembangan model pembelajaran yang inovatif perlu diterapkan agar terciptanya inovasi dalam pembelajaran. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan model picture and picture memiliki potensi yang dapat diterapkan dalam menghadapi era society 5.0. Dalam menghadapi era society 5.0, pendidikan memiliki peran utama dalam peningkatan kompetensi SDM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemanfaatan model picture and picture untuk pengembangan inovasi pembelajaran era society 5.0. Metode pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan menganalisis penelitian-penelitian yang relevan. Model picture and picture merupakan model pembelajaran dengan penggunaan gambar yang dipasangkan dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu urutan yang logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran ini memiliki beberapa keunggulan antara lain yaitu mampu meningkatkan daya pikir siswa, mengembangkan tingkat kreativitas siswa, berkolaborasi secara kelompok, serta meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi era society 5.0. Dimana dalam era society 5.0 setiap individu dituntut untuk dapat memiliki kemampuan yaitu diantaranya critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Oleh karena itu, model pembelajaran picture and picture ini dapat diperhatikan lebih lanjut untuk sebuah pengembangan inovasi pembelajaran. Sehingga siswa dapat menjadi individu yang memiliki kompetensi untuk siap mengahadapi society 5.0. Kata Kunci: Picture and Picture, Model Pembelajaran, Society 5.0 442
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Society 5.0 merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat yang menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kebutuhan hidup manusia pada sebuah sistem yang menyatukan antara ruang maya dengan ruang nyata. Pada era teknologi yang memungkinkan mengaksesnya dalam dunia maya akan tetapi seperti dalam dunia nyata. Dalam era ini setiap individu dituntut untuk dapat memiliki creativity, berbagai kompetensi antara communication, dan collaboration. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada era ini kian mendorong pendidikan untuk dapat terus berinovasi dalam meningkatkan kompetensi yang dikuasai oleh para lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan terkini, maka hal tersebut harus diiringi dengan terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. ini masyarakat menghadapi penggunaan lain yaitu critical thinking, Dalam rangka persiapan untuk menghadapi society 5.0 terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait pengembangan inovasi pembelajaran. Pertama yaitu infrastruktur, dalam hal ini pemerintah perlu lebih serius terkait pemerataan pembangunan infratruktur, sarana dan juga prasarana. Seperti misalnya yakni pengoptimalan akses internet di seluruh daerah Indonesia, terutama daerah 3T. Sebagaimana diketahui bahwasanya sampai dengan hari ini masih terdapat daerah di Indonesia yang belum dapat mengakses koneksi terkait optimalisasi mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yakni dengan melakukan optimalisasi proses kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menentukan model pembelajaran yang tepat. internet. Selanjutnya ialah sebuah model pembelajaran melalui penggunaan gambar yang diselaraskan dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu susunan gambar yang logis. Model pembelajaran ini dipilih karena dapat diimplementasikan pada berbagai disiplin ilmu serta dapat diterapkan pada peserta didik dengan kemampuan intelektual yang beragam. Model pembelajaran ini juga dapat disesuaikan dengan kreatifitas pendidik atau guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran Picture and Picture Rumusan Masalah (1) Bagaimana tantangan pendidikan yang akan dihadapi di era society 5.0. (2) Bagaimana penerapan model pembelajaran (3) Bagaimana pengembangan inovasi pembelajaran dengan model pembelajaran picture and picture dalam menghadapi era society 5.0. Adapun rumusan masalahnya diantaranya yaitu picture and picture. 443
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi literatur, yakni dengan menganalisis beberapa penelitian yang relevan. Penelitian- penelitian yang relevan dikaji, dianalisis, kemudian disimpulkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. PEMBAHASAN 1. Tantangan Pendidikan di Era Society 5.0 Era society 5.0 dimaknani dengan sebuah konsep pembangunan masyarakat yang menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kebutuhan hidup manusia pada sebuah sistem pengintegrasian dunia digital dengan dunia nyata. Selain itu era ini dimaknai pada adanya pola masyarakat yang menggunakan teknologi di era evolusi industri 4.0 dalam upaya penyelesaian problematika pada berbagai aktivitas kehidupan. Era 5.0 menunjukkan bahwasanya pemanfaatan teknologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebutuhan setiap individu. Pada era ini terdapat berbagai tantangan serta perubahan yang harus dihadapi. Salah satu diantaranya yaitu pendidikan, dimana dalam konteks ini dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan SDM yang berkompeten. Oleh karenanya satuan pendidikan diharapkan mampu melakukan revolusi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru sebagai ujung tombak pendidikan harus dapat memberi inspirasi bagi pertumbuhan kompetensi siswa. Guru memiliki peran sebagai mediator, fasilitator, dan motivator yang dapat menginspirasi serta memotivasi siswa. Pada era society 5.0 dimana pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things (Iot) dan Artificial Intelligence (AI) serta penggunaan robot mempunyai peranan yang penting pada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Peranan (IoT), (AI), dan robotik tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam proses kehidupannya. Disamping itu, pemanfaatan teknologi yang sangat erat dalam penunjang aktivitas dan pekerjaan manusia dapat memunculkan problematika baru yakni adanya pergantian pekerjaan manusia dengan robot dan semacamnya. Sehingga hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap mempersempitnya lapangan pekerjaan (Marisa, 2021). Dengan demikian, maka pada era ini setiap individu dituntut untuk dapat memiliki sejumlah kompetensi yang mumpuni antara lain yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Pentingnya penguasaan terhadap kompetensi era society 5.0 dikarenakan pada era ini siswa dituntuk untuk dapat mengembangkan life skills serta soft skills nya dengan baik. Diantaranya yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini pendidikan 444
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tentunya menjadi semakin penting untuk menjamin siswa memiliki kompetensi tersebut. 2. Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture Model picture and picture suatu model yang dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat aktif mengeksplor jauh mengenai materi pembelajaran. Pada model pembelajaran ini siswa memiliki kebebasan dalam mengkonstruksikan daya pikirnya dalam proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dengan model ini dapat mengembangkan daya pikir serta dapat menjadikan siswa memiliki pengetahuan baru dengan hal yang lebih menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam proses belajar (Hapsari, 2017). lebih (Fatimah, 2021) disimpulkan bahwa pemanfaatan model picture and picture terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kinerja pendidik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS materi masyarakat Indonesia pada masa praaksara Kelas VII Semester 1 SMPN 2 Lambitu Tahun Pelajaran 2020/2021. Senada dengan penelitian (Widyawati, 2019) dimana disimpulkan bahwa penggunaan model picture and picture dapat meningkatkan hasil tulisan recount text pada mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Inggris Unindra. Selain itu, pada penelitian (Hapsari, 2017) disimpulkan bahwa model p&p ini mampu meningkatkan kognitif siswa SDK Gamaliel Bandung dalam mempelajari dan memahami matahari. Berdasarkan penelitian Model Pembelajaran P&P menjadikan foto atau gambar sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada proses pembelajaran guru harus mempersiapkan hal tersebut terlebih dahulu. Pada saat ini penggunaan gambar tidak perlu lagi menggunakan benda fisik akan tetapi dapat disajikan menggunakan perangkat teknologi. Apabila pada ruang kelas atau lab terdapat LCD maka penerapan model ini dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan Power Point. Selain itu dilakukan dengan memanfaatkan platform online seperti aplikasi wordwall, quiziz, dan lain-lain. Pada platform tersebut materi pembelajaran dapat disusun sedemikian rupa menggunakan gambar atau foto yang ditentukan sesuai kebutuhan dan berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya model ini dapat diterapkan dalam menghadapi era society 5.0, dimana pemanfaatan teknologi sangat erat sebagai penunjang aktivitas pembelajaran. A. Karakteristik Model Picture & Picture 1) Aktif Model pembelajaran ini menuntut keaktifan siswa untuk mengamati serta mengggali lebih dalam mengenai gambar yang disajikan berkaitan dengan materi pembelajaran. 445
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2) Inovatif Penggunaan media gambar atau foto serta dapat diterapkan seperti wordwall, quiziz dan melalui platform online semacamnya, tentunya menunjukkan suatu hal yang inovatif di dalam kegiatan pembelajaran. 3) Kreatif Dalam pembelajaran ini siswa akan dituntut untuk mengeksplor, mengonstruksikan, serta menyimpulkan suatu pemahaman terhadap gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan daya kreatifitas siswa. 4) Kolaboratif Melalui model ini, siswa dapat berkolaborasi dengan rekan kelompoknya dalam menganalisis dan menyimpulkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan tepat. 5) Menyenangkan Pada model ini siswa dapat mengamati gambar yang menarik perhatiannya, menggunakan platform online, serta berkolaborasi dengan rekan-rekannya dalam proses pembelajaran. Hal tersebut tentunya akan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. B. Strategi Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 1) Perumusan Sasaran Pembelajaran Erat akan diimplementasikan guru terkait pola pembelajaran agar dapat mencapai sasaran. kaitannya dengan strategi yang 2) Perencanaan Proses Pembelajaran kaitannya mengenai Erat kegiatan perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. tahapan 3) Pelaksanaan Pembelajaran Erat kaitannya mengenai bagaimana pendekatan yang akan digunakan dalam pengajaran agar sesuai dengan materi pembelajaran. C. Tahapan Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 1) Penyampaian kompetensi yang akan dicapai. 2) Pengantar materi. 3) Penyajian gambar. 4) Pembentukan kelompok. 5) Proses review jawaban dari masing-masing 446
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kelompok serta menjelaskan lebih mendalam terkait materi pembelajaran. 6) Penyimpulan. D. Kelebihan Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 1. Kemampuan siswa dapat diketahui dengan mudah. 2. Mengembangkan proses berpikir kritis, logis, dan sistematis. 3. Memberikan siswa kebebasan berpikir. 4. Meningkatkan motivasi serta minat siswa. 5. Meningkatkan keaktifan siswa. 3. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Picture and Picture dalam Menghadapi Era Society 5.0. Pada era 5.0 menuntut terjadinya pengembangan inovasi di dalam pembelajaran. Oleh karenanya pendidik diharapkan dapat lebih inovatif pada kegiatan pembelajaran yang diterapkan serta dituntut untuk mampu menerapkan media pembelajaran terkini yakni menggunakan (Information Communication Technology). Dengan pemanfaatan ICT tersbeut menjadikan pembelajaran yang disajikan guru dapat memberikan efek ketertarikan pada siswa. Dengan demikian, maka hal tersebut akan peningkatan mendatangkan kompetensi siswa. ICT pengaruh positif terhadap Model p&p sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada model ini dapat diterapkan dengan ICT. Seperti menggunakan LCD dengan Power Point atau memanfaatkan platform online interaktif seperti wordwall, quiziz, dan lain-lain. Dimana pada platform tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran yang akan disajikan oleh guru. Dengan penggunaan aplikasi tersebut pendidik atau guru dapat memberikan akses kepada siswa untuk digunakan secara online. Platorm tersebut dapat diakses secara gratis serta dapat disesuaikan dengan model pembelajaran yang ingin ditetapkan oleh guru. Selain itu user atau dalam hal ini para peserta didik dapat mengakses media tersebut dengan mudah dan menyenangkan. Guru juga dapat menjadikan konten yang telah dibuatnya sebagai tugas. Dengan demikian, hal ini menunjukkan model pembelajaran picture & picture dapat diterapkan dalam menghadapi era society 5.0 yang mana pemanfaatan teknologi sangat erat kaitannya sebagai penunjang aktivitas pembelajaran. 447
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Berdasarkan penjelasan maka disimpulkan bahwa era society 5.0 ialah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, terdapat berbagai tantangan dan perubahan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan terkait era tersebut. Hal tersebut erat kaitannya dengan perihal mempersiapkan SDM yang berkompeten, serta perlunya perubahan paradigma di dalam pendidikan termasuk diantaranya optimalisasi mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan menentukan model- model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. itu sendiri, Pengembangan inovasi pembelajaran dengan model picture and picture menunjukkan adanya pengaruh positif serta memiliki potensi dan inovasi keunggulan yang dapat diterapkan dalam pengembangan pembelajaran untuk menghadapi society 5.0. Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai inovasi pembelajaran dalam menghadapi era society 5.0. DAFTAR PUSTAKA Fatimah, F. (2021). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture pada Mata Pelajaran IPS Materi Masyarakat Indonesia pada Masa Praaksara di Kelas VII SMPN 2 Lambitu Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 351-360. 1(2), Guslianie, A. (2014). Keefektifan Model Pembelajaran Picture & Picture (Studi Kasus Siswa kelas V SD Negeri Simbaturagung 01 Pati). 5-19. Hapsari, M. (2017). USE OF PICTURE AND PICTURE METHOD IN INCREASING ABILITY OF SUNWARE STUDENTS. Journal of Elementary Education, 1, 448 91-108.
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT ADANYA INDUSTRI DI KABUPATEN LAMONGAN Durrotun Nafisah (Universitas PGRI Adi Buana Kampus Lamongan) Dewi Liesnoor Setyowati (Universitas Negeri Semarang) Eva Banowati (Universitas Negeri Semarang) Agustinus Sugeng Priyanto (Universitas Negeri Semarang) Abstrak Peningkatan jumlah industri di Kabupaten Lamongan turut mendorong terjadinya pencemaran ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis peran DLH dalam pengelolaan pencemaran lingkungan serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik penentuan informan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software QSR NVivo 12. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bentuk pengelolaan pencemaran lingkungan akibat adanya limbah industry oleh Dinas Lingkungan Hidup secara garis besar terbagi lima yaitu: 1) Mengatasi Masalah; 2) Partisipasi; 3) Pengawasan; 4) Sanksi dan 5) Upaya DLH. Sedangkan hambatan yang dialami Dinas Lingkunga hidup antara lain alokasi dana, sarana prasarana dan Sumber daya Mnausia. Namun, Secara keseluruhan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. lingkungan. Penelitian Kata Kunci: DLH, Pencemaran Lingkungan, Industri Abstract Growing number of industries in Lamongan Regency also encourages environmental pollution. This study aims to identify and analyze the role of Environmental Department in the management of pollution and the obstacles in its implementation. This research is a qualitative research, the technique of determining the informants by purposive sampling. Collecting data by in-depth interviews, observation and document review. Data analysis in this study used the QSR NVivo 12 software. The results showed that the management of environmental pollution due to industrial waste by the Environmental Department was broadly divided into five, namely: 1) Overcoming problems; 2) Participation; 3) Supervision; 4) Sanctions and 5) Environmental Department Efforts. Meanwhile, the obstacles faced by the Environmental Department include the allocation of funds, infrastructure and human resources. However, the overall role of the Lamongan Regency Environmental Department in environmental management is in accordance with Law No. 32/2009. Keywords: DLH, Environmental Pollution, Industry PENDAHULUAN Latar Belakang Berdasarkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009 pengertian pencemaran lingkungan yaitu masuknya zat, makhluk hidup, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 449
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ditetapkan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah adanya aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan hidup. Misalnya kegiatan sector industry yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan kurang limbah sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup (Luis & Moncayo, 2021). Kegiatan sektor industry di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pengembangan Pantai Utara Lamongan menurut masterplan ada 4 kawasan industry antara lain Kawasan industri Sumberagung dengan luas 554 ha, kawasan industry Sidokelar seluas 2.000 ha, Kawasan industry Sidomukti seluas 3.600 ha dan Kawasan Industri Kandangsemangkon seluas 1.200 ha. Sedangkan untuk industry kecil tersebar dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten lamongan yang berupa home industry. Pada Tahun 2019, terdapat 25 Industri Baru yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Industry memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan wilayah tertentu, namun kegiatan industry juga membawa dampak terhadap kondisi fisik, lingkungan, dan social masyarakat sekitar industry (Mena et al., 2019). terkontrolnya pembuangan Pelaku industri maupun aktivitas domestik di Kabupaten Lamongan, masih menjadikan sungai sebagai badan air penerima limbah cair yang dihasilkan. Kondisi tersebut juga menyebabkan tekanan dan pemicu terhadap pencemaran lingkungan, akibatnya sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan yang akhirnya menimbulkan banjir karena daya dukung sungai untuk mengalirkan dan menampung hujan ke laut sudah mulai berkurang. Air sungai menjadi salah satu komponen lingkungan yang penting karena memiliki fungsi penting bagi umat manusia, diantaranya memenuhi kebutuhan air bersih, transportasi, perikanan, irigasi swah dan menunjang pembangunan ekonomi (Rosyidah, 2018). Berdasrkan hasil data tahun 2019 terdapat 35 sumber pencemar yang terpantau memanfaatkan sungai sebagai badan air penerima air limbah. Jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi pencemaran air yang dapat menurunkan kualitas air. Peningkatan Jumlah industri turut mendorong terjadinya penurunan kualitas udara ambien. Kegiatan Industri sangat berpotensi memberikan emisi dari kegiatan transportasi mobilisasi kendaraan bahan baku bahan penolong, Mobilisasi produk, proses produksi, emisi boiler, emisi genset dari industry serta emisi dari kegiatan lain. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah dalam kehidupan manusia karena dapat mencemarai udara bersih. Udara yang sudah tercemar oleh zat polutan tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, namun seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini (Abidin et al., 2019). Monoksida merupakan salah satu polutan berbahaya yang merupakan polutan yang paling banyak dihasilkan oleh aktivitas transportasi. Konsumsi bahan bakar untuk transportasi dan industry dapat memberikan tekanan ke lingkungan. Keberadaan industri menengah dan kecil dengan jumlah yang 450
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ cukup besar berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban pencemaran udara. Dengan adanya aktivitas manusia tersebut yang kurang memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga diperlukan upaya pengelolaan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melaui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Numenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/kota diharapkan melakukan penyesuikan kelompok program dan kegiatan sehingga sesuai dengan taret dan capaian dalam pembangunan. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk penyesuaian tugas Dinas Lingkungan Hidup berupa urusan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 11 program. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengatasi penurunan kualitas lingkungan dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa informasi yang didapat penulis, bahwa terdapat kendala DLH Kabupaten Lamongan dalam upaya pengelolaan pencemaran lingkungan. Anatara lain terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya dana, dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Dengan keterbatasan tersebut, maka masih belum bisa dipetakan tentang sector industry atau non industry yang potensial menimbulkan pencemaran oleh Dinas Lingkungan hidup. Masih terdapat industry yang berpotensial dalam melakukan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian ini. Peneliti tertarik untuk meneliti upaya-upaya yang dilakukan atau peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan akibat industry di Kabupaten Lamongan. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul ― Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Akibat Adanya Industri Di Kabupaten Lamongan‖. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk pengelolaan pencemaran lingkungan akibat adanya limbah industry oleh Dinas Lingkungan Hidup? 2. Apa saja hambatan yang dialami Dinas Lingkunga Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan? METODE PENELITIAN 451
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek analisis serta menggambarkan kondisi realita sesuai dilapangan. Teknik untuk menentukan informan melalui purposive sampling. Jumlah Informan sebanyak 5 orang, terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dua pegawai bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan dua bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pengumpulan data dilakukan dengan mneggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software QSR NVivo 12. Adapun tahapan dari analisis data dengan menggunakan Nvivo dalam penelitian ini antara lain 1) data yang terkumpul dibentuk dalam bentuk transkip diimpor ke Nvivo untuk dianalisis; 2) selanjutnya, dikoding secara induktif yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian; dan 3) hasil koding tersebut divisualisasikan sebagai dasar analisis data dan dibahas sesuai hasil penelitian. PEMBAHASAN Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta datadata yang penulis peroleh. Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini. F. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pencemaran Lingkungan. Limbah industry memiliki kontribusi terhadap pencemaran air rata-rata 25- 50%, belum ada program sebagai upaya untuk menurunkan pencemaran oleh buangan limbah industry karena terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam memantau buangan limbah industry (Budi Supriyatno, 2000). Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah dijelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sehingga pemerintah membuat undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup. Diantaranya 1) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup (Direvisi); 2) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Pembangunan dan Lingkungan ibarat suatu system yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum tujuan pembangunan adalah memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan mutu hidup rakyat ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, kemampuan lingkungan hidup untuk meningkatkan mutu hidup rakyat 452
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ harusnya dipelihara dari kerusakan. Apabila terjadi kemerosotan atau kerusakan yang parah pada lingkungan tempat manusia hidup, maka kedepannya manusia akan mengalami banyak kesulitan hidup (Rosana, 2018). Dinas Lingkungan Hidup memiliki program-program dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bentuk pengelolaan pencemaran lingkungan hidup akibat adanya limbah industry secara garis besar terbagi lima yaitu: 1) Mengatasi Masalah; 2) Partisipasi; 3) Pengawasan; 4) Sanksi dan 5) Upaya DLH (Gambar 1). Gambar 1. Bentuk Pengelolaan Pencemaran Lingkungan 1. Mengatasi Masalah Ketika terjadi kasus pencemaran lingkungan, pihak DLH selalu tersebut. Contoh kasus berupaya untuk mengatasi masalah pencemaran air yang ditmbulkan oleh limbah PT BMI Lamongan tahun 2018. Sehingga menyebabkan bau busuk yang sangat menyengat dan menggangu aktivitas warga masyarakat sekitar. Adapun rincian mengatasi masalah dalam kasus pencemaran lingkungan antara lain 1) Perbaikan Fasilitas; 2) Mengatasi Kebocoran; 3) Mendiasi oleh DLH; dan 4) Fasilitas oleh DPRD. Langkah-langkah tersebut yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah PT BMI Lamongan tahun 2018. Masyarakat melakukan doemonstrasi agar pihak pabrik menyelesaikan pengolahan limbah sesuai aturan. Pihak DLH melakukan mediasi terhadap pihak- pihak yang terkait. Serta bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu pihak DPRD untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini. Kerjasama dengan pihak terkait harus dilakukan oleh pihak DLH dalam menangani pencemaran lingkungan. DLH bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya, institusi pendidikan, LSM maupun masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengandalian. Dengan tujuan permasalahan pencemaran lingkungan dapat diatasi sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan 453
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk memperoleh hak lingkungan hidup yang sehat dan bersih (Syaputri, 2017). Salah satu upaya DLH dalam mengatasi masalah pencemaran akibat limbah industry adalah perbaikan fasilitas. pihak pabrik harus memperbaiki limbahnya untuk menangani limbah yang terjadi. Salah satu perbaikan fasilitisas kebocoran pengolahan terjadi kebocoran adalah memperbaiki dan menambah IPAL. fasilitas pengolahan limbahnya agar tidak Gambar 2. IPAL secara Keseluruhan Kualitas Air Limbah yang dihasilkan diupayakan selalu memenuhi baku mutu melalui pengelolahan air limbah pada Instalasi Pengolah Air Limbah. IPAL yang dijalankan dengan baik sesuai aturan akan menghasilkan limbah cair keluaran (efluen) yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan (Saputri et al., 2021). 2. Partisipasi UU PPLH sudah menegaskan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Melainkan, tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan (Susila Wibawa, 2019). Berdasarkan hasil penelitian salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasi yang terdiri dari : 1) Masyarakat; 2) Pemerintah; 3) Perusahaan, dan 4) Pihak sekolah. Partisipasi yang paling tinggi adalah peran masyarakat. Partisipasi masyarakat sabagai bagian dari hak atas lingkungan sehingga tidak bisa dipinggirkan, sebab pertama kali yang merasakan 454
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ resiko dari dampak negative pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat dari berbagai aspek maupun bentuknya. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memiliki situs pelaporan bernama Lapor Pak YES seperti pada gambar 3. Situs ini merupakan informasi public yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Lamongan terutama ketika masuarakat melakukan pengaduan secara online. Gambar 3. Situs Pelaporan Masyarakat Selain pelaporan masyarakat yang berbentuk online. Masyarakat Kabupaten Lamongan terkait pencemaran lingkungan secara offline yaitu melalui dating langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Selain itu, pihak DLH juga melibatkan sekolah green school dan adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang menerapkan program-program peduli lingkungan yang dilaksankan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah (Susila Wibawa, 2019). juga bisa melakukan pelaporan 3. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan baik sector industry maupun non industry. Pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan limbah. industry dalam memenuhi baku mutu air ketaatan Pengawasan dilakukan secara rutin maupun isidental. Pengawasan rutin dikakukan secara langsung (sudah terjadwal setahun sekali) dan Pengawasan tidak langsung (melalui laporan atau dokumen yang dikirim oleh juga bisa dilakukan oleh masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi melalui kepedulian masyarakat terhadap informasi-informasi lingkungan. Kemudian dari informasi tersebut diperkuat menjadi pengetahuan lingkungan dan industri). Pengawasan 455
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berkembang menjadi sikap dan perilaku yang pro dengan lingkungan (Yasril & Nur, 2018). 4. Sanksi Sanksi diberikan kepada industry yang melakukan pencemaran lingkungan bersifat berjenjang, mulai dari sanksi peringatan sampai hukum pidana. Industry yang melakukan produksi dan menghasilkan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan harus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban (Sugiarti, 2020). Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UU 32 tahun 2009 terdiri dari 1) Teguran tertulis; 2) Paksaan pemerintah; 3)Pembekuan izin; dan/atau 4) Pencabutan izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang pengawasan diketahui terdapat limbah cair yang masuk pada sungai desa Rejosari sehingga menyebabkan pencemaran udara dan air. Pihak DLH memberikan sanksi paksaan pemerintah antara lain: a. Memperbaiki IPAL atau pengelolaan limbah limbah cair mereka melebihi ambang baku mutu; b. Mengambil seluruh air yang ada dibadan sungai karena sudah tercemar; c. Mengurangi factor produksi d. Melakukan penghijauan karena baik juga dalam penyerapan polutan. Meskipun Penghijauan PT BMI sudah bagus kecuali dekat IPAL yang belum memiliki penghijauan 5. Upaya DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan pencemaran lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DLH adalah tindak lanjut ketika ada pengaduan terkait pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan tindak lanjut berupa mediasi serta verifikasi lapangan hingga status pengaduan selesai. Berbagai upaya yang dilakukan oleh DLH kabupaten Lamongan. Salah satunya sosialisasi dan pembinaan tentang pengendalian pencemaran lingkungan bagi seluruh industry di Kabupaten Lamongan. Sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan informasi dan edukasi dalam upaya pencegahan pencemaran dan lingkungan (Pramaningsih, V., Rosana, R., Sulistiyanto, Y., & Yuliawati, 2021). Selain tindak lanjut berupa sosialisasi, DLH Kabupaten Lamongan juga kerusakan 456
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melakukan tindak lanjut proklim dan penanaman pohon masal dengan tujuan usaha pemulihan lingkungan. G. Faktor Penghambat DLH Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan Pencemaran Lingkungan Salah satu hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan adalah keterbatasan jumlah pengawas lingkungan hidup. Dilihat dari jumlah personil lembaga Pengelola Lingkungan Hidup terdapat 64 orang. Tingkat pendidikan tertinggi untuk personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah Master (S2) yaitu 11% atau 7 orang. Adanya keterbatasan jumlah SDM di bidang pengelolaan lingkungan sehingga diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas SDM yang ada terutama jumlah pengawas lingkungan hidup. Selain keterbatasan SDM, Dinas lingkungan Hidup juga mengalami keterbatasan anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Namun, kondisi lingkungan internal DLH Kabupaten Lamongan dapat dikatakan terbuka dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari sarana untuk memberikan saran dan kritik terhadap organisasi. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan dapat tanggap dalam menghadapi permasalahan juga menunjukkan bahwa lingkungan tersebut. Hasil penelitian hambatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah kesadaran pengelolaan lingkungan hidup para pelaku usaha kegiatan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan status taat sebanyak 34, tidak taat sebanyak 6 kegiatan, kurang taat sebanyak 60 kegiatan. PENUTUP Kegiatan industry di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, kegiatan industry yang tidak memperhatikan lingkungan juga turut mendorong terjadinya pencemaran lingkungan. Peran DLH sangat diperlukan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bentuk pengelolaan pencemaran lingkungan akibat adanya limbah industry oleh Dinas Lingkungan Hidup secara garis besar terbagi lima yaitu: 1) Mengatasi Masalah; 2) Partisipasi; 3) Pengawasan; 4) Sanksi dan 5) Upaya DLH. Selama pelaksanaan pengelolaan pencemaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup juga mengalami hambatan-hambatan antara lain alokasi dana, sarana prasarana Sumber daya Manusia (SDM) serta kesadaran pengelolaan 457
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ lingkungan hidup para pelaku usaha kegiatan juga masih rendah. Namun, Secara keseluruhan peran DLH Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. (Rosyidah, 2018) DAFTAR PUSTAKA Abidin, J., Artauli Hasibuan, F., kunci, K., Udara, P., & Gauss, D. (2019). Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara. Prosiding SNFUR-4, September, 1-7. Budi Supriyatno. (2000). Pengelolaan Air Limbah yang Berwawasan Lingkungan Suatu strategi dan langkah penanganannya. Teknologi Lingkungan, 1(1), 17- 26. Luis, F., & Moncayo, G. (2021). UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA TANGERANG. Journal of Public Policy and Management Review, 10(2), 533- 546. Mena, T. D., Tyas, W. P., & Budiati, R. E. (2019). Kajian Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7, 156-171. Pramaningsih, V., Rosana, R., Sulistiyanto, Y., & Yuliawati, R. (2021). SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KERUSAKAN. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 5(1), 483-487., 5, 483-487. Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial, 1(1), 148-163. 3 Rosyidah, M. (2018). Analisis Pencemaran Air Sungai Musi Akibat Aktivitas Industri (Studi Kasus Kecamatan Kertapati Palembang). Jurnal Online Universitas PGRI Palembang, 3(1), 21-32. Saputri, D., Marendra, F., Yuliansyah, A. T., & Prasetya, I. A. A. P. (2021). Evaluasi Aspek Teknis dan Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal Rekayasa Proses, 15(1), 71. Sugiarti, Y. (2020). Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep). Jurnal Jendela Hukum, 7(2), 69-73. Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 79-92. Syaputri, M. D. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 131. Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dakwah Lingkungan. 1. Jurnal Risalah, 28(1), 458
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Marisa, M. (2021). Inovasi Kurikulum ―Merdeka Belajar‖ di Era Society 5.0. (Jurnal Sejarah, Pendidiikan Dan Humaniora), 72. Santhet: 5(1), Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi, 175-191. 22(2), Widyawati, W. (2019). KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DALAM KETERAMPILAN MENULIS UNTUK TINGKAT UNIVERSITAS. Jurnal Kredo, 2, 226-241. 459
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ REDUKSI BUDAYA PATRIARKI DAN STEROTIP DALAM FILM DISNEY BRAVE Wulan Azizah Puja Maharani, Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya wulan.21068@mhs.unesa.ac.id Abstrak Film dapat menjadi sebuah media informasi untuk menyapaikan suatu pesan yang terkandung dalam film salah satunya dengan mereduksi budaya Patriarki dalam film Disney Brave. Merida menolak stereotip seorang putri karena pada karakter ini ketegasan, kemandirian serta manifestasi berasal kecerdasan, dan keberanian. Dengan kajian teori feminisme dan patriarki dengan semiotika film yang digunakan untuk menganalisis media komunikasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pendekatan penelitian dilakukan dengan mengamati, mengumpulkan, dan menganalisa data, untuk memahami persoalan yang ada dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat serta menggunakan analisis semiotika atau motode menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap suatu teks, sistem lambing, simbol atau tanda-tanda yang ada sehingga dapat mempersuasi bagi siapa saja yang menonton. Kata Kunci: : Brave, Patriarki, Film Abstract Movie can be a medium of information to convey a message contained in the film, one of which is by reducing the Patriarchal culture in the Disney film Brave. Merida rejects the stereotype of a princess because in this character assertiveness, independence and manifestations come from intelligence, and courage. By studying the theory of feminism and patriarchy with film semiotics used to analyze communication media. The research approach used is a qualitative descriptive approach. The research approach process is carried out by observing, collecting, and analyzing data, to understand the existing problems and then describe according to the phenomena that occur in society and use semiotic analysis or methods of analyzing and giving meanings to a text, symbol system, symbol or sign. -signs are there so that they can be persuasive for anyone who watches. Keywords: : Brave, Patriarchy, Movie PENDAHULUAN Latar Belakang Film animasi dianggap pula dengan kartun. untuk menggambarkan gerakan, gambar atau lainnya gambar grafis dimasukkan ke pada serangkaian foto-seperti urutan. Sebelum munculnya grafik komputer, jenis film animasi paling dasar dirancang menggunakan gambar tangan. (Barsam,2007: hal.493). Film animasi menarik sangat menarik dibahas sebab jumlahnya ratusan dirilis hari ini sang poly studio, mirip Pixar, Walt Disney, dreamworks, dan Ghibli. Melalui animasi, generasi demi generasi diizinkan buat mempunyai imajinasi bebas pada mana semuanya bisa sebagai fenomena. Salah satu perusahaan film animasi yg paling terkenal merupakan Walt Disney. Film animasi Disney dulu muncul di akhir 1920-an sesudah Disney Animated Studio oleh Walt Disney. Pertama Karakter animasi yang pertama kali didesain Disney ialah Mickey Mouse, Donal Duck, dan sebagainya. 460
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada mulanya The Walt Disney diberi nama Disney Brothers Cartoon Studio oleh pendiri pertamanya Roy Oliver Disney pada 16 Oktober 1963 di Los Angles, California. Kiprah awal dimulai dengan label perusahaan animasi lalu berubah menjadi sebuah perusahaan terbesar yang menggeluti bidang hiburan dan media terbesar didunia dengan puluhan anak perusahaan beberapa diantaranya ada Disney World, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Marvel Studios, American Boadcasting Company, National Geographic Partners dan lain sebagainya. Film animasi Disney pertama muncul pada akhir tahun 1920-an. Karakter animasi pertama yang dirancang Disney adalah Mickey Mouse. Disney Studio Entertainment menciptakan dan memperoleh film live-action serta animasi, serta hiburan pribadi ke video, musikal rekaman, dan produksi anjung eksklusif (Wasko, 2020). berdasarkan Sara Mcniel (2020), putri Disney dibagi menjadi tiga generasi 1. Generasi pertama disebut Damsels in Distress era. Karakter asal era ini merupakan Putri Salju (1937), Cinderella (1950), serta Putri Tidur (1959). 2. Generasi kedua dianggap Era Anak Pemberontak dikenal menjadi era Renaisans yang berlangsung berasal 1989 hingga 1999 serta termasuk The Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast (1991), Aladdin (1992), Pocahontas (1995), serta Mulan (1998) dengan karakteristik generasi kedua berkisar pada pemberontakan melawan mereka asa orang tua, mengorbankan apa yg mereka miliki, dan mengalami bepergian yang penuh petualangan. 3. Generasi ketiga disebut Era Perempuan Berdikari karena pada tahun 2000an menjadi era baru Disney dimulai dengan menayangkan sosok wanita berdikari yang dikemas menjadi sebuah film. Seperti Brave (2012), Moana (2016), Raya and The Last Dragon (2021) Pada era berdikari ini Disney menampilkan wajah baru dengan putri- putri yang kurang bergantung pada seseorang apalagi tidak harus bersanding harus dengan pangeran, karen apada era ini putri-putri mampu menyelamatkan diri, serta memiliki kepribadian yg memikat. Contohnya pada era baru ini, film Disney Brave mewakili para putri baru karena Merida pada menggambarkan kekuatan wanita yang lebih percaya diri, berani, dan cerdas untuk menentukan apa yang mereka inginkan. oleh karena itu, setiap tindakan yg mereka lakukan menyiratkan karakteristik kekuatan perempuan yang terlihat tidak berdaya, namun mereka bisa berkembang serta menjadi kuat, tidak seperti banyak pendahulu mereka. Merida menunjukkan kemampuan menjadi orang yang berani yg dapat menghasilkan keputusan sendiri. Setiap tindakan atau keputusan akan mempertimbangkan segala keputusannya dengan hati-hati. yg mereka inginkan buat mengambil, mereka Merida menolak stereotip seorang putri dia mengambil keputusan sendiri untuk tidak bergantung pada orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, salah 461
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ satunya Merida tetap bahagia walaupun menolak aturan perjodohan kerajaan. Film ini menunjukkan bahwa seorang putri tidak selalu mematuhi aturan karena menunjukkan bahwa seorang putri dapat menjadi apa yang dia inginkan dan memilih apa yang ingin dia lakukan dalam hidup. Dari film ini juga menceritakan bahwa pernikahan bukanlah alasan untuk akhir yang bahagia. Dengan demikian Merida dapat mencerminkan karakteristik kekuatan perempuan seperti ketegasan, kecerdasan, dan keberanian. Disney ingin merefleksikan arakteristik kekuatan perempuan dengan menghadirkan karakter Merida karakter pada film Brave menunjukkan bahwa memiliki karakteristik yang berbeda dari putri-putri lainnya. Karena pada karakter ini ketegasan mereka disebab oleh kemandirian serta merupakan manifestasi berasal kecerdasan, dan keberanian. Perubahan ini ciri yang disesuaikan berasal perempuan ideal pada era ini karena karakteristik yang dibawakan oleh Merida dapat mencerminkan karakteristik bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk perlahan-lahan mengkikis budaya patriarki. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Disney Brave dapat mempersuasi untuk mereduksi patriarki? 2. Bagaimana media film dapat digunakan sebagai media komunikasi? METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan karena, metode dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini cocok dan sesuai dengan tipe penelitian kualitatif. Proses pendekatan penelitian dilakukan dengan mengamati, mengumpulkan, dan menganalisa data, untuk memahami persoalan yang ada dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat serta menggunakan analisis semiotika atau motode menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap suatu teks, sistem lambing, symbol atau tanda-tanda yang ada. PEMBAHASAN Di masa sekarang perempuan mungkin menghadapi beberapa situasi saat perempuan memili hak yang lebih sedikit daripada laki-laki di ruang publik. Salah satunya di Indonesia sebagai struktur keluarga ayah adalah seorang pemimpin keluarga secara alami dari peristiwa itu kita dapat melihat bahwa laki-laki sudah seharusnya menjadi pemimpin dan perempuan memiliki peluang sedikit untung menjadi sebuah pemimpin karena perempuan merupakan entitas yang lemah. Feminisme adalah gerakan yang mendobrak stereotip bahwa perempuan merupakan entitas yang lemah seperti perempuan wajib dilindungi, 462
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perempuan harus melakukan apa perintah laki-laki, seorang perempuan hanya mempunyai sedikit kekuatan, seorang perempuan wajib melayani apa yang lemah menjadi kendala sebab diinginkan mengikuti aturan sosial serta budaya. Feminisme lain digambarkan menjadi perempuan tak berdaya yang mempunyai peluang lebih sedikit daripada perempuan. laki-laki. Stereotip perempuan Merida dalam Brave (2012) mengajarkan penonton bahwa perempuan mampu mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengambil peran penting pada lingkungan publik walaupun terdapat kendala lain, mirip aturan sosial dan budaya atau larangan sosial perempuan . Dibandingkan menggunakan film lain, pengarah adegan pada film ini lebih memperhatikan situasi pada mana perempuan masih mempunyai kesempatan buat mendapatkan peran yang kursial dalam masyarakat. Walaupun pada awal mula film ini Ratu Elior (Ibu Merida) mengajarkan Merida untuk berprilaku dan mengajarkan ajaran feminis yang sudah selayaknya dilakukan oleh seorang putri raja. A. Mendobrak Sterotip dan Feminisme GAMBAR 1 1 RATU ELIOR MENUNJUKAN WAJAH MARAH KEPADA MERIDA Chapter I Pada scene ini dijelaskan bahwa Merida seorang putri raja yang menjadi contoh, memiliki tanggung jawab yang besar. Ratu Elior mengajarkan beberapa kegiajan feminis yang harus dilakukan seorang putri tidak tertawa terbahak- bahak, bangun lebih pagi hingga harus belajar untuk kesempurnaan. Perempuan memang dikenal dengan keanggunan, lemah lembut, rupawan dan memiliki sifat keibuan. Sedangkan Merida justru berbanding terbalik dengan itu semua, dia cenderung tidak suka dengan kegiatan feminis yang diajarkan ibunya. Ikon, pada scene ini menampilkan ikon pemeran utama film yakni Merida dan Ratu Elior dalam suatu keadaan dialog dalam potongan kegiatan sterotip perempuan dan feminisme. Indeks, jika dilihat dari indeksikal adegan chapter ini merepresentasikan karakter dan watak tokoh Merida sebagai pemeran utama merupakan pribadi yang keras kepala, tidak suka diatur, dan memiliki 463
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ketertarikan lebih untuk berpetualang dan memanah daripada kegiatan kerjaan yang harus dilakukan oleh seorang putri kerjaan. Merida juga merepresentasikan dalam dialog yang digumamkan ―Ini semua sia-sia‖. Simbol, chapter ini merepresentasikan komunikasi simbolik yang bersifat transenden yang sering dilakukan manusia saat mengalami kondisi situasi yang membuat tidak suka atau tidak mengenakan dengan menggumam demikian diharapkan lawan interaksi memahami bahwa diri seorang manusia tidak menyukai atau tidak nyaman dengan kegiatan yang sedang dilaluinya. GAMBAR 1 2 MERIDA INGIN MEMBATALKAN PERNIKAHAN Chapter II Ikon, pada scen ini menjelaskan bahwa Ratu Elior telah mempersiapkan seluruh yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan Merida untuk menikah, karena menurut Ratu Elior dengan pernikahan akan membuat kerajaan damai sehingga dapat memperbaiki keadaan. Karakter Ratu Elior menikah bukan karena kesiapan namun sebuah keharusan untuk membantu mendaikan keadaan. Indeks, Pada dialog Merida mengatakan bahwa ―Batalkan pertemuannya. Sang putri belum siap menikah bahkan tidak akan pernah siap‖ ―Aku ingin kebebasan‖ Simbol, pada chapter ini menunjukan bahwa Putri kerajaan Merida belum siap untuk menikah karena menurutnya menikah akan terkurung dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Menikah menurut Merida akan memperburuk keadaan. 464
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ GAMBAR 1 3 MERIDA MEMANAH UNTUK MEMILIH JODOHNYA SENDIRI Chapter III Pada sceen sebelumnya Ratu Elior memutuskan untuk melangsungkan perjodohan dengan mendatangkan ketiga calon putra pertama dari masing- masing kerajaan untuk melamar Merida untuk mendapatkan hati seorang putri raja. Sesuai tradisi kerajaaan sang putri memperbolehkan Merida untuk memilih kompetisi bertanding untuk meluhkan hati sang putri yang berhasil untuk adu kemampuan dan bertanding maka pemenangnya akan menikahi Merida. Sedangkan sang putri merida memilih panahan. Dari ketiga calon putra yang mampu membidik anak panah tepat sasaran akan mengikuti jamuan makan malam.. Ikon, pada scene ini menampilkan ikon pemeran utama film yakni Merida dengan lantang dan penuh percaya diri untuk membatalkan perjodohan dengan gayanya, pasalnya dari ketiga anak panah tidak ada yang tepat ditengah mengenai sasaran, hingga Merida turun tangan mencontohkan bagaimana seharusnya bermain panahan yang bernar dan turut pas mengenai target bidikan. Indeks, jika dilihat dari indeksikal adegan chapter ini merepresentasikan karakter yang sangat keras kepala, tidak mau menerima perjodohan yang telah di persiapkan walaupun dengan kompetisi yang sudah dipilih oleh Merida sendiri tetapi pada dialog merida berkata dengan lantang dan percaya diri ―Aku Merida. Aku adalah putri pertama dari Dunbroch. Dan aku akan memanah untuk jodohku sendiri‖. Simbol, pada chapter ini merepresentasikan komunikasi berupa penolakan yang secara lantang diucapkan menggambarkan kepercayaan diri dan persuasi untuk teguh pendirian terhadap suatu pilihan. 465
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ GAMBAR 1 4 MERIDA MARAH MENOLAK PERJODOHAN Chapter IV Ratu Elior membawa Merida dari lapangan menuju ruangan atas semua kekacauan yang terjadi. Ikon, pada scene ini menampilkan amarah Ratu Elior kepada Merida karena telah mempermalukan ketiga klan kerajaan yang ingin melamar merida. Ratu Elior terlihat sangat murka karena beliau adalah Ratu maka seharusnya sebagai seorang Putri Merida dapat menuruti perintah dan titah seorang Ratu. Dari kedua watak tokoh, Ratu Elior sangat keras kepala untuk mempertahakan apa yang seharusnya terjadi seperti perjodohan namun Merida lebih keras kepala karena menolak perjodohan karena menurutnya menikah bukanlah kehendak dari Merida namun adanya keterpaksaan dari Ratu Elior. Indeks, Pada dialog di scene ini Merida juga berkata kepada Ratu Elior ―Seluruh pernikahan ini adalah keinginain Ibu. Apa ibu pernah menanyakan apa yang aku inginkan?, Dialog tersebut menunjukan bahwa Merida tidak ingin menikah, dijodohkan dengan tradisi yang ada. Simbol, pada chapter ini merepresentasikan komunikasi berupa penolakan perjodohan karena paksaan, tradisi, ataupun yang lainnya. GAMBAR 1 4 MERIDA TERHARU TRADISI PERNIKAHAN BATAL Chapter VIII 466
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Ikon, pada scene ini Merida dengan persetujuan Ratu Elior mengatakan kepada seluruh peserta pelamar dari ketiga klan untuk membatalkan tradisi kerajaan dengan karakter Merida yang pemberani dapat mempengaruhi ruang publik walaupun didominasi oleh kaum pria. Indeks, ditandai dengan dialog di scen ini diucapkan oleh Merida dengan isyarat bahasa tubuh Ratu Elior untuk tiga klan ―Bahwa kita bebas untuk memilih nasib kita sendiri mengikuti hati kita dan mencari cintanya masing-masing‖. Simbol, pada scene ini adanya komunikasi simbolik yang terjadi karena munculnya kesepakan dan pemahaman yang telah disetujui oleh banyak pihak. GAMBAR 1 5 RATU ELIOR SENANG DENGAN KEADAAN YANG ADA Chapter IX Ikon, setelah sihir hilang dengan memperbaiki ikatan yang diputus dengan kosombongan Ratu Elior kembali berubah menjadi manusia. Sang Ratu yang cerdas dan Sang Putri yang pemberani membuat sejarah baru dalam tradisi yang ada. Membatalkan tradisi perjodohan dan sama-sama berhasil menghapus ego dan sterotip yang ada di kerajaan. Indeks, Merida yang memeluk Ratu dan telah berubah menjadi manusia dengan dialog Ratu ―Kita berdua sudah berubah" Simbol, pada scene ini menunjukan bahwa Ratu Elior dan Merida telah sama menjadi perempuan yang berbeda jauh lebih baik, tidak harus taat pada tradisi kerajaan. GAMBAR 1 6 MERIDA BERKUDA BERSAMA RATU ELIOR 467
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Chapter X Ikon, pada awalnya Ratu sangat menolak kegiatan diluar feminisme namun pada scene ini sang Ratu justru sangat menikmati dan terlihat sangat senang. Indeks, dengan bukti monolog yang diucapkan oleh Merida ―Banyak yang mengatakan bahwa takdir diluar kendali kita. Bahwa nasib bukan kita yang menuntukan, tapi aku yang tau. Takdir kami hidup didalam diri kami. Kau hanya perlu cukup untuk berani untuk melihatnya‖. Simbol, pada scene ini memiliki symbol bahwa semua berhak untuk menentukan jalan hidup yang akan dijalani, hanya perlu keberanian untuk merubahnya. PENUTUP Disney Brave dengan tokoh putri Merida yang menentang patriarki dan mewakili menolak nilai-nilai feminis dalam sebuah film yang dikemas secara realistis sehingga dapat menangkap nuansa kompleks sehingga representasi perempuan yang di visualkan dengan baik bisa ditangkap dengan baik. Dari film Disney Brave ini memiliki kesempatan untuk melawan dampak negatif karena penonton khususnya anak-anak dapat belajar peran gender, dan sterotip gender sehingga dapat mematahkan cetakan budaya patriarki. Representasi mereduksi budaya patriarki dalam film Disney adalah makna untuk memiliki keberanian-keberani untuk menolak, mengemukakan pendapat, dan melakukan komukasi dengan baik dilingkungan publik yang didominasi oleh kaum pria atau bahkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang besar. Merida dengan keberanian untuk mendobrak sterotip dan adanya budaya patriarki diperbolehkan untuk memanah, berkuda dan kegiatan- kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pria. Selain itu Merida juga menghapuskan tradisi kerajaan yang sudah turun temurun dengan keberanian dan penuh tanggung jawab untuk menolak perjodohan. Dengan fragmen dan simbol- simbol, yang ditampikan pada film ini secara tidak langsung merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Adipoetra, F. G. (2016). Representasi patriarki dalam film ―Batas‖. Jurnal E- Komunikasi, 4(1). England, D. E., Descartes, L., & Collier-Meek, M. A. (2011). Gender role portrayal and the Disney princesses. Sex roles, 64(7), 555-567. Majid, A. (2020). Representasi Sosial dalam Film ―Surat Kecil Untuk Tuhan‖(Kajian Semiotika dan Sosiologi Sastra). Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia, 2(02), 101-116. Morrison, D. (2014). Brave: A feminist perspective on the Disney princess movie. Mudjiyanto, B., & Nur, E. In Research Method of (2013). Semiotics Communication [Semiotika Dalam Metode Penelitian Komunikasi]. Jurnal Pekommas, 16(1), 73-82. 468
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Putri, T. A. (2020). Potret Perempuan Dalam Serial Animasi Disney Princess: Analisis Teori Appraisal Berbasis Korpus (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Wasko, J. (2020). Understanding Disney: The manufacture of fantasy. John Wiley & Sons. 469
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 470
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PELANGGARAN HAM DAN PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENEGAKAN HAM (ANALISIS KASUS KURUNGAN MANUSIA BUPATI LANGKAT) Ardi Nasrullah Farikhi,Yunita Pratiwi, Rizki Fajri, Marziha Syalasatul Aini, Putri Diana S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya , Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang membutuhkan antar satu dengan yang lain dalam menjalani hidup. Hal ini rentan menyebabkan eksploitasi dan saling memanfaatkan antar manusia yang itu, dalam kehidupannya manusia memiliki suatu bentuk hak yang biasa disebut dengan HAM (Hak Asasi Manusia). HAM pada hakikatnya adalah hak yang melekat pada diri manusia dan bersifat fundamental sebagai suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan. Hak yang bersifat fundamental ini wajib dihormati agar tidak terjadi berbagai konflik. Maraknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya adalah kasus kurungan manusia oleh bupati Langkat. Artikel ini menggunakan metode deskriptif. Bupati Langkat yang melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan bentuk perdagangan manusia modern yaitu mempekerjakan tanpa pemberian upah, selanjutnya Bupati Langkat juga mengambil kebebasan para pekerjanya dengan memaksa merek hidup di sebuah kurungan. Para pekerja ini diberlakukan tidak selayaknya manusia. Hal ini berujung pada beberapa pekerja tersebut kehilangan nyawanya. Kasus pelanggaran HAM ini sudah didadalami oleh aparat penegak hukum dan akan dilanjutkan ke peradilan. Pendidikan kewarganegaraan dalam kasus ini berperan sebagai sebuah ilmu yang mengajarkan tentang cara bersikap manusiawi terhadap sesama makhluk hidup agar mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. lain. Oleh karena Kata Kunci: HAM, Perbudakan modern, Bupati Langkat Abstract Humans as social beings are creatures who need one another in living life. This is prone to causing exploitation and mutual use between other humans. Therefore, in human life, humans have a form of rights which are commonly referred to as HAM (Human Rights). Human rights are essentially rights inherent in human beings and are fundamental in nature as a gift given by God. This fundamental right must be respected so that conflicts do not occur. The rise of cases of human rights violations in Indonesia, one of which is the case of human confinement by the regent of Langkat. This article uses a qualitative research method so that the data to be presented is descriptive. The results of this article are that the Regent of Langkat has violated Human Rights (Human Rights) by carrying out a form of modern human trafficking, namely hiring without paying wages, then the Regent of Langkat also took the freedom of his workers by forcing them to live in a cage. These workers are not treated like humans. This resulted in some of these workers 471
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ losing their lives. This case of human rights violation has been investigated by law enforcement officers and will be continued in court. Keywords: Human Rights, Modern Slavery, Langkat Regent PENDAHULUAN Latar Belakang Manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia memerlukan manusia lainnya dalam keberlangsungan hidupnya. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sosial. Persoalan pelanggaran HAM bukanlah persoalan yang remeh, karena HAM menyangkut hak pribadi seseorang dan hak milik orang lain. Pada prinsipnya, memiliki hak kebebasan tanpa menggangu hak orang lain, dan hal ini sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang sama, meskipun pada kenyataanya tidak seperti itu. Sejak lahir di bumi, manusia dilahirkan dengan hak-hak kodrati yang tidak terpisahkan dengan kehidupannya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan mengembangkan potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan yang alami. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kondisi kemanusiaannya. Hak asasi manusia ini selalu dilihat sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang dilahirkan ke dunia sebenarnya merupakan anugerah dari Tuhan Sang Pencipta (Hak Alam), dan karena kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakatmasih belum merata, dan belum terwujud secara universal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM, misalnya tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia tanpa merasa bersalah sedikit pun. teguh dalam sikapnya yang tidak bersalah. Konsep hak asasi manusia bersifat yuridis dan diakui secara universal yang diatur dengan undang-undang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III. 14 Ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat UDHR, on 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar untuk pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia bagi bangsa-bangsa, khususnya yang tergabung dalam badan tertinggi duniahingga saat ini. 15 Dalam rumus baku disebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama Walau demikian, pada kenyataanya kasus pelanggaran HAM masih saja terus terjadi, sebagai contoh adalah kasus Bupati Langkat yang marak dibicarakan masyarakat akhir- akhir ini. Dalam kasus ini, ditemukan kurungan milik bupati langkat yang digunakan untuk mengurung manusia yang diduga adalah pekerja sawit. Para pekerja sawit ini mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi 472
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dari Bupati Langkat, mereka dipaksa bekerja tanpa diberi upah dan diduga masih mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Bupati Langkat itu sendiri. Tindakan Bupati Langkat tentu saja menyalahi prinsip HAM khususnya Hak Asasi Pribadi dan Hak Asasi Ekonomi karena tindakan sang bupati mengeksploitasi tenaga orang lain tanpa memenuhi hak orang yang telah dipekerjakannya. Untuk mencegah terulangnya kasus yang dialami Bupati Langkat, pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Pendidikan kewarganegaraan salah satunya mengajarkan mengenai hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia. Penanaman pengetahuan tentang HAM sedari dini pada anak, akan membentuk kepribadian anak dalam menghormati hak orang lain. Dengan demikian kasus pelanggaran ham seperti yang terjadi pada bupati langkat tidak akan terjadi lagi. Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana peran pelnggaran HAM dan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam penegakan HAM (Analisis Kasus Kurungan Manusia Bupati Langkat). METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan yang diperoleh dari sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, dan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema Hak Asasi Manusia. Metode penelitian studi kepustakaan adalah sebuah metode yang berisi teori- teori yang relevan dengan topik yang diangkat. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2014). PEMBAHASAN A. Makna dan Pengertian HAM Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan harkat dan martabat manusia. HAM di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 No. 39 Tahun 1999 (Nurul, 2013). Hak juga diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagai kepunyaan, sedangkan asasi merupakan hal utama dan mendasar, sehingga HAM diartikan sebagai suatu kepunyaan yang memiliki sifat pokokdan melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Pengertian HAM menurut para ahli : 1. HAM diarikan sebagai hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setia manusia sebagai hak yang kodrati, oleh karenannya tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. John Locke 473
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Menurutnya HAM diartikan sebagai suatu hak yang sifatnya mendasar yang dipunyai setiap manusia yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. 3. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang memiliki sifat mutlak dan juga harus dimiliki setiap manusia untuk perkembangan dirinya tersebut. Hakekat HAM merupakan upaya untuk menjaga keselematan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Begitu juga upaya untuk menjunjung, menghormati, dan melindungi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah dan juga negara. Hakikat HAM sendiri memiliki ciri pokok sebagai berikut yaitu diantaranya : a) HAM tidak perlu diberi atau bahkan dibeli b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. c) HAM merupakan sesuatu yang hakiki yang artinya hak asasi manusia sudah ada sejak lahir. Selain hal tersebut terdapat beberapa macam jenis HAM yaitu diantarnya hak untuk hidup, hak tanpa ada deskriminasi, hak tanpa perbudakan, hak pengakuan sebagai pribadi didepan hukum, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, dan hak tanpa ada deskriminasi. Prof. Koentjoro Poerbopranoto Peter R. Baehr B. Kerangka Hukum dalam Hak Asasi Manusia Indonesia merupakan suatu negara hukum yang di dalamnya terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia yang hidup di bumi akan mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap hak asasi manusia. Pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 berbunyi ― Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‖. Konsep negara hukum menempatkan perlindungan pada hak asasi manusia sebagai salah satu elemen yang penting. Dengan mempertimbangkan segala hal, perlindungan hak asasi manusia harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak sebagai warga negara. Terjadi perubahan yang sangat penting dalam Amandemen UUD 1945, yaitu pengaturan hak sebagai warga negara yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan UUD 1945 (pra-amandemen). Di negara Indonesia, pengakuan hak asasi manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan pandangan filsafat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 ―Kemerdekaan adalah hak segala bangsa‖. Dari pernyataan tersebut, terkandung jelas bahwa pengakuan hak asasi manusia secara yuridis sudah terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1. ―Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 474
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999). Jadi, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang di mana memiliki keterkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, hak tersebut dilarang untuk dilanggar dan dilenyapkan oleh siapapun. Perlu dipahami, bahwa Hak Asasi Manusia bukan berasal dari Negara atau hukum, melainkan bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Hak Asasi Manusia dan Hukum memiliki hubungan yang sangat erat, di atas sudah dijelaskan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya apa sih konsep dari negara hukum itu? Konsep negara hukum merupakan negara yang berdasar pada kedaulatan sebuah hukum. Sebjek dari hukum sendiri adalah negara, yang memiliki arti badan hukum republik. Jika suatu negara melakukan kesalahan, maka negara tersebut akan dituntut di pengadilan karena telah melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum. Segala sesuatu yang dilakukan oleh negara harus dilandasi dengan hukum. Bukanlah kekuasaan yang menjadi landasan dari suatu kebijakan. Jadi, hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum adalah sebagai penegakan hak asasi manusia harus dilandasi dengan aturan hukum yang beralku, seperti aturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang mengikat pada suatu negara. Pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia berasaskan hukum, serta harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukan penegakkan HAM dengan kekuasaan, maka orang pemerintahan itulah yang akan terjerat hukum. Salah satu hubungan antar HAM dan konsep negara hukum adalah suatu negara hukum mempunyai ciri yaitu setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena hal tersebut dilanggar, maka mereka akan bertentangan dengan prinsip dari negara hukum itu. Montesque mengatakan bahwa, suatu negara yang baik merupakan negara hukum, karena pada konstitusi negara memiliki tiga inti pokok yaitu: a) Perlindungan Hak Asasi Manusia, b) Sudah ditetapkan ketatanegaraan suatu negara, c) Memiliki batas antara kekuasaan dan wewenang. C. EKSPLOITASI MANUSIA SEBAGAI PELANGGARAN HAM 1. Human Traficking Trafficking merupakan perbuatan atau tindakan perekrutan,penampungan atau pemindahan seorang manusia dengan adanya ancaman atau kekerasan serta pemberian uang sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalai atas diri orang lain tersebut. Hal ini bisa disebut dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia pada saat ini. Hal ini dapat mengancam kehidupan msyarakat di Indonesia. Para masyarakat di Indonesia tidak bisa hidup dengan tenang karena adanya kasus perdagangan manusia ini. Secara historis perdagangan manusia 475
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dapat disebut sebagai perbudakan manusia dan hal ini jelas melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Pada negara Indonesia,perkembangan kasus human trafficking ini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu mengkhawatirkan kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaku human trafficking dapat disebut sebagai seseorang yang melakuakan atau terlibat dalam kasus perekrutan atau perdagangan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan. Orang yang di perdagangkan atau korban yang direkrut untuk dijual belikan disebut trafficking. Inti dari kasus human trafficking ini adalah penindasan atau pengambilah hak seseorang secara sepihak. Adanya kasus human trafficking ini merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Beberapa faktor penyebab terjadinya human trafficking tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang terjadi di Indonesia antara lain : 1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar adanya kasus human trafficking ini. Tindak kejahatan perdagangan manusia tidak bisa lepas dari kondisi kemiskinan atau ekonomi suatu masyarakat. Selain itu kondisi sulitnya mendapat pekerjaan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya human trafficking. Dengan adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan tentu saja menyebabkan para masyarakat harus melakukan migrasi atau pergi merantau ke luar daerah tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Dalam melakukan migrasi,wilayah-wilayah yang dituju bisa saja rentan menjadi tempat perdagangan manusia. Kondisi inilah yang menyebabkan para pelaku human trafficking mencari celah untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Para pelaku cenderung menjanjikan korban untuk mendapat pekerjaan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya korban mendapat pekerjaan yang dirasa kurang layak serta dengan gaji yang pas-pas an atau kurang. 2. Pengangguran juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus human trafficking. Hal ini didasari dengan sulitnya mencari pekerjaan karena jumlah pelamar kerja lebih besar dari jumlah industri yang menampung para pekerja. Hal yang lebih dikhawatirkan dari para pekerja adalah keadaan para kelompok pekerja yang rentan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok tertentu yang menjadikan mereka ladang penghasil uang secara cepat tanpa melihat dari segi kesiapan para pekerja. Para pelaku cenderung menggunakan ancaman dan kekerasan kepada para pekerja untuk melakukan sesuatu dengan mendapat upah yang tidak seberapa. 3. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di lingkungan pedesaan yang kotor dan kumuh di sinyalisir menjadi penyebab adanya kasus human trafficking. Hal ini menjadikan para pelaku untuk mendapat kesempatan Pengangguran Faktor Rendahnya Pendidikan 476
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memperdaya korban dengan menjanjikan pekerjaan tanpa adanya status pendisikan yang tinggi. Sehingga para korban dengan mudah terpedaya oleh omongan pelaku. 4. Kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi terjadinya kasus human trafficking dimana para masyarakat menganggap posisi laki-laki lebih tinggi daripada posisi perempuan. Selain itu ketidakpedulian masyarakat yang ditandai dengan sifat individualisme tidak perduli dengan lingkungan dan sekitarnya membuat masyarakat tidak menyadari adanya praktik kasus perdagangan manusia. Faktor sosial budaya merupakan faktor terjadinya kasus perdagangan manusia melalui interaksi,komunikasi maupun konflik budaya. Selain beberapa faktor tersebut,adanya kasus perdagangan manusia yang membludak di Indonesia adalah karena kuranganya kasus penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya penyebab adanya kasus perdagangan manusia ini tidak bisa dilihat dari satu sisi,karena banyak faktor lain yang saling mendukung dan tidak dapat diabaikan. Sehingga permasalahan kasus perdagangan manusia ini menjadi terstruktur. Para aparat penegak hukum di Indonesia cenderung lebih mementingkan kasus yang lain yakni narkotika dan korupsi. Mereka menganggap kasus perdagangan manusia ini merupakan kasus yang sepele. Pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban trafficking apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Para korban kasus human trafficking ini tentu mengalami hal yang mengerikan. Adanya kasus ini menimbulkan dampak negatif terhadap para korban. Tidak jarang dampak ini bersifat permanen terhadap kehidupan sang korban. Dari segi fisik,para korban perdagangan manusia cenderung mengalami beberapa penyakit. Selain itu para korban juga mendapatkan beberapa bekas luka akibat adanya kekerasan yang mereka alami dalam kasus ini. Lalu dari segi psikis,para korban pasti mengalami trauma karena mereka telah mendapat perlakuan yang tidak baik dari para pelaku. Para korban cenderung merasa tidak mempercayai siapapun dan mengalami rasa trauma terhadap beberapa orang. Seringkali para korban human trafficking ini cenderung menutup diri dan menjauh dari bersosialisasi dengan sesama. Mereka cenderung menganggap semua orang membahayakan dan akan menyebabkan trauma bagi mereka. Pada korban anak- anak proses pertumbuhan mereka cenderung terhambat. Beberapa korban mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan tidak baik dari sang pelaku. Faktor Sosial Budaya 2. Sistem Perbudakan Modern Perbudakan modern dapat didefinisikan sebagai ekploitasi berat terhadap 477
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seorang individu untuk keuntungan pribadi maupun komersial, ekploitasi yang terjadi ini mengakibatkan kemerdekaan seorang invididu terampas. Korban perbudakan modern ini dipekerjakan dengan upah yang sangat minim hingga tidak sama sekali. Para korban juga rentan mendapatkan perlakuan kasar hingga kekerasan. Perbudakan modern ini banyak terjadi di sekitar kita, hanya saja begitu tidak terlihat. Perbudakan modern terjadi akibat kondisi kemiskinan yang ekstrim serta kondisi rentan seperti perang ataupun pemerintahan yang buruk. Banyak dari individu ini akan dengan mudahnya mengambil segala bentuk tawaran agar dapat keluar dari kondisi tersebut, hal ini yang menyebabkan rentannya terjadi perbudakan modern. Satu dari empat korban perbudakan modern merupakan anak-anak, dan hampir 70% dari korban perbudakan modern merupakan seorang wanita atau gadis. Bentuk-bentuk perbudakan modern bermacam-macam, bentuk itu sebagai berikut: 1. Perdagangan manusia, penggunaan kekerasan, ancaman dan penipuan dalam perekrutan, penampungan serta transportasi seorang individu untuk diekploitasi baik dalam bentuk budak seks, buruh tanpa upah, hingga perdagangan organ manusia 2. Kerja paksa, pekerjaan atau pelayanan apapun yang dilakukan seorang individu tanpa dasar sukarela tetapi dilakukan dengan paksaan, ancaman, dan tanpa bayara, upah 3. hutang- hutang yang susah dibayarnya 4. Keturunan budak, bentuk perbudakan kuno, mereka yang terlahir dari seorang budak juga menjadi budak, status budak ini diturunkan dari orang tua yang merupakan budak juga 5. Perbudakan anak-anak, ketika seorang anak dieksploitasi untuk keuntungan, bentuk perbudakan anak sendiri dapat berupa, tentara anak-anak, perdagangan anak, hingga budak anak rumah tangga seperti yang dijadikan pengemis, atau pengamen 6. Pernikahan paksa atau pernikahan dini, ketika seorang dinikahkan secara paksa dan tidak bisa menolak dapat dikatakan perbudakan modern, pernikahan anak- anak juga dianggap perbudakan modern D. Kasus kurungan manusia yang menjerat Bupati Langkat, Sumatera Utara diawali pada tanggal 19 januari 2022. Pada saat itu, Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan sebuah usaha untuk penangkapan terhadap Bupati Langkat di Sumatera Utara yang berinisial TRP atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa. KPK menemuibangunan yang hampir sama dengan kurungan di wilayah belakang rumah bupati tersebut. Lebih lanjut kurungan yang seharusnya memiliki kapasitas penampungan 20 orang, malah diisi oleh ANALISIS KASUS Tenaga terikat hutang, seorang yang dipaksa bekerja demi melunasi 478
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sekitar 40 orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan temuannya tentang adanya kerangkeng manusia yang dibuat oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin (TRP). Dalam temuannya tersebut, LPSK menemukan bahwa dalam pengelolaan kerangkeng manusia tersebut juga dibantu oleh anggota keluarga dari TRP. Selain itu, kerangkeng manusia itu juga disebut memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Orang- orang yang dikurung dalam kerangkeng manusia itu dipaksa bekerja di perkebunan sawit dan peternakan milik TRP. Dari perbudakan tersebut, polisi menemukan tujuh orang meninggal dunia dalam proses TPPO, yaitu HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG. Polda Sumatera Utara memutuskan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus kerangkeng manusia di rumah TRP. Mereka dianggap melanggar Pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun. Sedangkan, tersangka yang diduga menampung korban TPPO berinisial SP dan TS melanggar Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari wacana kasus tersebut sudah jelas bahwa bupati langkat melakukan tindak pidana perdagangan orang. Apa yang dilakukan oleh TRP tidak hanya sekedar melanggar hukum negara, akan tetapi juga mencederai nilai ham. TRP telah merenggut hak asasi pribadi asasi ekonomi dengan merengguk kebebasan bergerak dan kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan upah yang layak. Bahkan tindakan TRP ini juga sampai merenggut nyawa 7 orang pekerjanya. Tindakan TRP ia telah dengan sengaja mengeksploitas tenaga kerja, memaksa pekerja sawitnya untuk terus bekerja tanpa adanya upah yang layak serta tergolong dalam perbudakan modern. Perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat adalah kerja paksa. E. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENEGAKAN juga termasuk human traficking HAM Sebagai pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun warga negara yang baik bukan hanya sekedar warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku, tetapi menjadi warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Dan juga mengajarkan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 serta norma-norma yang berlaku, hal ini diharapkan agar setiap peserta didik di seluruh Indonesia memiliki moral yang baik serta pemahaman mengenai dasar suatu negara dan tujuan dibuatnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. bagian dari kurikulum PENUTUP Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang 479
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan martabat manusia itu sendiri. HAM berlaku untuk semua orang tidak memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum adalah sebagai penegakan hak asasi manusia harus dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku, seperti aturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang mengikat pada suatu negara.. Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia pada saat ini. Pada negara Indonesia, perkembangan kasus human trafficking ini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Orang yang di perdagangkan atau korban yang direkrut untuk dijual belikan disebut trafficking. Adanya kasus human trafficking ini merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Para pelaku cenderung menjanjikan korban untuk mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini didasari dengan sulitnya mencari pekerjaan karena jumlah pelamar kerja lebih besar dari jumlah industri yang menampung para pekerja. Sehingga muncullah sebuah perbudakan modern. Perbudakan modern terjadi akibat kondisi kemiskinan yang ekstrim serta kondisi rentan seperti perang ataupun pemerintahan yang buruk. Korban perbudakan modern ini dipekerjakan dengan upah yang sangat minim atau tidak sama sekali. Terdapat Kasus kurungan manusia yang menjerat Bupati Langkat, Sumatera Utara. Orang-orang yang dikurung dalam kerangkeng manusia dipaksa bekerja di perkebunan sawit dan peternakan. Apa yang dilakukan pelaku tidak hanya sekedar melanggar hukum negara, akan tetapi juga mencederai nilai HAM. Pada kasus ini merenggut hak asasi pribadi asasi ekonomi dengan merengguk kebebasan bergerak dan kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan upah yang pantas. Hal ini dikatakan sebagai perbudakan modern yang dimana dilakukan oleh Bupati Langkat dengan system kerja paksa. pendidikan Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, kewarganegaraan bertujuan untuk membangun warga negara yang baik serta mengajarkan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara serta norma-norma yang berlaku. Hal ini diharapkan agar setiap peserta didik di seluruh Indonesia memiliki moral yang baik serta pemahaman mengenai dasar suatu negara DAFTAR PUSTAKA Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 4(1). Basri, R. (2012). Human Trafficking dan Solusinya dalam Prespektif hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah daKhakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 371-381. n Hukum, 10(1), 87-98. DWI, F. (2012). Perlindungan hak anak di lemabaga permasyarakatan anak tanjung pati kabupaten 50 kota menurut kajian undang-undang nomor 39 480
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tahun 1999 tentnag hak asasi manusia (Doctoral disesertation, Universitas Andalas) 481
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. ASASI, 8(2). Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 371-381. Muhammad Kamal. (2019). Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. CV. Social Politic Genius (SIGn). Nadziroh, N. (2016). Perananpendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 3(1). Novita, D. N. D. (2010). Trafficking Prespektif Hukum Pidana. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 5(2), 291-308. V.Wiratna Sujarweni,Metodeologi Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57. 482
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL DALAM MENYAMPAIKAN PESAN MATERI DI PEMBELAJARAN JARAK JAUH Lidya Charish Septia, Farid Pribadi (Program studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya) faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Pembatasan pertemuan tatap muka akibat pandemic Covid-19 dalam proses belajar mengajar membuat lembaga pendidikan menerapkan program pembelajaran jarak jauh. Salah satu jenis media pembelajaran yang digunakan yaitu media audio visual. Media audio visual adalah media yang dapat menghasilkan suara dan gambar yang bergerak seperti video dan film bersuara. Media audio visual sangat berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh. Media audio visual memberikan kemudahan dalam proses belajar memahami materi dan objek sehingga peserta didik dapat berkosentrasi dan pesan materi tersampaikan dengan baik dalam pembelajaran jarak jauh. Selain itu, media audio visual juga berperan dalam pembelajaran tutorial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh media audio visual terhadap pembelajaran jarak jauh. Artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan buku dan jurnal sebagai rujukannya. Media audio visual juga membantu pendidik dalam menyampaikan pesan materi kepada peserta didik melalui media seperti gambar, foto, dan video. Dengan metode pembelajaran yang tepat dan menarik, maka akan menentukan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Kata Kunci: Media, Pendidikan, Visual Abstract Restrictions on face-to-face meetings due to the Covid-19 pandemic in the teaching and learning process have forced educational institutions to implement distance learning programs. One type of learning media used is audio-visual media. Audio-visual media is media that can produce sound and moving images such as video and sound films. Audio visual media plays an important role in distance learning. Audio visual media provides convenience in the learning process to understand materials and objects so that students can concentrate and the message of the material is conveyed well in distance learning. In addition, audio video media also plays a role in tutorial learning. This study aims to examine the effect of audio-visual media on distance learning. This article uses a descriptive method by using books and journals as references. Audio-visual media also helps educators in conveying material messages to students through media such as pictures, photos, and videos. With appropriate and interesting learning methods, it will determine the quality of student learning outcomes. Keywords: Media, Education, Visual PENDAHULUAN Latar Belakang Covid-19 telah menjadi kasus yang menyebar secara global dan hampir di seluruh negara sehingga akhirnya disebut sebagai suatu pandemi. Pandemi Covid-19 menyebabkan dunia banyak mengalami perubahan di berbagai aspek kehidupan, baik politik, kesehatan, pendidikan, sosial, maupun budaya. Pada 2 Maret 2020, Pemerintah secara formal melaporkan ada dua kasus positif covid- 19 di dalam Indonesia, meskipun terdapat juga beberapa pakar yang berbicara 483
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bahwa virus ini telah masuk ke Indonesia sejak bulan Januari 2020. Virus Covid- 19 yang sangat berbahaya ini mengakibatkan manusia harus menjaga jarak atau menerapkan physical distancing sehingga membuat pembatasan pada segala sector didalam kehidupan. Pandemi Covid-19 ini berdampak di segala sector seperti kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh di sector pendidikan karena yang dulunya kesibukan belajar mengajar dilakukan via tatap muka, kini karena adanya pembatasan tersebut maka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh. Program yang lalu ditetapkan oleh negara-negara terkena virus corona, salah satunya Indonesia, wajib menutup atau disementarakan. Di beberapa lembaga pendidikan, harus dicari penggantian dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Seperti yang terjadi di Indonesia mulai Lembaga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, bahkan perguruan tinggi pun sedang mencari alternatif pembelajaran yang lembaga Pendidikan unuk efektif saat daring. menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pembelajaraan jarak jauh adalah alternatif bagi pemutusan rantai penularan Covid-19. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dalam kegiatan dan proses pembelajarannya. Melalui pembelajaran via jarak jauh ini baik dosen, guru, dan siswa mempunyai kesempatan waktu yang leluasa dalam pelaksanaan kegiatannya. Zoom, Google Meet, WhatssApp grup, Google Classroom menjadi media dan sarana dalam pembelajaran via daring. sekolah-sekolah secara kondisional Pemerintah mengutus Perkembangan dalam teknologi pendidikan tak lepas dari perkembangan teknologi secara umum. Beraneka ragam alat pendidikan dan fasilitas pendidikan yang modern juga mendorong kemaksimalan dalam proses pembelajaran, baik dalam sector pendidikan ataupun dalam sector kehidupan keseharian. Pengembangan dalam teknologi komunikasi kini sudah memberi tawaran dalam bermacam media dan fasilitas dalam pembelajaran. Salah satu saran atau media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, dan memberi keyakinan serta gairah peserta didik untuk tertarik dengan sarana pembelajaran online ini adalah media audio visual. Melalui pemanfaataan teknologi yang canggih ini nantinya didambakan pembelajaran audio visual bisa digunakan untuk memberi kesan akan pesan materi pembelajaran yang lebih baik dan menarik, termasuk visualisasi materi ajaran, sehingga lebih membawa kesan yang menarik di kalangan siswa. Media audio visual adalah sarana penyampaian informasi yang mepunyai karakter audio (suara) dan visual (gambar). Jenis media ini memiliki kemampuan yang lebih canggih, dikarenakan melingkupi kedua karakteristik ini. Dengan adanya mediaa audio visual ini akan sangat membantu proses pembeljaran jarak jauh antara guru dan siswa. 484
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Rumusan Masalah Dalam penulisan paper ini saya menggunakan pembatasan masalah, yaitu : 1. Apakah yang dimaksud dengan media audio visual? 2. Bagaimana pengaruh media audio visual dalam menyampaikan pesan materi dalam pembelajaran jarak jauh? METODE PENELITIAN Dalam penulisan paper ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif berfokus pada mendapatkan data tentang pemanfaataan media audio visual dalam menyampaikan pesan materi kepada peserta didik. Dengan mengenakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang memiliki maksud untuk meninjau sedalam dalamnya tentang salah satu gejala nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji suatu kelompok didalam masyarakat. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang mengintau peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memedulikan pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu dapat mecahkan masalahnya sendiri (Mohajan, Haradhan, 2018). Dalam metode in pengumpulan data dilakukan dengan jurnal, buku, dan dokumen. PEMBAHASAN Pembelajaran Jarak Jauh Pada tanggal 17 April 2020, kira-kira 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tak bisa sekolah karna tiba-tiba muncul pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020). Atas jumlah ini yang di dalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi pserta didik yang terdampak secara global (Badan Pusat Statistik, 2020). Merebaknya penyebaran Covid-19 telah menuntut pemerintah untuk menutp sekolah-sekolah dan menyorong jauh tidak di sekolah(rumah). Berbagai macam cara pembelajaran digunakan untuk memberi kepastian bahwa kegiatan belajar tetap berlangsung walauun tidak adan sesi tatap muka secara langsung. Pandemi Covid-19 membuat pembatasan tatap muka di sector Pendidikan di Indonesia. Untuk memutus rantai penyebaran covid-19, pemerintah menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka digantikan menjadi pembelajaran jarak jauh. jarak Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang rencana dan program tersebut lewat Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam hal ini menyatakan bahwa proses pembelelajaran dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan: a) Pembelajran di rumah melalui online/jarak jauh dilakukan untuk mewariskan keahilan belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa beban dan tuntutan untuk menangani semua pencapaian kurikulum bagi kenaikan kelas dan kelulusan; b) Pembelajaran dari rumah dapat ditekankan 485
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pada pendidikan yang nantinya akan bermanfaat untuk mencegah cocid-a9 juga c) Kegiatan belajar dari rumah dan tugasnya memiliki kebedaan antar siswa, yaitu sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk memonitor dari kepincangan akses atau fasilitas belajar di rumah; d) pentunjuk atau hasil kegiatan belajar dari rumah yang memberikan umpan balik yang bermanfaat dari guru, tanpa diwajibkan memberi skor/nilai kuantitatif. Pembelajaran Jarak Jauh itu bermanfaat untuk mencukupi standart pendidikan melalui pemanfaatan teknolgi informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antar siswa dan guru maupun antara mahasiswa dengan dosen sehingga melalui penggunaan teknologi tersebut proses belajar mengajar dapat tetap dilakukan dengan maksimal Media Pembelajaran Audio Visual Media atau sarana pembelajaran adalah alat bantu dalam proses/ kegiatan belajar mengajar. Media adalah suatu hal yang bisa menarik perhatian dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Menurut Hamalik dalam Arsyad (2007) mengatakan bahwa penggunaan media pengajarn dalam proses belajar mengajar bisa memberikan kebangkitan atau keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan dapat membawa pengaruh psikologi terhadap kepribadian siswa. Menurut Suprijanto (2009) mengatakan bahwa media audio visual adalah media atau alat yang digunakan didalam kondisi belajar untuk menolong tulisan dan kata yang diucapkan dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, sikap-sikap dan ide. Berkaitan dengan mememberikan informasi pengetahuan memerlukan kepemahaman tersendiri tentang konsep dan analisis masalah darii siswa. Selain media audio visual, alat peraga adalah sarana belajar yang bisa menolong guru dan siswa dalam menggapai tujuan pembelajarannya. Manfaat penggunaan Media Audio Visual menurut Arsyad (2007) antara lain: Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik, mengatasi keterbatasan indra, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi, sikap pasif siswa dapat diatasi, dengan karakteristik yang unik. untuk setiap siswa, ditambah dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran ditentukan sama untuk setiap siswa, guru akan mengalami banyak kesulitan jika semua ini harus diatasi sendiri. Menurut Sanaki (2011) menyatakan bahwa beberapa keunggulan media Audio Visual adalah sebagai berikut: menyajikan objek pembelajaran yang konkrit atau pesan pembelajaran secara realistik, sehingga sangat baik untuk menambah pengalaman belajar, bersifat Audio Visual, sehingga memiliki keunggulan tersendiri. pesona tersendiri dan bisa menjadi pemacu atau motivasi. pembelajar untuk belajar, sangat baik untuk mencapai tujuan pembelajaran psikomotorik, dapat mengurangi kejenuhan belajar terutama bila dipadukan dengan teknik pengajaran dalam ceramah dan ruang, waktu dan 486
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembahasan pertanyaan yang diajukan, meningkatkan daya tahan memori atau daya ingat terhadap objek pembelajaran yang dipelajari siswa. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap bahan ajar secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Departemen Agama Republik Indonesia: 2001). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, misalnya kematangan berpikir, kesiapan belajar dan motivasi. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti perencanaan proses pembelajaran, strategi, media dan metode pembelajaran yang digunakan. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu bermanfaat untuk menganalisis bagaimana metode penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk menuliskan dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui apakah langkah- langkah penulis salah atau benar. No 1. Judul Respon Peserta Didik Terhadap Pengembangan Media Audio-Visual 2. Penggunaan Media Audio-Visual dan Aktivitas Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Vocabulary Siswa Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X (Quasy Experiment : SMAN 8 Garut) 3. Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan Menggunakan Media Audio-Visual di Penulis Syarifah Raisa, Adlim, Rini Safitri Fajar Muttaqien Widya Masitah, Juli Hastuti Hasil Respon peserta didik dari SMPN 2,8,dan 6 Banda Aceh yaitu media audio visual membuat mereka dapat menikmati belajar dengan media yang ada. Media audio-visual membuat siswa kelas X SMAN Garut mengalami peningkatan hasil belajar vocabulary. Siswa yang memanfaatkan media audio- visual mengalami peningkatan yang jauh lebih baik daripada siswa yang tidak memanfaatkan media audio-visual dalam belajar vocabulary. Terjadi peningkatan sekitar 60% pada siklus pertama, lalu dilanjut peningkatan 85% pada siklus kedua. Jadi, media audio-visual dapat meningkatkan kemampuan 487
4. 5. 6. 7. 8. 9. SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kelompok B RA Saidi Turi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Matematika Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Ketuntasan Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 20 Banda Aceh Penggunaan Media Audio-Visual Dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama 1 Pacitan Fargil Prasetia Hasmiana Hasan Joni Purwono, Sri Yutmini, Sri Anitah berbahasa anak didik kelompok B RA Saidi Turi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Media Audio Visual membuat peningkatan yang siginifikan terhadap hasil belajar matematika pada peserta didik. Penggunaan media audio visual dapat membantu siswa mencapai ketuntasan belajar sesuai KKM pada Sekolah Dasar tersebut. Media audio-visual meningkatkan daya serap siswa dalam menerima pesan materi dalam pembelajaran. Selain itu, dengan memanfaatkan media audio visual membuat suasan belajar menjadi lebih menarik. Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Pengaruh Media Audio dan Audio- Visual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas IV Penggunaan Media Indah Ayu Ainina Media audio visual Friska Dwi Yusantika, Imam Suyitno, Furaidah dinyatakan berhasil dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kriteria tuntas dengan nilai <70 Hasil penelitian membuktikan bahwa kelas yang menggunakan media audio visual lebih memiliki hasil nilai yang lebih unggul. Jatmiko Sidi, Terjadi peningkatan dan 488
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Audio Visual untuk Mmeningkatkan Hasil Belajar IPS di SMP 10. Pemanfaatan Media Audio Visual Pembelajaran Jarak Jauh Kelas 3 di SD Negeri Banjarsari Mukminan Ma'aruf C, Nurhidayah M.P. kenaikan rata-rata test hasil belajar siswa dengan memanfaatkan media audio visual. Media audio visual membantu peserta didik dalam meningkatkan semangat belajar dan memudahkan siswa dalam menerima pesan materi dalam pembelajaran jarak jauh. Pengaruh Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Media audio visual membuat pembelajaran seolah-olah terlihat nyata. Hal ini didasarkan atas jawaban tanggapan siswa, sebagian besar menyatakan antusias dalam memahami materi gelombang menggunakn media ini. Mereka ini tertarik karena gambarr yang disajikan bergerak dengan beberapa video seperti penggunaan sonar. Menurut Ariwibowo dan Parmin (2015), media audio visual harus memiliki animasi atau gambar gerakan yang disajikan dengan suara, sehingga dapat meningkatkan minat belajar, motivasi dan rangsangan belajar, serta pengaruh psikologis pada siswa. Hal ini juga mendukung pendapat Mathew dan Alidmat (2013), media audio visual adalah media alat yang sangat berguna yang dapat meningkatkan metode pengajaran dengan menawarkan siswa berbagai masukan bahasa dan pengalaman belajar mereka dalam konteks nyata dan autentik. Banyak siswa juga berpendapat bahwa media audio visual membuat mereka lebih memahami materi sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Media audio visual membuat para siswa lebih bersemangat dan fokus dalam menangkap materi yang ada. Selain itu, suasana belajar juga lebih menyenangkan karena biasanya diskusi materi saja kurang menarik minat belajar siswa dan cenderung membosankan. Dengan adanya media audio visual juga sangat membantu para guru untuk membawakan materi dengan cara yang lebih menarik daripada ceramah. PENUTUP Pandemi Covid-19 mengakibatkan seluruh sector dalam kehidupan mengalami pembatasan, salah satunya di sector pendidikan. Dengan adanya pembatasan, pemerintah memutuskan untuk mengubah tatanan pola dalam lembaga pendidikan. Kini, proses pembelajaran tatap muka telah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Para pendidik berupaya untuk membuat proses belajar mengajar menjadi efektif. Salah satunya dengan menggunakan 489
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ media audio visual yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk dapat memahami pesan materi dalam pembelajaran jarak jauh. Media audio visual adalah media pembelajaran yang menggunakan suara dan gambar dalam menyampaikan pesan materi. Media audio visual sangat membantu para pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh karena dengan adanya media ini materi bisa tersampaikan dengan baik, peserta didik mudah dalam memahami materi, suasana belajar menjadi menarik, dan meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. DAFTAR PUSTAKA Abidin, Z., Hudaya, A., & Anjani, D. (2020). Efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi covid-19. Research and Development Journal of Education, 1(1), 131-146. Haryoko, S. (2012). Efektivitas pemanfaatan media audio-visual sebagai alternatif optimalisasi model pembelajaran. Jurnal Edukasi Elektro, 5(1) Azzahra, N. F. (2020). Mengkaji hambatan pembelajaran jarak jauh di Indonesia di masa pandemi covid-19. Pakpahan, R., & Fitriani, Y. (2020). Analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona covid- 19. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 4(2), 30-36. Raisa, S., Adlim, A., & Safitri, R. (2017). Respon peserta didik terhadap pengembangan media audio-visual. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 5(2), 80-85. Muttaqien, F. (2017). Penggunaan media audio-visual dan aktivitas belajar dalam meningkatkan hasil belajar vocabulary siswa pada mata pelajaran bahasa inggris kelas x (Quasy experiment: SMAN 8 Garut). Jurnal Wawasan Ilmiah, 8(1). Masitah, W., & Hastuti, J. (2017). Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Bercerita dengan Menggunakan Media Audio Visual di Kelompok B RA Saidi Turi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 8(2), 147-177. Prasetia, F. (2016). Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Matematika. JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan Matematika), 1(2), 257-266. Hasan, H. (2016). Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Ketuntasanbelajar Ips Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, Dan Transportasi Pada Siswa Kelas Iv Sd Negeri 20 Banda Aceh. Jurnal Pesona Dasar, 3(4). Purwono, J. (2014). Penggunaan media audio-visual pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan. Jurnal teknologi pendidikan dan pembelajaran, 2(2). Ainina, I. A. (2014). Pemanfaatan media audio visual sebagai sumber pembelajaran sejarah. Indonesian journal of history education, 3(1). Yusantika, F. D., Suyitno, I., & Furaidah, F. (2018). Pengaruh media audio dan audio visual terhadap kemampuan menyimak siswa kelas IV. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 3(2), 251-258. 490
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sidi, J., & MUKMINAN, M. (2016). Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil belajar IPS di SMP. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 13(1) Ma'ruf, C., & Nurhidayah, M. P. (2021). PEMANFAATAN MEDIA AUDIO VISUAL PEMBELAJARAN JARAK JAUH KELAS III DI SD NEGERI BANJARSARI (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen). 491
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMANFAATAN LIVE SHOPPING SEBAGAI SARANA PROMOSI PADA FITUR TIKTOK SHOP Fatihah Bening Pandansari, Kartika Sari Yudaninggar Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 kartikaninggar@amikom.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan live shopping sebagai sarana promosi pada fitur TikTok Shop. Perkembangan media sosial saat ini memunculkan fitur-fitur baru yang dapat mempermudah pengguna. Tak hanya pengguna umum, pelaku bisnis memanfaatkan fitur tersebut sebagai sarana kegiatan promosi. Tiktok Shop adalah sebuah fitur dari media sosial TikTok yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan untuk mempromosikan produk secara live dan penonton dapat berbelanja di waktu yang bersamaan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber, dengan tujuan peneliti ingin mengetahui penerapan live shopping yang dilakukan pada media sosial TikTok sebagai sarana promosi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dari narasumber, dan data sekunder berupa informasi-informasi yang berasal dari website seperti karya ilmiah, artikel dan literatur terkait. Hasil data akan diolah menggunakan unit analisis bauran promosi atau promotion mix, yaitu: Periklanan, Penjualan Tatap Muka, Hubungan Masyarakat dan Publisitas, Promosi Penjualan, Pemasaran Langsung. Hasil penelitian menunjukkan Dhijabhomemade melakukan bauran promosi dan memanfaatkan fitur TikTok Shop sebagai sarana promosi sehingga penjualan dapat meningkat. Kata Kunci: Live Shopping, Media Sosial, TikTok Abstract This study aims to determine the application of live shopping as a means of promotion on the TikTok Shop feature. The development of social media today brings up new features that can make it easier for users. Not only general users, business people take advantage of this feature as a means of promotional activities. Tiktok Shop is a feature of TikTok social media that allows users to carry out activities to promote products live and viewers can shop at the same time. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach in which researchers carry out data collection techniques in the form of interviews with resource persons, with the aim of researchers wanting to know the application of live shopping carried out on TikTok social media as a means of promotion. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews from sources, and secondary data in the form of information from websites such as scientific works, articles and related literature. The results of the data will be processed using a promotion mix analysis unit, namely: Advertising, Personal Selling, Public Relations and Publicity, Sales Promotion, Direct Marketing. The results showed that Dhijabhomemade use a promotion mix and took advantage of the TikTok Shop feature as a means of promotion so that sales could increase. Keywords: Live Shopping, Social Media, TikTok 492
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Kemajuan teknologi pada aspek kehidupan sosial sangat terlihat dari banyaknya masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Media sosial menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. TikTok merupakan salah satu media sosial yang menjadi alat komunikasi yang paling populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut data dari ByteDance (dalam Kumparan), jumlah pengguna media sosial TikTok di Indonesia mencapai 92,07 juta pengguna pada tahun 2022. Pada tahun 2020 telah tercatat terdapat 37 juta pengguna TikTok di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan Indonesia menjadi salah satu pengguna TikTok terbanyak di seluruh dunia. TikTok adalah media sosial berbagi video musik asal negara China. TikTok dirilis perdana pada September tahun 2016 oleh Zhang Yiming (dikutip dari TikTok sendiri merupakan media sosial yang menyediakan layanan video singkat ditambah dengan musik. Selain itu, TikTok menyajikan fitur editing video yang mudah digunakan oleh para penggunanya tanpa memerlukan keahlian khusus sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat konten dengan sesuka hati. Agar konten lebih menarik TikTok juga memberikan fitur penambahan visual effect secara gratis dan beragam. Fitur-fitur baru ini terus dikembangkan oleh TikTok sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Banyaknya pengguna TikTok dan munculnya fitur-fitur baru ini menjadikan alat yang ditemukan untuk komunikasi pemasaran digital oleh para pelaku bisnis. Munculnya fungsi-fungsi baru yang semula hanya digunakan secara konvensional kini menjadikan media yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menggunakan media sosial merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memasarkan produk dengan mudah dan efisien. Hal ini dilihat dari banyaknya metode periklanan dan promosi suatu produk maupun jasa yang ada pada media sosial. Periklanan mengalami perkembangan seiring perubahan media sosial. Perusahaan atau pelaku bisnis menggunakan media sosial sebagai alat untuk menciptakan strategi pemasaran baru dalam membuat promosi periklanan. Menurut Kotler dan Keller (2016), promosi merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Sedangkan menurut Suryadi (dalam Wardani, 2016), promosi adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberi informasi dan meyakinkan orang tentang suatu produk agar mengakui kehebatan produk tersebut, juga mengikat pikiran dan perasaan dalam suatu wujud loyalitas terhadap produk. Dari definisi diatas disimpulkan bahwa promosi adalah suatu kegiatan untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai keistimewaan produk, 493
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membujuk dan mengingatkan keberadaan produk tersebut agar terpengaruh untuk membeli dan memilikinya. Dalam melakukan promosi, perusahaan pastinya memiliki strategi promosi atau rancangan untuk promosi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Menurut Suryati (2015), pengembangan strategi promosi merupakan keputusan penting mengenai tujuan, anggaran biaya, pesan, media, dan pengukuran hasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan strategi promosi harus mempertimbangkan suatu hal yang berhubungan dengan tujuan, anggaran biaya, pesan, media, dan pengukuran hasil dengan tujuan utama untuk meningkatkan performa perusahaan. Tujuan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran (Malau, 2017). Selain itu tujuan promosi menurut Suryani (2016) dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Menyebarkan informasi produk. b. Mendapatkan kenaikan hasil penjualan dan profit. c. Mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. d. Menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. e. Membedakan serta mengunggulkan produk sendiri dengan produk asing. f. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. jenis, yaitu memberikan tentang produk baru seperti menciptakan kebutuhan, mempengaruhi pelanggan untuk membeli, dan mengingatkan pelanggan tentang merek yang termasuk memperkuat penetapan rancangan merek (Kotler, 2003). Menciptakan strategi promosi yang efektif diperlukan adanya alat atau unsur-unsur dalam promosi yang mana unsur- unsur tersebut disebut bauran promosi (Promotion Mix). Secara sederhana, tujuan promosi terbagi menjadi tiga informasi kepada pelanggan Menurut Kotler dan Amstrong (2014), bauran promosi adalah perpaduan tertentu mengenai iklan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan. Penjelasan menurut Cravens (dalam Hasan, 2013), bauran promosi merupakan perencanaan, penerapan dan pengendalian komunikasi dengan pelanggan dan target audiens lainnya. Sedangkan bauran promosi menurut Kotler dan Keller (2016) terdiri dari 5 unsur yakni sebagai berikut: a. Advertising (Periklanan) b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) c. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) d. Personal Selling (Penjualan Pribadi) e. Public Relation and Publicity (Hubungan Masyarakat dan Publisitas) 494
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dalam memperkenalkan produk, strategi promosi menjadi kunci utama untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu strategi yang dapat digunakan pada media sosial TikTok yakni dengan menggunakan live shopping. Kegiatan berbelanja online yang dilakukan melalui media sosial maupun e-commerce. Menurut Fransiska dan Paramita (2020), live shopping merupakan suatu kegiatan berbelanja secara online yang dilakukan secara langsung dan hanya pada durasi tertentu. Kegiatan live shopping sering dilakukan pada media sosial yang menyediakan fitur live streaming. Menggunakan fitur live streaming tersebut penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung. live shopping dengan berbelanja online memiliki perbedaan yang signifikan. Pada kegiatan live shopping, penjual melakukan siaran langsung dengan menawarkan produk yang dijual. Penonton yang melihat siaran langsung tersebut dapat berinteraksi langsung dengan penjual melalui fitur komentar pada platform media sosial. Siaran langsung itu sendiri memiliki durasi dan batas waktu yang ditentukan sendiri oleh penjual. Sedangkan berbelanja online, penjual dan pembeli memiliki waktu yang tak terbatas untuk saling berinteraksi. Hal ini membuat kegiatan live shopping lebih interaktif. Umumnya kegiatan Dikutip dari keppack.id, live shopping memberikan beberapa keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli, sebagai berikut: a. Dapat melihat antusiasme masyarakat b. Interaksi yang lebih tegas c. Konsumen melihat langsung d. Dapat menjangkau audiens lebih luas Kegiatan live shopping dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik antar daerah, antar pulau, hingga ke mancanegara. Dengan adanya kegiatan live shopping dapat mempermudah calon pembeli yang ingin berbelanja produk dari luar negeri. Karena dengan adanya kegiatan siaran langsung pembeli dapat melihat produk secara real sebelum membeli produk tersebut. Hal ini memberi keuntungan terhadap penjual maupun pembeli. Penjual pun dapat meluaskan jangkauan konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Dalam hal ini, kegiatan live shopping dianggap sebagai bentuk baru dari komunikasi pemasaran. Menggunakan live shopping merupakan cara populer bagi pelaku bisnis untuk mempromosikan merek, produk serta layanan mereka. Penggunaan strategi promosi live shopping ini juga digunakan oleh beberapa online shop di media sosial TikTok. Salah satu online shop yang menggunakan shopping pada media strategi promosi adalah Dhijabhomemade. Dhijabhomemade adalah sebuah online shop yang berdiri sejak tahun 2015 atas kepemilikan Adri Murti Almas. live sosial TikTok 495
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dhijabhomemade sangat aktif dalam mempromosikan produknya baik di media sosial maupun e-commerce. Akun resmi Instagram @dhijabhomemade saat ini telah memiliki 428 ribu pengikut dan pada akun TikTok telah memiliki 230,1 ribu pengikut. Saat ini Dhijabhomemade sudah memiliki 2 toko yang berada di Kota Klaten, Jawa Tengah. Dhijabhomemade menggunakan beberapa strategi promosi untuk meningkatkan penjualan seperti rutin dalam memposting foto dan video pada akun media sosial, menggunakan endorsement dan paid promote, serta melakukan live shopping. Dhijabhomemade melakukan live atau siaran langsung setiap hari pada akun media sosial TikToknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan live shopping yang dilakukan Dhijabhomemade sebagai sarana promosi pada fitur TikTok Shop. Rumusan Masalah ini adalah ―Bagaimana pemanfaatan live shopping yang dilakukan dhijabhomemade sebagai sarana promosi pada fitur TikTok shop?‖ Adapun rumusan masalah dalam penelitian METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan secara rinci masalah yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam pengumpulan data pada kondisi alamiah dan naturalistik. Dalam pendekatan ini, hasil penelitian tidak dapat diperoleh dengan cara pengukuran atau prosedur statistik. Hasil penulisan pada penelitian ini berupa pendapat, serta pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemanfaatan live shopping yang dilakukan oleh @dhijabhomemade pada akun media sosial TikTok. followers Akun media sosial TikTok @dhijabhomemade memiliki sebanyak 230,1 ribu followers. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan oleh dhijabhomemade maka peneliti menggunakan paradigma konstruktivis untuk menjelaskan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Menurut Creswell (2014), paradigma konstruktivis sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Secara epistemologi, konstruktivisme merupakan pengetahuan yang diciptakan oleh persepsi manusia dan pengalaman sosial. jumlah Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan hasil dari wawancara secara langsung dengan informan. Sumber data sekunder adalah data-data pelengkap dari data primer. Data Sekunder pada penelitian ini adalah 496
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ informasi-informasi berasal dari website seperti hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, artikel dan literatur terkait, serta akun resmi TikTok @dhijabhomemade. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh akan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan live shopping yang digunakan oleh Dhijabhomemade sebagai sarana promosi pada fitur TikTok Shop. Hasil wawancara didapat langsung dari pemilik serta pendiri Dhijabhomemade dengan batasan penelitian pada akun media sosial TikTok @dhijabhomemade. A. Strategi Promosi Dhijabhomemade Dhijabhomemade merupakan produsen pada bidang fashion hijab yang berdiri pada tahun 2015. Dhijabhomemade didirikan oleh seorang pemuda asal Klaten, Jawa Tengah, Adri Murti Almas. Pada awal berdiri, Dhijabhomemade hanya reseller pakaian hijab dengan sistem penjualan konvensional. Kemudian dengan menambahkan modal dan merambah ke dunia online. Setelah penjualan semakin berkembang, Dhijabhomemade membuka dua toko di Kota Klaten. Penggunaan media sosial dilakukan untuk menumbuhkan identitas brand serta meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Media sosial juga dijadikan alat untuk melakukan promosi oleh Dhijabhomemade. Dengan memanfaatkan media sosial, bauran Promosi yang digunakan oleh Dhijabhomemade adalah sebagai berikut: 1. Advertising (Periklanan) Periklanan merupakan bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu (Kotler dan Amstrong, 2014). Terdapat beberapa bentuk periklanan yang telah dilakukan oleh Dhijabhomemade seperti menggunakan media sosial (TikTok, Instagram, Facebook), e-commerce (Shopee, Tokopedia), endorsement, paid promote, serta iklan- iklan pada media sosial. Selain itu, Dhijabhomemade menerapkan iklan pada akun media sosial Instagram lokal seperti @kabarklaten, @jogjafoodhunter, dan lain sebagainya. Pada penggunaan endorsement dan paid promote dilakukan pada 3 hingga 4 tahun pertama dengan tujuan meningkatkan jumlah followers di media sosial. Pada tahun 2020, Dhijabhomemade mengurangi penggunaan endorsement dan paid promote karena tujuan sudah tercapai. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan owner Dhijabhomemade yang menyatakan bahwa, ―...Di 3 sampai 4 tahun pertama kami bakar uang untuk endorse dan paid promote pengeluaran sebulan hingga 10 juta. Kami terus melakukan promosi hingga pada tahun 2020 kami sudah mengurangi hal promosi dengan endorse atau paid promote. Karena tujuan kami untuk menaikkan followers sudah tercapai.‖ (Wawancara pada 19 Mei 2022). 497
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ endorse dan paid promote, Dhijabhomemade mengubah metode endorsement dengan memberikan beberapa produk kepada influencer untuk dijadikan konten dan influencer tersebut me- review produk tersebut. Tujuan dilakukan endorsement ini agar promosi penjualan tetap ada tanpa adanya kerugian dan dengan harapan promosi penjualan lebih efektif. Meski sudah mengurangi penggunaan ―...Nah sekarang kami hanya menggunakan endorse di seleb TikTok. Karena saya rasa lebih hemat, mereka hanya meminta barang saja lalu jika ada pembelian mereka dapat komisi 5% dari penjualan. Itu kalau performanya bagus, kalau performanya tidak ada ya kami juga tidak rugi apa-apa. Kalau Google ads atau Instagram ads pernah, tapi saya rasa itu tidak efektif. Karena itu followers tidak pada penjualan.‖ hanya untuk meningkatkan banyaknya (Wawancara pada 19 Mei 2022). 2. Sales Promotion (Promosi Penjualan) Promosi penjualan adalah promosi jangka pendek untuk meningkatkan pembelian atau penjualan suatu barang atau jasa dimana pembelian diharapkan dilakukan pada saat itu juga. Kegiatan promosi yang termasuk dalam promosi penjualan seperti pemberian kupon, kontes, pameran, obral dan lain-lain (Kotler dan Amstrong, 2014). Pada penerapannya, Dhijabhomemade kerap melakukan promosi penjualan pada kegiatan promosinya. Dhijabhomemade memberikan potongan harga dengan waktu yang telah ditentukan, memberikan voucher gratis ongkir, dan mengadakan giveaway pada event-event tertentu seperti Ramadhan Sale dan Flash Sale. insentif 3. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) Pemasaran langsung merupakan hubungan langsung dengan konsumen secara individual yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan langsung dan menumbuhkan hubungan pelanggan yang awet (Kotler dan Amstrong, 2014). Dengan memanfaatkan media sosial, Dhijabhomemade membuat konten yang interaktif dan menarik. Di era digital saat ini, banyak orang yang tertarik untuk melihat video visual, gambar dan audio dibandingkan hanya menggunakan tulisan saja. Dalam hal ini Dhijabhomemade lebih sering menggunakan konten video dan audio visual untuk menarik perhatian konsumen untuk menciptakan kesadaran terhadap masyarakat akan produk dan merek. Menyajikan konten review produk seperti ukuran baju, bahan yang digunakan, serta warna-warna yang bervariasi. Tak hanya itu, Dhijabhomemade menggunakan fitur live shopping pada media sosial TikTok setiap harinya untuk meningkatkan jumlah penjualan. Dhijabhomemade foto produk dengan menggunakan model agar calon pembeli mudah membayangkan bentuk produk secara detail dan nyata. juga menyajikan 498
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 4. Personal Selling (Penjualan Pribadi) Penjualan pribadi merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan menciptakan penjualan. Penjualan perseorangan merupakan media promosi yang tepat untuk perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan para konsumennya (Kotler dan Amstrong, 2014). Secara personal, Dhijabhomemade melayani konsultasi melalui chat Whatsapp, kemudian mengarahkan para calon pembeli ke e-commerce agar proses transaksi lebih efektif dan efisien. Tak hanya melalui media sosial online, Dhijabhomemade memiliki 4 pramuniaga toko yang juga memberikan pelayanan di toko offline untuk menawarkan produk-produk kepada calon pembeli. 5. Public Relation and Publicity (Hubungan Masyarakat dan Publisitas) Hubungan masyarakat berfungsi membangun hubungan yang baik dengan berbagai publik perusahaan yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, dan mengurangi hal yang tidak sepantasnya (Kotler dan Amstrong, 2014). Menurut Tjiptono (2008), Public Relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan. Hubungan masyarakat yang dilakukan oleh Dhijabhomemade yaitu menerima permintaan sponsorship pada event-event kemasyarakatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan brand awareness terhadap masyarakat sekitar. B. Pemanfaatan Fitur Live Shopping Dilansir dari situs nextren.grid.id, TikTok merilis fitur terbaru yakni TikTok Live pada 13 Oktober 2021. TikTok Live mengizinkan para penggunanya untuk berinteraksi dalam waktu yang nyata. Tak hanya pengguna pada umumnya, pelaku bisnis memanfaatkan fitur ini. Dhijabhomemade mulai menggunakan fitur TikTok Live shopping pada bulan November 2021. Memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada TikTok Live bertujuan untuk meluaskan jaringan pembeli dan meningkatkan penjualan. supaya memperoleh publisitas 499
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ GAMBAR 1 TANGKAPAN LAYAR SIARAN LANGSUNG (Sumber: TikTok/Dhijabhomemade) Pada tampilan layar live shopping, terdapat beberapa fitur yang tersedia pada media sosial TikTok, antara lain sebagai berikut: 1. Tampilan teks komentar publik 2. Kolom tambah komentar 3. Nama pengguna dan jumlah like 4. Etalase berisi link produk yang ditampilkan 5. Host atau model yang melakukan siaran langsung 6. Kategori dan peringkat live mingguan 7. Jumlah penonton dan tombol keluar Kegiatan live shopping, seseorang dapat melihat live atau siaran langsung pada aplikasi TikTok di waktu yang bersamaan. Pada kegiatan live ini, seseorang dapat memberikan komentar yang dapat dilihat oleh publik dan pelaku siaran langsung tersebut. Host atau pembicara pada siaran langsung dapat menjelaskan produk yang dijual dan menyematkan link produk yang ia jual pada fitur etalase. Pada fitur live ini terdapat kategori dan peringkat yang terhitung dalam waktu satu minggu. Jumlah penonton dan pengguna dapat terlihat pada sisi kanan atas. Fitur yang diciptakan oleh TikTok ini mempermudah pengguna dan pelaku bisnis dalam proses jual beli. Penonton siaran langsung TikTok Live dapat berbelanja online dengan mudah pada waktu yang bersamaan, karena pada fitur etalase produk yang ditawarkan oleh penjual dapat dibeli langsung pada saat itu 500
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ juga. Hal ini lah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Adri Murti Almas selaku pemilik Dhijabhomemade. ―...Instagram dan TikTok kan walaupun sama-sama memiliki fitur live, di Instagram tidak bisa langsung melakukan transaksi. Kami harus mengarahkan ke Shopee atau WA. Sedangkan TikTok orang bisa langsung membeli tanpa mengarahkan ke platform lain.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022). Pernyataan ini juga diperkuat dan disetujui oleh pengguna TikTok yang melihat live dan berbelanja menggunakan TikTok Shop, yakni Inge Octavidiani, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Menurut Inge, saat wawancara pada 20 Mei 2022 mengatakan bahwa, TikTok Shop memberikan kemudahan untuk berbelanja. Selain dengan mudah melihat produk saat live, harga dari produk yang ditampilkan pada fitur etalase menggiurkan dan dapat bersaing dengan platform lain. Hal itu Ia rasakan saat awal menggunakan TikTok Shop. Inge mengatakan setelah beberapa kali menggunakan TikTok Shop, Ia sudah mengurangi dan tidak terlalu sering menggunakannya. ―...Fitur live pada TikTok sangat membantu saya saat berbelanja dan memilih produk, karena produk sudah tersedia pada etalase. Penggunaan pertama kali checkout harga miring, diskon besar-besaran, dan harga berani bersaing. Namun menurut saya itu hanya di awal saja, sekarang saya sudah jarang menggunakan TikTok Shop karena voucher gratis ongkir yang memiliki minimal order.‖ (Wawancara dengan Inge Octavidiani, pengguna TikTok Shop pada 20 Mei 2022). 501
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ GAMBAR 2 AKUN TIKTOK DHIJABHOMEMADE (Sumber: TikTok/Dhijabhomemade) ini dapat meningkatkan followers dan viewers pada akun TikToknya. Meningkatkan engagement pada akun TikTok dirasa sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen. Dhijabhomemade membuat konten video yang interaktif. Dhijabhomemade memiliki tim pengelola dalam menarik dan ini dijelaskan oleh pemilik pembuatan konten pada media sosial. Hal Dhijabhomemade pada wawancara, Selain meningkatkan penjualan, kegiatan siaran langsung ―...Untuk menjalankan TikTok kami sudah memiliki tim sendiri ditambah dengan tim dari TikTok pusatnya sendiri. Kami memang sudah diwajibkan untuk membuat konten TikTok dan sudah diberikan jadwal atau arahan tertentu untuk membuat konten video di TikTok.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022) lebih banyak konsumen, Dhijabhomemade memiliki konsistensi dalam membuat konten dan melakukan live dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 malam yang terbagi dalam 5 sesi. Target konsumen yang dimiliki Dhijabhomemade adalah wanita berusia 18 hingga 34 tahun. Menurut data yang dipaparkan oleh Dhijabhomemade, pembeli paling banyak berada di usia 22 tahun hingga 27 tahun. Penonton saat live tidak ditentukan pada followers karena penonton live dari kalangan followers Dhijabhomemade hanya 20% sedangkan Dalam menarik 502
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 80% bukanlah followers. Oleh karena itu untuk mencapai jumlah penonton yang banyak diperlukan adanya likers atau penyuka dengan menekan tombol dua kali pada layar. Dhijabhomemade selalu mempersuasif penonton untuk memberikan like agar live tersebut berada dalam peringkat. Dengan begitu Dhijabhomemade dapat muncul di halaman beranda TikTok pengguna tanpa harus mengikuti atau mem-follow. ―...Dari konsistensi dalam membuat konten, dan juga kami melakukan live di TikTok dengan 5 sesi dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Itu tiap hari kami lakukan. Untuk durasi dari satu setengah sampai dua jam per sesi. Kalau live seperti ini penonton dari followers hanya 20%, 80% adalah non followers.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022) Istilah FYP atau For Your Page sudah sangat melekat pada pengguna TikTok. Menurut katadata.co.id, FYP adalah halaman yang berisi rekomendasi konten video berdasarkan riwayat tontonan yang telah dilihat dan disukai. Pengguna disajikan dengan aliran video yang dikuratori oleh algoritma TikTok sesuai minat, sehingga mudah bagi pengguna untuk menemukan konten dan pembuat konten yang disukai. Munculnya konten pada FYP bisa beragam tergantung kemungkinan ketertarikan pengguna. Sama halnya dengan konten, TikTok Live akan muncul pada FYP yang disesuaikan dengan individu tertentu. Untuk menarik minat penonton dalam siaran langsung TikTok, Dhijabhomemade mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengikut pada akun TikTok, seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan pemilik Dhijabhomemade, ―..Dulu awal-awal iya kami promosikan di Instagram karena di TikTok followers-nya masih sedikit sekitar 50 ribu. Jadi kami menggunakan Instagram untuk mengumumkan kalau mau live. Tapi sekarang sudah jarang karena memang sudah terjadwal dan followers di TikTok juga sudah bertambah hingga 200 ribu selama 7 bulan.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022) Meningkatkan kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menarik konsumen. Dhijabhomemade memiliki cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Pada saat live berlangsung, Dhijabhomemade menyediakan model khusus yang mana model tersebut kemudian menggunakan pakaian yang akan dijual sesuai dengan yang ada pada etalase. Model tersebut memberikan penjelasan secara detail mengenai ukuran baju, bahan, hingga warna yang dikenakan. Tak lupa model tersebut menjelaskan proporsi tubuhnya agar sesuai dengan pakaian yang ia kenakan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengajak penonton untuk membeli produk pada saat itu juga. Berikut penjelasan wawancara pemilik Dhijabhomemade, ―...Kami ikuti kemauan mereka. Di fitur etalase barang kan sudah ada. Kalau perempuan kan pasti ingin melihat barang pada saat dipakai itu seperti apa, jadi 503
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kami sediakan model. Nah mereka kan bisa membayangkan barang kalau dipakai seperti apa. Karena model kami juga memiliki beberapa tipe tubuh dari yang tingginya 170 cm, 160 cm, 150 cm jadi kami juga menjelaskan spek tubuh juga. Kan kadang ada yang nanya itu modelnya tingginya berapa. Seperti itu.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022). Pernyataan ini disetujui oleh Ragil Dewi Apriliani, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang cukup sering berbelanja menggunakan marketplace atau media sosial. Menurut Ragil, dalam memilih ukuran dan bentuk baju selalu melihat foto produk yang dipakai oleh model atau orang. Ragil sendiri memiliki postur tubuh yang kecil, maka harus berhati-hati dalam memilih ukuran pakaian. Hal ini dijelaskan saat sesi wawancara pada 20 Mei 2020. Dhijabhomemade memiliki berbagai macam produk mulai dari hijab, atasan, bawahan seperti rok, kulot, hingga dress dan outer. Beberapa jenis produk tersebut memiliki banyak stok yang berbeda-beda, karena dalam produksinya Dhijabhomemade selalu membuat bentuk dan model yang baru sesuai dengan perubahan fashion hijab saat ini. Pemilik dari Dhijabhomemade mengatakan bahwa pada hampir setiap live stok produk bisa habis pada saat itu juga, meski jumlah produk tidak sedikit. Hal ini didukung dengan penjelasan pada saat wawancara, ―...Stok kan setiap hari kami ada yang baru, jadi hampir setiap live itu rata- rata barang langsung habis jadi kita produksinya jalan terus. Ada yang barang restock ada yang barang tidak restock, ada juga yang sekali bikin.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022). Meski telah memulai bisnis sejak 2015, perbedaan peningkatan penjualan sangat dirasakan saat memanfaatkan fitur TikTok Shop. Penggunaan TikTok Shop dapat meningkatkan omset hingga penghasilan, hal ini dapat dilihat dari data penjualan Dhijabhomemade. Berikut ini adalah daftar tabel perbandingan data penjualan sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan TikTok Live: TABEL 1 DATA PENJUALAN SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN TIKTOK LIVE Periode Penghasilan Penayangan Produk Jangkauan Produk Pembeli November (Sebelum menggunakan TikTok Live) Mei 2022 (Setelah menggunakan TikTok Live) 2021 Rp 15.028.2016 Rp 57.851.097 45.67 ribu 1.01 juta 8.32 ribu 89.40 ribu 291 923 (Sumber: Dokumentasi Data Pribadi) 504
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini memberikan banyak keuntungan baik bagi pelaku bisnis maupun pengguna biasa. Pelaku bisnis dapat meningkatkan penjualan dengan meminimalisir pengeluaran. Namun terdapat kekurangan dari fitur TikTok Shop ini, menurut pemilik dai Dhijabhomemade, Adri, mengatakan TikTok Shop memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil penjualan untuk dikonversi kedalam keuangan pribadi. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut, Fitur-fitur yang tersedia pada TikTok Shop ―...Untuk mencairkan hasil penjualan prosesnya terlalu lama, membutuhkan 7 hari ditambah dengan hari pengiriman. Tetapi karena performa toko kami yang ada di TikTok memiliki performa yang baik, jadi dipercepat hingga 3 hari, tidak lagi 7 hari. Namun tidak semua toko dapat dipercepat seperti itu.‖ (Wawancara dengan Adri Murti Almas, pemilik Dhijabhomemade pada 19 Mei 2022). Meskipun memerlukan waktu untuk lama, hal ini tak menurunkan semangat Dhijabhomemade untuk terus meningkatkan performa akun dengan melakukan promosi setiap harinya. Dhijabhomemade memanfaatkan TikTok Shop sebagai marketplace yang mudah, aman, dan terpercaya. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penjelasan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bauran promosi telah dilakukan sepenuhnya oleh Dhijabhomemade. Periklanan dilakukan dengan maksimal di awal tahun 2015 hingga tahun 2019, dan mengurangi kegiatan tersebut beberapa tahun terakhir. Memberikan potongan harga atau diskon, memberikan voucher gratis ongkir, serta mengadakan giveaway dan bagi-bagi THR dilakukan Dhijabhomemade dalam kegiatan promosi penjualannya. Pada kegiatan publikasinya, Dhijabhomemade menggunakan platform lain untuk menawarkan produknya seperti Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Untuk kegiatan promosi langsung, Dhijabhomemade menggunakan model dengan proporsi tertentu yang menyesuaikan dengan ukuran produk untuk menampilkan bentuk produk sesungguhnya yang dijual dan memberikan gambar visual atau foto yang menarik. Dhijabhomemade tetap menerima penjualan pada media sosial Whatsapp untuk mempermudah calon pembeli dan memberikan kepercayaan konsumen. Meskipun tidak begitu kerap dilakukan, Dhijabhomemade ikut serta dalam memberikan sponsor di kegiatan- kegiatan kemasyarakatan. Penggunaan TikTok Live Shopping dimanfaatkan dengan baik pada fitur- fitur yang tersedia. Dhijabhomemade selalu merespon setiap komentar dan permintaan penonton pada saat siaran langsung. Dhijabhomemade juga mementingkan peringkat mingguan pada TikTok Live Shopping, mengajak para penonton untuk memberikan like walaupun tidak harus membeli produk pada 505
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ saat itu juga. Agar penonton semakin tertarik membeli produk dan menonton live, Host dan model selalu memberikan respon hangat kepada penonton agar live lebih interaktif. Penggunaan etalase dimanfaatkan untuk menunjukkan produk yang sedang dipresentasikan, hal ini dapat mempermudah penonton untuk melihat deskripsi dan harga dari produk tersebut. Dhijabhomemade melakukan live pada akun TikTok sebanyak 5 sesi dalam sehari dengan durasi per sesi 1,5 jam hingga 2 jam. Setiap sesinya, Dhijabhomemade menggunakan model yang berbeda-beda, hal ini bertujuan untuk menunjukkan produk pada jumlah followers setiap bentuk badan yang berbeda pula. Pada saat ini Dhijabhomemade sudah mencapai 230,1 ribu. Meskipun memiliki banyak followers, 80% pembeli pada TikTok Shop merupakan non followers. Konsistensi melakukan live shopping dan membuat konten yang menarik, Dhijabhomemade dapat meningkatkan omset penjualan hingga lebih dari 200%. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Pada dasarnya periklanan memiliki tujuan dan pencapaian tersendiri. Meskipun tujuan pada periklanan sudah tercapai, alangkah baiknya tetap lebih meningkatkan brand awareness melakukan periklanan untuk masyarakat serta meluaskan jangkauan pembeli. Mengingat adanya pesaing dan kompetitor. 2. Memberikan voucher gratis ongkir dirasa tidak termasuk promosi penjualan karena voucher diberikan oleh platform yang bersangkutan bukan dari penjual atau pemilik toko. Apabila voucher tersebut tidak dapat diklaim maka biaya pengiriman tetap ditanggung oleh pihak pembeli. Maka promosi penjualan (Sales Promotion) lebih ditingkatkan, seperti memberikan diskon dengan minimal pembelanjaan, dan lain sebagainya. 3. Saat live TikTok, Dhijabhomemade dapat berkolaborasi dengan influencer atau celebrity endorser untuk meraih pasar dari followers lain. Karena penggunaan influencer atau celebrity endorser dirasa dapat membantu meningkatkan penjualan dan menciptakan brand awareness sehingga mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. DAFTAR PUSTAKA Aditama, M. (2021, Oktober 15). TikTok Luncurkan Fitur Baru, Bisa Mute Komentar nextren.grid.id: Saat Live Streaming! Retrieved from Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 506
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Erfani, T. (2022, Maret 7). TikTok Ramai Digunakan di Indonesia, Bagaimana Islam Memandangnya? Retrieved from Fransiska, V., & Paramita, S. (2020). Live Shopping dalam Industri Komunikasi Digital melalui Instagram. Prologia E-Journal. Vol. 4 No. 1, 67-74. Hasan, A. (2013). Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan. Yogyakarta: CAPS. Kotler, P. (2003). Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Edisi 5. Jilid 2. Jakarta: Prehalindo. Kotler, P., & Amstrong, G. (2014). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12. Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Kotler, P., & Amstrong, G. (2016). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. 15th Edition. Harlow: Pearson Education Inc. Laily, I. N. (2022, Mei 23). FYP Adalah Fitur Rekomendasi Video TikTok, Ini katadata.co.id: Penjelasannya. Retrieved from Lita. (2022, Februari 14). LIVE SHOPPING: STRATEGI BARU BISNIS ONLINE LEBIH MAJU. Retrieved from Keppack.id: Malau, H. (2017). Manajemen Pemasaran. Bandung: Alfabeta. Pubiway. (2021, Desember 23). TikTok Berasal Dari Mana? Retrieved from Suryani, H. W. (2016). Analisis Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Sparepart pada PT. Aksara Motor Medan. Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol.2 No.1, 1-13. Tjiptono, F. (2007). Manajemen Penjualan Produk. Yogyakarta: Kanisius. Tjiptono, F. (2008). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: CV. Andi. Wardhani, D. K., Paramita, P. D., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Produk, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen yang Berdampak pada Repurchase Intention (Studi Kasus Pada Pelanggan PT. Ntronik Journal of Management Universitas Lintas Nusantara Semarang). Pandanaran, Vol.02 No.02, 4-5. 507
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA WISATA (Analisis Tempat Wisata Air Umbul Ponggok, Polanharjo, Klaten) Erwin Kusumastuti* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Abstrak Desa yang makmur, penduduk sejahtera dan perekonomian yang merata tentu menjadi cita-cita setiap masyarakat dan pemerintah. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang telah diberikan Allah telah menjadi kewajiban kita untuk mengelola, melestarikan dan mengambil manfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ponggok adalah salah satu desa dengan keadaan geografis cocok sebagai tempat wisata air. Peninggalan umbul / tempat pemandian di zaman Belanda telah lama menjadi icon desa tersebut. Tugas pemerintah desa adalah menyusun strategi dalam mengelola Sumber Daya Alam yang sudah tersedia untuk kemakmuran masyarakat secara merata. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pengumpulan data secara deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapat yaitu, strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata melalui pemasaran digital dan memperdayakan seluruh elemen masyarakat ikut membangun desa. Namun dalam usaha ini ada beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong antara lain keinginan bersama untuk memperbaiki ekonomi yang faktor penghambat yaitu adanya kesalahpahaman dari beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab. Kata kunci: strategi, desa wisata, makmur lebih baik. Adapun PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman dan sumber daya alam. Setiap bagian daerah mempunyai ciri khas atau ikon tempat yang bisa dimanfaatkan potensinya, salah satunya sebagai pariwisata. Pariwisata sendiri diyakini sebagai salah satu cara untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan di suatu desa atau daerah. Salah satunya desa Ponggok yang terletak di kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mempunyai ikon umbul yang kini digali potensinya untuk tempat wisata. Pemerintah Ponggok beserta seluruh jajarannya semenjak tahun 2012 terus mencanangkan strategi-strategi untuk mengembangkan umbul Ponggok sebagai tempat wisata. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak lain dibantu perangkat desa 508
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Umbul Ponggok merupakan umbul peninggalan sejak zaman Belanda. Dahulu umbul tersebut dimanfaatkan warga sekitar untuk keperluan, mandi dan cuci mencuci. Pemerintahan desa yang terdahulu belum ada gagasan untuk menjadika umbul Ponggok yang menjadi ikonnya desa Ponggok sebagai tempat wisata. Bahkan pada zamannya pula, umbul Ponggok digunakan untuk berendam/bertapa mencari pesugihan. Semenjak pemerintahan desa di pimpin oleh Junaedi Mulyana, S.H, yaitu sekitar tahun 2012, beliau mempunyai visi ―Terwujudnya Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan‖. Saat itu desa Ponggok mulai menonjolkan ikon yang dimilikinya, menggali potensi melalui peberdayaan masyarakat dan lainnya sehingga terwujud desa wisata yang penduduknya makmur dan sejahtera. Namun tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan tulisan ini akan membahas mengenai strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata di Umbul Ponggok METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah deskriptif analisis. Deskriptif untuk memaparkan strategi-strategi yang digunakan pemerintah desa, dan analisis untuk mengetahui faktor-faktor termasuk pendorong dan penghambatnya. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui interview dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal yang membahas hal serupa. PEMBAHASAN Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa dan warga setempat serta tinjauan yang mendalam kami mendapati banyak kearifan lokal yang menarik di desa ini. Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang menjalankan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Adapun strategi yang diambil pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata Umbul Ponggok saat itu: a. Marketing Wisata Melalui Sosmed Salah satu strategi yang diambil Junaedhi Mulyana saat itu adalah memasarkan umbul Ponggok melalui sosmed, yaitu instagram. Beliau 509
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ saat itu membentuk kepengurusan Umbul Ponggok mulai dari direktur, managar dan divisi lainnya. Bapak Untung, salah satu warga di desa Ponggok saat itu ditunjuk sebagai manager umbul Ponggok. Beliaulah yang memasarkan dan mempromosikan umbul ponggok lewat medsos, selain itu juga secara oral disampaikan ke saudara-saudara dan circle teman bergaulnya saat kumpul-kumpul. Tidak berhenti hanya sekedar marketing, tapi juga memperhatikan aksesbilitas. Yakni dengan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk sampai ke tempat wisata tanpa kesasar. Adapun aktualisasinnya selain mengandalkan google map juga dengan memberikan spanduk petunjuk arah di jalan-jalan menuju lokasi tempat wisata tersebut. b. Bisa dikatakan bahwa umbul Ponggok merupakan tempat wisata air buatan. Umbul atau mata air ini memang sudah ada sejak zaman Belanda. Namun populasi air umbul ponggok merupakan populasi buatan. Yaitu dengan menambahkan beraneka ikan air tawar, yakni ikan bawal dan ikan mas. Tujuannya untuk mempercantik umbul ponggok, sehingga menarik wisatawan untuk berselfie ria dengan ikan- ikan tersebut. c. Ketika membeli loket masuk umbul Ponggok, wisatawan sudah mendapatkan paket lengkap pelampung dan kacamata snorkeling. Namun ada berbagai macam wahana yang ditawarkan wisata umbul Ponggok dengan mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk menikmati beberapa wahana, antara lain: 1) Foto di Dalam Air, jika mengambil paket wahana ini nanti memilih tema foto seperti apa. Setelah itu perangkat-perangkat yang mendukung baru dimasukkan ke dalam air, seperti, laptop, sepeda, kursi, TV, ada pula sangkar burung. Mempercantik Umbul Ponggok Menambah Wahana Gambar (1) Foto di Dalam Air Gambar (2) Foto Di Dalam Air 2) Skate Board, wahana ini banyak diminati kaum yang ingin mencoba memacu adrenain dengan dengan kapal mesin cepat 510
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar Wahana Skate Board 3) Flying Board, wahana ini termasuk baru dan diminati kaum muda yang ingin merasakan sensari baru. Gambar Wahana Flying Board 4) Bebek Kayuh, merupakan wahana yang ingin bersantai di atas air, harganya cukup terjangkau dan cocok untuk anak- anak Gambar Wahana Bebek Kayuh 5) Warrior Adventure, merupakan wahana yang mengapung di atas air yang terbuat dari balon plastik berukuran 20x30 bisa menguji wisatawan melewati rintangan di atas air dan menjaga keseimbangan 511
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar Wahana Warrior Adventure Selain Umbul Ponggok, desa Ponggok juga memiliki kekayaan alam dari sektor pertanian dan perikanan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki desa Ponggok tersebut, sejak kepemimpinan Kepala Desa Junaedhi Mulyono, SH tahun 2012) melakukan (yaitu pada pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok dengan dibentuknya BUMDes Tirta Mandiri. Pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai pembuatan kebijakan, selain itu masyarakat juga diikutsertakan dalam berkontribusi untuk investasi di BUMDes Tirta Mandiri. Pemerintah desa Ponggok dalam mengambil langkah kegiatan pembangunan selalu berorientasi pada upaya solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas. Hasil yang didapatkan dari langkah-langkah tersebut adalah terciptanya masyarakat efektif secara sosial dan memiliki pondasi yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Hal ini bisa dilihat bagaimana pengelolaan tempat wisata tersebut, mulai dari tukang parkir, pedagang yang berada di Umbul Ponggok serta pusat oleh-oleh semua di handle oleh pemerintah desa dengan memperdayakan masyarakat desa Ponggok. Ada beberapa hal unik yang bias kita jadikan pelajaran dalam strategi pemerintah desa, yakni: a. Dalam hal parkir Uang parkir masuk ke kas desa, bukan langsung ke tukang parkir. Tujuannya iri karena perbedaan pemasukan uang parkir. Dan semua tukang parkir di data desa, baru setiap bulan mereka menerima gaji dari pemerintah desa. supaya tidak b. Pedagang di sekitar umbul ponggok Semua pedagang dan tukang parkir hanya warga setempat, domisili asli desa Ponggok, tidak ada satupun dari warga di luar desa Ponggok. Bahkan dalam harga jualan pun disamakan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Selain itu mereka juga mendapatkan workshop tentang etika berdagang. c. BUMDes Tirta Mandiri 512
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BUMDes Tirta Mandiri yang menjadi pusat oleh-olehnya desa Ponggok digunakan sebagai investasi masyarakat setempat. Hasil ladang dan perikanan yang telah dipanen dan di olah masyarakat dijual melalui BUMDes tersebut. Keripik pisang, keripik, singkong, kacang-kacangan, naget (ikan, ayam, tempe), abon lele dan makanan lainnya merupakan hasil olahan masyarakat desa Ponggok, ini sebagai wujud pemberdayaan masyarakat desa setempat. tempat Sesuai dengan visi misnya, yakni ―Terwujudnya Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan‖ Kepala Desa Ponggok dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono, SH mempunyai strategi dengan pendekatan spasial, pendekatan sektoral, pendekatan sumber daya manusia dan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Kepala Desa memetakan sector-sektor sebagai mata pencaharian warga tangga bagian memproduksi dan setempat. Yang mengembangkan produk hasil ladang dan perikanan. Yang tidak bekerja ada lapangan pekerjaan sebagai tukang parkir, dan yang menguasai IT dan pandai berssialisasi di bagian marketing dan komunikasi serta lainnya. ibu rumah Itu semua sebagai langkah untuk mewujudkan dan menciptakan desa wisata yang adil dan makmur. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan desa wisat di desa Ponggok. Untuk faktor pendorongnya adanya keinginan bersama untuk menjadi masyarakat yang maju dan mandiri secara ekonomi. Dalam tesis yang dibuat oleh Erwin Kusumastuti, dengan judul ―Strategi dan Praktek Kerukunan Beragama dalam Perspektigf Pendidikan Multikulturalisme‖ ditulis bagaimana masyarakat sangat antusias dalam mewujudkan desa wisata. Kerukunan terjalin baik intern maupun antar umat beragama bahkan untuk acara ibadah (sholat idul fitri dan idul adha) bisa dilaksanakan Bersama seluruh ormas yang ada di desa Ponggok. Menurut penulis ini jarang terjadi dan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah desa beserta warga masyarakat bisa mewujudkan praktek kerukunan seperti ini. Penulis sadari tidak mudah untuk bisa mewujudkan praktek kerukunan seperti yang telah dilakukan desa Ponggok. Namun hal itu bisa terwujud salah satunya karena ada tekad Bersama untuk menjadi desa wisata yang maju dan Makmur. Bagaimanapun juga dengan kerukunan, satu sama lain dalam bekerja sama akan merasa nyaman, sehingga hal itulah berimplikasi pada kemajuan dan kemakmuran desa. 513
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adanya kesalahpahaman oleh oknum yang tidak betanggung jawab. Masih dalam thesis Erwin, conntoh kesalahpamana disini terjadi antara sesame pedagang yang dianggap merebut pembeli sehingga terjadilah ketidak rukunan, dan pesaingan perdagangan yang tidak sehat. Namun demikian hal ini sudah diatasi pemerintah desa untuk merukunkan pedagang dan membekainya dengan workshop etika berdagang. Pemerintah desa juga memberikan kebijakan yang tegas apabila hal tersebut kembali terjadi. Alhasil kejadian demikian sudah terkendali dan tidak pernah terjadi. Sedang yang menjadi faktor penghambatnya Bagaimanapun juga pemerintah mempunyai andil yang sangat besar bagi suatu desa, demikian pula masyarakat sebagai stake holder harus bisa berupaya dan bekerja sama dalam mewujudkan misi suatu desa. Sebab semua kebaikan akan kembali kepada diri kita, termasuk hal ini jika desa maju dan Makmur maka masyarakat pun akan merasakan hasil buah dari apa yang telah diupayakan. Bisa kita contoh salah satunya dari desa Ponggok, kini telah mampu memberikan BPJS kepada warga setempat, membeikan beasiswa dan uang saku kepada putra-putri di desa Ponggok, dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Sehingga semua mersa makmur dan sejahtera. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata yaitu dengan (1) marketing melalui sosmed, (2) mempercantih umbul Ponggok dan (3) menambah wahana. Pemerintah desa memperdayakan dan melibatkan seluruh warga masyarakat dalam mengelola tempat wisata umbul Ponggok ini, mulai dari tukang parkir, pedagang sampai pada pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Keberhasilan dalam mewujudkan desa wisata ini tentu karena adanya keinginan bersama menuju masyarakat maju dan makmur. Meskipun demikian ada pula factor penghambat dalam meraih misi desa, akan tetapi hal itu bisa diatasi dan sudah terkendalikan. Kini desa Ponggok telah mampu berdiri sebagai desa wisata yang maju dan makmur. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Aini, Azizah Qurrotu. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Jurnal Studi Politik dan Pemerintah Vol 8 No 2 (2019) Damanik, Dian Hotlando (dkk). Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ponggok). Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan Vol 19 No 2 (2019) 514
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Thesis Kusumastuti, Erwin (2016) Strategi dan Praktek Kerukunan Beragama dalam Perspektigf Pendidikan Multikulturalisme : (Studi Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah). Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sosmed Instagram Resmi Umbul Ponggok : 515
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ MONUMEN EPIDEMI SEBAGAI MITIGASI BENCANA NON- STRUKTURAL DI INDONESIA Ahmad Nizar Hilmi1*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat E-mail: ahmadhilmi@unesa.ac.id. M. Noer Falaq Al Amin2*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat, E-mail: noerfalaqalamin@unesa.ac.id Badrudin Kurniawan3*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat, E-mail: badrudinkurniawan@unesa.ac.id Deby Febrian Epriliyanto4*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat, E-mail: debyeprilianto@unesa.ac.id Alycia Putri Febriani5*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat, E-mail: Vita Indriani Marchanda6*, S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Alamat, E-mail: Abstrak Monumen memorial bagi korban wabah epidemi di Indonesia tidak banyak didirikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana monumen epidemi kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sementara di negara lain monumen epidemi memiliki peranan penting sebagai monumen publik yang berfungsi sebagai mitigasi bencana non-struktural dalam melawan rasa takut terhadap penyakit menular. Melalui pendekatan analisis sekunder terhadap situasi yang ada, peneliti mengajukan pertanyaan baru atau sudut pandang baru untuk mencoba memahami pengetahuan terkait monumen epidemi dan mitigasi bencana non-struktural. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi terkait riwayat sejarah epidemi di Indonesia dan peran negara dalam merespons bencana epidemi dengan pendekatan mitigasi non- struktural berdasarkan kajian literatur akademis, studi kasus, laporan pemerintah, dan media. Kajian ini menemukan bahwa daerah Malang yang mempunyai sejarah kelam tentang epidemi, namun belum ada monumen epidemi yang didirikan sebagai situs memori perjuangan masyarakat melawan penyakit menular di ruang publik memiliki potensi sebagai pilot project upaya mitigasi bencana non-struktural di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lokus yang hanya pada satu daerah, namun hal tersebut membuka peluang bagi penelitian lain untuk turut mendalami praktek mitigasi bencana non-struktural yang tersebar di seluruh Nusantara. Kata Kunci: Monumen epidemi, Mitigasi bencana non-struktural, Ruang publik Abstract Memorial monument to victicms of the epidemic is not widely establish in Indonesia. This study aims to explain how epidemic monuments receive less attention from the government, while in other countries epidemic monuments have an important role as public monuments that function as non-structural mitigation of disaster in fighting fear of infectious diseases. Through a secobdary analysis approach to the existing situation, researches ask new questions or new perspectives to try to understand knowledge related to epidemic monuments and non- structural disaster mitigation. This study collects data and information related to the history of the epidemic in Indonesia and the role of the state in responding to epidemic disasters with non- structural mitigation approaches based on studies of academic literature, case studies, government reports, and the media. This study found that the Malang area which has a dark history of epidemics, but no epidemic monument has been established as a memorial site for the community's struggle against infectious diseases in public spaces has the potential as a pilot project for non-structural disaster mitigation efforts in Indonesia. this research has limitations in that the locua is only in one area, but it opens up opportunities for other researchers to participate in exploring the practice of non structural disaster mitigation spread throughout the archipelago. 516
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Keywords: Epidemic monuments, Non-structural disaster, Public spaces PENDAHULUAN Latar Belakang Monumen epidemi di Indonesia bertambah setelah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendirikan monumen khusus Covid-19 di seberang Gedung Sate (Gambar 1), Kota Bandung, 4 Desember 2021. Monumen ini berukiran nama-nama para petugas tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara (ASN) yang gugur dalam menghadapi wabah penyakit Covid-19, terutama yang terjadi di kawasan Jawa Barat. Monumen tersebut diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski monumen khusus Covid-19 ini bukanlah yang pertama, karena sebelumnya monumen khusus Covid-19 pertama di Indonesia sudah didirikan di Rumah Sakit Puri Husada Sleman pada 10 Juni 2020 (Gambar 2). Tetapi monumen Covid-19 di Bandung merupakan yang pertama hadir di ruang publik, tepatnya di kawasan monumen perjuangan rakyat jawa barat. Dalam peresmian monumen tersebut pula, Ridwan Kamil berharap daerah-daerah lain turut mencontoh. Gambar 1. Monumen Covid-19 di Kota Bandung. Sumber: CNN Indonesia (2021) Gambar 2. Monumen Covid-19 di Sleman. Sumber: Tribun Jogja (2020) Spanyol adalah negara pertama di dunia yang mendirikan monumen Covid- 19 di ruang publik, tepatnya di Kota Madrid pada 15 Mei 2020 (Gambar 3). Monumen ini menjadi monumen publik secara harfiah karena benar-benar menempati ruang publik, yakni tempat masyarakat bermobilitas, tepatnya berhadapan dengan Istana Cibeles. Meski monumen Covid-19 tersebut bersamaan dengan lonjakan 1 juta kasus Covid-19 di Spanyol, tetapi monumen itu tidak serta merta dilatarbelakangi pandemi yang sedang berlangsung. Menurut analisa sejarawan yang meneliti sejarah epidemi (Hera, 2021), hal tersebut dilatarbelakangi akumulasi kesadaran dari masyarakat atas epidemi yang pernah dialami pada abad yang lalu, dimana bayangan bencana wabah seperti pes atau wabah hitam (Black Death) turut menghantui publik. Sementara itu, publik Eropa sendiri sudah tidak asing dengan monumen-monumen peringatan epidemi yang menjadi infrastruktur memori untuk mengingatkan publik akan perlunya mitigasi dan antisipasi bencana wabah. Suatu fenomena yang barangkali jarang sekali terjadi di Indonesia selama ini. 517
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 3. Monumen Covid-19 di Kota Madrid, Spanyol. Sumber: JJFarquitectos (2020) Tidak berlebihan jika persoalan epidemi dan keberadaan monumen ini membuka kembali sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Sebab, sepanjang awal abad ke-20, di pulau Jawa pernah terjadi epidemi yang cukup panjang yaitu pes (1910 - 1939) dan influenza (1918 - 1921) yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pasca dua wabah tersebut berlalu, pemerintah kolonial Hindia Belanda pun tidak pernah mendirikan monumen wabah di ruang publik untuk mengenang para korban yang tewas. Sedangkan monumen penaklukan wilayah cenderung didirikan, seperti monumen J.B. Van Heutz di Aceh dan Batavia pada 1932. Di satu sisi, hal tersebut didasari cara pandang rasial Belanda terhadap korban yang mayoritas non-Eropa, yakni bumiputra, Cina, dan unsur lainnya. Di sisi lain, ada suatu sikap antisipatif yang telah mengakar dari memori masa lalu orang Eropa terhadap pes (Hera, 2021). Dalam artikel yang ditulis oleh Hera (2021), sikap tersebut berbanding terbalik dengan sikap Belanda di negaranya sendiri pasca wabah pes melanda Eropa pada abad-14 dan abad-17 dengan membangun banyak monumen hingga pedalaman daerah dan seantero kota yang berestetika tinggi. Gambar 4. Monumen Pilar Pes (Pestsäule) di Wina. Sumber: Divisare (2018) Gambar 5. Gereja Aître Saint-Maclou di Prancis. Sumber: Normandy Then and Now (2015) 518
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kehadiran monumen khusus Covid-19 di ruang publik sebagai monumen memori wabah penyakit (epidemi) sejatinya bukan hal baru di dunia, tetapi kehadirannya di Indonesia memang patut disambut baik. Sebab, dalam perjalanan Nusantara mulai dari era kolonial hingga merdeka, beragam wabah penyakit telah datang silih berganti. Namun tidak pernah dijumpai monumen itu. peringatan perjuangan masyarakat melawan wabah-wabah penyakit Monumen yang ada berbagai daerah di Indonesia lebih didominasi dan dikenali dengan ciri bentuk dan tema monumen peperangan fisik (Hera, 2021). Padahal, perjuangan menghadapi wabah juga merupakan perjuangan atas kemanusiaan. Seolah perkara antara pergantian rezim kolonial dan republik tidak jauh berbeda untuk urusan memandang epidemi dan kemanusiaan ini. Monumen epidemi di ruang publik yang terkenal adalah pilar pes (pestsäule) di Kota Tua Wina yang diresmikan tahun 1693 (Gambar 4) dengan seni yang berestetika tinggi. Di tempat lain juga terdapat situs memorial pes yang mencekam seperti Aître Saint-Maclou di Rouen Prancis (Gambar 5). Monumen- monumen epidemi di Eropa tidak hanya menjadi situs berdoa, tapi juga destinasi wisata. Monumen publik tersebut pada masa pandemi masih dikunjungi publik untuk berdoa atau sekedar berduka. Monumen menjadi infrastruktur memorabilia bagi warga Eropa. Monumen-monumen epidemi juga dikunjungi warga untuk unjuk rasa kolektif dan mengingat kembali situasi mengerikan saat pandemi. Di satu sisi, monumen epidemi menjadi ekspresi rasa takut. Di sisi lain, monumen tersebut menjadi simbol keberanian melewati pandemi. Infrastruktur memori ini menjadi mitigasi epidemi dan membangun kesadaran akan bahaya wabah (Hera, 2021). Monumen epidemi sebagai infrastruktur memang masuk sebagai bagian dari mitigasi bencana struktural. Namun, informasi yang tersampaikan sebagai bagian dari pendidikan publik untuk menghadapi pandemi adalah bagian dari mitigasi bencana non-struktural. Penelitian ini hendak mengajak untuk menimbang keberadaan monumen epidemi sebagai langkah mitigasi bencana non-struktural bagi publik agar dapat menjadi situs memorabilia yang mendidik publik. Rumusan Masalah Penelitian mengenai mitigasi non-struktural dalam menghadapi bencana epidemi tidak banyak. Penelitian mengenai mitigasi bencana non-struktural masih didominasi oleh disiplin ilmu perencanaan dan menghasilkan argumentasi bahwa mitigasi bencana non-struktural selalu berbentuk dokumen perencanaan tata kelola mitigasi bencana. Sehingga peneliti tertarik untuk membuka diskursus lain mengenai bagaimana upaya mitigasi bencana epidemi secara non-struktural dalam bentuk infrastruktur memorial di Indonesia yang barangkali bisa dipertimbangkan. 519
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN Metode utama penelitian ini adalah analisis sekunder. Analisis sekunder adalah menganalisis masalah spesifik melalui data yang sudah pernah dikumpulkan untuk tujuan lain (Glaser, 2016). Berdasarkan model tersebut, peneliti mengajukan perspektif baru berdasarkan data yang diperoleh. Peneliti memilih desain kualitatif untuk segi penulisan dan melakukan validasi data dengan menganalisa dari sejumlah sumber. PEMBAHASAN H. Pentingnya Monumen Epidemi sebagai Situs Memorabilia: Malang dan Wabah Pes Pertama Nusantara Kesadaran publik Eropa terhadap kondisi pandemi menunjukkan bahwa monumen epidemi berperan sebagai sumber informasi yang mendidik tentang mitigasi bencana secara non-struktural. Ingatan publik terhadap riwayat epidemi dengan tradisi lisan tanpa infrastruktur memorabilia seperti tugu atau monumen hanya akan melemahkan kesadaran publik terhadap epidemi (Hera, 2021). Malang adalah tempat pertama terjadinya wabah pes di Jawa pada tahun 1911. Dokter Tjipto Mangoenkoesomo (1885 - 1943) dan Dokter Soetomo (1888 - 1938) menjadi dokter-dokter dari STOVIA yang turun untuk datang menolong para korban yang sebagian besar adalah kaumnya (Fizriyani, 2020), sementara dokter Belanda dan Eropa lainnya memilih mengungsi atau takut menuju Malang (Hera, 2021). Selain rasial, dokter Belanda dan Eropa telah terlebih dahulu memiliki memori kelam tentang pes karena banyaknya monumen peringatan wabah yang didirikan di Eropa. Meski saat itu pemerintah Hindia Belanda memberikan penghargaan kepada Dokter Tjipto, tetapi tidak ada langkah mendirikan monumen. Sejumlah monumen patung Dokter Tjipto memang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, tetapi patung itu adalah representasi Dokter Tjipto sebagai anggota Tiga Serangkai. Belum ada monumen yang merepresentasikan Dokter Tjipto sebagai pahlawan pemberantas pes. Minimnya monumen membawa dampak pada kurang tidak berkembangnya budaya pembelajaran mitigasi wabah (Hera, 2021). Sebagai kota dengan korban terbanyak dan terparah di Jawa saat itu (Widianto, 2020), Malang sampak sangat layak menjadi tempat didirikannya monumen pes atau Dokter Tjipto yang berjasa memberantasnya. I. Pentingnya Mitigasi Bencana Non-Struktural melalui terdidiknya masyarakat akibat Pendirian Monumen Epidemi Mitigasi bencana non-struktural merupakan upaya mengurangi dampak bencana melalui upaya administratif. Salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi bencana non-struktural pada pasal 47 poin b adalah melalui penyelenggaraan pendidikan. dengan adanya penyelanggaraan pendidikan, ada berbagai opsi yang bisa di tempuh untuk mengimplementasikan kegiatan 520
