Indonesian Notary Indonesian Notary Volume 4 Article 28 3-31-2022 Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia Yang Berbasis Web Di Indonesia Christy Yanuar Wahjudin Follow this and additional works at: Part of the Commercial Law Commons, Contracts Commons, Land Use Law Commons, and the Legal Profession Commons Recommended Citation Recommended Citation Wahjudin, Christy Yanuar (2022) "Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia," Indonesian Notary: Vol. 4, Article 28. Available at: This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.
Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia Web Di Indonesia Cover Page Footnote Cover Page Footnote Mariam Darus Badrulzama, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001, hal. 6. Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1), 2020, hal. 127. Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 juncto Pasal 15. Tan Thong Kie, Studi Notariat & SerbaSerbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), Cetakan I, hal. 449. Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009, buku II), hal. 48. UUJN, op.cit, Pasal 16 ayat (1) huruf b. Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 48. Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hal. 132. Ibid,, hal. 117. Ibid, hal. 10. Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN 185, TLN 6400. Dikutip dari KBBI online diakses dari pada 9 November 2021 Ria, 6 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Buka Kantor Notaris, diakses tanggal 9 November 2021 diakses pada 9 November 2021. Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmat Safa'at. "Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Brawijaya , 2015, hal. 31 Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998, hlm. 4, artikel 2 huruf (f) Edmon Makarim, op.cit, hal. 32-33 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, (Jakarta : Erlangga), hal. 46 Tan Thong Kie, Studi Notariat Buku I, (Jakarta : PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 162 Dikutip dari KBBI online diakses dari diakses pada 9 November 2021 diakses pada 12 November 2021. Yodhi Yuniarthe, Jurnal Sistem Otomasi Perkantoran sebagai Aplikasi Pendukung Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, hal. 2-3 Wawancara dengan Ibu Alin, karyawan dari PT Averin Informatika Teknologi, tanggal 9 November 2021. Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 158 Lumban Tobing, G.H.S, op.cit, hal. 237-238 Ridwan, Igantius, Hukum Profesi tentang Profesi Huku, (Semarang : CV Ananta, 1994), hal. 133 Emma Nurita, op.cit, hal. 25. This article is available in Indonesian Notary:
KEPATUHAN PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PERKANTORAN NOTARIS YANG BERBASIS WEB DI INDONESIA Christy Yanuar Wahjudin Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Abstrak Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus mengumpulkan data dan dokumen kliennya, menyimpan serta memproses data dan dokumen tersebut untuk dituangkan ke dalam akta. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pengelolaan data klien, arsip dan administrasi lainnya. Penggunaan sistem cloud computing ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa permasalahan, terutama terkait keamanan data yang berhubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Di dalam tesis ini, akan dibahas mengenai langkah-langkah yang dapat Notaris lakukan dalam menjaga keamanan data dan dokumen yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran yang digunakan oleh Notaris dikaitkan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Selain itu, tesis ini akan membahas peran dari sistem elektronik perkantoran itu sendiri kepada kinerja Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dimana akan digambarkan dan dijelaskan secara mendalam mengenai gejala yang timbul atas pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Hasil dari analisa kepada pokok permasalahan adalah Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik perkantoran yang akan dipakai oleh Notaris sudah memenuhi kriteria pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik serta Notaris dapat menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan berpendoman dengan prinsip Rahasia Jabatan Notaris untuk menunjang kelangsungan jabatannya. Peran CNOT dan E-NOTDIGITAL sebagai contoh sistem elektronik perkantoran di Indonesia sangat memudahkan kinerja Notaris dengan modul- modul yang mereka punyai dalam sistem mereka. Namun kembali lagi kepada keamanannya, sebuah sistem elektronik pasti tidak selalu sempurna, maka dari itu Notaris tetap harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalanan fungsi jabatannya. Kata Kunci : cyber notary, sistem elektronik cloud computing, data pribadi. 1. Pendahuluan Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia telah berpengaruh terhadap segala macam aspek kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi tersebut mempermudah pelaksanaan berbagai keperluan kehidupan. Informasi sangat mudah didapat karena perkembangan ilmu pengetahuan berkat hadirnya internet. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310
aspek kehidupan lainnya.1 Sekarang ini, sistem pelayanan publik oleh pemerintah sedang dikedepankan, khususnya pelayanan yang berbasis elektronik.2 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang.3 Menurut Tan Thong Kie4, bahwa keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (figure) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar) atau (unimpeachhable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari- hari akan datang. Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.5 Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki makna bahwa Notaris merupakan salah satu organ negara yang mendapatkan amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan. Salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.6 Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keharusan untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris bertujuan untuk menjaga keauntetikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Akta autetik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga terhadap akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dalam akta tersebut.7 Apabila penyimpanan dan pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akta tersebut 1 Mariam Darus Badrulzama, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001, hal. 6. 2 Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1), 2020, hal. 127. 3 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 juncto Pasal 15. 4 Tan Thong Kie, Studi Notariat & SerbaSerbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), Cetakan I, hal. 449. 5 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009, buku II), hal. 48. 6 UUJN, op.cit, Pasal 16 ayat (1) huruf b. 7 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 48. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 591
