LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN NO .... TENTANG .... PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA RENSTRA ( Rencana Strategis ) Tahun 2018 - 2023
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk periode tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Di dalam Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Tapin yakni: "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis". Semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin sampai dengan lima tahun ke depan. Rantau, Januari 2019 i
BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ; b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan tentang Perundang-undangan
: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pengawasan dan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); (Lembaran 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 2012 Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Menetapkan 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tapin. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun. disingkat RPJPD adalah 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun. disingkat RPJMD 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan. 9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi yang pemerintah instansi pemerintah untuk dikoordinasikan oleh mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). kegiatan masyarakat atau
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan. 12. Hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan. (outcome) adalah segala sesuatu Pasal 2 (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023. (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini . tercantum dalam lampiran Pasal 3 (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
Pasal 4 Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin. setiap Ditetapkan di Rantau pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI TAPIN H. M. ARIFIN ARPAN Diundangkan di Rantau pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... I-1 1.2 Landasan Hukum ... I-4 1.3 Maksud dan Tujuan ... I-7 1.4 Sistematika Penulisan ... I-8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ... II-1 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ... II-4 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... II-7 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ... I-10 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ... III-1 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... III-2 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga ... III-2 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimatan Selatan .. III-3 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... III-4 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ... III-4 ii
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ... V-1 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... V-1 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... VI-1 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN... VII-1 BAB VII I PENUTUP... VIII-1 iii
Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 Tabel 2.1.2 Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018 Tabel 2.2 Daftar aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tabel T.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tabel T.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tabel T.28 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD iv
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Renstra SKPD merupakan perwujudan dari program- program yang terdapat di RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama 5 tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Kabupaten Tapin juga wajib menyusun Renstra SKPD untuk menindaklanjuti program-program Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023, khususnya program- program yang terkait dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dinas Tenaga Kerja perlu menuangkan program-program tersebut ke dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang disajikan dalam bentuk Rencana Strategis. Penyusunan program dan kegiatan ini perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas, serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, rencana strategis Dinas Tenaga Kerja yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ini adalah : 1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin BAB I PENDAHULUAN I - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Ketenagakerjaan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun. Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan. BAB I PENDAHULUAN I - 2
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 HUBUNGAN DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program - program strategis sesuai dengan kebutuhan masing - masing bidang dalam lingkup SKPD. Alur Mekanisme Penyusunan Renstra SKPD 2018-2023 BAB I PENDAHULUAN I - 3
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Isi landasan hukum dapat dicontohkan sebagai berikut: Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); BAB I PENDAHULUAN I - 4
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana BAB I PENDAHULUAN I - 5
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 21. Instruksi Presiden Nomot 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Geder; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Derah; 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Derah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin BAB I PENDAHULUAN I - 6
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 31. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 32. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 ini dimaksud sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya periode 2018-2023. b. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 ini bertujuan memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Tapin Periode 2018-2023. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2018- 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian BAB I PENDAHULUAN I - 7
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP BAB I PENDAHULUAN I - 8
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial syarat kerja dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2018, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah : 1. Tugas Pokok : Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ialah Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja. 2. Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mempunyai Fungsi 1. Perumusan Kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan,syarat- syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja; 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja; 4. Pembinaan, pengawasan pengendalian UPT; 5. Pengelolaan kesekretariatan; dan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunanr rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat terdiri atas : a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. 2. Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kerja. Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga kerja; c. Seksi Perluasan Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perluasan kerja. 3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan kelembagaan dan syarat-syarat kerja. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas: a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi hubungan industrial dan jaminan sosial; BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 2
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 b. Seksi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja, bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan syarat-syarat kerja. 4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BLK Tapin terdiri dari : Kasubag. TU UPT BLK Tapin Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 3. Struktur Organisasi Gambar tertera dibawah BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 3
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam Kerja melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan. a. Sumber Daya Manusia Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin beserta jabatannya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah 18 orang terdiri dari: Pejabat Struktural = 10 orang Staf / Pelaksana = 1 orang Jabatan Fungsional = 7 orang Jumlah = 18 orang Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Golongan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 No. Golongan Jumlah Keterangan L P 1. IV/c
1 2.
