As Siyasah, Vol. 4, No. 2, November 2019 ISSN: 2549-1865 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dengan Media Yang Tepat Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal Email : Email : Abstract To determine the precise media beforehand need to do research on the community.This study aims to provide an overview of the role of the media when combined with an understanding of the character of the community in order to increase the political participation of the community. Therefore, this research will be conducted qualitatively by using secondary data in the form of data from KPUD Central Java as well as other references related to previous research and Primary data derived from interviews with some communities in the community. Keywords: Political, Participation, Media, election, governor PENDAHULUAN Penyelenggaraan suatu pemilu dapat disebut demokratis oleh Handanius (pito, 2006) bila merujuk pada tiga kritetia sehingga tersebut memiliki dapat dikatakan pemilu makna. Tiga adalah tersebut kriteria keterbukaan, ketepatan dana dan kefektifan pemilu. Setiap mendekati pelaksanaan Pemilu, ada topik-topik yang selalu hangat dan ramai dibicarakan terkait angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Disamping memang ada topik yang lain seperti Hoax, poltik uang, dinasti politik, dan topik lainnya yang sering mencuat pada saat mendekati namun permasalahan partisipasi politik ini menjadi topik utama dalam setiap pelaksanaan pemilu karena sangat berkaitan dengan legitimasi dari siapapun yang nantinya terpilih dalam Pemilu tersebut. salah satunya pelaksanaan Pemilu mendefenisikan (2010) partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Sejak diselenggarakannya Pemilu secara langsung tahun 2004 setelah terjadi amandemen ke 4 tahun 2002, pemilihan UUD 1945 pada presiden yang semula dilakukan oleh MPR kemudian berubah pemilihan Presiden kini langsung dilakukan oleh rakyat dan pemilihan kepala daerah pun kemudian mengikuti dilakukan langsung oleh rakyat. Diberikannya kewenangan kepada rakyat untuk memilih presiden ternyata tidak lantas membuat mereka Bourne negara yang dilakukan pemilihan untuk melaksanakan antusias tersebut, mengingat masih rendahnya angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Angka partisipasi politik masyarakat yang terbilang cukup rendah, sebagai contoh di Jawa tengah dengan jumlah penduduk yang menempati se- Indonesia, angka partisipasi pemilih terbilang setiap terutama cukup pelaksanaan Pilgub. urutan ketiga terbesar rendah pada Total seluruh penduduk Jawa Tengah berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun dan 2010 27.385.985 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih dalam gelaran Pilgub Jateng 2013 lalu. Jika kita asumsikan bahwa jumlah penduduk Jateng tidak berubah dari waktu pelaksanaan Sensus 2010 dan Pilgub, maka penduduk yang berhak memilih dalam Pilgub hanya 84, 57 % dari keseluruhan angka 27.385.985 jiwa yang hanya 84,57% dari jumlah keseluruhan penduduk Jateng ternyata juga pada saat pelaksanaan Pilgub hanya 55,73% yang turut berpartisipasi atau jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Jateng maka hanya 47,13%. Dengan kondisi yang seperti ini, maka demokrasi langsung hanya sebatas pemborosan politik karena tujuan diadakannya Pilkada langsung tidak tujuan diadakannya tercapai. Salah satu Pilkada untuk memaksimalkan legitimasi Kepala daerah, tapi jika angka partisipasi hanya dikisaran 50%- an maka tujuan ini dapat saya katakan tidak berhasil. berjumlah Jiwa 32.382.657 penduduk Jateng. adalah politik masyakatnya Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan ..... | 79
