PRAKTIK PERKAWINAN LONDO IHA DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT DAN PENGARUH SOSIAL HUKUMNYA DI MASYARAKAT Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Disusun oleh: HAMKA 1702056025 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2021
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan. Semarang, 19 November 2021 Deklarator, HAMKA NIM 1702056025 II
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO Nomor : B-248/Un.10.1/D.1/PP.00.01/I/2022 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara, Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185 Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185 Nama : Hamka NIM :1702056025 Program studi : Ilmu Hukum (IH)* Judul : Praktik Perkawinan Londo Iha di Bima Nusa Tenggara Barat dan Pengaruh Sosial Hukumnya di Masyarakat Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag. Pembimbing II : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari : Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Mahsun, M. Ag Penguji II / Sekretaris Sidang Penguji III Penguji IV : Anthin Lathifah, M.Ag. : Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag. : Muhammad Shoim, S. Ag, M.H dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. A.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan Semarang, 13 Januari 2022 Ketua Program Studi, Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. III
PERSEMBAHAN Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabiyullah Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini teruntuk : 1. Ibu Brilliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. Sebagai ketua jurusan yang telah banyak membantu dan mendukung saya secara penuh kepada penulis. 2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. 3. Ibu dan Bapak yang senantiasa menjadi alasan terbesar untuk menyelesaikan semua yang telah dimulai. Terimakasih atas semangat, kasih sayang yang tulus serta doa-doa panjang yang senantiasa dilangitkan setiap malamnya. Semoga penyelesaian atas skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk bhakti dan ketaatan dari anak pertamamu ini. 4. Ketiga adik ku, yang selalu menjadi alasan untukku terus berubah menjadi lebih baik. Terimakasih telah membuat kakak berusaha keras agar tidak menjadi panutan yang buruk. 5. Saharawati, teman kecilku yang selalu memahami dan mendoakanku dan selalu mendampingiku dalam pengerjaan Skripsi ini. 6. Seluruh guruku yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terimakasih telah mengenalkan penulis terhadap pentingnya "ilmu, dedikasi dan ketulusan" 7. Seluruh sahabatku yang telah berkenan menemaniku untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini. 8. Seluruh Personil Menwa 906 "Sapu Jagad" UIN Walisongo khususnya Yudha 41 yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis. 9. Seluruh kawan seperjuanganku dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017. V
MOTTO نا َوْدُعْلا َو مْث ْلْا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َلْ َو "Tolong menolonglah kalian dalam lebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran."1 (QS. Al-Maidah: 2) 1 2, (diakses pada 30/12/2021) VI
ABSTRAK Di Bima, NTB ada fenomena Budaya dan Agama yang orang Bima menyebut "Londo Iha" atau dalam Bahasa Indonesianya Kawin Lari. Londo Iha ini merupakan suatu alternatif yang ditempuh sepasang muda-mudi jika dalam hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua si gadis ataupun sang gadis sudah hamil diluar nikah. Kawin Lari yang terjadi di Bima NTB merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan turun temurun, tetapi buka merupakan suatu adat. Londo Iha adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Bisa diteliti juga pandangan Islam terhadap "Londo Iha" dari hukum syari'inya, selain faktor ketidak sukaan orang tua, mungkin ada faktor lain yang memicu terjadinya kawin lari sehingga perlu diketahui lebih sebab-sebabnya apa. Bagaimana penerapan hukum Islam itu sendiri. Bagaimana proses praktik Londo Iha di Desa Soro dan bagaimana status hukumnya menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode Penelitian, Jenis Penlitian, Penulis menggunakan penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyakat (Behavior) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Living law adalah hukum yang hidupdidalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis. Sedangkan sumber hukumnya menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Begitupula dengan bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan resier. Adapun tehnik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Praktik Londo Iha di Desa soro pada umumnya di karenakan adanya larangan dari orang tua terhadap anaknya untuk menikah dengan pilihannya sendiri, atau pun karena starata sosial yang membuat orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan kekasih pilihannya sendiri ataupun si gadis sudah hamil diluar nikah. maka dari itu kebanyakan dari mereka terpaksa melakukan prakti ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdin Ketua RT setempat, praktik Perkawinan Londo Iha melalui beberapa proses yaitu: Adanya Kesepakatan dari Kedua Belah Pihak, Adanya yang Mengantar, Penyampaian Keinginan, Mengabari Keluarga, Doho Mbolo (Rapat Keluarga), Tawar- menawar Mahar, Kadula Mbali (Penyerahan Kembali), Persiapan Pernikahan. Hasil penelitian tersebut diatas mendeskripsikan beberapa keluarga yang melakukan tradisi Londo Iha di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB. Bagi pelaku Londo Iha, bahwa menikah adalah sebuah ibadah yang paling lama, dan banyak orang yang ingin menikah baik di usia muda atau sepantasnya untuk menikah. Menikah itu bukan hanya karena saling mencintai satu sama lain, tetapi menikah itu harus mampu, baik mampu secara lahir batin dan bersedia untuk menafkahi keluarga, serta mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Rekomendasi dari penulis adalah menikah bukan suatu perkara mudah maka dari itu seharusnya kita tahu kondisi diri kita sendiri apakah sudah layak ataubelum, supaya tidak menyusahkan diri sendiri terlebih orang lain, lebih baik kita langsung bicara baik-baik dengan keluarga daripada harus membawa kabur anak orang. Karena yang dibicarakan baik-baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Kata Kunci : Praktik, Perkawinan, Status Hukum VII
