PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) Skripsi Oleh: Rizky Akbar Prasojo NIM: 112020100005 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2015
PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) Skripsi Disusun sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sidoarjo Oleh: Rizky Akbar Prasojo NIM: 112020100005 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2015
"Seorang terpelajar harus bisa memahami bahasa orang awam, bukan justru sebaliknya." "Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan" (Pramoedya Ananta Toer) "Lebih baik jadi orang bodoh tapi bijak daripada jadi orang pintar tapi tidak bijak" (Emha Ainun Nadjib) Kupersembahkan skripsi ini untuk: Ayah dan Ibu tercinta, Adik-adikku, Nina dan Bila
KATA PENGANTAR Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiaasa peneliti ungkapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman. Atas segala keridhoan Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah, hingga kekuatan-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)" ini akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada: 1. Kedua orang tua, yakni Juari dan Titik Sumarti yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam setiap aktivitas, serta atas doa restu yang selalu mengiringi; 2. Adik-adik peneliti yang selalu memberikan semangat yang menghibur terutama saat peneliti berada dalam titik jenuh; 3. Bapak Totok Wahyu Abadi, M. Si selaku Dekan FISIP UMSIDA; 4. Ibu Ainur Rochmaniah selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSIDA; 5. Ibu Dr. Dra. Luluk Fauziah, M. Si selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, pengarahan, saran, serta dukungan yang sangat berarti kepada peneliti; 6. Ibu Isnaini Rodiyah, M. Si selaku dosen wali peneliti sejak semester awal atas motivasi dan didikannya selama proses perkuliahan; 7. Ibu Arsiyah, Ibu Yuni Lestari, Ibu Isna Fitria, Bapak Didik Hariyanto, Bapak Zeini Mahbub, dan seluruh dosen yang telah mendidik dan membuka cakrawala pengetahuan baru bagi peneliti selama perkuliahan;
8. Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Sedatigede yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai; 9. Bapak H. So"im yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti; 10. Perangkat Desa Sedatigede, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta seluruh masyarakat Desa Sedatigede yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai; 11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan tahun 2011: Candra, Dilla, Hashi, Ayu, Bondan, Sari, Inka, Putri, Hatta, Farid, Zaki, Pak Gunawan, Agus, Maulana, dan semuanya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, atas persahabatan yang hangat dan semoga selalu hangat; 12. Teman-teman KKN Sedatigede, atas pelajaran dan kebersamaannya yang singkat namun berkesan; 13. Teman-teman sepermainan yang telah memberikan banyak inspirasi, khususnya Agus yang telah meluangkan waktunya memperbaiki komputer rusak saat proses penulisan skripsi; 14. Teman-teman di HMI, atas kesempatan belajar yang luar biasa. 15. Majelis masyarakat Maiyah Bangbangwetan Balai Pemuda Surabaya yang telah banyak merubah cara pandang peneliti terhadap sesuatu terutama terhadap masalah-masalah sosial. Tak ada gading yang tak retak. Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Sidoarjo, Juli 2015 Rizky Akbar Prasojo
ABSTRAK tercapainya kesejahteraan masyarakat. Diantara indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai formula pembangunan telah dirancang dan diterapkan. Berbagai perubahan paradigma dilakukan. Bentuk perubahan paradigma pembangunan paling mendasar terjadi pada perubahan paradigma production centered development (pembangunan berbasis produksi) ke paradigma people oriented development (pembangunan berbasis masyarakat). Perubahan tersebut didasari karena paradigma production centered development lebih menitikberatkan pada hasil pembangunan itu sendiri, bukan pada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih dianggap sebagai obyek pembangunan. Sedangkan paradigma people oriented development lebih menitikberatkan pada masyarakat dan menganggap masyarakat sebagai subyek pembangunan yang bersama-sama melakukan dan mendapatkan hasil dari pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan adalah Adanya perubahan paradigma tersebut menuntut adanya keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bukan lagi pihak yang menentukan pembangunan, melainkan harus bersama seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan desa dengan fokus utamanya adalah peran masing-masing pihak dalam pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Kata Kunci: Peran, Kemitraan, Pembangunan.
ABSTRACT One purpose of development is to achieve the welfare of the community. Among the indicators of achievement of the welfare of the community can be seen from the decline in the poverty rate. To achieve these objectives, various development formula has been designed and implemented. Various paradigm shift is done. Forms the most fundamental change in the development paradigm changes occur in the production paradigm centered development (development of production-based) paradigm to people-oriented development (community-driven development). The changes are based as production centered development paradigm more focused on the results of the development itself, rather than on society. So that more people are considered as objects of development. Meanwhile, people-oriented development paradigm more focused on people and society regard as the subject of development which together perform and get a result of development. The paradigm shift requires a balance of the relationship between government and society. Government is no longer party that determines development, but must be together all elements of society. This study aims to describe how the pattern of government-community relations in development, especially rural development with the main focus is the role of each party in the development. This study used a qualitative descriptive method. This method is a research method used to examine the condition of natural objects, where the researcher is a key instrument. Technique data collecting is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and qualitative research results further emphasize the significance rather than generalizations. The results showed that the pattern of the relationship between in village development Sedatigede more mutualistic nature. Each of these parties work together and understand their role in development so that development can be implemented by all parties perceived benefits. the government-community Keywords:Role, Partnership, Development.
DAFTAR ISI Halaman Judul ... Lembar Persetujuan ... Surat Pernyataan ... Lembar Pengesahan ... Halaman Persembahan ... Kata Pengantar ... Abstrak ... Daftar Isi ... Daftar Bagan ... Daftar Tabel ... Daftar Gambar ... Daftar Lampiran ... BAB I: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Rumusan Masalah ... 1.3 Tujuan Penelitian ... 1.4 Kegunaaan Penilitian ... 1.4.1 Secara Teoritis ... 1.4.2 Secara Praktis ... BAB II: KAJIAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ... 2.2 Landasan Teori ... 2.2.1 Perkembangan Konsep Administrasi Publik ... 2.2.2 Konsep Kemitraan ... 2.2.3 Konsep Peran ... 2.2.4 Konsep Pemerintah ... Halaman I Ii Iii iv v vi viii x xii xiii xiv Xv 1 8 8 9 9 9 10 17 17 20 25 34
2.2.5 Konsep Masyarakat ... 2.2.6 Konsep Pembangunan ... 2.2.7 Konsep Desa ... 2.3 Alur Kerangka Berfikir ... BAB III: METODE PENELITIAN 3.1 Tipe dan Dasar Penelitian ... 3.2 Lokasi Penelitian ... 3.3 Fokus Penelitian ... 3.4 Teknik Peentuan Informan ... 3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 3.6 Teknik Penganalisisan Data ... BAB IV: PENGANALISISAN DATA 4.1 Karakteristik Objek Penelitian ... 4.2 Penganalisisan Data ... 4.2.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa... 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat ... 4.3 Pembahasan ... 4.3.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa ... 4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Pemerintah- Masyarakat dalam Pembangunan Desa ... BAB V: PENUTUP 5.1 Simpulan... ....... ....... ... 5.2 Saran ... ... ... ... Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran 35 39 46 49 52 53 53 54 55 58 63 74 80 98 108 109 127 132 133
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu ... 14 Tabel 3.1 Informan Penelitian... 54 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... 64 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia ... 65 Tabel 4.3 Pertumbuhan Penduduk dari Tahun ke Tahun ... 66 Tabel 4.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 66 Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan... 67 Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ... 68 Tabel 4.7 Data Penduduk Miskin ... 69 Tabel 4.8 Sarana Pendidikan Desa Sedatigede ... 70 Tabel 4.9 Pembangunan di Desa Sedatigede ... 82 halaman
DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir ... 51 Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Sedatigede ... 73 halaman
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1: Kantor Desa Sedatigede ... Gambar 4.2: Jalan Desa Sedatigede ... Gambar 4.3: Poliklinik Desa ... Gambar 4.4: Bapak Khusyairi bersama peneliti ... Gambar 4.5: Salah satu bak sampah ... Gambar 4.6: Seorang pekerja sedang memilah sampah di tempat pembuangan sampah Desa Sedatigede ... Gambar 4.7: Tungku Pembakar Sampah ... Gambar 4.8: Bapak Huda bersama peneliti saat kegiatan wawancara.... 86 Gambar 4.9: Bapak So"im saat kegiatan wawancara ... Gambar 5.0: Bapak Ali Mustofa bersama peneliti saat kegiatan wawancara ... Gambar 5.1: Bapak Kusnadi dalam kegiatan wawancara bersama peneliti ... Gambar 5.2: Screencapture berita terkait inovasi pemerintah dalam pembangunan desa ... Gambar 5.3: Zoom in capture tulisan Hari T. W di Bulletin Maiyah Jawa Timur ... halaman 63 69 71 74 78 79 81 89 93 106 117 126
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian Lampiran 2: Peraturan Desa Sedatigede tentang Sampah Lampiran 3: Data Pembangunan Desa Sedatigede Lampiran 4: Artikel di Bulletin Maiyah Jawa Timur Lampiran 5: Artikel di Lampiran 6: Sertifikat dan Surat Tugas yang Pernah Diikuti
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah adminstrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009: 3). Keterkaitan ini dapat dilihat mulai dari bagaimana paradigma old public administration berkembang di Indonesia, dimana pemerintah mendominasi jalannya pembangunan seperti di era presiden Soeharto. Di era tersebut, pemerintah adalah aktor utama yang dapat memonopoli pembangunan. Sementara masyarakat hanyalah sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Akibatnya, pembangunan lebih bersifat sentralistik, atau dalam istilah Korten & Klauss (dalam Nasdian, 2014: 19) dikenal sebagai production centered development (pembangunan berbasis produksi). Padahal, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1982: 19) pembangunan baru akan berhasil apabila melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara. Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek ini akhirnya berujung pada lahirnya multi krisis pada tahun 1997 yang berdampak sistemik terutama pada isu strategis (kemiskinan, pengangguran, moneter dan lain-lain) (Vestikowati, 2012: 65). Pembangunan yang menekankan pencapaian ekonomi ini
juga terbukti tidak terwujud khususnya di negara-negara berkembang (Theresia, dkk, 2014: 19). Hal ini kemudian menuntut adanya penguatan pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan adanya reformasi. Peran dan fungsi pemerintah mulai dibatasi agar tidak lagi memonopoli pembangunan. Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (reinventing goverment/privatisasi). Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi (Osborne & Gaebler dalam Santosa, 2009: 68). Prinsip ini menekankan pemerintah untuk menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan (seperti di era sebelumnya) dengan mengembangkan beberapa pusat pendapatan (seperti : BPS dan Bappeda yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian atau pemberian hak guna usaha kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain). Namun, prinsip ini disalahartikan oleh pemerintahan era Megawati sebagai penjualan aset-aset milik negara seperti Indosat. Padahal konsep ini sama sekali bukan pemindahan fungsi-fungsi pelayanan dari sektor pemerintah ke sektor swasta (Santosa, 2009: 71). Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil
pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatasi serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan output efisien) lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin- mesin produksi yang efisien sehingga justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Todaro dalam Theresia, 2014: 18). Maka dibutuhkan paradigma baru untuk menjadikan semua stakeholder dalam pembangunan mempunyai peran yang seimbang guna mencapai tujuan utama pembanguan yakni kesejahteraan masyarakat. Karena yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Goulet dalam Theresia (2014: 2) mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni: a) tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pada akhirnya suatu paradigma baru lahir dengan menyajikan potensi- potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai pembangunan berbasis rakyat (people centered development) (Korten dalam
Theresia, 2014: 22). Dengan berorientasi pada pembangunan berbasis rakyat, maka paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial (kemitraan), dan prinsip sustainablity (Nasdian, 2014: 23). Paradigma ini sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam paradigma administrasi negara dari goverment ke governance. Paradigma governance (atau yang lebih popular disebut good governance) menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (civil society) (Santosa, 2009:130). Menurut Laksana (2013: 56) paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society). Lebih lanjut, menurut Laksana, good governance menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang. Perubahan paradigma di Indonesia secara signifikan mulai terlihat setelah terjadinya reformasi dimana Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 guna memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pembangunan yang optimal sesuai dengan potensinya. Perubahan ini mengubah paradigma pembangunan nasional secara signifikan dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan pembangunan masyarakat. Sebelum reformasi, pembangunan lebih menekankan masyarakat sebagai obyek yang
dikenai pembangunan. Atau, dengan kata lain pembangunan bersifat sentralistik (Top-down). Sedangkan setelah reformasi, pembangunan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang menentukan arah pembangunan, bukan lagi sebagai obyek (bottom-up). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai desa. Sehingga masyarakat desa sebagai ujung tombak pembangunan masih belum dapat berpartisipasi langsung (secara proaktif) terhadap penentuan arah pembangunan. Padahal, keberhasilan suatu wilayah menurut Rosalina (2013: 107) dapat dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Bila aspirasi masyarakat belum terakomodasi dengan baik dalam menentukan arah pembangunan desa, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat tersebut. Maka lahirlah peraturan yang lebih rinci yang juga merupakan turunan peraturan UU Nomer 32 tahun 2004 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 mengenai kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa beserta masyarakat desa mempunyai kewenangan yang lebih leluasa untuk menentukan arah pembangunannya. Berbagai perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia tersebut mulai terlihat hasilnya. Meski bukan satu-satunya, berkurangnya angka kemiskinan dapat dijadikan indikator pencapaian kesejahteraan sebagai tujuan dasar pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 28,60 juta orang
(11,46%) pada tahun 2013 menjadi sebesar 28,28 juta orang (11,25%) pada tahun 2014. Sementara angka kemiskinan di Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 0,32% dari 4,89 juta orang (12,73%) di tahun 2013 menjadi 4,78 juta orang (12,43%) di tahun 2014 (Data BPS Provinsi Jawa Timur). Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, angka kemiskinan menurut BPS pada tahun 2008 mencapai 193.394 orang (9,44%) dari 1,6 juta penduduk. Sedangkan di tahun 2011 angka kemiskinan turun menjadi 136.300 orang (6,97%). Berdasarkan data di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pencapaian pembangunan tersebut diakibatkan semakin seimbangnya peran tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa pembangunan yang bertumpu (didominasi) pemerintah akan berakibat tersentralnya pembangunan yang berarti pembangunan tidak merata dan menimbulkan kesenjangan sosial. Pun demikian, saat pembangunan bertumpu pada swasta, akan menghasilkan efisiensi yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan serta berfokusnya penyebaran investasi pada penambahan mesin produksi yang berakibat berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Ujungnya, pengangguran meningkat dan kesenjangan sosial melebar. Maka, dibutuhkan keseimbangan peran antara ketiga pilar tersebut. Namun, apakah berkurangnya angka kemiskinan yang berarti meningkatnya angka kesejahteraan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum, sudahkah ketiga pilar bersinergi dan mempunyai peran yang seimbang, atau adakah data-data pencapaian tersebut hanya sebagai laporan bahwa berbagai
perubahan yang terjadi telah mencapai hasilnya (entah hasil itu sesuai keinginan masyarakat). Penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah peran pemerintah dan masyarakat sudah seimbang dalam pembangunan khususnya di desa. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Sedatigede. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkkan bahwa pembangunan (fisik) di Desa Sedatigede sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih. Selain itu, di desa Sedatigede juga terdapat Pasar Desa yang dikelola dengan baik sampai dengan sekarang (Monografi Desa Sedatigede: 2014). Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, adanya pengobatan gratis, adanya karnaval budaya, hingga masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotongroyongan warga. Sedangkan dilihat dari intensitas pertemuan yang diadakan dapat diasumsikan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Sedatigede sudah cukup melibatkan masyarakat. Pertemuan yang ada di Desa Sedatigede dimulai dari tingkat RT sebulan sekali, kemudian tingkat RW dua bulan sekali, hingga tingkat Desa setahun dua kali. Namun, keseimbangan peran pemerintah-masyarakat tentu tidak bisa dilihat hanya dari intensitas pertemuan yang diadakan. Karena ada banyak faktor lain yang menentukan keseimbangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan telah terlaksana cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: "Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)". 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah- masyarakat dalam pembangunan di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat pembangunan di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. dalam
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Secara teoritis Untuk menambah dan mengembangkan konsep dan teori dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya konsep good governance dan kemitraan (pemerintah-masyarakat). 1.4.2 Secara Praktis Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 2. Untuk memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada pemerintah dan stakeholder tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa.
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu 2.1.1 Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi pada Pilot Project Minapolitan Desa Srawi Kecamatan Sidayu Gresik) (Saiful Ulum, dkk: 2011) Penelitian yang bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan Minapolitan dan peran multi aktor dalam kemitraan berbasis sustainable development di Desa Srowo Kecamatan Sidayu ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Kemitraan pendekatan Hafsah (2000), serta teori pembangunan berkelanjutan pendekatan Soemarwoto (2006). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi program minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pemerintah telah menjalankan peranannya sebagai regulator dan fasilitator yang didasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara pihak swasta masih berperan sebagai pemberi modal dan pemasaran, dan masyarakat sendiri berperan dalam rutinitasnya sendiri sebagai petani. Pola kemitraan yang terjadi bersifat mutualistik namun masih belum mampu menerapkan semua prinsip pembangunan berkelanjutan.
2.1.2 Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau (Maya Rosalina: 2013) Penelitian yang dilakukan Maya ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman. Teori yang digunakan adalah kinerja, dengan fokus kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif, perlu adanya partisispasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan di desa. 2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Nuring Septyasa Laksana: 2013) Tujuan Nuring Septyasa melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam progam desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Nuring menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar teori good governace dan teori partisipasi. Teori partisipasi menggunakan teori bentuk partisipasi Huraerah, yakni: partisipasi berupa buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan & kemahiran, dan sosial.
Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa, kader, desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Progam Desa Siaga meliputi tenaga, sumbangan harta, dan pemikiran. 2.1.4 Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo (Imelda Merry Melyanti: 2014) Penelitian yang dilakukan Melyanti bertujuan untuk Untuk mengetahui pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Selain itu melyanti melalui penelitian ini juga ingin mengetahui proses apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan serta manfaat apa saja yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran dari adanya kemitraan. Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Kemitraan Cheeseman (2006). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola kemitraan yang terjadi adalah pola kemitraan mutualistik. secara khusus peran pemerintah adalah sebagai penguat komitmen, pendamping, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan civil society sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah. Adapun
proses yang telah dilakukan yaitu: saling percaya, adanya ketetapan dan pencatatan biaya, tujuan, pembagian tanggung jawab dan wewenang, penahapan proyek, regulasi, legalitas kemitraan, perlindungan kepentingan, kontrol, serta organissasi proyek yang memadai. Manfaat yang diperoleh bagi pemerintah kondisi pasar menjadi bersih, bagi civil society mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga tambahan pemasukan, bagi swasta lebih dikenal masyarakat, bagi pedagang dapat diperoleh penghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman. 2.1.5 Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan) (Kasmiah:2014) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar, mengetahui bentuk-bentuk partisipasinya, serta mengetahui faktor-faktor partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran pendekatan Soerjono Soekanto. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran pemerintah Desa Mantang Besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat.