IV/a 2
1 3.
III/d 2
3 4.
III/c 3
1 5.
III/a
1 6. II/c 1 1 7. II/b 1 1 9 9 II - 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Sedangkan Tingkat Pendidikan Formal sebagian besar Sarjana dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.1.2 Uraian Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018 No. Jumlah PNS Menurut Pendidikan Formal SD SLTP SLTA D. III D.IV S.I S.2 Jumlah L P L P L P L P L P L P L P L P 1 Pejabat Struktural
2 Staf
Pelaksana
Jabatan
3 4 Fungsiona l J U M L A H
4 5 1 2 8 10 T o t a l PNS 18 Berdasarkan gambar komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang, pegawai yang berpendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 9 (sembilan) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan SLTA 6 (enam) orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Namun demikian, jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja masih banyak kekurangan terutama pada staf. b. Aset Berikut ini daftar Aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya: Tabel 2.2 Daftar Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 N0 Jenis Aset Jumlah (1) (2) (3) I Dinas Tenaga Kerja 229 Alat-alat Besar 1 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 5
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Electric Generating Set Lain-lain Alat-alat Angkutan Sepeda Motor Alat Kantorn dan Rumah Tangga Mesin jahit Filling Besi/Metal Filling Kayu Band Kas Lemari Kaca Lemari Kayu Meja Kayu/Rotan Meja Biro Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Tamu Kursi Biasa Kursi Lipat Meubeleur lainnya MOUBILER LAINNYA Lemari Es AC Unit Kipas Angin Televisi P .C Unit Lap Top Note Book Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain Printer Printer Scanner Peralatan Personal Komputer lain-lain Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Rapat Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Rapat Pejabat Lain-lain BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 1 4 2 217 11 6 9 2 1 2 11 5 5 2 18 84 5 21 1 4 1 2 5 5 2 1 3 3 1 4 1 9 2 4 4 4 II - 6
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 1 Alat Studio dan Alat Komunikasi 16 Proyektor + Attachment 2 Pesawat Telepon 1 Faxsimille 1 Alat Laboratorium Mesin Bordir Highspeed 5 TOTAL 229 Dari tabel daftar aset di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Berikut ini adalah Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja serta Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 1. Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 2. Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan : Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Padat Karya Produktif Bursa Kerja Online Penyuluhan Informasi Pasar Kerja Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Teknologi Tepat Guna 3. Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat kerja dengan melakukan kegiatan Pembinaan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja, dengan melakukan kegiatan pembinaan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan. 5. Penanganan masalah Kesehatan keselamatan kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan pembinaan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 7
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Disamping itu terdapat juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain melaksanakan kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja LLK Tapin Pemeliharaan Rutin/Bekala Sarana dan Prasarana LLK Tapin BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 8
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Dari tabel Review Pencapaian Kinerja di atas, dapat dilihat bahwa selisih antara target dan realisasi tidak terlalu signifikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa target sasaran telah tercapai dengan baik antara lain : 1. Dalam hal Penurunan Tingkat Pengangguran, melalui kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. Meskipun target Penurunan Tingkat Pengangguran rata-rata naik setiap tahunnya, namun tetap dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Pada Tahun 2017, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka yang dicapai sebesar 4,39%. 2. Dalam hal Angka Partisipasi Angkatan Kerja, dengan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang secara kontinyu dilaksanakan, diharapkan realisasi capaian tidak berbeda jauh dari target yang diinginkan, dan angka rasio yang menandakan walaupun target sasaran yang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Begitu pun sama halnya berkaitan dengan peningkatan kualitas angkatan kerja, dan kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan yg sangat diharapkan pencapaian pelayanan dinas tenaga kerja bisa semakin baik hasilnya didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dinas tenaga kerja selama 5 tahun kedepan yang sudah ditetapkan. Sedangkan permasalahan umum yang ditemukan dalam kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kabupaten Tapin adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani masalah tenaga kerja. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 9