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puja dan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Sang Maha Sempurna serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Perkawinan Londo Iha di Bima Nusa Tenggara Barat Dan Status Hukumnya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada: 1. Ibu Brilliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan Program Studi Ilmu Hukum. 2. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan progam studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi Ibu yang luar biasa bagi penulis. 3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing penilis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi Ibu yang luar biasa bagi penulis. 4. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beseta seluruh Pimpinan UIN Walisongo Semarang. 5. Bapak Kusmo, Ibu Talha dan Adik-adikku, M. Agus Hamzah, Haris Hanafi dan Mega Turrahmah yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan doa-doa panjang setiap hari. 6. Rekan berpikir dan berdiskusiku "Saharawati", yang telah bersedia memberi bantuan baik secara materi, emosional, doa dan semuanya. 7. Sahabat-sahabatku Armando Antonio, Ahmad Fashfahis Shofal Jamil, Aditta Ryan Pradana, M. Khoiru Sa'I yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa serta telah VIII
menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini. 8. Sahabat-sahabatku M. Nur Faizin, Avi Viqi Fatwa, Ahmad Abdul Fatah, Khoirul Muttaqin, Nur Rohman, Nurrul Iman, Ike Franciana, Indah Dewi Utami, Laelatul Lifia, Ulil Hidayah, Siti Lutfiatul Ma'rufah, Riska Aulia Kusuma Ningrum Yudha 41 Menwa UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membuka wawasan penulis serta membentuk kontruksi berpikir yang baik khususnya dalam melatih mental, emosional dan kedisiplinan. 9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2017 dan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar- besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 19 November 2021 HAMKA NIM 1702056025 IX
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... ... HALAMAN PERSETUJUAN.... .. HALAMAN PENGESAHAN... . HALAMAN MOTTO... .. HALAMAN PERSEMBAHAN... .. HALAMAN DEKLARASI... .. KATA PENGANTAR... .. DAFTAR ISI... . ABSTRAK... . BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... . B. Runusan Masalah... . C. Tujuan Penelitian... . D. Manfaat Penelitian... ... E. Telaah Pustaka... F. Metode Penelitian... G. Sistematika Penulisan... .. BAB II PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA A. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia... 1. Al-Qur'an dan Hadits... 2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan... . 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam... .. B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Indonesia... 1. Pengertian Perkawinan... 2. Rukun dan Syarat Perkawinan... . 3. Tujuan Perkawinan... .. 4. Hikmah Perkawinan... ... C. Perkawinan Adat di Indonesia ... . 1. Pengertian Perkawinan Adat... ... 2. Eksistensi Perkawinan Adat... 28 2. Eksistensi Perkawinan Adat... 28 X i ii iii iv v vi vii viii ix 4 5 5 5 5 8 14 16 18 20 20 20 21 24 25 26 26
3. Kedudukan Perkawinan Adat di Indonesia ... 28 BAB III PRAKTIK PERKAWINAN "LONDO IHA" DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT A. Gambaran umum Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB... . B. Praktik Peraktik LondoIha di Masyarakat Desa Soro Kecamatn Lambu Kabupaten Bima 37 NTB... .. BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN "LONDO IHA" DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT A. Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan... B. Status Hukum Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan... .. C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Londo Iha di Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB... 46 D. Dampak Perkawinan Londo Iha Terhadap Masyarakat Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... .. B. Saran... . DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP XI 32 46 54 55 65 65
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Setiap manusia yang hidup tidak dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya sebuah proses berkembang biak yang di syariatkan secara baik dan sah, dan kemudian dibentuklah suatu organ atau yang biasa disebut dengan keluarga yang sah dan baik. Lalu berproses menjadi organ yang semakin besar (kerabat) dan menjadi masyarakat yang sangat besar pula dengan demikian maka perkawinan merupakan sebuah alternatif untuk mencapai semua itu, karena dengan kita menikah maka akan terjalin sebuah tali silaturahmi antara masyarakat dan meneruskan kehidupan manusia yang baik kedepannya.2 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin a ntara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soekanto, "Pekawinan itu bukanlah suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laiki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya".3 Sebelum perkawinan itu dilaksanakan, sepasang laki-laki dan perempuan terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap yang telah ditentukan oleh orang tua maupun adat yang ada, contohnya seperti peminangan (khithbah), tunangan, dan lain sebagainya.4 Nikah atau kawin dalam agama Islam adalah fitrah bagi setiap insan agar dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia, keturunan dan menjaga ketentraman jiwa manusia. Hukum perkawinan dalam hukum Islam, bisa juga disebut dengan (fiqih munakahat), yaitu macam-macam ketentuan hukum yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, dan juga persoalan hidup keluarga lainya.5 Sedang arti dari perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti yaitu, pertama menurut Bahasa adalah "berkumpul" atau "bersetubuh", kedua menurut hukum 2 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. Ke-4, hal. 203. 3 Ibid. hal. 204 4 K. Wantjil Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), cet. Ke-5, hal. 47. 5 Hilman Hadikusuma, HukumPerkawinan Indonesia, (Bandung: Alumni Offset, 1983) Cet. Ke-2, hal. 148 1