No. 1. 2. Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Teori Metode Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Saiful Ulum, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin: 2011) Untuk menganalisa implementasi kebijakan Minapolitan dan peran multi aktor dalam kemitraan berbasis sustainable development di Desa Srowo Kecamatan Sidayu 1. Kemitraan, pendekatan Hafsah (2000), kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Deskriptif kualitatif 2. Pembangunan berkelanjutan pendekatan Soemarwoto (2006) adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Hasil Penelitian Dalam implementasi program minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pemerintah telah menjalankan peranannya sebagai regulator dan fasilitator yang didasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara pihak swasta masih berperan sebagai pemberi modal dan pemasaran, dan masyarakat sendiri berperan dalam rutinitasnya sendiri sebagai petani. Pola kemitraan yang terjadi bersifat mutualistik namun masih belum mampu menerapkan semua prinsip pembangunan berkelanjutan. Relevansi Persamaan adanya Dalam pesan kekurangpahaman masyarakat pembangunan pemerintah disebabkan kurangnya sosialisasi. Dan dalam temuan juga menemukan adanya penelitian ini nantinya kekurangpahaman masyarakat pesan terhadap pembangunan yang disampaikan pemerintah. analisisnya ditemukan terhadap disampaikan yang Perbedaan -Analisis penelitian ini lebih banyak menekankan pada dalam pembangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan pada peran pemerintah dan masyarakat. -Tipologi wilayah penelitian ini adalah kawasan minapolitan, yakni kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih dominan berada dalam kawasan industri modern. peran pemerintah dan swasta Judul, Peneliti, Tahun Tujuan Teori Metode Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau (Maya Rosalina: 2013) Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Teori kinerja Dwiyanto (2004), indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik adalah produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Jenis penelitian Deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik Milles dan Huberman Hasil Penelitian Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau cukup baik dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Relevansi Persamaan Tema penelitian baik yang dilakukan Rosalina maupun penulis adalah tentang keterkaitan pemerintah Perbedaan Penelitian ini memfokuskan diri pada kinerja dari pemerintah desa dalam pembangunan, terutama-
3. 4. desa dalam pembangunan desa. Dalam penelitian Rosalina menemukan bahwa Pemerintah Desa melakukan pembagian kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam penelitian ini nantinya juga ditemukan adanya pembagian tugas dari pemerintah. dalam aspirasi masyarakatnya. Sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan diri pada bagaimana peran pemerintah desa dan peran masyarakat untuk bekerjasama dalam pembangunan desa. hal pelayanan terhadap Judul, Peneliti, Tahun Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Nuring Septyasa Laksana :2013) Tujuan Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam progam desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Teori Good governace pendekatan Hetifah (2004: 91), good governance merupakan interaksi antar komponen negara: pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil; Bentuk partisipasi pendekatan Huraerah (2008:102) : buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan & kemahiran, dan sosial. Metode Deskriptif kualitatif Hasil Penelitian Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa, kader, desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi.Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Progam Desa Siaga meliputi tenaga, sumbangan harta, dan pemikiran. Relevansi Persamaan Cakupan wilayah penelitian Laksana adalah desa, sama dengan penelitian ini. Pendekatan konsep yang digunakan adalah pembangunan dalam kerangka good governance. Sementara penelitian ini juga sedikit melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip pembangunan dalam konsep good governance. Perbedaan Fokus penelitian ini lebih menekankan variabel bentuk-bentuk untuk dianalisis, fokus penelitian yang dilakukan penulis menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. partisipasi masyarakat sedangkan Judul, Peneliti, Tahun Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo (Imelda Merry Melyanti: 2014) Tujuan a. Untuk mengetahui pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo b. Untuk mengetahui peran serta proses apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan Teori Kemitraan, pendekatan Cheeseman (2006), adalah secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Metode Deskriptif Kualitatif c. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran dari adanya kemitraan. Hasil Penelitian a. Pola kemitraan yang terjadi adalah pola kemitraan mutualistik. b. Untuk peran secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan civil society sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah. c. Adapun proses yang telah dilakukan yaitu: saling percaya, adanya ketetapan dan pencatatan biaya, tujuan, pembagian tanggung jawab dan wewenang, penahapan proyek, regulasi, legalitas kemitraan, perlindungan kepentingan, kontrol, serta organissasi proyek yang memadai. d. Manfaat yang diperoleh bagi pemerintah kondisi pasar menjadi bersih, bagi civil society mendapatkan ilmu,
pengalaman, dan juga tambahan pemasukan, bagi swasta lebih dikenal masyarakat, bagi pedagang dapat diperolehpenghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman. Relevansi Persamaan Kedua pendekatan kemitraan untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam suatu progam/pembangunan. Hanya saja pendekatan kemitraan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis nantinya tidak sebanyak yang dilakukan oleh Melyanti. -Melyanti menemukan bahwa dalam pembangunan harus ada rasa saling percaya antar semua pihak yang terlibat. penelitian yang dilakukan pebnulis nantinya juga menemukan adanya proses saling percaya dalam pembangunan. Judul, Peneliti, Tahun Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan) (Kasmiah:2014) Tujuan a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Kedua pendekatan kemitraan untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam suatu progam/pembangunan. Hanya saja pendekatan kemitraan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis nantinya tidak sebanyak yang dilakukan oleh Melyanti. -Melyanti menemukan bahwa dalam pembangunan harus ada rasa saling percaya antar semua pihak yang terlibat. penelitian yang dilakukan pebnulis nantinya juga menemukan adanya proses saling percaya dalam pembangunan. Judul, Peneliti, Tahun Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan) (Kasmiah:2014) Tujuan a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Kedua pendekatan kemitraan untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam suatu progam/pembangunan. Hanya saja pendekatan kemitraan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis nantinya tidak sebanyak yang dilakukan oleh Melyanti. -Melyanti menemukan bahwa dalam pembangunan harus ada rasa saling percaya antar semua pihak yang terlibat. penelitian yang dilakukan pebnulis nantinya juga menemukan adanya proses saling percaya dalam pembangunan. Judul, Peneliti, Tahun Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan) (Kasmiah:2014) Tujuan a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Kedua pendekatan kemitraan untuk menganalisis peran masing-masing aktor dalam suatu progam/pembangunan. Hanya saja pendekatan kemitraan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis nantinya tidak sebanyak yang dilakukan oleh Melyanti. -Melyanti menemukan bahwa dalam pembangunan harus ada rasa saling percaya antar semua pihak yang terlibat. penelitian yang dilakukan pebnulis nantinya juga menemukan adanya proses saling percaya dalam pembangunan. Judul, Peneliti, Tahun Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan) (Kasmiah:2014) Tujuan a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. penelitian menggunakan b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perbedaan -Penelitian ini berfokus pada pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran pemerintah dan masyarakat. -Penelitian ini merujuk pada kemitraan dalam progam bank penulis menekankan pada variabel pembangunan secara keseluruhan. sampah sementara penelitian Teori Metode c. Untuk mengetahui faktor- faktor penghambat yang terjadi pada peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Hasil Penelitian Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan yang masih minim. Sedangkan faktor pendukungnya berasal dari Pemerintah Desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Relevansi Persamaan Secara tema, kedua penelitian mengangkat tema bagaimana dalam pembangunan. Hanya saja dalam penelitian tersebut tidak terlalu menampilkan peran masyarakat dalam pembangunan. Ditemukan hasil bahwa Pemerintah Desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan dengan sendirinya akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan penulis juga menemukan hal yang sama, bahwa Pemerintah yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan dengan pendekatan yang manusiawi otomatis akan mendapat dukungan tanpa diminta. peran Pemerintah Desa Perbedaan Fokus penelitian ini menekankan pada variabel peran Kepala Desa, bukan peran Pemerintah Desa secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada variabel pemerintah desa secara keseluruhan serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan salah satunya untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis nantinya menganalisis peran pemerintah-masyarakat. Sumber: Hasil yang diolah, 2015.
2.2 Landasan Teori 2.2.1 Perkembangan Konsep Administrasi Publik Dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Publik senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan peradaban zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula akselerasi perkembangan ilmu administrasi akan seiring dengan perkembangan paradigmanya. Secara konsepsional, minimal dikenal lima paradigma administrasi publik di awal perkembangannya (Nicholas Henry dalam Miftah Thoha, 2008: 18-32) yang dimulai dengan dikotomi politik- administrasi, dilanjutkan dengan perkembangan prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dan saat ini administrasi publik sebagai administrasi publik yang berdiri sendiri sebagai salah satu bidang kajian ilmu administrasi. Secara garis besar, alur perkembangan administrasi publik terbagi atas tiga domain paradigma yakni: old public administration, new public management/ reinventing goverment, new public service. Alur pemikiran klasik (old public administration) adalah perkembangan awal administrasi publik sebagai ilmu dengan tokoh pemikir utamanya Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard D. White. Ciri utama old public administration adalah cara pandang yang bersifat struktural-formal dengan perhatian utama pada struktur organisasi, efisiensi, ekonomi, dan rasionalitas. Dalam menganalisis berbagai kegiatan pemerintahan, penekanan aliran ini terutama pada masalah personalia, administrasi keuangan, tata kerja perkantoran, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran birokrasi ideal Max Weber (Ibrahim, 2009:1).
Senada dengan Ibrahim, Miftah Thoha (2008: 73) mengemukakan ciri khas dari paradigma old public administration bahwa jasa pelayanan diberikan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, administrasi publik berkaitan dengan melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik, para administrator bertanggung jawab kepada pimpinan politik, kegiatan administrasi publik dilaksanakan melalui struktur hirarki organisasi dan dengan sistem kontrol, nilai- nilai efisiensi dan rasionalitas, serta keterlibatan warga amat terbatas. Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya paradigma new public management/reinventing goverment sebagai kritik dari paradigma sebelumnya bahwa birokrasi pemerintahan bersifat kaku, rumit, serta pelaksanaannya yang dinilai lamban. Paradigma ini muncul dengan semangat mentransformasikan kinerja pasar ke dalam birokrasi pemerintah, maka sering disebut sebagai paradigma privatisasi. Paradigma ini memandang bahwa seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dipahami sebagai hubungan produsen kepada pelanggannya. Dengan trasformasi ini, para aparatur pemerintah ditekankan untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan (Santosa, 2009: 68). Senada dengan Santosa, Miftah Thoha (2008: 74) memandang bahwa transformasi ini akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dengan dipacu kompetisi yang sehat. Lebih lanjut, perubahan paradigma ini membuat fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah mulai dibagi dengan swasta.
Pemikir utama dari munculnya paradigma ini adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang memberikan penekanan bahwa konsep new public management/reinventing goverment pada hakikatnya merupakan upaya mengadopsi jiwa dan kinerja wiraswasta (enterpreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah. Osborn & Gaebler mengemukakan sepuluh prinsip reinventing goverment yakni: pemerintah yang bersifat katalis (mengarahkan daripada mengayuh), pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani), pemerintah berorientasi misi (mengubah orientasi dari yang digerakkan peraturan menjadi digerakkan misi), menekankan persaingan terbaik dalam memberi pelayanan, membiayai hasil bukan birokrasi, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, menghasilkan daripada membelanjakan, mencegah daripada mengobati, desentralisasi, serta semangat wirausaha (Ibrahim, 2009: 81). Perkembangan selanjutnya adalah paradigma new public service yang muncul sebagai perbaikan dari paradigma sebelumnya dengan menekankan berbagai elemen. Jika di paradigma old public administration kegiatan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dimonopoli pemerintah, sementara pada era paradigma new public management lebih menekankan orientasi pasar dalam melayani masyarakat dengan menganggapnya sebagai pelanggan, maka dalam paradigma new public service semua elemen tersebut diupayakan untuk saling bersinergi. Ide dasar ini lahir dari teori citizhensip democratic (kewarganegaraan demokratis), civil society, organisasi, serta postmodernisme administrasi publik (Miftah Thoha, 2008: 84).
Paradigma ini merupakan awal berkembangnya paradigma good governance dimana tiga pilar dalam suatu negara yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling bersinergi guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, dan efisiensi (Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa, 2009: 131). Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: 1. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat(melalui wakil-wakilnya); 2. Rule of law: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga; 3. Transparansi: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang). 4. Responsiveness: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM. 5. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah, menjadi konsensus; 6. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan; 7. Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll; 8. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinyta. 9. Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan. 2.2.2 Konsep Kemitraan Perubahan paradigma administrasi publik (khususnya good governance) mendorong munculnya konsep kemitraan. Kedudukan pemerintah yang awalnya sebagai pelaku utama dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, berubah menjadi pola penyelenggaraan pelayanan dan fungsi pemerintah yang tidak lagi didominasi oleh satu pihak saja
(pemerintah). Konsep ini menekankan pemerintah sebagai pengendali sumber- sumber yang ada di masyarakat dan tidak melakukan pembangunan sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Utomo (2004) mengemukakan alasan diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai berikut: 1. Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya good governance. 2. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, aset, dan kemampuan manajemen. 3. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko. Kemitraan sendiri didefinisikan sebagai suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Ibrahim 2006:26). Sedangkan menurut Hafsah (2000: 43) kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kaitannya dengan good governance, Sumarto (2009: 116) memberikan pengertian kemitraan sebagai hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.
Sedangkan Cheeseman dalam Ibrahim (2006:27) memberikan definisi kemitraan sebagai berikut: Voluntary Association of two or more person for carrying on a busineesas co-owner for profit, The formation of a partnership creates certain right and duties among partners and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kemitraan merupakan kegiatan usaha dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dan menjadi mitra secara sukarela untuk memperoleh keuntungan bersama. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang Adanya kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan "Win-Win Solution". Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka aktor-aktor pembangunan menurut Syahrir (2004: 5) memiliki peran sebagai berikut: 1. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (Policy) yang memihak pada community; 2. Swasta berperan membuat program yang integrasi dengan pembangunan komunitas dengan cara memberikan pelatihan atau kegiatan magang dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal; 3. Masyarakat atau Komunitas. Masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara memiliki ketrampilan. 2.2.2.1 Pola Kemitraan Menurut Sulistiyani (2004:130-131) pola kemitraan dapat dikategorikan dalam tiga pola sebagai berikut : 1. Pseudo partnership atau kemitraan semu Kemitraan semu merupakan sebuah kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik
dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama- sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. 2. Kemitraan mutualistik Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain. 3. Kemitraan Konjugasi Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "paramecium". Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing- masing. Sedangkan menurut Anderson seperti yang dikutip oleh Ibrahim (2006:27) karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam kemitraan adalah sebagai berikut: 1. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak). 2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya. 3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya.
Sedangkan pola kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah (Sulistiyani 2004:131-132) : 1. Subordinate union of partnership Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang. 2. Linear union of partnership Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. tersebut dapat berupa 3. Linear collaborative of partnership Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi. Osborne dan Plastrik (dalam Mustopadidjaja, 2003:59) menjelaskan bahwa proses kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pola sebagai berikut : 1. Teknik penalaran strategis dalam penetapan kebijakan melalui pengkajian pilihan-pilihan strategis (prior option review). Bertujuan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum tertentu yang selama ini dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak, dan apakah dengan demikian penyelenggaraan pelayanan umum tersebut perlu dipertahankan atau sebaliknya dialihkan saja kepada pihak swasta/masyarakat. Selanjutnya dari hasil Prior Option Review (POR) akan didapat model-model penghapusan, swastanisasi, kemitraan, kontrak kerja/karya, marketing testing, serta program efisiensi internal. kerjasama kebijakan seperti
2. Teknik analisis barang publik dan barang privat (public and private goods). Model ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap suatu fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu, serta menentukan kebijakan model kelembagaan atau pola kerjasama yang terbaik untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tersebut. Dengan teknik analisis ini akan diperoleh gambaran tentang banyak fungsi sedikitnya peranan pemerintah pemerintahan atau intervensi layanan pemerintah dibutuhkan dalam suatu layanan tertentu, maka semakin besar peluang kerjasama/kemitraan antara sektor publik dengan swasta. terhadap penyelenggaraan tertentu. Semakin kecil jenis 2.2.3 Konsep Peran Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 1980: 2). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial. Menurut Rivai (2004: 148) peran merupakan prilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja sesorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak. Sedangkan Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dipandang sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 2.2.3.1 Peran Pemerintah Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan. b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di dalam dan di
luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya. Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012: 104-118) dalam bukunya Leadership menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: 1. Sebagai penentu arah; 2. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi; 3. Sebagai komunikator yang efektif; 4. Sebagai mediator; dan 5. Sebagai integrator
Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahan- arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. Sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh stakeholder desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT/RW. Sejalan dengan hal itu, pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. Sementara sebagai integrator, pemerintah desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Senada dengan Arifin, Robbins & Coulter (2009: 11-12) mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni: 1. Peran jembatan antar pribadi (Interpersonal Roles), meliputi peranan- peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonal dan simbolis. 2. Peran penyambung informasi (Informational Roles), meliputi aktivitas- aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. 3. Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (inisiator, enterprenuer), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004: 110-111) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa
menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan progam pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus. Kaitannya dengan pembangunan, Tjokroamidjojo (1995:18) memandang bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk: yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai enterprenuer. Sebagai keamanan dan ketertiban merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial- budaya. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi keinginan, menjadi mediator antar berbagai kepentingan sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sebagai enterprenuer,
pemerintah mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai inovasi, selain itu pemerintah disini berperan sebagai agen pembaharuan dalam pembangunan. Sementara itu Siagian (2012: 142-150) menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan kemanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut. Dalam bidang politik, pemerintah mempunyai peran untuk menjamin tidak adanya konflik yang berkepanjangan baik dari dalam maupun dari luar. Konflik dari dalam dapat berupa kekuatan oposisi yang mementingkan kelompok sendiri atas nama rakyat, dan konflik dari luar dapat berupa pengaruh kuat dari negara lain untuk memantapkan hegemoninya. Di sinilah pemerintah bertanggung jawab untuk memanajemen konflik dan menciptakan stabilitas dalam bidang tersebut. Dalam menstabilkan kondisi ekonomi, peran pemerintah adalah mengupayakan kemungkinan terpeliharanya kondisi perekonomian dengan menstimulasi semangat kewirausahaan pada warganya, meningkatkan ketrampilan manajerial wirausaha, meningkatkan produktivitas (keterampilan operasional, etos kerja, kedisiplinan, kecermatan, loyalitas) tenaga kerja. Jika kondisi ekonomi stabil, investor datang, lapangan usaha terbuka luas, jumlah pengangguran menurun, dan pembangunan berjalan dengan baik. Stabilitas sosial-budaya juga
sangat penting dalam pembangunan. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk meminimalisir adanya gejolak sosial akibat adanya perubahan. Sebagai inovator, peran pemerintah adalah harus mampu menjadi pelopor untuk menemukan metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru dalam pembangunan. Jika peran tersebut dimaksimalkan, maka pemerintah akan dapat menstimulasi dan mendorong masyarakatnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru sehingga pembangunan berjalan baik. Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri. Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah
mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni: 1. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan. 2. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta. 3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial. Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan. yang
2.2.3.2 Peran Masyarakat Cormick (1979) mengklasifikasikan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan: 1. Konsultatif: antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. 2. Kemitraan: pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Sedangkan Wingert (1979) merinci peran serta masyarakat sebagai berikut: 1. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan. Peran masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 2. Peran masyarakat sebagai strategi. Bahwa peran masyarakat merupakan strategi untuk mendapat dukungan masyarakat. Bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas. 3. Peran masyarakat komunikasi. Peran masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini didasari dari paham bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyaraka, sehingga pandangan dan prefensi masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif. sebagai alat 4. Peran masyarakat sebagi terapi. Dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Menurut Arnstein (1969) peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Hardjosoemantri, 1986: 27). Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep "Public
Private Partnership". Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan kekuatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. 2.2.4 Konsep Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mendefinisikan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Nurcholis (2011: 75) mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa adalah organisasi yang terdiri atas: Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa; dan Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas: Sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan.
Sedangkan Widjaja (2003: 3) menekankan bahwa pemerintahan desa harus berlandaskan adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberadayaan masyarakat. Artinya Widjaja melihat bahwa landasan adanya pemerintah desa secara lebih luas yang melibatkan masyarakat itu sendiri dalam berbagai kegiatan. Menurutnya desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dengan landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberadayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai sub-sistem pemerintahan, maka pemerintah desa bisa disebut birokrasi modern yang tidak hanya cukup memainkan peran legitimasi simbolik dan sosial tetapi juga harus membangun legitimasi dalam dimensi kinerja politik dan ekonomi yang dapat tercapai melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 2.2.5 Konsep Masyarakat Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan
diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya (Djopari dan Ratna, 2008:211). Sementara itu Koentjaraningrat (2009: 116) dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki prasarana dan saling bergaul atau saling berinteraksi. Menurut Parson dalam Sunarto (2000: 56) masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Linton mengungkapkan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Fauziah: 146). Sedangkan Asy"ari (2007: 39) memberikan definisi tentang masyarakat pada hakekatnya mempunyai ciri sebagai berikut: 1. Adanya sejumlah orang; 2. Mendiami daerah tertentu (ada batas-batas wilayah yang jelas); 3. Mempunyai warisan sosial atau kebudayaan; 4. Mempunyai rasa kesatuan. Kaitannya dengan desa, masyarakat desa mempunyai ciri tertentu seperti kuatnya ikatan kelompok, guyub, rukun, gotong-royong, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan Pahmi (2010: 118-123) bahwa masyarakat desa mempunyai mentalitas yang khas seperti mentalitas subsistensi, pelarian dan kekerabatan, nrimo ing pandum.