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin a. Tantangan 1) Masih tingginya tingkat pengangguran yang tidak mempunyai keterampilan. 2) Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga memaksa pekerja memilih pekerjaan yang beresiko dengan imbalan yang rendah. 3) Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses Bursa Kerja sangat terhambat. 4) Terbatasnya Dana yang tersedia dibidang pelatihan, sehingga kegiatan Pelatihan Kerja sangat terbatas. 5) Ketertinggalan teknologi dan perangkat pelatihan keterampilan dalam menghadapi kemajuan teknologi. 6) Kurangnya Tenaga Instruktur karna sebagian sudah memasuki masa Purna tugas. 7) Banyaknya Pengangguran Terbuka sehingga memerlukan Pelatihan Untuk Terjun Kedunia Kerja. 8) Masih rendahnya Kesejahteraan Pekerja/Buruh, 9) Tidak adanya Mediator Hubungan 10) Masih banyaknya perselisihan buruh dan pengusaha. 11) Belum maksimalnya Peranan Lembaga Ketenagakerjaan secara Bipartit, Tripartit. 12) Masih rendahnya kesadaran bagi pekerja Informal untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. 13) Kurangnya pembinaan atau pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan. 14) Kurangnya SDM yang ada di DInas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. b. Peluang 1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Dukungan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja. 3) Koordinasi yang baik dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 4) Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 10
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menentukan beberapa pelayanan yang akan diberikan untuk periode 2018-2023 difokuskan pada : 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja BLK Tapin (meningkatkan ketrampilan tenaga kerja serta meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja). 2. Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi mengenai penempatan dan perluasan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, nasional dan internasional. 4. Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia antara penduduk lokal dan penduduk pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari terjadinya masalah sosial kemasyarakatan. 5. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 6. Meningkatkan akses/kemudahan peserta pelatihan yang berlokasi yang jauh melalui pelatihan MTU (Mobile Training Unit). 7. Dukungan Kepala Daerah dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 11
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain: 1) Kurangnya sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. 2) Belum adanya tenaga fungsional pengantar kerja. 3) Belum adanya tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial. 4) Belum adanya mobil operasional keperusahaan. 5) Kurangnya tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja. 6) Kurang memadainya Sarana dan prasarana. 7) Rendahnya Tingkat Pendidikan yang terdaftar sebagai pencari kerja Non Skill sehingga perlunya pembinaan bagi Tenaga Kerja. 8) Terbatasnya peralatan yang canggih sesuai dengan teknologi yang maju untuk pelatihan yang ada di BLK Kabupaten Tapin. 9) Masih banyaknya permasalahan antara pekerja dengan perusahaan. 10)Minimnya kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat melalui sektor formal maupun informal. 11)Semakin meningkatnya pengangguran yang tidak mempunyai ketrampilan. 12)Terbatasnya informasi dan data yang valid dan akurat perusahaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 13) Belum terbentuknya perlindungan dan pemberdayaan Ketenagakerjaan seperti pembentukan Asosiasi Pengusaha, Pekerja, Bipartit dan Tripartit. 14) Masih ada perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek. BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: 'BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS' Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: 1. Misi Pertama Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. 2. Misi Kedua Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa. 3. Misi Ketiga Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan. 4. Misi Keempat Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Misi Kelima Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government). Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapin tahun 2018- 2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kabupaten Tapin mendukung perwujudan misi kedua dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa dengan sasaran Menurunkan Angka Pengangguran. 3.3 Telahaan Renstra Kementerian / Lembaga Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, maka dirumuskan 9 (sembilan) BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III - 2