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mitigasi bencana non struktural ini, seperti memasukkan pada kurikulum pembelajaran atau melakukan kegiatan sosialisasi rutin di sekolah. namun, hal ini tentu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kesempatan berada di sekolah dan mengenyam pendidikan, kemudian bagaimana dengan mereka yang kesehariannya sudah bekerja atau sudah berada pada lingkup lingkungan yang tidak memiliki waktu untuk mendalami materi tentang mitigasi bencana, terutama pada elemen non struktural melalui pendidikan. Gagasan tentang adanya monumen endemi, menjadi salah satu elemen yang dapat mendukung jalannya penyelanggaran pendidikan, dalam konteks mitigasi bencana non struktural ini. dimana dengan adanya monumen, secara tidak langsung masyarakat akan belajar dengan sendirinya, mengenai maksud mengapa monumen ini ada, kemudian mengetahui tujuan dan maksud dari monumen ini kemudian muncullah naluri dalam diri untuk ikut merenung dan merasakan bagaimana jika kenangan itu terjadi di fase sekarang, sehingga berangkat dari hal ini masyarakat akan merasa bahwa sebagai manusia modern yang telah hidup di era sekarang dan yang sudah melewati masa pandemi, harus tetap waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi, yakni dengan selalu meneguhkan keyakinan bahwa memiliki perilaku hidup yang sehat dan bersih itu penting agar terhindar dari virus dan segala macam penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan korban lainnya. PENUTUP Publik Eropa telah memberi pelajaran pada masyarakat Indonesia, bahkan dunia tentang bagaimana memberi optimisme sekaligus mengatasi demoralisasi pasca pandemi dengan pendirian monumen. Jika di masa lalu pemerintah Hindia Belanda yang memang rasis abasi terhadap persoalan ini, maka jangan sampai terulang pula pada pemerintah Republik Indonesia. Sebagai saran, peneliti merekomendasikan agar pemerintah melakukan sejumlah upaya. Pertama, membuka laporan-laporan mitigasi wabah pes di Malang sebagai bagian dari referensi sejarah daerah yang melibatkan para sejarawan dan tokoh masyarakat. Kedua, mengupayakan pendirian monumen memorial epidemi pes di ruang publik sebagai upaya menyediakan infrastruktur memori dan langkah awal mitigasi non-struktural. Sebagai penutup kesimpulan dan rekomendasi, Dokter Tjipto Mangoenkoesomo adalah sosok yang paling tepat menjadi ikon monumen epidemi pes di Malang. Hal tersebut tidak hanya untuk mitigasi bencana wabah secara non-struktural tetapi juga sarana perawatan memori nasionalisme yang humanis, alih-alih bersimbol monumen peperangan. DAFTAR PUSTAKA Fizriyani, W. (2020). Pengorbanan Dokter Bumiputra di Masa Pagebluk | Republika Republika.Co.Id. Online. 521
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bumiputra-di-masa-pagebluk Glaser, B. G. (2016). Retreading Research Materials: The Use of Secondary Researcher: 11-14. Analysis by the Independent 6(10), Hera, F. D. B. (2021). Seni Memorial Penyakit Menular. National Geographic Indonesia, 44-49. Widianto, E. (2020). Tangani Pandemi Corona, Belajar dari Wabah Pes di Jawa - Mongabay. Mongabay.co.id : belajar-dari-wabah-pes-di-jawa/ Mongabay.co.id. 522
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ SOLIDARITAS SOSIAL ANTARA MANTAN NARAPIDANA DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG Nilam Wardah1, Winin Maulidya Saffanah2 Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora IKIP Budi Utomo Malang Email : Abstrak Penelitian ini membahas mengenai solidaritas sosial mantan narapidana dengan masyarakat yang terdapat di salah satu desa di Kabupaten Malang. Penelitian ini menganalisis kerukunan antara mantan narapidana dengan masyarakat di sekitarnya, serta bentuk solidaritas sosial mantan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga membahas tanggapan masyarakat mengenai solidaritas sosial yang diterapkan oleh mereka di dalam masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi kajian yang patut untuk diteliti sebab di dalam masyarakat tidak semua warga dapat menerima keberadaan mantan narapidana setelah keluar dari rumah tahanan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Metode observasi, Metode pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah mantan narapidana itu sendiri dan yang menjadi sumber data sekundernya yaitu masyarakat sekitar desa dan kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat sekitar berbentuk solidaritas mekanik, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan para mantan narapidana dalam hal gotong royong dan kerjasama. Selain itu menunjukkan persepsi masyarakat terhadap solidaritas sosial mantan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa para mantan narapidana mampu kembali ke masyarakat dan melakukan solidaritas sosial. Kata Kunci: Gotong Royong, Mantan Narapidana, Solidaritas. Abstract This study discusses the social solidarity of ex-convicts with the community in one village in Malang Regency. This study analyzes the harmony between ex-convicts and the surrounding community, as well as forms of social solidarity of ex-convicts. In addition, this study also discusses people's responses to the social solidarity applied by them in society. Public acceptance of ex-convicts is a study that deserves to be investigated because in society not all citizens can accept the existence of ex-convicts after leaving the detention house. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The methods of observation, interviews and documentation are data collection techniques carried out. The primary data source is the ex- convicts themselves and the secondary data sources are the community around the village and the village head. The results of this study indicate that the form of social solidarity between ex- convicts and the surrounding community is in the form of mechanical solidarity, this can be seen from several activities of ex-convicts in terms of mutual cooperation and cooperation. In addition, it shows the community's perception of the former's social solidarity. Based on the results of the research above, the researcher concludes that ex-convicts are able to return to society and carry out social solidarity. Keywords: Mutual Cooperation, Former Convicts, Solidarity. 523
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang memiliki hukum, seperti yang diungkapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Dinyatakan seluruh kehidupan masyarakat dan yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan pada norma- norma hukum yang ada. Tindakan seperti kejahatan atau kriminal bisa memiliki dampak berupa hukum pidana. Banyak sekali kasus kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi di dalam masyarakat seperti perampokan, aksi begal, perjudian, pencurian, pemerkosaan, penebangan hutan liar dan lain-lain. Seseorang yang telah terpidana disebut narapidana. Narapidana terdiri dari kata nara yang artinya orang dan pidana yang artinya hukuman dan kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. (Ardhyansa, 2018: 33). Narapidana sendiri sebenarnya memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. juga mengharapkan agar mereka dapat kembali Tentunya, mereka berkumpul bersama keluarga dan masyarakat serta kembali hidup secara normal seperti sebelumnya. Pada salah satu desa di Kabupaten Malang terdapat beberapa mantan narapidana yang memiliki beberapa kasus yang berbeda-beda misalnya, kasus perjudian, pencurian, aksi begal, perampok, penebang liar di hutan dan lain sebagainya. Setelah mereka kembali dari Lapas, tidak semua mantan narapidana itu membawa dampak buruk bagi masyarakat, karena mereka juga memiliki impian untuk menjadi orang yang lebih baik, seperti yang terdapat di salah satu desa di Kabupaten Malang tersebut. Di desa tersebut, setelah keluar dari Lapas para mantan narapidana kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat, bahkan mereka kembali berbaur dengan warga dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Mantan narapidana di desa tersebut sedikit berbeda dengan mantan narapidana di daerah lain karena mereka memiliki rasa solidaritas yang cukup besar. Penerimaan dan kepercayaan masyarakat yang berada di desa tersebut terhadap para mantan narapidana tersebut, bisa membantu mereka untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar dan juga ikut bergabung dalam kegiatan desa. Paul Johnson menjelaskan solidaritas sebagai suatu keadaan antar individu dan kelompok-kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama dengan penguatan pada pengalaman emosional bersama (Sa'diyah, 2016: 11). Pada para mantan narapidana di sebuah desa di Kabupaten Malang ini, solidaritas sosial yang muncul bisa memiliki dampak yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan para mantan narapidana di desa tersebut membawa dampak positif tidak hanya bagi para mantan narapidana namun juga 524
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat sehingga kerukunan antar warga yang terdapat di desa tersebut tetap terjalin dengan baik. Setelah kembali dari Lapas para mantan narapidana ini bisa kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat secara mudah, mereka kembali melakukan rutinitas seperti biasanya seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, karena dalam kehidupan di masyarakat tidak semua masyarakat mengetahui proses penerimaan mantan narapidana setelah keluar dari Lapas. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masayarakat di Kabupaten Malang? 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masayarakat di Kabupaten Malang? METODE PENELITIAN jenis deskriptif digunakan pada penelitian ini. Pendekatan ini dipilah agar dapat menggambarkan secara tepat serta meringkas berbagai kondisi dan situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat sebagai objek penelitian. Menurut Bungin (2013: 124), dalam penelitian kualitatif, data diterangkan ke dalam bentuk kalimat maupun uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada sejumlah data tertentu, perbedaan dapat ditunjukkan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walau batas yang ada tidak digunakan dengan jelas. Pendekatan kualitatif dengan Peneliti memilih beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Mantan narapidana yang telah melakukan rutinitas seperti biasanya seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya yang menjadi sumber data primer. Selain itu ada sumber data sekunder yaitu masyarakat sekitar, kepala desa/ketua RT. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah paling penting dalam penelitian karena data dari penelitian merupakan tujuan utama dilakukannya riset. Ketika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan (Winarni, 2018: 158). Pada riset ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa; pertama, metode wawancara atau metode interview. Wawancara semiterstruktur dipilih sebagai salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Subyek yang dipilih untuk diwawancarai adalah dari masyarakat di salah satu desa tersebut. Adapun narasumber yang berstatus sebagai mantan narapidana yang 525
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diambil datanya sebagai berikut: KJ, WY, NS yang identitasnya telah disamarkan, ketua RT/ kepala desa dan masyarakat sekitar. Teknik kedua adalah observasi yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan. Pada saat melakukan observasi, peneliti mengamati berbagai hal seperti tempat, ruang, pelaku kegiatan, benda-benda di sekitar, peristiwa, waktu, tujuan, dan perasaan (Ghony&Almansur 2012: 165). Observasi digunakan agar peneliti dapat mengamati dan melihat berbagai detail atau hal-hal lain yang tidak diungkapkan partisipan dalam penelitian. Pemilihan observasi ini dilakukan agar peneliti memahami aktivitas para mantan narpidana dengan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data ketiga yang dipilih adalah dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk melihat sejumlah catatan terhadap peristiwa yang sudah lampau. Dokumen ini bisa diartikan sebagai setiap catatan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak untuk suatu penelitian (Ghony&Almansur, 2012: 199). Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 91) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran solidaritas sosial mantan narapidana selepas keluar dari Lapas akibat kejahatan yang pernah dilakukan. Penelitian ini membahas mengenai kondisi mantan narapidana pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga melibatkan berbagai pihak sebagai sumber pendukung yaitu kepala desa dan masyarakat di sekitar tempat tinggal dari mantan narapidana tersebut. PEMBAHASAN 1. Bentuk Solidaritas Sosial antara Mantan Narapidana dengan Masyarakat di Kabupaten Malang Label sebagai mantan narapidana merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Dipandang remeh merupakan hal yang dialami para mantan narapidana karena suatu kejahatan dan tindakan melanggar hukum yang pernah mereka lakukan. Dengan menjadi mantan narapidana kebanyakan masyarakat akan memberi label atau cap buruk terhadap seseorang karena tindakan kriminal di masa lalu yang mereka lakukan dianggap masih menghantui kehidupan kini. Labelling merupakan identitas yang diberikan suatu kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang membuat invididu tersebut tergolong sebagai minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Pada kasus di penelitian ini, minoritas ini mengacu pada mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Labelling biasanya diberikan pada orang yang 526
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dianggap memiliki penyimpangan sikap/perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat (Dirjosisworo, 1994). Pemberian label buruk terhadap seseorang umumnya akan dijadikan jati diri oleh orang yang diberi label tersebut. Walau begitu, hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap semua mantan narapidana khususnya pada salah satu desa di Kabupaten Malang. walaupun mereka disebut sebagai mantan narapidana atau julukan yang lain seperti (pencuri, penjudi, perampok dll) hal itu tidak dijadikan alasan oleh mantan narapidana kembali melakukan kejahatan tersebut atau melakukan penyimpangan sekunder. hal itu dibuktikan dengan kegiatan positif yang telah dilakukan para mantan narapidana seperti keaktifan mereka di beberapa kegiatan desa setelah mereka kembali dari Lapas. para Beberapa kejadian atau pengalaman yang terjadi pada mantan narapidana mungkin sangat sulit dilupakan dan bahkan sudah melekat pada dirinya, seperti yang terjadi pada narasumber kedua (WY). Suatu kejadian yang sulit dilupakan olehnya yaitu ketika narasumber ditangkap oleh pihak kepolisian karena kesalahan yang sama sekali tidak dia lakukan sehingga mengakibatkan narasumber berada di lembaga pemasyarakatan. narasumber Berbeda dengan mengungkapkan bahwa narasumber sengaja melakukan kesalahan tersebut karena beberapa alasan salah satunya karena faktor kebutuhan atau faktor ekonomi yang semakin banyak sehingga narasumber memilih pekerjaan tersebut. narasumber yang pertama (KJ) Ada beberapa hal yang mengakibatkan mantan narapidana mampu kembali ke masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama warga yang lain, seperti yang telah diungkapakan oleh narasumber KJ bahwa narasumber diberi dukungan oleh beberapa pihak seperti keluarga dan kepala desa. Selain narasumber KJ ada narasumber WY dan NS yang tetangga yang masih mendukung memiliki narasumber berada di tengah-tengah masyarakat. Dari hal tersebut narasumber memiliki kepercayaan diri untuk bergabung lagi dan bahkan bersedia melakukan kerjasama dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Seperti kerjasama dalam mensukseskan kegiatan bersih desa, gotong royong dalam membangun masjid desa, gotong royong dalam membangun saluran air got di desa tersebut. Gotong royong tidak dapat dimaknai begitu saja namun merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Solidaritas sosial sendiri memiliki konsep dasar sebagai suatu hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada kolektif yang sama, persamaan moral, kepercayaan yang dianut, serta diperkuat dengan pengalaman emosional (Saeful. R, 2017: 418). teman, keluarga, dan Solidaritas antara mantan narapidana dengan masyarakat 527
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menghasilkan kesadaran sosial yang tinggi, mempererat tali persaudaraan, bahkan mantan narapidana membawa dampak positif bagi masyarakat yang diharapkan dapat memberi contoh bagi mantan narapidana yang lain. Bentuk solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat di Kabupaten Malang ini berkaitan dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap orang. Pasalnya, secara sosiologi manusia sesungguhnya merupakan mahkluk sosial yang tak dapat hidup sendiri dan lepas dari bantuan orang lain. Menurut Durkheim (dalam Yusuf 2019: 25) solidaritas sosial di dalam masyarakat terdiri dari dua bentuk yakni soidaritas sosial mekanik dan organik. Durkheim menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki ciri- ciri solidaritas mekanis adalah suatu yang hidup. Pada kondisi ini, masyarakat berpikir dan beringkah laku serta merespons berbagai gejala sosial dan fakta sosial yang ditemui dan seolah berada di luar inividu itu sendiri. Di dalam masyarakat, manusia melakukan interaksi dan hidup bersama sehingga memunculkan kebersamaan atau solidaritas antara anggota masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh para mantan narapidana di salah satu desa di Kabupaten Malang ini dibentuk oleh solidaritas mekanik berupa adanya rasa kepedulian di antara dua kelompok. Solidaritas mekanik dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran kolektif pada masyarakat dan anggota kelompok itu sendiri dan sudah mengakar sangat kuat sehingga memiliki sifat serupa religius. Durkheim (dalam Jones 2009: 124) mengartikan bahwa solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran bersama, yang mengarah pada totalitas beragam kepercayaan maupun sentimen kolektif yang secara rata- rata ada pada warga tersebut. Lebih lanjut, Durkheim (dalam Upe 2010: 95) menjelaskan bahwa solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang bertumpu pada adanya persamaan dalam anggota masyarakat. Masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis cenderung mempersatukan dan mengikat individu dalam suatu solidaritas dengan kesadaran bersama yang terbangun dengan kuat dan sama pada tiap anggotanya. Pasca keluar dari lembaga pemasyarakatan mantan narapidana memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ada yang langsung bisa berinteraksi kembali seperti sebelumnya ada juga masih membutuhkan waktu. Beberapa mantan narapidana yang bersedia kembali bergabung di beberapa kegiatan desa, Solidaritas antara mantan narapidana dengan masyarakat timbul karena suatu kesadaran yang ada pada diri mereka. Bentuk solidaritas sosial berupa kesadaran bersama sebagai masyarakat desa dengan hubungan sosial yang kuat sehingga mampu mendorong solidaritas antara mantan narapidana dengan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha bersama atau kerjasama. 528
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Solidaritas Mantan Narapidana dengan Masyarakat di Kabupaten Malang Setelah keluar dari Lapas, keberadaan mantan narapidana ini kerap kurang begitu diterima oleh warga, beberapa orang berasumsi ketika orang sudah pernah melakukan kejahatan, maka selanjunya ia akan mengulangi kejahatan tersebut. Kondisi ini bisa berdampak pada mantan narapidana yang tidak memperoleh hak asasi manusia (HAM) di dalam masyarakat. Pada umumnya, perspektif masyarakat terhadap mantan narapidana itu negatif dan cukup sulit untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap mantan narapidana. Terkadang pandangan negatif itulah yang membuat mantan narapidana berkeinginan untuk mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Sesungguhnya, memiliki label mantan narapidana harusnya tidak menjadi penghalang untuk mereka kembali lagi ke masyarakat dan aktif di kegiatan- kegiatan yang diadakan oleh warga. Pada kenyataan di dalam masyarakat, masih banyak masyarakat yang masih bersedia merangkul dan menerima mereka di kehidupan sehari- hari. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar para mantan narapidana kembali memiliki rasa percaya diri dan mengurangi rasa minder yang dialami oleh mereka khususnya di salah satu desa di Kabupaten Malang. Kegiatan desa tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mantan narapida kembali diterima di masyarakat. Mantan narapidana di desa tersebut tidak terlalu didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Diskriminasi menurut Herimanto dan Winarno (dalam Zainul Akhyar 2014: 547) merupakan tindakan yang membeda-bedakan serta kondisi kurang bersahabat yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok subordinasi. Masyarakat desa tersebut menilai kegiatan yang dikerjakan oleh mantan narapidana di desa tersebut tidak semuanya negatif. Setelah keluar dari Lapas, para mantan narapidana menunjukkan sikap yang lebih baik yang berdampak terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber berkaitan dengan komentar masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dan kembali lagi ke desa tersebut, warga menilai positif walaupun ada beberapa yang menilai negatif terhadap mereka. Mantan narapidana ini juga bersedia turut aktif di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa, hal ini sangat didukung oleh keluarga, kepala desa bahkan masyarakat mempercayai mereka. Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya mantan narapidana ikut di kegiatan- kegiatan desa cukup membantu masyarakat. Tetapi tidak semua orang dapat mempercayai mantan narapidana, beberapa orang masih ada yang merasa risih dengan bergabungnya mantan narapidana di kegiatan tersebut, ketakutan masyarakat perlu dimaklumi karena label mantan narapidana dianggap sebagai seseorang yang pernah 529
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melakukan criminal/kejahatan dan melanggar norma-norma yang ada. Menurut narasumber HT, dia sengaja mengajak mantan narapidana untuk bergabung di kegiatan-kegiatan desa tersebut dengan tujuan agar mantan narapidana mendapatkan kegiatan yang positif dan mampu mengembalikan kepercayaan dirinya. Ternyata hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dukungan dari narasumber HT ternyata menumbuhkan hasil, mantan narapidana dapat kembali kemasyarakat seperti sebelumnya dan solidaritas sosial antara mantan narapidana dengan masyarakat akan semakin kuat. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa solidarits mantan narapidana di salah satu desa di Kabupaten Malang, bersifat solidaritas mekanik. Dalam solidaritas mekanikm mantan narapidana bergotong royong dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mantan narapidana berusaha memberikan yang terbaik untuk desanya tersebut, peranan para mantan narapidana dalam kegiatan gotong royong kerjasama tersebut salah satu usaha mantan narapidana untuk mengembalikan kepercayaan diri dan mengurangi rasa minder terhadap masyarakat serta memepertahankan solidaritas sosial di desa tesebut. Terkait penerimaan masyarakat di desa tersebut terhadap mantan narapidana, sebagian besar masyarakat memiliki respons yang positif terhadap hubungan kembali ke masyarakat ini. Masyarakat di desa tersebut memiliki pemikiran yang fanatik, mereka memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang telah kembali dari Lapas agar menjadi lebih baik. tidak terlalu kaku dan DAFTAR PUSTAKA Buku Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial &Ekonomi. Jakarta: Prenada Media group. Ghony, M. Djunaidi & Almansur, Fauzan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Jones, Pip dkk. 2009. Pengantar TeoriTteori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Dirjosisworo, S. 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Sugiyono.2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Upe, Ambon.2010. Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Positifistik. Bantul: Kreasi Wacana. 530
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Winarni, Endang Widi. 2018. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D). Jakarta: Bumi Aksara. Skripsi Ardhyansa, Nanang. 2018. Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam SIndonesia. Sa'diyah, Iis Durotus. 2016. Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta(Studi Kasus Komunitas Kuningan)/ Paguyuban Warga Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yusuf, Aminah. 2019. Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Khuporo Weki (Kumpul Keluarga) Pada Masyarakat Desa Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Skripsi.Semarang: Universitas Negeri Semarang. Tesis Djamari. 2016. Penanaman Sikap Gotong Royong Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di SDN3 Kronggen Grobongan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saeful R, Dadan dkk.2017. Bentuk Solidaritas Sosial Masyarakat Nelayan Kelurahan Kesenden. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal Zainul Akhyar.2014. Perspepsi masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jinggah Kecamatan Barabai kabupaten hulu Sungai Tengah. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat 531
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 532
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PRODI S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI Wiwik Sri Utami, Ita Mardiani Zain Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya Alamat, E-mail: wiwikutami@unesa.ac.id . Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkritisi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saat ini harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Program MBKM ditetapkan dengan memberikan hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa selama 3 semester. Pengkajian program MBKM dilakukan melalui studi dokumentasi dari laporan kegiatan MBKM , hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM yang dianalisis dan disajikan dalam pembahasan. Sejak tahun 2020, program MBKM digulirkan oleh Kemendikbud yang visioner perlu diapresiasi oleh perguruan tinggi dengan melakukan restrukturisasi kurikulum yang menjadikan kurikulum program studi sangat fleksibel karena setiap saat harus mengikuti perubahan sesuai dengan pelaksanaan program MBKM. MBKM dirancang untuk memberikan pengalaman belajar sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menghasilkan pertumbuhan intelektual yang optimal. Pengalaman belajar berkaitan dengan proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan mahasiswa yang diwujudkan dalam kompetensi tambahan bagi mahasiswa. Disisi lain, restrukturisasi kurikulum tetap harus mempertahankan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan harus menyesuaikan pada perubahan yang ada. Selain itu kurikulum program studi harus mampu melakukan konversi nilai dan mata kuliah agar sesuai dengan program MBKM yang telah diikuti oleh mahasiswa. Hal ini tidak mudah dilakukan jika mengikuti mekanisme restrukturisasi kurikulum. Mahasiswa ―merdeka‖ mengambil program MBKM belum tentu sesuai dengan yang capaian pembelajaran lulusan. Sistem informasi juga belum mendukung program MBKM yang terbuka memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Masih banyaknya kendala dalam program MBKM perlu dikritisi untuk dicari jalan keluar yang optimal agar visi kemdikbud tercapai. Kata Kunci: MBKM, kompetensi, kurikulum, capaian pembelajaran lulusan Abstract The purpose of writing this article is to criticize the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program which is currently being implemented by universities. The MBKM program is established by giving students the right to study outside the study program for 3 semesters. The study of the MBKM program is carried out through a study of documentation from the MBKM activity report, the results of monitoring and evaluation of the implementation of MBKM which are analyzed and presented in the discussion. Since 2020, the visionary Ministry of Education and Culture has launched the MBKM program, which needs to be appreciated by universities by restructuring the curriculum which makes the study program curriculum very flexible because it must follow changes at any time in accordance with the implementation of the MBKM program. MBKM is designed to provide a learning experience that is needed by students to produce optimal intellectual growth. The learning experience is related to the process of assimilation and accommodation of student knowledge which is manifested in additional competencies for students. On the other hand, curriculum restructuring must still maintain the profile of graduates, the learning outcomes of graduates must adapt to existing changes. In addition, the curriculum of the study program must be able to convert grades and courses to suit the MBKM program that has been followed by students. This is not easy to do if you follow the curriculum restructuring 533
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mechanism. ―Independent‖ students taking the MBKM program are not necessarily in accordance with the learning outcomes of graduates. The information system also does not support the MBKM program which is open to provide broad opportunities for students to enrich and improve their insights and competencies in the real world in accordance with their passions and ideals. There are still many obstacles in the MBKM program that need to be criticized to find an optimal solution so that the vision of the Ministry of Education and Culture is achieved. Keywords: MBKM, competence, curriculum, programe learning outcomes PENDAHULUAN Latar Belakang Pada tahun 2020 diluncurkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) menggantikan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015. Salah satu pasal baru yaitu memuat pemenuhan dan memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya, baik di prodi lainnya di dalam perguruan tinggi maupun prodi lain di luar perguruan tinggi, desa, laboratorium, instansi pemerintah atau bahkan Lembaga swasta. Melalui program MBKM ini, memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat/minat dan cita-citanya. Pembelajaran di luar program studi ini mempercayai bahwa belajar untuk mendapatkan pengalaman yang bermuara pada pencapaian kompetensi tertentu bisa dilakukan di manapun, sepanjang hayat tak berbatas hanya di ruang gedung dan ruang kuliah, perpustakaan dan laboratorium, tetapi bisa terjadi dimanapun dengan siapapun. MBKM menunjukkan interaksi yang erat antara program studi, perguruan tinggi dengan dunia kerja dan stakeholder. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bersandar pada prinsip filosofis pendidikan progresivisme. Hal ini Nampak pada program kegiatan yang menekankan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan mahasiswa melalui belajar membangun pengalaman hidup (Noddings, 2008). Mahasiswa diberikan serta kebebasan dan didorong untuk melalui perkembangan alami, pertumbuhannya melalui kegiatan belajar yang menumbuhkan inisiatif, kreatif dan ekspresi diri serta memberikan kebebasan bagi dunia eksistensi mahasiswa. itu MBKM dirumuskan dengan menggunakan prinsip pembelajaran heutagogi, yang menempatkan mahasiswa bertanggung jawab atas apa yang dipelajari, waktu untuk belajar untuk mengasah diri menjadi lebih maju dan adaptable terhadap potensi lingkungan, dan perkembangan IPTEKs. masa depan mahasiswa untuk mendapatkan Kegiatan MBKM melihat keterampilan, kompetensi, dan inovasi sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungannya (Danim, 2010). Pelaksanaan MBKM dilaksanakan secara aktif dan untuk memberikan pengalaman yang bermakna mahasiswa sebagai agen utama pembelajaran (Hase & C, 2007). Dalam MBKM diyakini dapat mengembangkan kedewasaan, otonomi, dan kemandirian mahasiswa (Canning & Callan, 2010). Hal ini relevan dengan pendapat Arbayah (2013) bahwa MBKM sebagai self determined learning dan self regulated learning. Selain 534
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Program Studi (Prodi) S1 Pendidikan Geografi merupakan salah satu Prodi di Unesa yang mengimplementasikan MBKM yang dibuktikan dengan kurikulum prodi yang adaptif dan fleksibel. Di sisi lain ada tanggung jawab prodi dalam meluluskan mahasiswa untuk memberikan pembelajaran yang mendukung terwujudnya profil lulusan sebagai guru Geografi, praktisi di bidang Geografi dan sebagai wirausahawan. Tahun 2021, mahasiswa prodi S1 Pendidikan Geografi mengikuti program kegiatan ―Magang Bersertifikat‖ dan ―Kampus Mengajar‖. Artikel ini untuk mengkritisi kesesuaian kedua kegiatan MBKM tersebut dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusannya yang telah dituliskan dalam kurikulum prodi. Rumusan Masalah Bagaimanakah kesesuaian kegiatan Magang Bersertifikat dan Kampus Mengajar dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan? METODE PENELITIAN Artikel ini merupakan hasil kajian pelaksanaan MBKM di Prodi S1 Pendidikan Geografi melalui penelitian dokumentasi yang didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM, laporan kinerja mahasiswa Angkatan 2018 dan 2019 yang mengikuti Magang Bersertifikat dan Kampus Mengajar tahun 2021. Data dianalisis secara deskriptif dari laporan kinerja yang dibuat oleh mahasiswa. PEMBAHASAN Kegiatan MBKM mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus dan meningkatkan hubungan dengan dunia kerja- industri. Terdapat 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang bisa diikuti oleh mahasiswa antara 1) magang industri, 2) asistensi mengajar/kampus mengajar, 3) studi independent, 4) kewirausahaan, 5) penelitian/riset, 6) proyek desa, 7) proyek kemanusiaan, dan 8) pertukaran pelajar. Masing-masing kegiatan di tempuh diluar kapus selama satu semester yang dikonversi 20 SKS.(Dirjen Dikti, 2020) Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan MBKM yang digagas oleh Kementerian. Di awal pelaksanaan kegiatan MBKM dilaksanakan oleh kementerian antara lain magang bersertifikat, kampus mengajar dan pertukaran pelajar. Mahasiswa lebih banyak memilih kegiatan/program magang bersertifikat dan kampus mengajar dibandingkan dengan MBKM yang lainnya. J. Program Magang Bersertifikat Magang merupakan bagian kegiatan MBKM yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa secara langsung. Pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa meliputi pengalaman hardskill seperti pengalaman memecahkan 535
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masalah yang dihadapi oleh perusahaan/industry, keterampilan menangani berbagai tantangan/hambatan dalam pengembangan industri. Selain itu mahasiswa juga mendapatkan softskill meliputi pengalaman bekerjasama, berkomunikasi secara lisan mapun tertulis, etika kerja juga dapat terbangun dalam magang. Pengalaman hardskill dan softskill ini banyak menguntungkan mahasiswa. Keuntungan antara lain a) keberlanjutan karir jika perusahaan/industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi. b) Mahasiswa terlibat secara langsung dan mendalam tempat kerja tersebut akan lebih mantab dengan dunia kerja dan karirnya. c) mahasiswa akan memperoleh gambaran nyata dunia kerja yang sebelumnya hanya dibayangkan saja melalui teori-teori yang dipelajari. d) mahasiswa dapat membangun dan memperluas jaringan atau koneksi yang penting bagi pengembangan karirnya. (Kemdikbud, 2021) Melalui kegiatan magang permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik- topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, institusi pemerintah, maupun yayasan nirlaba, organisasi multilateral, perusahaan rintisan (startup). (Dirjen Dikti, 2020). Tahun 2020, mahasiswa Angkatan 2018 memilih kegiatan magang bersertifikat yang di selenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini banyak dipilih oleh mahasiswa S1 Pendidikan Geografi cukup beralasan karena bertujuan untuk memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan mahasiswa agar siap menyongsong masa depan yang mandiri dan tercipta sumberdaya manusia Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global melalui link and match kurikulum industri dan Perguruan Tinggi. ini Rendahnya keikutsertaan mahasiswa dalam magang bersertifikat berbalikan dengan yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang menyatakan bahwa dari 8 kegiatan MBKM yang ditawarkan maka magang bersertifikat banyak dipilih (52%) oleh mahasiswa. (Nazaruddin Lathif, 2022). Berdasarkan laporan kinerja mahasiswa program studi S1 Pendidikan Geografi dikemukakan bahwa dampak positif dari keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan magang antara lain: 1) mendapatkan pengalaman kerja nyata, 2) memperlajari sesuatu yang baru yang tidak diajarkan di bangku kuliah, 3) berlatih, bekerjasama menyelesaikan masalah di tempat magang, 4) mendapatkan uang saku untuk meringankan pembayaran UKT, 5) ingin menjadi mahasiswa yang berguna bagi masayarakat. 536
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Beberapa hambatan juga dihadapi oleh mahasiswa antara lain: 1) sosialisasi program MBKM masih kurang bagi di tingkat program studi maupun universitas, 2) saat kegiatan berlangsung masih di era pandemic COVID 19 yang membuat mahasiswa kurang bebas beraktivitas, 3) kurangnya arahan dan bimbingan dari dosen pendamping, 4) kurangnya banyaknya Lembaga yang menjadi tempat magang bagi mahasiswa S1 Pendidikan Geografi karena tidak ada BUMN yang membutuhkan kualifikasi seperti yang dimiliki mahasiswa, 5) beberapa lembaga startup kurang sesuai dengan minat mahasiswa. Keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di program studi adalah kurikulum yang fleksibilitas dan adaptif terhadap perubahan dan tuntutan dunia kerja serta kebijakan kementerian yang senantiasa dinamis mengikuti tuntutan dunia kerja dan industry. Selain itu penentu kebijakan di tingkat universitas untuk mendukung implementasi MBKM sangat penting dan menentukan program kegiatan MBKM. Dukungan perguruan tinggi meliputi kebijakan akademik, pedoman implementasi MBKM, Kerjasama antara Lembaga swasta maupun Lembaga pemerintah, serta dukungan sistem informasi dengan berbagai aplikasi yang mengakoomodasi berbagai kepentingan dalam MBKM. B. Kampus Mengajar Kampus Mengajar 2021 merupakan program lanjutan dari Program Kampus Mengajar Perintis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bukti dedikasi kampus melalui mahasiswa untuk bergerak menyukseskan pendidikan nasional dalam kondisi pandemi. (Buku Panduan KM, 2021) Kampus Mengajar (KM) adalah bagian dari program MBKM yang digagas oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program KM merekrut semua mahasiswa di setiap perguruan tinggi dari berbagai latar belakang pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya jenjang SD dan memberikan kesempatan kepada mereka belajar pada menerapkan berbagai ilmu yang telah diberikan dibangkukuliah dan meninglatkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program KM dianggap dapat membantu Indonesia sedang membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk bergerak secara sinergis menyukseskan pendidikan nasional. GerakanKM ini dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu sekolah, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD). Mahasiswa diberikan kesempatan belajar secara optimal dan mengamalkan ilmunya kepada semua peserta didik dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemik COVID 19. 537
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan laporan kinerja mahasiswa dampak positif dari program Kampus Mengajar (KM) antara lain: 1) memberi keleluasaan untuk mengembangkan diri menerapkan teori yang telah diterima di bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran, 2) tempat penugasan dekat tempat tinggal sehingga dapat berkontribusi nyata pada daerah, 3) dapat membantu untuk membayar UKT, 4) melihat dunia nyata Pendidikan dengan segala keterbatasan karena adanya pandemic COVID 19, 5) meningkatkan kemandirian dan Kerjasama mahasiswa dengan guru di SD tempat KM dilaksanakan, Dampak negatif yang dirasakan antara lain: 1) waktu yang kurang panjang sehingga dirasa belum banyak membantu mengatasi masalah pembelajaran di era pandemic COVID 19 , 2) sosialisasi yang kurang baik dari program studi terutama yang berkaitan dengan program MBKM, 3) sistem informasi kurang mengakomodasi mahasiswa pemrogram MBKM Kampus Mengajar. Program MBKM yang diimplementasikan pada tahun 2021 lebih banyak mengikuti program yang digagas oleh kementerian. Implementasi tersebut tidak bertentangan dengan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Jurusan Pendidikan Geografi FISH UNESA yang Kampus Merdeka menggunakan filosofis sebagai salah satu pondasi dalam pengembangannya. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pendidikan Geografi yang mengakar pada falsafah-falsafah pendidikan. Landasan filosofis ini selanjutnya juga akan memberikan kerangka yang kokoh bagi pengembangan ilmu pendidikan geografi di Jurusan Pendidikan Geografi FISH Unesa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jurusan Pendidikan Geografi FISH UNESA ini menerapkan nilai- nilai positif dari setiap landasan filosofis yang digunakan. landasan Perkembangan arah kurikulum di tahun 2020 yang dikenal sebagai merdeka belajar kampus merdeka, mendorong S1 Pendidikan Geografi Unesa untuk meninjau kembali kurikulum yang sudah diterapkan. Orientasi materi masih pada kajian geografi terpadu dengan penguatan pendidikan geografi dan sains informasi geografis. Pada restrukturisasi kurikulum ini, menguatkan orientasi kurikulum KKNI yang berbasis outcame dalam wadah merdeka belajar. Wadah merdeka belajar yang dikembangkan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengkaji geografi secara multidisiplin dan memberikan pilihan kebebasan mahasiswa beraktivitas. Kajian multidisiplin memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan untuk mengkaji 538
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terapan geografi yang dapat mendukung kompetensi inti bidang studinya. Sementara aktivitas yang ditawarkan adalah sebagai berikut ini. 1. perkuliahan pertukaran mahasiswa dengan unggulan kajian wilayah perkotaan 2. proyek desa 3. magang pendidikan 4. magang industri 5. kewirausahaan PENUTUP Kurikulum MBKM Prodi Geografi FISH Unesa mengembangkan konten yang berbasis pada sosial dan budaya di lingkungan kampus dan luar kampus. Kurikulum ini memuat nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di sekitar kampus Universitas Negeri Surabaya maupun memuat isu dan nilai global yang berkembang saat ini. Kurikulum memberikan hak mahasiswa selama maksimal 3 semester untuk belajar di program studi baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi yang dikemas dalam 5 kegiatan MBKM antara lain: 1) Pertukatan pelajar, 2) Kewirausahaan, 3) Asisten Mengajar/magang pendidikan, 4) proyek desa dan 5) magang imdustri. Pemilihan kegiatan MBKM mengacu pada profil lulusan Prodi S1 Pendidikan Geografi sebagai pendidik, praktisi geospasial, dan wirausahawan. Program MBKM yang ditempuh mahasiswa tahun 2021 sesuai dengan kurikulum yaitu magang bersertifikat dan kampus mengajar (istilah dalam kurikulum Prodi sebagai asistensi mengajar/magang Pendidikan). Beberapa kelemahan yang harus dilakukan oleh Prodi antara main meningkatkan sosialisasi kepada mahasiswa agar pemahaman tentang ruang lingkup, tujuan, dan konversi mata kuliah dipahami secara baik oleh mahasiswa, peran dosen pembimbing akademik juga sangat penting tapi masih lemah, serta pemahaman tentang pemilihan program MBKM sangat penting untuk disesuaikan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan prodi S1 Pendidikan Geografi. DAFTAR PUSTAKA Prosiding Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 425-434. Jurnal Nazaruddin Lathif, dkk, Implementasi Kebijakan MBKM untukMenciptakan Karakteristik Mahasiswa Fakultas Hukum yang Professional, Volume 8 Nomor 1, Januari -Juni 2022, hal 277-293, e ISSN : 2614-1485 539
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Buku Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Kemdikbud. (2020). Surat edaran sekretaris jenderal kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona virus disease (covid-19). Jakarta. Kemdikbud. (2021a). Panduan program kampus mengajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemdikbud (2021b), Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. ____________, (2020) Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka Prodi S1 tidak Pendidikan Geografi dipublikasikan. FISH Universitas Negeri Surabaya, Jakarta: 540
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STRATEGI COPING MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER KELUARGA DALAM MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA SURABAYA Rr Nanik Setyowati, Muhammad Turhan Yani, Harmanto, dan Listyaningsih (PPKn/FISH/Unesa) naniksetyowati@unesa.ac.id (PPKn/FISH/Unesa) harmanto@unesa.ac.id Edy Herianto PPKn FKIP Unram edy.herianto@unram.ac.id Abstrak Coping pada dasarnya merupakan respon yang berasal dari otak yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang berasal dari kondisi yang penuh dengan tekanan dalam rangka menyelesaikan suatu konflik sebagai akibat dari kondisi tertentu baik dari dalam maupun dari luar. Merupan cara bertahan yang dilakukan oleh keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat dibutuhkan karena tidak cukup hanya dengan melakukan 3 M saja tetapi lebih kepada cara mengubah cara berpikir, pandangan dan sikap anggota-anggota keluarga satu sama lain. Penelitian ini dikaitkan dengan penyebaran Covid - 19 di masyarakat. Covid - 19 saat ini sudah mengalami bermacam mutasi setelah varian Delta dari India, sekarang ada lagi yang varian Omicron dari Afrika Selatan dan sudah menyebar di berbagai belahan dunia dan menjadi ledakan ketiga. Untuk mengurangi jumlah korbannya, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan Strategi Coping di dalam keluarga. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tetapi strategi dari keluarga sangatlah diperlukan. Informan penelitian berasal dari seluruh wilayah di kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi untuk memeroleh data tentang informan, sedangkan wawancara digunakan untuk memeroleh data tentang Strategi Coping yang dilakukan keluarga dalam memutus mata rantai penyebarannya. Teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model Mills dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan Strategi Coping melalui Pendidikan Karakter Keluarga dengan cara melakukan informasi literasi digital pada keluarga dengan memberi info terkini melalui berita yang ada di media massa, juga medsos, menghindari hoax, dan pandai menyaringnya, dan menjadikan 5M sebagai habituasi dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: Strategi Coping, Pendidian Karakter Keluarga, Memutus, Mata Rantai Penyebaran, Covid -19. PENDAHULUAN Latar Belakang Jumlah kasus Covid-19 saat ini terkonfirmasi 4.147.365 orang, dalam perawatan 132.823 orang, sembuh 3.876.760 orang, meninggal 137.782 orang (Data dari Kawalcovid19.id. Diakses tanggal 8 September 2021). Vaksinasi yang sudah dilakukan untuk vaksin dosis 1 sebesar 69.778.403, vaksin dosis 2 sebesar 39.970.679 (19.1%). Target pemerintaah sampai akhir tahun 2021 adalah 70% dari penduduk. Bukan hal mudah karena banyak sekali yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mengamankan kebijakannya. Peran penting adalah dengan melibatkan keluarga, kaena kesatuan sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat manusia adalah keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting, karena di dalam sebuah keluarga berlangsung proses sosialisasi yang 541
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ akan berpengaruh besar terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap individu, baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, tugas utama keluarga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial semua anggotanya, mencakup anak-anak, membimbing perkembangan pribadi, serta mendidik agar mereka hidup sejahtera. (Soeradi, 2013). Peran keluarga dimulai untuk melindungi keluarga tercinta. Menurut Sutrisno (2020) sejak awal tahun 2020 di Indonesia pandemi Covid-19, dan Surabaya menjadi kota yang menjadi kawasan zona kuning. Persebaran Covid-19 semakin tidak terkontrol. Hampir seluruh negara tidak ada yang zero case. Beberapa negara mungkin belum melaporkan kasus di wilayahnya (Setyowati, Rr Nanik, 2020:116-117). pemeliharaan dan perawatan Di awal Januari 2022 situasi dan kondisi di kota Surabaya relatif membaik. Sejak tanggal 10 Januari 2022 Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah 100% dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan secara bertahap. Tetapi sudah disampaikan jika ada cluster sekolah maka sekolah tersebut harus ditutup selama 14 hari. Pertokoan dan mall sudah bisa beroperasi penuh tetapi dengan standar prokes yang ketat, dan sesuai aturan pemerintah. Namun sangat disayangkan saat pemerintah melakukan semua upaya seperti vaksinassi pada semua kalangan yang terakhir usia 6-11 tahun yaitu usia SD, ternyata akhir-akhir ini ada upaya yang dilakukan beberapa oknum yang justru kontra produktif karena menyatakan bahwa vaksinasi merupakan upaya genocida dan banyak hal lainnya yang justru belum terbukti kebenarannya. Semua bersifat hoax dan tidak jelas kebenarannya, seseorang bernama Muhammad Hisyam Asyiqin, atas nama bangsa Indonesia dari NKRI News menyatakan stop program vaksinasi di seluruh Indonesia. Mereka menyatakan beberapa hal yang bernada negatif terkait vaksin dan bernuansa positif. Untuk itu keluarga harus melakukan strategi bertahan dalam menghadapi berita hoax tersebut. Strategi Coping dalam keluarga sangat diperlukan dalam memutus mata rantai Covid-19 pada varian Omicron sehingga tidak menjadi ledakan ketiga di kota Surabaya. Semua kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak akan berhasil dalam pelaksanaannya jika tidak melibatkan keluarga. Untuk itulah pembahasannya sebagai berikut. Rumusan Masalah ―Bagaimana Strategi Coping (bertahan) keluarga melalui Pendidikan Karakter Keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya?‖ Kansep Dasar Strategi Coping Strategi Coping merupakan respon pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut, baik konflik internal maupun eksternal. Bisa juga berarti tindakan atau cara yang dilakukan dalam menghadapi sesuatu yang harus diatasi. Selama ini strategi sering dikaitkan dengan dunia usaha, dunia olah raga dan yang lainnya. Tetapi dalam situasi dan kondisi dewasa ini terutama sejak 2 542
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tahun terakhir, istilah Strategi Coping (bertahan) juga harus dilakukan oleh keluarga saat bahaya Covid-19 mengancam. Keluarga saat pandemi Covid-19 banyak yang mengalami baik langsung maupun tidak langsung secara fisik maupun psikis. Ada yang mungkin terkena dalam arti mengalami Covid-19 maupun aspek lainnya seperti terjadinya PHK maupun pemotongan gaji dan sebagainya. Bagi yang masih memiliki anak usia sekolah sejak TK sampai SMA maka harus belajar di rumah secara daring (onlinea). Bagi keluarga yang memiliki fasilitas seperti laptop maupun HP tidak masalah, tetapi banyak keluarga yang hanya memiliki 1 HP sehingga harus bergantian. Belum lagi masalah pulsa dan jaringan tempat tinggal, meskupun ada bantuan pulsa dari pemerintah. Bagi orangtua yang bekerja atau di rumah ternyata ada juga kesulitannya yaitu mereka tidak bisa mendampingi anaknya yang harus daring. Karena merasa tidak sanggup mendampingi putra-putrinya, atau karena harus bekerja mencari nafkah. Semua masalah tersebut mau tidak mau menyebabkan munculnya stress secara psikologis baik bagi orangtuanya maupun anaknya. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri, atau dari luar. Coping merupakan sejumlah usaha untk menanggulangi, mengatasi atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kemampuan individu. Coping stres merupakan suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman atau tertekan yang sedang dihadapi. Coping stres meliputi strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengelola situasi penuh stres dan emosi negatif yang tidak menguntungkan. (Andriyani, Juli, 2019:37). Untuk itulah diperlukan Strategi Coping dari keluarga dalam mengatasinya. Dengan cara memutus matarantai penyebaran Covid-19 di dalam keluarganya. Istilah ketahanan keluarga (family resilience) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960-an. Istilahnya lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun output, serta dampaknya, manfaatnya, serta kekuatan daya juang keluarga dalam menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketahanan keluarga (family strengths atau family resilience) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, Strategi Coping dan ‗appraisal'. Dalam pandangan Yani (1997) coping merupakan tingkah laku yang nampak maupun yang tidak nampak bagi seseorang agar dapat melenyapkan atau setidaknya mengurangi ketegangan dalam konteks psikologis; upaya dalam rangka menetralisir dan meredakan stress yang dialami (Safafino, 2002); kemampuan dalam mengendalikan perilaku dan pikiran negatif atau positif yang berlebihan dalam rangka mengurangi beban pikiran, termasuk di dalamnya kejadian yang dapat menyebabkan stress. Pendapat yang lebih luas dipaparkan 543
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Lazarus dan Folkman (1984) bahwa segala kondisi yang dialami seseorang yang dapat menimbulkan suatu kondisi yang kurang nyaman, kurang menguntungkan yang berlebihan baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang tidak akan membiarkan semua itu terjadi dan akan berusaha untuk melakukan segala tindakan dalam rangka mengatasi ketidakenakan atau ketidaknyamanan tersebut. Banyak sekali yang mempengaruhi strategi coping antara lain kedewasaan dalam berpikir, latar belakang kultur, pengalaman dan intensitas dalam menghadapi masalah, faktor lingkungan, sosial, serta kepribadian. Inti dari konsep dasar coping akan berkaitan erat dengan (1) tanggapan pikiran dan perilaku dalam melihat stress yang dilakukan secara sadar, (2) memanfaatkan dan penggunaan berbagai potensi yang ada di lingkungannya, (3) tujuan utamanya untuk melakukan pengaturan dan mengurangi berbagai konflik yang ada dalam dan luar dirinya, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa coping merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mengatasi segala sesuatu yang dapat membebani dan mengganggu dalam hidupnya. Dalam pandangan Maryam, Siti (2017) tujuan utama dari strategi coping sebagai upaya mengatasi segala situasi dan tuntutan yang dirasakan dapat memberikan beban, tantangan, dan tekanan yang berpotensi melebihi kemampuan yang dimilikinya. Menurut Yuliana (2020) di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO 1 Maret 2020) (dalam Setyowati, Rr Nanik, 2020:117). Pada perkembangan informasi yang beraneka ragam tentang Covid 19 maka dibutuhkan kecerdasan dalam memproduksi dan mengonsumsi informasi. Materi yang cerdas justru produktif bagi khalayak. Sebagaimana dikemukakan oleh Rozi, Fathur (2020:20) yaitu materi yang cerdas secara intelektual (intelligence quotient), materi informasi yang cerdas secara emosional (emotional quotient), ketiga materi informasi yang tentang cerdas secara spiritual ketangguhan manusia (survival menghadapi virus ganas ini ((adversity quotient) dan kelima informasi tentang ekspresi kepasrahan tanpa batas kepada Tuhan YME ((transendental quotient). (spiritual quotient), keempat informasi Sejak awal kemunculan Covid-19 sampai di penghujung tahun 2021 telah banyak mengalami mutasi dengan berbagai varian yang ada, puncaknya ketika Varian Delta Virus SARS-CoV-2 mampu menyebar dengan cepat dan tingkat kematian yang tinggi baik di Eropa, Asia Tenggara, temasuk di Australia. Adanya varian Delta Virus SARS-CoV-2 memaksa beberapa negara melakukan kembali lockdown secara total maupun pembatasan yang sangat ketat, dalam rangka mengurangi dampak terburuk varian ini (Jawa Pos, Senin, 28 Juni 2021). 544
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ juga menerapakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3-20 Juli 2021. Salah satu aturannya adalah diberlakukannya WFO maksimal 50% untuk sektor esensial. Atau bekerja dari kantor dengan menerapkan protoko; Kesehatan. Sementara itu di sektor nonesensial diterapkan 100% WFH atau bekerja dari rumah selama masa PPKM darurat. Termasuk bagi ASN yang wajib bekerja di tempat tinggal. Kebijakan tersebit diatur dalam SE PAN-RB 14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali. (Jawa Pos, Senin 5 Juli 2021). Berlanjut diperpanjang sampai 2 Agustus, lalu 9 Agustus, 16 Agustus, 6 September sampai 13 September 2021 secara bertahap. Pemerintah Sekarang ini setelah gelombang kedua tahun 2021 bulan Mei-Juni yang mencapai puncaknya maka sempat reda, Tetapi akhir 2021 mulai muncul yang namanya varian baru yang dikenal Omicron yang dikhawatirkan menjadi ancaman gelombang ketiga. Bermula dari Afrika Selatan sekarang sudah merambah ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan sudah ada di Surabaya ada 2 warganya. Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagi antisipasi dalam menghadapinya, sehingga dapat teratasi dengan baik. Teori Pendidikan Karakter dari Thomas Lickona Pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini maka peran keluarga dalam hal ini sangat diperlukan. Orangtua harus memberikan pengetahuan terkait Covid-19 dan cara menghadapinya. Semua itu tidak mudah jika orangtua belum terbiasa menanamkan pada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya. Jika itu sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga maka orangtua akan dengan mudah menyampaikannya kepada anak dan anggota keluarga lainnya saat pandemi Covid-19. Satu dari sekian penyebab seseorang berperilkau tidak baik bukan karena ia tidak mengetahui dari sisi kognitif (moral knowing), tetapi karena jarang atau bahkan tidak pernah dihabituassikan dalam kehidupannya dalam kurun waktu yang cukup lama atau dalam bahasa kiasanya dilakukan sudah mendarah daging (moral action). Untuk itu maka guru, orang tua, pembimbing atau siapapun yang menjadi bagian dari anak, perlu untuk memberikan penekanan akan pentingnya praktik dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagaian yang tidak terpisahakan dalam rangka mengembangan perilaku yang baik (Willam Kilpatrik, .....) Pandangan Lickona tentang karakter (1992) memberikan penekanan akan tiga domain utama yakni pengetahuan, perasaan, dan perbuatan moral atau sering disebut sebagai moral knowing, feeling, dan action. Pengetahuan moral terkait dengan pemahaman tentang berbagai pratana, aturan, pemahaman, pengambikan keputusan tentang moral. Sementara moral feeling merujuk pada kemampuan afeksi yang ada dalam diri seseorang. Wujud nyata dari pengetahuan dan persaan moral adalah tindakan moral. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tindakan kebaikan 545
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ didasari oleh pengetahuan dan perasaan moral yang baik pula, demikian pula sebaliknya. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi (competence), keinginan (will) dan kebiasaan (habit). Pendidikan karakter terhadap anak hendaknya menjadikan seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Sebagai contoh ketika seorang anak sudah dipesankan oleh keluarganya untuk menjaga protokol kesehatan saat dia beraktivitas maka dia akan melakukannya dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, kebiasaan baik yang sudah menjadi naluri, otomatis akan membuat seorang anak merasa bersalah bila tidak melakukan kebiasaan baik tersebut. m.html). METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan mengungkap permasalahan secara alamiah tanpa campur tangan dari peneliti. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan menggali secara mendalam sebuah peristiwa atau kejadian yang ada. Sebab penelitian kualitatif sendiri didefinisikan sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa atau kejadian dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan peristiwa atau kejadian yang diteliti. Informan penelitian ini adalah semua orangtua yang bertempat tinggal di Kota Surabaya, meliputi Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Wawancara mendalam dan dokumentasi tentang strategi coping melalui digunakan untuk mengumpulkan data Pendidikan Karakter Keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model Milles dan Huberman. PEMBAHASAN Strategi Coping (bertahan) keluarga melalui Pendidikan Karakter Keluarga dalam Memutus Matarantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya Profil informan dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang yang tersebar di seluruh Kota Surabaya baik Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. Data tentang informan dapat dilihat dalam tabel 1 546
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 1 Profil Informan Berdasarkan hasil wawancara maka beberapa hal yang dilakukan oleh informan adalah dengan Strategi Coping melalui Pendidikan Karakter Keluarga dengan cara melakukan informasi literasi digital pada keluarga dengan memberi info terkini melalui berita yang ada di media massa, juga medsos, menghindari hoax, dan pandai menyaringnya, dan menjadikan 5M sebagai habituasi hidup keseharian. Sebagaimana disampaikan oleh Yeni ―... Kami selalu membaca berita baik dari media cetak, maupun media sosial sehingga mengetahui hal-hal terkait pandemi Covid-19 ...‖. Senada dikemukakan oleh Ali, Dian, Yudha dan Pitoyo. Muzayanah juga menyampaikan sebagai berikut ―... hati-hati terkait berita hoax yang beredar yang justru kontra produktif dalam penanganan Covid-19 ...‖. Dibenarkan juga oleh Tanti, Rr Titik, Rizka dan juga Ali Imron. 547
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sebagian besar informan menyatakan saat kita melakukan literasi digital melalui media massa baik cetak maupupun media sosial harus hati-hati dan menyaringnya lebih dahulu, kemudian disampaikan ke anak dan keluarga lainnya dengan hati-hati. Keteladanan dari orangtua atau kakak kepada adiknya sangat diperlukan. Tanti menyatakan ―...Semua kegiatan yang dilakukan sebagai Strategi Coping dalam memutus matarantai penyebaran Covid-19 harus dilakukan secara terus-menerus sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan (habituasi) dalam keluarga...‖ Kebetuan beberapa informan dalam penelitian ini menjadi guru dan dosen dan mereka juga menyampaikannya kepada peserta didiknya. Sekolah juga melakukan baik saat daring maupun saat sudah PTM dengan melakukan prokes minimal 3M sampai 5M. Rr Titik yang kebetulan juga aktif di pengajian di perumahannya, menyatakan ―... Strategi melalui Pendidikan Karakter Keluarga paling cepat jika melalui literasi baik biasa maupun digital, karena semua akan bisa membaca, kemudian disimpan sebagai suatu sikap yang akan dilakukannya sampai menjadi kebiasaan...‖. Ini dibenarkan oleh Dyonny, Nanik, Toha dan Binti. Semua informan sepakat salah satu cara untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19 adalah dengan melalui Strategi Coping yaitu melalui literasi baik digital maupn tidak dan menjadi suatu kebiasaan dalam keluarga. Strategi Coping yang dilakukan melalaui pendidikan karakter keluarga, maka yang dijadikan pijakan adalah ketahanan keluarga yang berkarakter yang berlandaskan nilai-nilai agama dan norma yang dimiliki ayah, ibu dan anak. Setiap orang tua tentu mempunyai cita-cita terhadap anaknya, ingin anaknya hidup bahagia dan sukses dalam kehidupannya. Anaknya mempunyai kompetensi yang berkembang sesuai dengan bakatnya secara maksimal, sehingga akan membuat anak akan merasakan keamanan dan dapat diterima secara penuh terhadap dirinya maka akan dapat memenuhi kebutuhan yang tertinggi dalam hidup yakni aktualisasi diri. Menurut Megawangi (2016) orangtua harus mampu menghadirkan cinta dalam mendidik anak-anaknya di dalam rumah. Rumah harus menjadi tempat utama bagi keluarga dalam mendidik karakter. Jika tidak ada cinta dalam pendidikan keluarga di rumah, dampaknya bakal negatif kepada anak-anak ke depan. (Setyowati, Rr Nanik. 2016). Peran ketahanan keluarga sangat penting karena bertujuan mengubah cara berpikir, pandangan dan sikap anggota-anggota keluarga, untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Ketahanan keluarga tidak saja bermanfaat dalam menghadapi kekerasan yang dialami anak juga saat dibutuhkan dalam meningkatkan budaya malu di masyarakat. Peran ketahanan keluarga yang berkarakter dikemukakan oleh Setyowati, Rr Nanik, dkk, yaitu orangtua sebagai model bagi anak, menumbuhkan perilaku berprestasi atau prososial pada diri anak, menciptakan ketahanan keluarga yang sesuai Pancasila (2019). Hal lainnya adalah di saat pandemi Covid-19 juga muncul prasangka buruk, intoleransi, dan 548
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memusuhi orang-orang yang terkena Covid-19. Tidak jarang juga terjadi penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk (bad language) dan makin rendah tanggung jawab individu dan warga negara (increasing self- centeredness and declining civic resposibility) (Lickona, 1991:13). Untuk itu Strategi Coping melalui Pendidikan Karakter Keluarga dapat dilakukan melalui literasi digital. Perkembangan informasi yang beraneka ragam tentang Covid 19 maka dibutuhkan kecerdasan dalam memproduksi dan mengonsumsi informasi. Materi yang cerdas justru produktif bagi masyarakat, dan sebaliknya. Terutama di keluarga maupun di sekolah jika masih ada yang bersekolah dalam keluarga tersebut, sehingga literasi digitalnya bisa dibantu oleh guru atau dosen. Hal menarik tentang sistem pendidikan karakter di beberapa negara dimulai dari pendidikan dasar, seperti di Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan. Beberapa bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis benar-benar berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung program pendidikan karakter yang dilaksanakan sejak pendidikan dasar. Hal ini terlihat pada kebijakan pendidikan masing-masing negara bagian yang memberikan porsi cukup besar dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan karakter (Watz, 2011: 35). Sementara di China, program pendidikan karakter sudah menjadi kegiatan unggulan yang dijalankan dari sekolah dasar hingga universitas (Li, 2005). Di Jepang, pendidikan karakter sudah ditanamkan semenjak sekolah dasar hingga dewasa melalui budaya hormat dengan membungkukkan badan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Nishimura dkk. (2016:4-5) setuju bahwa karakter budaya Jepang mengandung nilai-nilai yang baik, sebab dalam mengenal nilai kebaikan kita mau berbuat baik, menginginkan kehidupan yang baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan sekitar. Hal senada juga ditemukan dalam sejumlah penelitian di Asia Timur khususnya Korea Selatan (Rao, 2002; Kim, 2004; Kim, 2015), bahwa guru menyisipkan budaya lokal dalam Pendidikan Karakter peserta didik ke dalam bentuk berupa gagasan (norma, moral, etika, dan nilai-nilai agama), kegiatan (upacara adat), dan artefak (tempat bersejarah atau wisata, makanan, dan alkisah). Kebanyakan dikemas dalam teks buku. Alasan para guru yaitu agar peserta didik tidak boleh lupa dan bangga dengan budayanya sendiri. Pemahaman budaya lokal dianggap mencerminkan nilai moral yang lebih baik dan dapat membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mempengaruhi karakter peserta didik. Berkaitan dengan bentuk ketahanan keluarga sebagai praktik identitas nasional akan dipengaruhi oleh pengetahuan moral yang diperoleh seseorang dalam hal ini dinamakan literasi digital. Meminjam istilah Lickona (1991) dinamakan moral knowing. Ketika keluarga dan anggotanya menerima berbagai informasi yang bersifat pengetahuan yang bersumber dari media baik massa 549
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ maupun media sosial. Dalam hal ini keluarga menerima bermacam pengetahuan terkait Covid-19 yang berasal dari Pemerintah melalui televisi, media massa maupun media sosial yang sangat beragam. Selanjutnya keluarga akan menjadikan semua pengetahuan tadi menjadi sikap mereka yang disebut dengan moral feeling. Ketahanan keluarga yang berkarakter akan membentuk suatu sikap dalam dirinya untuk rencana terhadap apa yang akan dilakukan saat terjadi pandemi Covid-19. Ini dilakukan sejak seseorang masih berusia anak, karena karakter bangsa yang kuat perlu ditumbuhkan dalam diri seorang anak. Sebab karakter menjadi penentu lemah-kuatnya seorang individu. Mereka akan mencerna semua informasi tadi dan dijadikan suatu sikap dalam diri masing- masing anggota keluarga. Saat berproses tentu tidak berjalan dengan baik, mudah jika saat berproses mereka didukung oleh orangtua atau anggota keluarga dan bahkan tetangga sekitar yang menjadikan sikap yang baik dalam menghadapi Covid-19. Sebelum Covid-19, pengaruh teman sebaya yang kuat untuk melakukan tindakan kekerasan, ucapan dan tindakan intoleransi, tidak bersahabat dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan, saling menaruh curiga, dan kuantitas merusak diri semakin kuat (Lickona, 1991). Adanya Covid- 19 memberikan dampak untuk saling menjaga dan bahu membahu satu dengan yang lainnya bersama-sama melawan ketakutan akan bahaya covid-19. Moral action dilakukan oleh keluarga melalui literasi digital yaitu setelah mereka menerima langsung, menjadikannya sebagai suatu sikap yang terinternasilasi dalam dirinya, dan diwujudkan dalam perilaku. Saat itulah keluarga akan berusaha menjadikannya sebagai suatu habituasi dalam kehidupan sehari-harinya ketika memutus mata rantai penyebaran Covid-19. informasi baik langsung maupun tidak Menjadikan seseorang melakukan sesuatu hal menjadi kebiasaan (habit) tentu bukan hal mudah. Untuk itu perlu dilatih dalam pelaksanaannya. Melalui pendidikan karakter terhadap anak hendaknya menjadikan anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Dengan demikian, kebiasaan baik yang sudah menjadi naluri, otomatis akan membuat seorang anak merasa bersalah bila tidak melakukan kebiasaan baik tersebut. Terkait dengan Pendidikan Karakter Keluarga sebagai Strategi Coping dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka diharapkan anak dan anggota keluarga lainnya hendaknya tidak hanya sekedar melakukan suatu perbuatan karena adanya ketakutan terhadap Covid-19 saja, tetapi memang harus menyadari bahwasanya memang seseorang harus selalu menjaga diri dan sekitarnya dalam berperilaku. Misalnya jika selama ini jarang mencuci tangan maka sekarang sering melakukannya dan juga tidak lupa memakai masker jika sedang berada di kerumunan atau terpaksa di luar rumah. Dan banyak hal yang harus dilakukan sesuai protokol kesehatan (5M). Keinginan untuk berbuat baik adalah bersumber dari kecintaan untuk berbuat 550
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ baik (loving the good). Aspek kecintaan inilah yang disebut Piaget sebagai sumber energi yang secara efektif membuat seseorang mempunyai karakter yang konsisten antara pengetahuan (moral knowing) dan tindakannya (moral action). (Setyowati, Rr. 2020:118). Ini jika dikaitkan dengan keberadaan anak dalam kelompok, maka keanggotaan mereka sebagai individu dalam suatu kelompok akan mengarahkan individu pada level kelompok, yang mengatur anggotanya untuk menyetujui dan mematuhi norma kelompok. Dalam konteks ini, kelompok mendefinisikan realitas sosial untuk mempermudah perkembangan identitas sosial dan mengembangkan perasaan yang kuat terhadap kelompok internal. (Bertrand, 2004:4). Semua yang dilakukan oleh keluarga akan didasari oleh moral knowing dan moral feeling dalam moral action yang diharapkan akan memperkuat identitas nasional. Dan ini dipengaruhi oleh pendidikan karakter keluarga yang meliputi moral knowing, moral feeling dan moral action, sebagai Strategi Coping dalam memutus matarantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. PENUTUP Simpulan Strategi Coping adalah respon pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut, baik konflik internal maupun eksternal. Bisa juga berarti tindakan atau cara yang dilakukan dalam menghadapi sesuatu yang harus diatasi. Yang dilakukan dalam memutus mtarantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Strategi Coping. Yaitu dengan Pendidikan Karakter Keluarga melalui literasi digital pada keluarga dengan memberi info terkini melalui berita yang ada di media massa, juga medsos, menghindari hoax, dan pandai menyaringnya, dan menjadikan 5M sebagai habituasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga diperkuat dengan lingkungan sekitar sehingga keluarga akan bertahan dalam guru dan menghadapi Covid-19. Merupakan perpaduan dari dalam maupun dari luar tetapi penekanannya tetap berasal dari dalam keluarga itu sendiri. Saran Di saat semua pihak melakukan berbagai tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka peran dari keluarga harus dimaksimalkan sehingga kita semua akan terhindar dari pandemi ini. Melibatkan seluruh anggota keluarga dengan maksimal merupakan salah satu solusinya selain tetap bekerjsama dengan tetangga sekitar. Tidak dilupakan keberadaan Pemerintah tengah-tengah baik Pusat maupun setempat untuk masyarakatnya dalam menghadapi Covid-19. tetap berada di DAFTAR PUSTAKA Prosiding 551
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Setyowati, Rr Nanik. 2016. Ketahanan Keluarga sebagai Salah Satu Upaya dalam Mencegah Human Trafficking. Prosiding Semnas Perempuan dan Perlindungan Anak. ISBN 978-979-028-838-6. Jurnal Andriyani, Juli. 2019. Strategi Coping Stres dalam Mengatasi Problema Psikologis. At Taujih. Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019. 37-55. Herdiana, Ika. 2017. Family Resilience: A Conceptual Review. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol.133. 3rd Asean Conference on Psychology, Counseling and Humanities (Ac-PCH.2017). Atlantis Pers. Kim, S. J. 2004. Coping with cultural obstacles to speaking English in the Korean Secondary School context. Asian EFL Journal, September 2004. Kim, W. J. 2015. Conditions of Character Education and Civic Education. Culture and Convergence, 37(1), 289- 316. Maryam, Siti. Strategi Coping: Teori dan Sumberdayanya. Jurnal Konseling Andi Mattapa. Volume 1 Nomor 2 Agustus 2017. p-ISSN: 2549-1857; e-ISSN: 2549- 4279. 101-107. Masten, A.S. 2018. Resilience Theory and Research on Children and Families: Past, Present, and Promise. Journal of Family Theory & Review. 10 (1). 12-31. McCubbin, H. I., & McCubbin, M. A. 1988. Typologies of resilient families: Emerging Roles of Social Class and Ethnicity. Family Relations. 37. 247-254. Nishimura, K., Hirata, J., Yagi,, T & Urasaka. J. (2016). Basic morality and social success in Japan. Journal of Informatics and Data Mining. ISSN 2472-1956. 1(1:6), 1-10. Puspitawati, Herien.2018. Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 13 No. 1 Juni 2018 |p -ISSN: 1907-2902 (Print) e-ISSN: 2502-8537 (Online.). 1-14. Rao, Z. 2002. Bridging the gap between teaching and learning styles in East Asian contexts. TESOL Journal, 11(2), 5-11. Setyowati, Rr Nanik. 2019. The Role of Family Resilience that Characterizes in Increasing Shame Culture in the Society. Advanced in Social Science Education and Humanities Research. Volume 363. ICSS 2019. 339-344. ... . 2020. Praktik Identitas Nasional melalui Ketahanan Keluarga dalam Memutus Mata Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Journal of Civics and Moral Studies Vol 5 No 2 tahun 2020. 116-122. Soeradi. 2013. Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. Informasi. Vol. 18 No 02 Tahun 2013, 82-93. Rohaeni, Neni , dkk. 2018. Model Pendidikan Kehidupan Keluarga Berbasis Life Skill dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga. Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Departemen PKK FPTK UPI. Jurnal Familyedu. Vol IV No. 2 Oktober 2018. 63-68. Watz, M. 2011. An Historical Analysis of Character Education. Journal of Inquiry and Action in Education, 4 (2), 34-53. Buku Huberman, A.M, Miles, M.B. 2009. Managemen Data and Analysis Method. Dalam Denzin, N.K & Lincoln, Y.S (Eds) Handbook of Qualitative Research, 552
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Terjemahan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, JohnRenaldi. YogjKrt: Pustaka Pelajar. Li, L., 2005. Education for 1.3 Billion. Pearson Education and China: Foreign Language Teaching & Research Press. Lickona, Thomas. 1991. Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books. Muslich, Masnur. 2015. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara. Internet Pendidikan Karakter 3 M (Moral Knowing, Moral Feeling, dan Moral Action) m.html. Diakses tanggal 10 September 2020. Sutrisna, EM. 2020. Skenario Akhir Pandemi Covid 19. Jawa Pos, Jumat, 24 April 2020. Subur, Jumadi. 2016. Membangun Konstruksi Ketahanan Keluarga sebagai Basis Ketahanan Diakses tanggal 10 Maret 2016. Media Cetak Jawa Pos, Senin, 28 Juni 2021 Jawa Pos, Sabtu, 3 Juli 2021 Jawa Pos, Selasa, 11 Januari 2022 553
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KAJIAN KONSEP MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (R-KUHP) Vita Mahardhika, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya vitamahardhika@unesa.ac.id Rena Arya Febriant, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya renaarya.20076@mhs.unesa.ac.id Athaya Prameswari Rizki S, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun sampai saat ini undang-undang pemberantasan instrumen internasional tersebut. Salah satunya adalah tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence) berdasarkan UNCAC dan upaya Indonesia dalam kriminalisasi tindakan tersebut menjadi tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan isu yang sedang dikaji. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence) mengenal trilateral relationship dan bilateral relationship sehingga pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dijerat pidana korupsi. Hal ini tidak sejalan dengan konsep R-KUHP yang hanya mengenal bilateral relationship. tindak pidana korupsi belum disesuaikan dengan Kata Kunci: Memperdagangkan Pengaruh, UNCAC, Suap. Abstract Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law Number 7 of 2006. However, until now the law on eradicating corruption has not been adapted to this international instrument. One of them is the act of trading in influence (trading in influence). This study aims to examine the concept of trading in influence based on UNCAC and Indonesia's efforts to criminalize these actions into criminal acts of corruption. This research is a normative juridical research, which is to examine and analyze the laws and regulations relating to problems related to the issues being studied. Using a statutory approach, a case approach, and a concept approach. The results show that the concept of trading in influence recognizes a trilateral relationship and a bilateral relationship so that actors who are not civil servants or state administrators can be charged with corruption. This is not in line with the concept of the R-KUHP which only recognizes bilateral relationships. Keywords: Trading In Influence, UNCAC, Bribery. PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan modus operandi kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Masalah korupsi bukanlah suatu persoalan baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu 554
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ negara, karena pada dasarnya korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu (Yunara, 2005). Perkembangan modus operandi juga mengharuskan pemerintah untuk senantiasa memperhatikan peraturan yang berlaku. Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) perlu ditinjau apakah peraturan tersebut sudah menjangkau terhadap perkembangan korupsi yang semakin kompleks. tindak pidana korupsi Dalam penjelasan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perkara korupsi yang ditangani KPK adalah sebagian besar terkait dengan suap, bahkan data World Bank menyebut satu triliun dolar setiap tahun dibayarkan untuk suap. Kasus terbanyak kedua adalah kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang di dalamnya juga menyangkut penyuapan 2022b). Informasi yang disampaikan KPK dalam statistik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara bahwa perkara korupsi terbanyak dalam lima tahun terakhir adalah penyuapan kemudian disusul oleh pengadaan barang/jasa dan TPPU 2022a). Kasus korupsi yang terkait penyuapan sekarang tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tetapi pelaku dapat digolongkan kepada pihak di luar UU PTPK tersebut yang artinya bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindakan melawan hukum berupa penyuapan yang dapat dilakukan oleh golongan bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Tindakan ini belum dapat dijangkau oleh UU PTPK. Alhasil kelemahan dari UU PTPK dimanfaatkan oleh banyak orang dan kelompok untuk melakukan berbagai perbuatan yang sebenarnya terkategori korupsi. Memperdagangkan pengaruh (trading in influence) pertama kali diatur dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNCAC telah disahkan dalam konferensi diplomatik di Merida Mexico pada bulan Desember 2003 dan ditandatangani (Forum Pemantau oleh Negara Peserta Konvensi Pemberantasan Korupsi, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Terjemahan, 2004). Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasca Indonesia meratifikasi UNCAC, penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi belumlah optimal, hal tersebut karena pola dan pelaku korupsi mayoritas bersangkut paut dengan kekuasan dan jabatan (Rumaday, 2021). termasuk Indonesia Tindak pidana korupsi yang masuk kategori memperdagangkan pengaruh (trading in influence) terdapat dalam pasal 18 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC (Kristian & Gunawan, 2015). Jika diteliti rumusannya mirip dengan penyuapan tetapi lebih luas (Hamzah, 2007). Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengadopsi pengaturan terkait memperdagangkan 555
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengaruh (trading in influence), padahal jika ditelisik beberapa kasus korupsi secara jelas memiliki dimensi atau kriteria memperdagangkan pengaruh (trading in influence) (Indonesia Corruption Watch, 2014). Sebagai contoh kasus yang melibatkan terdakwa Muchammad Romahurmuziy selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam putusan disebutkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifudin selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah berupa uang Rp. 325.000.000,00 dari Haris Hasanudin. Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dari kasus tersebut dapat kita kaji bahwa kasus korupsi di Indonesia dengan modus operandi memperdagangkan pengaruh (trading in influence) telah ada, terdakwa Muchammad Romahurmuziy karena faktor kedekatan personal telah memperdagangkan pengaruh dalam rangka proses pengangkatan Haris Hasanudin yang dalam hal ini keputusan pengangkatan ada pada Lukman Hakim Saifudin selaku Menteri Agama. Terdakwa dihukum dengan pasal suap karena selain menerima sejumlah uang dari Haris Hasanudin, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Lukman Hakim Saifudin selaku Menteri Agama. Oleh karena itu Terdakwa di jerat dengan unsur turut serta melakukan perbuatan suap. Apabila dalam kasus ini tidak terjadi penerimaan sejumlah uang oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara (Menteri Agama), akankah pihak yang memperdagangkan pengaruh (trading in influence) tersebut dapat dikenai sanksi. Jika dicermati pasal-pasal suap yang diatur dalam UU PTPK saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji konsep memperdagangkan pengaruh dalam UNCAC dan upaya Indonesia dalam kriminalisasi memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam undang-undang pidana Indonesia. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penelitian ini adalah pertama, bagaimana konsep memperdagangkan pengaruh dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)? kedua, bagaimana upaya Indonesia melakukan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam undang-undang pidana Indonesia?. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- 556
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat (Asikin & Amiruddin, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan kasus (case approach) dengan telaah terhadap kasus yang berkaitandengan isu yang dihadapi, pendekatan konseptual (konseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2009) PEMBAHASAN 1. Konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur berbagai perbuatan yang dikriminalisasikan dan dianggap memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, merusak pasar. Kelima, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Keenam, korupsi dianggap melanggar hak asasi manusia (Hiariej, 2020). yang dikriminalisasikan sebagai korupsi, yaitu: pertama, bribery of national public officials atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (pasal 15); kedua, bribery of foreign public officials and officials of public international organizations atau penyuapan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (pasal 16); ketiga, embezzlement, misappropriration or other diversion of property by a public official atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (pasal 17); keempat, trading in influence atau memperdagangkan pengaruh (pasal 18); kelima, abuse of function atau penyalahgunaan fungsi (pasal 19); keenam, illicit enrichment atau memperkaya secara tidak sah (pasal 20); ketujuh, bribery in the private sector atau penyuapan di sektor swasta (pasal 21); kedelapan, embezzlement of property in the private sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (pasal 22); kesembilan, laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil kejahatan (pasal 23); kesepuluh, concealment atau penyembunyian (pasal 24); kesebelas, obstruction of juctice atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan (pasal 25) (Hiariej, 2019). Dalam bab III UNCAC terdapat 11 perbuatan Dalam UNCAC tindakan tersebut dibagi menjadi yang masuk dalam kategori mandatory offences yang berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yaitu bribery of national public officials atau penyuapan pejabat- pejabat publik nasional, bribery of foreign public officials and officials of public 557
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ international organizations atau penyuapan pejabat-pejabat dari organisasi- organisasi internasional publik, embezzlement, misappropriration or other diversion of property by a public official atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik, laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil kejahatan, obstruction of juctice atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan. Sedangkan tindakan yang masuk kategori non mandatory offences yang berarti tidak ada kesepakatan diantara peserta konvensi untuk mengaturnya ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi di negaranya yaitu trading in influence atau memperdagangkan pengaruh, abuse of function atau penyalahgunaan fungsi, illicit enrichment atau memperkaya secara tidak sah, bribery in the private sector atau penyuapan di sektor swasta, embezzlement of property in the private sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta, concealment atau penyembunyian. Penelitian ini akan fokus pada konsep pasal 18 UNCAC yang mengatur tentang memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dimana merupakan tindakan yang bersifat non mandatory offences artinya tidak ada keharusan negara peserta konvensi untuk mengatur dalam undang-undang nasionalnya. Memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam pasal 18 huruf (a) dan (b) bahwa: Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan- tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari negara pihak suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari negara pihak, suatu manfaat yang tidak semestinya. Dengan mengkaji rumusan pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC tersebut dapat diketahui bahwa rumusan dalam huruf (a) merupakan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) aktif, sedangkan rumusan huruf (b) merupakan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) pasif. Subyek hukum atau para pihak dalam tindakan 558
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memperdagangkan pengaruh (trading in influence) ini jangkaunnya lebih luas yaitu pejabat publik atau orang lain siapa pun yang artinya tidak hanya pejabat publik saja seperti rumusan pasal suap dalam UU PTPK. Konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sangat berkaitan dengan konsep kekuasaan yaitu dengan dimilikinya kekuasaan oleh seseorang dan adanya akses terhadap kekuasaan tersebut pada seorang lainnya yang berupa kedekatan personal, maka pihak yang memiliki akses tersebut dapat memanfaatkan situasinya untuk melakukan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) (Viladelfia & Octora, lebih menjelaskan perbedaan konsep 2021). Berikut memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dengan suap: tabel untuk Trading In Influence Suap Pengaturan Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU No 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001 Pihak yang Terlibat
Trilateral Relationship dan Bilateral Relationship Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pegawai negeri atau penyelenggara negara). - Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara Bilateral Relationship - Penerima suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. - Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta Subjek Hukum Pelaku dapat berasal dari bukanpegawai negeri/ penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa ―public official or any other person‖ (Pasal 18 huruf (a) UNCAC) Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara 559
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Penerimaan Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 25 April 1916 adalah ―sesuatu yang memiliki arti‖ Isi Pasal a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari negara pihak suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan: a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 560
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ administrasi atau publik dari negara pihak, suatu manfaat yang tidak semestinya Secara teoritis dan normatif, tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) belum diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Mengaitkan korupsi suap dengan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) rawan melanggar asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Tondatuon et al., 2021). Jika melihat kasus korupsi suap yang memiliki dimensi atau relevansi memperdagangkan pengaruh (trading in influence) di Indonesia, seperti kasus pengangkatan pejabat di Kementerian Agama adalah hakim memaksimalkan unsur penyertaan (deelneming) berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 2. Upaya Indonesia Melakukan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Undang-Undang Pidana Indonesia Korupsi merupakan masalah serius yang pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Upaya pemberantasan korupsi terkait erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal, karena korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Skema kebijakan pemberantasan kejahatan (korupsi) dapat ditempuh dengan cara: (Waluyo, 2016) a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing of society on crime and punishment by mass media). Berdasarkan uraian di atas, pada hakekatnya upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu penal (butir a) dan non penal (butir b, c). Upaya penal lebih menekankan pada upaya represif menindak pelaku korupsi setalah lebih menekankan pada tindakan preventif yaitu pencegahan sebelum terjadi korupsi. Upaya non penal dapat dilakukan dengan edukasi dan kampanye tujuan untuk mengajak melalui pembelajaran anti korupsi dengan masyarakat serta membangun budaya antikorupsi n.d.). Sedangkan upaya penal dilakukan dengan penindakan hukum kepada pelaku korupsi ke pengadilan. terjadi korupsi. Sedangkan upaya non penal terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi Upaya penal dalam pemberantasan korupsi jika dikaitkan dengan kasus korupsi suap yang memiliki dimensi memperdagangkan pengaruh (trading in influence) akan kesulitan karena belum diatur dalam peraturan 561
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ hukum pidana Indonesia. Untuk itu pengaturan terhadap tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sangat perlu. Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut untuk dengan in mengkriminalisasi influence) ke dalam peraturan hukum pidana Indonesia dapat dilakukan melalui revisi peraturan hukum pidana nasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diantaranya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau revisi UU PTPK. istilah kriminalisasi (Erdianto, tindakan memperdagangkan pengaruh 2014). Upaya (trading Saat ini proses pembaharuan KUHP tengah berlangsung di DPR RI, yang diharapkan akan selesai di tahun 2022. Apakah kriminalisasi tindak pidana korupsi berupa pengaturan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) telah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) edisi revisi September 2019?. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam BAB XXXIIV Tindak Pidana Khusus pada bagian ketiga pasal 603-606. Khusus yang mengatur mengenai suap terdapat dalam pasal 605 dan 606 yang berbunyi: Pasal 605 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Pasal 606 (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak kategori IV. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak kategori IV. 562
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dalam rumusan pasal tersebut telah mengakomodir pihak atau pelaku dari unsur yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara?. Mengingat konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence), pihak yang terlibat adalah trilateral relationship dan bilateral relationship. Trilateral relationship adalah melibatkan tiga pihak yaitu palaku utama memberikan sesuatu demi mendapat keuantungan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dan dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya yang dalam hal ini tidak mesti dari unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Konsep pasal suap dalam R-KUHP menganut bilateral relationship dimana yang terlibat adalah dua pihak, dan sebagai penerima hadiah/janji adalah mutlak harus dari unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sehingga belum dapat menjerat pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila melakukan korupsi suap yang memiliki dimensi memperdagangkan pengaruh (trading in influence). PENUTUP Kesimpulan 1. Memperdagangkan pengaruh (trading in influence) telah diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan tetapi pengaturannya bersifat non mandatory offences yang berarti tidak ada kesepakatan diantara peserta konvensi untuk mengaturnya ke dalam undang- undang pidana nasionalnya. tindakan yang dikriminalisasi sebagai korupsi 2. Konsep memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC dapat diketahui bahwa huruf (a) merupakan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) aktif, sedangkan huruf (b) merupakan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) pasif. Para pihak dalam memperdagangkan pengaruh (trading in influence) ini jangkaunnya lebih luas yaitu pejabat publik atau orang lain siapa pun yang artinya tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara saja seperti rumusan pasal suap dalam UU PTPK, oleh karena itu dikenal istilah trilateral relationship dan bilateral relationship, yaitu pihak yang terlibat dapat dua pihak atau tiga pihak. 3. Perumusan pasal dalam R-KUHP pada edisi revisi September 2019 sebagaimana kita ketahui diskusi publik R-KUHP telah dilaksanakan di berbagai kota dengan melibatkan unsur masyarakat, yang menandakan pengesahan R-KUHP menjadi menjadi Undang-Undang sudah di depan mata. Akan tetapi setelah dicermati pengaturan suap yang memiliki dimensi atau relevansi dengan tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) belum diakomodir. Saran 563
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tidak adanya pengaturan mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence) dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia membuat aparat penegak hukum menggunakan pasal suap dalam menjerat pelaku dengan memaksimalkan unsur penyertaan (deelneming) berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Upaya ini tidak menjadi optimal bila dikaitkan dengan pelaku korupsi sekarang yang tidak hanya dari unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu upaya harmonisasi sangat perlu dilakukan kembali dalam rangka pembentukan R-KUHP. DAFTAR PUSTAKA Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Rajawali Pers. Erdianto, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama. Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 terjemahan. (2004). Perum Percetakan Negara RI. Hamzah, A. (2007). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada. Hiariej, E. O. . (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam 31(1). Sistem Hukum Indonesia. Mimbar Hukum, Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana 333-344. Masalah-Masalah Korporasi. Hukum, 49(4), Indonesia Corruption Watch. (2014). Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional. Kristian, & Gunawan, Y. (2015). Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC). PT Refika Aditama. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Rumaday, M. A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Lex Renaissan, 6(2), 235-245. Tondatuon, K. A., Watulingas, R. R., & Muaya, H. S. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Trading In Influence Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Lex Crimen, X(11). Viladelfia, J., & Octora, R. (2021). Urgensi Pemidaaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dialogia Iuridica, 13(1), 016- 032. Waluyo, B. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Sinar Grafika. (n.d.). Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi. strategi-pemberantasan-korupsi (2022a). Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. 564
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perkara (2022b). Suap Masih Jadi Kasus Korupsi Terbanyak Ditangani KPK. Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Citra Aditya Bakti. 565
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ NASIB TANAH ADAT PASCA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA Tiara Dwiyanti Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akomodasi UU Cipta Kerja terhadap kepastian hukum tanah adat yang menjadi hak masyarakat adat di negara Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian pustaka untuk menganalisis susbtansi hukum UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana dibawahnya. Hasilnya adalah UU Cipta Kerja tidak mengakomodasi pengakuan hak ulayat atas tanah adat, tetapi berpotensi untuk mempermudah pihak- pihak tertentu untuk melakukan perampasan tanah adat karena kemudahan perizinan dalam melakukan investasi dan kebijakan tata ruang untuk pembangunan bahkan masih banyak permasalahan perihal tanah adat yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah baik sebelum maupun sesudah UU Cipta Kerja disahkan. Sehingga perlu dibuat peraturan yang lain yang secara tegas dan terkodifikasi mengatur perihal masyarakat adat secara nasional yang lebih rinci lagi sehingga dapat dijadikan pedoman bagi daerah otonom masing-masing dalam melakukan penyusunan peraturan daerah tentang masyarakat daerah sesuai kebutuhannya masing-masing. Kata kunci : Tanah Adat, Masyarakat Adat, UU Cipta Kerja ABSTRAC The purpose of this study is to find out the accommodation of UU Cipta Kerja to the legal certainty of customary land which is the right of indigenous peoples in Indonesia. The research method used is a juridical-normative approach by conducting a literature review to analyze the legal substance of UU Cipta Kerja and the implementing regulations under it. The result is that UU Cipta Kerja does not accommodate the recognition of customary rights to customary lands, but has the potential to make it easier for certain parties to expropriate customary lands because of the ease of licensing in investing and spatial planning policies for development. by the government both before and after the UU Cipta Kerja was passed. So it is necessary to make other regulations that are expressly and codified to regulate the matter of indigenous peoples nationally in more detail so that they can be used as guidelines for each autonomous region in making regional regulations concerning regional indigenous communities according to their respective needs. Keywords: Costumary Land, Indegenous Peoples, UU Cipta Kerja 566
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan negara yang memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum. Meskipun begitu, negara Indonesia tidak hanya memiliki satu sistem hukum saja melainkan juga mengakui adanya tiga sistem hukum berbeda karena Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya (Tim FH UNJA, 2020). Ketiga sistem adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum civil (Aditya dan Yulistyaputri, 2019). tersebut eksistensinya saling berdampingan dan Ketiga sistem hukum melengkapi. Bahkan keberadannya sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai keperluannya masing- masing. Sistem hukum pertama, paling tua dan masih diakui negara Indonesia sampai ini adalah adalah hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali saat diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan nama ―adat recht‖ sebagai hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada zaman penjajahan Hindia-Belanda. Secara garis besar, para sarjana hukum memaknai hukum adat sebagai suatu hukum yang tidak tertulis/tidak terkodifikasikan, tetapi dijadikan pedoman oleh sebagaian besar masyarakat karena merupakan sesuatu yang sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat tertentu (Yulia, 2016). Bahkan ada beberapa hukum adat ada yang sifatnya mengikat dan memaksa, sehingga mempunyai konsekuensi hukum/sanksi jika ada pelanggaran atas hukum tersebut. Kedua adalah hukum Islam, hukum Islam ini hidup di Indonesia karena negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya merupakan pemeluk agama Islam. Sama seperti hukum adat, hukum Islam juga sudah lama ada di negara Indonesia tepatnya sejak masuknya agama Islam ke nusantara pada abad ke-7. Hal tersebut membuat beberapa norma positif yang dianggap sejalan dengan bangsa Indonesia dijadikan hukum positif wilayah kekuasaannya oleh para penguasa saat itu (Muzakkir, 2019). Hingga saat ini, hukum Islam juga masih digunakan sebagai sumber hukum dalam membuat hukum positif di negara Indonesia karena beberapa substansi dalam hukum Islam tidak hanya berlaku juga mampu diterapkan dalam bagi pemeluk agama Islam, tetapi bisa masyarakat majemuk yang universal karena mengarah pada kebaikan bersama. Terakhir adalah hukum civil, hukum ini merupakan sistem hukum yang mempunyai daya ikat dan daya paksa yang saat ini memiliki kedudukan yang tinggi di Indonesia karena pengaturannya diwujudkan dalam peraturan- peraturan yang sudak terkodifikasi dan tersusun secara sistematis. Oleh sebab itulah, hukum ini memberikan kepastian hukum yang paling baik karena semua perbuatan manusia yang diperbolehkan atau dilarang bahkan sanksi- sanksinya sudah sangat jelas dijabarkan dan dianggap mampu dimengerti oleh semua manusia yang ada di negara Indonesia (Nurhardianto, 2015). Pengakuan terhadap ketiga sistem tersebut memiliki konsekuensi bahwa dalam setiap juga digunakan 567
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ susbtansi kehidupan masyarakat Indonesia ada tiga sistem hukum yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun dan mengesahkan suatu regulasi perundang-undangan. Dalam hukum agraria sendiri hukum adat juga masih diakui. Terbukti dengan diakuinya tanah adat yang diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Pengakuan secara mendasar tercantum secara yuridis pada Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi, ―Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.‖. Dimana kemudian secara rinci diatur dalam peraturan turunan yang lain meskipun tidak sampai semua daerah otonom mempunyai peraturan yang mengatur secara rinci hukum adat masing - masing terutama masalah yang sensitif yaitu masalah pertanahan. Keadaan aktual hukum adat di Indonesia terutama dalam permasalahan agrarian ini posisinya sangat lemah jika dibandingkan dengan hukum civil yang sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang dan terkodifikasi. Banyak sengketa tanah adat yang terjadi karena permasalahan tumpang-tindih peraturan yang digunakan. Padahal dalam agendanya Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menghadirkan Komisi Nasional Masyarakat Adat dalam fungsi pendataan, pengkajian, pendidikan maupun penyelesaian konflik dalam masyarakat adat sebagai manifestasi Nawa Cita yang merupakan salah satu upaya pemerintah memperlihatkan keseriusannya dalam memberdayakan masyarakat adat (Sinaga dan Sabila, 2019). Salah satu undang-undang yang diterbitkan dalam masa pemerintahan beliau adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut sebagai UU Cipta Kerja yang mana tujuannya untuk memangkas beberapa undang-undang yang jumlahnya sudah banyak, sehingga administrasi menjadi lebih ringkas dan mudah dimengerti. Undang- undang ini memuat banyak substansi, salah satunya peraturan perizinan, investasi, dan tata ruang untuk pembangunan yang bisa mempengaruhi undang-undang agraria yang lainnya. Kehadiran UU Cipta Kerja yang memuat banyak aspek ini apakah sudah mengakomodasi perihal kepastian hukum tanah adat terutama karena ternyata pada tahun 2021, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya sebanyak 207 konflik agrarian struktural terjadi di Indonesia. Konflik ini biasanya terjadi antara masyarakat, komunitas, desa, kampung, dan masyarakat adat berhadapan dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha swasta (Herman, 2022). METODE PENELITIAN 568
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif, yaitu penelitian dengan cara melakukan analisis pada hukum tertulis yang telah ada yaitu Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksana yang terbit setelah ada UU Cipta Kerja. Sebab subyek yang diteliti adalah undang- undang maka pendekatan yang dilakukan adalah statute approach dan conceptual approach. Cara pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan kajian pustaka dari topik- topik yang relevan dengan penelitian secara daring. Bahan-bahan kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan menjadi tentang konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis menggunakan hukum ideal yang seharusnya dibuat dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu hasilnya dijabarkan secara sistematis dalam bentuk deskriptif analitik (Soekanto, 2009). Harapannya informasi yang berasal dari kajian pustaka ini bisa digunakan sebagai memperkuat hasil penelitian yang didapatkan peneliti karena didukung oleh berbagai pendapat ahli yang mempunyai kapasitas memahami yang lebih mendalam perihal hukum adat. HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan Tanah Adat di Indonesia Kelangsungan hukum adat kian hari semakin dikesampingkan daripada hukum civil dan hukum Islam yang semakin berkembang karena alasan hukum adat adalah hukum yang ketinggalan zaman. Adapun beberapa hal yang membuat hak ulayat atas tanah adat yang seharusnya mampu didayagunakan oleh masyarakat adat menjadi permasalahan yang pelik dan tidak kunjung selesai terutama dalam hal kepastian hukumnya adalah sebagai berikut: a. Disharmonisasi peraturan hukum agraria antara satu dengan yang lain Masalah agraria saat ini terletak pada pengembangan ketentuan organik agraria dari konsep dan filosofi hukum agraria Indonesia. Sehingga seharusnya bila ingin menyusun suatu undang-undang maka yang terpenting adalah mengadopsi kritalisasi nilai - nilai hukum adat yang dijadikan (Susetio, 2013). Penyelesaian mendasarnya adalah konsep hak ulayat (hak komunal) yang merupakan ciri hak atas tanah di Indonesia perlu dibuatkan atau dikontruksikan ketentuan organiknya. Akan tetapi, sepertinya permasalahan ini selalu diabaikan oleh pemerintah Indonesia.Terlihat dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang memiliki potensi untuk mengambil alih penguasaan tanah kepentingan pembangunan. Padahal pengambilalihan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat dengan dalih tidak tertera dalam daftar yang dimiliki masyarakat adat tersebut sumber hukum pembentukan agrarian adat dengan dalih 569
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pemerintah daerah otonom merupakan suatu pelangaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah dalam rangka menegakan hak asasi manusia adalah melindungi dan memperhatikan masyarakat adat baik dari segi hukum, masyarakat, dan pemerintah (Gayo, 2018). b. Minimnya peraturan turunan di daerah otonom untuk mempertegas peraturan pusat Seperti yang kita ketahui, bahwa ruang lingkup hukum adat sangat sempit yaitu hanya berlaku pada sebatas wilayah territorial saja. Di Indonesia sendiri dikutip dari website Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) setidaknya ada 2.371 komunitas adat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan menempati tempat tinggal mereka secara turun menurun (Andriarsi, 2020). Dimana keberadaan mereka yang sudah cukup lama itulah yang pasti tercipta tatanan kehidupan yang salah satunya adalah sebagai usaha hukum mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. AMAN sendiri mengatakan bahwa dalam pengakuan eksistensi tanah adatnya hingga tahun 2020, hanya sekitar 10,86 juta Ha luas wilayah adat yang sudah dipetakan dan sisanya hampir 43% wilayah tanah adat belum diakui kedaulatannya. Salah satu yang menyebabkan tidak terpetanya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut karena pemerintah daerah tidak mengakui eksistensi masyarakat adat yang ada di daerah otonomnya sehingga semua anggapannya undang-undang nasional permasalahannya. Pengakuan akan keberadaan masyarakat adat selain menggunakan keputusan menteri juga menggunakan pengakuan secara yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah salah satunya dengan cara membuatkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun kenyataannya, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan penjaminan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat belum berjalan dengan optimal bahkan aktualisasinya masih minim sekali. Hanya beberapa dari pemerintah daerah yang menegaskan dengan jelas keberadaan masyarakat hukum adat mereka seperti contohnya Provinsi Riau yang menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Sari dan Fu'adah, 2014). Padahal peraturan yang dibuat secara nasional belum tentu bisa terjadi di daerah. Akibatnya perlu mengakomodasi perihal yang ditambahkan peraturan yang berlaku secara lokal dengan pertimbangan masyarakat adat daerah masing - masing sehingga terbentu peraturan daerah yang responsif. Langkah ini harus dilakukan karena keberagaman masyarakat adat di Indonesia tentunya mempunyai peraturan tentang adat dan lembaga yang menjalankan sudah mengcover 570
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pertanahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga langkah yang benar adalah tidak hanya mengatur secara universal melainkan juga memfasilitasi/melengkapi secara lokal (Suharjono, 2014). c. Keadaan faktual yang tidak sesuai dengan kelengkapan yuridis Ketika ada yang memohon perizinan pembukaan lahan, sebelum pemerintah memberikan izin kepada yang bersangkutan ada baiknya ditelusuri terlebih dahulu apakah didalam dokumen akta tanah yang diajukan terdapat keberadaan komunitas masyarakat adat yang mendiami fisik lahan tersebut. Sebab walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tata cara tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat tetapi belum tentu mereka terjamah dan tahu akan pengetahuan mengenai administrasi. Sehingga tidak ada salahnya melakukan cek secara faktual di dalam kawasan yang akan dijadikan proyek pemerintah maupun korporasi. Hal ini dikarenakan bahwa terkadang masyarakat adat tinggal dalam kawasan yang belum terjamah oleh peradaban sehingga dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu yang kebetulan memiliki ‗kuasa' untuk memanfaatkan lahan tersebut karena kepemilikan dokumen yang lengkap. Jika dalam pengecekannya terdapat masyarakat adat yang mendiami kawasan tersebut, jika bukan merupakan proyek yang mempunyai urgensi untuk dibangun sebaiknya ada bagusnya untuk tidak menyetujui proyek tersebut dan mempertahankan lahan penghidupan masyarakat adat itu sendiri. Sebab menurut peneliti salah satu dari nilai moral yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan hubungan spiritual dengan alam dan nenek moyang diatas kepemilikan yang bersifat materiil meskipun saat ini sudah mulai tergerus oleh dampak negatif dari globalisasi (Sugara dan Perdana, 2021). Konsekuensinya adalah meskipun sudah dimusyawarahkan ganti rugi pastilah banyak dari masyarakat adat yang menolak itu semua karena mereka berangkat dari komunitas yang meramu dimana selama alam masih menghidupi maka mereka akan merasa cukup (Ramadhani, 2018). iktikad pengadministrasian daerah masing- masing Dalam kondisi ternyata sudah ada peraturan daerah yang dibuat tetapi hubungan masyarakat adat dengan pemerintahnya tidak ada komunikasi yang baik. Maka peraturan tersebut hanya akan menjadi hitam diatas putih karena tidak diaplikasikan dan dimanfaatkan dengan baik. Terlebih banyak dari masyarakat adat yang dari segi pendidikan dan teknologi masih belum terjangkau secara merata sehingga terjadi ketidaktahuan informasi jika tidak dilakukan sosisalisasi maupun pendampingan. Dalam keadaan seperti ini seharusnya pemerintah memiliki inisiatif untuk memberikan sosialisasi dan melakukan administrasi mandiri terhadap apa yang harus dikelolanya karena masing - masing daerah mempunyai d. Minimnya sosialisasi dan pemerintah dalam 571
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kewenangan masing - masing. Sayangnya, pada pelaksanaannya jika tidak ada laporan dari masyarakat maka pemerintah kurang berinisiatif untuk mengenal daerahnya lebih lanjut terutama hal - hal yang menurut mereka merupakan hal yang ketinggalan zaman. Sehingga banyak kasus sengketa tanah adat seperti contohnya kasus sengketa lahan TN Kelimutu dengan Komunitas Adat Saga karena kedua belah pihak tidak mengetahui peraturan pengelolaan hutan tersebut (De Rosary, 2016). Implikasi Berlakunya UU Cipta Kerja Terhadap Kepastian Hukum Tanah Adat Berlakunya Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lantas memberikan pengaruh positif bagi kepastian hukum tanah adat yang merupakan hak dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas wilayah tertentu. Bahkan keberadaan undang- undang ini dapat berpotensi memperburuk situasi yang telah terjadi saat ini karena beberapa poin regulasi yang diharuskan untuk dipenuhi dalam mendapatkan haknya secara administrasi dan faktual sulit dipenuhi oleh masyarakat adat (Zakaria, 2020). Secara administrasi, tanah adat tidak dapat dilakukan sertifikasi jika bukan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara faktual, patok-patok batas tanah adat letaknya tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti sampai mana batas-batas penguasaan masyarakat adat terhadap tanah adat tertentu. Padahal tujuan dari terciptanya UU Cipta Kerja ini adalah untuk sebagai undang-undang sapu jagat. Maksud dari sapu jagat ini adalah perundang- undangan ini nantinya mampu dapat menggantikan beberapa norma yang telah ada dalam satu peraturan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pemangkasan dan pembaharuan beberapa undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (Matompo dan Izziyana, 2020). Akan tetapi, keberadaan UU Cipta Kerja ini malah menjadi kontroversial karena banyaknya penolakan dari berbagai kalangan yang ada di Indonesia karena menganggap bahwa keberadaannya mencampur adukan beberapa substansi seperti hukum, ekonomi, perizinan, dan lain-lain dalam satu undang-undang Salah satunya seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU Cipta Kerja dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mana dalam penjabarannya tentang perencanaan tata ruang wilayah yang akan dimanfaatkan sebagai kepentingan pembangunan dan aktivitas bisnis pemerintah dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi dari tanah adat baik terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan maupun pesisir pantai. Jika nantinya diterapkan, maka kemungkinan terburuknya adalah dengan dalih kepentingan umum wilayah tanah adat tersebut harus dialihkan fungsinya. Alih fungsi tanah adat 572
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut dapat menimbulkan kerusakan rantai kehidupan masyarakat adat. Sebab mata pencaharian masyarakat adat biasanya sangat sederhana sekali yaitu dengan mengelola tanah adat yang dimilikinya dan memanfaatkan hasil alam yang ada guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Neununy, 2021). Meskipun kemudian nantinya masyarakat adat juga akan menerima ganti rugi sebagaimana yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 19/2021), tetapi pada realitasnya masyarakat adat yang memperoleh ganti rugi adalah masyarakat adat yang diakui secara bersyarat oleh pemerintah daerah. Jika tidak maka ia dianggap bukan bagian dari penerima hak ganti rugi. Tidak hanya mengakomodasi rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi UU Cipta Kerja juga menciptakan kondisi yang memudahkan investor untuk melakukan investasi. Sehingga ditakutkan, dengan mudahnya penerimaan investasi tersebut juga sejalan dengan potensi ancaman perampasan wilayah adat dengan dalih kegiatan investasi. Bukannya memberikan solusi permasalahan tanah adat, UU Cipta Kerja malah akan menimbulkan konflik struktural dan perampasan wilayah adat yang lebih masif (Sari, 2021). Dimana disatu pihak hal ini merugikan masyarakat adat, tetapi bila dilihat dari sisi yang lain maka hal tersebut juga dilakukan guna mendongkrak perekonomian dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengaturan terkait tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat seharusnya juga bersifat abadi sebagaimana hukum agrarian pada umumnya. Artinya selama masyarakat tersebut masih ada dalam wilayah itu maka keberadaan tanah adat pun bisa dibuktikan secara faktual bahkan dalam tanah adat yang masih eksis tidak ada istilah pindah tangan pihak yang lain kecuali dalam komunitasnya sendiri. Sehingga seharusnya pengaturan hukum terkait dengan hukum adat dalam bidang apapun termasuk tanah adat juga harus mendapat kepastian hukum yang didukung dengan pengaturan terkodifikasi oleh pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini belum banyak perundang- undangan yang mengakomodasi permasalahan ini. Salah satunya adalah peraturan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pemilik hak karena memberikan status penguasaan tanah yang jelas (Bangsawan, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP No. 18/2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah secara gamblang tanah adat tidak termasuk dalam obyek pendaftaran tanah baik dalam peraturan yang baru ini maupun peraturan-peraturan yang telah ada sebelum ini. Pemetaan tanah adat hanya bisa dilakukan oleh pihak berwenang bukan diajukan oleh masyarakat adat. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum tanah adat 573
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ hanya bisa diakui bila ada kondisi-kondisi tertentu seperti pengakuan dari daerah setempat, keputusan menteri, dan lain-lain (Widowati dkk, 2014). KESIMPULAN Hukum adat adalah hukum yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia karena merupakan hukum tertua dan merupakan bagian dari kearifan lokal dengan segala keanekaragaman budaya, suku, dan ras. Adanya hukum adat ini harus dikembangkan lagi karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan masyarakat adat yang seharusnya merupakan tanggungjawab pemerintah negara Indonesia karena mereka merupakan salah satu bagian dari kekayaan budaya di Indonesia yang wajib dilindungi. Indonesia masih memerlukan undang-undang agraria terutama perihal tanah adat yang terkodifikasi dan diaplikasikan secara tegas karena dua undang- undang agraria yang lama dan yang baru (UU Cipta Kerja) serta peraturan pelaksananya tidak dapat mengakomadasi kepastian hukum tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Akibatnya permasalahan tentang tanah adat menjadi rentan akan konflik agrarian struktural yang menyebabkan masyarakat adat merugi. Padahal kewajiban pemerintah adalah untuk mengayomi masyarakat sekaligus mempertahankan kearifan lokal yang merupakan bagian dari eksistensi masyarakat adat dan tanah adat sebagai tempat tinggalnya. DAFTAR PUSTAKA Aditya, Z.F., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 8(1), 37-54. Gayo, A.A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah. De Jure, 18(3), 289- 304. Matompo, O.S., & Izziyana. W.V. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Rechstaat Nieuw, 5(1), 22-29. Muzakkir. (2019). Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Samudra Keadilan, 14(1), 142-153. Neununy, D.J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. Balobe, 1(2), 119-131. Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal TAPIs, 11(1), 34-45. Ramadhani, R. (2018). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. De Jure, 19(1), 97-108. Sari, R.M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam tentang Cipta Kerja. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Mulawarman Law Review, 6(1), 1-14. Saro, D.M., & Fu'adah, A. (2014). Peran Pemerintah Daerah Terhadap 574
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 53-61. Sinaga, E.M.C., & Sabila, S. (2021). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Rechtsvinding, 8(1), 1-17. Sugara, H., & Perdana, T.I. (2021). Nilai Moral dan Sosial Tradisi Pamali di Kampung Adat Kuta sebagai Pendidikan Karakter. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 19(1), 1-15. Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), 21-37. Susetio, W. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria. Lex Jurnalica, 10(3), 135-147. Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press: Depok. Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Unimal Press: Lhokseumawe. Widowati, D.A., Luthfi A.N., & Guntur, I.G.N. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Bangsawan, M.I. (2019). Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap (Skripsi, Universitas Muhammadiyah dari Kesejahteraan Masyarakat Surakarta, Surakarta). df Diperoleh Andriarsi, M.K. Diambil dari (2020). Sebaran Masyarakat Adat. masyarakat- ik%20Indonesia, De Rosary, A. (2016). Sengketa Lahan di Batas Kelimutu: Antara Hak Adat dari di- dan Kawasan Konservasi. Diambil Herman. (2022). KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021. Diambil dari catat-207-konflik-agraria- sepanjang-2021 PB Aman. (2020). Undang-undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat Ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Diambil dari AMAN-terhadap- UU-Omnibuslaw.pdf Zakaria, R.Y. (2021). Menakar Nasib Masyarakat Adat Setelah Ada UU dari Cipta masyarakat- Kerja. Diambil 575
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS SEMIOTIKA FENOMENA KESENJANGAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA TIMUR PADA FILM AISYAH: BIARKAN KAMI BERSAUDARA Anisatul Khanifah1, Farid Pribadi2 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60213 E-mail: 1 faridpribadi@unesa.ac.id2 Abstrak Keberadaan Film di era ini sangat penting sebagai salah satu bagian dari sarana hiburan manusia. Masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan film. Film dinilai mampu merepresentasikan berbagai fenomena masyarakat. Film merupakan potret dari kehidupan sosial masyarakat, film juga dapat dikatakan representasi dari kontruksi dan realitas sosial yang berlangsung pada masyarakat yang kemudian direfleksikan ke layar salah satunya yakni Film Aisyah: Biarkan kami bersaudara. Fokus penelitian kali ini untuk menguraikan bagaimana pendidikan sebagai sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dikontruksikan dalam film tersebut, bagaimana potret pendidikan dan nasib pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang akan dianalisis melalui petanda dan penanda pada film tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Ferdinand de Saussure yang fokus pada penanda dan petanda. Temuan pada penelitian ini, bahwa petanda dan penanda yang digambarkan pada film Aisyah: Biarkan kami bersaudara memperlihatkan kontruksi pendidikan yang belum memenuhi amanat dari Undang-undang 1945 Pasal 31 ayat 1. Pendidikan dalam film tersebut menujukkan realitas sosial dimana pendidikan di Nusa Tenggara Timur sulit diakses oleh penduduk setempat, petanda dan penanda menunjukkan terdapat hambatan yang menyebabkan akses pendidikan disana belum maksimal yakni (1) Segi Geografi (2) Keterbatasan Guru (3) Keterbatasan Fasilitas dan (4) Ekonomi. Dengan demikian, amanat pada Undang- undang 1945 Pasal 31 ayat 1 belum dikontruksikan dengan seharusnya oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Pendidikan merupakan sebuah hak seharusnya memiliki urgensi untuk diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Nusa Tenggara Timur agar senantiasa memenuhi Hak Pendidikan tersebut. Kata Kunci : Film, Aisyah: Biarkan kami bersaudara, Pendidikan Abstract The existence of film in this era is very important as one part of the means of human entertainment. Indonesian society cannot be separated from film. Film is considered capable of representing various phenomena of society. Film is a portrait of people's social life, the film can also be said to be a representation of the construction and social reality that takes place in society which is then reflected to the screen, one of which is the film "Aisyah: Biarkan kami bersaudara". The focus of this research is to outline how education as something that must be owned by every Indonesian citizen listed in article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution is instructed in the film, how the portrait of education and the fate of education in East Nusa Tenggara will be analyzed through signs and markers on the film. The study used a qualitative approach with Ferdinand de Saussure's semiotic analysis method that focused on signs and markers. The findings in this study, that the signs and markers depicted in the film "Aisyah: Biarkan kami bersaudara" show educational constructions that have not fulfilled the mandate of the 1945 Constitution Article 31 paragraph 1. The education in the film shows the social reality where education in East Nusa Tenggara is difficult to access by locals, signs and markers show that there are obstacles that cause access to education there has not been maximized, namely (1) Geography 576
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (2) Teacher Limitations (3) Limited Facilities and (4) Economy. Thus, the mandate in Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution has not been properly constructed by the Government of East Nusa Tenggara, Education is a right should have an urgency to be realized by the State and the Government of East Nusa Tenggara in order to always fulfill the Right of Education. Keywords: Film, Aisyah: Biarkan kami bersaudara, Education PENDAHULUAN Latar Belakang Keberadaan Film di era ini sangat penting sebagai salah satu bagian dari sarana hiburan manusia. Berbagai genre film telah mampu digarap dan ditayangkan walaupun saat pandemic covid-19, hal ini tidak terlepas dari animo masyarakat yang tidak bisa terlepas dengan film sebagai sarana hiburannya. Berbagai media saat ini mampu menjadikan film sebagai pasar utama mereka terlebih lagi saat pandemic covid-19 melanda. Di Indonesia sendiri, produksi film sedang gencar-gencarnya dilakukan. Keberhasilan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Perfilman tanah air. Sejatinya keberadaan film di indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kemudian pada 30 Maret 1950 dibangun perusahaan Film Nasional (PERFINI) oleh Usmar Ismail dan mampu memproduksi film Darah dan Doa dengan pemeran yang berasal dari tenaga pelajar yang tergabung dalm organisasi seniman Film, sehingga pada tanggal tersebut ditandai sebagai Hari Film Nasional. Lalu, pada tahun 1990-an perfilman indonesia mengalami mati lalu kemudian pada tahun 2000-an perfilman indonesia mampu memproduksi film seperti Ada apa dengan cinta (2002) yang sukses dipasaran sehingga momen tersebut menjadi awal kebangkitan perfilman Indonesia pada masanya hingga saat ini, dimana pertumbuhan film-film karya tanah air sudah semakin maju. Berbagai genre mampu diproduksi seperti halnya genre Drama, thriller, Komedi, Religius, Horror dan lain sebagainya. Kemajuan industri film indonesia juga terjadi pada tahun 2019, menurut Lembaga Siaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapan pada tahun 2019 perfilman indonesia mengalami puncak kejayaanya karena saat itu film yang tayang mampu menjual 53 juta tiket film nasional yang tayang atau keuntungan yang diraih diperkirakan mencapai Rp 2.12 Triliun sehingga tahun tersebut menjadi masa kebangkitan perfilman indonesia. Film menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 merupakan karya cipta seni dan budaya yang sebagai sarana komunikasi massa yang dibuat dengan asas sinematografi yang direkam dengan pita seloloid, pita video, piringan video, atau teknologi lainnya yang berhasil ditemukan dengan suara yang dapat dipertunjukkan atau dapat ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan lainnya. Masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan film. Film dinilai mampu merepresentasikan berbagai fenomena masyarakat. Film merupakan potret dari kehidupan sosial masyarakat, film juga dapat dikatakan representasi dari kontruksi sosial dan realitas sosial 577
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang berlangsung pada masyarakat yang kemudian direfleksikan ke layar. Mengkaji perfilman indonesia dengan perspektif sosiologi komunikasi mampu membawa seseorang untuk memandang film sebagai sarana komunikasi karena film merupakan media komunikasi yang dilakukan melalui audio dan visual sekaligus, proses sosial yang terjadi dari fenomena tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat sebagai penonton mampu merefleksikan pesan yang diterima dari film tersebut. Representasi potret realitas sosial saat ini dapat dilihat melalui berbagai film-film yang mampu merepresentasikan hal tersebut baik realitas sosial berupa keberagaman, pendidikan, budaya dll. Salah satunya yakni Film Aisyah Biarkan Kami bersaudara. Film tersebut mampu meraih juara umum dalam penghargaan Usmar Ismail Award (UIA). Film tersebut memperlihatkan realitas sosial yang digambarkan dengan sangat apik melalui isu-isu sosial yakni pendidikan, keberagaman dan toleransi. Film tersebut merepresentasikan simbol berupa potret Pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021 Sumber : Databoks Berdasarkan data tersebut memperlihatkan sebuah kesenjangan akses pendidikan antara warga satu dengan warga lainnya di Nusa Tenggara Timur. Setidaknya, Penduduk yang menempuh pendidikan sampai Tamat Sekolah Dasar mencapai 1,4 Juta jiwa (25,68%). Ada pula 968,24 ribu jiwa (17,65%) yang belum tamat Sekolah Dasar. Sedangkan yang tidak atau belum sekolah terdapat 1,24 ribu jiwa (22,63%) dari 100% penduduk di Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 25,68% yang telah menempuh pendidikan sekolah dasar, bahkan angka 578
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut tidak mencapai separuh dari populasi penduduk Nusa Tenggara Timur. Apabila merujuk pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang 1945 yang dimaknai bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, artinya hak tersebut belum diperoleh oleh penduduk Nusa Tenggara Timur Maka dari itu, Peneliti akan mengungkapkan bagaimana Kesenjangan pendidikan yang dikontruksikan pada film aisyah: biarkan kami bersaudara, dimana hal tersebut secara langsung menunjukkan amanah pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 belum dijalankan. Melalui film tersebut peneliti akan berusaha menemukan apakah penggambaran potret pendidikan dalam film tersebut sesuai dengan realitas sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur. Rumusan Masalah Adapun Rumusan masalah pada penelitian yang berjudul ―Analisis semiotika Pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara‖ ialah sebagai berikut : 1. Bagaimana Konstruksi Pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada film tersebut 2. Apa saja Scene dan indeks yang menggabarkan situasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada film tersebut METODE PENELITIAN Penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, salah satunya karena kualitatif dinilai sangat cocok bagi penelitian yang bersifat humani dan individu manusia. Metode kualitatif sangat cocok dalam mengupas dan menganalisis fenomena khususnya perilaku manusia, dimana dalam penelitian ini, yang dimaksud perilaku analisis perilaku manusia ialah analisis scene yang ada pada film tersebut yang akan diamati melalui penanda dan petanda yang ada pada scene tersebut. Dimana unit analisis scene pada penelitian ini akan menggunakan sebanyak 15 (lima belas) scene yang akan dianalisis. Metode analisis yang digunakan yakni analisis semiotika Ferdinand de Saussure. Semiotika lahir dari bahasa yunani yakni seme yang dapat diartikan ―penafsiran tanda‖ dan semeion bermakna ―tanda‖. Seiring berjalannya waktu, beberapa ahli memberikan sumbangsih dalam mennafsirkan pengertian semiotika salah satunya. Ferdinand de Saussure menggunakan istilah semiology dalam karyanya yang mengusung pendekatan bahasa atau linguistik, hal ini karena Saussure mempunyai linguistik. Saussure mendeskripsikan semiotika sebagai semiology, menurutnya semiology ialah kajian tentang tanda yang ada di kehidupan sosial manusia yang meliputi hukum serta apapun yang menjadi komposisi terbentuknya tanda tersebut. Hal tersebut menunjukkan tanda dan makna dibalik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh sistem seperti hukum yang mengikat dalam masyarakat. latar belakang bidang 579
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Menurut Fitri Kusumasari (2020) Metode analisis semiotika Ferdinand de Saussure yang menjelaskan mengenai tanda yang mana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut a. Signifier (Penanda) Penanda dapat dimaknai sebagai bentuk-bentuk meliputi sebuah gambar, bunyi, atau coretan yang membentuk suatu kata. Dalam penelitian ini yang akan dianalisis ialah dialog serta gambar pada film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. b. Signified (Petanda) Petanda merupakan konsep dan makna-makna. Dimana konsep dan tanda dibangun oleh penanda. Pada penelitian ini, akan dijelaskan konsep dan tanda dari gambar pada film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. PEMBAHASAN K. Profil Singkat Film "Aisyah Biarkan Kami Bersaudara" Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara merupakan film yang berasal dari kisah nyata, film ini mengisahkan seorang wanita muslim yang menjadi guru di sebuah desa terpencil yang memiliki penduduk mayoritas non-muslim. Film ini berdurasi 1 Jam 40 menit yang digambarkan dengan visual dan pengambilan gambar yang sangat apik. Film ini berhasil memukau dan mengedukasi serta memberikan wawasan baru mengenai keadaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Toleransi Beragama dan semangat kebhinekaan dikemas apik dalam film tersebut, yang menyebabkan film tersebut menjuarai beberapa ajang salah satunya film ini mampu membawa juara pada 5 kategori pada ajang Usmar Ismail Award tahun 2017. 580
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 2.1 Poster Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara L. Analisis Scene Film "Aisyah Biarkan Kami bersaudara" Tabel 1 Scene 1 Penanda (Dailog) ―saya yohannes, bukan pedagang, saya kepala sekolah sd derok 1, dekat saja 10 Km dari sini‖/ Adegan ―10 Km ?, 10 Km itu lumayan loh pak‖/ jauh Gambar 2.2 ―maka dari itu, kami mendirikan kelas jauh di desa ini, tapi baru satu kelas, yaitu kelas 5 dan nanti ibu mengajar disana. Sudah 2 bulan ini, kegiatan belajar berhenti, mengajar karena guru yang lama sakit sampai meninggal ‖ Petanda 581
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Secara Penanda, yakni berdasarkan dialog diatas menyebutkan ―10 Km? 10KM jauh loh pak‖konteks tersebut menunjukkan jarak tempuh Sd Derok 1 yang memiliki jarak tempuh sejauh 10 km dari pemukiman warga Secara Petanda, berdasarkan dialog tersebut memperlihatkan adanya hambatan akses dalam meraih pendidikan ditinjau dari jarak yang jauh, juga kampung tersebut tidak memiliki angkutan kota dan kendaraan lainnya. Jauhnya jarak sekolah dengan rumah hal ini menjadi salah satu hambatan siswa dalam meraih pendidikan. Berbanding terbalik dengan sekolah yang ada di pulau jawa walaupun sekolah memiliki jarak yang cukup jauh akan tetapi keberadaan kendaraan ataupun angkutan kota dapat dijumpai. Tabel 2 Scene Penanda Mayoritas siswa tidak mengenakan sepatu atau alas kaki serta bentuk sekolah yang tidak layak Adegan Gambar 2.3 Fasilitas memperlihatkan adanya ketidaklayakan mulai dari dinding kelas tidak yang maksimal menutupi serta lantai yang tidak memberikan kesan nyaman dan bersih kelas 2 Gambar 2.4 Bentuk sekolah yang terbatas karena hanya untuk satu kelas serta kondisi bangunan yang jauh dari kata layak Gambar 2.5 jalan menuju Akses tidak sekolah dengan dilengkapi kendaraan umum dan kondisi yang masih belum diperbaiki jalan Gambar 2.6 582
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Petanda Secara penanda (visual), memperlihatkan bentuk akses jalanan, bangunan sekolah dan kondisi kelas yang belum memberikan jaminan kenyamanan, keamanan yang menunjang dan hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam memperoleh pendidikan Secara Petanda, Berdasarkan visual diatas memperlihatkan adanya ketimpangan dan kesenjangan jaminan dan hak pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kondisi diatas sangat jauh jika dibandingkan dengan kemudahan akses penduduk di pulau jawa dalam memperoleh pendidikan. Sehingga kondisi diatas secara jelas memperlihatkan adanya kesenjangan dan ketimpangan dalam hal kemudahan akses memperoleh pendidikan Tabel 3 Scene 3 Penanda Aisyah sedang menyalakan lilin karena di Desa tersebut tidak terpaksa ada harus aisyah lilin menggunakan sebagai penerang listrik, Adegan Gambar 2.7 4 ―ibu guru, bikin apa ?/ ―saya lagi cari sinyal‖/ ―disini tidak ada sinyal ibu, kalo ibu mau cari sinyal, ibu, disana tanah ada disana lapangan kecil, biasanya orang sinyal cari disana‖ ibu guru Gambar 2.8 5 ―iya mamah maaf, disini sinyalnya aduh ampun mamah. masha susah allah banget sinyalnya. Nanti nih ya, kalo handphone teteh mati, juga lowbat teteh juga gak tau harus ngecas dimana, disini tu juga gak ada listrik mah‖ teh Gambar 2.9 Petanda 583
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Secara Penanda, Aisyah sedang menyalakan lilin sebagai penerang karena tidak ada listrik sehingga beberapa kali aisyah mencharge hp dengan menitipkan hp ke pedagang sayur yang sering bolak-balik antar desa-kota. Listrik hanya bisa diakses di wilayah kota saja. Selain tidak ada listrik, akses sinyal internet di desa tersebut sangat terbatas dan tidak bisa dengan mudah diakse oleh penduduk di desa tersebut. Untuk mendapatkan akses sinyal, warga sering kali harus berada di tempat yang dinilai memiliki kemudahan akses sinyal salah satunya di lapangan tersebut. Secara penerang memperlihatkan adanya kesulitan akses listrik yang berdampak pada aisyah yang tidak bisa mencharge Handphone-nya. Listrik menjadi salah satu sarana penting bagi penduduk dalam melaksanakan aktivitas serta menjadi salah satu penunjang siswa dalam belajar dan lain-lain. Dengan adanya kesulitas akses listrik di desa tersebut dapat menghambat siswa/siswi dalam memperoleh hak pendidikannya Petanda, dengan menggunakanya lilin sebagai Tabel 4 Scene 7 Penanda (aisyah sedang merapikan kerudungnya menunaikan setelah sholat, melihat ibu dusun sedang air mengisi menggunakan air dari jerigen) yang bak Adegan 8 ―maaf ibu, e ibu ambil air dimana ya‖ ―jauh, di bawah sana, kalo air di kali hanya bisa cuci untuk pakaian dan untuk mandi‖ Beberapa siswa SD Derok sedang 1 membantu keluarganya mencari air untuk Gambar 2.10 Gambar 2.11 584
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 9 Air Bersih hanya bisa diperoleh dan sumur kecil yang memiliki jarak yang jauh dari pemukiman warga Gambar 2.12 10 Terlihat bak air yang berisi air keruh yang tidak layak konsumsi Gambar 2.13 11 ―ada yang tahu ko ?, hari ini mengapa sonde banyak yang masuk‖/ ―banyak yang sakit ibu, adik-adik mereka terkena diare‖/ ―tapi kalian semua sehat to ?‖/ ―sehat tapi haus, baru sedikit minum air, air bersihnya sudah habis, beta punya nenek melarang saya minum air dari kali nanti terkena diare‖ Gambar 2.14 Petanda Secara Penanda, Memperlihatkan scene yang menunjukkan Penduduk di desa tersebut sedang mengalami krisis air bersih, dibuktikan dengan scene bak air berisi air keruh, dan upaya siswa sedang mencari air bersih dari sumur yang memiliki jarak yang jau dari pemukiman warga, krisis air bersih tersebut membuat beberapa warga disana mengalami diare Secara Petanda, Krisis air bersih yang diperlihatkan berdasarkan visual diatas merupakan akibat dari musim kemarau. Krisis air bersih yang mengakibatkan beberapa terkena penyakit salah satunya yakni diare juag mengindikasikan adanya hak-hak penduduk di desa tersebut dalam memperoleh hak-nya, salah satunya yakni hak pendidikan, berdasarkan scene no 11 memperlihatkan 585
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ beberapa siswa tidak masuk karena sedang menjaga dan merawat adiknya karena terkena penyakit diare. Dengan minimnya akses air bersih hal ini akan mengganggu SDM di Nusa Tenggara Timur dalam bersaing di era global. Siswa dan siswi yang sedang dalam masa pertumbuhan serta perkembangan harus diperhatikan akan kualitas Gizi, makanan serta sanitasinya. Tabel 5 Scene Penanda Adegan 13 Aisyah sedang praktek melakukan penyulingan air bersama siswa SD Derok 1 Gambar 2.13 14 (Menanggapi air bersih, aisyah memberikan inovasi dengan model mengaplikasikan penyulingan air yang telah dipraktikan beberapa hari yang lalu kepada siswanya) krisis ―ini menjadi jawaban atas kurangnya air bersih‖ bisa Gambar 2.14 Petanda Secara Penanda, dialog dan potongan scene diatas menunjukkan aisyah sedang memberikan pengetahuan baru dengan dibuatnya model rekayasa penyulingan air kepada siswanya, serta dialog diatas menunjukkan aisyah merespon atas krisis air bersih yang sedang dialami di desa tersebut dengan pengaplikasian model penyulingan air di media yang lebih besar Secara Petanda, Berdasarkan dialog dan scene diatas menunjukkan aisyah sebagai guru atau pendidik yang cerdas yang mampu mengimplementasikan metode belajar yang menyenangkan dalam menunjang kecepatan dan pemahaman siswa dalam mendapatkan pengetahuan barunya, serta dialog tersebut menunjukkan aisyah sebagai guru yang inovatif dan responsif atas masalah sosial yang sedang dihadapi di desa tersebut, guru yang memiliki karakter tersebut keberadaanya sangat diharapkan bagi sekolah sekolah serta siswa/I di seluruh indonesia sebagai agent penggerka dalam menjalankan visi pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara indonesia 586
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 6 Scene 15 Penanda Diteriknya matahari aisyah sampai di SD Derok 1, akan tetapi ia menjumpai tidak siswa/I di dalam kelas sehingga ia kebingungan. rupanya tidak masuk siswa/i sekolah karena dipengaruhi oleh salah satu temannya mengenai aisyah yang berstatus agama islam Adegan Gambar 2.15 Petanda Secara Penanda menunjukkan aisyah mengangkat buku yang ditaruh diatas kepalanya, menunjukkan ia sedang melindungi wajahnya dari sinar matahari karena ia tampak sedang mencari murid-muridnya yang tak kunjung datang ke kelas, hal ini dilihat ketika ruang kelas masih kosong dan tampak sepi. Secara Petanda, mudahnya siswa/I dipengaruhi oleh temannya menunjukkan minimnya pengetahuan mengenai keberagaman baik suku, agama maupun budaya yang dapat hidup berdampingan di negara indonesia, hal ini dilihat ketika siswa/I percaya bahwa aisyah yang beragama islam dikirim bukan bertujuan untuk mengajar akan tetapi yang selainnya sehingga siswa/I enggan untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar bersama dengan aisyah. M. Realita Pendidikan di Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi di indonesia dengan ibu kota yakni Kupang. Jumlah penduduk yakni sebesar 4.683.827 jiwa dengan presentasi penduduk yang tinggal diperkotaan kurang dari 20% dan 80% lainnya memilih tinggal di kawasan pedesaan. Menurut data dari UNESCO dalam bidang pendidikan, tingkat pendaftaran sekolah menengah hanya mencapai 39% dengan keadaan kesediaan air bersih dan sanitasi serta kesehatan yang buruk menyebabkan adanya fenomena kekurangan gizi pada anak serta angka kematian bayi yakni 71/1000, angka ini dinilai lebih tinggi dari provinsi lainnya. 1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu indeks yang menunjukkan perkembanganan kualitas Sumber daya Manusia di indonesia. Indikator yang digunakan untuk mengukur IPM yakni sebagai berikut ; 1. Kesehatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Ekonomi 587
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Selain itu terdapat tiga (3) dimensi dasar dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM) a. Lamanya hidup b. Pengetahuan c. Standar hidup yang layak Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami peningkatan, yang dapat dilihat dari tabel berikut ; Tabel 7 IPM NTT periode 2010-2021 2010 Tahun IPM (%) 59,21 2012 2011 60, 24 60,81 2014 62,26 Sumber : BPS 2013 61,68 2015 62,67 2019 65,23 2020 65,19 Gambar 3.1 Berdasarkan tabel dan grafik diatas, memperlihatkan adanya tren penurunan dan kenaikan, trend kenaikan terjadi dari tahun 2010-2019, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,04 poin dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebenyak 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat terdapat peningkatan IPM tahun 2021 pada komponen Kesehatan dan pendidikan. Umur harapan hidup yang merupakan salah satu komponen Indikator Kesehatan mengalami kenaikan sebesar 0,21% serta Pendidikan yang diwakili oleh Harapan lama sekolah dan dan rata rata lama sekolah masing masing naik sebesar 0,15% dan 0,79%. Hal tersebut menunjukan kondisi Perbaikan utamanya pada sektor pendidikan, dimana pada tahun 2021 mengalami perbaikan walaupun angka tersebut belum signifikan. Akan tetapi walaupun mengalami perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur mendapatkan peringkat 32 dari 34 Provinsi. Hal ini masih menunjukkan bahwasanya indikator yang meliputi kesehatan, pendidikan dan Ekonomi masih harus diupayakan agar senantiasa mengalami peningkatan dan dapat menjamin kesejahteraan Penduduk Nusa Tenggara Timur. 2. Pendidikan di Nusa Tenggara Timur 2021 65,28 588
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Menurut Benyamin Lola selaku Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan terdapat banyak faktor penyebab mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur mengalami stagnan dari waktu ke waktu yakni faktor tersebut yakni ; 1. Tenaga Pendidik rendah Apabila dihubungkan dengan film Aisyah Birkan Kami Bersaudara Tenaga pendidik menjadi agent yang paling penting sebagai penunjang kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Guru seperti aisyah yang inovatif, responsive serta cerdas dan berkarakter merupakan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur. 2. Sarana dan prasarana pendukung belajar yang kurang berkualitas Salah satu faktor penyebab mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur ialah sarana dan prasarana pendukung belajar, apabila meninjau scene di film tersebut dimana pada tabel 2 terdapat scene yang menunjukkan ketidaklayakan ruang kelas dimana kelas tersebut tidak dilengkapi dengan tembok yang kokoh, lantai yang bersih, sanitasi dan beberapa sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang proses belajar mengajar siswa SD Derok 1. Sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang dapat mempegaruhi semangat dan minat belajar siswa. 3. Lingkungan faktor penting bagi siswa dalam Lingkungan menjadi membangun semangat, minat dan motivasi belajar. Berdasarkan scene pada film aisyah biarkan kami bersaudara, lingkungan sekolah SD Derok 1 yang jauh dari pemukiman jauh, dimana siswa harus warga dan akses menempuh jarak 10 Km untuk sampai di Sekolah tersebut. Dalam proses menempuh jarak yang panjang siswa tersebut, siswa sd derok 1 mayoritas berjalan kaki tanpa alas kaki karena disisi tidak ada kendaraan yang mampu mengantarkan mereka ke sekolah tersebut jalan yang lain 4. Dukungan Orang tua Dukungan orang tua tidak hanya bersifat immaterial namun juga meliputi materiil. Salah satunya pada bidang keuangan, mayoritas siswa SD Derok 1 yang tidak mengenakan alas kaki ketika bersekolah mengindikasikan adanya kesulitas finansial dan memperlihatkan adanya ketidakmampuan keluarga untuk membeli sepatu sekolah. Hal ini juga didukung oleh data IPM dimana salah satu indikator penilaian IPM ialah Ekonomi dan nilai IPM NTT masih rendah. Selain itu, Ari santoso (2017) selaku kepala biro komunikasi dan layanan masyarakat kementerian pendidikan dan kebudayaan menyatakan kualitas pendidikan di NTT yang masih rendah dari rata rata nasional dimana nilai uji kompetensi guru Provinsi NTT di bawah 589
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ rata-rata nasional yakni 50 dari rata rata nasional yang sebesar 56 serta jumlah akreditasi sekolah yang masih rendah dimana sebanyak 70% sekolah belum memiliki akreditasi atau belum terakreditasi. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indeks yang menunjukkan kualitas Sumber daya Manusia meliputi bagaimana seseorang dapat sejahtera ekonominya, kesehatannya dan pendidikannya, ketika penduduk NTT dapat merasakan itu secara maksimal maka akan membawa kemajuan bagi nilai IPM NTT. Semakin baik IPM di NTT maka akan semakin berkualitas pula Sumber daya Manusianya, oleh karena itu diharapkan semua lapisan masyarakat di NTT harus bersama-sama bersinergi baik masyarakat maupun pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam memajukan wilayahnya demi menunaikan salah satu hak warga negara indonesia untuk meraih pendidikan. Seperti halnya dengan (1) meningkatkan kompetensi guru (2) perbaikan fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah (3) Perbaikan akses menuju sekolah (4) Peningkatan kualitas air dan sanitasi penduduk di Nusa Tenggara Timur PENUTUP Pendidikan menjadi aspek penting bagi warga negara indonesia, tak terkecuali warga di Nusa Tenggara Timur. Melalui film tersebut penulis dapat diajak untuk mengetahui bagai kontruksi dan realita pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang nyatanya memiliki beberapa hambatan dalam mengakses pendidikan tersebut. Berdasarkan scene yang ada, memperlihatkan hambatan- hamabatan dalam meraih pendidikan d Nusa Tenggara Timur yakni geogafis dimana letak sekolah yang jauh dari pemukiman warga dan kondisi jalanan yang belum diperbaiki, keterbatasan guru yang kompeten sehingga harus menugaskan aisyah yang berasal dari pulau jawa untuk mengajar di Nusa Tenggara Timur, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar seperti kondisi kelas yang tidak layak ditinjau dari dinding ruangan, lantai ruangan dan atap ruangan yang belum permanen serta prasarana seperti lapangan dan lainnya yang masih belum ada dan belum layak serta ekonomi, keterbatasan ekonomi terlihat ketika siswa dan sisi sd derok 1 tidak mengenakan sepatu maupun alas kaki dimana sepatu menjadi salah satu atribut penting bagi siswa sd derok 1 sebagai alas kaki untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah yang berjarak 10 Km serta keterbatasan lainnya seperti akses air bersih dan listrik yang belum dinikmati secara maksima oleh desa tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Pemerintahan negara Indonesia dapat menjalankan praktik desentralisasi dimana pembangunan tidak hanya berpusat di satu titik akan tetapi menyuluruh ke semua titik di indonesia. Pendidikan yang sejatinya merupakan hak setiap warga negara indonesia seharusnya memang harus diupayakan agar tidak ada ketimpangan dan kesenjangan antar permintaan pemenuhan kewajiban dan 590
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tuntutan hak oleh warga negara indonesia DAFTAR PUSTAKA Kusumasari, F. (2020). Eksistensi Perempuan dalam Film (Analisis Semiotika terhadap Film Athirah, Salawaku, dan Aisyah Biarkan Kami Bersaudara). Misriadi, A. (2014). Analisis Semiotika Nilai Pendidikan dalam Film Sang Pemimpi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau). Eryana, E. Y. (2014). Konstruksi Pendidikan Karakter Peduli Sosial Perspektif PPKn (Analisis Semiotik pada Film Alangkah Lucunya (negeri ini) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics, 4(1), 1080-1092. Wow Hebat. 2017, 18 September. FILM BIOSKOP INDONESIA TERBARU 2017 - Aisyah Youtube. Biarkan Kami Bersaudara HD. 591
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MIKRO DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 Elisabeth Septin Puspoayu, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Irfa Ronaboyd, Fridina Tiara Khanza, Madaniyah Anugrah Murti Ilmu Hukum/Universitas Negeri Surabaya, Jalan Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, elisabethpuspoayu@unesa.ac.id Abstrak Virus Covid-19 yang menerjang Indonesia sejak 2020 tak kunjung reda. Berbagai kebijakan dikerahkan oleh pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 ini, seperti penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dan salah satu kota yang menerapkan PPKM Mikro adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah memahami efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya. Keefektifan PPKM Mikro di Kota Surabaya dinilai belum berjalan dengan baik atau sempurna, seperti kurangnya sosialisasi atas suatu aturan diberlakukan secara darurat kepada masyarakat, pemantauan atau pengawasan yang kurang, kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut, dan sebagainya. Namun dibalik ketidakefektifan tersebut pasti ada kesempurnaan dibidang lainnya seperti pengawasan yang dilakukan oleh satgas Covid-19 kepada pasien yang terkena Covid-19, masyarakat yang peduli kepada lingkungan sekitarnya ketika ada yang terkena Covid-19, juga masyarakat yang bersedia mematuhi protokol Kesehatan. Maka dari itu solusi atas ketidakefektifan kebijakan ini yaitu diadakannya sosialisasi tentang tentang pencegahan dari virus Covid-19 dan tentang aturan mengenai PPKM Mikro kepada masyarakat di Kota Surabaya. Kata Kunci : PPKM Mikro, Efektivitas, Kota Surabaya Abstract The Covid-19 Virus that hit Indonesia since 2020 has not subsided. Various policies are deployed by the government to cope with this Covid-19, such as the implementation of micro Enforcement of Restrictions on Community Activities and one of the cities that implement PPKM micro in Surabaya. Surabaya is one of the cities in East Java province that has the highest Covid- 19 cases. This research uses qualitative research methods where this research is done by direct approach to the object of research, namely the community. The purpose of this study is to understand the effectiveness of PPKM micro implementation in Surabaya city and know the factors that affect the effectiveness of PPKM micro implementation in Surabaya City. The effectiveness of PPKM micro in the city of Surabaya is considered not running well or perfectly, such as the lack of socialization of a rule imposed in an emergency to the community, lack of monitoring or supervision, community compliance with the rule, and so on. But behind the ineffectiveness, there must be perfection in other fields such as supervision carried out by the Covid-19 task force to patients affected by Covid-19, people who care about the surrounding environment when there are those affected by Covid-19, as well as people who are willing to comply with health protocols. Therefore, the solution to the ineffectiveness of this policy is the holding of socialization about the Prevention of the Covid-19 virus and about the rules regarding PPKM micro to the community in Surabaya. 592
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Keyword : PPKM micro, Effectiveness, Surabaya PENDAHULUAN Latar Belakang Saat ini seluruh penjuru dunia sedang dilanda virus yang cukup mematikan yaitu Virus Covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar virus Covid-19, dan berdasarkan data dari Worldometers per tanggal 22 September 2021 Indonesia menempati posisi ke-13 dunia dengan kasus Covid-19 berjumlah 4,2 juta. 1 Kasus pertama Covid-19 ditemukan pada tanggal 14 Februari 2020 yang menjadi permulaan penyebaran virus Covid- 19 di Indonesia yang tak kunjung reda. Dikarenakan virus Covid-19 yang tak kunjung reda tersebut, maka seluruh dunia termasuk Indonesia keadaannya menjadi darurat dan berubah menjadi suatu pandemi yaitu pandemi Covid- 19. Pandemi Covid19 ini menyebabkan seluruh sektor kehidupan manusia runtuh, diantaranya seperti sektor kesehatan, ekonomi, budaya, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan kebiasaan baru bagi kehidupan manusia, yakni WHO sebagai badan kesehatan dunia menganjurkan agar terhindar dari penularan virus Covid-19 maka seluruh umat manusia harus memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, apabila tidak ada sabun maka dapat menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Saat pandemi Covid- 19 para pekerja dan pelajar dianjurkan untuk melakukan segala aktivitas nya dari rumah agar terhindar dari kontak fisik secara langsung dengan umat manusia lainnya. Dengan tingginya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19. Tidak seperti negara asal virus Covid-19 yaitu cina yang menerapkan sistem lockdown bagi negaranya, Indonesia dalam hal ini menerapkan kebijakan lain salah satunya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. PPKM ini bertujuan untuk mengendalikan laju dari virus Covid-19 sekaligus memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Namun, terdapat masalah perihal pengawasan terhadap pasien yang mengidap Covid-19 yang melakukan isolasi dan karantina. Maka dari itu Menteri Dalam Negeri memberlakukan PPKM berbasis mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan ini akan 1 Worldmeter, Coronavirus, diakses tanggal 11 Mei 2022 593
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diterapkan selama 14 hari mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021, namun ternyata ada perpanjangan dari PPKM Mikro tersebut. Perpanjangan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, perpanjangan ini diberlakukan mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021. PPKM Mikro ini tertuju secara khusus ditugaskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, untuk mengatur PPKM Mikro untuk mengatur sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Kemudian, terdapat kriteria pengendalian di tiap RT yaitu zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, zona kuning dengan kriteria apabila terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, zona oranye dengan kriteria apabila terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus positif dalam 7 hari terakhir, lalu yang terakhir yaitu zona merah dengan kriteria apabila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif Covid-19. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan PPK Mikro, dikarenakan Provinsi Jawa Timur sempat menempati angka tertinggi untuk kasus positif Covid-19 melebihi Provinsi DKI Jakarta.2 Provinsi Jawa Timur sempat mencatat kasus kematian tertinggi akibat Covid- 19 yaitu sebanyak 120.074.3 Salah satu kota di Jawa Timur yaitu Surabaya memiliki laju penularan tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu 251 kasus per 100.000 penduduk. 4 Data per tanggal 2 Juni 2020 menunjukkan Surabaya memiliki kasus positif Covid-19 sebanyak 2.748 kasus. 56 Maka dari untuk 2 ―Sempat Jadi Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi, Bagaimana Kondisi Jatim Kini?‖, , diakses tanggal 13 Mei 2022 ―Kasus Kematian Surabaya 3 COVID-19 Terbanyak‖, Jatim Tertinggi Nasional, diakses tanggal 13 Mei 2022 4 Se-Jatim‖, ―Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi surabaya- diakses tanggal 13 Mei 2022 5 CNBC Indonesia, ―Surabaya Zona Hitam Corona, Jatim Tambah 183 Kasus Positif‖, jatim-tambah- tertinggi- 594
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Walikota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. PPKM Mikro mulai berlangsung pada tanggal 9 Februari 2021, meskipun sudah diterapkannya PPKM Mikro Surabaya terhitung per tanggal 25 Maret 2021 masih menyumbang angka positif Covid-19 sebanyak 39 kasus.78 Meskipun begitu terjadi penurunan di Surabaya yaitu sebanyak 30 sampai 50 kasus per hari nya.9 Dalam penerapan PPKM Mikro di Kota Surabaya khususnya, masih banyak yang meragukan keefektifan dari kebijakan ini. Hal tersebut dikarenakan fakta lapangan perihal pengawasan terhadap kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dan mobilitas masyarakat yang terkadang belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, artikel ini akan menguraikan Efektivitas dari pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya dalam rangka penekanan jumlah positif Covid-19 dan penyebaran virus covid 19, juga menguraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya. Rumusan Masalah 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya? METODE PENELITIAN ini Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Parsons tidak berbentuk prosedur statistik atau hitungan, sedangkan Sugiono berpendapat bahwa pengambilan data dilakukan secara purposive dan snowball, penelitian kualitatif menekankan pada teknik triangulasi dengan menggabungkan bersifat induktif/kualitatif dan hasilnya menekankan pada generalisasi. Teknik pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur, wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumen. Penelitian untuk menguji efektivitas penerapan PPKM Mikro difokuskan pada masyarakat Kota Surabaya yang terdampak Covid-19 analisis data yang 6 -kasus-positif , diakses tanggal 13 Mei 2022 7 Surya.co.id, ―Update Virus Corona di Surabaya 25 Maret 2021 & Hasil PPKM Mikro di Jatim 16 Wilayah Zona Kuning‖, surabaya-25-maret- 8 diakses tanggal 13 Mei 2022 9 ibid 595
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan subjek penelitian dipilih menggunakan criterion-based selection. Objek pada penelitian adalah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Pemerintah Kota Surabaya pada masyarakat yang terdampak Covid-19. PEMBAHASAN A. Efektivitas Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Surabaya Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan oleh hukum.10 Efektivitas hukum berbicara mengenai daya kerja hukum dalam hal mengatur dan memaksa masyarakat agar taat kepada hukum.11 Penentu dari efektif nya suatu hukum yaitu tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum, dan juga dari aparat penegak hukum. Apabila kepatuhan terhadap suatu hukum tinggi, maka dapat dikatakan suatu sistem hukum telah berfungsi dengan baik atau sebaliknya. 12 Berbicara mengenai sistem hukum Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen yaitu meliputi Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pertama yaitu struktur hukum, elemen ini menentukan apakah hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak berdasarkan aparat penegak hukumnya. Pada penelitian ini melihat penegakan suatu aturan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terkait sosialisasi berkala, penindakan terhadap para pelanggar aturan PPKM Mikro, penjagaan untuk memasuki lingkungan tempat tinggal, penyemprotan disinfektan, pengawasan terhadap pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan pengawasan terhadap orang yang datang dari luar Kota Surabaya. Sosialisasi berkala sangat dibutuhkan, masyarakat perlu tahu tentang aturan perihal PPKM Mikro yang berlaku di masyarakat. Namun sosialisasi berkala yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dinilai kurang maksimal, dibuktikan dengan hasil survey lapangan bahwa responden mengatakan adanya sosialisasi hanya sekitar 32,1%, tidak ada sosialisasi sebesar 34,9%, dan tidak tahu tentang aturan sebesar 33%. Selain sosialisasi tentang aturan, masyarakat juga perlu mengetahui pengetahuan seputar Covid-19, seperti cara melakukan isolasi mandiri, tindakan apa saja yang harus dilakukan Ketika ada akibat Covid-19 beserta protokol untuk warga yang meninggal memakamkannya, dan jenis atau obat apa saja yang diperlukan Ketika sedang 10 Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, ―Efektivitas Hukum Dalam Masyrakat‖, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17, No 1 ( Februari, 1987), hal. 59 11 Djaenab, ―Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat‖, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam‖, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2018), hal. 151 12 Dhony Sughandy, Thesis : ―Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)‖, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018), hal. 30 596