kehilangan keautentikannya, sehingga akta tersebut hanya memiliki nilai pembuktian seperti akta di bawah tangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris dalam praktiknya secara konvensional merupakan hal yang dapat dirasa sulit dan merepotkan karena banyaknya dokumen yang harus disimpan dan dijaga keutuhannya, mengingat Protokol Notaris adalah Arsip Negara. Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol Notarisnya sepanjang hayat jabatannya dan tanggung jawab penyimpanan tersebut akan diberikan kepada Notaris yang menggantikannya sehingga kewajiban penyimpanan Protokol Notaris dapat menjadi lebih berat lagi. Selain itu, risiko lainnya karena force majeure seperti kebakaran, banjir, pencurian dan hama dapat saja terjadi kepada Protokol Notaris tersebut. Sedangkan Protokol Notaris tersebut dibuat untuk bertujuan terciptanya kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Walaupun dalam UUJN diatur mengenai Protokol Notaris yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), namun dalam prakteknya MPD mungkin akan kewalahan terkendala tempat dan dana untuk menyimpan Protokol Notaris yang banyak tersebut. Selain itu menurut Edmon Makarim, meskipun jabatan Notaris telah berlangsung sejak lama, namun dalam praktiknya masih banyak kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain: 1. "Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan); 2. Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keautentikan; 3. Lemahnya bukti pendukung keautetikan identitas subjek hukum; 4. Pemalsuan akta Notaris; 5. Benturan kepentingan Notaris dalam pembuatan akta; 6. Pelanggaran kerahasiaan; 7. Perlindungan atas data pribadi para pihak; 8. Pertanggungjawaban pajak; dan 9. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait."8 Melihat hal ini, Notaris yang diharapkan memberikan kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi yang biasanya sangatlah diperlukan atau dibutuhkan oleh para pihak dalam pemberian pelayanan jasa diharuskan untuk berinovasi.9 Perkembangan ini memunculkan konsep electronic notary dan juga cyber notary. Berdasarkan literatur yang menerangkan sejarahnya, istilah cyber notary dan electronic notary lahir dari 2 (dua) konsep yang berbeda yaitu istilah "e-notary" yang dipopulerkan oleh ahli hukum negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah "cyber notary" dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi common law.10 8 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hal. 132. 9Ibid,, hal. 117. 10Ibid, hal. 10. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 592
Di Indonesia sendiri tidak ada definisi yang menjelaskan tentang cyber notary ini. Namun jika merujuk pada UUJN, istilah "cyber notary" dimuat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan", antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Emma Nurita menyatakan bahwa cyber notary adalah konsep teknologi digital untuk menjalankan tugas dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta notarial menggunakan perkembangan media elektronik atau paperless (tanpa berbasis kertas) dan juga tanpa berhadapan langsung.11 Permasalahan mengenai penyimpanan Protokol Notaris dan dokumen lain Notaris ini dapat dipermudah dengan cara melakukan penyimpanan akta secara elektronik, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari cyber notary. Penggunaan perangkat komputer bagi Notaris bukan merupakan suatu hal yang asing lagi karena saat ini Notaris membuat akta, menyimpan catatan- catatan dan data-data yang diperlukan untuk menunjang efisiensi kinerja Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Protokol Notaris juga merupakan bagian dari Arsip Negara sehingga dalam penyimpanannya seharusnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan didukung oleh Lembaga Kearsipan Nasional (Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI) sebagai penyelenggara Kearsipan Nasional, khususnya dalam hal pembinaan kearsipan dan penyimpanan arsip secara elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Kearsipan, dibuatnya arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain telah dimungkinkan sehingga berdasarkan hal tersebut penyimpanan arsip secara elektronik dapat dilakukan. Selain dari membuat akta, Notaris juga memiliki kewajiban lain untuk melakukan administrasi kantornya seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar perseroan terbatas. Notaris juga menyimpan arsip-arsip pendukung seperti arsip data Perseroan Terbatas, arsip data Lembaga Keuangan dan arsip data klien. Banyaknya kegiatan Notaris yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan publik, penyimpanan dokumen dan arsip-arsip pelaporan administrasi Notaris, membuat Notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang yang berhubungan dengan sistem penyimpanan yang berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Notaris dalam menjalankan praktek jabatannya dengan memasukan semua administrasi akta atau dokumen lain menjadi satu kesatuan ke dalam bentuk aplikasi, juga untuk pengingat deadline pekerjaan yang belum selesai dan pengawasan dari pekerjaan di kantor Notaris. Salah satu sistem elektronik yang dapat membantu Notaris adalah elektronik berbasis cloud computing system. Cloud computing atau komputasi awan merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi yang banyak dipilih oleh perusahaan karena memiliki banyak unggulan. Dengan 11 Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 593
mengadopsi internet sebagai media simpannya, layanan cloud computing dinilai mampu memberikan efisiensi dalam hal kebutuhan sistem informasi dan sumber daya manusia bagi korporasi atau pelaku bisnis. Bagi Notaris, sistem elektronik yang berbasis komputasi awan ini memberikan keuntungan karena Notaris tidak berinvestasi pada program aplikasi, tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan infrastruktur (server dan jaringan LAN), tidak perlu tenaga IT, adanya jaminan keamanan data dari penyedia layanan cloud (karena data disimpan dalam bentuk enkripsi) dan aplikasi yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknolgi atau regulasi terkait. Meskipun demikian, penggunaan cloud computing ini bukanlah tanpa resiko. Keamanan data merupakan resiko terbesar untuk penerapan cloud computing terutama resiko kebocoran data privasi (data pribadi). Tercatat banyak perusahaan besar penyedia layanan cloud computing mengalami kebocoran data yang mengakibatkan kerugian bagi penyedia layanan dan pengguna yang menyimpan data-data termasuk data pribadi. Hal ini merupakan permasalahan sendiri bagi Notaris yang sistem elektronik perkantorannya berbasis cloud computing system yang rentan terhadap ancaman keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan oleh Notaris. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), pada Pasal 14 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib dilaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi. Maka jika melihat Pasal tersebut, Notaris sebagai pengguna sistem elektronik yaitu menggunakan cloud computing system, harus mempertimbangkan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pada aplikasi yang Notaris gunakan. Begitupun dalam Pasal 24 ayat (3) PP 71/2019 dinyatakan bahwa, pihak penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk mengamankan sistem elektronik dari segala kegagalan atau gangguan sistem dan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga tekait. Pengertian kata "kegagalan" pada sistem elektronik berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 71/2019 adalah:12 "Terhentinya sebagian atau seluruh fungsi Sistem Elektronik yang bersifat essensial sehingga Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya." Hal ini memperkuat kewajiban Notaris untuk menyeleksi aplikasi mana yang Notaris gunakan untuk meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi dalam sistem elektronik tersebut. Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya. Hal ini merupakan pelaksanaan dari jabatan kepercayaan yang diberikan masyarakat, khususnya klien dari Notaris tersebut. Rahasia ini harus dijaga, walaupun hubungan Notaris dengan kliennya tersebut telah berakhir. Di satu sisi, Notaris mempunyai 'hak ingkar' dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya. Di sisi lain, Notaris harus berdiri untuk kepentingan negara yaitu kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum daam peradilan sehingga putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Selain menggunakan cloud computing system, terdapat beberapa aplikasi Notaris yang dapat digunakan, yaitu INI-Sistem Administrasi Notaris (INI-SAN) yang sekarang menjadi CNOT, eNotdigital, Sinotis dan Notasoft. Namun aplikasi tersebut hanya mencakup fungsi pembuatan akta dan administrasi dokumen Notaris yang hanya dapat digunakan dalam satu kantor Notaris 12 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN 185, TLN 6400. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 594
saja, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah dampak dari sistem elektronik perkantoran ini terhadap kinerja dari Notaris yang menggunakannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah langkah yang Notaris lakukan untuk menjaga perlindungan dan keamanan data yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran yang digunakan oleh Notaris dikaitkan dengan Rahasia Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN? 2. Bagaimanakah dampak dari sistem elektronik perkantoran terhadap kinerja Notaris? 2. Pembahasan Sebelum adanya sistem elektronik perkantoran Notaris, dalam menjalankan tugasnya Notaris diwajibkan untuk memiliki kantor. Kantor adalah tempat untuk mengurus suatu pekerjaan atau tempat bekerja.13 Ketentuan mengenai kantor Notaris telah diatur di dalam UUJN dan Kode Etik. Dengan Notaris mempunyai kantor, masyarakat dipermudah untuk mencari dan menghubungi Notaris. Menurut Widyatmoko dan Hapendi Harahap, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Notaris membuka kantor sendiri, yaitu sebagai berikut:14 a. Penuhi persyaratan formal. UUJN mengatur bahwa sebelum melaksanakan jabatannya, setelah pengambilan sumpah jabatan, Notaris harus menyampaikan alamat kantor, contohnya tanda tangan, paraf, dan stempel jabatan kepada instansi terkait. b. Tentukan wilayah kantor. Notaris harus menentukan akan menjalankan kantornya di wilayah mana yang masih memiliki slot kosong. c. Pekerjakan 2 (dua) karyawan. Hal ini dikarenakan untuk sahnya suatu akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi pada saat penandatanganan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. d. Siapkan keperluan kantor. Keperluan kantor seperti komputer, printer dan jaringan internet di era sekarang sangat penting untuk pekerjaan Notaris. e. Bekali diri dengan pengetahuan dan keahlian. Notaris harus mempunyai kemampuan untuk memahami persoalan yang diberikan oleh klien lalu memberikan solusi untuk pembuatan akta dengan tidak melanggar ketentuan hukum. f. Jadi Notaris berintegritas. 13 Dikutip dari KBBI online diakses dari pada 9 November 2021 14 Ria, 6 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Buka Kantor notaris, diakses tanggal 9 November 2021 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 595 Notaris,
Notaris harus jujur dan berlandasan pada kode etik agar selalu menjunjung tinggi integritas. Kantor Notaris dengan manajemen yang baik, dapat digambarkan dengan cara tugas klien dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, adanya pemerataan beban kerja bagi para asisten dan staf sehingga masing-masing asisten/staf tersebut mempunyai kesempatan untuk memenuhi tugas professional, adanya perencanaan organisasi dan perencanaan yang efektif, sehingga segera diketahui jika terdapat hal-hal yang merugikan dan diselesaikan secara efektif dan Notaris serta para asisten dan stafnya dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada dengan cara mengikuti pendidikan-pendidikan khusus yang secara tepat dapat dimanfaatkan.15 Pengertian sistem informasi menurut United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), yang adalah suatu badan kelengkapan khusus PBB yang diberi tugas mengembangan hukum perdagangan internasional16, Model Law for E-commerce adalah sebuah sistem untuk menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau memproses pesan data.17 Berkaitan dengan sistem informasi, Sistem Informasi Notaris sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : a. Umum informasi Notaris ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan Sistem pembuatan akta, jasa pengurusan lain, keuangan (pembayaran akta dan piutang akta, kas masuk dan kas keluar) juga sekaligus memberikan macam-macam informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada klien dan sebagai bahan untuk pengambilan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja kantor. b. Prosedur Supaya kegiatan pembuatan akta dapat dimonitor, maka pembuatan akta dibagi atas beberapa tahap, yaitu : • Penelitian data. • Konsep minuta. • Pemeriksaan konsep minuta. • Perbaikan (jika terdapat revisi). • Tandatangan minuta. • Penomoran akta. • Penomoran/Masuk Repertorium. • Renvoi. 15 diakses pada 9 November 2021. 16 Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmat Safa'at. "Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Brawijaya , 2015, hal. 31 17 Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998, hlm. 4, artikel 2 huruf (f) Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 596