Mentalitas subsistensi merupakan mental masyarakat desa dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya menghindari resiko. Meskipun begitu, tekanan dari lingkungan yang terus-menerus membuat mentalitas substensi masyarakat desa sudah mulai terkikis dan mulai muncul inovasi-inovasi yang menanggung resiko yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, budaya desa yang khas adalah tolong-menolong. Budaya ini melahirkan mentalitas pelarian. Mentalitas ini membuat masyarakat desa saling tergantung satu sama lain. Budaya ini pada dasarnya menganut prinsip timbal baik yang ditopang oleh eratnya kekerabatan di masyarakat desa. Budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat desa mempunyai ciri eratnya rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan. Selain mentalitas pelarian, masyarakat desa juga mempunyai ciri nrimo ing pandom, atau dengan kata lain: menerima takdir. Mentalitas ini membuat masyarakat enggan untuk berusaha. Mereka beranggapan bahwa semua ada yang menentukan. Maka mereka bekerja santai dan sesuai kemampuannya saja. Ini membuat produktivitas masyarakat desa kurang baik. Namun, mentalitas tersebut perlahan mulai hilang seiring berkembangnya industri. Senada dengan Pahmi, Faisal dalam Asy"ari (1993: 130) berpendapat bahwa terdapat dua ciri masyarakat desa, yakni masyarakat keluarga dan masyarakat paternalistik. Sebagai masyarakat keluarga, masyarakat desa adalah masyarakat yang saling mengenal dengan baik satu sama lain, memiliki keintiman yang tinggi diantara warga, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, memiliki ikatan emosional yang erat, serta saling tolong menolong atas dasar kekeluargaan.
Sedangkan sebagai masyarakat paternalistik, masyarakat desa terutama para pemudanya merupakan masyarakat yang lebih banyak menerima atau pasrah kepada keputusan atau apa yang menjadi keinginan orang tua. Dalam interaksi sosial, mereka punya perasaan kualat untuk menentang atau berani pada orang tua ataupun mertua. Demikian juga dalam segi pemerintahan, masyarakat desa masih menerima apa saja keputusan pimpinan mereka. Namun, seiring perubahan era ciri khas masyarakat desa seperti yang diuraikan di atas mulai hilang. Masyarakat desa yang disebut Pahmi sebagai masyarakat yang mempunyai mental subsistensi (Pahmi, 2010: 118) dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya menghindari resiko mulai bergeser. Mereka telah terus-menerus mengembangkan usaha-usaha yang bersifat komersil. Interaksi masyarakat desa dengan dunia luar seperti bank, pasar, pedagang dan sebagainya telah mengubah pola pikir masyarakat desa. Selain itu, masuknya berbagai progam pembangunan terutama melalui progam pembangunan ekonomi seperti pinjaman modal usaha membuat masyarakat desa mulai berpikir lebih optimal dalam penggunaan modal. Akhirnya tercipta budaya investasi dimana masyarakat desa menyimpan sebaik mungkin sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tidak lagi bermental nrimo ing pandum karena pola pikir mereka mulai bergeser dari yang sebelumnya mendayagunakan sumberdaya yang ada, menjadi masyarakat yang mulai memikirkan cadangan sumberdaya untuk digunakan di masa depan. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah saling berinteraksi, bekerjasama,
dan mengorganisasikan diri dengan batas-batas tertentu dan membentuk suatu sistem sosial dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan masyarakat desa sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai cirikhas tertentu seperti kuatnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong. 2.2.6 Konsep Pembangunan 2.2.6.1 Pengertian Pembangunan Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam Nasution (2007: 14), pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan Effendi (2002: 9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan bukanlah fenomena materi semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20) mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan
merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pendapat tersebut didukung oleh Wirotomo dalam Pahmi (2010:8) yang memandang bahwa dalam skala dunia, pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan material, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang memadahi, tidak mengenal belas kasihan sehingga terdapat milyaran orang miskin, serta terlalu ditentukan para pemimpin tanpa mendengar aspirasi dari bawah, dan seringkali merusak lingkungan. Senada dengan itu, David Korten (1993: 7) menegaskan bahwa pembangunan justru menjerumuskan dunia ke dalam tiga krisis besar dan mendasar yaitu kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan lingkungan. Menjawab pendapat-pendapat negatif mengenai pembangunan, Patton (2005: 61), memaparkan beberapa pengertian dan prinsip pembangunan sebagai berikut: 1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan- tahapan tertentu. 2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasai dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. 3. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubaan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup
yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan. 4. Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Kaitannya dengan desa, Harun & Ardianto (2011: 294) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan program yang ditujukan untuk pengadaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah warga desa yang miskin Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan seluruh aspek kehidupan baik itu sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun budaya masyarakat desa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat desa tersebut. 2.2.6.2 Tujuan Pembangunan Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Artinya, seluruh proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara sendiri terdapat dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu:
"...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ... " Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan mendasar dari pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Melindungi bangsa, maksudnya adalah perlindungan secara menyeluruh bagi rakyat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan. 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan global, dan penekanannya disini adalah "keadilan sosial". Artinya pembangunan harus selalu memenuhi aspek keadilan. Menurut Gant dalam Suryono (2001: 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan tujuan pembangunan menurut Zamhariri dalam Effendi (2002: 17) adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan. 2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum. 3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor. 4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta. Lebih mengerucut lagi, pembangunan desa mempunyai tujuan antara lain jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam (Adisasmita, 2006:18). Untuk memenuhi tujuan pembangunan tersebut, diperlukan modal baik manusianya maupun finansial. Pembangunan di desa bermodal dari pendapatan desa (Pahmi, 2010: 67). Apabila desa memiliki modal yang besar, maka pembangunan desa juga punya peluang besar untuk sukses. Sebaliknya, jika modal atau sumber pendapatannya kecil, maka pembangunan juga akan terhambat. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi: Pendapatan Asli Desa (PAD), bantuan dari pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya. Pendapatan Asli Desa bersumber dari kekayaan alam desa seperti kekayaan perairan, pertanian, perkebunan, dsb. PAD juga dapat bersumber dari hasil-hasil usaha desa. Misalnya sewa atas persawahan, pajak dari setiap sumber kekayaan desa. Selain itu PAD juga dapat diperoleh dari Tanah Kas Desa (TKD). Selain itu, tujuan pembangunan khususnya di desa dapat tercapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa yaitu transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan (Adisasmita, 2006: 19).
2.2.6.3 Bentuk-Bentuk Pembangunan Siagian (2012: 57-127) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan dengan detail bentuk-bentuk pembangunan. Diantaranya adalah: pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang politik adalah sangat penting karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Maka pembangunan harus berlandaskan proses politik yang mencerminkan demokrasi. Tahapan pembangunan bidang politik menurut Siagian adalah: menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai, serta mengusahakan organisasi-organisasi (partai-partai) politik untuk aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya bidang politik (misalnya dengan melakukan pendidikan politik). Selain pembangunan politik, pembangunan ekonomi adalah prioritas utama. Pembangunan ekonomi dapat ditempuh dengan modernisasi pertanian (dengan menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok), dan industrialisasi. Bentuk pembangunan lainnya adalah pembangunan sosial-budaya. Aspek ini mencakup: pelestarian bahasa, adat dan tradisi; mengubah presepsi masyarakat tentang kekuasaan; hubungan baik dengan alam, memelihara kelestarian alam; pandangan tentang peranan wanita (pengakuan atas persamaan kaum pria dan
wanita dalam kehidupan bermasyarakat); serta pemahaman terhadap sistem keluarga besar sebagai pencegahan terhadap perilaku primordialisme dan nepotisme. Untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya dengan pelatihan bagi petani agar memahami dan menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang berkaitan dengan progam keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf. Yang tidak kalah penting adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut militer, namun lebih luas lagi yakni menyangkut bedang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban lingkungan. Sementara itu, pembangunan di desa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi (2010, 88: 93) terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, hingga Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pembangunan desa secara langsung dilakukan utuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan akan bahan- bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: bantuan langsung tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan progam pembangunan dengan sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk
desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspirasikan pendapatnya bagi kemajuan desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan. Hampir mirip dengan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, PNPM merupakan progam pembangunan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia. Progam ini mengusung progam bottom-up planning, dimana seluruh kegiatan diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat. 2.2.7 Konsep Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Agak sedikit berbeda, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik perbedaan kedua UU tersebut terletak pada penambahan kata "berdasarkan prakasa masyarakat" dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut dapat bermakna pada penekanan bahwa urusan pemerintahan desa harus berdasarkan parakarsa masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan landasan dari berjalannya pemerintahan desa. Soenardjo dalam Asy"ari (1993: 96) menegaskan bahwa urusan rumah tangga dalam hal ini pengurusan jalannya pemerintahan desa harus diselenggarakan oleh warganya sendiri. Menurutnya: Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama- sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Senada dengan Soenardjo, Pahmi (2010: 21) mengungkapkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan tempat tinggal bersama dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan lainnya yang terjalin dengan erat serta mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara Bintarto dalam Nurcholis (2011: 4) memandang bahwa meski desa mengurus urusan rumah tangganya sendiri, namun desa juga mempunyai hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah lain di luarnya. Menurutnya: Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.
Tujuan dibentuknya desa pada dasarnya adalah untuk hidup, yakni untuk memenuhi makan, pakaian, dan perumahan (keperluan fisik). Selain itu, desa terbentuk untuk mempertahankan hidup dari ancaman luar. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai kemajuan dalam hidup (Asy"ari, 1993: 98). Semua itu tidak mungkin terjadi jika manusia hidup individual. Maka untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan hidup tersebut manusia bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat, dan menempati wilayah teritorial yang tetap yang kemudian disebut desa. Sedangkan menurut Adisasmita (2006: 122) desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya. Penekanannya disini adalah pada kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat desa. Artinya bahwa pemerintah desa berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat di desa tersebut, atau dalam pengertian hak desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang telah lama menempati suatu wilayah tertentu dengan budaya ekonomi, politik dan sosial yang unik sesuai kondisi dan asal usul masyarakat tersebut serta berhak mengatur urusannya sendiri. Sedangkan pemerintah desa merupakan sperangkat unsur-unsur pimpinan yang dipilih masyarakat untuk mengurus segala urusan di desa dengan berlandaskan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
2.3 Alur Kerangka Berpikir Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Penurunan ini sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan pembangunan yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Goulet dalam Theresia (2014: 2) mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni: a) tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Berbagai perubahan paradigma pembangunan dari production centered development hingga people oriented development ditujukan untuk menemukan formula yang tepat dalam pembangunan agar kesejahteraan masyarakat benar- benar tercapai. Paradigma pembangunan yang terakhir berkembang saat ini yakni pembangunan berbasis masyarakat (people oriented development) menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Peneliti berusaha untuk menganalisis apakah pola kerjasama tersebut berjalan dengan baik atau masih ada pihak dominan dalam pembangunan. Dengan menggunakan teori kemitraan, peneliti mencoba menganalisis pola kerjasama
antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sedatigede. Lokasi penelitian tersebut diambil mengingat pembangunan yang ada secara umum cukup baik. Peneliti berusaha menemukan apakah pola pembangunan benar-benar melibatkan peran masyarakat dengan seimbang atau pemerintah justru yang berperan lebih dominan. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini juga akan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan tersebut. Selain itu, untuk menganalisis, peneliti juga menggunakan pembanding dari hasil penelitian terdahulu untuk menganalisis kemitraan pemerintah-masyarakat. Diantaranya yang digunakan untuk pembanding adalah hasil penelitian Imelda Merry Melyanti (2014) yang berjudul "Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo". Imelda menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis dengan teori kemitraan pendekatan Cheeseman (2006) yang menyebut bahwa kemitraan adalah secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pola kemitraan yang terjadi adalah pola kemitraan mutualistik dimana pihak yang bekerjasama saling memberi dan menerima manfaatnya. Diharapkan pada akhirnya penelitian ini mendapat jawaban berupa keseimbangan peran dalam kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan khususnya di Desa Sedatigede. Secara umum alur kerangka berpikir dapat dilihat dari bagan berikut ini:
Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir Identifikasi Masalah Pola kemitraan pemerintah-masyarakat masih belum berimbang, pemerintah masih mendominasi khususnya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Masyarakat belum memahami sepenuhnya arti penting pembangunan yang dilaksanakan. Teori Peran Sumarto (2009: 116) Pemerintah Kemitraan merupakan hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. 1. Sebagai penentu arah; 2. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi; 3. Sebagai komunikator yang efektif; 4. Sebagai mediator; dan 5. Sebagai integrator Masyarakat Adisasmita (2006: 11) Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. 1. Pikiran: ikut menentukan perencanaan 2. Tenaga 3. Harata benda: ikut mendanai pembangunan 4. Sosial: pemeliharaan dan pengawasan Effendi (2002: 9) Pembangunan Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Fisik Sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, ibadah, olahraga. Non-Fisik Empirical Gap 1. Politik 2. Sosial-Budaya 3. Ekonomi 4. Pertahanan-Keamanan Penelitian Imelda (2004), pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo bersifat mutualistik daimana semua pihak saling memberi dan menerima manfaat dari kerjasama tersebut. Metode kualitatif Peran Pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa 1. Proses pengumpulan data 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik analisis data 4. Penarikan kesimpulan Faktor pendukung & penghambat Adanya Keseimbangan Peran dalam Kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Sumber: Hasil analisis yang diolah (2015)
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tipe dan Dasar Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008: 1). Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (dalam Sukardi, 2009: 157), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan menurut Hadari (2007: 33), penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Maka dari beberapa penjelasan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggambarkan fenomena tentang peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa dengan menganalisis perilaku, persepsi, motivasi, tindakan
secara menyeluruh. Penelitian ini menyajikan data secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Apa yang dinyatakan oleh informan penelitian mengenai peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa baik secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diolah sebagai sesuatu yang utuh. 3.2 Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah berada di desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti memandang bahwa pembangunan di desa tersebut cukup baik dibandingkan dengan desa lainnya. Selain itu, Desa Sedatigede yang menurut pandangan peneliti termasuk wilayah semi perkotaan yang masih menjaga nilai- nilai kegotong-royongan juga menjadi alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Sedatigede. 3.3 Fokus Penelitian Adanya fokus penelitian bisa memudahkan peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah-masyarakat untuk bekerjasama dalam pembangunan di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.
3.4 Teknik Penentuan Informan Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Purpose sampling adalah pemilihan informan yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Hadari, 2007: 157). Informan yang dipilih sebagai informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sedatigede yakni Bapak Khusyairi. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa Bapak Khusyairi dianggap paling memahami bagaimana proses pembangunan di Desa Sedatigede sehingga didapat informasi lebih mendalam bagaimana proses pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Selain menetapkan key informan, peneliti juga menetapkan informan lain yang mendukung untuk menambah informasi agar data yang diperoleh lebih lengkap. Selengkapnya informan penelitian dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 3.1. Informan Penelitian No. Nama Jabatan Keterangan 1. Bapak Khusyairi Kepala Desa Key informan 2. Bapak So"im Kepala Seksi Pemerintahan Informan 3. Bapak M. Huda Kepala Dusun Gabung Informan 4. Bapak Ali Mustofa Anggota BPD dan Tokoh Informan Pemuda 5. Bapak Kusnadi Tokoh masyarakat Informan 6. Bapak Santoso Tokoh masyarakat Informan
7. Bapak Abdul Azis Masyarakat Informan 8. Bapak Mukhlis Masyarakat, Pengolah dan Informan pembakar sampah 3.5 Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang digunakan diantaranya berasal dari beberapa dokumen dari kantor Desa Sedatigede hingga karya tulis yang relevan dengan penelitian. Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 3.5.1 Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Mardalis, 2002: 63). Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peran pemerintah-
masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal. Beberapa hal yang terkait dengan pembangunan desa peneliti amati langsung. Diantaranya adalah dengan mengamati beberapa fasilitas pelayanan publik yang telah atau sedang dibangun di Desa Sedatigede serta mengamati beberapa kegiatan warga seperti kerja bakti. 3.5.2 Wawancara Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000: 186). Sedangkan menurut Mardalis (2002: 64) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait proses pembangunan di desa Sedatigede, bagaimana hubungan pemerintah- masyarakat selama proses tersebut, serta bagaimana peran masing-masing pihak dalam berkontribusi pada pembangunan Desa Sedatigede. Selain melakukan wawancara secara umum terhadap para informan, dalam penelitian ini juga menggunakan jenis indepht interview yakni wawancara lebih mendalam untuk menggali informasi sejelas mungkin dari Kepala Desa
Sedatigede sebagai key informan yang dianggap paling mengetahui tentang hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede. 3.5.3 Dokumentasi Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi, dokumen Pemerintahan Desa Sedatigede maupun peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian. Menurut Suharsimi (2010: 274) metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa refrensi dari jurnal-jurnal ilmiah hingga dokumen tentang Desa Sedatigede. Jurnal ilmiah digunakan untuk membandingakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Refrensi buku digunakan untuk mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Teori tersebut berguna untuk menganalisis temuan di lapangan. Selain jurnal ilmiah dan buku, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa artikel dari internet maupun bulletin untuk mendukung dokumen yang ada. Sementara dokumen yang didapat dari Pemerintah Desa Sedatigede diantaranya adalah monografi desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, bagan struktur Pemerintahan Desa Sedatigede, serta peraturan tentang sampah. Monografi desa digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi geografis, penduduk, hingga sarana dan prasarana yang
ada di Desa Sedatigede. Sedangkan data RPJM Desa digunakan untuk memperkuat hasil wawancara terkait rencana pembangunan serta pembangunan yang telah dicapai. Peraturan tentang sampah juga digunakan untuk membandingkan hasil wawancara mengenai penataan sampah di Desa Sedatigede. 3.6 Teknik Pengalisisan Data Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan analisis dengan dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2008: 91-99). Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction). Dari berbagai data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan beberapa data pokok dari penelitian ini yakni: gambaran umum Desa Sedatigede, gambaran umum pembangunan Desa Sedatigede (fisik dan non-fisik), peran pemerintah, peran masyarakat, faktor pendukung dan penghambat. Setelah dikelompokkan, data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display). Data disajikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan membandingkannya dengan teori yang ada serta kajian penelitian terdahulu. Setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (conclusion drawing) atau (verification). Untuk menganalisa berbagai fenomena
di lapangan setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan lebih rinci sebagai berikut: 3.6.1 Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian (Moleong, 2000: 288). Menurut S. Nasution (1992: 129) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 101) reduksi adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dimulai setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian. Proses ini dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.
Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama (domain) yang sesuai dengan penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2008: 255) adalah proses untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan miniatour. Dalam penelitian ini, pengelompokan data didapat dua tema utama yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Yang pertama, tema tentang peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Yang kedua, tema tentang faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk tema utama, peneliti mengelompokkan lagi menjadi beberapa sub-tema, yakni: peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah dalam pengawasan pembangunan, dan peran masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede. Sedangkan tema pendukungnya (miniatour) merupakan tema seputar pembangunan Desa Sedatigede yang masih direncanakan maupun yang telah dilaksanakan. Dalam tema ini terdapat beberapa kelompok kecil yakni pembangunan fisik berupa pavingisasi, saluran air, hingga penataan sampah, serta pembangunan non fisik berupa karnaval budaya dan sedekah bumi Desa Sedatigede. 3.6.2 Penyajian Data Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti
berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Moleong (2000: 151) proses ini merupakan suatu proses untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan teori dan kajian penelitian terdahulu. Data yang dikelompokkan ke berbagai tema dibandingkan dengan teori yang sesuai. Misalnya data tentang peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan Desa Sedatigede dikaitkan dan dibandingkan dengan teori peran pemerintah dan konsep perencanaan pembangunan. Selain itu, data juga diperbandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan misalnya membandingkannya dengan hasil penelitian Saiful Ulum, dkk (2011). 3.6.3 Penarikan Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapakan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain (Sugiyono, 2008: 345). telah
Penarikan kesimpulan sendiri merupakan proses merumuskan suatu pernyataan yang proporsional dari semua data-data yang diperoleh (Moleong, 2000: 289). Setelah data disajikan dan diperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat mewakili semua data penelitian yang telah disajikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data-data yang telah disajikan dan diperbandingkan dengan teori dibaca berulangkali oleh peneliti sehingga didapat kesimpulan yang mewakili keseluruhan isi dari penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian ini nantinya berisikan dua tema sesuai dengan rumusan masalah, yakni: 1. Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede 2. Faktor pendukung dan penghambat hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede.