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terpapar Covid-19. Selanjutnya yaitu perihal penindakan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang terhadap para pelanggar aturan PPKM Mikro. Penindakan yang dilakukan oleh petugas dinilai cukup efektif, dilihat berdasarkan data survey lapangan yaitu responden menjawab adanya penindakan terhadap pelanggar aturan PPKM Mikro sebesar 43,4%, tidak ada penindakan sebesar 24,5%, dan tidak tahu akan adanya penindakan sebesar 32,1%. Dalam hal penindakan, responden memberikan saran yaitu adanya ketegasan terhadap penindakan namun dengan menggunakan pendekatan yang lebih halus. Dalam hal upaya penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, terdapat variasi jawaban yang berbeda-beda dari responden. Terdapat responden yang menjawab penyemprotan desinfektan dilakukan selama sebulan sekali yaitu sebesar 27%, setiap minggu sebesar 20%, setiap ada yang terpapar Covid-19 sebesar 30%, hanya sekali penyemprotan sebesar 14%, dan tidak pernah dilakukan penyemprotan disinfektan sebesar 9%. Hal tersebut disebabkan oleh SE Wali Kota Surabaya No. 443/436.8.4/2021 yang mengatur perihal penyemprotan disinfektan hanya dilakukan pada rumah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, kontak erat dengan orang yang positif Covid-19, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya perihal penjagaan untuk memasuki wilayah lingkungan sekitar sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan SE Wali Kota Surabaya No. 443/2873/436.8.4/2021 penjagaan untuk memasuki wilayah lingkungan sekitar merupakan perwujudan atas pembentukan dari Posko Penanganan Covid-19 pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan hasil survey, jawaban responden atas adanya penjagaan yaitu sebesar 53,8% menjawab adanya penjagaan, 33% menjawab tidak ada penjagaan, dan 13,2% menjawab tidak tahu. Perihal masyarakat yang melakukan mobilitas keluar atau masuk Kota Surabaya tersebut diatur agar mudah dalam melakukan penelusuran. Dalam SE Wali Kota Surabaya No. 443/6912/436.8.4/2021 disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja atau beraktivitas di Kota Surabaya yang tinggal di luar Kota Surabaya maupun sebaliknya wajib memiliki print out surat izin perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SKIM) yang diterbitkan oleh Camat tempat domisili atau tinggal sebagai persyaratan melakukan perjalanan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian atas pemantauan atau pengawasan terhadap warga Kota Surabaya yang melakukan aktivitas diluar Kota Surabaya dan warga non Kota Surabaya yang melakukan aktivitas di dalam Kota Surabaya. Apabila dilihat berdasarkan hasil survey, jawaban responden mengenai pemantauan terhadap mobilitas, sebesar 37% menjawab tidak tahu, 34% menjawab tahu perihal adanya pemantauan, dan 28,3% menjawab tidak ada. Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri, berdasarkan data dari hasil survey sebanyak 40,6% mengatakan 597
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bahwa ada petugas yang melakukan pengawasan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, sebanyak 22,6% responden menjawab bahwa tidak ada petugas yang melakukan pengawasan terhadap pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan 36,8% responden menjawab tidak tahu. Isolasi mandiri itu sendiri dilakukan karena terbatasnya ketersediaan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit dikarenakan penuhnya jumlah pasien positif Covid-19, sehingga dilakukannya isolasi mandiri sebagai perawatan pasien dari rumah. Berdasarkan dari data responden yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur hukum dinilai belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila dilihat, kegiatan yang masih kurang efektif yaitu sosialisasi sebesar 32,1% dan pengawasan atau pemantauan terhadap warga yang keluar atau masuk Kota Surabaya sebesar 37%. Sedangkan kegiatan yang dinilai cukup efektif diantaranya pengawasan atau pemantauan terhadap pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri sebesar 40,6%, penjagaan untuk memasuki lingkungan tempat tinggal sebesar 53,8%, dan penindakan terhadap pelanggaran sekitar sebesar 43,4%. Kedua yaitu substansi hukum. Substansi hukum berisi tentang produk yang dihasilkan dari suatu sistem hukum yang meliputi aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, serta putusan pengadilan. Sebelum berlakunya aturan mengenai PPKM Mikro, terdapat peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. UU tersebut hanya mengatur tentang karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Kemudian pada bulan Maret 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal menangani virus Covid-19 juga upaya pemerintah dalam hal menghindari karantina wilayah. Pada UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan memerintahkan bukan hanya untuk penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai PSBB tetapi juga Peraturan Pemerintah mengenai karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan karantina rumah. Pemerintah menghindari opsi karantina wilayah dikarenakan opsi tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya memilih opsi PSBB sebagai jalan keluar untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sekaligus menyelamatkan perekonomian negara. Pada pertengahan tahun 2020, mulai diterapkannya PSBB di beberapa 598
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ daerah, termasuk di wilayah Jawa Timur salah satunya yaitu Kota Surabaya. PSBB telah diberlakukan sebanyak tiga kali dan dinilai efektif dalam menurunkan angka positif Covid-19. Kemudian ketika angka Covid-19 mulai menurun terutama di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM memiliki skala kecil yaitu diterapkan pada lingkungan RT atau RW, maka dari itu disebut sebagai PPKM Mikro karena memiliki skala kecil. Namun pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro memiliki problematika, PPKM Mikro memang ditujukan untuk menanggulangi virus Covid-19 di tingkat RT atau RW dengan pelaksanaan karantina, tetapi kebijakan PPKM Mikro tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, selain itu pemerintah dinilai lebih mementingkan perekonomian dikarenakan masih diterapkannya PPKM Mikro padahal sebelumnya sudah ada kebijakan mengenai PSBB. Problematika selanjutnya yaitu ketika terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri yang digunakan sebagai pijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Sebagaimana yang diketahui bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri merupakan suatu peraturan kebijakan dan peraturan tersebut hanya mengikat bagi pembuat peraturan dan bawahannya. Bagir Manan juga mengungkapkan secara tegas bawa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dari peraturan kebijakan tidak dapat dituangkan dalam bentuk undang- undang, dikarenakan pembuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan11 Maka dari itu sebenarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tidak dapat mengikat dan tidak dapat diberlakukan di masyarakat, instruksi tersebut hanya dapat mengikat bagi Menteri Dalam Negeri beserta bawahannya. Peraturan mengenai kebijakan PPKM Mikro bersifat sepihak dari pemerintah, dikarenakan pemberlakuannya dilakukan atas kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Ketiga yaitu budaya hukum. Dalam budaya hukum membahas mengenai kebiasaan serta pandangan masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Penelitian ini ingin mengetahui pemahaman masyarakat perihal PPKM Mikro karena hal tersebut berbeda dengan peraturan atau kebijakan sebelumnya. Persoalan pertama yaitu mengenai pembagian zonasi di wilayah RT atau RW, maka dari itu peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi zonasi. Berdasarkan data dari hasil survey sebanyak 60,4% responden mengetahui tentang informasi zonasi tempat tinggalnya, dari 60,4% responden diketahui bahwa sebanyak 19,7% lingkungannya berada pada zona merah, 29,6% pada zona oranye, 32,4% pada zona kuning, dan 18,3% pada zona hijau. Apabila melihat perbandingan dari sebelum dan saat diberlakukannya 599
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PPKM Mikro, RT yang sebelumnya tidak ada kasus berubah menjadi adanya kasus yaitu 1-5 kasus (7 responden), 6-10 kasus (1 responden), dan lebih dari 10 kasus (1 responden). Sedangkan responden yang mengaku sebelum PPKM Mikro terdapat lebih dari 10 kasus mengalami perubahan saat PPKM Mikro berlaku menjadi 6-10 kasus (4 responden), 1-5 kasus (3 kasus), dan tidak ada kasus (2 responden). informasi zonasi, penelitian dilanjutkan dengan menanyakan perihal urgensitas dari penerapan protocol Kesehatan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 77,4% responden sangat setuju dan sebanyak 19,8% responden menjawab setuju dengan penerapan protocol Kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Setelah dilakukan survey mengenai Selanjutnya terkait aturan bagi orang yang melakukan perjalanan keluar atau masuk ke Kota Surabaya untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas yang mana orang tersebut harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SKIM) dari camat sesuai domisilinya. Berdasarkan hasil survey sebanyak 30,2%menjawab sangat setuju dan 26,4% menjawab tidak setuju. Alasan dari responden yang menjawab tidak setuju yaitu mereka berpendapat bahwa SKIM mengurangi mobilitas mereka dalam bekerja, terutama saat ingin melakukan perjalanan ke luar kota. Selain itu diperlukannya peran satgas mandiri untuk melakukan penindakan atas masyarakat yang melanggar protocol Kesehatan. Berdasarkan hasil survey sebanyak 47,2% responden menjawab sangat setuju dengan adanya satgas mandiri dan 47,2% responden menjawab setuju. Selanjutnya dalam hal penyemprotan agar dilakukan secara rutin dan tertib, berdasarkan jawaban responden sebanyak 52,8% menjawab sangat setuju dan 31,1% menjawab setuju. Hal yang perlu diperhatikan sebagai representasi dari budaya hukum yaitu sikap hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku apakah menerima atau menolaknya. Hal pertama yang ditinjau adalah tindakan masyarakat ketika ada orang sekitar yang melanggar protocol Kesehatan, sebanyak 61,3% responden melakukan tindakan dalam bentuk teguran kepada pelanggar dan sebanyak 28,3% hanya membiarkannya saja. Lain halnya sikap masyarakat ketika terdapat keluarga atau tetangga yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebesar 76,4% menghimbau agar melakukan isolasi mandiri dan sebanyak 23,6% melapor kepada petugas setempat. Selanjutnya mengenai respon masyarakat terhadap warga sekitar yang sedang melakukan isolasi mandiri. Berdasarkan hasil survey sebanyak 72,6% responden memberikan bantuan obat-obatan dan makanan, dan sebanyak 17,9% responden menghindar dari rumah warga yang terpapar. Apabila dilihat dari data tersebut, sikap masyarakat Kota Surabaya terhadap pasien positif Covid-19 adalah peduli dan saling membantu sesama. Kemudian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap aturan PPKM Mikro, berdasarkan hasil survey sebanyak 62,3% masyarakat patuh dan sebanyak 600
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 26,4% tidak patuh. Kepatuhan tersebut berlandaskan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PPKM Mikro , sebanyak 67% percaya, 17% tidak percaya, dan 16% tidak tahu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan PPKM Mikro yaitu responden menjawab sebanyak 61,3% bahwa tidak ada atau kurangnya pengawas, 58,5% menjawab merugikan secara ekonomi, 59,4% menjawab tidak percaya Covid-19, dan 72,6% menjawab merasa tingginya presentase alasan kurang patuhnya masyarakat disebabkan oleh tidak ada atau kurangnya pengawas, berarti mayoritas masyarakat yang patuh terhadap aturan PPKM Mikro memiliki keyakinan akan suatu kaidah hukum yang berlaku dan adanya kendali dari pemegang kekuasaan. jenuh. Melihat Suatu hukum berjalan tentunya memerlukan dukungan masyarakat agar hukum tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam masa pandemic Covid-19 sikap masyarakat dinilai penting karena perilaku nya menyangkut Kesehatan banyak orang. Namun dikarenakan terlalu seringnya perubahan terhadap suatu peraturan menyebabkan masyarakat dilanda kebingungan. Apabila ditinjau efektif. Diberlakukannya PPKM Darurat setelah PPKM Mikro membuktikan bahwa penanganan Covid-19 di tingkat RT atau RW belum tepat. sosialisasi atas pemakain masker dinilai paling B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PPKM Mikro di Kota Surabaya Efektivitas hukum yang berkembang di masyarakat tidak dapat berlaku secara mandiri dan membutuhkan empat subsistem kemasyarakatan untuk mendukung pengoptimalan bekerjanya suatu hukum di masyarakat, seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal tersebut, sesuai dengan teori sibernetika Talcott Parson, bahwa suatu hukum membutuhkan subsistem kemasyarakatan lain agar hukum dapat bekerja di masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan efektivitas PPKM Mikro di Surabaya berdasarkan faktor ekonomi, sosial, budaya, pengawasan aparat, dan hukum itu sendiri. 1. Faktor Ekonomi Parson menilai bahwa aspek ekonomi memiliki energi paling kuat, apabila faktor ekonomi goyah, maka begitu pula dengan faktor sosial dan politik. Ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, data lapangan menunjukkan bahwa saat penerapan PPKM Mikro berlangsung permasalahan di faktor ekonomi sangat terasa. Pengaruh PPKM Mikro dalam aspek ekonomi pada lingkungan sekitar berpengaruh sebesar (58,5%) dan berpengaruh (35,8%). Bantuan sosial yang diberikan pemerintah sedikit mengurangi beban, tetapi efeknya hanya berlangsung sementara. 601
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Faktor Sosial Masyarakat Surabaya hidup bersama dalam ruang sosial majemuk secara egaliter. Hal tersebut terlihat ketika masyarakat sekitar ikut membantu bahwa ada warga isolasi mandiri. Masyarakat Kota Surabaya memiliki kepercayaan kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi, bukan berarti aparatur memiliki daya paksa absolut pada masyarakat. Pelanggaran kecil yang dilakukan memberikan pengaruh pada individu lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Masyarakat yang melakukan pelanggaran, berdasarkan data lapangan 72,6% responden disebabkan karena rasa jenuh, himpitan ekonomi dan hal lain memicu dorongan psikologis untuk memicu tindakan agresif masyarakat. lain yang sedang 3. Faktor Budaya Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum bukan berarti menyimpang, hal ini dapat terjadi karena adanya suatu benturan nilai yang diyakini masyarakat dan norma hukum, dapat pula karena adanya benturan dengan cara penguasa menerapkan norma hukum. Fakta di masyarakat menunjukkan masih banyak penolakan terhadap protokol kesehatan di lapangan, dari hasil survei 78% responden menjawab selalu memakai masker, 15% lainnya menjawab sering. Kebiasaan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebanyak 50% responden menjawab selalu, 30% menjawab sering, dan 12% menjawab kadangkadang. Untuk kebiasaan menjaga jarak, 31% masyarakat menjawab kadangkadang menjaga jarak, 28% menjawab selalu menjaga jarak, dan 27% menjawab sering. Terakhir, kebiasaan untuk menghindari kerumunan sebanyak 36% masyarakat menjawab selalu, 31% menjawab sering, 26% menjawab kadangkadang. Pengetahuan akan adanya suatu nilai-nilai di masyarakat tentu akan memudahkan sosialisasi dan internalisasi norma hukum, terkhusus untuk nilai-nilai baru. Selain itu, sistem pengawasan yang terorganisir juga diperlukan sebagai proses penyadaran akan pentingnya mentaati protokol kesehatan di masyarakat. 4. Faktor Pengawasan oleh Aparat Masyarakat melihat hukum sebagai perintah atau kehendak penguasa hal ini tentu mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dari kebijakan yang diterapkan. Aparat hukum menghendaki kepatuhan masyarakat adakalanya menggunakan daya paksa yang pada akhirnya menghambat proses kepatuhan. Beratnya suatu sanksi pelanggaran norma hukum dapat menjadi penunjang kepatuhan masyarakat, tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila telah terjadi pelembagaan nilai-nilai dalam pola perilaku masyarakat. Jika, suatu sanksi berat diterapkan saat cenderung proses menganggap bahwa nilai tersebut merupakan suatu paksaan sehingga internalisasi masih berlangsung masyarakat 602
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sulit diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pengawasan terorganisir dari aparat dapat meningkatkan kontrol terhadap pola perilaku masyarakat harus dilakukan, metode pengawasan juga harus menyesuaikan nilai-nilai di masyarakat agar tidak menimbulkan kekacauan. 5. Faktor Hukum Situasi pandemi di Indonesia sangat dinamis dan tidak pasti, akibatnya banyak peraturan yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut tentu membingungkan bagi masyarakat dan aparatur pelaksana, akibatnya banyak pelanggaran kecil terjadi karena kejenuhan warga. Perubahan regulasi yang terus- menerus juga akan menghambat internalisasi nilai-nilai baru. PENUTUP Kesimpulan Penerapan PPKM Mikro jika dikaji berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dikatakan kurang efektif karena budaya hukum belum berjalan dengan baik. Faktor ekonomi dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap keefektifan hukum. Perlunya pembenahan dari pihak yang berwenang serta masyarakat agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan terorganisir dari aparat penegak hukum juga diperlukan untuk proses penyadaran nilai-nilai baru di masyarakat. Saran Perlunya dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya perihal 5M untuk warga Kota Surabaya, yang mana hal tersebut nantinya akan menjadi kebiasaan baru. Sosialisasi perihal PPKM Mikro juga perlu dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan dari virus Covid-19. DAFTAR PUSTAKA Soebroto, A. C., & Christiono, A. (2012, June). Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. In Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Jakarta (pp. 5-6). Peraturan Menteri Djaenab, D. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. AshShahabah, 4(2), 148- 153. Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1), 57-63. Sugandhy, D. (2018). Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi 603
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). Surabaya Zona Hitam Corona, Jatim Tambah 183 Kasus Positif. (2020, Juni 3). Indonesia. CNBC 162821/surabaya- Kasus Kematian COVID-19 Jatim Tertinggi Nasional, Surabaya Terbanyak. (2021, Juni 20). terbanyakkematian-Covid- Sempat Jadi Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi, Bagaimana Kondisi Jatim Kini?. (2020, September1). jatim?page=alldengan- jatim?page=all Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi SeJatim. (2020, Juli 15). tertinggi-se-jatim surabaya- Update Virus Corona di Surabaya 25 Maret 2021 & Hasil PPKM Mikro di Jatim 16 Wilayah 21). virus-corona-di- kuning Zona Kuning. (2021, Maret Worldometer, Coronavirus. 2021. 604
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ GLOBALISASI SEBAGAI TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL BAGI GENERASI Z Elina Nurrohmah1 Mazia Duta Sadelfan Putra Santosa2Jauzaa Hayaah Kusnandar3Rima Anggraini Maghfiro4Riyan Adi Putra Atmaja5 (Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Uniersitas Negeri Surabaya) Email : jauzaa.21071@mhs.unesa.ac.id Abstrak informasi dan Adanya era globalisasi ditandai dengan kemajuan komunikasi. Faktor utama dalam proses globalisasi adalah negara - negara maju. Untuk mendapatkan nilai - nilai global, negara maju berupaya menyebarkan nilai - nilai lokal diseluruh dunia. Negara - negara maju dapat melakukan hal tersebut, karena mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi. Sebaliknya, untuk negara - negara berkembang tidak dapat menyebar nilai - nilai lokalnya karena daya persaingannya yang rendah. Hidayat mengartikan bahwa identitas nasional sebagai ungkapan nilai - nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan bangsa lain.Pendapat scholte sejalan dengan pendapat Manuel Castells yang menyatakan bahwa agama, fundamentalisme, etno-nasionalisme, gerakan regional, dan komunitas lokal pada saat ini merupakan expresi identitas baru dari spaces of places yang melengkapi de- teriotalisasi, identitas global dari teknokratfinansial- manajerial elit yang hidup di ruang yang mengalir. Lebih lanjut Castells menyatakan bahwa identitas-identitas baru tersebut lebih kuat dari pada identitas yang bersifat teritorial. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber sekunder. Selain befungsi sebagai acuan, penelitian terdahulu juga dapat memperkaya teori dan berguna sebagai perbandinngan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Kata Kunci: globalisasi, generasi Z, identitas nasional teknologi Abstract The existence of an era marked by advances in information and communication technology. The main factor in the process of globalization is developed countries. To get global values, developed countries spread local values around the world. Developed countries can do this, because they control the flow of information and communication technology. On the other hand, developing countries cannot spread their local values because of their low competitiveness. Hidayat defines national identity as an expression of values - a nation that is unique and distinguishes other nations. The school's opinion is in line with Manuel Castells' opinion which states that religion, fundamentalism, ethno-nationalism, regional movements, and local communities are currently expressions of new identities. of the "spaces of place" that complement the de-teriotallization, the global identity of the technocrat- financial-managerial elite who live in flowing spaces. Castells further stated that these new identities were stronger than territorial identities.In conducting this research, the researcher used previous research as a secondary source. In addition to functioning as, previous research can also be used as a theory and useful as a band that is being implemented. Keywords: globalization, gen-Z, national identity PENDAHULUAN Latar Belakang Adanya era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor utama dalam proses globalisasi adalah negara- negara 605
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ maju. Untuk mendapatkan nilai - nilai global, negara maju berupaya menyebarkan nilai - nilai lokal diseluruh dunia. Negara - negara maju dapat melakukan hal tersebut, karena mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi. Sebaliknya, untuk negara - negara berkembang tidak dapat menyebar nilai - nilai lokalnya karena daya persaingannya yang rendah. Hidayat ( 2009 ) mengartikan bahwa identitas nasional sebagai ungkapan nilai - nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan bangsa lain. Pendapat scholte (dalam Antonsich, 2009) sejalan dengan pendapat Manuel Castells (1997) yang menyatakan bahwa agama, fundamentalisme, etno-nasionalisme, gerakan regional, dan komunitas lokal pada saat ini merupakan expresi identitas baru dari ―spaces of places‖ yang melengkapi de- teriotalisasi, identitas global dari teknokratfinansial- manajerial elit yang hidup di ruang yang mengalir. Lebih lanjut Castells (1997) menyatakan bahwa identitas-identitas baru tersebut lebih kuat dari pada identitas yang bersifat teritorial. Generasi Z sendiri lebih meruju kepada sebuah generasi yang lahir pada tahun 1994 hingga tahun 2015, terdapat pandangan yang mengungkapkan bahwa generasi ini merupakan generasi yang memilik pandangan rendah terhadap nasionalisme , bukan hanya tentang indentitas nasional yang rendah tetapi begitu juga dengan identitas personal yang ternyata pada kalangan ini masi belum banyak mengerti identitas nasional. perkembangan teknologi juga memiliki peran penting dala perkembangan generasi milenial atau Z ini dimana teknologi bukan hanya mengubah prilaku tetapi juga dapat mengubah indentitas nasional yang dimiliki para generasi Z. Abrams (2015) menuliskan bahwa generasi ini merupakan generasi yang digolongkan ke arah penduduk asli yang menggunakan digital (digital native). Generasi Z memiliki hubungan yang lekat dengan arus informasi yang serba cepat didapat baik dalam bentuk media sosial, video game dan sebagainya. adanya hubungan yang intes ini membuat berbagai macam informasi- informasi nasional atau internasional mampu diraih dengan cepat, dari sini generasi Z ditarik untuk mengembangkan prefrensinya dalam mengenali indentitas nya baik pribadi dan nasional. dalam penulisan Abrams (2015) menyampaikan bahwa bukan hanya generasi digital atau gen Z saja yang wajib untuk meningkatkan refrensi ditgital nya tetapi generasi sebelumnya juga harus mampu mengikuti, mengarahkan dan mengamati generasi dibawahnya agar tercapai pembelajaran yang sesuai dengan apa yang harus duwjudkan salah satunya identitas nasional. tentang apa arti ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber sekunder. Selain befungsi sebagai acuan, penelitian terdahulu juga dapat memperkaya teori dan berguna sebagai perbandinngan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam melakukan penelitian Penelitian pertama yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah penelitian 606
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang dilakukan oleh Kusuma (2016). Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surabaya dengan subjek mahasiswa yang berkuliah dan berdomisili di Surabaya. Fokus utamanya adalah mengkaji tentang tantangan bagi para mahasiswa Surabaya dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai lama yang dianut oleh informan, digantikan dengan nilai-nilai baru sebagai dampak dari globalisasi tersebut. (Syarifah & Kusuma, 2016) Penelitian lain juga dilakukan oleh Anis, dkk (2021). Penelitian ini berfokus pada model pembelajaran berpikir historis sebagai sebuah solusi bagi persoalan degradasi identitas nasional bangsa yang disebabkan oleh globalisasi. Model pembelajaran historis dianggap mampu mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dengan cara menjadikan peristiwa yang memberikan dampak buruk di masa lalu agar tidak terulang kembali di masa kini, dan merefleksikan hikmahnya untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni mempelajari fenomena-fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Sehingga model pembelajaran berpikir historis dijadikan sebuah solusi alternatif atas persoalan tersebut. (Anis, Mardiani, & Fathurrahman, 2021) Dari kedua penelitian yang pernah dilakukan, dapat dibandingkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Subjek penelitian ini adalah Generasi Z, yakni anak-anak yang terahir dalam kurun waktu 1996- 2010. Tahun 2021 merupakan puncak terjadinya bonus demografi, yakni usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Generasi Z termasuk ke dalam kategori tersebut. Tidak semua Generasi Z adalah anak- anak, akan tetapi juga belum cukup usia untuk bisa disebut dewasa sepenuhnya. Mayoritas Generasi Z adalah remaja, yang mana merupakan masa pencarian jati diri sehingga mudah terpengaruh oleh faktor-faktor luar, seperti globalisasi. Oleh karenanya, tujuan dari adanya penelitian ini adalah unutk menganalisis dampak globalisasi yang terjadi pada identitas nasional, khususnya bagi Generasi Z. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau cara untuk mempertahankan identitas nasional di tengah gempuran arus globalisasi yang semakin deras. Rumusan Masalah Bagaimana peranan globalisasi sebagai tantangan dalam mempertahankan identitas nasional pada Generasi Z? METODE PENELITIAN Peneletian ini menggunakan metode studi literatur yang dilakukan 607
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan mengumpulkan informasi dan data-data sekunder yang kredibel, yakni literatur berupa buku, artikel jurnal, catatan, dan penelitian terdahulu yang relevan guna menemukan jawaban mengenai topik yang diteliti. Sumber- sumber yang dijadikan referensi akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana topik penelitian akan dibahas secara lebih mendalam dengan konsep umum ke khusus. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif berupa artikel ilmiah. PEMBAHASAN A. Identitas Nasional dan Globalisasi Identitas nasional merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat di suatu bangsa. Identitas nasional memiliki karakteristik, yakni berbeda dari satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah negara dengan topografi yang sangat beragam. Setiap wilayah dengan topografi yang berbeda memiliki budaya yang berbeda pula. Dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Hal ini mencakup agama, tradisi, bahasa daerah, cerita rakyat, dan nilai dan norma yang dianut. Kebudayaan tersebut adalah sebuah identitas yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yang wajib dilindingi kelestariannya. Karena beragamnya kultur yang menjadi identitas nasional bangsa maka tantangan untuk menjaganya pun semakin besar, terlebih di zaman derasnya arus globalisasi yang menimpa generasi muda. Kaelan (2007) berpendapat bahwa Menurut dari asal muasal kata, globalisasi mampu diartikan juga sebagai dunia. Pengertian globalisasi juga mampu diartikan sebagai sebuah proses dimana masuknya ke dalam ruang lingkup didunia. Tetapi banyak kalangan dari berbagai umur merek aberkata dan menyadari bahwa globalisasi tidak sepenuhnya bruruk terhadap dunia. Ada beberaa hasil pemikiran yang dikemukaan oleh beberapa peniliti diatanranya adalah : a. Malcom Walter, merupakan seorang profresor dari sosiologi yang bertepatan di Universitas Tasmania. Gambara nya terhadap globalisasi merupakan proses sosial yang memiliki dampak dan dampak ini berakitab pembatasan secara geografis pada sebuah keadaan sosial budaya yang tidak penting dan menjadi kesadaran orang b. Emanuel Ritcher, adalah seorang guru besar dari ilmu politik, universitas jerman. Memiliki gambaran bahwa globalisasai merupakan jaringan kerja global yang dimana secara bersamaan mampu menyatukan setiap masyarakat yang sebelumnya berada di beberapa titik menjadi terisolasi dan menjadi saling bergantung dan persatuan dunia. c. Selo Soemardjan, meurpakan bapak atau tokoh kepala sosiologi dari Indonesia yang memiliki pendapat seperti demikian, bahwa globalisasi 608
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ merupakan proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk menuruti sebuah sistem dan kaidah yang serupa. Di anntarnya adalah terciptanya alat komunikasi yang lebih canggih, adanya tranportasi yang lebih cepat dari sebelumnya dan lain-lain. Tetapi dalam stigma masyarakat pengaruh globalisasi tidak sepenuhnya yang dihasilkan adalah hal positif saja tetapi juga mmapu membawa hal-hal yang buruk atau berdampak negatif bagi perkembangan manusia. Globalisasi mampu menyentuh hingga ke semua titik aspek- aspek penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Istilah dari kata globalisasi ini merupakan istilah yang mulai popular sebagai salah satu bentuk ideology dan kedatangan nya ke dalam sebuah negara sangat diterima dan dikenla dengan mudah. Proses perkembangan yang dihasilkan oleh globalisasi secara umum ditandai dengan banyaknya jenis dari beberapa kemajuan informasi dan komunikasi. Bidang ini menjadi ujung tombak dalam proses berkembangnya globalisasi dalam negara. Dari munculnya kemajuan pada bidang ini secara tidak langsung juga dapat menyebabkan sektor-sektor yang ada juga seperti bidang ekonomi, politik, dan ssosial budaya juga mampu ikut terpengaruh dalam arus globalisasi. Hal ini pada akhirnya mampu mempengaruhi sistem kerja interaksi manusia yang terkait juga terutama kebudayaan. Bagi Negara Indonesia sendiri proses adanya globalisasi yang masuk kedalam indonesai sudah terasa cukup lama sejak adanya peruabhan dalam segi pembangunan. Dengan adanya warga negar idonesia yang memiliki jasa atau riwayat pendidikan yang bertepatan di luar negeri secara tidak langsung indoensia mulai melakukan sebuah adopsi terhadap pengaruh globalisasi ini. Secara fisik dampak globalisasi mampu dilihat dari hal-hal yang sudah dihasilkan seperti perkemabangan pembangunan kota diantaranya seperti jarngan transport dan alat telekomunikasi dan bebarapa infrastruktur, hadirnya perusahaan yang memiliki skala berbasi internasional serta beberapa cabang yang dimilikinya. Dampak yang di hasilkan dari globalisasi yang ada di Indonesia memiliki dua aspek dampak salah satunya dampak positif dan dampak negative, dampak-dampak ini antara lain adalah : Dampak positif : a. Perbuahan dalam tata nilai dan sikap b. Berkembangnya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi c. Adanya tingkat kehidupan yang lebih baik Dampak negatif : a. Adanya Pola Hidup Konsumtif b. Hadirnya sikap Individualistik c. Gaya Hidup yang memiliki arah kebarat-baratan 609
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ d. Hadirnya Kesenjangan Sosial Hidup di era modern seperti sekarang, artinya hidup berdampingan dengan globalisasi. Segala sesuatu pasti memiliki sisi plus dan minusnya. Globalisasi membawa dampak positif karena menawarkan kemudahan akses informasi. Namun, kemudahan itu justru dapat menjadi boomerang jika masyarakat tidak berhati-hati. Derasnya arus globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat khususnya dalam mempertahankan identitas nasional. Dapat dilihat suatu respons masyarakat terhadap tantangan tersebut memengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jika respons suatu masyarakat terbilang kecil atau bahkan tidak ada, maka identitas nasional masyarakat tersebut terancam punah seperti halnya yang terjadi pada suku bangsa Aborgin di Australia dan suku bangsa Indian di Amerika. Sedangkan jika respons terlalu besar dan tantangan yang diterima cukup kecil, maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Globalisasi diawali dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi menipiskan atau bahkan menghilangkan batasan-batasan garis kehidupan. Sehingga batasan- batsan semakin sulit ditentukan. Orang-orang dengan jarak ribuan kilometer bisa tehubung lewat tekonologi bernama telepon dan internet. Internet mampu menghubungkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia sehingga jarak tidak lagi menjadi hambatan kehidupan sosial manusia. Dengan segala akses yang memberikan kemudahan ini sejajar dengan pengaruh yang diberikan. Artinya, orang menjadi mudah terpengaruh dengan apa yang menjadi tontonan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, seorang selebritas sedang mempromosikan suatu produk melalui akun media sosialnya, akhirnya pengikutnya menjadi tersugesti untuk membeli produk tersebut meski sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini memicu konsumerisme dan perilaku hedonis. (Wahyudi & Sukmasari, 2014) Hampir seluruh sendi kehidupan mendapat mengaruh dari globalisasi, seperti gaya hidup. Gaya hidup mencerminkan identitas pelakunya. Namun, saat ini banyak orang terutama generasi Z yang terpengaruh oleh derasnya Hallyu Wave atau Korean Wave atau Gelombang Korea. Singkatnya, Hallyu Wave adalah tersebarnya budaya Korea ke seluruh dunia dimulai sejak tahun 1990-an. Dengan adanya teknologi informasi yang mendukung, Hallyu wave semakin menjadi-jadi di era globalisasi ini. Budaya Korea kini sudah menjadi pop culture atau budaya populer. Fenomena ini merupakan salah satu tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia. Jika generasi Z bangsa Indonesia tidak berhati-hati dalam menjalaninya, maka dapat berdampak pada melemahnya identitas nasional atau lunturnya budaya asli karena budaya luar lebih digemari. Contoh bukti Gelombang Korea sudah menjadi gaya hidup tersendiri adalah maraknya k-pop di kalangan remaja. Tarian tradisonal sudah mulai luntur tergantikan dengan tari modern (modern dance). Bahkan modern 610
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dance kini mendapat wadah tersendiri di sekolah sebagai ekstrakulikuler. Itu masih dari segi musik. Adapula k- drama yang turut memberikan pengaruh gaya hidup, seperti outfit dan dress ala korea yang sedang digandrungi remaja. Bahkan pakaian ala korea kini sudah banyak yang bertransformasi menjadi hijab friendly sehingga semakin membaur dengan masyarakat lokal. Tidak hanya itu, pakaian tradisonal Korea seperti hanbok juga sudah tidak asing lagi bagi penggemar kekoreaan. (Valentina & Ratna, 2013) Selain Hallyu Wave, globalisasi juga turut membawa arus westernisasi. Orang menjadi suka menjampur-campur bahasa dalam satu kalimat (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) seperti ‗bahasa Jaksel'. Adanya ponsel dan teknologi digital membuat orang menjadi individual dan acuh tak acuh terhadap sekitar sehingga memudahnya sikap gotong royong. Selain itu, globalisasi juga memudahkan paham ekstrimis untuk masuk jika bangsa Indonesia tidak memiliki pertahanan yang kuat terkait ideologi. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkan Pancasila sebagai filter atas kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. B. Peran Genreasi Z dalam Memepertahankan Identitas Nasional Dengan adanya gempuran dari segala aspek di kehidupan oleh adanya setiap warga negara harus memiliki kesadaran dalam globalisasi mempertahankan identitas nasional, terutama generasi Z sebagai ujung tombak bela negara republik indonesia. Dalam praktiknya, peran generasi Z dalam mempertahankan identitas nasional yaitu dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme dengan menggunakan dan menumbuhkan rasa cinta kepada produk dalam negeri dan bangga terhadap produk yang dalam juga penting untuk mempertahankan negeri. Pendidikan nasionalisme identitas nasional karena pendidikan nasionalisme mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk karakter anak pada bangsa maka dari itu pendidikan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini karena anak - anak adalah generasi penerus bangsa yang bisa memperkenalkan dan melestarikan budaya bangsa. Seiring berjalannya waktu, budaya mulai menghilang karena banyaknya anak muda yang terpengaruh oleh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Sebagai generazi Z kita harus melestarikan budaya dengan memakai produk dalam negeri dan melestarikan budaya bangsa. Setiap warga memiliki bela negara yang menjadi suatu aturan bagi semua warga harus melakukan tindakan bela negara demi ketahanan sebuah negara. Berikut cara mempertahankan identitas nasional: a. menerapkan nilai-nilai Pancasila b. menanamkan rasa cinta kepada tanah air c. mengembangkan nasionalisme d. pendidikan Dengan adanya langkah mempertahankan identitas nasional yang ada di atas, generasi Z memiliki tantangan tersendiri, yaitu para generasi Z di 611
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ indonesia kerap kali tergiur dengan adanya mode baru, gaya baru dan pembaharuan yang berasal dari luar negara Indonesia. Kesadaran bahwa indonesia memiliki sumber daya dan identitas yang tidak kalah baik dengan yang dimiliki negara luar perlu ditanamkan, dan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya yang berasal dari dalam negeri agar dapat bersaing dengan sumber daya luar negeri. Identitas nasional akan semakin tangguh ketika sumber daya lokal kuat. Dengan menguatnya sumberdaya dan kearifan lokal yang ada di indonesia, maka generasi muda terutama generasi Z tidak akan sungkan dalam mempertahankan identitas nasional di kancah internasional. PENUTUP Globalisasi membawa dampak yang cukup serius terhadap identitas nasional khususnya Generasi Z. Dampak-dampak tersebut, di antaranya masuknya budaya luar seperti westernisasi dan korean wave. Usia Generasi Z adalah 16-25 tahun yang mana usia ini adalah masa pencarian jati diri. Sehingga mereka cenderung suka mencoba hal- hal baru yang menarik perhatian mereka. Westernisasi membuat Generasi Z menyukai hal-hal yang berbau kebarat-baratan, seperti gaya bahasa Jaksel yang mencampur bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam satu kalimat. Bahkan tidak jarang seseorang yang dielek bahasa daerahnya kental akan dinilai kampungan. Sementara Korean Wave membuat Generasi Z menyukai hal-hal berbau kekoreaan. Persoalan ini dapat menyebabkan menurunnya identitas nasional Indonesia. Untuk meminimalisir hal ini, seluruh pihak harus bekerja sama untuk menumbuhkan rasa cinta pada budaya nasional, salah satunya dengan mengamalkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari- hari. DAFTAR PUSTAKA Anis, M. Z., Mardiani, F., & Fathurrahman. (2021). Memperkuat Identitas Nasional Melalui Model Pembelajaran Berpikir Historis (MPBH): Antara Nyata atau Sebuah Asa? Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah. 6. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Syarifah, S., & Kusuma, A. (2016). Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional bagi Mahasiswa Surabaya. Global & Policy, 4(2), 61-72. Valentina, A., & Ratna, I. (2013). Gelombang Globalisasi ala Korea Selatan. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2(2), 71-86. Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 13-24. HANUGH, Shalahudin Pasha, et al. UPAYA MENGATASI KRISIS IDENTITAS NASIONAL GENERASI Z DI MASA PANDEMI. Jurnal Kewarganegaraan, 2021, 5.2: 651-659. SALAMAH, Umi. MENGUATKAN IDENTITAS NASIONAL MELALUI PEMAJUAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA. In: Prosiding Seminar Nasional Sastra, 612
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Lingua, Dan Pembelajarannya (Salinga). 2021. p. 725-738. Permana, I. K. (2021). Peran Generasi Z untuk Bela Negara Serta Pemahaman Nilai Pancasila, dalam Berbangsa dan Bernegara. Dialog, 6(2), 160-167. Julianty, A. A. (2022). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA SAAT INI. ASANKA: Journal of Social Science And Education, 3(1). Nurhamidah, S. (2021). Penguasaan Kosakata Baku pada Generasi Z di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, Tadris Bhs. Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Hanugh, S. P., Perdana, M. R., Novaleni, K. N., & Khairunnisa, D. (2021). UPAYA MENGATASI KRISIS GENERASI MASA PANDEMI. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 651-659. IDENTITAS NASIONAL Z DI 613
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Rahmanu Wijaya, Universitas Negeri Surabaya, rahmanuwijaya@unesa.ac.id. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Universitas Negeri Surabaya, imanpurba@unesa.ac.id. Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan RI dapat dikualifikasikan sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Prinsip turut dikembangkan dan dijaga oleh Kejaksaan, sehingga tidak serta merta dimaknai sebagai kekuasaan eksekutif belaka yang tunduk pada Presiden sebagai kepala pemerintah. Dalam hal sistem peradilan pidana (criminal justice system) karekteristiknya berbeda dengan Kepolisian RI, sebagaimana dalam Pasal 30 UUD 1945 yaitu berada dalam garis komando yang sangat ketat dibawah Presiden RI. Independensi tersebut semakin kuat dengan berlakunya UU RI No. 11 Tahun 2021, termasuk beberapa diantaranya Jaksa Agung RI telah mengeluarkan beberapa Peraturan Jaksa Agung RI terkait dengan peranperan dan kedudukan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum ini secara statue approach menganalisa perihal peran dan kedudukan tersebut, hasilnya ditemukan beberapa perkembangan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Kata Kunci: Kejaksaan, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana. independensi sebagaimana dalam kekuasaan kehakiman juga Abstract Based on the provisions of Article 24 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Indonesian Prosecutor's Office can be qualified as a body whose functions are related to judicial power. The principle of independence as in judicial power is also developed and maintained by the Prosecutor's Office, so that it is not necessarily interpreted as mere executive power that is subject to the President as head of government. In terms of the criminal justice system, the characteristics are different from the Indonesian National Police, as in Article 30 of the 1945 Constitution, which is in a very strict line of command under the President of the Republic of Indonesia. This independence is getting stronger with the enactment of Law No. 11 of 2021, including several of them, the Attorney General of the Republic of Indonesia has issued several Regulations of the Attorney General of the Republic of Indonesia related to the roles and positions in the criminal justice system. This legal research using a statue approach analyzes the role and position, the results found several developments in the role of prosecutors in the criminal justice system. Keywords: Prosecutors, Restorative Justice, Criminal Justice System. PENDAHULUAN Latar Belakang Strukutur ketatanegaraan Republik Indonesia menyangkut lembaga- lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 terbagi dalam lembaga yang disebutkan penamaannya secara tegas disertai dengan uraian fungsi, serta lembaga yang hanya disebutkan secara implisit. Makna disebutkan secara implisit tersebut hanya diuraikan namanya, atau bahkan dapat diuraikan lembaga negara yang nama serta fungsinya fungsinya saja. Beberapa 614
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disebutkan dengan tegas adalah : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUD yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Perihal Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam ketatanegaraan di Indonesia terdapat perbedaan kedudukan antara sebelum reformasi dengan setelah reformasi. Sebelum reformasi memiliki kedudukan sebagai pengemban kedaulatan rakyat, hal ini terlihat dari konstruksi Pasal 1 ayat (2) UUD sebelum amandemen ―kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR‖. Sebagai pengemban kedaulatan rakyat, maka yang disuarakan oleh MPR sejatinya adalah suara rakyat. Hal ini membawa konsekwensi bahwa kedudukan MPR sebelum reformasi adalah satu-satunya lembaga tertinggi negara, yaitu lembaga yang dapat melahirkan kekuasaan atau melahirkan jabatan-jabatan dalam lembaga negara lain. Salah satunya adalah Presiden, dimana pada saat itu sebelum reformasi kekuasaan Presiden hingga dilahirkan pertanggungjawaban Presiden adalah kepada MPR. Dengan struktur yang demikian, susah untuk menentukan segala sesuatu. Kondisi demikian berbeda pada saat reformasi sekarang yaitu dengan adanya amandemen UUD, dimana kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang setara dengan lainnya. 2. Presiden, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD yaitu tersebut Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan diterjemahkan lebih lanjut dalam Bab III UUD, baik untuk urusan legislatif, murni pemerintahan, termasuk quasi yudikatif. 3. Kementerian Negara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD merupakan prerogatif Presiden dan dibentuk berdasarkan Undang-undang.13 oleh MPR termasuk segala sesuatu tugas Selain lembaga yang nama serta fungsinya disebutkan secara tegas, juga terdapat lembaga yang hanya diuraikan namanya, atau bahkan fungsinya saja. Eksistensi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. termasuk yang tidak disebutkan secara tegas14, hal ini hanya diatur secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan ―Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang‖. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD, karakteristik kekuasaan kehakiman adalah merdeka dalam hal menyelenggarakan peradilan.15 Kejaksaan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 11 13 Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, h. 56 14 Ghonu. (2015). Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol.31, (No.2), h. 21 15 Ardilafiza. (2010). Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol.III, (No.2), h. 7 615
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tahun 2021 merupakan lembaga pemerintahan, kata pemerintahan dalam hal ini adalah eksekutif dengan kata lain berada dibawah Presiden. Diluar itu bahwa makna eksekutif atau pemerintah adalah memiliki peran melindungi kepentingan publik, berpihak kepada masyarakat luas meskipun atas nama keadilan. Obyektivitas dipertentangkan, yaitu keberpihakan pada publik dengan keadilan yang imparsial dan tanpa kontrol sebagai perwujudan prinsip independensi. Obyektivitas juga dipertaruhkan dengan melihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU 11 tahun 2021, dengan tegas menyebut bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pegawai, maka sangat tunduk pada ketentuan Undangundang bidang kepegawaian. Dalam arti harus mengikuti kaidah disiplin sebagai PNS, tunduk sepenuhnya kepada Presiden sebagai pejabat tertinggi pembina kepegawaian. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI ini dapat berpengaruh pada pola pelaksanaan sistem peradilan pidana yang diemban oleh jaksa16, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU 11 Tahun 2021 adalah melaksanakan peran penuntutan termasuk juga peran-peran lainnya. Makna peran lainnya dalam hal ini yang sejalan dengan penuntutan berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (SPPA) telah dinyatakan adanya bentuk keadilan restoratif melalui upaya diversi, yaitu pada intinya perkara anak tidak selalu berakhir pada pelimpahan ke pengadilan. Lebih lanjut Jaksa Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/ A/ J.A./ 04/ 2015, yang pada intinya memberi ruang yang luas kepada Jaksa dalam proses diversi tersebut. Dalam perkembangannya ditentukan pula secara implisit dalam UU berupa tindakan-tindakan dalam rangka memberi akses terpenuhinya keadilan restoratif, ruang yang sangat luas ini membuka kemungkinan-kemungkinan tentang penyelenggaraan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Rumusan Masalah Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk jaksa dalam sistem ketatanegaraan ternyata berpengaruh pada berjalannya sistem peradilan pidana, Undang-undang Kejaksaan telah berubah dan keadilan restoratif telah berkembang masif. Sejalan dengan kondisi tersebut, penelitian ini hendak menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan pertanyaan hukum : Bagaimana independensi Kejaksaan RI secara struktural dalam menjalankan peran penuntutan dalam sistem peradilan pidana termasuk mewujudkan keadilan restoratif ? METODE PENELITIAN Sebagai sebuah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach, yaitu menganalisis berdasarkan UUD NRI Tahun 16 Mahrus Ali. (2013). Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, h. 17 616
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1945, UU RI No. 16 Tahun 2004 jo. UU RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung No. Per006/ A/ J.A./ 04/ 2015 serta lainnya sebagai bahan hukum primer. Sebagai pelengkap adalah doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat hukum dari para ahli, dimana secara keseluruhan akan dikelompokkan dan dikaji secara sistimatis serta dibandingkan saling terkait sehingga diperoleh suatu simpulan. PEMBAHASAN A. Independensi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Independensi terkait dengan kedudukan ketatanegaraan, dalam hal ini kedudukan Kejaksaan termasuk dalam wilayah kekuasaan yudisial atau masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Sederhananya maka harus kembali pada ajaran pemisahan kekuasaan, dimana menjadi landasan berpijak dalam konstitusi untuk menentukan kedudukan dan kewenangan lembaga- lembaga negara. Ajaran pemisahan kekuasaan mengalami perkembangan dalam praktiknya, sehingga banyak istilah yang berkembang mengiringi praktik dari ajaran pemisahan kekuasaan. Mulai dari pemisahan kekuasaan (separation of power) sampai dengan pembagian kekuasaan (division of power).1718 Meskipun dalam praktiknya banyak terjadi perkembangan terhadap ajaran pemisahan kekuasaan ini, tetapi secara substantif tujuan dari pemisahan kekuasaan ini agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan hanya pada 1 lembaga. Secara historis Indonesia pada awal berdirinya tidak dimaksudkan untuk menganut ajaran pemisahan kekuasaan. Ajaran pemisahan kekuasaan menjadi argumentasi pokok yang dikemukakan oleh Soepomo dalam menolak pemberian kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Secara tegas Soepomo pada prinsipnya menyatakan ―Sistem demikian itu memang ada, yaitu di Amerika dan juga di negeri Jerman pada zaman Konstitusi Weimar, jadi Republik Jerman sesudah perang dunia. Ada juga di negeri Australia, di Cecho Slowakia sesudah perang dunia ke satu. Tetapi apa artinya sistem itu ? Sistem yang dipakai di negeri Belanda berdasarkan materiele recht, yaitu satu konsekuensi daripada sistem Trias Politica, yang memang di Amerika betul-betul dijalankan sesempurna-sesempurnanya. Menurut pandangan beliau dalam rancangan Undang-undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan principiel 3 badan itu, artinya tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang.‖19 Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia memang tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan. Bukti terhadap tidak dianutnya ajaran pemisahan 17 Philipus M Hadjon, (1993). Sistem Pembagian Kekuasaan Negara, Yuridika, Volume 18 , No. 06, h. 5 19 Sri Soemantri (1997), Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Alumni, h. 73 617
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kekuasaan dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ―kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.‖ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini mengandung pengertian bahwa supremasi yang dianut oleh UUD 1945 adalah supremasi institusi (MPR) bukan supremasi Konstitusi. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, maka terjadi pergeseran secara konstitusional dari supremasi institusi menjadi supremasi konstitusi. Rumusan Pasal 1 ayat (2) berubah menjadi ―kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. Pergeseran supremasi dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi tidak bisa dilepaskan dari kehendak MPR untuk melakukan purifikasi sistem presidensiil. Sistem presidensiil merupakan elaborasi dari ajaran pemisahan kekuasaan. Kejaksaan dalam hal ini masuk dalam quasi judicial, dalam arti bahwa secara teoritik Kejaksaan tidak secara tegas masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau yudisial. Montesquie hanya menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif merupakan pelaksanaan terhadap undang-undang dan kekuasaan yudisial adalah kekuasaan untuk mengadili.20 Dalam praktik hukum, kedua cabang kekuasaan ini mengalami dinamika yang luar biasa. Kekuasaan eksekutif yang pada awalnya dirancang hanya sebagai pelaksana undang- undang, sekarang mulai merambah pada kekuasaan mengatur (regeling). Kekuasaan mengatur yang dimiliki oleh eksekutif karena lapangan hukum administrasi yang merupakan ranah kekuasan eksekutif juga mengalami dinamika yang luar biasa. Purifikasi terhadap sistem presidensiil akan memberi peran yang kuat terhadap hukum administrasi, Meskipun sistem presidensiil merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana antara lembaga Negara yang satu dengan yang lain memiliki kedudukan yang equal, tetapi dari jangkauan kekuasaan, justru kekuasaan Presiden lebih luas dibanding cabang kekuasaan legislatif dan yudisial.21 Rumusan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara yang dikurangi oleh kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan legislatif memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sementara itu, kekuasaan yudisial memiliki fungsi mengadili dan memvonis. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan di luar kekuasaan legislatif dan yudisial, termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu wajar jika Kejaksaan di bawah kekuasaan Presiden, sebab kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan eksekutif. Tentu ada yang akan membantah 20 Rumadan. (2014). Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System). Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, (No.3), h. 11 21 Effendy, Marwan. (2005), Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 17 618
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ argumentasi ini dengan membandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dari segala intervensi kekuasaan. Terdapat perbedaan politik hukum dari lembaga kejaksaan dan KPK. KPK memang dibentuk secara khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, sehingga independensinya harus benar-benar terjamin. KPK meskipun secara fungsional masuk dalam ranah eksekutif tetapi secara struktural KPK independen, karena memang KPK sebagaimana lembaga-lembaga negara independen lainnya dirancang untuk menjadi lembaga independen. Sementara itu, Kejaksaan sejak awal berdirinya Republik ini dirancang untuk menjadi bawahan Presiden. tentu akan membawa konsekuensi terhadap Presiden untuk ikut bertanggungjawab terhadap penegakan hukum. Untuk dapat merealisasikan penegakan hukum, maka Presiden membutuhkan aparat yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam tindak pidana umum, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik, sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan aparat dari Presiden, maka Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan seharusnya juga merupakan aparat dari Presiden. Penguatan sistem presidensiil tanggungjawab pemerintahan yang tertinggi ada di tangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden lagi dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Konsekuensi dari pergeseran sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih dan diangkat oleh MPR menjadi dipilih pergeseran rakyat, maka pertanggungjawaban politik dari kepada MPR menjadi kepada rakyat secara langsung. Berlakunya sistem presidensiil, tidak langsung oleh juga terjadi Sistem presidensiil ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bersifat publik adalah tanggungjawab Presiden. Dengan demikian, Presiden melalui aparatnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan quasi judisial, karena hanya sampai dengan proses penuntutan. Sementara itu, dalam proses mengadili dan penjatuhan vonis ada di tangan hakim.22 Kemudian lepasnya Kejaksaan dari eksekutif, maka tidak otomatis Jaksa akan lebih mandiri dan progresif dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini 22 Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian kekuasaan Kehakiman. Masalah Masalah Hukum, Jilid 41, (No.1), h. 14 619
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebagaimana kembali melihat pada eksistensi kekuasaan kehakiman, dimana dalam perjalanannya mengalami beberapa pergeseran. Pada masa Orde Baru, kekuasaan kehakiman berdiri di dua kaki. Satu kaki berdiri di ranah eksekutif, kaki satunya berdiri di ranah yudisial. Sistem dua kaki ini dikenal dengan istilah two roof system, di mana untuk masalah keuangan merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan, sedangkan untuk masalah administrasi. Persoalan keuangan/gaji yang merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan inilah yang membuat kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dianggap tidak merdeka. Kekuasaan kehakiman yang kurang merdeka ini pada masa Orde Baru membuat penguasa pasca Orde Baru, yang didasarkan pada tuntutan reformasi, langsung membuat perubahan sistem dengan mengubah sistem two roof system menjadi one roof system, di mana baik masalah keuangan maupun masalah administrasi langsung di bawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman pasca Orde Baru tidak juga dapat dikatakan menjadi lebih baik, bahkan realitas menunjukkan justru dengan independensi yang dimiliki oleh hakim juga bisa membuat hakim melakukan tindakan yang menyimpang juga.23 Oleh karena itu bukan persoalan independen dari kekuasaan mana yang jadi persoalan utama, tetapi lebih pada sistem pengawasan terhadap setiap institusi yang harus lebih dikuatkan. Untuk mengawasi kekuasaan kehakiman, maka pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Grondwetgever) membentuk lembaga independen yang khusus untuk mengawasi kehormatan dari kekuasaan kehakiman, yakni Komisi Yudisial. Lahirnya beberapa lembaga negara di Indonesia ini, pasca reformasi juga diikuti dengan sistem pengawasan yang dibangun, baik itu melalui pembentukan seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tugas menjaga marwah dan kehormatan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, ada juga beberapa lembaga negara yang memiliki sistem pengawasan internal, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan untuk anggota DPR. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum bukan tidak memiliki sistem pengawasan. Kejaksaan memiliki institusi yang memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mengawasi kinerja dari Kejaksaan, yaitu Komisi Kejaksaan. lembaga negara lainnya, (DKPP) dengan B. Menuju Criminal Justice System yang Berperspektif Keadilan Restoratif Berbicara mengenai kedudukan dan fungsi kejaksaan tidak cukup jika hanya diletakkan pada perdebatan independensi Kejaksaan hanya dilihat pada aspek wewenang Kejaksaan secara sendiri. Mengkaji kewenangan kejaksaan 23 Wicaksana, Dio A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Vol.I, (No.1), h. 29 620
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tanpa mengkaji kewenangan dari kepolisian dan kehakiman adalah sesuatu yang tidak komprehensif. Sebab antara ketiga itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Keterkaitan antara ketiganya ini yang disebut dengan integrated criminal justice system. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. lembaga Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, tidak termasuk tindakan-tindakan yang menyangkut bentuk pemasyarakatan. Integrated criminal justice system akan menjadi problem jika melihat pada rumusan Pasal 1 angka 1 UU 11 Tahun 2021 yang menyatakan ―Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.‖ Bandingkan dengan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan ―Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.‖ Jika dibandingkan antara rumusan Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 16 Tahun 2004 dan yang kemudian berlaku, maka akan terlihat bahwa terjadi perluasan kewenangan yang akan dimiliki Kejaksaan. Kejaksaan tidak bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Kewenangan dari Jaksa ini tentu tidak selaras dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan tentang penyidikan dan penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 7 KUHAP. Berikut adalah rumusan yang menyangkut pula batasan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP : 1. Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan; 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 3. Penyidik pembantu adalah pejabat POLRI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam UU; 4. Penyelidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan; 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 621
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU; 6 a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.24 Jika melihat pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan kewenangan dari polisi dan kewenangan menuntut yang ada pada jaksa, maka jika Pasal 1 angka dalam UU 11 Tahun 2021 dipaksakan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Jaksa dan Polisi. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang No. 16 Tahun 2004 Jaksa memang memiliki kewenangan penyidikan terhadap pidana tertentu. Namun demikian, secara praktik kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang No. 16 Tahun 2004 bukannya tanpa masalah. Berkenaan dengan perkara TPK, penyelidik ialah POLRI serta KPK sementara penyidik ialah KPK, POLRI, serta Kejaksaan. Dalam fungsi penyidikan, peran Kejaksaan adalah : 1. Mengirim SPDP kepada KPK; 2. Pemanggilan saksi dan tersangka; 3. Pemanggilan bantuan keterangan ahli; 4. Melakukan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lainnya; 5. Menentukan tersangka baru; 6. Menghentikan penyidikan.25 Melihat peran-peran ini maka fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak dilatar belakangi tindakan penyelidikan, sehingga dalam praktik lahirnya penyidikan lebih disebabkan karena peran intelijen. Tidak adanya fungsi penyelidikan menyebabkan Jaksa hanya pasif berupa menerima laporan saja namun tidak dapat secara aktif memantau peristiwa-peristiwa, hingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dinyatakan sebagai TPK. Oleh karena dalam KUHAP telah ditentukan pejabat penyelidik hanya POLRI, maka dalam perkara TPK Jaksa perlu memperoleh kewenangan untuk dapat bekerja sama dengan POLRI terutama dalam hal memantau dan/ atau lahir dengan memerintahkan penyelidikan. Kewenangan menambahkan dalam UU, sehingga ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dapat ditambahkan dengan kewenangan baru. Makna bekerja sama dimaksud bukan berarti melahirkan kewenangan Jaksa sebagai penyelidik, melainkan tersebut 24 Barda Nawawi Arief. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 71 25 Ratna Sari D., Polantalo, (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lex Crimen, Vol.VII, (No.1), h. 9 622
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan instrumen penyelidik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP Jaksa dapat berperan dalam membuat ―perintah penyelidikan‖ kepada POLRI hingga memantau kinerja penyelidikan. Selanjutnya berkenaan dengan keadilan restoratif, sejarah pengaturannya pertama termuat dalam UU RI No. 11 Tahun 2012. Hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU SPPA pada intinya adalah Penekanan keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semula, dan bukan pada suatu pembalasan. dalam hal ini adalah sebuah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil. Dalam penjelasan umum UU SPPA juga disebutkan pada intinya bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi,26 sebuah upaya baru dalam rangka mengatasi masalah secara bersama-sama serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.27 Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.28 Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/ Walinya, korban dan/atau orang tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA). tersebut memperoleh perhatian yang besar di Indonesia. Berkaitan dengan Kejaksaan hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun ternyata fungsi demikian belum memperoleh kewenangan dalam UU Dalam perkembangannya, prinsip keadilan restoratif 26 M. Yahya Harahap. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, h. 47 27 Mulyadi, Lilik. (2014). Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia, Bandung: Alumni, h. 12 28 Romli Atmasasmita, (2020). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 52 623
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kejaksaan.29 Sehingga dengan prinsip keadilan restoratif yang mulanya diatur dalam UU SPPA kemudian dimungkinkan muncul dalam beragam perundang-undangan pidana yang lainnya, serta Kejaksaan telah menyiapkan detail teknis pelaksanaannya baik dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/ A/ J.A./ 04/ 2015 maupun Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 maka telah ditambahkan kewenangan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan. Pada akhirnya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2004 tidak bisa jika hanya melihat pada deretan Pasal-pasal yang ada dalam undangundang ini. Namun, untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini juga harus diiringi dengan perubahan dengan undang- undang yang terkait agar tidak terjadi konflik norma hukum. Undang-undang yang terkait dengan undang-undang kejaksaan ini antara lain undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. PENUTUP Berdasarkan serangkaian uraian dalam pembahasan, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan ajaran pemisahan kekuasaan, posisi kejaksaan masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum pidana. Kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum pidana, lebih dikenal dengan istilah kekuasaan yudisial semu (quasi judicial). Kekuasaan jaksa merupakan quasi judicial, karena proses penegakan hukumnya hanya sampai pada penuntutan. Sedangkan pemegang kekuasaan yudisial dalam arti sebenarnya adalah hakim di pengadilan. 2. UU Kejaksaan yang saat ini berlaku menghendaki adanya perluasan kewenangan, dimana yang sebelumnya hanya menuntut dan melaksanakan putusan pengadilan menjadi bukan saja menuntut dan melaksanakan putusan, tetapi juga mulai penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan menyelidiki dan menyidik tentu akan tumpang tindih dengan KUHAP yang menentukan bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Maka agar tidak terjadi demikian, Jaksa dapat mewujudkan kerja sama dalam bidang penyelidikan dengan POLRI, yang kewenangannya diatur dalam RUU yang lebih komprehensif. Demikian juga berkaitan dengan peran Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif, kewenangannya tentu secara atributif perlu diatur dalam RUU sehingga dapat sinkron dengan penegak hukum lain dalam criminal justice system. Selanjutnya menindaklanjuti temuan dalam simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 29 Waluyo. (2004). Menyoalkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Bina Adhyaksa, Vol.II, (No.1), h. 31 624
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Kejaksaan tetap masuk dalam cabang kekuasaan pemerintahan dalam bidang penegakan hukum pidana. Jaksa agung sebagai pembantu Presiden setingkat Menteri yang bertugas membantu Presiden untuk melaksanakan proses penegakan hukum di bidang hukum pidana. 2. Perubahan terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2004 dapat dilakukan kembali kajian akademik secara komprehensif, karena perubahan terhadap undangundang No. 16 Tahun 2004 akan memiliki implikasi yang serius jika tidak dikaji secara komprehensif. Undang- undang No. 16 Tahun 2004 sangat berkaitan dengan KUHAP dan undang-undang No. 2 Tahun 2002 sehingga jika undangundang No. 16 Tahun 2004 dilakukan perubahan atau pergantian tanpa melihat keterkaitan dengan undang-undang lainnya akan berpotensi pada disharmoni undang-undang di bidang penegakan hukum pidana. DAFTAR PUSTAKA Ardilafiza. (2010). Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol.III, (No.2) Ghonu, I. (2015). Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol.31, (No.2) Hadjon, Philipus M. (1993). Sistem Pembagian Kekuasaan Negara, Yuridika, Volume 16, No. 06 Polantalo, Ratna Sari D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lex Crimen, Vol.VII, (No.1) Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian kekuasaan Kehakiman. Masalah Masalah Hukum, Jilid 41, (No.1) Rumadan, I. (2014). Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System). Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, (No.3) Waluyo, B. (2004). Menyoalkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal Bina Adhyaksa, Vol.II, (No.1) Wicaksana, Dio A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Vol.I, (No.1) Ali, Mahrus. (2013). Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press Arief, Barda Nawawi. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Effendy, Marwan. (2005), Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Harahap, M. Yahya. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti Mulyadi, Lilik. (2014). Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia, Bandung: Alumni Soemantri, Sri. (1997), Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Alumni 625
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ REPRESENTASI TEORI KELAS KARL MARX PADA FILM SERIAL THE HUNGER GAMES (Analisa Semiotica Model John Fiske) Navita Fayola Frihanggrahita, Farid Pribadi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Film The Hunger Game diadaptasi dari novel Trilogi The Hunger Game oleh penulis berdarah Amerika yaitu Suzanne Collins. Film yang rilis pertama kali di Indonesia pada 22 Maret 2021 ini adalah film bergenre fiksi ilmiah yang memuat isu-isu sosial yang sering kita jumpai di masyarakat, salah satunya yaitu konflik sosial. Pada film ini menggambarkan bagaimana kaum proletariat berjuang untuk keluar dari penindasan dan kemiskinan, sedangkan kaum borjuis merasakan hidup yang sangat sejahtera dengan gaya hidup mewah tanpa memiliki rasa peduli terhadap kaum bawah. Tradisi yang dibuat oleh kaum petinggi adala kompetisi yang mengharuskan pesertanya untuk saling membunuh dan bertahan hidup, dimana hal tersebut hanya digunakan sebagai hiburan reality show oleh kaum-kaum tinggi tanpa merasa keputusasaan yang dirasakan oleh kaum-kaum proletariat. Bedasarkan hal tersebut, peneliti memilih film ini unutk di teliti dan dianalisis dengan menggunakan konsep teori kelas Karl Max. Tujuam penelitii mlakukan analisis ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui scene-scene yang mempresentasikan konflik sosial pada film The Hunger Games melalui analisa representasi, ideologi, dan realitas. Methode yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah deskriptive serta pendekatan kualitatif dengan analisis semiotica model Jonh Fiske. Teori Kelas Karl Marx yang digunakan sebagai acuan dasar teori pada penelitian ini. Teori tersebut yang mengemukakan 2 kelas dalam masyarakat kapitalis yaitu kaum buruh (proletaria) dan pemiliki modal (borjuis). Teknik analysis data dalan penelitian ini menggunakan analysis descriptive. Hasiil dari analisis ini menunjukan pada adegan yang ada di film The Hunger Games mampu mempresentasikan konflik sosial melalui scene-scene perbedaan tempat tinggal dan konflik-konflik yang dialami oleh pemeran utama yaitu Katniss Everdeen. Adegan, setting tempat, setting latar, karakter, hingga lighting dan pemilihan music dapat mewakili apa yang ingin disampaikan, sehingga makna-makna tersirat maupun tersurat dapat sampai kepada penonton dengan jelas. Kesenjangan sosial yang dialami oleh kaum buruh (penduduk distrik) mengakibatkan memicu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buruh kepada kaum borjuis (Capitol) untuk menuntut revolusi. Digambarkan perjuangan kelas teersebut tidak akan berhenti hingga salah satu dari kelas tersebut mengalami kekalahan. Kata Kunci: Semiotika, Karl Marx, konflik Kelas, The Hunger Games Abstract The Hunger Games film is adapted from the novel The Hunger Game is trilogy by Americans writer Suzanne Collins. The film, which was first released in Indonesia on March 22, 2021, is a science fiction genre film that contains social issues that we often encounter in society, one of which is social conflict. This film depicts how the proletariat struggles to get out of oppression and poverty, while the bourgeoisie feel a very prosperous life with a luxurious lifestyle without having a sense of caring for the lower classes. The tradition made by the higher-ups is a competition that requires the participants to kill each other and survive, where it is only used as entertainment for reality shows by the higher-ups without feeling the despair felt by the proletariat. Based in this, the researcher choose this film to be studied and analyze using the concepnt of Karl Max's class theory. The purposes of the study is to identifyd and analyzed the scenes that represent social conflict in the film The Hunger Games through analysis of representation, ideology, and reality. Thee methoded used by researchers those study is a qualitatiive approach with semiotik analysis of John Fiske's model. The theory used in those 626
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ reseearch is thee class theory Karl Max which suggests 2 classes in capitalist society, namely the workers (proletariat) and the owners of capital (bourgeoisie). Data analysis techniuque in this study uses descriptife analysist. Result of this study indicated is The Hunger Games film is able to present social conflicts through scenes of differences in residence and conflicts experienced by the main character, Katniss Everdeen. Scenes, place settings, background settings, characters, to lighting and music selection can represent what you want to convey, so that implied and explicit meanings can reach the audience clearly. The social inequality experienced by the workers (district residents) resulted in triggering a revolt by the workers against the bourgeoisie (Capitol) to demand a revolution. It is described that the class struggle will not stop until one of the classes is defeated. Keywords: Semiotics, Karl Marx, Class Conflict, The Hunger Games PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold) Latar Belakang Stratifikasi sosial ialah penggolongan masyarakat social pada kelas-kelas sosial secara bertingkat (vertical). Perwujudan lapiisan social di masyrakat di kenal dengan sebutan kelas social. Pelapisan social dalam masyarakat didasarkan pada jenis kelamiin, seniority, dan kekuasaan. Dalam teori kelas Karl Max, Marx mengemukakan bahwa kelas-kelas sosial dapat terbentuk karena adanya faktor- faktor ekonomi seperti hubungan antara kepemilikan alat produksi dan non- kepemilikan alat produksi. Dalam buku Communist Manifesto, Marx mengidentifikasikan kesenjangan dua kelas yaitu kelas Borjuis dan Proletariat dalam masyarakat kapitalisme. Film The Hunger Games menggambarkan tentang kesenjangan antara kaum buruh (proletar) dengan pemilik tenagakerja atau tuan tanah (borjuis) dan perjuangan kaum buruh yagn ingin bebas dari penindasan dan ancaman kelaparan. Kapitalisme oleh Capitol (kaum borjuis) yang ingin menguasai seluruh distrik dengan memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati ketat oleh penduduk distrik (kaum buruh) dimana peraturan tersebut sangat merugikan penduduk distrik. Berbeda dengan penduduk Capitol yang digambarkan sangat sejahtera dengan gaya hidup boros yang menikmati berbagai macam kemewahan seperti pesta, fashion, dan hiburan massa yang dibuat oleh Capitol yaitu permainan bernama ―The Hunger Games‖. Penduduk Capitol juga digambarkan tidak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di berbagai distrik atau bahkan mengabaikan dan menutup mata atas keputus- asaan dan kesengsaraan yang dialami penduduk distrik. Pada film The Hunger Games menceritakan sebuah negara fiksi di Amerika Utara bernama Panem yagn tlah berdiri kembali dari kehancuran post-apocalyptic. Capitol adalah ibu kota Panem yang menjadi pusat pemerintahan dari distrik- distrik. Segala hal yang ada di Capitol adalah hasil dari SDA yagn dikelolla oleh penduduk dari seluruh distrik yang ada di Panem. Tetapi, seluruh distrik merasa dirugikan karna gaji yang diberikan kepada mreka tidak sepadan dengan kerja paksa yang telah dilakukan. Semua hal itu diperuntukan untuk kepentingan penduduk Capitol yang berkuasa. Diceritakan, suatu waktu penduduk distrik melakukan suatu pemberontakan dengan menuntut revolui agar seluruh pihak 627
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang ada di Panem diuntungkan. Tetapi, karna Capitol terlalu kuat dan berteknologi maju, pemberontakan yang dilakukan hanya meninggalkan cerita. Akibat dari kekalahan pemberontakan oleh distrik-distrik yang memakan banyak korban jiwa, Capitol membuat suatu tradisi yang dilakukan setiap tahun untuk memperingati kejadian tersebut serta sebagai pengingat kepada seluruh penduduk distrik bahwa pemerintahan Capitol yang dipimpin oleh Presiden Snow adalah pemerintahan yang sangat kuat dan berkuasa. Tradisi yang diberii naama ―The Hunger Games‖ adalah suatu pertandingan yang mengharuskan peserta dari distrik 1 hingga distrik 12 untuk saling membunuh dan bertahan hidup di dalam suatu arena yang telah di setting oleh The Head Gamemaker dan pemenangnya akan mendapatkan . Pada kompetisi ini setiap distrik mengirimkan 1 gentleman dan 1 ladies yang dipilih secara acak yang akan menjadi perwakilan masing-masing distrik. Layaknya reality show, pada permainan ini juga terdapat pemilik modal yang disebut dengan sponsor. Untuk mendapatkan sponsor ini peserta perlu mempunyai personalities yang menarik agar para sponsor tertarik untuk membantu mereka. Sponsor ini digunakan untuk membantu para peserta bretahan hidup (survive) dan melindungi diri dari kejadian-kejadian maut yang terjadi di arena. Kapitalisme yang terjadi pada film The Hunger Games mengakibatkan kaum proletariat membuat konflik untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Pramono, 2014). Dalam sisstem ekonomi kapitalis, kedudukan indiviidu ditentukan oleh banyaknya harta djang dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Karl Max dalam bukunya yaitu Communist Manifesto, dengan berbagai cara, kelas djang tinggi akan sellalu menindas kelas yang lebih rendah, hal tersebut adalah sejarah manusia (Pramono, 2014). Perjuangan kelas adalah sebuah perjuangan untuk menuntut kebebasan penindasan tersebut. Media massa jika diartikan melalui teoritis, memiliiki peran sbagai saluran information, pendidika, dan pertunjukan (Mardina, Mayasari, Nurkinan, 2022). Film adalah media visual yang memaparkan berita, kisah, cerita, maupun informasi dan lain-lain. Film merupakan kombinasi dari drama dengan paduan musik dan suara (Widjaja, 2000). Film digunakan sebagai alatt massa communication atau sebagai media untuk bercerita, karena film merupakan salah satu instrumen yang sangat popular diberbagai kalangan. Film biasanya juga digunakan untuk media pembelajaran bagi masyarakat umum, isi dari film merupakan sumber informasi. Demikian pula, jika media massa menayangkan tayang-tayang yang membuat tumbuh sifat-sifat tidak ber-prikemanusiaan, maka informasi dari tayangan tersebut tidak bermutu (Burhan Bungin, 2006 : 346). Rumusan Masalah Bedasarkan analisis masalah diattas, selanjutnya rumusan masalah yang didapat analisis ini adalah sbagai berikut, ―Bagaimana representasi teori kelas 628
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sosial Karl Max pada film The Hunger Games‖ METODE PENELITIAN Penelitian ini mengggunakan descriptive method, serta pendekatan kualitatif. penelatian kualitatif adalah analisis yamg menekankan pada realitias interaktif dan multidimensi serta petukaran penglaman social yagn ditafsirkakn melalui pribadi masing-masing (Nurul, Nugroho, 2017). Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk mengartikan sudut pandang subjek suatu penelitian mengenai fenomena sosial. analisis ini mengunakan critical paradigm. Paradigma adalah pola pikir yang dikaji, dipahami, diteliti, dipelajari, dipersoalkan mengenai peristiwa atau realitas ilmu pengetahuan guna untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah (Pujileksono, 2015:26) Pada penelitian ini digunakan critical paradigm untuk mengungkapkan pandangan marxism pada sinema The Hunger Games. peneliti ingin mengkaji dan mempelajari representasi kelas sosial dari paham Marxisme iang terrdapat pada adegann-adegann dalam sinema The Hunger Game secara mendalam. Setelah peneliti mengamat stiap adegan yang terdapaat representation kelas sosial, peneliti kemudian menjabarkan adegan tersebut secara deskriptif. Dallam penelitian ini mengunakan analisa semiotics model John Fiske. Semiotika yang berassal dari Bahasa Yunani yautu Semion, memiliiki arti sebagai tanda. Yang kemudian dirubah dalam Bahasa Iggris menjadi Semiotics. Tanda merupakan suatu unsur yang penting dalam berprilaku dan berkomunikasi untuk memunculkan berbagai makna agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan dimengerti. Semiotika menurut John Fiske adalah sebuah ideologi. Dalam semiotika, John Fiske mengemukakan 3 study utama yaitu sbagai berikut (Fiske, 2011:60) a. The Sign Itself Studi ini terdapat dari beberapa sign yagn berbeda. Tanda adalah bentuk manusai yang hanya dapat dipahami dala artian manusia itu sendiri. Perbedaan tanda-tanda tersebut ada dalam menyampaikan suatu makna serta hal tersebut tergantung dengn manusia yagn mengunakannya. b. The Code or System that Organizes The Sign ini meliputi bagaimana brbagai kode dikembanngkan untuk Study melengkapi kebutuhaan masyrakat atua budaya untku menekan penggunaan alat komunikasi untuk penyebarannya. c. The Culture in Which Codes and Signs Work Studi ini tergantung pada pengunaan dari code-code dan sign unutk kebradaan dan bantuknya sendri. Television codes John Fiske dibagi dalsm 3 kode level yaitu adalah level realistic, level representation, dan level Idelogy. Level realitas adalah peritiwa yang encoded atau ditandakan sebagai reality-display clothing, environment, behavior, conversations, gestures, expressions, voices, dan in written language on the form of documeents, interviews transcriipts, lain-lainnya. Level representations adalah realistics yang telah ter-enkode dalam kode elektronik dan harus ditampakan pada teknikal kode, seperti kamera, pencahayaan, edit, musik, maupun suara. Dalam Bahasa tulis yaitu in language write, namely words, sentences, photos, graphics, while in the picture has a camera, lighting, editing, music, Dll. Element-element tersebut di tranmisikan pada kode 629
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ reprisentasional untuk mengaktualisasi character, narration, action, dialog, dan setting. Level Ideology adalah dimna semua element dikelompokan kedalam kode-kode ideological, seperti patriarchy, individualism, race, class, materialism, capitalism, dan lain-lainnya. PEMBAHASAN Scene 1 Scene ini terdapat di awal film sebagai pembuka. Pada scene tersebut hanya diperlihatkan tulisan diiringi dengan suara voiceover dari salah satu tokoh yaitu Seneca Crane (Head Gamemaker 74th Hunger Games). pada scene tersebut tidak menunjukan adanya kode level realitas seperti penampilan, kostum, riasan, ataupun Bahasa tubuh, dan ekspresi. Dalam scene ini kode yang terlihat adalah pada level representasi. Level representasi yang diperlihatkan adalah adanya dialog tentang isi pakta kesepakatan adat yang ada di negara Panem. Adat tersebut adalah permainan yang wajib diikuti oleh seluruh penduduk distrik sebagai penebusan akan pemberontakan. Teori konflik Karl Marx yang terpresentasikan melalui kode ini adalah adanya dialog ―Sebagai penebusan atas pemberontakan mereka, masing-masing distrik harus mempersembahkan seorang pria dan wanita berusia antara 12 dan 18 tahun di tempat umum ―Menuai‖. Penghormatan ini harus diserahkan ke tahanan The Capitol. Dan kemudian dipindahkan ke arena publik di mana akan berjuang sampai mati, sampai satu-satunya pemenang tetap ada. Sejak saat itu dan selamanya kontes ini akan dikenal sebagai The Hunger Games‖. Pada dialog tersebut memperlihatkan bagaimana Capitol memberikan adat yang merugikan bagi penduduk distrik. pada level realitas level ideologi pada scene tersebut kode-kode ideologi seperti kapitalsme dan stratifikasi sosial. 630
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Scene 2 Level realitas yang diperlihatkan pada sene ini adalah kode-kode berupa penampilan, kostum, riasan tokoh. Pada scene tersebut terlihat perbedaan antara penggunaan kostum, riasan, dan penampilan yang digunakan oleh tokoh utama yaitu Katniss (penduduk distrik 12) dan Effie Trinket (penduduk Capitol). Katniss berpenampilan sederhana menggunakan kaos berbeda dengan Effie yang menggunakan gaun yang terkesan mewah serta riasan yang mencolok. Adegan tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan kelas antara penduduk ditrik dan penduduk Capitol. Level representasi pada scene ini diperlihatkan dengan adanya dialog "Apakah ini nyata?", "Ya. Ini memang nyata", "ini seharga tupai". Pada dialog tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan pangan di tempat tersebut termasuk langka dan hanya orang-orang yang dapat membayar lebih yang bisa memilikinya. Pada scene ini menggunakan pencahayaan alami menggunakan panas matahari sehingga memberikan kesan real dalam adegan tersebut, serta menggunakan kode kamera extreme close up, full shot, medium close up. Level ideologi pada adegan ini mencerminkan adanya perbedaan kelas sosial dimana terdapat gaya hidup yang berbeda antara penduduk distrik dengan penduduk capitol. Scene 3 631
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini diperlihatkan pada ekspresi dan lingkungan. Terlihat pada gambar pertama tokoh Katniss dan Peeta terkejut saat memasuki kereta dari Capitol, karna perbedaan yang mereka rasakan. Pada adegan tersebut juga digambarkan makanan-makanan disediakan sangat banyak dan mewah tanpa ada kekurangan, berbeda dengan yang dialami Katniss pada penjelasan scene 1. Dijelaskan bahwa di distrik para penduduk sangat kekurangan sedangkan penduduk Capitol sangat tercukupi dan sejahtera. Level Realitas pada scene Level Representasi pada scene ini diperlihatkan dengan penggunaan kode-kode seperti medium closed up dan extreme long shoot. Lighting yang digunakan melalui sorot lampu dan cahaya yang menyorot melalui jendela, hal ersebut semakin membuat adegan tersebut memiliki kesan dramatis. Setting yang digunakan juga menggambarkan sangat jelas perbedaan antara di distrik dan di capitol, tempat di buat memiliki kesan mewah. Level Ideologi pada scene ini menggambarkan adanya perbedaan kelas antara distrik dan Capitol serta adanya kesenjangan kelas yang terlihat dari penggunaan barang-barang mewah serta makanan-makanan yang disajikan. Scene 4 632
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Level Realitas pada scene ini menceritakan Katniss dan Peeta perwakilan dari distrik 12 yang akan bermain pada permainan The Hunger Games ke-74 sedang meminta saran kepada Haymitch (pemenang The Hunger Games Quartel Quell) bagaimana cara unttuk memenangkan pertandingan. Terlihat haymitch seperti putus asa dan tidak ingin menolong karna ia tau bagaimana susahnya untuk mendapatkan sponsor dan bertahan hidup pada saat di arena. Level Representasi pada scene ini terlihat pada saat dialog antara Katniss dan Haymitch yang membahas bagaimana untuk tetap hidup pada saat permainan berlangsung. Kalimat yang haymitch katakan adalah ―Kau harus membuat orang menyukaimu, dan barang-barang itu hanya datang dari Sponsor, dan unutk mendapatkan sponsor, kau harus membuat orang menyukaimu‖. Makna dari perkataan Haymitch tersebut adalah jika peserta ingin bertahan hidup pada saat di arena, mereka harus mendapatkan sponsor, karna sponsor adalah penolong mereka pada saat mereka di ambang kematian, mereka yang memberikan barang-barang bantuan dan keperluan pada saat di arena hal tersebut menadakan bahwa para sponsor ini adalah pemegang kendali atau dapat dikatakan sebagai tuan yang memiliki tenaga kerja untuk memenuhi hiburan mereka. Teknikh camera yang digunakaan antara lain iaalah medium close up dan close up. Level Ideologi disini digambarkan adanya kapitalisme dan konflik sosial. Sponsor (penduduk Capitol) sebagai pemiliki modal dan peserta Hunger Games sebagai buruh. Hal tersebut terlihat karna permain tersebut dan cerita yang dibuat para pemain di ceritakan layaknya reality show sebagai hiburan penduduk Capitol tanpa adanya perasaan peduli terhadap para pemain yang mempertaruhkan nyawanya pada saat permainan The Hunger games berlangsung. Scene 5 633
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada scene ini diceritakan pemenang The Hunger Games ke-74 yaitu Katniss Everdeen dan Peeta Mellark menjalani tour di seluruh distrik untuk memberikan bela sungkawan terhadap peserta yang gugur. Level Realitas pada scene ini diperlihatkan oleh ekspresi dari penduduk distrik yang sedih atas kepergian pesertayang mewakili distrik tersebut dan perasaan marah terhadap Capitol. Serta terdapat scene dimana seorang kakek tua melakukan gesture mengacungkan salam tiga jari yang dimaksudkan untuk menunjukan rasa terima kasih atau Bahasa tubuh selamat tinggal kepada orang- orang yang terkasih. Level Representasi pada scene ini terlihat pada konflik antara penduduk distrik dan penjaga keamanan Capitol, serta aksi yang dilakukan oleh seorang kakek tua yang memberikan simol 3 jari yang menandakan bahwa ia berterima kasih atas perlakuan Katniss kepada Rue (Tribut distrik 11) tetapi Presiden Snow menganggap bahwa simbol tersebut adalah awal dari pemberontakan. Scene tersebut diiringi percakapan monolog yang membuat suasan semakin menegangkan. Level Ideologi pada scene ini mencerminkan kapitalisme dimana para penguasa akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan meskipun hal tersebut adalah mengambil nyawa dari penduduk nya sendiri. Dimana Capitol tidak segan untuk membunuh jika penduduk distrik tersebut mengancam Capitol dan pada scen tersebut Capitol ingin meperlihatkan bagaimana berkuasanya Presiden Snow dan Capitol terhadap negara Panem. Scene 6 634
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Level Realitas pada scene ini mneunjukan terdapat 2 tokoh yang sedang berbincang di tempat makan tokoh tersebut adalah Presiden Snow dan Plutarch. Kedua tokoh tersebut adalah petinggi yang ada di Capitol. Pada adegan tersebut Presiden Snow memberikan ekspresi marah, kesal, dan takut akan Katniss yang menjadi harapan revolusi bagi penduduk distrik. Level Representasi pada scene ini dipresentasikan pada karakter Presiden Snow jahat dan tidak ber-prikemanusiaan di gambarkan pada teks ―Dia harus dibinasakan‖. Serta pencahayaan yang tidak terlalu terang serta tepat yang digunakan membuat adegan semakin berkesan dramatis. Penggunaan kamera anatara lain adalah mediium shot, close up, dna medium shot. Level ideologi pada scene ini mencerminkan kapitalisme dan konflik sosial dimana para penguasa akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan meskipun hal tersebut adalah mengambil nyawa dari penduduk nya sendiri. Dimana Capitol tidak segan untuk membunuh jika hal tersebut dirasa mengancam kepemimpinan Presiden Snow. Scene 7 Level Realitas pada scene ini menunjukan penjaga keamanan memulai operasi nya yaitu mengetatkan peraturan-peraturan kejam yang diberikan oleh Presiden Snow kepada penduduk distrik. Pada gambar pertama terlihat penjaga keaman sedang membakar pasar yang ada di dsitrik 12. Pada gambar kedua terlihat kepala penjaga keamanan sedang menganiyaya salah satu penduduk distrik 12 karna. Pada gambar ketiga terlihat saat Gale Hawthrone mencoba menolong tetapi yang membuatnya dijatuhi hukuman cambuk yang sangat mengerikan seperti pada gambar ke-4. Level Representasi pada scene ini dipresentasikan pada karakter Presiden Snow jahat dan tidak ber-prikemanusiaan di gambarkan pada penjaga keamanan 635
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang melakukan kekerasan pada penduduk atas perintah dari Presiden Snow. Penggunaan kamera anatara lain adalah meduim shot, medium cllose up, long shot, extremme long shot. Pencahayaan digunakan adalah alami sehingga memberikan kesan yang real dan dramatis serta menegangkan. Level ideology pada scene ini mencerminkan kapitalisme dan konflik sosial dimana para penguasa akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan meskipun hal tersebut adalah mengambil nyawa dari penduduk nya sendiri. Dimana Capitol tidak segan untuk membunuh dan menyakti para penduduknya demi kepentingannya sendiri. Scene 8 Level Realitas pada scene ini menunjukan distrik 12 sudah hancur dan tidk ada tanda-tanda kehidupan. Pada adegan tersebut diperlihatkan sisa tulang- tulang manusia yang sudah tidak berbentuk akibat ledakan bom yang memakan banyak korban jiwa. Hal tersebut didukung dengan ekspresi dari aKtor perempuan Katniss yang mengambarkan Bahasa tubuh dan ekspresi sedih, marah, kecewa, bahkan terkejut aka napa yang dilakukan Capitol dan Presiden Snow. 636
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Level Representasi pada scene ini dipresentasikan pada karakter Presiden Snow jahat dan tidak ber-prikemanusiaan di gambarkan kalimat ―Setelah pertandingan itu, mereka mengirim pesawat tempur dan mulai menjatuhkan bom‖ makna dari kalimat tersebut adalah Presiden Snow mencoba untuk menghabisi penduduk distrik 12 dan membinasakan seluruh yang ada di distrik 12. Penggunaan kamera anatara lain adalah medium sshot, mediium close up, long long shot. Pencahayaan digunakan adalah alami sehingga shot, extreme memberikan kesan yang real dan dramatis. Level ideologi pada scene ini mencerminkan kapitalisme dan konflik sosial dimana para penguasa akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan meskipun hal tersebut adalah mengambil nyawa dari penduduk nya sendiri. Presiden Snow dan Capitol tidak segan untuk membunuh dan menyakti bahkan ledekan distrik dimana tempat para penduduknya tinggal. Diperlihatkan kaum bawah merasa putus asa atas apa yang dilakukan Presiden Snow. 4.2 Analisis Data Konflik sosial adalah permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat. Berbagai macam hal yang dapat memicu konflik mulai dari perbedaan pendapat, ideologi, perselisihan (Ambasari, 2019). Akibat dari konflik dapat menyebabkan suatu pembentukan dan penyatuan yang menjaga sistem sosial. Pertentangan antar kelompok dapat ditetapkan sebagai lines batasan atau seperti pagar antara kelas satu dengan kelas yang lain (Randi, 2016). Masyrakat di domination oleh ialah pertukaran, yang mengakibatkan odjek-odjek yagn nilai utmanya munculnya kelas-kelas masyarakat sosial tertentu (Ritzer, dan Goldman 2016:52). Pada film The Hunger Games yang telah diteliti oleh penulis menggunakan analysis semiotics John Fiske ditemukan beberapa scene yang mempresentasikan konflik sosial menurut teori dari Karl Marx. Beberapa aspek yang terdapat dalam film ini antara lain adalah pertentangan antar kelas, perbedaan atau kesenjangan antar kaum pemiliki tenaga kerja (kaum buruh) dengan tenaga kerja (Capitol). Adat yang Merugikan Masyarakat Pada temuan data dijelaskan pada awal film terdapat scene yang menunjukan adanya adat yang merugikan masyarakat. Adat tersebut adalah permainan mematikan dimana setiap orang harus bertahan hidup dan saling membunuh agar menjadi pemenang. Adat tersebut ada sebagai pengingat bai penduduk ditrik akan pemberontakan yang pernh terjadi unutk menggulingkan Capitol. Tetapi pada film The Hunger Games terdapat dimana tokoh Katniss seolah mencoba untuk menentang dan melawan kepemimpinan Presiden Snow. Hal tersebut digambarkan oleh tokoh Katniss dengan beberapa adegan dimana ia menghancurkan arena permainan dan mengubah peraturan permainan yang awalnya hanya terdapat satu orang pemenang menjadi 2 orang pemenang dengan berasal dari distrik yang sama. Adanya Perbedaan Kelas Sosial Marx mengemukakan pada karyanya yang berjudul communist manifesto menunjukan kelas sosial yang diangkat dari sistem ekonomi kapitalisme. Marx mengemukakan terdapat 2 kelas dalam masyarakat yaitu, kelas borjuis dan kelas scene-scene yang proletary. Pada mempresentasikan kesenjangan sosial. Terlihat dalam pakaian yang digunakan film The Hunger Games terdaapt 637
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ oleh para penduduk Capitol dan pakaian yang digunakan oleh penduduk distrik. penduduk Capitol terlihat menggunakan style yang modis, mewah, dan beragam sedangkan pakian yang digunakan oleh penduduk distrik sangat biasa dan kusut. Dari data yang telah ditemukan peneliti, terdapat adegan dimana Katniss memakan roti yang dimana pada scene trsebut dijelaskan bahwa untuk penduduk distrik mendapat sebuah roti tidaklah mudah. Berbeda dengan penduduk Capitol yang diperjelas dengan gambar scene 3 ditunjukan mereka memiliki persediaan roti yang sangat banyak dan beragam. Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan kelas dan kesenjangan kelas dimana Capitol memperbelakukan sistem kasta yang menyebabkan adanya perbedaan atau sekat dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut jika dikaji dengan paham Marxisme, yang mengkaji konflik osial antara tuan tanah dan kaum buruh dimana seluruh bahan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pokok yng ada di Capitol berasal dari hasil pekerjaan penduduk-penduduk seluruh distrik yang dipasok kedalam Capitol. Tetapi, penduduk distrik tidak mendapatkan upah yang sepadan bahkan setelah mereka didorong untuk bekerja, mereka tetap berada dalam masalah kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut sejalan dengan teori Marxisme dimana kaum proletary selalu mendapatkan perlakuan yang merugikan atau diskriminatif serta terpinggirkan dalam aspek ekonomi. Adaya Perbedaan Ideologi Dalam sajian data, muncul konflik antara Capitol dengan penduduk distrik. Capitol yang tetap mempertahankan permainan The Hunger Games sedangkan penduduk distrik yang menentang keras. Hal tersebut sudah menjadi keresahan yang cukup lama yang dirasakan oleh penduduk distrik. dari data tersebut terdapat kapitalisme yang dilakukan oleh kaum borjuis telah berlaku cukup lama dan semakin memburuk karna terdapat kelompok-kelompok orang (kaum buruh) yang menginkan revolusi dan keluar dari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Pertentangan antara penduduk distrik dan Capitol karna mereka memiliki kepentingan yang berbeda dimana Capitol inign mempertahankan kekuasaanya sedangkan penduduk distrik atau kaum buruh menginginkan kebebasan dan kesejahteraan. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memanfaatkan alat produksi atau kepemilikan pribadi unutk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada kutipan kalimat scene 4, ―Kau harus membuat orang menyukaimu, dan barang-barang itu hanya datang dari Sponsor, dan untuk mendapatkan sponsor, kau harus membuat orang menyukaimu‖ menggambarkan bagaimana para pemilik modal dapat melakukan apapun meskipun hal yang dilakukan adalah perbuatan yang sangat kejam dan tidak ber-prikemanusiaan. Pada kalimat tersebut menunjukanpemilik modal atau sponsor mampu melakukan apapun dengan kekayaan dan kekuasaannya untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka tanpa adanya perasaan bersalah bahkan nayam orang lain pun tidak ada nilainya. Dalam film The Hunger Games juga dihadapkan pada keaadan dimana ia harus mempertahankan komitmennya. Karna Capitol atau yang dapat disebut dengan oknum-oknum memperlakukan kejam terhadap tahanan-tahanan yang mereka tidak diberi pilihan atas keputusannya sendiri, dalam kata lain mereka 638
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dituntut unutk membela Capitol dan mereka dimanfaatkan untuk menjadi kelemahan atas musuh-musuh nya dima musuh tersebut adalah orang-orang terdekat dan tersayang para tahanan itu sendiri. Perlawanan Pemberontak Menghadapi Perbedaan Kelas Adanya perbedaan kelas yang membuat kesenjangan antar kelas memberi dampak salah satu kelas menginginkan kesetaraan. Hal tersebut membuat kaum buruh mendukung Katniss dalam membela keadilan sosial. pada teori kelas Karl Marx tentang alienasi. Alienasi adalah dimana manusia merasa terasingkan karna sistem kapitalisme. Dengan adanya perasaan tersebut yang mencoba salah mendorong memperjuangangkan keadilan dan revolusi maka terjadilah perlawanan kecil hingga perlawanan besar. dan mendukung satu tokoh PENUTUP Bedasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, ditemukan bahwa film The Hunger Games mempresentasikan adanya perbedaan kelas dan konflik sosial melalui penampilan, karakter serta dialog yang ditampilkan di setiap scene. Representasi konflik sosial yang ditunjukan melalui analisis semiotika model John Fiske yaitu 1) Level relitas yang di kodekan melalui perilaku, pakaian, ekspresi, penampilan, dan gesture; 2) Level representasi yang ditunjukan dalam kode-kode kamera, lighting, editing, music, maupun dialog; 3) Level ideologi ditunjukan scene-scene yang mewakili ideologi teori kelas khusunya kapitalisme. Konflik sosial yang terjadi dalam film ini terdapat perbedaan 2 kelas yaitu kelas bawah dan kelas atas. Diceritakan kelas bawah yagn tidak memilik power atau kekuasaan dan kelas atas yang memiliki berkuasa.kelas bawah diceritakan sebagai penduduk distrik sedangkan kelas atas adalah Capitol. Konflik yang terjadi adalah bagaimana capitol memberikan adat yang merugikan dan memberatkan penduduk distrik. konflik tersebut melahirkan adanya perlawanan dan perjuangan tiap-tiap kelas yang memiliki kepentingan bersama. Gerakan kolektif tersebut ditujukaan pada lawan dari kelas dan tidak berakhir sampai ada yang kalah. Pada film The Hunger Games, diceritakan kelas bawah pernah mengalami kekalahan saat ber tentangan dengan up class. Kelas atas (Capitol) yang terus mendapat kemenangan karna mereka adalah bagian dari kekuasana Panem. The Hunger Games juga adalah kompetisi yang berbasis reality show dan hal tersebut dijadikan sebagai pelanggeng kekuasaan para kelompok penguasa dan dalam permainan ini jugamenunjukan bahwa penduduk distrik tidak dapat lepas dari control Capitol. Perbedaan kelas menimbulkan kesenjangan antar kelas, yang menimbulkan efek bahwa satu kelas ingin disamakan. Hal ini menyebabkan para pekerja mendukung Katniss dalam membela keadilan sosial. Teori kelas teralienasi dari Karl Marx. Alienasi adalah dimana manusia merasa terasing karena sistem kapitalis. Dengan perasaan dorongan dan dukungan untuk seorang tokoh yang 639
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berusaha memperjuangkan keadilan dan revolusi, hanya ada sedikit perlawanan terhadap perjuangan besar. Stratifikasi sosial ialah pembagian masyrakat ke dalam kelas-kelas social berdasarkan tahapan (vertikal). Manifestasi stratifikasi social di masyarakat disebut kelas social. Stratifications social dalam masyarakat didasarkan pada jenis kelamin, senioritas dan kekuasaan. Dalam teori kelas Karl Max, Marx percaya bahwa pembentukan kelas sosial disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti hubungan antara kepemilikan alat-alat produksi dan non-kepemilikan alat-alat produksi. Dalam Manifesto Komunis, Marx menunjukkan jurang pemisah antara dua kelas masyarakat kapitalis, borjuasi dan proletariat. Bedasarkan simpulan diatas, saran bagi peneliti selanjutnya adalah disarankan peneliti dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang teori kelas Karl Marx, supaya dapat memberikan konsep-konsep teori lain. Bagi pembaca, diharapkan unutk lebih mengenal dan memahami teori kelas Karl Marx supaya dapat lebih mudah memahami setiap konteks-konsteks penjelasan tentanng concept teori Karl Marx yagn telah di sajikan sert tidak terdapat kejanggalan atau kesalahpahaman dalma menginterpetasi penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Agung, T., & Ambarsari, B. (2019). Pertentangan Kelas Sosial Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang : Kajian Teori Marxisme. 3, 1000-1008. Aisyah Nurul K, C. N. (n.d.). REPRESENTASI PEMIKIRAN MARXISME DALAM FILM BIOGRAFI STUDI SEMIOTIKA JOHN FISKE MENGENAI PERTENTANGAN KELAS SOSIAL KARL MARX PADA FILM GURU BANGSA TJOKROAMINOTO. 1-33. Andy Ganing, Jumadi, I. S., & Hasruddin Nur. (2019). Konflik Buruh Tani dan Pemilik Lahan di Lingkungan Madallo Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Phinisi Integration Review, 2(1), 249-258. Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenadamedia Group Elster, Jon. 2000. Marxisme: Analisis Kritis. Jakarta: Prestasi Pustakarya Elster, J. (2000). By Robert H. Bates, Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenthal, and Barry Weingast.Rationall Choices Historya: A Case of Excessive Ambition - Analytic Narratives. Princeton, NJ: Princeton University Press. American Political Science Review Fatima, A. A. (2019). Representasi Nilai Kebangsaan dalam Film Soekarno (Analisis Semiotika John Fsike). 1-37. Fitri Mardiana, Mayasari, N. (2020). Representasi Kapten Jang Sebagai Perempuan Maskulin Dalam Film Space Sweepers. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408-420. Ismail, I., Zuhaili, M., & Basir, K. (1968). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial INDRIATY. 27-33. Kartika Puspa Rini, N. F. (1967). FEMINISM IN BLACKPINK'S VIDEO CLIP: John Fiske's Semiotic Analysis in Blackpink's DDU-DU DDU-DU. Nisa', I. N. (2019). Perbedaan Kelas Sosial pada Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Tour. Prosiding Senasbasa (Seminar Nasional Bahasa Dan Satra), 3(2), 398-408. Nuziar, A., Ilmu, J., Fakultas, K., Politik, S., Budaya, D. A. N., & Indonesia, U. I. (2020). REPRESENTASI KELAS SOSIAL DALAM FILM CRAZY RICH ASIAN Representasi Kelas Sosial Dalam Film Crazy Rich Asian ( Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce ). Oktari, R., & Prasetio, A. (2015). REPRESENTATION OF NATIONALISM IN HE FILM 640
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (John Fiske's Semiotics Analtsis in Habibie and Ainun films) Rony. Analisis Semiotika, 14(01), 1-15. Pramono, R. (2014). Representasi Kapitalisme Dalam Film ― the Hunger Games .‖ Universitas Komputer Indonesia. Puspitasari, F. (2013). Representasi Stereotipe Perempuan Dalam Film Brave. Jurnal E- Komunikasi, komunikasi/article/view/889/789 1(2), 24. Pujileksono, S. (2015). Qualitative Communication Research Method. Malang: Intrans Publishing. Randi. (2016). BURUH VS PERUSAHAAN (Studi Kasus Konflik Buruh/Pekerja Driver Go-Jek dengan PT Go-Jek Indonesia). Social Work Journal, Vol 07(No. 2), 1-79. Ritzer, George, dan Goldman, Douglas J. 2016. Teori Marxis dan Berbagai Macam Teori Neo- Marxian. Bantul: Kreasi Wacana Setiawan, H., Aziz, A., & Kurniadi, D. (2020). Ideologi Patriarki Dalam Film (Semiotika John Fiske Pada Interaksi Ayah Dan Anak Dalam Film Chef). ANDHARUPA: Jurnal & Desain 251-262. Komunikasi Visual Multimedia, 6(02), Suseno, Frans Magnis. 2000. Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Syafaat, M. H. (2017). Karl Marx's Class Theory in Okky Madasari's Entrok Novel (Study of Literary Sociology). Neliti, 01(01), 0-126. Umanailo, M. C. B., & Materialisme. (2019). Pemikiran-Pemikiran Karl Marx. October. Widyaningsih, W., & Hermawati, T. (2020). Representasi Feminisme Liberal Dalam Iklan Youtube (Analisis Semiotika Representasi Feminisme Liberal dalam Iklan Nivea versi #ExtraCare for Extra Women di Youtube). Jurnal Komunikasi Massa, 1(1), 1-20. Zakaria, B. S. (2015). Analitical Payment Conflict Between Labor Cigarettes and PT Gentong Gotri Semarang. 641
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KESADARAN MAHASISWA UNESA TERHADAP HABITUS PENANAMAN SEMBILAN NILAI INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KELUARGA Nurul Ayu Andari; Zafran Syafiq Shobha Winokan; Anden Lohano Berlan Rahsangsang; Susmita Suharjo; Aninda Putri Sarwandari; Nailah Rashikah Syuja S1-Sosiologi, Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya nurul.20089@mhs.unesa.ac.id Abstrak Rendahnya kesadaran perilaku antikorupsi semakin memperparah tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Kesadaran perilaku antikorupsi perlu ditanamkan sedini mungkin dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil di lingkup masyarakat yang dapat menerapkan praktik antikorupsi dan membentuk perilaku tindak antikorupsi kepada anak. Pemahaman terhadap dasar pendidikan antikorupsi juga perlu ditanamkan kepada para mahasiswa supaya berperan aktif dalam upaya memberantas tindak korupsi. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kesadaran perilaku antikorupsi mahasiswa UNESA melalui praktik pembiasaan terhadap sembilan nilai integratif yang diperoleh di lingkungan keluarga. Nilai integritas tersebut meliputi nilai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, kegigihan, empati, kerjasama, kedisiplinan, dan keadilan. Lokasi penelitian di Kampus Unesa Ketintang dan Unesa Lidah Wetan. Subjek dipilih menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (artikel jurnal, skripsi, tesis, buku, media online yang berkaitan dengan subtansi penelitian). Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran dalam menerapkan praktik nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diperoleh melalui praktik habituasi sembilan nilai integritas di lingkungan keluarga berupa memberikan nasihat, keteladanan dalam perilaku sehari-hari maupun memberikan teguran apabila anak melakukan kesalahan. Adapun nilai kejujuran berupa praktik berani mengakui kesalahan, nilai kesederhanaan berupa mahasiswa jawab berupa mampu menjalankan tugas yang diberikan, nilai kegigihan berupa usaha menangani masalah, nilai empati berupa kepekaan sosial, nilai kerjasama berupa kemampuan bekerja tim, nilai kedisiplinan berupa kemampuan memanajemen waktu, dan nilai keadilan berupa kemampuan bersikap adil. Sehingga diharapkan mampu menjadi bekal bagi anak mereka ketika menghadapi permasalahan sosial. tampil apa adanya, nilai tanggung Kata Kunci: Habituasi, Nilai Integritas, Mahasiswa UNESA, Pendidikan Antikorupsi, Peran Keluarga Abstract The low awareness of anti-corruption behavior further exacerbates corruption crimes in Indonesia. Awareness of anti-corruption behavior needs to be instilled as early as possible in the family. The family is the smallest unit in society that can apply anti-corruption practices and shape anti- corruption behavior towards children. An understanding of the basics of anti-corruption education also needs to be instilled in students so that they play an active role in efforts to eradicate corruption. This article aims to identify the awareness of anti-corruption behavior of UNESA students through the practice of habituation to nine integrative values obtained in the family environment. The values of integrity include the values of honesty, simplicity, responsibility, persistence, empathy, cooperation, discipline, and justice. The research location is at the Unesa Ketintang and Unesa Lidah Wetan campuses. Subjects were selected using a purposive technique. Data was collected in two ways, namely primary data (observations and interviews) and secondary data obtained from literature studies (journal articles, theses, theses, books, online media related to the substance of the research). Data collection techniques using 642
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ triangulation. The results showed that students had awareness in implementing the practice of anti-corruption educational values obtained through habituation practices of nine integrity values in the family environment in the form of providing advice, exemplary in daily behavior and giving warnings if children made mistakes. The value of honesty in the form of the practice of daring to admit mistakes, the value of simplicity in the form of students appearing as they are, the value of responsibility in the form of being able to carry out the assigned tasks, the value of persistence in the form of dealing with problems, the value of empathy in the form of social sensitivity, the value of cooperation in the form of the ability to work in a team, the value of discipline in the form of the ability to manage time, and the value of justice in the form of the ability to be fair. So that it is expected to be a provision for their children when facing social problems. Keywords: Habituation, Integrity Value, UNESA Students, Anti-Corruption Education, Family Role PENDAHULUAN Latar Belakang Maraknya budaya korupsi di indonesia disebabkan karena keinginan dari diri pelaku sendiri seperti ketidak puasaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki, moral yang lemah, gaya hidup konsumtif dan pengaruh dari luar (eksternal), misal kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan, persaingan dengan para elit politik, tindakan suap menyuap, dan konsepsi masyarakat yang menormalkan tindakan korupsi. Terdapat fakta empirik dari penelitian di berbagai negara serta dukungan teoritik dari para saintis sosial yang menunjukkan jika korupsi sangatlah berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta kesetaran sosial. Korupsi dapat menimbulkan perbedaan yang mencolok antara kelompok sosial maupun individu baik dalam aspek pendapatan, presties, kuasa, dan lainnya (Mohamad, 1986). Korupsi juga berdampak pada standar moral serta intelektual masyarakat. Theobald pernah menyatakan jika korupsi dapat menyebabkan adanya iklim ketamakan, selfishness, serta sinisism (Theobald, 1990). Diperkuat dengan pernyataan Chandra Muzaffar dalam (Setiadi, 2018) bahwa korupsi dapat menyebabkan individu memiliki sikap mementingkan dan menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Efek dari korupsi sangat beragam, salah satu dampak buruk jangka panjang akan adanya tindakan korupsi adalah rusaknya generasi penerus bangsa. Jika dalam sebuah masyarakat tindakan korupsi dinormalisasikan, maka anak-anak akan tumbuh dengan pribadi antisosial dan menganggap korupsi sebagai tindakan yang wajar, sehingga berkembang menjadi individu yang tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki rasa tanggung jawab (Alatas, 1999). Korupsi seharusnya diaggap dan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan karena hal itu maka perlu adanya upaya pula untuk memberantasnya. Secara garis besar, upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian yakni penindakan dan pencegahan (Burhanudin, 2019). Upaya penindakan serta pencegahan tidak dapat optimal jika dilakukan oleh pemerintahan saja tanpa melibatkan peran masyarakat. Maka dari itu, 643
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bukanlah hal yang berlebihan jika peran mahasiswa sebagai salah satu bagian dari masyarakat dan sebagai penerus masa depan bangsa ikut andil dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi di Indonesia. Mahasiswa yang dianggap sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik untuk indonesia salah satunya dengan memberantas tindakan korupsi. Guna membentuk kesadaran mahasiswa terhadap budaya Anti-Korupsi maka Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang dalam tentang asal usul tindakan korupsi dan pemberantasan korupsi, misal melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan bahkan mempraktikkan kebiasaan akan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkup terkecil seperti keluarga secara ajeg. Keluarga merupakan unit terkecil didalam masyarakat dan menjadi pendidikan utama dan pertama kali yang diajarkan sebelum anak mengenal lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan disekolah. Nilai nilai yg ditanamkan keluarga mempengaruhi perilaku dan tumbuh kembang anak. Nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan yang dipraktikkan didalam lingkungan keluarga dapat menjadi sebuah upaya preventif guna membentuk kesadaran diri terhadap perilaku anti korupsi (Burhanudin, 2021). Didalam lingkungan keluarga, seorang anak mendapat berbagai banyak hal yang dicontohkan dan diajarkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi keterlibatan keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku dan karakter AntiKorupsi. Orang tua juga harus sabar dan konsisten dalam mengajarkan antikorupsi dan berperilaku jujur pada anaknya. Selain itu orang tua juga harus bisa memahami karakter diri sang anak. Salah satunya penanaman Sembilan nilai integritas pada anak maupun peserta didik berupa nilai kejujuran, nilai agama, nilai kerja keras, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai kesederhanaan, nilai berani, nilai kegigihan, nilai keadilan, nilai kepedulian, nilai Kerjasama, dan nilai bertanggung jawab Sebagaimana penelitian terdahulu mengenai Upaya Pemberantasan Anti- Korupsi, (Novianti, 2019), berjudul Integritas Pada Anak dalam Keluarga Guna ―Penanaman Nilai-Nilai Mewujudkan Generasi Anti Korupsi di Masa Depan‖, Hasil temuan penelitian tersebut menjelaskan bahwa Lembaga keluarga menjadi bukti nyata untuk anak sebab keluarga menjadi madrasah pertama dan utama untuk memberikan nilai pengajaran yang baik, seperti nilai-nilai integritas anti korupsi. Terdapat sepuluh nilai integritas yang dapat diajarkan oleh Orang tua melalui pola asuh yang konsisten, berkesinambungan, komitmen untuk selalu memberi dukungan setiap prosesnya dan religiusitas didalam Lembaga keluarga. Adapun sepuluh nilai integritas yakni, jujur, peduli, tanggung jawab, sabar, mandiri, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil. telah dilakukan dalam penelitian Nilai-nilai integritas tersebut mampu membentuk kesadaran perilaku anti 644
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ korupsi anak melalui tiga metode dalam konstruksi orang tua yaitu, metode keteladanan, pembiasaan, dan metode dialog. Metode keteladanan, dimana orang tua selalu memberikan contoh yang baik kepada Anaknya. Metode pembiasaan, melalui aturan dan perilaku yang baik dilakukan berulang ulang membuat anak lebih terlatih untuk bersikap positif, Terakhir metode dialog, anak usia dini diajak untuk berdialog, memberi pemahan tentang suatu yang baik dan yang buruk, ataupun memberikan hukuman atau sanksi anak atas perbuatan yang tidak baik(Ratnasari, 2017). Disisi lain strategi penanaman perilaku anti korupsi juga dapat diperoleh mahasiswa melalui tiga model strategi yakni melalui model terintegrasi dalam mata kuliah, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana kampus, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan (Burhanudin, 2021). Begitupun dalam penerapan pendidikan strategi serta model pendidikan anti korupsi dalam lingkup sekolah dapat dilakukan melalui pembiasaan atau keteladanan yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kantin kejujuran supaya peserta didik melatih dirinya agar mampu terbiasa berbuat jujur (Dayu Rika, dkk., 2021). Keempat penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang berjudul Kesadaran Mahasiswa UNESA Terhadap Habitus Penanaman Sembilan Nilai Integritas di Lingkungan Keluarga, penelitian yang akan penulis lakukan berorientasi pada upaya bagaimana kesadaran diri Mahasiswa UNESA mempraktikkan Sembilan nilai integritas yang diajarkan oleh Lembaga keluarga kedalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebaharuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran perilaku anti korupsi Mahasiswa aktif UNESA melalui praktik pembiasaan terhadap sembilan nilai integratif yang didapatkan Informan dilingkungan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam memberantas korupsi yang ditanamkan dalam metode Pendidikan anti korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga atau mendapat Pendidikan anti korupsi sejak dini. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik pembiasaan sembilan nilai integratif yang diajarkan didalam lingkungan keluarga menjadi upaya dalam membentuk kesadaran perilaku anti korupsi Mahasiswi aktif Unesa? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan memperoleh pengertian sistematis dan koheren dari pemikiran yang ditelaah serta memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang topik penelitian(Manzilati, 2017). Melalui Perspektif fungsionalisme struktural Parson seperti lembaga keluarga yang termasuk dalam lembaga sosial mampu 645
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memenuhi kebutuhan hidup dan pemeliharaan sistem sosial. Teori Parson tentang sistem tindakan didalamnya terdapat empat sistem yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme. Didalam sistem sosial, salah satunya struktur sistem yang ada dilingkungan. Keluarga menjadi unit sistem sosial terkecil dimasyarakat, dimana didalamnya mempunyai struktur dan bagian yang berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena tiap lembaga sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda dan hubungan antara satu dengan lainnya(Anwar & Adang, 2013). Lokasi penelitian yang dipillih untuk menyusun penelitian ini berada di Kampus Unesa Ketintang dan Kampus Unesa Lidah Wetan, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kampus yang ada di Surabaya dan melakukan penerapan tentang pendidikan anti korupsi pada salah satu mata kuliahnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan yaitu antara bulan Februari sampai Maret 2022. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan Teknik Purpossive yang merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun kriteria dari subjek penelitian yang dipilih merupakan mahasiswa aktif dari beberapa fakultas di Unesa baik Unesa Ketintang dan Unesa Lidah Wetan. Setelah melakukan pertimbangan serta observasi kepada setiap subjek, maka ditemukan lima informan yang sesuai kriteria dan akan diwawancarai, diantaranya Mahasiswa Prodi Manajemen 2019, Prodi Sosiologi 2019, Prodi Kimia 2021, Prodi pendidikan olahraga 2019, Prodi Teknik informatik 2020 dan Prodi Bahasa Jawa 2019.Peneliti mendapatkan informan melalui relasi pertemanan dan kepanitiaan organsisasi mahasiswa. Setiap nama subjek penelitian sengaja ditampilkan dengan nama inisial untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data diri dari setiap informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer akan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai segala hal yang digali terkait dengan tujuan penelitian. Sementara penggalian data sekunder diperoleh dari berbagai penelusuran artikel jurnal, buku, dan informasi melalui berita online secara daring; yang berkaitan dengan substansi penelitian. Pengumpulan data sekunder dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal penelitian yang selanjutnya diperlukan untuk membantu interpretasi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Setelah kesuluruhan data dari hasil observasi dan wawancara diperoleh, peneliti akan menuliskan kedalam catatan lapangan, menafsirkan, dan mengkategorisasikan data sesuai fokus penelitian. Peneliti selanjutnya akan mengaitkannya dengan teori habituasi Pierre Bourdieu lalu menyusun analisis data tersebut dengan secara sistematis, komprehensif, terperinci, dan logis hingga kesimpulan data tercapai. 646
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini adalah analisis fungsionalisme struktural skema AGIL. Didalam skema AGIL Talcot Parson terdapat empat prasyarat fungsional dalam sistem ―tindakan‖. Konsep AGIL milik Parson terdiri dari adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi atau pemeliharaan. Keempat skema tersebut menjadi suatu kebutuhan atau fungsi yang wajib dijalankan setiap sistem supaya dapat bertahan hidup. Analisis yang digunakan dalam penelitian Fokus penelitian ini adalah Peneliti akan menganalisis sistem tindakan fungsionalisme struktural Parson terhadap perilaku Mahasiswa UNESA dengan praktik Sembilan nilai integritas yang diajarkan didalam keluarga serta menjadi pola pembiasaan didalam kehidupan sehari-hari. Pada konsep kesadaran tindak anti korupsi memerlukan indikator nilai pendidikan anti-korupsi berupa Sembilan nilainilai integritas yang bertujuan untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti.Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang bertujuan untuk melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain melalui hasil wawancara mendalam dan observasi beberapa kali. PEMBAHASAN Keterkaitan Teori AGIL Parson Terhadap Praktik Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Lembaga Keluarga Parson memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berkesinambungan satu sama yang lain dan saling bergantung dengan fungsinya masingmasing. Dalam ini mengasumsikan bahwa terdapat kesamaan antara kehidupan organisme biologis dan struktur sosial. Teori fungsionalisme struktural Parson merupakan teori lanjutan milik Max Weber. Dalam teorinya, ia mengkritik Weber mengenai teori action atau tindakan dengan teori behavior atau perilaku merupakan teori yang berbeda. Dimana perilaku didefinisikan sebagai proses mental yang bersifat aktif dan kreatif, sedangkan aksi didefinisikan sebagai sebuah respon secara mekanis terhadap stimulus. Dalam teorinya menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor dipengaruhi karena adanya sistem lain pada level sosial, kebudayaan, dan dalam tiap kepribadian diri individu(Arisandi, 2015). fungsionalisme struktural, teori Sebagaimana Kajian struktural fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parson menekankan pada keseimbangan atau keteraturan sistem dalam keluarga dan masyarakat. Teori ini memandang bahwa masyarakat menjadi sistem sosial yang terbagi pada bagian yang berhubungan dan saling menyatu dalam keseimbangan(Maunah, 2016). Teori Parson tentang struktural fungsionalisme yang paling terkenal yaitu skema AGIL yang terdiri dari empat fungsi utama yang dibutuhkan dalam semua sistem ―tindakan‖ diantaranya, Pertama adaptasi (Adaption), dimana untuk dapat bertahan sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang 647
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ datang dari luar dan harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan tersebut pula. Kedua pencapaian tujuan (Goal attainment), untuk dapat bertahan sistem harus dapat mendefinisikan, menentukan serta mencapai tujuan-tujuan terbentuknya sistem tersebut. Ketiga integrasi(Integration), untuk dapat bertahan sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang tegabung di dalamnya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Keempat latensi atau pemeliharaan pola, untuk dapat bertahan sistem juga harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola2 budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut (Ritzer & Douglas J. Goodman, 2005). Sistem keseimbangan yang ditekankan oleh Parson dalam teori struktural fungsionalisme mengasumsikan bahwa (1)Masyarakat harus diamati sebagai sistem yang kompleks yang punya hubungan yang saling berkegantungan dan saling mempengaruhi antar bagian sistem yang lainnya, (2)Semua Masyarakat tentu memiliki sistem mekanisme yang berguna untuk mengintegrasikan diri, meski integrasi sosial tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal tapi sistem sosial akan berjalan mengarah kearah tersebut, (3)Setiap perubahan sosial yang terjadi pasti akan mengalami proses adaptasi bukan secara revolusioner, (4)Integrasi sosial dibangun berdasarkan konsensus dari para anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu, dan (5)Masyarakat akan cenderung kearah equilibrium(Maunah, 2016). lembaga keluarga membutuhkan adanya kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan yang dilakukan yaitu menyetujui pembagian peran dari sistem yang telah dibentuk dan diberikan oleh pemimpin / pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Lembaga keluarga berperan penting dalam praktik penanaman pendidikan anti-korupsi guna menumbuhkan kesadaran diri anak, terutama sebaga Mahasiswa untuk ikut serta melakukan upaya pemberantasan anti korupsi dilingkungan sekitar. Sistem equilibrium dalam Pentingnya seorang Mahasiswa memperoleh pendidikan anti korupsi dalam Lembaga keluarga karena pertama keluarga menjadi fondasi pertama dan utama sebagai penentu karakter anak bangsa. Kedua, peran seorang Ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan nilai-nilai dan pola kebiasaan yang baik sebelum terjun didalam masyarakat. Ketiga, peran orang tua sangat sentral dalam mencegah anak mereka berperilaku tercela. Keempat, melalui Lembaga keluarga mampu mencetak generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki sifat kesederhaan, dimana sekaligus merupakan cikal bakal Anti-Korupsi. Tanpa adanya penanaman nilai integritas dari Lembaga keluarga, seorang anak akan menjadi pemicu integritas dilingkungan masyarakat. Maka dari itu, melalui Lembaga keluarga diharapkan dapat mewujudkan implementasi nilainilai integritas dalam berinteraksi dengan tindakan penyimpangan terhadap nilai-nilai 648
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sesama. Keterkaitan Sembilan Nilai Integritas Terhadap Upaya Praktik Pemberantasan Korupsi Pendidikan Anti Korupsi didefinisikan bentuk pengenalan cara bentuk berfikir, dan bentuk kesadaran individu dalam bersikap, bertindak, dan memahami berbagai bentuk dan aspek-aspek dari budaya korupsi itu sendiri. Dalam penerapannya pendidikan anti korupsi mengaitkan tiga domain penting, yakni apsek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dimana tiga domain tersebut dipraktikkan atau diajarkan melalui pendidikan formal, informa, maupun non formal. Anti Korupsi diartikan sebagai bentuk kebijakan preventif dan pembunuh peluang berkembangnya tindak korupsi. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah mengenai cara bagaimana mempertahankan assetdan uang milik negara serta mengontrol kesadaran individu untuk tidak berbuat korupsi(Handoyo, 2013). Dalam upayanya untuk memberantas korupsi tidak cukup apabila hanya melakukan penangkapan atau penjeblosan koruptor ke penjara. Upaya untuk memberantas korupsi perlu adanya sebuah penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi pada generasi muda. Sikap yang pada awalnya menerima serta membiarkan tindak korupsi harus segera diubah menjadi sikap tegas menolak tindak korupsi dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi demi terciptanya generasi muda yang cerdas. Nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan dalam generasi muda antara lain: 1. Nilai Kejujuran Kejujuran merupakan tindakan mengungkapkan suatu hal sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada baik yang telah dilakukan, dialami, serta dirasakan oleh manusia (Sutrisno dan Sasongko, t.th). Kejujuran menjadi sebuah dasar bagi manusia untuk menguatkan moral dirinya. Manusia tanpa adanya kejujuran maka dia tidak akan pernah bisa maju karena dia tidak memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. 2. Nilai Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah sebuah keadaan yang dimana seseorang mampu menanggung segala sesuatunya sebagai sikap atau tindakan yang telah dia lakukan sendiri bahkan orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002). Tanggung jawab merupakan sebuah sikap untuk mau menerima segala akibat atau konsekuensi yang telah diperbuat olehnya sendiri. Seorang pemimpin tidak bisa memimpin orang lain jika dirinya belum bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan individu yang bertanggungjawab sebab pemimpin yang bertanggung jawab akan dengan berani dan menerima sepenuh hati atas perbuatan yang telah dia perbuat. 3. Nilai Keberanian Keberanian merupakan sebuah sifat dimana seseorang mempunyai hati yang mantap serta rasa percaya dirinya yang besar dalam menghadapi segala hal yang menimpanya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002). Nilai keberanian sangat 649
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ diperlukan bagi generasi saat ini sebab dengan menanamkan nilai keberanian pada diri individu maka mereka akan dengan berani mengatakan apa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. 4. Nilai Keadilan Keadilan adalah keadaan dimana seseorang mampu untuk bersikap adil dan jujur dalam membuat suatu kesepakatan (Rasuanto, 2005). Generasi muda perlu ditanamkan nilai keadilan demi menciptakan suasana yang adil antar satu sama lain. Dengan menanamkan nilai keadilan pada generasi muda, maka mereka akan dapat berpikiran secara objektif, netral, tidak memihak, dan penuh pertimbangan (Bahri, 2008; Tamrin, 2008). 5. Nilai Keterbukaan Nilai keterbukaan sangat erat kaitannya dengan nilai kejujuran. Pada dasarnya terbuka berarti seseorang akan mampu muncul sebagai dirinya sendiri (Suseno, 1987: 142). Seseorang yang idak akan pernah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya atau dengan kata lain orang lain boleh mengetahui siapa diri kita. terbuka maka dia 6. Nilai Kedisiplinan Kedisiplinan atau disiplin merupakan sebuah sikap yang taat pada tata tertib atau peraturan yang telah dibuat (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002). Penanaman nilai kedisiplinan pada generasi muda sangat diperlukan sebab akan mampu menciptakan individu yang memiliki sifat teguh pada prinsipnya, pantang menyerah dalam mengungkapkan kebenaran, dan mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara (Bahri, 2008). 7. Nilai Kesederhanaan Kesederhanaan berarti sikap individu yang menunjukan perilaku tidak lebih berlebihan mengutamakan kepentingan dan manfaat dari benda tersebut (Surono (ed), t.th). Individu yang hidup dalam kesederhanaan berarti dia hidup bersahaja dan tidak berlebihan terhadap sesuatu karena individu tersebut dilandasi oleh sikap rendah hatinya. sesuatu barang keinginannya tetapi dia terhadap 8. Nilai Kerja Keras Bekerja keras berarti adalah sifat melakukan sesuatu tidak setengah-setengah melainkan secara maksimal dan bersungguh-sungguh. Kerja keras menjadi sebuah nilai utama bagi individu untuk mencapai suatu keberhasilan (Alma, 2008). Kerja keras ini berkaitan dengan nilai tanggung jawab, sebab seorang individu yang bertanggung jawab akan melaksanakan pekerjaan atau tugasnya dengan kerja keras dan bersungguhsungguh. 9. Nilai Kepedulian Kepedulian atau peduli merupakan perilaku yang dimiliki oleh seorang individu yang mampu berperilaku dan memperlakukan orang lain sehingga bermanfaat bagi seluruh pihak (Surono, t.th). Individu dengan sikap kepeduliannya akan mampu meringankan beban yang dimiliki oleh orang lain karena dia akan mampu mencari solusi dari keterbatasan yang ada. 650
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Penerapan Sembilan Nilai Integritas Yang Diajarkan Oleh Orangtua Mahasiswa UNESA Dalam praktiknya sembilan nilai integritas yang diajarkan oleh orang tua Mahasiswa mempunyai cara penyampaian yang berbeda-beda kepada anaknya, berupa nasihat, teguran, dukungan, bahkan kebiasaan yang dipraktikkan sehari-hari dilingkungan keluarga mereka. Penulis telah mengidentifikasi kesadaran Mahasiswa berperilaku Anti-Korupsi melalui praktik nilai-nilai pendidikan Anti-Korupsi. Penulis telah mendapatkan perwakilan beberapa Mahasiswa dari perwakilan Kampus UNESA Ketintang (Prodi Teknik Informatika, Prodi Sosiologi, Prodi Manajemen, dan Prodi Pendidikan Kimia); perwakilan Kampus UNESA Lidah Wetan (Prodi pendidikan olahraga, prodi Bahasa dan Sastra Daerah). Berikut penerapan Sembilan integritas yang diajarkan oleh Orang Tua Mahasiswa UNESA kepada anaknya: Nilai Kejujuran, arti kejujuran sendiri menurut (Sutrisno & Sasongko, t.th: 40) ialah mengungkapan sesuatu berdasarkan fakta yang dilakukan, dialami, serta yang dirasakan. Seperti yang diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unesa prodi Manajemen yang mana ditunjukkan dari adanya pengakuan terkait dengan hasil ujian mereka yang tidak memuaskan kepada orang tuanya dan kedua orang tuanya sebenarnya kecewa dengan hasil yang diperoleh namun dia tetap mendapat dukungan oleh orang tuanya karena dia mengerjakannya dengan hasil usahanya sendiri. Nilai kejujuran juga diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Unesa prodi Teknik Informatika yang ditunjukkan dari mahasiswa tersebut berani mengakui kesalahan yang pernah dilakukan ketika bermain game online bersama temannya dan menjelaskannya alasan dari penyebab akan kesalahan yang telah diperbuat. Justru ketika mahasiswa ini mendapatkan nilai buruk dalam hasil ujiannya, mereka diberikan nasihat dan dukungan untuk melakukannya supaya lebih baik lagi. Seperti nasihat orang tua informan kepada informan, ―Yaudah berarti ini memang kemampuanmu, yang penting sudah usaha belajar, nilai soal yang gak kamu mengerti nanti tanyakan ketempat lesmu buat dipelajari lagi. (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Rifki pada 29 Maret 2022)‖ Sikap orang tua informan kepada anaknya menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap bijak dalam memberikan pengertian atas usaha dan kemampuan yang dimiliki anaknya. Nilai Tanggung jawab, tanggung jawa memiliki arti suatu sikap terhadap apa yang ditugaskan atau yang dibebankan kepada kita yang mana kita merasa ada keterikatan dalam menyelesaikan tugas tersebut (Suseno, 1987). Seperti yang tercermin pada mahasiswa Unesa. Fakultas Ilmu Olahraga yang pada saat ditunjuk sebagai bendahara diacara turament. Saat terjadi kesalahan dalam pemasukan informan berusaha untuk mengkomunikasikan bersama penangungjawab lainnya untuk meminta solusi, dan solusi tersebut biasanya dirinya yang harus mencari sponsor lagi hingga mendapatkannya. Begitu pula dengan mahasiswa Fakultas Matematika dan serta pengeluaran kas acara, 651
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Ilmu Pengetahuan Alam Unesa prodi kimia yang saat duduk dibangku sekolah dahulu terpilih menjadi wakil ketua atau sekretaris organisasi sekolah. Informan menjelaskan bahwa jika terkadang dalam acara tersebut terdapat seseorang yang kesulitan mengerjakan tugasnya, maka dia secara cepat membantu, karena menurut informan jika dirinya tidak membantu maka acara tidak cepat selesai dan akan menambah masalah saja. Nilai keberanian, berani memiliki makna hati yang mantap serta perasaan percaya diri yang besar saat menghadapi bahaya, kesulitan, dan lain-lainnya (Depdiknas, 2002). Nilai keberanian tampak pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unesa prodi Manajemen yang ditunjukkan ketika dia melihat ada teman yang mencontek saat ujian, dia tidak akan ikut campur terkait masalah tersebut karena bukan dia yang melakukannya. Mahasiswa ini merasa apabila perbuatan mencontek yang dilakukan oleh temannya tidak sampai merugikan dirinya, maka dia tidak ingin ikut campur permasalahan tersebut, namun terkadang mahasiswa ini masih sempat untuk menegur temannya walaupun tidak dihiraukan. Sejalan pula dengan apa yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa prodi Sosiologi yang tampak ketika dia melihat ada teman yang mencontek saat ujian, mahasiswa ini tidak ingin ikut campur terkait dengan tindakan nyontek yang dilakukan oleh temannya karena itu bukan merupakan urusan dan tindakan yang dia lakukan. Mahasiswa ini tidak merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan temannya sehingga dia memilih untuk tidak ikut campur atas perbuatan tersebut. Nilai keadilan. Keadilan memiliki makna tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan kebutuhan serta haknya, tidak kurang dan tidak lebih (Surono, t.th: 47). Seperti keadilan yang dicerminkan oleh keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dicontohkan bahwa dia memiliki empat saudara, dimana dalam keluarga tidak pernah pilih kasih. Hal tersebut sesuai apa yang informan katakan ―Jika saudara-saudara saya pulang dari mana gitu, selalu ditanyain pada buat apa dan diberikan perhatian begitu pula saya dan tidak dibanding- bandingkan‖ (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Rudi pada 29 Maret 2022)‖. Meskipun contoh yang diberikan seringkali dianggap sepele, namun contoh kecil tersebut justru dapat menyadarkan jika rasa adil terhadap siapapun tanpa pilih kasih itu penting. Nilai keadilan juga diajarkan pada keluarga mahasiswa Fakultas Teknik Unesa prodi Teknik informatika yaitu dengan memberi contoh melalui perlakuan yang sama baik berupa kasih sayang, perhatian, maupun hal materi ke semua anak-anaknya. Selain itu orang tua informan juga memberikan perlakuan yang adil tanpa membanding- bandingkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing saudara informan. suatu Nilai Kesederhanaan. Hidup yang sederhana memiliki makna hidup yang bersahaja atau tidak berlebih-lebihan berdasarkan mental yang rendah hati. 652
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kunci dari hidup sederhana adalah bersahaja, sesuai kebutuhan, apa adanya, rendah hati, serta tidak berlebihan (Tamrin, 2008). Nilai kesederhanaan juga hadir dalam kehidupan mahasiswa Unesa Fakultas Teknik prodi Teknik Informatika yang ditunjukkan dari usaha mereka dalam berkeinginan memiliki kebutuhan barang sekunder pribadi, misal Keyboard, Mouse dan Handphone, ia dapatkan dari hasil tabungan uang saku dari pemberian orang tua. Namun untuk kebutuhan biaya selama menempuh pendidikan, informan masih dibiayai oleh orang tuanya. Nilai kesederhanaan juga ada dalam kehidupan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unesa prodi Manajemen saat dirinya menginginkan suatu barang maka dia akan meminta kepada orang tuanya dengan catatan dia meminta barang yang memang sangat diperlukan dan benar benar terpaksa untuk memintanya. Dengan demikian maka kedua orangtua dari mahasiswa ini juga turut berperan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang tidak boros. Informan prodi Manajemen ini mengatakan ―Saya kalau ingin meminta suatu barang pasti saya pikir-pikir dulu. Kalau semisal barang tersebut hanya barang disamping kebutuhan saya, maka saya tidak akan memintanya kepada orang tua saya melainkan saya akan menyisihkan uang untuk membeli barang tersebut. Tetapi apabila barang yang ingin saya beli seperti hp dan laptop untuk kebutuhan sekolah maka saya terpaksa meminta kepada orang tua karena uang saku yang diberikan oleh orang tua juga tidak terlalu besar jika sudah ditabung. (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Tiara pada 29 Maret 2022)‖‖ Nilai Kedisiplinan. Disiplin dianggap sebagai kunci kesuksesan, karena dalam kedisiplinan akan menumbuhkan sifat yang teguh ketika memegang prinsip, pantang mundur, yang pada akhirnya ada rasa mau berkorban untuk kepentingan bersama bernegara (Bahri, 2008). Hidup disiplin juga tampak dalam kehidupan mahasiswa Unesa Fakultas Ilmu Olahraga prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dalam keluarganya, seperti yang informan katakan ―Orang tua saya memang mengharapkan saya disiplin. Seperti dulu saat ayah bilang bahwa besok jam 9 pagi harus bantu ayah kerja di rumah nenek, tetapi saya belum siap dijam 9 itu. Akhirnya saya diberitahu jika harus sudah siap kalau ada janji dan jangan telat‖ (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Rudi pada 29 Maret 2022)‖. Sejalan dengan kehidupan yang mengandung nilai disiplin pada mahasiswa Unesa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam prodi Kimia yang diajarkan untuk tepat waktu dalam semua hal dan seringkali diajarkan membuat to do list apa yang harus dilakukan. Meskipun seringkali terdapat to do list yang tidak bisa tepat waktu, maka dirinya akan memperbaiki dibesok harinya. Nilai Kerja Keras atau kegigihan. Makna kata ―kerja‖ ialah kegiatan melakukan suatu hal; yang dilaksanakan untuk mencari nafkah dan ―keras‖ bermakna gigih (Depdiknas, 2002). Nilai kegigihan atau kerja keras tercermin dalam kehidupan mahasiswa Unesa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum prodi 653
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sosiologi seperti ketika dia memiliki masalah maka dia akan menghadapi masalah tersebut dengan cara merefresh atau mendinginkan kepala terlebih dahulu kemudian dengan perlahan dia akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu. Sejalan seperti Informan Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga ditunjukkan ketika sedang akan mencoba menyelesaikan menghadapi masalah, permasalahannya sendiri tanpa melibatkan orang lain jika masih bisa ditangani sendiri. Mahasiswa ini memilih untuk tidak memberikan beban masalahnya kepada orang lain karena dia yakin dengan usahanya sendiri maka dia bisa membereskan masalah yang dia alami. Selain itu, nilai ini juga tercermin dalam mahasiswa Fakultas Teknik Unesa prodi Teknik Informatika yang ditu jukkan ketika dalam menghadapi masalah tugas di Kampus, contoh ketika dirinya bersikap tenang dalam menangani masalah program/networking kondisi eror dan mencari tahu akar penyebab dari permasalahan sistem program itu eror. informan Nilai Kepedulian. Kepedulian memiliki arti berperilaku ataupun memperlakukan manusia lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat untuk semua pihak (Surono, t.th: 57). Nilai kepedulian tampak pada mahasiswa Unesa Fakultas Teknik prodi Teknik Informatika, seperti yang informan saya ketika ungkapkan, laptop/komputernya mengalami masalah. Jadi say aitu suka mencarikan solusi untuk membantu laptop/komputernya dapat berfungsi kembali. (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Rifki pada 29 Maret 2022).‖ Adanya nilai kepedulian juga tampak pada mahasiswa FMIPA Unesa program studi Kimia, seperti ketika informan seringkali memiliki rasa peduli jika melihat temannya yang kurang paham dalam suatu mata kuliah. Informan mencoba menawarkan diri untuk mengajari temannya yang kurang memahami pelajaran tersebut, dirinya mencoba menjelaskan apa yang sesuai dengan kemampuannya. ―Biasanya saya suka membantu teman Nilai keagamaan. Maksut agama menurut George Galloway dalam (Norman, 2000) adalah sebuah keyakinan manusia kepada kekuatan yang melampaui manusia dan mahluk lainnya, dimana dalam agama ditemukan pemuas kebutuhan emosional serta mendapatkan ketergantungan hidup yang diekspresikan berupa penyembahan dan pengabdian. Nilai kegamaan tidak hanya berkaitan antara Tuhan-manusia, sebab dalam agama juga mengatur hubungan antara manusia-manusia. Seperti pada mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga Unesa prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang mana dirinya adalah seorang non-muslim di kostnya, maka dari itu nilai keagamaan dia cerminkan salah satunya adalah dengan menghormati temannya yang sedang melaksanakan ibadah sholat atau puasa. Hal itu seperti yang informan katakan, ―saya dari kecil diajari tentang menghargai sesuatu yang berbeda, jadi makanya saya ya sudah biasa dan sangat support kalau ada teman yang melakukan ibadah dengan tidak mengganggunya‖ (Wawancara daring melalui WhatsApp dengan Rudi pada 29 Maret 2022)‖. Nilai keagamaan juga dilakukan oleh 654
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mahasiswa Fakultas Teknik Unesa prodi Teknik Informatika. Informan mengatakan jika nilai keagaaman ia terapkan dengan selalu melaksanakan ibadah yang diwajibkan bahkan melakukan ibadah yang sunnah. Karena sejak kecil, dalam keluarganya sudah diberikan nilai keagamaan. PENUTUP Simpulan Agar anaknya tetap berada dalam jalan yang benar terutama, keluarga Mahasiswa dari beberapa prodi UNESA baik Mahasiswa UNESA diketintang maupun Mahasiwa UNESA Lidah Wetan selama di perantauan, mereka selalu menerapkan habituasi nilainilai karakter yang telah diajarkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter yang diajarkan oleh para orang tua Mahasiswa UNESA guna membentuk kesadaran diri perilaku anti-korup yaitu berupa nilai kejujuran, nilai agama, nilai kerja keras, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai kesederhanaan, nilai berani, nilai kegigihan, nilai keadilan, nilai kepedulian, nilai Kerjasama, dan nilai bertanggung jawab. Habituasi dilakukan melalui nasihat, ajakan maupun praktik contoh dalam penerapan kegiatan sehari-hari. Bekal nilai-nilai karakter yang orang tua ajarkan kepada anak tersebut berhasil membantu mereka dalam menyikapi berbagai permasalahan diri maupun permasalahan sosial dilingkungan sekitar. Kesembilan nilai integritas yang telah diajarkan oleh orang tua Mahasiswa telah membantu mengontrol diri Mahasiswa dalam berperilaku anti-korupsi. Sembilan nilai integritas yang ditanamkan orang tua Mahasiswa Unesa terwujudkan dari habitus(praktik) dari cara mereka mampu memecahkan permasalahan secara bijak, mencarikan solusi dalam menghadapi masalah keuangan milik kas organisasi, cara mereka dalam berupaya mendapatkan sebuah barang yang diinginkan, mengelola manajemen waktu mereka, sikap empati dan kerjasama tim yang baik. DAFTAR PUSTAKA Alatas, S. H. (1999). The Sociology of Corruption, ed. In S. H. Alatas, The Sociology of Corruption, ed (p. 62). Singapore : Delta Orient Pte. Ltd. Ayu Dessy Ratnasari, S. (2017). Konstruksi Orang Tua Dalam Menanamnkan Pendidikan Anti-Korupsi Pada Anak. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 05 No 3 , 425-440. Alma, Buchari. 2008. Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum. Bandung: Alfabeta Anwar, Y., & Adang. (2013). Sosiologi Untuk Universitas (A. Gunarsa (ed.)). PT Refika Aditama. Arisandi, H. (2015). Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern (A. Nihari (ed.); Cetakan Pe). IRCiSoD. Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. ElFaqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 5, no 1, 78-95. Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. SALAMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol 2, No. 2, 54-72. Dayu Rika Perdana, M. M. (2021). Model dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik 655
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pendidikan PKN, 21-31. Handoyo, E. (2013). Pendidikan Antikorupsi. Penerbit Ombak. Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional. Cendekia, 10(2), 159-178. Mohamad, M. (1986). The Challenge. In M. Mohamad, The Challenge (p. 144). Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd. Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Ritzer, G., & Douglas J. Goodman. (2005). Teori Sosiologi Modern. Prenada Medua. Surono, Yustinus. T.th. Pendidikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Untuk Kelas 6 SD. Jakarta: KPK dan GTZ Suseno, F. M. (1987). Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. Sutrisno, V. d. (n.d.). Pendidikan Nilai-Nilai Anti Korupsi untuk Kelas 5 SD. Jakarta: KPK dan GTZ Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi . Legislasi Indonesia, 249-262. Tamrin, Rustika. 2008. Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA. Jakarta: KPK Theobald, R. (1990). Corruption, Development and Underdevelopment. In R. Theobald, Corruption, Development and Underdevelopmen (p. 112). London: The McMillan Press 656
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGARUH EVENT MARKETING DIGITAL SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN BRAND AWARENESS Daffa Amalia Yulfininda1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Daffa.18091@mhs.unesa.ac.id Mutiah2 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya mutiah@unesa.ac.id Abstrak Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki adanya pengaruh event marketing video call KPOP terhadap brand awareness Mecimapro serta besar pengaruh yang diperoleh pada masa pandemi ini. Melawan arus pandemi, Mecimapro sebagai jasa promotor musik KPOP menyelenggarakan event video call KPOP untuk tetap menjaga ataupun memperluas awareness pada target pasar melihat adanya generasi baru yang akan terus bertambah dan menghindari krisis yang bermunculan pada saat pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei melalui teknik pengumpulan data kuesioner dengan alat ukur skala likert. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara event marketing video call KPOP terhadap brand awareness dengan capaian pengaruh sebesar 45.3% secara positif dan searah. Maka dari itu dapat diketahui bahwa elemen atau komponen dalam teori event marketing pada acara video call KPOP yang diselenggarakan oleh Mecimapro dapat meningkatkan brand awareness tanpa berlawanan arah yang berarti bahwa apabila event marketing yang dilakukan meningkat, maka brand awareness akan ikut mengalami peningkatan. Kata Kunci: Brand, event, marketing Abstract This research has a purpose to investigate the influence of KPOP video call marketing events on Mecimapro's brand awareness at pandemic era as well as to find out at the kevel of achievement from the influence. Fighting upon pandemic, Mecimapro as a music promoter service organized a KPOP video call event and invited the target market to feel the new experience with idols through 1:1 video call and carried out marketing communication strategies to be knowing more amid distruptions by pandemic era. This study used a quantitative approach by survey method and used a questionnaire to collect the data with likert scale. The results of the study are there is a significant influence between KPOP video call marketing events on Mecimapro brand awareness and the total achievement of the influence are 45.3% positively and in a direction. Therefore, it can be seen that the element theory through the KPOP video call event by Mecimapro can increase the brand awareness and also going on directly. Keywords: Brand, event, marketing PENDAHULUAN Latar Belakang PT. Melania Citra Prima merombak strategi event marketing dengan menciptakan acara bersifat digital atau virtual. Fokus event marketing diantaranya penyelenggaraan event bersama beberapa idol KPOP yang disebut dengan video call event. Sebelum pandemi datang Mecimapro selalu menggelar konser musik maupun meet and greet dari artis Korea dimana target pasar yang 657
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dituju memiliki peminat yang sangat banyak di Indonesia. Mecimapro mulai menjalankan jasanya sebagai promotor musik di Indonesia pada tahun 2015 yaitu pada konser BIGBANG World Tour dan telah menempuh lebih dari 30 event termasuk konser dan fanmeeting KPOP dimana event terakhir yang digelar sebelum pandemi datang yaitu konser NCT Dream ―The Dream Show‖ yang dilaksanakan pada awal bulan Maret tahun 2020. Beberapa transformasi marketing yang dilakukan secara digital oleh Mecimapro yaitu dengan membentuk e-commerce atau market place baru secara resmi. Pada market place tersebut produk yang dipasarkan merupakan barang official koleksi fans KPOP seperti album fisik, lampu konser (lightstick), KPOP seasons greetings (kalender tahunan), dll. Selain pembentukan market place, transformasi lain yang dilakukan oleh Mecimapro yaitu dengan menyelenggarakan event virtual atau online yang disebut dengan video call event. Acara video call tersebut merupakan pertemuan fans terpilih dengan artis KPOP secara virtual melalui video call dari media telepon yang telah ditentukan seperti Kakao Talk. Dari acara tersebut merupakan acara pertama yang dilaksanakan kembali oleh Mecimapro pada masa pandemi yaitu pada akhir tahun 2020 dan masih berlanjut hingga tahun 2021 ini. Mecimapro mengundang beberapa boy group maupun girl group KPOP untuk melakukan video call bersama fans terpilih. Acara tersebut dilaksanakan dengan periode yang berbeda menyesuaikan dari grup yang telah ditentukan. Periode untuk mendaftar video call akan dimulai ketika album dari grup KPOP tersebut baru rilis atau masa comeback (masa promosi album baru). Rangkaian periode dan jumlah pemenang untuk video call event tersebut bermacam macam sesuai dengan ketentuan dari Mecimapro terhadap grup yang diundang. Jenis video call yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini berbeda beda yaitu dengan melakukan video call bersama salah satu anggota grup yang dipilih partisipan atau melakukan video call dengan seluruh anggota dari grup yang ditentukan. Rangkaian konsep event video call KPOP tersebut dapat memberikan definisi event marketing menurut Belch Belch (2012) dimana pada event tersebut suatu brand atau perusahaan melakukan promosi dengan tujuan menciptakan pengalaman dan mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Secara teoretis pemasaran yang dilakukan oleh Mecimapro pada masa pandemi datang merupakan salah satu bentuk bauran promosi dalam komunikasi pemasaran yaitu dengan transformasi event marketing pada masa pandemi. Dengan bauran promosi tersebut memiliki arti tujuan untuk memberikan pengaruh pada target konsumen agar dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan sehingga dapat menarik perhatian dan minat beli konsumen tersebut (Sunyoto, 2013:158). Pada masa pandemi ini, Mecimapro menjadikan event video call KPOP target pasar sekaligus memberikan untuk menjalin pengalaman bagi partisipannya. Sneath et al. (2005) mengatakan bahwa adanya interaksi dengan 658
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengalaman dari suatu acara dapat menghasilkan dampak jangka pendek yang lambat laun akan mengalami perubahan pada jangka panjang dalam sikap dan keyakinan. Menurut Holbrook & Hirschman (1981), ―Experience, as defined within realms of management, involves a pesonal occurence with emotional signficance created by an interaction with product or brand related stimuli‖. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman melibatkan peristiwa pribadi dengan emosional yang diciptakan oleh interaksi terkait dengan brand. Dengan adanya pengalaman dari partisipan juga dapat memberikan respon serta pengetahuan dan informasi mengenai promotor dikarenakan sumber utama yang kredibel dari acara yang diselenggarakan hanya dapat diketahui dari promotor itu sendiri. Begitupun dengan pernyataan Mc Cole (2004) bahwa ―Once the brand resonates with this value-set the link between individual and brand becomes emotional rather than merely functional, and the customer is, therefore, far more likely to be loyal‖ yang berarti bahwa ketika kumpulan nilai seperti kepuasan, pengalaman, dsb , akan lebih mengarah pada sisi emosional daripada sisi fungsional, sehingga memiliki kemungkinan bahwa pelanggan akan jauh lebih setia. tentunya memiliki karakteristik maupun budaya yang dapat disebut dengan Hallyu Wave. Menurut Ines dalam IDN Times (2019) konser merupakan suatu acara besar bagi fans KPOP untuk bertemu secara langsung dengan para idola. Menurut Meivita (2013) salah satu konsumsi dari fans KPOP yaitu menonton konser dimana pada aktivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari perilaku konsumsi fans KPOP sehingga acara tersebut merupakan acara yang paling ditunggu tunggu. Maka dari itu sebagai fans KPOP untuk dapat mengikuti aktivitas konser idolanya perlu mengetahui kabar dan informasi yang jelas mengenai jadwal, pembelian tiket, dsb. Informasi konser yang ditunggu tunggu tersebut dapat ditemukan pada publikasi dari promotor musik yang menyelenggarakan konser tersebut. Sehingga apabila fans telah megetahui informasi yang diberikan oleh promotor, maka fans dapat bergantung pada promotor tersebut untuk mengetahui informasi yang akan datang megenai acara KPOP tersebut. Dari ketergantungan tersebut membuat fans KPOP menjadikan penyelenggara acara sebagai acuan utama agar tidak melewatkan informasi tentang acara KPOP yang akan datang. Terutama pada masa pandemi akan semakin sulit untuk menjangkau acara yang dapat mempertemukan fans dengan idolanya, sehingga informasi dan kabar dari penyelenggara acara akan sangat ditunggu tunggu agar tidak melewatkan momen langka bersama idola. Berdasarkan penjelasan tersebut melalui event video call KPOP, Mecimapro memberikan apa yang diinginkan fans sehingga fans dapat mengenal dan menggolongkan Mecimapro sebagai salah satu kategori promotor musik yang menyelenggarakan event video call KPOP di Indonesia. Dari hal tersebut menurut Keller (2008), brand awareness memegang pengakuan brand dan kinerja ingatan brand. Fans KPOP sebagai target pasar Mecimapro 659
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh dari event video call KPOP terhadap brand awareness Mecimapro? 2. Seberapa besar pengaruh event video call KPOP terhadap brand awareness Mecimapro? METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. alokasi data yang diambil, peneliti menggunakan G-From (Google Formulir) agar dapat menyatukan data dari responden kuesioner. Waktu yang digunakan ketika melakukan penyebaran kuesioner dimulai dari bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh partisipan event video call KPOP yang diselenggarakan oleh Mecimapro pada tahun 2021 dimana pada populasi yang dituju memiliki jumlah yang tidak dapat diketahui secara pasti. Peneliti mempersempit populasi tersebut dengan sampel melalui kualifikasi responden sebagai berikut: 1. Partisipan pada salah satu dari tiga event video call KPOP yang diselenggarakan oleh Mecimapro pada tahun 2021, diantaranya yaitu NCT 127 ‗Favorite' 1:1 Video Call Event, Stray Kids ‗NOEASY'1:1 Video Call Event, dan ITZY ‗Crazy In Love' 1:1 Video Call Event. 2. Rentan usia 15-30 tahun. banyaknya jumlah sampel dapat diketahui dengan rumus Lemeshow sebagai berikut: Dengan n = Jumlah sampel yang dicari z = Nilai tingkat kepercayaan 95% = 1.96 p = Maksimal estimasi = 0.10 d = alpha (0.10) atau sampling error = 10% Maka dari itu jumlah sampel yang digunakan diuraikan sebagai berikut: n = 100 teknik pengumpulan data : Kuesioner / Angket, Berikut ini pilihan jawaban yang ditentukan dari pengukuran skala Likert: Sangat Setuju (SS) = 5 Setuju (S) = 4 Kurang Setuju (KS) = 3 Tidak Setuju (TS) = 2 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 660