Editing. • Pencetakan. • Koreksi. • Perbaikan koreksi. • Penjilidan. • Tandatangan Notaris. • Penyerahan akta. • Minuta ke bendel. c. Keuntungan Manfaat yang dapat diperoleh Sistem Informasi Notaris adalah : • Peningkatan pelayanan kepada klien. • Kemudahan untuk memonitor dan mengendalikan pembuatan akta. • Peningkatkan mutu administrasi Notaris. d. Konfigurasi Sistem Sistem Informasi Notaris dapat dirancang untuk digunakan dengan sistem jaringan komputer mode Local Area Network (LAN). e. Pengembangan Disamping itu, sistem ini masih dapat dimodifikasi dan dikembangkan untuk ruang lingkup yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan sistem dengan ditambahkannya cakupan sistem untuk mengatur keuangan kantor dimana biaya kantor (pengeluaran dan pemasukan) direkam ke dalam sistem tersebut. Outputnya pun akan ditambahkan seperti laporan Neraca, laporan Rugi Laba yang merupakan sebuah sub sistem dari sistem utamanya. Maka, sistem informasi harus dilihat sebagai ketepaduan sistem antara manusia dengan mesin dengan memperhatikan aspek penting, yaitu :18 a. Aspek keberadaan komponen yang bekerja, yang meliputi : Perangkat keras komputer. • Perangkat lunak program komputer. • Prosedur. • SDM (Sumber Daya Manusia). • Konten data atau informasi itu sendiri berikut sistem tatap mukanya (interfaces). b. Aspek fungsional kerja dalam sistem informasi tersebut, yaitu : Input • Process • Output. • Store. • Communicate. Semua komponen tersebut harus dapat berjalan dengan baik dan sistematis untuk dapat bermanfaat bagi penggunanya. Dampak dari otomasi perkantoran yang paling terasa adalah permintaan terhadap pegawai yang terampil terus meningkat, timbulnya pemikiran baru dalam struktur usaha dan konsep manajemen, dan mengefisienkan pekerjaan serta penyimpanan data. 18 Edmon Makarim, op.cit, hal. 32-33 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 597
Sebelum terdapat konsep cloud computing ini ataupun sebelum Notaris menggunakan aplikasi CNOT atau aplikasi lainnya, pengelolaan kantor Notaris dilakukan dengan cara, yaitu: a. Manual Notaris menggunakan komputer untuk membuat draft akta, menyimpan data yang terkait dengan pembentukan akta dan juga data yang terkait manajemen perkantoran Notaris. Komputer yang dipakai oleh Notaris juga harus memiliki spesifikasi standar yang dapat menunjang data-data yang disimpan oleh Notaris. Selain itu, Notaris dan asisten Notaris juga harus benar-benar mengatur data-data tersebut agar tidak tumpang tindih dengan data lain dan gampang untuk mencarinya. Notaris juga harus bersiap dengan segala kemungkinan error yang terjadi seperti terkena virus, data yang corrupt atau terjadinya hack. Hal ini akan menimbulkan masalah baru untuk Notaris karena pastinya akan ada biaya tambahan yang keluar untuk memanggil jasa IT dan membeli peralatan komputer yang lebih baru untuk menyimpan data-data tersebut. Data-data yang tersimpan tersebut juga belum sepenuhnya aman dikarenakan Notaris tidak dapat membatasi akses atau kontrol terhadap data yang tersimpan dalam komputer tersebut dari karyawan Notaris. Selain itu, banyak cloud computing yang dipakai oleh Notaris karena tidak berbayar belum terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Notaris lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga keamanan dan kerahasian data-data yang tersimpan. b. Manual dengan bantuan aplikasi sendiri Notaris membuat aplikasi sendiri untuk sistem administrasi perkantorannya yang hanya berlaku local server saja. Notaris menggunakan jasa IT untuk membuat aplikasi tersebut yang berarti Notaris harus berinvestasi pada pengembangan aplikasi tersebut. 1. Rahasia Jabatan Notaris Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya dalam konteks penggunaan jasanya. Hal ini sama dengan profesi advokat, dimana rahasia jabatan bukan sekedar ketentuan etik melainkan juga sebagai asas hukum yang memberikan verschoningrecht. Dalam menyimpan rahasia pekerjaan atau rahasia jabatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :19 a. harus adanya suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan atau jabatan dan harkat-harkat; b. mengenai pengakuan yang dipercayakan kepada penyimpan rahasia; c. apa yang disampaikan harus bersifat rahasia. Sebagai pengemban jabatan kepercayaan, Notaris terikat pada sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan tersebut ditetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Masyarakat pada ummnya 19 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, (Jakarta : Erlangga), hal. 46 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 598
membutuhkan seorang figure yang dapat dipercayai, dapat diandalkan, mempunyai tandatangan ataupun capnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan sekaligus penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang menjamin untuk melindungi. Membela hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan adalah tugas seorang advokat, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan tersebut.20 Undang-undang memberikan jaminan bahwa rahasia yang dipercayakan kepada profesi tertentu tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama terdapat dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 277 RIB untuk perkara pidana. Jaminan kedua terdapat dalam Pasal 146 HIR dan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk perkara perdata. Dalam pasal-pasal tersebut diberikan hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya. Pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena kepentingan masyarakat dianggap lebih besar daripada kepentingan untuk menemukan "kebenaraan materiil". 2. Teori Rahasia Jabatan Ko Tjay Sing menjabarkan ada 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan, yaitu : a. Teori Rahasia Mutlak Mutlak disini berarti si wajib penyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun wajib menyimpan rahasiannya. Kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang dilindungi rahasia pekerjaan harus dikorbankan. Contohnya adalah profesi dokter. Mssyarakat dapat meminta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa masyarakat dapat mempercayakan rahasianya dengan jaminan tidak akan dikhianati, yang konsekuensinya jika dokter membuka rahasia tersebut akan mengakibatkan kerugian besar. b. Teori Rahasia Nisbi Nisbi yang berarti relatif mempunyai arti bahwa rahasia atau kepentingan yang bertentangan harus dibandingkan. Kepentingan yang dianggap lebih besar harus dilindungi dan kepentingan laiinya harus dikorbankan. c. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan. Kebalikan dari ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang menolak tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini, hak mengundurkan diri bagi orang yang mempunyai pekerjaan kepercayaan harus dicabut. 3. Kewajiban Ingkar Notaris Selama ini, hak ingkar dianggap dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Padahal dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa dalam pengingkaran itu haka tau kewenangan, melainkan suatu kewajiban. Berikut aturan hukum tersebut adalah : a. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : "segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang 20 Tan Thong Kie, Studi Notariat Buku I, (Jakarta : PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 162 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 599
pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.", ayat ini menyebutkan kewajiban. b. Pasal 277 ayat (1) RIB yang berbunyi : "orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta, mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.", ayat ini menyebutkan yang diwajibkan. c. Pasal 170 KUHP yang berbunyi : "mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.", ayat ini menyebutkan diwajibkan. d. Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN yang berbunyi : "Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.", ayat ini menyebutkan berkewajiban. Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas, bisa dilihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan akta harus diwajibkan untuk dirahasiakan oleh Notaris dan tidak ada dikatakan 'berhak' merahasiakan. Beberapa Notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu adalah kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar berarti tidak boleh tidak dan seharusnya melakukan pengingkaran tanpa opsi lain. 4. Otomatisasi Perkantoran CNOT ini merupakan contoh otomatisasi perkantoran atau Office Automation (OA) yang membantu Notaris dalam mengelola kantornya. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia (dalam industri dan sebagainya).21 Definisi otomatisasi kantor menurut O'Brien adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan pesan, dokumen dan jenis komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup-grup kerja dan organisasi. Otomatisasi kantor ini adalah bentuk penggunaan alat elektronik dalam memudahkan komunikasi informasi formal dan informal untuk orang di dalam dan di luar perusahaan. Otomatisasi perkantoran sering diistilahkan sebagai kegiatan perkantoran elektronis (electronic office/e-office). Perkantoran elektronis merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (Local Area Network/LAN). Istilah ini yang dipergunakan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah. Otomatisasi perkantoran dimulai pada awal tahun 1960-an, ketika IBM menciptakan istilah word-processing untuk menjelaskan kegiatan devisi mesin TIK listriknya. Pada tahun 1964, ketika IBM memasarkan mesin yang disebut Magnetic Tape/Selectric Typewriter (MT/ST) yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis agar 21 Dikutip dari KBBI online diakses dari diakses pada 9 November 2021 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 600
juru ketik hanya mengetikkan nama dan alamat penerima surat, hasilnya berupa ketikan surat yang sama dalam jumlah yang banyak untuk berbagai penerima surat. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada empat kategori pemakai otomatis kantor, yaitu :22 a. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan terutama sumber daya manusia. b. Profesional yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya (misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staff khusus). Manajer dan profesional secra bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. c. Sekretaris bisanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. d. Clerical Employee (pegawai administratif) melaksanakan tugas untuk-tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotocopy, menyusun dokumen dan mengirimkan surat. Otomatisasi perkantoran mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaiatan dengan komunikasi informal dari orang-orang didalam maupun diluar perusahaan. Otomatisasi perkantoran tidak hanya melayani orang-orang didalam perusahaan, akan tetapi juga dengan orang lain diluar lingkungan perusahaan. Konsep-konsep dari otomatisasi perkantoran dapat diuraikan sebagai berikut:23 a. Proses yang terjadi diperkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. b. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. c. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. d. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. e. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional bukan sebagai pengganti. Selain itu, OA memiliki beberapa macam jenis yang dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut: a. Sistem Komunikasi Elektronik (Electronic Communication System) merupakan sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok pekerja dan organisasi-organisasi. Yang termasuk dalam sistem ini adalah e-mail, voicemail, faksimile dan bulletin board system. b. Sistem Kolaborasi Elektronik merupakan suatu sistem yang tidak hanya melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, sistem ini mencari cara bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Contoh aplikasi adalah teleconference dan telecommuting. Telecommuting adalah kolaborasi elektronik yang digunakan oleh pekerja yang bekerja secara jarak diakses pada 12 November 2021. 23 Yodhi Yuniarthe, Jurnal Sistem Otomasi Perkantoran sebagai Aplikasi Pendukung Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, hal. 2-3 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 601
jauh dengan kantornya. c. Sistem Publikasi Dan Pengolahan Elektronik adalah sebuah sistem dimana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Yang termasuk aplikasi dari sistem pubikasi dan pengolahan imej elektronik adalah desktop publishing, elektronic document management, presentase graphics dan multimedia presentation. Elektronic Document Management (EDM) merupakan sistem penyimpanan document yang membentuk basis data imej (image database) yang nantinya dapat diakses dan diproses kembali. d. Sistem Pengolahan Kantor (Office Management Systems) merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di kantor tersebut mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Yang termasuk sistem ini adalah desktop accessories dan electronic scheduling. e. Sistem Elektronik Formal, adalah sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Diterapkan diseluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, seperti SIM. f. Sistem Elektronik Informal, sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, seperti bentuk DSS. 5. Aplikasi CNOT CNOT merupakan sistem aplikasi perkantoran Notaris dan PPAT yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan bekerjasama dengan PT Averin Informatika Teknologi pada tahun 2018. Sebelumnya CNOT ini dinamakan INI-SAN yang didirikan tahun 2011, yang kemudian berganti nama dan juga berganti sistem aplikasi berbasis sistem local perkantoran menjadi berbasis sistem cloud computing. CNOT ini dibuat dalam rangka membantu Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memakai teknologi informasi yang sudah berkembang