Rendahnya angka partisipasi politik masyarakat dalam setiap Pemilu khususnya Pilgub perlu segera ditangani dengan cara yang rendahnya partisipasi politik masyarakat apabila tidak segera di tangani maka yang terjadi adalah munculnya pemimpin-pemimpin di daerah yang tidak memiliki legitimasi di hadapan masyarakatnya dan puncaknya masyarakat akan abai terhadap kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh para kepala daerah tersebut. namun untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut memang tidak bisa asal, karena kita perlu mengatasi dari akar permasalahannya. tepat. Permasalahan Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya angka partisipasi politik masyarakat adalah melalui pemilihan media sosialisasi yang tepat. Tepat atau tidaknya media yang digunakan dalam sosialisasi tentunya harus berorientasi pada masyarakat (calon pemilih). Pemilihan media sosialisasi yang tidak berorientasi pada calon pemilih akan berakibat pada pesan sosialiasai yang tidak sampai kepada mereka berakibat angka partisipasi politik yang tidak maksimal. Atas dasar inilah maka kami menganggap penelitian "Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dengan Media Yang Tepat" layak dilakukan guna menambah khasanah kita bagaimana mengatasi permasalahan angka partisipasi Politik masyarakat Jateng yang cenderung terus mengalami penurunan terutama dalam setiap pelaksanaan Pilgub. alternatif dengan judul kita simpulkan bersama bahwa partisipasi politik dari berbagai perspektif tetap penting. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa konstitusi negara kita baru mampu mengakomodir peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah atau dalam hal ini Pilgub mulai pada pelaksanaan Pilgub 2008 untuk rakyat Jateng. sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, angka partisipasi masyarakat dalam Pilgub tergolong masih rendah. Tercatat dalam Pilgub 2008 hanya ada 58,46% rakyat Jateng yang tercatat dalam DPT berpartisipasi pada Pemilihan gubernur Jateng pertama secara langsung tersebut. angka 58,46% tentunya sangat memperihatinkan mengingat Pilgub 2008 merupakan Pilgub pertama yang diadakan secara langsung. Pelaksanaan Pilgub secara langsung ajang untuk pembuktian menunjukan antusiasmenya untuk menentukan kepala 2008 merupakan tahun pertama bagi masyarakat Jateng berpartisipasi dalam Pilgub. Angka partisipasi Politik masyarakat Jateng dalam Pilgub dapat kami gambarkan dalam tabel di bawah ini seyogyanya menjadi masyarakat bagi daerahnya apalagi tahun Tabel 1. Partisipasi Masyarakat Jateng dalam Pilgub No. Perhitungan Suara Pilgub 2008 Pilgub 2013 PEMBAHASAN 1. Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, langsung, atau secara mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo, 2008:367). Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Prof. Miriam, (Fayakhun Andiadi,2016:203) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah upaya warga masyarakat, individual maupun kelompok, untuk ikut serta mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. Dari terkait berbagai partisipasi politik di atas, satu hal yang dapat langsung tidak baik definisi 1. 2. 3. 4. 5. Jumlah Pemilih Total Suara Sah Total Suara Tidak Sah Total Suara Masuk Total Pemilih tidak menggunakan Pilih 25.855.542 14.007.042 /92,66% 1.109.348 /7,34% 15.116.390 /58,46% 10.739.152 /41,54% 27.426.641 14.259.945 /93,44% 1.001.323 /6,56% 15.261.268 /56,73% 12.165.373 /44,27% Sumber: diolah dari data KPUD Jateng Berdasarkan tabel 1 di atas dapat kita amati bersama bahwa angka partisipasi masyarakat Jateng dalam pelaksanaan Pilgub kedua mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilgub pertama, akan tetapi jika di bandingkan dengan total jumlah terdaftar maka pemilih jumlah turut berpartisipasi pada masyarakat yang yang 80 | Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan .....
