BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Beberapa masalah yang masih harus diatasi oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan (Purwanto et al., 2020). Pemerintah bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berfokus pada tujuan sila kelima Pancasila, yaitu prinsip keadilan sosial dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Semakin banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat (Gunanto et al., 2019). Pemerintah melakukan proses pembangunan dengan perencanaan yang matang, mencakup seluruh aspek kehidupan, terarah menuju tujuan yang jelas, diintegrasikan dengan baik, berjalan secara bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan nasional agar bisa mencapai taraf hidup yang setara dengan negara maju. Pemerintah dapat secara efisien mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan memfokuskan pada aktivitas ekonomi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, dengan tujuan agar 1
keduanya saling mendukung dan terintegrasi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan (Yulita & Supriyanto, 2022). Tujuan pembangunan nasional adalah membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta negara yang demokratis dan maju dengan berlandaskan Pancasila (Anjasmara et al., 2022). Konsep pembangunan nasional secara hukum dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, aspek perencanaan pembangunan nasional menjadi terjemahan dari jalan ideologis pembangunan nasional. Nawacita terdiri dari sembilan prioritas pembangunan untuk lima tahun mendatang dan juga sebagai dasar visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Visi Misi Presiden 2020-2024 dibangun berdasarkan pedoman RPJPN 2020- 2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut direalisasikan melalui 9 Misi yang disebut sebagai Nawacita Kedua (Harahap et al., 2023). Nawacita Kedua adalah pengembangan atau kelanjutan dari Nawacita Pertama yang dibuat oleh pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla saat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satu program prioritas dalam poin ketiga Nawacita adalah menegaskan pentingnya membangun Indonesia dari wilayah pinggiran, berfokus pada penguatan daerah- 2
daerah dan desa, dengan tujuan utama untuk mengembangkan Indonesia (Sugianto, 2019). Pemerintah menerapkan desentralisasi asimetris dalam melaksanakan poin ketiga Nawacita dengan mengalokasikan dana desa dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat daerah secara asimetris, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Banowo & Setyadi (2019:69) mengemukakan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari APBN dan dialirkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan inisiatif masyarakat di tingkat desa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menguatkan desa melalui program desa, dengan tujuan dapat menciptakan desa lebih mandiri baik dari aspek pengelolaan pemerintahan maupun keuangan. Dana desa membantu desa-desa di seluruh Indonesia mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa diberikan wewenang dan sumber dana yang cukup untuk mengelola potensi yang dimilikinya, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sari & Arif, 2021). Adapun penyaluran dana desa di Indonesia seperti Gambar 1.1 berikut ini: 3
Gambar 1.1 Penyaluran Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2022 Penyaluran Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2022 dalam Triliun 80 70 70 71 72 68 60 60 60 50 47 40 30 20 21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dana Desa Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama periode 2015-2021, peningkatan dalam penyaluran dana desa, tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam alokasi dana desa. Pada tahun 2015 sekitar 21 T, tahun 2016 sekitar 47 T, tahun 2017 dan 2018 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 60 T. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sekitar 70 T, tahun 2020 sekitar 71 T, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 72 T. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan dana desa dan Pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan sebesar 68 T. Pengurangan alokasi dana desa dalam anggaran tahun 2022 adalah berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi keuangan negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Khusus Kementerian Keuangan: Suarasurabaya.net: Yustinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan, penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Dia bilang, beban belanja pemerintah pusat tahun depan masih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penganggaran juga memperhatikan kinerja penyaluran Dana Desa sampai Semester I Tahun Anggaran 2021 yang lebih rendah (minus 32,25 persen) dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. 4 terjadi