pesat. Dalam aplikasi CNOT ini dapat dilihat bahwa aplikasi berbasis cloud computing system ini telah menerapkan beberapa modul yang dapat dipakai oleh Notaris, yaitu :24 a. Modul Front Office Modul ini berfungsi sebagai 'sekretaris' di kantor Notaris, yang meliputi pencatatan surat, email, fax, pengaturan arsip dan histori telepon. b. Modul Asisten Notaris Modul ini berisikan pencarian dokumen klien, riwayat klien dan pembuatan akta. Semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan Notaris. c. Modul Keuangan Modul ini berfungsi untuk mengelola manajemen keuangan di kantor Notaris dimana semua pengeluaran dan pemasukan keuangan dicatat. d. Modul Dokumentasi dan Filing Modul ini berfungsi untuk menyimpan seluruh dokumen secara elektronik. e. Modul Notaris Dalam modul ini, Notaris dapat memantau seluruh kinerja yang tengah berlangsung di kantor Notaris. Aplikasi CNOT ini dapat Notaris gunakan dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna 24 Wawancara dengan Ibu Alin, karyawan dari PT Averin Informatika Teknologi, tanggal 9 November 2021. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 602
untuk mendapatkan username dan password. Namun aplikasi CNOT ini berbayar dengan pilihan data yang dapat digunakan oleh Notaris untuk menyimpan data di dalam sistem elektronik berbasis cloud computing ini. Selain itu, CNOT ini dapat diakses di mana saja, yang berarti Notaris dapat mengakses semua data yang tersimpan dan memantau kinerja kantornya dalam akun CNOT miliknya melalui komputer atau smartphone. Notaris juga dapat mengatur dan mengetahui siapa saja yang mengakses dari akun CNOT nya karena Penyedia Sistem Elektronik CNOT ini memiliki data histori login untuk mengetahui siapa saja yang telah masuk ke dalam akun tersebut. Data yang ada dalam CNOT ini juga dilindungi dengan sistem enkripsi/barcode dimana masing-masing Notaris diberikan 1 (satu) virtual server agar data yang Notaris punyai tidak tercampur satu sama lain. Dokumen dan data-data yang disimpan oleh Notaris juga berbentuk PDF yang dapat dipasangkan kata sandi untuk membuka dokumen tersebut. Maka, jika Notaris menggunakan sistem elektronik yang berbasis cloud computing untuk sistem perkantorannya, ada beberapa hal bermanfaat untuk Notaris yaitu: a. Aplikasi CNOT ini mudah digunakan dan Notaris tidak perlu memakai jasa IT dalam mengoperasikan aplikasi ini, namun Notaris harus membayar untuk berlangganan. b. Data dan dokumen yang Notaris punya dapat dicari dengan mudah dengan aplikasi CNOT ini. c. Sistem administrasi perkantoran Notaris menjadi lebih praktis dan efisien karena aplikasi CNOT ini sudah menyediakan semua sarana penunjangnya dalam modul yang disediakan. Selain itu mempermudah Notaris untuk memantau kinerja karyawannya. d. Aplikasi CNOT ini dapat dikatakan sebagai back up data dari data hardcopy. Karena semua data yang dimiliki oleh Notaris dapat dimasukan ke dalam aplikasi CNOT ini. e. Data dan dokumen yang tersimpan dalam aplikasi CNOT ini relatif aman karena hanya Notaris yang dapat mengaksesnya dan dapat dipantau siapa saja yang mengakses aplikasi CNOT ini. f. Akta yang dicetak dilengkapi dengan barcode yang terhubung by system dengan Ikatan Notaris Indonesia sehingga meminimalisir resiko pemalsuan akta. CNOT ini sudah mulai dipakai oleh Notaris dan kalangan akademis yang ingin mencoba menggunakan sistem cloud computing yang dipakai oleh CNOT itu sendiri. Terdaftar dari laman berandanya pengguna CNOT sudah mencapai 3000 pengguna yang terdiri dari 600 pengguna dari kalangan akademis, 1200 pengguna yang memakai paket premium dan pengguna user yang memakai paket standar. Dari jumlah yang telah memakai aplikasi CNOT ini, dapat disimpulkan bahwa sudah cukup banyak Notaris mulai terbuka untuk beralih sistem perkantorannya memakai digitalisasi lewat aplikasi CNOT ini. 6. Aplikasi E-NOTDIGITAL E-NOTDIGITAL merupakan sistem manajemen file elektronik digital yang digunakan untuk membantu memonitor pekerjaan di Kantor Notaris maupun PPAT. Aplikasi ini dikembangan secara digital berbasis web yang diperuntukan untuk memudahkan manajemen file data milik Notaris atau PPAT. Tujuan dari aplikasi ini sama dengan CNOT yaitu untuk menerima, mengawasi dan menyimpan dokumen milik Notaris atau PPAT untuk mengurangi paper-based document. Aplikasi ini juga dapat dioperasikan lebih dari seorang dalam aksesnya untuk menjadi Admin ataupun user. Namun, modul yang ada dalam sistem aplikasi ini tidak sebanyak yang ada dalam Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 603
aplikasi CNOT. Berikut beberapa modul yang ada dalam aplikasi E-NOTDIGITAL ini, yaitu: a. Modul Dokumen Dalam modul ini, Notaris atau PPAT dapat mengupload dokumen yang dipunyai untuk dimasukan ke dalam aplikasi ini. Selain itu dalam modul ini ada sub folder khusus untuk laporan kepada Majelis Pengawas Daerah. b. Modul Manager Dalam modul ini, dilakukan pencatatan surat yang keluar dan surat yang masuk ke dalam kantor Notaris atau PPAT. c. QR Code Notaris atau PPAT dapat mengubah file yang di upload dalam aplikasi ini menjadi file berbentuk QR Code. Aplikasi E-NOTDIGITAL ini dapat digunakan dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna untuk mendapatkan username dan password. Namun aplikasi ini berbayar dengan pilihan data yang dapat digunakan oleh Notaris atau PPAT untuk menyimpan data di dalam sistem elektronik yang juga berbasis cloud computing ini. Aplikasi E-NOTDIGITAL ini juga dapat diakses di mana saja, yang berarti Notaris atau PPAT dapat mengakses semua data yang tersimpan dan memantau kinerja kantornya dalam akun E-NOTDIGITAL miliknya melalui komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari aplikasi E=NOTDIGITAL ini, modul yang dimilikinya masih sedikit dibandingkan dengan CNOT dengan harga yang hampir sama. Modul-modul yang dimilikinya terlampau sedikit dan keamanan data yang tersimpan dalam aplikasi tersebut antara user satu dengan user yang lain tidak dilengkapi dengan kata sandi untuk membuka file yang telah di upload dan juga Notaris atau PPAT tidak dapat memantau siapa saja yang mengakses akun mereka karena tidak ada data log in. 7. Peran Sistem Elektronik Perkantoran Notaris terhadap Kinerja Notaris Selama ini Notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta harus meminta data atau dokumen pribadi dari para pihak yang ingin membuat akta sebagai sumber identitas. Data atau dokumen pribadi itu biasanya dapat berbentuk hardcopy ataupun softcopy yang dikirimkan melaui e-mail kepada Notaris. Data atau dokumen yang dikirimkan melalui e- mail tersebut tentu saja merupakan bagian dari Rahasia Jabatan yang harus Notaris lindungi agar tidak bocor kepada pihak manapun karena merupakan data privasi. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, dinyatakan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Hal serupa juga sama dimuat pada Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain pengaturan tentang Rahasia Jabatan ini, UUJN juga memberikan prosedur khusus dalam mekanisme penegakan hukum terhadap Notaris yang diuraikan dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa : "untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. mengambil fotocopy Minuta Akta dan/atau surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 604
yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris." Maka, dalam hal penggunaan sistem elektronik perkantoran yang digunakan oleh Notaris, Notaris harus cermat dan hati-hati dalam memilih penyedia layanan sistem elektronik yang tepat. Yang berarti sistem elektronik itu harus benar-benar menjaga keamanan data yang tersimpan dalam sistemnya. Notaris tidak bisa asal dalam menggunakan sistem elektronik berbasis cloud computing seperti google drive dalam e-mail untuk menyimpan data pribadi atau dokumen Notaris karena pihak tersebut tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang tersimpan dalam sistem mereka. Notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, hal ini dapat dilihat dari penjelasan kedua Pasal di atas. Adapun pengecualian di mana Notaris wajib untuk memberi kesaksian dengan mengungkapkan keterangan akta yang dibuatnya, apabila memenuhi kategori sebagai berikut :25 a. mendapat izin atau persetujuan dari para pihak; b. kepentingan umum menghendaki; dan c. undang-undang yang lebih khusus memperbolehkan dibukanya Rahasia Jabatam tersebut. Dalam memilih Penyelenggara Sistem Elektronik yang terpercaya, Notaris harus melakukan pengecekan apakah PSE tersebut telah memenuhi syarat dan kewajibannya dalam PP PSTE, yaitu : a. PSE telah melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui pelayan perizinan berusaha terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 PP PSTE) b. Hardware dan software yang digunakan oleh PSE harus memenuhi standar kelayakan. (Pasal 7 dan 8 PP PSTE) c. Ketentuan tentang penggunaan Tenaga Ahli yang kompeten. (Pasal 10 PP PSTE) d. PSE harus menerapkan manajemen resiko kerusakan terhadap sistem elektronik. (Pasal 12 PP PSTE) e. PSE harus memiliki kebijakan tata kelola, SOP dan mekanisme audit. (Pasal 13 PP PSTE) f. PSE wajib melakukan uji kelayakan pada sistem elektronik. (Pasal 34 PP PSTE) Jika PSE telah melakukan semua kewajiban dan syarat dalam PP PSTE, maka dapat dikatakan bahwa sistem elektronik yang dihasilkan dari PSE tersebut dapat digunakan oleh Notaris karena selain telah memenuhi standarisasi, PSE juga mengetahui tujuan dan fungsi dari keberlakuan peraturan yang mengatur soal Sistem Elektronik tersebut. PSE yang patuh dengan hukum yang berlaku, dapat 'dipercayai' oleh Notaris. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e PP PSTE, dinyatakan bahwa : "Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi." Bisa dilihat dalam Pasal ini bahwa, PSE dalam menjalankan sistemnya harus melindungi data-data yang di proses masuk ke dalam sistem yang dipunyai oleh PSE karena data yang masuk adalah 25 Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 158 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 605
data pribadi yang merupakan hak yang harus dilindungi karena sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Data pribadi merupakan asset bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Lalu dalam Pasal 24 PP PSTE pun dituliskan mengenai kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik, yaitu : (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber. Kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjaga keamanan data dan dokumen elektronik telah diatur dalam PP PSTE ini, maka Notaris harus memastikan bahwa PSE ini telah memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam PP PSTE tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 15 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap PSE harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraannya. Syarat minimum yang harus dilakukan oleh PSE dalam mengoperasikan sistem elektronik adalah sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. CNOT dikatakan sebagai aplikasi yang baru dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Walaupun CNOT ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh INI, Notaris harus tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memilih sistem aplikasi elektronik perkantoran ini. Di dalam konteks penyelenggaraan Sistem Elektronik, UU ITE, PP PSTE dan SNI ISO/ICE 27001 telah memberikan standar keamanan dan pertanggungjawaban yang bersifat presumed liability karena tidak mungkin pengguna Sistem Elektronik tersebut dalam hal ini adalah Notaris dapat membuktikan kesalahan yang terjadi di Sistem Elektronik yang Notaris gunakan, hal ini Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 606
dikarenakan sistem yang dipakai CNOT adalah teknologi tinggi yang tidak mungkin dapat dengan mudah diakses dan mengetahui bagaimana substansi sistem tersebut oleh orang awam seperti Notaris. Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, dimana Notaris dipercaya untuk memegang rahasia para pihak dan memegang minuta akta yang merupakan dokumen negara. Sebagai pejabat yang dipercaya, sudah seharusnya Notaris mempunyai perilaku yang bisa dipercaya dan dapat menjaga kepercayaan itu. Walaupun ada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawasan Notaris, hal ini kembali lagi kepada kesadaran dari Notaris itu sendiri dan tanggung jawab dalam jabatannya untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris meliputi : a. Tanggung jawab Moral Notaris harus setia dan patuh kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menjalankan jabatan dengan jujur, cermat dan tidak berpihak, merahasiakan isi akta, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun sehingga Notaris bertanggung jawab kepada masyarakat.26 b. Tanggung jawab Kode Etik Notaris dalam menjalakannya jabatannya harus berperilaku professional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris dan juga menghormati rekan serta organisasi. Notaris harus bertanggungjawab terhadap jabatan yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.27 c. Tanggungjawab Hukum Tanggungjawab yang meliputi : - Tanggungjawab Pidana - Tanggungjawab Perdata - Tanggungjawab Administratif Melihat penjelasan di atas tersebut, jika Notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatannya, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Pelayanan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi yang diolah secara sistematis ini akan dapat menghasilkan produk teknologi yang tepat waktu, efisien, dan dapat dipercaya. Dunia Notaris sekarang ini merupakan penggabungan antara teori dan praktik dimana bisa tejadi antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktik yang ada, sehingga dunia Notaris harus dibangun tidak hanya oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, namun Notaris harus mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris dari pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan Notaris. Revisi Undang - Undang Jabatan Notaris merupakan salah satu solusi yang dapat Notaris dan calon-calon Notaris masa depan ajukan kepada Pemerintah. Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan undang-undang akan berakibat munculnya berbagai bentuk kekhawatiran dalam menjalankan aktivitas secara virtual terutama dalam sistem 26 Lumban Tobing, G.H.S, op.cit, hal. 237-238 27 Ridwan, Igantius, Hukum Profesi tentang Profesi Huku, (Semarang : CV Ananta, 1994), hal. 133 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 607