As Siyasah, Vol. 4, No. 2, November 2019 ISSN: 2549-1865 Pilgub kedua dapat dikatakan turun karena hanya ada 56,73% suara yang masuk dari jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar. Kondisi partisipasi politik masyarakat yang terbilang rendah ini mendesak untuk dicarikan solusi seperti yang telah kita bahas di awal bahwa angka partisipasi politik khususnya sangat partisipasi dalam Pemilu karena berpengaruh atas legitimasi kewenangan, keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan yang terpilih dalam Pemilu. terhadap langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal sebagai participation by proxy. ini di sebut ini dilakukan langsung oleh warga masyarakat dengan cara mendatangi pejabat pemerintah, tokoh politik, maupun kandidat yang bertarung dalam Pemilu secara pribadi ataupun kelompok. Biasanya orang yang ini akan melakukan partisipasi kategori mendapatkan manfaat dari tokoh yang ditemuinya. Keempat, Contacting. Kategori secara Selain partisipasi politik dalam Pemilu, sejatinya partisipasi politik memiliki lima bentuk atau model partisipasi politik menurut Affan Gafar dalam Fayakhun Andriadi: 2016. Pertama, Electoral Activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah partisipasi politik masyarakat yang sejak awal kita bahas yaitu partisipasi warga masyarakat untuk memberikan suaranya dalam Pemilu.Contoh ini lain yang misalnya, memberi sumbangan kepada partai untuk melakukan kampanye, turut serta dalam acara kampanye sebuah partai atau kandidat yang akan bartarung dalam Pemilu, mengajak orang lain untuk mendukung dan memilih partai atau kandidat tertentu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, dan lain sebagainya. termasuk dalam kategori Kedua, Lobbying. Adalah tindakan dari seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok tersebut. contoh real dari kategori adanya adalah yang menemui sekelompok kandidat untuk menyampaikan dukungannya dan menyampaikan pemberian dukungan kepada kandidat tersebut. ini misalnya pengusaha syarat Activity. Merupakan keterlibatan warga masyarakat kedalam organisasi sosial dan politik, baik sebagai pimpinan, aktivis, ataukah biasa.organisasi anggota hanya tersebut memiliki fungsi yang salah satunya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah. Terlibat dalam organisasi ini meskipun hanya sebatas menjadi anggota cukup untuk dikatakan berpartisipasi meskipun tidak terlibat secara Ketiga, Organizational bentuk sebagai sudah Kelima, Violence. cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat partisipasi dimasukan untuk politik. mempengaruhi pemerintah dilakukan dengan melakukan perusakan terhadap barang maupun dengan yang membahayakan bagi pejabat pemerintah ataupun (Fayakhun Andiadi,2016:207-208). kedalam kategori yang ditempuh cara dan ancaman tindakan tokoh politik Dari kelima kategori bentuk partisipasi di atas, pada tulisan ini lebih menekankan partisipasi politik kategori pertama yaitu partisipasi electoralactivity masyarakat ke Tempat (TPS) memberikan Pemungutan suaranya dalam Pemilu. Adapun alasan mengapa tulisan ini lebih menekankan pada kategori pertama dikarenakan angka partisipasi politik yang seringkali menjadi rujukan adalah angka partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya dalam Pemilu, selain suara yang diberikan oleh masyarakat dalam Pemilu seperti yang dibahas di atas bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangat penting artinya bagi legitimasi sebuah kepemimpinan. khususnya datang untuk Suara itu 2. Media dalam Politik Sejarah mencatat bahwa media massa tidak bisa lepas dari politik dan keduanya saling mempunyai mempengaruhi, yang disampaikan zaenudin dalam Fayakhun 2016 bahwa di Romawi pada abad 59 SM keterlibatan media ke dalam politik sudah mulai nampak adanya yang merupakan media ActaDiurna pemerintah Romawi untuk memberikan informasi tentang peristiwa sosial dan politik yang sedang terjadi kepada rakyatnya. Acta Diurna ini berbentuk lembaran kertas lepas hubungan yang sebagaimana terbukti dengan Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan ..... | 81