5 Sumber: diakses pada Oktober 2023) tanggal 19 Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, menjelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi negara (Ariadi, 2019). Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri dan bekerja sama dengan masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk mengembangkan ekonomi desa secara
mandiri dan profesional dengan memperhatikan lingkungan. Jika pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap desa, maka masyarakat desa akan mudah mencapai kesejahteraan dan dapat meningkatkan indek kemakmuran masyarakat secara nasional. Veronica & Atlantika (2022) menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi upaya pembangunan secara prioritas untuk membangun Indonesia dari desa. Desa berperan sebagai titik awal dan tempat utama pelaksanaan pembangunan dilihat dari status quo di lapangan, karena pembangunan di tingkat desa berkaitan langsung dengan masyarakat (Adianto & Mayarni, 2021). Kewenangan yang diberikan kepada desa merupakan pelaksanaan pengelolaan dan keberlanjutan berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa. Pemanfaatan sumber daya dan potensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar et al., 2021). Stakeholder seharusnya dapat memanfaatkan secara baik potensi desa sebagai sumber pembangunan dalam mewujudkan pembangunan secara adil dan merata. Klasifikasi desa di tahun 2019-2022 ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut. Gambar 1.2 Klasifikasi Desa di Indonesia Tahun 2019-2022 40000 38.185 39.866 38.086 35000 33.882 30000 25000 20000 15000 10000 5000 8.647 840 17.626 3.536 11.899 8.647 13.961 15.324 2.466 3.278 20.249 12.177 4.985 6.328 9.221 4.365 0 2019 2020 2021 2022 Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat Tertinggal Sumber: Kemendesa PDTT (2023) 6
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2019, kategori desa mandiri berjumlah 840, desa maju berjumlah 8.647, desa berkembang berjumlah 38.185, desa tertinggal berjumlah 7.626, dan desa sangat tertinggal berjumlah 3.536. Pada tahun 2020, kategori desa mandiri berjumlah 8.647, desa maju berjumlah 11.899, desa berkembang berjumlah 39.866, desa tertinggal berjumlah 13.961, dan desa sangat tertinggal berjumlah 2.466. Pada tahun 2021, kategori desa mandiri berjumlah 3.278, desa maju berjumlah 15.324, desa berkembang berjumlah 38.086, desa tertinggal 12.177, dan desa sangat tertinggal berjumlah 4.985. Sedangkan tahun 2022, kategori desa mandiri berjumlah 6.328, desa maju berjumlah 20.249, desa berkembang berjumlah 33.882, desa tertinggal berjumlah 9.221, dan desa sangat tertinggal berjumlah 4.365. Pada tahun 2019-2022, kategori desa mandiri dan desa maju setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019-2022 kategori desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal mengalami naik turun. Pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai penopang ekonomi desa dan mengembangkan potensi ekonomi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kewenangan tertingginya melalui musyawarah desa (Sugiarta et al., 2023). Herry dikutip dalam jurnal Abidin & Akbar (2021) menegaskan bahwa setiap desa membentuk BUM Desa dengan harapan dapat memperkuat perekonomian desa. BUM Desa mengatur kegiatan perekonomian masyarakat desa sedemikian rupa, sehingga dapat menjadikan usaha masyarakat desa menjadi lebih produktif dan efisien. Harmiati dan Zulhakim dikutip dalam jurnal Sutrisna (2021) 7
mengemukakan bahwa peningkatan peran dan eksistensi BUM Desa dalam mendukung pertumbuhan usaha dan ekonomi masyarakat desa, diperlukan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh. Pendekatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa, baik dari pemerintah desa, masyarakat desa, maupun mitra kerja BUM Desa; meningkatkan akses dan dukungan modal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan; serta mendirikan dan mengembangkan BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Indrastuti & Ash-shidiqqi, 2022). BUM Desa yang juga dapat menghasilkan PADesa memiliki potensi besar untuk mendorong proses pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan di tingkat desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) diperoleh dari berbagai usaha lokal dapat dialokasikan kembali ke program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dengan kata lain, peran BUM Desa dalam menghasilkan PADesa memiliki dampak positif yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara keseluruhan, karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dalam mengembangkan BUM Desa. Pengembangan BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, disisi lain keberadaan BUM Desa memberikan dampak bagi perekonomian desa yakni meningkatkan sumber pemasukan Anggaran Pendapatan Desa (APDes), sehingga desa dapat melakukan pembangunan fasilitas desa, 8