adalah akad atau perjanjian (suci) dengan diawali lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup Bersama sebagai pasanga suami istri.6 Hukum adat di Indonesia menjelaskan tentang perkawinan bukan saja hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan, kekeluargaan, ketetanggaan dan juga adat. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata berdampak terhadap hubungan keperdataan seperti kewajiban dan hak suami istri, kedudukan anak, harta bersama dan kewajiban orang tua, namun lebih dari itu seperti menyangkut kewarisan, kekeluargaan, keagamaan, kebudayaan dan juga adat istiadat. Dalam Islam kita tidak hanya berkewajiban menjalankan dan mentaati perintah dari Allah semata (ibadah) namun kita juga berkewajiban untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya (muamalah) dalam pergaulan hidup di dunia maupun akhirat. Hukum perkawinan adat di Indonesia itu ada berbagai macam di antaranya "perkawinan jujur" dimana pelamaran dilakukan dengan jujur dimana pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk meminta izin menikah. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Lampung, Palembang, Bali, Bima dan sebagian besar wilayah di Indonesia. Terkait dengan masalah perkawinan, budaya dan keagamaan tidak lepas dari perkawinan terlebih di perkawinan adat yang banyak sekali menyangkut dengan budaya leluhur. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. 6 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-68 2
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi: َن ْو ُرَّكَفَتَّي ٍم ْوَقِّ ِل ٍتٰيٰ َلَ َكِلٰذ ْيِف َّن ِاۗ ًةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ٖٓ ْوُنُكْسَتِّ ِل اًجا َو ْزَا ْمُكِس ُفْنَا ْنِّ هِتٰيٰا ْن ِم َو ِم ْمُكَل َقَلَخ ْن َا ٖٓ "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum: 21).7 Di Bima, NTB ada fenomena Budaya dan Agama yang orang Bima menyebut "Londo Iha" atau dalam bahasa Indonesianya Kawin Lari. Londo Iha ini merupakan suatu alternatif yang ditempuh sepasang muda-mudi jika dalam hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua si gadis ataupun sang gadis sudah hamil diluar nikah. Kawin lari yang terjadi di Bima NTB adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan turun temurun, tetapi bukan merupakan suatu adat. Seperti halnya di masyarakat adat Suku Sasak di Lombok (NTB), bahwa kawin lari itu merupakan adat, sehingga bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan harus didahului oleh kawin lari, sehingga kawin larinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi orang lain ikut mengetahui kepergiannya.8 Lain halnya dengan Kawin Lari di Bima, dalam melarikan si gadis itu, si laki-laki menitipkan si gadis ke tempat yang telah ditentukan oleh laki-laki tersebut. Yaitu semisal ke tempat ketua RT atau sesepuh Desa yang dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Si gadis itu ditempatkan selama 1x24 jam dan keesokan harinya ketua RT tersebut melaporkan ke orang tua si gadis bahwa anaknya sudah dibawah lari oleh laki-laki dan dititipkan di rumahnya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak ada yang pergi ke sesepuh desa dan malah pergi ketempat kerabatnya. Apabila si wanita sudah hamil duluan maka tidak ada lagi alasan untuk orang tua si wanita untuk menolaknya. Selanjutnya si gadisnya merasa malu jika dalam kawin lari tersebut tidak direstui oleh orang tuanya karena penilaian masyarakat sudah negatif. Maka mau tidak mau perkawinan tersebut harus dilaksanakan demi menjaga nama baik si gadis dan menjaga kehormatan dan martabat orang tua dan keluarganya. Padahal tata cara "Londo Iha" dengan apapun jenis dan bentuknya, menurut Sebagian orang sebenarnya 7 21, (diakses pada 29/01/2021) 8 lari dibima bukanlah adat tapi kebiasaan, (diakses pada 31/01/2021) 3
tidak dibenarkan. Karena dengan cara ini berdampak kepada terputusnya komunikasi antara anak dengan orang tua antara keluarga wanita dengan keluarga laki-laki dan termasuk celaan dari masyarakat itu sendiri.9 Londo Iha (Kawin lari) adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Dalam artian anak tidak menghormati dan mentaati perintah orang tuanya, karena dalam Islam menerapkan Birrul Walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain itu juga pandangan Islam bahwa perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki- laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumya. Kawin lari juga tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin lari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam hal ini perlu adanya penelitian agama, sosial dan hukum. Pembahasan ini sangat menarik dijadikan sebuah sasaran penelitian Agama, Sosial dan hukum karena kawin lari di Bima telah melunturkan nilai-nilai Islam di Bima, yang mana masyarakat Bima adalah penduduknya mayoritas Islam. Bisa diteliti juga pandangan Islam terhadap "Londo Iha" dari hukum syari'inya, selain faktor ketidak sukaan orang tua, mungkin ada faktor lain yang memicu terjadinya kawin lari sehingga perlu diketahui lebih sebab- sebabnya apa. Bagaimana penerapan hukum adat di Bima dengan hukum Islam itu sendiri. Dan kawin lari di Bima bukan merupakan suatu adat (keharusan) melainkan kebiasaan saja, sehingga menarik untuk diteliti kenapa fenomena tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Bima. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul PRAKTIK PERKAWINAN LONDO IHA DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT DAN PENGARUH SOSIAL HUKUMNYA DI MASYARAKAT. 9 lari dibima bukanlah adat tapi kebiasaan, (diakses pada 31/01/2021) 4