BAB IV PENGANALISISAN DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakteristik Objek Penelitian 4.1.1 Letak Desa Sedatigede Desa Sedatigede terletak di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Sedatigede berbatasan dengan Desa Banjar Kemuning di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Semambung. Sebelah utara Desa Sedatigede berbatasan dengan Desa Pabean dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Sedatiagung. Desa Sedatigede memiliki luas 129,662 Hektar yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 16 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 9.490 jiwa. Gambar 4.1. Kantor Desa Sedatigede Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Sedatigede terdiri dari hamparan daratan tanah darat yang sebagian tanah sawah pertanian. Desa Sedatigede dilewati oleh 2 (dua) aliran sungai yang berada di sebelah utara dan selatan desa dari ujung barat sampai timur sepanjang 1,5 kilometer yang digunakan sebagai irigasi pengairan lahan persawahan sekaligus untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru desa. Desa Sedatigede tergolong wilayah yang dekat dengan sarana transportasi udara yaitu bandar udara Juanda sekitar 1 (satu) kilometer sebelah timur Desa Sedatigede. Desa Sedtigede juga tergolong desa-desa di wilayah semi perkotaan yang posisinya masih sekitar 2,7 kilometer dari tepi laut jawa yang berada pada arah timur desa. 4.1.3 Kependudukan, Tingkat Pendidikan dan Mata Pencaharian 4.1.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah penduduk Desa Sedatigede secara umum berimbang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 4.811 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.679 jiwa. Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk 4.811 4.679 9.490 Sumber: Monografi Desa Sedatigede tahun 2014
4.1.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Berdasarkan usianya, mayoritas penduduk Desa Sedatigede didominasi oleh usia produktif antara 15-50 tahun. Kelompok usia terbanyak adalah penduduk berumur 30-34 tahun dengan jumlah 876 jiwa. Sedangkan kelompok usia paling sedikit adalah kelompok penduduk lanjut usia yang berumur 70 tahun ke atas yakni berjumlah 216 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia No. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 0-4 302 308 610 2, 5-9 409 389 798 3. 10-14 402 391 793 4. 15-19 373 374 747 5. 20-24 362 353 715 6. 25-29 430 436 866 7. 30-34 437 439 876 8. 35-39 434 414 848 9. 40-44 433 419 852 10. 45-49 357 334 691 11. 50-54 277 278 555 12. 55-59 225 199 424 13. 60-64 140 118 258 14. 65-69 124 117 241 15. 70 ke atas 106 110 216 Jumlah 4811 4679 9.490 Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014
4.1.3.3 Data Pertumbuhan Penduduk Desa Sedatigede Jumlah penduduk Desa Sedatigede dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yakni sekitar 3,73% atau 9.490 jiwa dari tahun sebelumnya yakni 9.232 jiwa. Secara umum angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3. Pertumbuhan Penduduk dari Tahun ke Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 Jumlah Penduduk 8.988 9.049 9.232 9.490 Prosentase Pertumbuhan dari Tahun Sebelumnya Sumber: Pemerintah Desa Sedatigede Tahun 2014 2,84% 2,31% 2,64% 3,73% 4.1.3.4 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sedatigede mayoritas sudah menamatkan sekolah dengan tamatan SMA/sederajat sebanyak 2.991 jiwa. Sedangkan penduduk yang tidak menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 690 jiwa. Selain itu juga cukup banyak lulusan sarjana maupun master dengan rincian lulusan sarjana sebanyak 356 jiwa sementara lulusan master sebanyak 120 jiwa. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Tidak Lulus SD 690 Lulus SD 2.080
Tingkat Pendidikan Jumlah SMP/Sederajat 2.471 SMA/Sederajat 2.991 D1/D2 239 D3 240 S1 356 S2 120 Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014 4.1.3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Mayoritas penduduk Sedatigede memeluk agama islam yakni sebanyak 9.013 jiwa. Sedangkan pemeluk Buddha paling sedikit jumlahnya yakni sebanyak 7 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.5 berikut ini: Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Agama dan kepercayaan Jumlah Islam 9.013 Kristen 253 Katolik 182 Hindu 25 Buddha 7 Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014 4.1.3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Berdasarkan mata pencahariannya, mayoritas penduduk Desa Sedatigede bekerja sebagai karyawan swasta yakni sejumlah 3.189 jiwa. Sementara yang berprofesi sebagai dokter sebanyak 2 jiwa. Jumlah pengangguran masih tinggi yakni sebanyak 2.053 jiwa. Sedangkan penduduk yang masih berstatus pelajar
maupun mahasiswa sebanyak 1.947 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dijelaskan dari tabel 4.6 berikut ini: Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah PNS 151 148 299 TNI 59 6 65 POLRI 4 1 5 Pensiunan 38 23 61 Dosen 19 5 24 Dokter
2 2 Guru 66 62 128 BUMN 39 27 66 Swasta 1.766 1.423 3.189 Perdagangan 56 45 101 Petani 82 51 133 Buruh Harian 206 195 401 Buruh Nelayan 4
4 Pelajar/Mahasiswa 1.054 893 1.947 Belum/Tidak Bekerja Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014 1.032 1.021 2.053 4.1.3.7 Data Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin Desa Sedatigede dari tahun ke tahun terus menurun meski penurunannya tidak signifikan. Dari tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 599 jiwa, sedangkan di tahun 2011 menjadi 596 jiwa dan pada tahun 2013 sebanyak 562 jiwa. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 4.7. Data Penduduk Miskin Tahun Jumlah Jiwa Jumlah KK 2010 599 219 2011 586 192 2012 571 189 2013 562 182 Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014 4.1.4 Data Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana 4.1.4.1 Sarana Transportasi Jalan utama Desa Sedatigede adalah Jalan Kabupaten sepanjang 1,5 kilometer dari jalan dan Jalan Desa sepanjang 7 kilometer, semuanya sudah diaspal. Sedangkan yang lainnya adalah jalan setapak atau gang-gang sepanjang 3 kilometer yang hampir seluruhnya sudah dipaving ataupun diplester. Gambar 4.2. Jalan Desa Sedatigede Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015
4.1.4.2 Sarana Pendidikan Secara umum kondisi sarana pendidikan Desa Sedatigede cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sekolah dan sarana pendidikan lain yang ada dari sarana pendidikan tingkat terendah hingga menengah atas. Perinciannya dapat dilihat dari tabel 4.8 berikut ini: Tabel 4.8. Sarana Pendidikan Desa Sedatigede Sekolah dan Sarana Pendidikan Lainnya TK Negeri/RA Jumlah 5/3 SDN/MIN 3/1 SMPN/MTSN 1 SMU/SMK 2 TPQ/TPA 15 Sumber: Monografi Desa Sedatigede Tahun 2014 4.1.4.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya satu unit Poliklinik Desa serta tujuh Posyandu untuk pelayanan anak dan dua Posyandu untuk pelayanan lanjut usia. Sedangkan fasilitas kesehatan lain adalah terdapat 2 (dua) unit praktek layanan pengobatan bidan dengan petugas 2 (dua) bidan desa. Sementara kader Posyandu sendiri sebanyak 40 orang.
Gambar 4.3. Poliklinik Desa Sedatigede Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Poliklinik Desa sendiri dibangun oleh PT. Angkasa Pura sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (Corporate Social Responsibility). Dalam pembangunan tersebut pemerintah hanya berperan sebagai legalisator dan masyarakat memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan. Agar tetap dalam fokusnya maka dalam pembahasan penelitian ini nanti tidak akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pembangunan Poliklinik Desa. 4.1.4.4 Sarana Olahraga dan Tempat Ibadah Sarana olahraga di Desa Sedatigede terbilang cukup memadahi dengan adanya lapangan tenis meja, lapangan voli dan lapangan bulu tangkis. Sedangkan sarana ibadah yang ada di Desa Sedatigede adalah terdapat 6 masjid serta 26 musholla.
4.1.5 Visi dan Misi Desa Sedatigede 4.1.5.1 Visi Desa Sedatigede Visi Desa Sedatigede adalah mewujudkan "Desa Madani" yang berarti terpenuhinya pembangunan fisik maupun nonfisik. 4.1.5.2 Misi Desa Sedatigede Misi adalah salah satu yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada rentang waktu di masa depan yang diwujudkan dalam sikap dan prilaku, kegiatan atau progam sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman bagi pihak yang berkepentingan. Misi Pemerintah Desa Sedatigede adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar pintar, profesional, berdaya-guna untuk membangun dan mengolah potensi Desa Sedatigede (peningkatan SDM). 3. Melestarikan nilai-nilai budaya/tradisional adat desa sehingga dapat menjadi nilai tambah sendiri. 4. Memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan dan tetap berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati HAM dan supremasi hukum.
4.1.6 Kelembagaan Desa Desa Sedatigede mempunyai lembaga desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua lembaga, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Pemerintahan Desa Sedatigede terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa (Sekretariat desa dan Perangkat Desa lainnya). Perangkat Desa lainnya sendiri terdiri atas Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Dusun Sedatigede, Kepala Dusun Gabung, dan Kepala Dusun Bono. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas LPMD, PKK, Karang Taruna, Rukun Warga (RW), serta Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelasnya, struktur Pemerintahan Desa Sedatigede dapat dilihat dari bagan 4.1 berikut ini: Bagan 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sedatigede BPD KEPALA DESA KHUSYAIRI SEKRETARIAT SITI AISYAH KASI PEMERINTAHAN SO"IM KASI PEMBANGUNAN SUHARTO KASI KANTIBMAS SRI RAHAYU KASI KEMASYARAKATAN NURUL BAHRI KASUN SEDATIGEDE H. MUKHIT KASUN BONO KHUDLORI KASUN GABUNG M. HUDA Sumber: Pemerintah Desa Sedatigede, 2014
4.2 Penganalisisan Data Ditinjau dari kondisi infrastrukturnya, pembangunan Desa Sedatigede sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan hingga transportasi yang cukup memadai. Pembangunan di Desa Sedatigede lebih difokuskan pada progam penanggulangan banjir seperti pelengsengan tepi sungai, pembuatan saluran drainase serta penataan sampah. Selain itu, pembangunan juga dititikberatkan pada perbaikan sarana transportasi yakni progam pavingisasi dan penerangan jalan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Sedatigede sebagai berikut: "Kalau pembangunan secara umum disini ya bagus. Termasuk yang sudah beberapa tercapai itu yang pertama drainase, saluran itu - saluran banjir. Jadi yang kita utamakan memang itu. Lalu kedua, sampah. Lalu pavingisasi. Lalu PJU-penerangan jalan umum, termasuk 39 RT itu sudah tercover. Itu dana dari blockgrand ada, dari PNPM ada, dari pihak ketiga, dari provinsi, termasuk pelengsengan kali affoor dari Bina Marga." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Gambar 4.4. Bapak Khusyairi Bersama Peneliti Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ali Mustofa. Beliau adalah anggota BPD yang juga sekaligus tokoh pemuda Desa Sedatigede. Menurut Bapak Ali Mustofa, pembangunan Desa Sedatigede sudah berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari berbagai pembangunan yang baru-baru ini berjalan dengan lancar diantaranya pavingisasi, penerangan jalan umum, hingga pelengsengan kali. Berikut kutipan wawancaranya: "Betul mas, pembangunan disini hampir semuanya baik, dari mulai pembangunan pavingisasi, terus pemasangan lampu PJU itu, dan ini sekarang penataan kali, pelengsengan itu ya, dan kemudian penataan sama pengelolahan sampah, semua berjalan seperti itu, berjalan lancar." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Dusun Gabung juga diketahui bahwa secara umum pembangunan di Desa Sedatigede sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Terlebih lagi pembangunan di Dusun Gabung. Menurut Bapak Huda, pembangunan di dusun yang dipimpinnya sangat berjalan dengan baik terutama dalam pembangunan pavingisasi. Beliau mengungkapkan: "Alhamdulillah sampai sekarang berjalan maksimal karena untuk tahun 2015 ini saja banyak pembangunan yang masuk di Desa Sedatigede khususnya di Dusun Gabung. Jadi untuk tahun 2015, Insyaallah ada pelengsengan, terus penyudetan kali, bikin tembusan dari kali kecil ke kali besar. Terus PJU, di wilayah gabung, terus pemapingan." (Hasil wawancara pada tanggal13 Mei 2015) Meski pembangunan secara fisik berjalan baik, namun pembangunan nonfisik juga tidak terlepas dari perhatian. Salah satu bentuk pembangunan nonfisik tersebut adalah pelestarian budaya yakni dengan adanya ruwat dusun yang selalu diperingati tiap tahun dengan dana swadaya warga. Menurut Bapak Huda, ruwat dusun adalah upaya untuk menghormati para leluhur yang telah
berjuang untuk membangun desa dan yang telah mewariskan tanah dusun. Selain itu ruwat dusun merupakan bentuk terima kasih kepada leluhur serta juga wujud rasa syukur atas karunia Tuhan karena sampai saat ini pembangunan khususnya di Dusun Gabung berjalan dengan baik dan terus berkembang. Seperti penuturan Bapak Huda berikut ini: "Di dusun Gabung sendiri ada kegiatan rutin tiap tahun yaitu ruwat dusun. Itu rame sekali dek. Itu dihadiri oleh Muspika dari kecamatan, semuanya diundang. Memakai seragam ala jawa. Itu tiap tahun rutin. Itu kegiatan, yah yang namanya kita sebelum seperti ini kan ya harus tahu asal-usulnya. Maksudnya kan dulunya itu gak seperti ini. Nah kan ada yang mbabat alas (Bahasa Indonesia: mendahului/memulai). Jadi kita itu harus megingat jasa para leluhur yang mbabat alas dusun" (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Santoso selaku tokoh masyarakat Dusun Gabung memperkuat pernyataan Bapak Huda sebelumnya bahwa acara ruwat dusun dilakukan tiap tahun. Kegiatan tersebut salah satunya ditujukan sebagai rasa terimakasih warga kepada para leluhur yang telah mewarisi dusun yang kini mereka tinggali. Selain itu, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat akan menyadari pentingnya menjaga kelestarian dusun khususnya dan desa pada umumnya. Berikut pernyataan Bapak Santoso selengkapnya: "Sebentar lagi di Dusun Gabung ada ruwat dusun, itu tiap tahun. Karena apa, itu masyarakat sendiri sudah menyadari bahwa tujuan kegiatan itu untuk keselamatan masyarakat juga, untuk kemakmuran masyarakat. Istilahnya apa ya, tradisi itu masih terjaga. Kan gak mungkin kita seperti ini tanpa ada yang mbabat alas. Istilahnya kita ini maturnuwon sama mbah- mbah dulu yang ngasih tinggalan dusun segitu besarnya itu." (Hasil wawancara dengan Bapak Santoso, 13 Mei 2015) Meskipun secara umum pembangunan Desa Sedatigede berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu untuk ditangani. Diantaranya adalah masalah sampah. Masalah sampah menjadi penting karena di
tahun lalu Desa Sedatigede tergenang banjir akibat luapan kali Affoor. Maka Pemerintah Desa Sedatigede mulai memprioritaskan penataan lingkungan salah satunya dengan penataan sampah. Bahkan, Pemerintah Desa Sedatigede juga mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang sampah di akhir bulan Desember tahun 2014. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khusyairi berikut ini: "...sampahnya itu masih dibuang sembarangan, kesadaran warga memang masih kurang. Nah ini kan jadinya itu nanti...apa itu, banjir. Lah karena itu kita buat Perdes sampah. Jadi perdes ini kita buat Desember tahun 2014. Awal tahun 2015 ini sudah kita sosialisasi, tinggal ngasih tembusan- tembusan saja." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak Khusyairi menambahkan bahwa agar peraturan tersebut berjalan maka perlu untuk diberikan fasilitas. Maka pembenahan yang paling utama dilakukan adalah pengadaan tong dan bak sampah. Selain itu Pemerintah Desa juga membuat tungku pembakaran di tempat pembuangan sampah desa agar sampah yang ada tidak menggunung. Berikut cuplikan wawancaranya: "Jadi kita desa juga sebagai contoh, jadi kita memfasilitasi, kita buatkan tungku itu, termasuk bak sampah. Nah itu untuk yang saya maksud penataan kesehatan itu, ya ini. Karena apa, karena kalo kita gak siap untuk tempat, untuk tungku pembakaran, dan pengolahan, ya percuma. Di'ilokno (Bahasa Indonesia: dimarahi) Bapak RT-RW saya. Lah Wong memberikan Perdes kok gak ada fasilitasnya. Jadi omong kosong toh?" (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak Abdul Azis warga RT.15 RW.08 memandang bahwa penataan sampah memang sudah mulai baik. Di lingkungan RT-nya terdapat tong sampah tiap depan rumah. Tidak hanya itu, di seberang jalan depan rumahnya juga terlihat deretan bak sampah yang berjarak sekitar 3 sampai 5 rumah antara bak satu dengan bak lainnya. Jadi di sepanjang jalan desa di lingkungan RW.08 tersebut, terdapat tong sampah dan bak sampah di pinggirannya. Jika tong dan bak sampah tersebut telah penuh, warga tak perlu membuang sendiri sampah-sampah itu ke
tempat pembuangan sampah desa karena sudah ada petugas sendiri yang mengambil sampah dari tong dan bak sampah dari rumah-rumah warga. Petugas itu adalah pekerja di tempat pembuangan sampah desa yang dibayar Pemerintah Desa dengan dana iuran warga untuk mengolah dan membakar sampah. Bapak Azis yang ketika ditemui sedang duduk santai di teras rumahnya menuturkan: "Iya mas, kalo di lingkungan saya ini ada tong tiap rumah. Kalo di depan itu bak sampah milik RT sana. Jadi memang tiap RT beda. Ada yang pake tong, ada yang pake bak sampah. Lah ini nanti ada yang mengambil sendiri, dibuang di sana, ada tungku pembakarannya. Lah untuk pengolaan itu kita ditarik iuran untuk membayari pekerja sampah itu mas. Jadi sampahnya terlihat bersih." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Gambar 4.5 Salah Satu Bak Sampah Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Bapak Huda membenarkan bahwa tiap lingkungan sudah dikoordinir untuk pembuatan tong sampah. Nantinya ada pekerja pengambil sampah dari tong-tong sampah warga tersebut untuk dibuang di tempat pembuangan sampah. Di sana nantinya sampah dipilah antara sampah basah dan kering. Sampah kering dibakar.
Sampah yang masih bisa dijual lagi dikumpulkan. Sedangkan pekerja pengambil dan pembakar sampah dibayar oleh iuran warga yang dikoordinir Pemerintah Desa. Berikut pernyataan Bapak Huda: "Itu yang mengolah dari desa. Desa menyuruh pekerja untuk mengolah pembakaran di TPS sana, dek. Lah yang membayar mereka ya dari desa. Cuma tiap-tiap warga membayar lewat RT, bentuknya iuran misalnya dibayarkan warga saat pertemuan RT atau gimana gitu, lihat aturan RT-nya. Itu biayanya yang terkumpul ya buat honornya pekerja itu. Desa yang koordinir. Jadi sekarang alhamdulillah sampah di Desa Sedati itu sudah mulai tertata." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Gambar 4.6. Seorang Pekerja Sedang Memilah Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Desa Sedatigede Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Terkait dengan pernyataan Bapak Khusyairi tentang penataan sampah, Bapak Huda memiliki pandangan dari sisi estetika. Beliau menyebutkan bahwa sampah tidak hanya untuk penanggulangan banjir dan penataan kesehatan. Namun beliau berpendapat bahwa sampah merusak keindahan lingkungan. Maka beliau berinisiatif untuk membuat pot-pot bunga di area bekas pembuangan sampah. Jadi, penataan sampah tidak hanya membuat tong-tong sampah maupun bak-bak
sampah, melainkan juga rekondisi area bekas pembuangan sampah Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Huda berikut ini: "...Kita lihat kok masuk ke Dusun Gabung kok disuguhkan tempat seperti itu kan kelihatannya kumuh, gak enak toh dilihat? Lah Akhirnya kita mempunyai gagasan, kita buat saja itu pot bunga di bekas tempat sampah. Sampe sekarang njenengan (Bahasa Indonesia: Anda) lihat seperti itu. Jadi ndak hanya sampahnya, tapi yang bekas tempat sampah pun harus diurus." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Terkait dengan masalah sampah, pemikiran adanya penataan dan pengelolahan sampah tidak hanya berasal dari Pemerintah Desa saja. Tokoh masyarakat Desa Sedatigede Bapak Kusnadi, juga turut berpartisipasi memikirkan solusi dari masalah sampah. Hal ini dipicu dari kenyataan bahwa solusi yang ditawarkan Pemerintah Desa sendiri dinilai masih bersifat kasuistik dan belum menjamah solusi jangka panjangnya. Menurut beliau, kalau ingin lebih serius lagi menangani sampah seharusnya tidak hanya dengan melakukan pembuangan dan pembakaran. Namun, juga harus memikirkan untuk membuat pengolahan sampah agar bisa didaur ulang atau minimal bisa dijadikan pupuk. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa jika hanya pembakaran tidak akan proposional dengan jumlah sampah yang masuk. Terlebih jika musim penghujan kegiatan pembakaran akan mengalami kesulitan. Akibatnya sampah akan menumpuk. Berikut cuplikan wawancara dengan Bapak Kusnadi: "...orang-orang itu kalo menyelesaikan itu hanya sekedar progam, sekedar kegiatan, tapi problem-solvingnya masih belum benar-benar serius. Saya itu punya gagasan, kan sekarang itu ada tungku pembakaran, lah itu kalo kemarau, kalo musim hujan? Penduduk juga tambah banyak, ya kan? Nah menurut saya sampah itu gak hanya sekedar dibakar, tapi diolah. Jadi nanti hasil pembakaran itu misalnya bisa dijadikan pupuk. Kita bikin mesin pengolah sampah sederhana." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) liar.