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu (a) penguatan perencanaan tenaga kerja nasional; (b) percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja; (c) percepatan sertifikasi profesi; (d) perluasan kesempatan kerja formal; (e) penguatan wirausaha produktif; (f) penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif; (g) penegakan hukum ketenagakerjaan; (h) peningkatan perlindungan pekerja migran; (i) pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel. 3.4 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2016-2021 diarahkan untuk : 1. Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja; 2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif. Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kalsel adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan 1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, 2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 3. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja, 4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, 5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. 6. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja. Berikut adalah Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada bidang ketenagakerjaan yaitu: 1. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja program : - Jumlah perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja program : - Persentase pencari kerja yang memperoleh sertifikasi kompetensi 3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja program: - Persentase penduduk yang bekerja BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III - 3
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara sebelah utara dengan Kabupaten HSS, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah timur dengan Hulu Sungai Selatan, dengan luas 2.174,95 km2, terdiri dari 12 kecamatan, 126 desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 186.672 jiwa dimana dalam dan mempunyai penghasilan alam yang sebagian besarnya adalah bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa, serta bumi kita yang kaya akan hasil tambang batubara. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsif pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan / atau program serta wajib melaksanakan KLHS tersebut kedalam penyusunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negative kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutanya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Rencana stategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS), namun lebih menitik beratkan pada program - program Ketenagakerjaan yang diarahkan pada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja LLK Tapin, program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama. BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III - 4
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: 1. Peningkatan paket pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 2. Penambahan SDM tenaga teknis dan tenaga adminstrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin (kuantitas dan kualitas). 3. Penambahan Sarana dan Prasaran yang mendukung pelayanan administrasi dan pelatihan. 4. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha. 5. Peningkan penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai ketenagakerjaan. BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III - 5
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkankan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan sekretariat 2. Menurunnya Pengangguran Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja / keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah. 2. Meningkatnya kesempatan kerja. 3. Meningkatnya kualitas angkatan kerja 4. Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tercantum sebagaimana dalam tabel berikut ini :
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, tercantum sebagaimana dalam tabel berikut ini: BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing- masing kegiatan. Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi. Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel T.27. yang akan menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tersebut. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Kabupaten Tapin yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 ditampilkan dalam tabel 6.1 dan 6.2 berikut : BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB VIII PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Rensta sangat memerlukan dukungan dan pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dan seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor :
Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dan menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.
Tim-tim yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi BAB VIII PENUTUP VIII - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 BAB VIII PENUTUP VIII - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 R BAB VIII PENUTUP VIII - 1
RENCANA STRATEGIS DISNAKER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJAMA IKU) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator) Meningkatnya kerja kesempatan Persentae Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) jumlah penduduk yang bekerja x 100% jumlah penduduk usia kerja dikali Meningkatnya Angkatan Kerja Terlatih Kualitas Persentase Angkatan Kerja yang lulus uji kompetensi (%) terlatih jumlah angkatan kerja terlatih yang lulus uji kompetensi x 100% jumlah angkatan kerja terlatih Meningkatnya Hubungan Ketenagakerjaan Kualitas Industril Persentase perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari) Jumlah kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari) x 100% Jumlah Kasus Meningkatnya penereapan tata kerja kelola yang layak, yaitu 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja (PKWT) 2. Jaminan Waktu Tertentu Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. : persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%) Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak x 100% jumlah perusahaan Target (%) 70 75 70 70 Sumber Data Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan Perluasan, Kesempatan UPTD BLK Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek Penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja DinasTenaga Kerja