B. Rumusan masalah 1. Bagaiman Praktik Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat? 2. Apa faktor penyebab terjadinya Praktik Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui peraktik perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat 2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Praktik Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis. 2. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 3. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat. E. Telaah Pustaka Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Kawin Lari. 1. Skripsi Imam Zoelva, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019 Tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha di Kecamatan Parado Kab. Bima Nusa Tenggara Barat". 5
Dalam penelitian tersebut mengfokuskan kepada tradisi Londo Iha dari perspektif Hukum Islam yang berlaku di Kecamatan Parado Kabupaten Bima NTB. Penulis juga meninjau secara langsung terkait dengan pengaturan hukumnya.10 Perbedaan antara skripsi penulis adalah penulis mengfokuskan terhadap Praktik Londo Iha di Bima dan Faktof apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggata Barat, dan juga membahas tentang kawin lari masyarakat Bima yang sudah menjadi kebiasaan tapi bukan tradisi. 2. Skripsi Muhammad Juanda, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014 Tentang "Aspek-aspek Hukum Adat dan Pidana dalam Londo Iha (Kawin Lari) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima". Dalam penelitian tersebut mengfokuskan Londo Iha ini sebagai sebuah tindak pidana yang dimana seorang remaja apabila melakukan praktik ini sama dengan pidana karena mereka melakukan sebuah perbuatan zina yang mengakibatkan sang wanita hamil duluan.11 Perbedaan antara skripsi penulis adalah penulis mengfokuskan terhadap Praktik Londo Iha di Bima dan Faktof apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggata Barat, dan juga membahas tentang kawin lari masyarakat Bima yang sudah menjadi kebiasaan tapi bukan tradisi. 3. Skripsi Hesti Ayu Putri, Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 Tentang "Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut mengfokuskan pada Londo Iha dijadikan sebagai tradisi atau pilihan perkawinan karena mereka menganggap bahwa Londo Iha adalah jalan keluar dari cinta yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan atau dari keduanya. Praktik Londo Iha ini menyebabkan hubungan dengan keluarga kurang harmonis, membatasi interaksi, serta memutuskan hubungan kekeluargaan diantara pelaku sebelum melakukan perdamaian.12 10 Imam zoelva, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha di Kecamatan Parado Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarTahun 2019 11 Muhammad Juanda, Aspek-aspek Hukum Adat dan Pidana dalam Londo Iha (Kawin Lari) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar Tahun 2014 12 Hesti Ayu Putri, Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 6
Perbedaan antara skripsi penulis adalah penulis mengfokuskan terhadap Praktik Londo Iha di Bima dan Faktof apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggata Barat, dan juga membahas tentang kawin lari masyarakat Bima yang sudah menjadi kebiasaan tapi bukan tradisi. 4. Skripsi Syamsudin, Uneversitas Islam Negeri Alauddin Tahun 2015 "Sistem Tradisi Londo Iha (Studi Kasus terhadap Remaja di Kec. Parado, Kab. Bima". Dalam penelitian tersebut berfokus pada proses sistim tradisi Londo Iha yang terjadi di kecamatan Parado Bima yang terjadi di masyarakat di karenakan banyak sekali pemuda yang tidak mampu untuk perkawinan yang benar dikarenakan kondisi perekonomian mereka dan juga starata sosial yang yang tidak sama antara mereka.13 Perbedaan antara skripsi penulis adalah penulis mengfokuskan terhadap Praktik Londo Iha di Bima dan Faktof apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggata Barat, dan juga membahas tentang kawin lari masyarakat Bima yang sudah menjadi kebiasaan tapi bukan tradisi. 5. Skripsi Fatin Hamamah, Universitas Mataram Tahun 2010 "Tinjauan Yuridis Perkawinan Londo Iha Berdasarkan Adat Mbojo Dari Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Rasa Na'e Timur Kota Bima)". Penelitian tersebut berfokus pada tinjauan Hukum positif dan juga Hukum Islam terkait dengan penyelesaian permasalahan perkawinan adat Londo Iha sangat membebani Sebagian orang terlebih dari pihak orang tua wanita yang dimana mereka dengan terpaksa menikahkan anak mereka dengan orang yang belum tentu baik penulis juga mengfokuskan pada rujukan Hukum positif dan juga Hukum Islam sebagai syariat yang berlaku di Indonesia.14 Berdasarkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan tradisi kawin lari yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis hanya berfokus pada membahas tentang kawin lari masyarakat Bima yang sudah menjadi kebiasaan tapi bukan tradisi, dan juga peraktik kawin lari sebagai kebiasaan. Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas sebuah tema yang berkaitan dengan kawin lari menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan judul "Praktik Perkawinan Londo Iha Di Bima Nusa 13 Syamsudin, Sistem Tradisi Londo Iha (Studi Kasus terhadap Remaja di Kec. Parado, Kab. Bima, Skripsi UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 14 Fatin Hamamah, Tinjauan Yuridis Perkawinan Londo Iha Berdasarkan Adat Mbojo Dari Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Rasa Na'e Timur Kota Bima), Skripsi Universitas Mataram Tahun 2010 7