yang digantungkan pada Forum Romanum (Stadion Romawi) sehingga dapat diambil dan dibaca dengan bebas oleh seluruh rakyat. Acta Diurna ini tidak berisi tentang aturan atau undang-undang yang dibuat dan di sahkan oleh pemerintah Romawi, media yang digunakan untuk menginformasikan aturan, undang-undang dan tata tertib yang telah di sahkan adalah Acta Senattus. Berbeda dengan Acta Diurna yang di gantungkan pada Forum Romanum, Acta Senattus hanya di bacakan di depan gedung senat Romawi. tentang Pada kehidupan modern, peran serta atau pentingnya media contohnya dapat kita amati pada pelaksanaan Pemilu Presiden Amerika tahun 1960. September 1960, terjadi sejarah baru dimana media (televisi) dilibatkan secara aktif dalam debat politik kandidat presiden Amerika. Dengan dilibatkannya media dalam hal ini televisi dalam penayangan langsung debat kandidat presiden secara Amerika pada masa itu, rakyat dapat secara langsung menilai kemampuan kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan presiden yang waktu itu hanya terdapat dua kandidat yaitu Nixon dan Kennedy. Nixon sebagai petahana wakil diunggulkan berdasarkan hasil survey.Menanggapi kuatnya sebagai elektabilitas Nixon, Kennedy penantang melakukan perlawanan terakhir dengan menantang sang petahana untuk melakukan debat publik yang disiarkan secara langsung oleh televisi. Debat publik pertama yang disiarkan langsung di televisi ini di juluki "The Great Debate" dilakukan dalam 4 putaran menjelang pelaksanaan Pemilu pada bulan November 1960. presiden awalnya Penggunaan media dalam politik tidak hanya terjadi di luar negeri, pelibatan media ke ranah politik juga lazim terjadi di negeri kita Indonesia. sebagai contoh yang terjadi pada masa Pemilu 2004 dimana SBY berhasil memenangkan Pilpres dengan bantuan Media. SBY yang sebelumnya menjabat sebagai menteri Koordinator Politik, sosial, dan keamanan (Menko Polsoskam) di bawah kepemimimpinan presiden Megawati. Paska mundurnya beliau sebagai Menko menjelang Pilpres 2004, berhasil dikemas dengan baik oleh media beliau menjadi "mediadarling" yang mampu mengalahkan mantan atasannya sebagai presiden 2004. SBY digambarkan sebagai calon presiden yang diidamkan oleh masyarakat dengan sosok beliau yang tinggi besar dan pembawaan sehingga kembali beliau memunculkan kerinduan masyarakat akan presiden berlatar belakang militer yang berhasil dikemas oleh media sebagai seorang jenderal humanis dimana beliau juga sangat dekat dengan media. Kedekatan beliau dengan media ini yang kemudian banyak disebut menjadi kunci kemenangan dari SBY dalam Pilpres 2004. yang tenang seakan Di negara kita Indonesia, yang terjadi tidak hanya media mempengaruhi kehidupan politik, akan tetapi justru banyak pemilik media di negara kita secara langsung terjun dalam politik praktis. Terjunnya para pemilik media di negara kita ini dalam kehidupan politik tentunya membawa dampak bagi keduannya, media dan politik. Keterlibatan para pemilik media dalam dunia politik ini tentunya membuat masyarakat perlu memilih dan memilah contentdari media yang mereka konsumsi karena bukan tidak mungkin para pemilik media ini kemudian melakukan penggiringan opini ke arah yang diinginkan oleh pemilik media. Nampaknya para pemilik media di negara kita sudah benar-benar sadar akan pentingnya media yang mereka miliki bagi kehidupan politik hingga tercatat beberapa nama pemilik media terjun langsung dalam politik, sebut saja Hari Tanoe Soedibyo pemilik MNCgroup yang sekaligus menjadi pimpinan partai Perindo dan Surya Paloh pemilik Metrotv yang menjabat sebagai pimpinan partai Nasdem dan bebarapa nama lainnya. bagi media, keterlibatan mereka dalam politik praktis juga berdampak bagi kehidupan tentunya itu sendiri contoh realnya adalah politik terjadinya kepada masyarakat umum lebih masif dilakukan oleh partai yang dikuasai atau terdapat pemilik media dalam strukturnya. Dengan media berada di genggaman mereka dapat dengan mudah menayangkan atau memuat hal-hal yang dianggap dapat mendongkrak popularitas partai atau kandidat melalui media yang dimiliki karena dengan media maka efek sebaran dari informasi yang bermuatan doktrin pun lebih luas. Dari gambaran kejadian ini sedikit maka membuktikan bahwa media dan politik memang selalu bersama meskipun dengan pola hubungan yang beragam sesuai dengan keadaan. Selain dampak proses indoktrinasi sesungguhnya dapat tidak terpisahkan, akan 82 | Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan .....