Ditemui di tempat kerjanya, Bapak Mukhlis seorang pekerja pembakar sampah menyatakan bahwa masalah sampah ini memang menjadi hal yang cukup rumit. Beliau menyampaikan bahwa dahulu pengelolaan tempat pembuangan sampah tersebut sempat diserahkan pihak ketiga yakni salah satu yayasan yatim piatu di Desa Sedatigede. Namun belakangan pengelolaannya justru tersendat dan membuat sampah menggunung karena tidak tertangani. Melihat hal tersebut Pemerintah Desa kembali mempercayakan pengelolaan sampah kepada beliau dan adiknya. Di bawah ini adalah penuturan Bapak Mukhlis yang disampaikan pada peneliti: "Gimana yo mas. Dulu sampah itu sempat menggunung mas. Iku pas diserahno yayasan. Lah karep'e (bahasa indonesia: itu waktu diserahkan pada yayasan. Lah maunya) kan dikelola, ndak cuma dibakar. Tapi sampe menggunung itu terus diserahin saya lagi mas. Lah sekarang ya seperti yang sampeyan (bahasa indonesia: anda) lihat. Gunungannya berkurang. Apalagi itu kan ada dua tungku pembakar di situ. Jadi ya cepet bakarnya." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Gambar 4.7. Tungku Pembakar Sampah Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015
Dari berbagai penjelasan di atas, secara umum pembangunan Desa Sedatigede dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yakni pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dari tabel 4.7. berikut ini: Tabel 4.9. Pembangunan di Desa Sedatigede No. Jenis Pembangunan Sumber Dana Keterangan A. Pembangunan Fisik 1. Pavingisasi dan Penerangan jalan PNPM, APBD Provinsi, Block Grand, DAD, APBDes. Proses Pelaksanaan 2. 3. Penanggulangan banjir: -Pelengsengan sungai -Normalisasi kali Affoor -Pembangunan saluran air Penataan lingkungan: -Pembuatan pot bunga -Pengadaan bak Sampah -Pembangunan Pos Keamanan lingkungan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Block Grand, DAD, PNPM. PNPM, DAD Proses Pelaksanaan Proses Pelaksanaan B. Pembangunan Non Fisik 1. Posyandu Penytantunan fakir Miskin dan yatim Piatu 3. Pengobatan gratis 2. DAD DAD, Swadaya masyarakat, LSM DAD Terlaksana Terlaksana Terlaksana Penyemprotan demam berdarah 5. Kegiatan senam 6. Jamkesmas 7. Sedekah bumi/ ruwah dusun 4. DAD DAD DAD Swadaya masyarakat Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Sumber: Data yang diolah 2015
4.2.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa 4.2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa Peran pemerintah desa sedatigede dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khusyairi berikut ini: "Mulai dari perencanaan masyarakat kita libatkan semua. Usulannya apa saja mereka itu. Kita tampung semua. Jadi hampir setiap RT mengusulkan. Apapun usulan terkait pembangunan desa ditampung dulu. Jadi nanti banyak usulan yang masuk. Yang pertama itu, lalu kita tentukan skala prioritasnya." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Senada dengan Bapak Khusyairi, Bapak So"im selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sedatigede membenarkan bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan setiap unsur masyarakat dilibatkan. Mulai dari RT, RW, Karang Taruna, BPD, LKMD, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Semua usulan yang masuk diterima kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dahulu. Menurut beliau progam pembangunan sekarang berbeda dengan progam pembangunan terdahulu. Dahulu memang yang menentukan arah pembangunan adalah pemerintah sedangkan masyarakat hanya diam dan tinggal merasakan hasilnya atau dengan kata lain bersifat top-down. Namun sekarang masyarakat sendiri yang merencanakan pembangunan, sementara Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinir kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat
untuk masyarakat. Berikut ini adalah pernyataan Bapak So"im mengenai peran pemerintah dalam pembangunan: "Dulu memang masyarakat itu tinggal tau jadi. Apa-apa semua pemerintah yang menangani. Itu dulu, mas. Tapi sekarang, seperti progam PNPM itu, progam-progam pemberdayaan itu, ya semua dari mulai pengusulan proposal sampe SPJ itu dari masyarakat semua, gitu mas, jadi kita cuma koordinator aja, gitu." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk menyeleksi usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat dijadikan pertimbangan usulan dari warga mana yang diutamakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Huda berikut ini: "Alhamdulillah di desa sendiri kan ada rancangan pembangunan, jadi di tiap RT itu disuruh bikin usulan-usulan untuk dimasukkan di rancangan pembangunan itu. Nah itu nanti yang menyeleksi mana yang perlu prioritas mana yang tidak itu dari pihak desa. Nah otomatis kan desa survei, oh ini yang perlu diprioritaskan, ini yang belakangan. Itu dari desa survei. Dan alhamdulillah masyarakat menyadari oh memang ini yang perlu dibangun duluan, ini yang tidak."(Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Ali mustofa melengkapi pernyataan sebelumnya bahwa usulan perencanaan pembangunan datang dari masyarakat. Masyarakat mengajukan usulan apa saja yang akan dicapai dalam pembangunan. Kemudian Pemerintah Desa berperan untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari masyarakat tersebut untuk ditentukan mana yang perlu untuk diselesaikan terlebih dulu. Berikut pernyataannya: "Untuk pengajuaanya, kita kan dari masyarakat awalnya. Nanti diprioritaskan mana-mana saja yang perlu didahulukan. Jadi nanti itu kan berjalan secara bergiliran sesuai perencanaan atau kita dahulukan mana yang lebih diprioritaskan dahulu dan kita tetap dari Pemerintah Desa dan BPD itu tetap meng-update permintaan masyarakat itu. Terutama mengenai lingkungan." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015)
Upaya Pemerintah Desa dalam menampung aspirasi warga dimulai dari tahapan paling bawah, yakni pertemuan warga di lingkungan RT. Dalam pertemuan tersebut warga membahas berbagai permasalahan yang ada dan saling bertukar pikiran. Tahapan selanjutnya adalah pertemuan antar ketua RT dengan agenda pembahasan terkait berbagai permasalahan warga untuk selanjutnya dipilih mana permasalahan yang dapat diajukan sebagai usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Disanalah peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan diperlukan yakni mengkoordinir dan menampung aspirasi warganya. Seperti yang dinyatakan Bapak Khusyairi berikut ini: "Jadi kita selalu siap. Hampir tiap minggu itu ada rapat. Mbuh iku RT 1, RT 2, RT sana, RT sana, pasti ada saja. Jadi memang kita itu harus begitu. Memang kita itu kerjanya gak hanya di kantor, tapi di masyarakat. Kalo di kantor itu kan hanya urusan administrasi saja." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Terkait pertemuan warga seperti yang disampaikan Bapak Khusyairi, Bapak Abdul Azis membenarkan bahwa tiap sebulan sekali diadakan pertemuan antar warga lingkungan RT. Disana masyarakat bisa saling bertukar pikiran dan memberikan masukan-masukan terkait permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pertemuan tersebut dibingkai dalam konsep arisan. Jadi setiap bulannya digilir tempatnya di rumah-rumah warga. Berikut penuturan Bapak Abdul Azis: "Iya mas, disini tiap bulan diadakan pertemuan. Ya kayak arisan. Nanti bergiliran di rumah-rumah warga. Disitu nanti juga ada pembicaraan- pembicaraan, masalah-masalah disitu diungkapkan, lah nanti ada lagi pertemuan RW, itu nanti antar Bapak RT yang datang. Lah ini ndak cuma di lingkungan RT sini aja mas, di RT lain juga kayak gitu." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Sependapat dengan pernyataan Bapak Abdul Azis, Bapak Huda mengungkapkan bahwa setiap dua bulan sekali memang diadakan pertemuan rutin
antar Ketua RT. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat untuk nantinya dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes. Sehingga usulan perencanaan pembangunan benar-benar dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui pertemuan-pertemuan rutin tersebut. Berikut pernyataan Bapak Huda selengkapnya: "Jadi tiap 2 bulan sekali itu kami adakan rapat paguyuban RT-RW. jadi itu nanti untuk menyamakan visi. Mungkin ada salah satu yang perlu dibahas masing-masing RT. Uneg-uneg warga dibahas disitu. Untuk menjaga kesenjangan masing-masing RT. Biar RT-RT itu memiliki gagasan, ide-ide dari warga ditampung disitu. Nah hasilnya itu nanti kalo memang perlu kita sampaikan ke desa di Musrenbang." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Gambar 4.8. Bapak Huda Bersama Peneliti Saat Kegiatan Wawancara Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Dalam perencanaan pembangunan, tentu akan selalu ada pro-kontra terutama dalam menetukan skala prioritas. Disitulah Pemerintah Desa berperan untuk mengakomodir kepentingan yang saling bertentangan. Pemerintah Desa menjadi penengah antar pihak yang berkepentingan agar pro-kontra tersebut tidak meluas menjadi konflik sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.
Seperti yang diungkapkan Bapak Santoso bahwa setiap terjadi permasalahan dalam perencanaan, maka Pemerintah Desa beserta tokoh masyarakat serta pihak- pihak yang terlibat diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut beliau, jika permasalahan tidak segera diselesaikan dalam perencanaan pembangunan, maka otomatis dalam pelaksanaannya juga bukan tidak mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi setiap masalah yang terjadi dalam perencanaan harus segera diselesaikan terlebih dahulu baru pembangunan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Santoso berikut ini: "... kalo ada apa-apa itu selalu dirapatkan, mana yang perlu diprioritaskan. Musyawarah itu memang selalu gitu. Sebab kalo gak gitu nanti ributnya di waktu pembangunan. Maka sebelum ada katakanlah proyek pembangunan, harus dimusyawarahkan, dimufakatkan dulu baru dibangun. Jadi sebelum dibangun direncanakan dulu sampe semuanya deal." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Hal senada juga disampaikan Bapak Ali Mustofa bahwa Pemerintah Desa proaktif untuk mengkoordinasikan semua pihak agar tidak terjadi permasalahan ketika pembangunan dilaksanakan. Pemerintah Desa mencari akar permasalahan dengan mendatangi langsung masyarakat terutama pihak yang berkepentingan. Beliau mengungkapkan: "Kalo dari pemerintah desa itu proaktif mas. Jadi kita itu gak harus menunggu masyarakat, tapi harus terjun langsung ke masyarakat. Apa yang ada di desa ini jangan sampe menunggu ada masalah, kita langsung terjun. Jadi kita selalu koordinasi semua kalangan masyarakat. Jangan kita nunggu sampe masalah berkembang." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Khusyairi juga memiliki pernyataan sejenis terkait dengan hal di atas bahwa setiap kali terjadi masalah dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah- Desa selalu turun tangan menemui pihak-pihak yang berkepentingan untuk diajak musyawarah sehingga nantinya saling memahami dan menghasilkan konsensus
atau mufakat. Pemerintah desa melakukan pendekatan baik secara personal maupun organisasi dalam menengahi pro-kontra yang terjadi dalam perencanaan pembangunan. Bapak Khusyairi menjelaskan: "... kita pendekatan dengan personal, kemudian kalau tidak kita selesaikan dengan organisasi. Termasuk RT-RW, PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Nah disitu kita cari solusi. Aspirasi masyarakat sebenarnya seperti apa. Nah nanti kan ada mayoritas-minboritas kan disitu, keputusan terbanyak kita Bapakai. Jadi disitu saling menghargai saling menghormati. Usulan apapun boleh, ditampung, tapi dengan kebijakan yang ada, dengan dasar yang ada, akhirnya kita putuskan solusi yang terbaik, itu kita selesaikan, itu pasti wes. Jadi di situ pasti bisa menerima. Kadang-kadang orang yang kurang paham itu pasti menerima, oh ya bener wes saya bisa terima. Akhirnya gak ada masalah.jadi dia clear. Saya sering ke bawah soal"e. Setiap ada masalah saya turun ke bawah. Jadi mulai perencanaan itu ada solusi sudah kalo ada masalah." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) 4.2.1.2 Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Peran Pemerintah Desa Sedatigede dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah sebagai penyuplai dana. Penyuplai dana disini maksudnya adalah membagikan dana mulai dari sumber APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana sharing Pemerintah Kabupaten, maupun dana-dana progam bantuan sosial seperti PNPM untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan. Pembagian dana tersebut tentu melalui sistematika pengajuan proposal usulan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, serta persetujuan bersama dalam menentukan skala prioritas. Jadi, disitu dapat dilihat bahwa selain berperan sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa Sedatigede sekaligus berperan sebagai pengesah (legalisator) dari berbagai usulan pembangunan yang skala prioritasnya telah ditentukan secara bersama. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak So"im berikut ini:
"Kita itu sudah gak melaksanakan sekarang itu, mas. Semua terkait pembangunan ya dari masyarakat. Kita hanya mensuplai dana. Membagi- bagi dana pembangunan ke masyarakat. Menyetujui usulan-usulan dari mereka. Itu saja. Lah urusan nanti siapa yang melaksanakan ya dari situ semua (masyarakat)."(Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Gambar 4.9. Bapak So"im Saat Kegiatan Wawancara Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Bapak Khusyairi membenarkan bahwa Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan hanyalah sebagai legalisator dan penyuplai dana ke panitia pembangunan. Beliau menambahkan, selain itu Pemerintah Desa hanya berperan sebagai pemantau apakah pembangunan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Berikut pernyataan Bapak Khusyairi selengkapnya: "Jadi kita tidak langsung gitu aja. Kita dapat bantuan dana, kita bentuk panitia pelaksana pembangunan disitu. Termasuk LPMD, RT-RW, tokoh masyarakat, disitu kita libatkan. Jadi kalo nanti ada kekurangan anggaran saat pelaksanaan pembangunan, ya panitia ini sendiri yang musyawarah dalam forum masyarakat. Jadi kita pantau itu. Hanya memantau saja. Panitia
itu misalnya RT 1 ya disana dibentuk tim pelaksananya. Jadi kita di desa itu ada lembaga LPMD itu melakukan pembangunan itu selalu koordinasi dengan panitia setempat, jadi begitu. Nanti kita memantau bagaimana pelaksanaannya." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Selain sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa juga berperan sebagai pembina. Sudah pendapat umum bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan. Begitu juga dalam pembangunan, seringkali ada hal- hal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya terkait dengan dana. Misalnya dalam perencanaan telah ditentukan bahwa pembangunan ini nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut membengkak oleh sebab tertentu. Akibatnya dana tidak sesuai perencanaan, pembangunan tersendat karena kekurangan dana. Maka disitulah Pemerintah Desa berperan sebagai pembina yang memberikan masukan bagaimana menutup kekurangan dana agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Seperti yang diungkapkan Bapak Huda berikut ini: "Kan kadang-kadang dana dari pemerintah itu kan gak cukup. Maka biasanya ada dana partisipasi pembangunan. Lah itu kita musyawarahkan sama masyarakat. Kita ajak masyarakat iuran untuk menutup kekurangan itu. Besarannya iuran ya nanti disesuaikan disitu." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Khusyairi menjelaskan lebih rinci bagaimana peran Pemerintah Desa apabila dalam pelaksanaannya pembangunan menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Pemerintah Desa akan mengumpulkan panitia pembangunan setempat untuk diberi arahan bagaimana menutup kekurangan dana. Pemerintah Desa biasanya akan menginstruksikan panitia pembangunan mengumpulkan seluruh warga setempat untuk diajak bermusyawarah. Berikut penjelasan Bapak Khusyairi: untuk
"Misalnya nanti begitu dibangun uangnya kurang. Pak, uangnya kurang 60 juta. Ada berapa orang disitu? Coba sampean (Bahasa Indonesia: anda) ajak ngobrol semua, ajak rembuk. Ini tanah, tanah sampean, desa sampean, lingkungan sampean dewe (Bahasa Indonesia: anda sendiri), harus bagus. Nah itu kan akhirnya jadi semangat karena gotong royong itu. Yang pengusaha mana, tarik yang berbeda, agak lebih tinggi. Saya sendiri yang namu ke mereka. Memberi pengeritan. Ini kan tanah sampean sendiri, saya gak ikut memiliki, masak dilihat orang gak pantes gitu diam saja. Akhirnya ya, oh nggih pak (Bahasa Indonesia: iya pak), kita bantu-bantu, jadi kan lebih hasilnya, bukan begitu kan mas?" (Hasil wawancara dengan Bapak Khusyairi, 07 Mei 2013) 4.2.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tahapan setelah pelaksanaan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. Tak terkecuali pembangunan di Desa Sedatigede. Dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Sedatigede berperan sebagai koordinator untuk membentuk tim pengawas dari semua unsur masyarakat. Tim pengawas ini yang nantinya bekerja melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan pengawasan maka laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dievaluasi. Seperti yang diungkapkan Bapak Khusyairi dalam wawancaranya berikut ini: "Evaluasi itu melibatkan semua unsur masyarakat dari mulai BPD, LPMD, RT-RW, PKK, semua kita libatkan. Ternasuk pengawasannya ya dari istilahnya hanya koordinator saja. masyarakat Mengkoordinasikan siapa-siapa yang bertanggungjawab di pembangunan ini, di pembangunan itu. Untuk evaluasi semua dari awal ya masyarakat" (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2013) Ketika dalam evaluasi ditemukan hal yang ganjil, maka Pemerintah Desa juga. Jadi kita itu menindaklanjuti hasil pertanggungjawaban yang ganjil tersebut dengan membentuk tim audit. Tim audit ini memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran
dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sebagaimana diungkapkan Bapak Khusyairi: "Dasarnya pertanggungjawaban itu. Kalo sudah dipertanggungjawabkan ya sudah. Kalo gak ya kita bentuk tim audit. Jadi kalo gak cocok dengan penggunaannnya apa saja, dengan kwitansinya, kita bentuk tim audit. Dari BPD, dari karang taruna, tokoh masyarakat, ayo pak diaudit pak di lapangan, kalo sudah oke ya sudah ndak masalah." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak khusytairi menambahkan jika memang ditemukan pemakaian anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan maka tim audit meneliti lebih dalam penggunaan anggaran yang menyimpang hingga ditemukan bukti-bukti yang menguatkan. Ketika bukti-bukti sudah jelas, maka oknum yang terlibat dalam penyimpangan mulai dari pengembalian dana penyimpangan hingga penonaktifan pekerjaan. Berikut pernyataan lenkapnya: "Kalo gak sesuai di lapangan itu kan kita ada ahli kontrol yah, ahli pengawas. Bapak ini gak cocok Bapak, gini-gini-gini. Ya kan kita bentuk tim audit. Seh coba diselidiki itu, tokohnya mana, hasilnya apa, bahannya apa, dan sebagainya itu coba selidiki lebih dalam. Ah, pernah dulu bentuk tim audit itu tahun berapa ya itu, untuk audit pengelolaan pasar itu. Nah itu dari LPMD-nya menyimpang. Uang 20 juta ndak karuan jluntrungane (Bahasa Indonesia: tidak diketahui rincian penggunaannya). Lah akhirnya ya dikeluarkan langsung, sama disuruh mengembalikan uangnya itu." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) 4.2.1.4 Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa Dalam pembangunan, masyarakat Desa Sedatigede sudah cukup berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan. Peran masyarakat dapat terlihat sejak pertemuan RT dimana masyarakat saling bertukar pikiran membahas berbagai permasalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali Mustofa berikut ini:
"Masyarakat sendiri proaktif lah kerjasama dengan pemerintah desa dan juga BPD Alhamdulillah kita tetep berjalan, tetap aktif. Pokoknya ada apa- apa masyarakat sangat aktif. Termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dari penentuan hingga pelaksanaan masyarakat aktif. Dari awal itu masyarakat sudah rembug tentang permasalahan sekitar, di pertemuan RT itu ya. Sampai pengawasan itu masyarakat juga ikut."(Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Gambar 5.0. Bapak Ali Mustofa Bersama Peneliti Saat Kegiatan Wawancara Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Selain membahas berbagai permasalahan, masyarakat juga berperan dalam pembuatan proposal pembangunan. Setelah berbagai usulan diterima dan telah ditentukan bersama atas persetujuan Pemerintah Desa dalam Musrembang, maka masyarakat membuat proposal pembangunan yang diajukan untuk menerima dana pelaksanaan pembangunan. Jadi masyarakat menjadi paham bagaimana merencanakan dan menggunakan anggaran dana pembangunan, karena yang merencanakan dan membuat proposal adalah masyarakat sendiri. Maka ketika anggaran dana mengalami kekurangan dalam pelaksanaannya, masyarakat sudah paham apa yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Khusyairi berikut ini:
"Masyarakat sudah memahami. Karena panitia semua dari masyarakat. Anggarannya sekian, peruntukannya sekian, kurangnya sekian, paling tidak musyawarah agar kekurangannya tertutup. Jadi partisipasi masyarakat sangat besar sekali, mereka sangat gotong-royong. Jadi semua ya dari masyarakat." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak Khusyairi menambahkan masyarakat juga berperan untuk memberikan dana tambahan agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dengan beriuran. Pemerintah Desa selaku koordinator bekerjasama dengan masyarakat menciptakan dana swadaya dari masyarakat. Sebagaimana yang dicontohkan Bapak Khusyairi berikut: "...dana dari pihak ketiga itu dari swadaya masyarakat. Seperti pavingisasi itu dari masyarakat. Ya kan ada blockgrand, itu dananya misal cuma 20 juta. Uang 20 juta itu hanya bisa dipake sekitar 300 meter, lah yang kita bangun itu 600 meter, masih separuhnya, masih kurang banyak. Jadi separuhnya itu kita swadaya." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak So"im memperkuat pernyataan Bapak Khusyairi bahwa masyarakat sudah paham bagaimana perannya dalam pembangunan desa. Menurut Bapak So"im masyarakat sudah mengetahui bagaimana pembangunan direncanakan dan dilaksanakan karena masyarakat sendiri yang melaksanakan. Tidak hanya itu, masyarakat juga menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dana. Seperti yang dinyatakan Bapak So"im sebagai berikut: "Mereka sendiri yang menangani, kalo ada masalah justru kita yang mempertanyakan, lah itu kan sampeyan dewe yang bikin, yang bangun, lah kok bisa seperti itu kan juga karena sampeyan, ya kan? Kita justru yang mengawasi mereka. Mereka jadi hati-hati. Akhirnya mereka jadi diawasi masyarakat setempat. Dan akhirnya tingkat kepercayaannya bagus." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Pemahaman masyarakat pada perannya dalam pembangunan juga dapat terlihat dari bagaimana masyarakat mempunyai inisiatif-inisiatif mandiri terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang dicontohkan Bapak Huda bahwa