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Uji analisis data yang digunakan yaitu dengan uji korelasi dan regresi linear sederhana dari data yang diperoleh dari kuesioner. PEMBAHASAN Dimulainya pandemi corona pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan adanya penundaan aktivitas terhadap masyarakat untuk lebih aktif melakukan kegiatan di luar rumah atau kontak fisik secara langsung. Dari peristiwa tersebut tentunya dapat menimbulkan terhambatnya aktivitas bekerja penuh waktu dan berkurangnya pengunjung atau konsumen bagi para sektor ekonomi secara luring. Sehingga dengan skala penurunan sektor ekonomi tersebut memberikan economic shock secara drastis terhadap para sektor perusahaan yang sedang berjalan bahkan baru memulai usaha bisnisnya. Maka dari itu untuk menghindari adanya peristiwa gulung tikar disebabkan karena krisis ekonomi yang dibiarkan terus berlanjut, para pengusaha atau sektor perusahaan perlu merencanakan kembali strategi baru salah satunya agar brand atau perusahaan tidak kehilangan keberadaannya. Untuk mencapai kembali kesadaran merek, perusahaan harus memecah kebingungan sekitar dengan mengembangkan pengetahuan merek yang dapat meningkatkan lebih banyak perhatian masyarakat atau target pasar pada modern marketing environment (Wasib, dkk, 2014). Dari beberapa sektor perusahaan yang ada di Indonesia, sektor industri dalam bidang event merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki penurunan drastis dengan hampir 100% dari event yang telah direncanakan dan diselenggarakan mengalami pembatalan dan penundaan. Salah satunya yaitu Mecimapro yang merupakan salah satu sektor perusahaan dalam bidang industri event sekaligus promotor musik KPOP di Indonesia. Acara yang telah direncanakan oleh Mecimapro seperti konser musik KPOP dan fan meeting terpaksa dibatalkan karena adanya protokol pencegahan virus covid-19 oleh pemerintah sekitar. Maka dari itu sebagai penyelenggara event diharuskan untuk merencanakan ulang strategi yang baru agar sistem kerja tetap berlanjut sehingga nama perusahaan tetap aktif pada kalangan target pasar dan tidak menghilangkan keberadaan sektor perusahaan tersebut yang menimbulkan perisiwa buruk yang tidak diinginkan. Pada masa pandemi, Mecimapro kembali merumuskan strategi baru agar sistem kerja dan promosi tetap berjalan. Tidak berhenti setelah adanya pembatalan acara yang direncanakan, konsep baru yang mulai dijalankan oleh Mecimapro yaitu membentuk e-commerce atau market place untuk produk official KPOP seperti album KPOP, seasons greetings, lightstick, dll. Selain inovasi baru dengan adanya market place, Mecimapro melakukan restart untuk event yang akan diselenggarakan pada masa pandemi. Menurut Duncan (2005) memikat target pasar maupun potencial customer dengan melakukan promosi pemasaran melalui event oleh perusahaan merupakan salah satu strategi kuat untuk memberikan pesan suatu brand. Event tersebut yaitu event video call 661
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KPOP yang merupakan acara fanmeeting secara virtual dimana penggemar terpilih dapat melakukan video call bersama artis KPOP yang diundang. Kenyamanan dan keamanan telah diatur oleh Mecimapro untuk tetap mencegah adanya penyebaran virus sehingga partisipan tidak perlu mengkhawatirkan peluang virus yang tertular melalui kontak secara virtual. Begitupun dengan adanya salah satu peraturan baru pada saat pandemi yaitu tutupnya akses penerbangan antar negara karena penyebaran virus yang masih aktif, artis KPOP tidak dapat berkunjung ke Jakarta. Walaupun terhambat dengan peraturan tersebut, dana anggaran yang digunakan untuk tiket pesawat akan dihilangkan sehingga modal untuk mengundang artis KPOP tidak berlebihan. Melihat sisi lain dimana pada tahun 2020 teknologi digital mulai semakin berkembang, Mecimapro juga mengambil kesempatan tersebut untuk digunakan pada event video call KPOP. Dalam event tersebut, Mecimapro dapat kembali menjalankan sistem kerja sekaligus tetap mempromosikan nama perusahaan kepada target pasar sekiranya apabila setelah pandemi usai, Mecimapro dapat melanjutkan penyelenggaraan event dengan target pasar yang bertambah dari masa pandemi dan awareness yang bertambah luas sehingga dapat membuka peluang bertambahnya pengunjung dalam setiap event yang akan datang. Tidak hanya melakukan sistem kerja sebagai jasa penyeleggara event saja, melalui event video call KPOP Mecimapro juga dapat mempromosikan market place untuk penjualan produk official merchandise KPOP yang baru dibentuk. Promosi tersebut dilakukan dengan memberikan syarat untuk berpartisipasi pada acara event video call KPOP diharuskan melakukan pembelian merchandise melalui market place Mecimapro, sehingga partisipan dapat melakukan akses pembelian pada market place yang baru dibentuk oleh Mecimapro. Maka dari itu, dengan promosi melalui event marketing dapat menjadi strategi untuk meningkatkan brand awareness Mecimapro terhadap target pasar di masa pandemi. Tak hanya itu, Mecimapro menarik audiens dengan experiental event yang berarti bahwa ingin memberikan audiens pengalaman semenarik mungkin melalui event tersebut. Menurut Lofman (1991) lebih mementingkan customer dibandingkan hasil pemasaran untuk mempertimbangkan perilaku pengalaman tersebut untuk diteliti dan kembali dievaluasi. Penelitian ini bertautan dengan teori event marketing oleh Emma wood interaction, (2009) yang memiliki beberapa dimensi yaitu immersion, integrity. Peneliti mengambil enam dimensi tersebut dari event marketing menjadi indikator penelitian sebagai tolak ukur tercapainya event marketing yang memberikan pengaruh brand awareness terhadap target pasar. Indikator brand awareness yang digunakan berpedoman pada teori tingkatan brand awareness oleh Aaker (2007) yang merupakan brand recognition, brand recall, dan top of mind. involvement, individuality, intensity, innovation, dan 662
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan dengan hasil data yang diperoleh peneliti, pada variabel event marketing dapat diketahui bahwa indikator intensity memiliki nilai tertinggi diantara indikator variabel event marketing yang lain (involvement, interaction, immersion, innovation,individuality, dan integrity). Intensitas pada event video call KPOP berhasil menarik secara kuat dari 72% responden. Melalui media sosial dan website, Mecimapro melakukan publikasi sekaligus promosi mengenai event tersebut dan diterima oleh target pasar dengan baik. Dari hasil data tersebut didukung oleh penelitian Ellen Madhalena dan Syahputra (2016) dengan judul Pengaruh Event Marketing Terhadap Brand Image Rokok Djarum Super Mild PT Djarum, memiliki dimensi variabel yang sama dimana dapat ditemukan pada hasil penelitian tersebut bahwa dimensi intensity memiliki tingkat capaian yang sangat baik. Dengan dimensi atau indikator intensity dapat melihat bagaimana sesuatu mudah diingat atau memiliki pengaruh yang tinggi (Emma Wood, 2009). Sedangkan pada variabel brand awareness dapat diketahui bahwa indikator top of mind dengan hasil nilai persentase 75% memiliki nilai tertinggi dibandingkan indikator lain (recognition dan recall). Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden mencapai tingkat tertinggi terhadap brand awareness Mecimapro di masa pandemi. A. Tingkat Pencapaian Responden Pada Indikator Event Marketing dan No. 1 Brand Awareness Indikator Involvement Alat Ukur Mengetahui event yang sedang berlangsung Item X1 X2 TCR (%) 92.6% 0.646 Std. Deviasi 80% 0.995 X3 78.4% 0.961 Interaction Perasaan senang (emosional) Menyukai bintang atau pengisi acara X4 X5 X6 91.8% 0.712 91% 0.757 89% 0.757 Mengetahui event karena bintang tamu X7 X8 84.8% 1.055 92.2% 0.723 Interaksi bintang tamu dengan partisipan aman X9 92.8% 0.612 663
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan terkendali Immersion Kejelasan pesan X10 86% 0.772 Intensity dari event Pesan event dapat diterima Pembagian informasi acara melalui website X11 X12 85.4% 0.839 81.2% 1.003 X13 71.8% 1.190 Individuality Innovation Integrity Berbeda dengan event yang lain Pembentukan inovasi acara dengan memahami keinginan target pasar Perasaan bahagia (positif) dari target pasar pada event X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 84.2% 0.701 86.8% 0.670 0.636 88% 0.672 87% 85.8% 0.743 91.4% 0.590 90% 0.659 Suasana yang diingat dari event X21 X22 90.8% 0.610 91.6% 0.572 Berdasarkan data tingkat pencapaian responden pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai persentase tertinggi pada indikator involvement terdapat pada item X1 dengan kriteria tingkat capaian yang sangat baik yang menyatakan bahwa responden mengetahui adanya event video call KPOP. Dalam penyelenggaraan suatu acara selain adanya persiapan pada susunan acara atau bintang tamu yang diundang, keberadaan pengunjung, partisipan, maupun penonton juga dibutuhkan. Sehingga penyelenggara acara juga harus membangun strategi agar acara yang dilaksanakan menarik atau mendapatkan pengunjung. Acara video call KPOP yang diselenggarakan oleh Mecimapro pada masa pandemi ini mendapat ketertarikan oleh target pasarnya yaitu para penggemar artis KPOP dimana acara tersebut yang dapat diketahui sebagai salah satu acara eksklusif di kalangan penggemar KPOP. Pada acara tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi saja, peserta mendapatkan perasaan atau emosional yang baik, sehingga tak hanya sekedar hadir saja, tetapi juga mengetahui acara tersebut secara luas. Pada indikator interaction, nilai persentase tertinggi diraih oleh item X8 dengan nilai 92.2% dengan kriteria tingkat capaian yang sangat baik. Pada item tersebut menyatakan bahwa partisipan pada event video call KPOP oleh Mecimapro tertarik karena adanya 664
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ interaksi dengan bintang tamu yang menarik. Dilanjutkan dengan indicator immersion yang memiliki item X10 dengan nilai tertinggi yaitu 86% dengan kriteria yang baik. Dalam item tersebut menjelaskan bahwa partisipan dapat menerima pesan event dengan jelas, sehingga komunikasi dari event berhasil ditangkap oleh target pasarnya. Menurut indikator intensity nilai persentase tertinggi yaitu 81.2% dengan kriteria tingkat capaian yang baik yang diperoleh item X12. Item tersebut menyatakan bahwa responden mengecek informasi acara melalui media sosial Instagram, Twitter, dan website dari Mecimapro. Dengan mengecek langkah, syarat, maupun ketentuan dalam suatu acara melalui berbagai media menjadi tolak ukur intensitas partisipan terhadap acara tersebut. Pada acara video call KPOP Mecimapro menyediakan wadah informasi acara tersebut bagi pengunjung yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan dengan hasil capaian tingkat yang baik pada tabulasi data pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa terdapat intensitas pengunjung terhadap acara video call KPOP tersebut.Berdasarkan indikator individuality dapat diketahui pada item X16 yaitu keunikan event video call KPOP dapat kembali mempromosikan Mecimapro pada masa pandemi memiliki nilai persentase paling tinggi yaitu sebanyak 88% dengan kriteria tingkat capaian yang baik. Event video call KPOP yang diselenggarakan oleh Mecimapro merupakan jenis event pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada masa pandemi. Sisi eksklusif dan konsep baru pada event tersebut cukup menarik perhatian penggemar KPOP sehingga Mecimapro dapat kembali menyediakan jasanya kepada target pasar. Maka dari itu keunikan yang ditumpahkan pada event tersebut sekaligus membawa nama Mecimapro kembali hadir dalam lingkup target. Pada indikator innovation memiliki nilai persentase tertinggi yaitu 87% yang diperoleh item X17 dengan kriteria tingkat capaian yang baik. Item tersebut menyatakan bahwa dari event video call KPOP memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target pasar. Salah satu inovasi baru yang dibentuk oleh Mecimapro melalui event video call KPOP yaitu fanmeeting secara virtual atau bertemu artis secara virtual. Sebelum pandemi, fanmeeting yang diselenggarakan oleh Mecimapro bersifat luring dengan mendatangkan artis KPOP ke Jakarta untuk jumpa fans. Dengan munculnya pandemi secara terpaksa Mecimapro harus membatalkan rencana untuk acara acara mendatang yang diselenggarakan secara luring. Maka dari itu Mecimapro merombak kembali rencana atau strategi melalui inovasi baru agar tetap menjalankan aktivitasnya selama pandemi. Begitu juga dengan penggemar KPOP yang menyayangkan acara luring yang telah dibatalkan, akan tetapi tetap memiliki keinginan untuk berjumpa dengan artis KPOP lebih dekat. Dengan event video call KPOP dapat memberikan harapan kepada penggemar untuk berjumpa kembali dengan artis KPOP secara ekslusif dan intensif. Menurut indikator integrity pada item X22 memiliki nilai persentase tertinggi yaitu 91.6% dengan kriteria tingkat capaian yang sangat baik. Item tersebut menyatakan bahwa 665
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ event video call KPOP membuat suasana dan momen positif dapat diingat kembali. Dengan adanya momen dan suasana yang muncul usai acara dapat memberikan pengalaman pada partisipan terhadap acara tersebut. Apabila momen yang didapatkan secara positif maka akan memberikan ingatan yang baik sehingga dapat diingat kembali oleh partisipan. Adanya ingatan tersebut perlahan dapat menumbuhkan rasa percaya partisipan terhadap penyelenggara acara tersebut. Menurut Aaker (1991) brand awareness melibatkan tahapan dimana konsumen memiliki perasaan ragu ragu mengenai keberadaan merek hingga kosumen tersebut menjadi yakin akan adanya dan tergolongnya merek tersebut dalam kelas produk atau jasa. Dengan tercapainya tingkat top of mind dapat membuka potensi jumlah target pasar yang akan semakin meluas dan bertambah. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi rasa khawatir akan hilangnya nama perusahaan beserta sepinya pengunjung maupun konsumen terhadap jasa dan penjualan produk yang akan datang. Dengan melekatnya awareness Mecimapro pada ingatan target pasar dapat menjadi rekomendasi atau sumber promotor musik KPOP apabila new normal era telah berjalan dan event musik seperti konser dsb mulai diizinkan untuk kembali diselenggarakan. Sedangkan pada hasil penelitian oleh Kurnia dan Nofha (2019) yang menghubungkan dua variabel yang sama yaitu event marketing dan brand awareness dapat diketahui bahwa nilai terendah pada indikator brand awareness dimiliki oleh indikator top of mind. Dari variabel yang sama tersebut memiliki salah satu perbedaan pada landasan teori yang digunakan pada variabel event marketing. Maka dari itu dapat diketahui bahwa pada penelitian ini, teori event marketing oleh Emma Wood (2009) dapat memenuhi komponen komponen yang dapat memberikan pengaruh pada brand awareness dengan tingkat capaian tertinggi yaitu top of mind. Kegiatan event marketing yang berhasil dan terus menerus dapat memprediksikan berjalannya brand awareness menuju tingkat top of mind awareness (Shimp, 2003). sukses hingga berlanjut secara 666
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ B. Hasil Uji Analisis Data 1. Uji Korelasi Pada hasil uji korelasi diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu 0 (<0.05) dan memiliki nilai koefisien korelasi yaitu 0.673 yang dapat diinterpretasikan yaitu terdapat hubungan yang baik antara variabel event marketing video call KPOP dan brand awareness Mecimapro. 2. Uji Regresi Linear Sederhana Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0 (<0.05) yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel x dan y. Selain nilai signifikansi, hasil R Square atau r2 yang diperoleh yaitu 0.453, maka dapat mengindikasikan bahwa besar pengaruh oleh variabel x terhadap y yaitu sebesar 45.3% secara positif dan searah. PENUTUP Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara event marketing video call KPOP terhadap brand awareness Mecimapro pada masa pandemi. Pengaruh antar dua variabel tersebut didukung oleh teori event marketing oleh Emma Wood (2009) dan teori brand awareness oleh Aaker (2007). Event video call 667
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KPOP memiliki pengaruh sebesar 45.3% terhadap brand awareness Mecimapro pada masa pandemi. Pada teori event marketing peneliti menggunakan indikator innovation, dan involvement, integrity. Dari indikator tersebut, intensity memiliki nilai terbesar yaitu 72% diantara indikator lainnya. Sedangkan pada teori brand awareness menggunakan indikator sesuai dengan tingkatan menurut ahli meliputi brand recognition, brand recall, dan top of mind dan dapat diketahui bahwa nilai sebanyak 75% merupakan nilai tertinggi yang telah dicapai oleh tingkatan paling tinggi yaitu pada indikator top of mind. Pada komponen event marketing yang telah dipraktikkan melalui event video call KPOP meliputi kondisi pandemi, konsep, inovasi, keunikan, kepercayaan, bintang tamu, dsb dengan tingkat intensitas yang kuat dapat memberikan pengaruh hingga mencapai tingkat tertinggi brand awareness Mecimapro pada masa pandemi. Sehingga bentuk event video call KPOP terkait untuk meningkatkan kesadaran merek terhadap target pasar yang dituju. interaction, immersion, intensity, individuality, tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan DAFTAR PUSTAKA Jurnal Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1981). The Experiential Aspects Of Consumption: Consumer Fantasy, Feelings, and Fun. Journal of Consumer Research. Suciningtyas, W. (2012). Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, dan Media Communication Terhadap Keputusan Pembelian. Management Analysis Journal. Wood, E. H. (2009). Evaluating Event Marketing: Experience or Outcome? Journal of Promotion Management. Buku Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press. Any, N. (2013). Manajemen Event. Bandung: Alfabeta. Duncan, T. (2005). Principle of Advertising and IMC : International Edition 2. New York: Mc Graw Hill. Durianto, D., Sugiarto, & Budiman, L. J. (2004). Brand Equity : Strategi Memimpin Pasar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halsey, T. (2010). Freelancer's Guide to Corporate Event Design : From Technology Fundamentals to Scenic and Environmental Design. Inggris: Taylor & Francis. Kennedy, J. E., & Soemanagara, R. D. (2006). Marketing Communication. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management 14th Edition. Jakarta: Indeks. Sugiyono. (2019). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 668
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS KESADARAN MAHASISWA DALAM MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Amanda Rohmah Widyanita, Isnaeni Qurotun Nisyak, Angelin Audia Permata, Nur Laili Oktavia, Shofi Rizq Najmah Shabrina Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya E-mail : nurlaili.21018@mhs.unesa.ac.id Abstrak Korupsi merupakan suatu permasalahan yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang terjadi hingga saat ini. Tindakan korupsi ini bukan hanya dilakukan orang yang memiliki kekuasaan tinggi namun juga ditemui pada masyarakat biasa. Hal ini membuat kasus korupsi di Indonesia meningkat dan menjadi tradisi buruk yang pada akhirnya kesadaran masyarakat Indonesia menjadi lemah. Upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dapat diawali dengan penanaman pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa dan menjadi agen perubahan, oleh karena itu perlu adanya pengenalan tentang anti korupsi dan juga kesadaran mahasiswa itu sendiri. Kesadaran tersebut dapat diawali dengan menanamkan nilai kejujuran dan sikap moral yang baik pada mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah dengan pendekatan studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi perlu diterapkan baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Bentuk kesadaran mahasiswa terhadap adanya pencegahan tindakan anti korupsi yaitu berperan aktif dalam melaksanakan kontrol sosial baik dalam suatu sistem, norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk melaksanakan persebaran informasi maupun tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan bertindak atas ketentuan dengan menciptakan opini publik, diskusi terbuka terhadap pihak yang memiliki kekuasaan. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki kepribadian dan karakter yang baik, untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari kasus korupsi yang menjadi permasalahan umum tersebut. Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran Mahasiswa, Pencegahan Korupsi. Abstract Corruption is a problem that has become a habit of Indonesian society until now. This act of corruption is not only carried out by people who have high power but is also found in ordinary people. This makes corruption cases in Indonesia increase and become a bad tradition which in the end the awareness of the Indonesian people becomes weak. Efforts to eradicate corruption cases in Indonesia can be initiated by instilling anti-corruption education in universities. Students are future leaders of the nation and become agents of change, therefore there is a need for an introduction to anti-corruption and also the awareness of students themselves. This awareness can be started by instilling the value of honesty and good moral attitude in students. The method used in writing this article is a literature study approach and uses secondary data. The results of this article indicate that students' awareness of the inculcation of anti-corruption values needs to be applied both in the campus environment and in the community. The form of student awareness of the prevention of anti-corruption actions is to play an active role in carrying out social control both in a system, norms and values in society. In addition, students are required to carry out the dissemination of information and responses regarding government policies by acting on the provisions by creating public opinion, open discussions with those in power. So it is hoped that students can have good personalities and characters, to realize an Indonesian state free from corruption cases which are a common problem. Keywords: Anti-Corruption Education, Corruption Prevention, Student Awareness 669
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Korupsi menjadi fenomena sosial yang tidak terlepas dari kajian Sosiologi. Jika dilihat secara historis kasus korupsi dapat dilihat dari masa ke masa. Contohnya ialah di Negara Indonesia. Kasus korupsi Indonesia telah melekat sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan menjadi semakin kuat ketika rezim orde baru. Pada waktu itu kasus korupsi muncul pada pemimpin negara dan berlangsung dengan jangka waktu lama. Jika dikaitan dengan sosiologi, tindakan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan corporate dan abuses of power atau dapat disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Clinnard, 1989 bahwa kekuasaan yang dimiliki berupa uang, tingginya pendidikan mereka, privilege dan pengaruh di lingkungan mereka yang mendukung. Dalam kajian sosiologi politik, korupsi diibaratkan sebagai penyakit yang memanipulasi masyarakat serta sistem keadilan masyarakat. Korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya belenggu yang direncanakan dengan pura pura merangkul komisi perekonomian dan akhirnya menyalahgunakan sumber daya alam. Mereka yang menjalankan tindakan korupsi tersebut bekerja sama dengan para pengusaha yang memiliki modal besar atas sumber daya alam yang seharusnya dimiliki dan dinikmati masyarakat (Aditjondro, 2006). Hal ini kasus Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sering dijumpai di berbagai seluruh dunia, tidak lain juga Negara Indonesia. Kasus korupsi sangat mudah untuk ditemui lewat media massa yang menyebutkan bahwa korupsi sering terjadi di ruang kehidupan kerja masyarakat, seperti kepemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, perbankan, lembaga perwakilan rakyat atau daerah, badan peradilan, dan lain sebagainya. Tindakan korupsi dapat terjadi antar individu maupun kelompok, namun hal tentunya memiliki kecil kemungkinan sulit untuk dilakukan penanganan, dikarenakan sulitnya ketika mencari bukti yang kuat. Banyak anggapan korupsi menjadi suatu hal yang wajar dan menilai bahwa tindakan tersebut sama saja ketika kita sedang berbisnis. Dari suatu anggapan orang-orang yang kurang akan cara pola berfikir, membuat kasus korupsi menjadi semakin luas dan merajalela di negara penghujung dunia. ini Negara Indonesia sudah sangat identitik dengan banyaknya kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia sudah diibaratkan sesuatu yang patah, akan tumbuh kembali, begitupun seterusnya. Kasus korupsi yang ada di Indonesia sudah dianggap sebagai budaya yang sulit untuk dihilangkan. Adanya kasus korupsi di negara Indonesia menjadi penghambat bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, kasus korupsi di Indonesia perlu adanya perlawanan dari semua pihak agar korupsi tidak menjadi suatu hal yang diwajarkan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 670
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi, itu menjadi bentuk komitmen bangsa Indonesia dalam memberantas kasus korupsi. Selain menegakkan peraturan perundang-undangan, Indonesia juga membentuk lembaga pemberantas kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut ini adalah data kasus korupsi yang ada di Indonesia. 1.1. Tabel Kasus Korupsi di Indonesia Kasus Korupsi di Indonesia Kasus Korupsi Tambang oleh Mardani H Maming Bupati Bogor yaitu Ade Yasin Terjerat Kasus Korupsi Kasus Minyak Goreng oleh Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati Kasus Suap dan Gratifikasi Wali Kota Ambon Kasus Korupsi oleh Yoory Corneles Pinontoan Tahun Terungkap Februari-Maret 2021 26 April Tahun 2022 Januari 2021-Maret 2022 Tahun 2020 10 Februari 2022 Bentuk Pelanggaran Kasus Korupsi tersebut berawal dari izin usaha tambang dari PT BKPL pada PT PCN. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran karena izin usaha tambang tidak diperbolehkan untuk dialihkan. Kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 Kasus ini terjadi karena terdapat pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan pemberian sejumlah uang Kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel Kota Ambon, Maluku, dan penerimaan gratifikasi Kasus korupsi pengadaan lahan Munjul di Jakarta Timur yang digunakan untuk pembangunan rumah dengan DP 0 rupiah. Hal tersebut merugikan keuangan negara sebesar 152,5 Milayar 671
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1. Grafik kasus korupsi tahun 2004-2020, sumber Transparency International Pemberantasan dan pencegahan kasus korupsi di negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum saja, melalui pendidikan yang bisa didapatkan sejak dini diharapkan bisa berperan penting dalam mencegah perilaku tindakan korupsi di Indonesia. Pendidikan menjadi wadah bagi generasi penerus bangsa Indonesia untuk mencegah perbuatan tindak korupsi yang paling efektif. Karena dalam prosesnya, pendidikan di Indonesia juga mengajarkan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan memberikan hukuman dan mengadakan seminar tentang penanganan tindakan korupsi saja, tetapi juga harus membekali generasi penerus bangsa dengan mengajarkan pendidikan anti korupsi guna menjadi perlindungan dari maraknya kasus korupsi yang terjadi. Dari penanaman moral dan etika terhadap para siswa maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang tidak mengenal hal-hal buruk yaitu korupsi. penanaman moral juga dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar dengan membuat suatu organisasi bertema ―anti korupsi‖, hal ini dapat menjadi wadah bagi para anak-anak maupun orang dewasa untuk memegang teguh anti korupsi dan juga memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi melalui adanya sekolah maupun organisasi tentunya memiliki tujuan yaitu 1). Mempunyai tekat yang kuat dan tentunya keberanian untuk memberantas korupsi, 2). Membuat siswa kenal bahwa korupsi berdampak buruk bagi diri mereka sendiri baik dari luar, 3). Memiliki etika yang lingkungan sekitar maupun persaingan menyeluruh, baik di lingkungan luar atau publik maupun di dalam atau privat. Proses hukum bagi pelaku korupsi, seminar tentang pencegahan dan pemeberantasan kasus korupsi, serta pendidikan anti korupsi telah diterapkan di negara Indonesia. Selanjutnya yang diperlukan adalah bagaimana kesadaran dari masing-masing khususnya pada generasi penerus bangsa dalam mencegah tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Kualitas yang baik dari setiap generasi penerus bangsa, dan sumber daya manusia yang lainnya bisa menjadi 672
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ modal utama bagi keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Kampus menjadi tempat pendidikan dengan taraf yang tinggi mengajarkan mengenai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi yang diajarkan setiap universitas di Indonesia tidak hanya memberikan bekal pada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan tentang pola pikir dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran tentang permasalahan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti yang dilakukan oleh oknum atau para pelaku korupsi tersebut. Mahasiswa juga harus berperan bersama dalam meruntuhkan budaya korupsi yang ada di negara Indonesia. Melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi diharapkan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik dari generasi- generasi sebelumnya. Korupsi menurut teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim : 1917 menjelaskan bahwa korupsi merupakan teori solidaritas sosial yang memiliki pandangan bahwa watak manusia bersifat pasif, hanya saja adanya kendali dari masyarakat sekitar yang akhirnya membuat seseorang tersebut menjadi terbelenggu. Emile Durkheim juga menyebutkan bahwa suatu kepribadian yang dimiliki manusia diciptakan oleh diri mereka sendiri. Teori selanjutnya tercipta dari Jack Bologne : 2006, teori yang dikenal oleh masyarakat lain ialah Ilustrasi GONE Theory, isi dari teori tersebut terdapat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dapat berkorupsi, diantaranya ialah: timbul adanya sifat Greeds, Opportunities, Needs, Exposure. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Yaitu untuk mengetahui kesadaran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa terhadap permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengetahui peran pendidikan anti korupsi yang ada di universitas untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang jauh lebih baik, dan mengetahui peran pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan perilaku anti korupsi pada mahasiswa. Rumusan Masalah Dari penulisan ini nantinya merumuskan bagaimana kesadaran para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan agent of change terhadap permasalahan hukum di Indonesia khususnya masalah korupsi, dan bagaimana lingkungan kampus bisa pendidikan anti korupsi yang dikenalkan di menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik, serta bagaimana pendidikan anti korupsi bisa menumbuhkan perilaku anti korupsi dikalangan mahasiswa. METODE PENELITIAN Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dengan memperoleh sumber data sekunder dengan 673
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menjelaskan secara deskriptif. Adapun proses pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui data base dari google scholar terkait dengan buku, jurnal-jurnal ilmiah, berita, dan situs website yang berkaitan tentang pendidikan anti korupsi dengan menjawab terkait data rumusan masalah. Hasil temuan data yang didapatkan nantinya mampu menjelaskan secara rinci mengenai topik pembahasan ―Analisis Kesadaran Mahasiswa Dalam Mencegah Tindakan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi‖. Metode studi kepustakaan atau kajian literature merupakan penelitian yang meriset secara kritis mengenai ilmu pengetahuan, pandangan atau temuan di dalam lingkup akademik yang merumuskan secara teoritis dan metodologis terhadap topik yang dikaji (Farisi, 2010). Menurut Embun (2012) bahwasannya penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dengan berdasarkan karya tulis yang belum ataupun sudah dipublikasikan. Fokus penelitian ini ialah para mahasiswa yang menerima pendidikan karakter di universitas mereka. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari berbagai informasi melalui buku, jurnal, website, dan berita. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan model analisis Sugiyono, yaitu dengan mencari data sekunder melalui sumber literatur maupun referensi lainnya. Penulis menyederhanakan data yang didapat agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk mendapatkan informasi nantinya. Selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN A. Peran Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan sejak kecil, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan telah memasuki keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Kasus korupsi menimbulkan dampak yang luas pada berbagai sistem kehidupan, baik ekonomi maupun sosial. Selain itu, tatanan politik, demokrasi, dan hukum juga mengalami perubahan akibat dari adanya kasus korupsi. Dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, aparat penegak hukum belum sepenuhnya melaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya korupsi menjadi sebuah budaya buruk di Indonesia. Apabila budaya ini terus terjadi maka akan menghancurkan tatanan negara. Pendidikan Anti Korupsi memberikan upaya pemahaman dan pencegahan mengenai tindakan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat ditempuh melalui sekolah dan perguruan tinggi, dalam hal ini Pendidikan Anti Korupsi tidak hanya mengenalkan pada nilai-nilai anti korupsi saja namun juga memahami serta menerapkan pada kehidupan sosial masyarakat. Anti Korupsi merupakan tindakan melawan, mencegah, memberantas dan menentang adanya tindakan 674
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ korupsi. Perguruan tinggi berperan penting dalam Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Dalam perguruan tinggi mata kuliah wajib atau pilihan yang sesuai dengan pendidikan anti korupsi menjadi suatu percobaan dari kebijakan Kemendikbud yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan materi nya. Mata kuliah anti korupsi hadir dari adanya kasus korupsi yang semakin mengkhawatirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan suatu upaya yang terstuktur untuk memberantas kasus tersebut. Dengan adanya matakuliah Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi dosen dan mahasiswa mengenai tindakan korupsi. Melalui pemahaman inilah mahasiswa akan terbekali agar senantiasa memiliki sifat yang jujur dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehingga akan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Secara umum, dapat dilihat bahwa seseorang yang memiliki pendidikan serta kedudukan yang tinggi akan berpotensi untuk melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Eksistensi Pendidikan Anti Korupsi dalam lingkup mahasiswa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di rana perguruan tinggi serta masyarakat. Mahasiswa menjadi Agent of Change yang diharapkan mampu memberikan motivasi dan perubahan terhadap banyaknya kasus korupsi di Indonesia, sehingga proses pemberantasan dan pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Selain itu, dengan adanya dukungan masyarakat yang maksimal dalam menangani kasus korupsi juga akan memberikan dampak bagi upaya dalam pemberantasan kasus tersebut yang saat ini masih menjadi suatu budaya di Indonesia. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa merupakan pendidikan yang menuju suatu nilai-nilai kebaikan (Suseno, 2009). B. Upaya Mencegah dan Meminimalisir Kasus Korupsi Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi budaya yang selalu berulang-ulang. Oleh karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat harus bekerja sama untuk dapat mencegah dan meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bentuk pengajaran mengenai pendidikan anti korupsi yang diajarkan kepada para generasi muda merupakan kunci utama mencegah kasus tersebut. Selain itu dengan menutup peluang bagi para pelaku korupsi juga harus dilakukan oleh badan hukum yang ada di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden Indonesia, yaitu bapak Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa seluruh lembaga pemerintahan diharapkan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, melakukan penyederhanaan, dan memberikan pelayanan secara penuh kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Hal tersebut 675
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ juga digunakan untuk meningkatan kualitas dalam melayani masyarakat. Kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia antara lain kasus e-KTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, dan kasus proyek Hambalang yang dilakukan oleh para pelaku dengan kerugian sebesar 706 milyar rupiah (Kompas, 2020). Upaya pencegahan dan meminimalisir kasus tindakan korupsi di Indonesia diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas agar penanganan kasus korupsi dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak memunculkan pelaku tindak korupsi yang lainnya. pencegahan tersebut juga harus dilakukan terutama pada terjadi lingkungan pemerintahan. Upaya penyalahgunaan anggaran negara. Pencegahan untuk meminimalisir tindakan korupsi perlu dilakukan dengan orientasi jangka panjang. Pihak pemerintah maupun elemen masyarakat harus memperkenalkan, dan memberikan pengetahuan akan bahaya dari tentang pendidikan anti korupsi diperlukan khususnya pada generasi muda, agar mereka memahami dampak-dampak yang diakibatkan oleh perilaku korupsi. Penanggulangan dan pencegahan perilaku korupsi di Indonesia harus dikenalkan di usia se dini mungkin supaya penerus bangsa memiliki wawasan yang mengarah pada ketahanan nasional tentang bahaya tindakan korupsi. Para generasi muda harus memiliki bekal untuk mengendalikan dan mengurangi angka kasus korupsi di Indonesia. itu dilakukan agar tidak tindakan korupsi. Pengetahuan lapisan masyarakat. Seluruh masyarakat harus dibekali ilmu pengetahuan dan wawasan tentang moralitas. Moralitas tersebut ditunjukkan untuk mencerminkan rasa kebangsaan dan Nasionalisme agar negara Indonesia berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Adami, Chazawi (2008) pendidikan anti korupsi yang dikenalkan sejak dini merupakan bentuk kesadaran akan bahaya korupsi dan nilai moral yang harus dijaga, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dibutuhkan sarana dan prasarana dibidang pendidikan untuk menunjang pendidikan yang berkualitas dan bermoral. Menurut Evi Hartanti, (2005 : 43) pengawasan sosial sangat diperlukan untuk menanggulangi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga harus ikut andil dalam mendukung sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi. Perlu adanya kesadaran yang harus dimiliki oleh seluruh Pencegahan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan peranan yang rasional, mengandung nilai dan moral bangsa, serta strategi dalam melindungi seluruh masyarakat (simanjuntak, 2020). Jika melihat dari sisi hukum pidana, upaya untuk mencegah perilaku tindak korupsi adalah dengan upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir, mengatasi, dan mencegah penyebab tindakan korupsi. Penyebab terjadinya tindakan korupsi dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah faktor internal yang berasal 676
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dari dalam diri individu. Contohnya moralitas masyarakat yang melemah, menyebabkan perilaku tindak korupsi semakin meningkat. Kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Contohnya adalah pendapatan masyarakat yang tindak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya perilaku korupsi di Indonesia. C. Kesadaran mahasiswa terhadap korupsi di lingkungan kampus Kesadaran akan hukum menjadi ujung tombak terhadap kepatuhuan ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Dengan kesadaran hukum akan menumbuhkan pandangan positif dan secara tidak langsung akan menyeleksi hal negative. Selain dengan upaya pemberian pendidikan korupsi, diperlukan pendidikan karakter yang kuat generasi saat ini dalam memerangi, membrantas, dan mencegah korupsi pendidiakn karakter ini perlu ditanamkan karena korupsi menjadi tantangan dan kebiasaan maka dari itu diperlukan untuk generasi saat ini dalam membawa perubahan masa depan yang transparan maupun mental anti korupsi. Selanjutnya diperlukan juga kesadaran diri dengan memperkuat strategi dalam menyikapi kasus korupsi. Kaitannya kesadaran tersebut, seorang mahasiswa perlu mengenali siapa dirinya, kekuatan maupun kemampuan seperti apa yang ada dalam dirinya guna melawan kasus korupsi. Menurut hasibuan (2012), mendefinisikan kesadaran merupakan sikap individu yang secara sukarela menaati semua peraturan yang berlaku dan mempunyai kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab. Pada hakekatnya mahasiswa memiliki banyak bagian, disisi sebagi peserta didik mahasiswa diprediksi akan menjadi birokrat, teknorat, pns maupun profesi lainnya. Didukung dengan hal ini mahasiswa dituntuk mempunyai kepintaran secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam kcerdasan intelektual tidak dapat mencegah seseorang mempunyai sifat serakah, egois, dan sifat negative lainnya. Dengan adanya bekal tersebut, mahasiswa akan menjadi agent of change yang handal, menggantikan peran-peran pendahulu dan dimasa yang akan dating dapat melakukan perbaikan kearah yang lebih baik. Mahasiswa juga dituntut aktif berperan dalam melaksanakan kontrol sosial, pada penyimpangan yang terjadi dalam suatu sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Disisi lain mahasiswa dituntut juga berperan dalam mengubah kebijakan publik yang berasal dari pemerintah. Dalam hal ini upaya- upaya yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu, melakukan persebaran informasi maupun tanggapan mengenai kebijakan pemerintah dengan bertindak atas ketentuan dengan menciptakan opini publik, diskusi terbuka, terhadap pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan demonstasi, tuntutan, maupun pengarahan massa dalam jumlah yang besar. Dalam lingkup mahasiswa secara tidak disadari banyak dilakukan oleh mahasiswa seperti bolos kuliah maupun titip absen mungkin ini menjadi hal 677
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang biasa akan tetapi ini termasuk bibit dari tindakan kasus korupsi. Selanjutnya menyontek dalam ujian yang jika dikaitkan dengan pengertian korupsi yaitu mengambil hal yang bukan miliknya demi kepentingan pribadi. Tindakan diatas merupakan sebagian kecil dari tindakan korupsi yang ada dilingkungan kampus. Maka dari itu perlunya kesadaran bagi mahasiswa dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan mungkin dianggap sepele akan tetapi, Tindakan tersebut dapat menjadi bibit-bibit koruptor yang ada di negeri ini. PENUTUP 1. SIMPULAN Permasalahan korupsi di Indonesia sudah mencapai pada taraf pencurigaan yang tidak pasti di semua kalangan baik kelas atas maupun bawah. Maka dari itu, melalui Pendidikan Anti Korupsi pada lingkungan kampus memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa dan dosen dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun selain adanya pencegahan dari Pendidikan Anti Korupsi, ketegasan dari aparat hukum dalam menangani kasus korupsi sangat berpengaruh. Sehingga kesaadaran mahasiswa terhadap korupsi perlu ditingkatkan karena mahasiswa menjadi agen perubahan bagi kemajuan dimasa depan. 2. SARAN Penulis menyadari dalam penulisan hasil dari artikel ilmiah diatas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari hasil yang sempurna. Diharapkan pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun agar penulis bisa memperbaiki artikel ilmiah tersebut. Sedangkan saran dari penulis untuk hasil penelitian yang akan datang diharapkan mengangkat metode penelitian tertentu yang membahas tentang topik ini agar bisa dikaji lebih lanjut.Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak. DAFTAR PUSTAKA Arief, Moh. Zainol. 2018. ―Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sejak Dini Untuk Meningkatkan Moralitas Bangsa.‖ Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar 1(1):17-23. doi: 10.24929/alpen.v1i1.3. Dike Widhiyaastuti, I. Gusti Agung Ayu, and I. Gusti Ketut Ariawan. 2018. ―Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi.‖ Acta Comitas 3(1):17. doi: 10.24843/ac.2018.v03.i01.p02. Kristiono, Natal. 2018. ―Penanaman Nilai Anti Koroupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES.‖ REFLEKSI EDUKATIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan 9(1):40-45. Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf. 2020. ―Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.‖ Diversi Jurnal Hukum 6(1):22-46. Supandi, Agus, and Dellia Mila Vernia. 2015. ―Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi.‖ Research and Development Journal Of Education 1(2):1-19. Suryani, Ita. 2015. ―Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan 678
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.‖ Jurnal Visi Komunikasi 14(02):285-301. 679
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM ANIME "A SILENT VOICE" SEBAGAI BAHAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK Gilang Surya Fajar1, Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya E-mail:. Abstrak Beberapa tahun ini terjadi kemunduran sikap etika atau moral dari anak-anak di Indonesia yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yaitu smartphone. Anak-anak zaman sekarang sering menghabiskan waktunya untuk menggunakan smartphone baik itu untuk belajar, bermain game online, maupun menonton kartun atau film. Sedangkan di dalam smartphone sendiri juga memiliki banyak tontonan yang tidak layak ditonton bagi perkembangan sikap moral anak-anak. A Silent Voice dapat menjadi tontonan yang baik untuk anak agar dapat membentuk karakter yang baik kepada anak, hal tersebut dikarenakan film A Silent Voice merupakan sebuah film anime yang memiliki banyak pesan moral yang terdapat didalamnya yang dapat menjadi tontonan yang baik untuk anak karena pesan moral yang ada di dalamnya. Contoh pesan moral yang terkandung didalam anime A Silent Voice adalah persahabatan, hukum karma, kerja keras, toleransi, tidak membully orang disabillitas, dan menyendiri tidak selalu berdampak baik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung didalam anime ―A Silent Voice‖. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka dimana penulis menganalisis nilai-nilai moral yang terdapat pada anime tersebut dan juga dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu maupun sumber bacaan yang berkaitan dengan artikel ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles and Hubberman yang dibagi menjadi tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kata Kunci: Nilai Moral, Pendidikan Karakter, Anime Abstract In recent years there has been a decline in the ethical or moral attitude of children in Indonesia which is influenced by advances in information technology, namely smartphones. Today's children often use their smartphones to study, play online games, or watch cartoons or movies. Meanwhile, the smartphone itself also has many shows that are not worth watching for the development of children's moral attitudes. A Silent Voice can be a good spectacle for children in order to form good characters for children, this is because the A Silent Voice film is an anime film that has many moral messages in which it can be a good spectacle for children because of the moral message in it. in it. Examples of moral messages contained in the anime A Silent Voice are friendship, the law of karma, hard work, tolerance, not bullying people with disabilities, and being alone doesn't always have a good impact. The research uses descriptive qualitative research methods with the aim of describing the moral values contained in the anime "A Silent Voice". The data collection technique used in this research is observation and literature study where the author analyzes the moral values contained in the anime and also by looking at previous studies and reading sources related to this article. The data analysis technique used in this research is the data analysis technique of Miles and Hubberman which is divided into three processes, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Keywords: Moral Values, Character Education, Anime 680
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Remaja masa kini sangat membutuhkan seorang teman yang akan selalu ada untuk mereka, senang dan sedih, berbagi saat-saat bahagia, berada di sana untuk mereka ketika mereka membutuhkannya, dan selalu memberikan nasihat jadi Anda positif. Persahabatan adalah bentuk kekaguman, bukan cinta, mungkin menyukainya atau menganggapnya lebih dari sekadar teman. Anda dapat merasa nyaman dengan mereka sama seperti Anda menghabiskan banyak waktu bersama mereka dan mengetahui apa yang mereka sukai (Miller, 2012). Menurut Davies dalam Santruk (1995), persahabatan adalah suatu bentuk hubungan dekat yang meliputi kenikmatan, penerimaan, kepercayaan, rasa hormat, saling membantu, kerahasiaan, pengertian, dan spontanitas (Habsari, 2017). Persahabatan adalah hubungan timbal balik dan bermanfaat antara dua orang yang ditandai dengan sikap saling menghormati yang positif (Devito J.A., 2011). Bullying adalah perilaku sosial yang sering terjadi di komunitas sosial, khususnya di lingkungan sekolah. Bullying merupakan masalah yang sangat meresahkan dalam kehidupan sosial, dan bullying dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan korban bullying, antara lain: B- Stres atau persepsi tekanan psikologis pada korban bullying. Fenomena ini juga terlihat di Indonesia dan ditemukan di berbagai lingkungan termasuk lingkungan kerja, sekolah dan rumah. Dalam sembilan tahun terakhir sejak 2011 hingga 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 37.381 pengaduan bullying di Indonesia. Di antara kasus tersebut, 247 kasus pelecehan dilaporkan di dunia pendidikan dan media sosial. Ia menjelaskan, bullying bisa disebabkan oleh peristiwa kekerasan, pengaruh negatif, dan ulasan di media sosial. Masalah ini adalah cerita yang berulang karena dapat dibalik dan tidak ada batasan tentang apa yang dapat dilakukan anak-anak lagi. Berdasarkan data dari Indonesia: Key Facts, Solutions and UNICEF Group on Bullying Recommendations, 2020, disebutkan bahwa bullying tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak dan remaja. Dua dari tiga anak perempuan atau laki-laki berusia antara 13 dan 17 tahun pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak dan remaja yang mengalami kekerasan mengatakan pengganggu adalah teman. Menurut data dari UNICEF.org Indonesia, International Student Assessment (PISA), 41% anak usia 15 tahun pernah mengalami bullying dengan jenis-jenis bullying sebagai berikut: Program 2018) Penelitian, ejekan, pengucilan yang disengaja, menyebarkan desas-desus bukanlah hal yang baik. in Bullying terjadi tidak hanya melalui kontak langsung, tetapi juga melalui bullying virtual atau online. U-Report mensurvei 2.777 anak berusia antara 14 dan 24 tahun di Indonesia, di mana 45% di antaranya pernah mengalami cyberbullying. Jenis yang umum adalah aplikasi obrolan, yang mendistribusikan 681
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ foto atau video pribadi tanpa izin, dan jenis pelecehan lainnya. Perilaku Bullying (Astuti, 2008) menemukan bahwa pelaku intimidasi umumnya tampil secara fisik seperti menampilkan sesuatu yang populer di daerah mereka, seperti membuat keributan, mengkritik orang lain, balas dendam dan kecemburuan, dan sering mengatakan dia akan menjadi penguasa daerah. Sering ditemukan di suatu tempat di lingkungan, penindas akan sering bertindak seperti penguasa dalam posisi atau perawakan, dan dengan sengaja menyerang atau menggunakan bahasa kasar untuk merendahkan orang atau korban sampai melecehkan mereka. (Al-Ula Zain, 326: 2017). Bullying umumnya dianggap lebih berbahaya daripada kekerasan terhadap anak karena dapat membunuh karakter (Sugijokanto, 2014:33). Bullying dapat digunakan sebagai bentuk awal dari kekerasan masa kanak-kanak dan dapat memiliki efek traumatis pada kehidupan dan perkembangan anak. Efek bullying pada masa kanak-kanak dapat bertahan hingga dewasa. Anak yang di-bully bisa menjadi depresi dan kurang percaya diri saat dewasa, dan anak yang di-bully bisa menjadi kriminal (Sejiwa, 2008:10). Korban bullying sering kali pendiam, pemalu, dan tidak responsif. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Bagaimana anime Koe no Katachi menjadi media belajar karakter anak agar tidak membully temannya 2) Apa saja nilai moral yang terdapat pada anime Koe No Katachi. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana data disajikan dalam bentuk deskriptif agar dapat menjelaskan nilai moral yang terkandung di dalam anime tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka dimana penulis menganalisis nilai-nilai moral yang terdapat pada anime tersebut dan juga dengan melihat penelitian- penelitian terdahulu maupun sumber bacaan yang berkaitan dengan artikel ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles and Hubberman yang dibagi menjadi tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN Kehadiran media dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri. Karena media telah menjadi alat yang tanpa disadari memberi makna pada proses media dan sarana komunikasi yang terjadi di masyarakat. Media adalah alat untuk menyampaikan massa informasi dan masyarakat secara tidak merata kepada para penyembah perusahaan. Baik media massa elektronik (televisi) maupun cetak (koran dll) (Noureddine, 2015: 04-05). Peran media yang dikaji adalah sinema atau yang dikenal dengan sinema. 682
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pengertian film adalah kumpulan video, baik gambarnya mengandung suara maupun tidak, dan gambarnya memukau penontonnya. Menurut Indiwan Seto Wahjuwibowo, ―Film dianggap sebagai salah satu sarana penyampaian pesan yang paling efektif kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan sifat film yang bersifat audiovisual dan mudah dipahami. Banyak komunikasi. Bahkan pengamat akan memasukkan film ini ke dalam kategori 'media panas'.‖ Karena kemudahan asimilasinya Film, sering digunakan untuk menggambarkan realitas dan cerita. Sobur (2009:127) menyatakan bahwa hubungan antara film dan masyarakat dipahami sebagai linier. Di situlah film selalu membentuk dan ini mempengaruhi masyarakat dengan pesan film. dan sebaliknya.Film menangkap rekaman realistik yang berkembang dalam realitas sosial dan diproyeksikan ke layar kaca. Film sebenarnya merupakan hasil konstruksi, realitas kehidupan sosial, baik imajiner maupun nyata, yang dihadirkan selama proses konstruksi. Realitas yang digambarkan Sabbour dalam bukunya ―Semiotic Connection‖ adalah pengetahuan sehari-hari tentang alam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui struktur sosial seperti konsep, persepsi publik, dan wacana publik (Sobur, 2013:186). ... Penggambaran realitas yang termuat dalam media disebut sebagai ekspresi. Di antara sekian banyak film yang memberi makna pada realitas masyarakat, penulis menulis film animasi Jepang The Shape of Voice, yang tayang perdana pada 17 September 2016 di Jepang dan Oktober 2017 di seluruh dunia. Saya fokus. episode film. Film komedi dengan judul yang sama, yaitu berdasarkan "Koe no Katachi" atau "A Silent Voice" dalam bahasa Inggris. Ada tujuh volume komik yang difilmkan oleh perusahaan produksi Kyoto Animation. The Shape of Light adalah kisah dua anak yang diketahui telah menyakiti Masaya Ishida, yang menggertak karakter (cacat) Nishimiya Glass, yang memiliki gangguan pendengaran dan bicara. Jiwa dapat menyampaikan pesan moral yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pekerjaan. Secara khusus, pesan moral yang cukup untuk mendorong orang untuk berjalan di jalan yang benar. Juga, pesan moral ini cukup untuk menarik penonton menonton anime dan kekuatan anime. Sebuah pesan moral dikemas dalam bentuk suara film. Bentuk suaranya secara gamblang menyampaikan pesan moral kepada penonton. * Koeno Katachi yang telah menonjolkan alam di anime dan studio ini. * Seseorang yang bisa menanganinya dengan sangat baik. Yoshitoki Oima adalah seorang mangaka dan pesan moral yang ingin dia sampaikan sebagai pencipta bentuk suaranya. Sebelum itu, kita harus mengetahui anime ―The Shape of Light‖. Koe no Katachi adalah film animasi tentang kehidupan Shoya Ishida, yang menyalahgunakan Nishimiya Glass, yang baru saja pindah. Nishimiya Glass, gadis tuli. Karena keterbatasannya, teman-temannya sangat penasaran sehingga ingin tahu banyak tentang komunikasi. Sejauh ini, bagaimanapun, sulit untuk mengatasi perbedaan. Jadi temannya memutuskan ikatan persahabatan dan 683
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mencoba untuk menekannya. Di sana, Shoya Ishida berperan sebagai pemimpin bullying di Nishinomiya. Namun, karena sikapnya yang terlalu parah, Nishimiya harus pindah ke sekolah barunya dan Ishida akhirnya mendapatkan karma yang berat. Ishida mengalami sesuatu yang tidak biasa dalam hidupnya sebagai orang yang di- bully. Shoya menghadapi banyak tantangan yaitu dia ditinggalkan oleh teman- temannya, dia sangat tertekan dan tidak punya rencana untuk masa depan. Ishida ingin menebus hilangnya semua ikatan masa lalu. Pesan moral yang ingin disampaikan pada film ini adalah: 1. Jangan membully sebelum di bully nanti dapet karma Satu-satunya bagian yang kental dan dominan dari anime ini adalah karma yang diterima dari si pengganggu. Mereka yang melakukan kejahatan dan penindasan pasti akan menghadapi konsekuensi yang sama seperti yang mereka lakukan. Itu lebih menyakitkan daripada apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang dianiaya. Ini sedikit mirip dengan apa yang dia lakukan pada Najima, jadi Ishida harus menerima konsekuensi tahun ini dengan keinginannya untuk lulus dari sekolah menengah atas dari kelas enam. Karena itu, jangan menggertak sebelum dilecehkan. Pelajaran dasar yang sangat bagus dalam bentuk anime. 2. Teman adalah segalanya dalam hidup Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Itulah yang diinginkan Ishida. Awalnya terkenal sekelas dengan banyak teman, dia harus ditinggalkan oleh teman- temannya satu per satu karena perilaku buruknya terhadap Nishimiya. telah Namun meninggalkannya. Jadi dia perlu menjadi makhluk yang ramah dengan teman-temannya. lambat laun ia menyadari bahwa temannya 3. Terima kelemahan orang lain Satu-satunya hal yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Kekurangan ini diejek oleh semua orang, sehingga mereka dapat memperlakukan orang itu seperti yang mereka inginkan. Tapi disinilah setiap orang harus menerima kekurangannya. Karena agar kehidupan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya, kekurangan hidup manusia harus diimbangi dengan keuntungan. Seperti Shoya hingga Shoko, sulit untuk memahami apa itu Shoko dan kekurangannya. Shoko tidak akan diterima oleh banyak orang sampai semua orang mulai memahami kekurangannya, tuli. Terlepas dari ketiga pesan moral tersebut, anime ini sejujurnya memiliki banyak makna dan banyak mengandung pesan moral. Mengajarkan hidup manusia untuk saling menghargai dengan kelebihan karena harus menutupi kekurangan yang dimiliki setiap orang. Pesan moral yang disampaikan sangat 684
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam di lubuk hati dan dihiasi dengan keindahan yang luar biasa. Jadi anime ini sangat layak untuk ditonton. PENUTUP Beberapa tahun ini terjadi kemunduran sikap etika atau moral dari anak- anak di Indonesia yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yaitu smartphone. Anak-anak zaman sekarang sering menghabiskan waktunya untuk menggunakan smartphone baik itu untuk belajar, bermain game online, maupun menonton kartun atau film. Sedangkan di dalam smartphone sendiri juga memiliki banyak tontonan yang tidak layak ditonton bagi perkembangan sikap moral anak-anak. A Silent Voice dapat menjadi tontonan yang baik untuk anak agar dapat membentuk karakter yang baik kepada anak, hal tersebut dikarenakan film A Silent Voice merupakan sebuah film anime yang memiliki banyak pesan moral yang terdapat didalamnya yang dapat menjadi tontonan yang baik untuk anak karena pesan moral yang ada di dalamnya. Contoh pesan moral yang terkandung didalam anime A Silent Voice adalah persahabatan, hukum karma, kerja keras, toleransi, tidak membully orang disabillitas, dan menyendiri tidak selalu berdampak baik. DAFTAR PUSTAKA Humawan Rakhmat. 2008. Memahami Film (Yogyakarta: Homerian Pustaka), hlm. 47 Akil, Muhammad. 2018. Representasi Pesan Moral dari Film ―Boruto: NarutoThe Movie‖ (Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi. TidakDiterbitkan. Sekolah Ilmu Sosial dan Politik. Stisipol Candradimuka. Palembang. Tryansyah, Rochim. 2020. Analisis Psikologis pada Tokoh Ishida dalam Manga ―Koe no Katachi‖ Karya Yoshitoki Ooima Yashitoki Ooima no Manga―Koe no Katachi‖ ni Okeru Ishida no Kyarakuta no Shinrigaku Bunseki. Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sumatera Utara. Medan. Unicef.org. ―Perundungan Di Indonesia‖. Februari n%20Anak %20di%20Indonesia.pdf. (Diakses 28 Agustus2021). 2020. 685
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ESTIMASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN FISIK DAERAH TUJUAN WISATA AIR TERJUN DLUNDUNG DI DESA KETAPANRAME KECAMATAN RAWAS KABUPATEN MOJOKERTO Agus Sutedjo 1, Sri Murtini 2 ,Azizah Nur Hidayati 3 1, 2 Dosen S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, 3 Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Unesa Email : agussutedjo@unesa.ac.id Abstrak Air Terjun Dlundung adalah salah satu objek wisata di Kabupaten Mojokerto yang sedang mengalami perkembangan. Permasalahan yang dihadapi yaitu makin meningkat pesatnya jumlah kunjungan wisatawan yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, maka dari itu penting mengetahui batas tidak maksimal kunjungan wisatawan di objek wisata menyebabkan kerusakkan ini adalah untuk megetahui daya dukung kawasan lokasi atraksi wisata dan waktu nilai daya dukung kawasan diberlakukan di objek wisata Air Terjun Dlundung. Penelitian dilakukan di kawasan Wisata Air Terjun Dlundung Desa Ketapanrame Kecamatan.Trawas, Kabupaten. Mojokerto. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian pengunjung di objek wisata Air Terjun Dlundung. Sampel sebanyak 78 responden diambil secara Accidental Sampling yang terbagi di lokasi perkemahan, outbound, taman kelinci, dan air terjun. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data durasi kunjungan wisatawan dan kebutuhan wisatawan dalam melakukan aktivitas pada setiap lokasi atraksi wisata. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui luasan setiap lokasi atraksi, observasi untuk mengetahui durasi operasional kawasan wisata, dokumentasi untuk mendapatkan data jumlah wisatawan yang berkunjung. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus Daya Dukung Kawasan dan prediksi pertumbuhan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai daya dukung kawasan untuk lokasi air terjun 797 orang per hari, lokasi Taman kelinci 4000 orang per hari, lokasi outbond 800 orang per hari dan lokasi perkemahan 267 orang per hari. Daya dukng Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung akan terjadi pada tahun 2033, sehingga pada tahun tersebut harus melaksanakan pembatasan jumlah pengunjung yakni maksimal sebanyak 5.864 pengunjung setiap hari. Kata Kunci: Wisatawan, Daya Dukung Kawasan, air terjun, tersebut supaya lingkungan. Tujuan penelitian Abstract Dlundung Waterfall is one of the tourist attractions in Mojokerto Regency which is currently experiencing development. The problem faced is the rapidly increasing number of tourist visits which can lead to a decrease in environmental quality, therefore it is important to know the maximum limits of tourist visit to the tourist attraction so as not to cause environmental damage. The purpose of this study was to determine the carrying capacity of the tourist attraction location area and when the carrying capacity value of the area was applied to the Dlundung Waterfall tourist attraction. The research was conducted in the dlundung Waterfall Tourism area Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency. The type of research is quantitative descriptive with a research population of visitors at the dlundung Waterfall tourist attraction. A sample or 78 respondents was taken by accidental sampling which was divided into camping ground, outbounds, rabbits park, and waterfalls. Interview techniqueis is used to obtain data on the durasion of tourist visits and the needs of tourists in carrying out activities at each touristattraction location. Measurements were to determine the area of aech attraction location, observation to determine the operational duration of the tourist area, documentation to obtain data on the number of tourists visiting. The data obtained were analyzed 686
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ using the Regional Carrying Capasity formula and predictions of tourist growth. The resultsshowed that the carrying capacity of the area for the location of the waterfall is 797 people per day, the location of the Rabbit Park is 4000 people per day, the outbound location is 800 people per day and camping ground is 267 people per day. The carrying capacity of the Dlundung waterfall Tourism Area will occur in 2033, so that in that year it must implement a limit on the number of visitors, which is a maximum of 5,864 visitors every day. Keywords: tourist, Regional Carrying Capasity, waterfalls, duration PENDAHULUAN Latar Belakang Daerah Tujuan Wisata sebagai objek yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kawasan untuk melakukan aktivitas wisata memerlukan pemeliharaan yang teratur dalam jangka panjang agar supaya kondisi tetap lestari dan dapat dimanfaatkan sepanjang masa. Upaya untuk mencapai hal itu harus dilakukan terlebih lagi apabila jumlah wisatawan selalu meningkat, jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang melampaui batas akan menimbulkan berbagai dampak negatip baik terhadap objek wisata maupun wisatawan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya menjaga kondisi objek wisata tidak mengalami perubahan dengan mempertimbangkan berbgai faktor. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan wisata menimbulkan berbagai dampak baik positip maupun negatip pada berbagai aspek. Dampak positip ekonomi pariwisata misalnya lapangan kerja bertambah luas, kesempatan berusaha meningkat, kebudayaan setempat terpelihara. Namun demikian terdapat dampak negatip yang perlu diwaspadi yaitu berkembangnya pola hidup konsumtif, tekanan penduduk yang meningkat akibat pendatang baru dari luar daerah, munculnya komersialisasi, kondisi lingkungan terganggu. Dampak negatip yang muncul sedapat mungkin dihindari atau diperkecil terutama kondisi lingkungan baik lingkungan fisik maupun non fisik sehingga tidak menimbulkan kerugian. Anggreni, N.I. Hasil penelitian Khrisnamurti, Utami, H., Darmawan, R. (2016) menjelaskan bahwa dampak negatif kepariwisataan terhadap lingkungan di Pulau Tidung meliputi 3 hal yaitu penumpukan sampah yang berlebihan, perubahan visual landskap kawasan wisata dan penurunan kualitas air tanah. Sutoyo, A. ,Adi, S., dan Yanto, H.N. (2017) juga menjelaskan bahwa dampak negatif juga bisa terjadi pada perekonomian masyarakat di mana terjadi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidak berdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah. Salah satu cara untuk menjaga kondisi lingkungan objek wisata agar tidak mengalami gangguan atau mengurangi dampak negatip yang mungkin terjadi yaitu dengan membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung. Objek wisata mempunyai kemampuan terbatas dalam menampung sejumlah wisatawan yang 687
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tetap merasa nyaman, puas dan berkunjung agar supaya wisatawan menyenangkan dalam menikmati kunjungannya. Kemampuan tersebut merupakan daya dukung lingkungan kawasan objek wisata yang harus diketahui nilainya dan harus diimplementasikan dalam pengelolaan objek wisatanya. lingkungan merupakan jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumberdaya alam yang tersedia. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Sofiyan, A. (2019) bahwa daya dukung lingkungan (carrying capacity) wisata merupakan jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi areal wisata pada saat yang sama, tanpa menyebabkan kerusakan fisik dan penurunan kualitas kepuasan pengunjung. tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan di bumi serta dapat berlangsung secara sustainable. Graymore, M. (2005) menjelaskan bahwa daya dukung Jumlah maksimum tersebut adalah jumlah yang Nilai daya dukung lingkungan kawasan wisata dapat ditentukan dengan beberapa variable dan dapat dihitung menggunakan formula tertentu. Untuk mengetahui nilai daya dukung lingkungan wisata Yulianda dalam Alkiyah, L.S., Umar, M.Z. (2013) menggunakan variable potensi ekologis wisatawan per satuan unit area, luas atau panjang unit area yang dapat dimanfaatkan, unit area untuk kategori tertentu, waktu yang disediakan kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari, dan waktu yang dihabiskan wisatawan untuk kegiatan tertentu. Potensi ekologis wisatawan per satuan unit area menunjukkan 1 unit luas area yang masih nyaman untuk aktivitas sejumlah wisatawan ataupun berapa luas areal yang nyaman digunakan untuk aktivitas setiap wisatawan. Nilai daya dukung lingkungan setiap kawasan wisata tidak akan sama dengan kawasan wisata yang lain mengingat kondisi lingkungan yang berbeda. Kawasan wisata Air Terjun Dlundung terletak di Desa.Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang juga berada di kaki dan lereng Pegunungan Arjuno - Welirang & Penanggungan. Air Terjun merupakan atraksi utama di lokasi wisata tersebut, sedangkan Taman Kelinci, Camping ground, dan Outbound merupakan atraksi tambahan yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Kawasan wisata tersebut cukup luas dan terdapat tempat-tempat tertentu yang dapat digunakan untuk berwisata selain ke empat lokasi tersebut, yakni tempat-tempat tertentu di pingggir sungai yang berada di kawasan hutan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Air terjun Dlundung, selama 4 tahun, yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2020 sampai saat ini (Maret 2021) mengalami penurunan jumlah kunjungan, mengingat adanya pandemi, akan tetapi seiring dengan kondisi menuju normal dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan kembali jumlah pengunjung. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Mojokerto, jumlah pengunjung ke Air terjun Dlundung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara berurutan 688
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adalah 54067, 57688,76667, 97650 wisatawan. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa kenaikan wisatawan berturut-turut adalah 6, 27 %, 24,67 % , 40,92 % atau rata-rata kenaikannya 23,92 %. Jumlah pengunjung yang meningkat pesat di Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung akan memberikan resiko kerusakan lingkungan yang lebih cepat. Nilai batas maksimum jumlah pengunjung yang datang perlu segera diketahui dengan maksud untuk mengetahui jumlah wisataan yang diijinkan untuk berkunjung agar supaya dapat mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat kunjungan wisatawan. Untuk mencegah atau mengurangi resiko kerusakan lingkungan di lokasi wisata pada masa mendatang, penelitian tentang daya dukung lingkungan kawasan wisata Air terjun Dlundung perlu dilakukan, dan dari hasil penelitian tersebut dapat pula digunakan untuk mengetahui mulai kapan dilakukan pembatasan jumlah wisatawan yang diperbolehkan untuk berkunjung. Rumusan Masalah Dengan pertumbuhan jumlah pengunjung yang cukup besar, dikhawatirkan kondisi kawasan wista Air Terjun Dlundung akan cepat mengalami degradasi lingkungan. Kekhawatiran itulah yang secara umum akan dihadapi oleh objek wisata yang berkembang secara cepat dan khususnya kawasan wisata Air Terjun Dlundung sehingga diperlukan antisipasi jauh sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang ada di kawasan wisata Air terjun Dlundung dan kondisi kawasan wisatanya tetap lestari, maka rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana nilai daya dukung kawasan wisata Airterjun Dlundung 2. Mulai kapan nilai daya dukung kawasan harus diterapkan. METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan di Kawasan Wisata Air terjun Dlundung Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto dengan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wisatawan yang sedang berkunjung di kawasan wisata. Sampel wisatawan sebanyak 78 responden yang diambil secara accidental sampling yang terbagi dalam kawasan outbond, taman kelinci, terjun dan perkemahan. Wawancara digunakan untuk kawasan air mendapatkan data lama wisatawan berkunjung, luas areal yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. Pengukuran dilkukan untuk engetahui luas area wisata yang tersedia dan luas keseluruhan untuk aktivitas wisata, sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui durasi lokasi wisata dibuka. Untuk mengetahui nilai daya dukung lingkungan kawasan pada masing- masing aktivitas wisata digunakan rumus seperti berikut. DDK = 𝐾× 𝐿𝑝 /𝐿𝑡 × 𝑊𝑡/𝑊𝑝 ... 1) Keterangan : DDK = Daya Dukung kawasan 689
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ K = Potensi ekologis wisatawan per satuan unit area (jumlah orang per hektar) Lp = Luas atau panjang area yang dapat dimanfaatkan (Ha) Lt = Unit area untuk kategori tertentu (Ha) Wt = Waktu yang disediakan kawasan untuk kegiatan wisata dalam 1 hari (jam) Wp = Waktu yang dihabiskan wisatawan untuk kegiatan tertentu (jam) Untuk mengetahui perkiraan waktu kapan daya dukung kawasan wisata dapat diimplementasikan, dapat diketahui dengan analisis deskriptif. Data yang diperlukan untuk mengetahui hal tersebut adalah data jumlah kunjungan wisatawan secara seri untuk menghitung pertumbuhan jumlah pengunjung setiap tahun ( 𝖺). Selanjutnya dengan menerapkan rumus seperti di bawah ini akan dapat diketahui waktu daya dukung kawasan telah tercapai. Pn = P0 (1 + 𝖺 )n ... 2) Pn = jumlah wisatawan pada saat daya dukung tercapai (= DDK) P0 = jumlah wisatawan pada awal perhitungan 𝖺 = pertumbuhan wisatawan tahunan (%) n = jangka waktu (tahun) sejak dari awal perhitungan HASIL PENELITIAN. Pada bagian ini akan disampaikan hasil perhitungan daya dukung kawasan wisata Air Terjun Dlundung dan perkiraan waktu nilai daya dukung kawasan akan tercapai. Dari perkiraan jangka waktu tersebut akan dapat diketahui kapan mulai melakukan pembatasan jumlah wisatawan yang diperbolehkan masuk kawasan wisata. A. Daya Dukung Kawasan Wisata Kawasan wisata Air Terjun Dlundung terbagi menjadi 4 lokasi yang digunakan untuk kegiatan wisata yaitu Air Terjun, Perkemahan, Outbond, dan Taman Kelinci. Perhitungan daya dukung kawasan masing-masing lokasi menggunakan data K, Lp, Lt, Wt, dan Wp pada masing- masing lokas. Khusus untuk Wt, data yang digunakan adalah hasil pengamatan waktu buka sampai dengan waktu tutup kawasan wisata beroperasi, sehingga data ini digunakan untuk semua lokasi atraksi wisata di Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap harinya buka pada pukul 08.00 dan tutup pada pukul 16.00 atau Wt = 8 jam. Hasil penelitian dan perhitungan Daya Dukung Kawasan wisata masing-masing lokasi seperti berikut ini. 1. Air Terjun Air Terjun Dlundung merupakan atraksi utama pada kawasan wisata ini, beberapa aktivitas dapat dilakukan di lokasi air terjun dan sekitarnya, misalnya 690
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mandi dan bemain air atau melihat-lihat terjunan air dan percikannya atau pemandangan di sekitarnya. Aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung di lokasi air terjun ini bermacam-macam, ada yang melakukan 1 aktivitas yakni mandi dan bermain air, atau melihat-lihat namun ada yang melakukan aktivitas keduanya. Oleh karena itu waktu yang digunakan oleh setiap pengunjung dalam menikmati aktivitasnya bervariasi, yakni antara 1 jam sampai 3 jam. Dari hasil wawancara terhadap responden yang menikmati aktivitasnya di lokasi air terjun, rata-rata memerlukan waktu 2 jam 40 menit atau 2,7 jam (=Wp). Berdasarkan hasil pengukuran, lokasi air terjun dan sekitarnya yang tersedia seluas 6,1 Ha (Lt) meliputi panjang dan lebar sungai, lereng pinggir sungai, jalan di pinggir sungai. Namun tidak semua tempat tersebut dapat digunakan untuk aktivitas pengunjung, hanya seluas 0,215 Ha (=Lp) yang dapat digunakan untuk aktivitas pengunjung, yakni meliputi jalan pinggir sungai dan badan sungai. Badan sungai yang dapat digunakan untuk aktivitas sepanjang 100 meter dengan lebar sungai 8 meter, sedangkan jalan sepanjang pinggir sungai sejauh 450 meter dengan lebar rata-rata 5 meter. Aktivitas yang dilakukan pengunjung memerlukan luasan tertentu agar supaya tetap merasa nyaman tanpa ada gangguan dari wisatawan yang lain. Dari hasil wawancara kepada responden, luasan tempat yang digunakan tidak sama antara aktivitas yang sat dengan aktivitas yang lain. Pada umumnya pengunjung memerlukan luasan lebih besar untuk bermain air baik bermain di badan sungai atau di pinggir sungai dibandngkan dengan aktivitas untuk melihat- lihat.. Rata-rata luasan yang diperlukan untuk aktivitas di lokasi air terjun adalah 25 m2 untuk setiap orang atau potensi ekologisnya sebanyak 400 orang per Ha atau 960 orang untuk area lokasi beraktivitas. Dari data yang diperoleh seperti di atas, maka DDK untuk lokasi air terjun adalah 797 orang per hari. Jika dihitung selama 1 tahun maka kemampuan lokasi air terjun untuk digunakan sebagai aktivitas wisatawan maksimal menampung 286.920 orang. Kemampuan areal air terjun untuk menampung pengunjung dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan secara efektif ruang-ruang yang ada, misalnya tempat-tempat sepanjang jalur jalan menuju air terjun dan lahan- lahan miring yang tidak begitu terjal untuk aktivitas melihat pemandangan alam. Wisata air terjun di Dlundung merupakan atraksi yang cukup menarik jumlah wisatawan yang karena menjadi atraksi dan dibuktikan dengan berkunjung terus meningkat. Atraksi air terjun dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat potensi jumlah wisatawan yang dapat ditampung oleh areal air terjun cukup besar dan belum terlampaui. Untuk pengembangannya memerlukan berbagai fasilitas pendukung yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan air, misalnya air bersih untuk tempat mencuci badan dan penataan lingkungan yang lebih baik. Sarbaitinil, Akbar, W.A., Riki (2020) menjelaskan bahwa untuk pengembangan wisata air terjun disamping penataan kembali kawasan wisata 691
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang ada juga diperlukan adanya tambahan fasilitas yang memadai misalnya tersedianya air bersih, tempat istirahat dan berteduh. Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk tetap terpeliharanya kawasan wisata, diperlukan keikutsertaan masyarakat lokal secara langsung dalam pengembangannya. 2. Taman Kelinci. Taman kelinci merupakan tempat bermain untuk anak-anak, yakni bermain dengan kelinci yang dilepas di tempat terbuka maupun di kandang. Arealnya merupakan tempat terbuka dengan kandang-kandang kelinci yang lokasinya tersebar. Berbagai aktivitas anak-anak dapat dilakukan di tempat ini, baik memberi makan, mengejar, memegang kelinci ataupun hanya sekedar melihat saja. Luas areal taman kelinci yang tersedia adalah 1 ha (= Lt) dan areal yang digunakan untuk tempat bermain mempunyai luas 0,6 ha (=Lp). Melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, waktu yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain kelinci bervariasi, antara 1 jam sampai sampai 1,75 jam. Rata-rata yang digunakan untuk melakukan kegiatan bermain adalah 75 menit atau 1,50 jam. (=Wp), sedangkan waktu buka sampai tutup areal Taman Kelinci mengikuti waktu buka tutup taman wisata yakni dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00, dengan demikian durasi buka areal wisata adalah 8 jam setiap hari (=Wt). Untuk dapat bermain dengan bebas, menyenangkan dan nyaman, setiap pengunjung memerlukan areal 8 m2 atau untuk untuk setia 1 ha dapat digunakan untuk bermain oleh pengunjung maksimum 1250 pengunjung. Dengan demikian, dari data yang diperoleh seperti di atas, nilai daya dukung wisata untuk Taman Kelinci adalah 4000 pengunjung setiap hari. Jika dihitung selama satu tahun, jumlah maksimum pengunjung yang diijinkan sebesar 1.440.000 pengunjung. Dengan memanfaatkan lahan tersisa untuk perluasan taman,maka batas maksimum jumlah pengunjung dapat ditingkatkan lagi. Taman Kelinci di kawasan wisata Air terjun Dlundung masih berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut karena masih terdapat ruang yang belum dimanfaatkan secara efisien. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan tersisa untuk tempat hewan-hewan lucu selain kelinci dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik wisatanya. Triana dan Yuliana (2020) menjelaskan bahwa untuk pengembangan atraksi buatan selanjutnya dapat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pengembangan atraksi yang berbeda dengan atraksi yang sudah ada. 3. Uotbound Aktivitas pengunjung pada areal outbond meliputi flying fox dan berbagai permainan (games). Aktivitas yang dilakukan di lokasi areal outbond tidak sebebas di lokasi areal yang lain. Aktivitas pengunjung dibawah kendali instruktur yang ada di lokasi sehingga waktu yang tersedia dan jumlah peserta yang beraktivitas tergantung dari paket-paket yang diambil oleh pengunjung. Pada umumnya paket akan berjalan apabila jumlah peserta minimal 50 orang 692
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan waktu yang digunakan untuk paket yang diambil memerlukan waktu 2 jam setiap permainan. Pada waktu yang bersamaan, lokasi outbound di Kawasan wisata Air Terjun Dlundung dapat digunakan untuk aktivitas sebanyak 4 kelompok dengan jumlah 150 orang setiap kelompoknya sehingga nilai potensi ekologinya sebesar 800 orang (=K). Luas areal outbond yang disediakan adalah 1 Ha dan termanfaatkan semua (Lp = Lt = 1 Ha). Durasi buka untuk lokasi outbond adalah 8 jam, sedangkan durasi waktu yang digunakan untuk melakukan permainan adalah 2 jam. Dengan demikian nilai daya dukung kawasan wisata untuk lokasi outbound adalah 800 orang setiap hari atau 288.000 orang setiap tahun. Outbound yang terlaksana di lokasi Air Terjun Dlundung sampai saat ini belum maksimal, frekuensi setiap harinya 2 sampai 3 kelompok, sementara promosi telah dilakukan melalui media internet maupun media cetak. Oleh karena itu diperlukan media promosi yang lebih tepat untuk menjaring lebih banyak wisatawan. Adiyanto, Y. (2018) menjelaskan bahwa promosi melalui media cetak maupun media elektronik kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih jumlah kunjungan wisatawan diperlukan berbagai macam promosi seperti mengikuti festival atau pameran wisata, menggunakan tour agent dan freelace blogger karena mereka sangat aktif dalam membantu mempromosikan. 4. Kemah (Camping Ground) lanjut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan Lokasi berkemah di kawasan wisata Air Terjun Dlundung merupakan daerah cekungan sehingga tidak semua tempat yang disediakan tidak ssuai untuk dijadikan tempat berkemah. Pada bagian pinggir areal perkemahan kurang layak digunakan karena lereng yang cukup besar. Pada lokasi ini disamping untuk tempat untuk didirikan tenda juga terdapat ruang yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan kemah. Lokasi tempat kemah dan dan berbagai aktivitas ini pada lokasi yang relative datar. Luas areal untuk berkemah secara keseluruhan adalah 5 ha (Lt), namun luas areal yang dapat digunakan hanya 4 Ha (Lp). Untuk melakukan aktivitas di lokasi perkemahan, rata-rata memerlukan areal seluas 10 m2 untuk setiap orang atau 1000 orang setiap Ha. Paling tidak, pengunjung berkemah selama 1 hari atau 24 jam, durasi ini merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan perkemahan (=Wp), sementara durasi buka lokasi wisata shanya 8 jam (=Wt). Dari data tersebut dapat dapat diketahui bahwa nilai daya dukung kawasan berkemah adalah 267 orang setiap hari atau 96.120 orang setiap tahun. Camping Ground yang terdapat di kawasan wisata Air Terjun Dlundung merupakan kawasan berkemah seperti kebanyakan tempat berkemah yang hanya menyediakan tempat dengan fasilitas ala kadarnya. Kondisi ini kurang menarik bagi kebanyakan orang yang ingin berkemah. Pada saat ini banyak 693
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tuntutan dari wisatawan yang ingin berkemah dan berbagai kemudahan diinginkan oleh wisatawan pada saat berkemah. Oleh karena diperlukan pengembangan konsep baru dalam penataan ruang untuk berkemah dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin berkemah. Ramadhani, S., Sundari, T., Silva, (2020) menjelaskan bahwa pengembangkan wisata alam untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilakukan pengembangan area camping ground dan glamping dengan konsep wisata halal. Konsep rancangan pengembangannnya menggunakan analisis lingkungan, analisis penggna, dan analisis bangunan. H. B. Waktu Penerapan Daya Dukung Kawasan Nilai daya dukung kawasan wisata Air terjun Dlundung perlu diterapkan, agar supaya tidak melibihi daya tampung wisatawan di masa mendatang. Untuk mengetahui kapan daya tampung tersebut dapat terlampaui yakni dengan mengetahui terlebih dahulu pertumbuhan jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang sampai saat ini. Berdasarkan data jumlah wisatawan yang berkununga antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah wisatawan sebesar 23,92 % atau 𝖺 = 0,2392. Pada saat mencapai daya dukungnya, jumlah wisatawan yang berkunjung merupakan jumlah total dari jumlah kunjungan maksimal di lokasi Air terjun, Taman Kelinci, Outbound dan Camping Ground. Jumlah total kunjungan adalah 2.111.040. Dengan menggunakan rumus 2) seperti di atas maka nilai n dapat dihitung, dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa n = 14 tahun. Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2033, lokasi Wisata Air Terjun Dlundung perlu membatasi jumlah pengunjung, maksimal yang diijinkan adalah 2.111.040 per tahun atau 5.864 per hari. Untuk setiap hari dapat didistribusikan pada lokasi air terjun sebanyak 797 pengunjung, Taman kelinci sebanyak 4000 pengunjung, lokasi Outbound sebanyak 800 pengunjung dan lokasi Camping Ground sebanyak 267 pengunjung. terjun Dlundung masih dapat dikembangkan mengingat masih terdapat kawasan hutan yang masih cukup luas. Kawasan hutan ini dapat dikembangkan menjadi hutan wisata dan dapat ditambah dengan berbagai atraksi tambahan yang sesuai dengan kondisi hutan tersebut. Kawasan hutan yang ada kondisinya masih alami dan ditunjang dengan luasan yang memadai serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar maka dengan potensi tersebut secara lebih khusus dapat dikembangkan ekowisata. Dewi, I.N., Awang, S.A, Andayani, W., Suryanto, P. (2017) menjelaskan bahwa hutan yang masih alami dan cukup luas serta terdapat areal wisata yang sudah berkembang mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi ekowisata hutan. Lebih lanjut Erwin, Zhiddiq, S., Malik, A (2020) menjelaskan bahwa dalam pengembangan ekowisata, masyarakat lokal (setempat) perlu dilibatkan Kawasan wisata Air 694
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam pengembangan dan pengelolaannya dalam rangka untuk meningkatkan penghasilan dan membantu menjaga kondisi objek wisata agar tetap terjaga kondisinya. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. 1. Daya Dukung Kawasan (DDK) Wisata Air Terjun Dlundung untuk setiap atraksi mempunyai nilai yang bervariasi yakni DDK untuk lokasi Air Terjun sebesar 797 orang per hari, Taman kelinci 4000 orang per hari, Outbond 800 orang per hari dan Camping Ground 267 orang per hari. 2. Pada saat ini Daya Dukung Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung masih memenuhi untuk dikunjungi wisatawan dan diperkirakan akan terlampaui pada tahun 2033, sehingga pada saat ini sampai beberapa tahun mendatang masih ada peluang untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan seperti di atas maka dapat diberikan saran-saran kepada pengelola dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan. Sara-saran tersebut seperti berikut. 1. Pengembangan ekowisata pada kawasan hutan 2. Penambahan fasilitas air bersih pada lokasi air terjun 3. Pengembangan atraksi baru pada areal tersisa di Taman Kelinci 4. Melibatkan Tour Agent dan Freelance Blogger dalam melakukan promosi outbound 5. Membuat konsep baru dalam pengembangan Camping Ground. DAFTAR PUSTAKA. Adiyanto, Y. (2018), Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lebak Banten. Jurnal Sains Manajemen 4(2), 83-93. Akliyah, L. S., Umar, M.Z. (2013). Analisis Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai Sebanjar Kabupaten Alor Dalam Mendukung Pariwisata Yang Berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 13(2), 1-8. Anggreni, N.I. (2021), Pariwisata Di tengan Pandemi Covid-19: Dampaknya Terhadap Lingkungan Pantai Sanur Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP). 2(1), 27-36 Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., Suryanto, P. (2017), Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan Di daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Manusia Dan lingkungan. 24(2), 95-102. Erwin, Zhiddiq, S., Malik, A.(2020), Pengembangan Hutan Wisata Eko Penelitian Dan Wisata Kayu Besi (Metrosideros) Di Desa Temboe Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten 695
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Luwu. Jurnal Environmental Science. 1(1), 21-38. Graymore, M. 2005. Journey To Sustainability: Small Regions, Sustainable Carrying Capacity And Sustainability Assessment Methods, Disertasi, Australian School Of Environmental Studies, Faculty Of Environmental Sciences, Griffith University, Australia. Khrisnamurti, Utami, H., Darmawan, R.(2016). Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. Jurnal Kajian .21(3), 257 - 273. Ramadhani, S., Sundari, T., Silva, H. (2020). Pra Rancangan Camping Ground Dan Glamping Puncak Cubodak Dengan Pendekatan Konsep Wisata Halal. Jurnal Teknik. 149(1), 106-115 Sarbaitinil, Akbar, W.,A., Riki. (2020). Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun (Majaujau) Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas. 4(2), 157-165 Sutojo, A., Yanto, H.N. (2017). Dampak Pembangunan Pariwisata Pantai Panjang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kota Bengkulu. Mimbar. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. 6(4), 28-34. Triana, W., Yuliana. (2021). Strategi Pengembangan Atraksi Wisata Buatan di Pantai Kata Kota Pariaman. Jurnal Pendidikan Dan Keluarga. 13(1), 37-47. 696
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERUBAHAN MINDSET DALAM TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI PASCA PANDEMI COVID-19 M. Subandowo1, Hari Karyono2 2harikaryono@unipasby.ac.id 1,2Sekolah Pascasarjana, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perubahan mindset dalam tata kelola perguruan tinggi pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, menyusun strategi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan jangka panjang dengan melakukan terobosan kreatif dan inovatif dari kualitas pengajar, kelengkapan sarana- prasarana, ketersediaan fasilitas jaringan internet, kedua, pembelajaran yang direkomendasi di perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19 adalah pembelajaran blended learning, ketiga, pendidikan tinggi harus menempatkan proses akademik sebagai kerangka yang humanis dan inklusif, sehingga berkelanjutan dan saling terhubung dan bekerja melalui kolaborasi global, keempat, dengan semangat perubahan, menargetkan adanya terobosan yang signifikan baik pada pola pikir, pola sikap/perilaku dalam memimpin dan bekerja juga pada tata kelola organisasi perguruan tinggi secara menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi global saat ini, dan kelima, platform pembelajaran daring di pendidikan tinggi menjadi semakin cair, plural, terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, dan dimana saja, tanpa harus terkendala masalah akses ekonomi, geografi ataupun strata sosial tertentu. Berdasarkan kesimpulan, dikemukakan saran sebagai berikut: pertama, perguruan tinggi khususnya PTS, harus cepat beradaptasi terhadap perubahan paradigma pendidikan dengan kultur pembelajaran yang inovatif; kedua, penguatan ekosistem TI sudah merupakan keniscayaan; ketiga, pembelajaran blended learning adalah pilihan yang paling rasional, dan keempat, inovasi dalam mendesain ulang beragam aktivitas akademik dan pendukungnya harus dilakukan, untuk menyiasati keterbatasan mobilitas fisik sicitas Kata-kata kunci: Perubahan mindset, Tata kelola Perguruan Tinggi, Pasca Pandemi Covid-19 PENDAHULUAN Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19 (Abdusshomad, 2020; Sholihah, 2020), selain kesehatan yang menjadi sektor pertama dan utama. Adanya himbauan dari pemerintah yang membatasi aktivitas di luar rumah dan berdampak pada pembatasan aktivitas kampus dengan peniadaan perkuliahan tatap muka, diganti dengan perkuliahan secara online atau pembelajaran dari rumah. Pembelajaran dari rumah ternyata menimbulkan permasalahan yang dialami oleh dosen dan mahasiswa, seperti adanya kendala sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, keterbatasan bahan ajar yang disiapkan dosen dalam menghadapi pembelajaran daring hingga pada rendahnya kemampuan dalam pembuatan bahan ajar 697
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menjadi kendala lain yang harus dihadapi dalam pembelajaran. Disamping itu, kendala lain yang dihadapi dalam pembelajaran daring adalah kesiapan infrastruktur perguruan tinggi dan tidak semua mahasiswa memiliki perangkat pembelajaran yang mumpuni serta mahalnya biaya kuota internet. Krisis multidimensi akibat Pandemi Covid-19 yang datang dengan begitu cepat dan menguak kerapuhan yang dimiliki suatu negara di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, Pandemi Covid-19 mengubah secara revolusioner pembelajaran yang diselenggarakan oleh kampus. Dalam waktu cepat, kampus dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ada sekitar 97% perguruan tinggi telah mengadopsi pembelajaran daring (Dirjen Dikti, 2020). Diperlukan perspektif baru dalam melihat Pandemic Covid-19. Pandemi sudah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai musibah yang harus dimitigasi, namun juga mengandung berkah tersamar (a blessing in disguise) yang perlu disyukuri. Perspektif tersebut akan menumbuhkan sikap menerima keadaan secara objektif dan memikirkan inovasi untuk meresponsnya, termasuk meningkatkan kualitas akademik. Termasuk didalamnya adalah inisiatif penguatan ekosistem pembelajaran daring dan peningkatan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Para pemimpin perguruan tinggi haruslah mampu melihat perspektif yang luas serta berorientasi ke luar (outward looking), sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Aspek kebermanfaatan yang sifatnya berkelanjutan serta universal. Hal ini diperlukan, salah satunya, untuk menjamin keberlanjutan negara di rel yang benar, yang kehadirannya ditujukan untuk menjamin kesejahteraan warganya. Diharapkan, dengan konsistensi sikap dan programnya, perguruan tinggi bisa ikut berandil di dalamnya. Pasca-mewabahnya Pandemi Covid-19, adaptasi kebiasaan atau tatanan baru (new normal) sudah mulai berjalan di seluruh dunia. Meskipun demikian, di beberapa negara, termasuk Indonesia, kasus Covid-19 masih terus terjadi. Bagi pendidikan tinggi, situasi pandemi memunculkan ekses yang sangat kompleks, dan telah mendisrupsi sendi-sendi kehidupan. Dalam menyongsong tata kelola baru, pendidikan tinggi memang harus berbenah. Tentu menjadi urgen menakar bagaimana kebijakan pendidikan tinggi ditengah kondisi pandemi, sekaligus dapat dijadikan rumusan yang sustainable pada Pasca Pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Unesco, bahwa secara global sejak Maret 2020, terdapat sebanyak 112 negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan ini, bertujuan agar peserta didik, termasuk mahasiswa tetap dapat menerima kebutuhan belajar yang akomodatif sesuai dengan keinginan, bakat dan minatnya.(Arifa, 2020). Untuk mewujudkan hal tersebut, idealnya membutuhkan kesiapan semua stakeholders dalam menjalankan model belajar dari rumah, termasuk kesiapan 698
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ peserta didik, kurikulum yang compatible, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan platform dan jaringan internet yang stabil, sehingga komunikasi dalam sistem belajar dapat efektif. Namun demikian, dalam memasuki tatanan baru tampaknya memunculkan cultural shock, sehingga berimbas pada lahirnya berbagai problem yang kompleks di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di antaranya, adalah ketidakmampuan dalam menguasai teknologi (gaptek), tidak efektifnya transfer of knowledge antara dosen dengan mahasiswa dalam perkuliahan daring, serta akses jaringan internet yang tidak stabil, mahal dan tidak merata, maupun faktor internal di masing-masing mahasiswa maupun lembaga pendidikan tinggi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perubahan mindset tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19. Lebih lanjut, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi: (1) kebijakan tata kelola perguruan tinggi pasca Pandemi Covid-19, (2) Faktor-faktor penghambat tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19, (3) perubahan mindset tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19, dan (4) strategi perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan mindset tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19. KAJIAN PUSTAKA Adaptasi Perubahan Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 telah diketahui bahwa penyesuaian diri adalah bagaimana seorang individu mampu untuk menghadapi berbagai sesuatu yang timbul dari lingkungan. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yakni penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi (adaptation), penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas (conformity), dan penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan (mastery). Sebagaimana yang Sehingga pada mulanya istilah penyesuaian diri sama dengan istilah adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat internal, ketegangan, frustasi, berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Sedangkan yang dimaksud dengan adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.(Hairullah, 2019; Sari & Jamain, 2019). Adaptasi mempunyai dua arti. Adaptasi yang pertama disebut penyesuaian diri yang autoplastis (auto artinya sendiri, plastis artinya bentuk), sedangkan 699
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengertian yang kedua penyesuaian diri yang alloplastis (allo artinya yang lain, plastis artinya bentuk). Jadi adaptasi ada yang artinya ―pasif‖ yang mana kegiatan pribadi di tentukan oleh lingkungan. Dan ada yang artinya ―aktif‖ yang mana pribadi mempengaruhi lingkungan (Boy, 2020; Ermayanti et al., 2020; Fadilah, Pariyana, Aprilia, Syakurah, 2020; Satria et al., 2020). Adaptasi dengan new normal menjadi jalan keluar untuk memutus mata rantai dan penularan Covid-19. Prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19 terus ke depannya ini.(Adisasmita, 2020; Kemenkes, 2020). Salah satu cara untuk mengatasai hal ini yaitu dengan memutus mata rantai covid-19 dengan cara mulai membiasakan hidup melalui adaptasi kebiasaan baru (AKB). Adaptasi Kebiasaan Baru ini juga merupakan sebuah strategi pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 (Dewantara & Nurgiansah, 2020; Kaffenberger, 2021; Puspitorini, 2020) dengan mengikuti langkah 3 M yaitu Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak. Selain itu menerapkan pola hidup yang sehat dengan makan makan yang bergizi, cukup istirahat dan rajin berolahraga supaya meningkatkan imun tubuh. Adaptasi kebiasan baru harus diterapkan di mana saja kita berada, baik di rumah, sekolah, kantor, tempat-tempat ibadah, tempat umum lainnya seperti pasar, mall dan terminal. Dengan menerapkan AKB, masyarakat bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif. Kebiasaan baru ini harus selalu dilakukan terus menerus, baik oleh masyarakat maupun individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kunci keberhasilan dari semua itu adalah disiplin, yaitu selalu menerapkan AKB ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga lebih mudah dan cepat dalam memutus mata rantai Covid-19. Konsep Mindset Mengubah mindset menjadi prasyarat utama agar bisa berdaptasi menghadapi perkembangan perubahan ke depan. Mindset adalah suatu keadaan atau cara pandang mental seseorang yang memiliki pengaruh terhadap pendekatan seseorang dalam menghadapi suatu fenomena. Mindset adalah seperangkat pendapat, asumsi atau sebuah catatan yang dimiliki oleh seseorang yang ditanamkan dengan sangat kuat. Dimana mindset adalah sebuah sikap yang dibentuk melalui pendidikan, sebuah pengalaman, dan dugaan. Mindset adalah keyakinan atau asumsi atau cara berpikir yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa Covid-19 itu konspirasi berarti tidak punya mindset yang positif. Berbeda dengan yang ber-mindset positif akan berpikiran bahwa Covid-19 ini bisa dijadikan peluang untuk melakukan transformasi digital. Inilah perbedaan antara yang punya growth mindset dengan yang tidak. 700
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ itu dibentuk oleh attitude, behavior, character, dan habit. Perjalanan menuju kesuksesan bisa digambarkan melalui mindset yang akan memengaruhi aksi dan berujung pada hasil. Mindset memegang posisi penting untuk meraih hasil dan kesuksesan yang optimal. Sudah waktunya kita saat ini memperbaharui mindset menjadi lebih positif. New mindset, new results. Jadikan pandemi Covid-19 sebagai tantangan dan peluang untuk berkembang, Berdasarkan definisi diatas, maka pengertian mindset adalah sebuah kepercayaan dan cara berfikir yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang pada akhirnya akan menentukan level keberhasilan dalam hidupnya.(Firman et al., 2021). Mindset Pola pikr growth mindset dapat terjadi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran apabila terbangun ekosistem pendidikan yang kondusif dengan manajemen perubahan, agilitif, adaptif, responsif dan model kepemimpinan tranformatif serta suasana pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir. Model pembelajaran orientasinya pada pengembangan 3CAR yaitu critical thinking, creative thinking, computational thinking, analogical thinking dan reflective thinking. Salah satu tugas dari proses pendidikan atau pembelajaran adalah membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat (life long learning). Seorang pembelajar seumur hidup didefinisikan sebagai seorang individu yang mengeksplorasi dan bertanya sepanjang hidupnya. Definisi ini menyiratkan bahwa pembelajar sepanjang hayat selalu berusaha untuk memperluas wawasannya, baik terkait aspek keterampilan maupun pengetahuan. Selain itu, seseorang dapat dianggap sebagai pembelajar seumur hidup ketika mereka terbuka terhadap ide dan perspektif baru dari orang lain. Orang-orang dengan pola pikir yang berkembang (growth mindset) akan senantiasa menjaga disiplin dan fokus pada upaya mengembangkan kebiasaan baik, belajar secara terus menerus dan mencapai kemajuan lebih baik. Menjadi pembelajar seumur hidup bukan hanya tentang mempelajari apa yang tidak kamu ketahui (learning how to learn), tapi juga mempelajari kembali apa yang telah kamu ketahui untuk diambil hikmahnya (learning how to relearn) dan mempelajari apa yang tidak kamu ketahui terhadap apa yang akan terjadi di masa depan (learning how to unlearn). Ini juga berarti bahwa apa pun yang kamu pelajari, kamu harus dapat menerapkannya untuk penggunaan di masa mendatang. Dengan demikian tugas dan tantangan bagi institusi pendidikan adalah mewujudkan growth mindset pada semua kalangan internal pendidikan yaitu pada tataran manajemen institusi dan tataran praksis pembelajaran di semua jenjang pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Khususnya dalam rangka menghadapi perubahan tata kelola perguruan tinggi pasca Pandemi Covid-19. Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 Dibalik adanya hambatan atau tantangan berat (threat) bagi pendidikan 701
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tinggi di masa dan pasca pandemi Covid-19, pasti ada kesempatan atau peluang (opportunity), untuk munculkan solusi yang terbaik dalam menghadapi kenyataan pandemik covid-19, kunci utama adalah memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menggunakan potensi kreatif dari sumber daya yang ada. Ada banyak peluang yang harus di kelola maksimal oleh perguruan tinggi dalam masa dan pasca pandemi Covid-19 ini, seperti: (1) penyusunan kebijakan yang lebih strategis, dalam menyesuaikan dengan kondisi riil pandemi Covid-19, (2) memiliki sarana dan parasana infrasuktur IT yang lebih berkualitas, (3) menerapkan model Management Knowledge, dampak dari penerapan teknologi dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam kegiatan administrasi akademik- keuangan serta data-data di pusat computer, (4) naiknya pemeringkatan institusi perguruan tinggi akibat dari data -data kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (5) kemampuan untk dapat menyelenggarakan yang perkuliahan jarak jauh untuk menarik mahasiswa yang bertempat tinggal jauh dari kampus. Sebagai dampak dari perkuliahan online menjadi suatu kegiatan yang diakui oleh seluruh negara di dunia, dan (6) penyelenggaraan penerimaan mahasiswa melalui perkuliahan kelas karyawan secara online lebih fleksibel dan banyak karena mahasiswa karyawan memiliki waktu yang terbatas untuk berada di kampus. tercatat lengkap, METODE Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif (Cresswell et al., 2003). Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi perbadingan literature dan analisis konten. Perbandingan literatur dilakukan untuk mengungkap berbagai teori dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Studi perbandingan literatur dilakukan dengan menelusuri literatur primer secara daring, yaitu jurnal, laporan penelitian, laporan kegiatan, buku, majalah, media berita, dan sumber literatur lainnya, yang memiliki kriteria valid dan bereputasi baik. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Fraenkel & Wallen (2006) menyatakan analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Guba & Lincoln (2008), mengemukakan lima prinsip dasar analisis isi: (1) proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit, (2) analisis isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori, sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas, (3) analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi, (4) analisis isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Oleh karena itu, jika peneliti akan 702
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menarik kesimpulan harus berdasarkan suatu dokumen yang termanifestasikan, (5) analisis isi dapat dianalisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan dengan analisa kualitatif. isi Langkah-langkah atau prosedur analisis isi ini, dijelaskan pula oleh Fraenkel & Wallen (2006) sebagai berikut: (1) peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai, (2) mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci, (3) mengkhususkan unit yang akan dianalisis, (4) mencari data yang relevan, (5) membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan, (6) merencanakan penarikan sampel, (7) merumuskan pengkodean kategori. Setelah peneliti menemukan serinci mungkin aspek dari isi yang akan diteliti, ia perlu merumuskan kategori- kategori yang relevan untuk diteliti. Tahapan dalam studi perbandingan literatur yang digunakan dalam penyusunan artikel ini mengacu pada Zed (2008) & Khatibah (2011). Ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu; (1) mempersiapkan peralatan untuk mengkaji dalam bentuk pensil/ballpoint, buku catatan, dan komputer/laptop yang terhubung dengan jaringan internal; (2) menyusun bibliografi yang terpilih atau sesuai (yang benar-benar digunakan); (3) mengatur waktu dan fokus pada kegiatan sehingga mengurangi atau bahkan menghindari bias; dan (4) membaca dengan cermat, mencatat, dan menulis hasil. Analisis data menggunakan paradigma analisis konten. Penyajian data menggunakan metode presentasi informal. Metode presentasi informal adalah metode penyajian data dalam bentuk formulasi dengan kata-kata/frasa reguler yang sesuai dengan aturan linguistik. Dalam menyajikan data, penulis menyertakan kutipan dari berbagai referensi yang digunakan, dalam bentuk hasil analisis, menyebutkan sumber dan diilustrasikan berdasarkan ringkasan atau esensi informasi untuk setiap topik yang dianalisis. Hal tersebut dilakukan dengan konteks pemikiran kritis dan analisis informasi secara mendalam. HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak Pandemi Covid-19 Realita menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 ini telah mendisrupsi Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sebelum pandemi proses pembelajaran dilakukan dengan metode tatap muka secara langsung, saat ini telah dilakukan secara daring. Bahkan proses ujian skripsi, tesis, sidang terbuka doktoral dan upacara yudisium dan wisuda di beberapa perguruan tinggi telah dilakukan secara daring. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara, termasuk di Indonesia membuat seluruh tatanan organisasi yang sudah disusun menjadi tidak berfungsi. Ditambah dengan kebijakan preventif pemerintah dalam rangka memutus pernyebaran virus corona dengan penerapan work from home dan physical distancing menjadikan seluruh sistem organisasi berhenti dan berada dalam situasi ketidakpastian. 703
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Ada banyak kendala dalam pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19, mulai dari ketidaksiapan terutama dosen, kualitas dan mutu kegiatan belajar mengajar menurun, hingga dukungan infrastruktur yang kurang memadai. Tidak bisa dihindari adanya dampak dari Pandemi Covid-19, indikasinya ini lain: (1) kesulitan keuangan sebagian mahasiswa aktif, hal antara (a) kendala dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan menyebabkan: Pendidikan (SPP), hingga sampai putus kuliah. Data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyebutkan lima puluh persen mahasiswa tidak sanggup membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Perguruan tinggi swasta (PTS) yang merasakan langsung terutama perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2.500 orang. PTS kategori ini jumlahnya sangat signifikan sekitar 75% dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia, (b) dampak lainnya jika rutin terus-menerus menggunakan metode perkuliahan jarak jauh (online), maka ada keberatan dari sebagian mahasiswa, karena sebagian mahasiswa memiliki keterbatasan dalam biaya internet untuk pembelajaran online; (2) kesulitan menyelesaikan Tugas Akhir, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, diserasi akan mengalami kesulitan untuk melakukan riset lapangan, dan kesulitan melakukan bimbingan, sehingga mereka terhambat untuk lulus tepat waktu, dan kondisi ini juga bisa menambah jumlah mahasiswa yang Drop Out (DO); (3) dampak lainnya adanya perubahan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jika dalam beberapa tahun ke depan, sampai semua masyarakat mendapatkan vaksin, maka kegiatan pendidikan dan pengajaran tidak akan berjalan seperti semula. Pilihannya kebijakan akan tetap belajar dan bekerja dari rumah work from home dan social distancing, menjaga jarak (physical distancing); (4) munculnya perubahan pada metode pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misalnya KKN-Tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi KKN; dan (4) mencatat terdapat berbagai dampak atau kekurangan di masa pandemi, menjadi keharusan untuk menyusun strategi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan dalam jangka panjang. Pengelola perguruan tinggi harus membenahi dan melakukan inovatif dari kualitas pengajar, kelengkapan sarana-prasarana di setiap unit pendidikan, ketersediaan fasilitas jaringan internet, sampai persoalan bantuan finansial untuk para mahasiswa kategori yang tidak mampu. terobosan kreatif dan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan menyusun strategi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan jangka panjang dengan melakukan terobosan kreatif dan inovatif dari kualitas pengajar, kelengkapan sarana-prasarana di setiap unit pendidikan, ketersediaan fasilitas jaringan internet, sampai persoalan bantuan finansial untuk para mahasiswa kategori yang tidak mampu. 704
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Faktor Penghambat Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi C-19 Dalam setiap kebijakan akan ada selalu faktor penghambat yang merupakan suatu kendala sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan tata kelola layanan selama masa pandemi Covid- 19 yaitu: (1) Keterbatasan teknologi Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah beserta seluruh elemen untuk mengubah tata cara dalam berinteraksi serta dalam proses sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah dunia pendidikan, penyedia layanan pendidikan termasuk penyelenggara pendidikan tinggi mengubah pendekatan belajar dari tatap muka menjadi kuliah dalam jaringan (daring). Penyelenggara pendidikan tinggi berusaha memberikan layanan kepada mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19. Sebenarnya ada hambatan, tetapi bisa diatasi, diumumkan secara daring (online) bahwa proses akademik harus online, tetapi ada sebagian mahasiswa yang tidak mempunyai HP yang mendukung, sehingga harus datang ke kampus untuk dilayani tapi tetap harus menjaga 3 M itu yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu hambatan selama ini, namun bisa diatasi. Kegiatan pelayanan selama Pandemi Covid-19 yang menganjurkan untuk pelayanan secara daring terkendala salah satunya karena ada sebagian mahasiswa tidak memiliki HP yang memadai. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang terkendala masalah HP diperbolehkan untuk datang ke kampus untuk mendapatkan pelayanan akan tetapi harus menjaga protokol kesehatan. Kebutuhan akan penggunaan teknologi merupakan penunjang proses pembelajaran mahasiswa maupun dosen. Kebutuhan terhadap penggunaan teknologi merupakan permasalahan yang mendesak, karena erat kaitannya dengan pengembangan institusi. Berdasar hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak semua mahasiswa memiliki HP android yang mengakibatkan sebagian mahasiswa tidak mampu mengikuti perkuliahan online. Ada solusi yang mungkin dapat dijadikan jalan keluar yaitu, mahasiswa yang tidak memiliki HP android dapat bergabung sama teman satu kelas yang berada di dalam satu wilayah yang sama guna tetap mampu mengikuti perkuliahan. Kebijakan Tata Kelola Layanan di Masa Pandemi Covid-19 Keterbatasan Akses Jaringan Internet dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran menggunakan sistem online atau pembelajaran dalam jaringan (daring). Pembelajaran daring diharapkan mampu menjadi solusi yang dialami dalam proses pembelajaran. Namun proses pembelajaran daring ternyata masih terkendala dengan berbagai keterbatasan. Pembelajaran memunculkan permasalahan baru. Dari informasi dengan salah seorang mahasiswa diharuskan kuliah online, untuk perkuliahan salah satu hambatannya adalah jaringan, karena kadang jaringan itu susah untuk didapat 705
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ apalagi ada mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi bahwa salah satu hambatan yang dialami mahasiswa mengikuti perkuliahan online adalah keterbatasan akses jaringan internet karena terkadang jaringan susah untuk diakses akibat sebagian mahasiswa yang pulang kampung tinggal di daerah yang terpencil dimana jaringan internet sangat susah untuk diakses. Lebih lanjut, fasilitas internet untuk pembelajaran semestinya dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan layanan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan mahasiswa. Berkaitan dalam masalah hambatan yang dialami selama perkuliahan daring, menurut hemat penulis adalah masalah yang diakibatkan oleh jaringan apalagi kalau perkuliahan pakai aplikasi zoom, maka jaringan harus kuat, kemudian kadang kita sementara kuliah di zoom lalu keluar dengan sendirinya dari ruangan zoom. Informasi bahwa sebagian mahasiswa terkendala masalah jaringan, di samping karena jaringan sulit diakses, serta tidak adanya dana yang disiapkan mahasiwa untuk membeli paket data internet. Oleh karena itu, sangat diharapkan peranan perguruan tinggi dalam bentuk kebijakan dan komitmen terhadap penyelenggaraan internet untuk pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran yang direkomendasi untuk pembelajaran di perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19 adalah pembelajaran blended learning. Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi C-19 Kebijakan, dalam pandangan Dye (2012), merupakan whatever government to do and not to do. Interpretasi dari definisi Dye tersebut dalam konteks tersebut tinggi dapat dimaknai bahwa kebijakan kebijakan pendidikan mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, George C. Edward III (1980), menyebutkan bahwa terdapat empat komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan tinggi sebagai kebijakan publik, yaitu pertama, commnunication (komunikasi), resources (sumber daya), disposition (disposisi), bureucraic structure (struktur birokrasi). Keberhasilan impementasi kebijakan bergantung pada efektivitas empat komponen tersebut secara simultan. Sebut saja misalnya aspek disposition, dalam kebijakan tata kelola pendidikan tinggi Pasca Pandemi Covid-19. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. sikap positif, atau adanya dukungan Namun demikian, jika tidak tertentu terjadi sebaliknya. Salah satunya dengan otonomi yang dimiliknya, perguruan tinggi dapat memberikan fleksibilitas dalam menjaga kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian dengan berbagai keterbatasan masing-masing perguruan tinggi dan tidak 706
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membebani mahasiswa di luar kemampuan finansialnya. Artinya, pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencetak generasi muda yang unggul, harus dapat berbenah melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang responsif, adaptif, sustainable dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Untuk mewujudkan itu, terdapat beberapa tawaran penguatan pada beberapa komponen yang dapat disinergikan dengan kebijakan yang ada, yaitu: Pertama, pendidikan tinggi harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran berbasis daring, mulai dari infrastruktur, sistem manajemen pembelajaran, e-resources (e-book,e-journal) yang memadai, serta aspek penunjang lainnya. Sehingga dapat melahirkan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan. Kedua, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa yang integral. Utamanya fokus pada kompetensi lulusan yang multi-talent dalam mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia. Mahasiswa dan dosen harus terampil mendekati masalah dari banyak perspektif. Model kurikulum integratif menjadi peluang terbaik dalam mengkombinasikan semua disiplin ilmu untuk berfikir lintas batas dan generasi. Ketiga, perluasan dukungan platform digital yang berkesinambungan dalam mendukung pembelajaran juga daring. Selain sebagai bentuk kesiapsiagaan pada kondisi darurat merupakan bentuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi era 4.0 menuju Cyber University. Sehingga diharapkan menjadi solusi bagi mahasiswa dipelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas. Keempat, kolaborasi/partnership menjadi kunci. Kolaborasi antar PT, dosen dan mahasiswa menjadi penting untuk dikembangkan, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, kolaborasi antara jasa telekomunikasi dan perangkat pendidikan tinggi dengan penyedia kerasnya. Hal ini agar akses pembelajaran daring dapat terjangkau oleh semua kalangan dan wilayah di seluruh Indonesia. Langkah cepat kolaboratif juga mencakup kebijakan, akses, program dan jangkauan layanan pendidikan. Kelima, transformasi menuju pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Sehingga cepat dalam beradaptasi dalam berbagai kondisi dan jutaan situasi. Termasuk responsif dalam mencari solusi keberlanjutan mahasiswa terdampak Covid-19 di tanah air karena masalah biaya. Misalnya saja dengan menginisiasi sebuah gerakan filantropi, sebagai wujud gotong royong dan bahu membahu menyelamatkan nasib generasi bangsa. Termasuk juga responsif dan inklusif dalam menghasilkan lulusan dengan berbagai latar belakang dan keterampilan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih kohesif, dan produktif. Termasuk kesiapan dalam menyongsong Society 5.0. tinggi yang responsif, Akhirnya, sudah waktunya arah kebijakan pendidikan tinggi fokus pada capain mutu yang membingkai keragaman dan tidak sebatas capaian kuantitatif. Pendidikan tinggi harus menempatkan proses akademik sebagai kerangka yang humanis dan inklusif, sehingga berkelanjutan dan saling terhubung dan bekerja 707
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ melalui kolaborasi global. terkait perihal pilihan-pilihan kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyatnya sekaligus hak rakyat memperoleh kemudahan akses pendidikan seluas- luasnya dan sebaik-baiknya. Ini Perubahan Mindset Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 Perubahan lanskap sosial budaya, ekonomi, politik, mengalami perubahan besar akibat revolusi industri 4.0. Teknologi cloud computing, internet of things, artificial intelligence, big-data analytics, advanced robotics, hingga virtual reality telah membawa perubahan di semua bidang. Perguruan tinggi harus menyadari bahwa teknologi telah menjadi master disrupsi. Perdagangan telah bergeser menjadi e- commerce. Dunia perbankan telah terdisrupsi oleh hadirnya fintech dan berbagai macam e-payment. Dunia kedokteran dan farmasi semakin terdisrupsi oleh healthtech. Profesional hukum juga mulai diguncang oleh recthtech. Dan dunia pendidikan telah terdisrupsi besar-besaran oleh edutech, jelasnya. Terkait hal lembaga pendidikan tinggi mau tidak mau harus memperkuat posisinya sebagai edutech institutions. Menurutnya, teknologi paling dasar adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi digital. Lebih jauh, pembelajaran digital bukan hanya digunakan untuk memfasilitasi pengajaran oleh dosen internal kampus kepada mahasiswa, tetapi juga memfasilitasi mahasiswa untuk belajar kepada siapa pun, di mana pun, dan tentang apa pun. Pembelajaran dari para praktisi, termasuk pelaku industri, sangat penting untuk difasilitasi. Kurikulum harus memberikan bobot SKS yang jauh lebih besar bagi mahasiswa untuk belajar dari praktisi dan industri. Eksposur mahasiswa dan dosen kepada industri teknologi masa depan harus ditingkatkan. Pengajar dan mentor dari pelaku industri, magang mahasiswa ke dunia industri, dan bahkan industri sebagai tenant di dalam kampus harus ditambah, termasuk organisasi praktisi lainnya juga harus diajak berkolaborasi. Perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus cepat beradaptasi dalam perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi pun mampu memaknai Kebijakan Merdeka Belajar, sebagai Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Di samping itu, kontribusi kongkrit perguruan tinggi adalah dengan melaksanakan KKN- Tematik dan Literasi Numerasi yang dilaksanakan dengan mengusung tema dan berbagai tema yang sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi KKN- Tematik. tersebut, Presiden berpandangan bahwa Perubahan mindset dalam tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19 ditengarai dengan adanya strategi di masa pasca pandemi ke depan adalah dengan menekankan pada semangat perubahan tata kelola perguruan tinggi, menargetkan adanya terobosan yang signifikan baik pada pola pikir, pola sikap/perilaku dalam memimpin dan bekerja juga pada tata kelola organisasi 708
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perguruan tinggi secara menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi global saat ini yang menyentuh pada seluruh substansi yang ada. Perubahan Peran Dosen dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di lebih dari 200 negara di dunia dan menyebabkan banyak kematian (Khan et al., 2020; Lin et al., 2020; Worldometers, 2020). Pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan (Anderson, 2020; Azzi-Huck & Shmis, 2020; DHEC, 2019; Domenico et al., 2020; Horn, 2020; Huang et al., 2020; OSPI, 2020; van Fleet, 2020; Zhang et al., 2020). Pada kondisi pandemi peran dan posisi aspek pendidikan adalah sangat krusial (Bakhtiar, 2016; Barennes et al., 2010; Karlsen et al., 2015; Pogreba- Brown et al., 2012). Untuk memutus mata rantai peyebaran Covid-19-dimana siswa dapat berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit tanpa gejala-hampir semua negara meniadakan kegiatan di sekolah. Hingga April 2020, lebih dari 400 juta siswa di dunia diwajibkan untuk belajar di rumah (Domenico et al., 2020; Gee, 2020; Unesco, 2020c). lembaga pendidikan secara fisik dan mengganti dengan belajar di/dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar (Arora & Srinivasan, 2020). Pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan tentu saja guru harus bermigrasi ke sistem pembelajaran digital atau online, yang lebih dikenal dengan istilah e- learning (Aderholt, 2020; Karp & McGowan, 2020; Unesco, 2020a) atau dikenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Secara serempak, mayoritas lembaga pendidikan memilih opsi pembelajaran daring (Azzi-Huck & Shmis, 2020; Bartlett et al., 2020; Horn, 2020; Maine Department of Education, 2020; The International Baccalaureate Organization, 2020; The World Bank, 2020; Ting et al., 2020; Unesco, 2020b; Zhang et al., 2020). Konsekuensi dari penutupan Negara Indonesia juga relatif tidak berbeda dengan Negara lain. Meskipun menyadari bahwa ada disparitas terhadap akses teknologi pembelajaran dan beragamnya latar belakang orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tegas memberlakukan kebijakan pembelajaran daring (Irawan, 2020; Katili, 2020; Kemendikbud, 2020; Makdori, 2020; Putsanra, 2020; Wahyudi, 2020). Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tidak akan pernah terlepas dari peran dosen (Collie, et al., 2011; Najeemah M Yusof, 2012; Thien et al., 2014; Zacharo et al., 2018), terlebih perubahan ke pola pembelajaran daring. Dosen harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran dan kondisi mahasiswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat (Abdullah, 2016; Darling- Hammond & John Bransford, 2005; Zein, 2016). Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk mereview tentang bagaimana menjadi dosen profesional di masa pandemi, yang difokuskan pada review aspek tuntutan digitalisasi dalam dunia pendidikan, khususnya pada aktivitas pembelajaran. Ulasan akan difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi 709
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Covid-19 di berbagai negara dan pembelajaran di Indonesia di masa Pandemi Covid-19, tantangan yang dihadapi dan sekaligus solusi strategis ke depan. Kajian ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan, sebagai upaya antisipasi dunia pendidikan-terlebih bagi dosen dan mahasiswa, dan sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan (futuristik). Sejalan dengan Anugrah (2020), Pandemi Covid-19 kiranya bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah pembelajaran yang peka terhadap perkembangan zaman, perkembangan IPTEK, dan kontekstual. Bagaimanapun, semua pihak harus menyadari, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Cluver et al (2020) bahwa Covid-19m bukanlah virus pertama atau pandemi pertama yang mengancam atau mempengaruhi aktivitas umat manusia, dan bisa jadi itu bukanlah yang terakhir. Sebagaimana menurut Contreras (2020), pada abad kedua puluh, dunia telah mengalami beberapa penyakit baru dan bahkan penyakit tingkat pandemi. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu belajar dari kondisi yang terjadi dan belajar dari sejarah, guna memanfaatkan strategi efektif untuk memperkuat semua sektor kehidupan, dan khususnya sektor pendidikan dalam merespon dinamika di kampus Pasca Pandemi Covid-19 untuk strategi ke depan. Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 1. Pendidikan Tinggi Semakin Terbuka Fenomena platform pembelajaran daring, pendidikan tinggi menjadi semakin terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, dan dimana saja, tanpa harus terganjal masalah akses ekonomi, geografi ataupun sosial tertentu. Ekosistem pembelajaran semakin cair dan plural dengan mempertemukan mahasiswa dari berbagai macam negara, suku, budaya, dan latar strata ekonomi yang berbeda. Mahasiswa/peserta didik belajar secara mandiri. Kata mandiri mengandung arti bahwa mahasiswa tidak tergantung kepada orang lain, bebas dan dapat melakukanya sendiri dan belajar mandiri, peserta didik atau mahasiswa yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang di berikan oleh guru/dosen di kelas, di samping itu peserta didik/mahasiswa mempunyai otonomi dalam belajar. Namun demikian, pada beberapa temuan penelitian, menunjukkan bahwa perkuliahan daring membutuhkan penyesuaian sehingga menjadi kendala bagi mahasiswa. Penelitian pada mahasiswa ilmu keolahragaan Unesa, kendala yang dirasakan pada perkuliahan daring meliputi paket kuota data dan sinyal yang minim ditambah dengan teknis perkuliahan yang memberatkan mahasiswa dengan penugasan yang banyak dengan deadline pengerjaan yang pendek.(Sulata & Hakim, 2020). Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa platform pembelajaran daring di pendidikan tinggi menjadi semakin cair, plural, terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, dan dimana saja, tanpa harus terkendala masalah akses ekonomi, geografi ataupun strata sosial tertentu. 2. Pembelajaran di Perguruan Tinggi Pasca Pandemi Covid-19 710
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kemendikbud, sejak awal tahun 2000-an, sebenarnya sudah menginisiasi pembelajaran secara daring. Namun belum banyak perguruan tinggi melakukannya. Sampai akhirnya ada Pandemi Covid-19 yang ―memaksa‖ perguruan tinggi beralih ke pembelajaran daring. Pembelajaran berubah, 98% perguruan tinggi melakukan pembeajaran daring. Hal ini sesuai survey yang dilakukan pada tanggal 9 April 2020 setelah 1 bulan Surat Edaran dari Mendikbud terbit. Dengan responden 237 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, hasilnya menunjukkan bahwa 98%, mahasiswa sudah melakukan pembelajaran daring. Sesuai dengan prinsip ―Student Centered Learning‖ mahasiswalah yang menjadi pusat pembelajaran dan secara aktif mencari ilmunya sendiri. Ketergantungan kepada dosen sebagai sumber ilmu perlahan-perlahan harus dikurangi, peran dosen hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa. Dosen-dosen pun tidak harus disibukkan untuk bolak-balik kelas dalam setiap sesi. Para dosen cukup untuk merekam materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan, kemudian membagikannya ke kelas yang mereka ajar, tanpa harus mengulangi materi yang sama di kelas yang berbeda. Dengan sistem ini, para dosen akan lebih banyak memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan tri darma lainnya, yaitu meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya terhalang karena jadwal mengajar yang padat. Dengan semakin cepatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen dan pelayanan kampus juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Mahasiswa sebagai konsumen ilmu, akan menentukan sendiri mata kuliah apa yang ingin mereka ambil, kurikulum seperti apa yang mereka inginkan, serta kompetensi apa yang ingin mereka capai setelah keluar dari kampus di mana mereka sedang menuntut ilmu. Jika dianalogkan, ibarat masuk ke warung makan padang, mahasiswa memiliki kebebasan dalam menentukan menu kuliah apa yang akan dikonsumsi selama ia berada di kampus, bukan terikat dengan kurikulum jadi yang sudah ditentukan oleh pihak kampus sebelumnya. Dengan demikian, mahasiswa di masa depan adalah orang-orang yang dapat berfikir secara multidimensional, tidak terjebak dengan kekakuan dan liniearitas satu macam disiplin ilmu saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda. Di masa depan, gedung-gedung perkuliahan yang banyak dengan lantai- lantai yang menjulang tinggi tidaklah diperlukan. Gedung kuliah dan laboratorium yang dimiliki oleh suatu kampus dapat dipakai bersama dengan kampus lain, bahkan kampus luar negeri sekalipun. itu, Kemendikbudristek (Direktorat Sekolah Dasar, 2022), menerapkan strategi masa transisi menuju era Pasca Pandemi Covid-19. Ada tiga langkah yang dilakukan Direktorat Sekolah Dasar dalam beradaptasi dengan Sementara 711
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pandemi Covid-19 untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pertama, melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi, seperti relokasi anggaran, SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sekolah. Kedua, adalah transisi masa pandemi, dimana pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah juga melakukan penyiapan infrastruktur termasuk digitalisasi dan telekomunikasi untuk pemenuhan pembelajaran di masa pandemi. Selain itu, melakukan survey pembelajaran tatap muka, persiapan pembelajaran tatap muka terbatas, remedial, penyiapan digitalisasi sekolah, penyiapan program Sekolah Penggerak dan melakukan upaya pembinaan UKS untuk mendukung kebiasaan hidup di era new normal, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Disamping melakukan tiga langkah strategi di masa Pasca Pandemi Covid- 19 tersebut di atas, Direktorat Sekolah Dasar juga melakukan penguatan dan perluasan digitalisasi sekolah termasuk di wilayah 3T. Memberikan optimalisasi PHBS, scale up pengimbasan sekolah penggerak serta penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui berbagai moda pembelajaran (daring, luring, dan project based learning). Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah strategis perubahan mindset tata kelola di masa Pasca Pandemi Covid-19 adalah dengan melaksanakan penguatan dan perluasan digitalisasi lembaga pendidikan khusus di wilayah 3T. PENUTUP Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan mindset dalam tata kelola perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19, dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, menyusun strategi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan jangka panjang dengan melakukan terobosan kreatif dan inovatif dari kualitas pengajar, kelengkapan sarana-prasarana, ketersediaan fasilitas jaringan internet, sampai persoalan bantuan finansial untuk para mahasiswa yang termasuk kategori tidak mampu; kedua, pembelajaran yang direkomendasi di perguruan tinggi Pasca Pandemi Covid-19 adalah learning, ketiga, pendidikan tinggi harus dengan pembelajaran blended menempatkan proses akademik sebagai kerangka yang humanis dan inklusif, sehingga berkelanjutan dan saling terhubung dan bekerja melalui kolaborasi global, keempat, dengan semangat perubahan, menargetkan adanya terobosan yang signifikan baik pada pola pikir, pola sikap/perilaku dalam memimpin dan bekerja juga pada tata kelola organisasi perguruan tinggi secara menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi global saat ini, dan kelima, platform pembelajaran daring di pendidikan tinggi menjadi semakin cair, plural, terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, dan dimana saja, tanpa harus 712
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terkendala masalah akses ekonomi, geografi ataupun strata sosial tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut: pertama, perguruan tinggi khususnya PTS, harus cepat beradaptasi terhadap perubahan paradigma pendidikan dengan kultur pembelajaran yang inovatif; kedua, penguatan ekosistem TI tidak lagi menjadi pilihan, tetapi sudah merupakan keniscayaan; ketiga, meski tidak sempurna dan tanpa masalah, pembelajaran blended learning adalah pilihan yang paling rasional, karena mobilitas fisik sangat terbatas sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa; dan keempat, inovasi dalam mendesain ulang beragam aktivitas akademik dan pendukungnya harus dilakukan. Inovasi ini untuk menyiasati keterbatasan mobilitas fisik sicitas akademika perguruan tinggi, termasuk mahasiswa dan dosen. Ini adalah upaya untuk menjaga harapan dan tidak menyerah terhadap keadaan Pasca Pandemi Covid-19. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, R. (2016). Pembelajaran dalam perspektif kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Lantanida Journal, 4(1), 35-49. Abdusshomad, A. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Penerapan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Islam. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 12(2), 107-115. Aderholt, R. (2020, March). Coronavirus outbreak shining an even brighter light on internet disparities in rural America. The Hill. Adisasmita, W. (2020). Beradaptasi Dengan Tantanan Normal Baru New Normal. Dipetik Juli 13, 2021, dari 1 Anderson, J. (2020, March). Should schools close when coronavirus cases are still rare? Quartz. Anugrah, D. (2020). Dinamika Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. Berita Magelang. Arifa, F. N. (2020). Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. Info Singkat;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XII(7/I), 6. Singkat-XII- 7-I- P3DI-April-2020-1953.pdf Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teachers. study teaching - learning process: A of higher education Prabadhan: Indian Journal of Management, 13(4). Azzi-Huck, K., & Shmis, T. (2020). Managing the impact of COVID-19 on education systems around the world: How countries are preparing, coping, and planning for recovery. World Bank Blogs. Bakhtiar, T. (2016). Optimal intervention strategies for cholera outbreak by education and chlorination. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 31(1). Barennes, H., Harimanana, A. N., Lorvongseng, S., Ongkhammy, S., & Chu, C. (2010). Paradoxical risk perception and behaviours related to Avian Flu outbreak and education campaign, Laos. Bartlett, J. D., Griffin, J., & Thomson, D. (2020). Resources for supporting children's emotional well-being during the COVID-19 pandemic. Child Trend. Boy, F. (2020). Tantangan School From Home (SFH) di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Untuk SMK. Jurnal Pendidikan Teknik Mesin, 7(2). 713
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Cluver, L., Lachman, J. M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S., Blight, S., Hillis, S., Bachman, G., Green, O., Butchart, A., Tomlinson, M., Ward, C. L., Doubt, J., & McDonald, K. (2020). Parenting in a time of COVID-19. The Lancet, 2019 (20), 30736. Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2011). Predicting teacher commitment: The impact of school climate and social-emotional learning. Psychology in the Schools, 48(10), 1034-1048. Contreras, G. W. (2020). Getting ready for the next pandemic COVID-19: Why we need to be more prepared and less scared. Journal of Emergency Management, 18(2), 87-89. Cresswell, J. W., Plano-Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced in Social and mixed methods research designs. Handbook of Mixed Methods Behavioral Research. Darling-Hammond, L., & John Bransford. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. Jossey-Bass. Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID 19 Bagi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Jurnal Basicedu, 5(1). Direktorat Sekolah Dasar. (2022). Strategi Pendidikan Menuju Era Pasaca Pandemi. Jenderal PAUD, Diknas dan Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Ditmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dye, T. R. (2012). Understanding Public Policy. Prentice-Hall, New Jersey. DHEC. (2019). Higher education guidance on novel coronavirus or COVID-19 (Vol. 2019). Domenico, L. Di, Pullano, G., Coletti, P., Hens, N., & Colizza, V. (2020). Expected impact of school closure and telework to mitigate COVID-19 epidemic in France. Ermayanti, Syaiful, Zetra, A., & Fajri, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat Sumatera Barat dalam mematuhi protokol kesehatan. Journal FISIP Universitas Andalas, September. Fadilah, M., Pariyana, Aprilia, S., Syakurah, R. A. (2020). Evaluasi Kepatuhan Masyarakat dalam Menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru Berdasarkan Health Belief Model. Seminar Nasional AVoER XII, 000(November). Firman, F., Puspita Sari, A., & Firdaus, F. (2021). Aktivitas Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring Berbasis Konferensi Video: Refleksi Pembelajaran Menggunakan Zoom dan Google Meet. Indonesian Journal of Educational Science (IJES), 03(2). Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). The Basic of Educational Research. In How to design and evaluate resaerch in education with PowerWeb. Gee, G. (2020). Covid-19: Impact on student predictions. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2008). Paradigmatic Controversies, Contradictions and of Qualitative Research. Emerging Confluences. In The Landscape Hairullah, S. (2019). Program Bimbingan Dan Konseling Pribadi Sosial Untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa. Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, 5(2). Horn, M. B. (2020, March). COVID-19's long-term impacts on education in 2020 and beyond. EdSurge. Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. H. (2020). Handbook on facilitating flexible learning during educational disruption: The Chinese experience in maintaining undisrupted learning in COVID-19 Outbreak. In Smart Learning Institute of Beijing Normal University UNESCO. Irawan, H. (2020). Inovasi pendidikan sebagai antisipasi penyebaran Covid -19 (Educational innovations anticipating the spread of [Covid-19]). In Ombudsman RI. Ombusman RI. 714
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Karlsen, H., Mehli, L., Wahl, E., & Staberg, R. L. (2015). Teaching outbreak investigation to undergraduate food technologists. British Food Journal, 117(2), 766-778. Kaffenberger, M. (2021). Modelling the long-run learning impact of the Covid-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. International Journal of Educational Development, 81. Karp, P., & McGowan, M. (2020, March). ―Clear as mud‖ schools ask for online learning help as coronavirus policy confusion persists Australia news. The Guardian. Katili, D. L. (2020). Belajar bahagia dalam bencana Covid-19 (Learn to be happy in the Covid-19 disaster). LPMP DKI Jakarta. Kemendikbud. (2020). Belajar dari rumah, satuan pendidikan dapat pilih platform pembelajaran jarak jauh sesuai kebutuhan (Learning from home, education units 715
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ can choose distance learning platforms as needed). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. Khan, M., Kazmi, S., Bashir, A., & Siddique, N. (2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research, 24, 91-98. Khatibah, K. (2011). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra', 5(1), 36-39. Lin, Q., Zhao, S., Gao, D., Lou, Y., Yang, S., Musa, S. S., Wang, M. H., Cai, Y., Wang, W., Yang, L., & He, D. (2020). A conceptual model for the coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak individual reaction and governmental action. International Journal of Infectious Diseases, 93, 211-216. in Wuhan, China with Maine Department of Education. (2020). Coronavirus (COVID-19) resources for schools. Maine Department of Education. Makdori, Y. (2020, April). Kemendikbud luncurkan platform guru berbagai untuk bantu pengajar lakukan pembelajaran daring (The Ministry of Education and Culture launches various teacher platforms to help teachers do online learning). Liputan 6. Menteri Kesehatan RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Parallax. Najeemah M Yusof. (2012). School climate and teachers' commitment: A case study of Malaysia. International Journal of Economics Business and Management Studies, 1(2), 65-75. OSPI. (2020). Novel coronavirus (Covid-19) in K-12 Schools: A parent guide. Pogreba-Brown, K., Ernst, K., & Harris, R. (2012). Teaching epidemiology concepts experientially: A ―real‖ foodborne outbreak in the classroom. Public Health Reports, 127(5), 549-555. Puspitorini, F. (2020). Strategi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Ilmiah, 1(1). Putsanra, D. V. (2020). Daftar e-learning Kemendikbud, sekolah online untuk mencegah corona. Tirto.Id. Sari, N. P., & Jamain, R. R. (2019). Pengaruh Kecerdasan dan Minat Pribadi Sosial terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling, 4(2). Satria, B. A., Hasanah, N. H., & Rudiansyah, R. (2020). Penyuluhan Adaptasi Tatanan Kebiasaan Baru Desa Tangguh Covid-19. Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi, 1(3). Satria, A. (2020). Rektor IPB Beberkan Strategi Perguruan Tinggi Hadapi Pandemi. 01 Juni 2020). Sulata, M. A., & Hakim, A. A. (2020). Gambaran Perkuliahan Daring Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Unesa di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Kesehatan Olahraga, 08(03), 147-156. The International Baccalaureate Organization. (2020). Online learning, teaching and education continuity planning for schools. The World Bank. (2020). Remote learning, EdTech & COVID-19. BRIEF. Thien, L. M., Abd Razak, N., & Ramayah, T. (2014). Validating teacher commitment scale using a Malaysian sample. SAGE Open, 4(2), 1-9. Ting, D. S. W., Carin, L., Dzau, V., & Wong, T. Y. (2020). Digital technology and COVID-19. Nature Medicine. -020-0824-5 716
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Unesco. (2020a). Distance learning solutions. Unesco's Covid-19 Education Response. Unesco. (2020b). Motivating learners during remote learning due to Covid-19 - Tips for teachers (p. 1). Unesco. Unesco. (2020c). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). Covid-19 Educational Disruption and Response. Wahyudi, B. (2020). Manjemen sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Zed, M. Yayasan Obor Indonesia. Zein, M. (2016). Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran. Volume V, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Zhang et al., (2004) Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. (2004). Can e- learning replace classroom learning? Communications of the ACM. 717
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ MODEL VIRTUAL HISTORY LEARNING MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA PADA MATA KULIAH SEJARAH AFRIKA Septina Alrianingrum, (Pendidikan Sejarah/FISH/Unesa), septi@unesa.ac.id Sumarno, (Pendidikan Sejarah/FISH/Unesa), marno.sumarno@unesa.ac.id Abstrak Dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mahasiswa, maka perlu dikembangkan pembelajaran dengan memanfaatkan media virtual yang berbasis pada elektronik melalui pemanfaatan internet. Pembelajaran sejarah memerlukan ―high professional skill‖ dengan pola 5W1H. Keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran sejarah Afrika memanfaatkan pembelajaran dengan media Vinesa menjadi konsep belajar alternatif untuk memudahkan mahasiswa di selingkung prodi pendidikan sejarah secara virtual memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber belajarnya. Metode pengembangan pembelajaran model virtual history learning dengan fasilitasi aplikasi Vinesa secara tidak langsung menerapkan suatu pola belajar baru yang berbasis literasi digital. Penggunaan beberapa sumber belajar digital membantu proses pembelajarannya dapat mengoptimalkan aneka sumber belajar berbasis multimedia untuk belajar dinamika sejarah Afrika membuat mahasiswa memahami konsep 5W1H dengan tepat dan baik. Pengelolaan teknologi tinggi dan ketrampilan pembelajaran abad 21 menjadi potensi besar melalui vinesa dengan model virtual history learning sebagai sumber belajarnya. Ketrampilan berfikir kritis, reflektif dan kemampuan literasi digital menghasilkan media pembelajaran dalam berbagai bentuk aplikasi. Proses belajar dengan virtual history learning berpola 5W1H mendukung optimalisasi belajar mahasiswa berbasis literasi digital dengan mengembangkan 4-C menjadikan mahasiswa sebagai ―insan cerdas‖. Kemampuan dan ketrampilan mahasiswa membuat tugas berbentuk media pembelajaran sejarah memberikan banyak pengetahuan dan teknik menganalisis aneka literasi digital tersebut menjadi suatu media yang baik dan benar. Ada 10 jenis media pembelajaran sejarah yang dihasilkan oleh mahasiswa Angkatan 2019 untuk memahami sejarah Afrika. Efektifitas model pembelajaran virtual history learning menggunakan rumus N-gain dengan hasil rerata sebesar 84,38% dan meningkatkan aktivitas pembelajaran sebesar 87,27% untuk memahami konsep 5W1H dinamika sejarah Afrika. jaringan Kata Kunci: virtual history learning, literasi digital, sejarah Afrika Abstract In order to add broad knowledge and insight for students, it is necessary to develop learning by utilizing virtual media based on electronics through the use of the internet network. History learning requires "high professional skills" with a 5W1H pattern. The limitations of space and time in learning African history using Vinesa's media as an alternative learning concept to make it easier for students in the history education study program to virtually utilize internet technology as a learning resource. The learning development method of the virtual history learning model with the facilitation of the Vinesa application indirectly applies a new learning pattern based on digital literacy. The use of several digital learning resources helps the learning process to optimize various multimedia-based learning resources to study the dynamics of African history, making students understand the 5W1H concept correctly and 718
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ well. The management of high technology and 21st-century learning skills has great potential through vines with a virtual history learning model as a source of learning. Critical thinking skills, and reflective and digital literacy skills produce learning media in various forms of application. The learning process with 5W1H patterned virtual history learning supports the optimization of digital literacy-based student learning by developing 4-C to make students "smart people". The ability and skills of students to make assignments in the form of historical learning media provide a lot of knowledge and techniques to analyze various digital literacy into a good and correct media. There are 10 types of history learning media produced by Class 2019 students to understand African history. The effectiveness of the virtual history learning model using the N-gain formula with an average result of 84.38% and increasing learning activities by 87.27% to understand the 5W1H concept of African historical dynamics. Keywords: virtual history learning, digital literacy, African history PENDAHULUAN Dampak globalisasi menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia termasuk pendidikan. Kurikulum pendidikan terus berubah untuk memenuhi tuntutan pendidikan abad 21. Menurut PBB dalam Kementerian Pendidikan dan Afrika RI, tantangan pendidikan abad 21 yaitu membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Standar pembelajaran abad 21 mendorong pendidik mempersiapkan proses pembelajarannya berbasis kreativitas, inovasi dan kearifan lokal dalam situasi tatap muka dan virtual class. Salah satu cara yang dapat dilakukan pendidik adalah dengan melaksanakan peningkatan layanan pembelajaran dalam situasi tatap muka dan virtual class dengan Virtual History Learning. Dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mahasiswa, maka perlu dikembangkan pembelajaran dengan memanfaatkan media virtual yang berbasis pada elektronik melalui pemanfaatan jaringan internet yang biasa disebut vinesa. Pengembangan pembelajaran ini merupakan sebuah kebutuhan karena dengan pembelajaran virtual daring dapat mencapai jangkauan yang luas materi yang akan disampaikan memiliki peran yang cukup penting. Peranan pendidik/dosen dalam kelas maya ini adalah memberikan fasilitas layaknya pembelajaran konvensional. Tugas belajar kepada mahasiswa pendidik/dosen dalam kelas maya diantaranya (1) adalah menyiapkan segala bentuk informasi tentang materi pembelajaran yang diajarkan, (2) menyiapkan penugasan, (3) latihan serta evaluasi penilaian yang kemudian diupload ke dalam fitur kelas maya. Pembelajaran dalam kelas maya (pembelajaran daring/online) bersifat original dikelola oleh pendidik/dosen itu sendiri. Berbagai kemudahan dapat diperoleh melalui fitur kelas maya, pembelajaran online melalui kelas maya dapat diakes melalui komputer, Laptop, Tab, dan Smartphone yang tentunya harus memiliki jaringan internet. Seluruh mahasiswa dan pendidik/dosen dapat mengakses fitur ini dengan gratis atau tidak terdapat biaya sedikitpun. Situasi ini mendorong tumbuhnya kemampuan berliterasi digital pada semua pihak untuk mewujudkan proses pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menekankan perubahan pada aspek keterampilan yaitu (1) paham TIK dan media, (2) berfikir kritis, (3) problem based learning, (4) 719
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berkomunikasi guru/pendidik, sekolah/lembaga/institusi kependidikan, masyarakat dan masyarakat harus bersama-sama menjawab tantangan global ini. Pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa untuk bisa mandiri dalam mencari dan menemukan pengetahuannya secara nyata. efektif, dan (5) kolaboratif. Peran Pembelajaran sejarah memerlukan ―high professional skill‖ dengan pola 5W1H (why, who, what, where, when, dan how) melalui empat tahapan analisis yaitu (1) heuristic, (2) kritik, (3) intepretasi, dan (4) historiografi. Teknologi pendidikan memfasilitasi etika belajar dan meningkatkan kinerja pembelajaran sejarah menjadi suatu solusi pembelajaran di era new normal melalui model pembelajaran berbasis virtual learning. Praktik pembelajaran sejarah di era revolusi industri 4.0 dan situasi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan baru untuk membangun dan menumbuhkan suatu komunitas belajar di new era society masyarakat berpengetahuan/knowledge based society. 5.0 menuju society 6.0 melahirkan Berdasarkan ujicoba virtual learning bertema sejarah menjadikan Vinesa pada matakuliah sejarah Amerika tahun 2018. Virtual learning ini didesain berpola virtual historis learning yang mengoptimalkan aneka sumber belajar berbasis multimedia untuk belajar dinamika sejarah Afrika membuat mahasiswa memahami konsep 5W1H dan meaningfull learning sejarah lebih bermakna. Selain itu pada penelitian sebelumnya dengan judul efektivitas pembelajaran daring beberapa mata kuliah sejarah di prodi pendidikan sejarah FISH Unesa tahun 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran daring menjadi suatu kebiasaan baru. Sebagian besar dari hasil penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 70% masih menggunakan aplikasi WAG untuk mengirimkan bahan belajar dan instruksional pembelajaran dan email untuk mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan. Aplikasi pembelajaran daring masih dilakukan sebesar 15% dari 10 matakuliah di setiap semesternya. Keterbatasan ruang dan waktu dalam proses pembelajaran sejarah Afrika yang memiliki kajian materi sangat luas dan kompleksitas permasalahan (1) rasial; (2) persepsi menuju era modern; (3) pertumbuhan sosial ekonomi; dan (4) dinamika politik modern pasca perang dunia ke-2. Vinesa menjadi konsep belajar alternatif untuk memudahkan mahasiswa di selingkung prodi pendidikan sejarah belajar tentang sejarah Afrika. E-learning menjadi solusi belajar virtual yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber belajarnya Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 720
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Bagaimana model Virtual History Learning di prodi pendidikan sejarah FISH Unesa? 2. Bagaimana model virtual history learning dapat meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa prodi pendidikan sejarah FISH Unesa? 3. Bagaimana efektivitas Virtual History Learning dapat membantu memahami konsep sejarah Afrika pada mahasiswa pendidikan sejarah FISH Unesa? METODE PENELITIAN Metode yang digunakan merupakan pengembangan pembelajaran yang mencoba menawarkan suatu model pembelajaran berbasis virtual history learning dengan fasilitasi aplikasi Vinesa untuk mengimplementasikan prakarsa belajar secara digital dengan memanfaatkan beragam sumber belajarnya. Proses pembelajaran dengan model konsep virtual historis learning memanfaatkan fasilitas belajar virtual learning Unesa yang disebut Vinesa dengan alamat URL dengan alamat akun ac.id/course/view.php?id=10014465 pada semester gasal 2021/2022 untuk mahasiswa Angkatan 2019 kelas A, B dan C yang pada semester gasal tahun ajaran 2021/2022 menempuh mata kuliah sejarah Afrika. Pengumpulan data menggunakan kuisioner kepuasan dan kebermanfaatan virtual history learning vinesa. dalam proses pembelajaran. Kuisioner digunakan untuk mengetahui kualitas materi berbentuk digital dalam vinesa Unesa dan beberapa aktivitas pembelajaran yang nantinya berbasis internet sehingga tidak diperlukan tatap muka perkuliahan (luring). Kuisioner digunakan untuk mengetahui kualitas bahan ajar dan respon mahasiswa tentang stretegi pembelajaran global berbasis internet/android dengan model virtual history learning memudahkan mahasiwa belajar tentang sejarah Afika. Aktivitas mahasiswa tercatat secara digital melalui catatan statistik yang terekam dapat mendukung dan melihat tingkat partisipasi mahasiswa ketika membuka program ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam beberapa tagihan online yang harus diunggah oleh mahasiswa. PEMBAHASAN Pengelolaan teknologi tinggi dan ketrampilan pembelajaran abad 21 menjadi potensi besar dalam perubahan era baru pendidikan di Indonesia. Ketrampilan 4-C yaitu (1) Critical thingking. (2) Creativity, (3) Communication, dan (4) Colaboration‖) untuk mewujudkan insan cerdas (I Gde Widja, 2018: 119). Proses dan praktek pembelajaran seperti pada mata pelajaran/mata kuliah sejarah menjadi penting untuk merekatkan (1) interaksi sosial, (2) aktivitas belajar, dan (3) komunitas belajar yang baik. Proses serta praktik pembelajaran sejarah ini sejalan dengan pemikiran seorang pengamat pendidikan (Abduhzen, 2018). 721
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pembelajaran sejarah merupakan suatu proses belajar yang rumit dan memerlukan kemampuan profesional tinggi karena ada proses berfikir kritis analisis logis (Soerjamihardjo, 1976). Belajar sejarah tidak mudah ketika memiliki tujuan untuk menjadikannya sebagai pengalaman belajar yang bermakna dan bijaksana. Pembelajaran sejarah memerlukan ―high professional skill‖ (Steel, 1976: 116) dengan pola 5W1H (why, who, what, where, when, dan how) dengan empat tahapan analisis yaitu (1) heuristic (seleksi sumber belajarnya), (2) kritik (menganalisis validitas dan otentisitas sumber belajar), intepretasi (mengintepretasikan/menalar secara kritis imajinasi dan logika sejarahnya), dan (4) historiografi (menulis ulang kronologi sejarahnya secara benar). (3) Realitas implementasi pembelajaran sejarah yang terjadi di lapangan dan situasi pandemic Covid-19 menumbuhkan pemikiran suatu strategi dan pendekatan belajar yang efektif dan efisien. Keberagaman sumber belajar sejarah secara virtual mendorong perlunya adanya suatu pola belajar untuk menjembatani proses belajar sejarah menjadi optimal, menarik, menyenangkan dengan menerapkan model Virtual History Learning melalui media belajar di Vinesa. Optimalisasi sumber belajar digital dan virtual tersebut diperlukan untuk memahami dan memaknai keberulangan suatu pola peristiwa sejarah dalam kehidupan itu sendiri. Pembelajaran Vinesa sebagai sumber belajar merupakan bagian dari proses membangun ketrampilan berfikir kritis dan reflektif dengan menggunakan sumber belajar dan informasi pengetahuan dalam bentuk digital melalui media internet (Sulistyo-Basuki: 2013, 27) perlu dioptimalkan dalam selingkung mahasiswa Unesa. Virtual historis learning yang mengoptimalkan aneka sumber belajar berbasis multimedia untuk belajar dinamika sejarah Afrika sehingga mahasiswa bisa memahami konsep 5W1H. A. Virtual History Learning Pembelajaran berbasis virtual historis learning menjadi salah satu alternatif mewujudkan prakarsa belajar berbasis digital. Pembelajaran ini memfasilitasi mahasiswa mengembangkan untuk aktivitas mengoptimalkan sumber belajar dan bahan belajarnya. Vi-learning di Unesa disebut Vinesa dalam kajian virtual historis learning ini untuk memberikan ketrampilan literasi digital berbasis history yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami sejarah secara virtual multimedia berbasis online. belajar mahasiswa Vinesa menjadi rumah belajar digital untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas prakarsa belajar berbasis virtual historis bertujuan untuk meningkatkan kinerja belajar mahasiswa secara mandiri dan efektif. Pembelajaran virtual historis learning perlu dibudayakan dan diberdayakan sebagai alternatif pembelajaran yang efektif, mudah diakses, teknis implementasinya mudah dan dapat disesuaikan proses evaluasinya sehingga konten materinya dapat mudah dipahami dengan baik. 722
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Vinesa didesain untuk memfasilitasi mahasiswa belajar sejarah secara optimal untuk memahami sejarah dengan baik dan optimal. Tujuan (1) pembelajaran sejarah berbasis virtual historis meningkatkan pemahaman belajar sejarah yang menarik dan bermakna, (2) mempelajari konsep belajar dan hierarki ilmu sejarah sebagai proses belajar bijaksana dengan belajar dari peristiwa sejarah, (3) melalui aplikasi vinesa (virtual learning Unesa) sebagai bagian dari proses fasilitasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran sejarah menjadi virtual historis learning, dan (5) menciptakan pembelajaran sejarah yang benar dan menyenangkan untuk memberikan solusi logis kritis yang reflektif untuk tidak mengulangi pola peristiwa sejarah yang sudah terjadi, tetapi belajar dari sejarah dapat secara bijaksana dan solutif menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi berdasarkan pola peristiwa sejarah yang pernah terjadi. learning ini untuk Sejarah Afrika merupakan salah satu studi kajian tentang kawasan di wilayah. Sepanjang pemahaman sejarah Afrika di selingkung prodi pendidikan (1) sejarah secara umum masih primitifisme Afrika yang bernuansa mistis kanibalis; (2) suku bangsa Afrika yang berkulit hitam/negro; (3) Kebudayaan Afrika yang menakutkan; (4) persepsi voodoo; dan (5) masalah rasial ―apartheid‖. Hal ini disebabkan karena minimkan literatur tentang Afrika secara khusus yang berbahasa Indonesia. Kendala kedua disebabkan oleh tidak terbiasanya mahasiswa memahami literatur asing yang khusus membahas Afrika secara keseluruhan. Minimnya sumber belajar sejarah Afrika ke dalam pemahaman sejarah kawasan mendorong belum banyak media khusus berbasis IT yang dapat memberikan pengetahuan tentang hakekat sejarah kawasan di Afrika tersebut. terindikasi pada pemahaman tentang Virtual history learning dengan vinesa memberikan fasilitas keberagaman media dan sumber belajar tentang sejarah Afrika bagi mahasiswa. Beragam aplikasi, e-book, video dan link sumber belajar lainnya tertaut pada vinesa sesuai juga dengan kebutuhan belajar mahasiswa tersebut. Tugas pada Vinesa berbentuk digital dengan link pengumpulan tugas berbasis virtual di vinesa. Sedangkan proses pembelajaran bersifat mandiri, terstruktur sesuai dengan tema materi sejarah Afrika dan dapat diakses dari mana saja. Vinesa yang menjadi model pembelajaran berbasis virtual history learning ini berperan sebagai alat/aplikasi media pembelajaran sebagai alat bantu mempermudah proses belajar mengajar dalam suatu pembelajaran (Arif S. Sadiman, 2008: 7). Menurut Latuheru bahwa proses interaksi komunikasi edukasi (Latuheru, 1988, 14) memiliki lima fungsi keberagaman media dan sumber belajar di Vinesa ini dapat (1) menarik perhatian, (2) menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan produktif, (3) mengkondisikan kegiatan pembelajaran, (4) meningkatkan motivasi belajar, dan (5) meningkatkan kadar keaktifan siswa (Sutikno, 2009: 106-107). 1. Aktivitas Belajar di Vinesa Melalui vinesa dengan model virtual history learning ini mendorong 723