As Siyasah, Vol. 4, No. 2, November 2019 ISSN: 2549-1865 3. Realisasi penggunaan media dalam sosialisasi Pilgub 2018 Dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 27 Juni 2018 kemarin tercatat angka partisipasi politik masyarakat sementara berada di angka 68% dari target partisipasi polititik masyarakat di angka 77,5%. Angka 68% dari target 77,5% berarti bahwa KPUD Jateng telah memenuhi 87,74% target yang ditetapkan oleh KPU pusat. Pada pelaksanaan Pilgub 2018 ini KPUD Jateng berbangga tidak hanya karena angka partisipasi politik masyarakat yang tinggi hingga mendekati target yang ditetapkan oleh KPU pusat akan tetapi juga berbangga dapat menyelenggarakan Pilgub dengan lancar dan angka pelanggaran Pemilu pun dapat diminimalisir. Pelaksanaan Pemilu yang lancar dan masyarakat datang ke TPS atas kemauan sendiri merupakan sebuah prestasi tersendiri yang cukup menggambarkan bahwa pemilih di propinsi Jawa Tengah sudah berkembang dan ini diakui oleh bapak Zaki selaku kepala bagian teknis dan humas bahwa ini bukan hanya kerja dari KPUD tapi juga merupakan jerih payah dari media, Pasangan Calon Gubernur, partai pengusung, partai pendukung dan tim sukses yang bekerja. eksperential politik ini kemudian kita juga mampu untuk mengidentifikasi penyebab dari angka partisipasi politik masyarakat seperti pendapat bapak yang Achmad Zakki, S.IP., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat ketika di tanya perihal rendahnya angka partisipasi politik masyarakat Jateng dalam Pilgub 2008 dan 2013 beliau berpendapat bahwa rendah penyelenggaraan "Tahun pileg,4,5 bulan selanjutnya pilpres untuk pertama kali terus 1,5 bulan pilpres putaran ke dua berarti ada tiga pemilu di tahun 2004 kemudian tahun 2005 kita menyelenggarakan pilkada dengan mekanisme putaran 1 putaran 2 di beberapa daerah ada yang hanya cukup 1 putaran ada pula yang lebih dari 1 putaran artinya dengan rentetan pemilu di tahun 2004, 2005 sampai itu merupakan pemilu yang ke 6 ini tentu mempengaruhi partisipasi, karena; 1. Masyarakat 2004 pada pilgub 2008 Tercapainya angka partisipasi politik masyarakat sebesar 68%tentu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan dalam sebuah pelaksanaan Pemilu yang seringkali diukur keberhasilannya dari angka kehadiran pemilih. Apabila dikaitkan dengan media, angka 68% ini pastinya merupakan gabungan dari berbagai segmen masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Silih Agung Wasesa terkait perilaku memilih masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang dikaitkan dengan latar belakang mereka dan bagaimana media dapat menyikapi segmentasi pemilih di masyarakat dengan latar belakang mereka yang berbeda, adapun segmen pemilih ala Silih adalah sebagai berikut: a. Segmentasi Eksperential Politik Segmentasi mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan pada pengalaman yang pernah mereka alami terhadap partai politik yang ada. Segmentasi ini kemudian perlu untuk diolah menghasilkan content informasi yang memberi gambaran pentingnya proses politik dalam hal ini Pemilu sehingga dapat tercapainya masyarakat yang peduli. Selain segmentasi itu, ini oleh media ingin menyampaikan bahwa Pemilu merupakan hak politik bukan kewajiban seolah 2. Masyarakat merasakan bahwa jeda antar Pemilu, Pilkada di daerahnya dan Pilgub rentangnya tidak sehingga masyarakat mulai menganggap bahwa pelaksanana Pilkada di dan Pilgub kebupaten sesuatu yang biasa saja terlalu jauh kota 3. Masyarakat juga merasa tidak dilibatkan dalam proses politik sekdar dijadikan dan hanya sebagai objek politik bukan dijadikan sebagai subjek aktif pelaksanan rekrutmen politik. yang kemudian inilah menghasilkan dorongan besar munculnya calon independent oleh kalangan akademisi dan pemerhati aktifis kalangan Pemilu beserta stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada." b. Segmentasi Perilaku Ekonomi Segmentasi ini akan sangat berguna untuk kita membuat program pemberdayaan dengan memahami Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan ..... | 83