mayoritas masyarakat berinisiatif sendiri memberikan beberapa makanan atau minuman untuk para tukang dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat juga ikut bergotong-royong membantu pelaksanaan pembangunan misalnya dengan ikut membantu tukang untuk menggali tanah atau mengaduk semen dan pasir. Seperti yang dituturkan Bapak Huda berikut ini: "Jadi peran warga itu sangat mendukung sekali. Misal kalo ada pembangunan, warga itu tanpa disuruh sudah memberikan makanan- makanan, minuman-minuman, nah itu kan termasuk peran warga dalam pembangunan. Kadang ya banyak juga yang ikut bantu-bantu macul, ngudhek lolo (Bahasa Indonesia: menggali tanah, mengaduk semen dan pasir), itu gitu misalnya, mereka itu tanpa disuruh. Dan sudah ada tukangnya sendiri itu, tapi masyarakat kadang ya tetep ikut bantu " (hasil wawancara dengan Bapak Huda, 13 Mei 2015) Inisiatif warga dalam pembangunan tidak hanya sampai disitu. Bapak Ali Mustofa menjelaskan bahwa masyarakat bahkan sudah bisa mandiri melakukan pembangunan terutama dalam pengembangan perekonomian. Seperti yang dilakukan oleh warga wilayah timur Desa Sedatigede yang oleh penduduk dikenal warga timur-timur. Wilayah yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah desa tersebut masyarakatnya sudah mandiri dalam mengembangkan perekonomian. Bahkan masyarakat di wilayah tersebut menurut Bapak Ali seringkali melakukan studi banding untuk menemukan inovasi-inovasi baru khususnya dalam bidang peternakan. Lebih jelasnya dadapat dilihat cuplikan wawancara Bapak Ali Mustofa di bawah ini: "... ada juga dari warga yang usaha bebek, perternakan, terus susu, itu di daerah timur-timur. Itu usaha tani khusus untuk sapi, peternakan. Dan kelompok tani itu mandiri, kita hanya sebagai support saja, sebagai mediator, dan kita juga sebagai apa ya istilahnya itu mengakomodir saja. Mereka sangat mandiri. Dan mereka juga sering mengadakan kayak studi banding, mencari Bapakar yang lebih tau, jadi mereka sudah aktif sendiri,
sering studi banding kayak gitu, jadi mereka istilahnya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Mukhlis yang bekerja di tempat pembuangan sampah dan juga menjadi warga selingkungan masyarakat timur-timur membenarkan bahwa di wilayah tersebut warga memiliki peternakan mandiri. Berikut kutipan wawancara Bapak Mukhlis: "Iya, di sebelah situ ada peternakan bebek, ada juga sapi. Kegiatannya kalo pagi atau menjelang sore. Kalo sampeyan pengen lihat kegiatan mereka ya kalo kesini pagi atau sore. Itu disana ada rumah-rumah di belakangnya ada kandang-kandang yang bisa sampeyan lihat sendiri. Ya, lumayan kan itu usaha mereka sendiri" (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Selain memahami perannya dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat juga bertanggung jawab atas pembangunan yang telah dilaksanakan. Menurut Bapak Khusyairi, karena masyarakat sendiri yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan, maka masyarakat juga menyadari bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Maka masyarakat sendiri-lah yang mengawasi jalannya pembangunan. Sebagaimana yang diuraikan Bapak Khusyairi berikut ini: "Evaluasi itu melibatkan semua unsur masyarakat dari mulai BPD, LPMD, RT-RW, PKK, semua kita libatkan. Ternasuk pengawasannya ya dari masyarakat juga. Jadi secara otomatis masyarakat itu ikut mempunyai tanggungjawab. Tak serahi pembangunan di desa ini baik itu ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, tak serahkan semua. Jadi mereka berperan langsung, jadi gak ngilokno tok nang deso. Maka pengawasannya dari masyarakat juga karena panitianya kan dibentuk dari masyarakat. Kita hanya fasilitator untuk menjelaskan misalnya bagaimana membuat pelaporan, membuat apa begitu" (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Senada dengan Bapak Khusyairi, Bapak Ali Mustofa mengungkapkan bahwa dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat sendiri yang melakukannya. Maka apabila dalam pengawasan terjadi suatu masalah masyarakat
menyelesaikannya dengan bermusyawarah. Sebagaimana ungkapan Bapak Ali Mustofa berikut ini: "...dan yang memberikan pengawasan ada langsung dari masyarakat. Kita ada acara gini, ada kegiatan gini, masyarakat sendirilah yang mengawasi. Nah kalo ada masalah kan kita dari RT-RW dulu mas, dari bawah kita selesaikan dulu, kita musyawarahkan, jadi kompak, kita kompak mas. Kalo kompak kan enak mau bikin apa-apa." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Huda membenarkan bahwa masyarakat menyadari perannya dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Masyarakat bertanggung jawab terhadap segala hal terkait pembangunan yang telah dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan beliau dalam kutipan awancaranya di bawah ini: "Untuk evaluasi, dari pertama warga kan ikut mendukung, ikut partisipasi, ikut bertanggungjawab, sampe selesai ya juga ikut mengawasi. Ikut mengevaluasi mana saja yang kurang. Ikut menjaga juga misal pot bunga itu, ya masyarakat menyadari bahwa itu dana dari mereka ya otomatis mereka ikut merawatnya." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Terkait pengawasan pembangunan, Bapak Ali Mustofa berpendapat bahwa masyarakat juga tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik, melainkan pembangunan nonfisik seperti ketertiban lingkungan. Pernyataan Bapak Ali ini memperkuat uraian Bapak Khusyairi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa masyarakat diberikan tanggungjawab untuk melakukan dan mengawasi pembangunan mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan sebaginya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami bagaimana mengawasi jalannya pembangunan secara keseluruhan. Seperti pernyataan Bapak Ali Mustofa di bawah ini: "Masyarakat sudah melakukan kontrol masing-masing. Dari kontrol pembangunan fisik sampai pembangunan mental. Pembangunan mental itu misalnya ya dari mulai bahaya narkoba, bahaya minuman keras, itu masyarakat proaktif saling mengontrol biar tak sampai rusak mental
masyarakat sini. Terus juga ada lagi kalo ada pendatang baru kita harus aktif, didata, dilaporkan ke RT, jadi semuanya saling mengontrol sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Selain berperan dalam pengawasan, masyarakat juga menyadari bahwa pembangunan (terutama infrastruktur) yang telah dilaksanakan harus dipelihara dengan baik. Menurut Bapak Huda, masyarakat Sedatigede telah mempunyai kesadaran untuk ikut berperan memelihara produk pembangunan yang telah tercipta. Seperti yang diungkapkan Bapak Huda berikut ini: "Nah untuk pemeliharaan, seperti pot bunga yang saya jelaskan tadi itu ada sendiri. Dan tiap RT khususnya di dusun saya memang dibentuk sesi-sesi seperti sesi keamanan, sesi pemeliharaan, sesi penggalangan dana, dan sebagainya. Jadi warga ikut berpartisipasi untuk memelihara lingkungan." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) ikut berperan aktif untuk menjaga, 4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Pemerintah- Masyarakat dalam Pembangunan Desa 4.2.3.1 Faktor Pendukung Salah satu faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede adalah karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya. Selain itu peran Pemerintah Desa juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik dengan masyarakat. Hal ini karena Pemerintah Desa Sedatigede mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Dorongan dari Pemerintah Desa tidak hanya berupa ajakan maupun seruan-seruan. Pemerintah Desa memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat pun ikut meniru dan akhirnya memahami posisinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Huda bahwa Pemerintah Desa memberikan teladan
yang baik sehingga masyarakat pun dengan sukarela ikut berperan aktif dalam pembangunan. Bapak Huda menjelaskan: "Kalo kita proaktif, otomatis kesadaran warga juga mengikuti. Kadang- kadang kalo warga itu kurang kesadarannya itu kan kurang pendekatan. Kalo kita lakukan pendekatan, kita adakan pertemuan-pertemuan, maka otomatis warga itu bisa kok untuk kerjasama. selama ini Kan kadang- kadang antara pimpinan dan warga itu gak nyambung. Kalo kita itu sering turun di lapangan, kerja bakti kita ikut, apapun kita ikut, otomatis kan warga kan oh pimpinannya ikut terjun disitu kok masak kita gak, otomatis warga ikut lah." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Dari penjelasan Bapak Huda diatas juga dapat diketahui bahwa selain memberikan teladan, Pemerintah Desa juga melakukan pendekatan pada masyarakatnya sehingga tidak ada jarak antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat nyaman dan dengan sukarela bekerjasama. Senada dengan Bapak Huda, Bapak So"im berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab masyarakat dapat memahami posisi dan dengan sukarela turut berperan serta dalam pembangunan adalah karena Pemerintah Desa memanusiakan masyarakat. Memanusiakan disini dapat diartiartikan bahwa Pemerintah Desa memperhatikan masyarakat secara utuh. Masyarakat tidak dijadikan objek dalam pembangunan melainkan diajak bersama-sama melakukan pembangunan. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Pemerintah Desa memberikan tanggungjawab kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa ikut dipercaya dan diberikan porsi dalam menentukan arah pembangunan. Masyarakat merasa mempunyai hak milik terhadap pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak So"im berikut ini:
"Kalo orang itu mas ya, kalo mereka itu di-wong'no (Bahasa Indonesia: dimanusiakan), ya mesti ikut aktif. Tapi kalo masyarakat itu, gak diperhatikan, gak diwong"no, mereka gak akan respon. Masyarakat bisa saja kita pasifkan. Kita aktifkan juga bisa. Aktif dan tidaknya tergantung kita. Kalo kita memberikan peluang sama dia, kita kasih porsi, kita kasih jabatan, tanggung jawab ya dia aktif. Kalo dia itu kita menengno (Bahasa Indonesia: didiamkan) , kita-wes kamu meneng"o biar kita yang mbangun kan otomatis pasif kan. Tapi kalau dana sekian, gawe"o (Bahasa Indonesia: buatlah) proposal, SPJ-ne gawe"o, bangunen dewe, nah itu kan peran aktif kan. Jadi kuncinya itu disitu mas" (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak Khusyairi menambahkan bahwa intinya dalam memanusiakan masyarakat adalah harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Bapak Khusyairi mengungkapkan: "Jadi, bagaimanapun juga masyarakat harus tetap kita jadikan panitia pembangunan. Lah sekaligus mereka merencanakan pembangunan. Termasuk kalo ada yang kurang itu, kurang Bapak uangnya, lah itu otomatis langsung ditambahin sendiri." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Selain itu, Pemerintah Desa juga memberikan pengertian-pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kemanfaatan masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat merasa bahwa dengan bekerjasama Pemerintah Desa mereka dapat mendapat keuntungan yang sama. Pemerintah Desa membina masyarakat agar mereka paham tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan Bapak Khusyairi berikut ini: "kadang masyarakat itu kan nggak paham. Ini aturan untuk apa, ini pembangunan untuk siapa. Kan kadang mereka ada yang kurang memahami. Maka kita pahamkan. Kita jelaskan bagaimana undang- undangnya, pasal-pasalnya, dokumennya, manfaatnya, semua itu harus dijelaskan biar paham mereka." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Bapak Ali Mustofa sependapat dengan Bapak khusyairi bahwa untuk menyadarkan masyarakat pada perannya terhadap pembangunan, Pemerintah Desa membina masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan khususnya dalam
kegiatan pembangunan. Masyarakat diarahkan agar dapat memahami proses dan prosedur pembangunan. Bapak Ali Mustofa menyatakan: "Setiap kegiatan-kegiatan di lingkungan, kegiatan di kampung juga kita bina bersama Pemerintah Desa. Seperti itu mas. Kita berkonsultasi, berkoordinasi untuk perencanaan pembangunan itu gimana, kita melaksanakannya gimana, prosedurnya gimana. Itu semua kita saling sharing biar semua bisa paham." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Selain pendekatan dan pembinaan, keterbukaan Pemerintah juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan. Pemerintah Desa memberikan keterbukaan informasi terkait pembangunan desa sehingga masyarakat tidak mencurigai Pemerintah Desa dan kerjasama pun berjalan baik tanpa saling mencurigai satu sama lain. Masyarakat mempercayai pemerintah desa amanah dalam memimpin pembangunan dan Pemerintah Desa sendiri juga mempercayai masyarakat bisa diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan. Bapak Khusyairi menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Desa selalu mengacu pada peraturan yang ada. Pemerintah Desa mempunyai motto transparan dan akuntabel. Transparan dalam penggunaan dana serta akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang diuraikan Bapak Khusyairi dibawah ini: "...kita mengacu pada berbagai peraturan. Kan ada undang-undang nomer 6 tahun 2014 ini juga. Jadi istilahnya kita ini untuk satu, akuntabel. Kedua terbuka, transparan. Jadi kita ini punya motto itu, akuntabel, terbuka, transparan. Saya itu gak makan apa-apa dari sini mas. Saya benar-benar transparan dengan anggaran itu. Itu tak buka semua. Ini anggaran kita, ini pengeluaran kita sekian sekian, jadi nanti tolong sampean kontrol kalo saya salah. Jadi ndak ada kecurigaan ke saya itu karena kita terbuka. Ada juga kotak saran disitu." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Mengenai keterbukaan, Bapak So"im sependapat bahwa Pemerintah Desa selalu bersikap terbuka kepada masyarakat mulai dari anggaran hingga
permasalahan-permasalahan pembangunan. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh Pemerintah Desa dan membuat mereka mempercayai Pemerintah Desa. Bapak So"im mengungkapkan: "Masyarakat itu bisa berperan aktif, karena kita itu terbuka, gitu mas, jadi kita ada apa-apa kita langsung sampaikan mereka. Kalo kita timbal baliknya respon masyarakat itu aktif mas. Begitu pun sebaliknya. Kalo kita gak respon pada masyarakat, kita gak mau terbuka, ya gimana masyarakat bisa respon apalagi mau berperan aktif, ya kan?" (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Selain itu, dorongan Pemerintah Desa untuk membuat masyarakat kompak dalam berbagai kegiatan juga turut mempengaruhi hubungan kerjasama pemerintah-masyarakat berjalan beriringan dalam pembangunan. Upaya membuat masyarakat kompak dilakukan mulai dari pertemuan-pertemuan warga hingga memberikan dorongan berupa penghargaan terhadap kegiatan masyarakat salah satunya dengan mengundang stasiun TV untuk meliput kegiatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Bapak Khusyairi berikut: "Misal ada karnaval budaya kemarin. kita mendorong masyarakat dari situ. Saya kemarin kasih semangat dengan undang JTV, lah mereka tambah semangat itu, biar seneng mereka itu. Wah kegiatan kita diliput TV rek, ayo semangat rek. Lah gitu itu kan mereka jadi semangat, bisa kompak." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Sementara itu, Bapak Huda mempunyai cara tersendiri dalam mendorong kekomBapakan terutama masyarakat di dusun yang dipimpinnya. Wilayah Dusun Gabung tidak hanya terdiri atas perkampungan penduduk asli, melainkan juga terdapat perumahan dan rumah kapling. Berikut penjelasan beliau: "Nah kan dusun Gabung sekarang tak seperti dulu, ada perumahan, ada kaplingan, banyak pendatang. Kalo dulu hanya ada perkampungan saja. Nah tujuan perkumpulan itu kan biar mereka itu menyatu. Biar tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan antara warga kapling, warga perumahan, warga perkampungan sama saja. Nah kalo seperti itu kan pendekatannya enak, bisa saling kerjasama." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015)
Lain Bapak Huda, lain lagi Bapak Ali Mustofa. Beliau memandang bahwa untuk membuat masyarakat kompak maka harus dimulai dari kesadaran Pemerintah Desa sendiri bahwa seluruh kegiatan pembangunan sangatlah membutuhkan peran serta masyarakat. Dengan kesadaran tersebut Pemerintah tidak akan menganggap diri sebagai pahlawan yang tanpanya pembangunan tidak akan berjalan. Sehingga dengan kesadaran demikian, pembangunan tidak berjalan dengan menjadikan masyarakat sebagai objek, namun pembangunan benar-benar menyentuh dan bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Ali Mustofa menjelaskan: "...kalo kita berjalan sendiri itu kadang termasuk hanya sak bener"e dewe gitu, hanya seperti itu. Atau jangan sampe kita menjadi seperti superman, jangan sampe itu. Jadi mindset kita ayo kita mbangun desa, bukan hanya mbangun saja tapi juga masyarakatnya ayo kita bangun juga dengan sebaik mungkin. Jadi semua kita rangkul, dari mulai pemuda, PKK, dan semua kompak banget. Katakanlah kita ada kegiatan gitu ya, katakan kegiatan dari kabupaten, itu tidak hanya dari pemerintah desa saja, tapi ada dari BPD, LPMD, Karang Taruna, terus PKK, dari RT-RW, terus dari apa itu LKM- LKM, terus dari.. eh kelompok tani, gitu mas." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) 4.2.3.2 Faktor Penghambat Faktor penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan biasanya muncul dalam tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Pihak yang tidak setuju ini nantinya menjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Khusyairi berikut: "Jadi kadang-kadang kita ada hambatan dari pihak ketiga, itu Bapak RT kita panggil, kita adakan musyawarah, apa permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju, pro dan kontra disitu. Ini kalo dibiarkan jadi provokasi." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015)
Bapak So"im juga tak menampik bahwa dalam pembangunan di desanya ada penghambat berupa pihak-pihak yang tidak setuju dengan perencanaan yang telah disusun bersama. Menurut Bapak So"im adanya pihak-pihak yang menjadi provokator seperti yang diungkapkan Bapak Khusyairi di atas adlah suatu kewajaran. Bapak So"im mengungkapkan: "Memang pasti ada saja yang begitu. Pasti ada lah pihak-pihak yang kurang setuju, pihak yang memprovokasi. Memang tidak semua lancar mas dalam pembangunan. Semua itu pasti ada tantangan, itu wajar toh mas. Lah wong dalam hidup saja penuh tantangan kok. Kalo gak ada tantangan kita gak akan maju mas." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Senada dengan pendapat sebelumnya, Bapak Ali mustofa menyatakan bahwa dalam setiap proses pembangunan pasti akan selalu ada pihak-pihak yang tidak setuju. Pihak-pihak ini biasanya berasal dari orang-orang yang keras kepala. Seperti yang diungkapkan beliau berikut ini: "Memang tiap prosesnya ada saja rintangan. Karena kan tiap orang memang berbeda-beda karakternya, onok sing kaku (Bahasa Indonesia: ada yang keras kepala), onok sing gini, gitu. Ya semua itu kan memang, apa ya, ya memang dinamika. Makanya apa-apa dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu orang-orang seperti itu." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Bapak Ali Mustofa menambahkan bahwa untuk mengatasi hal itu agar nantinya tidak sampai menghambat dalam pelaksanaan pembangunan, maka Pemerintah Desa melakukan pendekatan dengan mendatangi rumahnya. Mengajak bicara dari hati ke hati sebagaimana yang dijelaskan Bapak Ali Mustofa berikut: "...kita menghadapi orang-orang seperti itu, jangan sampe kita menghadapi yang panas dengan panas. Jangan sentuh api dengan api. Kita langsung datangi ke rumah, kita sowan (Bahasa Indonesia: kunjungi) baik-baik, kita rangkul. Intinya, sebelum ada provokasi mendingan kita sowan-sowan dulu." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015)
Sementara Bapak Khusyairi juga membenarkan bahwa untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak yang kontra, Pemerintah Desa melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang tidak setuju tersebut bermusyawarah. Dengan begitu, menurut Bapak Khusyairi, akan ditemukan solusi terbaik dari permasalahan yang timbul. Sehingga permasalahan tersebut tidak sampai menghambat jalannya pembangunan. Beliau mengungkapkan: "Jadi kita sharing disitu, kita kumpulkan, akhirnya ada solusi disitu. Nah solusi ini supaya tidak menyebar, atau tidak terjadi hal-hgal yang tidak diinginkan. Jadi dari situ sudah clear akhirnya. Sudah gak ada masalah. Kalo kita biarkan malah bundeli disitu. Ah ini pro. Inii kontra, ini pro, ini kontra, kan bundeli. Jadi kita langsung tuirun ke bawah." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) Selain adanya pihak-pihak yang tidak setuju dan dianggap sebagai provokator, hambatan juga datang dari kesadaran warga dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kerjasama pemerintah-masyarakat dalam penataan lingkungan kurang didukung kesadaran masyarakatnya. Menurut Bapak Kusnadi, masyarakat kurang begitu memperhatikan lingkungan. Maka beliau sebagai tokoh masyarakat pernah berinisiatif melakukan kegiatan pemilahan sampah. Tiap rumah warga diberikan kantong untuk memilah sampah. Sampah kering dan basah dipisahkan. Lalu nanti tiap minggunya ada warga piket yang digilir untuk menarik setoran sampah dari rumah-rumah warga untuk dipilah lagi yakni antara sampah plastik, botol, dan kertas. Warga yang tidak setor sampah mendapat denda. Namun, kegiatan tersebut hanya berjalan beberapa bulan seperti yang diceritakan Bapak Kusnadi berikut ini: "Dulu sempat memang warga RW sini itu melakukan kegiatan untuk memilah milah sampah. Jadi kebanyakan samnpah rumah tangga itu kan sampah kering seperti plastik, botol-botol, juga kardus, kertas. Itu tiap wrga