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mahasiswa bisa mengadakan forum diskusi maupun chatting baik dengan teman maupun dosen pembina mata kuliah. Berbagai tugas dilakukan dengan menggunakan sumber belajar dari vinesa dan sumber lain berbasis digital di internet, beberapa tagihan tugas yang harus diunggah secara online dan dibahas secara online melalui vinesa sejarah Afrika. Aktivitas belajar di vinesa terdiri dari 15 pertemuan yang dilakukan secara fulldaring berpola syncrononus dan asynchronous pada semester gasal 2021/2022 untuk mahasiswa Angkatan 2019. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa 80,69% mahasiswa menyatakan setuju bahwa virtual history learning mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dalam virtual class. Mahasiswa mendapatkan manfaat bahwa pembelajaran dapat disampaikan dalam berbagai modalitas belajar baik audio, visual, maupun kinestetik secara tidak langsung untuk memanfaatkan teknologi dan bisa belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Aktivitas belajar dengan model virtual history learning memiliki beberapa konsep. Konsep pertama menumbuhkan yaitu tumbuh berdasarkan keragaman sumber belajar mahasiswa dapat membangun konseptual konten peristiwa sejarah sesuai dengan tujuan belajar yang dirancangnya bisa berpola tematik/diakronis/sinkronis/ keberlanjutan (Wineburg, 2006: 46-49). Konsep kedua yaitu beradaptasi, berdasarkan analisis dan intepretasi sumber belajar sejarah dari berbagai literasi. Melalui media skenario sejarah dosen dapat melatih mahasiswa dapat mendesain suatu kronologi peristiwa sejarah dari berbagai sudut/persepsi mahasiswa. Tujuannya, untuk memahami kebenaran sejarah sesuai dengan cara pandangnya sehingga dapat memberikan kesimpulan yang bermakna (Kochhar: 1984: 280). Konsep ketiga adalah berubah. Berdasarkan pengalaman belajar dengan media skenario sejarah mendorong mahasiswa dapat mandiri berimajinasi logika berpikir historis kritis pada suatu peristiwa sejarah dan berintepretasi sejarah agar dapat merekontruksi ulang peristiwa sejarah tersebut sehingga pengetahuannya terkonstruksi dengan baik dan benar dalam memahami kebermaknaan sejarah yang baik dan benar sehingga mampu merubah persepsi dan nasionalisme cinta dan bangga pada bangsanya secara arif dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup berbangsa dan bernegara (Kuntowijoyo, 2008: 97). 2. Kemampuan Literasi Digital Literasi digital mahasiswa ini berkaitan dengan kecakapan belajar secara digital pada abad 21. Kemandirian belajar dengan pola 5W1H dan optimalisasi belajar mengembangkan 4-C menjadikan mahasiswa sebagai ―insan cerdas‖. Kecerdasan mandiri ini mendorong mahasiswa mampu merespon setiap tantangan dan tuntutan abad 21 secara tepat untuk mengkaitkan pembelajaran sejarahnya. Hal ini mendorong mahasiswa yang belajar sejarah Afrika berbasis virtual history learning melalui laman url vinesa sejarah Afrika meningkatkan kemampuan literasinya dengan baik dan tepat. 724
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Keragaman sumber belajar dan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran berbasis digital di vinesa sejarah Afrika dengan pola synchronous dan literasi digital mahasiswa. asynchronous membuka potensi peningkatan Kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan keberagaman sumber belajar berbasis digital meningkatkan ketrampilan literasi digital mahasiswa dalam mewujudkan daya imajinasi sejarahnya. Keberagaman materi bahan belajar yang diunggah seperti link video, ppt interaktif, e-book, link virtual museum digital, audio dan multimedia lainnya dalam vinesa didesain untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan interaksi secara virtual menjadikan literasi digital mahasiswa. Keluasan mahasiswa dan pendidik dapat mengembangkan diri secara optimal. Mahasiswa dapat secara khusus berliterasi digital untuk mendapatkan pengetahuan lebih dari berbagai sumber belajar tidak hanya bergantung pada virtual learning yang diajarkan dosen. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi interpersonal berbasis digital. Kemampuan literasi digital mahasiswa meningkat karena aktivitas belajar asynchronous dengan platform Vinesa dan mampu mengkonektifkan bahan ajar di Vinesa dengan kemampuan surfing browsing di internet untuk memadukan pengetahuan tambahannya secara terstruktur ketika belajar secara utuh tentang sejarah Afrika. Kemampuan berliterasi mahasiswa angkatan 2019 ini semakin bertambah karena adanya tagihan tugas yang memanfaatkan minimal ada 4-5 sumber belajar baik berbentuk digital atau non digital. Berdasarkan hasil analisis capaian tugas yang sudah dikerjakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Hasil rekapitulasi kemampuan literasi digital mahasiswa No Kelas Mahasiswa e-book Blogspot e-ensiklo- pedia Internet e-jurnal asing e- jurnal 1 Kelas A 22 16 15 20 28 26 6 2 Kelas B 27 11 2 20 31 16 5 3 Kelas C 27 11 14 19 44 2 JUMLAH 76 38 31 59 103 44 11 Keragaman literasi digital yang digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa dalam menyusun media skenario sejarah pada tabel 14 ada keragaman softfile. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mahasiswa melakukan browsing dan surfing internet dan memilih aneka literasi digital telah mengembangkan ketrampilan berliterasinya semakin baik. 725 Youtube 11 8 15 34
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1. Sebaran hasil literasi digital Kemampuan literasi digital dari gambar 1 menunjukkan bahwa kelas C lebih mendominasi proses browsing dan surfing data digital sebagai sumber belajar sejarah Afrika. Sebagian besar literasi digital yang membahas materi perkembangan dan dinamika sejarah afrika masih berbahasa Inggris tidak menyurutkan semangat mahasiswa memahami konsep sejarah Afrika secara utuh. Kemampuan dan ketrampilan mahasiswa membuat tugas berbentuk media pembelajaran sejarah memberikan banyak pengetahuan dan teknik menganalisis aneka literasi digital tersebut menjadi suatu media yang baik dan benar. Ada 10 jenis media pembelajaran sejarah yang dihasilkan oleh mahasiswa Angkatan 2019 untuk memahami sejarah Afrika dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Hasil Tugas Sejarah sesuai aplikasi media No Jenis Media 1 2 PPT interaktif 3 Videoscribe 4 Video 5 6 PPT 7 youtube 8 9 10 googlesite canva infografis flipchart online scomatic Kelas A 1 3 2 8 3 2 1 1 1 Kelas B 3 12 6 3 3 Kelas C 6 8 9 2 2 Jumla h 1 12 2 28 6 15 7 1 1 3 TOTAL 22 27 27 76 literasi digital mahasiswa Angkatan 2019 mengalami peningkatan dengan memproduksi beraneka ragam media pembelajaran sejarah Afrika sebagai hasil belajarnya. Tabel 2 menjelaskan bahwa media pembelajaran dengan lembar kerja media skenario sejarah berhasil memberikan pemahaman kronologis suatu peristiwa sejarah Afrika dengan baik setelah berhasil Ketrampilan 726
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membandingkan dan menganalisis berbagai ragam sumber belajar digital sebagai bahan membuat tugas media pembelajaran yang sesuai dengan tipe media kebutuhan konsep pembelajaran sejarah Afrika. pembelajaran yang berhasil dibuat setelah para mahasiswa Angkatan 2019 mendapatkan banyak literasi digital Ada 10 B. Efektivitas Virtual History Learning meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Pembelajaran berbasis virtual historis ini bertujuan untuk mempelajari secara mandiri dan optimal konsep lahirnya sejarah Afrika sampai dinamikanya melahirkan banyak peristiwa sejarah yang mempengaruhi sejarah dunia. Perkuliahan yang dilakukan secara virtual learning ini disetting berpola synchronous dan asyncronous. Sedangkan pola asynchronous-nya disetting dengan model (1) diskusi virtual, (2) penugasan, yang settingnya didesain dengan menggunakan portofolio media skenario sejarah, dan (3) evaluasi yang berbentuk tes presentasi tugas, analisis skenario dan berfikir reflektif untuk mengkaji kebermaknaan sejarahnya setelah memahami setiap rangkaian peristiwa yang terjadi. learning learning dapat memberikan transformasi proses belajar mengajar berbentuk digital melalui teknologi informasi yang dapat mempermudah mahasiswa berinteraksi secara terbuka dan bebas tanpa batasan waktu dan ruang belajar. Manfaat dari virtual learning dalam teknologi pembelajaran memudahkan akses pembelajaran di luar sekolah/perkuliahan yang bisa dilakukan secara optimal dan efektif-efisien. Pembelajaran virtual learning memiliki jangkauan global lebih luas dan dapat mengoptimalkan berbagai (teknologi-aplikasi, manusia, lingkungan, sumber belajar, dsb). Kolaborasi dan konektivitas belajar secara global dalam virtual learning menjadi semakin penting dan secara positif berdampak luas. Proses pembelajaran dengan virtual sumber daya Efektifitas model pembelajaran virtual history learning untuk melihat respon mahasiswa menggunakan rumus N-gain. Keterlaksanaan dan respon mahasiswa terhadap model virtual history learning pada mata sejarah Afrika diukur melalui rata- rata prosentase jumlah peserta aktif pada forum diskusi online (2-3 kali), ketepatan upload tugas dan aktivitas masuk ke laman url Vinesa Sejarah Afrika. Ujicoba virtual historis ini menjadikan matakuliah sejarah Afrika lebih variatif dan optimal menggunakan aneka sumber belajar berbasis multimedia untuk belajar dinamika sejarah Afrika membuat mahasiswa memahami konsep 5W1H. Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran model virtual history learning didapatkan rerata implementasinya sebesar 84,38%. Hal ini menunjukkan bahwa virtual history learning efektif dan memberikan respon positif untuk aktivitas belajarnya baik secara mandiri, asynconous maupun syncronous. Desain dan lay out tampilan virtual history learning pada vinesa sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran sejarah Afrika sebesar 87,27% atau kategori sangat layak diimplementasikan learning 727
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk memahami sejarah Afrika berbasis digital. PENUTUP Perubahan paradigma teknologi pembelajaran di era baru kehidupan manusia membuat informasi digital merubah paradigma kinerja dan proses belajar di era milenial. pendidikan berbasis virtual learning sebagai pilihan tuntutan pendidikan abad 21. Virtual history learning menjadi solusi ideal dalam proses pembelajaran sejarah Afrika karena mewujudkan sumber belajar yang multimedia dan multi aktivitas belajarnya. Ujicoba pembelajaran berbasis virtual historis learning di Vinesa ini secara mandiri dan optimal disetting berpola synchronous dan asynchronous. Keragaman sumber belajar dan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran berbasis digital di vinesa sejarah Afrika dengan pola synchronous dan asynchronous membuka potensi peningkatan literasi digital mahasiswa. pola 5W1H dan optimalisasi 4-C menjadikan mahasiswa sebagai ―insan cerdas‖ yang mandiri untuk merespon setiap tantangan dan tuntutan jaman secara tepat. DAFTAR PUSTAKA Kasali, Rhenald. (2013). Tantangan Indonesia Dalam Abad ke 21 (Mengapa Kita Harus Siap Berubah?). Disampaikan dalam sosialisasi kurikulum 2013. Penyegaran Nara Sumber Pelatihan Guru untuk Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta, 26-28 Juni 2013. Andran, C. (2014). 2019, Sistem from Pendidikan. Retrieved February 4, e mpendidikan DEPDIKNASI Gde Widja. (2018). ―Pembelajaran Sejarah yang Mencerdaskan: Suatu Alternatif Menghadapi Tantangan dan Tuntutan Jaman yang Berubah‖, dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, JPSI Vol. 1, No. 2, 2018. Jakarta: UNJ University Press. M. Abduhzen. (2018). ―Kompetensi Kepribadian Guru‖, dalam Harian Kompas, 19-3- 2018. Azhar Arsyad. (2006). Media Pembelajaran. Jakarta: raja Grafindo Persada. Asra, dkk. Jakarta: Dikti, Azhar Arsyad. (2007). Komputer dan media pembelajaran di SD. Jakarta: Dikti, Joyce, B dan Weil, M. (1992). Models Of Teaching (4th Edition), Massachusetts: Allyn and Bacon Publisher. Kochhar, S.K. (1984). Teaching of History. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd. Kuntowijoyo. (2008). Penjelasan Sejarah (Historical Explanation).Yogyakarta: Tiara Wacana. Latuheru, John D,. (1988). Media Pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: P2LPTK. Soerjamihardjo, A. (1976). Pendidikan Sejarah dalam Tantangan Abad XXI. Jakarta: Gramedia. Steel, I. (1976). Development in History Teaching. London: Open Book. Wineburg, Sam. 2001. Historical Thinking and other Unnatural Acts Charting the Future of Teaching the Past. Philadelphia: Temple University Press. 728
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ NILAI-NILAI GREBEG PANCASILA SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS SMP DI KOTA BLITAR Katon Galih Setyawan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, katonsetyawan@unesa.ac.id Muhammad Ilyas Marzuqi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, muhammadmarzuqi@unesa.ac.id Kusnul Khotimah, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, kusnulkhotimah@unesa.ac.id Abstrak Bahwa dalam menyampaikan materi, guru masih menggunakan metode konvensional. Guru lebih dominan dalam menyampaikan materi dan peserta didik hanya mencatat. Sebagian besar guru lebih berorientasi pada pemahaman dan penguasaan materi berdasarkan buku ajar tanpa mengaitkan fenomena yang ada. Misalnya ketika sedang menerangkan tentang kebudayaan, hanya diberikan gambaran umumnya saja. Maka sebab itu, untuk dapat memenuhi tujuan awal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran yang pendidikan menyenangkan dan dekat dengan lingkup kehidupan peserta didik. Lingkungan sekitar dapat dijadikan sebuah alat sebagai sumber pembelajaran ke-IPS-an agar penjelasan materi tidak hanya mengacu pada penjelasan di buku ajar saja tetapi juga dapat membantu peserta didik agar dapat mengenal lebih baik lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang berbasis pada modal kultural masyarakat setempat. Salah satu dari tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrument sumber belajar berbasis modal kultural upacara Grebeg Pancasila untuk pelajaran IPS SMP. Kajian teori yang digunakan adalah pembelajaran IPS SMP, modal kultural, sumber belajar dan grebeg pancasila. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan mengambil lokasi penelitian di Kota Blitar dengan subjek penelitian budayawan/sejarawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan guru IPS SMP Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa nilai dalam acara grebeg pancasila yang sesuai dengan bahan kajian atau materi dalam pembelajaran IPS SMP, yaitu integrasi sosial, gotong royong dan rasa nasionalisme. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari KD 3.2 terutama dipelajari di kelas VIII semester 1 dan dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran IPS serta dapat digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran. Kata kunci: grebeg pancasila, sumber belajar, pembelajaran IPS IPS Abstract That in delivering the material, the teacher still uses conventional methods. The teacher is more dominant in delivering the material and students only take notes. most teachers are more oriented towards understanding and mastering material based on textbooks without being associated with existing phenomena. For example, when explaining about culture, only a general description is given. Therefore, to meet the goals of social studies education can be done through fun learning and close to the environment of students. The surrounding environment can be used as a tool as a source of social studies learning so that the explanation of the material does not only refer to the explanation in the textbook but can also help students get to know the surrounding environment better. This can be done 729
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ through learning based on the cultural capital of the local community. One of the objectives of this research is to develop a learning resource instrument based on the Grebeg Pancasila ceremony capital for Social Studies lessons at SMP. The theoretical studies used are social studies learning in junior high school, cultural capital, learning resources and Pancasila grebeg. The method used is descriptive qualitative and takes the research location in the City of Blitar with the research subject being culturalists, the Head of the Department of Tourism and Culture and Social Studies teachers at the Blitar City Junior High School. The results showed that there were several values in the Pancasila Grebeg event that were in accordance with the study materials or materials in social studies learning at junior high school, namely social integration, mutual cooperation and a sense of nationalism. These values are part of KD 3.2, especially those learned in class VIII semester 1 and can be integrated into social studies learning materials and can be used as examples in learning. Keywords: pancasila grebeg, learning resources, social studies learning PENDAHULUAN Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai SD/MI sampai dengan jenjang SMP/MTS. Pada tingkat SD/MI, IPS memuat berbagai Konpetensi Dasar yang harus diterapkan dan diajarakan pada siswa, dengan tujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga Negara yang menguasai pengetahuan (knowlwdge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitude and values) yang mana agar dapat digunakan sebagai kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Dalam mempelajari IPS terdapat konsep-konsep dasar yang meliputi fakta, konsep dan generalisasi, yang telah disederhanakan. Namun dalam penyajiannya yang mana terkadang pelajaran IPS ini masih disajikan dengan materi yang banyak dan luas, serta berkonstribusi kepada pengembangan keterampilan siswa (intelektual, personal, dan sosial), sehingga dalam hal ini dibutukan pembelajaran yang bermakna dalam mempelajari materi-materi tersebut agar ketika siswa terjun pada masyarakat kelak siswa mampu menjalin sosialisasi dan berinteraksi dengan mudah. Banks (1990) menyebutkan bahwa pengajaran IPS pada abad 21 ini dirancang untuk mempersiapkan siswa agar mampu berpartisipasi secara efektif pada masyarakat post-industri. Masyarakat post- industri menurutnya memiliki karakteristik yang serba global, seperti ekonomi global, upaya pemecahan masalah-masalah internasional, perubahan gaya hidup, nilai-nilai kepercayaan, budaya dan sentimen politik. Untuk itu maka siswa perlu difasilitasi agar mampu mengembangkan pengetahuan, kecakapan, sikap dan nilai-nilai dan kometmen yang dibutuhkan. Kemampuan juga diperlukan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan tersebut masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab, seperti kemampuan mengakui dan menghargai kemajemukan dalam masyarakat. Dari uraian tujuan pendidikan IPS di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran IPS erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat 730
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sekitar, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyampaikan materi, guru masih menggunakan metode konvensional. Guru lebih dominan dalam menyampaikan materi dan peserta didik hanya mencatat. Sebagian besar guru lebih berorientasi pada pemahaman dan penguasaan materi berdasarkan buku ajar tanpa mengaitkan fenomena yang ada (Surahman & Mukminan, 2017). Misalnya ketika sedang menerangkan tentang kebudayaan, hanya diberikan gambaran umumnya saja. Maka sebab itu, untuk dapat memenuhi tujuan awal pendidikan IPS tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran yang menyenangkan dan dekat dengan lingkup kehidupan peserta didik. Lingkungan sekitar dapat dijadikan sebuah alat sebagai sumber pembelajaran ke-IPS-an agar penjelasan materi tidak hanya mengacu pada penjelasan di buku ajar saja tetapi juga dapat membantu peserta didik agar dapat mengenal lebih baik lingkungan sekitarnya (Karima dan Ramadani, 2018; Aulia, 2014). Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang berbasis pada modal kultural masyarakat setempat. Untuk membantu siswa mengembangkan sikap toleransi, mengakui dan saling menghargai kemajemukan, perlu kiranya dikembangkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbasis modal kultural. Yang dimaksud berbasis modal kultural adalah dengan memanfaatkan tempat yang dapat dikaji sebagai bahan pembelajaran. Seperti yang ada di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Wilayah Blitar Raya ini memiliki lokasi yang dapat dikaji sebagai bahan kajian dalam pembelajaran khususnya IPS SMP. Lokasi yang dapat dikunjungi sebagai lokasi pembelajaran seperti kawasan Makam Bung Karno, Perpustakaan dan Museum Bung Karno, Istana Gebang, Candi Penataran, Masjid Syeh Subakir, Museum Penataran, Desa Multiagama Resapombo dan upacara budaya. Salah satu kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan di Kota Blitar adalah Grebeg Pancasila. Grebeg Pancasila pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 di Kota Blitar, pada setiap prosesi disajikan dengan sentuhan piranti etik dan estetika yang tidak lepas dari simbol-simbol budaya Jawa. Simbol-simbol tersebut tersirat, namun penuh dengan makna yang di dalamnya terdapat nilai- nilai luhur sebuah kebudayaan. Grebeg Pancasila sebagai tradisi yang memiliki interaksi simbolik, penting untuk dipahami makna yang ada pada interaksi simbolik tersebut dan nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Selain itu, penting juga untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang memiliki makna dan nilai, supaya tidak tergerus dan terabaikan karena masuknya budaya dari luar yang sangat deras. Grebeg Pancasila pada dasarnya memiliki fungsi inkulturasi dan edukasi, inkulturasi adalah fungsi dalam pembudayaan sebuah tradisi, maksudnya adalah pembudayaan Grebeg Pancasila supaya tetap terjaga. Sedangkan fungsi edukasi atau pendidikan adalah dalam bentuk pendidikan, dengan memasukkan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai karakter dalam pendidikan, khususnya pendidikan IPS. 731
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka latar belakang yang diambil adalah: Bagaimana penggunaan modal kultural Grebeg Pancasila sebagai sumber belajar IPS SMP di Kota Blitar? KAJIAN PUSTAKA A. Pembelajaran IPS Ilmu pengetahuan sosial banyak di definisikan oleh para ahli. Ilmu pengetahuan sosial (social studies) berasal dari Amerika dengan nama Social Studies, National for Social Studies (NCSS) mendefinisikan IPS sebagai berikut: ―Social studies humanities to promote civic competence. Within the school progam, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, law, philoshophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences‖ (Savage and Armstrong, 1996:9). Barr dalam Sapriya (2009:10) berpendapat bahwa The social studies is an integration of experience and knowledge concerning human relations for the purpose of citizenship education. Sedangkan menurut Banks dalam Sapriya (2009:10): ―The social studies is that part of the elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the word‖. is the integrated study of the social sciences and economisc, geography, history, Terkait dengan pengertian tersebut di atas, Numan Somantri (2001:74) mengatakan bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan ilmu-ilmu sosial, ideologi Negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan, bahkan juga menyangkut aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi. Pandangan tentang pembelajaran yang di ungkapkan oleh Trianto (2009:17) bahwa pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa 732
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Isjoni (2010:14) menuliskan bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Sistem pembelajaran dalam kontruksivis menurut Hudojo dalam Trianto (2009:19) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi (pengetahuan) secara bermakna dengan bekerja dan berpikir, dan b) informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan skema yang dimiliki siswa. Jadi pembelajaran IPS adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu tujuan pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Upacara Grebeg Pancasila Grebeg Pancasila yaitu sebuah kegiatan ritual budaya untuk memperingati hari lahirnya Pancasila yang didesain sebagai peristiwa budaya. Grebeg Pancasila pada mulanya hadir karena rasa kecewa dan kegelisahan dari para seniman dan budayawan Kota Blitar karena tanggal 1 Juni tidak lagi dperingati sebagai hari lahirnya Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian pada tahun 2000 diinisiasi untuk mengadakan upacara gerebg Pancasila. Penetapan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Sebagai perwujudan perayaan hari lahirnya Pancasila, Pemerintah kota Blitar bersama masyarakat melaksanakan Grebeg Pancasila. Grebeg Pancasila pertama kali diselenggarakan di Istana Gebang. Konsep awal ritus Grebeg Pancasila terdiri atas tiga ritus, yaitu Upacara Budaya, Kirab Gunungan Lima, dan Kenduri Pancasila. Pada tahun 2004 terdapat upaya pembakuan pelaksanaan Grebeg Pancasila yang menetapkan Grebeg Pancasila terdapat lima ritus, yaitu Bedhol Pusaka, Malam Tirakatan, Upacara Budaya, Kirab Gunungan Lima, dan Kenduri Pancasila. Penetapan pembakuan lima ritus dalam Grebeg Pancasila tersebut melambangkan lima sila dalam Pancasila. Prosesi pertama yaitu Bedhol Pusaka dilaksanakan dengan kirab lambang budaya dari rumah dinas Walikota Blitar menuju kantor Walikota Blitar. Dilanjutkan pada malam harinya dengan Malam Tirakatan. METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, makna dan nilai upacara Grebeg Pancasila dalam bidang pendidikan, yang diangkat langsung dari masyarakat Kota Blitar. Oleh karena itu, penting dan menjadi harus peneliti terlibat dan membangun empati serta hubungan erat dengan subjek penelitian, itulah sebabnya penelitian kualitatif dituntut adanya pengamatan mendalam dan wawancara mendalam. 733
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Adapun alasan metodologis dalam penentuan subjek penelitian yang dipilih antara lain. Pertama, merujuk pada permasalahan yang ingin diajukan mengenai pemahaman mengenai Grebeg Pancasila dalam konteks pembelajaran di sekolah maka pemilihan subjek yaitu guru IPS SMP 3 Kota Blitar dan siswa Kelas VIII-A SMP 3 Kota Blitar. Selain guru dan siswa peneliti juga melakukan wawancara kepada staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, seniman yang tegabung dalam Dewan Kesenian Kota Blitar, serta masyarakat umum yang terlibat dalam acara Grebeg Pancasila. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain. Menurut Bungin (2001: 85) teknik tersebut digunakan ―untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan‖. Dalam konteks penelitian ini analisis domain digunakan untuk melakukan kategorisasi berdasarkan tema yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kategorisasi yang dimaksud adalah mengelompokkan bentuk- bentuk kesadaran diri yang tampak pada proses Grebeg Pancasila sebagai sumber belajar IPS SMP di Kota Blitar. TEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Nilai-nilai Upacara Grebeg Pancasila Setiap upacara slametan pada masyarakat Jawa selalu mengandung makna dan nilai-nilai tertentu. Begitu pula dengan upacara Grebeg Pancasila di Kota Blitar. Terdapat beberapa nilai yang dapat peneliti rumuskan pada upacara Grebeg Pancasila, yaitu sebagai berikut: 1. Nilai Gotong Royong Gotong royong memiliki makna bekerja bersama-sama, saling bahu- membahu untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada Upacara Grebeg Pancasila, nilai gotong royong tercermin pada hampir seluruh rangkaian prosesinya. Dimulai dari pra-kegiatan seperti dalam pembentukan panitia, sudah mengandung nilai gotong royong. sebagaimana penuturan informan Adi (35): ‖Unsur gotong royong pasti ada, mulai dari pembentukan panitia sudah mengandung gotong royong. Panitianya dari Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), selain dari dinas panitia juga diambil dari para pegawai Makam Bung Karno dan beberapa seniman, penghayat‖. Lalu dalam pembuatan gunungan dan tumpeng utama yang dibuat oleh panitia, gunungan, tumpeng dan lampion yang dibuat oleh masyarakat di setiap kelurahan dan tiap sekolah di Kota Blitar yang akan dilombakan. Sudah terkandung nilai gotong royong karena pembuatannya dilakukan secara bahu- membahu. Kemudian dalam hampir setiap rangkaian prosesinya seperti bedhol 734
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pusaka, malam tirakatan, kirab gunungan limo dan kenduri Pancasila juga terkandung nilai gotong royong karena para pelaku saling bahu membahu untuk mencapai hasil yang didambakan. Seperti penjelasan informan berikut ini: limo, tumpeng, sudah ada tugas ―Pembuatan gunungan masing-masing. Biasanya tugasnya membuat gunungan limo, tembang. Nah itu kalau dilakukan sendiri kan ya tidak bisa.‖ (Supangat, 54) seniman, penghayat, 2. Nilai Nasionalisme Nasionalisme merupakan ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau bisa juga diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme juga bisa dimaknai sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Dalam Upacara Grebeg Pancasila, nilai nasionalisme tercermin dari latar belakang diadakannya grebeg pancasila, yaitu kesadaran para pelaku untuk mengenang kelahiran pancasila, sekaligus menghayati nilai-nilai pancasila. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Panduan Grebeg Pancasila yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar serta penjelasan beberapa informan Adi (35): ―Pada saat itu secara nasional, ekonomi, politik, integritas, itu dalam keadaan yang mengkhawatirkan menurut seniman. Nah, menurut pandangan seniman yang se-ideologi, perlu mengambil langkah dalam kemasan kebudayaan, kesenian. Maka perlu diadakan peristiwa kebudayaan yang memberikan arti sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Peringatan bagi semua masyarakat bahwa kita itu punya jimat, kita itu punya pedoman, kita itu punya ajaran. Ajaran itu fungsinya adalah untuk kelanggengan, kemajuan Indonesia sampai selama- lamanya, yaitu Pancasila. Seperti kata Bung Karno, jika Indonesia ingin merdeka selama-lamanya maka harus dilakukan Pancasila situ, menyadarkan pada kita bahwa kita sudah banyak meninggalkan ajaran Pancasila. Kalaupun ada itu adalah tafsir yang tidak sesuai dengan cita-cita Bung Karno itu sendiri. Politiknya kita sudah menyimpang, pemilunya kita sudah menyimpang, ekonomi kita sudah liberal, kehidupan bermasyarakat kita sudah individualis. Nah seniman ingin mengingatkan kembali kepada ini yang sebenar-benarnya. Nah dari 735
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat bahwa kita punya jimat, punya pedoman, punya ajaran, punya dasar itu harus dilaksanakan kembali sebenar- benarnya. Maka dikemaslah upacara budaya dengan tujuan untuk memperingati pancasila, mengajak masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai Pancasila‖ Nilai nasionalisme juga terdapat pada hampir keseluruhan rangkaian Upacara Grebeg Pancasila. Pada prosesi bedhol pusaka, nilai nasionalisme tercermin dalam arak- arakan 5 pusaka yaitu bendera merah putih, teks Pancasila, lambang burung garuda, teks pidato Bung Karno pada tangga 1 Juni dan foto Bung Karno. Pada prosesi malam tirakatan, tercermin dalam pembacaan tembang-tembang yang berisi doa kelanggengan bumi nusantara. Pada prosesi upacara budaya, tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilantunkan, teks Pancasila yang dibacakan oleh Pembina Upacara. Pada prosesi kenduri, tercermin dalam doa-doa untuk negara Indonesia. 3. Nilai Religius Religius merupakan istilah yang merujuk pada keyakinan ketuhanan yang ada pada diri seseorang, atau kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Dalam Upacara Grebeg Pancasila, nilai religius tercermin dari adanya sesaji berupa gunungan dan tumpeng. Sesaji tersebut memiliki makna yang menggambarkan suatu hubungan individu dengan sesamanya, individu dengan alam atau lingkungannya, serta hubungan individu dengan Tuhan-nya. Sesaji juga bisa dimaknai sebagai bentuk rasa syukur manusia kepada Tuhan atas nikmat, dan rahmat yang telah diberikan. Di samping itu, nilai religius juga tercermin pada doa-doa memohon keselamatan yang dipanjatkan dalam rangkaian prosesi Upacara Grebeg Pancasila. B. Implikasi Nilai-nilai Grebeg Pancasila bagi Masyarakat Kota Blitar Nilai-nilai filosofis dalam Upacara Grebeg Pancasila yang telah dijelaskan di atas memiliki implikasi bagi masyakarat Kota Blitar. Dari hasil observasi dan wawancara, beberapa implikasi dari nilai yang peneliti temukan adalah: 1. Menguatnya Integrasi Sosial Antarmasyarakat Kota Blitar Integrasi sosial merupakan penyesuaian dua atau lebih unsur sosial menjadi satu kesatuan utuh yang dapat diterima dengan baik. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, dan norma. Jika berpijak pada pengertian di atas, nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki relevansi terhadap penguatan integrasi sosial masyarakat Kota Blitar. Nilai-nilai ini dalam mengintegrasikan masyarakat Kota Blitar yang berbeda keyakinan (dalam hal apapun) melalui beberapa cara: pertama, melalui kegiatan pra- acara seperti halnya pada pembuatan gunungan limo, tumpeng dan lampion yang dilakukan secara bahu membahu sebagai wujud dari nilai gotong royong. kedua, melalui 736
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sub kegiatan Upacara seperti arak-arakan bedhol pusaka, gunungan limo, malam tirakatan, upacara budaya dan kenduri pancasila yang di dalamnya terdapat unsur kebersamaan dan juga doa-doa sebagai wujud dari nilai religius. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya integrasi sosial mereka. Hal ini dibuktikan dengan minimnya konflik yang terjadi antar masyarakat Kota Blitar, baik itu berupa konflik agama, konflik etnis (China dan Jawa) dan konflik lainnya. Serta pemberian kesempatan yang sama bagi masyarakat Kota Blitar dalam pengembangan diri maupun usaha kreatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki relevansi terhadap penguatan integrasi sosial masyarakat Kota Blitar. Nilai-nilai ini dalam mengintegrasikan masyarakat Kota Blitar yang berbeda keyakinan (dalam hal apapun) melalui beberapa cara: pertama melalui kegiatan pra acara seperti halnya pada pembuatan gunungan limo, tumpeng dan lampion yang dilakukan secara bahu membahu sebagai wujud dari nilai gotong royong. kedua, melalui sub kegiatan Upacara seperti arak-arakan bedhol pusaka, gunungan limo, malam tirakatan, upacara budaya dan kenduri pancasila yang di dalamnya terdapat unsur kebersamaan dan juga doa-doa sebagai wujud dari nilai religius. Nilai-nilai ini pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya integrasi sosial mereka. Secara bahasa, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti keseluruhan. Integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan secara istilah integrasi sosial merupakan penyesuaian dua atau lebih unsur sosial menjadi satu kesatuan utuh yang dapat diterima dengan baik. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, dan norma. Berbeda dari pengertian di atas, Widjaja berpendapat bahwa integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem, bukan penyeragaman, namun merupakan satuan-satuan yang diselaraskan sedemikian rupa serta tidak merugikan masing masing satuan, melainkan saling mendukung dan menguntungkan. Senada dengan pengertian di atas, Banton sebagaimana dikutip Sunarto, mendefenisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan tersebut. Sedangkan Munandar Soeleman berpendapat bahwa Integrasi masyarakat dapat di artikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama di junjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi, 737
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan berkurangnya prasangka- prasangka di antara anggota masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki implikasi bagi kehidupan masyarkat Kota Blitar, yaitu menguatnya integrasi sosial. Hal ini dibuktikan dengan minimnya konflik yang terjadi antar masyarakat Kota Blitar, baik itu berupa konflik agama, konflik etnis (china dan Jawa) dan konflik lainnya. Serta pemberian kesempatan yang sama bagi masyarakat Kota Blitar dalam pengembangan diri maupun usaha kreatif. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki implikasi bagi kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya integrasi sosial. 2. Menguatnya Sikap Nasionalisme Warga dan Siswa SMP Kota Blitar Sikap nasionalis berangkat dari paham nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau bisa juga diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme juga bisa dimaknai sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Jika berpijak pada pengertian di atas, nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki relevansi terhadap penguatan sikap nasionalis masyarakat Kota Blitar. Nilai-nilai ini dalam menguatkan sikap nasionalis masyarakat melalui beberapa cara: pertama, melalui kegiatan pra acara seperti halnya pada pembuatan lampion atau lentera yang bertema tentang pancasila sebagai wujud dari nilai nasionalisme. kedua, melalui sub kegiatan seperti mengiringi arak-arakan bedhol pusaka (lima pusaka negeri) sebagai wujud nilai nasionalisme, doa bersama yang berisi keselamatan negara dalam kenduri pancasila yang wujud dari nilai religius. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya sikap nasionalis mereka. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya solidaritas sosial. yaitu sebuah ikatan yang memiliki kecenderungan yang sama dan didominasi dengan keseragaman. Solidaritas masyarakat Kota Blitar terlihat jelas ketika mereka memilih partai yang dianggap berideologi nasionalis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki relevansi terhadap penguatan sikap nasionalis masyarakat Kota Blitar. Nilai-nilai ini dalam menguatkan sikap nasionalis masyarakat melalui beberapa cara: pertama, melalui kegiatan pra acara seperti halnya pada pembuatan lampion lentera yang bertema tentang pancasila sebagai wujud dari nilai atau 738
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ nasionalisme. kedua, melalui sub kegiatan seperti mengiringi arak-arakan bedhol pusaka (lima pusaka negeri) sebagai wujud nilai nasionalisme, doa bersama yang berisi keselamatan negara dalam kenduri pancasila yang wujud dari nilai religius. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya sikap nasionalis mereka. Sikap nasionalis berangkat dari paham nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau bisa juga diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme juga bisa dimaknai sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pro modern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionailme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah Negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Menurut John Hutchinson, Nasionalisme Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki implikasi bagi kehidupan masyarkat Kota Blitar, Hal ini dibuktikan dengan terciptanya solidaritas sosial. yaitu sebuah ikatan yang memiliki kecenderungan yang sama dan didominasi dengan keseragaman. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila memiliki implikasi bagi kehidupan masyarakat Kota Blitar, yaitu menguatnya integrasi sosial. C. Grebek Pancasila Sebagai Sumber Belajar IPS SMP Nilai karakter yang terdapat pada ritus Grebeg Pancasila di antaranya adalah religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli sosial, dan tanggungjawab. Selain nilai karakter juga terdapat nilai strategis meliputi nilai politik, nilai ekonomi, dan nilai sosial budaya. Keterkaitan nilai karakter dengan pendidikan IPS adalah pada tujuan pembelajarana IPS yaitu untuk membina para peserta didik menjadi warga negara yang mampu mengambil keputusan secara demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang 739
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ada di dalam masyarakat. Pengintegrasian dalam bentuk edukasi dilakukan dengan pengupayaan dasar memasukkan kedalam mata pelajaran IPS SMP/MTs. Penanaman nilai karakter yang terdapat pada ritus Grebeg Pancasila dapat dirumuskan pada KI-3 kelas VIII, KD-3.2 (Puskurbuk, 2013:5). Pengintegrasian dalam bentuk inkulturasi dilakukan dengan melibatkan siswa/peserta didik dalam kegiatan Grebeg Pancasila secara langsung, seperti yang saat ini telah dilakukan, dimana beberapa dari petugas Grebeg Pancasila adalah siswa/siswa dari sekolah yang ada di Kota Blitar. Partisipasi siswa atau pengabdian siswa dalam ritus Grebeg Pancasila merupakan implementasi dari nilai karakter, karena dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial (Kemendiknas, 2010:16) PENUTUP Berdasarkan penjelasan pada temuan data di atas sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Upacara Grebeg Pancasila yaitu bahwa nilai-nilai ini bersifat apriori dan objektif, nilai ini sudah ada terlebih dahulu tanpa harus mengalaminya serta tidak bergantung pada subjek yang menilai. Argumentasi ini membawa kepada pemahaman bahwa nilai-nilai dalam Upacara Grebeg Pancasila tidak diciptakan. Nilai-nilai ini akan tetap ada bahkan tanpa ritus itu dijalankan, serta melekat pada masyarakat Kota Blitar sebagai pengembannya. 2. Implikasi nilai-nilai filosofis dalam Upacara Grebeg Pancasila bagi Masyarakat Kota Blitar yaitu nilai-nilai ini dapat mengintegrasikan masyarakat Kota Blitar yang berbeda keyakinan (dalam hal apapun), serta menguatkan sikap nasionalis masyarakat Kota Blitar. 3. Dari hal tersebut, upacara Grebeg Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPS SMP terutama untuk mendukung KD 3.2 pada materi integrasi sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber belajar IPS SMP dapat digali dari lingkungan sekitar siswa tinggal atau sekolah. DAFTAR PUSTAKA Azwar, Saifuddin. 2014. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Bakhtiar, Amsal. 2005. Filsafat Ilmu. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Bangsa Indonesia‖, Jurnal Dosen Fakultas Filsafat UGM, Vol. 18 No. 1 (April 2008). Baqir, Zainal Abidin. 2010. Integrasi Imu Dan Agama. (Bandung: Mizan Pustaka) Budi, Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Pressindo) Djunaidi dan Fauzan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: ArRuzz 740
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Media) Frodizi, Risieri. 2001. Pengantar Filsafat Nilai. (Yongyakarta: Pustaka Pelajar) Geertz, Clifford. 1981. Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. (Jakarta: Pustaka Jaya) Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research. (Yogyakarta: Andi Offser) Hutchinson, John. 2005. Nations as Zones of Conflict. (London: Sage Publication) Islamy, M Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara) Jhonson, Doyle Paul. 1994. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka) Kartodirjo, Sartono. 1999. Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan. (Yogyakarta: Kanisisus) KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 28 Juli 2021 Koderi, M. 1991. Banyumas Wisata dan Budaya. (Purwokerto: Metro) Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. (Jakarta: Balai Pustaka) Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta : Rineka Cipta) 2002. Manusia dan Kebudayaan di (Jakarta: Koentjaraningrat. Djambatan) Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya) Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. (Jakarta: Kencana) Indonesia. Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. (Bandung: Tarsito) Pratiwi, Citra Ayu. 2017. Harai: Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat. (JAPANOLOGY, VOL. 5, NO. 2, MARET - AGUSTUS) Purwadi. 2007. Ensiklopedi Adat-Istiadat Budaya Jawa. (Yogyakarta: Panji Pustaka) Scheler, Max. 1973. Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values (A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism). (Evanston: North western University Press) Sholihin, Muhammad. 2010. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. (Yogyakarta: Narasi) Shulhan, Muwahid. 2013. Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press) Silalahi, Ulber. 2010. Metodologi Penelitian Sosial. (Bandung: Refika Aditama) Soeleman, Munandar. 2000. Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu. (Bandung: Refika Aditama) Sudrajat, Ajat. 2014. Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. (Bandung: Disertasi tidak diterbitkan) Sugiyono. 2005. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alphabeta) Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiolog. (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) Sunjata, Wahyudi Pantja. 1997. Kupatan Jalasutera Tradisi, Makna dan Simboliknya, (Yogyakarta: Depdikbud) Suprayogo, Imam & Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian sosial Agama, (Bandung Rosdakarya) Suseno, Franz Magnis. 2000. 12 Tokoh Etika Abad ke-20. (Yogyakarta: kanisius) Suseno, Franz Magnis. 2005. Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco sampai filsafat Perempuan dari Adam Muller ke Postmodemisme). (Yogyakarta: Kanisius) Sutiyono. 2013. Poros Kebudayaan Jawa. (Yogyakarta: Graha Ilmu) Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Surakarta: USN Press) Tri Haryanta, Agung. 2013. Kamus Antropologi. (Surakarta: PT Aksarra Sinergi Media) Wahana, Paulus. 2004. Nilai Etika Aksiologi Max Scheler. (Yokyakarta: Kanisius) Widjaja, A.W. 1986. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. (Jakarta: 741
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Bina Aksara) 742
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ AGAMA MENUJU ERA PERUBAHAN SOSIAL KE ARAH MASYARAKAT MADANI DI ERA GLOBALISASI Nurzengky Ibrahim (nurzengkyibrahim@yahoo.co.id dosen Pendidikan Sejarah FIS UNJ), Desy Safitri (desysafitri@unj.ac.id dosen Pendidikan IPS FIS UNJ) Abtrak Agama Menuju Era Perubahan Sosial Ke Arah Masyarakat Madani Di Era Globalisasi, metode perpustakaan (library research), menurut Suroto tentang Konsep : Masyarakat Madani Di ―Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik / keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral. Karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia‖. Sehingga peniliti mengati ada karakteristik yang di bentuk oleh Agama, kenapa demikian karena sekarang sudah ada materi ajar profil Panca Sila yang antara lain sebagai berikut : Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke enam dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Mandiri; 3) Bergotong-royong; 4) Berkebinekaan global; 5) Bernalar kritis; 6) Kreatif. Hasil akhirnya ada korelasi antara Agama dan Perubahan Sosial Kata kunci : Agama, Menuju Era Perubahan Sosial, Arah Masyarakat Madani, Era Globalisasi Indonesia Dalam Masa Postmodern, menyatakan Abastrak Nurzengky Ibrahim (nurzengkyibrahim@yahoo.co.id Lecturer of History Education FIS UNJ), Desy Safitri (desysafitri@unj.ac.id Lecturer of Social Studies Education FIS UNJ), Religion Towards an Era of Social Change Towards Civil Society In the Era of Globalization, the library method ( library research), according to Suroto about The Concept Of Civil Society In Indonesia In The Postmodern Time, stating: ―Indonesian society has different characteristics from other countries. These characteristics include: (1) Pluralistic / diversity, (2) mutual understanding between fellow members of the community, (3) high tolerance and (4) have moral sanctions. These characteristics are expected to characterize the life of the Indonesian model of civil society in the future. The existence of the Indonesian people can be observed through the journey of the Indonesian nation. So that the researchers note that there are characteristics that are shaped by religion, why is there now a Panca Sila profile teaching material, which includes the following: Students who have this profile are students who fully build on the six dimensions of its formation. These dimensions include: 1) Faith, fear of God Almighty and have noble character; 2) Independent; 3) Working together; 4) Global diversity; 5) Critical reasoning; 6) Creative. The end result is that there is a correlation between Religion and Social Change Keywords: Religion, Towards the Era of Social Change, Direction Globalization of Civil Society, Era of 743
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ I. Pendahuluan. 1.1 latar belakang Thema : kontribusi Ilmu - Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global Sub tema soaial : Agama dan perubahan sosial Judul Tulisan : Agama Menuju Era Perubahan Sosial Ke Arah Masyarakat Madani Di Era Globalisasi Menurut Suroto tentang Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern, menyatakan : ―Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik / keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral.1 Mengenai karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia‖. Selanjutnya peniliti mengamati ada karakteristik yang di bentuk oleh Agama, kenapa demikian karena sekarang sudah ada materi ajar profil Panca Sila yang antara lain sebagai berikut : Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke enam dimensi pembentuknya. Adapun dimensi ini antara lain: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Mandiri; 3) Bergotong-royong; 4) Berkebinekaan global; 5) Bernalar kritis; 6) Kreatif.2 1.2 Batasan 1. Bagaimana Agama Menuju Era Perubahan Sosial Ke Arah Masyarakat Madani Di Era Globalisasi ? 2. Apakah ada Hasil akhirnya ada korelasi antara Agama dan Perubahan Sosial ? 1.3 Kajin teori Menurut Imratul3 Karakteristik profil Panca Sila, pelajar yang terbangun utuh ke enam dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Mandiri; 3) Bergotong- royong; 4) Berkebinekaan global; 5) Bernalar kritis; 6) Kreatif., 744
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1.4 Kajian konsep Mengenai Agama Menuju Era Perubahan Sosial Ke Arah Masyarakat Madani Di Era Globalisasi, terurai menjadi, Agama adalah tidakkacau, arti agama dalam bahasa Sansekerta adalah a = Tidak, gama= Kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Orang beragama adalah orang yang tidak kacau. Kalau ada orang yang kacau artinya orang itu tidak beragama, selanjutnya agama itu yang berarti ―tradisi‖. istilah lain yang memiliki makna identik dengan agama adalah religi yang berasal dari bahasa latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti ―mengikat kembali‖.4 Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata5. Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. individu dan masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan Inisiatif pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 745
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ II. Pembahasan Berdasarakan keenam ini Karakteristik profil Panca Sila makna dari keenam itu anatara lain sebagai berikut : 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai- nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dalam hal itu ada usahanya memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid dengan profil ini juga menghargai segala bentuk ciptaan Nya, baik itu alam tempat ia tinggal, manusia lain, dan yang juga tidak boleh dilupakan, dirinya sendiri. Dengan menghargai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, serta alam, maka seorang murid dapat memenuhi dimensi ini. a) Akhlak Beragama. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki: Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa Pemahaman agama/kepercayaan Pelaksanaan ajaran agama/kepercayaan b) Akhlak Pribadi. Dalam elemen itu berarti seorang murid mampu menunjukkan ataupun memiliki: - Berintegritas (sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain) - Merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual c) Akhlak kepada manusia Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan: Mengutamakan persamaan dengan orang perbedaan lain dan menghargai Berempati kepada orang lain d) Akhlak kepada Alam Dalam elemen itu berarti seorang murid mampu menunjukkan: Menjaga lingkungan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 746
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Memahami keterhubungan ekosistem bumi e) Akhlak bernegara Dalam elemen ini seorang murid mmapu menunjukkan: melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara 2) Berkebinekaan Global Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan luhur bangsanya, serta terbuka dirinya sebagai representasi budaya terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pegembangan dirinya. Berikut ini ada beberapa elemen dan sub elemen dari dimensi Berkebinekaan Global: 1 Mengenal dan menghargai budaya Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu: Mendalami budaya dan identitas budaya Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya 2 Komunikasi dan interaksi antar budaya Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan: Berkomunikasi antar budaya Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif 3 Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan: Melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan Menghilangkan stereotip dan prasangka FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 747
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Menyelaraskan perbedaan budaya 4 Berkeadilan Sosial. Dalam elemen ini seorang murid mampu: Turut serta aktif, membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama Memahami peran individu dalam demokrasi C. Gotong Royong Seorang peserta didik atau murid yang memiliki dimensi Gotong Royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa Ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu ada usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Berikut beberapa elemen dan sub elemen dari dimensi Gotong Royong: 1 Kolaborasi Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan: Kerjasama Berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama Menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif (menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam pencapaian tujuan kelompok) Koordinasi Sosial (melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama) 2 Kepedulian Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan atau memiliki: Tanggap terhadap lingkungan Persepsi sosial (memahami dan menghargai lingkungan sosialnya, untuk memunculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya) 3 Berbagi (memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 748
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ D. Mandiri Seorang peserta didik atau murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri (pikiran, perasaan, tindakan) untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Berikut beberapa elemen dan sub elemen dari dimensi Mandiri: 1 Pemahaman diri dan situasi Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu: Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi Mengembangkan refleksi diri 2 Regulasi Diri Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu: Regulasi Emosi Menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi Memiliki inisiatif bekerja secara mandiri Mengembangkan kendali dan disiplin diri Percaya diri, resilien dan adaptif E. Bernalar Kritis Seorang peserta didik atau murid yang memiliki dimensi Bernalar Kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. tersebut mampu menyaring Dimensi ini juga berarti keterbukaan terhadap berbagai macam perspektif ataupun pembuktian baru (termasuk pada pendapatnya semula yang digugurkan oleh pembuktian baru ini). Keterbukaan ini pun mampu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 749
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bermanfaat ke depannya karena menumbuhkan murid yang terbuka, mau mengubah pendapatnya, serta menghargai pendapat orang lain. Berikut beberapa elemen dan sub elemen dari dimensi Bernalar Kritis: 1 Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu: - Mengajukan pertanyaan (untuk mengumpulkan data yang akurat) Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan 2 Menganalisa dan mengevaluasi penalaran 3 Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri F. Kreatif Seorang peserta didik atau murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Berikut beberapa elemen dan sub elemen dari dimensi Kreatif: 1 Menghasilkan gagasan yang orisinal 2 Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal 3 Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Dalam usaha mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ini, tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun anak serta menumbuhkan Profil Pelajar Pancasila ini. Peran pendidik yang pertama dalam terkait dengan Profil Pelajar Pancasila ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang pendidik mencoba menjalankan profil ini, maka kemudian akan lebih mudah untuk murid mengikuti. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh para murid. Profil Pelajar Pancasila ini juga tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, namun terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Ini berarti cakupan materi dan program yang akan diberikan kepada murid untuk dipelajari dalam proses pembelajaran mampu memunculkan aspek-aspek Profil Pelajar Pancasila dalam tiap mata pelajaran. Demi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ini dibutuhkan pendidik yang padekuat. Oleh karena itu, perlu sebagai dasar Agama dapat menuju era tinggal landas sosisl yang berpikiran digital, berdasarkan keyakinan positif dalam sila sila yang ada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 750
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menata masyarakat madani (beradab), III. Kesimpulan Kalau beragama maka rasa sosialnya akan tinggi, sehingga akan terwujud masyarakat madani menuju era 4.0 ( digital), karena ada rasa kejujuran dalam rasa percaya pada Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama menjadikan formula dengan sistim berpancasila, adanya hubungan dari titik Sabang (di Aceh) sampai titik Merauke (di Papua), dengan selisih waktu perbedaan tiga jam dari barat ke timur ada titik tengah, semisal di daerah aceh jam satu, di daerah Bal jam dua, serta di daerah Papua jam 3, jadi terbangun dari rasa musyawarah dan bersosialisai yang tinggi dalam keterbedaaan antar provinsi menjadikan madani (beradab) atau perdaban yang maju tidak statis yakni melainkan dinamis. DAFTAR PUSTAKA Abdul Latif Bin Abd. Razak,Knowledge And Science And Islamization, AHAS Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and, Human Sciences, IIUM Abdul Latif Bin Abd. Razak, Islamic Ethics And Contemporary Challenges, AHAS Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM Eka Putra Wirman, Lc, M.A.,UIN IMam Bonjol Padang, SumbarTeologi Islam dan Wacana di unduh 09:50 kamis 21/04/2022 Emi Zulaifah Fakultas Ilmu Psikologi, Sosial dan Humainora Universitas Islam Indonesia kuliah ramadhan: ramadhan sebagai madrasah ilmu Jum'at, 22 April, 2022 ; 08.00 - 09.00 WIB Etika Kerja Qur'ani Di unduh 08:46 hari jumat 22/04/2022 Fatimah Abdullah, Knowledge And Science And Islamization, AHAS Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM di unduh 09:50 kamis 21/04/2022 Haslina Binti Ibrahim , Aqidah Islamiyyah And Contemporary Challenges, AHAS Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences,IIUM Ilya Fadjar Maharika Department of Architecture, Universitas Islam Indonesia, kuliah Ramadhan: Ramadhan Sebagai Madrasah Ilmu Senin, 19 April, 2022: 08.00 - 09.00 "Umranisme" di unduh10:06kamis 21/04/2022 Imratulluli,halaman Wib 1, %3B%206)%20Kreatif. Kabuye Uthman Sulaiman The History Of Islam And Its Civilization, AHAS Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM, di unduh 21/04/2022 09:48 kamis Mohd. Noh Bin Abdul Jalil , Islamic Da'Wah And Contemporary Challenges AHAS Kulliyyah Of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 751
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ IIUM NM, 1, maratama, (diolah) diunduh 16:40 hari senin saat waisak, 16/05/2022 universitas halaman NM Universitas Medan Area Fakultas FISIPOL Prodi Administrasi Publik, menurut- para- ersifat %20sipil%20atau%20perdata. halaman 1 (diolah) di unduh 16:55 hari senin saat waisak 16/05/2022 Suro suroto Diunduh kembali jam 20;00 tanggal 14/05.2022 hari sabtu Jurnal Kewarganegaraan masyarakat- Pendidikan Taufik Kasturi, S.Psi., M.Si., Ph.D, Universitas Muhammadiyah Surakarta Selasa, 15 Mar 2022 Waktu: 1600 - 1700 WIB, Psikologi Islam: Kajian Konsep & Riset 21/04/2022 Mutakhir di unduh10:22 kamis FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 752
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ MENGKRITISI RANCANGAN FILM ANIMASI SEJARAH GUBERNUR SOERJO 1Wisnu, 2Rojil Nugroho Bayu Aji, 3Eko Satriya Hermawan, 4Riyadi 1,2,3,4Jurusan Pendidikan Sejarah FISH Unesa 1wisnu@unesa ac.id 2rojilaji@unesa.ac.id 3ekohermawan@unesa.ac.id 4riyadiriyadi@unesa.ac.id Abstrak Pembuatan film animasi sejarah merupakan trend perkembangan metode penulisan sejarah pada akhir-akhir ini. Pembuatan film jenis tersebut tidak hanya untuk kepentingan konsumsi kesenangan saja melainkan lebih menarik untuk kepentingan pembelajaran pada anak-anak sekolah. Tulisan ini betujuan untuk mengkritisi upaya Disbudpar Provinsi Jawa Timur membuat film animasi Gubernur Suryo. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhtikan dalam membuat film animasi sejarah yang dinilai menjadi persoalan penulis scenario dan sutradara. Persoalan memilih latar, figure, dan penggunaan kamera apakah dapat dijamin mewakili penulisan sejarah yang benar. Kajian merekonstruksi episode sejarah Suryo diteliti dengan menggunakan metode sejarah, dengan penguatan sumber, melakukan verifikasi, menganalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan terutama pendekatan antropologi. Penggunaan pendekatan antropologi karena episode perjalanan hidup Suryo dapat pula dikatakan sebagai bagian dari sejarah kehidupan sehari-hari, itu diperlukan metode antropologi visual. Kesimpulan dari kajian ini bahwa metode visualisasi dengan pembuatan film apapun termasuk film animasi tidak dapat menjamin obyektivitas kebanaran sejarah secara tepat. Kata Kunci : film animasi, sejarah, rekonstruksi, metode sejarah, Suryo Abstract The making of historical animated films is a trend in the development of historical writing methods in recent times. The making of this type of film is not only for the sake of pleasure consumption but is more interesting for the sake of learning for school children. This paper aims to criticize the efforts of the Disbudpar of East Java Province to make an animated film of Governor Suryo. There are several things that need to be considered in making historical animated films which are considered to be a problem for screenwriters and directors. The question of choosing the setting, figures, and the use of the camera can be guaranteed to represent true historical writing. The study of reconstructing Suryo's historical episodes was investigated using the historical method, by strengthening sources, verifying, analyzing using several approaches, especially the anthropological approach. The use of an anthropological approach because the episodes of Suryo's life journey can also be said to be part of the history of everyday life, a visual anthropology method is needed. The conclusion from this study is that the visualization method using any film, including animated films, cannot guarantee the objectivity of historical truth. Keywords: animated film, history, reconstruction, historical method, Suryo FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 753
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Ketika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berminat mengkaji Sejarah Gubernur Soerjo dengan konsep storyline dengan pembuatan video animasi menarik untuk dikaji (TOR FGD Suryo:2022). Dalam upaya mengungkap masa lalu secara metodologis perlu adanya historical mindedness (kepandaian memahami sejarah). Pembuatan tersebut mencoba untuk merekonstruksi kehidupan masa lalu Gubernur Suro yang dalam perspektif baru penulisan sejarah Indonesia seringkali diperbincangkan. film animasi Secara teknis animasi berarti menghidupkan urutan gambar diam (gambar tidak bergerak), atau teknik memfilmkan susunan gambar atau model untuk menciptakan ilusi. pengertian yangmenarik dikemukakan oleh Norman McLaren, salah seorang seorang pelopor dalam eksperimental animasion yang mengemukakan bahwa ―Animasi bukanlah seni menggambar yang bergerak, melainkan seni gerak yang digambar (Humaniora:2015). rangkaian gerakan Apa yang terjadi di antara setiap frame lebih penting daripada apa yang terjadipada setiap bingkai‖. Jadi animasi dibentuk dasarnya model- model gerakan yang divisualkan secara grafis maupun obyek. Dalam hubungannya dengan realitas dan film berbasis tembakan langsung atau aksi langsung, menarik untuk menilik apa yang dikemukakan oleh dua orang animator asal Joy batchelor yang mengemukanan bahwa ―Jika itu siaran langsung, tugas film aksi untuk mempresentasikan fisik realitas, film animasi berkaitan dengan realitas metafisik, bukan bagaimana keadaannya, tetapi apa artinya‖.Pendapat tersebut seolah mengukuhkan konsep ilusi Plato yang berpandangan bahwa realitas yang asli berada dalam pikiran yang merupakan ide bawaan menjadi relevan untuk menjelaskan ilusi dalamanimasi. Dengan sudut pandang yang sedikit berbeda dari konsep ideal Plato, ilusi dalam animasi menunjukkan kembali realitas yang ada dalam dunia animasi (realitas animasi) pada dasarnya adalah kepalsuan,tidak asli, atau simulasi (Humaniora:2015). Ingris John Halas dan Namun bentuk simulasi ilusi itu dalam perkembangan terkininya, mampu mensimulasikan realitas lengkap dengan hukum dan aturan yang berlaku pada hukum alam jadi menciptakan apa yang disebut realitas virtual atau realitas buatan (realitas buatan). Bahkan dalam tahap tertentu menciptakan realitas yang melampaui realitas asli yang disimulasikannya hingga terciptalah apa yang disebut dengan realitas virtual yang melampui realitas yang disebut dengan hiper realitas (hiperrealitas). Pada akhirnya, upaya untuk menghidupkan benda atau gambar mati dalam animasi. Terutama dalam simulasi realita berbasis animasi proses ilusi hidup merupakan proses yang sangat kompleks, yang menunjukkan bahwa realitas yang tampak sederhana ketika masuk dalam detailnya ternyata kompleks. Fenomena seperti itu dapat dilihat sebagai bentuk kompilasi dalam animasi dari realitas yang jauh lebih kompleks. Ketepatan dan ketelitian bentuk sederhana dari realitas yang sangat komplek inilah yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 754
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sesungguhnya menjadi tantangan dalam memproduksi sebuah film animasi. Fantasi dan imajinasi yang hadir dan mewujud dalam animasi sekalipun adalah refleksi yang lebih sederhana daripada realitas atau fenomena alamnya. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang diajukan dalam makalah ini : persoalan memilih latar, figure, dan penggunaan kamera apakah dapat dijamin mewakili penulisan sejarah yang memiliki obyektivitas, tepat, dan benar. METODE PENELITIAN Kajian merekonstruksi episode sejarah Suryo diteliti dengan menggunakan metode sejarah, dengan penguatan sumber, melakukan verifikasi, menganalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan terutama pendekatan antropologi. Penggunaan pendekatan antropologi karena episode perjalanan hidup Suryo dapat pula dikatakan sebagai bagian dari sejarah kehidupan sehari-hari, itu diperlukan metode antropologi visual (Henk Schulte Nordholt, 2013:373-380). Ada empat genre yang perlu difahami. Pertama, kajian media (film, televisi, dan lain- lain) yang analisisnya memusatkan perhatian pada representasi visual. Bidang yang berkembang dengan cepat ini bertumpang tindih dengan kajian budaya. Genre kedua mencakup bidang rekaman yang luas dalam konteks penelitian tertentu. Dalam konteks ini, upacara, pertunjukan, atau wawancara tertentu direkam. Rekaman semacam itu berperan sebagai ilustrasi bagi teks tertulis dan dapat juga dijadikan film dokumenter. Margaret Mead menulis, ahli antropologi visual tidak harus pembuat film profesional. Dalam sebuah artikel yang menarik, Jeanne Hall, menunjukkan perbedaan besar antara teori dan praktik. Menurut teori, film itu seharusnya hanya mencerminkan observasi yang dilakukan kamera. Namun, proses penyuntingannya menghasilkan narasi yang sangat tertata. Pengambilan gambar, untuk mengubah mereka dari objek menjadi subjek dan ia memperkenalkan istilah 'etno-fiksi' (ethno- fiction). juga untuk memasukkan khayalannya. Pada konteks Genre film ketiga, yakni campuran film dokumenter dan film panjang yang perekamannya berdasarkan skenario. Dalam upaya menghasilkan teks ―otentik‖ bagi bukti visual, ahli antropologi tidak terlalu tertarik pada kontinuitas narasi. Ia lebih tertarik pada pemeliharaan citra budaya. Genre film keempat, yakni bentuk film animasi. Kata animasi berasal dari kata kerja dalam bahasa latin animasi, yang berarti ―menghidupkan‖ atau―memberi nafas‖. Sehingga animasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghidupkan atau memberi kesan atau ilusi hidup atau bergerak dari gambar diam atau benda mati. PEMBAHASAN Gubernur Soerjo memiliki nama asli Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo menjadi tokoh penting dalam peristiwa pertempuran 10 November FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA ini 755
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1945 (ANRI, NEFIS No.2506). Bagaimana mensetting episode kehidupan Gubernur Soerjo dalam sebuah film animasi untuk memulainya sama dengan film biasa. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Pembabakan sejarah Soerjo, 2. Latar belakang budaya, 3. Keadaan alam, 4. Kehidupan Zaman, 5. Karakter, perwatakan, dan penokohan. Sejarah panjang kehidupan Gubernur Soerjo dimulai dari lahir hingga kematiannya. Bagian mana yang akan dipilih untuk tema film yang akan dibuat, tergantung kepentingannya. Dari perjalanan sejarah Soerjo terdapat kapita selekta atau pilihan peristiwa yang menarik untuk diangkat dan difilmkan. Maka proses pemahaman sejarahnya harus dikuasai dengan dukungan berbagai sumber sejarah (lisan, tulisan, dan visual). Beberapa latar dan episode sejarah Soerjo, latar kehidupan politik awal kemerdekaan, latar karer, episode memulai menjalan tugas, menghadapi kedatangan tentara sekutu, perundingan dengan sekutu, sikap pasca perundingan, menghadapi ultimatum sekutu, dan episode akhir yang tragis. Dalam makalah ini hanya episode saat menghadapi ultimatum sekutu yang dibahas. latar sosio kultural, Episode Gubernur Soerjo Menghadapi Ultimatum Sekutu Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 1945 Panglima Allied Forces Netherlands East Indies (A.F.N.E.I) yakni Letnan Jenderal Sir Philips Christison mengeluarkan ultimatum atau ancaman dalam bentuk pengumuman kepada orang Indonesia. Pada umumnya peringatan ini berisikan rencana Sekutu untuk menggempur Surabaya dari darat, laut, faktor-faktor dikeluarkannya dan udara. Christison menjabarkan peringatan tersebut diantaranya kematian Brigadir Mallaby dalam ekses di Gedung Intematio. Christison menganggap bahwa kematian Brigadir Mallaby diakibatkan oleh serangan sejumlah besar orang Indonesia yang bersenjata. Orang Indonesia yang disebut sebagai golongan ekstremis diduga sengaja memprovokasi pasukan Inggris yang mendarat dengan maksud melucuti senjata dan mengasingkan pasukan-pasukan Jepang, menolong tawanan-tawanan perang dan orang-orang yang diasingkan dan menjaga keamanan dan ketenteraman di daerah yang mereka duduki. Beberapa hari kemudian Pasukan Inggris diam•diam mengirim dan mendaratkan pasukan baru yakni Divisi ke- 5. Tentara Inggris di bawab pimpinan Mayor Jenderal E. C. Mansergh, Ruslan Abdulgani bersama• sama dengan Kustur dan Murdianto melaporkan hal ini kepada Gubemur Soerjo dan Residen Sudirman. Laporan ini diteruskan kepada Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin yang kebetulan berada di Surabaya. Namun ternyata Amir tidak mempercayai berita ini dan menyangka bahwa pimpinan Surabaya telah terjebak berita provokasi. Pasukan Inggris telah mengelabui Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Ketidakpercayaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia khususnya Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin kepada para pemimpin lokal di Surabaya yang dipimpm oleh Gubernur Soerjo menandakan bahwa hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Pusat di Jakarta dengan Pemerintah Daerah di Surabaya tidak berjalan dengan baik (Achmad Dhani, 2017). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 756
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada tanggal 7 November 1945, Ruslan Abdulgani menerima telepon dari Wing Commander Groom mengundang Gubernur Soerjo dan para pemimpin lain di pihak Indonesia serta para anggota Kontak Biro untuk mengadakan perundingan ya ng dipimpin oleh Mansergh, dari pihak kita yang hadir antara lain: Gubernur Soerjo, Sudirman, Roeslan Abdulgani, Dul Arnowo, Ruslan Wongsokusumo, Sungkono. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Markas Sekutu yang berada di Jalan Jakarta. Pertemuan tersebut diadakan juga dalam rangka perkenalan terhadap pimpinan Pasukan Sekutu Jawa Timur yang baru yakni Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Sekitar pukul 11.30 siang hampir seluruh pimpinan Indonesia di Surabaya dengan deretan mobil menuju ke Jalan Jakarta unruk memenuhi undangan tersebut. Setelah berjabatan tangan, rara pemimpin bangsa Indonesia dipersilakan duduk. Gubernur Soerjo bersama para stafnya menghadiri pertemuan tersebut tentunya dengan persiapan matang mengbadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dari keputusan Sekutu. Pertemuan tersebut bukan sebuah perundingan, melainkan pihak Sekutu berusaha mendikte pihak Republik Indonesiaa. Pihak Republik Indoonesia diperintahkan untuk menyerahkan senjata, mengumpulkan mayat tentara Gurkha (Tentara Sekutu yang berasal dari India) yang dibunuh oleh rakyat Indonesia untuk diangkut ke Tanjung Perak. Pengangkutan mayat tersebut telah direncanakan menggunakan truk-truk yang berderet di sepanjang Jalan Darmo. Ruslan Wongsokusumo dan Sungkono ditunjuk dari perwakilan Republik Indonesia untuk mengemban tugas pengangkutan tersebut. Lalu Mayor Jenderal E.C. Mansergh mengeluarkan surat dan meminta Kundan menerjemahkan dan membacakannya. Isi surat yang bernomor G-512-1 yang semua tertanggal 3 November 1945 lalu dicoret dengan tinta dan diganti menjadi 7 November 1945 itu tidak sengaja memperlambat dan mengulur-ulur waktu evakuasi orang- orang asing, para tawanan perang Sekutu dan kaum interniran yang ingin pulang ke negerinya. Lalu dituduhkan pula bahwa pihak Indonesia dengan sengaja membiarkan orang-orang membawa senjata, merampok dan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak dan wanita- wanita yang tidak berdaya serta melakukan tindakan ganas dan sangat biadab. Pihak Indonesia juga dituduh tidak mampu menyelenggarakan ketertiban dan menjaga serta janji dengan menjaga keamanan umum lapangan udara menempatkan Morokrembangan. Lalu sengaja memperlambat pelaksanaan pengembalian tentara Inggris yang luka-luka, yang ditawan piliak Indonesia, peralatan dan truk-truk yang dapat direbut oleh pihak Indonesia dalam pertempuran-pertempuran di Surabaya. lain dituduhkan bahwa pihak Indonesia dengan serta tank-tank dan pasukannya di telah melanggar tuduhan tentang Gubernur Soerjo dengan tegas tapi sopan menyangkal semua tuduhan itu satu per satu. Gubernur Soerjo membantah adanya kesengajaan menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pasukan-pasukan Inggris yang terkepung di dalam kota. Mayat-mayat pasukan Inggris yang dapat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 757
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ditemukan semuanya tela h dikembalikan, demikian juga yang luka-luka. Semua mayatnya diangkut dengau truk-truk Inggris yang kemudian truk itu juga diserahkan pula. Pihak Indonesia malah selalu mendahulukan evakuasi pasukan-pasukan Inggris dan kaum interniran, sedangkan pihak Inggrislah yang ingin mendahulukan pengangkutan orang-orang berbangsa netral, seperti orang-orang India, Swiss dan sebagainya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas pasukan Inggris di Surabaya. Sikap dan tindakan Gubernur Soerjo ini terbukti dan jelas terlihat bahwa Gubernur Soerjo sadar akan kedudukan dan harga diri sebagai seorang Gubernur. Sikap tersebut menandakan Gubernur Soerjo seorang pembesar ang memiliki hegemoni kekuasaan dan wewenang yang ridak kalah kedudukannya dengan Mayor Jenderal Mansergh. Seandain a bila Gubernur Soerjo memiliki karakter penakut yang berjiwa kecil dan suka menjilat atau mengambil muka pada orang asing yang berkuasa tentunya tidak akan bersikap keras seperti itu malah bisa jadi rnenurut saja apa yang dikatakan Mayjen Mansergh. Gubernur Soerjo menunjukkan tepat menjadi gubernur, seorang kewibawaannya sehingga sangat pemimpin rakyat dalam situasi dan kondisi revolusioner yang sangat dibutuhkan dalam masyarakar yang tengah dilanda revolusi. Esok harinya hari Kamis tanggal 8 November 1945, datang seorang kurir Inggris menyerahkan surat dari Mayor Jenderal Mansergh kepada Gubernur Soerjo. Isi surat yang diberi nomor G-412-5 itu lebih congkak dan menyakitkan hati. Surat tersebut tidak lagi dialamatkan kepada Guberuur Jawa Timur seperti halnya surat-surat terdahulu tetapi kepada Mr. R.M.T.A Soerjo saja tanpa embel-embel lainnya. Jelas bahwa pimpinan tentara Inggris mengingkari pengakuannya terhadap Gubernur Soerjo selaku Gubernur Jawa Timur yang diangkat oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sikap lebih tidak sopan lagi bahkan bisa dikatakan kurang ajar karena meminta Gubernur Soerjo untuk datang ke kantor pimpinan rentara Inggris pada hari Jumat tanggal 9 November 1945 tepat Jam 11.00 untuk menerima petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Gubernur Soerjo tetap tenang dan meminta Ruslan Abdulgani dan Kundan untuk menyusun jawaban atas surat tersebut (Seri Naskah Sumber Arsip No.18,2017). Gubernur Soerjo juga menjelaskan bahwa hokum, keamanan dan ketertiban berjalan baik di Surabaya. Sebaliknya keamanan dan ketertiban di Surabaya terusik oleh tentara Sekutu yang memasuki Kota Surabaya dan sekitarnya serta daerah-daerah lain di Jawa Timur, sedangkan di dalam persetujuan antara Mayjen Hawthorn dan dan Presiden Sukarno diuraikan bahwa tempat yang jelas sebagai daerah yang akan dijaga oleh tentara Sekutu yaitu daerah Darmo dan Tanjung Perak, dan selekas kaum interniran dan orang Eropa dipindahkan dari Darmo, maka tentara Sekutu akan mundur juga ke Tanjung Perak. Gubernur Soerjo meyakini bahwa jika adanya suatu sikap yang simpatik dalam menghadapi tugas yang sulit ini serta kesabaran dalam bersikap akan menghilangkan kesalahpahaman dari kedua belah pihak harapan akan terjalinnya kerja FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 758
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sama dalam suasana berkemauan baik dan persahabatan seraya menyadari kesulitan-kesulitan dalam situasi ini, dengan visi dan pandangan jauh ke depan dan harmoni yang demikian akan mendorong tercapainya penyelesaian dari kesulitan ini. Ketika Mayor Jenderal Mansergh menerima dan membaca surat dari Gubemur Soerjo merasa kecewa dengan isinya dan ketidakhadiran Gubemur Soerjo. Mansergh tak mengenal watak seorang ksatria seperti Gubemur Soerjo tersebut yang tak bersedia diperlakukan tidak sopan. Ternyata Mansergh telah menyiapkan suatu kejutan buat Gubernur Soerjo karena begitu perutusan yang dikirim oleh Gubernur Soerjo tiba di Markas Besar Tentara lnggris, mereka langsung diberikan dua buah dokumen. Dokumen pertama berisi ultimatum kepada semua orang Indonesia di Surabaya dan dokumen kedua adalah surat penjelasan atas ultimatum itu yang dialamatkan kepada R.T.M.A Soerjo, bertanggal 9 November 1945 dengan nomor G-515-11. Setelah menerima dokumen itu, ketiga orang utusan Gubernur Soerjo yang terdiri dari Residen Sudirman, Ruslan Abdulgani, dan Kundan segera kembali menuju ke Kantor Gubernuran. Inti dari ultimatum itu yaitu bahwa semua pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk pemimpin• pemimpin gerakan pemuda, Kepala Polisi, dan petugas Radio Surabaya harus melaporkan diri di Batavia-weg (Kini Jalan Jakarta) menjelang pukul 18.00 tanggal 9 November. Mereka harus mendekat dengan berbaris satu-satu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Senjata-senjata ini harus diletakkan dalam jarak 100 yard pada tempat pertemuan dan kemudian semua orang Indonesia harus mendekat dengan kedua tangan diangkat diletakkan di atas kepala, dan semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus bersedia menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat. Bagi rakyat biasa yang bersenjata. maka tempat melucuti senjata ditentukan di Westerbuitenweg (Jalan lndrapura) dan di Darmo, pukul 18.00 sore ini juga. Mereka harus membawa bendera putih. Kesaksian pelaku sejarah dalam arsip wawancara yakni Soegiri Tjokrohandoko selaku anggota delegasi yang dibentuk Gubernur Soerjo. Reaksi rakyat Indonesia menolak isi surat ini karena merasa sudah berdaulat dan merdeka. Rahyat hanya menaati Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta. Lalu Gubernur Soerjo membentuk suatu delegasi yang dipimpin oleh beliau sendiri. Soegiri ditunjuk oleh Panglima Angkatan Laut untuk mewakili unsur maritim dalam delegasi itu. Anggota delegasi yang lain antara lain Ruslan Wongsokusumo dan Sungkono. Maksud pembentukan delegasi itu untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan tentara Sekutu yakni Jenderal Mansergh dan menjelaskan bahwa rakyat hanya tunduk dan taat kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta. Akhirnya pamflet-pamflet yang berisi ultimatum Sekutu dijatuhkan oleh pesawat militer Sekutu yang pokok isinya pada dasarnya sama dengan isi surat ultimatum Mansergh kepada Gubemur Soerjo. Sikap Arek-arek Surabaya terhadap ultimatum tersebut kompak menolak karena FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 759
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tak sudi Lagi dijajah bangsa asing. Reaksi Gubemur Soerjo yang tengah berada di Kantor Gubernuran waktu itu tegas terhadap ultimatum tersebut. Gubernur Soerjo memutuskan untuk bersikap taat, disiplin dan patuh pada hierarkie pemerintahan sebagai pegawai pamong praja memutuskan agar berkonsultasi dengan atasannya yakni Presiden Sukarno. Pembicaraan melalui telepon berlangsung antara Presiden Sukarno dengan Dul Arnowo pukul 19.30 malam. Presiden Sukarno telah mengetahui adanya ultimatum itu dan memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mr. Ahmad Subardjo untuk segera menghubungi Pimpinan Tertinggi Tentara Inggris agar berusaha menghindarkan pertempuran. Presiden Sukarno juga menasehatkan kepada pimpinan perjuangan agar tidak gegabah keputusan sembari menunggu basil perundingan itu. mengambil Pukul 22.10 Dul Arnowo dapat berkontak lagi dengan Jakarta. Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo gagal mengusahakan cara damai, pimpinan tentara Inggris tetap bersikeras mempergunakan kekerasan. Pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Jawa Timur. Keputusan terakhir berada di tangan Gubernur Soerjo, antara bertempur dan hancur lebur atau menyerah secara hina. Gubernur Soerjo menghadapi keadaaan kritis itu dengan kepala dingin, kemudian mengadakan perundingan dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) serta tokoh masyarakat lainnya. Perundingan tersebut membuahkan hasil berupa penolakan terhadap ultimatum Inggris. Penolakan tersebut langsung disampaikan dalam pidato di depan corong radio pada tanggal 9 November 1945 pukul 23.00 (Barlian Setiadijaya,1992). Ultimatum tersebut dibalas oleh pidato pemimpin tertingg1 Jawa Timur Gubemur Soerjo berisi seruan kepada arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan Sekutu dan memperjuangan kemerdekaan Indonesia. Pidato Gubernur Soerjo ini tenang, tegas, dan mantap karena segala persoalan dipikirkan secara matang, selalu dibicarakan dan dirundingkan bersama dengan staf pembantunya. Sekalipun Gubernur Soerjo keturunan feodal.Namun sikap dan perilakunya demokratis. Rakyat Surabaya dengan patuh menjalankan setiap instruksi Gubernur Soerjo. Keyakinan bahwa antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya selalu memiliki perasaan yang terikat untuk saling mempercayai. Kekuatan dari kepercayaan inilah menjadi unsur utama dalam perjuangan melawan tentara Sekutu. Roman muka Gubemur Soerjo selalu meriah. menyinarkan sikap hidup dan jiwa seorang ksatria Jawa, cocok dengan jiwa orang Surabaya. Sungkono menamakan pidato Gubernur Soerjo itu "Komando Keramat‖' membuat rakyat relieved atau merasa "ringan pikirannya. Sikap rakyat tidak ragu lagi dan telah sampai kepada "point of no return‖. Hal ini lebih baik daripada "ngawang· atau "ngambang‖, tanpa kejelasan. Arek-arek Surabaya kini memiliki ketentuan, ketetapan hati, tekad dan niat dengan pidato Gubemur Soerjo dan pantang menyerah kepada ancaman tentara Inggris dengan semboyan "Merdeka atau Mati‖. Rakyat Surabaya bertekad FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 760
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk bertempur bersama para pemimpinnya. Analisa konsep animasi dan fakta historis Seringkali dalam pembuatan animasi proses dalam menyampaikan pesan secara visual menggunakan konsep perancangan produksi Film Animasi 2D dengan menggunakan gaya simple dan sederhana namun tetap dapat membuat para penonton senang dan terhibur. Misalnya dalam episode Soerjo menghadapi ultimatum sekutu, tercatat dalam data terdapat pasukan Surabaya dan pasukan Belanda (A.F.N.E.I). Proses menggerakkan karakter pejuang dan pasukkan belanda, serta proses pembuatan gambar peperangan. Pada proses ini menggerakan dan mengubah beberapa penampilan dalam karakter agar terlihat berbeda, pada tahap ini karakter digunakan dalam pertempuran yang terjadi memerlukan ketepatan. film Kemudian figure pimpinan Belanda seperti Letnan Jenderal Sir Philips Christison, Brigadir Mallaby, Mayjend. E.C. Mansergh, Mayjend. Hawthorn, dibuatkan karakter yang berbeda dengan tokoh-tokoh Indonesia, seperti Soerjo, Ruslan Abdul Gani, Dul Arnowo, dan lain-lain. Pembedaan karakter ini sebagai Indonesia perbedaan kultur. Demikian pula gambar tank hancur agar terlihat peperangan, pesawat yang digunakan dalam pertempuran, bagaimana bias dibuat nyata. Bentuk helm/topi, bom. Kemudian membuat api, dan asap untuk gambarn pertempuran yang terjadi berupa beberapa ledakan bom agar terlihat lebih menarik. Lalu membuat bendera Belanda dan bendera Indonesia yang akan digunakan sebagai pelengkap properti pada kapal tempur dan sebagainya, masih banyak property yang harus dibuat. Apakah semua dapat dibuat sesuai dengan aslinya, artinya seperti apa adanya di masa lalu. Nampaknya sulit bila film ini harus menampilkan seperti itu. PENUTUP Sebagai kesimpulan pembuatan film animasi sejarah terlalu rumit bila harus menampilkan sesuai dengan konsep historical mindedness. Oleh film animasi untuk pembelajaran sejarah karena mengharuskan untuk melihat kepentingan dan untuk siapa film itu. Nampaknya bila film itu harus dibuat beberapa lapisan siswa dan masyarakat tentunya dapat dimungkinkan menjadi konsumen yang tepat. Seperti anak-anak usia SD kalangan anak-anak pada umumnya. itu pembuatan DAFTAR PUSTAKA Acmad Dani.(2017). ―Kepemimpinan Gubernur Suryo Selama Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya‖, Skripsi S-1 Jurusan Pend.Sejarah FISH Unesa. Barlian Setiadijaya. (1992). 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia, Yayasan 10 November 1945. Henk Schulte Nordholft, dkk., (2003). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, Jakarta: Buku Obor-KITLV. .Seri Naskah Sumber Arsip Nomor 18, (2017). Pahlawan Nasional dari Jawa Timur (Buku 2), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 761
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Sutjiatiningsih. (1977). Pahlawan Nasional Gubernur Suryo, Penerbit:Jakarta : Depdikbud. Term Of Reference (TOR) Kegiatan FGD Gubernur RMT. Ario Soerjo Tahun 2022: Kegiatan FGDPembuatan Animasi (RMT.Ario Oerjo) Tokoh Sejarah Jawa Timur2022, Malang 17 s.d 19 Maret 2022. HUMANIORA Vol.6 No.2 April 2015. Formulir Pendaftaran Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa, 1045, Sumber ANRI,NEFIS No.2506. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 762
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ STEREOTIP GENDER DALAM FILM CHAOS WALKING Imma Latifa, Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya Farid Pribadi, Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Film menjadi salah satu media konstruksi sosial masyarakat mengenai berbagai macam isu di banyak lini kehidupan. Salah satunya yaitu stereotip gender yang selalu menjadi topik bahasan menarik terutama di lingkungan patriarki yang kuat. Penelitian ini menggunakan film Chaos Walking (2013) karya Doug Liman sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana stereotip gender dibentuk dan direpresentasikan dalam film ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode semiotika oleh Roland Barthes. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yaitu film. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : (1) pria direpresentasikan sebagai individu yang harus berperilaku maskulin, kuat, dan berkuasa. (2) wanita dianggap tak diperlukan eksistensinya. (3) pria menjadi individu yang manipulatif bahkan pada sesama pria sekalipun. (4) film Chaos Walking menunjukkan eksistensi serta peran pria maupun wanita penting adanya untuk saling berinteraksi dan hidup berdampingan. (5) film Chaos Walking mengkonstruksikan stereotip gender melalui dialog, perilaku, maupun visualisasi dalam film. Kata Kunci: semiotika, chaos walking, stereotip gender Abstract Movie are one of the media for the social construction of society regarding various issues in many lines of life. One of them is gender stereotypes which has always been an interesting topic of discussion, especially in a strong patriarchal environment. This study uses the movie Chaos Walking (2013) by Doug Liman as the object of research. The purpose of this study is to find out how gender stereotypes are formed and represented in this movie. This study uses a qualitative research method with the semiotic method by Roland Barthes. Qualitative data in this study were obtained through documentation, which is movie. The results obtained are as follows: (1) men are represented as individuals who must behave masculine, strong, and powerful. (2) women existence are unnecessary. (3) men become manipulative individuals even among men. (4) the Chaos Walking movie shows the existence and role of men and women as important to interact and coexist. (5) Chaos Walking movie constructs gender stereotypes through dialogue, behavior, and visualization in the film. Keyword: semiotic, chaos walking, gender stereotype PENDAHULUAN Latar Belakang Film dengan berbagai macam genrenya selalu mengandung pesan tersendiri untuk para penontonnya. Selain mengandung pesan, setiap film yang diproduksi selalu memiliki tujuan pembuatan hingga diperkirakan layak untuk ditonton oleh khalayak ramai di seluruh dunia. Tujuan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 763
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tersebut dapat berupa edukasi, persuasi, maupun sekedar sebagai hiburan, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, film termasuk sebuah bentuk rekayasa, dalam artian karya manusia yang dapat mengandung banyak kekurangan serta bias karena berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia. Definisi film menurut (Rabiger, 2009) merupakan media dalam bentuk video yang diawali atau dihasilkan dalam ide nyata serta harus didukung dengan unsur hiburan dan makna. Kedua unsur tersebut dalam pembuatan film terkadang dapat berbentuk komedi maupun sejarah. Sementara menurut (Pratista, 2008) film adalah gabungan dua unsur yaitu sinematik dan naratif dalam sebuah media audio-visual. Unsur naratif berkaitan dengan tema cerita, sementara unsur sinematik berkaitan dengan alur cerita yang disusun secara runtut dari awal hingga akhir. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa film merupakan media berbentuk video yang mengandung tema dan alur cerita serta unsur hiburan dan makna, selain itu juga dihasilkan dari ide nyata yang kemudian disusun secara runtut dari awal hingga akhir. Sebagai media massa yang penuh dengan berbagai makna di setiap adegannya, film dapat mempengaruhi cara berpikir dan tanggapan penontonnya dalam memandang sesuatu. Selain sebagai hiburan, penonton akan selalu mendapat berbagai macam insight dan pesan yang berusaha disampaikan oleh si pembuat film. Insight dan pesan ini dapat disampaikan melalui karakter tokoh, dialog tokoh, visualisasi dalam film, dan sebagainya. Oleh karena itu, film sebagai satu media komunikasi massa dapat digunakan untuk mengkonstruksi suatu realitas yang ada dalam masyarakat. Menurut Bungin, tahapan konstruksi sosial media massa terbagi menjadi empat. Tahapan pertama adalah mempersiapkan materi konstruksi, tahapan kedua penyebaran konstruksi, tahapan ketiga adalah pembentukan konstruksi, serta terakhir tahapan keempat adalah konfirmasi (Bungin, 2008). Pendapat yang dikemukakan Bungin mengenai tahapan konstruksi sosial media massa sejalan dengan bagaimana proses sebuah film dibuat. Tahap pertama para kru pembuat film menyiapkan segala hal yang akan digunakan dalam membuat film seperti pemain, pendalaman karakter, adegan yang ingin ditampilkan, dan sebagainya. Kemudian pada tahap kedua yaitu sebelum dan selama film dirilis, perusahaan produksi film akan mempromosikan filmnya ke khalayak ramai melalui media massa khususnya media sosial dan berita online agar memperoleh jangkauan yang lebih luas. Pada tahap ini, pihak perusahaan produksi berusaha menarik minat calon penonton dengan mendeskripsikan daya jual film, dalam artian mengapa film tersebut layak untuk ditonton. Salah satunya yaitu dengan menjelaskan isu apa yang diangkat dalam film dan bagaimana pihak produksi menyampaikannya berdasarkan sudut pandang tertentu. Tahap ketiga ialah ketika selesai menonton film tersebut, para penonton akan mulai memproses hal-hal yang berusaha disampaikan dalam film. Terakhir, tahap keempat yaitu tahapan pemberian argumentasi serta akuntabilitas baik oleh penonton maupun media massa yang kemudian berarti bahwa pihak-pihak tersebut telah terlibat dalam proses FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 764
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembentukan konstruksi sosial. Salah satu isu yang diangkat dalam film Chaos Walking adalah stereotip gender. Walaupun begitu, isu tersebut tidak disampaikan secara detail dan mendalam, karena film ini bergenre fiksi ilmiah dan berfokus pada petualangan dan pencarian jati diri si tokoh utama. Film Chaos Walking merupakan film adaptasi dari novel dengan judul ―The Knife of Never Letting Go‖ karya Patrick Ness. Film ini dirilis pada 8 April 2021 yang disutradarai oleh Doug Liman serta diproduseri oleh Alison Winter, Allison Shearmur, Doug Davison, dan Erwin Stoff. Pemeran utama dalam film ini adalah Tom Holland sebagai Todd Hewitt dan Daisy Ridley sebagai Viola Eade. Film Chaos Walking bercerita tentang adanya migrasi umat manusia menuju planet dunia baru yang berjarak 64 tahun dari bumi dan berlatar waktu pada tahun 2257 M. Migrasi ini dibagi menjadi dua generasi dengan beberapa tahun perbedaan jarak keberangkatan. Migrasi pada generasi pertama lebih besar jumlah penduduknya dari pada generasi kedua sehingga membutuhkan kapal angkasa yang lebih besar juga. Seluruh umat manusia dalam kapal angkasa pergi dengan harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Namun, mereka tak menduga bahwa dunia baru itu akan memunculkan kekuatan ketika memasuki planet tersebut. Kekuatan itu disebut dengan noise yang hanya muncul pada laki-laki dan tidak pada perempuan. Noise membuat semua orang dapat melihat dan mendengar isi pikiran laki-laki di planet tersebut tanpa harus diucapkan maupun diungkapkan. Laki-laki menganggap noise sebagai suatu kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya yaitu dengan kekuatan tersebut, mereka bisa memanipulasi siapa saja jika dapat dengan baik mengendalikan noise dalam dirinya. Sementara kekurangannya adalah, jika laki-laki tak dapat mengendalikan noisenya, segala hal yang ia pikirkan akan dapat diketahui oleh semua orang dan dapat menjadi boomerang bagi si pemilik noise. Premis awal pada film ini menyinggung isu gender dimana dalam dunia baru, sama sekali tidak terdapat penduduk perempuan karena telah dibantai atau dihabisi oleh Spackle yang merupakan penduduk asli planet tersebut. Di akhir film, terungkap bahwa sebenarnya para lelaki di kota Prentisstown (salah satu nama wilayah di dunia baru) yang telah itu. Seluruh penduduk membunuh seluruh perempuan di kota Prentisstown kemudian digemparkan dengan penemuan kapal angkasa di hutan yang diduga sebagai kapal angkasa migrasi generasi kedua. Namun kapal, angkasa itu hilang kendali dan terbakar hingga hanya menyisakan satu orang perempuan yang selamat yaitu Viola Eade. Sang walikota membawa Viola ke rumahnya untuk diinterogasi. Namun Viola mendengar percakapan para penduduk di luar rumah yang tak menginginkan kehadirannya di planet tersebut. Viola kemudian berusaha lari dari rumah walikota dan berakhir di gudang penyimpanan rumah keluarga Todd Hewitt. Viola kemudian ditemukan oleh Todd dan meminta pamannya agar membantu Viola lepas dari kejaran walikota. Paman Todd menyetujuinya dan memintanya untuk membawa Viola ke FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 765
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Farbranch. Dan disinilah petualangan mereka dimulai, dimana karakter Todd digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tidak memiliki banyak pengetahuan dan selalu merasa kagum akan segala hal yang baru dilihat dan diketahuinya. Premis awal dalam film ini sangat menarik untuk dikaji karena isu terkait gender masih banyak menjadi perbincangan khususnya di negara dengan tingkat patriarki yang kuat seperti Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji film Chaos Walking dari sudut pandang bagaimana stereotip gender direpresentasikan dalam film ini. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a. Bagaimana stereotip gender direpresentasikan dalam film Chaos Walking? b. Bagaimana film Chaos Walking mengkonstruksikan stereotip gender? METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian semiotika oleh Roland Barthes. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yaitu film. Penelitian ini menggunakan film Chaos Walking karya Doug Liman sebagai objek penelitian. Tujuan analisis semiotik menurut (Littlejohn, 2009) adalah guna memahami makna-makna yang ada dalam suatu tanda atau mengetahui bagaimana pesan dikonstruksi oleh komunikator dengan menafsirkan makna tersebut. Makna yang dimaksud adalah makna konotasi dan denotasi. Barthes dalam (Sobur, 2016) membagi semiotika atau yang disebutnya sebagai semiologi ke dalam beberapa tanda yang diantaranya yaitu makna konotasi dan denotasi. Makna denotasi menghasilkan makna yang dapat dipahami secara pasti, langsung dan eksplisit. Sementara makna konotasi sifatnya tersembunyi dan dapat dipahami ketika terjadi pertemuan antara tanda dengan emosi. PEMBAHASAN Gender selalu menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan terutama pada masyarakat Indonesia yang masih kental akan budaya patriarkinya. juga tak terlepas dari isu Ketika bicara tentang gender, tentunya maskulinitas serta feminisme. Dalam gender sendiri, terdapat stereotip yang berhubungan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika disederhanakan, stereotip bermakna suatu pandang yang tetap terhadap suatu golongan atau kelompok. Sedangkan menurut (Barker, 2004) stereotip merupakan suatu representasi secara eksplisit namun sederhana yang mereduksi seseorang menjadi satu rangkaian ciri karakter yang dilebih- lebihkan, dan seringkali sifatnya negatif. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 766
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 767 Stereotip gender adalah karakter-karakter yang dianggap benar-benar dimiliki oleh laki-laki dan perempuan serta memisahkan dua gender tersebut (Baron & Byrne, 1997). Stereotip dapat disebut juga anggapan. Masyarakat dengan budaya patriarki yang kental menganggap bahwa perempuan harus selalu patuh dan melayani laki-laki. Budaya patriarki biasanya terbentuk secara turun-temurun melalui interaksi dengan keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Mereka akan mengajarkan anak- anak mereka bagaimana cara bersikap sesuai dengan gendernya. Stereotip juga seringkali bersifat negatif. Misalnya anggapan bahwa laki- laki bertugas mencari nafkah atau bekerja serta sebaliknya perempuan harus berada di rumah dan mengerjakan urusan domestik. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang bahkan bisa bekerja sekaligus mengerjakan urusan domestik. Selain itu, urusan domestik mestinya merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seluruh individu agar bisa hidup mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap individu lainnya. Stereotip gender yang dikonstruksikan dalam film Chaos Walking beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Film Chaos Walking karya Doug Liman berdurasi 148 menit dan berisi tentang dominasi oleh salah satu gender serta dampaknya bagi kehidupan. Peneliti mengidentifikasi makna konotasi dan denotasi yang ada dalam film ini dengan menggunakan analisis semiotika. Makna konotasi yang muncul di bagian awal film yaitu ketika Todd bertemu dengan Pendeta di hutan dan Pendeta tersebut menonjok Todd karena berusaha menyembunyikan noisenya. Todd bergumam melalui noisenya ―Jangan tunjukkan kelemahan‖. Dialog tersebut menunjukkan makna laki- laki tak boleh memperlihatkan kelemahannya terutama di depan laki-laki lainnya agar tak diremehkan dan dianggap lemah. Hal ini sejalan dengan realita pada masyarakat di mana ketika laki-laki menangis, ia akan dicemooh dan membuat laki-laki urung menunjukkan perasaannya. Tabel 1 Konotasi Film Chaos Walking Sequence 00:03:15 Sequence Image Konotasi 00:03:15 bertemu dengan Todd Pendeta di hutan dan Pendeta mencoba membaca pikirannya. ―Stop reading my mind,‖monolog Todd. berusaha mengendalikan noisenya agar tak dapat diketahui oleh Pendeta. Hal itu membuat pendeta kesal dan menonjoknya. Todd : ―Don't show weakness,‖ lanjutnya. Ia FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 768 Sumber : Data Penelitian, 2022 Masih di adegan yang sama, pendeta berkata pada Todd ―Aku tau kelemahanmu. Yatim piatu, kerdil, tidak diinginkan, lemah. Seperti wanita‖. Melalui dialog tersebut, dapat diketahui bahwa wanita identik dengan sesuatu yang lemah dan tidak diinginkan. Representasi gender juga berkaitan dengan stereotip di masyarakat. dalam dialog Perempuan sering dianggap lemah dan tidak lebih kuat dari laki-laki sehingga muncul persepsi bahwa pekerjaan ringan dilakukan oleh wanita dan sebaliknya pekerjaan kasar dikerjakan oleh pria. Selain itu, banyak dari masyarakat di Indonesia yang menginginkan anak dengan gender tertentu dan sering kali anak perempuan tidak diinginkan. Alasan yang sering dikemukakan untuk pemikiran tersebut antara lain yaitu untuk menjadi pewaris atau agar garis keturunan tidak putus, karena ketika menikah, perempuan biasanya akan ikut pada keluarga suaminya. ini Tabel 2 Konotasi Film Chaos Walking Sequence 00:03:26 Sequence Image Konotasi 00:03:26 Pendeta : ―I know your truth. An orphaned, runt. Unwanted. Weak. Like a woman.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Makna konotasi yang muncul di adegan selanjutnya yaitu ketika Todd bertemu Davy, si anak walikota. Todd dalam noisenya meremehkan Davy yang merupakan seorang laki-laki namun tidak pernah membunuh apapun. Melalui dialog Todd dalam noisenya, film ini merepresentasikan bahwa untuk menjadi laki-laki dan diakui sebagai seorang laki-laki oleh lingkungan masyarakat, ia harus berani membunuh. Meskipun itu berarti bahwa ia harus melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan melanggar norma untuk memenuhi anggapan tersebut. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Sequence 00:04:26 Sequence 00:54:43 SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 3 Konotasi Film Chaos Walking Sequence 00:04:26 Image Konotasi Saat duduk bersama anjingnya, Todd bertemu anak si Walikota yang dengan menunggang kuda. Todd : ―Here's come Davy, useless. Thinks he's a man, but he's never killed a thing,‖ucap noisenya. sedang datang Sumber : Data Penelitian, 2022 Makna konotasi selanjutnya yang ditampilkan pada film yaitu ketika Todd sampai di bagian lain dunia baru, kota Farbranch. Ia terkejut melihat si walikota yang ternyata adalah perempuan. Selain karena seumur hidupnya yang baru pertama kali melihat perempuan sebanyak itu di Farbranch, Todd juga terkejut bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Pada kenyataannya, stereotip tentang perempuan yang tak dapat menjadi pemimpin masih menjadi pemikiran banyak orang sesama perempuan sekalipun. Perempuan dianggap lebih menonjolkan sisi emosional daripada sisi rasionalnya. Sehingga ketika mengambil keputusan, dikhawatirkan dapat terjadi bias dan keputusan menjadi tidak objektif. Perjalanan perjuangan perempuan agar bisa dipercayai menjadi seorang pemimpin masih panjang jalannya. Terutama di lingkungan masyarakat Indonesia yang pemikirannya masih terikat dengan budaya-budaya tradisional yang lebih banyak merugikan perempuan. Tabel 4 Konotasi Film Chaos Walking Sequence 00:54:43 Image Konotasi sampai di kota Todd Farbranch dan terkejut melihat bahwa walikota Farbranch adalah wanita. Todd : ―Oh My God. The mayor is a woman.‖ FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 769
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 770 Sumber : Data Penelitian, 2022 Kemudian makna konotasi pertama yang dimunculkan dalam film yaitu ketika Todd menerima hadiah ulang tahun dari walikota Prentisstown yaitu sebuah pisau. Todd berkata bahwa ia selalu ingin sebuah pisau agar bisa terlihat seperti seorang laki-laki. Dialog ini berhubungan dengan makna konotasi pada tabel 3 seorang laki-laki belum dikatakan laki- laki jika belum membunuh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pisau. Film Chaos Walking merepresentasikan laki- laki sebagai individu yang identik dengan pisau dan membunuh. Tabel 5 Konotasi Film Chaos Walking Sequence 00:06:48 Sequence Image Konotasi 00:06:48 Ditampilkan Todd kecil yang diberi sebuah pisau sebagai oleh walikota hadiah ulang tahun. Todd : ―I always wanted a knife, like a man.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Makna denotasi pertama yang muncul yaitu ketika Todd berpikir bahwa ia adalah yang termuda di tempat tinggalnya dan suatu saat ia akan sendirian di dunia baru tersebut. Karena tidak ada perempuan, maka manusia tak dapat berkembang biak. Sehingga hanya akan ada sekumpulan laki-laki yang hidup menua dan mati bersama. Kekhawatiran Todd tersebut menunjukkan pentingnya peran kedua gender. Tidak ada yang mengungguli gender manapun karena pada dasarnya, kehidupan membuat laki-laki dan perempuan akan terus saling berkaitan, berinteraksi, dan berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain. Dalam film ini, representasi perempuan yang tidak diinginkan eksistensinya tersebut memiliki dampak yang dapat merugikan keberlanjutan kehidupan manusia. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Sequence 00:10:08 Sequence 00:21:00 SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 6 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 00:10:08 Image Denotasi Todd sedang bekerja di ladangnya sekaligu s berpikir mengena i kehidupannya. Todd : ―I'm the last man born in the world. Someday, I'll be the one who left. I should be all alone.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Makna denotasi kedua yang ditampilkan adalah saat Viola ditahan di rumah walikota Prentisstown dan Davy datang tiba-tiba kemudian merebut tasnya dan membukanya. Kemudian Davy bermonolog agar jangan pernah mempercayai perempuan. Dialog ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa eksistensi perempuan tak diinginkan adanya. Bahkan terdapat doktrin agar para laki-laki tak mempercayai perempuan. Salah satunya disebabkan karena perbedaan di antara mereka di mana hanya lelaki yang memiliki noise dan perempuan tak memilikinya sehingga bisa dengan mudah berbohong. Tabel 7 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 00:21:00 Image Denotasi Di rumah walikota Prentisstown, Davy mendatangi Viola dan mengeluarkan isi tas Viola. Davy : ―Never trust a girl.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Kemudian makna denotasi ketiga yang muncul yaitu ketika pendeta sedang bicara dengan walikota Prentisstown dimana pendeta berkata layaknya seorang bahwa sang walikota menyembunyikan noisenya perempuan. Noise dianggap sebagai suatu kekuatan dan kebanggaan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 771
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 772 sehingga perempuan yang tak memilikinya diremehkan karenanya. Perempuan tak memiliki noise sehingga tak ada kekuatan yang bisa dibanggakan seperti laki-laki. Tabel 8 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 00:57:38 Sequence Image Denotasi 00:57:38 Pendeta, walikota, dan lainnya mengejar warga ke Todd Viola Farbranch. Mereka berhenti sejenak, kemudian walikota menghampiri pendeta yang tak dapat mengendalikan noisenya. Pendeta noise like a woman.‖ dan : ―You hide your Sumber : Data Penelitian, 2022 Adegan selanjutnya yang memunculkan makna denotasi yaitu ketika Todd dibawa ke kamar khusus laki-laki. Ia terkejut mengetahui bahwa noise laki-laki selama tidur dapat menghasilkan suara yang berisik dan mengganggu. Sehingga laki-laki dan perempuan harus tidur terpisah karena jika perempuan tidur satu ruangan dengan laki-laki, noise laki-laki akan mengganggu tidurnya sepanjang malam. Hal ini dapat dikategorikan sebagai diskriminasi terhadap laki-laki. Bagi laki-laki yang menganggap noise adalah kelemahan, ia dapat menyalahkan dirinya sendiri dan tak dapat menerima dirinya karena noise membatas interaksinya dengan perempuan. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Sequence 01:00:46 SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Tabel 9 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:00:46 Image Denotasi Todd oleh dibawa walikota ke kamar tidur pria dan terpisah dengan Viola. Walikota Farbranch : ―Men and women sleep together at the same place because you all make too much noise.‖ didn't Sumber : Data Penelitian, 2022 Makna denotasi selanjutnya ditunjukkan ketika Todd memberikan buku diary ibunya untuk dibacakan karena Todd tak dapat membaca. Hal ini disebabkan oleh Pendeta yang membakar semua buku sejak ia kecil dan berkata bahwa memiliki noise sejak lahir sudah cukup menjadi sebuah sarana pendidikan. Pembenaran untuk pemikiran pendeta ini salah satunya adalah karena melalui noise, mereka bisa mengetahui segala hal yang dipikirkan orang lain dan dapat belajar dengan sesuatu yang diketahuinya tersebut. Pada kenyataannya, baik pendidikan formal maupun informal sangat penting dilakukan. Karena pendidikan tersebut yang akan membantunya menghadapi dunia sebenarnya setelah selesai dengan pendidikannya. Tidak hanya pengetahuan yang diberikan, namun juga pola pikir yang terbentuk selama waktu menempuh pendidikan juga dapat berguna dan dibutuhkan di masa mendatang. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 773
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 774 Tabel 10 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:03:27 Sequence Image Denotasi Todd mendatangi Viola di kamarnya kemudia 01:03:27 n memberikan buku diary ibunya. Viola menanyakan Todd namun isinya tak tahu ia menjawab bisa karena tak membaca. Pendeta telah membakar semua buku yang ada sejak ia kecil. Todd : ―He thought that being born with the noise was enough as an education.‖ ia Sumber : Data Penelitian, 2022 Viola membacakan isi diary untuk Todd, dan tertulis bahwa laki-laki tak tahan jika perempuan mengetahui segala sesuatu tentang mereka, tentang sedangkan perempuan. Hal ini bermakna bahwa laki-laki dengan ego dan pride yang tinggi tidak mampu hidup dengan tak mengetahui apapun isi pikiran perempuan. Hal ini dapat memunculkan kecemburuan dan kedengkian dan berujung dengan pembunuhan perempuan secara massal di Prentisstown. sebaliknya laki-laki tak mengetahui apapun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 775 Tabel 11 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:05:27 Sequence Image Denotasi 01:05:27 lanjut Viola tentang isi diary ibu Todd. Viola : ―The men can't stand women knowing everything about them, and them not knowing everything about us.‖ bercerita Sumber : Data Penelitian, 2022 Adegan selanjutnya menunjukkan noise Todd yang sangat berisik dan salah satunya adalah laki-laki yang menetapkan jam malam terhadap perempuan. Hal ini bermakna bahwa perempuan dibatasi kebebasannya. Karena pemikiran bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki, sehingga mereka merasa bahwa perempuan harus diatur oleh laki-laki. Perempuan seperti tak memiliki sikap dan cara berpikirnya sendiri sehingga mengharuskan segala perbuatannya dikontrol oleh laki-laki. Tabel 12 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:06:59 Sequence Image Denotasi 01:06:59 Setelah Viola membacakan buku diary itu, noise Todd sangat berisik dan ribut sesuai dengan pikirannya yang kacau. Salah satu yang pada terlintas noisenya: Todd : ―They've given all us women a curfew.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Rombongan dari Prentisstown yang mengejar Viola dan Todd akhirnya sampai dan mereka menodong senjata pada masyarakat Farbranch. Namun walikota Prentisstown mencoba mengendalikan pikiran warga Farbranch agar mematuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan noise, laki-laki dapat memanipulasi dan dimanipulasi oleh siapapun. Sisi manipulatif ini dianggap sebagai sebuah kekuatan bagi mereka yang ingin berkuasa. Terutama untuk mengendalikan pikiran wanita yang tidak memiliki noise dan dapat dimanipulasi dengan mudah. Walaupun tak semuanya begitu karena walikota Farbranch berusaha mengendalikan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 776 dirinya agar tidak mudah dikendalikan. Tabel 13 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:10:42 Sequence Image Denotasi Rombongan walikota akhirnya sampai di kota Farbranch dan seluruh Farbranch warga mengangkat senjata untuk berjaga-jaga. 01:10:42 Walikota mencoba Namun Prentisstown mengelabu i pikiran warga Farbranch agar tak melawan dan mematuhinya. Walikota Farbranch : ―Remember who he is. Don't let him get in your head.‖ Sumber : Data Penelitian, 2022 Di akhir film, terdapat adegan dimana Todd hampir dibunuh oleh walikota Prentisstown. Namun tiba-tiba muncul salah seorang perempuan yang dibunuh oleh sang walikota dan merupakan sebuah halusinasinya. Perempuan tersebut tak lain adalah ibu Todd. Ia berkata bahwa sang walikota mengajari semua laki-laki di Prentisstown agar menjadi seorang pembunuh. Sasaran utama tentunya adalah perempuan hingga tak tersisa satu pun di kota itu. Hal ini bermakna bahwa laki-laki dapat menjadi manipulatif dan berkuasa bahkan terhadap lainnya serta mempengaruhi mereka agar mematuhi semua perintahnya. Meskipun perintah tersebut tak bermoral sekalipun. laki-laki Selain itu, ibu Todd juga berkata bahwa sebenarnya sang walikota mengajarkan para lelaki itu menjadi pembunuh karena ia tidak tahan dengan fakta bahwa perempuan dapat melihat jati dirinya yang sebenarnya. Sang walikota dengan ego dan kebanggaannya yang tinggi tidak bisa menerima hal ia berusaha ini menyingkirkan semua perempuan di kota Prentisstown. Hal menunjukkan representasi laki-laki sebagai individu yang lebih berkuasa daripada perempuan dan menggunakan kekuasaannya tersebut untuk memuaskan egonya yang tinggi. Dialog tersebut juga menunjukkan bahwa laki-laki haruslah terpenuhi. Dan apapun yang menjadi keinginan tersebut oleh karena itu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 777 keinginan tersbeut dapat terpenuhi dengan mudah salah satunya karena sifat manipulatif yang ada pada diri laki-laki. laki-laki perempuan negatif. yang stereotip menggunakan direpresentasikan sebagai lemah dan tak memiliki indidvidu yang kekuasaan atas dirinya sendiri. Pada akhirnya, laki-laki dan perempuan tetaplah merupakan individu yang akan selalu hidup berdampingan di masyarakat. Kedua gender akan selalu berinteraksi karena saling membutuhkan dan terikat. Bentuk diskriminasi di bidang apapun terhadap salah satu gender sangat tidak dibenarkan. Oleh karena itu, stereotip negatif tentang gender di masyarakat perlahan harus dihilangkan agar tercipta keadilan gender serta tidak terjadi kecembuuan dan ketimpangan sosial akibat diskriminasi gender. Film Chaos Walking banyak merepresentasikan Sebaliknya, Tabel 14 Denotasi Film Chaos Walking Sequence 01:34:52 Sequence Image Denotasi 01:34:52 : ―You taught Ibu Todd those men to killed. Because you the thought off all those women seeing you for what you really are. ― couldn't stand Sumber : Data Penelitian, 2022 PENUTUP Kesimpulan Melalui analisis semiotika terkait makna konotasi dan denotasi, stereotip gender dalam film Chaos Walking diidentifikasi dan memperoleh kesimpulan sebagai berikut. (1) pria direpresentasikan sebagai individu yang harus berperilaku maskulin, kuat, dan berkuasa. (2) wanita dianggap tak diperlukan eksistensinya. (3) pria menjadi individu yang manipulatif bahkan pada sesama pria sekalipun. (4) film Chaos Walking menunjukkan eksistensi serta peran pria maupun wanita penting adanya untuk saling film Chaos Walking berinteraksi dan hidup berdampingan. mengkonstruksikan stereotip gender melalui dialog, perilaku, maupun visualisasi dalam film. (5) Saran Stereotip negatif pada gender di masyarakat dapat diputus mata rantainya melalui pendidikan keluarga yang merupakan pendidikan utama begi anak. Dapat dimulai dengan bagaimana bersikap sebagai individu yang akan mengambil peran dalam keluarga dan masyarakat di FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masa mendatang. DAFTAR PUSTAKA Barker, C. (2004). Cultural Studies : Teori dan Praktek (Terjemahan). Kreasi Wacana. Baron, R. ., & Byrne, D. (1997). Social Psychology (8th ed.). Allyn & Bacon. Bungin, B. (2008). Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana Prenada Media Group. Littlejohn, S. W. (2009). Teori Komunikasi (9th ed.). Salemba Humanika. Perdana, D. D. (2014). Stereotip Gender dalam Film Anna Karenina. Interaksi, 3(2), 123-130. Perdana, D. D. (2019). Analisis Semiotika Sexual Difference, Motherhood, dan Stereotip Gender Dalam Film Anna Karenina. Kaganga, 3(1). Pratista, H. (2008). Memahami Film. Homerian Pustaka. Rabiger, M. (2009). Directing the Documentary. Elsevier. Sobur, A. (2016). Semiotika Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Ulhasanah, L. (2020). Pemaknaan Stereotip Gender Dan Kelas Sosial Pada Film Little Women. Sense, 3(1). . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 778
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ SEJARAH ISLAMISME DI INDONESIA 1Moch.Mubarok Muharam, 2Artono, 3Agus Trilaksana, 4Esa Patridina , 1Jurusan Sejarah FISH Unesa, 2 Jurusan Sejarah FISH Unesa, 3Jurusan Sejarah FISH Unesa, 4 Jurusan Sejarah FISH Unesa Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah Gerakan Islamisme di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literasi dengan memperoleh data dari jurnal dan buku. Studi ini menyimpulkan bahwa keberadaaan gerakan Islamisme di Indonesia harus dilihat sebagai kontinuitas masa lalu. Gerakan Islamisme saat ini mendapatkan imajinasi dari gerakan Islamisme untuk melakukan perjuangannya. Aktivis gerakan Islamisme masa kini menjadikan gerakan Islamisme masa lalu sebagai inspirasi dan contoh bagi pergerakannya pada saat ini Keywords : Islamisme, Proses Kesejarahan, Inspirasi Perjuangan Abstract This study aims to understand the history of the Islamism movement in Indonesia. The research is a literacy study by obtaining data from journals and books. This study concludes that the existence of the current Islamism movements gets the imagination of past movements to carry out their struggles. Activists of today's Islamism movement an inspiration and example for their current movement. Keywords : Islamism, historical process, struggle inspiration PENDAHULUAN Perubahan era dari Orde Baru (Orba) menjadi Reformasi telah mmmberikan dampak positif, diantaranya munculnya kebebasan dan keterbukaan politik. Era Reformasi, yang dimulai pada 21 Mei 1998, memberikan kemudahan bagi inivIdu untuk menyatakan pendapat, menyalurkan aspirasi, melakukan aktualisasi diri dan membentuk organisasi (Muharam, 2016). Selain kebebasan individu, adanya reformasi menjadikan pers lebih bebas untuk membuat dan mendistribusikan informasi ke publik. Adanya pers yang bebas, menjadikan keterbukaan politik sebagai sebuah keniscayaan. Pada era Reformasi, keterbukaan politik tidak saja adanya kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan informasi dari pers, tetapi juga berasal dari luar negeri. Dengan mudah mndapatkan informasi dari berbagai pihak, menjadikan individu lebih memahami persoalan- persoalan publik. Dalam hal ini, warga negara menjadi aktif dalam berpartisipasi politik dan membuat wacana-wacana kritis terhadap negara. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 779
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ telah menimbulkan dampak positif, dengan timbulnya sikap kritis warga negara, tetapi pada sisi lain, kondisi tersebut, telah memunculkan politik identitas . Salah satu politik identitas yang mewarnai relasi kuasa pada Era Reformasi adalah gerakan yang berbasiskan pada agama. Islamisme adalah gerakan politik agama yang paling menonjol pada era Reformasi. Pada awal Reformasi, gerakan Islamisme tidak saja secara aktif melakukan unjuk rasa untuk mempertanyakan tindakan negara barat dan sikap pemerintah terhadap Islam, tetapi mereka juga memperjuangkan gagasan negara Islam kepada parlemen (Hilmy,2009) . Reformasi politik Islamisme menjadi perhatian pada 5 tahun terakhir, khususnya dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh ‗Kelompok Islam 212' dalam melakukan Aksi Bela Islam pada Akhir tahun 2016 (Muharam, Marijan & Kusman, 2021). Pada aksi Islam 212' dapat membolisasi beratus ribu orang Islam untuk berkumpul bersama di Jakarta dalam upaya untuk menuntut Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, untuk dijadikan tahanan (Hadiz,2019). Ahok dinyatakan bersalah oleh ‗Kelompk Islam 212', karena diduga melakukan penistaan agama. tersebut, ‗Kelompok Kelompok Islamisme adalah aktivis-aktivis Islam yang menyakini bahwa ajaran Islam seharusnya menjadi dasar konstitusi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Eligur, 2010). Karena itu bagi, Kelompok Islamisme, Islam tidak bisa dipisahkan dengan dunia politik (Mandaiville,2007). Bagi Kelompok Islamisme, ketertinggalan Islam dari barat, dalam persoalan sosial, politik, budaya dan ekonomi, karena orang-orang Islam melupakan ajaran Islam dan lebih mempraktekkan sekularisme dalam kehidupan sehari-hari (Mandaiville, 2007). Karena melihat ketertinggalan tersebut, kelompok itu mempunyai kewajiban untuk melakukan doktrinasi tentang pemerintahan Islam (Cinar,2008). Karena itu, Islamise adalah tradisi diskursif adalah sebuah formasi yang telah menghasikan kesatuan kategorisasi doktrin dan praktek secara historis (Osella & Soares, 2010). Sebagai ideologi pergerakan, Islamisme tidak bisa dipisahkan dari proses kesejarahan (Bayat, 2011). METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan studi literatur. Karena studi literatur, pengumpulan data dilakukan melalui literature-literatur dari buku dan jurnal dan laporan resmi dari lembaga pemerintah. Data yang terkumpul, kemudian dianalisa dalam upaya untuk memahami sejarah gerakan Islamisme di Indonesia. Untuk memahamhi gerakan Islamisme saat ini, tidak bisa kita mengabaikan ataupun melupakan gerakan Islamisme masa lalu. Gerakan Islamisme yang menonjol pada 5 tahun terakhir ini, secara FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 780
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ substansi tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. Gerakan Islamisme masa kini menjadikan Islamisme masa lalu sebagai sumber inspirasi, pola gerakan dan tradisi berpikir. Karena pengalaman masa lalu, membuat gerakan Islamisme saat ini, tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan menyakini bahwa perjuangannya tidak bisa berhenti saja, walaupun terdapat hambatan dan tantangan. PEMBAHASAN Gerakan Islamisme adalah aktivisme yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu dalam upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Dalam prakteknya gerakan Islamisme di Indonesia mempunyai beberapa tujuan (Muharam, 2020). Pertama, Keinginan mendirikan Sistem Khilafah. Sistem Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang bersifat tunggal di dunia, yang seringkali dikampanyekan oleh Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI). Kedua, Pemerintahan Islam di Indonesia. Dalam kategori kedua ini, ada keinginan dari gerakan Islamisme yang dipelopori oleh Kelompok Jami'ah Tarbiyah, untuk mendirikan pemerintahan Islam, tetapi bukan Sistem Khilafah. Kelompok ini menggunakan parlemen untuk merealisasikan tujuannya. Ketiga. Menjadikan ajaran Islam yang sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah Nabi sebagai acuan bagi konstitusi. Bagi kelompok Islamisme katgeori ketiga, bukanlah menjadi penting adanya negara Islam, yang harus diutamakan adalah adanya hukum negara yang sesuai dengan Islam. Keempat, orang-orang Islam mempunyai posisi dominan dalam ekonomi dan pemerintahan. Aktivisme gerakan Islamisme telah mempunyai kesejarahan panjang di Indonesia. Karena itu discourse dan narasi tentang gerakan Islamisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. Aktivisme gerakan Islamisme merupakan kontinuitas dari masa lalu. Sedikit banyak perjuangan aktivis Islam pada masa lalu menjadi imajinasi bagi tindakan dan sikap politik dan agama bagi aktivis Islamisme masa kini (Formici,2015). Sebagai contoh perjuangan Kartosuwiryo dan DI/TII di Jawa Barat menjadi inspirasi bagi sebagian aktivis A. ERA KOLONIALISME Penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara eropa terhadap Indonesia pada abad 16- 20, tidak saja membangkitkan rasa nasionalisme, juga membangkitkan sentiment agama. tetapi dalam hal Penjajahan tidak saja dinilai sebagai bentuk penjajahan wilayah, tetapi juga dianggap penyebaran ideologi.Kekecewaan terhadap penjajah tidak saja karena terjadi perampasan ekonomi dan hak-hak lainnya dari pribumi, tetapi juga karena penjajah dianggap sebagai pihak yang sekuler. Selain itu, tertentu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 781
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam hal tertentu, penjajah dianggap juga menyebarkan ajaran agama yang berbeda dengan keyakinan pribumi, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya perlawanan terhadap penjajah. Salah gerakan agama yang terkenal dalam melawan penjajah adalah Gerakan Padri di Sumatra Barat. Gerakan yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol tersebut begitu gigih melawan Belanda dalam upaya untuk mempertankan kedaulatannya serta membentengi pengikutnya dari pengaruh penjajah. Gerakan Padri dipengaruhi oleh Wahabi, salah ajaran Islamisme terbesar di dunia Islam (Wahid,2009). Selain melawan penjajah, Gerakan Padri melakukan penyebaran agama Islam yang berbasiskan gagasan dari Wahabisme. Pada praktekknya, Imam Bonjol menyetujuhi adanya budak, orang yang hidupnya hanya melayani majikan. Praktek budak menjadi sah bagi Gerakan Padri, karena hal tersebut mendapatkan pembenaran dari ajaran Wahabi. cara-cara yang dikembangkan oleh Gerakan Padri, menggunakan senjata, dalam melawan penjajah, tetapi juga menggunakan metode yang berbeda, yaitu melalui organisasi ataupun lobi. Salah satu organisasi yang menggunakan cara tersebut yaitu meminimalisir penggunaan senjata, yaitu Sarekat Islam.(SI). SI menjadi organisasi Islam pertama yang lingkup perjuangannya tidak bersifat daerah, tetapi nasional (Tjokroaminoto,2010). Organisasi tersebut disamping menginginkan tidak adanya penjajahan di Indonesia, juga menghendaki menguatnya daya saing pedagang pribumi terhadap pedagang Eropa di Indonesia. Gerakan Islam tidak hanya menggunakan Selain, Gerakan Padri dan Sarekat Islam, para ulama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara aktif menyerukan kepada pengikutnya untuk melawan penjajah (Masitah & Muharam, 2021). Penjajah tidak saja dianggap telah menginjak harkat dan markabat dari pribumi, seringkali juga mereka dituduh sebagai kafir (orang yang melawan perintah Tuhan) (Shihab, 2009). Bagi para ulama pejuangan mengusir, disamping sebagai perwujudan cinta air, juga dipercaya sebagai perjuangan agama. Karena itu melawan penjajah sama artinya dengan menjalankan perintah agama. Gerakan atau aksi Islamisme berlanjut dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam pada sidang-sidang BPUPKI 1945. Aktivis-aktivis slam Islam yang menginginkan konsepsi negara Islam pada sidang tersebut (Maarif, 2006)). Pada rapat BPUPKI, disepakati dasar negara adalah Pancasila, tetapi sila pertamanya berbunyi ―Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya‖. Tetapi pada 18 Agustus 1945, ,-yang dikenal sebagai Piagam Jakarta,-diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa (Maarif, 2006). Pergantian ini yang kemudian menjadi ingatan dan kekecewaan kelompok Islam yang berada di Konstituante Pada Tahun 1959. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 782
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ B. PASCA KEMERDEKAAN Kegagalan untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi negara ini, tidak begitu menyurutkan tokoh Islam untuk melakukan gerakan Islamisme. Pada Era Demokrasi Parlementer, kelompok Islamisme menginginkan kembali Piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi. Mereka memperjuangkannya selama hampir 18 bulan, persidangan di majelis konstituante, sehingga terjadi debat yang memanas antara yang pro dengan kontra terhadap Piagam Jakarta. Hal itu menjadiakn satu alasan bagi Sukarno membubarkan majelis konstituante. Pasca kemerdekaan atau pada Era Orde Lama, aksi-aksi Islamisme dilakukan Darul Islam (DI) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo (Hadiz, 2016). Pada awalnya Kartosuwiryo marah kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima perjanjian Renville pada 1948. Bagi DI, perjanjian tersebut menguntungkan Belanda, sebaliknya merugikan Indonesia, karena terjadi pengurangan wilayah teritorial yang menjadi kekuasaan pemerintah Indonesia. Selain itu, tindakan pemerintah yang tidak mengakomodasi para gerilyawan yang dipimpin Kartowuwiryo dalam masa penjajahan, untuk menjadi pasukan tentara regular dalam masa kemerdekaan, menjadi faktor timbulnya perlawanan DI (Formici,2015). Aksi DI itu didukung oleh petani, karna petani yang mengalami ketidaknyamanan dan ketakutan dalam merespon munculnya negara Pos Kolonial (Hadiz, 2016). lainnya yang menyebabkan Darul Islam atau yang dikenal dengan nama DI/TII juga hadir di Sulawesi Selatan (Sulsel), bergabung dengan Kartusuwiryo, mengadakan gerakan bersenjata melawan pemerintah (Formici, 2015). Akibat pengaruh gerakan tersebut, nilai Islamisme, meningkat menjadi bagian dari identitas lokal dari Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan (Dijk & Kaptein 2010). Ketika Orde Baru berakhir dan politik identitas lokal mulai muncul lagi, kemudian nilai-nilai Islamisme menjadi bagian dari discource politik lokal. Selain itu , DI/TII yang dipimpin Daud Beureuh menyebarkan Islamisme di Aceh. Pada fase berikutnya, sebagian dari mereka mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Buehler, 2014). Apa yang dilakukan oleh DI/TII dibeberapa wilayah membenarkan yang dikatakan oleh Mandaivile (2011) bahwa Islamisme berulangkali mempertanyakan adanya negara bangsa (nation state) yang sekuler dari Barat. Perjuangan Islamisme tidak berhenti pada era Orde Lama, tetapi berlanjut pada awal pemerintahan Orde Baru (1967-1985). Pada era awal Orde Baru (Orba), aktivis Islamisme menyebarkan ide-ide dan wacana (discourse) tidak dilakukan secara terbuka ke publik.Pendekatan represif yang dilakukan penguasa, menjadikan kelompok Islamisme menjadi kelompok terpinggirkan. Tindakan refresif dari pemerintah kepada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 783
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kelompok Islamisme, sebagai contoh terjadi di Peristiwa Tanjung Periok (Jakarta) dan Talangsari (Lampung). Karena adanya kekerasan dari Islamisme memilih gerakan'diam-diam' dan pemerintah,, aktivis menjadikan masjid kampus sebagai basis (orientasi) pergerakannya. Mohammad Natsir (DDII) dan Imaduddin Abdul Rahim (Gerakan Jamaah Tarbiyyah) adalah pihak-pihak yang berkeyakinan bahwa masjid (kampus) menjadi instrument penting bagi penyebaran narasi perjuangan. Rahim dan Jamaah Tarbiyyah, pola piker dan gerakannya dipengarihi oleh Ikhwanul Muslimin (Dijk & Kaptein 2016). Pada awal era Reformasi, gerakan Tarbiyyah mendirikan Partai Keadilan-nama awal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Imaddudin Abdul Rahim dengan Dawam Rahardjo, adalah tokoh awal yang mempunyai gagasan untuk mendirikam Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI telah memberikan ruang dan kesempatan bagi politik Islam untuk lebih diperhitungkan dan mempuanyai nilai tawar jabatan-jabatan di rekruitmen politik bagi dalam menentukan pemerintahan (Hefner, 20001). ICMI menjadi tempat berlabuh bagi banyak aktivis Islamisme untuk menebarkan pengaruh agama dan politik tonggak penting bagi aktivis Islamisme untuk meneguhkan eksistensinya dalam kehidupan publik di akhir pemerintahan Orde Bary Sebagian dari aktivis Islamisme sebelumnya dibatasi ataupun dilarang untuk mengungkapnya pendapat keagamaanya, tapi melalui menguatnya pengaruh politik ICMI di pemerintahahan, aktivis Islamisme tersebut diberi kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan agama dan politik (Hefner, 2000). Oleh sebab itu, banyak aktivis Islamisme yang terhadap pemerintah Orde Baru, ketika melakukan pembelaan mendapatkan kritikan dari pihak-pihak yang berseberangan. Pada masa sebelumnya, sulit untuk menemukan DDII (kelompok Islamisme) dapat menjalin hubungan secara harmoni dengan otoritas publik, semenjak kehadiran ICMI, organisasi tersebut menjadi kelompok yang aktif melakukan pembelaan kepada pemerintah. ICMI menjadi ICMI menjadi instrumen penting bagi berkembangnya Islamisme pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru. Walaupun demikian, ICMI juga menjadi alat kontrol bagi Presiden Suharto terhadap radikalisme gerakan Islam. ICMI juga didayagunakan oleh Suharto untuk meraih dukungan dari kelompok Islam perkotaan yang (Hadiz, 2016). Selain itu melalui ICMI, Suharto dapat mengurangi ketergatungannya dari kelompok militer, dalam upaya mempertahankan kuasa politiknya (Hefner, 2000). Ditengah dukungan publik yang menurun, karena praktek korupsi, kolusi legitimasi politiknya, ICMI menjadi alat penting bagi Suharto melanggengkan kekuasaan (Mandaville, 2007). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 784
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENUTUP Gerakan Islamisme yang menonjol pada 5 tahun terakhir ini, secara subsatansi tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa lalu. Gerakan Islamisme masa kini menjadikan Islamisme masa lalu sebagai imajinasi bagi perjuangannya di masa kini dan mendatang. Militansi gerakan Islamisme masa lalu menjadi inspirasi bagi aktivis Islamisme untuk berjuang dengan heroisme seperti masa lalu. Seringkali posisi berlawanan dengan pemerintah pada masa lalu, dijadikan contoh menjadi oposisi terhadap pemerintah pada masa kini. Gerakan Islamisme pada masa lalu, dari era penjajahan hingga Orde Baru, dilakukan melalui jalur fisik atau non fisik. Kedua jalur (pendekatan) dilakukan untuk memperjuangkan keinginannya, yang diantaranya adalah mendirikan negara Islam. Kedua pendekatan yang dilakukan itu, meliputi pejuangan bersenjata, melalui jalur parlemen, termasuk juga menjalin (ICMI). Kegagalan ataupun hubungan baik dengan pemerintah keberhasilan yang didapatkan oleh Kelompok Islamisme tersebut tidak membuat gerakan tersebut berputus asa dan terlena. DAFTAR PUSTAKA Bayat,A. (2011). Pos-Islamisme. Yogyakarta: LKIS Buehler, M. (2014). Elite Competetition and Changing State-Society Relations:Sharia'a Policymaking In Indonesia. Southeast Asia Journal , 157-174. Cinar,MA.(2008). The Specific Evolution of Political Islam in Turkey and its‖difference‖ in Umit C (editor). Secular and Islamic Politics in Turkey (p.17). London:Routledge Dijk, KV.a. (2016). Islam,Politics and Chance. Leiden: Leiden University Press. Eligur, B. (2010)The Mobilization of Political Islam In Turkey. Cambridge: Cambridge University Pres. Formichi, C. (2015). (Re) Writing The History Of Political Islam In Indonesia. Journal Of Social Issues in Southeast Asia , 105-140. Hadiz, V R. (2016). Islamic Populism In Indonesia And The Middle East. Cambridge: Cambridge University Press. Hadiz, VR. (2019). The ―Floating‖ Ummah in the Fall of ―Ahok‖ in Indonesia. TRaNS Trans- Regional -National Study Southeast Asia Journal . 7(2):271-90. Hefner, R. W. (2000).Muslim and Democration in Indonesia, Civil Islam. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Hefner, R. W. (2001). Public Islam and The Problem Democratization. Sociology of Religion , 491-515. Hilmy, M. (2009). Islamism and Democracy in Indoneisa, Piety and Pragmatism. Singapure: Institute of Southest Asian Studies. Maarif, AS. (2006). Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara.Jakarta:LP3ES. Mandaville, P. (2007) Global Political Islam. New York: Routledge. Masitah, D& Muharam, MM. (2021.) HEGEMONI AGAMA ( KYAI ) DALAM PEMILIHAN WALI KOTA PASURUAN. El R Riyasah Jurnal, 12:234-51. Muharam,M M.(2016) Konservatisme dan Intoleransi Agama pada Era Reformasi di Indonesia. J @Trisula LP2M Undar. 1(4). Muharam, MM, Marijan, K & Kusman, AP. (2021 )Power relation of the 212 Islamic FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 785
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Group and the government in the 2019 presidential election. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. 34(3):305. Muharam M. Muharam, MM. (2020). Diskursus New Islamisme di Indonesia: Studi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS Kasus AIRLANGGA). Airlangga University; 2020. ‗Kelompok Islam 212' Osella, F & Soares, B. (2010).Islam, Politics, Antropology. Oxford: Wiley-Blacwell. Shihab, A. (1998). Membendung Arus,Respon Gerakanakanakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan Tjokroaminoto, H. (2010). Islam dan Sosialisme. Bandung: Sega Arsy. Wahid, A. (2009). Kata Pengantar in Wahid Institute (penulis). Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia .Jakarta: The Wahid Institute,Gerakan Bhinneka Tunggal Ika & Maarif. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 786
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENGARUH PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP DEMOKRASI Christine Divia Anastasia, Ilmu Hukum/Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Email: Muh. Ali Masnun, Ilmu Hukum/Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, E-mail: alimasnun@mhs.unesa.ac.id Abstrak Presidential Treshold merupakan ambang batas pemilihan umum Presiden dan wakil presiden yang tertuang pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan persentase 20% kursi dari jumlah kursi DPR atau memeroleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Presidential Treshold ini sebagai open legal policy, meskipun telah berkali- kali digugat karena dinilai menimbulkan hak kapitalisme yang semakin dominan sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemilihan umum dimata masyarakat dan segala aspek perlindungan hak masyrakat dalam berkontribusi dalam bidang politik karena telah dikuasai oleh pihak pihak yang memenangkan kursi, padahal banyak sekali kandidat yang memiliki potensi tetapi tidak mendapatkan kesempatan karena kelompok atau partainya tidak berhasil meraih ambang batas tersebut. Jika pemilihan umum menjadi simbol atas demokrasi maka hal tersebut tidaklah cukup, didalam pemilihan umum perlu ada unsur- unsur kedemokrasian yang lebih mendalam lagi sebagai akses masyarakat memberikan aspirasi demokrasi, terutama dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Presidential Treshold pada akhirnya membuka mata masyrakat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagai kandidat yang memiliki partai dengan dominasi kursi pemerintah dan bukan secara objektif tentang kapabilitas dan potensi calon tersebut. Kata Kunci: Presidential Treshold, Pemilihan Umum, Demokrasi Abstract The Presidential Threshold is a threshold for the election of the president and vice president as stipulated in article 222 of Law number 7 year 2017 with a percentage of 20% of the total seats in the House od Representative or obtaining 25% of the nationally valid votes in the previous election for members of the House of Representative. The Constitutional Court has determined this Presidential Threshold as an open legal policy, even though it has been sued many times because it is considered to create increasingly dominant capitalism rights so that it is very influential on the development of elections in the perspectie of the community and all aspects of protecting the rights of the community in contributing to the political field because it has been controlled by the public. Parties who win seats, even though there are many candidates who have potential but do not get the opportunity because their groups or parties have not succeeded in reaching the threshold. If the election becomes a symbol of democracy then it is not enough, in the election there needs to be elements of democracy that are even deeper as people's access to democratic aspirations, especially in the election of presidential and vice-presidential candidates. The Presidential Threshold in the end opened the perspective of the public to elect the presidential and vice presidential candidates as candidates who have a party with a dominant government seat and not objectively about the capabilities and potential of these candidates. Keywords: Presidential Treshol , Election, Democracy FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 787
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 menyatakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah kemerdekaan, salah satu implementasinya adalah kemerdekaan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Prinsip dalam pemilihan umum mengupayakan semua lapisan masyarakat berhak menentukan siapa yang akan dipilih tanpa ada paksaan dan murni atas dasar kehendaknya maka Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dalam pemilihan umum dengan asas luberjurdil yaitu langsung umum bebas jujur dan adil. Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden merupakan puncak pesta demokrasi karena mereka akan membentuk negara ini secara langsung dibawah kekuasaannya, sehingga setiap kali menuju pemilihan umum presiden dan wakil presiden, banyak media memberikan fasilitas informasi mengenai calon-calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak jarang kondisi sangat membara kampanye-kampanye dilakukan secara detail dari desa ke desa dari kota ke kota, tanya jawab calon presiden dan wakil presiden, dan lain sebagainya. Kontroversi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tidak hanya berlatarbelakang sosio-politik para calon, tetapi latar belakang pemilihan umum itu sendiri juga seringkali mendapat sorotan. Salah satu kontroversi pemilihan umum tersebut adalah Presidential Treshold, Presidential Treshold didalam Putusan MK nomor 53/PUU- XV/2017 dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Presidential Treshold atau ambang batas calon Presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik maupun partai politik gabungan harus memenuhi syarat dengan perolehan persentase 20% dari kursi DPR atau memperoleh dari suara sah secara nasional dengan persentase 25% pada pemilu anggota DPR sebelumnya, implementasi Presidential Treshold di Indonesia nyatanya menjadi kekeliruan, karena menurut J. Mark Payne pada dasarnya Presidential Treshold merupakan syarat terpilihnya presiden dan wakil presiden jadi bukanlah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden1 Kekeliruan definisi Presidential Treshold dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia memicu kapitalisme sektor pemerintahan oleh partai politik karena Presidential Treshold berdampak pada keberadaan partai politik dimana persentase idealnya sebuah partai politik menjadi golden ticket bagi para calon tanpa harus berkoalisi. Akhirnya, perwujudan presidential treshold adalah memaksa masyrakat untuk mengurangi hak demokrasinya karena kondisi idealnya telah ditetapkan oleh parlemen, sehingga perwujudan demokrasi hanya sebatas pilihan ideal.2 Presidential Treshold telah menuai kritik sehingga gugatan sudah FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 788
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berkali-kali diajukan adalah ketidaksesuaian Presidential Treshold dengan demokrasi yang menunjukan kesempitan pemilihan warga negara dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, gugatan tersebut diajukan tetapi tidak membuahkan hasil. Maka dari itu penulis menyelidiki bagaimana sebenarnya Presidential Treshold bekerja dalam demokrasi di Indonesia sehingga membuat mahkamah konstitusi tidak menerima gugatan tersebut sama sekali. Presidential treshold tentu sangat berkaitan dengan partai politik dan masyarakat, persentase partai politik menduduki kursi DPR menggambarkan bahwa masyrakat lebih memilih partai politik daripada calon tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran partai politik dalam komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah sangatlah krusial, komunikasi tersebut terbentuk dengan mempresentasikan setiap aspirasi publik dalam kemasan yang mereka bawakan menjadi public opinion karena partai politik mempunyai sistem perwakilan, kedudukan, dan peranan partai politik yang dominan. Maka dari itu sistem demokrasi yang diciptakan oleh partai politik adalah representative democracy.3 Persentase partai politik tidak bisa dilepaskan dari peranan masyarakat yang terlibat langsung dalam pemilu DPR yang berpengaruh pada hasil yang akan mendominasi pola perspektif masyrakat. Keseragaman tersebutlah yang membuat partai politik menjadi dominan dimata masyarakat. Umumnya solidaritas ini terbentuk karena adanya percepatan modernisasi dimana semua orang mampu menyeragamkan pendapatnya dengan media sosial serta pendidikan yang sama dianggap menjadi pola solidaritas pikiran. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana cara masyarakat bekerja dalam sistem pemilihan umum dan terbentuklah persentase bagi setiap partai politik. RUMUSAN MASALAH Mengetahui bagaimana karakter masyarakat society yang mempengaruhi persentase pemilu yang berakibat pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dengan menguji reliabilitas data yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga akhirnya penelitian ini menyimpulkan menjadi suatu gagasan normatif.4 Presidential Treshold terikat dengan partai politik. Presentase partai politik tentu saja tidak hanya sekedar perjuangan satu tahun saja, pasti ada historis terhadap suatu partai politik untuk dibalik kepercayaan masyarakat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 789
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membentuk suatu kepercayaan dengan sistem yang teratur sehingga tepat sasaran pada masyarakat modern dan klasik. Kepercayaan partai politik yang mendominasi di mata masyarakat akan berpengaruh terhadap persentse Presidential Treshold sehingga jika ditarik relasi dengan demokrasi adalah permainan fungsi partai politik dan perannya dalam sistem politik demokrasi.5 PEMBAHASAN Globalisasi membawa Indonesia kepada era Society 5.0 sehingga membuat masyarakat Indonesia mempunyai pemikiran yang berbeda dan dinilai tidak memandang pada pola pengelompokan. Society 5.0 hadir dengan perkembangan teknologi yang berdampingan dengan masyarakat, sehingga masyarakat berfokus pada penawaran yang memenuhi keberagaman individu serta kelompok yang menyejahterakan. Perspektif kebutuhan lanjutan dari masyarakat Society 5.0 adalah karakter yang tidak memandang lagi pola regional, usia, jenis kelamin, atau bahkan bahasa karena masyarakat ini berfokus untuk membuat keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan solusi yang diseimbangi melalui ruang maya dan fisik. Ciri khas dari masyarakat Society 5.0 adalah pada solusi yang ditawarkan apakah menguntungkan dan revolusioner.6 Maka dari itu karakter yang tajam dari masyarakat Society 5.0 adalah kehidupan bermasyarakat yang mampu memecahkan permasalahan dan menemuan solusi yang tepat.7 Masyarakat society 5.0 telah menyadari persaingan yang ketat ini diperlukan adanya ilmu pengetahuan yang rasional dan kognitif. Maka dari itu solidaritas pemikiran masyarakat Indonesia saat ini menghasilkan pengetahuan yang sistematis, kemasyarakatan yang bertujuan mencapai kebenaran, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan.8 Globalisasi melibatkan semua peran masyarakat, tak terkecuali peran politisi dan partai politik semakin mengadopsi media sosial dengan tujuan- tujuan politik mereka sehingga melibatkan masyarakat secara langsung dan mudah digunakan sebagai ruang publik, kampanye, dan menyebarkan informasi sehingga politisi dan partai politik semakin memainkan kontribusi peran masyarakat dalam perdebatan rasional-kritis karena menguasai komunikasi publik adalah cara mereka untk merebut hati masyarakat dengan memenangkan kuasa di atas kompetisi politik.9 Peran komunikasi masyarakat secara langsung membuat komunikasi dua arah tersebut membuat ruang diskusi yang membutuhkan solusi, akhirnya siapa yang mampu mendominasi media massa ini, akan membentuk dominasi pada pilihan masyarakat. Pada akhirnya, partai politik yang membuka jalan baru bagi demokrasi dinilai representative demorcarcy yang sesungguhnya karena dapat mengelola konflik melalui dialog, menanggapi berbagai aspirasi dan kepentingan para pihak yang berkonflik, dan membawanya ke dalam proses menimbulkan masalah informasi mengenai politik dari pemerintah ke karena penyampaian FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 790
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat memperkuat pertahanan kekuasaanya sendiri karena mereka mengerti akan kebutuhan dari masyrakatnya.10 treshold membuat partai politik berlomba-lomba memberikan penawaran yang menjanjian kesejahteraan dan solusi dengan kampanye-kampanye yang paling mudah yaitu sosial media. Globalisasi yang mempercepat arus komunikasi membuat informasi yang diberikan oleh partai politik dengan dukungan hadirnya politikus, kritikus, serta bagian publik lainnya yang sudah fokus terhadap isu pemerintahan mengalir dengan cepat sehingga membuat publik semakin cepat mengetahui eksisetensi partai tersebut, masalah yang ditimbulkan adalah partai yang semakin besar akan menjadi lebih besar karena mereka mempunyai target yang cukup matang, beberapa faktor yang menyebabkan eksistensi mereka semakin besar adalah partisipan yang besar dan sudah mengenal partai politik tersebut cukup lama. Komitmen mereka seolah-olah menjadi nyata karena janji mereka sangat relevan dengan kondisi terkini yang dilakukan di sosial media, maka dari itu arus globalisasi tidak membuat keseimbangan yang sama dengan komitmen yang seharusnya. Presidential Pada akhirnya beberapa partai politik membuat beberapa diantaranya mempunyai hak kapitalisme dan menyempitkan partai-partai kecil. Partai-partai kecil ini akhirnya terbunuh karena presidential treshold memaksa partai politik untuk berlomba lomba seolah-olah hadir di masyarakat dan dengan mudah mereka memenangkan suara hati masyarakat. Presidential Treshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR ini mempunyai kelemahan yang sangat fatal karena merupakan syarat pencalonan dan bukan syarat terpilihnya presiden, dimana saat pencalonan masyarakat tidak terlibat secara penuh dalam pemenuhan persentase tersebut, masyarakat hanya seolah-olah dipasrahkan pada pilihan yang dipenuhi kriteria statis sedangkan pilihan presiden dan wakil presiden adalah hal yang dinamis. Pasal ini membuat batasan masyarakat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden karena pencalonan yang dihadirkan adalah pencalonan yang idealnya adalah persentase dari kursi-kursi yang belum tentu diisi oleh karakter orang yang sama dalam sebuah pemerintahan, dan menutup partai- partai kecil untuk muncul. Akhirnya Presidential Treshold adalah kampanye gratis yang dihadirkan pemerintah untuk memenangkan suatu kekuasaan politik oleh partai politik. Pasal ini akhirnya membesarkan partai politik yang jiwa kapitalisme untuk hegemoni mendominasi dan mempunyai FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 791
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pemerintahan karena pasal ini lebih mengarah politis dan menutup peluang partai-partai lainnya untuk dilihat oleh masyrakat dan berkembang, pada akhirnya orang-orang yang didalam partai tersebut keluar dan beralih pada partai lain untuk mendapatkan validasi atas eksistensinya dimata masyrakat, dan tumbal dari kejadian ini adalah tercorengnya partai yang ditingalkan dan dipandang sebelah mata oleh masyrakat. PENUTUP jawaban dan solusi sebelumnya. Penutup yang dikemukakan terhadap permasalahan disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak. Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai Konsep modal sosial yang mengumpulkan data yang aktual dan potensial akhirnya memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut, struktur yang terbangun melingkupi norma-norma, nilai-nilai, jejaring yang dibutuhkan oleh masyarakat, resiprositas, kerjasama, dan sehingga partai politik yang memainkan peran dirinya di dalam media sosial akan mendominasi kepada masyarakat karena memenuhi unsur-unsur konsep modal sosial.11 Sehingga kekuasaan kedudukan partai politik dalam politik dengan masuk ke media, akan mempengaruhi framing yang diberikan. Framing ini pada akhirnya akan memanipulasi masyarakat sebagai partai yang berperan aktif sebagai represenatative democracy, padahal pada keadaannya presiden dan wakil presiden harus mampu beradaptasi dengan era tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan masyrakat yang sesungguhnya. Dapat diartikan bahwa dominasi partai politik dimata masyarakat akan mempengaruhi persentase partai tersebut. Maka dari itu pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya bukan dari dominasi partai politik, tapi karena unsur objektif dari kredibilitas calon presiden dan wakil presiden tersebut. Jika presidential treshold menjadi syarat pencalonan bagi wakil presiden dan wakil presiden, presidential treshold adalah angka sebagai ramalan politik untuk maka partai politik hanya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik didepan media padahal belum tentu hal tersebut setara dengan kondisi aktualnya. DAFTAR PUSTAKA Ghafur, J. (2018, March 19). Presidential threshold. Fakultas Hukum - Universitas from 2022, Islam Indonesia. Retrieved May 18, Mausili, D. R. (2019, March). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System. Bappenas from 18, working papers. Retrieved May 2022, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 792
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Asshiddiqie, J. (n.d.). Mahkamah Konstitusirepublik Indonesia. Beranda | Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved May 18, 2022, from Yuliani, W. (2018, May). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. QUANTA. Retrieved 2022, May 18, from Kadir, A. G. (2014, July). DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA. Pustaka from Ilmiah Universitas Padjadjaran RSS. Retrieved May 18, 2022, Kusuma, (2021). Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(12), 6155-6167. Society 5.0. Syntax Literate doi:10.36418/syntax- literate.v6i12.5117 Utami, R. (n.d.). Integrasi Kurikulum di Indonesia Dalam Menghadapi era society 5.0. PROCEEDING 2022, from 81/1617 IAIN Batusangkar. Retrieved May 18, Fadli, M. R. (2021). Hubungan Filsafat Dengan ilmu pengetahuan Dan Relevansinya di era Revolusi 130. Ardha, B. (2014, May). Social Media Sebagai media Kampanye Partai Politik 2014 di Industri 4.0 (society 5.0). Jurnal Filsafat, 31(1), Indonesia. Retrieved May 18, 2022, from on/origin al/382-999-1-SM.pdf Ramadhanti, R. (2018). Partai Politik dan Demokrasi. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 16(3). Fathy, R. (n.d.). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan masyarakat. Jurnal from Pemikiran Sosiologi. Retrieved May 19, 2022, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 793
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL BERBASIS MIND MAPPING SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T Fadia Rizky Agustin1, Sujarwo2 Universitas Negeri Jakarta, Indonesia sujarwo- fis@unj.ac.id2 Abstrak Di era revolusi industri 4.0, guru dan siswa di daerah 3T memiliki keterbatasan memahami penggunaan teknologi modern, khususnya media pembelajaran yang berada di daerah 3T. Dengan masalah keterbelakangan teknologi, sangat sulit mewujudkan agar para guru dapat menguasai teknologi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui media pembelajaran digital berbasis mind mapping dapat mendukung pembelajaran di daerah 3T (2) mengetahui strategi media pembelajaran digital berbasis mind mapping di daerah 3T. Penelitian ini menggunakan metode penelitian menunjukkan mind mapping memberikan dampak positif terhadap keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan minat, semangat, dan pemahaman yang lebih baik terhadap materi pembelajaran. penelitian literature review. Hasil Kata Kunci: Media pembelajaran digital, Mind Mapping Abstract In the era of the industrial revolution 4.0, teachers and students in the 3T area have limited understanding of the use of modern technology, especially learning media in the 3T area. With the problem of technological backwardness, it is very difficult to realize that teachers can master other technologies.- based digital learning media mind mapping can support learning in the 3T area (2) find out the strategy of mind mapping in the 3T area. This study uses a literature review. The results showed that mind mapping had a positive impact on student activity in learning activities and increased interest, enthusiasm and better understanding of the subject matter. Keywords: Digital learning media, Mind Mapping PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan berkualitas merupakan tujuan ke-4 dari 17 tujuan yang terdapat di dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Berkaitan dengan pendidikan, di dalam SGDs disebutkan bahwa pendidikan mutlak merupakan hak asasi manusia yang mendasar. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020) Perkembangan di era revolusi industri 4.0 begitu pesat, mendorong tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif. Hal ini penting sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola dalam meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan Education Index yang dirilis oleh Human Development Reports, pada tahun 2017. (Ariawan, 2022) Indonesia menempati peringkat ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura adalah 0,832. Malaysia di tempat kedua (0,719) dan Brunei Darussalam (0,704). Di FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 794
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tempat keempat adalah Thailand dan Filipina, keduanya dengan skor 0,661. Kualitas pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-7 setelah Vietnam. Pendidikan di Indonesia masih belum maju bahkan sebelum wabah covid-19 melanda. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya karena kesenjangan akses pendidikan antara daerah maju dengan daerah terluat, tertinggal, dan terdepan (3T). Kesenjangan ini terlihat pada infrastruktur sekolah, internet, dan media pembelajaran. (Putera & Rhussary, 2018) Di era revolusi industri 4.0 ini, guru dan siswa di daerah 3T memiliki keterbatasan memahami penggunaan teknologi modern, khususnya media pembelajaran yang berada di daerah 3T. Dengan masalah keterbelakangan teknologi, sangat sulit mewujudkan agar para guru dapat menguasai teknologi lainnya. Dalam mewujudkan SDGs di Indonesia dibutuhkan pula SDM yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia agar masyarakat di daerah 3T mampu bersaing. Maka sangat penting untuk dipelajari mengingat sistem informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Saat ini, dunia era digital merupakan masa depan yang akan dihadapi oleh siswa. Pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi persaingan harus pula ditanamkan sejak dini agar masyarakat mampu bersaing dalam era digital saat ini. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan suatu media yang dapat mengatasi keterbatasan sarana penunjang proses belajar dan ketertinggalan daerah 3T. Oleh karena itu penulis merumuskan sebuah media pembelajaran digital berbasis mind mapping sebagai upaya pemerataan pendidikan di daerah 3T. Media pembelajaran digital berbasis mind mapping menjadi sarana informasi diharapkan mampu membangkitkan hasil belajar siswa dan membantu mengembangkan potensi mereka dengan terwujud dalam perilaku kreatif dan inovatif. Mind Mapping membantu siswa belajar dalam mengatur dan menyimpan informasi sebanyak mungkin dan mengelompokkannya secara alami, memberikan akses yang mudah dan instan. (Latipah & Adman, 2018) pemanfaatan teknologi Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana media pembelajaran digital berbasis mind mapping dapat mendukung pembelajaran di daerah 3T? (2) Bagaimana strategi media pembelajaran digital berbasis mind mapping di daerah 3T? Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui media pembelajaran digital berbasis mind mapping dapat mendukung pembelajaran di daerah 3T (2) mengetahui strategi media pembelajaran digital berbasis mind mapping di daerah 3T. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 795
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN Metode yang digunakan adalah literature review. Penggunaan metode ini terkait dengan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data. Tinjauan literature review adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis literature yang dipilih dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Tinjauan literature review diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lainnya melalui kata kunci. (Syafnidawaty, 2020) Kata kunci yang digunakan adalah media pembelajaran digital, mind mapping, dan daerah 3T. Kemudian, informasi yang didapatkan tersebut diseleksi untuk mendapatkan sumber data dan informasi yang relevan dengan topik untuk mencapai tujuan penulisan. PEMBAHASAN A. Media pembelajaran digital berbasis Mind Mapping dapat mendukung pembelajaran di daerah 3T Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar guru menerapkan media pembelajaran tanpa memahami sifat materi dan memperhatikan karakteristik peserta didik, hasil analisisnya adalah kebutuhan materi pembelajaran bagi peserta didik berbasis mind mapping yang digunakan untuk membantu meningkatkan keterampilan belajar mereka. (Santi et al., 2017) Media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa merupakan pemanfaatan teknologi yang sangat penting. Mind mapping merupakan media pendukung bagi peserta didik di daerah 3T yang dapat digunakan sebagai upaya pemerataan pendidikan di daerah 3T dengan kegiatan memetakan konsep dan ide peserta didik menjadi pemikir yang lebih baik, serta dengan keterbatasan media ini akan membuat percepatan dan kemajuan Pendidikan sangat penting bagi keberhasilan akademik peserta didik. Mind mapping mengusulkan fleksibilitas yang memadai untuk tetap tertarik dan membangkitkan rasa ingin tahu. juga membantu guru mengatasi perilaku pasif peserta didik, karena media pembelajaran ini dapat menumbuhkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa untuk belajar. Diketahui bahwa peserta didik sangat perlu mengembangkan media pembelajaran mandiri. Rencana perkembangannya memantau sistem kerja otak yang bersifat dinamis dengan berbagai jenis data visual, perbedaan bentuk, dan warna membuat perkembangannya sangat diinginkan. (Reza, Noor Ellyawati, 2021) Media pembelajaran mind mapping memiliki hasil belajar yang lebih baik. (Wilujeng et al., 2019) Media pembelajaran berbasis mind mapping Pembelajaran mind mapping menuntut peserta didik untuk memunculkan banyak ide tentang sebuah konsep yang diperkenalkan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 796