masyarakat yang tidak hanya membuat massyarakat bangkit dan mapan secara ekonomi secara juga emosional. Masyarakat yang termasuk pada jenis segmentasi ini lebih membutuhkan pendekatan media dengan content yang menyampaikan terkait pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu dari segi ekonomi. Kepentingan disini yang dimaksudkan adalah Pemilu juga memiliki dampak bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat meskipun secara tidak langsung, dan hal ini penting untuk disampaikan oleh media daripada menggadaikan suara mereka demi "receh" MoneyPolitic dalam Pemilu. c. Segmentasi Lingkungan Sosial tapi terlibat informasi Segmentasi lingkungan sosial ini membuat kita dapat memahami potensi sosial kemasyarakatan baik potensi benturan maupun potensi pertalian antar anggota masyarakat (Silih Agung Wasesa, 2011 : 198-199). Dengan memahami adanya segmentasi ini mutlak sangat diperlukan oleh media guna menangkal terjadinya gesekan yang berpotensi menghasilkan benturan di masyarakat dalam hal ini yang disebabkan oleh adanya Pemilu. Seringkali kita menyaksikan pada saat menjelang Pemilu diberbagai tingakatan baik lokal maupun pada terjadinya benturan dimasyarakat yang disebabkan oleh dipolitisirnya hal-hal non politis, sebut saja dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 isue agama dipoles sedemikian rupa mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi oleh media sehingga tidak sampai berdampak besar yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi terhadap politik dan proses politik yang ujungnya adalah angka partisipasi politik yang minim akibat masyarakat yang apatis. nasional berdampak antipati Dari pembahasan segmentasi di atas, rasanya sangat wajar ketika media disebut sebagai salah satu pilar demokrasi yang sangat menentukan hitam putih dan menjadi indikator baik buruknya demokrasi di suatu negara. Pentingnya media sebagai Pilar demokrasi membuat media juga diatur dalam Undang- undang, sebagaimana tercatum dalam pasal 6 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers juga disebutkan bahwa pers harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan yang menjadi hal-hal saran keprihatinan publik. Amanat undang-undang inilah yang kita harapkan akan benar-benar dilakukan oleh media mengingat banyaknya pemilik media yang belakangan dikenal pula sebagai tokoh politik. keterlibatan pemilik media dalam urusan politik bukan tidak mungkin membuat pemberitaan media bisa jadi tidak berimbang. Tidak imbangnya media kemudian mengakibatkan berita yang diterima di oleh masyarakat menjadi membingungkan yang akhirnya apabila dikaitkan dengan angka partisipasi politik berdampak pada rendahnya angka partisipasi. Rendahnya angka partisipasi politik yang disebabkan oleh pemberitaan media dimana yang pemberitaan di media tersebut seringkali hanya memberitakan tentang tokoh lain yang tidak berhubungan atau tidak memiliki afiliasi dengannya dan segala keburukan tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengannya tidak diberitakan. tidak berimbang Terkait hubungan antara media dengan partisipasi politik masyarakat, seperti yang disampaikan di atas bahwa media merupakan penting. Dalam yang pilar pelaksanaan Pilgub Jateng 2018, KPU Jateng selaku Pilgub menggunakan berbagai variasi media yang digunakan untuk menarik masyarakat datang ke TPS. Salah satu media adalah instagram.Seperti yang terpantau dari akun instagram resmi milik KPU Jateng dimana 241 akun postinganyang diikuti oleh 1.429 Followers. 241 post di instagram tersebut meskipun tidak seluruhnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pilgub tapi secara tidak langsung memang mengarah ke mensukseskan pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Dari sini sebenarnya KPU Jateng berusaha melibatkan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan mulai dari mengawal proses pendaftaran calon tenaga admin dan tenaga pendukung pada sekretariat KPU Jateng sampai pada hari-H pelaksanaan Pemungutan suara, akun instagram resmi KPU ini juga menampilkan pemungutan suara Pilgub di beberapa daerah di Jawa Tengah. Selain akun Instagram resmi dari KPU, tentunya para pasangan calon juga memiliki akun instagram, baik akun pribadi maupun tim sukses yang berfungsi untuk akun apabila memenangkan dibandingkan keduanya antara instagram KPU dengan Instagram yang dimiliki oleh pasangan calon, tentunya akun istagram milik pasangan demokrasi pelaksana yang masif digunakan tersebut cercatat memiliki Pilgub Jateng. terhadap 84 | Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan .....