seminggu sekali harus setor. Setor sampah kering. Nah itu ada petugas piket yang digilir bertugas mengambili sampah dari warga untuk dikumpulkan lalu dipilah-pilah. Setelah dipilah nanti dijual. Lah itu rencananya hasil penjualan diBapake untuk rekreasi biar warga semangat. Kalo ada yang gak setor ada dendanya. Pokoknya tiap rumah harus setor sampah, paling gak satu bungkus botol air mineral misalnya. Gitu. Tujuan utamanya kan biar warga punya kesadaran akan kebersihan. Bukan kok setor sampahnya itu tadi yang penting, tapi untuk biar warga itu punya kesadaran akan kebersihan. Tapi itu hanya berjalan beberapa bulan saja." (Hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2015) Gambar 5.1. Bapak Kusnadi dalam kegiatan wawancara bersama peneliti Sumber foto: Dokumentasi di lapangan tahun 2015 Bapak Khusyairi membenarkan bahwa meskipun terdapat 9 (sembilan) Posyandu namun dalam penataan kebersihan dan kesehatan lingkungan kurang cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam kerjasama pemerintah-
masyarakat untuk menata kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hambatan ini menurut Bapak Khusyairi berasal dari kesadaran masyarakat. Berikut penjelasan beliau: "Kalo secara umum kesehatan itu penataannya yang kurang. Istilahnya itu begini. Kita ada posyandu itu kan sekitar ada tujuh pos ya, nah ini sudah bagus untuk pelayanan kesehatannya. Namun, penataannya belum bagus. Karena apa, sampahnya masih dibuang sembarangan, kesadaran warga masih kurang." (Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2015) 4.3 Pembahasan Perubahan paradigma administrasi publik (khususnya good governance) mendorong munculnya konsep kemitraan. Kedudukan pemerintah yang awalnya sebagai pelaku utama dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, berubah menjadi pola penyelenggaraan pelayanan dan fungsi pemerintah yang tidak lagi didominasi oleh satu pihak saja (pemerintah). Konsep ini dikenal dengan konsep kemitraan yang menekankan pemerintah sebagai pengendali sumber-sumber yang ada di masyarakat serta tidak melakukan pembangunan sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Kemitraan sendiri didefinisikan sebagai suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Ibrahim 2006:26). Sedangkan menurut Hafsah (2000: 43) kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kemitraan ini membutuhkan sinergitas dan pembagian peran yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga semua pihak yang terlibat dalam kemitraan dapat meraih keuntungan bersama. Seperti yang telah dijelaskan pada bab pertama bahwa penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hubungan peran pemerintah- masyarakat dalam pembangunan desa, apakah sudah seimbang dalam pembagian peran masing-masing atau masih didominasi oleh satu pihak sementara pihak lain hanya menikmati keuntungan? Maka dalam bab penganalisisan data ini akan didiskripsikan terlebih dahulu peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede sehingga nantinya dapat mengerucut pada kesimpulan pola hubungan peran seperti apa yang terjadi dalam pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa. Pola tersebut nantinya akan menunjukkan seimbang atau tidaknya peran masing-masing pihak dalam bekerjasama untuk membangun desa. 4.3.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam persfektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi.
Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah- masyarakat akan dijelasklan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 4.3.1.1 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Bagian pertama yakni perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik menurut Theresia, dkk (2014: 255- 258) dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1. Berlandaskan pada analisis fakta dan keadaan 2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan 3. Jelas dan menjamin keluwesan 4. Merumuskan kepuasan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan 5. Menjaga keseimbangan 6. Pekerjaan yang jelas 7. Proses yang berkelanjutan 8. Merupakan proses belajar dan mengajar 9. Merupakan proses koordinasi 10. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya 11. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan 12. Jelas dan menjamin keluwesan 13. Merumuskan kepuasan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan 14. Menjaga keseimbangan 15. Pekerjaan yang jelas 16. Proses yang berkelanjutan 17. Merupakan proses belajar dan mengajar 18. Merupakan proses koordinasi 19. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya Perncanaan yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap menyangkut sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
ketersediaan sarana dan prasarana, hingga dukungan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan tersebut. Dari indikator tersebut, maka dapat dilihat bagaimana peran pemerintah dalam merancanakan pembangunan adalah sebagai penganalisis fakta. Disini, peran Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari persfektif Arifin (2012: 104-118) yang dalam bukunya Leadership menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: 6. Sebagai penentu arah; 7. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi; 8. Sebagai komunikator yang efektif; 9. Sebagai mediator; dan 10. Sebagai integrator Pemerintah berperan sebagai penentu arah harus dapat menunjukkan arah pembangunan mana yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Agar dapat menentukan arah dengan baik, maka Pemerintah Desa harus melakukan analisis fakta dan keadaan. Untuk dapat menganalisis fakta dan keadaan, maka otomatis Pemerintah Desa harus tahu kondisi riil, dan hal itu membutuhkan survei secara mendalam dan menyeluruh agar memperoleh hasil analisis yang baik. Meminjam istilah Kuncoro (2004: 110-111), peran pemerintah dalam menganalisis fakta dan keadaan ini disebut sebagai peran wirausaha dimana pemerintah berperan untuk memahami dan mengembangkan potensi daerahnya. Jika dilihat dari temuan sebelumnya, Pemerintah Desa Sedatigede dalam setiap perencanaan pembangunan selalu melakukan survei terlebih dahulu mulai dari kesiapan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana yang ada, serta menggali potensi mana yang perlu dikembangkan. Dalam menentukan arah pembangunan
mana yang tepat untuk masyarakat, Pemerintah Desa Sedatigede menganalisis fakta dan keadaan berdasarkan survei tersebut sehingga arah pembangunan yang ditentukan otomatis mendapat dukungan masyarakat. Masyarakat sendiri dalam hal ini berperan sebagai pemberi masukan- masukan kepada Pemerintah Desa. Kalau dalam persfektif partisipasi seperti yang diklasifikasikan oleh Huraerah dalam Laksana (2013: 61), peran masyarakat ini disebut sebagai bentuk partisipasi buah pikiran. Adapun masukan tersebut berupa usulan, ide, kritikan, saran yang mulai terkumpul sejak pertemuan antar-warga di lingkungan RT. Masukan-masukan masyarakat ini nantinya mengerucut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dimana wakil-wakil masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT-RW, hingga BPD, mengaspirasikan masukan masyarakat yang dianggap sesuai dengan arah pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam Musrenbang tersebut, peran pemerintah sebagai penentu arah mulai terlihat. Pemerintah memberikan arahan kepada perwakilan masyarakat mana saja yang hendaknya diprioritaskan dalam pembangunan ke depan. Dengan arahan tersebut, perwakilan masyarakat yang telah membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya memilih usulan terbaik dari warga untuk diajukan dalam Musrenbang. Maka dalam Musrenbang tersebut dipilih secara bersama usulan mana yang diprioritaskan. Jadi, meskipun berperan sebagai penentu arah, Pemerintah Desa tidak berhak menentukan sendiri usulan mana yang harus diprioritaskan. Peran sebagai penentu arah ini sebatas mengarahkan (atau istilah lebih tepatnya: memberi pengertian) perwakilan masyarakat tersebut usulan mana
yang sebaiknya diprioritaskan atau dalam bahasa Adisasmita (2006: 11) peran ini disebut sebagai peran penyampai pesan pembangunan. Disini peran Pemerintah Desa sebagai wakil dan juru bicara Desa (organisasi) cukup menentukan. Karena dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara tersebut Pemerintah Desa harus bisa melakukan koordinasi yang baik antar seluruh elemen masyarakat. Peran ini dalam persfektif Robbins dan Coulter (2009: 11-12) disebut interpersonal roles atau peran jembatan antar pribadi dimana peran Pemerintah meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi). Dalam temuan di bab sebelumnya sering diungkapkan bahwa Pemerintah Desa berperan sebagai koordinator. Dan peran tersebut memang dapat terlihat sejak adanya pertemuan warga di tingkat RT. Dalam temuan tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah Desa selalu berusaha menghadiri pertemuan- pertemuan level rendah. Hal ini dilakukan agar nantinya Pemerintah Desa lebih mudah untuk melakukan koordinasi dalam pertemuan yang levelnya lebih tinggi yakni Musrenbang Desa. Dalam melakukan koordinasi tesebut, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa peran pemerintah sebagai wakil dan juru bicara sangat menentukan. Artinya, sebagai juru bicara, Pemerintah Desa harus mampu berkomunikasi efektif agar masyarakat memahami tujuan pembangunan yang akan dilakasanakan. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi sejelas mungkin kepada masyarakat menyangkut pembangunan. Peran ini oleh Robbins dan Coulter (2009: 11-12) disebut sebagai Informational Role atau peran
penyambung informasi yang meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Dan karenanya pemerintah dituntut untuk pandai berkomunikasi secara efektif. Dalam setiap koordinasi memang tidak semua berjalan dengan lancar. Terkadang muncul konflik-konflik misalnya pada pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap penentuan prioritas pembangunan yang terjadi dalam musrenbang. Hal ini biasanya terjadi karena ada pihak yang kurang memahami informasi yang disampaikan pemerintah dalam perannya sebagai juru bicara. Maka disini pemerintah berperan untuk menengahi konflik tersebut dan menyatukan pihak-pihak yang terlibat. Dalam istilah Arifin (2012: 104-118) peran ini disebut mediator dan integrator. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang disampaikan oleh pemerintah juga ditemukan oleh Saiful Ulum (2011) dalam penelitiannnya berjudul "Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development". Jika di Desa Sedatigede hal tersebut lebih disebabkan oleh masyarakat sendiri, dalam temuan Saiful Ulum kurangnya pemahaman masyarakat lebih diakibatkan oleh proses sosialisasi yang kurang dari pemerintah. Seperti yang disebutkan di atas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah akan menimbulkan konflik. Maka pemerintah harus berperan untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat. Untuk melakukan mediasi tersebut, lagi-lagi pemerintah memang dituntut untuk menjadi komunikator yang efektif agar kesalahpahaman yang terjadi dapat
diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat dapat didamaikan. Dalam temuan data disebutkan bahwa untuk melakukan mediasi, Pemerintah Desa Sedatigede mendatangi pihak-pihak yang terlibat untuk diajak bicara dari hati ke hati. Pemerintah Desa bahkan tidak segan mengunjungi rumah mereka untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga mediasi menemukan keberhasilan serta pihak yang terlibat dapat diintegrasikan kembali. Setelah semua pihak telah mempunyai visi yang sama dan prioritas telah ditentukan bersama, maka tahap selanjutnya adalah legalitas atau istilah lebih mudahnya pengesahan. Disini Pemerintah Desa Sedatigede berperan sebagai legalisator agar usulan warga yang telah ditentukan prioritaskan tersebut dapat segera dilaksanakan. Sebagaimana yang telah disebutkan Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) bahwa dalam pembangunan pemerintah memiliki tiga fungsi salah satunya fungsi pengaturan melalui perijinan. Sedangkan dalam hal ini masyarakat melalui wakil-wakilnya berperan untuk membuat proposal pengajuan usulan untuk segera disahkan kemudian dijalankan sesuai rencana. Dalam temuan Saiful Ulum (2011) juga terungkap bahwa pemerintah berperan sebagai regulator yang membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait pembangunan. Tidak hanya berperan sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara organisasi, komunikator yang efektif, mediator dan integrator, serta legalisator seperti yang telah dijelaskan di atas, menurut Kuncoro (2004: 110-111) pemerintah juga berperan sebagai stimulator. Sebagai stimulator, pemerintah berperan untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat agar dapat menciptakan dan mengembangkan usaha sendiri melalui tindakan-tindakan khusus.
Peran sebagai stimulator ini dapat dilihat salah satunya dari bagaimana Pemerintah Desa Sedatigede menstimulasi warganya untuk menyadari arti penting menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Stimulasi itu salah satunya dengan pembuatan peraturan tentang sampah. Tidak hanya peraturan, stimulasi tersebut diikuti dengan inovasi yang mendukung berupa perencanaan pembangunan tempat sampah di setiap lingkungan RT yang pelaksanaannya sudah mulai berjalan beberapa tahap. Artinya, stimulasi yang diberikan didesain sedemikian rupa agar benar-benar dapat mendorong masyarakat untuk melakukan usaha bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sedatigede tersebut hampir sesuai dengan penjelasan Siagian (2012) dalam buku terpopulernya Administrasi Pembangunan, bahwa dalam pembangunan Pemerintah harus menjadi pelopor untuk menemukan metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru dalam pembangunan. Lebih lanjut Siagian menuturkan jika peran tersebut dimaksimalkan, maka pemerintah akan dapat menstimulasi dan mendorong masyarakatnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru sehingga pembangunan berjalan baik. Nah, pemikiran Pemerintah Desa Sedatigede untuk membuat peraturan dilengkapi dengan fasilitas tersebut termasuk menunjukkan kepeloporan Pemerintah Desa dalam pembangunan seperti yang diinginkan Siagian. Dari hal di atas dapat disebut pula bahwa pemerintah berperan sebagai inovator. Salah satunya dapat dilihat dari bagaimana Kepala Dusun Gabung berinisiatif untuk menjadikan bekas tempat pembuangan sampah sebagai pot bunga. Bekas tempat pembuangan sampah yang sebelumnya terkesan kumuh itu
menjadi taman hias mini yang indah dipandang. Apa yang dilakukan Pemerintah Desa Sedatigede tersebut juga hampir mirip dengan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yang menjadikan bekas tempat pembuangan sampah di kawasan Keputih sebagai taman bunga bernama Taman Harmoni. Taman yang menghabiskan anggaran ±700 juta rupiah tersebut berdiri di atas lahan seluas 8,6 hektare dengan aneka macam bunga hias lokal hingga internasional di dalamnya. Gambar 5.2. Screencapture Berita Terkait Inovasi Pemerintah dalam Pembangunan (Sumber gambar: Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perncanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah-masyarakat Desa Sedatigede sudah memenuhi kriteria ideal perencanaan pembangunan yang diuraikan oleh Theresia, dkk (2014) dari proses analisis fakta hingga proses koordinasi dan evaluasi awal. Selain itu, berdasarkan klasifikasi Sulistiyani (2004) kerjasama yang terjalin antara pemerintah-masyarakat dalam perencanaan pembangunan lebih bersifat mutualistik. Hal ini dikarenakan antara pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat mempunyai visi yang sama dalam merencanakan pembangunan yakni untuk
kebaikan masyarakat meskipun ada beberapa perbedaan pandangan khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan. Temuan ini persis dengan yang ditemukan Melyanti (2014) dalam penelitian berjudul "Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo". Dalam penelitian tersebut Melyanti mengungkapkan bahwa pola kemitraan yang terjadi bersifat mutualistik dimana semua pihak yang bermitra saling memahami dan mendapatkan manfaat dari kemitraan tersebut. Sedangkan pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah-Masyarakat Desa Sedatigede berdasarkan azas kehidupan organisasi yang diuraikan Sulistiyani (2004) dapat disebut sebagai kemitraan Linear collaborative of partnership. Pola kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus. Hal ini dapat dilihat terutama saat Musrenbang dimana semua pihak mulai dari tokoh masyarakat hingga BPD maupun Pemerintah Desa mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. 4.3.1.2 Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Setelah perencanaan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Tidak seperti pembahasan sebelumnya, peran pemerintah- masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlalu memperlihatkan banyak bentuknya. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena dalam setiap hal, perencanaan memang sangat menentukan. Maka porsi analisis peran pemerintah-
masyarakat lebih banyak tertuang dalam bagian perencanaan. Hal ini tidak berlebihan mengingat Nugroho (2011: 505) dalam bukunya Public Policy menyatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Atau dalam bahasa pembangunan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari pembangunan itu sendiri. Fakta yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sedatigede dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan. Salah satunya dapat terlihat dari bagaimana Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk membentuk tim pelaksana pembangunan. Tim pelaksana pembangunan inilah yang nantinya mengimplementasikan perencanaan pembangunan di lingkungan RT atau RW-nya yang telah disetujui dan disahkan pada musrenbang. Artinya dalam hal ini pemerintah mempunyai peran sebagai koordinator, bukan pelaksana langsung. Berbeda dengan koordinator saat perencanaan pembangunan, peran pemerintah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan ini lebih merujuk pada terminologi Robbins dan Coulter (2009: 11-12) yakni peran pemerintah sebagai pengalokasi sumberdaya. Sumberdaya yang dialokasikan bukanlah melulu sumberdaya manusianya, namun juga sumberdaya materi berupa dana pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah, meminjam istilah Kuncoro (2004: 110-111) juga berperan sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah mewujudkan perannya dalam bentuk penyuplai dana. Dana bantuan pembangunan dari berbagai progam seperti PNPM diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui tim pelaksana
pembangunan. Nah, disinilah yang disebut masyarakat diberikan porsi yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan. Masyarakat melalui tim pelaksana tersebut kemudian merinci penggunaan dana misalnya untuk pembelian bahan baku bangunan, upah tukang bangunan, dan sebagainya. Tidak hanya sampai disitu, masyarakat secara umum yang tidak termasuk dalam tim pelaksana pembangunan juga ikut membantu pelaksanaan pembangunan secara langsung misalnya dengan membantu tukang untuk mengaduk semen, membuat pondasi, dan sebagainya. Peran seperti ini menurut klasifikasi Huraerah (dalam Laksana, 2013: 61) disebut sebagai peran masyarakat dalam bentuk tenaga. Selain itu, beberapa masyarakat seperti yang dijelaskan dalam bab temuan data disebutkan juga turut memberikan beberapa makanan untuk para tukang dan warga yang ikut membantu. Dan menurut Huraerah peran ini termasuk ke dalam bentuk peran pemberian harta benda. Lalu dimana Pemerintah Desa? Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan ini pemerintah hanya memantau jalannya proses implementasi pembangunan. Dalam pemantauan tersebut Pemerintah Desa juga memberikan masukan-masukan misalnya apabila terjadi masalah atau dengan kata lain Pemerintah Desa berperan sebagai pembina. Permasalahan yang sering terjadi seperti yang dibahas dalam temuan data adalah masalah kurangnya dana. Dana yang disuplai pemerintah biasanya tidak cukup untuk mengimplementasikan pembangunan yang direncanakan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sedatigede biasanya memberi masukan kepada tim pelaksana
untuk berkoordinasi dengan RT atau RW setempat dan memusyawarahkan masyarakat sekitar. Dalam musyawarah tersebut nantinya disepakati bersama untuk menutupi kekurangan dana dengan iuran. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga berperan untuk memberikan materinya. Peran ini dalam istilah Adisasmita (2006: 11) disebut peran pemerintah sebagai pengarah masyarakat. Terkadang, meskipun sudah diusahakan untuk menutupi kekurangan dana dengan iuran, dana pembangunan masih saja kurang. Nah, disini Pemerintah Desa turun tangan untuk melakukan pendekatan kepada beberapa pengusaha agar mau memberikan dana tambahan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena menurut key informan yakni Bapak Khusairi, selain dana dari Pemerintah hanya bisa menutup separuh juga terkadang estimasi dana yang dianggarkan ternyata tidak sesuai dengan harga riil di lapangan. Sebagai contoh: pada perencanaan estimasi dana untuk pavingisasi 20 juta rupiah. Namun dalam pelaksanaan, bahan-bahan untuk pavingisasi mengalami kenaikan harga. Nah disitulah dana membengkak sehingga mengalami beberapa kali kekurangan. Peran seperti ini diklasifikasikan Robbins dan Coulter (2009: 11-12) ke dalam peran sebagai pengentas masalah dan sebagai perunding. Sebagai pengentas masalah dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Desa Sedatigede memberikan masukan-masukan kepada tim pelaksana. Sedangkan sebagai perunding dapat terlihat dari bagaimana Pemerintah Desa Sedatigede melakukan pendekatan kepada para pengusaha untuk menutupi kekurangan dana pembangunan.