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ guru dijelaskan dalam mind mapping melatih peserta didik dengan kemampuan awal untuk mengekspresikan diri, serta pengembangan setiap ide menumbuhkan kemampuan untuk membangun sesuatu dari ide lain. Kemudian, peserta didik mempresentasikan mind mapping yang unik dan berwarna-warni di kelas untuk berlatih memahami mind mapping yang dibuat sendiri dan berlatih mengekspresikan ide mereka dengan lancar di depan kelas. (Darusman, 2014) Penggunaan mind mapping di daerah 3T memberikan dampak positif terhadap keaktifan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran dan menaikkan minat, semangat, dan pemahaman yang lebih baik terhadap materi. Hal ini peserta didik secara aktif dan gembira berpartisipasi dalam pengamatan dan praktik langsung, sehingga hasil belajarnya optimal dalam memberikan ide, tersebut. Penggunaan media ide-ide potensi, dan menggabungkan pembelajaran mind mapping dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan mengingat masyarakat di daerah 3T tertinggal dalam perkembangan teknologi. Sehingga media ini menciptakan sikap proaktif terhadap peningkatkan pembelajaran berdasarkan masalah pembelajaran yang dihadapi di daerah 3T. (Sulfemi, 2019) B. Strategi media pembelajaran digital berbasis Mind Mapping di daerah 3T Dilihat dari segi kelebihan media pembelajaran digital berbasis mind mapping yaitu peserta didik akan lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahaman isi materi pelajaran dan mendorong peserta didik meningkatkan keterampilan berpikir kreatif agar dapat dituangkan dalam mind mapping tersebut untuk mendukung inisiatif dan kesadaran diri peserta didik dalam melaksanakan tugas mereka. a) Perencanaan Perencanaan media pembelajaran berbasis mind mapping diawali dengan analisis keperluan untuk peserta didik, guru, dan, masyarakat di daerah 3T. Kemendikbud bekerjasama dengan Kominfo, Kemenkraf, developer dalam bidang Pendidikan seperti Ahli Kurikulum, Teknologi Pembelajaran akan melalukan survey dan tes di beberapa sekolah daerah 3T. Kemudian tim developer media pembelajaran akan mengerjakan perancangan dalam pembuatan media pembelajaran yang sesuai dan sejalan. b) Pelaksanaan 1. Media pembelajaran ini diterapkan untuk sekolah menengah pertama di daerah 3T. 2. Media pembelajaran ini untuk mendesain pembelajaran agar dapat memiliki keterampilan dalam mentransfer konsep dan teori ilmu pengetahuan. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 797
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 3. Bagi sekolah yang berada pada wilayah dengan aksesibilitas internet dan teknologi yang baik, media pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring melalui web dan terintegrasi dengan komunitas pendidikan sebagai tutor yang mengajarkan tahapan- tahapan dalam pondasi jiwa mind mapping. 4. Bagi sekolah yang berada pada wilayah dengan aksesibilitas internet, teknologi rendah dan keterbatasan tenaga pengajar, dapat menggunakan dua langkah yakni, (1) konten pembelajaran yang dapat diakses tanpa menggunakan internet saat membuat peta pikiran dapat dimanfaatkan secara offline. (2) konten pembelajaran yang diberikan oleh komunitas pendidikan yang terintegrasi dengan program Kampus Mengajar dari kemendikbud. Relawan yang berasal dari kampus atau instansi pendidikan akan mengajar di daerah 3T dengan media pembelajaran digital mind mapping memberikan layanan fasilitas bahan dan media dalam pembuatan mind mapping agar tersedia di daerah 3T. 5. Dalam media pembelajaran ini akan melakukan aktivitas dan kreativitas siswa karena media pembelajaran yang dibuat akan diaplikasikan untuk melatih siswa yang gigih, kreatif, tanggap terhadap perkembangan yang semakin kompleks di masa depan. c) Evaluasi Penilaian yang dilakukan mendekripsikan hasil evaluasi konteks program, input program, proses program, dan hasil mind mapping, kemudian membandingkannya dengan kondisi yang diharapkan atau standar yang sudah ada. PENUTUP Media pembelajaran digital berbasis mind mapping mempunyai hasil belajar yang lebih baik untuk penerapan proses pendidikan di daerah 3T karena membantu melatih guru kepada peserta didik dalam meningkatkan pemahaman isi pelajaran yang disampaikan. Mind mapping menjadi media pendukung bagi peserta didik di daerah 3T yang dapat digunakan sebagai upaya pemerataan pendidikan di daerah 3T dengan mengusulkan fleksibilitas yang memadai untuk tetap tertarik dan membangkitkan rasa ingin tahu. Strategi akan dimulai dengan analisis kebutuhan untuk peserta didik, pendidik, masyarakat di daerah 3T. Media pembelajaran akan melakukan aktivitas dan kreativitas siswa karena media pembelajaran yang dibuat akan diaplikasikan untuk melatih siswa yang gigih, kreatif, tanggap terhadap perkembangan yang semakin kompleks di masa depan. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 798
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Diharapkan bagi peserta didik, dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Bagi Pendidik dan Masyarakat di Daerah 3T, menjadi alternatif media pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik serta bermakna untuk peserta didik. serta menginisiasi masyarakat di daerah 3T untuk mandiri secara pendidikan dan mengembangkan wilayahnya. Bagi penelitian selanjutnya melakukan pelaksanaan media pembelajaran mind mapping di daerah 3T agar dapat mempromosikan ilmunya lebih luas. DAFTAR PUSTAKA Ariawan, S. (2022). Antara Ada Dan Tiada: Studi Terhadap Tingkat Kehadiran Dan Keaktifan Mahasiswa Dalam Pembelajaran Online Di Era Covid-19. Scholaria: Jurnal Pendidikan 12(1),62-68. Dan Kebudayaan, Darusman, R. (2014). Penerapan Metode Mind Mapping (Peta Pikiran) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa Smp. Infinity Journal, 3(2), 164. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Tujuan 4 : Memastikan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua Target Nasional Untuk Pendidikan. Komisi Hak Asasi Manusia, 1, 1-10. Latipah, H. W., & Adman, A. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik (Studi Kuasi Eksperimen Pada Kompetensi Dasar Mengidentifikasikan Fasilitas Dan Lingkungan Kantor Kelas X Program Keahlian Administrasi Perkantoran Di Smkn 3 Bandung). Jurnal Pendidikan Manajemen 3(1), 274. Putera, M. T., & Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3t (Terdepan,Terpencil Dan Tertinggal) Di Kabupaten Mahakam Hulu. Ekonomi Dan Manajemen, 12, 144-148. Perkantoran, Reza, Noor Ellyawati, R. M. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Mind Mapping Dengan Powerpoint Di SMA Islam Terpadu Granada Samarinda. Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro, 9(1), 1-4. Santi, V. P., Abdat, C. H., & Makhmudah, U. (2017). Pengembangan Panduan Mind Mapping Untuk Meningkatkan Keterampilan Belajar. Consilium : Jurnal Program Studi Bimbingan Dan Konseling First Published, 5(2), 4-5. Sulfemi, W. B. (2019). Model Pembelajaran Kooperatif Mind Mapping Berbantu Audio Visual Dalam Meningkatkan Minat, Motivasi Dan Hasil Belajar IPS. Jurnal Pipsi (Jurnal Pendidikan Ips Indonesia), 4(1), 13. Syafnidawaty. (2020). Pengertian Literature Review. Universitas Raharja. Wilujeng, B. S., Mahendra, Y. S., Ulumiyah, F., & Dukun, K. (2019). Media Pembelajara Berbasis Mind Mapping. Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa, 03(1), 57-59. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 799
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TRADISI KUPATAN DALAM SDG"S KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN IBU HAMIL PADA MASYARAKAT JAWA MATARAMAN DI SURABAYA FX Sri Sadewo1), Martinus Legowo 2), Refti Handini Listyani 3), dan Diyah Utami4) Afiliasi: 1-4) Program Studi Sosiologi, FISH-Unesa Email: fsadewo@unesa.ac.id Abstrak Ritual tentang kematian bisa dianggap sebagai kerelaan keluarga atas kehilangan anggotanya, tetapi juga sebagai usaha untuk memberikan keyakinan peralihan dari dunia orang hidup menuju dunia kematian. Ritual tersebut sering hanya dilaksankan pada waktu tertentu saja dan menjadi penting bagi orang yang berusia dewasa. Sementara itu, kematian anak balita, apalagi ketika terjadi keguguran, sering tidak diingat. Pada kenyataanya, hal itu tidak sepenuhnya benar pada masyarakat Jawa Mataraman. Melalui penelitian ini, keberadaan anak balita dan/atau janin di dalam kandungan yang meninggal ternyata telah mengambil posisi penting dalam tradisi kupatan. Ingatan-ingatan tersebut patut diduga membantu meminimalisir kematian bayi dan keguguran. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan metode etnografi pada tradisi Kupatan pada masyarakat Jawa. Tradisi ini tidak saja dilakukan pada wilayah perdesaan, tetapi di perkotaan. Kata Kunci : Ritus, Kupatan, Kematian Bayi Abstract Rituals about death can be seen as a family's willingness to lose a member, but also as an attempt to provide confidence in the transition from the world of the living to the world of the dead. These rituals are often only carried out at certain times and become important for adults. Meanwhile, the death of a child under five, especially when a miscarriage occurs, is often not remembered. In fact, this is not entirely true for the Javanese Mataraman community. Through this research, the presence of children under five and/or fetuses in the womb that died has taken an important position in the Kupatan tradition. These memories should be suspected of helping to minimize infant deaths and miscarriages. This can be known by using the ethnographic method in the Kupatan tradition of Javanese society. This tradition is not only carried out in rural areas, but in urban areas. Keyword : Rituals, Kupatan, Infant Mortality PENDAHULUAN Di dalam peradaban manusia, kelahiran, perkawinan dan kematian menjadi satu rangkaian ritual yang tidak terpisahkan. Kelahiran menjaga penanda dari kehadiran anggota baru dalam masyarakat. Perkawinan merupakan proses penyatuan dari dua orang dengan keluarga yang berbeda. Perkawinan menjadi awal dari proses kehadiran anggota baru pada masa selanjutnya. Sementara itu, kematian merupakan proses pemisahan antara FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 800
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seorang yang meninggal dan komunitasnya. Komunitas menyatakan kehilangan atas keberadaan individu tersebut. Di dalam ketiga peristiwa itu, ada ketidakpastian. Ada ketidakpastian bagaimana masa depan anak yang dilahirkan, begitu pula ada ketidakpstian kebahagiaan pasangan, hingga juga ketidakjelasan kehidupan sesudah kematian. Agama dan budaya memberikan ―kepastian‖ (dalam tanda kutip) dengan ritual-ritualnya. Sejumlah teori tentang agama menjelaskan bagaimana agama mampu memberikan kedamaian dan menjawab ketidakpastian.(Beckford, 2003; Blasi, 2007; Cipriani, 2015; Kottak, 2018) Lebih dari itu, agama dan budaya memperkaya peradaban manusia tidak saja dengan ritus lingkaran kehidupan (rites of passage) seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Ritus- ritus di dalam keagamaan juga memperkuat atau memberikan kepastian pada hidup manusia, termasuk kehadiran Sang Ilahi dalam konsep keagamaan. Selain memberikan keyakinan akan kepastian, ritus agama juga memiliki fungsi di dalam masyarakat. Clifford Geertz dalam penelitiannya di Mojokuto mencermati bahwa tradisi lebaran (riyaya) yang jauh tepat pada 1 Syawal ternyata memiliki fungsi integrasi di dalam masyarakat. Di tengah-tengah politik aliran yang menguat pada awal kemerdekaan, selain ritus nasional, seperti perayaan kemerdekaan (17 Agustus), pada saat hari lebaran kelompok- kelompok masyarakat yang berkonflik dalam kehidupan politiknya saling berdamai dan disatukan. Mereka tidak menyebut Idul Fitri, tetapi riyaya lebaran yang berarti membuka luas pintu maaf. (Geertz, 2014) Di dalam masyarakat Jawa Mataraman, simbolisasi integrasi sosial diperkuat pada saat lima hari (sepasar) hingga seminggu setelah hari raya Idul Fitri dengan tradisi riyaya kupatan. Pada saat riyaya kupatan, hampir setiap keluarga membuat ketupat dan lepet. Ketupat yang terbuat dari beras itu dimakan bersama opor ayam, sambal goreng hati dan pelengkap lainnya. Sementara itu, lepet yang terbuat dari ketan dan parutan kelapa dimakan sebagai kudapan. Ketupat diartikan dari kata kulo sing lepat (saya yang salah). Pernyataan bersalah dan meminta untuk dimaafkan. Sejumlah penelitian tentang tradisi riyaya kupatan lebih banyak mencermati dari nilai-nilai kearifan lokal berikut sumber-sumbernya. Karena diadakan paska hari raya Idul Fitri, para peneliti lebih mencermati tradisi sebagai perwujudan nilai-nilai agama Islam.(Aisyah, 2021; Nafwa, 2020; Sujarwoko, 2016) Terlepas dari keterkaitan dengan nilai-nilai Islam, pernyataan dari budayawan masyarakat Jawa Mataraman lebih menyebut riyaya kupatan sebagai bakda cilik. Kata ―bakda‖ dalam bahasa Indonesia adalah sesudah. Bakda diartikan sesudah bulan puasa (Ramadhan) atau berarti Syawal. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata ―cilik‖ adalah kecil. Kata kecil bisa berarti hari raya di luar hari besar (Idul Fitri), tetapi dalam kasus ini berarti anak- anak. Riyaya Ketupat tu bakda cilik atau riyaya anak-anak. Menurut GKR Koes Moetiyah (Ketua LDA Kraton Kasunanan Surakarta), hal FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 801
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ itu bisa dipahami bahwa riyaya ketupat itu untuk mendoakan roh janin yang tidak bisa dilahirkan atau keguguran. Oleh karena itu, keluarga yang istrinya pernah mengalami keguguran memiliki kewajiban membuat ketupat-lepet. Persoalannya, aspek kependudukan dalam tradisi kupatan ini, khususnya kematian janin (infant morbidity) jarang dicermati oleh para peneliti tentang tradisi ketupat. Hal ini sebenanrya sangat penting bahwa penghargaan terhadap janin menjadi satu indikator untuk mencegahan kematian janin, berikut pada masa sesudahnya, yaitu mulai sejak lahir, tiga tahun, lima tahun hingga dewasa. Keguguran, terutama akibat ketidaksengajaan merupakan dipahami untuk menjelaskan kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak ini menjadi perhatian dunia. Hal itu terbukti dalam pernyataan MDG's (Millineum Development Goals/Tujuan Pembangunan Milineum) (2000-2015) dalam point 4 (Pengurangan Kematian Bayi) dan point 5 (Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil) yang disepakati oleh 189 negara-negara anggota PBB. Setelah hasil evaluasi MDG's, kesepakatan diperluas dalam bentuk pernyataan SDG's (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dalam tujuan ke-3, yaitu: memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia (ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages).(Bappenas, 2017; Cossio et al., 2012; Harry, 2015; UNEP & UNDP, 2015) turut menandatangani dan mengimplementasikan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Di dalam pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), pencapaian MDG's menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Seluruh kebijakan dan program kerjanya diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan seterusnya, termasuk penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Di bidang kesehatan ibu dan anak, salah satunya programnya adalah jampersal (jaminan persalinan) yang menggratiskan biaya melahirkan dengan catatan ditangani oleh tenaga kesehatan dari sejak awal kehamilan. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (2014- sekarang). Penerapan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan bagi seluruh warga negara dilakukan untuk menjamin kesehatan sebagamana pada tujuan ke-3 dari SDG's. Namun demikian, terlepas dari program-program pemerintah tersebut, sejumlah penelitian Riset Etnografi Kesehatan yang (2012-2019) dilakukan oleh Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa turut menentukan keberhasilan pencapaian target SDG's, khususnya tentang kesehatan ibu dan anak.(Harry, 2015) Sejak MDGs, pemerintah Indonesia faktor-faktor sosial budaya Tidak jauh berbeda dengan penelitian etnografi kesehatan tersebut, mendasari pada pemikiran H.L Blum,(Shi & Singh, 2012) artikel mengulas tentang bagaimana tradisi kupatan dari aspek kependudukan. Hal itu diawali juga dengan mencermati konstruksi masyarakat Jawa tentang kehamilan dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 802
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kelahiran yang baik (becik) dan buruk (ala), termasuk kematian bayi lahir dan ibu melahirkan. Tradisi kupatan menjadi celah untuk mencermati konstruksi sosial tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perspektif teori yang digunakan adalah fenomenologi E. Husserl. Dalam perspektif E. Husserl, setiap individu memiliki kesadaran reflektif dan dapat bertindak atas dasar kesadaran itu. Kesadaran terbentuk dari pengalaman keseharian yang bersifat subyektif.[14]-[17] Kehamilan, kelahiran dan keguguran merupakan pengalaman subyektif dari ibu hamil (dan suaminya). Pengalaman itu membentuk kesadaran tentang kesehatan pada masa kehamilan dan sesudahnya. Lebih dari itu, keluarga juga memposisikan kehadiran bayi di dalam kehidupannya. Berdasarkan pendekatan dan perspektif teori yang digunakan, maka subyek penelitiannya adalah keluarga yang pernah mengalami keguguran atau sejenisnya dan masih melakukan tradisi kupatan. Mereka dipilih karena dinilai memiliki pengalaman subyektif tentang peristiwa tersebut. Pengalaman dan kesadaran reflektif ini pada gilirannya menghasilkan pemaknaan atas aktivitas tradisi kupatan yang dilakukannya. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui teknik pengumpulan dengan wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam dilakukan sedemikian rupa hingga mengungkapkan kesadaran reflektif tentang kehamilan dan keguguran. Di dalam pendekatan kualitatif, khususnya apa yang dilakukan oleh peneliti antropologi kesehatan, hal ini merupakan usaha untuk menarasikan pengalaman sehat-sakitnya (illness narratives). [18]-[21]) Selain melalui wawancara mendalam, peneliti FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 803
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ juga melakukan pengamatan mulai dari lingkungan rumah hingga pelaksanaan tradisi kupatan. Dari data-data terkumpul, peneliti memperoleh susunan narasi, berikut elemen-elemen di dalamnya antara lain: abstraksi cerita, kejadian dan tindakan yang dilakukan, evaluasi pemaknaan tentang tindakan dan kejadian hingga jalan akhir pemecahan yang dilakukan. Di dalam analisis, peneliti melakukan reduksi atas cerita tersebut berdasarkan kelima hal tersebut. Namun demikian, untuk memastikan kesahihannya, peneliti memperhatikan koherensi, korepsondesi hingga kontextual dari cerita tersebut.(Bolaki, 2016; De Fina & Georgakopoulou, 2011; Hendry et al., 2018; Hyden, 2008; Jurecic, 2012) PEMBAHASAN Kelahiran dan Kematian Ibu dan Anak di Jawa Timur Persoalan kematian anak paska kelahiran (post-natal) dan kematian ibu pada saat melahirkan menjadi perhatian yang luar biasa di Indonesia, terutama pada saat awal paska pemerintahan Suharto. Pada saat itu, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) sangat tinggi. Setiap pada masa krisis pergantian kekuasaan yang sebelumnya didahului dengan krisis ekonomi, angka kematian bayi, mulai dari neo-natal, hingga usia di bawah lima tahun mengalami peningkatan. Hal itu semakin nampak terjadi pada peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto (1965-1966), angka kematian anak dari 201 per 1000 kelahiran hidup (tahun 1964) meningkat menjadi 230 (tahun 1965) dan kembali turun 189 per 1000 kelahiran hidup (tahun 1966). 180 160 166 160 150 140 114 121 120 100 58 85 84 48 62 80 38 52 60 31 23 28 40 1960 20 Neo-natal 0 1970 Infant Child 1980 1990 2000 18 20 23 2020 Gambar 1. Angka Kematian Neo-natal, Bayi dan Anak di bawah 5 tahun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 804
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1960-2020. Usaha menurunkan angka kematian bayi (AKB), terutama neo-natus (pada saat kelahiran) dan angka kematian ibu (AKI) pada saat melahirkan atau dikenal dengan maternal mortality rate sebenarnya telah dilakukan sejak jaman pemerintahan kolonial William Deandels (Inggris/Perancis). Di dalam sejarah kebidanan di Indonesia, keprihatinan William Deandels terhadap angka kematian bayi dan ibu yang begitu tinggi di Jawa memaksa untuk membuat kebijakan pelatihan dukun bayi (tahun 1808). Kebijakan berlanjut pada pemerintahan kolonial Belanda dengan pembukaan pendidikan dokter Jawa dan bidan (tahun 1849). Dua tahun berikutnya, para bidan yang lulus diijinkan untuk bekerja di RS dan masyarakat. Pada masa pemerintahan Soekarno, Kementerian Kesehatan di bawah J. Leimena membuka kursus tambahan bagi bidan diikuti dengan pendirian BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) di Yogyakarta tahun 1953. Tahun 1957 BKIA diubah menjadi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Tahun 1992, melalui Instruksi Presiden, bidan ditempatkan di setiap desa (Bidan Desa).(Astiannis & Saripudin, 2018; Sari, 2016) Namun demikian, eksistensi bidan sendiri mengalami pasang surut. Setelah sekolah ke- bidanan pada masa kolonial Belanda, tahun 1950 berdiri sekolah bidan bagi lulusan SMP, setara dengan SMA (3 tahun). Empat tahun berikutnya sekolah guru bidan. Tahun 1975- 1984 sekolah bidan ditutup, dan program pendidikan bidan swadaya dibuka tahun 1985. Tahun 1993 dibuka kembali dengan program pendidikan bidan B (1 tahun) dan C (3 tahun) untuk lulusan SMP. Tahun 1996 program pendidikan Diploma III (A.M. Keb) dibuka dan empat tahun berikutnya (tahun 2000) program pendidikan Bidan Pendidik Diploma IV (S.ST), dan tahun 2006 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran menyelenggarakan program magister kebidanan. Tabel 1 Jumlah Kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 KABUPATEN/KOT A PHC LAKI- LAKI JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN KESELURUHAN KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KAB. BLITAR KAB. KEDIRI KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. JEMBER 24 31 22 32 24 37 39 25 50 HIDU P 3372 25 5441 52 4641 38 7.354 46 MATI H+M 3.397 5.493 4.679 7.400 8.076 48 11.574 46 20.210 96 7.982 64 18.137 193 8.124 1.162 20.306 8.046 1.833 HIDUP MATI H+M HIDUP MATI H+M 318 5.179 4.319 6.966 21 34 25 37 3.201 5.213 4.344 7.003 6.552 10.620 8.960 14.320 46 86 63 83 6.598 10.706 9.023 14.403 7.419 11.092 19.238 7.465 17.015 37 38 66 54 118 7.456 11.130 19.304 7.519 17.133 15.495 22.666 39.448 15.447 35.152 85 84 162 118 311 1.558 2.275 3.961 15.565 35.463 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 805 AK Neo- natu s 7,0 8,1 7,0 5,8 5,4 3,7 4,1 7,6 8,8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. PROBOLINGGO KAB. PASURUAN KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. JOMBANG KAB. NGANJUK KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. GRESIK KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU JUMLAH 45 11.727 77 25 20 33 5.486 79 4.771 49 9.292 49 33 26 27 34 20 26 22 24 36 33 33 32 22 21 20 30 9 3 16 6 1.269 49 18.146 41 8.651 18 10.064 90 7.456 32 4.424 16 4.260 25 5.435 63 8.875 97 8.293 78 8.593 28 10.465 59 7.340 34 8.588 106 7.091 19 7.938 87 2.078 7 1.129 11 5.320 25 1.816 20 8 6 6 63 5 968 294.115 1.854 1.628 14 1.115 3 1.275 8 21.787 51 1.595 11 6,30 11.804 5.565 482 9.341 12.739 18.187 8.669 10.154 7.488 444 4.285 5.498 8.972 8.371 8.621 10.524 7.374 8.694 711 8.025 2.085 114 5.345 1.836 1.642 1.118 1.283 21.838 1.606 295.969 10.851 5.224 4.515 883 12.148 17.633 7.957 9.599 692 4.227 3.914 4.998 843 7.909 8.146 9.844 8.021 793 6.745 7.351 2.061 986 5.203 1.796 1.496 997 1.216 21.703 1.555 280.078 62 60 33 59 34 18 18 80 20 29 20 33 53 57 24 31 27 81 15 45 11 13 28 22 11 4 10 40 10 1.378 4,92 10.913 22.578 5.284 4.548 8.889 10.710 9.286 18.122 12.182 17.651 7.975 9.679 6.940 4.256 3.934 5.031 8.483 7.966 8.170 9.875 8.048 8.011 6.760 7.396 2.072 999 5.231 1.818 24.838 35.779 16.608 19.663 14.376 8.651 8.174 10.433 17.305 16.202 16.739 20.309 15.361 16.518 13.836 15.289 4.139 2.115 10.523 3.612 1.507 1.001 1.226 21.743 1.565 281.456 574.193 3.124 2.112 2.491 43.490 3.150 139 139 82 108 83 59 36 170 52 45 45 96 150 135 52 90 61 187 34 132 18 24 53 42 25 7 18 91 21 3.232 5,63 Terlepas dari carut-marut pendidikan kebidanan di Indonesia, perlakuan terhadap kehamilan dan persalinan telah berhasil mengurangi angka kematian bayi baru lahir hingga balita. Dari tahun 1960 hingga tahun 2020, gambar 1 menunjukkan angka penurunan yang dratis pada jumlah kematian anak (bawah lima tahun/balita) dan bayi (di bawah satu tahun/batuta) dari semula berada di angka 150 ke atas menjadi hingga di bawah 23 jiwa per 1000 kelahiran. Sementara itu, angka kematian bayi baru lahir menurun secara bertahap mulai dari 58 jiwa per 1000 kelahiran hidup per tahun menjadi sekitar 18 jiwa per 1000 kelahiran hidup. Artinya, sejak dari kandungan hingga lahir ibu telah terpantau dengan baik. Di Jawa Timur, bila membandingkan antara gambar 1 dan tabel 1, maka jumlah kematian bayi baru lahir sebenarnya jauh di bawah angka nasional yang berada di kisaran 18 bayi lahir per 1000 kelahiran hidup, yaitu: 5,63. Tabel itu juga menunjukkan bahwa angka kematian bayi laki-laki jauh lebih tinggi dengan bayi perempuan. Namun demikian, bila memperhatikan dengan seksama, maka ada satu atau lebih kabupaten/kota di setiap wilayah ekologi budaya yang berbeda memiliki angka kematian bayi baru lahir lebih FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 22.717 10.849 9.368 1.823 24.921 35.838 16.644 19.833 14.428 8.696 8.219 10.529 17.455 16.337 16.791 20.399 15.422 16.705 1.387 15.421 4.157 2.139 10.576 3.654 3.149 2.119 2.509 43.581 3.171 577.425 806 6,1 12, 8,8 5,9 3,3 1,6 2,1 8,6 3,6 5,2 5,5 9,2 8,6 8,3 3,1 4,4 3,9 11, 2,4 8,6 4,3 11, 5,0 11, 8,0 3,3 7,2 2,0 6,6 5,63
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tinggi dan mendekati angka nasional. Kabupaten Sampang mewakili budaya Madura, sedangkan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, serta Kota Probolinggo nampak mewakili wilayah Pedalungan. Masyarakat Pedalungan merupakan masyarakat hybrid antara etnis Jawa dan etnis Madura.1 Di dalam budaya Madura, eksistensi dukun bayi sangat kuat di dalam masyarakat, begitu pula yang terjadi di wilayah pedalungan. Dukun bayi terlibat dalam perawatan kehamilan hingga melahirkan. Pola yang kurang lebih sama pada masyarakat Jawa yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan medis karena berbagai sebab, seperti di wilayah Jawa Pesisir Selatan, mulai dari Kab. Pacitan, Blitar hingga Kab. Jember. Akibatnya, pola perawatan kehamilan dan sebab-sebab lain meningkatkan resiko kematian bayi baru lahir. Hal ini perlu dilakukan pencermatan lebih mendalam. Keguguran dan Kematian Anak pada saat Melahirkan sebagai Musibah atau Berkah Kehadiran anak merupakan berkah bagi keluarga. Anak tidak saja meneruskan keturunan secara fisik, tetapi juga melanjutkan nilai-nilai sosial budaya yang dipangkunya. Anak merupakan perwujudan dari fungsi keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah reproduksi. Di dalam setiap perkawinan, khususnya pada masyarakat Jawa, orang akan mendoakan pasangan agar cepat memperoleh momongan. Di dalam masyarakat Jawa santri, kehadiran anak2 merupakan bagian dari konstruksi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahma. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus bukti cinta kasih sepasang suami-isteri. Karena kehadiran anak sangat penting bagi keluarga, masa kehamilan dianggap sebagai situasi yang rentan. Masyarakat Jawa (dan Madura) mengembangkan keyakinan dan ritual terkait dengan kehamilan. Seorang (calon) ibu dilarang melakukan aktivitas yang bisa ―melambangkan‖ keadaan janinnya, seperti: tidak boleh melingkarkan handuk ke leher, nanti janinnya terlilit tali pusat. Ia juga pantang makan buah durian dan nanas, buah pisang dempet, dan minum es serta jantung pisang. Pantangan makanan dan minuman ini juga bervariasi di setiap daerah. Selain itu, ada sejumlah makanan dan minuman yang di- anjurkan, seperti: air kelapa agar bayi yang dilahirkan berkulit bersih. Untuk suami, ada pantangan juga harus dihindari. Salah tidak boleh membunuh atau menyiksa binatang.(Kristiana et al., 2012; Widyasari et al., 2012) Agar bisa berempati dan menunjukkan rasa sayang pada istri yang sedang mengandung dan masa depan anaknnya, suami berpuasa sunnah rutin pada hari-hari tertentu, seperti puasa senin-kamis. satu di antaranya Ketakutan tentang gangguan kehamilan dan pada akhirnya berpengaruh pada bayi itu tidak saja me-―wajib‖-kan calon orangtua menghindari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 807
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pantangan. Sejumlah ritual dalam bentuk slametan juga dilakukan oleh calon orangtua dan kerabatnya. Suliyati (2012) mencatat ada sejumlah ritual yang akan dijalani oleh calon ibu. Di Jawa Timur, ada tradisi mapag tanggal dilakukan pada bulan pertama dan kedua setelah terlambat haid. Istilah lain dari mapag tanggal adalah ngebor-ebori dengan jenang sumsum (tepung beras) dan cairan gula merah. Setelah mapag tanggal, ada ritus neloni dan mitoni. Ritus neloni dilakukan pada saat usia kehamilan antara 3 dan 4 bulan, sedangkan mitoni atau dikenal dengan tingkeban dilakukan pada saat kehamilan beruisa 7 (tujuh) bulan. Oleh masyarakat santri, ritus neloni dianggap sebagai peringatan Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Di dalam keyakinan agama Islam, ruh ditiupkan ke janin pada usia 4 (empat) bulan.3 Oleh karena itu, ritus neloni dilakukan pada bulan keempat. Ritus terakhir adalah mitoni atau tingkeban. Ritus ini lebih sering se- bagai persiapan kelahiran, meskipun ada ritus ndadung atau procotan apabila hingga bulan ke-9 bayi menunjukkan tanda-tanda untuk dilahirkan. Apabila belum lahir, pada bulan ke- 10 keluarga membuat ritus ndaweti dengan membuat dawet plencing untuk anak-anak di sekitar rumah (Adriana, 2011; Djuraid et al., 2021; Suliyati, 2012). Selain mitoni, ritus-ritus pada masa kehamilan hanya melibatkan keluarga inti saja. Pada kenyatannya, tidak selalu kelahiran sang buah hati dapat berlangsung sesuai yang diharapkan oleh keluarga. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar, kehamilan sering terhenti karena beberapa sebab. Hal itu dikenal dengan istilah keguguran. Ada dua jenis keguguran dalam kajian reproduksi, yaitu: keguguran alami dan keguguran sengaja. Keguguran alami terjadi karena ada kelainan dalam kehamilan dengan berbagai sebab, salah satu di antaranya adalah kelainan janin. Sementara itu, keguguran sengaja terjadi bila kehamilan tidak dikehendaki (unwanted pregnancy) dan ada proses pengguguran dengan berbagai cara. Proses pengguguran biasanya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 4 bulan dan beresiko apabila lebih dari usia tersebut.(Pranata & Sadewo, 2012) Apabila mengalami keguguran kurang dari 4 (empat) bulan, keluarga Jawa janin yang dimakamkan. Hal itu berbeda bila kegugur- an di usia kehamilan di atas 4 (empat) bulan, keluarga akan memperlukan sebagaimana bayi yang sudah lahir. Hal itu tidak terlepas dari keyakinan agama (Islam) dan tentunya berbeda dengan agama Kristen yang meyakini ruh sudah diberikan pada saat terjadi. Namun demikian, kesedihan tetap dirasakan oleh keluarga, ―Kami sudah menunggu lama. Hampir dua tahun. Tapi, bagaimana lagi Tuhan tahun). Setelah belum memberikan amanah pada kami...‖ berkonsultasi dengan dokter pada waktu kuretase, ada pula yang bersyukur, tidak harus memberikan perlakuan khusus pada (Dw, 28 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 808
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ―Menurut dokter kami, keguguran itu proses alami. Bisa jadi pertumbuhan janin tidak bagus. Bisa lahir cacat. Tuhan masih sayang pada kami. Berikan yang terbaik buat kami ‖ (Nn, 26 tahun). Meskipun tidak ada ketentuan adat, apabila keguguran ditangani oleh tetap diserahkan ke keluarga. Keluarga akan tenaga medis, ―janin‖ menguburkan sebagaimana bayi meninggal. Hal itu berbeda bila mengalami keguguran secara alami, biasanya ibu hanya merasa sakit luar biasa dan esoknya mengalami menstruasi dengan rupa yang berbeda dengan seperti biasanya. Meskpun demikian, pasangan suami istri tetap mengingat sebagai anaknya yang meninggal. Para ibu tetap menghitungnya sebagai jumlah jumlah kehamil- an yang dialaminya. ―...Anakku iku anaknya, bukan sebenarnya tiga. Cuman yang hidup dua. ‖ (Dh, 57 tahun). Apabila ditanya lebih lanjut, anaknya meninggal karena apa, maka ia menjawab ―. Oooh itu saya mengalami keguguran ketika mengandung kakaknya mas T Waktu itu usia kandungan masih 3 bulan...‖(Dh, 57 tahun). Ia mengetahui waktu itu hamil ketika menggunakan test-pack.4 Ingatan tentang jumlah kehamilan juga dilakukan apabila keguguran itu bersifat sengaja karena sesuatu hal. Dalam konsep kependudukan, hal itu dikenal sebagai indikator fertilitas perempuan. Persoalannya, menjadi berbeda dalam konteks budaya Jawa, pada informan yang santri akah mengatakan bahwa merawat janin dari keguguran alami. ―Kalau kita merawatnya, roh bayi yang keluron5 itu kelak akan membantu ibunya pada waktu meninggal.... Ibunya dibantu menyeberangi jembatan sirotol mustakim6....‖ Dalam keyakinan masyarakat Jawa, apabila tidak merawatnya, maka akan menimbulkan akibat sekarang atau kelak se- sudah meninggal. Roh bayi yang tidak terawat ―bisa‖ menjadi ter- sebut bisa mengganggu atau ―dimanfaatkan‖ oleh orang yang berniat buruk.(Latif, 2022) roh gentayangan. Roh Kupatan merupakan Pelembagaan Ingatan tentang Kehilangan dan Pencegahannya Sebagaimana telah disebutkan, tradisi riyaya kupatan diselenggarakan setidak-tidaknya se- pasar (lima hari) hingga seminggu setelah hari raya Idul Fitri (lebaran). Masyarakat Jawa yang berasal dari wilayah Mataraman lebih menyebut hari raya Idul Fitri (lebaran) sebagai riyayan atau tepatnya slametan urip (ucapan syukur). Oleh karena itu, hari raya lebaran tidak saja diikuti oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam, tetapi juga oleh masyarakat Jawa non- Islam. Mereka tidak saja datang kepada keluarga kerabatnya yang beragama Islam untuk bersilahturahmi, tetapi juga melakukan open house untuk FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 809
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menerima keluarga dan tetangganya. Suguhan khas pada hari riyaya kupatan adalah ketupat dan sayur opor ayam. Ketupat adalah beras yang dimasak dalam daun kelapa sedemikian lama hingga menjadi padat seperti lontong. Bentuk ketupat adalah jajaran genjang. Selain ketupat, ada lepet, yaitu ketan dengan parutan kelapa dan ditambah dengan kacang kedelai. Karena harus dimasak dalam waktu lama, sekitar 4 s/d 5 jam, agar bisa dimakan pagi hari, maka ketupat dibuat pada waktu sore hingga malam hari. Sayur opor dibuat pagi hari sesudah subuh. Karena membutuhkan waktu dan tenaga, seringkali keluarga mencari jalan pintas untuk membeli ketupat dan lepet yang sudah jadi. Pada saat itu, di pasar banyak pedagang menjajakan ketupat dan lepet. Istri kemudian menyiapkan sepasang ketupat-lepet dan mengikatnya, kemudian meminta suami menaruhnya di atas kusen pintu kamar tamu. Karena diletakkan di atas kusen, maka setiap tamu atau orang yang melihat selalu me- nanyakan mengapa diletakan di tempat tersebut. Pertanyaan itu disampaikan oleh orang yang tidak mengerti maksudnya. Hal itu berbeda dengan orang yang sudah tahu, ia akan bertanya ―untuk siapa....?‖ Ketika pertanyaan itu disampaikan, maka cerita-cerita sedih tentang keluron atau bahkan bayinya yang sudah meninggal pun keluar dari pasangan suami- istri itu. ―... Mas T itu sebenarnya bukan anak saya yang pertama. Sebelumnya sudah ada, kakaknya tapi keluron pada saat usia tiga di kandungan. Iya, bagaimana waktu itu hamil pertama, saya gugu karepe dhewe.... minta ini dan itu...pergi ke sana- sini... Pokoknya harus dituruti Nggak tahunya, saya kelelahan.... ya akhirnya keluron ‖ (Dh, 57 tahun). Ketika hamil anak kedua, Dh (57 tahun) sangat berhati- hati, apalagi tiga bulan pertama tidak bisa makan apa-apa. ―. sedikit maunya muntah...tapi saya nekat aja semua saya paksa makan, meski harus muntah. ‖ (Dh, 57 tahun). Karena sangat ingin punya anak, ia dan suami rutin kontrol ke dokter. ―. Sejak keluron, ....kami harus nunggu tiga tahun lamanya. ‖ (Dh, 57 tahun). Cerita sedih juga disampaikan oleh Bu Sam (80 tahun) ketika dia meminta menantunya sepasang kupat-lepet dan memasang di kusen pintu kamar tamunya. ―...Dulu, karena baru pindah rumah dari Singaraja ke Purwokerto, saya lelah sekali. Waktu itu, saya hamil masnya Sdn empat bulan.... Ya langsung pendarahan....Makanya kalau hamil, jangan pindah rumah...‖ Hal yang menarik, baik DH (57 tahun) dan Bu Sam (80 tahun) merasa bahwa janin yang dikandung- nya berjenis kelamin laki-laki. Menurut pengakuan mereka, ketika dipasang kupat-lepet, beberapa kali mereka mimpi tentang seorang anak laki-laki yang senang dan bertumbuh. ―.... masnya T itu ganteng dan gagah... Saya hanya bilang titip ikut jaga adik-adiknya...‖ (Dh, 47 tahun). Tradisi memasang kupat-lepet di kusen pintu kamar tamu juga dilakukan oleh Ind (60 tahun). Ia tidak pernah mengalami keguguran, tetapi anaknya yang pertama meninggal ketika berusia 1 (satu) tahun. ―. Riyaya kupatan itu bukan untuk bayi keluron saja, tapi juga bayi yang bau FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 810
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sudah meninggal... Kakaknya Mas Fer, namanya Wt itu meninggal waktu kecil.... Saya teledor... karena anaknya lucu dan gemuk... dibawa ke sana ke mari oleh ibu-ibu tetangga. Pulang-pulang udah sakit dan diare... Mungkin sawanen....‖ Sawanen adalah sakit yang diderita oleh orang tanpa penyebab. Menurut orang Jawa, sawanen juga bisa disebabkan oleh roh halus. Orang yang mudah menderita sawanen adalah ibu hamil, bayi dan anak-anak kecil (Geertz, 2014; Kristiana et al., 2012). Setelah Wt meninggal, pasangan Ind harus menunggu 4 tahun untuk hamil anak kedua (Fer, 30 tahun) dan dua tahun berikutnya (Tom, 27 tahun). Menurut pengakuannya, ketika membesar Fer, ia cukup hati-hati dan tidak sembarang menyerahkan pengasuhan ke orang lain. ―Sudah kapok, saya rawat sendiri ‖ (Ind, 60 tahun). Selain ketiga cerita tadi, kegagalan menjaga kehamilan atau merawat anak balita akan sering dijumpai ketika berbicara tentang tradisi kupatan, khususnya ketika menanyakan ―. mengapa memasang kupat-lepet di kusen..‖ Kupat-lepet telah melembagakan narasi-narasi kegagalan seorang ibu dan perjuangan sesudahnya. Ibu (dan pasangannya) menyatakan penyesalan bahwa tidak menjaga kehamilan dengan baik, atau mengasuh anak balita dengan hati-hati. Pola dalam mengisahkan keguguran dan kematian bayi sama, yaitu: waktu kejadian, siapa atau apa, kejadian, pengakuan atas kesalahan, dan usaha memperbaiki pada kehamilan atau anak berikutnya. PENUTUP Keguguran dan/atau kematian bayi merupakan kesedihan bagi keluarga. Meski tidak pernah merasakan hidup bersama dalam waktu yang lama, para keluarga merekam ke- sedihan-kesedihan itu secara periodik di dalam setahun. Hari raya Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan orang dalam mengalahkan hawa nafsu ketika bulan ramadhan. Cerita menjadi berbeda ketika hari raya kupatan bagi keluarga yang kehilangan. Mereka harus menceriterakan secara berulang-ulang tentang kesedihan keguguran dan/atau ke- matian bayi ketika memasang ketupat-lepet di atas kusen. Hal itu sangat berbeda pada keluarga yang tidak mengenal tradisi tersebut, keguguran dan/atau kematian bayi dianggap sebagai takdir. Namun demikian, di tengah-tengah cerita-cerita yang sedih itu, mereka mampu menarik satu langkah yang berbeda setelah penderitaan tersebut. Mereka menjadi lebih berhati-hati ketika sedang mengalami kehamilan. Atau, mereka juga merawat bayi dengan sungguh- sungguh. Artinya, ada proses peredaman, menenangkan dan kemudian membangun strategi baru ketika hamil, melahirkan dan merawat balitanya. Proses instrospeksi diri pasangan ini menjadi kata kunci bagi penurunan angka kematian bayi dan pada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 811
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ gilirannya angka kematian ibu sebagaimana diamanatkan dalam SDG's (Sustainable Development Goals) yang merupakan kelanjutan dari MDG (Milleneum Development Goals). DAFTAR PUSTAKA Adriana, I. (2011). Neloni, Mitoni Atau Tingkeban. Perpaduan Antara Tradisi Jawa Dan Ritualitas Masyarakat Muslim. Karsa, 19(2), 238-247. Aisyah, N. (2021). Tradisi Lebaran Ketupat di Jawa Timur, Ini Makna dan Filosofinya. Detik.Com, 3. Anwar, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Telonan Kandungan Di Desa Sukoharjo Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. Estoria: Journal of Social Science and Humanities, 1(2), 119- 134. Astiannis, R., & Saripudin, D. (2018). Johannes Leimena Dalam Kesehatan Ibu Dan Anak Di Indonesia (1946-1956). FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 7(2), 203-214. Bappenas. (2017). Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Beckford, J. A. (2003). Social theory and religion. Cambridge University Press. Blasi, A. J. (2007). American sociology of religion: Histories. Brill. Bolaki, S. (2016). Illness as many narratives: Arts, medicine and culture. Edinburgh University Press. Cipriani, R. (2015). Sociology of religion: An historical introduction. Transaction Publishers. Cossio, M. L. T., Giesen, L. F., Araya, G., Pérez-Cotapos, M. L. S., Vergara, R. L., Manca, M., Tohme, R. a., Holmberg, S. D., Bressmann, T., Lirio, D. R., Román, J. S., Solís, R. G., Thakur, S., Rao, S. N., Modelado, E. L., La, A. D. E., Durante, C., Tradición, U. N. a, En, M., ... Héritier, F. (2012). MDG report. Uma Ética Para Quantos?, XXXIII(2), 81-87. De Fina, A., & Georgakopoulou, A. (2011). Analyzing Narrative: Discourse and Press. Sociolinguistic Perspectives. Cambridge University Djuraid, D. A., Nailun Najah, A., Mar'atus Sholiha, I., & Agustin, N. (2021). Ritus Budaya Tingkeban Sebagai Perekat Sosial pada Masyarakat Jember. Pustaka : Budaya, Jurnal 9. Ilmu-Ilmu 21(1), Duta.co. (2017, September 17). Ahli Kandungan dan Dosen FK Unair Prof. Dr. R.Prayitno Prabowo, Berpulang. Duta, 1. Geertz, C. (2014). Agama Jawa. Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa (M. Zaki, Ed.; 2nd ed.). Komunitas Bambu. Harry, S. (2015). Konvergensi Agenda Pembangunan Nawa Cita, RPJMN, and SDGs. UNDP Indones. Ctry. Off., 16. Hendry, P. M., Mitchell, R., & Eaton, P. W. (2018). Troubling Method. Narrative FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 812
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Research as Being. Peter Lang US. Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (1994). Phenomenology, Ethnomethodology, and Interpretive Practice. In Handb. Qual. Res. (pp. 262-272). Sage Publications. Husserl, E., Farin, I., & Hart, J. G. (2006). The basic problems of phenomenology: From the lectures, winter semester, 1910-1911 from the German ―Aus den Vorlesungen, Grundprobleme der Phänomenologie, Wintersemester 1910/1911‖ in ―Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Husserliana XIII‖ edited by Iso Kern. Springer. Hyden, M. (2008). Break-Up Narratives. In L.-C. Hydén & J. Brockmeier (Eds.), Health, illness and culture: Broken narratives (pp. 154-169). Routledge. Jurecic, A. (2012). Illness as narrative. University of Pittsburgh Press. Kockelmans, J. J. (1994). Edmund Husserl"s Phenomenology. Purdue University Press. Kottak, C. P. (2018). Window on humanity: A concise introduction to anthropology (Eighth edition). McGraw-Hill Education. Kristiana, L., Murwanto, T., Dwiningsih, S., Sapardi, H., & Kasnodiharjo. (2012). Etnik Jawa Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasnodiharjo, Ed.). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Latif, A. (2022). Anak atau Bayi Keguguran Bisa Menolong Orang Tuanya Masuk Surga, Ini Kata Ustadz Khalid Basalamah. Pikiran 2. Nafwa, H. L. (2020). Tradisi "Kupatan" atau "Bodo Kupat" di Kecamatan Durenan Kab. Trenggalek Pada Masa Pandemi. kupatan-atau- pandemi/ Pranata, S., & Sadewo, F. S. (2012). Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak Direncanakan Dan Pengguguran Di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(2), 180-192. Pribadi, Y., & Pribadi, Y. (2018). Islam and santri culture in Madura. In Islam, State and Society in Indonesia. Sari, F. (2016). Konsep Kebidanan. Akademi Kebidanan Mitra Husada. Satrio, P., Suyanto, B., & Suryanto. (2020). Masyarakat Pendalungan. Neo Societal, 5(4), 440- 449. Shi, L., & Singh, D. A. (2012). Delivering Health Care in America. A Systems Approach (M. Brown, Ed.; 5th ed.). Jones {&} Bartlett Learning, LLC, an Ascend Learning Company. Sujarwoko, D. H. (2016). Lebaran Ketupat Durenan: Dulu, Sekarang dan Mendatang. Jatim.Antaranews.Com. Suliyati, T. (2012). Upacara Tradisi Masa Kehamilan Dalam Masyarakat Jawa. Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan, 7(1). Sutarto, A. (2006). Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan [Paper]. Jelajah Budaya 2006, Yogyakarta. UNEP & UNDP. (2015). Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets: Case of Indonesia 2015. 1-130. Widiyani, R. (2021, 106). Jembatan Shiratal Mustaqim, Arti dan Gambaran dalam Al Quran serta Hadits. Detik.Com. Widyasari, R., Sari, I. D., Haryanto, S., & Pramono, M. S. (2012). Etnik Madura Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Badan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 813
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (n.d.). Siratalmustakim. William, R. M. (1984). Ideas Pertaining to a pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology: Edmund Husserl, (Edmund Husserl Collected Works, Voll. II, translated by F. Kersten). The Hague: Martinus Nijhoff, 1982, xxiii+401 pp. §65.00. Husserl Studies, 1(1), 105-130. Wulan, D. R., & Trilaksana, A. (2020). Perkebunan Tebu Di Madiun Masa Belanda Tahun 1900-1930. Avatara, 9(1), 15. Zoebazary, M. I. (2017). Orang Pendalungan. Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda. Paguyupan Pandhalungan Jember. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 814
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ANALISIS PECINTA BUDAYA K-POP DAN IDENTITAS NASIONAL MAHASISWA FISH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Moch. Egar Makmur Tejo; Dian Fatihatur Rohmah; Melpin Simaremare; Tiara Ilmiwati Putri; Putri Cahya Sufiyah, S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya E-mail : Abstrak Korean pop atau biasa disebut K-Pop merupakan jenis musik yang populer berasal dari Korea Selatan. Selain itu, promosi produk-produk Korea juga gencar dilakukan melalui industri iklan. Industri iklan sangat berpengaruh, terbukti dari beberapa produk Korea dapat ditemukan di pasar Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang demam Korea. Di Indonesia banyak fanbase K-Pop idol baik di dunia nyata atau dunia maya. Sadar atau tidak, K-Pop memengaruhi segala aspek mulai dari gaya hidup, fashion style, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya K-Pop terhadap identitas nasional mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data- data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori kesadaran kolektif milik Emile Durkheim. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran kolektif merupakan seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA yang mengalami demam K-Pop. fenomena ini memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif masuknya budaya K-Pop bagi remaja khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA yaitu, dapat memberikan inspirasi kepada remaja. Sedangkan, pengaruh negatif yang disebabkan oleh adanya budaya K-Pop yaitu membuat remaja melupakan identitas bangsanya sendiri. Budaya k-pop juga memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi negara terutama dalam segi kebudayaan. Daya tarik masyarakat terhadap kebudayaan asli negara akan bergeser dan membuat masyarakat tidak mencintai negaranya. Kata Kunci: K-Pop, Identitas Nasional, Kesadaran Kolektif Abstract Korean pop or commonly called K-Pop is a type of popular music originating from South Korea. In addition, the promotion of Korean products is also intensively carried out through the advertising industry. The advertising industry is very influential, as evidenced by the number of Korean products that can be found in the Indonesian market. Indonesia is one of the countries with Korean fever. In Indonesia, there are many K-Pop idol fanbases, either in the real world or in cyberspace. Consciously or not, K-Pop affects all aspects ranging from lifestyle, fashion style, and so on. This study aims to analyze the influence of K-Pop culture on the national identity of UNESA Faculty of Social Sciences and Law students. This research is a descriptive qualitative research. The data used in this study were sourced from the results of interviews and literature studies. The data obtained were analyzed using Emile Durkheim's theory of collective consciousness. This theory explains that collective consciousness is all the beliefs and feelings shared by most people in a society that will form a permanent system that has a life of its own. The results of this study indicate that UNESA Faculty of Social and Law students are FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 815
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ experiencing K-Pop fever. this phenomenon has a positive influence and a negative influence. The positive influence of the inclusion of K-Pop culture for teenagers, especially students of the Faculty of Social Sciences and Law, UNESA, is that it can inspire teenagers. Meanwhile, the negative influence caused by the existence of K-Pop culture is to make teenagers forget their own national identity. K-pop culture also has a bad impact on state conditions, especially in terms of culture. The public's attraction to the country's original culture will shift and make people not love their country. Keywords: K-Pop, National Identity, Collective Awareness. PENDAHULUAN Latar Belakang Beberapa terakhir korea selatan sukses menyebarkan budaya populernya ke dunia Internasional. Film, lagu, fashion, gaya hidup, dan lain sebagainya merupakan contoh produk budaya korea yang banyak disukai oleh masyarakat. Budaya korea berkembang dengan pesat dan meluas hingga berbagai belahan dunia serta menimbulkan fenomena korean wave. Fenomena merupakan hal-hal yang dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Korean Wave adalah istilah tersebarnya korea secara global di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Korean pop atau biasa disebut kpop merupakan jenis musik yang populer berasal dari Korea Selatan. Selain itu, promosi produk-produk korea juga gencar dilakukan melalui industri iklan. Industri iklan sangat berpengaruh, terbukti dari beberapa produk korea dapat ditemukan di pasar Indonesia. Contohnya seperti baju, skincare, aksesoris hingga makanan yang berbau korea. Indonesia menjadi salah satu negara yang demam korea dimana banyak sekali perusahaan atau bisnis seperti skincare yang berlomba-lomba bekerja sama dengan idol korea bahkan mereka menawarkan photocard sang idol. Boyband atau girlband korea sangat populer hingga berbagai penjuru dunia. Di Indonesia sendiri banyak fanbase kpop idol baik di dunia nyata atau dunia maya. Sadar atau tidak, kpop memengaruhi segala aspek mulai dari gaya hidup, fashion style, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan dari kebudayaan K-pop yang ada di Indonesia, kebudayaan K-pop tersebut ternyata memberikan dampak yang negatif juga terhadap kondisi nasionalisme terurama bagi generasi muda. Dari mengkomsumsinya kebudayaan K-pop ternyata memberikan efek terhadap moralitas anak bangsa yang semakin lama semakin berkurang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Adapun beberapa contoh terkikisnya moralitas generasi bangsa akibat dari kebudayaan K-pop ini diantaranya seperti meningkatnya rasa egois, hedonisme, komsumerisme yang berdampak kepada kepribadian seseorang yang menjadi individual karena dirinya tidak ingin disaingin dengan orang lain, terkikisnya identitas diri dari generasi bangsa terhadap kebudayaan dan bangsanya yang membuat mereka kurang peduli dengan kondisi negaranya sendiri, terciptanya generasi tahun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 816
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bangsa yang kurang percaya diri akibat berpatok kepada kebudayaan K-pop. Terjadinya degredasi moral akibat dari kebudayaan K-pop ini cenderung membuat masnyarakat dan generasi bangsa ingin hidup secara bebas tanpa dibatasi oleh aturan-aturan yang sangat mengikat bagi mereka karena mereka sudah tidak menganggap keberadaan dari Pancasila karena generasi bangsa Indonesia lebih tertarik dengan kebudayaan K-pop atau korea yang liberal. Oleh sebab itu, peranan dari pemerintah sangat dibutuhkan saat ini didalam mengatasi dan mengantisipasi pengaruh dari K-pop kepada tatanan negara Indonesia terutama kepada moralitas generasi banga. Sebab, jika demam kebudayaan K- pop ini semakin meluas dan merusak identitas dan moral suatu negara tentu akan berakibat kepada menurunya kualitas dari negara tersebut yang tidak dapat mempetahankan jati dirinya. Sosialiasi merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan pemerintah didalam memberikan edukasi terhadap masnyarakat terutama kepada generasi muda bangsa Indonesia Ada beberapa Peneliti terdahulu yang mengusung tema sebagaimana penelitian kami seperti penelitian oleh Widdy Assa Melian, Tridays Repelita, dan Lusiana Rahmawati. Penelitian yang berjudul ―Pengaruh Idola Musik K- Pop (Korean Pop) terhadap Perubahan Karakter Remaja di SMAN 5 Karawang‖ menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut mencoba untuk mengetahui perubahan karakter yang dialami remaja penggemar idola musik K-Pop (Korean Pop). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah disarankan lebih mendalami mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada siswa ditengah gempuran budaya asing yang semakin menyebar di Indonesia. Disarankan kepada remaja untuk lebih bisa mengontrol diri dan memahami tidak semua budaya asing dapat diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 817
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 818 Widdy Assa Tridays dan Lusiana Rahmawati Melian, Repelita, Pengaruh Idola Musik K-Pop (Korean Pop) terhadap Perubahan Karakter Remaja di SMAN 5 Karawang Kuantitatif Pihak sekolah lebih disarankan mendalami mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila Kewarganegaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada siswa gempuran asing yang semakin menyebar Indonesia. Disarankan kepada remaja untuk lebih bisa mengontrol diri dan memahami tidak semua budaya asing dapat diimplementasikan kedalam sehari-hari ditengah budaya di kehidupan selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Winda Wardani yang berjudul ―Pengaruh Budaya K-Pop Terhadap Nasionalisme Remaja‖. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang menggunakan rumus statistik mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang pengaruh adanya budaya K-Pop dalam bebagai hal (musik, dance, dan fashion) terhadap rasa nasionalisme remaja. Hasil dari penelitian tersebut adalah budaya K-Pop menjadi trend di kalangan remaja Indonesia sehingga dapat mempengaruhi nasionalisme remaja. Pengaruh tersebut berada pada kekuatan korelasi sedang, meskipun begitu diperlukan adanya perhatian agar hal tersebut tidak meluas. Kondisi psikologi remaja yang masih labil menjadi penyebab mudahnya budaya K-Pop populer di kalangan remaja. Selain itu, lingkungan juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan remaja. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Winda Wardani Pengaruh Budaya K-Pop Terhadap Nasionalisme Remaja Pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis Budaya K-Pop menjadi kalangan trend Indonesia remaja sehingga dapat mempengaruhi remaja. nasionalisme Pengaruh tersebut berada pada kekuatan sedang, korelasi begitu meskipun adanya diperlukan perhatian hal tidak meluas. tersebut psikologi Kondisi remaja yang masih labil menjadi penyebab mudahnya budaya K- Pop di populer kalangan remaja. Selain juga itu, lingkungan memberikan dapat pengaruh besar terhadap perkembangan remaja. di agar Untuk membedakan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya ialah pada fokus dan hasil dari penelitian kami. Sebagaimana judul yang diangkat yaitu Analisa Budaya K-Pop dan Identitas Nasional Mahasiswa Fish Unesa, maka ialah menganalisa merebaknya budaya K-Pop di Indonesia fokusnya berindikasi untuk mempengaruhi identitas nasional mahasiswa Fish Unesa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersumber dari literature pustaka seperti jurnal ilmiah, berita dengan sumber informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan wawancara secara mendalam kepada lima informan yang memiliki hobi dan menyukai hal-hal yang memiliki hubungannya dengan budaya korea atau K-Pop Metode Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dimana data berupa informasi yang didapatkan berasal dari data sekunder dengan menyebar kuisioner melalui aplikasi Google form, dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sebagai responden yang berjumlah 12 orang. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 819
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Menurut Creswell dalam Raco (2010: 7) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Gejala sentral didapatkan melalui proses wawancara dengan hasil informasi berupa kata atau teks. Selanjutnya, informasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Hasil akhir dari penelitian ini adalah laporan dalam bentuk tertulis. dan Data-data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kualitas bentuk-bentuk verbal yang berwujud tuturan (Muhadjir 1996: 29). Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teori kesadaran kolektif milik Emile Durkheim, yang menjelaskan bahwa kesadaran kolektif merupakan seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri (Ritzer & Goodman, 2013). Durkheim membayangkan dengan jelas kesadaran kolektif sebagai hal yang independen dan mampu menentukan fakta-fakta sosial yang lain. Hal ini seusai dengan para penikmat budaya K-Pop yang memiliki pandangan yang sama mengenai budaya K-Pop. Hasil dan Pembahasan Definisi Budaya Budaya berasal dari kata budi dan daya dimana keduanya memiliki makna rasa, karsa, serta cinta. Dalam bahasa Inggris, kata budaya sebenarnya berasal dari culture yang berarti seluruh daya yang digunakan manusia dalam mengubah dan mengelola alam. Jika dilihat dari bahasa Sansekerta, budaya diartikan sebagai dudhayah yang bermakna akal atau budi. Koentjaraningrat berpendapat jika kebudayaan merupakan semua karya serta gagasan yang asalnya dari manusia. Sedangkan, menurut Robert H. Lowie sebuah kebudayaan merupakan warisan masa lampau seperti keahlian, kebiasaan makan, norma, adat istiadat, serta kepercayaan yang diperoleh masyarakat lewat pendidikan nonformal dan formal. Menurut William pada bukunya yang berjudul ―Jhon Storey‖, definisi budaya ialah sebuah pandangan hidup yang dipegang oleh suatu masyarakat tertentu. Dapat disimpulkan jika kebudayaan adalah aspek yang didalamnya membahas mengenai gagasan, ide, adat istiadat, serta ilmu pengetahuan. Definisi Identitas Nasional Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dimana hal ini mampu memperlihatkan perbedaan antara bangsa yang satu dengan lainnya. Kata identitas nasional berasal dari dua kata yakni identitas dan nasional. Identitas berarti jati diri, tanda, atau ciri yang melekat pada diri seseorang sehingga bisa membedakannya dengan orang lain. Sedangkan, nasional bermakna suatu identitas yang didasarkan pada persamaan nonfisik dan fisik yang melekat di FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 820
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sebuah kelompok. Ada beberapa faktor- faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Faktor tersebut antara lain : watak masyarakat, kebudayaan, sejarah, serta kondisi geografi. Dapat disimpulkan jika identitas nasional dalam konteks bangsa tercermin dalam karakter atau kebudayaan. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara cenderung mengacu pada sombol-simbol kenegaraan. Kedua unsur ini secara nyata tercantum dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila adalah suatu teguh dalam kehidupan selalu dipegang identitas nasional yang bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Definisi Kesadaran Kolektif Kesadaran kolektif sendiri merupakan salah satu konsep pemikiran yang dicetuskan oleh Emile Durkheim. Kesadaran kolektif ini merupakan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kosep kesadaran kolektif perspetik Emile Durkheim sendiri merupakan konsep pemikiran dengan kepercayaan dan perasaan secara bersama dengan orang yang berjumlah banyak yang pada akhirnya akan membentuk suatu sistem yang tetap dan memiliki kehidupan sendiri (Ritzer & Goodman,2013). Pada dasarnya konsep kedasaran kolektif Durkheim ini didasarkan untuk memahami moralitas yang ada dalam masyarakat. Kesadaran kolektif sendiri didasarkan oleh pemikiran yang datang dari dua sisi yang berbeda yang berasal dari kesadaran individu yang merupakan satu-satunya tingkat kehidupan secara mental dalam hidup manusia (Semium, 2006). Durkheim sendiri menyatakan bahwa kesadaran kolektif atau kosensus sendiri terdapat di kehidupan sosial masyarakat dan Durkheim juga menyatakan bahwa kesadaran kolektif sendiri tidak hanya dapat terlepas dari suatu fakta sosial, namun kesadaran kolektif pada masyarakat juga dapat menghasilkan suatu fakta sosial yang lain atau baru. Kesadaran kolektif ini merupakan bagian yang berada diluar individu namun hasil dari konsensus masyarakat yang saling berkaitan. Keberadaan kesadaran kolektif yang memiliki eksitensi yang kuat dapat dilihat dari solidaritas mekanik pada masyarakat tradisional dengan kondisi homogenitas yang tinggi. Sebab pada masyarakat seperti ini didalamnya memiliki perspektif, kepercayaan, nilai yang sama dan menjadi konsesus bersama didalam masyarakat tersebut. adapun ciri dari solidaritas mekanik ialah solidaritas ini didasarkan kepada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Suatu solidaritas yang terjadi pada masyarakat dapat terealisasikan dengan baik apabila ada kesadaran masing-masing manusia dalam memahami dan merasakan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif pada masyarakat sendiri akan semakin mengurang dan hilang dari masyarakat apabila pembagian kerja yang ada dalam masyarakat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 821
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ semakin meluas. Hal tersebut tentu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan kepercayaan, pendapat, pandangan, ide, dan bentuk gaya hidup yany membuat setuap tujuan orang semakin berbeda dan mengurangi rasa kesadaran kolektifnya. Mulai hilangnya kesadaran kolektif dapat dilihat dari masyarakat solidaritas organik yang muncul akibat adanya pembagian kerja pada masyarakat. Pada masyarakat solidaritas organik (heterogen) membuat individu memiliki ketergantungan secara fungsional antara satu sama lain. Definisi Budaya K-pop Korean popular yang memiliki singkatan K-Pop merupakan jenis musik populer asal Korea Selatan. Musik ini masuk dalam genre pop. Musik K-Pop muncul pertama kalinya pada tahun 1930. Adanya Japan Pop atau J-Pop turut membawa pengaruh pada bangkitnya musik Korea. Menurut Bens Leo, keberadaan K-Pop telah dipersiapkan selama kurang lebih 5 tahun yang lalu. Hal ini terjadi lantaran Korea Selatan sangat menginginkan kebudayaannya diakui oleh dunia internasional. Musik Korea memiliki dua unsur penting didalamnya yakni keberadaan musik itu sendiri dan fashion. Selain itu, musik Korea juga mengusung kostum yang menarik, koreografi, hip-hop, serta dance. Fenomena budaya K-Pop yang kini sedang menjadi tren dan merebak ke berbagai negara ini menyebabkan munculnya berbagai produk Korea mulai dari drama, film, fashion, serta gaya hidup. Perkembangan budaya Korea yang pesat di terima oleh masyarakat hingga memunculkan fenomena demam Korean Wave. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dilanda fenomena demam Korean Wave. Akhir-akhir ini, budaya K-Pop mulai menyebar luas pada masyarakat di Indonesia, khususnya pada kalangan remaja. K-Pop bukan hanya tentang musik, melainkan tentang semua budaya yang berasal dari Korea. K-Pop sangat berpengaruh bagi remaja Indonesia baik dalam hal musik, drama, fashion, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, remaja Indonesia semakin terobsesi terhadap segala hal yang berhubungan dengan Korea, hingga tidak memperhatikan budaya Indonesia. Dampak Budaya K-Pop terhadap Identitas Nasional dengan analisis Kesadaran Kolektif Fenomena budaya K-Pop memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja di Indonesia. dampak positif adanya budaya K-Pop bagi remaja yaitu sebagai pemberi motivasi karena kisah idolanya yang menginspirasi, membuat remaja memiliki banyak relasi pertemanan, serta dapat memberikan kesenangan dan menghilangkan stres bagi remaja. Sedangkan, dampak negatifnya yaitu dapat membuat remaja semakin konsumtif dan boros karena mengikuti dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 822
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ membeli segala tren yang berasal dari Korea, contohnya yaitu penggunaan data yang berlebihan, pembelian tiket konser dan segala hal yang terkait pada idol. Selain itu, budaya K-pop dapat menghilangkan jati diri remaja dan membuat remaja lupa terhadap identitas budaya Indonesia. Berdasarkan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa menyukai budaya K-Pop, karena terdapat sebagian orang yang tidak menyukai budaya K-Pop. Alasan mereka menyukai budaya K-Pop yaitu karena mereka menganggap budaya K-Pop keren, para idolnya tampan dan musiknya enak untuk di dengar. Selain itu juga, budaya K-Pop memberikan inspirasi bagi sebagian mahasiswa yang menyukainya. Masuknya budaya K-Pop pada remaja khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, memberikan pengaruh negatif dan juga positif. Pengaruh negatif yang disebabkan oleh adannya budaya K-Pop yaitu dapat membuat remaja melupakan identitas bangsanya sendiri. Hal tersebut terjadi karena budaya K-Pop dapat memberikan pengaruh terhadap gaya hidup seseorang, jika kita tidak bisa memberikan batasan terhadap budaya K-Pop yang masuk atau kita terlalu fanatik terhadap budaya K-Pop maka dapat menyebabkan hilang atau lunturnya budaya asli Indonesia. Selain itu, budaya K-Pop juga menjadikan remaja semakin konsumtif. juga Selain memberikan dampak negatif, masuknya budaya K-Pop memberikan dampak positif bagi remaja khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, yaitu dapat memberikan inspirasi kepada remaja. Hal tersebut karena kita dapat mengambil sisi positif adanya budaya K-Pop, contohnya yaitu budaya K-Pop dapat memberi dorongan bagi remaja untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya. Budaya K-Pop juga bisa menjadi dorongan bagi remaja untuk mempelajari bahasa asing, contohnya bahasa Korea. Adanya budaya K-Pop juga membuat kita bisa mengenal budaya Korea. Selain itu, penyebaran informasi tentang budaya K-Pop di media teknologi membuat remaja semakin mahir dalam memakai teknologi Informasi. Seiring dengan perkembangan zaman menjadikan manusia mudah dalam menerima dan mengakses suatu hal yang baru untuk dinikmati dan dirasakan bagi kehidupannya. Seperti kebudayaan k-pop merupakan hasil dari perkembangan zaman. K-pop sendiri merupakan budaya yang diciptakan oleh Korea sebagai alat hiburan melalui bentuk lagu. Kebudayaan k-pop ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di Korea, namun masyarakat dari luar Korea banyak yang menyukai dengan kebudayaan k- pop. Pengetahuan orang terhadap kebudayaan k-pop tentu didukung oleh peranan media sosial dan jaringan internet yang membuat orang- orang mudah didalam mengakses dan mencari tau hal yang memiliki kaitan dengan k- pop. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 823
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kebudayaan k-pop tentu memberikan suatu hal yang baik kepada masyarakat terutama masyarakat Indonesia dimana masyarakat mendapatkan suatu ilmu baru mengenai bagaimana bentuk suatu kebudayaan yang ada di Korea dan dapat mengetahui trend yang ada di Korea. Namun, seiring dengannya perkembangan waktu adanya kebudayaan k-pop sendiri memberikan suatu dampak yang buruk juga terhadap kondisi negara terutama dalam segi kebudayaan. Sebab dengan banyaknya masuk kebudayaan k-pop ke Indonesia membuat semakin memudarnya jati diri bangsa terhadap kebudayaanya terutama oleh para generasi muda Indonesia. Menurut teori kesadaran kolektif sendiri menyatakan bahwa suatu kesadaran kolektif sendiri akan semakin memudar eksistensinya apabila kondisi masyarakat yang berubah dari masyarakat yang tradisional dan homogeny menjadi masyarakat yang modern dan heterogen dengan pembagian kerja yang semakin meluas. Adapun terjadinya suatu masalah ataupun polemik yang didasarkan oleh kebudayaan k-pop ini karena sudah mulai memudarnya kesadaran kolektif pada masyarakat dimana semakin memudarnya eksistensi kesadaran kolektif pada masyarakat membuat banyaknya variasi mengenai pandangan dan perspektif mengenai kebudayaan luar yaitu k-pop diIndonesia. Banyaknya pandangan dan perspektif mengenai kebudayaan k-pop ini tentu memberikan banyak sekali pertentangan baik yang mendukung dan ridak mendukung keberadaan kebudayaan k-pop bagi negara Indonesia. Bagi generasi yang memiliki pandangan baik tentang k-pop menyatakan bahwa kebudayaan k-pop sendiri membawa suatu perubahan bagi negara terutama kemajuan bagi negara dalam segi gaya pakaian, bahasa, makanan dan lain- lainnya yang membuat semakin bervariasinya kebudayaan pada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang menentang beranggapan bahwa kebudayaan k-pop memberikan efek yang sangat merugikan kepada bangsa dan negara terutama kepada kebudayaan nenek moyangnya. Masuknya kebudayaan k- pop tentu akan menggeser daya Tarik masyarakat terhadap kebudayaan asli yang membuat masyarakat tidak mencitai negaranya. Kebudayan k-pop sendiri memberikan dampak juga terhadap peranan generasi muda dalam mengembangkan negara, dimana rasa patriotisme dan nasionalisme para kaum muda semakin berkurang karena sudah terpengaruh dengan kebudayaan luar yang membuat cinta tanah ainya semakin berkurang. Dimana seharusnya generasi muda merupakan asset negara untuk meneruskan kemajuan dan perkembangan negara. oleh sebab itu para generasi muda pada saat masa modernisasi ini harus bisa menyaring segala bentuk kebudayaan yang berguna dan tidak berguna bagi bangsa dan negara. itu, peranan kesadaran kolektif pada masyarakat harus Oleh sebab ditingkatkan. Meski berada pada konsesus yang berbeda, kesadaran kolektif FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 824
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sendiri dapat tercipta jika ada rasa cinta terhadap apa yang menurut masyarakat berharga. Hal tersebut tentu akan mendorong rasa sadar masyarakat tidak memiliki ketergantungan kepada suatu budaya lain yang tidak memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan negara. Kesadaran kolektif yang ada dimasyarakat guna mempertahankan identitas diri bangsa bisa didorong dengan cara adanya sikap solidaritas organik pada masyarakat yang membuat rasa persatuan pada negara semakin tinggi dan besar. Tentu dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat tentu akan mengurangi dan mengantisipasi pengaruh kebudayaan dan unsur dari luar serta dapat mempertahankan kebudayaan asli. Budaya K-Pop yang semakin marak di kalangan remaja dapat melunturkan identitas bangsa, sehingga kita harus memberikan batasan terhadap budaya yang masuk. Selain itu, cara mengatasi agar budaya K-Pop tidak melunturkan identitas nasional yaitu dengan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya menjaga identitas budaya bangsa Indonesia. Bagi individu, harus melalukan introspeksi agar tidak mencintai K-Pop secara berlebihan sehingga tetap dapat menjaga budaya Indonesia. Dan juga dengan lebih menguatkan kecintaan remaja terhadap budaya Indonesia dan terus melestarikannya. terhadap kebudayaannya dan membuat masyarakat PENUTUP Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda fenomena demam Korean Wave, khususnya pada kalangan remaja. Tidak sedikit Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA yang mengalami demam Korean Wave. Tentunya fenomena ini memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif masuknya budaya K- Pop bagi remaja khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA yaitu, dapat memberikan inspirasi kepada remaja. Sedangkan, Pengaruh negatif yang disebabkan oleh adanya budaya K-Pop yaitu membuat remaja melupakan identitas bangsanya sendiri. Seiring dengannya berjalannya waktu, budaya k-pop juga memberikan terutama dalam segi terhadap kondisi negara dampak yang buruk kebudayaan. Daya tarik masyarakat terhadap kebudayaan asli negara akan bergeser dan membuat masyarakat tidak mencintai negaranya. Rasa patriotisme dan nasionalisme generasi muda akan memudar dipengaruhi oleh kebudayaan luar, hal ini tentu berpengaruh terhadap peran generasi muda dalam mengembangkan negara. Oleh sebab itu para generasi muda harus bisa menyaring segala bentuk kebudayaan yang berguna dan tidak berguna bagi bangsa dan negara. Peranan kesadaran kolektif pada masyarakat juga harus guna ditingkatkan. Kesadaran kolektif yang ada dimasyarakat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 825
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mempertahankan identitas diri bangsa bisa didorong dengan cara adanya sikap solidaritas organik pada masyarakat yang membuat rasa persatuan pada negara semakin tinggi dan besar. DAFTAR PUSTAKA Nasution, Ulfa Aulia.(2021).Pengaruh budaya korea (k-pop) terhadap perilaku siswa kelas vii di smp muhammadiyah 6 palembang. Diss. Universitas islam negeri (uin) raden fatah palembang, Melian, Widdy Assa, Tridays Repelita, and Lusiana Rahmatiani. (2021)."Pengaruh Idola Musik K-Pop (Korean-Pop) Terhadap Perubahan Karakter Remaja di SMAN 5 Karawang." Widya Accarya 12.1: 1-6. Ri'aeni, Ida. (2019)."Pengaruh budaya korea (K-Pop) terhadap remaja di Kota Cirebon." Communications 1.1: 1-25. Herimanto, dkk. (2010). Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar. Jakarta: PT Bumi Aksara. Koentjaraningrat. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. S, John. (2003). Teori Budaya Dan Budaya Pop. Yogyakarta: Qalam. Nasional Dosen Tim Pendidikan Kewarganegaraan. (2011). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 826 Pendidikan Kewarganegaraan:Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabeta.
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ INTERAKSI SIMBOLIS GAYA HIDUP REMAJA MILENIAL DALAM PENGGUNAAN KALIMAT UMPATAN MELALUI GRUP WHATSAPP Moch Egar Makmur T, Farid Pribadi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang No.i8, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur, 60231 faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Masyarakat sering kali menggunakan bahasanya sendiri ketika berinteraksi satu sama lain dalam menandai keanggotaanya, salah satunya ialah remaja milenial sekarang yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Fungsi dari bahasa sendiri sebagai alat komunikasi antar satu sama lain dan dalam pengungkapannya penuh dengan konteks dan ekspresi, karena hal tersebut untuk menggambarkan pemikiran dan perasaan dari pembicara satu ke pembicara lainnya. Apalagi penggunaan kalimat umpatan yang sering kali dituturkan remaja milenial, realitas demikian bukanlah sesuatu yang langka jika remaja milenial sering menggunakan kalimat umpatan dalam berinteraksi satu sama lain melalui aplikasi Whatsapp sebagai fasilitas mereka dalam berinteraksi satu sama lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan metode observasi dan metode dokumentasi, Metode yang digunakan dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah metode padan intralingual dan padan ekstralingual dengan teori interaksi simbolik, Penyajian data dari penelitian ini ialah dengan menggunakan metode informal yang berisi penyajian data dalam bentuk kata dan memberikan sebuah hasil dari dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis bagaimana interaksi simbolis gaya hidup remaja milenial dalam penggunaan kalimat umpatan melalui grup Whatsapp. Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi remaja milenial dalam penggunaan kalimat umpatan di dalam grup Whatsapp saling memahami makna dari umpatan yang dilontarkan antar remaja yang dimana bagi mereka umpatan tersebut bermaksud sebagai becandaan demi mengakrabkan satu sama lain Kata Kunci: Remaja Milenial, Kalimat Umpatan, Interaksi Simbolik Abstract People often use their own language when interacting with each other in marking their membership, one of which is today's millennial youth who are part of the community itself. The function of language itself as a means of communication between each other and in its expression is full of context and expression, because it describes the thoughts and feelings of one speaker to another. Moreover, the use of swear words that are often spoken by millennial teenagers, this reality is not something rare if millennial teenagers often use swear words in interacting with each other through the Whatsapp application as their facility in interacting with each other. This research method uses qualitative research methods, data collection by observation and documentation methods. The method used in analyzing data from this study is the intralingual equivalent method and the extralingual equivalent method with symbolic interaction theory. presentation of data in the form of words and provide a result of the documentation. The purpose of this study is to analyze how the symbolic interaction of millennial teenagers' lifestyles in using swear words through Whatsapp groups. The hypothesis in this study shows that the interaction of millennial teenagers in the use of swearing sentences in Whatsapp groups mutually understands the meaning of swearing that is thrown between teenagers where for them the swearing is intended as a joke to familiarize each other. Keyword: Millennial Teenagers, Swearing Sentences, Symbolic Interaction PENDAHULUAN Latar Belakang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 827
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Masyarakat sering kali menggunakan bahasanya sendiri ketika berinteraksi satu sama lain dalam menandai keanggotaanya, salah satunya ialah remaja milenial sekarang yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Fungsi dari bahasa sendiri sebagai alat komunikasi antar satu sama lain dan dalam pengungkapannya penuh dengan konteks dan ekspresi, karena hal tersebut untuk menggambarkan pemikiran dan perasaan dari pembicara satu ke pembicara lainnya. Apalagi penggunaan kalimat umpatan yang sering kali dituturkan remaja milenial, realitas demikian bukanlah sesuatu yang langka jika remaja milenial sering menggunakan kalimat umpatan dalam berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi kalimat umpatan memiliki makna sendiri jika dituturkan dalam konteksnya yang sesuai, ada yang mengatakan kalimat umpatan merupakan kalimat kasar yang sering digunakan dalam pertengkaran memiliki makna yang kotor dan tidak baik untuk diucapkan dan juga ada yang mengatakan jika kalimat umpatan ialah bentuk kemesraan antar satu sama lain. Bentuk kalimat umpatan biasanya mengacu nama binatang, anggota tubuh vital yang memiliki keterhubungan dengan seks atau sesuatu yang dipresepsikan kotor dan menjijikkan. Bentuk kalimat umpatan sendiri sebenarnya tidak terlepas dari kesepakatan lingkungan masyarakat penutur dan masih ada keterhubungan dengan persepsi kultur sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini, penggunaan kalimat umpatan yang dilakukan oleh remaja milineal tidak hanya diucapkan dalam kondisi face to face akan tetapi juga bisa dalam penggunaan media sosial salah satunya ialah Whatsapp yang merupakan sebuah platform media sosial yang bisa diakses melalui hanphone cerdas. Disini peneliti akan memfokuskan penelitian pada fitur grup yang ditawarkan oleh platform tersebut, sebab di grup tersebut interaksi remaja milenial sangat aktif dimana didalam grup mampu diisi oleh anggota yang banyak dan penggunaannya efisien dan efektif dalam berinteraksi. Tak jarang remaja milenial melontarkan kalimat umpatannya di dalam grup ketika berinteraksi satu sama lain, hal ini menjadi fokus kajian peneliti guna menganalisis bagaimana interaksi simbolis gaya hidup remaja milenial dalam penggunaan kalimat umpatan melalui grup Whatsapp. Berdasarkan pernyataan dikemukakan oleh Wijana (2013:119) menyebutkan bahwa dilihat dari referensinya, sistem umpatan dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan bermacam- macam, yakni keadaan, binatang, makhluk halus, benda- benda, bagian tubuh, kekerabatan, dan profesi. Setidaknya ada tiga macam jika dihubungkan dengan keadaan, yang pertama ialah keadaan yang tidak menyenangkan konteks mental seseorang seperti idiot, gila, bodoh, sinting dan tolol, yang kedua ialah keadaan yang tidak disukai oleh tuhan contohnya seperti kafir, munafik, jahanam, dan najis, dan yang ketiga ialah keadaan dari peristiwa yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 828
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tidak menyenangkan seseorang seperti kampret, mati, sialan, dan modar. Dalam umpatan yang berefrensi binatang menunjukkan sifat-sifat atau karakter seseorang yang dimana memiliki kesamaan dengan binatang tersebut seperti menjijikan seperti anjing dan babi, penuh gombal buaya darat, banyak bicara seperti kenari. Kemudian umpatan mengenai makhluk halus yang paling sering dilontarkan ialah setan, iblis, dan jin pengunaan umpatan ini sama seperti binatang lebih mengacu pada sifat atau karakter seseorang. Umpatan benda- benda sendiri juga masih sama dengan bintang dan makhluk halus dimana menggambarkan keburukan refrennya seperti tai, tai kucing dan gembel. Pada bagian tubuh yang sering digunakan untuk memaki adalah mata dalam frasa matamu yang digunakan mengumpat orang yang tidak bentuk memanfaatkan alat penglihatannya. Sejumlah kata-kata kekerabatan mengacu pada individu yang dihormati atau biasanya mengajarkan hal-hal yang baik kepada generasi berikutnya, seperti ibu, bapak, kakek, nenek, dan sebagainya ambil contoh: Memangnya ini jalan nenekmu!. Umpatan profesi terutama profesi rendah dan yang diharamkan oleh agama seperti maling, sundal, bajingan, copet, lonte, cecenguk, dan sebagainya. Menurut penelitian dari Nina Siregar tentang kajian interaksionisme simbolik, menjelaskan interaksi simbolik ialah segala hal yang memiliki keterhubungan makna dari benda,lambang, symbol baik berbentuk benda mati ataupun benda hidup, yang disalurkan melalui proses komunikasi dalam bentuk pesan verbal ataupun perilaku nonverbal, bertujuan akhir dengan adanya kesepakatan bersama yang berlaku bagi suatu wilayah atau kelompok komunitas dari masyarakat tertentu dalam memaknai lambang atau symbol (objek) tersebut. Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini, peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu apakah penggunaan kalimat umpatan atau kasar yang dilontarkan oleh para remaja ketika berinteraksi di dalam grup Whatsapp akan memicu perpecahan atau justru mempererat pertemanan. Karena dapat diketahui berinteraksi melalui media online penuh dengan batasan antara lain sulitnya melihat intonasi suara dari pihak pembicara atau lawan pembicara serta tidak dapat mengetahui ekspresi dari pembicara ataupun lawan pembicara. Karena ada batasan ini mampu memicu miskomunikasi dan berujung pada konflik atau perpecahan karena kurangnya data atau informasi yang ditangkap. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (Muhammad, 2011: 19), mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Populasi penelitian ini adalah Remaja Milenial yang berinteraksi melalui platform Whatsapp, dimana grup ini FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 829
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dibuat dalam bentuk informal karena dengan bentuk tersebut menjadikan para remaja dapat berinteraksi dengan leluasa tanpa ada batasan norma yang ialah remaja-remaja yang sudah berlaku sebab anggota dari grup itu berinteraksi dan sebelumnya. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dimana peneliti berhadapan langsung dengan objek, yang dilakukan dengan observasi mencatat data dan metode dokumentasi yaitu dengan menangkap gambar atau screenshot proses interaksi remaja milenial dalam penggunaan kalimat umpatan di grup Whatsapp. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah metode padan intralingual dan padan ekstralingual. Dalam padan intralingual, peneliti mampu menghubung dan membandingkan unsur-unsur bersifat lingual yang dimiliki bahasa yang diteliti yaitu bahasa dari interaksi ramaja di grup whatsapp terkait umpatan. Metode Padan Ekstralingual peneliti dapat menganalisis hubungan pemakaian umpatan bahasa dari interaksi remaja di grup Whatsapp dengan unsur di luar tuturan, seperti unsur konteks berupa tempat, ruang dan waktu termaksud penutur dan partisipan yang dihubungkan dengan teori interaksi simbolis. Penyajian data dari penelitian ini ialah dengan menggunakan metode informal yang berisi penyajian data dalam bentuk kata dan memberikan sebuah hasil dari dokumentasi saling mengenal PEMBAHASAN Kalimat Umpatan Kalimat umpatan berisi tentang kata-kata kotor maupun kasar yang biasa dilontarkan oleh masyarakat terutama dikalangan remaja di Surabaya dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa kata kotor yang ditulis oleh remaja di dalam grup yaitu ―kntl, mpek, mpuek, kentot, mmk, jmbt‖ dan juga berupa sticker yang bertuliskan kata ―kontol‖. kntl sendiri merupakan singkatan dari kata kontol yang berarti kelamin pria, mpek dan mpuek merupakan singkatan dari kata tempek yang berarti kelamin perempuan begitu juga mmk merupakan singkatan dari memek yang memiliki arti yang sama yaitu kelamin perempuan kemudian kata kentot yang memiliki arti berupa aktivitas sex dan terakhir jmbt singkatan dari kata jembut yang memiliki arti rambut disekitar kemaluan. Kalimat umpatan tersebut biasa diucapkan oleh masyarakat jawa timur terutama daerah Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel grup whatsapp pertemanan SMP peneliti sendiri nama dari grup disamarkan dengan inisial grup H, grup H ini akan digunakan menjadi bahan untuk diteliti mengenai penggunaan kalimat umpatan di dalam grup tersebut. Didalam grup sendiri berisi 28 remaja yang berdomisili asli Surabaya. Sebagaimana rumusan masalah yang dibuat yaitu menganalisis interaksi simbolis dalam penggunaan kalimat umpatan para FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 830
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ remaja di dalam grup, apakah penggunaan kalimat umpatan atau kasar justru membuat para remaja di dalam grup akan memicu konflik atau sebaliknya justru mempererat kerukunan. Interaksi Simbolik Interaksi simbolik merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterhubungan antara pembentukan makna dengan suatu lambang, benda, simbol baik berupa benda mati serta benda hidup, kemudian diproses melalui komunikasi dalam bentuk pesan verbal dan juga perilaku nonverbal, dan akhir dari tujuannya yaitu pemaknaan akan lambang dan simbol tersebut yang didasarkan pada sebuah kesepakatan bersama yang diakui di wilayah maupun kelompok dalam komunitas dari masyarakat tertentu (Ahmadi, 2008). Dalam interaksi simbolik sendiri lahir dikarenakan manusia hakekatnya hidup di dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan simbol-simbol yang sudah disepakati bersama secara sadar, kemudian tiap manusia atau individu akan memberikan respon ataupun tanggapan dari simbol-simbol. Melalui proses penelitian lapangan peneliti mendokumentasikan beberapa gambar yang berisi percakapan remaja di dalam grup H. Pada awal percakapan terdapat remaja yang berinisial A sedang meminta bantuan kepada teman-teman lainnya mengenai solusi dari laptop yang ngefrezee, akan tetapi terdapat teman yang menanggapi dengan candaan dan adapula yang menanggapi dengan memberikan informasi mengenai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si A. Si A jika diliat dari bentuk kalimatnya mengungkapkan emosinya dengan iki kentot‖ kepada teman yang mengutarakan kalimat umpatan ―serius memberikan tanggapan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh si A sebagaimana dalam gambar 1.1 dibawah. Gambar 1.1 awal percakapan mengenai laptop ngefrezee FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 831
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1.2 lanjutan percakapan Pada gambar 1.2 ada salah satu teman yaitu si K memberikan bantuan kepada si A dengan mengirim kontak temannya yang memiliki jasa service laptop guna mengarahkan si A untuk membetulkan laptopnya yang memiliki kendala frezee. Gambar 1.3 lanjutan percakapan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 832
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pada gambar 1.3 si A merasa terbantu dengan tawaran solusi dari si K dengan dikirimnya kontak dari teman si K yang memiliki keahlian sebagai tukang service laptop, pada lanjutan percakapan selanjutnya si D memberikan tanggapan dari pernyataan si A yang mengatakan ―ngko ae ki ndek kerjaan‖ kemudian si D menanggapi dengan kalimat kasar ―y mmk‖ dalam tanggapan ini si D memberikan candaan kepada si A dengan menanggapi kalimatnya dengan kalimat kasar agar si A terpancing mengutarakan kalimat umpatan kepada si D akan tetapi si A tidak menanggapinya. Kemudian si A bertanya kepada teman-teman di dalam grup mengenai, apakah ada teman-teman di dalam grup memiliki baju atau jaket berwarna hijau, tak lama si K memberikan tanggapan dari pertanyaan si A bahwa ia memiliki baju hijau putih milik petugas pom bensin. Gambar 1.4 lanjutan percakapan Pada gambar 1.4 si A menanggapi si K dengan menguatarakan umpatannya dengan kata ―ktl‖ kemudian si A menekankan pada teman teman yang lain untuk serius menjawab pertanyaanya diakhiri dengan emot tertawa yang menandakan bahwasannya ia menanggapi tanggapan si K dengan umpatan ―ktl‖ sebagai bentuk candaan. kemudian tak lama beberapa teman menanggapi candaannya seperti si Y menanggapi dengan kalimat ―onk iki bonek‖ yang menandakan bahwa dalam percakapan ini memiliki konteks santai dan penuh candaan. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 833
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1.5 Lanjutan percakapan Gambar 1.6 Lanjutan percakapan Gambar 1.7 lanjutan percakapan Pada gambar 1.5 terlihat si I mengirimkan sticker bertuliskan kata kasar atau umpatan yaitu ―kontol‖ kemudian si A menanggapi dengan kalimat ―iki lambene kontol2 gak mbok seneni rek?‖ yang berarti ini mulutnya kontol2 tidak kalian marahi kemudian pada gambar 1.6 si I mengirim sticker bertuliskan kalimat ―Pastekno sek ojok gampang mutusi‖yang berarti pikirkan dulu jangan mudah memutuskan kemudian si A menanggapi ―lek aku poo diwara toxic‖ yang berarti kalo aku aja dianggap toxic (suka ngomong kotor atau mengumpat). Pada gambar 1.7 si A menanggapi si E yang sebelumnya mengirimkan sticker yang bertuliskan ―aku FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 834
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ws belajar dadi seng terbaik tapi sek tetep salah‖ yang berarti aku sudah belajar menjadi yang terbaik tetapi tetap salah. si A menanggapi si E dengan kalimat umpatan bertuliskan ―ala jmbt‖. Dari data yang didapat tersebut dapat dipahami dengan adanya kalimat umpatan yang diutarakan oleh ramaja di dalam grup Whatsapp dengan teori interaksi simbolik dimana kalimat umpatan sendiri biasanya ditandai dengan kalimat kasar yang diungkapan dengan emosi serta dapat memicu konflik akan tetapi di dalam grup tersebut tidak ditemukan adanya cek cok dan ketersinggungan antara satu sama lain ketika salah satu mengumpat teman lainnya. Kalimat umpatan yang diutarakan oleh ramaja di dalam grup H merupakan simbol yang sudah disepakati secara sadar meskipun tanpa ada kesepakatan secara tertulis sebab para remaja mampu mengetahui konteks percakapan yang sedang terjadi dimana konteks tersebut adalah sebuah candaan atau humor, yang pada akhirnya candaan dan humor tersebut dimaksudkan untuk memperkuat tali pertemanan dan keakraban satu sama lain. PENUTUP Dapat dimengerti bahwasannya kalimat umpatan yang selalu di anggap buruk dan di indikasikan sebagai bentuk pelampiasan amarah seseorang dan berujung pada cek cok serta pertengkaran tidak selalu seperti demikian. Sebab umpatan sendiri biasa diucapkan dalam candaan guna memperkuat pertemanan antar satu sama lainnya. Akan tetapi tak selamanya kalimat umpatan sendiri dapat memperkuat pertemanan dan keakraban sebab pada penelitian ini dapat ditemukan memiliki konteks sebuah interaksi candaan antara satu remaja dengan remaja lainnya di dalam grup H, jadi penting juga memahami konteks yang meliputi interaksi di dalam media sosial terutama grup Whatsapp. DAFTAR PUSTAKA Siregar, N. S. S. (2012). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. Perspektif, 1(2), 100-110. Sriyanto, S., & Fauzie, A. (2017). Penggunaan Kata œJancuk Sebagai Ekspresi Budaya dalam Perilaku Komunikasi Arek di Kampung Kota Surabaya. Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan, 7(2), 88-102. Fajriani, S. W., Sekarningrum, B., & Sulaeman, M. (2021). Cyberspace : Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja Cyberspace : The Impact of Adolescent Communication Behavior Deviation. 23(1), 63-78. Persyaratan, M., Program, M., Satu, S., Studi, P., Bahasa, P., & Indonesia, S. (2018). Umpatan bahas bima di kecamatan rasana'e barat kota bima: kajian sosiolinguistik jurnal skripsi. Siti, N., & Siregar, S. (n.d.). KAJIAN TENTANG INTERAKSIONISME SIMBOLIK. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 835
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 4, 100-110. Ulfah, L. N. (n.d.). Penggunaan Ragam Bahasa Remaja Milenial di Kota Malang. Yasin, M. F., Priyanto, A. S., & Setiajid, S. (2017). Interaksi Simbolik dalam Budaya Ngarot Masyarakat Desa Jambak Kecamatan Ciedung Kabupetan Indramayu. Unnes Political Science Journal, 1(1), 48-56. Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(2). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 836
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMANFAATAN KOMIK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA Pramudya Gunawan., Sujarwo Pendidikan IPS/Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Abstrak Salah satu mata pelajaran yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan di ini adalah proses pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. Metode abad-21 pembelajaran sejarah di dalam kelas cenderung bersifat monoton dengan menggunakan metode ceramah membuat siswa menjadi mudah jenuh dan tidak memahami materi dengan baik. Di sisi lain, terdapat media komik yang bergambar, mudah dibawa dan dibaca serta dapat memuat teks, gambar dan adegan mampu menjadi salah satu alternatif media pembelajaran sejarah karena memacu siswa untuk kreatif, imajinasi, inovatif serta mendorongnya untuk dapat secara mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan untuk menganalisis manfaat penggunaan komik sebagai media pembelajaran sejarah dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review dengan teknik analisis deskriptif. Data diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media komik dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa secara signifikan. Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Komik, Pembelajaran Sejarah. Abstrak One of the subjects that is a challenge in the implementation of education in the 21st century is the learning process on history subjects. The history learning method in the classroom tends to be monotonous by using the lecture method, making students easily bored and not understanding the material well. In the other, there are comic media that are illustrated, easy to carry and read and can contain text, images and scenes that can be an alternative media for history learning because it stimulates students to be creative, imaginative, innovative and encourages them to be able to be independent. This research was conducted to analyze the benefits of using comics as a medium for learning history in increasing the motivation and learning outcomes of students. This research uses a literature review method with descriptive analysis techniques. The data are taken from the results of previous relevant studies in the last ten years. The results of the research that have been carried out illustrate that the use of comics media in history learning can significantly increase student motivation and learning outcomes. Keyword: Comics Media, Media Learning, History Learning. PENDAHULUAN Latar Belakang Memasuki zaman abad ke-21 perkembangan teknologi semakin cepat mengalami kemajuan. Berbagai sektor di dalam masyarakat telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan mereka, mulai dari sektor industri, transportasi, sampai sektor pelayanan umum dan perekonomian. Sektor Pendidikan juga tidak lepas akan pengaruh dari kemajuan teknologi ini. Sebagai salah satu sektor yang sangat diperlukan dan menjadi titik tumpu dalam jauh perkembangan masyarakat, pendidikan perlu mengusahakan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajarannya, hal ini dilakukan dalam lebih FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 837
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ upaya menyesuaikan dengan kondisi zaman sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Satu bagian penting dalam jalannya pendidikan yakni proses pembelajaran dan yang menjadi kunci dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik adalah teknologi penyampaian memungkinkan informasi untuk bergerak lebih cepat dengan bantuan jaringan internet. Salah satu ciri perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan semakin maju untuk adalah penggunaan media pembelajaran yang menyampaikan informasi, contohnya seperti pemanfaatan proyektor dan power point, media film dan buku elektronik. Salah satu media penyampaian informasi yang berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah komik, khususnya komik digital. Komik merupakan salah satu media penyampaian informasi yang cukup dikenal lama oleh masyarakat dalam bentuk cetak. Dengan kemajuan teknologi, bentuk komik semakin modern dalam bentuk digital sehingga dapat dibaca tanpa terbatas oleh waktu dan tempat dengan ponsel pintar. Walaupun pada mulanya komik hanya bersifat sebagai hiburan saja dan bersifat fiksi, tapi seiring perkembangan masyarakat muncul kategori-kategori komik baru yang mampu memiliki unsur pendidikan di dalamnya seperti edukasi, fakta-fakta informasi, dan sebagainya. Mata pelajaran yang menjadi tantangan dalam jalannya pendidikan di abad-21 ini adalah mata pelajaran sejarah. Metode pembelajaran sejarah di dalam kelas cenderung bersifat monoton dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Hal ini jelas saja membuat peserta didik menjadi mudah bosan dan tidak memahami materi dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat pembelajaran sejarah lebih efektif seperti dengan memutarkan film dokumenter atau kunjungan ke museum. Namun, kedua hal tersebut memakan waktu persiapan dan pelaksanaan yang cukup lama serta memerlukan waktu dan media khusus untuk dilaksanakan. Di sisi lain, media komik yang bergambar, mudah dibawa dan dibaca serta dapat memuat teks, gambar dan adegan mampu merancang imajinasi siswa untuk menggambarkan ulang peristiwa masa lampau di dalam pikirannya sendiri dan dapat mencapai tingkat pembelajaran tertinggi, yakni pembelajaran mandiri. Rumusan Masalah Melihat sekaligus mempersempit bidan pembahasan agar tidak melebar. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan komik sebagai media pembelajaran sejarah dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. METODE Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan literatur sistematis untuk informasi kepada peserta didik. Kemajuan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 838
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengumpulkan berbagai data dan bahan yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah terdahulu dalam pembatasan terbit 10 tahun terakhir dengan kata kunci ―media‖, ―komik‖, ―pembelajaran‖, dan ―sejarah‖. Metode ini dilakukan guna memperoleh data informasi yang bersifat teoritis dan sistematis. PEMBAHASAN A. Komik sebagai Media Pembelajaran Jubaedah (2012) dalam penjabarannya mengatakan bahwa media pembelajaran yang berbentuk rangkaian foto atau gambar dengan tambahan kata-kata yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang termasuk ke dalam sastra anak disebut sebagai media komik30. Dalam Rosida & Hastuti (2020: 226) juga menyatakan bahwa komik dengan bentuk gambar berseri menjadi keunikannya tersendiri sebagai media pembelajaran dengan menyajikan peristiwa secara kronologis31. Sejalan dengan itu, dalam Rosyida (2019: 60) juga menjabarkan bahwa media komik dapat dibuat sesuai dengan muatan isi materi dan bahasa yang akan digunakan dalam konteks pembelajaran32. Dengan begitu maka bisa disimpulkan bahwa komik ialah media kekinian yang bisa diterapkan dalam jalannya kegiatan pembelajaran. Media komik sebagai media pembelajaran mampu bersaing dengan media konvensional yang telah ada sebelumnya seperti media buku, atau pun media power point. Media komik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media konvensional pada umumnya yang hanya berbentuk tulisan atau gambar statis saja. Media komik memiliki kelebihan dalam desainnya yang berupa kumpulan gambar berseri atau bersambung yang dilengkapi dengan kata-kata untuk memperkuat konteks dan isi ceritanya di dalamnya. Senada dengan itu, Laksana (2015), juga menjabarkan bahwa komik untuk pendidikan terbagi menjadi dua jenis yaitu komik strip dan komik buku33. Komik strip ialah jenis komik yang berisikan sedikit panel bergambar seperti yang biasa ditemui di dalam majalah atau koran yang berisikan suatu kisah pendek, dan komik buku yang berbentuk buku dan menceritakan suatu kisah yang lebih panjang dan kompleks. Di era kemajuan teknologi saat ini, terdapat varian jenis komik baru selain komik 30 Jubaedah. 2012. Komik sebagai Media Pembelajaran Jurnal Madaniyah, hlm. 132. 31 Aulia, Rosida., Hera, Hastuti. 2020. Inovasi Komik Strip berlandaskan Analisis Historical Thinking sebagai Media Pembelajaran Sejarah SMA. Kronologi, hlm. 224. 32 Ais Rosyida. 2019. Pengembangan Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, hlm. 60. 33 Sigit, Laksana. 2015. Komik Pendidikan sebagai Media Inofatif MI/SD. TA'ALLUM, hlm. 155. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 839
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ strip dan komik buku, yakni komik digital. Komik digital memiliki kelebihannya tersendiri karena dapat memuat audio juga, sehingga peserta didik dapat memahami materi secara lebih mudah dengan teknik audio-visual yang merangsang indra kedua indra sekaligus (penglihatan dan pendengaran). Komik digital dapat didesain sama seperti komik strip dengan beberapa panel, tapi juga dapat didesain seperti komik buku dengan banyak panel sekaligus. Bahkan, dalam studi yang sudah diteliti oleh Fujiastuti, Wulandari, dan Suwartini (2019) media komik digital dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan penggunaan perangkat Adobe Flash sehingga komik dapat dianimasikan atau dapat bergerak.34 Hal ini menunjukkan bahwa media komik dapat terus dikembangkan bentuk dan desainnya sejalan dengan kebutuhan pembelajaran dan peserta didik sehingga dapat mudah tersampaikan materi yang ingin dikuasai. Media komik juga memiliki kelebihan karena menghantarkan suatu peristiwa secara kronologis dan tidak potong per potong seperti yang biasa ada pada media buku ataupun teks dalam power point. Muatan isi dalam komik juga dapat disesuaikan dengan materi dan pembahasan dari suatu materi tertentu dalam pembelajaran yang akan dibawakan. B. Penggunaan Media Komik dalam Pembelajaran Sejarah Dalam studinya, Aisah terdapat dua cara implementasi komik sebagai media pembelajaran yakni dengan menyampaikan informasi secara langsung melalui komik dan menggunakan pendekatan saintifik yang mana meminta peserta didik menyusun komiknya sendiri sebagai proses pembelajaran35. Kedua cara ini memiliki keunikannya masing-masing. Komik yang disampaikan oleh guru akan lebih terarah dan sesuai dengan capaian pelajaran yang akan dituju, sedangkan komik yang dirancang oleh peserta didik akan membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan mengembangkan alur berpikirnya. Senada dengan hal itu, Rosida & Hastuti (2020) menjelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam mengembangkan materi pembelajaran sejarah dengan media komik, yakni (1) meringkas cerita, (2) menganalisis cerita berdasarkan historical thinking, (3) pembuatan jalan cerita, (4) mendesain komik, dan (5) menambahkan juga menerangkan bahwa terdapat 5 tahapan dalam merancang media komik strip (2017) mengatakan bahwa teks36. Sejalan dengan itu, Rani & Hastuti (2021) 34 Ariesty, Fujiastuti., Yosi, Wulandari., Iis, Suwartini, 2019. Pengembangan Media Flash berbasis Komik dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Rakyat. Jurnal Teknologi Pendidikan, hlm. 203. 35 Aisah. 2017. Merancang Kegiatan Pembelajaran Sejarah melalui Komik: Respon Terhadap Tantangan Kurikulum 2013. DIAKRONIKA, hlm. 109. 36 Aulia, Rosida., Hera, Hastuti. Op. Cit., 229. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 840
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sejarah, yakni (1) meringkas cerita, (2) menganalisis pemikiran kronologis, (3) membuat jalan cerita, (4) mendesain komik, dan (5) validasi materi37. Khairi (2016) juga menjelaskan bahwa langkah-langkah merancang sebuah media komik sebagai pembelajaran adalah (1) merancang alur cerita, (2) merancang gambar komik, (3) penyuntingan, dan (4) pencetakan38. Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses dalam merancang media komik dalam pembelajaran sejarah yakni (1) menentukan materi atau kompetensi yang akan dicapai, (2) mengumpulkan dan meringkas materi, (3) membuat jalan cerita, (4) mendesain komik, (5) memvalidasi muatan materi, dan (6) menyebarkan atau mengimplementasikannya ke dalam kelas. Materi komik dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan target belajar dan latar belakang peserta didik sehingga akan lebih akrab sekaligus dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Penyesuaian muatan komik dengan materi juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik akan suatu peristiwa sejarah secara kronologis dan membentuk proses pembelajaran yang bermakna. C. Manfaat Komik sebagai Media Pembelajaran Sejarah bahwa Berdasarkan pembelajaran sejarah dengan media komik sangat bermanfaat diterapkan di dalam kelas karena bisa meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa akan pelajaran sejarah yang selama ini dikenal membosankan dan menekankan pada hafalan saja bukan pemaknaan dalam peristiwa sejarahnya yang sedang dipelajari itu. Berikut adalah tabel hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang bekaitan. NO. PENELITI penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan JUDUL PENELITIAN HASIL PENELITIAN MOTIVASI 1 Prastowo, Nyepnyep., Ba‖In., Suryadi, Andy Pengaruh Penggunaan Sejarah Komik Media Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Cepogo Tahun Pelajaran 2018/2019 Pokok Bahasan Kerajaan Singhasari Pengaruh Media Komik Terdapat Terdapat positif penggunaan Singhasari minat belajar siswa. pengaruh antara komik terhadap 2 Khatimah, pengaruh 37 Nursepti, Rani., Hera, Hastuti. 2021. Pengembangan Komik Strip berdasarkan Urutan Kronologis Peristiwa sebagai Media Pembelajaran Sejarah di SMA. Kronologi, hlm. 454. 38 Ashabul, Khairi. 2016. Pengembangan Media Komik Berbasis Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar. Jurnal PPKn & Hukum, hlm. 104-106. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 841
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Husnul 3 Fadhillah, Ahmad 4 Mahendra, Eka., Siantoro, Gigih., Pramono, Made Sejarah Terhadap Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V Sd Jatia Kabupaten Inpres Bantaeng Media Pengembangan Belajar Komik Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pengembangan Komik Pendidikan Sebagai Media Dan Pembelajaran Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa antara positif penggunaan media komik sejarah dengan motivasi mepelajari sejarah pada peserta didik. belajar Motivasi peserta didik cukup tinggi dengan menggunakan pembelajaran berbasis media video visual komik. Motivasi peserta mengalami peningkatan dalam pembelajaran dengan menggunakan media komik. belajar didik HASIL BELAJAR 1 Restiani, Pete., Ahzan, Sukainil., Sabda, Dwi 2 Narestuti, Agi., Sudiarti, Diah., Nurjanah, Umi Desain Media Pembelajaran Komik Berbasis Kearifan Lokal Dan Penerapannya Meningkatkan Untuk Aktivitas Dan Hasil Belajar Penerapan Media Pembelajaran Komik Digital untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 24,90 yakni dari siklus 1 55,10 dan dari siklus 2 80 nilai rata-rata dengan kelas menggunakan media komik sebagai media pembelajaran. Hasil belajar mengalami peningkatan dari 61% pada siklus 1 ke 93% pada siklus 2 setelah menggunakan komik digital sebagai media siswa FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 842
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 3 Mahmudah, Lailatul 4 Alfiyani, Novita Efektivitas Media Komik Terhadap Kompetensi Pembelajaran SKI Di SMP Negeri 264 Jakarta Penggunaan Pencapaian Pengembangan Media Pembelajaran dalam Bentuk Komik pada Mata Pelajaran IPS Sub Pokok Bahasan Proklamasi Detik-Detik Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Kelas V SD pembelajaran. Terdapat peningkatan hasil dari belajar 40,64% pada masa prasiklus, 71,87% pada siklus 1, dan 100% siswa mencapai nilai rata-rata KKM sebesar 70 pada siklus 2 di ―Sejarah materi Kenabian Islam‖. Sebanyak 82,35% siswa mencapai skor minimal 60 dengan pembelajaran materi ―Sejarah Proklamasi‖ menggunakan media komik Berdasarkan uraian tabel studi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa diketahui bahwa dengan menggunakan media komik motivasi peserta didik dalam memelajari materi lebih tinggi dibandingkan dengan media pembelajaran terutama dalam materi pembelajaran sejarah. Media komik yang digunakan lebih merangsang peserta didik secara visual, bahkan secara audio juga jika media komik yang digunakan dilengkapi dengan suara, rangsangan tersebut membantu meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Di saat yang sama, dengan menggunakan komik sebagai media pembelajaran, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan daripada dengan siswa yang dalam belajarnya tidak memakai media komik memiliki hasil belajar yang lebih rendah, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Selain media komik dapat memuat lebih banyak informasi dan cerita dibandingkan dengan media konvensional seperti buku teks, media komik juga menyajikan informasi dalam bentuk gambar sehingga peserta didik lebih mudah menyerap berbagai materi dan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. PENUTUP Pembelajaran jenuh dan membosankan karena guru yang cenderung menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi dan kurangnya penggunaan media dalam proses selain komik yang digunakan, sejarah dikenal sebagai pembelajaran yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 843
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembelajaran. Diperlukan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh pendidik guna memaksimalkan proses pembelajaran sejarah yang terkenal membosankan. Dewasa ini, dengan seluruh kemajuan teknologi yang ada, perkembangan demi perkembangan terus terjadi di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan terus berbenah diri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa hal yang berkembang di dunia pendidikan adalah program kampus merdeka, kekinian ilmu dan pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif seiring menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Satu media pembelajaran yang juga berkembang di era kemajuan teknologi ialah media cetak ataupun digital yang tidak hanya berupa buku teks tapi juga komik. Komik berkembang dari media hiburan menjadi media edukasi di bawah asuhan pendidikan. Komik dijadikan media dalam mentransfer materi dari guru kepada siswa. Keunikan dari komik yang memiliki gambar, karakter, warna, teks dan bahkan audio-visual dalam bentuk digitalnya memudahkan siswa dalam memaknai suatu informasi yang disusupi ke dalam komik. Kegiatan pembelajaran sejarah yang cenderung lampau dan kaku dapat dibawakan dalam bentuk komik dengan cerita-cerita yang mengisahkan tentang suatu peristiwa bersejarah. Banyak penelitian-penelitian yang telah membahas bahwa bagaimana komik dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran sejarah dengan memasukkan cerita-cerita sejarah ke dalamnya sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dituju oleh pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu juga menerangkan bahwa hasil belajar siswa dengan memakai komik sebagai media belajar sejarah mengalami peningkatan, hal yang sama juga terjadi pada motivasi peserta didik yang meningkat dengan signifikan, sehingga memungkinkan bahwa komik dapat dijadikan bahan pendukung utama dalam media menyampaikan materi sejarah dan tidak terpaku pada metode ceramah yang membosankan. Walaupun banyak kelemahan dari penggunaan media komik ini seperti memerlukan persiapan yang cukup lama, perlu ada bakat khusus dalam menggambar komik atau menyusun cerita. Namun, mulai banyak bermunculan komik-komik cetak maupun digital yang mengangkat tema sejarah, selanjutnya tinggal tugas pendidik saja yang perlu memilah mana-mana saja komik yang cocok dan sesuai dengan materi ajar yang akan dituju untuk peserta didik. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 844
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAFTAR PUSTAKA Aisah. (2017). Merancang Kegiatan Pembelajaran Sejarah melalui Komik: Respon Terhadap Tantangan Kurikulum 2013. DIAKRONIKA, 17(1), 104-117. Alfiyani, N. (2015). ―Pengembangan Media Pembelajaran dalam Bentuk Komik pada Mata Pelajaran IPS Sub Pokok Bahasan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Kelas V SD‖. Skripsi. FKIP, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jember, Jember. Fadillah, A. (2018). Pengembangan Media Belajar Komik Terhadap Motivasi Belajar Siswa. JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 2(1), 36-42. Fujiastuti, Ariesty., Wulandari, Yosi., Suwartini, Iis. (2019). Pengembangan Media Flash berbasis Komik dalam Pembelajaran Menyimak Cerita Rakyat. Jurnal Teknologi Pendidikan, 21(3), 201-213. Jubaedah. (2012). Komik sebagai Media Pembelajaran. Jurnal Madaniyah, 1(3), 132-149. Khairi, Ashabul. (2016). Pengembangan Media Komik Berbasis Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar. Jurnal PPKn & Hukum, 11(1), 98-110. Khatimah, H. (2019). Pengaruh Media Komik Sejarah terhadap Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Inpres Jatia Kabupaten Bantaeng. Jurnal PENA: Penelitian dan Penalaran, 6(1), 72-85. Laksana, Sigit. (2015). Komik Pendidikan sebagai Media Inofatif MI/SD. TA'ALLUM, 3(2), 151-162. Mahendra, E. R., Siantoro, G., & Pramono, M. (2021). Pengembangan komik pendidikan sebagai media pembelajaran dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Jurnal Education and Development, 9(1), 279-279. Mahmudah, L. (2014). ―Efektivitas Penggunaan Media Komik Terhadap Pencapaian Kompetensi Pembelajaran SKI di SMP Negeri 264 Jakarta‖. Skripsi. FITK, Pendidikan Agama Islam, UIN Hidayatullah Jakarta, Jakarta. Narestuti, A. S., Sudiarti, D., & Nurjanah, U. (2021). Penerapan Media Pembelajaran Komik Digital untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Bioedusiana: Jurnal Pendidikan Biologi, 6(2), 305-317. Prastowo, N. D., Bain, B., & Suryadi, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Komik Sejarah Terhadap Minat BelajarSiswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Cepogo Tahun Pelajaran 2018/2019 Pokok Bahasan Kerajaan Singhasari. Indonesian Journal of History Education, 7(1), 33-39. Rani, Nursepti., Hastuti, Hera. (2021). Pengembangan Komik Strip berdasarkan Urutan Kronologis Peristiwa sebagai Media Pembelajaran Sejarah di SMA. Kronologi, 3(4), 449-464. Restiani, P. E., Ahzan, S., & Prasetya, D. S. B. (2015). Desain Media Pembelajaran Komik Berbasis Kearifan Lokal dan Penerapannya untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar. Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika, 3(1), 239-243. Rosida, Aulia., Hastuti, Hera. (2020). Inovasi Komik Strip berlandaskan Analisis Historical Thinking sebagai Media Pembelajaran Sejarah SMA. Kronologi, 2(4), 224-234. Rosyida, Ais. (2019). Pengembangan Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 11(1), 47-63. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 845
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PEMANFAATAN MEDIA INTERAKTIF BAHASA ISYARAT UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM RUANG LINGKUP SEKOLAH Riyan Adi Putra Atmaja1, Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya Alamat, faridpribadi@unesa.ac.id. Abstrak Pendidikan.merupakan proses yang kompleks, seiring dengan perkembangan manusia. UntukLmelengkapi diAsekolah, sudahVseharusnya tugasVseorang guru adalahDmemanfaatkan mediaDatau alatDyang mampuDmerangsang pembelajaranDsecara efektifDdan efisien. Faktor pertama yaitu tenaga pendidik yang dianggap masih kurang dalam aspek pengembangan media pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan dalam menyampaikan materi. Faktor kedua yaitu peserta didik yang pada dasarnya memiliki sifat beragam jenis sehingga perlu diketahui secara lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan individu. Kedua faktor tersebut menjadi sebuah kendala yang dapat diselesaikan dengan cara mengembangkan suatu media pembelajaran. Disabilitas merupakan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya, disabilitas juga dikenal oleh masyarakat sebagai penyandang cacat. Pada umumnya penyandang disabilitas mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda dengan cara yaitu menggunakan bahasa isyarat. Dilihat dari pemisahan sekolah pada dunia pendidikan, kaum disabilitas sering dikucilkan di lingkungannya sendiri sehingga didirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) terkhususnya untuk penyandang disabilitas.LPada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalamDLexy J.. MoleongD2004:4). Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatifkbertujuan untukLmenggali atau membangun makna dibalik realitas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur yang bersumber dari jurnal. Studi literatur merupakan langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan buku dan majalah yang memiliki topik berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur ini bersumber dari pihak ketiga, data yang di dapat dari studi literatur merupakan data sekunder yang mendefinisikan data sekunder sebagai data yang di dapat dari proses membaca, mempelajari dan memahami melalui media literatur lain seperti buku, majalah dan dokumen. komponenGbelajar danGpembelajaran Kata Kunci: Disabilitas, Media, Youtube Abstract Education is a complex process, along with human development. To complete the components of learning and learning in schools, the task of a teacher should be to utilize media or tools that are able to stimulate learning effectively and efficiently. The first factor is educators who are considered to be lacking in the aspect of developing learning media. This can be an obstacle in delivering the material. The second factor is students who basically have the nature of various types so that it is necessary to know further to determine individual needs. These two factors become an obstacle that can be solved by developing a learning media. Disability is the inability to carry out certain activities and activities as normal people in general, disability is also known by the public as people with disabilities. In general, people with disabilities have different ways of communicating by using sign language. Judging from the separation of schools in the world of FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 846
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ education, people with disabilities are often ostracized in their own environment so that special schools are established, especially for people with disabilities. In this study, researchers used qualitative research methods as research procedures that produced descriptive data in the form of written words or phrases. verbal from people and observable behavior (in Lexy J. Moleong 2004:4). Research that uses a qualitative approach aims to explore or build the meaning behind reality. The data collection techniques in this study were carried out by means of literature studies sourced from journals. Literature study is a research step carried out by researchers by collecting books and magazines that have topics related to the problem and research objectives. This literature study is sourced from a third party, the data obtained from the literature study is secondary data which defines secondary data as data obtained from the process of reading, studying and understanding through other literary media such as books, magazines and documents Keywords: Disability , Media, Youtube PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan merupakan proses yang kompleks, seiring dengan perkembangan manusia. Untuk melengkapi komponen belajar dan pembelajaran di sekolah, sudah seharusnya tugas seorang guru adalah memanfaatkan media atau alat yang mampu merangsang pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya program pembelajaran yaitu faktor tenaga pendidik, peserta didik serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. Faktor pertama yaitu tenaga pendidik yang dianggap masih kurang dalam aspek pengembangan media pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan dalam menyampaikan materi. Faktor kedua yaitu peserta didik yang pada dasarnya memiliki sifat beragam jenis sehingga perlu diketahui secara lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan individu. Kedua faktor tersebut menjadi sebuah kendala yang dapat diselesaikan dengan cara mengembangkan suatu media pembelajaran. Secara formal dan non formal, media pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar. Media pembelajaran bisa berupa modul yang selama ini sudah digunakan pada proses belajar mengajar di sekolah dalam membantu proses pembelajaran. Selain itu juga berfungsi sebagai media untuk tenaga pendidik dalam penanggulangan pembelajaran, dalam penerapan Aplikasi juga bisa berfungsi untuk media dalam menyampaikan materi kepada para siswa. Disabilitas merupakan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya, disabilitas juga dikenal oleh masyarakat sebagai penyandang cacat. Pada umumnya penyandang disabilitas mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda dengan cara yaitu menggunakan bahasa isyarat. Dengan adanya bahasa isyarat, penyandang disabilitas tetap dapat berkomunikasi satu sama lain. Penyandang disabilitas yang membutuhkan bahasa isyarat sebagai media berkomunikasi disebut disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah gangguan pada alat panca indera. Gangguan tersebut mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan maupun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 847
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ indra yang juga dapat terganggu. Dilihat dari pemisahan sekolah pada dunia pendidikan, kaum disabilitas sering dikucilkan di lingkungannya sendiri sehingga didirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) terkhususnya untuk penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas bukan pembedaan sekolah yang dibutuhkan, tetapi penyesuaian kurikulum pendidikan bagi penyandang disabilitas yang lebih dibutuhkan karena dengan adanya perbedaan sekolah bagi penyandang disabilitas membuat mereka merasa tersudutkan. Dengan ditempatkannya penyandang disabilitas pada sekolah yang khusus untuk mereka, pastinya juga dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan lebih dalam untuk menyalurkan bahan ajar melalui media interaktif yang salah satunya yaitu bahasa isyarat. Kajian Pustaka DisabilitasLterus tertinggalLdibelakang siswaDlainnya dikarenakanDbelum memilikiDkematangan dengan.lingkungan sosialnya.sehingga bahasaKyang dengan..disabilitas lebihKkonkret. jarang>menggunakan kata>sifat, kataSketerangan, danDkata denganAlebih banyakLmakna konkret digunakan lebih sering (Owens, 2004). Makna kata yang disampaikan oleh guru mesti memberikan makna konteks konkrit pada anak materi pembelajaran yang diberikan dimulai dari hal konkrit tersebut dan harus merinci. Keterbatasan yang mereka alami, membuat mereka mengalami hambatan dalam penerimaan makna bahasa yang disampaikan. Proses mengajarkan kata atau bahasa dengan ceramah tanpa adanya penggunaan media tentunya tidak disarankan. Keterbatasan anak pada aspek komunikasi menuntut guru untuk merancang pembelajaran semanarik mungkin untuk menarik perhatian disabilitas. Kemampuan verbal anak-anak dengan disabilitas secara signifikan kurang berkembang dibandingkan dengan yang non-verbal, menunjukkan kelemahan alami kemampuan berbicara dan bahasa mereka (Smole. 2004). Keterlambatan dalam perkembangan bahasa khas untuk semua anak dengan disabilitas (Pranjić, 2016). Disabilitas berdampak pada kemampuan untuk mengkategorikan objek, kemampuan generalisasi, memori, dan pengembangan kemampuan lain yang akibatnya menghambat perkembangan leksikal (Van der Schuit, 2011). Meskipun keterlambatan, kosakata anak-anak dengan disabilitas mengikuti jalur perkembangan yang sama yang dipelajari oleh anak-anak normal/tanpa kecacatan. Terlepas dari usia kronologis mereka, untuk maju ke tingkat perkembangan kosakata berikutnya, anak harus menguasai tingkat perkembangan sebelumnya. Memang pada umumnya kemampuan yang dimiliki anak disabilitas berada dibawah kemampuan rata-rata anak normal, namun pada kategori disabilitas masih bisa diberikan pendidikan, salah satunya yaitu dalam dalam.berinteraksi Penelitian mengukapkan.anak-anak FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 848
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembelajaran bahasa namun tak sama dengan anak normal pada umumnya, pengajaran bahasa untuk disabilitas disesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Dengan kata lain disabilitas masih bisa diandalkan dalam bidang akademik. Anak-anak dengan disabilitas mengembangkan kosa kata mereka lebih baik dari tingkat sintaksis (Smole. 2004). Disabilitas memiliki kemiripan dengan anak-anak yang sedang berkembang pada usia mental yang sama, namun perbedaannya terdapat pada makna kata-kata yang dikembangkan harus lebih konkret dan literal, dan kalimat lebih pendek daripada anak-anak normal. Perlu adanya asesmen lebih lanjut mengenai kemampuan bahasa anak disabilitas sebelum diberikan pembelajaran. Hasil informasi yang akurat mengenai kemampuan yang dimiliki anak disabilitas akan membantu dalam penerimaan pembelajaran bahasanya. Anak-anak disabilitas pada dasarnya memang mengikuti alur yang sama dengan perkembangan bahasa anak normal pada umumnya namun dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak. METODE PENELITIAN Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Lexy J. Moleong 2004:4). Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun makna dibalik realitas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur yang bersumber dari jurnal. Studi literatur merupakan langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan buku dan majalah yang memiliki topik berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur ini bersumber dari pihak ketiga, data yang di dapat dari studi literatur merupakan data sekunder yang mendefinisikan data sekunder sebagai data yang di dapat dari proses membaca, mempelajari dan memahami melalui media literatur lain seperti buku, majalah dan dokumen. PEMBAHASAN Berdasarkan pada hasil penelitian diatas reformasi pelayanan publik dan kebijakan implementasi dengan tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat apalagi untuk kaum disabilitas dalam ruang lingkup sekolah. Untuk mencapai kepuasaan itu dituntut kualitas pelayanan pendidikan yang prima tercermin dari: 1. Transparan Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 849
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. selain itu menurut uu no.8 pasal 40 tahun 2016 kepada pemerintah wajib memfasilitasi dan memudahkan akses untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan jenisnya tanpa terkecuali. Maka Pemerintah harus menjamin kemudahan akses untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak dan bermutu kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk untuk anak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pada pendidikan kebutuhan khusus ini pemerintah sudah memberikan kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran murid penyandang disabilitas dan tersedia secara memadai dan berkualitas. Dengan begitu semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. 2. Akuntabilitas Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pendidikan khusus difabel atau pendidikan inklusi, semua anak memiliki hak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali termasuk anak penyandang difabel. Dengan adanya pendidikan inklusi dan sekolah khusus difabel akan membuat mereka penyandang disabilitas terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan sesama penyandang disabilitas saja. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa dengan adanya sekolah khusus anak difabel ini sangat membantu dalam menangani permasalahan pemenuhan hak dalam bidang pendidikan dan memang harus ada sekolah khusus anak berkebutuhan khusus sesuai undang- undang no 34 berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan khususnya. 3. Kondisional Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang kepada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam pengelolaan pendidikan khusus harus sesuai dengan undang-undang dasar 1945 sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat kesempatan mengemban pendidikan termasuk anak penyandang disabilitas. Pengelolaan yang baik untuk anak didik juga harus di kembangkan jauh lebih baik untuk sekolah khusus difabel. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa pengelolaan pelayanan dibidang pendidikan menyesuaikan kurikulum yang sudah ditetapkan kemendikbud perdirjen no.10 tahun 2017 tentang selanjutnya diadopsi untuk khusus, kurikulum 2013 pendidikan mengadaptasikan dan menyesuaikan individu siswa. Jadi disesuaikan dengan tanpa terkecuali FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 850
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kualitas siswa, keadaan siswa, dan skala prioritas. tidak hanya pendidikan yang berikan tapi juga memberikan rehabilitasi kepada siswa penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan percaya diri dengan kemampuan masing-masing anak disabilitas. 4. Partisipatif PelayananLyang peranLserta masyarakatLdalam uhanLdan harapan masyarakat. Sudah<ditegaskan dalamLundang-undang usi dapatHmengembangkan potensi atau bakat yang ada di dalam diri individu anakLpenyandangLdisabilitas. AgarLpendidikanLinklusi masing-masing berkembangLlebih baikKlagiLpemerintahLharus mempunyai kebijakan untuk intensif memperhatikan pendidikan anak difabel.DHasil dariSpenelitian penulisSmenunjukan bahwa tetapDharus dicanangkanSbahwa sekolah difabel tetap membutuhkan naungan dari pemerintah, jadi apapun yang sudah diberikan kalau bisa ditambah jangan malah dikurangi dan kepada pemerintah khususnya agar lebih menunjukan kepedulian dengan memberikan fasilitas umum yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Dan masyarakat berharap untuk kedepannya agar menambah dan memperbaiki lagi kualitas dan sistem pendidikan untuk anak difabel agar lebih baik lagi, dan mereka mampu memanfaatkan kualitas dan sistem pendidikan yang diberikan oleh pemerintah serta mengadakan sekolah negeri milik pemerintah untuk sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat pemerintah akan melakukan kebijakan yang lebih baik lagi khususnya pada pendidikan inklusi. dapatLmendorong 5. Kesamaan hak aspek PelayananLyangLtidakLmelakukan apapunLkhususnyaLsuku, ras,Lagama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Adanya undang-undang no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi Indonesia. Mulai dari hak untuk hidup, penyandang disabilitas di mendapatkan pekerjaan, khususnya mendapatkan pendidikan hingga kemudahan akses fasilitas umum. Tetapi masih banyak diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk memasukkan kriteria yang tidak memperbolehkan anak disabilitas masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Untuk itu harus ada campur tangan pemerintah untuk menghentikan diskriminasi tersebut. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan tidak ada diskriminasi. Dikarenakan di sekolah luar biasa menyamakan pelayanan pendidikan tidak memandang sebelah mata jenis disabilitasnya akan tetapi semua diberikan layanan yang merata dan diberikan hak untuk mengemban diskriminasi dilihat dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 851
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pendidikan yang layak dan berkualitas. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Memberikan motivasi belajar sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus bagi proses pembelajaran siswa. Karena dapat mendorong dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Peran penting dalam pendidikan salah satunya adalah memberikan motivasi agar anak didik dapat kembali semangat dalam menempuh pendidikan khususnya anak berkebutuhan khusus yang harus diperhatikan lebih. Hasil dari penelitian penulis menyatakan bahwa dengan memotivasi dan membiarkan mereka untuk mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri untuk dia bisa mengembangkan diri itu salah satu motivasi yang pondasinya mereka agar mereka percaya diri. Serendah apapun tingkat intelektual mereka pasti ada satu titik yang mereka tonjolkan bahkan melebihi anak normal pada umumnya. Dengan begitu anak didik mendapatkan keadilan pelayanan yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. PENUTUP Secara umum, keberadaan para penyandang disabilitas di ruang lingkup sekolah sering mendapat representasi sebagai kondisi yang tidak normal atau upnormal. Seorang penyandang disabilitas digambarkan sebagai seorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan ruang lingkup sekolah, tetapi penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dalam mengikuti pembelajaran di ruang lingkup sekolah. Penyandang disabilitas saat ini masih belum mendapatkan hak nya dalam pendidikan yang layak karena mereka masih terhambat oleh beberapa halangan yang membuat para penyandang disabilitas ini kesulitan dalam mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. DAFTAR PUSTAKA Apeldoorn,XL.<J.>(1978). Pengantar.ilmu>hukum..Pradnya Paramita. Cacat. Creswell,J.W. (2010). Research design:SpendekatanSkualitatif, kuantitatif,Ddan..Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar. Ilahi, M..T. (2013)..Pendidikan.Inklusi:LKonsep dan Aplikasi.LJogjakarta:LAr- Indonesia,>P.>R.>(2003). UU No 2 pasal 1 ayat Ruzz Media. Indonesia.. Indonesia,>P.>R. (2003). UU No 2 pasal 4 ayat 1. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia, P. R. (2003). UU No Indonesia, P. R. (2009). UU No Indonesia,LP. R. (2011).LUU No 19.>Indonesia: PemerintahLRepublik Indonesia. Indonesia,LP. R.L(2016). PasalL40 ayat.(2) UU>No. 8Ltahun 2016.LIndonesia: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 852
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pemerintah RepublikLIndonesia. Indonesia,LP. R. (n.d.).;UUDL1945 pasalL31 ayat 1. Indonesia: PemerintahLRepublik Indonesia. Indriyany,LI. pemenuhan pendidikanLinklusi hakLdifabelLstudiLtentang melaluiLpemindahan difabel dari sekolah.reguler ke.sekolah luar biasa Yogyakarta.LJournal ofLdisabilityLstudies inklusi,LVol 2. A.L(2015).Lpelayanan publikLdan layanan LijanPoltak,LS.L(2006). ReformasiLPelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan.LJakarta: PT. BumiAksara. Lukman, S.L(2000). ManajemenLKualitas Pelayanan.LJakarta: STIALLAN Press. Mutia, F. (2015).LKondisi LayananLPerpustakaan KhususLbagi PenyandangLCacatLdi Yayasan. Record>andLLibrary Journal,LVol 1.Sukmadinata. (2006).LMetode Penelitian Kualitatif. Bandung: GrahaLAksara. Tilaar,LH. (2002).>pendidikan kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya. Timur,KP. D.L(2013). Perda;Provinsi JawaLTimur NoL3. JawaLTimur: GubernurLJawa Timur. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 853
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DISKIRIMINASI PENYANDANG DISIBILITAS PADA PEKERJAAN DALAM PROGRAM BERKAS KOMPASTV DI YOUTUBE Roselina Febria Karmen, Farid Pribadi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya E-mail : E-mail : faridpribadi@unesa.ac.id Abstrak Tindakan diskriminasi di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar HAM. Salah satunya korban tindakan dari diskriminasi ialah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ialah masyarakat yang memiliki kekurangan atau kecacatan pada salah satu organ tubuhnya seperti kekurangan pada mental ataupun pada fisik. Penyandang disabilitas biasanya mendapatkan ketidak keberuntungan dalam kehidupannya sebab mereka sering kali mendapatkan perilakuan yang tidak adil seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan memiliki kekurangan pada fisik yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal seperti orang pada umumnya. Tindakan ini dialami langsung oleh Romi Syopfa Ismael, beliau merupakan salah satu kelompok penyandang disabilitas dengan berprofesi sebagai seorang dokter gigi di Solok Selatan Sumatera. Beliau mendapatkan prilaku diskriminasi, sebelumnya beliau mengikuti seleksi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara namun ditolak dengan alasan Romi adalah penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi kasus seperti ini menggunakan kajian studi kepustakaan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa minimnya informasi tentang ketersediaan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa peraturan yang kurang menjelaskan bagaimana akses yang harus dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, serta kebijakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah memadai namun secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Distabilitas merupakan salah satu bentuk peran pemerintah. Kata Kunci: Diskriminasi, Pekerjaan, Penyandang disabilitas. ini. Penelitian Abstract Discrimination in Indonesia is an act that violates human rights. One of the victims of acts of discrimination is persons with disabilities. Persons with disabilities are people who have a deficiency or disability in one of their organs, such as mental or physical deficiencies. People with disabilities usually get unlucky in their lives because they often get unfair behavior such as difficulty in getting a job due to having physical deficiencies that are considered unable to carry out their duties optimally like people in general. This action was directly experienced by Romi Syopfa Ismael, he is one of the groups of people with disabilities by profession as a dentist in Solok Selatan Sumatra. He received discriminatory behavior, previously he participated in the selection to become a State Civil Apparatus but was rejected on the grounds that Romi was a person with a disability. The purpose of this research is to find out the obstacles faced by persons with disabilities and what efforts are being made by the government in responding to cases like this. This research uses a descriptive literature study. The results of the study indicate that there is a lack of information about the availability of job vacancies for persons with disabilities, there are several regulations that do not explain how access must be carried out by persons with disabilities in obtaining employment, and the legal protection policies for persons with disabilities in Indonesia are adequate but overall have not been implemented properly. optimal. Regional FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 854
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Regulation of East Java Province Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities is one form of the government's role. Keywords: Discrimination, Employment, Persons with disabilities. PENDAHULUAN Latar Belakang Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh tuhan dengan memiliki hak sebagai makhluk sosial yang perlu dihargai serta dihormati sesama manusia lainnya. Namun tuhan menciptakan kita dengan berbagai kekurangan salah satunya seperti masyarakat penyandang disabilitas, menjadi manusia penyandang disabilitas sering kali diidentikan dengan tidak keberuntungan dalam kehidupannya sebab mereka kesulitan mendapatkan akses dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan serta mereka juga sering kali mendapatkan perlilakuan yang tidak adil. Sehingga menyebabkan kalangan komunitas penyandang disabilitas menjadi kelompok minoritas terlepas dari jangkauan pemerintah. Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang mempunyai berbagai macam hukum guna memberikan hak perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hak asasi manusia yang dimana hak asasi ini tidak memandang masyarakat dari fisik, kulit, ras, serta kekayaan. tidak menjadi sebuah Kekurangan penghambat bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan hak mempertahankan hidup mereka. Namun mengapa dari dulu hingga sekarang mereka masih dianggap sebelah mata sehingga mereka kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Masyarakat penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam aspek pekerjaan karena bagi mereka penyandang disabilitas dianggap berbeda hak dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Pada umumnya penyandang disabilitas berbagai macam kekurangannya seperti mengalami kebatasan fisik, kebatasan intelektual, serta kebatasan mental. Hal ini dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi secara efektif pada masyarakat. Zaman yang sudah dipermudahkan oleh informasi akan mempermudahkan mereka penyandang disabilitas dalam mengembangkan kereaktifan seorang penyandang disabilitas dalam berkarir ataupun dengan adanya media dapat mempermudahkan mendapatkan informasi. Namun terdapat salah satu media massa yang sangat populer dikalangan masyarakat dengan berbagai manfaatnya dan cocok di tonton semua umur yang biasanya disebut dengan YouTube. Media massa YouTube merupakan sebuah aplikasi dipergunakan untuk seluruh masyarakat dapat melihat berbagai macam video berupa, berita terkini, berisikan berbagai macam lagu luar ataupun dalam negeri, ataupun video untuk anak, dan lain sebagainya. Terdapat di salah satu (kecacatan) seseorang seharusnya teknologi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 855
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ chanel YouTube milik KompasTv pada program berkas kompas ditemukan video yang berjudulkan ―Diskriminasi Masih Terjadi Terhadap Penyandang Disabilitas Dilarang Bekerja‖ yang dialami oleh seorang Dokter gigi bernama Romi Syopfa Ismael di Solok Selatan Sumatera. Ia mengalami diskriminasi penyandang disabilitas sehingga ia gagal menjadi Aparatur Sipil Negara. Romi Syopfa Ismael merupakan kelompok penyandang disabilitas dengan berprofesi sebagai seorang dokter gigi di Solok Selatan Sumatera. Sebelumnya ia mengikuti seleksi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, namun harapan itu seketika hanya menjadi harapan pahit bagi Romi. Sebelumnya Romi Syopfa sudah berjuang dengan keras, tahap demi tahap ia lalui meskipun memiliki kebatasan fisik tapi kemampuan Romi lebih unggul daripada peserta lainnya, ia mendapatkan hasil skor tertinggi. Pada tanggal 31 Desember 2018 Romi lulus dari seleksi dan pada tanggal 18 Januari 2019 ia melengkapi berkas-berkas data yaitu surat keterangan dari dokter spesialis okupasi RSUP M DJAMIL Padang dan RSUP Arifin Ahmad Pekan Baru. Namun pada tanggal 18 Maret 2019 Romi mendapatkan surat yang berisikan pembatalan menjadi Aparatur Sipil Negara dari Bupati Solok Selatan Sumatera dengan alasan Romi adalah penyandang disabilitas. Hal ini yang membuat Romi kecewa pada pemerintah sebab mengapa penyandang disabilitas tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti tercantum pada Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 berisikan ―Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah daerah, serta swasta. Namun pada kenyatannya masih saja pemerintah memandang disabilitas sebagai orang yang sakit sehingga tidak mampu menjalankan pekerjaan-pekejaan tertentu. Oleh karena itu tujuan besar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan upaya yang dilakukan pemerintah. Sebelum penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul artikel, sebagai berikut : (1) Jurnal penelitian Karinina Anggita Farrisqi yang berjudul ― PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK ― oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Univeritas Negeri Surabaya pada tahun 2022. Penelitian ini berfokuskan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja penyandang disabilitas untuk survive dalam jenis penelitian kualitatif kehidupannya. Penelitian tersebut merupakan dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yudiris. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa belum sepenuhnya HAM pada hak bekerja bagi penyandang disabilitas terlaksanakan karena terdapat lemahnya peraturan dalam pemerintahan, hal tersebut dijadikan patokan sebagai perbaikan serta komitmen pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 856
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ penghidupan yang layak. (2) Jurnal penelitian Aprizal Purnama Aji berjudul ―DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA NOVEL INVALIDTE KARYA FARADITA‖ oleh mahasiswa Fakultas Sastra, Universitas Pamulang pada tahun 2021. Penelitian ini berfokuskan adanya bukti tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam novel invalidate edisi ketiga Faradita yang diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa diskriminasi dalam novel yaitu, (1) Diskiriminasi yang disengaja, Diskiriminasi halus, Diskriminasi tanpa disadari, Diskriminasi soal profil, Diskriminasi dalam organisasi. (3) Jurnal penelitian Endah Rantau Itasari berjudul ―PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN BARAT‖ oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2020. Penelitian ini berfokuskan pada Pemerintah Kalimantan Barat yang memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukan terdapat beberapa kendala yaitu asksesibilitas bagi disabilitas belum diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses bebrbagai hal. (4) Skripsi penelitian Gilang Wahyu Ramadhan berjudul ―DISKRIMINASI DALAM FILM SERIES THE GOD DOCTOR‖ oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini berfokuskan untuk mencari tanda-tanda perlakuan diskriminasi terhadap tokoh dalam film series The Good Doctor. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat 3 bentuk diskiriminasi dalam filim yaitu, (1) Tokoh mendapatkan perlakuan kasar pada fisik, (2) Diskriminasi berupa ucapan yang menyudutkannya, (3) Diskiriminasi dalam pekerjannya. berjudul Indah Anggriany (5) ―PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK (STUDI KASUS DI PT. DEAF CAFEFINGERTALK TANGERANG)‖ oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini berfokuskan pada kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai namun pada pelaksanaannya. Penelitian ini berjeniskan yudiris- empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan Selaku perusahaan swasta memperkerjakan penyandang disabilitas sudah melaksanakan kewajiban dengan memberikan pemenuhan hak pekerja sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor Jurnal penelitian Tampubolon secara keseluruhan belum berjalan secara optimal FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 857
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (6) Jurnal penelitian Budi Ardianto berjudul ―PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERDASARKAN INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 1966 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN‖ oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Jambi pada ini berfokuskan pada tahun 2021. Penelitian penyandang disabilitas dianggap tidak layak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan non-disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis yudiris normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa peraturan yang kurang menjelaskan bagaimana akses yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. (7) Skripsi penelitian Amalia Ramadhani berjudul ―PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION TERKAIT DISKRIMINASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA PERIODE 2015 - 2019‖ oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021. Penelitian ini berfokuskan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan ILO di Indonesia dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ILO memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas dalam dunia kerja. (8) Jurnal penelitian Abdul Halim berjudul ―PERSAMAAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS‖ oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh pada tahun 2021. Peneilitian ini berfokuskan pada penyandang disabilitas juga merupakan bagian masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya sesuai pada Pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha yang memperkejakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan tingkat kecacatannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip hukum dari undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai disabilitas sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi warga negara Indonesia khususnya bagi penyandang disabilitas. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan merumuskan permasalahan sebagai berikut 1. Apa saja hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan ? MENDAPATKAN PEKERJAAN sesuai dengan pada latar belakang di atas, dapat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 858
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus seperti ini ? METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan kajian studi kepustakaan dengan bersifat deskriptif. Studi Kepustakaan adalah suatu kajian yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori menengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sedangkan jenis deskriptif merupakan data yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan :21). Penelitian ini untuk yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014 mendeskripsikan terkait dengan deskriminasi pada program berkas kompas di YouTube KompasTV. Data yang dikumpulkan juga diperoleh dari hasil penayangan video yang ada di YouTube tersebut. Penelitian ini menggunakan teori diskriminasi dalam program kompasTV di YouTube. Objek dari penelitian ini adalah sebuah cuplikan video yang terdapat dalam program berkas kompas di YouTube KompasTV yang berhubungan dengan hal diskriminasi pada penyandang disabilitas. Data yang digunakan juga berupa data primer yaitu data yang didapatkan dari cuplikan sebuah video dalam media massa YouTube dan juga menggunakan data sekunder yang dimana data ini berupa data yang sudah ada dan didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lainnya sebagai bahan tambahan informasi seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs sumber lainnya. PEMBAHASAN Pada salah satu konten channel YouTube KompasTv dalam program berkas kompas yang bertemakan ―Diskriminasi Masih Terjadi Terhadap Penyandang Disabilitas Dilarang Bekerja‖ ditemukan pengakuan dari salah satu penyandang disabilitas bernama Romi Syopfa Ismael yang berprofesi sebagai dokter gigi di Solok Selatan Sumatera Barat. Beliau mengatakan bahwa ia mendapatkan tindakan diskriminasi atau sikap tidak adil yang berawal dari ditolaknya menjadi Aparatur Sipil Negara dengan alasan karena Romi adalah penyandang disabilitas. Dari tindakan tersebut Romi sangat kecewa dengan hasil keputusan yang sebenarnya Romi mampu dalam bidangnya namun tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak pekerjaan yang layak dengan alasan difabel. Padahal terdapat Undang-Undang yang mengatur negara untuk wajib memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, namun pada kenyatannya masih saja dibeberapa perusahaan tidak ingin memperkerjakan masyarakat penyandang disabilitas. Tindakan diskriminasi pada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan, memiliki beberapa sebab kendala atau hambatan bagi penyandang disabilitas FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 859
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ untuk mengakses pekerjaan dan juga terdapat beberapa solusi yang diberikan Pemerintah untuk menangani kasus ini, berikut penjelasnnya : A. Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki istilah HAM (Hak Asasi Manusia) yang diartikan sebagai hak yang telah melekat pada setiap manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Setiap manusia dari kalangan manapun berhak atas haknya dalam mempertahankan hidupnya, namun tidak semua masyarakat mendapatkan haknya dalam mendapatkan pekerjaan. Masyarakat penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki keterbatasan pada fisik, intelektual, ataupun mental dengan jangka waktu yang lama sehingga mengakibatkan hambatan bagi mereka untuk relatif berkomunikasi pada lingkungan sekitarnya. Terkadang masyarakat lebih sering mengartikan penyandang disabilitas sebagai penyandang catat atau tidak mampu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat non disabilitas. Oleh karena sebutan sebagai penyandang cacat, menjadikan masyarakat biasa memandang penyandang disabilitas dengan stigma yang negatif. Sehingga tak jarang masyarakat penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perilaku yang tidak adil atau tindakan diskriminasi. Salah satunya pada bidang pekerjaan, yang dimana seluruh masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan agar bisa mempertahankan hidupnya atau untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Tidak bagi masyarakat penyandang disabilitas, mereka ditakdirkan dengan memiliki kekurangan namun dari kekurang itu mereka masih memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki hambatan dan kesulitan berpartisipasi penuh serta efektif jika dibandingkan dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki berbagai macam jenis kekurangan tidak hanya pada fisik, intelektual, serta mental. Bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi yang berbeda-beda dari itu mereka memerlukan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kecatatan seharusnya tidak menjadikan sebagai halangan bagi mereka untuk mendapatkan haknya terutama pada pekerjaan. Seperti pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disibilitas terdapat tulisan yang menyatakan bahwa kesempatan penyandang disabilitas dalam pekerjaan adalah minimal 2% bagi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara serta badan usaha milik daerah paling sedikit 1% dari jumlah pegawai bagi perusahan swasta. Namun sejauh ini, masih belum sesuai dengan harapan sebab masih banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaan karena masih adanya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menurut data Dinas terdapat 4 kota yang banyak Tenaga Kerja Provinsi memperkerjakan penyandang disabilitas yaitu, Kota Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 860
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Mojokerto, serta Gresik. Terdapat beberapa sebab mengapa masyarakat penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi. Pertama, minimnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Masyarakat penyandang disabilitas memiliki bermacam- macam keaktifan dalam melakukan suatu kegiatan dan informasi untuk mendapatkan lowongan pekerjaan membutuhkan masyarakat yang aktif atau mampu menjalankannya meskipun penyandang disabilitas. Sebab masih terdapat masyarakat difabel yang pasif akan kegiatan atau aktivitas sehari- harinya karena kebanyakan dari mereka merasa malu yang cukup besar atas kecacatan pada fisiknya. Hal ini yang juga mengakibatkan mereka kesulitan dalam berekspresi didepan lingkungannya. Kedua, kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat penyandang disabilitas. Seperti yang telah dicantumkan pada Undang-Undang yang mengatakan bahwa masyarakat penyandang disabilitas perlu diberikan kesempatan kerja untuk mempertahankan kehidupannya. Terakhir, masih banyak perusahan yang memberikan syarat dengan memiliki pendidikan yang tinggi sebagai pegawai. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat difabel, sebab kebanyakan dari mereka masih memiliki pendidikan dibawah persyaratan perusahaan. informasi B. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Masyarakat penyandang disabilitas mempunyai banyak rintangan yang berat dalam kehidupannya hanya untuk mendapatkan sebuah kesempatan agar mereka bisa memiliki hak dalam pekerjaan. Dimulai dengan menerima tindakan diskriminasi dari lingkungan sekitar serta diperlakukan secara tidak adil. Setiap manusia memiliki hak begitu dengan masyarakat difabel mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01.KP.01.15.2002 Tentang Penepatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ke perusahan, yang dimana isi surat tersebut menyatakan kepada setiap kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mensosialisasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas diperusahaan. Sayangnya masih banyak perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap setiap perusahaan dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 861
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini diharapkan bisa menyadarkan perusahaan agar dapat tindakan mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, dilihat dari informasi website langsung Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mengadakan Gelar Pelatihan Kerja bagi masyarakat disabilitas pada tanggal 6 April 2021. Tujuan diadakan pelatihan kerja ini membuat masyarakat penyandang disabilitas semakin terampil, inovatif, serta kreatifitas tenaga kerja penyandang disabilitas. Dari kegiatan ini, memberikan penyandang disabilitas kesempatan kerja yang tinggi serta sesuai dengan syarat disetiap perusahaan. Bukan hanya upaya dari pemerintah saja, namun perusahaan juga harus dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Setiap perusahaan perlu pelaporkan data jumlah pekerja dalam perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja agar dapat mengetahui atau mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Untuk telah memperkerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya namun masih banyak juga perusahaan besar maupun kecil, menengah masih tidak ingin mempekerjakan penyandang disabilitas dengan berbagai alasan. Seperti belum tidak menyediakan fasilitas bagi memenuhi syarat, bahkan ada perusahaan yang tidak menyediakan pekerjaan bagi difabel. saat ini, ada beberapa perusahaan yang tenaga kerja penyandang disabilitas, PENUTUP Masyarakat Penyandang disabilitas saat ini masih belum mendapatkan haknya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam mendapatkan pekerjaan, mereka masih terhambat oleh beberapa halangan yang membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang seharusnya telah dicantumkan pada Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas terdapat kalimat yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan haknya serta mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Disayangkan masih banyak perusahaan yang tidak ingin mempekerjakan masyarakat difabel mengingat kekurang yang dimilikinya serta beberapa halangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan adalah (1) minimnya informasi lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, (2) masyarakat difabel yang pasif dalam kehidupan sehari-hari mengakibatkan kesulitan mendapatkan pekerjaa, (3) tidak memenuhi syarat perusahaan, (4) kurangnya kesempatan kerja. Dari hal tersebut, membuat masyarakat difabel kesulitan berkembang dalam hidupnya. Pemerintah juga melakukan sebuah upaya yang dilakukan agar dapat meminalisir kasus tindakan seperti ini. Seperti dikeluarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi tentang penepatan tenaga kerja penyandang disabilitas ke perusahaan dinyatakan untuk mensosialisasikan terkait dengan penyadang disabilitas untuk Undang-Undang yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 862
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mendapatkan hak serta pekerjaan. Serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur juga menggelarkan acara pelatihan kerja bagi masyarakat difabel, tujuannya agar penyandang disabilitas dapat meningkatkan skil, serta kreatifitas tenaga kerja difabel. Akan tetapi dari beberapa upaya yang telah dikeluarkan masih saja banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaannya. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Aini, W., & Yulianingsih, W. (2021). Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapat Pekerjaan (Studi Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Timur). Jurnal Revolusi Indonesia, 835-853. Aji, A. (2021). Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Novel Invalidite Karya Faradita. Journal of Humanities, 9-13. Ardianto, B., & Farisi, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ganaya : Ilmu Sosial dan Humaniora, 179-191. Farrisqi, K., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak. Jurnal Pekerjaan Sosial, 149- 155. Halim, A. (2021). Persamaan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Jurnal Ilmiah : Fenomena, 222-244. Itasari, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. Journal of Integralistik, 70-81. Nanda, A., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 325- 336. Ramadhan, G. (2020). Diskriminasi Dalam Film Series The Good Doctor. 2-69. Ramadhani, A. (2019). Peran International Labour Organization Terkait Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Di Indonesia. 4-87. Sukmawati, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Media Of Law And Sharia, 383-397. Tampubdon, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi Kasus Di PT.Deaf Cafefingertalk Tangerang). Jurnal Pionir, 45-54. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 863
