SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA MENTERI DALAM NEGERI, yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Kepada : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota, Untuk : KESATU : Khusus Kepada: a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Timur, Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Nagan Raya,
2- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan Serdang Bedagai, 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kepulauan Mentawai, Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan Kabupaten 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Padang, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Padang, Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru, e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tebo,
3- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih; Banyuasin, Kabupaten 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kota Bengkulu; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat; dan Lampung Tengah, 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kota Bangka dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 Belitung 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kota Bangka dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 Belitung 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kota Bangka dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 Belitung 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang, j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Batam, k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima dan Kota Mataram; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima,
4- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Nagekeo; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang; dan Sumba Barat 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumba Tengah, m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Melawi; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kayong Utara, n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Murung Raya; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tapin, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin; dan Kotabaru, Kabupaten 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarbaru, p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
5- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu; dan (dua) 2) Level 2 yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Kepulauan Bolaang Mongondow Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon, Talaud, Utara, Kabupaten Kabupaten s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tojo Una-Una, Toli t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; Pinrang, Kabupaten 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Makassar; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jeneponto, u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari; dan
6- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau, v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria: 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Majene; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju Tengah; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Polewali Mandar, x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Ambon; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan 3) Level 3 Tanimbar, 3) Level 3 Tanimbar, y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Ternate; dan 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Jayapura; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kabupaten Mamberamo Mamberamo Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai; dan Raya, Kabupaten Tengah,
KEDUA KETIGA 7- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Dogiyai, aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria; 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak Fak; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong; dan 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen). KESATU berpedoman pada : PPKM Level 3 sebagaimana dilakukan dengan menerapkan kegiatan berikut: a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); (tiga) pada Kabupaten dan Kota pada Diktum KESATU sebagai dimaksud dan/atau pembelajaran jarak b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; (lima puluh sektor c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan (Posyandu), bahan pangan, makanan, Terpadu teknologi minuman, informasi, sistem logistik, perhotelan, pembayaran, pasar modal, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan toko, kebutuhan pokok masyarakat energi, komunikasi dan perbankan, keuangan, tertentu, tempat (pasar,
8- swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus jam dengan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; persen) pengaturan d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari; e. pasar toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; tradisional, pedagang kaki lima, f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa dengan pulang/delivery/take menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh lebih Pemerintah Daerah; aplikasi PeduliLindungi away menggunakan dengan 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa dengan pulang/delivery/take menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh lebih Pemerintah Daerah; aplikasi PeduliLindungi away menggunakan dengan h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah semua pengunjung dan pegawai; terhadap 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk; dalam
9- 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; kegiatan konstruksi i. pelaksanaan untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan dapat ibadah) peribadatan/keagamaan mengadakan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) dioptimalkan dengan pelaksanaan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; sebagai tempat kegiatan namun orang, lebih ibadah di rumah k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dapat menimbulkan keramaian dengan menggunakan m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
KEEMPAT 10- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; o. pelaksanaan dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan penetapan Pemerintah Daerah setempat; kegiatan seminar rapat, yang aman berdasarkan p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan (konvensional dan online) dan masal, kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; taksi q. persyaratan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Nasional; perjalanan domestik r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan s. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan setiap dengan mengaktifkan Posko-Posko di tingkatan zonasi dengan melihat pengendalian wilayah. PPKM di tingkat kriteria : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Tempat Tinggi, Perguruan Pendidikan/Pelatihan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan Akademi, dari Kementerian 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan dilakukan melalui pendidikan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan dapat jarak jauh
11- Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, tentang Nomor 443-5847 Tahun 2021 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh; b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja Pemerintah/ (Perkantoran Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Kementerian/ 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen); 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan: a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; b) pengaturan waktu kerja secara bergantian; c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi tertentu, (pasar,
12- tetap dapat pada pusat perbelanjaan/mall (seratus persen) dengan beroperasi 100% pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; d. pasar tradisional, pedagang kaki e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau: a) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas; b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; c) untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat; d) untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan e) pelaksanaan sebagaimana ketentuan dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah: a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; c) untuk layanan makanan melalui pesan- antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat; d) untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan e) pelaksanaan sebagaimana ketentuan dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13- g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan: 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah, (seratus persen) lebih 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah, (lima puluh persen) lebih 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah: a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar lima persen) dengan 25% (dua puluh menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih lanjut ketat yang pengaturannya diatur oleh Pemerintah Daerah, lebih h. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam: 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; menggunakan b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori aplikasi Hijau PeduliLindungi yang boleh masuk; dalam c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dibawa dan pulang/delivery/take dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; menerima makan away
14- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, 2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; menggunakan b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk; c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun syarat diperbolehkan masuk didampingi orang tua; dengan d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dibawa dan pulang/delivery/take dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; menerima makan away e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) wajib aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai; menggunakan b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk; c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun syarat diperbolehkan masuk didampingi orang tua; dengan d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dibawa dan pulang/delivery/take dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; menerima makan away e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan, i. pelaksanaan (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; kegiatan konstruksi
15- j. pelaksanaan kegiatan tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya): 1) untuk wilayah ibadah (pada Zona Hijau, kegiatan ibadah dapat peribadatan pada dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan dari Kementerian Agama; tempat pengaturan teknis 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan ibadah dapat peribadatan pada dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol serta kesehatan memperhatikan dari Kementerian Agama; ketat teknis pengaturan secara lebih tempat 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan penerapan protokol serta kesehatan dari memperhatikan Kementerian Agama; dan ketat teknis pengaturan secara lebih 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, ibadah kegiatan peribadatan pada tempat dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama, k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas lima persen) maksimal 75% dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; (tujuh puluh 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua lima persen) dengan menggunakan puluh penerapan aplikasi protokol oleh Pemerintah Daerah, PeduliLindungi kesehatan diatur yang atau
16- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; (tujuh puluh 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua lima persen) dengan menggunakan puluh penerapan aplikasi protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah, PeduliLindungi atau (kemasyarakatan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua lima persen) dengan menggunakan puluh penerapan aplikasi protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah, PeduliLindungi atau (kemasyarakatan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, rapat, seminar dan seminar/ dapat yang (lokasi rapat/ luring ditempat umum pertemuan pertemuan menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, pembatasan diizinkan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) aplikasi dengan menggunakan atau penerapan protokol PeduliLindungi lebih kesehatan yang ketat pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat, rapat, seminar dan seminar/ dapat yang (lokasi rapat/ luring ditempat umum pertemuan pertemuan menimbulkan keramaian dan kerumunan): 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, pembatasan diizinkan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) aplikasi dengan menggunakan atau penerapan protokol PeduliLindungi lebih kesehatan yang ketat pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dibuka dengan secara lebih 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi
KELIMA 17- atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua lima persen) dengan menggunakan puluh penerapan aplikasi protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah, PeduliLindungi lebih atau line), ojek (pangkalan dan on (kendaraan transportasi umum umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan line), dan on kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua lima persen) dengan menggunakan puluh penerapan aplikasi protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah, PeduliLindungi lebih atau line), ojek (pangkalan dan on (kendaraan transportasi umum umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan line), dan on kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; pengaturan kapasitas, p. persyaratan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; dan tingkat PPKM Kecamatan domestik perjalanan q. pelaksanaan RT/RW, Desa/Kelurahan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. di dan : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut: a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen); b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf aplikasi pendukung wajib menggunakan PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan; d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan: 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN 18- 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan dan Bola Sepak penyelenggara. Indonesia Seluruh dapat dilaksanakan: 1) mengikuti 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan dan Bola Sepak penyelenggara. Indonesia Seluruh dapat dilaksanakan: 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara. : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara; 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) atau kapal layar (yacht), c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