As Siyasah, Vol. 4, No. 2, November 2019 ISSN: 2549-1865 calon lebih unggul dari segi jumlah akun, jumlah postingan maupun jumlah followers, seperti misalnya akun instagram milik Ganjar akun Pranowo @ganjar_pranowo memiliki jumlah postingan 1.528 jumlah followers 477K sangat jauh bila dibandingkan dengan pesaingnya akun dengan nama @sudirmansa1d ini hanya memiliki 46 postingan dan 11.4K followers.Berdasarkan perbandingan akun instagram memang benar apa yang disampaikan oleh bapak Zakki bahwa: dengan nama "Angka partisipasi politik warga Jateng dapat dikatakan merupakan keberhasilan KPU Jateng dengan Pasangan Calon beserta tim suksesnya untuk membangun dialektika politik abstrak warga Jateng dimana di era lagi digital seperti saat memerlukan media pertemuan tatap muka (warga langsung. mereka Jateng) mengolah informasi di media sosial secara personal dengan akses kemudahan teknologi yang mereka dapatkan." ini tidak Apabila menurut data yang dirilis oleh Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia pada tahun 2014 total jumlah penetrasi internet secara Nasional adalah 88,1 juta dari 252,4 juta penduduk Indonesia pada waktu itu atau sama dengan 34,9% dari total jumlah penduduk Indonesia (Puskakom, 2015) . angka penetrasi internet untuk skala Jawa Tengah mencapai angka 32% atau di angka 10,7 juta warga Jawa Tengah. Dari jumlah 32% penduduk Jawa Tengah yang dapat dikatakan "melek" internet berarti ada 68% warga Jateng yang masih "buta" internet pada tahun 2014 bisa jadi pada tahun 2018 angka itu turun. Namun jika kita asumsikan angka tetap maka angka 68% warga Jateng ini membutuhkan yang "buta" pendekatan yang berbeda untuk dapat meningkatkan angka partisipasi Politik warga Jateng. salah satu cara untuk menjangkau internet perlu warga Jateng yang "buta" dilakukan variasi media sosialisasi agar mampu menjangkau semua warga Jateng tidak hanya yang "melek" internet. internet Salah satu media yang bisa menjangkau semua warga tentunya tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, perlu dilakukan riset tentang media yang mampu mengajak masyarakat untuk menyalurkan suaranya. Perlu dilakukan spesifikasi terkait metode sosialisasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik warga di daerah yang berbeda. seperti yang kita ketahui propinsi Jateng terdiri dari 35 kab/kota yang memiliki karakter berbeda. Karakter masyarakat yang berbeda sepatutnya memiliki pendekatan masyarakat yang berbeda tidak seperti yang ada saat ini dimana media sosialisasi terpusat dimana daerah hanya sebagai pelaksana tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Tidak masuk akal ketika pelaksanaan Pilgub yang pelaksanaannya di atur targetnya dan metode sosialisasinya oleh KPU Pusat. cara KESIMPULAN pada Berdasarkan pembahasan dan telah dilakukan dengan bapak Achmad Zakki selaku kepala sub bidang Teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat KPU Jateng diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018, KPU Jateng menggunakan acara Sosialisasi dan Medsos sebagai media untuk mengajak masyarakat Jateng datang menyalurkan pilihannya ke TPS pada tanggal 2018. pemaparan interview yang 2. dalam hal penentuan media Sosialisasi untuk meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat Jateng, KPU Jateng tidak dilibatkan dalam membuat strategi media yang tepat. politik tingkatan 3. Penentuan taget masyarakat dalam berbagai ditentukan oleh KPU pusat hasil partisipasi Berdasarkan pembahasan dalam ditemukan pemilihan dan penerapan media sosialisasi untuk meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat.Salah satu, kekurangan dalam media penggunaan meningkatkan partisipasi politik adalah angka penetrasi internet di Jawa Tengah yang terbilang masih rendah hanya 32% sehingga memungkinkan 62% warga Jateng akan luput dari media sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi. Untuk menjadi media yang efektif guna meningkatkan angka partisipasi perlu yang berbagai metode menggunakan disesuaikan dengan karakter pemilih. kekurangan beberapa internet sebagai Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan ..... | 85
REFERENSI Agung Wasesa, Silih.Political Branding and Public Relation, Jakarta: Gramedia, 2011 Andriadi, Fayakhun. Demokrasi di Tangan Netizen, Jakarta: RM Books, 2016 Interview dengan bapak Achmad Zakki Ka Sub Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng pada Tanggal 28 Juli 2018 Lipset, Seymour Martin. Political Man Basis Sosial tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 Bourne, P,.A (2010). Modelling Political Trust in a Developing Country Current. Research Journal of Social Sciences 2(2): 84-98 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Pito, Andrianus, 2006. Mengenal Tero-teori Politik, Bandung : Nuansa Puskakom. Profil pengguna Internet Indonesia tahun 2014 vol 2. Jakarta: APJII. 2015 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Jakarta: Gramedia, 2008 Pers Dahrendorf R. (2003). The Challenge for Democracy. Journal of Democracy. 14 (4) 2003 86 | Muhammad Fatchuriza &Teguh Adi Prasojo│Pelaksanaan Pemilihan .....