Jika dalam sub-bab perencanaan tadi disebutkan bahwa Pemerintah Desa berperan sebagai inovator, dalam pelaksanaan pembangunan ini peran sebagai inovator juga menjadi milik masyarakat. Meski sebatas pengecualian, apa yang dilakukan masyarakat Desa Sedatigede wilayah timur dapat diklasifikasikan sebagai peran masyarakat selaku inovator. Hal ini dapat dilihat, seperti yang dijelaskan dalam bab temuan, bahwa masyarakat di wilayah timur desa merupakan golongan masyarakat inovator dengan berbagai inovasi di bidang peternakan sapi dan bebek. Mereka melakukan berbagai studi banding dan kajian- kajian untuk mengembangkan usaha mereka. Sedangkan dalam hal ini Pemerintah Desa hanya berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan beberapa sarana- prasarana maupun informasi-informasi terkait bidang peternakan. Dilihat dari sudut pandang Sulistiyani (2004), pola kemitraan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan lebih cenderung berbentuk Subordinate union of partnership dimana kemitraan yang terjadi adalah antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Namun, pola kemitraan yang terjadi tidak sepenuhnya Subordinate union of partnership karena hubungan antara keduanya tidak sepenuhnya merupakan hubungan atas-bawah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa meski masyarakat memiliki porsi yang lebih banyak dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa tetap berperan untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Artinya, kedua pihak melakukan perannya masing-masing sesuai visi-misi pembangunan yang telah direncanakan. Tidak ada pihak yang menjadi atasan (dalam artian hanya memberikan perintah) maupun pihak yang menjadi
bawahan seperti yang disebutkan Sulistiyani. Jadi, pola kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan ini lebih bersifat kaloborasi Subordinate union of partnership yang bersifat mutualistik. Sedangkan dalam hal pengecualian dimana masyarakat wilayah timur Desa Sedatigede berperan sebagai inovator, pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah-masyarakat dilihat dari sudut pandang Sulistiyani (2004) lebih bersifat konjugasi. Kemitraan ini dianalogikan dari kehidupan "paramecium" dimana dua paramecium saling menggabungkan diri untuk mendapatkan energi untuk kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Kemitraan ini terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi. Dalam hal tersebut dapat terlihat bagaimana masyarakat wilayah timur Desa Sedatigede memiliki kelemahan dalam mendapatkan informasi tentang peternakan. Sementara Pemerintah Desa Sedatigede sendiri juga memiliki kesulitan dalam usaha mendorong warganya untuk berinovasi dan mengembangkan diri. Dan dari temuan terlihat bahwa pola yang terjadi selanjutnya kedua belah pihak saling menggabungkan diri untuk bekerja sama lalu kemudian memisah diri dalam kegiatan masing-masing secara mandiri. 4.3.1.3 Peran Pemerintah-Mayarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa
Dalam proses evaluasi pembangunan, peran Pemerintah Desa Sedatigede mempunyai porsi yang lebih banyak dari peran masyarakat salah satunya adalah peran sebagai pengawas. Meski dalam temuan disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebatas pembentuk tim pengawas pembangunan yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat namun secara umum dapat diklasifikasikan bahwa yang menjadi pengawas utama pelaksanaan pembangunan tetaplah Pemerintah Desa. Hal ini didasarkan dari fakta bahwa Pemerintah Desa sendiri yang mengevaluasi laporan dari tim pengawas. Dengan dasar evaluasi tersebut, Pemerintah Desa kemudian membentuk tim audit jika ditemukan hal-hal yang ganjil dalam pelaksanaan pembangunan. Tim audit internal yang dibentuk Pemerintah Desa ini nantinya akan menyelidiki lebih mendalam terkait kesesuaian proses pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya. Fakta-fakta yang dilaporkan oleh tim audit nantinya dijadikan dasar peretimbangan untuk memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang diduga menyelewengkan dana pembangunan. Peran ini menurut Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) disebut peran pemerintah sebagai pengawasan. Sementara Siagian (2012) menyebut peran seperti itu merupakan peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri. Maksudnya pelaksana sendiri disini bukan dalam hal pelaksanaan pembangunan namun lebih merujuk pada pelaksana sendiri dalam melakukan pengawasan. Sebagaimana yang ditemukan di Desa Sedatigede bahwa dalam melakukan pengawasan Pemerintah Desa membentuk tim pengawas untuk mengawasi proses pembangunan. Dalam penelitian berjudul "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan
Malinau Barat Kabupaten Malinau", Maya Rosalina (2013) juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung di lokasi kegiatan dan pengawasan secara tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Penjelasan di atas merupakan pengawasan dan evaluasi pembangunan fisik. Sedangkan pengawasan pembangunan nonfisik khususnya pembangunan mental, Pemerintah Desa lebih berperan sebagai koordinator saja. Peran pengawasan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Dan penanggungjawab langsung dalam pengawasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT. Pengawasan yang dilakukan Ketua RT dapat dilihat ketika ada pendatang baru. Semua pendatang baru harus melapor pada Ketua RT. Apabila ada pendatang baru yang tidak melaporkan diri maka yang paling dianggap bertanggungjawab adalah Ketua RT. Tidak hanya sampai disitu, tanggung jawab pembinaan terhadap para pemuda juga sedikit banyak diberikan oleh Ketua RT. Meskipun hal demikian seharusnya merupakan tanggung jawab bersama, namun Ketua RT adalah penanggungjawab utama atas kerukunan, keamanan, hingga kebersihan lingkungannya. Hal ini mengingat Ketua RT merupakan ujung tombak kepemimpinan yang ada di masyarakat luas. Sebagaimana pendapat Hari T. W (2013) dalam bulletin bulanan Maiyah Jawa Timur yang menyebut bahwa Ketua RT sangat berperan dalam membantu tugas pemerintah secara langsung dalam masyarakat. Ketua RT berperan menjaga keamanan hingga mendengar aspirasi masyarakat.
Dalam hal pengawasan pembangunan nonfisik memang Ketua RT menjadi penanggungjawab terdepan. Namun begitu peran masyarakat juga sangat terlihat terutama dalam membantu tugas Ketua RT diantaranya seperti yang dijelaskan pada bab temuan yakni melakukan pengawasan terhadap pendatang baru, pembinaan terhadap para pemuda, penjaga keamanan lingkungan RT dan sebagainya. Huraerah (dalam Laksana, 2013: 61) menyebut peran demikian sebagai bentuk partisipasi sosial dimana masyarakat berperan untuk menjadikan lingkungan guyub. Gambar 5.3. Zoom in capture tulisan Hari T. W di Bulletin Maiyah Jawa Timur Sumber gambar: Bulletin Maiyah Jawa Timur edisi September 2013 Berbeda dengan hasil dua analisis sebelumnya yang cenderung bersifat mutualistik atau subordinate union of partnership semi mutualistik, kerjasama antara pemerintah-masyarakat dalam evaluasi pembangunan berdasarkan konsep Sulistiyani (2004) lebih cenderung menunjukkan pola yang murni subordinate union of partnership. Pengelompokan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam melakukan pengawasan Pemerintah Desa lebih cenderung dominan dengan
memberikan perintah kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui tim pengawas serta tim audit. Hubungan ini menunjukkan pola hubungan atara atasan dan bawahan dimana salah satu pihak tidak terlalu memahami manfaatnya. 4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah- Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berdasarkan hasil penganalisisan data mengenai kerjasama pemerintah- masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan desa dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan penghambat kerjasama tersebut. Dalam analisis sub-bab ini akan dijelaskan berdasarkan temuan data dan hasil analisis sebelumnya untuk dapat mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut ini: 4.3.2.1 Faktor Pendukung Kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab penganalisisan data bahwa salah satu faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede adalah karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya. Masyarakat Desa Sedatigede mengetahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kebaikan bersama. Hal ini dapat terlihat dari analisis sebelumnya bahwa masyarakat sangat berperan dari perencanaan hingga evaluasi. Penelitian Laksana (2013) berjudul "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen
Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" mengungkapkan fakta bahwa masyarakat mempunyai semangat dan motivasi tinggi dalam mendukung keberhasilan progam Desa Siaga. Artinya dalam penelitian tersebut masyarakat memahami posisi dan perannya secara baik. Peran masyarakat yang mendukung proses kerjasama pemerintah- masyarakat dalam pembangunan Desa Sedati diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dalam perencanaan, masyarakat memberikan partisipasinya berupa kehadiran dalam pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT hingga Musrenbang. hal ini memudahkan Pemerintah Desa untuk melakukan koordinasi maupun memberikan sosialisasi pembangunan. 2. Peran masyarakat yang secara aktif memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Desa yang oleh Huraerah (dalam Laksana: 2013: 61) disebut sebagai partisipasi buah pikiran. Peran ini memudahkan Pemerintah Desa untuk mengambil keputusan karena Pemerintah Desa menjadi lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. 3. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat mempunyai berbagai inisiatif untuk memperlancar proses pembangunan. Inisiatif tersebut berupa pemberian makanan, membantu para tukang, hingga menyisihkan hartanya untuk menutupi kekurangan dana yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat melalui tim pelaksana pembangunan juga memahami bagaimana mengelola dana yang baik dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini memudahkan Pemerintah Desadalam memberikan arahan dan pembinaan. juga
4. Dalam pengawasan pembangunan, khususnya pembangunan nonfisik, masyarakat secara aktif melibatkan diri. Sedangkan dalam pembangunan fisik, meski masih bersifat subordinate union of partnership, masyarakat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui tim pengawas terhadap jalannya pembangunan. Selain masyarakat yang secara umum memahami posisi dan perannya, peran Pemerintah Desa dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik. Kasmiah (2014) dalam penelitiannya berjudul "Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)" menemukan bahwa Pemerintah Desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan dengan sendirinya akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di Desa Sedatigede Faktor pendukung dari pihak Pemerintah Desa dalam kerjasama tersebut dapat dilihat dari penjelasn berikut ini: 1. Pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar warga. Pemerintah Desa menghadiri langsung pertemuan-pertemuan dari level RT tersebut sehingga masyarakat merasa bahwa pertemuan tersebut memang sangat penting. 2. Pemerintah Desa melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan mengunjungi rumahnya. Pendekatan seperti ini membuat masyarakat
lebih mudah menyadari arti penting kesamaan visi-misi demi kebaikan bersama. 3. Dalam membuat peraturan, Pemerintah Desa memberikan fasilitas untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mentaati aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Berbeda dengan peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat selama ini yang kurang memperhatikan fasilitas untuk menjalankan aturan tersebut. Sebagai contoh Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2008 yang melarang masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya (pasal 40) namun fasilitas pembuangan hingga pengolahan sampah masih belum diperhatikan secara baik. 4. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa memberikan porsi lebih banyak kepada masyarakat untuk berperan. Hal ini membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan secara penuh. Dalam temuan disebutkan, dengan memberikan porsi yang lebih besar tersebut, masyarakat terdorong untuk melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya karena merasa dimanusiakan. Dorongan seperti ini dalam teori organisasi disebut pemberian reward and punichment untuk memotivasi anggota organisasi. Motivasi berupa penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian wewenang tersebut membuat masyarakat merasa dihargai oleh Pemerintah Desa. 5. Pendekatan dalam pembangunan nonfisik yang dilakukan Pemerintah desa Sedatigede sangat baik salah satunya dengan mengadakan berbagai acara
kebudayaan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan baik karena kekompakan tersebut. 4.3.2.2 Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Meski secara umum, kerjasama pemerintah masyarakat dalam pembangunan berjalan baik, namun ada beberapa penghambat dalam kerjasama tersebut. Faktor penghambat tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah. Dalam penelitian Kasmiah (2014) terungkap fakta bahwa hambatan dari masyarakat diakibatkan oleh kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan yang masih minim. Jika dalam penelitian Kasmiah (2014) faktor pengahambat diakibatkan minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan, di Desa Sedatigede faktor penghambat berasal dari minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah banyak disediakan namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. Selain itu, inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah masih sangat kurang. Masyarakat lebih memilih membuang sampah daripada mengolahnya. Seperti yang dijelaskan Bapak Kusnadi selaku tokoh masyarakat dalam bab temuan, bahwa masyarakat lebih memilih praktisnya daripada memikirkan kepentingan masa depan. Inovasi untuk mengolah sampah dari tingkat RT seperti yang digagas bapak Kusnadi hanya berjalan beberapa minggu. Padahal masalah sampah ini meski terlihat remeh namun juga sangat mengancam.
Sebagaimana yang tertera dalam salah satu artikel di situs berjudul "Volume Sampah Indonesia 130.000 ton/Hari" (artikel terlampir), bahwa masalah pengeolaan sampah harus dipikirkan sejak kini mengingat prediksi pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta jiwa. Sedangkan faktor penghambat dari pihak pemerintah lebih kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigma lama bahwa masyarakat merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Sedatigede dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan. Selain itu, koordinasi Pemerintah Desa dalam hal pengolahan sampah masih belum maksimal membuat beberapa pihak masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengolah sampah di tempat pembuangan sampah desa.
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Berdasarkan temuan dan penganalisisan data yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 1. Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Desa berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Dalam hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah-masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua pihak menyadari posisi dan perannya masing-masing serta mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan. 2. Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan
yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah Desa yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede. Sedangkan faktor penghambat dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengintregasikan semua pihak untuk mengolah sampah. Selain itu, dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat masih cenderung dianggap sebagai bawahan untuk menerima arahan dan perintah melakukan pengawasan dari Pemerintah Desa. Masyarakat masih belum cukup memahami arti penting pengawasan pembangunan. 5.2 Saran-Saran Dari proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan khususnya untuk Pemerintah Desa Sedatigede dalam melakukan pembangunan desa diantaranya sebagai berikut ini: 1. Diharapkan capaian yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sedatigede dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan desa terus dipertahankan dan semakin dikembangkan. Apa yang telah dicapai Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Sedatigede terutama dalam pengolahan sampah sebaiknya dijadikan wacana dan tindak lanjut terutama bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan gagasan pengolahan sampah desa. Mengingat mayoritas desa di Kabupaten
Sidoarjo menurut pengamatan penulis masih belum mempunyai visi yang baik dalam mengolah sampah. 2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Sedatigede menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pengolahan sampah, diharapkan Pemerintah Desa Sedatigede lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih intens dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pengolahan sampah.
DAFTAR PUSTAKA 1) Buku Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. ---------. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arifin, Syamsul. 2012. Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. Arnstein, 1996. A Leader Of Citizen Partisipation Journal Of The Royal Town Planning Institute, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Arsiyah. Tanpa Tahun. Modul Kuliah Otonomi Daerah. Asy"ari, Sapari Imam. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. Djopari dan Solihah, Ratna. 2008. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka. Effendi, Bachtiar. 2002. Hal Utama dalam Pembangunan. Jogyakarta: Andi Ofset. Fauziah, Luluk. Tanpa Tahun. Modul Kuliah: Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan. Hadari, Nawawi. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hardjosoemantri, K. 1986. Aspek HukumPeran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Harun, Rochajat & Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: PT Refika Aditama. Ibrahim, Johannes. 2006.Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung: PT Refika Aditama. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Korten, David. 1993. Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kuncoro, Mudjarad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardalis. 2002. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara
Mustopadidjaja. 2003. Paradigma-paradigma Pembangunan : Model, Strategi, dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Jakarta: Pressindo. Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Penerbit Tarsito. Nasution, Zulkarimen. 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya).Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT. Gremedia Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga. Pahmi. 2010. Persfektif Baru Antropologi Pedesaan. Jakarta: Gaung Persada Press. Patton, Adri. 2005. Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan. Malang: Universitas Brawijaya. Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. 2009. Management, 10th Edition. Prentice Hall: Pearson Education. Alih bahasa: Sabran, Bob, Putera & Devri Barnadi. 2010. Manajemen, Edisi Kesepuluh Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama. Siagian, P. Sondang. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono. 1980. Sosiologi: Suatu Pengantar. Bandung: Armico. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sukardi. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Sumarto, Hetifah. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta: FE UI. Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
Syahrir. 2004. Kemitraan Di Era Otonomi Daerah. Modul Materi Bintek Kemitraan Otonomi Daerah. Jakarta. Syani, Abdul. 1994. Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta. Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administreasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES. ---------.1982. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Gunung Agung Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. Widjaja, A.W. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Utomo, Tri Widodo. 2004. Materi Diklat Manajemen Pemerintahan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. LAN RI. 2) Jurnal dan Artikel Ilmiah Andriyani, Ade, & Elida, Tety. 2008. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi (Studi Kasus pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok). Jurnal Ekonomi Bisnis: No. 3 Vol. 13 Bappenas. 2001. Konsep Strategi Dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana (P2D). Jakarta: Sekretariat Perencanaan dan Evaluasi Perdesaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) Kasmiah. 2014. Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan). Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Laksana, Nuring Septyasa. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1 Melyanti, Imelda Merry. 2014. Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo.
Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 Rosalina, Maya. 2013. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-Journal Pemerintahan Integratif: Volume 1, Nomor 1 Ulum, Saiful,dkk. 2011. Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development. Jurnal Administrasi Publik (JAP): Vol 1, No.1 Vestikowati, Endah. 2012. Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah. Cakrawala Galuh: No. 8 Vol. 1 3) Peraturan Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4) Internet & Lainnya Kemiskinan di Jatim Turun 0,32%. jatim-turun-032. Diakses pada: 19 Oktober 2014 pukul 10:44 Volume Sampah indonesia 130.000 Ton/Hari. (artikel dilampirkan) Hari T. W. Pak RT, Silahkan Masuk Surga Dulu. Bulletin Maiyah Jawa Timur, edisi September 2013 Humas DPRD Kab Sidoarjo. Pemkab dan DPRD Beda Data Soal Angka Kemiskinan. Pada Diakses Pada: 19 Oktober 2014 10:46 JPNN Mobile. Taman Harmoni dengan Aneka Bunga Dunia, Ikon Baru Surabaya. Diakses pada 24 Mei 2015 pukul 16:37 VOA Berita Indonesia. BPS: Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun. Pada menurun/1948483.html. Diakses pada: 19 Oktober 2014 pukul 10:32 Pada