No 1 Visi & Misi BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang dimulai dari Desa Tujuan/Sasaran Meningkatnya Kemamdirian dan Pemerataan Ekonom Daerah Menurunnya Pengangguran Program Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan RPJMD Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan (%) Persentase perlindungan tenaga kerja (%) Kondisi Awal 2017 2018 4,85%
4,39%
18,74%
22,11%
7,65%
60,75%
66,93%
85,71%
59,09%
99,53%
99,74%
2019 4,90%
4,0%
60%
45%
2020 5,00%
3,8%
60%
45%
Target 5 Tahun 2021
2022 5,20%
5,40%
3,6%
3,4%
60%
60%
45%
45%
2023 5,60%
3,2%
60%
45%
Kondisi Akhir 5,60%
3,2%
60%
45%
SKPD Penanggungja wa b
NO. 1 TUJUAN 2 Meningkatkan pelayanan sekretariat Menurunnya Pengangguran TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN Kondisi Awal 2017 2018 TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2022 2019 2020 2021 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,39%
4,00% 3,80% 3,60% 3,40% Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
70,00% 70,00% 70,00% 70,00% Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)
75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun 0 64,5 0 0 0 0 2023 9 100% 3,20% 70,00% 75,00% 0
NO. 1 TUJU AN -2 Meningkatkan pelayanan sekretariat Menurunnya Pengangguran REVISI IKU PADA RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN SASARAN 3 Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 4 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%) Kondisi Awal 2017 2018 100% 100% TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2021 -7 100% 2019 -5 100% 2020 -6 100% 2022 -8 100% 2023 100% Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,39%
4,00% 3,80% 3,60% 3,40% Meningkatnya kesempatan kerja Persentae Tingkat
70,00% 70,00% 70,00% 70,00% Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus uji kompetensi (%)
75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Meningkatnya Kualitas Hubungan Industril Ketenagakerjaan Persentase perselisihan kasus yang diselesaikan (tempo 7 hari) 0 0% 0 70% 70% 70% 70% Meningkatnya penereapan tata kerja kelola yang layak, yaitu : 1. Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 3. Struktur Skala Upah 4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS). persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (%) 0 0% 0 70% 70% 70% 70% 9 3,20% 70,00% 75,00%
VISI : MISI II : Tujuan Meningkatkan pelayanan sekretariat Menurunnya Pengangguran 1 1 2 3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang dimulai dari Desa Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja 1 2 Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Meningkatkan kerja sama dalam rangka pemberdayaan pencari kerja dengan pihak terkait Meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja yang non skill dan pekerja melalui bintek, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan 1 2 Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan Peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pencari kerja bersama pihak terkait Meningkatkan jumlah pelaksanaan bintek, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan pekerja Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan Meningkatkan keharmonisan Hubungan Industrial, pengawasan tenaga kerja yang ada diperusahaan serta kesejahteraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang di desa dan perkotaan Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah tentang ketenagakerjaan dan jaminan sosial
VISI : MISI II : Tujuan Meningkatkan pelayanan sekretariat Menurunnya Pengangguran REVISI IKU RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang dimulai dari Desa Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan 1 Meningkatnya kesempatan kerja 1 Meningkatkan kerja sama dalam rangka pemberdayaan pencari kerja dengan pihak terkait 1 Peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pencari kerja bersama pihak terkait 2 Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Terlatih 2 Meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja yang non skill dan pekerja melalui bintek, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan 2 Meningkatkan jumlah pelaksanaan bintek, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan pekerja 3 Meningkatnya Kualitas Hubungan Industril Ketenagakerjaan 3 Meningkatkan keharmonisan Hubungan Industrial, pengawasan tenaga kerja yang ada diperusahaan serta kesejahteraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang di desa dan perkotaan 3 Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah tentang ketenagakerjaan dan jaminan sosial 4 Meningkatnya penerapan tata kerja kelola yang layak 4 Meningkatkan ketertiban administrasi tata kerja kelola yang layak 4 Meningkatkan sosialisasi dan monitoring ke perusahaan- perusahaan.