memajukan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sulistyawati & Prathama, 2023). Di setiap desa tentu memiliki karakteristik potensi sumber daya masing-masing, hal tersebut menjadi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dari pengembangan BUM Desa. Pada perkembangannya, BUM Desa mengalami peningkatan jumlah signifikan di Indonesia. Adapun perkembangannya seperti pada gambar berikut: Gambar 1.3 Jumlah BUM Desa di Indonesia Tahun 2015-2022 Kumulasi Jumlah BUM Desa di Indonesia Tahun 2015-2022 57.288 60.417 43.339 49.213 51.091 51.134 28.595 14.463 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah BUM Desa Sumber: Kemendesa PDTT (2023) Berdasarkan Gambar 1.3 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah BUM Desa di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat 14.463 unit BUM Desa, tumbuh sekitar 45.594 BUM Desa pada tahun 2021 hingga mencapai 60.417 unit BUM Desa pada 2022. Unit BUM Desa di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat banyak BUM Desa yang tidak stabil apalagi mati suri (Ma'muri et al., 2022; I. M. A. W. W. Putra et al., 2023). Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini aktif berperan dalam perkembangan ekonomi desa dan menjadi proyek percontohan Badan Usaha 9
Milik Desa (Pradini, 2020). Per Februari tahun 2023, Provinsi Jawa Timur memiliki desa berjumlah 7.721 desa. Pengembangan BUM Desa dalam upaya pembangunan di Jawa Timur memiliki tujuan untuk peningkatan perekonomian lokal. Hal tersebut telah dilakukan sejak terbitnya peraturan tentang BUM Desa itu dan hampir setiap kabupaten di wilayah Jawa Timur memiliki proyek percontohan BUM Desa. Selain itu, peningkatan jumlah BUM Desa telah tersebar di Provinsi Jawa Timur, hal itu sesuai dengan data yang diperoleh dari yaitu sebagai berikut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMD Jatim Budi Sarwoto menjelaskan saat ini Jatim memiliki 7.721 desa. Dari jumlah itu yang memiliki BUMDes ada 6.490 desa, dengan klasifikasi maju 1.400 BUMDes, berkembang 2.353 BUMDes dan 2.737 BUMDes pemula. Sumber: bumdesma, diakses pada 18 September 2023) Berdasarkan data di atas, terlihat jumlah desa yang memiliki BUM Desa adalah sebanyak 6.490 desa di Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2023. BUM Desa kategori maju berjumlah 1.400 unit, berkembang berjumlah 2.353 unit, dan pemula berjumlah 2.373 unit. Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur dan potensi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah berupaya secara maksimal dalam membantu proses pendanaan pengembangan BUM Desa, melalui pendirian dan pengelolaan BUM Desa, diharapkan dapat dikembangkan secara mandiri. Pemerintah daerah masih memegang peran dominan, mengingat bahwa BUM Desa adalah organisasi yang relatif baru dan masyarakat pedesaan mungkin belum sepenuhnya mengenalnya (Sari & Arisena, 2023). Manajemen bisnis yang dijalankan oleh BUM Desa tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan 10
komersial semata, melainkan juga memberikan perhatian pada aspek-aspek sosial. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diatur dengan mempertimbangkan baik aspek ekonomi maupun sosial. BUM Desa telah didirikan di Kabupaten Gresik, terutama sejak Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan menerima modal dari pemerintah melalui dana desa (Triyo et al., 2020). Pendirian BUM Desa mendapat dukungan positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan menetapkan BUM Desa sebagai salah satu sarana kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa baik secara mandiri maupun bersama-sama. Pembentukan BUM Desa bertujuan tidak hanya untuk merevitalisasi perekonomian pedesaan tetapi juga untuk menciptakan sumber pendapatan desa. Adapun jumlah BUM Desa di Kabupaten Gresik seperti tabel di bawah ini. Tabel 1.1 Jumlah BUM Desa Kabupaten Gresik No Kecamatan 1 Gresik 2 Kebomas 3 Manyar 4 Bungah 5 Dukun 6 Sidayu 7 Ujungpangkah 8 Panceng 9 Duduk sampeyan 1 10 Cerme 8 11 Benjeng 12 Driyorejo 2 13 Balongpanggang 9 2 14 Menganti 1 15 Kedamean 3 16 Wringianom Tahun 2014 2 3 3 4 2 2 4 7 4 Jumlah Desa Tahun 2017 5 11 20 15 8 10 8 9 7 13 23 4 25 19 9 17 Tahun 2018 5 11 23 22 27 21 13 14 23 25 23 16 25 22 15 15 Perolehan Omset BUM Desa Bagus 1 BUM Desa - 1 BUM Desa - 1 BUM Desa 1 BUM Desa - - 1 BUM Desa - 1 BUM Desa - - 1 BUM Desa 1 BUM Desa 11