KESEPULUH 19- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama; b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang; c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari; jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam); d. (dua) e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut: 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi tinggal hanya dengan orang-orang yang serumah; 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di terkait pencegahan dan tempat umum penanganan COVID-19, g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi, h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka dilakukan untuk pintu, mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan, dapat jendela
20- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan: 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan rate mingguan, dengan tingkat positivity ketentuan sebagai berikut: Positivity Mingguan Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) 1 5 10 15 rate <5% >5%-<15% >15%-<25% >25% Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut: harus dicapai No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Provinsi Aceh Sumatera Utara Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Langkat Target Jumlah Orang Dites/ Hari 526 470 948 31 455 61 65 1349 207 269 1022 330 204 205 24 645 322 350 592 75 450 388 176 849 656 610 27. 28. 310 151
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 21- Sumatera Barat Riau Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Simalungun Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Dairi Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Medan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi 931 331 125 1591 1108 612 396 979 700 110 416 18 88 61 616 640 766 795 300 12 331 556 188 386 609 362 493 314 1013 814 532 750 903 1073 840 41 208 38 384 1003 141 159 137 119 292 302 196 126 951 1217 1547 1108 1552 1559 1071 46
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 22- Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Muko Muko Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur 405 166 664 513 56 656 582 65 48 459 816 51 86 190 809 1827 94 892 889 1429 1882 98 53 940 549 418 422 245 303 513 416 376 587 658 265 425 405 250 303 247 804 147 2789 89 659 990 87 152
133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 23- Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang 983 971 871 29 594 337 156 25 723 27 30 28 30 277 30 353 34 173 194 93 220 468 1566 2110 2666 68 568 73 343 490 74 394 57 67 554 32 446 37 692 590 359 50 567 19 318 27 615 318 11 767 625 15 28 65
187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 24- Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Kabupaten Sambas Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Mahakam Ulu Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa 78 573 68 75 61 39 562 822 435 456 16 1260 94 491 45 66 52 298 283 375 451 140 176 253 275 255 18 42 746 50 1276 45 413 508 39 509 553 847 19 102 39 41 112 499 21 55 23 57 92 123 26 19 13 29 4 38 36 49
245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 25- Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe 283 13 453 437 229 12 144 10 157 62 32 16 283 827 38 44 34 24 18 17 72 335 35 166 285 57 292 904 27 52 640 111 526 108 766 728 25 492 870 649 817 30 53 513 45 650 34 222 315 402 579 535
297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 26- Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kabupaten Buru Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Merauke 484 219 686 395 220 333 139 136 301 72 178 200 172 861 25 54 361 339 348 241 31 385 643 23 63 25 294 806 216 16 315 244 371 203 158 135 1016 164 254 122 418 506 218 209 147 116 512 217 34
27- 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. Papua 375. Barat 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Yahukimo Kabupaten Tolikara Kabupaten Waropen Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai Kota Jayapura Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Fak Fak Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Kaimana Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak Kota Sorong 452 18 316 211 320 277 367 31 86 125 165 420 21 70 150 218 217 44 53 115 145 427 239 242 212 110 163 44 13 373 174 106 107 10 73 9 34 93 56 74 386. 39 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu Jika hasil pemeriksaan positif dijalankan. Jika hasil isolasi. maka perlu dilakukan pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu (exit-test) dilakukan pemeriksaan kembali untuk melihat terdeteksi virus apakah setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan perlu dilakukan pada erat harus
KESEBELAS 28- dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan, k. upaya percepatan 3) treatment perlu dilakukan terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin ini dilakukan untuk orang dan upaya menurunkan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan vaksinasi harus laju penularan l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. yang sangat dibutuhkan : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka: 1) dilakukan realokasi rasionalisasi dan/atau anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial; 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan untuk penganggaran bantuan dalam sosial/jaring mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; tambahan dan pendanaan penyaluran pengamanan sosial 3) terhadap percepatan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD): a) Bupati/Wali penyaluran untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan kota dan b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan sesuai pelaksanaan BLT-DD ketentuan peraturan perundang-undangan,
KEDUABELAS KETIGABELAS : : 29- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD: a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT); c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Untuk pusat usaha, perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf tidak melaksanakan j ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaku restoran, c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang rangka menular melakukan pengendalian berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal pelanggaran wabah dalam penyakit 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
30- KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 3 Januari 2022. sampai dengan tanggal Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2021 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 8. Menteri Sekretaris Negara; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Keuangan; 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Ketenagakerjaan; 15. Menteri Perindustrian; 16. Menteri Perdagangan; 17. Menteri Perhubungan; 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22. Sekretaris Kabinet; 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 25. Jaksa Agung Republik Indonesia; 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Gubernur Bank Indonesia; 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan; 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.