Tujuan 1 Meningkatkan pelayanan sekretariat Sasaran 2 Meningkatnya penyediaan administrasi perkanotran, sarana dan prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah Kode 4 Program dan Kegiatan 5 Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 2018 2019 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 2022 target Rp Target Rp target Rp target Rp 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase unit kerja yang mendapat kan pelayanan administrasi perkantoran (%) 85,72% 100% 100% 370.875.547 100% 370.875.547 100% 385.875.547 100% 391.891.234 Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) 12 12 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan) 12 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 target 16 100% 100% 100% 12 12 2023 Rp 17 403.394.801 40.000.000 25.000.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Target Rp 18 19 100% 100% 100% 1.922.912.676 60 200.000.000 60 125.000.000 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab 20 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Tapin Expo Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rehab gedung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan waktu penyediaan cetakan dan penggandaan (bulan) waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan) waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) Jumlah pelaksanaan Tapin Expo (kali) waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor (bulan) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%) Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional (bulan) waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (bulan) waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan) jumlah peralatan gedung kantor (unit) jumlah rehab gedung (buah) Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) 12 12 12 1 12 66,68% 12 12 0 0
12 1
12 100%
12 79
12 1
12 100%
12 9
100% 1.800.000 54.450.000 199.825.547 20.000.000 29.800.000 65.877.239 24.250.000 2.500.000 30.127.239 9.000.000
2.700.000 12 12 12 1 12 100% 12 12 12 9 1 100% 1.800.000 54.450.000 199.825.547 20.000.000 29.800.000 78.889.192 24.250.000 2.500.000 23.139.192 9.000.000 20.000.000 2.700.000 12 12 12 1 12 100% 12 12 12 9 1 100% 1.800.000 54.450.000 214.825.547 20.000.000 29.800.000 183.301.338 24.250.000 2.500.000 43.139.192 9.000.000 104.412.146 2.700.000 12 12 12 1 12 100% 12 12 12 9 1 100% 1.800.000 54.450.000 220.841.234 20.000.000 29.800.000 233.301.338 24.250.000 2.500.000 43.139.192 9.000.000 154.412.146 2.700.000 12 12 12 1 12 100% 12 12 12 9 1 100% 1.800.000 54.450.000 220.841.234 20.000.000 29.800.000 283.301.338 24.250.000 2.500.000 43.139.192 9.000.000 204.412.146 2.700.000 60 60 60 5 60 100,00% 60 60 60 45 1 100% 9.000.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 272.250.000 Dinas Tenaga Kerja 1.056.159.109 Dinas Tenaga Kerja 100.000.000 Dinas Tenaga Kerja 149.000.000 Dinas Tenaga Kerja 844.670.445 Dinas Tenaga Kerja 121.250.000 Dinas Tenaga Kerja 12.500.000 Dinas Tenaga Kerja 182.684.007 Dinas Tenaga Kerja 45.000.000 Dinas Tenaga Kerja 483.236.438 Dinas Tenaga Kerja 13.500.000
Menurunnya Pengangguran Meningkatnya kesempatan kerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Jumlah Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buah) Jumlah Laporan keuangan Semesteran & Akhir Tahun (buah) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) 13 2 4,85% 4,39% 18,74% 0,00% 100% 13 2
22,11% 0,00% 0,00% 13 2 4,00% 70,00% 0 0,00% 45,00% 1.350.000 1.350.000 137.482.500 13 2 3,80% 70,00% 40,00% 60,00% 45,00% 1.350.000 1.350.000 137.482.500 13 2 3,60% 70,00% 40,00% 60,00% 45,00% 1.350.000 1.350.000 137.482.500 13 2 3,40% 70,00% 40,00% 60,00% 45,00% 1.350.000 1.350.000 137.482.500 13 2 3,20% 70,00% 40,00% 60,00% 45,00% 1.350.000 1.350.000 137.482.500 65 10 3,20% 70,00% 40,00% 60,00% 45,00% 6.750.000 Dinas Tenaga Kerja 6.750.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 687.412.500