Jumlah Desa Tahun 2017 17 13 231 No Kecamatan Tahun 2014 2 1 60 Sumber: (Arif, 2020) dikutip dalam (Yanuardani, 2022) Tahun 2018 13 17 330 17 Sangkapura 18 Tambak Total Perolehan Omset BUM Desa Bagus - 8 BUM Desa Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hanya 8 BUM Desa yang menghasilkan omset bagus padahal di Kabupaten Gresik memiliki 330 Desa. masih terdapat BUM Desa yang belum dapat menghasilkan omset dengan baik khususnya di Kabupaten Gresik. Dari data tersebut bahkan ada 10 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik yang belum dapat memiliki BUM Desa sebagai sumber pendapatan mandiri yang dihasilkan oleh desa tersebut. Hal tersebut berdampak negatif pada perkembangan desa, termasuk potensi desa, produktivitas masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Akibatnya, dampaknya dapat jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Gresik pada khususnya. Kecamatan Cerme merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik. Kecamatan Cerme hanya memiliki satu BUM Desa yang beromset baik dan lainnya masih belum menghasilkan omset dengan baik. Banyak BUM Desa telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi tidak berkembang dan stagnan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari 25 Desa hanya 2 desa yang termasuk kategori maju yang dijelaskan dalam tabel berikut ini. Tabel 1.2 Data Omset BUM Desa Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik No Desa Nama BUM Desa Tahun Berdiri 2016 Ngembung Santisa 2017 1 Dadapkuning Bina Sejahtera 2 Ngembung Kategori Pemula Pemula Omset Tidak baik Tidak baik 12
No Desa Nama BUM Desa Tahun Berdiri 2019 2019 2019 2019 2017 2019 2019 2017 2017 2017 2019 3 Sukoanyar 4 Morowudi 5 Gurang anyar Wijaya 6 Dampaan 7 Dooro 8 Lengkong 9 Kandangan 10 Dungus 11 Ngebetan 12 Betiting Iker-Iker 13 Geger 14 Cerme Kidul 15 Pandu 16 17 Tambak Beras Bahtera Sejahtera 18 Cerme Lor 19 Cagak Agung Cagak Agung 20 Semampir Purnawing Wiwit 21 Kambingan Kambingan Sumber Makmur 22 Wedani 23 Gedang Kulut Cahaya Sejahtera 24 Padeg 25 Banjarsari Sukoanyar Kusuma Madya Al Barokah Dooro Jaya Lengkong Jaya Kandangan Manju Mandiri Ngebetan Betiting Masyarakat Mandiri Sejahtera Pandu Jono Makmur 2015 2019 2019 2017 2019 2019 2019 2019 2016 2019 2019 2017 Jono Cerme Lor Pandean Jaya Banjarsari Berkah Kategori Omset Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Pemula Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Tidak baik Berkembang Tidak baik Tidak baik Pemula Berkembang Tidak baik Tidak baik Pemula Tidak baik Pemula Tidak baik Pemula Tidak baik Pemula Tidak baik Pemula Tidak baik Maju Tidak baik Pemula Tidak baik Pemula Baik Maju Sumber: (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021) dalam (Yanuardani, 2022) Tabel 1.2 menunjukkan bahwa 23 BUM Desa di Kecamatan Cerme masih ada yang belum beroperasi dengan baik dan tidak mencapai tujuannya. Eva (2016) dikutip dalam jurnal (Sutikno et al., 2022) menyatakan bahwa pengelolaan BUM Desa membutuhkan upaya pengelolaan yang maksimal, termasuk tindakan strategis, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan keahlian manajemen pengelolaan. Data menunjukkan bahwa Desa Banjarsari adalah satu-satunya desa di Kecamatan Cerme yang mengoperasikan BUM Desa dengan kategori maju yang dapat menghasilkan omset yang baik Se-Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 13
Desa Banjarsari memiliki visi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Banjarsari dalam menemukan, memeriksa, dan menyelesaikan masalah pembangunan yang paling penting di bidang infrastruktur fisik, ekonomi, sosial, dan budaya (Dwiarta et al., 2020). Kebutuhan masyarakat dan desa termasuk kebutuhan primer, ketersediaan sumber daya desa yang belum digunakan, dan sumber daya manusia untuk mengelola unit perekonomian desa. Pemerintah menganjurkan setiap desa untuk membentuk dan memiliki badan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan desa dan masyarakatnya. Pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Banjarsari khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu faktor penting dalam membangun desa yang mandiri, kreatif, dan dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah memaksimalkan pembangunan BUM Desa. BUM Desa "Banjarsari Berkah" menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di Desa Banjarsari. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" dan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banjarsari untuk mendukung pembentukan BUM Desa "Banjarsari Berkah" dan mengatur bagaimana aset desa akan dikelola oleh BUM Desa. Pendirian BUM Desa "Banjarsari Berkah" bertujuan untuk untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa "Banjarsari Berkah" membawahi 4 unit usaha yakni unit usaha PPOB (Payment Point Online 14
Bank), unit toko dan perdagangan, unit pengelolaan sampah, dan unit usaha simpan pinjam. Pertama, unit usaha PPOB seperti pembayaran PLN dan PDAM, serta pajak kendaraan. Kedua, unit usaha toko dan perdagangan berupa unit usaha yang menjual alat tulis dan pupuk. BUM Desa "Banjarsari Berkah" bekerja sama dengan kelompok tani dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Ketiga, unit pengelolaan sampah berupa unit usaha yang bergerak pada treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya. Keempat, unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha yang berfokus pada kegiatan simpan pinjam untuk masyarakat Desa Banjarsari. Desa Banjarsari adalah salah satu dari banyak desa yang diberi penghargaan "Desa Berdaya" oleh