Tenggara Barat dan Status Hukumnya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian non doktrinal (empiris). Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, mengenai cara penelitian dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu social, karena pendekatan hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.15 Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris dapat juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiolgis.16. Alasan penulis menggunakan penelitian ini karna berkaitan dengan prilaku masyarakat Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang cenderung membiarkan dan tidak memperhatikan tradisi Londo Iha ini yang dimana jika tradisi buruk ini dilakukan secara terus menerus maka banyak kaum muda Bima yang terjebak didalamnya. Penulis juga meneliti bagaimana cara bekerjanya Hukum di masyarakat Bima, norma yang berlaku, terutama dilihat dari segi Hukum positif dan Hukum Islam. 15 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hal. 81. 16Ibid, hal. 82 8
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan living law yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat/socio legal research.17 Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tentang realitas perkawinan adat Londho Iha dan status hukum Londo Iha (kawin lari) di Bima, Nusa Tenggara Barat. living law dalam hal ini adalah hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Living law bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. Living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, living law senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Living law merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.18 Atas dasar itulah, alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini terkait dengan norma yang hidup di masyarakat secara aktual yaitu terkait dengan sosial masyarakat Desa Soro yang sering melakukan praktek Londo Iha (Kawin Lari). 3. Sumber Data Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperolah dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data skunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis dan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.19 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti lansung dari sumbernya tanpa ada prantara dari pihak manapun atau hasil observasi, lalu di olah secara langsung oleh peneliti itu sendiri ataupun organisasi. Contoh dari data 17 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperprestasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 424. 18 Ibid, hal. 424 19 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), cet. Ke-2, hal. 214. 9
primer ini yaitu, wawancara langsung, observasi atau terjun langsung ke lapangan, pengamatan, angket dan lain sebagainya. Yang berkaitan langsung dengan masyarakat Bima.20 Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperleh dengan: Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku ataupun terhadap orang yang terkait dengan penelitian ini. 1) Abdul Haris (Kepala KUA kec. Lambu) 2) Yofi dan Rosmiati (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 3) Ade Ardiansyah dan Nurjani (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 4) Ela Irawan dan Indriani (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 5) Landu (Orang tua Indriani) 6) Arjo (Orang tua Yofi) 7) Asni (Orang tua Ade Ardiasyah) 8) Kusmo (Tokoh masyarakat) 9) Abdul Latif (Tokoh agama) 10) Faruk (Tokoh adat) 11) Asdin (Ketua Rt setempat) Sedangkan sumber data primer juga diperoleh melalui observasi, dengan cara peneliti melakukan observasi lapangan dimana peneliti mengamati secara langsung praktik londo iha ini. b. Sumber Data Sekunder Data skunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung. Peneliti mendapatkan sumber data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dengan berbagai cara. Contoh dari data skunder adalah buku-buku, Koran, jurnal, majalah, dokumen, perundang-undangan, peraturan dan lain sebagainya.21 Peneliti dapat melihat data kedua melalui buku-buku bacaan atau penelitian sebagai referensi atau informasi. Peneliti juga dapat melihat atau mengambil referensi dari sebuah majalah/Koran sebagai bahan informasi agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke 8, hal. 137. 21 Ibid hal,137 10
c. Bahan Hukum Bahan Hukum adalah keseluruhan prinsip, prosedur, teknis hukum baik dalam bentuk perundang-undangan, perjanjian-perjanjian maupun pendapat para ahli dan juga literatur.22 Terdapat 3 macam bahan Hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni: 1) Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer merupakan bahan Hukum yang mengikat yang membuat orang taat pada hukum seperti Perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan Hukum Primer yang tertulis dalam penelitian ini yakni: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. 3) Bahan Hukum Tersier Berupa komplimenter untuk bahan hukum skunder dan tersier contohnya adalah kamus Hukum, Indeks dan Biografi.23 Hal-hal tersebut memungkinkan akan terjadi bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini, yaitu kamus hukum. 22 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. Ke 17, hal. 37 23 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), cet. Ke-2, hal.216 11
4. Teknik Pengumpulan Data Peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.24 Oleh karena itu, teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan : a. Observasi Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, mencatat kejadian- kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 25 Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung dilapangan, proses ini berlangsung dengan pengamanatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Objek observasi dalam penelitian ini adalah tradisi Londo Iha ini, seperti mempelai laki- laki dan perempuan, wali, saksi-saksi, ataupun keluarga yang bersangkutan dengan di lapangan. b. Wawancara Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan Tanya jawab secara langsung dan bertemu langsung dengan objek yang di teliti agar mendapatkan keterangan yang diinginkan. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan informasi yang efektif dimana penulis bertemu secara langsung dengan objek penelitian dan bertanya langsung sehingga memperoleh informasi yang akurat.26 Adapun penulis disini menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan 24 Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), cet. Ke-5, hal. 51 (Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum ) 25 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), cet. Ke-2, hal.217 26 Abdurrahmat Fathoni. Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2011) 12
untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.27 Adapun informan dalam wawancara mendalam oleh penulis adalah: 1) Abdul Haris (Kepala KUA kec. Lambu) 2) Yofi dan Rosmiati (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 3) Ade Ardiansyah dan Nurjani (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 4) Ela Irawan dan Indriani (pasangan yang melakukan praktik Londo Iha) 5) Landu (Orang tua Indriani) 6) Arjo (Orang tua Yofi) 7) Asni (Orang tua Ade Ardiasyah) 8) Kusmo (Tokoh masyarakat) 9) Abdul Latif (Tokoh agama) 10) Faruk (Tokoh adat) 11) Asdin (Ketua Rt setempat) c. Dokumentasi Dokumentasi menurut para ahli memiliki dua pengertian, yaitu pertama, bererti sumber tertulis bagi informasi sejara sebagai kebalikan dari kesaksian lisa, artefak, peninggalan terlukis, dan petilasan arkeologi. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Gottschlalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber data apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.28 Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data-data sekunder dan bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan hasil wawancara. 27 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian, (Surakarta, Universitas Surakarta, 2006), hal. 35 28 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), cet. Ke-2, hlm. 229 13
5. Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif adalah analisis dengan cara menggambarkan suatu objek atau subjek enelitian yang telah dikerjakan. Analisis ini dilakukan dengan melihat terlebih dahulu fakta yang terjadi dilapangan dan digabungkan dengan data skunder yang di peroleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif lalu diperoleh lah suatu sumpulan atau uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.29 Teknik Deskriptif Analisis yang digunakan adalah: 30 a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas yang berlangsung di tempat dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi secara langsung di lapangan. b. Mengidentifikasikan masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan melakukan pendekatan secara mendalam dan mempelajari system hukum yang berlaku di tempat yang diteliti. Data-data penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif yang tentang Praktik Perkawinan Londo Iha ini dengan pisau analisis berbagai konsep, teori tentang perkawinan adat dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu UU Perkawinan dan KHI. 29 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hal. 148. 30 (diakses pada tanggal 30/06/2021) 14
G. Sistematika Penelitian Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut: a. Bab I pendahuluan: Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. b. Bab II gambaran umum: Kajian Pustaka yang berisi uraian tentang Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Perkawinan menurut Hukum Islam, Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan menurut Hukum Adat, Pengertian Kawin Lari Secara Umum dan Menurut Hukum Adat. c. Bab ketiga membahas tentang Praktik Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat. Bab ini berisi tentang praktik dan cara pelaku melakukan praktik Londo Iha. d. Bab keempat membahas tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan "Londo Iha" di Bima Nusa Tenggara Barat. Bab ini berisi tentang faktor dan dampak Perkawinan "Londo Iha" Terhadap Masyarakat Desa Soro. e. Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup. 15
BAB II PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA A. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia 1. Al-Quran dan Hadits Adapun perkawinan menurut Al-Qur'an sebagai berikut : a. Surah Al-Baqarah Ayat 221: ىَّتَح َني ك رْشُمْلا اوُح ك َلَ َو َّن م ْؤُي ىَّتَح تاَك رْشُمْلا اوُح كْنَت َلْ َو وُن م ْؤُي يَبُي َو ه نْذ إ ب ْنُت َلْ َو ْمُكْتَبَجْعَأ ْوَل َو ٍةَك رْشُم ْن م ٌرْيَخ ٌةَن م ْؤُم ٌةَمَ ة َر فْغَمْلا َو ةَّنَجْلا ىَل إ وُعْدَي ُ َنوُعْدَي َك ئَلوُأ ْمُكَبَجْعَأ ْوَل َو ٍك رْشُم ْن م ٌرْيَخ ٌن م ْؤُم َّنلا ىَل إ ٌدْبَعَل َو ا َّاللَّ َو را َنو ُرَّكَذَتَي ْمُهَّلَعَل ساَّنل ل ه تاَيآ ُن "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki- laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".31 Penjelasan Ayat diatas adalah peringatan untuk para hamba-Nya bahwa sebaik-baiknya mereka menikah harus dengan sesama muslim, baik untuk lelaki maupun perempuan dan jangan pernah menikahi seseorang yang musyrik atau orang yang telah mendustakan Allah SWT. a. Al-Baqarah Ayat 223: َني ن م ْؤُمْلا شَب َو ُهوُق َلَُم ْمُكَّنَأ اوُمَلْعا َو َ ر َّاللَّ اوُقَّتا َو ْمُك سُفْنَ لَ اوُم دَق َو ْمُتْئ ش ىَّنَأ ْمُكَث ْرَح اوُتْأَف ْمُكَل ٌث ْرَح ْمُكُؤاَس ن "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman".32 31 221 diakses pada tanggal 2/7/2021 32 223 diakses pada tanggal 2/7/2021 16
Penjelasan Ayat diatas adalah bahwa para suami harus selalu menyayangi istri-istri mereka dengan cara yang mereka sukai (tidak menyakiti hati istri) dan selalu mengutamakan hal-hal yang baik bagi dirinya. b. An-Nisa Ayat 1: َهَج ْو َز اَهْن م َقَلَخ َو ٍةَد حا َو ٍسْفَن ْن م ْمُكَقَلَخ ي ذَّلا ُمُكَّب َر اوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ْلَا َو ه ب َنوُلَءاَسَت ي ذَّلا َ َّاللَّ اوُقَّتا َو اءاَس ن َو ا اري ثَك الْاَج ر اَمُهْن م َّثَب َو ا َّاللَّ َّن إ َماَح ْرَ اابي ق َر ْمُكْيَلَع َناَك َ "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".33 Penjelasan ayat diatas adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang pasangan dan akan mengembangbiakan manusia itu sendiri dengan cara yang di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan. Adapun perkawinan menurut Hadits sebagai berikut : a. RasulullahShallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : ْمَل ْنَم َو ، ج ْرَفْل ل ُنَصْحَأ َو رَصَبْل ل ُّضَغَأ ُهَّن إَف ،ْج َّو َزَتَيْلَف َةَءاَبْلا َعاَطَتْسا ُمُكْن م باَبَّشلا نَم اَي ء34 اَج و ُهَل ُهَّن إَف م ْوَّصلا ب هْيَلَعَف ْع طَتْسَي َرَشْعَم "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).35 33 1 diakses pada tanggal 2/7/2021 34 Shahih Bukhori, Shahih Al-Bukhori (Kairo: Markas As-Syirah Wa Sunnah, 1411 H - 199 M) Hadits no. 4423 35 diakses pada tanggal (12/7/2021) 17