Bursa Kerja Online Penyuluhan Informasi Pasar Kerja Pelatihan Kewirausahaan Padat Karya Produktif Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai Pelatihan Teknologi Tepat Guna Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tim penanggulangan PMI non prosedural (Satgas) Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%) jumlah pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online (orang) Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja (orang) jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (orang) Jumlah masyarakat/pencari kerja yang diberikan fasilitas sistem pendanaan Jumlah Peserta Sosialisasi Siap Pakai jumlah wirausaha baru yang mendapat pelatihan (orang) Jumlah peserta Sosialisasi PMI (Pekerja Migran Indonesia) jumlah orang 0,00% 1885 75 10 22 75 10
7,65%
2234 75
0 22
75 10
10,00%
2500 50
20 0
0 10
91.050.000 11.940.000 20.222.500
14.270.000
10,00% 2500 50 20 22 75 10 25 23 91.050.000 11.940.000 20.222.500 40.000.000 10.000.000 14.270.000 10.000.000 10.000.000 10,00% 2500 50 20 22 75 10 25 23 91.050.000 11.940.000 20.222.500 52.500.000 10.000.000 14.270.000 10.000.000 10.000.000 10,00% 2500 50 20 22 75 10 25 23 91.050.000 11.940.000 20.222.500 95.000.000 10.000.000 14.270.000 10.000.000 10.000.000 10,00% 2500 50 20 22 75 10 25 23 91.050.000 11.940.000 20.222.500 105.000.000 10.000.000 14.270.000 10.000.000 10.000.000 10,00% 12500 250 100 88 300 50 25 23 455.250.000 59.700.000 101.112.500 292.500.000 40.000.000 71.350.000 40.000.000 40.000.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin Pedidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK Tapin Rehab Gedung Workshop/Bengkel Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Hubungan Hukum & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan (orang) Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana BLK Tapin (bulan) jumlah gedung workshop/bengkel yang direhab Persentase Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Jumlah Kasus yang terselesaikan (kasus) Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja (orang) 0,00% 60,75% 32 12
85,71%
99,53%
6 262
66,93%
0 12
59,09%
99,74%
13 278
16 12
10 550
63.050.000 20.000.000 43.050.000
39.105.000 14.750.000 1.500.000 75% 75% 16 12 1 50,00% 50,00% 10 0 63.050.000 20.000.000 33.050.000 10.000.000 57.105.000 17.425.000
16 12
10 0
63.050.000 20.000.000 43.050.000
57.105.000 17.425.000
16 12
10 0
63.050.000 20.000.000 43.050.000
57.105.000 17.425.000
16 12
10 0
63.050.000 20.000.000 43.050.000
57.105.000 17.425.000
80 60
50,00% 50,00% 50 0 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 315.250.000 Dinas Tenaga Kerja 100.000.000 Dinas Tenaga Kerja 205.250.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 267.525.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 84.450.000 1.500.000 Dinas Tenaga Kerja
Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripatit Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Ketenaga Kerjaan Dewan Pengupahan Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Sosialisasi Jamsostek Sektor Formal dan Informal Jumlah Peraturan Perusahaan (buah) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit (orang) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Ketenagakerjaan (orang) jumlah orang 0 269 35 35
0 269
35 35
0 100
30 30
1.940.000 9.165.000 11.750.000
679.090.286 30 100 30 30 14 1.500.000 9.640.000 10.290.000 11.750.000 6.500.000 710.102.239 30 100 30 30 14 1.500.000 9.640.000 10.290.000 11.750.000 6.500.000 829.514.385 30 100 30 30 14 1.500.000 9.640.000 10.290.000 11.750.000 6.500.000 885.530.072 30 100 30 30 14 1.500.000 9.640.000 10.290.000 11.750.000 6.500.000 947.033.639 120 500 150 150 56 6.000.000 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 40.500.000 Dinas Tenaga Kerja 50.325.000 Dinas Tenaga Kerja 58.750.000 Dinas Tenaga Kerja 26.000.000 4.051.270.621
NO. (1) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2) Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) Persentase Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (3) 18,74%
100,00%
0 60,75%
85,71%
(4) 22,11%
7,65% 66,93% 59,09% (5) 0,00% (6) (7) (8) (9) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 0,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 99,53% 99,74% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (10) 40,00% 60,00% 45,00% 10,00% 75,00% 50,00% 50,00%