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PELUANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM DIGITAL GENDER DIVIDE Vinny Vera Oktavia1, Surjarwo2 Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta E-mail: Abstrak Era perkembangan IPTEK yang kian masif sejalan dengan tingginya pemanfaatan teknologi digital hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Apalagi, pembatasan ruang gerak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin beralih untuk melakukan berbagai jenis kegiatan dengan memanfaatkan layanan digital. Di sisi lain, di tengah maraknya ketergantungan pemecahan masalah menggunakan teknologi, terdapat ketimpangan digital yang masih dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat adanya sekat kesenjangan dalam media digital berbasis gender; seperti akses internet, literasi digital, serta kecakapan dalam mengoperasikan perangkat digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai bahan dan informasi, kemudian analisis dibuat berdasarkan data dan refleksi yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan digital antara perempuan dan laki-laki, penyebabnya berkaitan dengan (1) motivasi, (2) material, (3) keterampilan, dan (4) penggunaan. Dengan diberikannya kesempatan yang setara, terdapat pula peluang bagi perempuan dalam media digital sebagai solusi pemecahan khususnya dalam bidang ekonomi. Kata Kunci: Perempuan, Gender, Kesenjangan Digital Abstract The era of increasingly massive development of science and technology is in line with the high use of digital technology in almost all aspects of human life. Moreover, the restrictions on movement caused by the COVID-19 pandemic have made people increasingly turn to various types of activities by utilizing digital services. On the other hand, in the midst of the increasing dependence on problem solving using technology, there is a digital inequality that is still faced by women in Indonesia. This study aims to see the gaps in gender-based digital media; such as internet access, digital literacy, and proficiency in operating digital devices. The method used is a literature review, by collecting various materials and information, then the analysis is made based on the data and reflections that have been compiled. The results show that there is a digital divide between women and men, the causes are related to (1) motivation, (2) material, (3) skills, and (4) use. By providing equal opportunities, there are also opportunities for women in digital media to overcome several obstacles in the economic spheres. Keywords: Woman, Gender, Digital Gender Divide PENDAHULUAN Latar Belakang Dewasa ini kita hidup di zaman yang serba canggih dan modern. Dari sumber daya yang telah dimiliki manusia, kemajuan teknologi telah menciptakan beragam sumber informasi dan komunikasi. Meskipun fungsi informasi kurang mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir, kini eksistensinya seakan masuk ke kategori primer, hampir sama pentingnya FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 864
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan makanan dan pakaian bagi manusia. Masyarakat dapat belajar dan memperoleh ilmu dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi jika kita berkaca pada fenomena beberapa tahun ke bekalang ini, di mana sebuah revolusi besar Bernama pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 menggegerkan seluruh umat manusia di bumi. Saat itu lah teknologi berada di barisan paling depan sebagai alternatif dari berbagai permasalahan yang ada. Ketika informasi menjadi suatu produk krusial dan berharga dalam kehidupan manusia, era baru, masyarakat informasi, dimulai. Orang-orang dianggap aktif menggunakan media untuk tujuan tertentu di era di mana mereka tidak lagi ingin kehilangan informasi. Pergeseran ini didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, yang mempercepat arus informasi sehingga lokasi tidak lagi penting. Dunia telah berkembang dari Revolusi Industri ke Era Informasi, yang mengakibatkan munculnya Masyarakat Informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang sebagian besar tenaga kerjanya bekerja di sektor informasi, dan informasi telah menjadi komponen eksistensi yang paling signifikan (Ahmad, 2012). Mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif; sekitar 60% penduduk negara itu menggunakan dan berinteraksi dengan Internet. Setiap tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII: 2018), jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 88,1 juta pada tahun 2014, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 110,2 juta pada tahun 2015 menjadi 132,7 juta pada tahun 2016, kemudian menjadi 143,26 juta pada tahun 2017. Jumlah pengguna internet Indonesia hingga tahun 2018 mencapai 171,17 juta. Berdasarkan laporan dari data Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada tahun 2019, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Perkembangan ICT Indonesia meningkat secara global dari tahun 2015 hingga 2016. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 114 dari 175 negara, dan pada tahun 2016 menempati peringkat 111 dari 176. (ITU, Measuring Information Society 2017). Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara ASEAN, di atas Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar. Indonesia menduduki peringkat 115 dalam hal penggunaan TIK pada tahun 2016, mengungguli India, negara terpadat ketiga di dunia, yang berada di peringkat 144. Negara-negara lain dengan populasi besar, seperti Cina dan Amerika Serikat, masing- masing menempati urutan ke-69 dan ke-20. Denmark merupakan negara dengan subindeks penggunaan tertinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 109, naik dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 865
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ peringkat 110 pada tahun 2015. Meskipun memiliki bobot lebih rendah dari sub-indeks lainnya, sub-indeks keterampilan memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan skor IP-TIK. Masalahnya tampaknya tidak berakhir di situ; Menurut Limilia dan Prihandini (2018), ada juga isu-isu lain, seperti fakta bahwa perempuan memainkan peran yang lebih kecil dalam pengembangan teknologi informasi daripada sejumlah besar laki-laki yang terus memainkan peran kunci di lapangan. Di daerah pedesaan, kesenjangan gender dalam penggunaan Internet lebih menonjol di negara-negara industri (9,4%) daripada di negara berkembang dan berkembang (sebesar 7,5%). Namun, di daerah perkotaan, disparitas gender digital untuk penggunaan Internet lebih besar di negara berkembang dan berkembang (6,6%) daripada di negara maju (6,3%). Dengan kata lain, wanita di pedesaan di negara berkembang dan negara berkembang lebih mungkin menggunakan meskipun kemungkinannya untuk menggunakan Internet daripada laki-laki. Sekitar kurang dari 327 juta perempuan daripada laki-laki yang memiliki ponsel dan memiliki akses ke Internet seluler saat ini. perempuan kurang terwakili dalam pekerjaan TIK, manajemen kelas atas di perusahaan, dan posisi akademik, dan laki-laki memiliki pintu kesempatan empat kali lebih lebar untuk menjadi spesialis TIK atau ahli teknologi daripada perempuan, menurut survei ini. Rata-rata hanya 0,5 persen anak perempuan yang ingin menjadi ahli TIK pada usia 15 tahun, dibandingkan dengan 5% anak laki-laki. Perusahaan milik perempuan menerima investasi 23% lebih sedikit dan memiliki presentase kemungkinan 30% untuk gagal dan tidak berkembang daripada usaha bisnis milik laki-laki. Padahal, jika berbicara mengenai peluang partisipasi perempuan, Indonesia memiliki kemampuan untuk memimpin inovasi berbasis komersial dan teknologi yang berfokus pada kebutuhan perempuan (femtech). Istilah femtech sendiri diartikan oleh (Frost & Sullivan (2020) dalam (Stefano dan Müller, 2021) sebagai suatu solusi teknologi yang mencakup perangkat, diagnostik, produk, perangkat lunak, aplikasi atau layanan atau kombinasinya dari komponen-komponen tersebut, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan. Berkaca dari penjelasan yang telah diuraikan dalam paragraph sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah artikel penelitian yang berjudul Peluang Partisipasi Perempuan Dalam Digital Gender Divide. Tujuan ditulisnya artikel penelitian ini adalah untuk memberikan secara konseptual mengenai faktor-faktor penyebab kesenjangan digital berbasis gender, serta peluang partisipasi perempuan di ranah digital dan teknologi. Rumusan Masalah Internet daripada perempuan di perkotaan, lebih kecil faktanya semua wanita di seluruh dunia FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 866
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: (1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan digital atau digital gender divide? Dan, (2) Bagaimana peluang dari partisipasi perempuan dibalik adanya digital gender divide? METODE PENELITIAN ini menggabungkan penelitian kepustakaan Metode penelitian artikel dengan metodologi tinjauan pustaka, yaitu penilaian terhadap kualitas suatu karya ilmiah dan hasil baru. Proses tinjauan pustaka dibagi menjadi empat tahap: 1) perumusan masalah, 2) pencarian data literatur, 3) evaluasi data dari sumber literatur, dan 4) analisis dan interpretasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka atau angka melainkan berupa pernyataan atau kalimat. Salah satu dari berbagai metode untuk melakukan kegiatan penelitian adalah dengan melakukan studi pustaka. Pada evidence of hierarchy, tinjauan pustaka berada di urutan paling atas (Cahyono, dkk, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa tinjauan pustaka adalah suatu metode untuk membuktikan atau mendekati masalah tertentu, atau bahwa tinjauan pustaka adalah suatu laporan yang digunakan untuk prosedur melakukan penelitian ilmiah atau memfokuskan suatu penelitian. ilmiah yang menghasilkan PEMBAHASAN Berbagai teknologi, seperti internet, tidak bebas nilai atau budaya sebagai komoditas sosial. Tingkat kesesuaian antara nilai dan norma teknologi dengan nilai atau norma (diterima) oleh penggunanya memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana teknologi itu digunakan. Salah satu penyebab kesenjangan digital terkait gender adalah bahwa nilai sebagian besar barang dan jasa TIK lebih maskulin daripada feminin. Laki-laki dan perempuan memiliki budaya yang berbeda, ada eksklusivitas diri dalam pekerjaan yang berbeda, dan memiliki keinginan yang berbeda. Menurut Dholakia dan Kshetri (2003), perbedaan ini berinteraksi dengan karakteristik teknologi modern, seperti internet, yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan internet. Menurut OECD pada tahun 2001, kesenjangan digital didefinisikan sebagai kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan wilayah geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda baik dalam hal peluang mereka untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TI). dan penggunaan Internet untuk berbagai aktivitas. Atas dasar gagasan ini, kesenjangan digital dapat didefinisikan sebagai disparitas akses komputer dan internet antar FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 867
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kelompok tergantung pada satu atau lebih identitas sosial dan budaya. Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA), sebuah organisasi pemerintah federal AS untuk telekomunikasi dan informasi, pertama kali mengusulkan konsep "kesenjangan digital" (digital divide) dalam sebuah laporan. Warga negara dibagi menjadi dua kategori dalam laporan: mereka yang memiliki akses ke teknologi informasi dan mereka yang tidak. Menurut laporan tersebut, kepemilikan individu atas akses teknologi informasi dan komunikasi adalah satu-satunya cara untuk melihat kesenjangan digital. kesenjangan gender yang signifikan dalam akses, penggunaan, dan kepemilikan teknologi digital masih ada di banyak negara G20 dan di luarnya, membatasi terwujudnya pemerataan manfaat transformasi digital (OECD, 2018). Selanjutnya, transformasinya adalah sangat mengubah isi dan sifat pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Ketidakpastian ini mengaburkan potensi dampak digitalisasi pada pasar tenaga kerja bagi perempuan: pekerjaan baru dan lebih fleksibel dapat mendorong partisipasi pasar tenaga kerja yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih formal dan lebih baik, tetapi tantangan baru muncul sebagai otomatisasi dan TIK tersebar di seluruh sektor dan pekerjaan dan berpotensi mengikis kebijakan ketenagakerjaan yang ada dan standar. Wawasan dan bukti baru diperlukan, untuk memungkinkan pemerintah mendiagnosis masalah langkah-langkah untuk akurat dan mengambil memberdayakan semua individu di dunia kita yang semakin digital Ketidaksetaraan gender masih menonjol saat ini, dengan perempuan memiliki akses terbatas ke sekolah, tenaga kerja, dan teknologi. Kesenjangan ini ada di hampir setiap negara. Karena perempuan menyumbang sekitar setengah dari populasi dunia, ini sangat berisiko. Faktanya, perempuan adalah salah satu penggerak ekonomi, menurut Bank Dunia. Dampak partisipasi perempuan dalam perekonomian sebanding dengan dampak satu miliar orang di Cina dan India terhadap perekonomian. secara A. Faktor-Faktor Penyebab Digital Gender Divide Kesenjangan digital tentunya tidak hanya mengacu pada kurangnya akses informasi dan pengetahuan, tetapi juga kurangnya pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan peluang baru ini, seperti pengembangan pekerjaan, informasi kesehatan, dan perburuan pekerjaan. Menurut beberapa analis, kesenjangan digital terkait dengan ketidakseimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnis, geografis, dan demografis. Seorang peneliti dari University of Twente, Van Dijk (2006), menguraikan empat faktor yang berkaitan dengan penyebab adanya kesenjangan digital di dalam penelitiannya. Di antaranya adalah sebagai berikut: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 868
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 1. Motivasi Sebelum mencapai tahap penggunaan perangkat atau akses internet, ada yang Namanya keinginan atau dorongan seseorang untuk mengakses internet. Banyak orang yang tetap berada di sisi yang 'salah' dari kesenjangan digital mengalami tantangan dalam hal motivasi. Tampaknya ada 'tidak punya' dan juga 'tidak mau' menerima dan beradaptasi kepada teknologi digital, seperti mengabaikan teknologi di era banyaknya gempuran IPTEK seperti sekarang ini. Tujuan di balik perilaku dan tindakan individu dalam aktivitas komunikasi online dengan penggunaan berbagai gadget terutama diarahkan secara psikologis untuk menurunkan kecemasan (ketidakpastian) atas informasi dan peristiwa yang terjadi, serta memuaskan rasa ingin tahu. Tapi, sayangnya, tidak semua perempuan termotivasi untuk belajar lebih banyak (Hidayat, dkk, 2016). 2. Material Mayoritas penelitian kesenjangan digital berfokus pada mengamati akses fisik ke komputer pribadi dan Internet di seluruh kelompok demografis yang jelas dalam hal ini, seperti pendapatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan etnis. Survei nasional pertama di negara-negara industri, yang dilakukan pada akhir 1990-an dan pada pergantian abad, semuanya mengungkapkan kesenjangan yang semakin lebar dalam akses antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, serta antara ras mayoritas dan minoritas. Penduduk perkotaan di tempat-tempat maju memiliki lebih banyak material perangkat dan pengetahuan teknologi informasi daripada masyarakat perkotaan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Demikian pula, masyarakat pedesaan di daerah maju akan memiliki pemahaman teknologi informasi yang sedikit lebih banyak daripada masyarakat pedesaan di daerah yang kurang berkembang (bahkan tidak tercakup oleh jaringan komunikasi sama sekali). 3. Keterampilan Kapasitas untuk beroperasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak dikenal sebagai 'keterampilan instrumental' (Steyaert) atau 'keterampilan operasional' (van Dijk). Kemampuan ini telah menerima banyak perhatian dalam literatur dan di kalangan masyarakat umum. Keyakinan yang paling banyak dipegang adalah bahwa ketika keterampilan dikuasai, kesulitan dengan keterampilan itu akan terpecahkan. Banyak sarjana yang bekerja pada pemrosesan informasi dalam masyarakat informasi, di sisi lain, telah menekankan pentingnya informasi untuk menggunakan komputer dan Internet secara efektif. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, Badan Pusat Statistik mengungkapkan berbagai keterampilan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 869
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengenai proporsi usia remaja dan dewasa dalam rentang 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi Informasi dan Komputer (TIK) masih mengalami gap yang cukup substansial selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, presentase laki-laki berada pada angka 61,83% sedangkan perempuan berada jauh di bawah dengan angka yang hanya mencapai 54,56%. Di tertinggal dibandingkan laki-laki, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Presentase laki-laki pada tahun 2020 yaitu sebesar 67,88% sedangkan perempuan 60,60%. Belum selesai sampai di situ, kesenjangan keterampilan ini masih terlihat dengan begitu nyata hingga tahun 2021, di mana angka presentase laki-laki tertinggalnya hanya sebesar 73,51% dan perempuan yang mendapatkan angka 66,79%. tahun berikutnya, perempuan masih cukup sama 4. Penggunaan Penggunaan media digital yang sebenarnya adalah tahap akhir dan tujuan dari keseluruhan proses penggunaan teknologi, yang disebut sebagai akses dalam artikel ini. Motivasi, akses fisik, dan keterampilan media digital semuanya diperlukan, tetapi tidak cukup, kondisi untuk penggunaan yang sebenarnya. yang mempengaruhinya. Hal ini dapat diukur setidaknya dalam empat cara sebagai faktor dependen: Penggunaan memiliki serangkaian faktor 1. waktu penggunaan; 2. pemanfaatan aplikasi dan diversifikasi; 3. penggunaan pita lebar atau pita sempit; 4. penggunaan aktif atau kreatif B. Peluang Partisipasi Perempuan Dalam Digital Gender Divide Individu dan masyarakat terus berjuang dengan kesenjangan gender dalam akses dan penggunaan teknologi digital. Pembuat kebijakan harus bertindak sekarang untuk sepenuhnya menyadari potensi teknologi digital untuk memberdayakan semua orang, terutama perempuan dan anak perempuan. Fokus di sini adalah pada tiga teknologi spesifik: Internet dan platform digital, telepon seluler, dan pembayaran elektronik, yang semuanya memberikan peluang "lompatan" bagi semua orang dan memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan perempuan dan anak perempuan pada khususnya. Berbagai pihak telah melakukan upaya untuk mendorong perempuan bekerja di ranah industri. Kadin Indonesia bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan dan anak, menurut Sujatmiko, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 870
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kebudayaan (dalam Nurcahyani dan Isbah, 2020). "Perempuan dan anak- anak memiliki masa depan yang strategis," kata pemerintah, seraya menambahkan bahwa pemerintah sedang mengupayakan kebijakan yang pro- perempuan, seperti perlindungan. Penggunaan ponsel diperkirakan akan meningkat di masa depan. Menurut Global System Mobile Association (GSMA), penetrasi internet seluler global akan mencapai 61% pada tahun 2025. Dengan menyediakan akses ke informasi dan mengurangi ketidakadilan informasi yang ada, ini dapat membantu perempuan di seluruh dunia meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial mereka. 1. Internet dan Digital Platform Platform ekonomi atau gig economy telah berkembang baru-baru ini dengan permintaan yang semakin meningkat untuk layanan online. Platform penting bagi perempuan karena dapat membantu mengurangi hambatan partisipasi di pasar tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan bekerja untuk klien dan/atau proyek yang berbeda. Khususnya untuk negara-negara kurang berkembang, platform dapat membantu semua, dan khususnya perempuan, untuk beralih dari ekonomi informal yang dianggap sebagai ―bayangan‖ ke pekerjaan standar atau formal. Tetapi kebijakan perlu memastikan bahwa online memang memberikan peluang nyata, daripada platform menggantikan toko keringat tradisional untuk yang digital (OECD, 2017b). Peningkatan fleksibilitas melalui kerja platform dapat diinginkan oleh perempuan selama wanita memiliki kendali atasnya dan keseimbangan kehidupan kerja tidak berakhir dengan ―kekaburan kehidupan kerja‖. Ada bukti bahwa perempuan menghadapi banyak bias dan stereotip sadar dan tidak sadar yang juga dapat membatasi partisipasi mereka dalam platform online. Menggunakan Instagram sebagai alat pemasaran online, pengusaha perempuan membangun prospek bisnis baru. Inovasi wirausaha perempuan diwujudkan dalam berbagai keberhasilan di bidang usaha, termasuk memanfaatkan prospek usaha baru, agar tetap eksis di dunia wirausaha. Mereka juga mengungkapkan terobosan tersebut dengan mengembangkan kreativitas mereka dalam pengembangan produk, representasi konten, dan teknik pemasaran internet. Pengusaha perempuan ini juga berkonsentrasi pada segmentasi target pasar mereka dengan menganalisis sifat unggahan mereka dan intensitas keinginan mereka untuk mengikuti tren di media sosial. Meskipun peluang mungkin datang dengan risiko, penting untuk tidak hanya menghilangkan hambatan terhadap keterlibatan perempuan dalam ekonomi pertunjukan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pekerjaan pertunjukan. Perempuan mendapat manfaat besar dari platform digital FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 871
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ karena mereka memiliki kebebasan untuk memilih di mana, bagaimana, dan kapan mereka bekerja. Namun, jika fleksibilitas tambahan datang dengan mengorbankan jam kerja yang lebih panjang dan kesulitan memisahkan pekerjaan dan kehidupan rumah, hasil akhirnya dapat meningkatkan stres. Perempuan yang bekerja di pekerjaan yang terkait dengan platform atau berbasis mungkin menemukan bahwa kemampuan mereka untuk bekerja kapan pun dan di mana pun diterjemahkan menjadi harus bekerja sepanjang waktu di mana saja (Eurofound dan ILO, 2017). PENUTUP Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif; sekitar 60% penduduk negara itu menggunakan dan berinteraksi dengan Internet. Setiap jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat. Sayangnya, tahun, bagaimanapun, Indonesia berada di peringkat ke-115 dalam hal penggunaan TIK pada tahun 2016, sementara negara-negara lain dengan populasi besar, seperti China dan Amerika Serikat, masing-masing menempati peringkat ke- 69 dan ke-20. Belum lagi fakta bahwa masih ada kesenjangan digital antara perempuan dan laki-laki. Isu Isu ketimpangan menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas. Kesenjangan digital adalah ketidaksetaraan dalam hal akses ke komputer dan internet antar kelompok berdasarkan satu atau lebih identifikasi sosial dan budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan digital bagi perempuan adalah motivasi, alat atau bahan, tingkat keterampilan, dan penggunaan internet. Padahal, dalam hal peluang partisipasi perempuan, Indonesia memiliki kemampuan untuk memimpin inovasi komersial dan berbasis teknologi yang berfokus pada kebutuhan perempuan (femtech), yaitu solusi teknologi yang mencakup perangkat, diagnostik, produk, perangkat lunak, aplikasi atau layanan atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut. komponen-komponen tersebut, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan. Dengan internet dan wawasan digital, ini bisa menjadi peluang untuk membantu mendorong laju perekonomian Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: akar revolusi dan berbagai standarnya. Jurnal Dakwah Tabligh, 13(1), 137-149. APJII. 2019. Survei APJII Pengguna Internet Tahun 2018, (online), diakses pada 21 Mei 2022. Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2019. Badan Pusat Statistik. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 872
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Badan Pusat Statistik. (2021). Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021. Badan Pusat Statistik. Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12(2), 12-12. De Stefano, A., & Müller, T. (2021) The Rise of Femtech: An Analysis of the Femtech Industry and its Female Entrepreneurs' Experiences. Dholakia, R. R., Dholakia, N., & Kshetri, N. (2004). Gender and Internet usage. The internet encyclopedia, 2, 12-22. Hidayat, Z., Saefuddin, A., & Sumartono, S. (2016). Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13(2). Limilia, P., & Prihandini, P. (2018). Perbedaan Motif Penggunaan Internet Antar Gender Sebagai Bentuk Baru Kesenjangan Digital. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 1-14. Nurcahyani, A., & Isbah, M. F. (2020). Perempuan dan Ekonomi Digital: Peluang Kewirausahaan Baru dan Negosiasi Peran berbasis Gender. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 13(1), 27-58. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Bridging the digital gender divide: Include, upskill, innovate. OECD Publishing. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). OECD Annual Report 2001. Paris: OECD Publishing. Van Dijk, (2006). Digital Divide Research, and Shortcomings. Poetics, 34(4-5), 221-235. Wahyuningtyas, N., & Adi, K. R. (2016). Digital Divide Perempuan J. A. Achievements Indonesia. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 10(1), 80-88. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 873
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KETIMPANGAN PERSPEKTIF MASYARAKAT ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG BERPENDIDIKAN MAGISTER DI DESA SUMBERREJO, BOJONEGORO Eka Rizki Rahmawati Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia E-mail:. Abstrak Masyarakat Modern saat ini masih menganggap bahwa pendidikan tinggi hanya layak didapatkan oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih cocok untuk hidup dalam ranah domestik yaitu menjadi ibu rumah tangga tanpa harus memperdulikan karir dan juga pendidikan tinggi. Banyak masyarakat yang berfikir bahwa perempuan berpendidikan tinggi terutama yang melebihi sarjana akan kesulitan mendapatkan pasangan hidup karena dianggap terlalu sukses dan pintar. Studi ini tentang bertujuan untuk mengetahui perbedaan perspektif dari masyarakat perempuan dan laki- laki yang berpendidikan magister terutama dalam hal mendapatkan pasangan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme liberal dan penentuan informan penelitian menggunakan purposive. Hasil studi mengungkapkan bahwa pertama, pendidikan tinggi hanya cocok dilakukan oleh laki-laki karena nantinya laki-laki yang bertugas mencari nafkah dan memimpin keluarga. Kedua, perempuan dianggap akan kesulitan mendapatkan pasangan karena kebanyakan laki-laki akan minder dengan perempuan yang pendidikannya lebih tinggi. Ketiga, perempuan dianggap akan malas menikah, mementingkan karir dan menjadi perempuan yang membangkang terhadap suami saat menikah. Studi ini menyimpulkan bahwa masyarakat laki-laki yang memiliki pendidikan tinggi karena dianggap tidak ada batasan usia dalam pernikahan dan semakin sukses laki-laki maka akan banyak perempuan yang ingin menjadi pendampingnya. Hal ini berbeda dengan perempuan yang berpendidikan tinggi akan semakin menunda pernikahan dan memiliki anak serta tidak semua laki-laki menginginkan perempuan yang berpendidikan tinggi. lebih menyetujui Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Perempuan Berpendidikan Magister, Feminisme Abstract Modern society currently still considers that higher education is only feasible for men, while women are more suitable for living in the domestic sphere, namely being housewives without having to care about careers and higher education. Many people think that highly educated women will find it difficult to find a life partner because they are considered too successful and smart. This study aims to determine the different perspectives of the community regarding women and men who have master's education, especially in terms of getting a partner. Qualitative research method with liberal feminism approach and the determination of research informants using purposive. The results of the study reveal that first, higher education is only suitable for men because later it is men who are in charge of earning a living and leading the family. Second, women are considered to have difficulty getting a partner because most men will feel inferior to women with higher education. Third, women are considered to be lazy to marry, prioritize careers and become women who disobey their husbands when they get married. This study concludes that society favors men who have higher education because it is considered that there is no age limit in marriage and the more successful the men, the more women will want to be their companions. This is different from women with higher education who will delay marriage and have children and not all men want FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 874
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ women with higher education. Keywords: Gender Inequality, Women with Masters Education, Feminism PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sehingga tidak boleh ada yang dibedakan antara satu orang dengan yang lainnya, baik secara latar belakang status sosial, intelektual dan gender. Pendidikan merupakan salah satu motor penggerak perubahan sosial. Bagi perempuan, pendidikan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Padahal pendidikan memiliki ruang lingkup manfaat yang lebih luas, bukan hanya pada perempuan itu sendiri tetapi juga keluarga, komunitas dan negara. Pada kenyatanya tidak semua masyarakat perempuan bisa mendapatkan pendidikan meskipun hanya pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sehingga pendidikan tinggi sangat belum bisa dinikmati semua perempuan di berbagai daerah terutama di pedesaan, bukan karena tidak ada kesempatan atau bantuan biaya pendidikan tetapi karena banyak masyarakat desa yang berfikiran bahwa pendidikan tinggi hanya cocok bagi laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga (Ardiyani 2017). Hal ini tentu saja menunjukkan ketidaksetaraan gender yang didapatkan perempuan karena pendidikan tinggi terutama bagi perempuan masih dianggap sebagai hal yang tidak baik melihat kodrat perempuan nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Perempuan berpendidikan tinggi yang seharusnya dapat membantu ekonomi keluarga dan mengerti tentang dunia publik sehingga dapat memahami kehidupan laki-laki justru dianggap menyalahi takdir. Perspektif masyarakat tentang perempuan berpendidikan sarjana dianggap masih belum penting bagi perempuan yang tinggal di pedesaan karena tugas mereka sepenuhnya adalah mengurusi anak dan keluarga. Sehingga budaya tersebut masih terus tertanam pada masyarakat dan sulit untuk diubah, sehingga kalau ada perempuan yang menginginkan pendidikan lebih tinggi, para orang tua akan memikirkan beberapa pertimbangan, meskipun ada beberapa orang tua yang sudah terbuka pemikirannya akan memberikan kesempatan pada anak perempuannya untuk melakukan pendidikan tetapi tetap tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang nantinya akan menelantarkan anaknya kepada pengasuh. Pendidikan magister juga merupakan hal masih dianggap tidak terlalu penting bagi perempuan karena usia rata-rata perempuan setelah lulus sarjana adalah 20 tahunan, sehingga menurut orang desa adalah usia yang sudah cukup untuk menikah. Peristiwa inilah yang terjadi pada salah satu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 875
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ desa yang ada di kabupaten Bojonegoro yaitu Sumberrejo. Didesa tersebut banyak orang tua yang justru tidak menginginkan anak perempuannya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dikarenakan akan membuang banyak uang untuk pendidikan tersebut dan tidak terlalu menghasilkan uang karena pada saat lulus perempuan akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak dan suaminya. Sehingga mereka tidak akan mampu untuk membalas jasa dari orang tua yang telah membiayayai mereka dan fokus pada keuangan keluarga. Hal ini tentunya berbeda apabila anak yang mendapatkan pendidikan tinggi adalah anak laki-laki, karena setelah lulus mereka akan bekerja dan mendapatkan uang untuk membahagiakan orang tua. Meskipun sudah menikah mereka tetap memiliki tanggungan dan masih bisa untuk memberikan uang bulanan kepada orang tua. Perempuan yang berpendidikan juga akan membuat laki-laki yang menjadi suaminya harus memiliki penghasilan dan strata pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan tersebut sehingga mereka tidak kehilangan derajatnya sebagai pemimpin keluarga. Berdasarkan peristiwa ini peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada ketimpangan prespektif yang dimiliki oleh masyarakat desa sumberrejo tentang perempuan yang berpendidikan magister dibandingkan dengan laki-laki yang berpendidikan magister. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Silfia Hanani (2017) tentang pendidikan bagi perempuan sangat penting. Keterpinggiran perempuan dari pendidikan adalah salah satu ketidakadilan dalam pembangunan manusia. Ketidakadilan dalam pendidikan itu, hanya memperkuat kontruksi budaya, bahwa wilayah kehadiran perempuan hanya dalam ranah domestik. Kondisi ketidakadilan yang diterima perempuan itulah yang didobrak oleh Rohana Kudus. Rohana tidak membiarkan perempuan terkubur dalam ninabobok dan rayuan-rayuan kontruksi budaya yang tidak adil itu. Melalui KAS dan Sunting Melayu, ruang gerak Rohana sebagai pejuang hak perempuan, menjadi leluasa. Rohana berjuang untuk perempuan agar mendapatkan pendidikan dan pengakuan di dunia public. Evi Muafiah (2020) tentang realitas pendidikan perempuan di pesantren, utamanya pesantren yang mengelola dua lembaga sekaligus, yaitu pendidikan untuk laki-laki dan pendidikan untuk perempuan. Hal ini tentunya berbeda dengan pendidikan yang dilakukan di lembaga pendidikan yang memang didirikan khusus untuk perempuan. Pada dasarnya Islam datang untuk menyamakan derajat diantara mereka tanpa memandang jenis kelamin dan strata sosial. Islam memberikan ajaran kepada pengikutnya untuk belajar tanpa mengenal batasan tempat, waktu maupun usia, baik itu perempuan maupun laki-laki, meskipun dahulu sistem juga sempat menomorduakan kepentingan pendidikan di perempuan, tetapi hal itu mulai terkikis. Masyarakat Indonesia, demikian Indonesia FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 876
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ juga warga pesantren, mulai merasakan bahwa pendidikan juga sangat dibutuhkan dan penting bagi perempuan. Sehingga menerapkan pendidikan dengan sistem segregasi gender, yaitu terpisah antara santri perempuan dan laki-laki. Pemisahan ini akan sangat bijaksana jika pemisahan itu bukan berarti memberikan kesempatan yang berbeda diantara mereka Wahyu Utamidewi (2017) tentang kondisi perempuan disektor industri atau sektor di luar rumah (publik) kini jauh lebih baik. Sehingga banyak perempuan yang terdorong untuk memasuki sektor ini. Realitasnya mereka yang bekerja sebagai wanita karir atau disektor publik memiliki penghasilan lebih besar dibanding suami. Peran dan pembagian tugas perempuan dan Indonesia perempuan laki-laki sangat ditentukan oleh budaya. Di diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang harus melakukan peran domestik. Bahkan perempuan yang bekerja di luar rumah pun harus melakukan peran ganda yaitu tetap melakukan urusan domestik disamping aktifitas di luar rumah. Pria yang diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga cendrung lebih dibebas tugaskan dalam pengurusan rumah tangga. Pergeseran budaya saat ini memiliki pengaruh terhadap pergeseran peran dan pembagian tugas perempuan dan laki-laki. Jaka Sukma Kurniawan dan Wiwik Puji Mulyani (2017) tentang Kelurahan Seminyak yang merupakan kelurahan dengan sebagian besar wilayahnya difungsikan sebagai kawasan wisata, terutama di kawasan pesisir. Sehingga memungkinkan perempuan untuk mendapatkan peran yang lebih luas di sektor publik bersama dengan laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi dari seorang perempuan di Kelurahan Seminyak pada sektor publik masih sangat kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam musyawarah keluarga besar. Selain itu oleh Qurrotul Ainiyah (2017) tentang perempuan adalah ibu bagi anak- anak, sehingga pendidikan perempuan tidak hanya sekadar perlu, tetapi sangat penting mendapat perhatian. Pendidikan dimulai dari keluarga dan peran perempuan sebagai ibu sangatlah signifikan. Selain itu, pandangan kaum sufi dan filosof tentang hubungan komplementer antara sifat-sifat maskulin dan feminin dalam diri manusia, patut kiranya menjadi pegangan bagi para pendidik. Pendidikan harus seimbang antara kasih sayang dan ketegasan, antara maaf dan penegakan disiplin. Perempuan di era modern merupakan pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan masyarakat perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan. Sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tanpa suatu penindasan dalam bentuk apapun. stakeholder pembangunan, karena itu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 877
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Dian Ardiyani (2017) tentang pendidikan merupakan proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, sikap atau mengubah keterampilan. Pendidikan adalah proses transformasi siswa untuk mencapai hal-hal tertentu sebagai hasil dari proses pendidikan yang terlibat dan sebagai bagian dari masyarakat, pendidikan memiliki fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi individu. Selain itu Fofi Fana, Fat'ul Indayati dan Miftahqul Jaya Rosita (2018) tentang praktik pendidikan di beberapa tempat perempuan sering dipandang sebelah mata karena kesempatan pendidikan diberikan secara tidak sama pada laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat perkotaan sudah biasa jika perempuan ini berbeda dengan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi, hal pedesaan. Tulisan ini membahas tentang penstereotipan gender perempuan pada masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sudimoro di Pacitan, sehingga dalam tulisan ini berisi deskripsi penstereotipan gender perempuan pada masyarakat diwilayah ini perempuan distereotipkan sebagai sosok feminim, maskulin, dan androgini. Ni Ketut Purawati (2017) tentang kaum perempuan yang sudah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mendapatkan kesamaan hak seperti halnya laki-laki seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, politik serta kesempatan kerja. Seiring dengan perkembangan jaman, peran perempuan dalam keluarga dewasa ini tidak sedikit perempuan Bali yang belum kawin (deha) mempunyai pekerjaan di luar rumah dengan penghasilan yang baik. Penelitian ini berisi kajin memahami kedudukan dan peran ganda yang dilakukan oleh perempuan Bali, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik. Sehingga peran ganda dan status sosial perempuan Bali, peranan perempuan dalam perekonomian, peranan perempuan dalam norma sosial, dan kedudukan perempuan Bali. Peran ganda dan status sosial perempuan Bali Kedudukan perempuan sangat bervariasi menurut sistem kekeluargaan yang dianut dan menurut pengaruh faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Teori feninisme liberal menyatakan bahwa perempuan dapat mengklaim kesetaraannya dengan laki-laki berdasarkan kemampuan manusia untuk menjadi subjek moral menggunakan akalnya karena ketimpangan gender terjadi akibat pembagian kerja yang patriarka dan kesetaraan gender dapat diperoleh melalui transformasi pembagian kerja dalam hukum, keluarga dan pendidikan. Hak perempuan banyak yang diabaikan dalam lingkungan hukum yang diciptakan oleh laki-laki dan menghilangkan hak dasar manusia yang setara (DuBois, 1973/1995). Feminisme liberal bersadar pada pertama, seluruh umat manusia memiliki ciri tertentu dalam menggunakan akal, moral dan aktualisasi diri. Kedua, penggunaan kemampuan yang dilakukan melalui pengakuan legal atas hak-hak universal. Ketiga, ketimpangan antara laki-aki tersebut. Pada penelitian FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 878
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dan perempuan kerena persoalan jenis kelamin adalah konstruksi sosial yang tidak berlandaskan pada hukum alam. Keempat perubahan sosial yang menghasilkan kesetaraan dapat di hasilkan dengan komunikasi public untuk menggunakan akal dan kekuasaan negara. Diperluas dengan konsep gender pada feminisme kontemporer yang menyatakan bahwa gagasan seks yang digunakan untuk memproduksi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Ritzer dan Goodman, 2014: 499). Penjelasan feminisme liberal beralih pada empat faktor yaitu kontruksi sosial gender, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, doktrin dan praktik ruang pubik serta privat, dan ideology patriarkal. Perempuan cenderung menempati ruang privat dan ketika perempuan mampu memasuki ruang public dan bersama dengan laki-laki merupakan hal yang sangat luar biasa bagi feminisme kontemporer, namun hal ini menimbulkan problematika yaitu perempuan disatu sisi ranah public keberadaannya masih mengalami dikriminasi dan marginalisasi, sedangkan pada ranah privat harus mampu menjalankan perannya dengan maksimal. Hal ini tentu membuat perempuan akan lebih susah dalam mengembangkan potensi ruang publik karena terhalang oleh ruang privat sebagai dasar perempuan yang memberikan kasih sayang dan manajemen emosi. Tentu hal ini akan membuat para perempuan akhirnya memilih pekerjaan yang berpenghasilan rendah dan menyebabkan feminisasi kemiskinan akibat dikomodifikasinya tenaga perempuan yang dibayar lebih murah dibandingkan laki-laki (Ritzer dan Goodman, 2014: 500). Ketimpangan gender (Bernard, 1972/1982) pada feminisme liberal terletak pada perkawinan yang menyatakan bahwa secara kultural pernikahan diidentikkan dengan nasib kebahagiaan bagi perempuan. Secara intitusional, perkawinan diharapkan dapat memperkuat otoritas dan kebebasan laki-laki dalam ranah public dan mengharapkan agar istri menjadi penurut, memperingan beban laki-laki dari desakan dmestik rumah tangga yang terisolasi. Secara eksperiensial, terdapat dua macam perkawinan yaitu perempuan yang menikah atas dasar kebahagiaan dengan laki-laki yang tidak menikah atas dasar kebebasan memiliki tingkat stres yang tinggi sedangkan perempuan yang tidak menikah dan tidak perduli dengan stigma sosial dengan laki-laki yang menikah menunjukkan kadar stress yang rendah. Hal ini menyimpulkan pernikahan adalah hal yang baik bagi laki- laki dan hal yang buruk bagi perempuan, kecuali mereka menghilangkan hambatan institusional sesuai dengan kebutuhan agar tidak muncul suatu ketimpangan. Feminisme liberal menganggap bahwa tatanan gender yang ideal adalah sebuah tatanan yang menganggap bahwa setiap individu bebas untuk memilih gaya hidup yang diinginkan yaitu bekerja para ranah public maupun bekerja pada ranah privat sesuai dengan pilihannya yang didasari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 879
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ atas tanggung jawab (Ritzer dan Goodman, 2014: 501). Studi ini penting untuk dilakukan karena banyak ketimpangan sosial yang dialami perempuan ketika menginginkan pendidikan yang lebih tinggi atau menyamakan dirinya dengan pendidikan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perpektif yang dimiliki oleh masyarakat tentang kesulitan perempuan untuk mendapatkan pasangan ketika memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan laki- laki akan semakin mudah mendapatkan pasangan ketika pendidikan dan kariernya jauh lebih baik. Rumusan Masalah Bagaimana ketimpangan perspektif masyarakat desa Sumberrejo tentang perempuan dan laki-laki yang berpendidikan magister? METODE PENELITIAN Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Feminisme Liberal untuk menjelaskan tentang posisi perempuan yang menjadi nomor dua karena budaya dan pembagian kerja tidak sesuai yang dilakukan oleh masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2014). Paradigma yang digunakan adalah intepretatif karena fenomena dideskripsikan secara berbeda setiap individu. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive yaitu orang tua yang mengizinkan anaknya perempuannya mendapatkan pendidikan magister dan yang tidak. Informan yang diwawancarai sebanyak 6 guru beserta 2 informan tambahan sebagai data pendukung yaitu guru Bimbingan Konseling. Data yang didapatkan dari 6 warga masyarakat desa sumberrejo yang memiliki latar belakang berbeda. Secara garis besar informan-informan tersebut dapat dikelompokkan menjadi masyarakat desa sumberrejo yang memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda sehingga cara berfikir mereka juga berbeda. Informan yang berstatus berpendidikan tinggi ada 4 orang sedangkan informan yang tidak berpendidikan tinggi ada 2 orang. Tabel 1 Daftar Informan No Nama 1 S 2 A Usia 27 24 Alamat Sumberrejo Sumberrejo Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki Ket Berpendidikan Sarjana Berpendidikan Sarjana 3 M 25 Sumberrejo Perempuan Berpendidikan Sarjana FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 880
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 4 C 23 Sumberrejo Perempuan Berpendidikan Sarjana 5 K 51 Sumberrejo Perempuan Berpendidikan 5 W 53 Sumberrejo Laki-laki Menengah Berpendidikan Menengah Sumber : Data Sekunder Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Proses wawancara mendalam dilakukan selama dua kali pada setiap informan yang ada di desa sumberrejo, hal tersebut dilakukan untuk memastikan jawaban dan mengupulkan data yang kurang mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan kategorisasi data dan analisis data sesuai dengan konsep ketimpangan gender dan liberal. Kesimpulan dilakukan dengan cara menarik jawaban focus penelitian yaitu ketimpangan perspektif masyarakat tentang perempuan dan laki-laki yang berpendidikan magister. feminism PEMBAHASAN Ketimpangan gender ini terjadi karena empat ciri teorisasi yaitu pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda namun juga mengalami ketimpangan ditengah-tengah masyarakat dalam perolehan sumber daya dan kekuasaan. Kedua, ketimpangan ini berasal dari pengorganisasian massyarakat dan bukan karena status biologis atau kepribadian. Ketiga, manusia dibedakan berdasarkan perolehan dalam kebutuhan dan kebebasan untuk mencapai jati dirinya. Dalam hal ini perempuan kebutuhannya dibandingkan dengan laki-laki. Keempat, teori ini mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan akan lebih mudah dalam merespons struktur dan situasi sosia yang bersifat egaliter (Ritzer dan Goodman, 2014: 498). kurang berdaya dalam mewujudkan A. Pendidikan Tinggi Hanya Cocok Dilakukan Laki-Laki dan Bukan Perempuan Pendidikan bagi anak perempuan oleh sebagian masyarakat memang penting tetapi mereka merasa bahwa pendidikan sampai pendidikan menengah atau sederajat SMA sudah baik bagi mereka dan menikah pada usia dini agar perbedaan usia dengan anak mereka tidak terlalu jauh. Sementara itu banyak juga perempuan yang berpendidikan tinggi pendidikan yaitu sarjana, saat ini justru menganggur dan hanya membuang waktu serta uang mereka yang nantinya dapat digunakan untuk menyambung hidup selama hidup didesa. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa, pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah menjadikan perempuan tersebut memahami dunia yang ditempatinya saat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 881
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ini melalui perkembangan zaman yang sudah maju. Sehingga mereka akan mampu menunjukkan cara bertahan dan bersaing dengan masyarakat lainnya serta menentukan jalan menuju kesuksesan tersebut dengan cara pendidikan yang ditempuhnya. Pendidikan itu penting bagi perempuan karena perempuan merupakan sumber pendidikan pertama bagi anaknya pada saat dirumah. Pendidikan ini yang nantinya akan menentukan cara belajar anak tesebut pada saat menjalani pendidikan diluar rumah seperti sekolah dan pendidikan dari masyarakat sekitar. Pendidikan juga penting agar perempuan dapat menjadi ibu yang baik dalam mengasuh anaknya. ―Pentingnya pendidikan perempuan yang pertama adalah agar dapat membuat perempuan mengerti dari segala aspek dan membuat perempuan lebih pandai dari yang awalnya tidak berpendidikan dan tidak tahu apa-apa menjadi lebih tahu, sehingga dari pendidikan tersebut seseorang lebih pandai dalam berfikir‖(S, 2022) Sosialisasi yang dilakukan oleh perempuan berpendidikan memang bagus tetapi kalau orang diajak bicara mengerti tema yang mereka bicarakan tetapi kalau tidak malah membuat orang lain menganggap mereka sombong dengan ilmu yang didapatkan dan tidak nyambung dengan masyarakat desa belum tentu menjadi hal yang positif tetapi bisa saja sebaliknya. Selain itu sosialisasi yang dijalankan setiap orang itu tergantung dari individunya masing-maisng karena ada perempuan yang berpendidikan tetapi cara bicaranya tidak sesuai dengan pendidikannya seperti menggunjingkan tetangganya tetapi ada juga keuntungannya orang yang berpendidikan tinggi seperti lebih baik pada saat berbicara dan juga lebih mudah memahami orang yang diajak berbicara sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan konflik. Hal ini juga sesuai tentang sosialisasi yang dijalankan setiap orang itu tergantung dari individunya masing-maisng karena ada perempuan yang berpendidikan tetapi cara bicaranya tidak sesuai dengan pendidikannya seperti menggunjingkan tetangganya tetapi ada juga keuntungannya orang yang berpendidikan tinggi seperti lebih baik pada saat berbicara dan juga lebih mudah memahami orang yang diajak berbicara sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan konflik. Berbeda dengan informan A yang menyatakan bahwa orang tua yang melarang anak perempuannya untuk melanjutkan pendidikan pasti memiliki berbagai alasan seperti ekonomi yang kurang baik atau orang tua sudah menyiapkan usaha swasta bagi anak perempuannya tanpa harus melakukan pendidikan tinggi. Selain itu informan A menyatakan bahwa orang tua atau lingkungan yang mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 882
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ anak perempuan biasanya adalah masyarakat desa yang menganggap bahwa laki-laki harus menjadi tulang punggung keluarga sedangkan perempun hanya bertugas dirumah saja dan mengurusi keluarga. Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan pendidikan untuk menunjang kehidupannya masing-masing. ―Kalau menurut saya justru lebih bagus mbak karena kita dirumah dan sama- sama sibuk, pasti membersihkan rumah atau untuk pekerjaan rumah yang lainnya pasti lebih bagus kalau dikerjakan bersama karena disini konteksnya mitra, sehingga mitra itu harus saling membantu‖ (M, 2020) Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan apabila perempuan tersebut juga memiliki kemampuan akademisi yang baik serta tidak setuju dengan orang tua atau masyarakat yang percaya bahwa pendidikan itu baik hanya untuk laki-laki karena perempuan juga bisa bersaing dengan laki-laki asalkan perempuan tersebut memiliki kemampuan. Apalagi lingkungan masyarakat dari desa yang biasanya pemikirannya masih mengikuti zaman dahulu tentang perempuan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena hanya akan menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi rumah. B. Kesulitan Perempuan Mendapatkan Pasangan Masyarakat ada yang memiliki pandangan positif dan juga pandangan negative tentang perempuan yang berpendidikan dan memiliki jabatan tinggi terlebih lagi dibandingkan dengan suaminya. Perempuan yang berpendidikan tinggi dan bergaji tinggi justru mampu menjadi motivasi bagi pasangannya untuk meningkatkan karier dimasa depan karena memiliki istri yang berpendidikan tinggi pasti akan menjadikan suaminya semakin ingin meningkatkan kariernya agar tidak kalah dengan perempuan. Selain itu sebagai pemimpin dalam keluarga tentunya suami harus punya karier yang lebih baik dibandingkan dengan istrinya dan tidak boleh kalah secara karier dan penghasilan. "Kalau menurut saya itu bagus dan justru menjadikan semangat bagi kita, kalau misalkan istri saya punya gaji dan karier yang lebih tinggi itu seharusnya menjadi penyemangat buat saya, ―istri saya saja lo bisa mendapatkan posisi itu seharusnya saya harus lebih bisa dan berada diatasnya dia‖ kalau menurut saya seperti itu, ―perempuan saja bisa apalagi laki-laki‖ (S, 2022) Pernikahan adalah komitmen bersama yang tidak memperdulikan berapa jumlah gaji yang dimiliki oleh masing-masing lebih kepada menjadikan satu gaji tersebut sehingga mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Sehingga apabila gaji suami lebih kecil maka gaji tersebut dapat tertutupi dengan gaji istri yang jauh lebih tinggi. Beberapa tentang suami yang memiliki perempuan tetapi tidak mempermasalahkan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 883
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pendidikan dan juga penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dirinya asalkan pekerjaan dan penghasilnnya halal serta suami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membantu hal tersebut. Berbeda dengan kondisi pada saat suami tersebut mampu mencari penghasilan tambahan tetapi tidak bersedia karena malas atau alasan lainnya untuk menunda. Tetapi banyak juga masyarakat yang berpendmemiliki pendidikan tinggi akan cenderung tidak menghomati suaminya apabila suaminya tidak memiliki gaji atau jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dia serta tidak sungkan meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah yang sering terbengkalai. Perempuan yang menunda pernikahan karena pendidikan dianggap sesuatu hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Pendidikan dianggap penting untuk masa depan karena perkembangan zaman saat ini yang menuntut semua orang harus berpendidikan dan berkarier terlebih dahulu agar kehidupan finansial pada saat pernikahan menjadi baik, selain itu proses memantaskan diri agar dapat seimbang dengn pasangan. Informan juga menyatakan bahwa hal ini juga harus mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat agar dalam menjalankan prosesnya tidak mendapatkan kendala yang besar. Selain itu semua perempuan yang berpendidikan pasti ingin bekerja di sector formal atau informal karena mereka juga sudah terbiasa sibuk pasti tidak akan bisa jika hanya dipaksa untuk diam dirumah dan berhenti dari rutinitasnya. Perempuan tidak memiliki batasan usia ini digunakan untuk menentukan target maksimal usia yang akan digunakan untuk menikah, karena apabila tidak ada batasan usia, maka hal yang terjadi adalah perempuan tersebut akan mengejar kariernya tanpa berhenti sehingga tidak ada keinginan untuk menikah atau berkeluarga. ―Kalau menurut saya boleh saja seperti itu akan tetapi harus punya batas maksimal umur untuk menikah karena kalau gak memiliki batas nanti apa ya takutnya dia hanya mementingkan kariernya jadi terus saja mengejar kariernya sampai sukses pokoknya‖ (M, 2022) Menunda pernikahan adalah tergantung dari individunya masing-masing karena pada saat menunda pernikahan pasti perempuan tersebut sudah memikirkan tujuan masa depannya dan sudah memiliki pertimbangan yang matang tentang batas usia menikah. Selain itu apabila sudah memiliki komitmen dengan pasangan dan pasangannya siap menunggu berarti hal tersebut sangat wajar untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan masalah pribadi dari masing-masing orang pastinya berbeda. Selain itu seharusnya perempuan tidak menunda pernikahan hanya karena mengejar karier sebab karir dapat dilanjutkan sambil melakukan pernikahan dan mengasuh anak. C. Perempuan Akan Lebih Mementingkan Karier Pandangan masyarakat tentang perempuan yang tetap berkarier setelah FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 884
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tidak membatasi seorang istri yang ingin bekerja diluar selama perempuan tersebut bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak melupakan kewajibannya yang ada dirumah yaitu mengurus anak dan suaminya karena pada dasarnya tugas mencari nafkah adalah kewajiban suami sebagai tulang punggung keluarga. ―Kalau saya tidak membatasi karena semua tanggung jawab itu ada pada pada suami, kalau istri saya nantinya mau bekerja yang tetap saya izinkan tetapi kalau tidak mau tidak apa-apa juga‖ (S, 2022) Seorang perempuan tetap tidak melupakan komitmen untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mengasuh anak dan juga suaminya. Dari awal harus ada komitmen antara kedua belah pihak sehingga pekerjaan dirumah dan dikantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kekacauan. Selain itu memilih perempuan yang berkarir agar dapat membantu finansial kehidupan keluarga yang sering kekurangan ketika hanya satu orang yang menjadi sumber ekonomi keluarga. Informan juga mengatakan apabila dia berpenghasilan tinggi mungkin informan akan melarang istrinya untuk bekerja apalagi kebutuhan anak sekolah yang cukup besar. "iya saya mengizinkan asalkan tidak lupa tanggung jawabnya yang ada dirumah juga dan tergantung komitmen juga misalkan komitmen kita memperbolehkan istri untuk bekerja dari awal tetapi dirumah harus mampu menjaga kondisi rumah dan suaminya itu yang pertama. Selanjutnya saya mengizinkan karena juga untuk membantu keuangan keluarga dan kita tahu sendiri kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan sebuah keluarga hanya bertopang pada penghasilan satu orang‖ (A, 2022) Perempuan yang berpendidikan sarjana pasti menginginkan masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan yang sebelumnya sehingga hal yang dilakukan adalah mendapatkan pekerjaan dan menjadi karier sampai pensiun agar ilmu yang didapatkan dari perguruan tinggi dapat digunakan serta tidak terbuang secara sia-sia. Apabila suami melarang untuk bekerja berarti laki-laki tersebut harus mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi serta memberikan kesibukkan pada istri meskipun hanya bekerja dari rumah secara online agar tetap mendapatkan penghasilan. Selain itu, semua tergantung pada komitmen awal antara pihak suami dan juga istri karena pada dasarnya perempuan itu bertugas untuk mematuhi segala nasihat suami termasuk larangannya. Hal ini tentunya sesuai dengan agama islam bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tetapi sebagai istri juga harus mempertimbangkan nasihat mana yang sesuai untuk digunakan dan nasihat mana yang tidak perlu untuk dipatuhi. Istri meskipun tidak diperbolehkan untuk memiliki karier diluar rumah tetapi tetap harus diberikan kesibukkan dirumah atau berwirausaha dari rumah serta mampu mengurus anak. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 885
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Terdapat pula pendapat bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang ada dirumah sehingga pasa saat mereka memilih menjadi wanita karier seharusnya meminta izin dahulu kepada suami dan apabila suami tidak memberikan izin berarti harus tetap dirumah dan jika suami memberikan izin berarti tidak boleh melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Istri boleh mendapatkan bantuan dari suami tetapi tidak boleh kemudian menikmati pekerjaannya di luar rumah dan mengabaikan pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga dan suami harus memiliki batasan pekerjaan apa yang bisa dibantu tetapi tidak semuanya. Selain itu kewajiban istri untuk membantu suami ketika menghadapi kesusahan secara ekonomi dan meskipun bukan menjadi wanita karier tetapi mereka bisa membantu dengan berjualan dari rumah. Perempuan tidak boleh menjadi egois karena harus mampu untuk menjalankan peran ganda menjadi seorang ibu dan juga seorang karyawan yang professional. Hal ini dikarenakan pengasuhan anak terbaik tetap berada ditangan seorang ibu sehingga diperbolehkan menggunakan pengasuh asalkan tidak melepaskan secara keseluruhan pengasuhan anak tersebut. Perempuan tidak boleh memberikan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan memberikan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga. Hal ini tentu saja akan membuat perempuan tersebut kehilangan kesempatan untuk langsung kepada anaknya dan kehilangan memberikan pengasuhan kedekatan emosi dengan anak. Padahal menurut informan tidak semua perempuan diberikan kesempatan untuk mendapatkan anak sebagai rejeki yang didapatkan dari Allah SWT. Perempuan yang memiliki karier seharusnya mampu membagi waktunya dengan anak dan keluarga karena hal itu juga merupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Selain itu sangat buruk tindakan perempuan yang hanya mementingkan kariernya saja dan merelakan wkatunya bersama anak sehingga kedekatan dengan anaknya tidak ada. Sehingga hanya mampu memberikan materi tetapi tidak kasih sayang dibutuhkan keluarga, seharusnya meskipun sibuk tetap anak yang menajdi nomor satu. PENUTUP Ketimpangan prespektif yang dimiliki masyarakat desa Sumberrejo tentang perempuan yang berpendidikan magister terletak pada 3 hal yaitu pertama perempuan dianggap sebagai individu yang wajib berada dalam rumah dan mengerjakan ranah domestic seperti mengasuh anak tanpa memberikan tanggung jawab tersebut terhadap pengasuh atau menitipkan pada orang tua. Perempuan yang berpendidikan tinggi akan cenderung lebih sombong dalam berinteraksi dengan orang sekitar. Kedua, perempuan yang berpendidikan tinggi akan kesulitan mendapatkan pasangan karena mereka FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 886
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ akan memiliki kriteria yang tinggi dan juga beberapa laki-laki merasa minder dengan gelar mereka serta akan membuat perempuan merasa pihak yang sangat setara dengan laki- laki. Ketiga, perempuan dianggap malas menikah karena sudah menikmati karier yang telah dicapai dan ketika menikah mereka akan lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan mengasuh. Hal ini sangat berbeda jika laki-laki yang mengalaminya karena mereka akan cenderung focus dengan karier dan pendidikan serta terdapat perempuan yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak dan mengurusi kebutuhan rumah. Selain itu beberapa laki-laki tidak keberatan dengan karier maupun pendidikan perempuan. DAFTAR PUSTAKA Ainiyah, Qurrotul. "Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern." Halaqa: Islamic Education Journal, 97- 109. (2017). Ardiyani, Dian. (2017). "Konsep Pendidikan Perempuan Siti Walidah." Tajdida, 12-20. FANA, FOFI. (2018). "Stereotip Gender Perempuan Pada Masyarakat Desa Klepu." Lppm - Universitas Negeri Surabaya, 1365-1375. Hanani, Silfia. (2017). "Rohana Kudus Dan Pendidikan Perempuan." STAIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 1-10. Kurniawan, Jaka Sukma. (2017). "Peranan Perempuan Dalam Sektor Domestik Dan Publik Di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali". Muafiah, Evi. (2020). "Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren." Jurnal Pendidikan Islam. Poloma, Margareth M. (1984). Sosiologi Kontemporer. Jakarta : Rajawali. Purawati, Ni Ketut. (2017). "Peran Ganda Dan Status Sosial Perempuan Bali." Pendidikan Sejarah FPIPS, n.d, 1-12. Ritzer, George. dan Goodman, J. Douglas. (2014). Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkambangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Bantul, Kreasi Wacana Utamidewi, Wahyu. (2017). "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami: Studi Fenomenologi Tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan yang lebih Besar dari Suami di Kota Jakarta." Jurnal Politikom Indonesiana, 63-70. Wialya, I Wayan. (2019). "Marginalisasi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Studi Kasus Di SMA Negeri 5 Denpasar." Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, 152-160. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 887
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KETIDAKSETARAAN GENDER DIKALANGAN KIAI (STUDI KASUS: KIAI HAFIDIN YANG MEMILIKI ENAM ISTRI) Ulfah Ainur Nisah1, Sujarwo2 Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Jakarta E-mail: , Abstrak Dalam Islam, poligami sudah ada sejak zaman Nabi akibat banyaknya istri dan anak yang ditinggalkan oleh suami yang gugur dalam medan perang. Istri dan anak yang ditinggalkan masih memerlukan nafkah, bimbingan dan kasih sayang dari suami. Laki-laki yang selamat dalam pertempuran baik yang belum beristri maupun sudah diminta untuk mengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut. Agar tidak timbul fitnah, maka diikat dalam pernikahan yang mana bagi laki-laki beristri harus meminta izin kepada sang istri. Namun, saat ini banyak poligami dilakukan tanpa izin istri karena menganggap bahwa istri harus manut terhadap suami yang merupakan cerminan dari bentuk ketidaksetaraan gender antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami) yang menganggap suami lebih dominan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, poligami yang dilakukan tokoh agama yaitu kiai salah satunya Kiai Hafidin bentuk dari ketidaksetaraan gender karena melakukan hal tersebut tanpa izin istri. Kedua, poligami dilakukan karena istri sebagai pemuas hawa nafsu yang apabila sudah tidak mampu memuaskan hawa nafsu digantikan oleh perempuan lain. Hal tersebut perlu di meminimalisasi dengan membangun pemikiran berbasis kesetaraan gender. Adapun metode yang dipilih adalah literasi (studi pustaka). Dalam artikel ini, perlu adanya pemahaman terkait kesetaraan gender dan menjadikan monogami bersifat mutlak. Kata Kunci: Poligami, Kesetaraan Gender Abstract In Islam, polygamy has existed since of the Nabi due to the many wives and children left by their husbands who died in the battlefield. Wives and children who are left behind still need a living, guidance and affection from their husbands. Men who survived the battle, both unmarried and those who had been asked to take care of the orphans and widows. In order to avoid slander, they are bound in a marriage in which a married man must seek permission from his wife. However, nowadays many polygamy is carried out without the wife's permission because they think that the wife must obey her husband which is a reflection of the form of gender inequality between women (wives) and men (husbands) who consider husbands to be more dominant. This study finds that: first, polygamy by religious leaders, namely kiai, one of which is Kiai Hafidin, is a form of gender inequality because they do this without the wife's permission. Second, polygamy is carried out because the wife is the gratifier of lust, which when she is unable to satisfy her lust, she is replaced by another woman. This needs to be minimized by building gender equality-based thinking. The method chosen is literacy (library study). In this article, it is necessary to have an understanding of gender equality and make monogamy absolute. Keywords: Polygamy, Gender Equality PENDAHULUAN Latar Belakang Poligami dalam Islam sudah terjadi sejak zaman Nabi, dimana pada saat itu sering terjadi peperangan untuk perluasan wilayah. Dalam FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 888
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ peperangan, laki-laki (suami) lah yang turun ke medan perang dan tidak sedikit dari mereka yang gugur. Laki-laki (suami) yang gugur di medan perang tentu meninggalkan istri dan anak yang sebenarnya masih memerlukan nafkah, bimbingan dan kasih sayang dari seorang kepala rumah tangga. Sebagai pengganti kepala rumah tangga yang gugur, maka kaum laki- laki diminta untuk mengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut yang berujung pada pernikahan. Bagi laki-laki yang memiliki istri perlu meminta izin terlebih dahulu jika ingin menikah kembali. Namun, saat ini poligami sudah tidak seperti zaman dahulu. Saat ini, poligami di kalangan umat Islam mendapatkan berbagai macam masalah sosial. Hal tersebut karena adanya perbedaan pandangan terhadap konsep poligami saat ini yang dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman sebelumnya dan menciptakan ketidaksetaraan gender. tiga yang Perbedaan pandangan dalam poligami diantaranya, Pertama yaitu pandangan yang menyatakan bahwa poligami sebagai suatu perbuatan sunah yang diperbolehkan secara bebas. Kedua yaitu pandangan yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat- syarakat seperti harus adil dalam hal jasmani dan rohani. Ketiga yaitu pandangan yang menyatakan bahwa poligami kegiatan yang dilarang karena tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki saja. Pandangan ketiga terhadap poligami sesuai dengan kaum feminis yang menganggap poligami bentuk ketidaksetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan. Perempuan sebagai makhluk yang lemah membuatnya sering dijadikan selir, simpanan bahkan dipandang murah yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Salah satu kasus poligami yang baru-baru ini hangat diperbincangkan yaitu seorang tokoh agama yang bernama Kiai Hafidin memiliki enam istri tanpa izin kepada istri sebelumnya karena menganggap istri harus nurut kepada suami. Dari keenam istri tersebut, istri pertama dari Kiai Hafidin yang telah menopause diceraikan. berdasarkan studi kasus tersebut, penulis mengkaji mengenai poligami dalam Islam yang ditinjau dari ketidaksetaraan gender dengan studi kasus Kiai Hafidin yang memiliki enam orang istri. Rumusan Masalah terbagi menjadi 1. Bagaimana penerapan poligami yang dianggap ketidaksetaraan gender? 2. Kenapa poligami sering dilakukan pada kalangan Kiai? METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan. Kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 889
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ informasi dan data secara melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang dipilih adalah literasi (studi pustaka). PEMBAHASAN A. Poligami Sebagai Bentuk Ketidaksetaraan Gender Poligami adalah pernikahan yang terjadi pada dua perempuan atau lebih dalam kurun waktu yang berdekatan. Poligami juga diartikan sebuah perkawinan dimana laki laki (suami) melakukan perkawinan dengan lebih dari satu di waktu yang sama bukan pada saat ijab qabul tetapi pada saat menjalani rumah tangga. Dalam perspektif Islam, poligami diartikan sebuah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dan maksimal empat perempuan. Poligami biasanya hanya dilakukan oleh orang tertentu seperti raja dan orang yang mampu dari segi ekonomi. Orang yang berkuasa cenderung melakukan poligami sehingga dengan kekuasaannya mereka dapat bebas memilih perempuan. Perempuan tersebut ada yang kemudian dinikahi tetapi ada juga yang hanya dijadikan sebagai objek pelampiasan hawa nafsu setelah perang. Selain itu juga ada perempuan yang diperjualbelikan maupun dijadikan budak. Praktik poligami adalah suatu konsekuensi dari wujud nyata adanya kekuasaan patriarki dalam pernikahan sehingga perempuan dijadikan sebagai objek para penganut patriarki. Dengan adanya penganut patriaki ini membuat ketidaksetaraan gender pada perempuan. Perempuan dianggap lemah dan laki-laki dianggap paling kuat. Perempuan ada hanya sebagai pemuas hawa nafsu saja. Hal ini membuat perempuan melakukan aksi penolakan terhadap poligami. Beberapa alasan penolakan poligami dari kaum perempuan yaitu adanya ketidakadilan bagi perempuan secara lahir dan batin, adanya perasaan terkhianati karena berdasar pada kepuasan dan kehendak laki-laki, dan berpotensi melecehkan perempuan. Perempuan yang dipoligami dipandangan masyarakat perempuan tersebut rendah. Padahal perempuan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih ketika sudah memiliki anak, untuk meminta cerai pun tak akan sanggup kecuali dari laki-laki yang menggugatnya. B. Poligami di Kalangan Kiai Poligami dalam islam merupakan sebuah kelonggaran yakni boleh dilakukan apabila merasa mampu karena pada dasarnya islam menganut sistem monogami yakni perkawinan seorang laki-laki dengan seorang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 890
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perempuan. Poligami dapat dilakukan seorang laki-laki dengan syarat tertentu yakni batas berpoligami istri adalah empat orang, memiliki iman yang kuat untuk menghadapi segala cobaan rumah tangga, memiliki akhlak yang baik sebagai fondasi rumah tangga, harus berbuat adil kepada istri- istri dan anak-anaknya secara lahiriah yaitu ekonomi yang mapan dan batiniah yakni rasa cinta, perhatian dan kasih sayang. Syarat-syarat yang dinilai mudah membuat maraknya praktik poligami. Salah satu mentor poligami yang terkenal adalah Kiai Hafidin yang berasal dari Banten. Beliau merupakan mentor poligami yang telah menikah enam kali dengan salah satu istrinya diceraikan karena telah monopause dan tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Praktik poligami ini dapat terjadi bukan hanya istri pertama yang sudah monopause saja, melainkan karena beliau menganggap poligami sebagai sunnah rasul dan tidak perlu meminta persetujuan istrinya terlebih dahulu karena istrinya bukan seorang kepala dinas. Justru, istri harus manut kepada suami, keputusan suami juga keputusan istri. Hal ini direalisasikan dengan praktik poligami yang dilakukan Kiai dengan pergi keluar dan menikah terlebih dahulu tanpa sepengetahuan istri dan memberitahukan bahwa ia telah menikah dengan wanita lain ketika pulang dan membawa istri barunya tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai poligami atas kehendak satu pihak saja yang dianggap wajar oleh beliau. Padahal dalam hal ini tentu saja perempuan yang sangat dirugikan. Istrinya tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui dan menyetujui apa yang dilakukan suaminya. Mereka mau tidak mau menerima keputusan suaminya untuk berpoligami. Bahkan ketika salah seorang istrinya mengalami menopause, Kiai Hafidin malah menceraikannya padahal memang sudah kodratnya seorang wanita mengalami hal tersebut. Praktik poligami menimbulkan maraknya komunitas poligami yang mengajak masyarakat untuk ikut serta pada kegiatan seperti seminar poligami. Peserta yang mengikuti pun tidak jarang perempuan. Pada dasarnya praktik poligami adalah suatu bentuk pernikahan di zaman dahulu bahkan Nabi Muhammad menerap poligami. Dalam Al Qur'an pada surat An Nisa ayat 3 menjelaskan terkait praktik poligami. Namun praktik poligami di era sekarang merupakan isu yang mengandung kontroversial sehingga menarik untuk didiskusikan dengan berbagai perspektif individu. Ditambah dengan adanya contoh Kiai Hafidin dengan melakukan mentor bahwa poligami bebas dilakukan, tentu akan membuat ketidaksetaraan gender bagi pihak perempuan. Menurutnya seseorang tidak harus kaya untuk melakukan poligami asalkan dapat berbuat adil. Beliau pun berpendapat bahwa poligami ini akan semakin marak terjadi di Indonesia. Adanya doktrin tersebut tentu saja akan membuat maraknya FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 891
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ poligami di masa yang akan datang. Hal ini akan membuat banyak wanita yang tidak mendapatkan haknya untuk dicintai seutuhnya dan mendapatkan diskriminasi gender. Jangankan untuk poligami, seseorang yang memiliki satu istri pun seringkali mengalami permasalahan dalam rumah tangganya sehingga ada pihak yang dirugikan dan mengalami dikriminalisasi gender. PENUTUP Kesimpulan Dalam Islam, pernikahan lebih diutamakan untuk monogami (menikah dengan satu orang saja). Munculnya pernikahan lebih dari satu orang atau dikenal dengan poligami dalam Islam sebenarnya terjadi pada keadaan pada zaman dahulu ketika kondisi masih dalam keadaan perang dan banyak para laki-laki (suami) yang gugur di medan perang. Akibatnya banyak istri dan anak yang sebenarnya masih membutuhkan nafkah, bimbingan dan kasih sayang menjadi kehilangan sosok kepala rumah laki-laki yang selamat dalam perang perlu tangga. Sehingga, para mengayomi janda dan anak yatim sampai berujung pada pernikahan dengan asas untuk melindungi dan atas kesepakatan dengan istri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa poligami dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan dalam masa-masa tertentu dan serta mendesak. Selain itu, poligami juga dapat dilaksanakan apabila memang dengan niat untuk berbuat adit, melindungi dan bukan karena kepuasan hawa nafsu saja. Melihat poligami pada zaman dahulu dan sekarang tentu terlihat perbedaan. Pada saat ini, poligami tidak hanya terjadi pada keadaan darurat saja tetapi untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki saja. Seperti kasus poligami yang dilakukan Kiai Hafidin yang sudah enam kali menikah karena istri pertama yang sudah menopause dan tidak mampu memuaskan hawa nafsunya yang sesuai dengan kaum feminis. Bahkan beliau menganggap bahwa poligami adalah sunnah yang harus tetap dilaksanakan pada anak-anaknya kelak. Padahal poligami adalah bentuk ketidaksetaraan gender karena tidak adanya keadilan pada pihak perempuan. Perempuan yang dipoligami telah mengikis dan merusak martabat seorang perempuan fisik, seksual, dan psikologis. Saran Dalam studi kasus Kiai Hafidin, poligami boleh saja dilakukan jika dari pihak istri menerima tanpa adanya paksaan dan memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya adil. Namun tetap, poligami dilaksanakan apabila keadaan mendesak saja. Hal ini karena pernikahan monogami tentu lebih baik dari poligami, terlebih dalam melihat kesetaraan gender. Pernikahan lain, diantaranya FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 892
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 893 monogami ini sudah terlihat keadilannya dibandingkan poligami. Sesuai dengan kaum feminis, poligami sebagai bentuk ketidaksetaraan gender yang perlu dihindari. DAFTAR PUSTAKA Didi Sumardi. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Dozan, Wely. (2020). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender. Volume 19, Nomor 2. Marwah: Jurnal Vol 9 No 1 Perempuan, Agama dan Gender. Hermanto, Agus. (2015). Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. 26/182. Volume 9, Nomor 1. Nur, Anis Arifah; Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto. (2016). Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender. Volume 1. 4/1766 7, Nomor Rahmah, P. J., Sari, I. P., & Purwanto, M. R. (2020). Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw. At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi 282-297. Islam, 2(1), Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Samarah,1(1),276-288. Kabupaten Pidie, Aceh). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR BERBASIS HEUTAGOGI UNTUK PENGUATAN KARAKTER MANDIRI Agus Suprijono, Sri Mastuti P, Riyadi, Corry Liana, Dinar Rizky Listyaputri Universitas Negeri Surabaya agussuprijono@unesa.ac.id Abstrak Tujuan penelitian adalah menganalisis karakter mandiri belajar mahasiswa program pertukaran pelajar merdeka belajar berbasis heutagogi. Analisis ditekankan pada hubungan antara konsep diri tanggung jawab, disiplin, dan mandiri mahasiswa terhadap manajemen diri dan monitoring tugas belajar. Teknik analisis data kuantitatif yang diperoleh dari self appraisal menggunakan product moment Pearson.Teknis analisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara menggunakan analisis deskripsi naratif. Hasil penelitian adalah pertukaran pelajar program merdeka belajar berbasis heutagogi menguatkan karakter mandiri mahasiswa. Terdapat korelasi positif dan keeratannya antara pencapaian tujuan dan ketekunan belajar sebagai konsep diri tanggung jawab, manajemen waktu belajar dan kepatuhan sebagai konsep diri disiplin, dan tanggung jawab dan disiplin sebagai konsep diri mandiri. Aspek akademik yang dihasilkan dari penelitian berupa proposisi bahwa pembelajaran heutagogi berdampak pada penguatan karakter mandiri, internalisasi nilai, sikap, dan perilaku tanggung jawab dan disiplin. Abstract The purpose of the research is to analyze the self-directed learning capability of students exchange in the independent study program based on heutagogy. The analysis emphasizes the relationship between self-concept of responsibility, discipline, and self-directed learning for self-management and monitoring of learning tasks. The technique of analyzing quantitative data obtained from self-appraisal using Pearson's product moment.Technical analysis of qualitative data obtained from interviews using narrative description analysis. The result of the research is that the student exchange program based on heutagogy strengthen the self-directed learning. There is a positive correlation and closeness between the reaching goals and diligence as responsibility self-concept, learning time management and obedience as discipline self-consept, and responsibility and discipline as self-directed learning capability. The academic aspect resulting from the research is in the form of a proposition that heutagogy learning has an impact on strengthening self-directed learning capablity, internalizing values, attitudes, and behavior of responsibility and discipline PENDAHULUAN Merdeka belajar merupakan kebijakan Kemendikbud. Salah satu bentuk kegiatan merdeka belajar adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa merdeka. Program ini diikuti oleh mahasiswa S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya angkatan 2019 pada semester gasal tahun akademik 2021/2022. Mahasiswa mengikuti program itu di program studi yang sama atau serumpun pada perguruan tinggi yang berbeda yakni Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Riau, dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 894
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Universitas Jambi. Tujuannya untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Mahasiswa mengambil 10 sks matakuliah di prodi sendiri dalam perguruan tingginya dan 10 sks di program studi yang sama atau serumpun di perguruan tinggi penerima. Mahasiswa mengikuti 2 kegiatan perkuliahan di tempat berbeda meskipun perkuliahan dilaksanakan secara daring. Dalam perkuliahannya mahasiswa dihadapkan pada masalah penjadwalan perkuliahan yang bersamaan waktu antara perkuliahan di perguruan tinggi sendiri dan perguruan tinggi penerima. Tidak hanya itu mahasiswa dihadapkan pada batas- batas waktu penyelesaian tugas yang bersamaan. Permasalahan tantangan bagi konsep diri mahasiswa berhubungan dengan kemampuan heutagoginya yang meliputi kemampuan manajemen diri dan monitoring tugas belajar. Merdeka belajar merupakan program pendidikan yang menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan peserta didik melalui belajar membangun pengalaman hidup. Memberikan kebebasan dan mendorong perkembangan alami peserta didik, serta pertumbuhannya melalui kegiatan belajar yang menumbuhkan inisiatif, kreatif dan ekspresi diri . Merdeka belajar menempatkan peserta didik bertanggung jawab atas apa yang dipelajari dan kapan harus belajar, serta menyediakan kerangka kerja bagi peserta didik bertanggung jawab untuk lebih maju dan adaptable terhadap potensi lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembelajaran yang melihat masa depan peserta didik mengetahui cara belajar mendapatkan keterampilan, kompetensi, dan inovasi sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungannya (Danim, 2010). Merdeka belajar merupakan pembelajaran aktif dan proaktif yang mengembangkan kemampuan peserta didik melayani diri sebagai agen utama pembelajaran yang terjadi akibat dari pengalaman pribadi. Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang mengembangkan kedewasaan, otonomi, dan kemandirian. Peserta didik sebagai subjek yang bebas merdeka menentukan arah hidupnya berkembang secara optimal dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian dan relasi pribadi yang efektif. Merdeka belajar merupakan pembelajaran berorientasi pada emansipatoris untuk mewujudkan kesadaran kritis. Pembelajaran beraksentuasi pada mengembangkan potensi kodrati kemanusiaan yakni kebebasan. Merdeka belajar adalah program pendidikan untuk menumbuhkan-kembangkan human creativita dan jatidiri pelajar. Menilik definisi merdeka belajar terdapat prinsip-prinsip pembelajaran heutagogi. Jadi, program itu berbasis pembelajaran heutagogi, sebuah konsep pembelajaran yang pertama kali dikenalkan oleh Hase Steward dan itu menjadi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 895
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Chris Kenyon sebagai studi tentang belajar yang ditentukan oleh diri pembelajar (Hase & Kenyon, 2007). Heutagogi sebagai perkembangan andragogi, peserta didik maju dalam kedewasaan dan otonomi. Andragogi meletakkan dasar yang efektif bagi heutagogi (Nafukho F & Otunga R, 2005). Heutagogi merupakan metodologi pendidikan yang memberikan pendekatan optimal untuk belajar di abad ke-21. Heutagogi sebagai self- directed learning (SDL) mengembangkan kemandirian belajar peserta didik (Hase & Kenyon, 2001). SDL adalah memperoleh pengetahuan pembelajaran di mana peserta didik mengambil tanggung jawab utama mengarahkan sarana dan tujuan belajarnya sendiri (Knowles MS, Holton EF, Swanson RA. 2015). Prosesnya meliputi manajemen diri dan monitoring diri tugas belajar (Garrison DR, 1997). Pembelajar mandiri bertanggung jawab atas pembelajarannya mulai dari merencanakan pembelajaran hingga mengevaluasi, berinteraksi, dan mencari sumber belajar (Dagal, A.B., Bayindir, D., 2016). Peserta didik sebagai pembelajar mandiri memiliki kemauan, motivasi, efikasi diri, dan pencapaian prestasi yang tinggi dalam belajar (Jennings-Arey, R.L., 2020). Peserta didik yang berpartisipasi dalam SDL dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu (1) Berorientasi tujuan, peserta didik berfokus pada pencapaian tujuan tertentu untuk mencapai tujuan akhir ; (2) Berorientasi aktivitas, peserta didik berfokus pembelajaran sebagai interaksi intra dan inter kelompok; (3) Berorientasi pembelajaran, peserta didik memiliki kecenderungan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan minatnya (Talitha and PS Sreeja, 2020). Pembelajaran heutatogi beraksentuasi pada kemandirian belajar ― ...the essence of heutagoy is that in some learning situations, the focus should be on what and how the learner wants to learn, not on what is to be taught...‖ (Canning N & Callan S, 2010). Heutagogi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan pilihan secara bebas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri (Zainun, 2002). Peserta didik dengan kemandirian belajarnya yang tinggi berusaha bertanggung jawab untuk kemajuan prestasinya, mengatur diri sendiri memiliki inisiatif dan memiliki dorongan yang kuat untuk mengukir prestasinya. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat bagi kemandirian yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok (Ali, 2008). Terdapat korelasi antara kemandirian belajar dan konsep diri. Konsep diri yang stabil sangat penting dalam proses belajar menuju ke arah kemandirian belajar (Afifah, 2017). Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan hal bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Konsep diri adalah keyakinan, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 896
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pandangan atau penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang meliputi karakter. Karakter lebih condong memiliki makna psikologis atau kejiwaan karena berkaitan dengan aspek kepribadian‖ (Sapriya, 2007). Karakter merupakan sesuatu yang mengkualifikasi seorang pribadi (Koesoema, 2009). Dengan demikian pembelajaran berbasis hutagogi adalah kemandirian belajar yang mencerminkan konsep diri peserta didik tentang dirinya perihal sikap tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab merupakan karakter dari internalisasi nilai ketekunan atau rajin (diligence). Orang yang tekun adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab juga menunjukkan perwatakan tanggung jawab reaching goal atau ingin diraih. Disiplin belajar adalah mengendalikan diri, menghormati, dan mematuhi otoritas. Kedisiplinan belajar adalah aktivitas mengelola waktu atau time management dari suatu kegiatan belajar. Komponen disiplin adalah obidience atau kepatuhan (Daryanto, 2013). Berdasarkan analisis empiris permasalahan yang dihadapi mahasiswa S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah Unesa sebagai peserta pertukaran mahasiswa merdeka dan analisis teoritis yang meliputi analisis konsep merdeka belajar, heutagogi, konsep diri dan karakter maka fokus penelitian sebagai konsep diri kemandirian belajar kemampuan heutagogi dirumuskan sebagai berikut (1). Apakah mahasiswa memiliki konsep diri tanggung jawab dalam pembelajaran heutatogi ? ; (2). Apakah mahasiswa memiliki konsep diri disiplin dalam pembelajaran heutagogi ? ; dan (3).Apakah mahasiswa memiliki konsep diri mandiri dalam pembelajaran heutagogi ? tujuan-tujuan yang METODE Penelitian berbasis data kuantitatif sebagai data primer yang diperoleh dari intrumen pengumpulan data self appraisal berskala Linkert. Instrumen ini merupakan proses penilaian kinerja yang bermanfaat untuk mendorong mahasiswa bertanggung jawab dan disiplin atas kinerjanya sendiri dalam pembelajaran heutagogi. Penelitian juga berbasis data kualitatif sebagai data sekunder yang diperoleh dari instrumen pengumpul data pedoman wawancara. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis product moment pearson. Rumus korelasi itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketekunan dan pencapaian tujuan sebagai konsep diri tanggung jawab. Product moment juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan waktu dan kepatuhan sebagai konsep diri disiplin. Rumus tersebut juga dipakai untuk menganalisis hubungan antara tanggung jawab dan disiplin sebagai konsep diri mandiri. Teknik analisis FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 897
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ data kualitatif menggunakan analisis deskripsi naratif untuk memberikan pemaknaan terhadap hasil analisis data kuantitatif. PEMBAHASAN A. Tanggung Jawab Tanggung jawab personal merupakan wujud kemandirian mahasiswa mengontrol dirinya sendiri dalam belajar atas dasar keyakinan bahwa kesuksesan berada di tangannya sendiri. Wujud tanggung jawab personal dalam pembelajaran heutagogi adalah pencapaian tujuan (reaching goal) dan ketekunan (diligent) yakni kesungguhan dan keuletan mahaiswa melakukan self directed learning untuk pencapaian tujuan yang sudah ditargetkan. Korelasi antara keduanya merupakan konsep diri tanggung jawab mahasiswa pertukaran pelajaran program merdeka belajar berbasis heutagogi. product moment Pearson dengan Berdasarakan menggunakan aplikasi SPSS diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 1. analisis korelasi Tabel 1. Korelasi antara Pencapaian Tujuan dan Ketekunan x Pencapaian tujuan 1 .546* Sig. (2-tailed) .019 N 18 18 y Ketekunan .546* 1 Sig. (2-tailed) .019 N 18 18 Berdasarkan nilai rxy hitung (Pearson correlation) adalah 0.546, tabel rxy product moment taraf signifikansi 5% adalah 0.482. Artinya, ada korelasi positif antara pencapaian tujuan dan ketekunan. Semakin tinggi pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula ketekunan belajar. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar memiliki konsep diri tanggung jawab dalam pembelajaran heutagogi. Keeratan hubungan antara pencapaian tujuan dan ketekunan berdasarkan hitung rxy (Pearson correlation) adalah 0.546. Artinya itu dibandingkan dengan tabel standar keeratan korelasi Product Moment (lihat tabel 2) maka keeratan hubungan antara pencapaian tujuan dan ketekunan terkatori sedang. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran jika nilai rxy FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 898
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pelajar program merdeka belajar cukup bertanggung jawab atas manajemen diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi. Tabel 2 Standar Keeratan Korelasi Product Moment Koefisien Tingkat Hubungan 0,00-0,199 0,20-0,399 0,40-0,599 0,60-0,799 Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat 0,80-1,000 Sangat Kuat Pencapaian tujuan adalah target yang hendak diraih oleh mahasiswa dalam perkuliahan. Pencapaian tujuan meliputi lulus tepat waktu 3,5 sd 4 tahun, setiap semester matakuliah yang diprogram harus lulus minimal nilai A-, lulus S-1 dengan predikat cumlaude. Pencapaian tujuan itu berorientasi pada harapan jika lulus mahasiswa dapat segera mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Pencapaian tujuan ini yang menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk selalu mengolah diri atau manajemen diri dan memonitoring tugas belajarnya sendiri. Konsekwensi dari pencapaian tujuan yang sudah ditetapkannya itu mahasiswa ulet dalam belajar dengan melakukan berbagai aktivitas belajar. Mahasiswa ―N‖ yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jambi menuturkan kegiatan belajarnya sebagai fakta yang mendukung korelasi antara pencapaian tujuan dan ketekunan belajar. ―Saya harus serius kuliah lulus tepat waktu, mendapatkan IPK yang bagus karena ini modal bagi saya segera mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Saya mengikuti kuliah tidak pernah ijin, apalagi membolos. Tidak sekedar mengikuti kuliah datang duduk diam, namun saya aktif berdiskusi, mengerjakan tugas struktur dari dosen tepat waktu, berupaya memperluas dan memperdalam ilmu yang saya pelajari dengan browsing di internet dan aktif mendiskusikannya dengan anggota group. Meskipun saya harus mengikuti kuliah di dua tempat yang berbeda dan banyak kendala yang disebabkan oleh benturan waktu kuliah serta batas-batas penyerahan tugas yang bersamaan namun saya tetap berusaha untuk mengatasi kendala itu. Bagi saya kondisi tersebut bukan kendala tetapi tantangan untuk menuju sukses. Bagi saya pencapaian tujua belajar adalah tanggung jawab saya‖. Fakta yang mendukung korelasi antara pencapaian tujuan dan ketekunan belajar dituturkan oleh mahasiswa ―A‖ yang mengikuti program pertukaran FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 899
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mahasiswa merdeka di Universitas Sriwijaya. ―Belajar itu ibadah oleh sebab itu kuliah bagi saya adalah ibadah. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa ulet belajar, bahkan belajar saya hingga larut malam. Saya mengikuti aktivitas belajar sebagaimana sistem sks. Tidak hanya aktif dan partisipasi dalam perkuliahan, menyelesaikan tugas terstruktur sebaik-baiknya tidak asal mengerjakan, dan terpenting yang mungkin membedakan saya dengan teman yang lain adalah tugas mandiri. Saya mengembangkan belajar sendiri dengan cara mencari referensi-referensi baru, saya juga sudah mencoba menekuni mencari tambahan pengetahuan dengan mencari artikel-artikel jurnal sebagaimana disarankan oleh banyak dosen. Memang saya merasakan dengan mengikuti kegiatan belajar di dua kampus yang berbeda banyak tantangan namun saya harus tetap semangat dan tekun menghadapi kendala-kendala khususnya terkait dengan banyaknnya tugas yang harus diselesaikan. . Prinsip heutagogi dalam program pertukaran pelajar merdeka belajar adalah pilihan bebas bagi mahasiswa. Program itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa menentukan manajemen diri dan monitoring tugas belajarnya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan bebas mendorong mahasiswa bertanggung terhadap belajarnya. Mahasiswa pertukaran pelajar memiliki pencapaian tujuan dari belajarnya yang disertai usaha gigih, ulet, dan rajin untuk mencapaianya. Berbagai aktivitas atau kegiatan belajar dilakukannya. Belajar dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus, berinteraksi dan berkolaborasi dengan group, maupun berintegrasi dengan teknologi digital. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep diri tanggung jawab itu merupakan hasil dari internalisasi nilai, sikap, dan perilaku pencapaian tujuan dan ketekunan. jawab B. Disiplin Disiplin diri merupakan penghargaan terhadap kemampuan diri. Dalam disiplin diri terdapat pengendalian diri yakni kemampuan individu mengelola dirinya. Kedisiplinan diri merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan mutu hasil belajar. Disiplin diri dalam belajar ditunjukkan oleh beberapa perilaku yaitu disiplin menepati jadwal belajar dan belajar secara teratur. Kedisiplinan sebagai kontribusi belajar mencakup aktivitas mengatur waktu belajar, rajin, dan teratur belajar. Kesiplinan belajar menunjukkan kerutinan, keajegan belajar sesuai waktu yang ditentukan. Wujud disiplin belajar adalah aktivitas mengelola waktu atau time management dari kegiatan belajar. Disiplin diri merupakan kesediaan diri mematuhi peraturan atau tata FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 900
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tertib yang berlaku bukan karena ada represif tindakan dari pihak lain melainkan karena kesadaran diri tentang nilai dan pentingnya peraturan maupun tata tertib. Disiplin diri timbul dari jiwa karena adanya dorongan untuk menaati tata tertib. Makna disiplin adalah tata tertib dalam pengertian luas sama maksudnya dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua aturan dan tatanan. Artinya, di dalam disiplin ada kepatuhan. Disiplin diri dalam belajar adalah kesediaan diri tentang hal yang harus dipelajari. Komponen disiplin diri adalah kepatuhan atau ketaatan (obidience). . Tabel 3. Korelasi Antara Pengelolaan Waktu dan Kepatuhan x Pengelolaan waktu 1 x .677** y Sig. (2-tailed) .002 N 18 18 y Kepatuhan .677** 1 Sig. (2-tailed) .002 N 18 18 Korelasi antara kemampuan pengelolaan waktu dan ketaatan atau kepatuhan belajar merupakan konsep diri disiplin mahasiswa pertukaran pelajaran program merdeka belajar berbasis heutagogi. Berdasarakan analisis korelasi product moment Pearson dengan menggunakan aplikasi SPSS diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 3. Berdasarkan nilai rxy hitung (Pearson correlation) adalah 0.677, tabel rxy product moment taraf signifikansi 5% adalah 0.482. Artinya, ada korelasi positif antara pengelolaan waktu dan kepatuhan. Semakin tinggi kemampuan mengelola waktu belajar, maka semakin tinggi pula kepatuhan belajar. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar memiliki konsep diri disiplin dalam pembelajaran heutagogi. Keeratan hubungan antara pengelolaan waktu dan kepatuhan berdasarkan hitung rxy (Pearson correlation) adalah 0.677. Artinya jika nilai rxy itu dibandingkan dengan tabel standar keeratan korelasi Product Moment (lihat tabel 2) maka keeratan hubungan antara kemampuan mengelola waktu dan kepatuhan belajar terkategori kuat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar disiplinnya baik atas manajemen diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi. Disiplin belajar meliputi perilaku menepati jadwal belajar, belajar teratur FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 901
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sesuai waktu yang ditetapkan, dan menyelesaikan tugas-tugas belajar baik tugas terstruktur maupun tugas belajar mandiri tepat waktu. Ketepatan waktu melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas belajar merupakan konsep diri disiplin. Konsekwensi dari kegiatan belajar tepat waktu adalah perilaku patuh. Fakta yang mendukung korelasi antara kemampuan mengelola waktu belajar dan perilaku kepatuhan sebagaimana dituturkan oleh mahasiswa berinisial ―CH‖ peserta pertukaran pelajar di Universitas Islam Riau. ―Kuliah di dua tempat merupakan tantangan bagi saya, dituntut untuk pandai-pandai mengatur warktu perkuliahan belajar sebab terdapat jadwal kegiatan perkuliahan yang bersamaan antara perkuliahan di Unesa dan di Universitas Islam Riau meskipun perkuliahan dilakukan secara daring sinkronus maupun asinkronus. Kegiatan tatap muka bersamaan bisa saya atasi dengan cara menggunakan dua perangkat HP dan Komputer. Salah satu kegiatan kuliah saya rekam karena saya mungkin konsentrasi di dua kegiatan. Terpenting saya bisa mengikuti perkuliahan tepat waktu yang sudah dijadwalkan. Terlebih dengan dua kegiatan perkuliahan tugas pun tak sedikit yang diberi batas pengumpulan saat yang bersamaan. Saya harus membuat penjadwalan untuk selesaikan tugas-tugas itu agar tidak terlambat mengumpulkan. Saya bertekad kuat untuk mentaati jadwal penyelesaian tugas yang sudah saya susun. Sebab jika tidak saya patuhi maka akan memberatkan diri saya sendiri. Fakta yang mendukung kuatnya hubungan antara pengaturan waktu belajar dan kepatuhan juga terungkap dari penuturan mahasiswa ―R‖ peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sriwijaya. ―Saya menyadari bahwa mengikuti perkuliahan di dua tempat yang berbeda meskipun perkuliahan daring sangat berat. Yang saya rasakan adalah tugas-tugas yang pembatasan waktu pengumpulannya bersamaan di kedua perguruan tinggi. Agar tidak log book untuk menyusun memberatkan saya, maka saya membuat semacam prioritas penyelesaian tugas-tugas maupun mengikuti perkuliahan. Konsekwensi dari kegiatan yang sudah saya catat harus saya taati. Target penyelesaian tugas harus sesuai dengan rencana yang sudah saya tetapkan. Inti kepatuhan terhadap setiap kegiatan maupun tugas yang sudah terjadwal karena saya ingin sebaik-baiknya mendapatkan ilmu dan menempa diri saya untuk menjadi orang yang disiplin‖. Prinsip heutagogi dalam program pertukaran pelajar merdeka belajar merupakan pembelajaran yang menghadapkan mahasiswa pada kemampuan manajemen diri dan monidtoring tugas belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dituntut dapat membuat FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 902
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perencanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan perkuliahan tatap muka, tugas terstruktur, maupun tugas mandiri. Perencanaan itu berhubungan dengan waktu. Mahasiswa dituntut mampu mengolah dan mengatur waktu belajarnya sehingga semua aktivitas perkuliahan dapat dilakukannya dengan baik. Patuh dan tertib adalah tuntutan bagi mahasiswa agar dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Kepatuhan dan kemampuan pengelolaan waktu bersinergi sebagai kunci meraih kesuksesan belajar. Pengelolaan waktu akan bermakna jika diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakannya. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep diri disiplin itu merupakan hasil dari internalisasi nilai, sikap, dan perilaku pengelolaan waktu dan kepatuhan. C. Mandiri faktor penentu dalam Kemandirian belajar merupakan salah satu keberhasilan meraih kesuksesan belajar. Ciri kemandirian belajar adalah kemampuan merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri, berinisiaptif dan memacu diri untuk belajar terus-menerus, kemamun bertanggung jawab dalam belajar (Widodo, 2012). Berdasarkan ciri-ciri itu maka kemandirian belajar menunjuk adanya korelasi antara tanggung jawab dan disiplin. Korelasi antara tanggung jawab dan disiplin merupakan konsep diri kemandirian mahasiswa pertukaran pelajaran program merdeka belajar berbasis heutagogi. Berdasarakan analisis korelasi product moment Pearson dengan menggunakan aplikasi SPSS diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4 Tabel 4. Korelasi antara Tanggung Jawab dan Disiplin y x x Tanggung jawab 1 .913** Sig. (2-tailed) .000 N 18 18 y Disiplin .913** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 18 18 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 903
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Berdasarkan nilai rxy hitung (Pearson correlation) adalah 0.913 tabel rxy product moment taraf signifikansi 5% adalah 0.482. Artinya, ada korelasi positif antara tanggung jawab dan disiplin. Semakin tinggi tanggung jawab, maka semakin tinggi pula kedisiplinan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar memiliki konsep diri kemandirian dalam pembelajaran heutagogi. Keeratan hubungan antara tanggung jawab dan disiplin berdasarkan hitung rxy (Pearson correlation) adalah 0.913. Artinya jika nilai rxy itu dibandingkan dengan tabel standar keeratan korelasi Product Moment (lihat tabel 2) maka keeratan hubungan antara tanggung jawab dan disiplin terkategori sangat kuat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar kemandirian belajarnya sangat baik baik atas manajemen diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi Disiplin merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab personal. Disiplin diri sangat besar perannya dalam pencapaian tujuan. Disiplin merupakan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk tekun, ulet atau rajin menunaikan tugas atau kewajiban. Disiplin merupakan komitmen dari tanggung jawab. Dengan demikian kemandirian belajar merupakan internalisasi dari nilai, sikap, dan perilaku disiplin dan tanggung jawab. PENUTUP Pertukaran pelajar atau mahasiswa program merdeka belajar berbasis heutagogi menguatkan konsep diri yakni karakter mandiri. Disimpulkan bahwa mahasiswa pertukaran pelajar program merdeka belajar mempunyai 1. Kemampuan pencapaian tujuan belajar dan ketekunan belajar sebagai aktualisasi konsep diri tanggung jawab mengelola diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi. 2. Kemampuan mengelola waktu belajar dan mematuhinya sebagai aktualisasi konsep diri disiplin mengelola diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi. 3. Kemandirian belajar yang baik sebagai aktualisasi konsep diri disiplin dan tanggung jawab mengelola diri dan monitoring tugas belajar dalam pembelajaran heutagogi. Karakter kemandirian belajar sebenarnya tidak hanya sebagai aktualisasi konsep diri tanggung jawab dan disiplin, namun masih ada karakter- karakter lainnya. Hal yang belum diteliti adalah kejujuran dan keyakinan diri. Disarankan ada tindak lanjut penelitian tentang kemandirian belajar pada pembelajaran heutatogi beraksentuasi pada analisis kejujuran dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 904
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ keyakinan diri. DAFTAR PUSTAKA Afifah Nurul. (2017). Hubungan Konsep Diri dan Kemandirian terhadap IPS. Tesis.PGSD Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasil Belajar NegeriSemarang. Ali. (2008). Psikologi remaja: Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Canning N & Callan S. (2010). Heutagogy Spiral of Reflection to Empower Learners in Higher Education‖. Reflective Practice 11(1), 71-82. Dagal, A.B., Bayindir, D., (2016). The investigation of the relationship between the level of metacognitive awareness, self-directed learning readiness and academic achievement of preschool teacher candidates. Univ. J. Educat. Res. 4 (11), 2533-2540. Danim, Sudarwan. (2010). Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi. Bandung: Alfabeta. Daryanto. (2013). Implementasi Pendidikan Karakter. Jakarta: Grasindo. Garrison DR. (1997), Self-directed learning: toward a comprehensive model. Adult 1997;48:18-33. Date accessed 21 April 2022. Educ Q Hase, S & Kenyon, (2001). Heutagogy and developing capable people and capable for dealing with complexity. Accessed from workplaces: strategies Date accessed 21 April 2022 Hase S & Kenyon C. (2007). Heutagogy : A Child of Complexity Theory, An International Journal of Complexity and Educatioan , 4 (1) 111-119. Jennings-Arey, R.L., 2020. Self-directedness among American Sign Language Learners: a study of first-semester college students. Sign Lang. Stud. 20 (2), 301-333. Knowles MS, Holton EF, Swanson RA. (2015). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development (Vol. 8). Oxon, UK: Routledge. Koesoema A, (2010). Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, Nafukho, F., Amutabi, M, & Otunga, R. (2005). Foundations of Adult Education in Africa. Cape Town: Pearson Education. Sapriya. tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Disertasi. SPS UPI Bandung: Tidak Diterbitkan (2007). Perspektif Pemikiran Pakar Talitha and PS Sreeja. (2020). Personalised Self-Directed Learning Recomendation System. Procedia Computer Science.171 (2020) 583-592. Zainun Mu'tadin, (2002). Kemandirian sebagai Kebutuhan Psikologis Remaja. Internet. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 905
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM TERDAHAP SISTEM PEMBELAJARAN PADA ERA PANDEMI Mazia Duta Sadelfan Putra Santoso (Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) Email : Farid Pribadi (Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) Email : farid.pribadi@mhs.unesa.ac.id Abstrak Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam menumbuhkan sikap yang baik ke dalam masyarakat tentuya pembelajaran melalui daring juga dapat memberika dampak yang baik walaupun kurang disini para guru atau para pengajar diwajibkan mengembangkann cara pengajaran. Metode pembelajaran ini merupakan metode solusi untuk tetap menjalankan pengajaran pada masa era covid 19, daisamping hal itu sebagi pengajar materi dan hasil pemebelajaran yang disampaikan harus di berikan dengan bahsa yang mampu dimengerti dan di pahami agar pembelajaran tersampaikan dengan baik. Saat ini dengan majunya perkembangan zaman yang semakin canggih sebuah aplikasi penyedia menyediakan sebuah aplikasi seperti video conference dimanan ini merupakan jalan keluar untuk tetap menjalankan pembelajaran walaupun dengan adanya pandemic covid 19, aplikasi ini sangat membantu para pengajar serta didikanya untuk tetap menjalakan pembelajaran dengan tatap muka walaupun berada ditempat yang berbeda. Aplikasi ini bernama Zoom dan aplikasi ini menjadi apliksi yang sangat banyak digunakan disuluruh instansi pembelajaran dimanapun. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang terbaik dengan membandingkan juga dengan aplikasi serupa, aplikasi zoom lebih banyak memiliki keunggulan dengan aplikasi lain dan fitur yang disediakan mudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para pengajar atau para didikanya. Kata Kunci: Zoom, pandemi covid 19, pembelajaran Abstract Education is one thing that is important in cultivating a good attitude into society, of course online learning can also have a good impact, although it is lacking here, teachers or teachers are required to develop teaching methods. This learning method is a solution method to continue teaching during the covid 19 era, besides that as a teacher the material and learning outcomes delivered must be given in a language that can be understood and understood so that learning is conveyed properly. Currently, with the development of an increasingly sophisticated era, an application provider provides an application such as video conferencing where this is a way out to keep learning even though with the COVID-19 pandemic, this application is very helpful for teachers and their students to continue learning face-to-face even though are in a different place. This application is called Zoom and this application is a very widely used application in all learning institutions everywhere. This application is also the best application by comparing also with similar applications, the zoom application has more advantages with other applications and the features provided are easy to understand and understand well by teachers or their students. Keywords: Zoom, covid 19 pandemic, learning PENDAHULUAN Latar Belakang Di saat maraknya kasus dari virus Covid 19 yang terjadi di Indonesia sangat memiliki efek yang sangat merugikan pada setiap sector dari pemerintahan sendiri sector pendidikan. Pemerintah terkhususnya pada mengeluarkan beberapa kebijakan agar mampu tetap berjalan di setiap sector Indonesia FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 906
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pemerintahan yang mengalami kemunduruan atau penurunan karena andanya pandemic covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil dan sangat diperhatikan pada masa pandemi oleh pemerintah ialah sector pendidikan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini salah satunya adalah meliburkan para murid dan jangka yang cukup lama yang pada akhirnya tenaga pengajar dengan pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait system pebelajaran yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau mampu kita kenal dengan sebutan daring atau online Dengan adanya surat edaran dari aturan kemendikbud tentang pencegahan corona di dunai pendidikan maka lembaga pendidikan dan lembaga- untuk memberlakukan pembelajaran secara daring atau online. Melalui online atau daring juga tidak membatasi komunikasi antara peserta didik dengan tenaga pendidiik begitu juga sebaliknya, dalam hal melakuakn komunikasi pun bias dipilih mau dilakukan pembelajaran serentak atau tidak dengn online. Menurut dengan aturan yang berlaku yaitu UU Nomer 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh adalah kegiatan pendidikan yang dimana anak didik yang diajar terpisah dengan para pengajar dan kegiatan pembelajaranya tetapi dengan kata lain yaitu menggunakan dari perkembangan teknologi sebagai ganti pertemuan secara langsung. Atau dalam pendidikan jarak jauh bias disebut juga dengan E-Learning. Salah satu kegiatan pembelajaran jarak jauh yang mampu dilaksanakan dan diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan yang ada adalah dengan video conference, dengan menghadirkan kegiatan video conference dalam pendidikan disangka memiliki nilai baik dan mampu menggantikan kegiatan pembelajaran yang biasanya langsung dilakukan secara bersama-sama hadir ditempat atau tatap muka tenyata mampu dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan menggunakan aplikasi ini. lembaga terkait dengan pendidikan diwajibkan Dipicu dengan era berkembangnya virus covid-19yang semakin marak pada akhirnya membuat beberapa pengembang aplikasi memiliki ide dan perkembangan untuk membuat aplikasi bantuan sebagai pengganti kegiatan bertatap muka entah didalam melakukan pekerjaan atau dalam pendidikan sekalipun, salah satunya merupakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Penggunaan aplikasi zoom sendiri secara tidak langsung menjadi aplikasi yang umum dan waji digunakan ini juga akibat dari maraknya covid-19 dan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul dan jika mampu dilakukan dirumah saja sebagai bentuk pemutusan rantai virus covid-19. Dalam efektifitas pembelajaran aplikasi zoom juga mampu memberikan kefektifitasan dengan maksimal tetapi di lain sisi juga dengan situasi dan kondisi yang baik adalah sebagai penunjang aplikasi, entah itu dari segi konten materi ataupun dari segi lingkungan atau keadaaan yang dimiliki oleh para FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 907
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ peserta didik. Dalam membuat materi pembelajaran atau konten juga sebaiknya mempertimbangan tujuan dan harapan pemberian materi itu, apakah dapat tersampai dengan baik karena adanya kecepatan internet dan biaya akses internet terkadang masi menjadi malasah kesiapan para peserta didik dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita sebagai peserta didik mampu mengetahui keefektifitasan apa yang dimiliki oleh aplikasi Zoom Meeting ini dan apakah memiliki dampak signifikasn bagi kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Hasil dari peneilitian yang saya lakukan diharapkan juga mampu memberikan gambaran atau inspirasi bagi peserta didik dan tenaga pendidikan dalam masa pandemic covid-19 ini. Rumusan Masalah Dampak Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom Terdahap Sistem Pembelajaran Pada Era Pandemi METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang berdasar pada sebuah filsafat post positivism yang dimana ilmu ini digunakan juga untuk meneliti sebuah objek yang terjadi secara alamiah dan menggambarkan dimana peneliti ada sebagai intrumen dasar dan hasil dari penilitian yang dilakukan sebuah menekankan pada sebuah generalisasi dan mencari apa yang terjadi dibalik sebuah tindakan atau mampu disimpulkan lebih menekankan pada makna dan proses daripada sebuah hasil dari sebuah kegiatan atau aktifitas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Sampel atau populasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dari tenaga pengajar dan para peserta didik seperti guru, murid dan mahasiswa yang dimana para pengajar dan peserta didik merupakan orang-orang yang aktif dalam dunia pendidikan dan juga mengikuti pembelajaran, dan para narasumber ini bersedia di wawancarai melalui online atau aplikasi chat layaknya Whatsaapp. Bentuk objek yang dihasilkan atau diteliti merupakan hasil capaian belajar menggunakan aplikasi onile learning. Pengumpulan data dilakukan secara online juga berdasarkan perarutan pemerintah yang dianjurkan dirumah saja tanpa harus bertemu tetapi melihat suatu kondisi sekarang dapat memungkinkan tetapi dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mendapatkan sumber dan data terkait peneliti melakukan analisis data yang diperlukan dalam pembuatan artikel. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 908
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Analisis data yang dilakukan menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman (1994) penejlasan secara umum mengenai analisis ada 3 jalur yaitu jalur analisis data yakni merekduksi data atau reduksi data, penyajian data lalu penarikan sebuah kesimpulan, tiga cara ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian dari efektivitas pembelajaran online menggunakan aplikasi Video Conference atau Zoom Conference yang diatur sesuai dengan amanat pemerintah dalam menangani permasalahan di sektor pendidikan. PEMBAHASAN Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring menurut para peserta didik dan tenaga pengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Conference pada saat pandemi bisa dibilang cukup efektif. Tetapi dalam berjalanya penggunaan sistem pembelajaran online mengalami beberapa kendala walaupun mampu dibilang bukan kendala yang fatal dalam berjalanya sistem pembelajaran daring ini. Penggunaan aplikasi Zoom yang terus meningkat dalam masa pandemi, membuat aplikasi ini menjadi sebuah system atau program dengan pengguna terbanyak di era covid-19, ini karena penggunaan aplikasi yang mudah dan menjadi alternatif media pembelajaran jarak jauh antar tenaga pengajar dan peserta didik. Ada beberapa tahap agar dapat memudahkan tenaga pengajar dan peserta didik dalam menggunakan aplikasi zoom sebagai media pembelajaran dan pengguaan aplikasi zoom tidak hanya mampu di gunakan di pc tetapi dalam bentuk poket seperti ponsel juga mampu digunakan sebagai media pendukung aplikasi ini. Dalam penggunaan zoom terdapat langkah- langkah yang harus diterapkan dalam memulai pelajaran yaitu sebagai berikut : (1) Tenaga Pengajar mempersilahkan murid atau peserta didik untuk mengunduh aplikasi zoom. Mengunduh apliasii zoom dapat dilakukan pada ponsel ataupun pc yang berguna sebagai media pembantu zoom, (2) Setelah mengunduh pengajar memberikan id atau kode yang telah dibuat dan diberikan kepada siswa melalui chat ataupun grup obrolan yang ada di Whatsapp agar siswa mampu masuk kedalam room atau kelas yang sudah disiapkan. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 909
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Gambar 1. Tampilan awal Zoom (3) setelah para peserta didik mengunduh aplikasi Zoom dan diberikan id atau kode oleh pengajar, peserta didik diwajibkan login dengan id dan pilih bergabung atau Join Meeting Gambar 2. Tampilan jika Mengikuti kelas via Zoom (4) jika sudah masuk dalam menu zoom dan juga sudah memaksukan id secara otomatis peserta didik langsung masuk kedalam kelas atau room yang sudah diatur dan dibuat oleh tenaga pengajar. Menurut narasumber yang bersangkutan mereka menilain bahwa penggunaan zoom lebih efektif dibandingkan dengan aplikasi lain dikarenakan fitur yang dimiliki oleh zoom lebih lengkap dan bias memberikan keluluasaan pada pengguna nya seperti dari penjadwalan meeting, share dokumen. Dan aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang tepat untuk media pembelajaran ditengah pandemi. Setelah melihat dari perkembang penggunaan zoom sebagai sistem pembelajaran terdapat beberapa hal yang mampu disimpulkan dari penggunaan zoom sebagai media pembelajaran yakni dari segi pemahaman, penerimaan dan efektifitas. Pemahaman sendiri memiliki pengertian yang berbeda dalam dunia pendidikan yakni dimana siswa di uji kemampuan nya untuk menerima dan memahami atau menguasai suatu materi ajaran, dalam segi pemahaman. Dalam FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 910
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ segi pemahaman, siswa bukan hanya sekedar tahu tetapi siswa dimampukan untu dapat mengaplikasikan nya dalam pembelajaran yang telah diberikan oleh tenaga pengajar. Dari data peneltian yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran 4 dari 10 siswa merasa kurang memahami materi secara online sisa nya mereka mampu memahami dengan cukup jelas materi yang diberikan. Penerimaan juga berkaitan dengan efektifitas penggunaan zoom ini. Dimana penerimaan ini memberikan pengertian tentang materi yang diberikan. Tingkat kejelasan dalam penerimaan materi menjadi salah satu hal yang sangat sering diperhatikan seperti penyampaian tulisan, simbol, gambar-gambar suara dan kejelasan yang sesuai sebagai bentuk media komunikasi. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang di wawancarai sebagian besar mampu menerima dengan jelas tetapi dilain sisi adanya factor lain seperti pembicara yang kadang menghilankan suara atau suara yang hilang karena lemahnya sinyal dan suara saat berjalanya pembelajaran, ini merupakan keefektifitasan dari segi penerimaan. Dalam penjelasan dari segi efektivitas ini dimana menurut mereka selama pembelajaran online ini lebih flexible dan Melalui pembelajaran daring ini menurut mereka lebih efektif karena tidak merakasan adanya tekanan dalam kelas dan ketidakhadiran tenaga pengajar dalam bentuk fisik membuat mereka lebih berani dalam mengungkapkan pendapat mereka karena tidak adanya rasa canggung dalam berkata dan berpendapat. Seperti aplikasi pada umumnya penggunaan Zoom conference juga terdapat adanya kebilihan dan kekurangan seperti pada aplikasi lainya. Pertama kelebihan yanag didapat dari penggunaan aplikasi Zoom secara online yakni mampu di unduh secara gratis, dapat digunakan lebih dari 100 partisipasi, terdapat fitur jadwal, dan mampu merekam layar selama pelajaran dan mampu ekerja diperankat portable seperti ponsel, personal computer windows dan ios, dan penggunaan nya yang cukup muda bagi semua kalangan. Dibaik kelebih yang diberikan oleh Zoom juga terdapat sisi kekurangan yang dimiliki nya yaitu untuk pengguna gratis atau tidak berbayar aplikasi Zoom hanya mampuu digunakan selama 40 menit, jika lebih dari 40 menit secara langsung aplikasi menutup dan keluar dan pengguna diwajibkan login kembali dengan id atau kode yang berbeda, selain dari unsur Zoom sendiri permasalahan jaringan atau unsur sambungan online juga memiliki dampak besar, jika jaringan tidak ekstra maka pembelajaran juga bias FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA juga 911
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ terkena hambatan dan penyampaian pembelajaran daring menjadi kurang maksimal. Berdasar dari uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat dimengerti bahwa pembelajaran online yang dilakukan peserta didik dalam menggunakan aplikasi Zoom mampu dibilang cukup efektif dengan adanya menyesuaikan kondisi covid-19 yang meningkat. Dengen pembelajaran online peserta didik mampu mengikuti jadwal yang flexible dan pelaksanaannya yang mudah dilakukan membuat kenapa aplikasi Zoom ini disukai dan mampu dibilang efeketif untuk mengganti pembelajran secara tatap muka. Terdapat beberapa fitur juga yang mudah digunkan juga menjadi nilai plus untuk aplikasi Zoom Conference dalam memudahkan pembelajran online. PENUTUP Penelitian ini mampu disimpulkan bahwa pembelajaran secara online ini mendapat respon yang cukup dari para penggunanya entah dari kalangan peserta didik maupun tenaga pengajar karena menurut mereka dengan pembelajaran online atau daring ini menjadai lebih flexible dalam pembelajaran nya dan mampu di laukan dimana saja tanpa bertatap muka, dan dengan adanya pembelajaran online juga menunjang peserta didik untuk belajar mandiri dan juga mendorong lebih aktif dalam pembelajaran. Zoom Conference atau pembelajaran daring ini juga menjadi lebih efektif dikarenakan adanya fitur-fitur pendukung yang ada di aplikasi dan sangat membantu dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan dalam penggunaa aplikasi Zoom dimana salah satunya penggunaan data atau jaringan yang ekstra selama pembelajaran berlangsung. DAFTAR PUSTAKA Ismawati, D., & Prasetyo, I. (2020). Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Video Zoom Cloud Meeting pada Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19. Jurnal Obsesi : Anak 665. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 5(1), Nurmala, M. D., Wibowo, T. U. S. H., & Fatah, T. F. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Google Meet Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19. National Conference on Applied Business, Technology Education, & 388-394. (NCABET), 1(1), FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 912
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ POLEMIK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS Malinda Wulan Safitri; Anata Reyustina Almaidah; Roy Diva Lazuardi; Maulana Vierry Airlangga Putra; Fadhilah Kusuma Wardani Program Studi S1 Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Proyek pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas merupakan salah satu proyek pembangunan nasional. Pemilihan Desa Wadas sebagai tempat realisasi proyek nasional tersebut karena di Desa Wadas terdapat batu andesit yang memiliki kualitas yang layak untuk pembangunan. Namun terjadi penolakan oleh warga Desa Wadas mengenai proyek jika pembangunan dan pembangunan pertambangan terus berlanjut akan merusak sumber mata air yang ada di Desa Wadas dan berdampak pada rusaknya lahan pertanian yang menjadi sumber mata percaharian sebagian besar warga Desa Wadas. Artikel ini bertujuan menganalisis hak kebebasan bersuara dan perjuangan warga Desa Wadas dalam memertahankan lingkungan yang sudah mereka jaga sejak dulu. Artikel ini menggunakan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan dianalisisi melalui teknik analisis isi (analysis content). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi milik Harris Soche. Terjadi pergeseran bahkan pelanggaran terhadap nilai demokrasi dalam perjuangan yang dilakukan oleh warga Desa Wadas dalam mempertahankan haknya. Pelanggaran terhadap nilai demokrasi tersebut terlihat pada penagkapan paksa dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi warga Desa Wadas dalam mengekspresikan aspirasinya, serta tidak adanya sosialisasi tentang proyek ini. tersebut. Warga Desa Wadas khawatir Kata Kunci: Demokrasi, Pembangunan Bendungan Bener, Warga Wadas. Abstract The Bener Dam construction project in Wadas Village is one of the national development projects. Wadas Village was chosen as the place for the realization of the national project because in Wadas Village there are andesite stones that have a decent quality for development. However, there was a rejection by the residents of Wadas Village regarding the development project. The residents of Wadas Village are worried that if construction and mining continues, it will damage the water sources in Wadas Village and have an impact on the destruction of agricultural land which is the source of livelihood for most Wadas Village residents. This article aims to analyze the right to freedom of speech and the struggle of the Wadas Village residents in maintaining the environment they have been protecting for a long time. This article uses data collection in the form of library research and analyzed through content analysis techniques. The theory used in this research is Harris Soche's theory of democracy. There was a shift and even a violation of democratic values in the struggle carried out by Wadas villagers in defending their rights. Violations of these democratic values can be seen in the forced arrests and acts of physical violence carried out by law enforcement officers to limit Wadas Village residents from expressing their aspirations, as well as the absence of socialization about this project. Keywords: Democracy, Bener Dam Construction, Wadas Citizens. PENDAHULUAN Latar Belakang Di zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 913
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pembangunan juga tak kalah gencar dengan yang lain, salah satunya proyek bendungan Bener di Kabupaten Purworejo yang merupakan proyek nasional, bangunan bendungan tertinggi di Indonesia, dengan tinggi waduk sekitar 150 meter dan lebar dasar sekitar 290 meter, lalu apa ada yang salah dengan hal tersebut? Salah satu faktor pemicu konflik tersebut adalah bantuan andesit, salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membangun bendungan, yang merupakan hasil penambangan. Tujuan penambangan andesit di Desa Wadas tentu bukan tanpa alasan. Para ahli memperkirakan mengapa andesit menjadi target penambangan, karena andesit dari Desa Wadas memiliki kualitas yang layak untuk pembangunan. Desa Wadas kira-kira memiliki 40 Juta meter kubik batu andesit, dan menurut para ahli hanya 8 juta meter kubik yang akan dikeruk untuk pembangunan bendungan. Secara geografis letak batu andesit tidak jauh dari lokasi pembangunan, sehingga warga menolak dan keberatan terhadap lokasi penambangan tanah Desa Wadas sebagai tempat pengadaan bendungan Bener. tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan Bener dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener. Terjadinya penolakan warga Desa Wadas mengenai pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener ini dikarenakan kekhawatiran warga terhadap 28 sumber mata air yang nantinya akan rusak jika pembangunan bendungan tetap dilanjutkan. Menurut mereka yang akan terkena dampak terlebih dahulu adalah warga disekitar bendungan. Rusaknya sumber mata air nantinya akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian sehingga warga kehilangan mata juga dikhawatirkan akan pencahariannya. Dalam proses pembangunan menyebabkan Desa Wadas menjadi rawan longsor akibat proses penambangan. Penolakan tidak hanya terjadi pada saat konsultasi publik, tetapi juga terjadi demonstrasi yang berujung pada penangkapan warga oleh aparat penegak hukum. Sekitar 64 warga ditangkap dan digelandang ke Polres Purworejo. Beberapa warga yang ditangkap mengalami tindak kekerasan yang dirasa tidak manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hak kebebasan bersuara dan perjuangan warga Desa Wadas dalam memertahankan lingkungan yang sudah mereka jaga sejak dulu. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah bagaimana hak kebebasan bersuara dan perjuangan warga Desa Wadas dalam memertahankan lingkungannya? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada penelitian yang bersifat deksriptif dan lebih menekankan pada analisis informasi yang mendetail dengan menggunakan pengumpulan data yang mendalam, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 914
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ data sekunder yang bersumber dari jurnal nasional yang sudah terpublikasi, buku, serta berita online yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau yang tercetak dalam media massa. Pada penelitian ini menggunkan teori demokrasi milik Harris Soche. Teori tersebut menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat, oleh karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat. Dalam teori ini rakyat memiliki hak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan yang dilakukan oleh suatu badan negara yang diserahi kekuasaan untuk memerintah. PEMBAHASAN N. Gambaran Umum Pembagunan Bendungan Desa Wadas Desa Wadas terletak di bagian tengah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul, serta Cacabanlor, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Letaknya ada di dataran perbukitan dan lembah, dengan ketinggian sekitar 213-258 mdpl. Adapun kekayaan hayati yang ada di Desa Wadas Tak hanya potensi batu andesit, Desa Wadas ternyata memiliki potensi lain yang melimpah dan saat ini dimanfaatkan sebagai mata pencaharian warganya. Beberapa komoditas per tahun dari Desa Wadas di antaranya aren, pisang, kelapa, mahoni, akasia, karet, kapulaga, jati, cabai petai, cengkeh, dan sengon. Pohon aren yang terdapat dalam Desa Wadas dianggap memiliki beragam manfaat, seperti menyimpan cadangan kebutuhan air, mitigasi bencana longsor, serta memperkuat struktur lahan. Hal tersebut tentu sangat mendukung topografi Desa Wadas yang berada di dataran ketinggian dan daerah rawan longsor. Selain itu, Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, menetapkan Kecamatan Bener termasuk Desa Wadas, sebagai kawasan peruntukan perkebunan, utamanya cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao. Adapun nantinya proyek pembangunan bendungan berada di lahan yang digunakan untuk berkebun masyarakat. Proyek Bendungan Bener Kabupaten Purworejo adalah proyek nasional.Bangunan bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi sekitar 150 meter dan lebar kurang dari 290 meter. Air dari bendungan nantinya akan digunakan untuk mengairi 15.519 hektar irigasi, 1500 liter / detik air baku ke Purworejo, Kebumen, , dan Kronprogo provinsi . Selain itu, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga akan berfungsi untuk memasok 6 MW dari daya. Potensi dan manfaat Bendungan Bena juga menjadi destinasi wisata, daerah penangkapan ikan, dan cekungan (DAS) Bogowont hulu. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan bendungan Bener dari tahun 2017 senilai antara Rp 1 triliun Rp hingga Rp 1,2 triliun.Namun untuk merealisasikan , pemerintah akan melibatkan sektor perbankan . Sedangkan untuk realisasi pembangunan bendungan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Pembangunan bendungan direncanakan setinggi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 915
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 159 meter dan menampung 100 juta meter kubik air. Sebanyak 1.421 meter bidang tanah diperoleh selama akuisisi tanah untuk pembangunan bendungan Bener. bidang tanah berada di 4 desa Kecamatan Bener , yaitu desa Guntur, Karangsari, Bener dan desa Kedung Loteng. tanah yang dibebaskan akan digunakan untuk akses jalan, perlindungan banjir dan bendungan, rumah AC, kantor, dan jalan inspeksi dan penggalian. O. Permasalahan Di Bendungan Desa Wadas Menurut Warga Desa Proyek penambangan ini memang sudah lama ditolak oleh warga Desa Wadas, karena menurut mereka banyak hal buruk yang di dapat dari pada hal baik dari proyek tersebut. Lahan yang digunakan untuk menambang batuan andesit guna mendukung proyek pembangunan bendungan tersebut berada di tanah perkebunan milik warga yang - hari mencukupi kebutuhan sehari mereka.Adanya upaya pemasangan patok guna memulai proyek penambangan batu andesit ditentang oleh warga desa.Upaya masyarakat untuk melakukan penolakan secara damai harus di balas dengan upaya represif dari aparat yang ditugaskan pemerintah.Para aparat tersebut tetap memaksa masuk dengan cara kekerasan dengan cara menarik, mendorong, memukul dan menembakkan gas air mata ke arah warga yang sedang menyampaikan aspirasinya. Tercatat ada 9 orang luka-luka dan 12 orang ditangkap dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat ini. Upaya-upaya aparat inilah yang kemudia disorot oleh masyarakat desa dan masyarakat awam bahwa terjadi kekerasan di dalam pelaksanaan proyek bendungan ini.Hal ini yang menjadikan Desa Wadas viral di media massa dan media sosial yang menimbulkan berbagai macam pendapat dari mereka.Apabila dari pemerintah melakukan sosialisasi dan upaya - upaya yang lebih manusiawi tidak akan terjadi hal seperti ini. P. Permasalahan Bendungan Desa Wadas Menurut Pemerintah Setempat Tanah merupakan salah satu elemen penting dalam agrarian. Negara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan prngaturan, pemeliharaan serta pengggunaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakatbnya. Wewenang yang dimiliki oleh negara untuk penguasaan tanah berada pada pemerintah pusat. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat persoalan masyarakat untuk tidak menyerahkan hak-hak atas tanahnya kepada pemerintahan. Dikarenakan tanah tersebut diperguanakan dalam berbagai kegiatan yang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan keseharian masyarakat (Djanggih & Salle, 2017). Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas telah disiapkan pendanaan oleh pemerintah sebesar Rp.1 Triliun sampai dengan Rp.1,7 Triliun. Desa Wadas ditetapkan seagai lokasi pembangunan Bendungan oleh keputusan Gubernur sebagai kepentingan umum. Keputusan Gubernur digunakan untuk perizinan pengadaan tanah, peralihan fungsi tanah, serta perubahan hak tanah demi kepentingan bersama. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masyarakat Wadas menolak dan keberatan terhadap perencanaan pembangunan Bendungan itu, Gubernur melalui surat keputusannya Nomor Bener. Oleh sebab 590/41/2018 menetapkan pengadaan tanah dilakukan di Desa Wadas. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 916
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Masyarakat Desa Wadas tidak mengetahui tentang tata cara serta peraturan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahnun 2012, sehingga masyarakat Wadas tidak mengajukan aduan kepada PTUN. Berdasarkan persoalan tersebut, tanah di Desa Wadas secara hukum telah ditetapkan untuk pengadaan tanah sebagai Bendungan Bener, sehingga masyarakat Wadas harus menerima konsekuensi diakibatkan oleh tidak mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Berbeda dengan masyarakat Desa Guntur yang terletak berdampingan dengan Desa Wadas yang memberikan dukungan terhadap pembangunan Bendungan Bener, hal ini dikarenakann warga Desa Guntur memilih tidak dganti dengan tanah melaikan dengan uang, uang pengganti yang diberikan dapat dimanfaatkan unutk bercocok tanam diwilayah lain dan membeli lahan. Ganti kerugian dapat diperoleh melalui musyawarah putusan pengadilan Negeri dengan bukti kebenaran atas kepemilikan tanah. Ganti kerugian pengadaan tanah harus layak diperoleh masyarakat pemilik tanah, dengan memperhatikan kemanusiaan, keadilan, manfaat, kepastian hukum, kesepakatan, keterbukaan, serta kesellarasan terhadap kepentingan umum (Subekti, 2016). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa Guntur, bahwa masyarakat dapat memberikan dukungan tanah dikarenakan adanya komunikasi yang terjalin baik antara masyarakat dengan pihak yang membuthkan tanah, sehingga masyarakat akan lebih memahami mengenai pengadaan tanah tersebut (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Q. Perjuangan Desa Wadas Untuk Mempertahankan Lingkungan Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo tidak mencapai kata sepakat oleh masyarakat setempat. Mayoritas warga Desa Wadas memberikan penolakan terhadap rencana penetapan pengadaan tanah di desanya, dimana lahan yang akan digunakan merupakan lahan produktif. Hal ini berarti, tanah tersebut digunakan warga setempat kehidupan kesehariaannya, Contohnya, lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam serta sebagai lahan peternakan, baik ternak unggas, sapi, dan domba (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Selanjutnya, Bendungan Bener juga membutuhkan batu yang dijadikan sebagai tersebut didapatkan dengan material pembangunan. Batu atau Quarry melakukan penggalian di bukit Desa Wadas. Persoalan tersebut juga menjadi pertentangan antara masyarakat Wadas dengan pihak yang membutuhkan lahan. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Wadas adalah dianggap akan menimbulkan kerusakan lingkungan, serta dapat mencemari air dan berpotensi kehilangan mata pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Wadas. Penolakan pembangunan oleh masyarakat Wadas adalah mengenai proyek Batu Andesit sebagai material Bendungan Bener. Penolakan tersebut dikarenakan sebelumnya Desa Wadas bukan tempat penambangan, sehingga melalui penambangan serta tersebut dikhawatirkan memicu bencana masyarakat menganngap bahwa pemerintah melanggar ketetapan tata ruang. Konflik Desa Wadas terjadi karena perbedaan pandangan terhadap tanah. Negara menganggap bahwa tanah merupakan harta yang dapat diperoleh terhadap pengadaan pemenuhan untuk kebutuhan primer dalam longsor, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 917
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dengan ganti kerugian, sedangkan masyarakat memandang tanah kompleks (Sibuea, 2022). Hal yang utama yang menjadi perhatian dalam pengadaan tanah dengan tujuan untuk kepentingan umum adalah adanya persetujuan diantara Lembaga yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki hak tanah tersebut. Upaya untuk mencapai persetujuan dapat dilakukan dengan melakukan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat. Namun dalam persoalan bendungan Desa Wadas masih belum memperoleh kata sepakat. Masyarakat Desa Wadas berupaya mempertahankan lingkungannya dengan melakukan penolakan untuk menjadikan lahan mereka sebagai Bendungan Bener. Bentuk upaya masyarakat Desa Wadas untuk mempertahankan lahan mereka bukan hanya tidak sepakat dalam perundingan publik. Namun, masyarakat Desa rasa dengan pemberontakan sehingga Wadas melakukan aksi unjuk menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Para Masyarakat khususnya petani yang kehidupannya bergantung pada lahan pertanian mengadakan perlawanan karena lahan untuk tempat mereka bergantung demi pemenuhan kebutuhannya terancam dipindahkan. Masyarakat Desa Wadas mengemukakan bahwa Pihak masyarakat memberikan dukungan terhadap pembangunan Bendungan Bener, namun masyarakat menghendaki untuk dilakukan peninjauan ulang oleh pihak yang membutuhkan dengan mempertimbangkan lahan, dikarenakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Permasalahan yang terjadi di Desa Wadas akibat pembangunan Bendungan Bener perlu menjadi perhatian. Dalam konflik tersebut terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangkap 64 orang yang disertai dengan kekerasan. Alasan ditangkapnya masyarakat oleh kepolisian yaitu untuk upaya mengamankan kegiatan mengukur lahan sebagai Bendungan Bener. Berdasarkan pengakuan Zainal Arifin, ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, mengungkapkan bahwa terjadi pengepungan dan penangkapan oleh aparat kepolisian ketika masyarakat sedang melaksanakan istighosah, hal ini tentunya dapat berakibat pada kondisi psikis dan fisik karena adanya kekerasan tersebut (Nurhadi, 2022). Kekerasan yang diterima oleh masyarakat Desa Wadas oleh aparat kepolisian dan TNI membuat makna demokrasi luntur, dikarenakan perilaku dengan sewenang-wenang tersebut sangat tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan yang sewenang-wenang, semestinya terdapat perlindungan terhadap masyarakat dalam menyampaikan haknya untuk bersuara untuk mencapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak (Shaputra, 2022). Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara. Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting pada sistem demokrasi. Apabila kebebasan untuk menyampaikan aspirassi dalam masyarakat tidak terpenuhi, maka dapat disebut bahwa penerapan demokrasi masih belum optimal yang akan menimbulkan Lembaga yang sewenang-wenang (Selian & Melina, 2018). Demokrasi merupakan sistem ungggul untuk melindungi hak asasi manusia. Suatu negara dapat dikatan baik oleh Aristoteles, yaitu ketika FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA lebih 918
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengarah pada kepentingan umum masyarakat (Ningsih, Amelia, Aisyah, Zahera, & Prasetya, 2021). Namun dalam menyampaikan sebuah aspirasi dihadapan umum, seharusnya tidak dilakukan dengan unjuk rasa yang anarkis antara masyarakat dan aparat kepolisian. Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, mengenai persoalan Bendungan Bener di Desa Wadas bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan bertentangan dengan penjaminan hukum. Aparat melakukan kekerasan terhadap masyarakat Wadas serta kebebasan masyarakat untuk menyampaikan hak-haknya telah dibatasi. Tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan. Dimana didalam prosedur tersebut mengatur bahwa dalam menyelenggarakan tugas serta wewenangnya, Aparat Kepolisian harus bertindak sesuai dengan norma hukum dan tidak melenceng dari norma agama, kesopanan, dan yang paling penting adalah menjjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Aulia, 2019). R. Solusi Dalam Menangani Permasalahan Desa Wadas Adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas terhadap Pembangunan Bendungan perlu dijadikan tinjauan ulang serta evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Munculnya permasalahan dikarenakan dalam sosialiasi dan pemilihan lokasi masyarakat sejak awal merasa tidak terlibat, sehingga menimbulkan penolakan oleh masyarakat terhadap pihak yang membutuhkan tanah. Selain itu, pemerintah tidak menjembatani masyarakat untuk menyampaikan pro dan kontra terkait pembangunan tersebut (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak yang membutuhkan tanah yaitu dengan melakukan sosialisasi dan perundingan antara kedua belah pihak secara terbuka. Dalam melakukan perundingan perlu adanya sikap saling menerima pendapat dan sukarela satu sama lain. Dalam pengadaan tanah keterlibatan masyarakat perlu diperhatikan dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan pembebasan lahan. Dalam pelaksanaan sosialisasi diharapan dapat meberikan wawasan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dengan mudah visi dan misi terkait pengadaan tanah. Sosialisasi harus diberikan kepada seluruh Mayarakat yang terdampak pengadaan tanah, sehingga dikemudian hari tidak terjadi konflik yang berkelanjutan (Setiabudhi, 2016). Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah yaitu permasalahan ganti rugi. Dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pengadaan tanah perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah (1) I'tikad baik, artinya harus berdasarkan I'tikad baik dan keterbukaan; (2)Keseimbangan, artinya hak dan kewajiban dalam proses ganti rugi harus seimbang sehingga akan mencapai kesejahteraan masyarakat; (3) Kepastian hukum, artinya masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan terbebas dari penyalahgunaan kewenangan dalam proses ganti keruagian lahan; (4) Kepatutan, artinya ganti kerugian yang diberikan harus sesuai dengan nilai tanah; dan (5) Keadilan, artinya ganti rugi yang diperoleh masyarakat harus adil minimal FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 919
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sesuai dengan situasi sebelumnya, serta dapat memperbaiki perekonomian masyarakat (Pessak, 2017). Perlunya pengkajian ulang guna melihat sisi baik dan buruknya dilaksanakannya proyek atau kegiatan yang akan di laksanakan agar tidak menibulkan dampak tetap mengandalkan yang pendekatan yang sifatnya legal-formalistik, kini terbuka kesempatan melakukan dialog yang lebih adil dan transparan.Dengan dialog yang adil dapat mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terkait penambangan ini.Dialog yang lebih transparan membuat masyarakat merasa tenang karena tidak ada yang dirahasiakan. tidak diharapkan.Daripada bersikukuh dan PENUTUP Polemik yang terjadi di desa Wadas disebabkan oleh penambangan batu andesit yang berguna untuk menunjang pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat Desa Wadas menolak adanya penambangan ini karena mereka berpendapat bahwa dengan adanya proyek ini dapat merusak mata air dan juga lahan pertanian milik mereka yang tanahnya sudah subur. Masyarakat desa wadas yang tidak tahu dengan peraturan peraturan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahnun 2012, tidak mengajukan laporan kepada PTUN tentang proyek ini. Masyarakat wadas tetap berjuang dalam mempertahankan hak dan tanah milik mereka , akan tetapi para aparat melakukan kekerasan terhadap masyarakat wadas. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai nilai dalam demokrasi mengalami pergeseran bahkan dilanggar. Dalam nilai nilai yang terkandung dalam demokrasi seseorang harusnya bebas mengekpresikan pendapatnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta seharusnya masyarakat Desa Wadas mendapatkan sosialisasi tentang proyek dan peraturan yang mengatur tentang adanya proyek pengadaan tanah ini, dengan begitu apabila terdapat sesuatu yang menyalahi peraturan perundang undangan dapat dilakukan perundingan bahkan dilaporkan kepada PTUN untuk diproses lebih lanjut. Sehingga nilai nilai demokrasi dapat tetap berjalan dengan semestinya serta tidak sampai terjadi kekerasan yang dapat merugikan berbagai pihak utamanya masyarakat kecil. DAFTAR PUSTAKA Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap 1) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). Diponegoro Law Journal, 9(1). Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. Padjajaran Law Review, 7(2). Djanggih, H., & Salle. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pandecta, 12(2). Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. E. (2021, Februari). Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk. Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia, 1(2). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 920
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Nurhadi. (2022). Bendungan Bener, Proyek Strategis Jokowi Pemicu Konflik di Desa Wadas. Jakarta: Tempo.co. Pessak, R. O. (2017). Penerapan Hukum Standar Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum. Lex Administratum, 5(3). Selian, D. L., & Melina, C. (2018, November). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189-198. Setiabudhi, D. O. (2016). Urgensi Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kota Manado. Lex et Societatis, 4(9). Shaputra, H. (2022). Kekerasan Aparat Penegak Hukum terhadap Warga Desa Wadas. Retrieved from researchgate.net Sibuea, H. Y. (2022). Konflik Agraria di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yustisia Jurnal hukum, 5(2). Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. Jurnal Pemberdayaan Nusantara, 1(1), 1-8. Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I)(Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). Diponegoro Law Journal, 9(1), 138-154. Shaputra, H. Kekerasan Aparat Penegak Hukum Terhadap Warga Desa Wadas. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 921
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PESAN KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK Zidan Ilmi Mubarko Universitas Negeri Surabaya, Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan aksesibilitas para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya meyangkut persoalan sarana dan prasaran fisik tetapi juga akses terhadap kegiatan social atau media sosial. Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebagai upaya untuk mengevaluasi berjalannya prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga dalam penggunaan fasilitas publik, terutama bagi penyandang disabilitas yang seringkali menjadi pihak yang termarginalkan. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti meneliti realitas sosial dengan mengungkap peranan media massa khususnya media online secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini adalah Media sosial pada akhirnya dipilih untuk membentuk pesan kesetaraan disabilitas melalui interaksi simbolik yang terjadi melalui komunikasi termediasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa meski memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas tetap ingin dianggap setara. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Media sosial, Aksesibilitas Abstract This article aims to explain the accessibility of persons with disabilities in various aspects of life, not only regarding the issue of physical facilities and infrastructure but also access to social activities or social media. This research is important to do, as an effort to evaluate the implementation of the principle of social justice for all citizens in the use of public facilities, especially for persons with disabilities who are often marginalized parties. This study uses qualitative research because in this study the researcher examines social reality by revealing the role of mass media, especially online media in a comprehensive, detailed, deep and accountable manner. The result of this research is that social media was ultimately chosen to form a message of disability equality through symbolic interactions that occur through mediated communication. This research also proves that even though they have physical limitations, people with disabilities still want to be considered equal. Keywords: Persons with Disabilities, Social media, Accessibility PENDAHULUAN Latar Belakang Penyandang disabilitas seringkali diremehkan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa komposisi budaya Mereka yang cenderung tidak menerima apa tampilan yang berbeda, apa yang biasanya mereka lihat sehingga Diskriminasi sering terjadi pada para penyandang Disabilitas (Rothman, 2003). Perkembangan kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada dasarnya diamankan secara perlahan. Namun, hukum yang ada di berbagai negara faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih terjadi di masyarakat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental penyandang Disabilitas (Temple et al., 2018). Penyandang tuna daksa pada kenyataannya masih sering dipandang sebelah FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 922
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mata oleh masyarakat. Karena keterbatasan mereka, mereka tidak lagi dianggap dapat melakukan pekerjaan yang setara dengan orang-orang dalam kondisi fisik normal. Jika kita melihat definisi disabilitas itu sendiri dari sudut pandang akademis Pembahasan yang cukup panjang. Kontroversi yang terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an semakin intensif. Liputan media dan perumusan konsep disabilitas akhirnya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Dirangkum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (ADA) 1990. Arti dari Disabilitas ini menyebabkan masalah di Inggris. Padahal, di Indonesia pun penyandang disabilitas memiliki banyak kosakata. Bahasa daerah yang lebih bermakna negatif dan menunjukkan ketidakmampuan Individu (Jeon & Haider, 2001; Maftuhin, 2016). Penelitian sebelumnya tentang pembentukan identitas penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Nastiti (2017) menunjukkan bahwa identitas terbentuk dalam tiga tahap, yaituidentitas individu, pembentukan komunitas, dan dikenal publik dengan menggunakan teknologi website. Menurut survei Karuniasih, Nugroho & Kamajaya (2017) mengenai stigma penyandang disabilitas, membangun komunitas bagi penyandang disabilitas dan dalam istilah lain istilah seperti ― abnormal". Persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas tercermin dari stigma sosial yang negatif. Namun stigma negatif ini justru membangun rasa percaya diri terhadap lingkungan dan peran orang- orang terdekatnya, membuat penyandang disabilitas merasa seperti orang lain. Studi ini menjembatani kesenjangan yang terkait dengan interaksi simbolik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas melalui komunikasi termediasi. Bagaimanapun, kesetaraan dengan masyarakat umum adalah mimpi yang ingin dicapai oleh para penyandang disabilitas. Pandangan masyarakat tentang disabilitas telah menimbulkan stereotip bahwa penyandang disabilitas tidak bisa bertingkah laku seperti orang biasa. Berbagai perjuangan dan upaya telah dilakukan, terutama dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pembuktian kepada dunia bahwa ―inilah aku‖. Studi fenomenologis ini mengeksplorasi konstruksi sosial dari stigma yang dikenakan pada penyandang disabilitas dari perspektif penyandang disabilitas bahwa mereka pada umumnya memiliki kemampuan dan keterampilan fisik yang sama dengan orang biasa. Peran masyarakat dianggap penting dalam membentuk kekuatan individu, dan interaksi simbolik melalui media sosial merupakan struktur baru yang memungkinkan penyandang disabilitas melakukan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Media online yang saat ini menyediakan fungsi pendukung informasi yang cukup memadai bagi para penyandang disabilitas. British Broadcasting Corporation (BBC), media ini pindah ke Multipress. Artinya tidak hanya fokus pada media ini. dalam pemberitaan tidak hanya satu saluran media, tetapi berbagai media distribusi seperti elektronik dan cetak. BBC itu sendiri adalah situs web yang berisi berita, khususnya berita dari website Situs web ini menggunakan berbagai bahasa untuk membuat informasi tersedia dengan mudah bagi pembaca kami. Informasi dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. BBC menyediakan tautan aksesibilitas khusus di halaman beritanya. Tautan ini memandu pembaca ke halaman khusus yang menyediakan langkah-langkah atau panduan bagi penyandang disabilitas. Accessibility Guide FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 923
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adalah ruang bagi BBC untuk memberikan rekomendasi berbagai perangkat penyandang lunak yang dapat digunakan untuk membuka akses bagi disabilitas. Dokumen standar aksesibilitas membantu mempersiapkan berbagai bentuk adaptasi teknis dalam pelaporan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi. Satu hal yang membedakan media online dengan media online pada umumnya adalah itikad baik sebagai sarana penyampaian pesan kepada masyarakat umum yang memberikan pembinaan kepada penyandang disabilitas. Apakah penyandang disabilitas memiliki niat baik untuk tidak pernah redup saat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan informasi? Dan apakah negara dan industri media memiliki niat baik untuk menghormati hak ini? Untuk itu, penulis melakukan survei ini untuk memahami peran sebenarnya dari media/media berita sebagai sarana penyampaian informasi dan pesan kepada publik. Rumusan Masalah 1. Bagaimana upaya dalam memenuhi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas? 2. Bagaimana Penyandang Disabilitas dalam Mengekspresikan dirinya? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan studi pustaka berbasis kajian literatur, dengan mengambil beberapa penelitian lain yang relevan. Kajian literatur merupakan salah satu metode yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, dan terbitan lainnya yang masih berkaitan dnegan satu topik tertentu sehingga menjadi sebuah tulisan baru (Marzali,2016). Hasil data yang diperoleh dihimpun kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini. Sehingga dari pernyataan tersebut materi yang dianalisis. PEMBAHASAN A. Aksesibilitas dan Penyandang Disabilitas. Menurut Churc dan Marston (2003), aksesibilitas merupakan fitur penting dari geografi spasial, dari area kecil (elemen di dalam bangunan) hingga area yang luas (elemen di dalam area perkotaan). Ia juga menjelaskan bahwa aksesibilitas sangat penting dan harus ditingkatkan di lingkungan perkotaan. Menurut Departemen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Departemen Pengembangan Kebijakan Sosial (DSPD UN, 2016), aksesibilitas telah muncul sebagai prasyarat untuk realisasi penuh hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan. Disabilitas cenderung berimplikasi negatif pada persepsi umum. Pembatasan fisik sering dikaitkan dengan kemampuan individu untuk melakukan aktivitas tertentu, terutama yang membutuhkan kerja fisik yang berat. Padahal, stigma sedikit banyak masih tergambar di lingkungan penyandang disabilitas keseharian pelapor. Istilah disabilitas dalam bahasa lokal juga sepertinya terdengar lebih kasar. Hal ini juga terlihat dalam pemahaman Sahata tentang istilah disabilitas. Memang, stigma disabilitas itu sendiri masih mengakar kuat di masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang disabilitas. Sasada menjelaskan pengalaman ini ketika berbicara FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 924
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ tentang pendapat orang-orang di sekitarnya setelah diamputasi. Artinya, bahkan dalam keluarga sebagai rujukan terdekat, penyandang disabilitas seringkali merasa masih diremehkan karena kekurangan fisik. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali merasa berbeda dengan penyandang disabilitas. Pandangan masyarakat umum dan pandangan yang paling dekat dengan masyarakat. B. Keluarga pada dasarnya membentuk bangunan gagasan tentang keterbatasan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali merasa rendah diri, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga dalam aktivitas media sosial, karena takut akan pandangan negatif dari batas- batas masyarakat (Ellis-Hill et al., 2008). Berbagai kondisi fisik yang tidak lagi sempurna membuat para penyandang disabilitas kerap menyembunyikan kekurangannya di media sosial. B. Pikiran, diri sendiri dan masyarakat dalam Interaksi Simbolik Hubungan tidak terlepas dari hubungan sosial dengan orang lain. Interaksi antar manusia didasarkan pada kemampuan untuk memproses pesan simbolik dan membentuk realitas sosial (Fisher, 1986). Tiga konsep yang mendasari interaksionisme simbolik diekspresikan dalam pikiran, diri, dan masyarakat (Mead, 1934). Spirit sebagai konsep pertama yang muncul pada dasarnya adalah kemampuan individu untuk memproses makna sosial yang sama sebagai simbol ketika berinteraksi dengan individu lain (Mead, 1934). Pada dasarnya, ide ini merepresentasikan pikiran sebagai proses berpikir selangkah demi selangkah, bukan sebagai struktur atau objek. Proses mendefinisikan objek dan memilih alternatif untuk kemungkinan hasil adalah ide dasar dari ide ini. Alih-alih mengomunikasikan pikiran, media sosial sering digunakan dalam proses berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan Agung mengapa mereka memilih media sosial untuk mengelola aktivitas sehari-hari mereka terkait dengan kekurangan fisik. Peran yang dimainkan individu dalam masyarakat sebenarnya adalah pembangunan tatanan hubungan sosial individu (Mead, 1934). Peran individu, terutama peran minoritas, seringkali dipandang sebelah mata. Kebingungan yang terjadi ketika dianggap berbeda justru mempengaruhi pikiran (Temple et al., 2018). Namun, peran masyarakat yang lahir dari pengalaman yang sama dengan visi bersama, telah membangun kembali kepercayaan kedua pelapor. INAF, di mana Anda bisa bermain sepak bola sebagai hobi, bukan hanya tempat untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang senasib, tetapi juga tempat pemenuhan diri yang menginspirasi anggota. Mengunggah konten media sosial terkait aktivitas fisik anggota INAF kerap mendapat komentar positif, terutama di dunia maya. Media sosial sebagai wadah pemberian informasi dalam bentuk konten foto dan video cenderung berhasil menciptakan kesadaran positif terhadap stigma penyandang disabilitas. C. "I" dan "Me" Refleksi Pesan Diri dalam Sosial Media Introspeksi dalam konsep diri dapat dibedakan menjadi ―aku‖ dan ―aku‖. Hal ini menunjukkan bahwa diri dapat berefleksi dalam dua bentuk, dengan saya sebagai subjek dan saya sebagai subjek. Bahkan, diri terlebih dahulu menjadi objek sebelum mengalami internalisasi ke dalam struktur yang lebih besar. Ich FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 925