pelayanan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh notaris.28 Pengaturan tentang cyber notary dalam UUJN masih belum lengkap karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana terkait dengan cyber notary tersebut. Walaupun secara teknis Notaris dapat menggunakan ahli IT dalam pengelolaan data elektronik, namun tidak ada salahnya Notaris dan calon Notaris ke depannya harus berbenah diri dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman. Oleh sebab itu, calon-calon Notaris nantinya harus meningkatkan sumber daya dirinya. Hal ini menjadi point yang sangat penting untuk diperhitungkan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang sangat jauh berkembang saat ini. Demikian juga halnya tentang pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, dengan cara pembangunan sistem pengawasan elektronik dengan menerapkan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 3. Penutup 1. Simpulan Notaris sebagai pengguna sistem elektronik perkantoran yang berbasis cloud computing dalam menyimpan data dan dokumen yang dimiliki Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik perkantoran yang akan dipakai sudah memenuhi kriteria pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik tersebut yaitu PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut juga harus berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan Notaris juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan berpendoman dengan prinsip Rahasia Jabatan Notaris dalam memakai sistem elektronik perkantoran untuk menunjang kelangsungan fungsi jabatannya. Dokumen dan data yang dipunyai oleh Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Salah satu cara untuk menyimpan dokumen tersebut adalah dengan menggunakan sistem elektronik yang dibuat khusus untuk hal tersebut, yaitu contohnya adalah aplikasi CNOT yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia yang bekerja sama dengan PT Averin Teknologi Indonesia. CNOT ini mempunyai fungsi modul yang cukup banyak dan mudah digunakan oleh Notaris. Selain aplikasi CNOT ini juga ada aplikasi E-NOTDIGITAL yang dapat dijadikan pilihan lain, walaupun memang tidak selengkap dan seaman CNOT bagi Notaris. E- NOTDIGITAL mempunyai fungsi modul yang lebih sederhana dan keamanan data dan dokumen yang disimpan di dalamnya belum seaman yang ditawarkan oleh CNOT. Namun pada praktiknya, kedua aplikasi ini sangat membantu Notaris dalam menjalankan administrasi data dan dokumen yang dimiliki Notaris. Notaris akan mudah mencari data yang diperlukan kapan saja lewat sistem cloud computing yang dapat diakses melalui internet tanpa harus datang ke kantor Notaris. Mengakses data juga akan praktis karena dapat dilakukan melaui QR Code yang dapat di scan melalui kamera smartphone. Perkembangan teknologi khususnya dalam sistem elektronik perkantoran Notaris ini sangat membantu kinerja Notaris, namun untuk keamanannya tetap saja Notaris harus sangat berhati-hati dalam pemilihan aplikasi ini. 28 Emma Nurita, op.cit, hal. 25. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 608
2. Saran Indonesia harus mempunyai peraturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi agar bisa menjadi sebuah payung hukum bagi peraturan lainnya dalam hal perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu kewajiban bagi Negara untuk melindunginya. Notaris sebagai salah satu pejabat negara harus memastikan hal itu terjadi dengan lebih cermat dalam membaca suatu aturan yang ada dan menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dalam memilih sistem elektronik perkantoran yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menjaga data- data pribadi yang dimasukan ke dalam sistem elektronik tersebut. Notaris harus tetap berkembang dalam mengikuti perkembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan cyber notary. Hal itu juga akan lebih memudahkan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Notaris dan calon-calon Notaris masa depan khusunya mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan di bidang Kenotariatan dapat mengusulkan ide kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai cyber notary dan turut serta terlibat dalam perkembangan penggunaan sistem elektronik perkantoran Notaris ini dengan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik perkantoran di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA I. Buku Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009. __________. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Buku II. Bandung: Mandar Maju, 2009. Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006. Kie, Tan Thong. Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. _____________. Studi Notariat Buku I. Jakarta : PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2000. Lumban Tobing, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga, 1983. Makarim, Edmon. Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013. Nurita, Emma. Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama, 2012. Ridwan, Igantius. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang : CV Ananta, 1994. Seno Adji, Oemar. Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta : Erlangga, 1991. II. Peraturan Indonesia. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310 609
610 . Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. III. Jurnal Arisatya, Carisma Gagah, Sihabudin, dan Rahmat Safa'at. Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Brawijaya, 2015. Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1), 2020. Yuniarthe, Yodhi. Jurnal Sistem Otomasi Perkantoran sebagai Aplikasi Pendukung Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. IV. Internet KBBI online diakses dari diakses pada 9 November 2021. pdf, diakses pada 12 November2021. diakses pada 9 November 2021. Ria, 6 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Buka Kantor Notaris, diakses tanggal 9 November 2021. V. Dokumen Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998. VI. Makalah Seminar Badrulzama, Mariam Darus. "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia". Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022) ISSN: 2684:7310