pemerintah Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk mengubah desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa yang berkembang, maju, atau mandiri. Menurut RPJMD Tahun 2019-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk memasang target kinerja penurunan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal untuk mendukung penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat di pedesaan sebagai Sasaran Indikator Kinerja Daerah (Prasetyo et al., 2020).. Desa Banjarsari adalah contoh desa yang berdaya di Kabupaten Gresik karena telah berhasil menemukan dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, terutama dalam hal membangun BUM Desa. Keberhasilan Desa Banjarsari dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung BUM Desa telah membantu menciptakan pola pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain agar dapat memaksimalkan potensi desanya, dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan Desa Mandiri dari 15
Kemendesa pada tahun 2023, Juara Harapan 2 Lomba Se-Desa Provinsi Jawa Timur 2022, Juara 1 Lomba Desa Se-Kabupaten Gresik 2022, Juara 2 Desa Berdaya Kategori BUM Desa 2019, dan Juara 1 Lomba BUM Desa tingkat Kabupaten 2018. Gambar 1.4 Penghargaan Desa Mandiri 2023 Sumber: diakses pada 4 Oktober 2023) Gambar 1.5 Juara Harapan 2 Lomba Se-Desa Provinsi Jawa Timur 2022 Sumber: diakses pada 4 Oktober 2023) 16
Gambar 1.6 Juara 1 Lomba Desa Se-Kabupaten Gresik 2022 diakses pada 4 Oktober 2023) Gambar 1.7 Juara 2 Desa Berdaya Kategori BUM Desa 2019 diakses pada 4 Oktober 2023) 17
Gambar 1.8 Juara 1 Lomba BUM Desa tingkat Kabupaten 2018 diakses pada 4 Oktober 2023) Gambar di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsari dan Pengurus BUM Desa "Banjarsari Berkah" berhasil memperoleh penghargaan berkat kerja sama dan kontribusi semua pihak yang berpartisipasi dalam pengembangan BUM Desa "Banjarsari Berkah" untuk meningkatkan ekonomi desa. Strategi yang digunakan pengelola atau pengurus BUM Desa dalam mengelola potensi desa sangat menentukan keberhasilan BUM Desa. Para pemangku kepentingan dapat mengembangkan potensi sumber daya alam desa secara efektif dalam upaya kemajuan pembangunan agar berbagai potensi sumber daya alam desa dapat dimanfaatkan secara merata sebagai sumber pembangunan. BUM Desa "Banjarsari Berkah" telah menunjukkan eksistensinya dan strategi pengembangannya, sehingga pada akhirnya mendukung keberhasilan BUM Desa. Berdasarkan data yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diketahui potensi keberhasilan dan beberapa strategi pengembangan BUM Desa "Banjarsari Berkah" di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Penelitian ini diharapkan 18
dapat mengetahui bagaimana strategi dalam mengembangkan BUM Desa "Banjarsari Berkah". Penulis menganalisis pengembangan organisasi yaitu pengembangan BUM Desa dengan menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai rujukan teoritis yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku BUM Desa. Alasan memilih Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 sebagai rujukan teoritis karena sangat relevan dengan topik penelitian. Adapun pertimbangan relevansi yang peneliti gunakan adalah konsistensi tujuan penelitian, kesesuaian dengan variabel, dan paling mendekati kondisi faktual BUM Desa "Banjarsari Berkah". Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan BUM Desa di Indonesia, khususnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan BUM Desa di Indonesia. 19
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan data-data yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya rumpun ilmu Administrasi Publik dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan BUM Desa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat menambah wawasan dan manfaat mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 20
2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut dan memperdalam kajian strategi pengembangan BUM Desa serta menerapkan teori atau ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan Program Studi Administrasi Publik b. Bagi Badan Usaha Milik Desa "Banjarsari Berkah" Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil temuan dalam proses strategi pengembangan BUM Desa yang bertujuan untuk pengembangan selanjutnya dan dapat dijadikan referensi, sehingga BUM Desa "Banjarsari Berkah" dapat lebih optimal strategi pengembangan pada pelaksanaan program unit usahanya. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memberi informasi dan pembelajaran penting mengenai strategi dalam pengembangan organisasi yang diterapkan di BUM Desa "Banjarsari Berkah" mengenai keberhasilan yang dapat dibagi atau dijadikan contoh dengan BUM Desa lain. c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penunjang pendidikan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian serupa di masa depan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 21