Penjelasan Hadits diatas adalah untuk para pemuda apabila sudah berkemampuan untuk menikah maka laksanakanlah karena menikah dapat mencegah kita dari perbuatan tercela dan dapat menahan hawa nafsu kita. ي36 قاَبلا فْص نلا ي ف َالل قَّتَيْلَف ، نْي دلا َفْصَن َلَّمَك ْدَقَف ُدْبَعلا َج َّو َزَت اَذ إ "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi).37 Penjelasan Hadits adalah menikah merupakan setengah dari pada agama, maksudnya bahwa apabila kita menikah berarti kita telah menyempurnakan Sebagian dari agama kita, dan sebagiannya adalah bertakwa kepada Allah SWT. 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagi suatu Negara Hukum wajib untuk memiliki undang-undang yang mengatur segala urusan termasuk untuk pernikahan, mutlak adanya undang-undang perkawinan Nasional yang mengatur seluruh aturan perkawinan yang berlaku dimasyarakat.38Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah suatu aturan yang mengatur dan menciptakan Hukum Nasional.39 Dalam Undang-undang perkawinan, perkawinan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sebagai pasanganaa suami istri dan membentuk suatu keluarga yang Bahagia berdasarkan syariat agama. (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974).40 Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya bagi umat Islam, pernikahan itu sah jika mereka menikah menurut Hukum Perkawinan Islam. Begitu pula dengan pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia.41 Di dalam Pancasila dijelaskan lebih rinci dalam sila yang pertama Ketuhan Yang Maha Esa, dimana perkawinan adalah sebuah ikatan yang dimana sangat erat hubungannya dengan aagama dan kerohanian, bukan hanya jasmani tetapi juga 36 Imam Baihaqi, Al- Ausath (Kairo: Markas As-Syirah Wa Sunnah, 1411 H - 199 M) Hadits no. 18121 37 diakses pada tanggal (12/7/2021) 38 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 6 39 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm. 6 40 Ibid, hal. 9 41 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT. Kencana, 2013), hal. 23 18
rohani.42 Hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk memungkinkan kedua pasangan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan menurut hak asasi manusia, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa asas dalam perkawinan, yaitu: a) Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga pasangan harus saling membantu, dan memperluas karakter untuk mencapai material dan kesejahteraan spiritual. b) ketika pernikahan dilakukan sesuai dengan Hukum dan agama, pernikahannya akan dicatat sesuai dengan Hukum positif. Pencatatan pernikahan sama dengan catatan peristiwa acara penting lainya seperti kelahiran. Ini dijelaskan pada permintaan bukti AKTE yang juga mencakup catatan pendaftaran. c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Suami hanya boleh mempunyai banyak istri jika yang bersangkutan menghendakinya karena hukum, agama dan kebutuhan yang bersangkutan. Anda hanya dapat melanjutkan jika kondisi tertentu terpenuhi dan pengadilan yang memutuskan. d) Undang-undang tersebut menegaskan bahwa calon suami dan istri harus siap lahir dan batin untuk melangsungkan dan melangsungkan perkawinan guna mencapai tujuan perkawinan yang tidak berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat dan sehat. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan agar calon suami tidak menikahi wanita di bawah umur. Selain itu, perkawinan juga berkaitan dengan masalah kependudukan, yaitu semakin rendah usia perempuan untuk menikah, semakin tinggi angka laju melahirkan dan semakin tinggi angka penikahan dini. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.43 42 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 9 43 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 8 19
e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menekankan pada asas yang menghubungkan terjadinya perceraian yang akan diputuskan oleh pengadilan. f) Hak dan posisi istri seimbang dengan suami dan dalam kehidupan Asosiasi Nasional dan Sosial. Maka dengan begitu semua masalah akan diselesaikan oleh suami dan istri.44 Pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan bahwa sarat sahnya perkawinan adalah apabila kedua mempelai saling sepakat dan setuju. Hal ini dimaksud agar kedua mempelai saling percaya dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun agar mereka dapat membangun keluarga yang dimpikan. Pasal 6 ayat (3) juga menjelaskan bahwa mempelai yang belum berumur 21 tahun harus meminta izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabilamempelai laki-laki telah berumur 19 tahun dan mempelai prempuan 16 tahun. 3. Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut KHI terdapat di Pasal 2 yang berbunyi "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Sedangkan Pasal 4 menyatakan bahwa, perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Indonesia 1. Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah suatu sunnah yang harus kita laksanakan karena perkawinan merupakan separuh dari kesempurnaan beragam, bukan hanya manusia hewan dan tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu alternatif yang diberikan oleh Allah SWT. Agar manusia dapat berkembang biak dengan cara yang 44 Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 38 20