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adalah pandangan masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat melihat disabilitas sebagai kemampuan individu untuk menghadapi masalah seperti masyarakat umum. Karena pandangan objektif tentang disabilitas seringkali disertai dengan stigma yang melekat, ego impulsif sebagai subjek secara bertahap berusaha muncul sebagai sarana penegasan diri, terutama melalui media sosial. Stigma penyandang cacat sedikit banyak telah menyebabkan masalah kesehatan mental. Inferiority complex sering dirasakan terutama pada orang yang harus menjalani pemutusan hubungan, yang sudah bertahun-tahun normal harus diakhiri dengan cacat fisik. Perombakan internal pemahaman diri yang dibangun oleh masyarakat, menunjukkan aktualisasi diri bahwa penyandang disabilitas diposisikan sebagai objek daripada subjek dan bahwa mayoritas orang dapat melakukan apa yang mereka pikir tidak mungkin karena kendala fisik. media. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan dari anggota masyarakat yang saling mendukung dan memberdayakan. Interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan manifestasi bagaimana minoritas menyingkirkan stigma yang melekat pada kelompok. Bagaimana anggota kelompok menafsirkan situasi dan posisi mereka dalam masyarakat. Mereka menganggapnya berbeda dan di luar lingkup normalitas yang sudah lama ada (Coleman-Fountain, 2013). Ada banyak penafsiran tentang pengertian disabilitas itu sendiri, dan sebagian besar masyarakat mengaitkan disabilitas dengan keterbatasan fisik dan tidak menyentuh ranah orang dengan masalah kesehatan yang serius (Gulley et al., 2018). Menggeneralisasi implikasi dari ini sedikit banyak merepotkan bagi keterbatasan fisik atau disabilitas penyandang disabilitas, namun mereka tetap bisa bertindak dengan caranya sendiri seperti orang kebanyakan. Secara khusus, media sosial seperti Instagram dan YouTube adalah media terbaik untuk mengkomunikasikan pesan baik dalam bentuk konten foto maupun video. Pada akhirnya, konten aktivitas fisik mereka akan menjadi andalan interaksi simbolik yang dibuat sebagai pesan bahwa penyandang disabilitas ingin setara dengan orang-orang yang bertubuh normal. Penyebaran pesan visual melalui teknologi media sosial dikatakan mampu mengubah stigma negatif yang sering dimiliki penyandang disabilitas di masyarakat umum. "Aku" sebagai objek yang menyedihkan secara bertahap akan digantikan oleh "aku" yang setara dengan manusia. PENUTUP Introspeksi sebagai subjek ―aku‖ pada akhirnya terinternalisasi dalam semua pesan yang biasa dikomunikasikan melalui konten media sosial. Aktualisasi diri yang didukung masyarakat, yang terungkap dengan mengunggah konten dengan aktivitas fisik yang cukup intens ke media sosial, merupakan hasil interaksi simbolik yang merepresentasikan resistensi untuk membangun stigma negatif di masyarakat. Harapan agar penyandang disabilitas terlihat setara merupakan pesan dalam upaya mereka untuk menerobos konstruksi sosial masyarakat yang masih memandang disabilitas dengan sebelah mata. Media sosial pada akhirnya dipilih untuk membentuk pesan kesetaraan disabilitas melalui interaksi simbolik yang terjadi melalui komunikasi termediasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa meski memiliki keterbatasan fisik, penyandang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 926
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disabilitas tetap ingin dianggap setara. DAFTAR PUSTAKA Bernadeta, L. S. (2017). Aktualisasi Diri Generasi Y di Instagram. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6 (1), 93-109. Coleman-Fountain, E., & McLaughlin, J. (2013). The interactions of disability and impairment. Social Theory & Health, 11(2), 133-150. Eccles, S., Hutchings, M., Hunt, C., & Heaslip, V. (2018). Risk and stigma: students' perceptions and disclosure of'disability'in higher education. Widening Participation and Lifelong Learning, 20(4), 191-208. Churc, R. L., & Marston, H. R. (2003). Measuring Accessibility for People with a Disability. Geographical Analysis, 35(1), 83-96. Nastiti, A. D. (2017). Identitas Kelompok Disabilitas dalam Media Komunitas Online: Studi Mengenai Pembentukan Pesan Identitas Disabilitas dalam Kartunet. com. Jurnal Komunikasi Indonesia, 31-42. Lemert, E.M. (1970) Sociological perspective. In: J.G. Sheehan (ed.) Stuttering: Research and Therapy. New York: Harper & Row, pp. 170- 187. Mead, G. H. (1934). Mind, self and society (Vol. 111). University of Chicago Press.: Chicago. Rodliyah. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21. Muhammadun, A. (2011, Desember 7). Difabel dan Kontruksi Ketidakadilan Sosial. Republika. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 927
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ DAMPAK MEDIA YAYASAN MITRA NETRA BAGI DISABILITAS TUNA NETRA PADA PROGRAM RETURN WORK Ilmia Nur Anisyah , Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Alamat, E-mail ilmia.21080@mhs.unesa.ac.id. Farid Pribadi, Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Alamat Email :farid.pribadi@mhs.unesa.ac.id Abstrak Sampai saat ini penderita disabilitas sebelum haknya diberikan, bahkan penyandang disabilitas dan bawahannya masih melekat pada penyandang disabilitas. tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam dunia kerja dan seorang wanita dimana dia sebagai masyarakat memiliki penyandang disabilitas dan tidak dapat menemukan pekerjaan karena kekurangan mereka tetapi penggunaan Yayasan Mitra netra dalam acara kembali bekerja membawa kemudahan bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja sebagai manusia normal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menilai kebutuhan obyek-obyek alam, dimana peneliti sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2005). Menggunakan teori konstruksi sosial yang berarti teori sosiologi pada periode ini dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam kerangka pemikiran konstruktivis mereka mengemukakan bahwa empirisme sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh setiap individu. Individu adalah organisme tunggal yang hidup secara mandiri dan mandiri. Subjek dalam penelitian ini adalah penyandang tunanetra. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyatakan sejauh mana tindakan Yayasan Mitra Netra dalam membantu tunanetra mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kelebihan artikel ini adalah memberikan masalah dan bahan referensi sehubungan dengan pertanyaan penelitian seperti penggunaan penelitian ini di bidang sosiologi. Penelitian ini juga dapat melatih penulis untuk menghasilkan karya tulis ilmiah dan menambah pengetahuan penulis tentang studi kasus. Bagi pembaca, penelitian ini harus menambah wawasan tentang peran lembaga yang membantu menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Kata kunci: Yayasan Mitra Netra, tunanetra dan difabel Abstract Until now, before their rights were granted, people with disabilities and their subordinates were still attached to people with disabilities. not only in daily life but also in the world of work and a woman where she as a society has people with disabilities and cannot find work because of their shortcomings but the use of Mitra netra Foundation in return to work events brings convenience for people with disabilities to be able to work as normal human beings . This research method uses qualitative research methods, what is meant by qualitative research methods is research that is used to assess the needs of natural objects, where researchers are the main tool (Sugiyono, 2005). Using social construction theory, which means sociological theory in this period, was put forward by Peter L. Berger and Thomas Luckman. In the constructivist framework, they argue that social empiricism is a social construction created by each individual. The individual is a single organism that lives independently and independently. The subjects in this study were blind people. The purpose of this article is to state the extent of the actions of the Mitra Netra Foundation in helping the visually impaired to find work for persons with disabilities. The advantage of this article is that it provides problems and reference material in relation to research questions such as the use of this research in sociology. This research can also train writers to produce scientific papers and increase the writer's knowledge about case studies. For readers, this research should add insight into the FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 928
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ role of institutions that help create job opportunities for people with disabilities. Keywords: Mitra Netra Foundation, blind and disabled PENDAHULUAN Latar Belakang Perubahan kondisi seseorang yang awalnya tidak memiliki disabilitas fisik, kini memiliki disabilitas merupakan perubahan emosional bagi individu itu sendiri. Penyandang disabilitas adalah orang yang telah lama mengalami disabilitas fisik, intelektual, mental atau sensorik sehingga dapat mempengaruhi interaksinya dengan masyarakat. Namun, sebagian besar penyandang disabilitas adalah orang normal dan WNI, menurut konstitusi, penderita disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, sejak saat itu peningkatan tugas dan penghormatan, perlindungan dan kepuasan hak dan kewajiban pengidap disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan isu yang sangat urgen dan strategis. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penggunaan pengaduan penderita disabilitas secara stabil. Sekurang-kurangnya Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengungkapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan tertentu guna mendapatkan kesempatan maupun manfaat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Penyandang disabilitas memiliki kekurangan, baik fisik maupun mental, terkadang mereka sibuk dengan dunianya, hal ini banyak faktor disebabkan, salah satunya ialah lingkungan tempat mereka tinggal. Banyak yang masih beranggapan bahwa orang normal pada umumnya tidak mampu mengatasi kekurangannya. . Inilah sebabnya mengapa mereka introvert dan lebih asyik dengan dunia mereka. dan tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu bertahan hidup karena tertekan dan tertekan, namun tidak sedikit pula selama mereka mampu hidup dan melakukan aktivitas seperti orang biasa. Tidak dapat dikatakan bahwa bahkan beberapa penyandang cacat lebih sukses daripada orang normal karena mereka dapat menyebabkan cacat mereka. menjadi bumerang dan mendorong semangat untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Itu semua tergantung pada apa yang mengelilingi mereka. Yayasan Mitra Netra ialah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menjunjung kualitas dan partisipasi penderita pendidikan. Organisasi yang berdiri di Jakarta pada 14 Mei 1991 ini memiliki status badan hukum yang tercatat pada Informasi Tambahan Negara. Yayasan ini didirikan oleh banyak orang tunanetra yang berhasil menuntaskan studi universitas mereka bersama dengan teman-teman non-buta. Mereka merupakan sebagian dari sedikit orang yang prihatin dengan kurangnya layanan dan struktur dukungan bagi tunanetra yang bersekolah di sekolah umum dan universitas. tunanetra dalam pekerjaan ataupun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 929
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Mitra Netra artinya sahabat tunanetra, sahabat yang selalu bersama tunanetra dalam usahanya menempuh pendidikan tinggi. Dengan memberikan pelayanan khusus yang diperlukan dan teman-teman yang selalu berusaha agar penyandang tunanetra dapat bekerja dengan orang-orang sesuai minat dan kemampuannya masing-masing. Teman Netra juga berarti kerjasama antara yang buta dan yang tidak buta. Rumusan Masalah 1. Apa Dampak yayasan Mitra Netra pada Jurnalis disabilitas tersebut? METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk menilai kebutuhan obyek-obyek alam, dimana peneliti sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2005). Penelitian ini dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menggambarkan maknanya. Selain itu juga menggunakan metode penelitian analisis sosial untuk menemukan makna realitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial realitas bahwa empiris sosial yang terciptakan oleh setiap orang adalah materi yang nyata dan berdampak pada kehidupan nyatanya. PEMBAHASAN 7. TEORI KONSTRUKSI SOSIAL ATAS REALITAS Konstruksi sosial berarti teori sosiologi kontemporer yang dipromosikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam kerangka pemikiran konstruktivis mereka mengungkapkan bahwa empirisme sosial adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh setiap individu. Individu adalah organisme tunggal yang hidup secara mandiri dan mandiri. Dalam sosiologi, individu adalah unit terkecil yang membentuk warga negara yang tidak dapat dibagi menjadi unit-unit kecil. Individu menjadi penentu dalam masyarakat global yang dibangun menurut kehendaknya. Individu juga menjadi determinan dalam kehidupan sosial, yang dikonstruksi sesuai kehendaknya, yang dalam hal kebebasan bergerak di luar batas kendali struktur dan institusi sosialnya. dalam proses sosial, orang dilihat sebagai pembuat realitas sosial yang independen dari dunia sosial mereka. : 194). Pada tingkat keumuman yang sangat tinggi, manusia merupakan alam semesta dalam makna simbolis universal, mirip dengan pandangan hidup holistik yang melegitimasi dan mengontrol bentuk sosial, dan memberi makna pada setiap bidang kehidupan. Jadi, jika dikorelasikan secara teori, penyandang disabilitas mengetahui bahwa mereka memiliki kekurangan baik fisik maupun mental serta aspek lainnya. namun mereka tetap berusaha untuk melakukan kegiatan nyata FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 930
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seperti mengasah keterampilan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. seperti dikutip dari kisah wartawan bernama Cheta Nilawaty Prasetyaningrum, ia adalah wartawan Tempo Medi yang sudah bekerja hampir belasan tahun. ia telah didiagnosis dengan ablasi retina karena retinopati diabetik, atau ablasi retina mata karena penyumbatan pembuluh darah di retina yang disebabkan oleh gula darah tinggi. Sedangkan Cheta, yang berarti anak tunggal sekaligus tulang punggung keluarga, tetap wajib bekerja dan menghidupi ibunya. Namun, seorang rekan menyarankan agar Cheta mengunjungi Yayasan Mitra Netra, sebuah forum rehabilitasi tunanetra. Ini bukan tanpa alasan. Rekannya mengatakan bahwa di Mitra Netra, para penyandang tunanetra diajarkan untuk menggunakan komputer bicara sehingga mereka dapat membaca dan mengetik menggunakan sumbangan suara. 8. HAK ASASI MANUSIA DISABILITAS Indonesia adalah negara hukum yang memberi perlindungan keamanan kepada semua warga negaranya dengan UU, peraturan, dan kebijakan pemerintah dalam segala macam bentuk kehidupan. Semua bentuk kehidupan warga harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang menjadi jantung pendiri hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan pokok merupakan pedoman bagi pembentukan peraturan-peraturan lain di negara ini. Salah satu jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah bahwa setiap orang mempunyai hak asasi yang sama. Hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan fisik, kulit, ras, suku atau keyakinan yang dianutnya. HAM berlaku untuk seluruh orang di dunia. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban yang berbeda untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Pada aslinya , pengidap disabilitas tetap menghadapi diskriminasi. Situasi ini terjadi akibat pengidap disabilitas dianggap sebagai beban masyarakat dan tidak cukup untuk hidup mandiri dan juga masyarakat berhak memperoleh pekerjaan yang baik . Pekerjaan yang baik adalah hak bagi masing masing orang tanpa terkecuali bagi mereka yang tidak memiliki kesehatan fisik yang sempurna (penyandang disabilitas). Sebagai penyandang disabilitas, pekerjaan merupakan bagian terpenting dalam hidup yang membawa harapan. Karena dari pekerjaan ini kami mendapatkan penghasilan yang tersedia. Oleh karena itu, perlindungan pengindap disabilitas dalam mendapatkan atau mencari pekerjaan sangat penting diterapkan agar penyandang disabilitas terlindungi dari diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, dalam UU no. 13 Tahun 2003, Pidato Ketenagakerjaan ialah payung hukum bagi penderita disabilitas untuk memenuhi haknya sebagai calon pekerja juga digunakan sebagai pedoman oleh atau pekerja. Undang-undang ini FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 931
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengusaha dalam mendapatkan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan kesempatan kerja dan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya pasal 28D ayat 2 Tahun 1945 menetapkan bahwa ―Setiap individu berhak atas pekerjaan dan memperoleh imbalan serta sikap yang adil dan adil dalam hubungan kerja‖. termasuk pekerja ini menjamin bahwa setiap orang, Ketentuan pasal penyandang disabilitas, dapat memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kondisi penyandang disabilitas mempengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dan sumbangan dari orang lain. Penderita disabilitas juga memperoleh tantangan yang lebih besar dibandingkan komunitas non disabilitas, seperti hambatan akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan (Shaleh, 2018). 9. DISABILITAS Penderita disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik kronis yang interaksinya dengan situasi dan sikap orang mungkin menghadapi hambatan yang membuat sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Menurut Resolusi PBB n. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penderita disabilitas adalah orang yang tidak dapat dijamin. Karena seluruh atau sebagian tubuhnya memiliki cacat bawaan atau karena kecelakaan yang menyebabkan adanya kekurangan pada tubuh manusia. Ada berbagai jenis penyandang disabilitas, seperti disabilitas fisik dimana disabilitas fisik dapat mempengaruhi pergerakan tubuh, penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Cacat fisik diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, terutama cacat lahir fisik bawaan yang disebabkan oleh kecelakaan kelahiran atau peristiwa langsung, atau dapat juga disebabkan oleh penyakit dan perang. Ada juga gangguan jiwa yaitu gangguan jiwa dan atau perilaku, baik bawaan ataupun akibat dari penyakit lain seperti keterbelakangan mental, gangguan jiwa fungsional, alkoholisme, gangguan jiwa organik dan epilepsi. Ada juga kekurangannya ganda atau fisik dan mental, mirip dengan keadaan individu dengan dua jenis cacat pada waktu yang sama. Jika sama-sama menyandang disabilitas, tentu sangat meresahkan para penyandang disabilitas. 10. MEDIA YAYASAN MITRA NETRA / MITRA NETRA ( YMN ) YMN adalah organisasi nirlaba yang ditujukan untuk programnya dalam memajukan kualitas dan partisipasi tunanetra dalam pendidikan dan pekerjaan. Berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1991 dan dengan status badan hukum, terdaftar dalam Berita pada 12, Tahun 2001 nomor 100. Yayasan ini dibuat oleh beberapa orang tunanetra yang telah berhasil menuntaskan studinya dan bersama rekan rekannya yang tidak hanya tunanetra hanya beberapa dari sedikit orang yang memperhatikan pentingnya layanan dan fasilitas pendukung bagi tunanetra yang bersekolah di sekolah dan perguruan tinggi umum. Media Mitra netra memiliki beberapa program di website digital dengan program unggulan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 932
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ seperti perpustakaan yang melayani layanan perpustakaan yang merupakan salah satu pilar utama layanan Mitra netra. Perpustakaan digital ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi penyandang tunanetra dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Perpustakaan ini menyediakan beberapa layanan, seperti peminjaman buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh tunanetra, baik dalam bentuk brain book, buku percakapan digital dimana buku dalam bentuk CD dan audio, serta e- buku atau ebook Perpustakaan juga merupakan tempat belajar bersama bagi penyandang tunanetra dan untuk membangun komunitas penyandang tunanetra yang gemar membaca dan belajar sehingga tidak ada diskriminasi antara pengidap disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Selain memiliki program di perpustakaan di sini, juga menawarkan kursus ilmu komputer, rehabilitasi pekerjaan, bantuan belajar, dan produk meldict kualitas unggul. Tentunya dengan program unggulan yang tersedia di media, para tunanetra ini sangat membantu para tunanetra mengembangkan potensi atau bakatnya sehingga secara bertahap dapat menopang dan membantu perekonomian atau kehidupannya. Jadi, menurut teori yang telah kita bahas, itu adalah pembentukan realitas di mana orang memiliki sikap sosial konstruktivis yang diciptakan oleh setiap individu di mana individu adalah organisme yang mampu hidup bebas dan mandiri sehingga ada kekurangan yang dimiliki setiap penyandang cacat. . menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan, namun setiap orang juga sadar bahwa dirinya harus bangkit dari kenyataan dan pada akhirnya individu tersebut membuat gerakan dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik dan bangkit pada kenyataan yang diterimanya. 11. PROGRAM RETURN WORK Mampu bekerja di masyarakat sesuai minat dan kemampuannya adalah dambaan setiap orang, nyatanya ada orang yang terpaksa berhenti bekerja karena kurangnya wadah atau keterbatasan adalah dambaan setiap orang, bahkan ada orang yang terpaksa berhenti bekerja karena forum kurang atau memiliki batas fisik atau penetrau nada batas Seseorang bertanya-tanya apakah orang yang bekerja untuk sesuatu dan kemudian memiliki gangguan penglihatan harus berhenti bekerja dan jika mereka masih dalam usia produktif dan memiliki keluarga yang perlu hati-hati di jalan. dan masih ingin berbagi potensi impian atau karir mereka Pasal 11 UU No. 8 tahun 2016 menjelaskan mengenai penderita disabilitas menyebutkan hak-hak tertentu untuk bekerja bagi penyandang disabilitas. Antara lain ada untuk mendapatkan pekerjaan yang di gelar oleh pemerintah swasta, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, juga harus mendapatkan pekerjaan yang sama dengan menggunakan tenaga kerja non-pengangguran, pemerintah pemerintah, pemerintah swasta atau pemerintah pusat, dapat din mendapatkan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan bukan penduduk Javan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 933
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Diagan menerima pekerjaan dan dapat menempatkan atau menerima penempatan kerja yang adil, proporsional dan layak. Program kembali bekerja harus dilaksanakan karena untuk menjadi penyandang disabilitas penyelesaian pekerjaan bukanlah suatu pilihan, merupakan kenyataan yang harus diterima dan dilaksanakan, sehingga lembaga tempat pekerja penyandang disabilitas harus menambah dukungan kepada pegawai yang untuk beberapa alasan kemudian sebagai penyandang disabilitas memiliki jaminan sosial untuk bekerja mereka mengumpulkan iuran dari karyawan yang harus membayar program kembali bekerja yang wajib mendukung karyawan penyandang cacat 12. PENUTUP Penderita disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang saat berinteraksi kepada lingkungan dan perilaku masyarakat dapat mengalami hambatan yang mempersulit partisipasi penuh dan efektif sesuai dengan hasrat yang benar. dimana penyandang disabilitas harus menerima hak-haknya, seperti HAM yang diabadikan dalam undang-undang. Juga wajib memperoleh hak yang sama dengan orang normal yang berhak atas pekerjaan dan memperoleh upah yang layak dan wajar bagi orang pada umumnya. Melalui media, Yayasan Mitranetra atau Mitra Netral memberikan pelayanan yang baik bagi para tunanetra agar dapat memberikan dampak positif dan mengubah pola pikir para tunanetra sehingga dapat mengembangkan potensinya walaupun memiliki keterbatasan dan ada penggantinya juga. jadwal kerja di mana mereka kembali bekerja memberikan bantuan dan mengharuskan penyelidik untuk bangun dan bekerja. DAFTAR PUSTAKA Return to work, (Program Kembali Bekerja) - Yayasan Mitra Netra. (n.d.). (n.d.). Yayasan Mitra Netra. Mardina, M. (2022, May 23). Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas. Sistem %2 Perlindungan Anak. Hidayat, H. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 8(2), 105. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 934
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ REPRESENTASI DAN BENTUK KOMODIFIKASI PENYANDANG DISABILITAS PADA FILM FORREST GUMP Rizki Fajri, Farid Pribadi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Abstrak Cerita tentang disabilitas tidak hanya ditemukan dan dimanfaatkan di dunia nyata, tetapi juga di dunia hiburan. Salah satu media hiburan yang menampilkan kisah-kisah terkait kaum disabilitas adalah dalam media film. Contoh film yang menampilkan karakter penyandang disabilitas adalah tokoh utama dalam film "Forrest Gump". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti terkait bagaiman penyandang disabilitas direpresentasikan, bagaimana karakter penyandang disabilitas diperlakukan dalam sebuah film, kemudian bentuk komodifikasi apa yang dilakukan oleh kaum dan para kapitalis, yang menjadi pemilik media massa. Penelitian yang dilakukan ini mengadopsi salah satu teori yaitu komodifikasi dan Teori konstruksi sosial dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai hasil dari penelitian ini, penyandang disabilitas dalam film ini masih digambarkan sebagai manusia yang tidak sempurna dan kurang dalam berbagai aspek, penyandang disabilitas di film ini dianggap hanya mampu menjalani hidup jika dibantu dan menumpang pada orang lain. Selain itu penyandang disabilitas dianggap senagai sebuah aib, seorang ibu dianggap gagal dan memalukan jika melahirkan seorang anak yang menyandang disabilitas. Film ini masih kuat terhadap pandangan bahwa kaum penyandang disabilitas tidak setara dan dianggap derajatnya lebih rendah ketimbang manusia lain. Kata Kunci: Disabilitas, Representasi Penyandang Disabilitas, Komodifikasi Penyandang Disabilitas, Disabilitas dalam dunia hibur Abstract Stories about disability are not only found and used in the real life, but its also used in the entertainment world. One of the entertainment media that displays stories related to those people with disabilities is in the media of film. An example of a film featuring a character with a disability is the main character in the film "Forrest Gump". The purpose of this study and research is to examine how persons with disabilities are represented, how the characters of persons with disabilities are treated in a film, then what forms of commodification are carried out by capitalists, owners of mass media. This research adopts commodification theory and social construction theory with a qualitative approach. As a result of this research, people with disabilities in this film are still depicted as imperfect humans and lacking in various aspects, people with disabilities in this film are considered only able to live life if they are assisted and ride on other people. In addition, people with disabilities are considered a disgrace, a mother is considered a failure and it is shameful to give birth to a child with a disability. This film is still strong against the view that people with disabilities are not equal and are considered lower in status than other human beings. Keywords: Disability, Representation of Persons with Disabilities, Commodification of Persons with Disabilities, Disabilities in the entertainment world PENDAHULUAN Latar Belakang Disabilitas adalah suatu keadaan ketika seseorang dilahirkan atau diperoleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 935
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ selama hidupnya, yaitu keterbatasan kelainan fisiologis, psikologis, struktural atau anatomis. Keadaan ini menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi individu untuk melakukan aktivitas dan kemudian berpartisipasi secara penuh, baik dan efektif dalam masyarakat. Karena pembatasan tersebut, penyandang disabilitas tindakan mendapat perlakuan dan perlindungan khusus dari berbagai diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kisah-kisah terkait penyandang disabilitas tidak hanya kita temukan di kehidupan nyata, banyak juga kita temukan di berbagai media massa, khususnya film. Kisah disabilitas ini dikemas secara atraktif oleh berbagai rumah produksi untuk menarik minat penonton bioskop, salah satunya adalah film bertema disabilitas, Forrest Gump. Film dengan karakter difabel menarik minat penonton, ketertarikan ini bermula dari rasa ingin tahu mereka tentang cara mereka berinteraksi atau menjalani kehidupan sosial dan sosial. Seringkali, produser film dan media massa terlihat dramatis untuk membangkitkan menambahkan "gimmics" yang perasaan penonton. Film juga memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak luas dan banyak segmen sosial karena hal ini membuat para ahli percaya bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Seperti halnya disabilitas yang ditampilkan dalam film, pembuat film yang kompeten membentuk stereotip dan mampu menciptakan pandangan negatif tentang 'malu', disabilitas. Beberapa komunitas percaya bahwa cacat adalah ketidaksempurnaan, bencana, makhluk yang terisolasi dan membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, film memiliki dampak besar dalam membentuk atau mengubah karakter individu yang melihatnya (Sobur, 2009: 127). Ini menjadi salah satu film terlaris tertinggi tahun itu dirilis. Melihat kesuksesan film ini, kita bisa berasumsi bahwa handicap bisa menjadi bisnis yang layak di media dan di mata konsumen. Mosco menggambarkan komodifikasi sebagai "proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dihargai karena kegunaannya, menjadi komoditas yang dihargai karena apa yang akan mereka berikan ke pasar." (Ibrahim dan Achmad, 2014: 17). Begitu juga dengan disabilitas yang ditunjukkan karakter Gump di film Forrest Gump. Sebagai rumah produksi, Paramount Pictures telah mengubah nilai guna Handicap menjadi nilai tukar dalam industri hiburan. Menjamin kepentingan kaum kapitalis (pemilik media) yang ingin untung dan mendominasi dalam mempengaruhi pola pikir dan pola pikir masyarakat. Komodifikasi disabilitas di Forrest Gump diwakili oleh karakter dan simbol. RUMUSAN MASALAH Bagaimana representasi penyandang disabilitas dalam media massa, bagaimana pengaruh representasi tersebut terhadap pandangan khalayak umum terhadap seorang penyandang disabilitas, selain itu bagaimana reprsentasi tersebut mempengaruhi konsumsi dan penjualan dalam dunia hiburan METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Denzindan Licoln dalam Noor (2011:33) kata kualitatif memiliki arti menekankan proses dan makna yang tidak digali dengan besaran kuantitas, kuantitas dan intensitas serta frekuensi. Penelitian kualitatif dalam FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 936
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Nudin (2016: 93) didefinisikan sebagai: ―Proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang disajikan dalam kata-kata, representasi rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dibuat di lingkungan alam.‖ Instrumen studinya adalah ―manusia‖. Peneliti adalah bagian dari data, jadi peneliti adalah orang yang aktif dalam menentukan jenis data yang ingin digunakan. Sifat penelitian kualitatif adalah subjektif dan hasilnya tidak digeneralisasikan sehingga peneliti menjadi alat penelitian yang berlangsung di lapangan (Kriyantono, 2016: 57). PEMBAHASAN A. Disabilitas Disabilitas adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik, mental dan keduanya. Handicap berasal dari bahasa Inggris yang sebaliknya handicap disingkat handicap artinya orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan disabilitas sebagai berikut: ―Disabilitas adalah istilah umum dan luas yang mencakup disabilitas, keterbatasan aktivitas dan hambatan partisipasi. Abnormalitas berarti masalah dalam fungsi dan struktur tubuh, keterbatasan aktivitas berarti kesulitan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu tugas. Atau bertindak, sedangkan alasan partisipasi berarti kesulitan-kesulitan yang dialami seseorang dalam keterlibatannya dalam situasi kehidupan. Disabilitas juga diidentikkan dengan salah satu kata ―disabilitas‖. Kata disabilitas memiliki arti bahasa yang tidak baik atau rusak, ini penggunaan bahasa OKU terhadap OKU menunjukkan upaya untuk mempermalukan OKU. Bentuk penghinaan melalui pengucapan khusus yang buruk dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan (verbal) dan pelanggaran hak asasi manusia (Pratiwi, et al., 2018: 7) Dalam hidupku Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan tidak dapat bertindak secara maksimal. Setiap bentuk disabilitas adalah Hal ini membutuhkan proses perkembangan yang berbeda agar penyandang disabilitas dapat berkembang secara optimal. Indonesia telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk kendala tersebut untuk memudahkan pemilihan proses pembangunan yang tepat. Klasifikasinya adalah sebagai berikut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif untuk siswa penyandang cacat dan potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus, klasifikasi penyandang disabilitas dalam peraturan ini adalah: 1). Kebutaan, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau halangan pada penglihatannya. Berdasarkan tingkat ketakutannya, orang buta dibagi menjadi dua yaitu: buta total; dan masih tunanetra (tunanetra); 2). Ketulian, suatu kondisi fisik yang ditandai dengan kemunduran atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengar; 3). Gangguan bicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara; 4). Retardasi mental, yaitu keterbelakangan mental atau disebut juga dengan disabilitas mental; 5). Cacat fisik, yaitu kelainan atau kerusakan fisik dan kesehatan; 6). Tunalaras, yaitu individu yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan kontrol sosial; 7). Sulit untuk dipelajari; 8). pembelajaran yang lambat; 9). Autisme adalah gangguan perkembangan yang meresap yang ditandai dengan stagnasi dan gangguan dalam interaksi kognitif, bahasa, tata FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 937
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bahasa, komunikasi dan sosial. memiliki gangguan motor; 10). Menjadi korban penyalahgunaan zat, narkoba dan zat adiktif lainnya; 11). memiliki masalah lain; dari 12). Disabilitas ganda, yaitu seseorang dengan gangguan fisik dan psikis. Penyandang disabilitas seperti halnya orang lain membutuhkan interaksi sosial dan komunikasi dengan individu lain, dalam hal ini untuk memfasilitasi dan juga mengurangi miskomunikasi diperlukan bentuk komunikasi alternatif, komunikasi alternatif menjadi komunikasi dan bantuan (AAC). Bentuk-bentuk komunikasi alternatif tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bahasa isyarat, bentuk komunikasi alternatif ini menggunakan gerakan tubuh, termasuk lengan, tangan dan ekspresi wajah, 2) gerak tubuh atau perilaku komunikatif, bentuk komunikasi alternatif dengan menunjukkan gerakan benda atau benda. . . , 3) Alat bantu komunikasi elektronik, dapat berupa telepon pintar, komputer atau alat bantu lainnya dengan sistem komputer, 4) Alat bantu komunikasi non elektronik, dapat berupa buku yang ditandai dengan huruf abjad. Dalam film Forrest Gump, karakter utama Gump adalah seorang penyandang berbagai disabilitas, karakter utama ini memiliki keterbatasan fisik dan mental. Tokoh utama dalam film ini dikatakan lambat dalam belajar dan berkomunikasi, memiliki keterbatasan dalam gerakan tubuhnya, namun seiring berjalannya film, keterbatasan pada gerakan tubuh tersebut menghilang, namun keterbatasan mental dan kemampuan belajar Gump tetap ada. Dalam film tersebut, Gump digambarkan sebagai seorang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan ibunya. Gump juga digambarkan sebagai seseorang yang hidupnya dikelilingi oleh keberuntungan karena sebagian besar pencapaiannya didasarkan pada keberuntungan. B. Media Massa Massa Media merupakan gabungan dari dua kata yaitu ―media‖ dan ―massa‖. Media massa dekat dengan arti "medium", "modera", yang berarti tengah, perantara, mediator atau penghubung. Dari segi sosial politik, 'media' adalah tempat, wahana, forum, atau lebih tepatnya lembaga perantara. menjadi "publik" adalah sesuatu yang bukan pribadi, sesuatu yang tidak pribadi, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan publik. Dengan demikian, media massa merupakan lembaga netral yang berhubungan dengan banyak orang atau lembaga netral untuk semua atau banyak orang (Niryawan, 2007: 54-56). Dalam istilah media massa, kita mengenal istilah media cetak (pers) dan media penyiaran, media penyiaran di media massa antara lain radio dan televisi (Niryawan, 2007: 64). Sebagaimana dikemukakan di atas, media massa pada hakikatnya adalah alat atau sarana komunikasi massa yang tugasnya menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. Namun pesan tersebut harus mengandung unsur-unsur tertentu agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Unsur- unsurnya adalah sebagai berikut 1) Baru (faktor waktu). Hal ini membedakan media massa dengan media sosial lainnya seperti forum ilmiah, pertemuan politik atau ceramah agama. Sebuah pesan atau informasi di media massa merupakan pesan baru. 2) Menariknya, media massa akan memuat pesan atau informasi yang dianggap menarik bagi publik. Konsep menarik ini memiliki makna yang luas. Menarik dalam arti fisik, bisa juga berarti ada aspek pesan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 938
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ yang menarik bagi publik. Misalnya: konflik, kekerasan, kepentingan manusia, seks dan sebagainya. 3) Penting, misalnya: isu kebijakan politik yang berdampak luas bagi masyarakat, bencana alam yang menyangkut keselamatan banyak orang, dan sebagainya (Niryawan, 2007). Media massa juga memiliki fungsi, dalam fungsi media massa untuk menggeser pranata sosial yang ada, fungsinya adalah sebagai berikut: 1) Fungsi informasi. Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi publik. Berita lokal, nasional dan asing dapat diterima dari media, 2) agenda fungsional. Agenda manusia diatur melalui media. Publik akan tahu apa yang sekarang sangat dipengaruhi oleh media, 3) hubungan dengan publik. Tidak dapat disangkal bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia, 4) pendidikan. Media massa memberi lebih banyak atau kurang pesan tentang pendidikan, 5) fungsi yang meyakinkan. Namun, media juga memiliki kekuatan untuk membujuk atau merayu pendengar, pemirsa atau pembaca, 6) fungsi menghibur. Fungsi ini terutama digunakan dalam media penyiaran, dengan banyak sinetron, musik, lelucon dan olahraga (Niryawan, 2007: 60). Film Forrest Gump merupakan bentuk media massa karena merupakan penghubung atau mediator informasi bagi khalayak luas, Film Forrest Gump merupakan bentuk media massa siaran, media massa ini berupa film yang didistribusikan melalui bioskop. layar serta kaset digital (DVD). Dalam film Forrest Gump agar bisa diterima banyak orang, terdapat unsur-unsur yang dijelaskan di atas, yang pertama menarik, meski bukan hal baru, film Forrest Gump mengangkat kisah para difabel, film ini menceritakan kehidupan karakter Van Gump dari kecil hingga dewasa dengan berbagai aditif rempah-rempah. sehingga ceritanya bisa menarik penonton bioskop. Hal ini terlihat dari hasil penjualan tiket. Film ini juga mengandung unsur-unsur penting, dalam film ini dibahas sehubungan dengan kebijakan politik perang Amerika Serikat dengan Vietnam. Film Forrest Gump memiliki fitur yang menghibur dan informatif. Fungsi menghibur adalah fungsi yang paling penting dari sebuah film untuk menceritakan sebuah cerita yang menarik untuk menjadikannya efek menghibur. informasi dengan berbagi cerita tentang kehidupan sosial para Fungsi penyandang cacat. C. Komodifikasi Komodifikasi sudah menjadi hal yang lumrah di zaman modern ini. Dengan menempatkan media sebagai industri budaya, menurut Nicholas Garnham dalam Ibrahim dan Akhmad (2014:12), kita mengkajinya dari sudut pandang politik-ekonomi. Media dipandang sebagai sistem produksi, distribusi, dan penggunaan bentuk-bentuk simbolik yang semakin membutuhkan mobilisasi sumber daya sosial yang terbatas - baik material maupun budaya. Sumber daya ini dialokasikan dan digunakan dalam batasan yang diciptakan oleh alat produksi kapitalis modern (Ibrahim dan Akhmad, 2014:12). Menurut Vincent Mosco dalam Ibrahim dan Akhmad (2014: 17), komodifikasi didefinisikan sebagai ―proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dinilai untuk kegunaannya, menjadi barang yang dinilai dapat diperjualbelikan yang akan mereka sediakan di pasar‖. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 939
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ jenis komodifikasi konten, di mana pesan atau konten yang disampaikan dianggap sebagai komoditas. Film Forrest Gump menunjukkan eksperimen untuk mengubah arti cacat. Kehidupan penyandang disabilitas penting untuk penjualan film, berdasarkan rasa ingin tahu tentang bagaimana kehidupan sosial penyandang disabilitas berbeda dari orang lain yang tidak memiliki disabilitas. Penyampaian cerita juga sepertinya sengaja ditambahkan bumbu agar terlihat dramatis, sehingga cerita yang terbatas ini menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton dan memiliki daya jual. D. Konstruksi Sosial Konstruksi Sosial Konstrukisme sosial adalah teori sosiologi dan ilmu komunikasi yang bersama-sama mengeksplorasi perkembangan yang dibangun untuk memahami dunia (Gablin, 2014). Konstruksi sosial adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dibangun atas dasar kehendaknya. Atas dasar itu manusia dapat bertindak, tetapi ia tetap berada dalam batas-batas kendali lembaga-lembaga sosial. Makna seorang individu dalam lingkungannya seperti konstruksi sosial. Hal ini penting untuk dibahas karena sebagai media massa, film memiliki fungsi informasi, fungsi agenda, dan fungsi pendidikan. Jika informasi yang diterima adalah gambaran buruk tentang penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas dianggap sebagai sesuatu yang inferior di masyarakat, hal ini terjadi karena penonton atau penonton film akan membangun pemikiran mereka tentang penyandang disabilitas berdasarkan penggambaran buruk dalam film Forrest Gump. PENUTUP Film Forrest Gump menunjukkan stereotip seorang penyandang disabilitas yang sudah seharusnya ditinggalkan, seorang penyandang disabilitas digambarkan sebagai seorang yang kurang mampu mencapai sesuatu tanpa didasari keberuntungan atau bantuan tangan tak terlihat. Pandangan penyandang disabilitas memiliki batasan dalam mencapai mimpi-mimpinya, memberikan gambaran pada para penonton film tersebut bahwa mereka yang memiliki disabilitas merupakan seorang yang berada dibawah mereka. Hal tersebut dapat menimbulkan kosntruksi sosial yang dapat merugikan penyandang disabilitas karena anggapan mereka dibawah manusia-manusia yang tidak memiliki batasan. Cerita-cerita semacam ini terjadi perubahan makna, penyandang disabilitas digunakan sebagai kunci daya tarik dalam sebuah film karena anggapan mereka berbeda akibat batasan yang ada pada dirinya. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Novelita, M. (2020). Komodifikasi Disabilitas Dalam Film The Shape of Water. KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi, 7(1), 16-26. Siregar, N. S. S. (2012). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. Perspektif, 1(2), 100-110. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 940
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Doewes, R. I., Hidayatullah, M. F., Irawan, D., Syaifullah, R., & Nugroho, H. (2021). KONSTRUKSI SOSIAL MELALUI KOMPETISI SEPAKBOLA WANITA. WIDYA LAKSANA, 10(2), 126-135. Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan. TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 57-68. Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif. Journal of Health Science and Prevention, 3(1), 47-55. Buku Raho, B. (2016). Sosiologi. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 941
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL SEKTOR PERKEBUNAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA Evita Permatasari; Farah Dinda Dzakiyah Ashilah; Dimas Agung Firmansyah; Arinto Nugroho Universitas Negeri Surabaya evita.19034@mhs.unesa.ac.id, farah.19022@mhs.unesa.ac.id, Abstrak Terkait dengan pelindungan PMI, maka pemenuhan hak mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi urgensi tersendiri. Hal ini dikarenakan PMI menjadi kelompok pekerja yang rentan karena bekerja di luar negeri yang jauh dari pengawasan serta perbedaan-perbedaan yang ada. Termasuk risiko terjadinya kecelakaan kerja yang berpotensi terjadi pada diri PMI membuat urgensi adanya JKK untuk PMI menjadi suatu hal yang penting. Solusi untuk mengatasi ini adalah dengan ditiadakannya status PMI Unprosedural problematika sebagaimana diketahui bahwa PMI Unprosedural tidaklah memenuhi kriteria persyaratan sehingga tidak dapat digolongkan sebagai Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya upaya ini bertujuan agar para PMI yang berstatus sebagai PMI unprosedural tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dan tidak dikategorikan sebagai PMI. Hal ini secara langsung akan membuat jera calon PMI yang akan berangkat bekerja secara ilegal karena minimnya perlindungan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja maupun kendala lainnya. Pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi baru yang menegaskan bahwa WNI yang pergi ke ke luar negeri dan bekerja tanpa prosedur yang diatur di dalam UU Nomor 18 tahun 2017 maka tidak dapat dijamin hak-haknya secara keseluruhan. Kata Kunci: pekerja migran indonesia; non prosedural; kecelakaan kerja Abstract Regarding PMI protection, the fulfillment of rights regarding Work Accident Insurance (JKK) is of particular urgency. This is because PMI is a vulnerable group of workers because they work abroad, which is far from being monitored and the differences that exist. Including the occurrence of work accidents that may occur to PMI, the urgency of having a JKK for PMI becomes an important thing. requirements constraints so that they cannot be classified as Indonesian Migrant Workers. With this effort, it is intended that PMI who have the status of PMI do not get proper protection and are not categorized as PMI. This will directly deter PMI candidates who will go to work illegally because of the lack of protection for them in case of work accidents or other obstacles. The Indonesian government needs to draft a new regulation that emphasizes that Indonesian citizens who go abroad and work without the procedures regulated in Law Number 18 of 2017 will not fully guarantee their rights. Keywords: indonesia's migrant worker; unprocedural; work accident FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 942
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia, semakin banyak pula Seiring bertambahnya penduduk kebutuhan masyarakat untuk mencari lapangan pekerjaan. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ―Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‖. sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa negara harus menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warganya karena seluruh warga Indonesia berhak untuk hidup layak dan hak-hak mereka dilindungi secara hukum oleh negara. namun, dalam prakteknya masih sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia banyak yang mengirim warga negaranya untuk bekerja di luar negeri atau yang biasanya kita sebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia atau yang biasanya dapat disebut sebagai PMI adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong banyaknya warga negara Indonesia yang memilih menjadi PMI adalah upah yang cukup besar jika bekerja di luar negeri. jika ditelaah memang pertumbuhan ekonomi di negara maju telah meningkatkan upah sekaligus kondisi lingkungan kerja yang lebih baik dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tentu membutuhkan pekerja migran dalam jumlah yang besar. Mirisnya, terdapat perbedaan antara pekerja migran terlatih dengan yang kurang terlatih. Pekerja migran terlatih biasanya didatangkan dari negara maju sedangkan untuk pekerja migran yang kurang terlatih didatangkan dari negara yang berkembang. Keadaan tersebut terjadi karena PMI dari negara berkembang terdorong karena upah yang didapatkan dari bekerja di luar negeri relatif lebih tinggi dibandingkan jika ia bekerja di dalam negeri (Wahyudi, 2019). Sumber: Pekerjaan yang dilakukan PMI dapat dibedakan berdasarkan sektor formal atau informal. Sektor formal berarti pemberi kerja merupakan institusi resmi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 943
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ sedangkan pada sektor informal, PMI bekerja pada perorangan. PMI yang bekerja pada sektor informal,salah satu contohnya adalah PMI yang bekerja di sektor perkebunan. Sektor perkebunan ini dapat berupa perkebunan karet, perkebunan sawit, tanaman kelapa, kakao, dan perkebunan lainnya. Menelaah sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia terdapat keadaan kekurangan tenaga kerja sebanyak 36.000 orang sebelum pandemi Covid-19 (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021). Keadaan tersebut terjadi karena warga malaysia yang bekerja di sektor perkebunan rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. oleh karena itu, kelompok usia muda disana enggan untuk bekerja di sektor perkebunan dan rata-rata cenderung memilih bekerja di sektor industri dan jasa. Namun, hal ini memberikan peluang bagi pekerja dari luar negeri termasuk Indonesia untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Meskipun terdapat banyak lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri, hal tersebut juga membawa resiko-resiko buruk yang terjadi. Banyak sekali kasus pelanggaran hak termasuk mengenai keselamatan dalam bekerja para pekerja migran Indonesia. Demikian pula perlakuan majikan yang seringkali tidak manusiawi kepada PMI. Parahnya, tidak sedikit PMI di luar negeri yang tersandung kasus hukuman mati. Meskipun ada beberapa kasus PMI yang berhasil diselamatkan, tidak semuanya dalam kondisi yang baik, namun ada yang dalam keadaan memprihatinkan baik fisik maupun mental jalur (Ayunda et al., 2021). Selain Unprosedural akan menimbulkan banyak permasalahan karena PMI tersebut tidak terdata oleh pemerintah. Hal itulah yang menyulitkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengangkat penelitian yang membahas terkait ―Tinjauan Yuridis Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Migran Indonesia Unprosedural yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Sektor Perkebunan‖. Rumusan Masalah itu, jika PMI tersebut melalui 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi PMI Unprosedural yang Mengalami Kecelakaan Kerja? 2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Memastikan PMI Unprosedural yang Mengalami Kecelakaan Kerja Mendapatkan Perlindungan Hukum? METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 944
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ digunakan dalam penilitian ini adalah peraturan perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal hukum, buku- buku, doktrin para sarjana hukum. Sedangkan, untuk bahan non hukum yang digunakan adalah bahan penelitian yang merupakan buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Bagi PMI Unprosedural yang alami kecelakaan kerja a. Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia atau akrab disebut dengan PMI merupakan setiap warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Indonesia sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan perundangan-undangan yang mencabut peraturan pendahulunya yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam peraturan perundangan-undangan lama disebutkan bahwa warga Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar negeri disebut Tenaga Kerja Indonesia atau akrab disebut TKI, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai hak yang sama sebagai seorang pekerja yang dianungi haknya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialis derogate lex generalis berguna untuk mengatur lebih spesifik mengenai suatu hal tertentu yang substansi belum tercakup dalam perundang-undangan yang sifatnya umum seperti halnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dikarenakan kelemahan-kelemahan dalam praktiknya yang terbilang cukup tinggi sehingga diperlukan sebuah ketentuan hukum terbarukan untuk mengakomodasi kelemahan-kelemahan tersebut.(Widodo & Belgradoputra, 2019) Berdasarkan dasar hukum tersebut maka Pekerja Migran Indonesia berhak untuk mendapatkan pelindungan hukum. Pelindungan terhadap PMI memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan serta penegakan HAM sebagai WNI dan PMI dan menjamin adanya pelindungan hukum, ekonomi serta sosial PMI beserta keluarganya.(Situmorang et al., 2021) Atas dasar tujuan tersebut maka PMI berhak untuk mendapatkan pelindungan hukum yang setara seperti halnya pekerja dalam negeri. b. Kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada umumnya Pekerja Migran Indonesia dapat dibedakan menjadi PMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 945
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ prosedural dan nonprocedural. Singkatnya PMI prosedural adalah legal, sedangkan PMI nonprosedural merupakan ilegal. Dapat diketahui bahwa untuk memenuhi persayatan menjadi PMI yang akan bekerja ke luar negeri ada beberapa hal yang harus dipenuhi di antaranya adalah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi atau keahlian; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal tersbeut dapat dikatakan PMI prosedural atau legal adalah setiap PMI yang memenuhi beberapa persyaratan tersebut di atas. Maka PMI yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dikatakan PMI yang nonprosedural. Penyebab adanya PMI nonprocedural adalah pemahaman masyarakat yang kurang terhadap prosedur penempatan dan pelindungan PMI, akses yang terbatas terkait informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktik percaloan, dan praktik migrasi tradisional.(Putri & Nugroho, 2020) Status PMI sebagai PMI nonprocedural akan menimbulkan beberapa sulitnya akses untuk permasalahan yang paling utama adalah mendapatkan hak PMI tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja serta pelindungan di hadapan hukum apabila terjadi sebuah peristiwa yang terjadinya menyebabkan PMI menderita dan/atau penganiayaan, kekerasan, kecelakaan kerja, tidak adil mengenai pengupahan dan lainnya. Hal tersebut menyebabkan PMI sulit untuk mendapatkan haknya dikarenakan statusnya yang berisfat nonprocedural sehingga tidak terlacak keberadaannya oleh pemerintah. rugi seperti c. Kecelakaan Kerja Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Setiap pekerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja sehingga berdasarkan dasar hukum ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja untuk mencakup kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berpotensi untuk terjadi. d. Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka1 Permenaker Nomor 5 Tahun FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 946
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ 2021. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan yang besaran upahnya ditentukan oleh tingkat risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu dimana semakin besar tingkat risiko kecelakaan kerja, maka semakin besar pula iuran yang dibayarkan begitu pula sebaliknya.(Husni, 2020) Terkait dengan pelindungan PMI, maka pemenuhan hak mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi urgensi tersendiri. Hal ini dikarenakan PMI menjadi kelompok pekerja yang rentan karena bekerja di luar negeri yang jauh dari pengawasan serta perbedaan-perbedaan yang ada. Termasuk risiko terjadinya kecelakaan kerja yang berpotensi terjadi pada diri PMI membuat urgensi adanya JKK untuk PMI menjadi suatu hal yang penting. PMI juga mendapatkan haknya untuk menerima JKK apabila terjadi kecelakaan kerja, hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 mengenai tata cara penyelenggaraan JKK. PMI dapat menerima JKK karena mempunyai hak yang setara dengan pekerja yang bekerja di dalam negeri. B. Upaya pemerintah dalam memastikan PMI Unprosedural yang mengalami Kecelakaan kerja mendapatkan perlindungan hukum Peran Pemerintah dalam menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia khususnya pekerja sangatlah penting. Meninjau dari fakta lapangan diketahui bahwa pekerja sangat rentan mengalami risiko juga kecelakaan kerja. Berkaca dari hal tersebut maka pekerja dan membutuhkan jaminan sosial yang memberi jaminan keselamatan dan perawatan, Pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan menyediakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan juga PMI. PMI yang bekerja di luar negeri secara prosedural wajib memiliki keanggotaan BPJS sebagai syarat utama untuk menjamin jika adanya kecelakaan kerja saat bekerja di negara penempatan masing-masing. Sebagaimana telah tertuang di dalam pasal 5 huruf d UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan bahwanya setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan yaitu terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana dengan status jaminan sosial dan perlindungan yang didapatkan oleh PMI Unprosedural yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Pada hakikatnya PMI Unprosedural adalah PMI yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran sehingga mereka tidak terdaftar sebagai PMI sebagaimana mestinya. Anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah sebagai dana perlindungan PMI menjadi bengkak disebabkan bertambahnya beban tanggungan dari PMI Unprosedural. Salah satu upaya Pemerintah untuk memberi perlindungan bagi PMI yaitu dengan adanya Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). BP2MI sebagai FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 947
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ badan yang memfasilitasi segala kendala yang dialami oleh PMI menjadi salah satu instansi yang berperan penting bagi pangayoman PMI yang akan, sedang, dan telah bekerja di luar negeri. Sejauh ini BP2MI telah menjalankan perannya dengan memfasilitasi pemulangan, penempatan, dan kendala lain yang dialami PMI. Meskipun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa BP2MI bertanggungjawab untuk memfasilitasi PMI prosedural, namun tidak dapat dipungkiri PMI yang berstatus unprosedural juga harus diberikan perlindungan. Maka dari itu BP2MI saat ini menangani fasilitasi PMI terkendala yang berstatus unprosedural juga khususnya perihal jaminan sosial jika terjadi kecelakaan kerja. Dikarenakannya mayoritas PMI memilih menjadi pekerja unprosedural salah satunya adalah mereka yang bekerja di sektor perkebunan mayoritas tidak menghendaki adanya kontrak kerja dalam jangka waktu lama sehingga sebagian besar memilih jalur ilegal agar tidak terikat dengan kontrak kerja yang mereka anggap berat. Dalam perkara ini, Pemerintah seharusnya lebih memperluas upaya sosialisasi kepada calon PMI untuk meminimalisir praktek PMI ilegal dan memberantas mafia pemberangkatan pekerja ilegal. Solusi untuk mengatasi problematika ini adalah dengan ditiadakannya status PMI Unprosedural sebagaimana diketahui bahwa PMI Unprosedural tidaklah memenuhi kriteria persyaratan sehingga tidak dapat digolongkan sebagai Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya upaya ini bertujuan agar para PMI yang berstatus sebagai PMI unprosedural tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dan tidak dikategorikan sebagai PMI. Hal ini secara langsung akan membuat jera calon PMI yang akan berangkat bekerja secara ilegal karena minimnya perlindungan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja maupun kendala lainnya. Pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi baru yang menegaskan bahwa WNI yang pergi ke ke luar negeri dan bekerja tanpa prosedur yang diatur di dalam UU Nomor 18 tahun 2017 maka tidak dapat dijamin hak-haknya secara keseluruhan. Agar semua warga negara paham dengan konsekuensi apabila tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan dikategorikan sebagai PMI, maka BP2MI perlu melakukan sosialisasi secara masif melalui media baik online maupun cetak. Sosialisasi tersebut disertai berbagai kasus nyata yang tidak memenuhi persyaratan dengan harapan menjerat PMI yang masyarakat tidak akan melakukan hal serupa. PENUTUP Dengan meniadakan status PMI Unprosedural yang tidak mematuhi prosedur atau kriteria persyaratan yang seharusnya dijalankan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI Unprosedural. Hal tersebut dapat memberikan efek jera FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 948
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bagi calon PMI yang akan bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal supaya dapat menyadari pentingnya perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi secara masif yang dapat menyadarkan masyarakat terhadap dampak-dampak yang dapat terjadi apabila menjadi PMI unprosedural. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (2018). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Jaminan Penyelenggaraan Program Kematian, dan Jaminan Hari Tua Jaminan Kecelakaan Kerja, Jurnal: Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Justisi, 7(2), 89. Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. Pertanian, P. S. E. dan K. (2021). URGENSI KEBUTUHAN REGULASI DAN PERLINDUNGAN UNTUK BURUH TANI ILEGAL DUNIA: Pelajaran dari Pandemi Covid-19. Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Binamulia Hukum, 8(1), 107-116. Husni, L. (2020). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Revisi). PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Putri, S. K., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Novum: Jurnal Hukum, 7(4), 173-188. Situmorang, B. A. K., Marzuki, & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Imiah Metadata, 3(18), 669-693. Skripsi: WAHYUDI, D. (2019). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang-Undng Nomor 18 Tahun 2017 Tentang (Studi Pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran. Indonesia Kota Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pekanbaru). In FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KETAPANG (Terminalia catappa L.) TERHADAP Propionibacterium acne DAN Staphylococcus epidermidis SKRIPSI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 949
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ URGENSI PEMBELAJARAN SEJARAH BENCANA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR BENCANA PADA SISWA SMA Dinar Rizky Listyaputri, Riyadi, Sri Mastuti P., Corry Liana, Agus Suprijono Universitas Negeri Surabaya riyadiriyadi@unesa.ac.id Abstrak Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat frekuensi bencana cukup tinggi karena kondisi geografisnya yang terletak di atas pertemuan empat lempeng bumi yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Filipina, dan Lempeng Pasifik. Risiko bencana baik dalam bentuk risiko perubahan kondisi fisik lingkungan, sosial demografi, dan fasilitas umum serta pribadi. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui pembentukan karakter masyarakat yang sadar atas bencana. Namun, pembentukan karakter tersebut selama ini hanya diinternalisasikan melalui program rutin tahunan dalam bentuk penyuluhan atau diserahkan pada perangkat desa melalui pembentukan desa tangguh. Program tersebut tidak memenuhi standar pendidikan kebencanaan yang telah dirancang oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Studi kualitatif dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan melaksanakan pendidikan kebencanaan dalam skala yang lebih luas dan memiliki keberlanjutan. Pembelajaran sejarah bencana menjadi salah satu solusi yang bisa diimplementasikan dengan memanfaatkan sejarah bencana alam dan non-alam yang pernah terjadi di Indonesia. Sumber primer dan memori kolektif dapat dijadikan sumber pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari informasi kebencanaan dan sejarah secara kontekstual. Kata Kunci: risiko bencana, sejarah bencana, kesadaran bencana, masyarakat sadar bencana. Abstract Indonesia has a high possibility of suffering from disasters due to its geographical condition which locates above the confluence of four earth plates, namely the Eurasian Plate, the Indo- Australian, the Philippines, and the Pacific Plate. Disaster risk is in the form of risk of changes in physical environmental conditions, socio-demography, and constructed environment. The risk can be reduced through the nurturing of the character of the community to be aware of the disaster. However, the character's nurturing process has so far only been internalized through annual routine programs in the form of counseling or handed over to village officials through the formation of 'desa tangguh'. The program does not meet the disaster education standards that have been designed by the United Nations. A qualitative study was conducted to see the possibility of implementing disaster education on a wider and more sustainable scale. Learning the history of disasters is one solution that can be implemented by utilizing the history of natural and non- natural disasters that have occurred in Indonesia. Primary sources and collective memory can be used as learning resources that provide opportunities for students to study disaster and historical information contextually. Keywords: risk disaster, disaster history, disaster awareness, community with disaster awareness PENDAHULUAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 950
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di atas persinggungan empat lempeng yakni, Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Filipina, dan Lempeng Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki resiko aktivitas seismik yang tinggi. Aktivitas seismik mendorong terjadinya gerak tektonik lempeng bumi. Pergerakan tektonik dapat memicu gempa dan tabrakan antar lempeng menimbulkan perubahan pada bentuk muka bumi berupa collision dan subduction dalam bentuk gunung berapi di laut maupun di daratan. Kemunculan gunung berapi membentuk ring of fire yang meningkatkan resiko Indonesia mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change menyampaikan bahwa dalam kurun waktu dari 1850-2020, suhu permukaan bumi mengalami kenaikan hingga 1,5°C. Jika dielaborasi, 0,2°C peningkatan suhu permukaan bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas vulkanik dan solar, sedangkan 1,3°C sisanya distimulasi oleh kegiatan manusia (Allan et al., 2021). Peningkatan suhu permukaan bumi menimbulkan serentetan dampak bagi lingkungan. Beberapa dampak tersebut di antaranya adalah suhu ekstrim di beberapa belahan bumi (terlalu panas atau terlalu dingin), peningkatan presipitasi dan kemungkinan banjir, kekeringan panjang ekologis dan agrikultural yang melanda beberapa daerah, serta badai siklon (Allan et al., 2021). Artinya, semakin naik suhu permukaan bumi, ikut meningkatkan probabilitas bencana alam. Sepanjang tahun 2021, tercatat 3.115 kejadian bencana alam. Kejadian bencana yang mendominasi adalah bencana banjir (1.310 kejadian), puting beliung (814 kejadian) dan tanah longsor (633 kejadian). Tercatat, lebih dari 8,6 juta jiwa penduduk yang menderita dan mengungsi dan 676 jiwa meninggal dunia. Jumlah infrastruktur yang terdampak bencana antara lain lebih dari 142.000 rumah dan 3.700 fasilitas umum yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, kantor, jalan, dan jembatan. Tak hanya itu, bencana non- alam yakni pandemi Covid-19 memakan korban lebih dari 100.000 jiwa meninggal dunia dengan kemungkinan masih ada korban tidak tercatat, disebabkan oleh minimnya pelaporan oleh masyarakat saat terjadi kematian di lingkungan sekitarnya yang jauh dari pantauan medis dan satuan tugas Covid-19 (Adi et al., 2021). Risiko tersebut dapat direduksi dengan program disaster reduction yang melibatkan kesadaran masyarakat atas bencana dan risikonya. Kesadaran publik terhadap bencana dan upaya pengurangan risiko akan membantu efisiensi strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait. The Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World of 1994 menyebutkan bahwa pendidikan terhadap kebencanaan perlu diberikan pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan (UN/ISDR, 2004). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 951
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Masyarakat menjadi lapisan yang paling berdampak dari terjadinya bencana alam, sehingga sudah seharusnya masyarakat mendapatkan informasi pra- skema risiko bencana, penanggulangannya. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat bisa memegang peranan sebagai subjek utama dalam upaya reduksi risiko bencana dan penanggulangannya (Desfandi, 2014). Kemampuan masyarakat untuk memahami informasi pra-bencana, kerentanan dan risiko bencana, serta skema penanggulangan bencana tentu tidak bisa dibangun tanpa pendidikan kebencanaan yang dilaksanakan dalam skala nasional secara kontinu (continuous and sustainable disaster education) di seluruh tingkat pendidikan. Masyarakat juga merupakan elemen yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan risiko bencana. Pengalaman tersebut merupakan strategi paling natural yangdiaplikasikan masyarakat saat terjadi bencana (Zein, 2010). Kajian sejarah memandang pengalaman tersebut sebagai bagian dari memori kolektif yang termasuk dalam sejarah. Dalam hal ini, memori kolektif yang didapat meliputi pengalaman factual, hasil dari sikap, dan/atau tindakan masyarakat dalam menghadapi bencana yang menjadi strategi adaptasi dalam upaya penyesuaian yang dilakukan akibat dari ancaman lingkungan (Zein, 2010). Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi; kerentanan dan bencana, sekaligus 1. Bagaimana konsep sejarah bencana? 2. Bagaimana konsep masyarakat sadar bencana? 3. Bagaimana urgensi pembelajaran sejarah bencana dalam membentuk masyarakat sadar bencana di tingkat pendidikan menengah? METODE PENELITIAN Kajian dalam artikel ini merupakan bentuk kajian kualitatif deskriptif yang dikhususkan untuk memahami subjek penelitian secara menyeluruh secara deskriptif dan diuraikan dalam narasi kata-kata (Moleong, L. J., 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau kepustakaan. Studi literatur adalah pelaporan berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang dihimpun dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menunjang tema penelitian yang diangkat (Creswell, J. W., 1994). Kajian dilakukan dengan menelaah jurnal, artikel ilmiah, buku, lembar-lembar peraturan pemerintah, dan berita yang terkait. Selanjutnya, literatur-literatur tersebut akan dianalisis dan dihubungkan antara satu dan lainnya untuk membentuk penjelasan saintifik mengenai pembelajaran sejarah bencana dan relevansinya terhadap kurikulum matapelajaran sejarah di Indonesia dalam FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 952
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kerangka Kurikulum 2013. PEMBAHASAN A. Konsep Sejarah Bencana Sudut pandang tradisional membatasi studi lingkungan dalam ruang lingkup ilmu alam, namun sejak awal abad 21, para pendidik lingkungan mulai menempatkan kajian tersebut di antara irisan beberapa ruang keilmuan. North American Association for Environmental Education (NAAEE) mendefinisikan studi lingkungan sebagai studi yang didalami untuk menumbuhkan kesadaran akan masalah dan masalah lingkungan, mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut, dan menginspirasi kemauan untuk membuat keputusan yang efektif sebagai warga negara yang berorientasi pada tindakan (Cole, 2007). Pernyataan tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut; studi mengenai kondisi air di sungai Ciliwung hanya dari kacamata sains akan mendapatkan jawaban zat- akan zat yang mencemari air sungai tersebut, namun ilmu sosial membingkai penyebab polusi air sungai dari perspektif historis, sosial, dan politik. Perkembangan kota Jakarta dan evolusi sosial masyarakat memunculkan aktivitas dan/atau kebijakan yang secara jangka panjang mengubah kualitas air. McKeown-Ice dan Dendinger menyadari bahwa mengandalkan ilmu sains untuk memecahkan masalah lingkungan tidaklah cukup, sebab masalah lingkungan termasuk dalam complex problem yang melibatkan bukan hanya hubungan manusia dengan alam, melainkan relasi antar manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, McKeown-Ice dan Dendinger merumuskan 63 poin mengenai sosio-politik-kultural sebagai prasyarat untuk mengkaji perkembangan lingkungan (McKeown-Ice & Dendinger, 2000). Tilbury (Ahmad, 2013) menuliskan bahwa pendidikan lingkungan tidak hanya seputar fisik-biologis, melainkan juga memiliki keterkaitan secara estetik, ekonomis, politik, sosial, historis, dan kultural. Pendidikan lingkungan tidak cukup dikupas dari satu disiplin ilmu saja melainkan multidisiplin. Kajian terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dipelajari melalui sejarah lingkungan. Perubahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan yang ditinggalinya akan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya sendiri. Begitu pun sebaliknya, kondisi sosial dan budaya masyarakat juga akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan (Hughes, 2008). Sejalan dengan kajian sejarah lingkungan, sejarah bencana pun mempelajari hal yang hampir sama. Pembedanya terletak pada subjek penelitian. Jika sejarah lingkungan lebih banyak mendiskusikan perihal perubahan lingkungan dan biodiversitas, maka sejarah bencana menambahkan kajian perihal bencana alam dan non- alam (Schenk, 2007). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 953
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Kajian terhadap sejarah bencana pun tidak terbatas pada faktor 5W+1H peristiwa tersebut melainkan juga merambah aspek lainnya. Topiknya mencakup interpretasi relijius, ingatan kolektif dari penyintasnya, konstruksi sosial terhadap bencananya (jika subjek yang diteliti adalah bencana yang mungkin disebabkan oleh campur tangan manusia), pengetahuan terkait yang dimiliki oleh masyarakat lokal, bentuk reaksi dan tindakan preventif terhadap bencana, interaksi dalam masyarakat saat dan setelah ternyadinya bencana, hingga coping strategy atau cara masyarakat untuk mengendalikan situasi, ancaman, dan tantangan (Schenk, 2007). itulah yang Memori kolektif masyarakat yang menjadi korban bencana menjadi bahan kajian dan tulisan, selain sumber-sumber tertulis primer. Sejarawan mulai menulis sejarah bencana sebagai pokok kajiannya, meskipun masih terbatas. Beberapa historiografi Indonesia yang fokus pada sejarah bencana adalah; (1) History and Seismology in the Ring of Fire; Punctuating the Indonesian Past oleh Anthony Reid; (2) Pandemi Flu Spanyol di Banjarmasin, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur (1918-1920) ditulis oleh Mansyur (Mansyur, 2020); dan (3) Perang Melawan Influenza : Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Pada Masa Kolonial, 1918-1919 oleh Ravando pada tahun 2020 (Ravando, 2020). Ketiga contoh historiografi yang dicontohkan, menggunakan sumber-sumber primer tertulis berupa arsip, sedangkan contoh historiografi sejarah bencana yang menggunakan sumber memori kolektif masyarakat adalah Sejarah Banjir dan Alasan Penduduk Tetap Tinggal di Sitiarjo Malang Selatan, 2003- 2017 oleh Muhammad Rizki Gunawan dan Ronal Ridhoi (Gunawan & Ridhoi, 2020). B. Konsep Masyarakat Sadar Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik disebabkan, alam oleh faktor dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007, 2007). Bencana dikategorikan menurut penyebabnya sebagai berikut; sehingga mengakibatkan timbulnya korban 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 954
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ meliputi konflik antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (UU No. 24 Tahun 2007, 2007) Berdasarkan pengertian di atas, bencana merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang muncul bergantung pada kerentanan unsur- unsur yang terdampak. Kerugian yang diderita akibat bencana dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar yaitu; (1) the physical environment atau kondisi fisik alam; (2) the social-demographic atau dampak sosial-demografis masyarakat yang mengalami bencana, termasuk di dalamnya adalah perubahan struktur sosial dan trauma komunal; dan (3) the constructed environment atau fasilitas yang dibangun meliputi fasilitas publik dan pribadi (Mileti & Peek-Gottschlich, 2001). Hyogo Framework for Action 2005-2015 memuat bahwa Risiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Bahaya (hazard) dimaksudkan sebagai potensi bencana yang ada di suatu kawasan. Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor atau proses lingkungan, yang meningkatkan kerentanan komunitas terhadap dampak bahaya (UN/ISDR, 2005). Artinya, semakin rentan masyarakat tersebut, semakin tinggi pula risiko bencana. Masyarakat yang rentan adalah masyarakat yang tidak memiliki kesadaran bencana (disaster awareness). Menurut Harini, Masyarakat Sadar Bencana (MSB) merupakan suatu kondisi ideal di mana masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Masyarakat Sadar Bencana memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah yang rawan bencana dengan sebaik- baiknya. Di samping itu, dapat pula berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana (Prihatin, 2021). Sekelompok masyarakat disebut sadar bencana apabila memahami empat fase disaster reduction. Disaster reduction meliputi poin-poin sebagai berikut; fisik, sosial, ekonomi, dan 1. Prevention/mitigation Prevention/mitigation adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana ataupun memperkecil risiko bencana. 2. Preparedness Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana dan menghadapi risiko yang ada. 3. Response Response merupakan cara setiap individu dan instansi untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan saat terjadi bencana. Response termasuk FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 955
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pemahaman terhadap tanda-tanda kemunculan bencana, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana, perlindungan, pengurusan kamp pengungsian, serta pemulihan kondisi sarana dan prasarana yang terdampak. 4. Recovery Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. (UN/ISDR, 2004) C. Urgensi Pembelajaran Sejarah dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana di Tingkat Pendidikan Menengah Masyarakat Sadar Bencana tidak sepenuhnya terbentuk secara natured juga nurtured (dibentuk dengan pelajaran). (alamiah muncul), namun Gerakan masyarakat untuk memahami dan menyebarkan potensi risiko bencana dan solusinya akan mengurangi bahaya yang mungkin dialami. Meski begitu, semuanya harus diawali dengan kesadaran terhadap dua hal tersebut di atas yang bisa dibentuk melalui pendidikan sebagai wadah diseminasi informasi (UN/ISDR, 2004). Pihak-pihak yang berperan dalam pendidikan kebencanaan bukan hanya pemerintah dan instansi lokal setempat, melainkan juga media massa dan masyarakat dari kelompok rentan bencana sebagai stakeholder terkait. Diperlukan rancangan berkelanjutan dan memadai untuk menyebarluaskan pemahaman terhadap kebencanaan dan risiko-risikonya. Merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (BNPB, 2019) dan tulisan dari Rohani Budi Prihatin (Prihatin, 2021), selama ini pendidikan kebencanaan hanya bersifat reaktif dan sementara. Artinya, fase response daripada pendidikan kebencanaan banyak berkutat pada prevention/mitigation. Di samping itu, pelaksanaan edukasi kebencanaan dilaksanakan secara periodik, artinya, edukasi dijalankan sekali atau dua kali kemudian Informasi tidak diajarkan kembali selama beberapa waktu. kebencanaan biasaya disampaikan melalui penyuluhan atau pelatihan tanpa follow up. Prinsip-prinsip dasar penanaman kesadaran masyarakat atas bencana telah diatur oleh PBB melalui UN/ISDR. Empat prinsip dasar tersebut adalah; 1. Dirancang dan diimplementasikan dengan pemahaman yang jelas tentang perspektif dan persyaratan lokal dengan semua materi yang mencerminkan kondisi lokal. 2. Ditargetkan untuk semua bagian masyarakat, termasuk pengambil keputusan, pendidik, profesional, anggota masyarakat dan individu yang tinggal di komunitas yang terancam. 3. Disampaikan dalam bentuk berbagai jenis pesan, lokasi, dan sistem penyampaiannya perlu disesuaikan dengan khalayak yang dituju. Upaya FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 956
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan, meskipun kegiatan tunggal seperti peringatan peristiwa pengurangan bencana dan kampanye isu khusus dapat berguna jika mereka adalah bagian dari program yang lebih besar dan konsisten. (UN/ISDR, 2004) Jika mengacu pada kriteria di atas, maka program diseminasi informasi tidak cukup bencana yang selama mengakomodir kebutuhan masyarakat. Diseminasi informasi dilakukan melalui penyuluhan periodik, sedangkan disaster awareness nurturing membutuhkan program besar berkelanjutan yang konsisten menanamkan terhadap bencana. Ruang paling memungkinkan untuk kesadaran melaksanakan program tersebut adalah pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi, sebab pada dasarnya kurikulum pendidikan Indonesia memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah diseminasi informasi kebencanaan. Pada tingkat pendidikan dasar, pembelajaran dilaksanakan secara tematik. Tema- tema pembelajaran seperti, peristiwa alam, keselamatan di rumah dan dalam perjalanan, perubahan cuaca, peduli pada lingkungan hidup, lingkungan sahabat kita, dan bumiku, memungkinkan untuk disisipi edukasi kebencanaan. Informasi mengenai disaster's risk reduction disampaikan melalui bahasa dan topik yang telah disesuaikan dengan tingkat kognitif sekaligus kebutuhan peserta didik (Almukarramah et al., 2019). Di tingkat pendidikan menengah, khususnya SMA, pendidikan kebencanaan dapat diinternalisasikan dalam beberapa matapelajaran, salah satunya adalah sejarah. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, didapatkan beberapa materi yang aktivitasnya dapat diisi dengan pembelajaran sejarah bencana. Berikut ini adalah tabulasi materi matapelajaran sejarah yang mendukung penanaman disaster awareness guna membentuk Masyarakat Sadar Bencana. ini dilakukan oleh pemerintah Tabel 3.1 Tabulasi Materi Matapelajaran Sejarah Bencana No Garis Besar Materi 1 Kehidupan masyarakat pada masa kuno (Hindu- Buddha-Islam) Sejarah Bencana yang Bisa Dijadikan Materi 1. Perpindahan ibukota kerajaan Mataram oleh Mpu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat letusan Gunung Merapi. 2. Analisis kemiripan pola bencana letusan gunung dan bencana pengiringnya di masa modern (erupsi Merapi tahun 2010 dan gempa FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 957
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ pengiringnya). 3. Analisis dampak bencana letusan gunung dan bencana pengiringnya di masa modern. 2 Perkembangan penjajahan bangsa Eropa 1. Peristiwa letusan Gunung Tambora dan Krakatau. 2. Kemunculan pandemik flu Spanyol dan penyakit pes. 3. Deforestasi beberapa wilayah Indonesia akibat 3 Perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Orde liberalisasi perkebunan. 1. Perkembangan industrialisasi yang memicu bencana Baru-Reformasi rutinan seperti banjir dan kebakaran hutan. Tabel materi di atas seharusnya dapat menjadi bantuan bagi para guru untuk menyusun bahan ajar sejarah bencana. Pengajaran sejarah bencana bukan hanya diharapkan dapat menginternalisasikan kesadaran terhadap bencana, melainkan fungsi matapelajaran sejarah sendiri. Pembelajaran sejarah bencana diharapkan dapat mendorong peserta didik memahami materi dalam sejarah tidak sebagai peristiwa di masa lalu saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan pengalaman dan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual. juga memperkokoh PENUTUP Sejarah bencana mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya dengan fokus kajian terhadap bencana alam dan non-alam. Topiknya mencakup interpretasi relijius, ingatan kolektif dari penyintasnya, konstruksi sosial terhadap bencananya (jika subjek yang diteliti adalah bencana yang mungkin disebabkan oleh campur tangan manusia), pengetahuan terkait yang dimiliki oleh masyarakat lokal, bentuk reaksi dan tindakan preventif terhadap bencana, interaksi dalam masyarakat saat dan setelah ternyadinya bencana, hingga coping strategy atau cara masyarakat untuk mengendalikan situasi, ancaman, dan tantangan. Selain menggunakan sumber-sumber primer, sejarah bencana dapat didukung dengan memori kolektif dari korban bencana yang menjadi subjek kajian. Masyarakat Sadar Bencana (MSB) merupakan suatu kondisi ideal di mana FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 958
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Masyarakat Sadar Bencana memiliki kesadaran atas empat fase disaster's risk reduction yakni preventing/mitigating, preparedness, response, dan recovery. Masyarakat Sadar Bencana adalah masyarakat yang aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Masyarakat Sadar Bencana tidak sepenuhnya terbentuk secara natured (alamiah muncul), namun juga nurtured (dibentuk dengan pelajaran). Pihak- pihak yang berperan dalam pendidikan kebencanaan bukan hanya pemerintah dan instansi lokal setempat, melainkan juga media massa dan masyarakat dari kelompok rentan bencana sebagai stakeholder terkait. Namun, selama ini upaya penanaman disaster awareness pada masyarakat masih dibatasi oleh diseminasi informasi yang sifatnya periodik dan tidak didukung oleh program yang sustainable. Pendidikan kebencanaan melalui sejarah bencana dapat menjadi alternatif untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran terhadap bencana dan memperkokoh fungsi matapelajaran itu sendiri di saat yang sama. DAFTAR PUSTAKA Adi, A. W. A., Shalih, O., & dkk. (2021). Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021 (R. Yunus (ed.)). Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ahmad, T. A. (2013). Pembelajaran Sejarah Berwawasan Ligkungan. Indonesian 74-83. Journal Allan, R. P., Arias, P. A., & Dkk. (2021). Climate Change 2021: The Physical In Sixth Assessment Report 9781107025). of Conservation, 2(1), Science Basis. (Vol. Almukarramah, Fadhillah, & Sudrajat, A. Integrasi Konsep Kebencanaan dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 10(2), 118- 130. (2019). BNPB. (2019). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Rencana 1-115. Nasional RENAS PB.pdf Cole, A. G. (2007). Expanding the field: Revisiting environmental education principles through multidisciplinary frameworks. Journal of Environmental 45. Penanggulangan Bencana 2020-2024, Education, 38(2), 35- Desfandi, M. (2014). Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 1(2). Gunawan, M. R., & Ridhoi, R. (2020). Sejarah Banjir dan Alasan Penduduk Tetap Tinggal di Sitiarjo Malang Selatan, 2003-2017. Jurnal Dimensi Sejarah, 1(1), 25-38. Hughes, J. D. (2008). Three Dimensions of Environmental History. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 959
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Environment and History, 14(3), 319-330. UU No. 24 Tahun 2007, (2007) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia). II.pdf Mansyur, M. (2020). Pandemi Flu Spanyol di Banjarmasin, Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur (1918-1920). Yupa: Historical Studies Journal, 4(1), 9-19. (2000). Socio-Political-Cultural Foundations of Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 31(4), 37-45. Mileti, D. S., & Peek-Gottschlich, L. (2001). Hazards and Sustainable Development in the United States. Risk Management, 3(1), 61-70. McKeown-Ice, R., & Dendinger, R. Prihatin, R. B. (2021). Urgensi Membangun Masyarakat Sadar Bencana. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XIII(2), 13-18. Ravando. (2020). Perang Melawan Influenza : Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Pada Masa Kolonial, 1918-1919 (Patricius Cahanar (ed.); 1st ed.). Penerbit Buku Kompas. Schenk, G. J. (2007). Historical Disaster Research. State of Research, Concepts, Methods, and Case Studies. Historical Social Research, 32(3), 9-31. UN/ISDR. (2004). Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives. In UN Publications (Vol. 1). United Nations Publication. UN/ISDR. (2005). Hyogo Framework for Action 2005-2015. In World Conference on Disaster Reduction Report (Issue January 2005). Zein, M. (2010). A Community-Based Approach to Flood Hazard and Vulnerability Assessment in Flood Prone Areas; A Case Study in Kelurahan Sewu, Surakarta City-Indonesia University]. /zein.pdf [Gadjah Mada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 960
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ BAKUL SEMANGGI GENDONG DAN PERSPEKTIF GEOGRAFI EKONOMI (Studi Kasus di Desa Kendung, Benowo, Kota Surabaya) Rindawati Universitas Negeri Surabaya email: rindawati@unesa.ac.id Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi bertahan hidup yang diterapkan oleh bakul semanggi dan keluarga sebagai pelaku sektor informal kuliner di kota Surabaya. Fokus penelitian adalah pada strategi adaptasi bakul semanggi selama pandemi covid 19 ditinjau dari perspektif geografi ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Subjek penelitian ini adalah bakul semanggi gendong di kota Surabaya. Lokasi penelitian berada di Desa Kendung, Benowo, Kota Surabaya sebagai pusat dan asal mula penjual kuliner semanggi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa strategi bertahan dalam pemasaran kuliner semanggi selain dijual langsung secara tradisional (berjalan keliling), ada juga yang menggunakan media sosial (online). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi ini dapat berjalan sesuai harapan dengan memperhatikan daya beli konsumen di masa pandemi covid-19. Namun dengan menggunakan fasilitas media sosial dana yang dibutuhkan penjual semanggi berdampak pada pengurangan modal usaha yaitu dengan membeli perlengkapan secara online, serta membuat kemasan yang menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran instansi terkait, seperti industri kecil menengah (UMKM) dan jasa perbankan sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pelatihan dan permodalan usaha dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga produk bisnis bakul semanggi bisa bertahan di tengah pandemi covid-19. baru-baru ini. Kata kunci: strategi adaptasi, penjual semanggi, pandemi covid 19, perspektif geografi ekonomi. Abstrak This study was conducted to determine the survival strategies applied by semanggi seller and their families as actors in the culinary informal sector in the city of Surabaya.. The focus of the research is on the strategy of adapting the semanggi seller during the covid 19 pandemic from the perspective of economic geography. The method used is a qualitative research method with an ethnographic approach. The subject of this research is a semanggi seller in the city of Surabaya. The research location is in Kendung Village, Benowo, Surabaya City as the center and origin of semanggi culinary sellers. Based on the results of the study, it was obtained data that the strategy to survive in marketing clover culinary apart from being sold directly traditionally (walking around), there is also using social media (online). From the results of the study it was found that this strategy can work as expected by paying attention to consumer purchasing power during the covid-19 pandemic. However, by using social media facilities, the funds needed by clover sellers have an impact on reducing business capital, namely by buying equipment online, as well as making packaging that attracts more customers to buy. From the description above, it can be concluded that the role of relevant agencies, such as small and medium industries (UMKM) and banking services is very important, especially with regard to training and regardless of the public's observation, that there are still some people around us who need attention because of their limitations. Keyword :adaptation strategy, semanggi seller, covid 19 pandemic,geography economic FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 961
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ perspective PENDAHULUAN Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya yang penulis teliti tentang penjual semanggi di kota Surabaya. Merebaknya pandemi covid-19 di tanah air, khususnya di Kota Surabaya yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020, telah mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat, dan turut mengangkat fokus penelitian ini. Sektor ekonomi keluarga merupakan salah satu pilar ketahanan ekonomi dalam membangun dan memenuhi segala kebutuhan keluarga. Di tengah wabah covid 19, banyak keluarga terutama yang bekerja di sektor informal sangat terdampak. Bukti dari dampak tersebut telah memprediksikan sekitar 2,6 juta pekerja sektor informal telah diberhentikan atau dirumahkan (Disnaker, 2020). Kajian penelitian ini menekankan pada aspek adaptasi ketahanan ekonomi keluarga penjual semanggi di tengah wabah covid-19 yang melanda tanah air kita, termasuk kota Surabaya. Bagi penjual semanggi yang menggantungkan hidup sehari-harinya dari berjualan keliling, juga sangat terpengaruh. Banyak pelanggan yang enggan membeli karena khawatir terkena virus, baik dari makanan maupun penjual (data primer, 2021). Kondisi ekonomi yang pas-pasan itu diperparah dengan aturan prosedural covid-19 yang harus dijalankan oleh semua orang yaitu wajib pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun, dll. Kejadian seperti ini yang telah dialami Bakul semanggi gendong akan sangat menarik ditinjau dari perspektif geografi ekonomi. Perspektif geografi ekonomi akan menyoroti bagaimana manusia secara ekonomi bisa beradaptasi dengan kondisi geografisnya. Dalam hal ini kondisi geografis wilayah dimana bakul semanggi gendong hidup dan berkembang dalam sektor ekonominya, baik dari usahanya maupun dari alam yang menyediakan sumber- sumber alam dioptimalkan secara ekonomi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketahanan ekonomi keluarga penjual semanggi diperlukan mengingat banyaknya kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi, seperti membayar biaya pendidikan anak, menyewa lahan untuk menanam semanggi, membayar kebutuhan listrik, air dan kesehatan (data primer, 2021). Penelitian dilakukan pada masyarakat penjual semanggi di sekitar Kota Surabaya sebagai pelaku di sektor informal. Tepatnya mereka berdomisili di kawasan Kendung, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Mereka berada dalam tekanan besar, dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, terutama di masa pandemi covid 19, dengan menurunnya jumlah pendapatan yang diperoleh akibat ditutupnya banyak kampung di Kota Surabaya yang tidak bisa dilalui oleh orang luar, tambahnya. dengan keprihatinan mereka, di mana kampung- kampung tersebut sebagai tempat pelanggan berada. Dalam menghadapi pandemi covid-19 ini, penjual semanggi memiliki strategi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ketahanan ekonomi yang kurang stabil dapat mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Penjual semanggi dianggap sebagai kelompok masyarakat yang terpinggirkan sehingga seringkali lepas dari pantauan masyarakat, bahwa masih ada beberapa orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian karena FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 962
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ keterbatasannya. Tinjauan Pustaka Sebagai pelaku sektor informal perkotaan, temuan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa Bakul semanggi adalah orang yang mandiri dalam kaitannya dengan faktor ekonomi keluarga (Rindawati, 2015). Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah : 1 Persamaan keduanya meneliti tentang Bakul semanggi gendong sebagai aktor dalam sektor informal perkotaan. Penelitian selanjutnya adalah Widodo (2013) dalam jurnal yang berjudul ―Strategi Penghidupan Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Pesisir‖, menunjukkan hasil penelitian bahwa kehidupan ekonomi dan sosial nelayan di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu dan hasil tangkapannya hanya bergantung pada kondisi alam (laut) dengan kearifan dan ilmu yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kemiskinan, strategi mata pencaharian yang dijalankan oleh rumah tangga nelayan miskin dan mengembangkan strategi mata pencaharian yang berkelanjutan berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang strategi menjalankan ketahanan ekonomi keluarga Bakul semanggi gendong selama masa covid 19. Jika disimpulkan dari kedua penelitian tersebut, keduanya sama-sama meneliti tentang ketahanan ekonomi keluarga. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang satu nelayan, dan yang peneliti lakukan adalah pedagang semanggi. Kesamaan lain dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa subjek penelitian sama- sama masyarakat yang terpinggirkan di sektor informal. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis sebuah keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari eksternal maupun internal, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan ekonomi keluarga. Sebagai unit terkecil dari suatu negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan fondasi ekonomi yang kuat pula bagi negara tersebut. (wulandari, 2017) Menjaga ketahanan ekonomi di masa pandemi bisa dilakukan dengan menambah sumber pendapatan keluarga agar bisa meningkat, salah satunya memulai bisnis keluarga dengan cara digital atau yang sudah punya usaha tapi masih konvensional marketing juga bisa. dilakukan secara digital. Kekuatan keluarga atau ketahanan keluarga adalah mereka yang memiliki kondisi cukup dan berkelanjutan dalam memperoleh akses pendapatan dan sumber daya guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat dan integrasi sosial (Frankenberger & McCaston, 1998). Definisi lain menyebutkan bahwa ketahanan keluarga meliputi keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik materil, dan mental yang dimiliki keluarga agar mampu menghadapi dinamika dinamika keluarga dan hidup mandiri FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 963
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,1994). Pandangan lain menyatakan bahwa ketahanan keluarga mencakup upaya keluarga untuk mencapai kesejahteraan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya (Sunarti, 2001). Di sisi lain, Walsh berpendapat bahwa ketahanan keluarga mencakup cara keluarga beradaptasi dan bertahan hidup di tengah kondisi yang bergerak dinamis dan memiliki sikap positif dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Berbagai pendapat dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga merupakan ukuran seberapa kuat keluarga mampu menangkal dampak negatif dari dinamika interaksi antara dinamika internal dan eksternal. Pengukuran resiliensi keluarga dapat menggambarkan resiliensi keluarga dalam menangkal dampak negatif tersebut. undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa kesejahteraan dan ketahanan keluarga adalah keluarga yang memiliki keahlian dan kekuatan serta memiliki kemampuan fisik dan material untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta dapat meningkatkan kesejahteraan. dan kesejahteraan. kebahagiaan lahir dan batin agar keluarganya dapat hidup rukun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, 2009). Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat dicapai oleh suatu keluarga apabila memenuhi beberapa aspek, antara lain: (1) ketahanan fisik yaitu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial dalam penerapan nilai- nilai agama, komunikasi efektif dan integrasi keluarga; (3) ketahanan psikologis berkaitan dengan kemampuan mengatasi masalah non fisik, cara mengontrol emosi dan konsep diri yang positif serta rasa kepedulian antar anggota keluarga (Sitepu, 2016). METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan strategi adaptasi Bakul semanggi gendong dalam ketahanan ekonomi keluarga. Metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena ―metode ini adalah untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif, memberikan penekanan terbuka pada kehidupan sosial. hingga keunikan kulinernya. Pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di desa Kendung, Benowo, kota Surabaya sebagai pusat desa dan tempat asal dan tempat tinggal Bakul semanggi gendong. Daerah ini merupakan sentra penghasil semanggi Suroboyo yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan merupakan ikon atau ciri khas dari lokasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan bakul semanggi gendong sebagai informan dan melakukan observasi sehingga peneliti dapat melakukan triangulasi data. Untuk mendapatkan informan, peneliti menggunakan metode purposive yaitu bertemu langsung dengan bakul semanggi yang berjualan, bahkan ke rumahnya. Peneliti memperoleh data sekunder dari studi pustaka FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 964
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengenai kondisi di desa Semanggi dan literatur lain yang temanya terkait dengan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menafsirkan dan memahami informasi yang diperoleh ketika melakukan penelitian. Metode yang digunakan peneliti berkontribusi dalam menggambarkan dan menjelaskan perbedaan dan keteraturan dalam perilaku sosial manusia (Spradley, 2006). Untuk memperoleh data yang sebenarnya peneliti terjun langsung ke lingkungan yang diteliti yaitu Desa Semanggi Desa Kendung. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendalam tentang ketahanan ekonomi keluarga Bakul semanggi Suroboyo selama pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif geografi ekonomi. Data diperoleh dengan mewawancarai beberapa sumber, antara lain: (1) Bakul semanggi, (2) pemilik rumah produksi selendang semanggi, untuk memperoleh data dan informasi perkembangan semanggi instan dan hal-hal lain tentang semanggi Suroboyo; (3) juragan semanggi, yaitu orang yang menyediakan bahan baku semanggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penggunaan teknik triangulasi bertujuan untuk mencocokkan data yang diperoleh dari sumber data dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Dengan melakukan teknik ini sekaligus menguji kredibilitas data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data (reduksi data), Penyajian Data (data display), dan Verifikasi (pengambilan kesimpulan). adalah etnografi. Penelitian etnografi PEMBAHASAN Stigma yang melekat pada Bakul semanggi tergantung pada konteks dan sudut pandang tertentu. Faktor keterikatan internal terutama dari keluarga, yang membantu dalam pemasaran kuliner semanggi baik secara langsung maupun online. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus berjalan beriringan. Jika keluarga sejahtera, maka akan berpotensi besar untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan). Dimensi ketahanan ekonomi digambarkan melalui empat variabel; dan tujuh indikator, antara lain: (1) kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal keluarga; (2) besarnya pendapatan keluarga sebagai ukuran kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga; (3) pembiayaan pendidikan anak untuk mengukur kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak dan untuk mengukur kelangsungan pendidikan anak; (4) tabungan keluarga atau tabungan sebagai jaminan keuangan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga (Sitepu, 2016). Ketahanan ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi ketahanan psikologis dan ketahanan sosial. Ketahanan psikologis dapat terpenuhi jika ketahanan ekonomi atau fisik terpenuhi, rasa nyaman dan tidak khawatir akan masa depan adalah terpenuhinya kebutuhan non fisik atau psikologis sehingga dapat membangun emosi positif. Ketahanan sosial juga berjalan beriringan dengan ketahanan sosial dimana tingkat keutuhan keluarga akan tumbuh jika FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 965
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kebutuhan ekonomi terpenuhi. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan tersebut memiliki arti atau makna bagi dirinya. Pengertian tindakan ekonomi sebagai suatu bentuk tindakan sosial menurut konsep Weber tentang tindakan sosial, bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan perilaku orang lain. Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, pemahaman, persepsi terhadap objek dan situasi stimulus tertentu. Tindakan individu adalah tindakan sosial yang rasional yaitu untuk mencapai tujuan atau cara yang paling tepat (Ritzer, 1983). Weber (Doyle, 1986), menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan sosial jika individu tersebut memiliki tujuan dalam melakukan tindakannya. Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya tentang jenis-jenis tindakan sosial. Tindakan Sosial Weber di sini adalah tindakan yang melibatkan orang lain atau tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang mempunyai arti bagi dirinya sendiri dan ditujukan kepada orang lain. Transaksi pertukaran yang dilakukan dengan keranjang cengkeh yang dibawa dengan pelanggannya merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Bakul Semanggi gendong tidak hanya memiliki hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga keterikatan dengan juragan. Dalam jejaring sosial terdapat kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional berdasarkan garis keturunan. Pengalaman sosial secara turun temurun (repoted social experience) dan kesamaan keyakinan terhadap dimensi ketuhanan (religious belief) cenderung memiliki kohesivitas yang tinggi (Hasbullah, 2006), seperti yang terjadi pada bakul semanggi. Jejaring sosial juga memainkan peran penting dalam pemasaran. Jejaring adalah ikatan antar pribadi bakul semanggi gendong. Melalui ikatan kekerabatan, persahabatan dan komunitas yang sama, jejaring sosial membantu mereka untuk beradaptasi di tengah pandemi. Jejaring sosial yang dimaksud berupa pertukaran informasi, dan penyediaan bahan baku semanggi. Tindakan yang dilakukan oleh para wanita bakul semanggi gendong ini adalah tindakan ekonomi dan sosiologis, serta geografi, karena dalam tindakan tersebut mereka terdapat hubungan saling ketergantungan antara bakul semanggi sebagai pedagang dan masyarakat pelanggan (pembeli), yang berlokasi di suatu wilayah di Kota Surabaya. Perbuatannya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain yaitu keluarganya. Dengan demikian, tindakan ekonomi bakul semanggi gendong dikategorikan dalam kajian geografi ekonomi. Setiap orang sebenarnya dapat menemukan cara untuk menghadapi tantangan agar dapat bertahan hidup. Hal terkait dengan strategi bertahan, ini sebagaimana dikutip Ibrahim dan Murni Baheram, (2009) menyebutkan tiga jenis strategi bertahan, yaitu: 1). Strategi bertahan hidup sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup seminimal mungkin agar dapat bertahan hidup; 2). Strategi konsolidasi adalah strategi pemenuhan kebutuhan hidup yang tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial; 3). Strategi akumulasi, yaitu strategi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan dasar, sosial dan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para bakul semanggi mempunyai strategi adaptasi yang bervariasi. Strategi tersebut FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 966
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ bersifat tradisional maupun modern. Dari tradisional yang telah dilakukan oleh bakul semanggi adalah menjalin hubungan baik dengan sesame bakul dan juragan sebagi pemasok bahan baku kuliner semnaggi. Sedangkan secara modern bakul semanggi telah memanfaatkan pemasaran modern lewat online. Namun yang modern ini masih sangat terbatas, karena hanya bakul semanggi yang masih muda saja yang berani melakukan model pasar online tersebut.Hanya kelemahannya pasar online kuliner semanggi ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh bakul semanggi di masa-masa sulit ini adalah strategi ketiga, alasannya dari segi ekonomi, mereka bisa bertahan hingga saat ini, artinya mereka sudah dapat memenuhi kebutuhannya, tidak hanya melihat untuk keuntungan tetapi dari sisi sosial, ia berkontribusi pada jaringannya, yaitu penyedia bahan baku dan pelanggan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa bakul semanggi masih dapat bertahan dan memiliki strategi adaptasi yang jarang dimiliki oleh orang lain yaitu jejaring social ekonomi, baik dengan sesame bakul semanggi dan juragan serta keluarga. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, ada pembatasan mobilitas manusia. Namun, dengan strategy bakul semanggi gendong tersebut, maka bakul semanggi gendong masih bisa bertahan di masa-masa sulit pandemic covid 19 saat itu. Kesimpulan 1. Memahami realitas Bakul semanggi gendong terutama mengenai strategi adaptasi dilihat dari motif kausal didukung oleh motivasi internal dan eksternal terhadap pandemi covid 19, karena melakukan strategi keterikatan, baik dengan pelanggan maupun dengan pemilik yang menyediakan bahan baku semanggi. 2. Pemasaran secara online dari bakul semanggi dimasa covid 19 belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan kemampuan teknologi dan finansial. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan ekonomi keluarga. Sebagai unit terkecil dari suatu negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan fondasi ekonomi yang kuat pula. 2. Pemasaran secara online dari bakul semanggi dimasa covid 19 belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan kemampuan teknologi dan finansial. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan ekonomi keluarga. Sebagai unit terkecil dari suatu negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan fondasi ekonomi yang kuat pula. Saran 1. Bakul semanggi membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk tetap bertahan dengan ikut membudayakan kuliner ini baik yang dijual secara tradisional maaupun secara online 2. Pihak berwenang yaitu aparat desa setempat perlu ikut mempromosikan kuliner tradisional ini agar ketahanan ekonomi keluaraga bakul semanggi gendong tetap eksis, walau dimasa pandemi. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 967
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Daftar Pustaka Ferguson, H.. 2001. ―Phenomenology and Social Theory, dalam George Ritzer dan Barry Smart.‖, in Hand Book of Social Theory. London: SAGE Publication Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. 1998. The Household Livelihood SecurityConcept.Food Nutrition, and Agriculture Journal. Granovetter, Mark. 1990 "The Old dan Ekonomi Sosiologi Baru: Sejarah dan Agenda" Pp 89- 112 di R. Friedland dan AF Robertson, editor, Beyond the Marketplace:.. Rethinking Ekonomi dan Masyarakat New York:. Aldine. Helmi, A. 2012. "Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis". Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. 16, No. 1. Hal.68-78. Heriansyah, Reki. 2013. Strategi Rumah Tangga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2020). Pakar IPB: 55,5 persen Keluarga di Indonesia Turun Penghasilan Selama Pandemi. Dipetik maret 2021, dari Marshall, C.,& Rossman, G. B. (1995).Designing Qualitative Research. London: Sage Publications Miles. B. Mattew, Huberman, 1992, Qualitatve Data Analysis, SAGE, Los Angeles Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta. Poerwandari E. Kristi, 2017, Penelitian Perilaku Manusia, LPSP 3 UI Rindawati, Semanggi seller with carrying basket (Study of Economic Existence and Institution of Clover Sellers by carrying baskets in Surabaya City), Research on Humaniora and Social Sciences, ISSN (Paper) 2224-5766 ISSN (Online) 2225-0484 (Online) Vol.5, No.16, 2015 Sitepu, Nur Pribudiarta. 2016. Family, Where the Life Begins and Love Never Ends. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Sunarti. 2011. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. [Disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Walsh, Froma. 1996. The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge. Fam Proc. Widodo, S. 2011. "Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir". Jurnal Makara, Seri Sosial Humaniora. 15(1):10-20. Bangkalan: Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 968
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Sujarwo, Diah Kustati Universitas Negeri Jakarta Sujarwo-fis@unj.ac.id Abstrak Pembelajaran tatap muka pasca terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia perlu dilakukan, karena jika pembelajaran terus dilakukan secara daring akan menimbulkan berbagai masalah baru yang solusinya belum dapat terselesaikan dengan baik. Kebijakan pembelajaran tatap muka setelah terjadi pandemi Covid-19 ini dilaksakan setelah guru dan peserta didik sudah di vaksin Covid-19 minimal dosis kedua dengan tujuan agar peserta didik tidak kehilangan semangat belajar karena selama kurang lebih 2 tahun pembelajaran hanya dilakukan online saja. Pembelajaran online juga menimbulkan beberapa masalah baru seperti kejenuhan, kurangnya fasilitas pembelajaran yang dimiliki pendidik dan peserta didik, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review yang mana pada metode ini penulis melakukan identifikasi, evaluasi dan sintetis terhadap artikel terdahulu yang memiliki tema yang sama. Teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan analisis domain yang mana dalam hal ini berarti peneliti harus mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Robert M. Gagne yang menyatakan bahwa rangkaian belajar dikategorikan dengan situasi belajar, kemampuan belajar dan pembagian hasil belajar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian ini agar pembaca dan penulis mengetahui seberapa penting pembelajaran tatap muka pasca Covid-19 perlu dilakukan agar kendala yang dialami peserta didik dan pendidik saat pembelajaran daring dilakukan dapat terselesaikan satu demi satu. Kata Kunci : Pembelajaran tatap muka, Covid-19 Abstract Face-to-face learning after the Covid-19 pandemic in Indonesia needs to be carried out, because if learning continues online it will cause new problems whose solutions have not been well resolved. The face-to-face learning policy after the Covid-19 pandemic was implemented after teachers and students had been vaccinated against Covid-19 at least the second dose with the aim that students did not lose their enthusiasm for learning because for approximately 2 years learning was only done online. Online learning also raises several new problems such as boredom, lack of learning facilities owned by educators and students, etc. The research method used in this article is a literature review where in this method the author identifies, evaluates and synthesizes previous articles that have the same theme. The data analysis technique used is based on domain analysis, which in this case means that the researcher must get an overview of the object being studied or of a social issue that is raised as the research theme. One of the theories used in this research is the theory of Robert M. Gagne which states that the learning series is categorized by learning situations, learning abilities and sharing of learning outcomes. For this reason, this research needs to be carried out so that readers and writers know how important face-to-face learning after Covid-19 needs to be done so that the obstacles experienced by students and educators when online learning is carried out can be resolved one by one. Keywords: Face-to-face learning, Covid-19 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 969
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Covid-19 yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019, membuat system pembelajaran yang semula dilakukan di dalam kelas, harus dilakukan dari kejauhan atau yang bias akita sebut sebagai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh, membuat pendidik dan peserta didik kaget dengan system yang baru dilaksanakan kurang lebih 2 tahun ini. Kendala dalam PJJ salah satunya adalah penguasaan pendidik dan peserta didik mengenai tekonologi, karena pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan metode daring hal ini membuat baik pendidik dan peserta didik harus lebih memehami teknologi. Karena pembelajaran dilakukan di rumah, peran orang tua sangat penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak semua orang tua sabar dalam mendampingi anaknya belajar. Hal ini merupakan kendala terberat yang dialami oleh pendidik, karena jika dukungan dari orang tua untuk melakukan pembelajaran minim, maka motivasi anak untuk belajar juga minim. Indonesia dikatakan sudah memasuki masa endemi Covid-19, sekolahpun sudah dilakukan pembelajaran tatap muka dengan berbagai peraturan seperti wajib menggunakan masker, pembelajaran dilakukan hanya sampai pukul 11.30. pembelajaran tatap muka setelah adanya pandemic Covid-19 merupakan hal yang menjadi persoalan bagi pendidik dan peserta didik, karena pembelajaran harus tetap berlangsung dan Kesehatan harus tetap terjaga. Di Jakarta, pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sejak. Beberapa sekolah menerapkan metode belajar dengan blanded learning yaitu dengan mencampur pembelajaran tatap muka dengan online. Dengan cara pemaparan materi pelajaran dilakukan di kelas, setelah itu tugas dapat dilakukan online. Sebelumnya, pemeblajaran dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh, yang mana di dalamnya terdapat banyak kendala seperti penguasaan teknologi oleh peserta didik dan pendidik, peran orang tua dalam mendukung kesuksesan pembelajaran jarak jauh. PJJ juga menyebabkan system belajar mengajar dalam Pendidikan di Indonesia berubah, vaksinasi Covid- 19 juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelajaran tatap muka, mematuhi protocol Kesehatan seperti penerapan 5 M juga perlu dilakukan. Terdapat 3 pertimbangan yang harus dipatuhi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid-19 yaitu pendidik, tenaga pendidik bahkan peserta didik harus sudah di vaksin minimal dosis ke 2, meningkatkan imun tubuh serta sarana dan prasarana harus sesuai dengan protocol Kesehatan. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia setelah pandemic covid- 19? 2. Kendala apa yang dialami oleh tenaga dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid-19? 3. Solusi untuk menangani kendala yang dialami pada saat melakukan pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid-19? FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 970
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan literatur review, literature review yang merupakan gabungan dua jenis kata antara ―literature‖ dengan kata ―review‖ tidak lantas memiliki arti sesuai penggabungan arti dua kata tersebut. Istilah literature review sering juga disebut dengan tinjauan pustaka. Sehingga literature review ini adalah analisis berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan) dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature review kemudian berisi tentang uraian teori sebuah hasil penelitian, temuan, dan juga bahan dalam kegiatan penelitian. Semua ini kemudian bisa digunakan sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian maupun menyusun karya tulis ilmiah. Adapun penelitian yang dilakukan bisa merupakan pengembangan bisa juga baru. PEMBAHASAN A. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid-19 di Indonesia Sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 420/04/60728 tentang penyelenggaraan KBM tatap muka tahun pelajaran 2021/2022. Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan: (1) Masuk untuk semua kelas (I s.d III); (2) 1 jam pelajaran; (3) Istirahat 1 (satu) kali selama 15 menit, siswa tetap di dalam kelas; (4) 1 (satu) ruang maksimal 16 siswa; (5) Apabila siswa lebih dari 16, maka dibuat shift di hari berikutnya; dan (6) Jarak tempat duduk antar siswa minimal 1 meter.(Nissa & Haryanto, 2020). Dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan menjadi awal proses sebelum pelaksanaan dan penilaian/evaluasi. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien jika direncanakan dengan baik. Perencanaan yang dibuat dituangkan kedalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP mengacu pada silabus dan kurikulum yang berlaku, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. RPP dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. RPP pada satuan tingkat pendidikan Sekolah Dasar disusun berdasarkan tema/subtema dan KD yang dilaksanakan dalam satu atau lebih pertemuan. Guru akan merencanakan jumlah pertemuan dengan melihat muatan materi dan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Kondisi pandemi Covid-19 ini, mengharuskan guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda karena faktor keterbatasan waktu karena mengingat sekarang masih di masa pandemi. B. Kendala pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid-19 Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka setelah pandemic Covid- 19 adalah waktu yang diberikan sangat pendek, sehingga saya kesulitan dalam FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 971
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ menuntaskan materi, dan saya harus memadatkan materi sesuai dengan waktu yang diberikan. Kepala sekolah dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap jalannya pembelajaran di SDK Ende 8 menyatakan bahwa, SDK Ende 8 sudah berusaha secara maksimal dalam pelaksanaan Tatap Muka Terbatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli 2021. Kekurangan dalam pembelajaran secara tatap muka terbatas di SDK Ende 8 menurut kepala sekolah adalah, waktu yang sangat singkat dan kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Bentuk prosedur yang dilakukan dalam Tatap muka terbatas ini dibuat agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai social distancing. Ini karena kelas terdiri dari 19-20 siswa yang mana setiap kelas hanya bisa maksimal 16 siswa. Karena waktu yang terbatas dalam pemeblajaran tatap muka terbatas, maka Guru dituntut harus mampu membuat RPP yang disesuaikan dengan waktu dan dapat memadatkan materi agar semua capaian pembelajaran dapat di capai dalam pembelajaran Tatap muka terbatas ini. Kepala Sekolah mengkoordinir semua kegiatan TMT dengan cara membuat pertemuan mingguan dengan guru-guru untuk melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran TMT dan a[pa yang harus dilakukan kedepannya agar semua capaian dalam pembelajaran dapat terpenuhi.(Suryani et al., 2022). C. Solusinya adalah dengan menemukan metode pembelajaran yang cocok, seperti gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Ada 3 macam gaya belajar mahasiswa yaitu gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa hasil belajar mahasiswa dipengaruhi oleh gaya belajar mahasiswa, terutama apabila lingkungan belajar mengakomodasi gaya belajar siswa. Faktor penting dalam pembelajaran bahasa adalah sikap mahasiswa dalam pembelajaran. Ada tiga komponen sikap mahasiswa dalam pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan perilaku [16]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mantiri (2015) menunjukkan bahwa kombinasi dari komponen kognitif, afektif, dan perilaku merupakan cerminan dari gaya belajar mahasiswa.(Anggrawan, 2019) Beberapa hasil penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ada keterkaitan erat antara gaya belajar mahasiswa dan model pembelajaran dalam pembelajaran bahasa asing. Seperti yang terjadi di MI AT-Tanwir bahwasannya dalam mempersiapkan pembelajaran menuju new normal ada beberapa hal, diantaranya seperti strategi apa yang akan disiapkan baik dari lembaga pendidikannya maupun dari para pendidiknya. Selain strategi, yang paling utama dipersiapkan adalah tetap mematuhi aturan kesehatan. Dikarenakan pembelajaran secara tatap muka ini dilaksanakan di Era new normal maka protokol disini lebih diutamakan dan diperketat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bunari selaku kepala madrasah MI Attanwir melalui wawancara. Solusi kendala pembelajaran tatap muka pasca pandemic Covid-19 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 972
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pertama, pada aspek pembelajaran di MI At-Tanwir mempersiapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19, dengan menyajikan kompetensi dasar dari materi esensial. Maksudnya adalah menentukan materi yang dasar dan dianggap penting untuk dipahami atau dikuasai oleh peserta didik, kemudian menyusun struktur dan jadwal sesuai kurikulum darurat, serta menentukan standar kompetensi lulusan yang realistis sesuai dengan kondisi pandemi. Kedua, Selain menentukan kurikulum, jam masuk dan pulang disekolah juga dirubah. Yang mana, biasanya siswa memasuki sekolah pada jam 07.00 diundur menjadi jam 08.00, bertujuan agar menghindari kerumunan dijalan yang ditakutkan bersamaan dengan berangkatnya para pekerja perusahaan ataupun lainnya. Durasi pembelajaran tatap muka juga dirubah yang awalnya biasanya tiap pelajaran 35 menit menjadi 20 menit. Maksimal belajar disekolah terhitung hanya 2-3 jam saja. Ketiga, meskipun pembelajaran new normal ini dilaksanakan secara tatap muka tidak lupa tetap social distanding seperti mengatur jarak tempat duduk peserta didik minimal 1 meter (Annur & Maulidi, 2021). Agar peserta didik tidak teledor dan paham akan situasi darurat maka bisa diberi pembatas atau tanda. Peserta didik meskipun dikelas rendah maupun kelas tinggi harus paham bahwa mereka harus menjaga jarak dengan teman sekelasnya. Jika dikelas rendah terdapat siswa yang berjumlah maksimal 20 anak maka hanya satu gelombang saja, akan tetapi dikelas tinggi yang jumlah siswanya 20 keatas maka dibuat masuk bergiliran menjadi dua gelombang. Keempat, selalu memakai dua masker dan faceshield, selama pembelajaran berlangsung guru maupun peserta didik tidak diperkenankan memakai masker tapi di tarik kebawah sampai ke dagu, terlebih lagi tidak boleh membuka masker sama sekali. Kelima, pembelajaran new normal ini hanya dilaksanakan di dalam ruangan saja, materi pelajaran yang biasanya membutuhkan sarana perpustakaan dan laboratorium ditiadakan untuk sementara. Guru hanya boleh mengajar di satu kelas saja tidak diperkenakan pindah ruang kelas. Keenam, saat pembelajaran new normal jam istirahat pun juga ditiadakan. Peserta didik diarahkan guru agar membawa makanan dari rumah masing- masing, agar peserta didik ketika makan ataupun minum dalam wadah yang sudah pasti steril dari rumah. Ketujuh, Setiap pagi dan sepulang siswa dari sekolah tidak pula menyemprotkan disinfektan ke setiap penjuru ruang, misalnya ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar mandi, ruang kelas, dan ruang lainnya agar dipastikan setiap harinya selalu steril. Kedelapan, dalam pembelajaran new normal antara pendidik dengan siswa, siswa satu dengan siswa lainnya tidak boleh saling bersentuhan. Kesembilan, lembaga memberikan tempat untuk mencuci tangan beserta sabunnya dengan air yang mengalir di setiap penjuru ruang dan dalam jumlah yang cukup. Kesepuluh, seluruh orang di lingkungan sekolah tanpa terkecuali harus dalam keadaan sehat, baik dari kepala sekolah, pendidik, pegawai dan siswa. Selalu memakai masker selama instansi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 973
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ disekolah. Sebelum memasuki gerbang sekolah satpam disekolah harus mengecek suhu tiap orang. Jika suhu melewati 37,3 derajat maka tidak diperkenakan masuk lingkungan sekolah. Kesebelas, rapat guru ataupun rapat wali murid diadakan secara daring untuk menghindari kerumunan. Selain strategi yang perlu dipersiapkan, berdasarkan wawancara dari guru kelas 5 di MI At-Tanwir yang bernama bapak Idrish menjelaskan bahwasannya dalam menerapkan pembelajaran new normal juga membutuhkan metode pembelajaran yang variasi agar tidak membosankan. Contohnya dengan menerapkan metode pembelajaran Flipped Classroom yang merupakan pembelajaran model terbalik, dikatakan model terbalik karena peserta didik dirumah diberikan penjelasan materi yang dipelajari secara mandiri dirumah. Kemudian di sekolah melanjutkan berdiskusi dikelas atau Active Learning dan disertai penguatan materi di akhir pembelajaran. Hal tersebut diterapkan dikarenakan mengingat durasi waktu belajar disekolah yang sangat terbatas.(Adawiyah et al., 2021) PENUTUP Covid-19 merupakan penyakit yang tidak bisa diduga datangnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan pandemic. Tetapi, sekarang pandemic sudah berakhir. Maka kemendikbud mengeluarkan peraturan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka dengan beberapa syarat yaitu tenaga pengajar dan siswa harus sudah di vaksin menimal dosis 2, tetap menerapkan 5M di sekolah serta pembelajaran dilakukan tidak full kompetensi dasar. Kepala sekolah juga harus mencari jalan terbaik agar pembelajaran tatap muka dilakukan dengan baik. Terdapat pula kekhwatiran orang tua melepas anaknya untuk pembelajaran tatap muka, tetapi karena matangnya persiapan membuat mereka yakin. (Sabiq, 2020) DAFTAR PUSTAKA Adawiyah, R., Isnaini, N. F., Hasanah, U., & Faridah, N. R. (2021). Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka pada Era New Normal di MI At- 3814-3821. Tanwir Jurnal Basicedu, 5(5), Bojonegoro. Anggrawan, A. (2019). Analisis Deskriptif Hasil Belajar Pembelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran Online Menurut Gaya Belajar Mahasiswa. MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer, 18(2), 339-346. Annur, F., & Maulidi, A. (2021). Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19. In MAHAROT: Journal of Islamic Education (Vol. 5, Issue 1). Sabiq, A. F. (2020). Persepsi Orang Tua Siswa tentang Pembelajaran Tatap Muka pada Era New Normal Pandemi Covid-19. Journal of Islamic Education Research, 1(03). Suryani, L., Tute, K. J., Nduru, M. P., & Pendy, A. (2022). Analisis FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 974
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa New Normal. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(3), 2234- 2244. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 975
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER Alifta Rahma Putri Firdaus; Roselina Febria Karmen; Anggi Sintya Dewi; Dian Tannia Rachman; Dewi Kusumawati Riawan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya E-mail: Abstrak Masalah kesetaraan gender di Indonesia masih sulit direalisasikan, karena stigma buruk dan deskriminasi dari masyarakat yang melekat. Budaya partiarki merupakan warisan turun temurun yang masih diadopsi oleh berbagai negara asia, termasuk Indonesia. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Meski saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tak mengenal gender, budaya ini tak serta merta menghilang. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaran gender. Pada Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting karena terdapat materi-materi yang mendukung pemahaman perspektif gender, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memberi pemahaman dalam konteks gender melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan begitu dapat mencapai masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam beriteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen (civil society). Metode penulisan dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil paper menunjukan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting bagi warga negara Indonesia secara luas dalam memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM untuk mewujudkan perspektif pada gender dengan baik. Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pendidikan Kewarganegaraan, Perwujudan. Abstract The problem of gender equality in Indonesia is still difficult to realize, because of the bad stigma and discrimination from society that is inherent. Patriarchal culture is a hereditary heritage that is still adopted by various Asian countries, including Indonesia. Patriarchy is a social system that places men as the main central authority figures in social organizations. The position of men is higher than that of women in all aspects of social, cultural and economic life. Although Indonesia currently has a legal basis that does not recognize gender, this culture does not necessarily disappear. Education has an important role in realizing gender equality. In Citizenship Education, it is important because there are materials that support the understanding of a gender perspective, namely democracy and human rights. The purpose of this research is to realize gender equality by providing understanding in the context of gender through Citizenship Education. In this way, we can achieve a modern society characterized by democratization in interacting in an increasingly plural and heterogeneous society (civil society). Writing method with literature study approach. The results of the paper show that citizenship education plays an important role for Indonesian citizens in general in providing knowledge about democracy and human rights to realize a gender perspective properly. Keywords: Gender Equality, Civic Education, Embodiment. PENDAHULUAN Latar Belakang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 976
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pengertian Gender diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), gender juga sering dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yaitu kodrat, padahal tidak demikian. Jenis kelamin (Seks) diartikan hanya sebatas manusia ada yang sebagai laki-laki dan perempuan secara fisik, sedangkan gender bermakna lebih luas daripada sekedar jenis kelamin. Secara Etimologis kata ‗gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‗jenis kelamin' (John M Echols dan Hassan Shadily). Kata ‗gender' juga bisa diartikan sebagai ‗perbedaan yang tampak antara laki- laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Neufeldt, 1984). Secara terminologis, ‗gender' dapat didefinisikan sebagai harapan harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993). Sedangkan menurut Elaine Showalter ‗gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989). Disebutkan dalam Woman's Studies Enclyclopedia mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004). Dari beberapa definisi tentang gender diatas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki yang dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, mentalitas, nilai dan perilaku, dan emosi serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Pengertian PKN Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah studi untuk mengembangkan, melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berasal dari budaya para leluhur bangsa Indonesia. Pendidikan nilai berarti juga pendidikan kewarganegaraan yang memuat pendidikan nilai dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan pedoman nilai yang ada. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai akan mengantarkan warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas yang ditandai dengan terwujudnya sebuah warga negara yang baik, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Para ahli Cogan (1994) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian citizenship education diartikan lebih luas. Artinya Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sebagai suatu mata pelajaran, tapi mencakup berbagai pengalaman belajar yang membantu pembentukan totalitas warganegara agar mampu berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab baik yang terjadi di sekolah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun media massa. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini dapat terjadi, jika kita dapat menemukan materi-materi yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan seperti demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kunci penting untuk menerapkan negara hukum (rechtstaat) yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu bagian penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia adalah kesetaraan gender. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 977
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mahasiswa, maupun masyarakat warga negara secara luas tentang pentingnya perspektif gender yang benar dalam terwujudnya kesetaraan gender dalam konteks masyarakat yang madani. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, pendidikan, dan politik masih menjadi PR besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pada zaman sekarang, kemajuan dalam bidang teknologi berkembang semakin pesat dan membawa pada era yang disebut dengan globalisasi. Pada awal munculnya globalisasi pasti ditandai dengan kehidupan manusia yang fundamental dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Pada awal lahirnya knowledge society, juga ditandai dengan banyaknya ilmu pengetahuan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Selain itu, ―global village‖ yang terus mengiringi dan semakin memperkecil makna perbedaan jarak, ruang dan waktu. Selain itu, dalam hegemoni ilmu pengetahuan baru yang semakin meluas juga memunculkan kritik feminisme yang kerap mengkoreksi dan menolak kebenaran universal epistemologi positivistik yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang bersifat partikular, sarat dengan bias kultur dan gender. Pada zaman sekarang, perbedaan gender tidak akan menjadi masalah yang rumit jika sedari awal tidak membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia, terutama untuk manusia perempuan. Dalam hal ini konsep gender membawa permasalahan atas ketidakadilan konsep sosial dalam masyarakat dan menjadi pembahasan yang serius untuk dikaji. Ideologi perbedaan gender melahirkan dampak yang sangat signifikan bagi sebuah agama, sosial masyarakat, bahkan pemerintah. Dalam konsep gender ini, laki-laki akan lebih sering dipandang karena kedudukannya yang lebih tinggi daripada perempuan, hal ini juga didukung oleh agama dan budaya. Sering kita ketahui bahwa masih banyak para perempuan yang tidak mendapatkan keadilan atas dirinya. Bentuk ketidakadilan gender ini tergantung pada struktur ekonomi dan organisasi sosial dari masyarakat tertentu dan pada budaya dari kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut. Contoh kecilnya saja dapat dilihat dari pembagian upah bulanan para pegawai yang di mana pegawai perempuan akan mendapat gaji yang lebih kecil dibanding dengan pegawai yang itu bentuk ketidakadilan gender dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan struktur ekonomi dan organisasi sosial dari masyarakat seperti, marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi gender seperti marginalisasi perempuan juga tergantung dan bersumber pada wilayah negara, keyakinan, masyarakat, agama. laki-laki. Padahal jabatan mereka juga sama. Selain Berbagai tradisi masih mempunyai sifat diskriminatif dan juga masih di normalisasikan oleh beberapa kelompok dan lapisan masyarakat. Hal ini yang kemudian membentuk suatu perspektif yang di mana perspektif tersebut FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 978
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ mengatakan bahwa ranah politik bukanlah suatu lingkungan yang tepat untuk perempuan karena perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak bisa memimpin suatu golongan atau organisasi tertentu. Akibatnya perempuan menjadi terbatas dalam mengekspresikan dan menyuarakan apa yang ingin ia sampaikan. Sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk terjun ke bidang nonpolitik. Ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi membuat perempuan sulit mendapatkan hak, baik dari sisi sosial hingga ekonomi. Berdasarkan catatan Global Gender Gap Report, posisi Indonesia di 83 dari 153 negara. Masalah kesetaraan gender di Indonesia masih sulit direalisasikan, karena stigma buruk dan deskriminasi dari masyarakat yang melekat. Budaya partiarki merupakan warisan turun temurun yang masih diadopsi oleh berbagai negara asia, termasuk Indonesia. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Pinem, 2009). Meski saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tak mengenal gender, budaya ini tak serta merta menghilang. Mengubah stigma memang tak semudah membalikan telapak tangan, masih banyak tantangan dan perbedaan yang sepatutnya disadari oleh seluruh pihak. Terutama pada lingkungan masyarakat maupun industri profesional seperti wilayah perkantoran. Ketimpangan gender pun semakin terlihat di masa pandemi covid-19. Perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, harus menghadapi berbagai tantangan. Seperti, beban sebagai pendidik, pencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga. Perempuan juga termasuk warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya yang harus dijamin oleh negara. Jaminan hak setiap warga negara ini jelas secara rinci dijabarkan dalam Pasal 28 Undang- undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaran gender. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri yang dimana ditandai dengan adanya perubahan sikap, pola pikir, yang dilakukan oleh setiap masyarakat, masyarakat tersebut sangat berkontribusi dibidang pembanguna. Pada pendidikan kewarganegaraan terdapat materi-materi yang mendukung pemahaman perspektif gender, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Walau demikian, pembahasan demokrasi dan hak asasi manusia masih belum mengkerucut tentang pemahaman konsep gender. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting di sini untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mahasiswa, maupun warga negara secara luas tentang pentingnya perspektif gender yang benar demi terwujudnya kesetaraan gender dalam konteks masyarakat madani atau civil society. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 979
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ ingin menunjukan persamaan dan sebuah keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang masih belum tercapai. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih adanya budaya patriaki yang kuat dan pandangan seorang laki-laki dalam mempengaruhi pola piker, prilaku, serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Perwujudan keadilan dan kesetraan gender merupakan sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan. Situasi pada sosial budaya bertentang relasi gender menunjukan bahwa perbedaan jenis kelamin ditafsirkan secara sosial melalui mitos, sosialisasi, budaya, kebijakan pemerintah, hukum, serta parktik yang sering lebih menguntungkan laki-laki, serta tidak adil bagi perempuan seperti, yang dimana kedudukan seorang wanita dibawah kedudukan seorang laki-laki, pembatasan seseorang wanita dalam berkarir, serta kekerasan berbasis gender. Dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang pasti Sehingga dibuatkan RUU (Rancangan Undang-Undang) kesetaraan dan keadilan Gender oleh anggota DPR RI. Instrumen hukum Indonesia melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. UU No.68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women's Political Rights). 3. UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Againts Women). 4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Internasional Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights). 6. UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights). Pada Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J ayat 2 mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam UUD 1945 ketentuan HAM termuat dalam Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 2 bahwa perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak pula mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada sebuah undang-undnag yang mengatur secara komprehesif tentang perlindungan ak- hak perempuan dari tindakan yang mengandung diskriminasi terhadap seorang perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu tujuan besar dari penelitian ini adalah mengetahui pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan kesetaran gender dalam masyarakat. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 980
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Rumusan Masalah Dari latar belakang penelitian yang berjudul ―Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender‖, penulis dapat merumuskan masalah ―Bagaimana Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender‖. METODE PENELITIAN Penelitian yang berjudul "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender" ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan studi kepustakaan merupakan metode di dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau juga bisa berupa karya tulis ilmiah. Tujuan dari pengumpulan data, karya tulis ilmiah, dan kepustakaan lainnya adalah untuk memecahkan masalah secara lebih teliti dan mendalam dari beberapa sumber pustaka yang cukup relevan. Sumber-sumber yang dikumpulkan tersebut berasal dari artikel, jurnal, buku, dan sumber pustaka lainnya. Sehingga nantinya hasil yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder dianalisis secara deskriptif. Di mana ini berarti penelitian yang dilakukan lebih fokus pada penjelasan yang disusun secara urut terkait dengan fakta yang telah didapatkan selama proses penelitian. PEMBAHASAN S. Faktor Penyebab Munculnya Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan transformasi pembangunan mendasar yang berperan penting di dalam pergerakan pembangunan. Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan dalam kehidupan sosial masyarakat yang di mana dapat ditandai dengan adanya perubahan sikap pola pikir, apapun yang dilakukan oleh setiap masyarakat tersebut di dalam kontribusi di bidang pembangunan. Tetapi pada kenyataannya pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini masih menunjukkan kualitas yang rendah dan tidak sama merata. Dengan kenyataan yang ada atau realita yang ada justru terjadi dengan pendidikan di Negara yang begitu luas ialah pendidikan tidak merata ke seluruh penjuru nusantara dan di Era pembangunan sedang gencar gencar ini kesenjangan pendidikan masih dirasakan oleh kaum gender. Dengan rendahnya kualitas pendidikan Hal itu menyebabkan sumber daya manusia yang rendah pula sehingga membuat terjadinya sulit dalam berkembang. Pendidikan juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan manusia menjalani dunia kerja maupun dunia bermasyarakat. Ada beberapa apa pengertian pendidikan menurut para ahli yang tercantum di buku filsafat pendidikan karya Yunus, menurut prof. Herman H. Horn, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah Pendidikan merupakan salah satu FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 981
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia. pendapat lain dikatakan oleh M.J Langeveld mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Sedangkan menurut undang- undang no 12 tahun 2012 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian yang dijelaskan diatas bahwa pendidikan diharapkan mampu untuk mengubah seseorang menjadi perilaku yang dapat menampilkan atau melanjutkan kemampuan dirinya di segala lini kehidupan. Dari sebuah pendidikan manusia juga diharapkan untuk memiliki keahlian, keterampilan serta akhlak mulia yang dapat menjadi bekal bagian dalam meniti kehidupan dan kelak ketika ia menjadi panutan sebagai orang tua dan mampu mendidik anak-anaknya sebagai penerus generasi berikutnya. Kesenjangan gender (perempuan) di bidang pendidikan yang masih terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; 1. Fokus: Kesenjangan Gender ketidakmerataan pendidikan di Indonesia atau di tanah air disebabkan oleh beberapa faktor penting yang kemudian menjadikan penyebab timbulnya kesenjangan khususnya pada kaum perempuan sehingga anak-anak yang terutama kaum perempuan juga mengambil jalan pintas seperti dengan putus sekolah dan berdiam di rumah membantu tugas orang tua mengerjakan pekerjaan rumah bahkan ada yang membantu orang tua untuk bekerja. 2. Faktor Penyebab Kesenjangan dari faktor penyebab kesenjangan ini yaitu cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan hanya mengurusi tugas rumah tangga atau yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, ekonomi masyarakat yang lemah, keselamatan kaum perempuan jika jauh dari pengawasan orang tua. 3. Dampak yang ditimbulkan dampak kesenjangan tersebut adalah di mana pendidikan masyarakat yang rendah yang pada akhirnya itu akan berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan masyarakat yang lemah dan pembangunan suatu tempat secara fisik maupun nonfisik. Faktor-faktor penyebab kesenjangan pendidikan yang terjadi yaitu: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 982
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ a. Faktor ekonomi b. Faktor budaya c. Faktor lingkungan d. Faktor pergaulan e. Faktor pola pikir f. Dan faktor sarana dan prasarana pendidikan yang minim. Pada UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ―setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu‖, tetapi pada kenyataannya ketidak setaraan gender itu menyinggung atau membeda-bedakan jenis kelaminnya hal tersebut masih terjadi di kalangan masyarakat. Ketidak setaraan gender terjadi di di berbagai bidang kehidupan termasuk dibelah negara-negara di dunia. Meskipun ada kemajuan dalam peningkatan angka Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki tetapi sifat dan tingkat deskriminasi masih bersifat variatif di wilayah-wilayah tertentu. Berbagai pihak baik perempuan maupun anak-anak yang menanggung beban akan kesenjangan yang terjadi khususnya di bidang pendidikan. Tetapi sebenarnya beban atau dampak yang terjadi merupakan sebuah kerugian bagi semua pihak. Pada sebuah artikel menyatakan ada berbagai macam ketidak adilan yang dialami perempuan yang dikategorikan sebagai berikut; seseorang berdasarkan 1) Stereotyping Stereotyping atau labeling yang melekat pada diri perempuan biasanya berbau negatif seperti lemah, penakut, cengeng, dan sebagainya. Yang dapat memunculkan perbedaan dengan anak laki-laki yang diberi label kuat, pemberani, tabah. 2) Subordinasi Subordinasi yaitu adanya perilaku menomorduakan anak perempuan yang hampir terjadi di segala bidang sehingga perempuan ditempatkan sebagai posisi yang lebih rendah. 3) Marginalisasi Marginalisasi yaitu terpinggirkan nya kaum perempuan yang kebanyakan terjadi di bidang ekonomi yang dimana perempuan itu dianggap bukan seorang tulang punggung keluarga sehingga hal lebih rendah serta melakukan pekerjaan yang hanya bersifat teknis dan rutinitas saja. ini mendapatkan pandangan yang 4) Double burden Double burden dialami oleh wanita karir yang di mana tidak saja mengurusi pekerjaan pekerjaan rumah juga berperan ganda memikirkan pekerjaan karirnya. tangga tetapi 5) Kekerasan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 983
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ kekerasan yang terjadi pada diri perempuan baik fisik maupun psikis. Hal-hal tersebut merupakan ketidakadilan yang dibebankan yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga kaum perempuan menjadi imajinasi dan terjadilah ketidak setaraan gender. Hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan dan menghambat kaum perempuan untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria. Khususnya dalam bidang pendidikan kaum perempuan dianggap harus mengalah bila dihadapkan pada pilihan untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak setaraan gender khususnya di bidang pendidikan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini sungguh merupakan sebuah rahasia umum. Hal ini tidak dipungkiri lagi bahwa pemahaman dan pemikiran di atas masih mewabah terutama di kalangan masyarakat Ortodok yang masih sangat menjunjung tinggi budaya-budaya yang mendekati kepercayaan leluhur luhur lama. Masyarakat yang masih menganut paham di mana kaum perempuan adalah kaum yang lemah yang harus manut dan turut apa kata suami. Kaum perempuan tepatnya adalah di rumah serta tidak memerlukan pendidikan yang tinggi demi kelangsungan tentang anak tangga. Kebudayaan dan kepercayaan hidup rumah perempuan yang harus mengalah dibandingkan anak laki-laki masih tertanam kuat di pemahaman masyarakat seperti yang dituliskan oleh Ikke Herdiana bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh adanya konstruksi sosial dan budaya. Di tengah modernisasi yang semakin kuat masyarakat yang masih memegang teguh mitos-mitos lama yang menyatakan kekuatan dan kelemahan wanita. Bahwa pekerjaan wanita tidak sepatutnya dikerjakan oleh pria begitu juga sebaliknya pam pam lama yang seperti inilah yang membuat ketidakstabilan gender semakin mengakar kuat di lingkungan masyarakat. Landasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Penyususnan Rancngan Undang-Undang Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender Dibuatkannya RUU Kesetaraan dan Keadilan gender untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga khususnya permepuan agar terbebas dari diskriminasi sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945, UU No. 65 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Politik Perempuan, Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Mengenai Konfirmasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM), Undang- Undang No.11 Tahun 2005 Konfirmasi Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial serta Budaya, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 984
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Dari Rancangan Undang-Undang diatas, dapat memberikan harapan untuk tidak adanya tindakan diskiminasi yang terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin. yang samasebagaiwargaIndonesia. IntruksiPresidenNomor 9 Tahun 2000 Wahid mengenai atau genderdalampembangunannasional. Berikutisidariinpres No. 9 Tahun 2000 ; gender (1) pelaksanaan, program Undang- pembangunannasionaldarisudut agar pelaksanaanpengarustamakan gender. Setiapmasyarakat Indonesia mempunyaihak jenis tamakan kelamin pengarus Dilaksanakanpengarustamakan penyusunan, gender, (2) Diskriminasi Gender Melanggar Hak Asasi Manusia Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pendapat tentang gender dan seks termasuk dua hal yang sama. Tetapi jika lebih dipelajari lebih dalam, gender dan seks mempunyai makna yang tidak sama. Makna gender lebih berporos pada suatu identitas budaya yang sangat patuh pada satu unsur tertentu. Sedangkan seks berporospada suatu identitas yang berasal dari dalam diri sendiri sejak manusia lahir. Identitas manusia secara sosiologi, sangat berpengaruh terhadap kodratnya. Tetapi terkadang manusia belum mengetahui makna kodrat secara benar. Seperti contohnya adalah orang-orang beranggapan bahwa kodrat seorang perempuan adalah harus bisa melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Namun hal itu seorang perempuan. Kodrat perempuan hanyalah bukanlah kodrat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Untuk kegiatan pekerjaan rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan harus bisa melakukan hal tersebut. Bentuk diskriminasi gender yang sering kita temui adalah bukan hal yang tabu di mata masyarakat, khususnya bagi sebagian masyarakat yang masih belum paham akan terjadi ketimpangan dalam penerapan kesetaraan gender. tentang kesetaraan gender, seringkali perempuan Ketika kita berbicara mendapatkan hal yang tidak adil bagi mereka. Contohnya adalah dalam bidang pekerjaan. Perempuan seringkali mendapat gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan juga kesusahan dalam menaikkan jabatannya hanya karena orang-orang beranggapan mereka takut jika perempuan tidak bisa mengimbangi dirinya dengan pekerjaannya. Menurut Ihromi (2007:7) diskriminasi adalah sebuah perilaku yang melanggar hak manusia dalam sebuah kehidupan, yang mana setiap manusia FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 985
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ memiliki hak nya masing-masing. Baik itu hak dalam berpendapat, berpenampilan, sektor pekerjaan, dan lain sebagainya. Tak hanya di dunia nyata, di media televisi perempuan masih kurang dalam mendapatkan pengalaman baru yang notabenenya dapat dijadikan sebagai hak nya. Di televisi seringkali kita melihat bahwa laki-laki sebagai manusia yang aktif, gampang membaur, gagah dan berani. Sedangkan perempuan selalu ditampilkan sebagai manusia yang lemah, pemalu, manja, dan cengeng. Ketika kita mengkaitkan feminim dengan maskulin, tidak jarang di media televisi ataupun kehidupan nyata wanita digambarkan sebagai seseorang yang berada dalam ruangan domestik yang seringkali bergantung pada kekuatan dan kekuasaan laki-laki. Dalan sektor pemerintahan, seringkali wanita dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak dapat berkontribusi lebih banyak dibanding laki-laki. Karena banyak orang beranggapan bahwa perempuan tidak bisa mengimbangi pekerjaan di sektor pemerintahan karena dianggap lemah dan tidak tegas yang berbeda dengan laki-laki. Di dunia pendidikan pun perempuan masih seringkali dianggap remeh oleh sebagian orang karena menurut mereka perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, karena ketika perempuan tersebut memasuki dunia kerja ia hanya akan mendapat posisi karyawan rendah. Diskriminasi perempuan juga dapat menjadi dampak timbulnya pelecehan seksual. Yang mana pelecehan seksual ini mencegah perempuan untuk menampakkan jati dirinya secara nyata. Nuryoto (dalam Kurnianingsih, 2003, h.121) berpendapat bahwa akibat dari munculnya kasus pelecehan seksual adalah dari adanya rasa ketidaktahuan dalam diri seorang laki-laki yang sudah mendarah daging di lingkungannya yang mana seharusnya hal tersebut bukanlah hal yang adil.Beberapa pengertian yang sudah dijelaskan diatas adalah bentuk dari diskriminasi gender yang dapat mempengaruhi hak asasi manusia sebagai perempuan. Dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang adil karena bisa menghilangkan hak yang sebelumnya dimiliki oleh perempuan menjadi tidak terarah dan membuat perempuan selalu merasa terancam ketika ingin berpendapat di luar. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada spiritual keagamaan, didalam dirinya buat mempunyai kekuatan kepribadian yang baik, pengen-dalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan kete-rampilan yang diharapkan oleh dirinya serta masyarakat. Maka, mata pelajaran yang sangat berpengaruh pada mewujudkan kecerdasan tentang FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 986
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ demokrasi dan kewarganegaraan. Dari Azra pada Ubaedillah menyebutkan bahwa: hak asasi manusia merupakan pendidikan artinya pendidikan yang cakupannya lebih luas berasal pendidikan demokrasi serta pendidikan HAM sebab meliputi kajian serta pembahasan tentang banyak hal, seperti: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban rakyat negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga serta sistem yang ada dalam pemerintahan, politik, administrasi publik serta sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarga-negaraan aktif, dan sebagainya. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Sesuai pengertian yang dijelaskan oleh Azyumardi Azra, maka peran pendidikan kewarga-negaraan bukan hanya untuk menjadikan warga negara mengerti hak dan kewajibannya tetapi pendidikan kewarganegaraan pula berperan penting pada mem-berikan pengetahuan tentang demokrasi serta HAM demi mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender bisa terwujud Bila dari semua pihak ingin bersama-sama membentuk perspektif gender yang benar. pada memberi pemahaman yang benar wacana perspektif gender salah satu-nya lewat pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam memberikan perspektif yang benar serta sarana dalam mewujudkan kesetaraan gender. yang mendukung pemahaman perspektif gender, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Walau demikian, pembahasan demokrasi serta hak asasi manusia masih belum mengkerucut tentang pemahaman konsep gender. dari Winataputra (2015) pendidikan kewarganegaraan secara konseptual bisa dicermati dari tiga dimensi, yakni: menjadi bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan, menjadi program kurikuler pada lembaga pendidikan formal dan nonformal serta menjadi pembudayaan atau enkulturasi pada konteks kehidupan berbangsa serta bernegara. Kaitannya dalam konsep gender, maka pemahaman konsep gender masuk dalam ketiga dimensi yang dijabarkan oleh Winataputra. Pendidikan kewarganegaraan ada materi-materi Konsep gender harus diberikan dan diterapkan pada bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan lewat pendidikan kewarganegaraan. Konsep gender juga harus dimasukkan pada program kurikuler pada lembaga pendidikan formal dan nonformal pada upaya mewujudkan kesetaraan gender lewat mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. serta konsep gender menjadi pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara lewat pendidikan kewarganegaraan. Tantangan serta kendala bagi pendidikan kewarganegaraan pada mewujudkan kesetaraan gender begitu berat. tetapi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 987
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ dalam menciptakan good and smart citizenship memang tidak mudah, pemberian pendidikan kewarganegaraan asal taraf Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi masih dilakukan negara menjadi upaya menghasilkan warga negara yang sadar akan hak serta kewajiban. Begitu pun konsep gender, negara perlu menaruh perhatian lebih menggunakan memasukkan pendi-dikan gender dalam sebuah mata kuliah atau masuk dalam bagian materi resmi menjadi kuri-kuler pada pendidikan kewarganegaraan. ajar secara Materi-materi dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat mewujudkan kesetaraan gender; Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Materi ini penting karena didalamnya akan diberi pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada tingkatnnya, masing-masing dari mereka memiliki hak-hak sendiri. Hak asasi manusia dibatasi hak asai orang lain, jadi tidak bisa semena-mena terhadap perempuan karena disini perempuan yang selalu menjadi sasaran deskriminasi. Dalam materi hak asasi manusia budaya patriarki dihapuskan karena materi HAM tidak memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik semua individu memiliki HAM yang tidak boleh dilanggar karena HAM seorangpun boleh diperbudak atau dilindungi hukum. Tidak diperdagangkan, tak berperikamanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Negara jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan bertanggung pemenuhan HAM. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Jika materi HAM ini benar-benat bisa diresapi dan diimplementasikan maka secara perlahan akan terwujud kesetaraan gender. dikenakan siksaan atau perlakuan Demokrasi, berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Dalam pemerintahan demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 988
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Dengan adanya materi demokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu kehidupan yang lebih setara dengan menghargai perbedaan sebagai keniscayaan. Demokratisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila prasangka dan stereotipe terhadap kategori sosial seperti ras, etnis, agama dan gender masih menjadi cara pandang politik. PENUTUP Masih terdapat ketidaksetaraan gender di lingkungan masyarakat dan tidak sesuai dengan hukum. Hak masyarakat baik laki-laki maupun perempuan belum seimbang. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Melalui pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia, peserta didik diharapkan mampu mengerti tentang makna equality yang terdapat dalam materi demokrasi dan hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kesetaraan gender. Sekolah atau dalam ruang belajar harus membangun perspektif yang benar tentang gender. DAFTAR PUSTAKA Nurjanah, Nunung., & Lestyorini, Ratna Dewi. (2018). Pengaruh Penggunaan Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berperspektif Gender Terhadap Peningkatan Pengetahuan Kesetaraan Gender Pada Siswa Kelas Lima Sdn Kedokan Bunder 1 Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu. Jurnal Ilmiah Pendidian Dasar. Rahman, Samsul Hadi., Halid, Wildan., & Fadli, Hari. (2021). Urgensi Paradigma Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Journal of Education and Religious Studies. Siti, Maemunah. (2022). Presepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Ampenan Utara Kecamatan Ampenan. Sulistyowati, Yuni. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. Indonesia Journal of Gender Studies. Sumar, Warni Tune. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Musawa. Ulya, Inayatul. (2013). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan. Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman. Nursalim. (2011). Diskriminasi Gender Di Media Televisi. Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender. Putri, Erin Rahma. (2020). Diskriminasi Gender dan Budaya Patriaki (Analisis Semiotik Roland Barthes Dalam Film Bollywood Lipstick Under My Burkha). Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 989
SEMINAR NASIONAL ―Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia di Era Global‖ Suwarno. (2018). Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan Pesantren (Studi di Pesantren Al-Muhamad Cepu). Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 990