beradab dan menjauhkan diri dari zina.Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab terdapat dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu sah dengan menggunakan akad yang dilafaskan oleh sang mempelai pria kepada orang tua atau wali dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, menurut istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.45 a) Makna ikatan lahir batin Ikatan lahir batin perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Ikatan lahir batin tidak dapat dipisah, apabila terpisah maka akan merugikan salah satu pihak atau bisa jadi semua pihak, antara laki-laki dan perempuan Dalam hal lain mungkin bisa dikatakan dengan ikatan perjanjian akan tetapi dalam perkawinan lebih dalam maknanya dari pada perjanjian biasa atau perdata. Antara laki-laki dan perempuan. Ikatan lahir adalah dimana kedua pasangan saling melengkapi kekurangan fisik ataupun materiil, sedangkan ikatan batin adalah dimana pasangan harus saling mengerti dan memahami satu sama lain. Ini juga dimaksudn bahwa hubungan lahir batin hanya bisa dilakukan oleh pasangan laki- laki dan perempuan. b) Antara laki-laki dan perempuan Sepertiyang kita ketahui bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, atau dalam katalain pasangan harus pasti berbeda jenis kelamin. Di Indonesia sendiri sangat menolak keras perkawinan sesama jenis. Dalam hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku di Indonesia juga sudah di atur bahwa perkawinan sesama jenis dilarang, apabila tetap dilakukan maka itu sama saja melanggar. 45 Tihami,Sohari Sahrani, Fikih Munakahat "Kajian Fiqih Nikah Lengkap", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2014), hal. 7 21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan a) Rukun 1) Mempelai pria Pada saat dilaksanakannya perkawinan mempelai pria harus dating dan mengucapkan langsung ijab Kabul tanpa diwakili oleh siapapun. Beragama Islam Laki-laki Jelas orangnya Dapat memberikan persetujuan Tidak terdapat halangan perkawinan 2) Mempelai wanita Mempelai wanita sendiri harus seorang yang halal untuk dinikahi, tidak ada hubungan darah dengan mempelai pria. Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani Perempuan Jelas orangnya Dapat dimintai persetujuan Tidak terdapat halangan perkawina 3) Wali nikah Pada dasarnya wali nikah harus ayah kandung dari mempelai wanita, akan tetapi bila ayah dari mempelai wanita meninggal atau berhalangan hadir boleh digantikan oleh wali lain ( saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kakek dari pihak ayah). Laki-laki Dewasa Mempunyai hak perwalian Tidak terdapat halangan perwaliannya 4) Dua orang laki-laki sebagai saksi 22
Pernikahan bisa dikatakan sah apabilah pada saat ijab kabul disaksikan oleh dua orang pria yang dimana sudah baliq, berakal, adil, beragama Islam dan merdeka. Minimal dua orang laki-laki Hadir dalam ijab qobul Dapat mengerti maksud akad Islam dewasa 5) Ijab Kabul Ijab kabul harus diucapkan oleh mempelai pria dihadapan wali nikah dan saksi sebagai pernyataan kesediaan laki-laki bertanggung jawab atas istrinya kelak. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali Adanya penerimaan dari calin mempelai pria46 b) Syarat sah perkawinan Menurut hukum perdata, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan didepan wali nikah atau petugas KUA. Dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan hanya secara agama atau tidak dicatatkan dipencatatan sipil. Syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya menjelaskan persyarartan materiil dan formal. Dalam melaksanakan perkawinan, para pihak harus mematuhi persyaratan perkawinan sebagai mana yang telah diatur dalam UU dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing.47 1) Kedua mempelai beragama Islam Kedua mempelai harus beragama Islam, apabila diantara mempelai tidak beraga Islam maka pernikahan dinyatakan tidak sah. 2) Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri Sudah jelas bahwa mempelai wanita tidak boleh ada ikatan darah dengan mempelai wanita. 3) Mempelai pria mengetahui wali calon istri 46 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada,2017), hlm. 55 47 Rosnidar Sembiring, Hukum keluarga harta benda dalam perkawinan, (Depok: PT. Rajagrafindo persada,2016), hlm. 54-55 23
Sebelum menikah mempelai pria harus paham betul latar belakang dari wali yang akan menikahkannya entah itu ayah kandung ataupun saudara laki-laki kandungnya. 4) Tidak sedang berhaji Pernikahan dikatakan tidak sah apabila kita lakukan pada saat berhaji. 5) Tidak ada unsur pemaksaan Yang terakhir, tidak adanya unsur paksaan dari pihak pria maupun wanita, kedua mempelai memiliki kesadaran atas keinginan menikah. 3. Tujuan Perkawinan Pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan bahagia dunia akhirat. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Bila dilihat dari kedua pengertian terdapat sedikit perbedaan yaitu pada unsur-unsur mengenai tujuannya. Perbedaan ini bukan untuk sebuah pertentangan melainkan sebagai penguat dalam tujuan perkawinan.48 Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam ialah: a) Berbakti kepada Allah. b) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. c) Mempertahankan keturunan umat manusia. d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita. e) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup. 48 Umar Haris Sanjaya,Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan islam, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), hal. 16 24
4. Hikmah Perkawinan Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya, juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.49 Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu: a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam. b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat). c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan. d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga e. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan "Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.50 49 Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 378 50 M. Bukhori, Hubungan Seks Menurut Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1994), hal. 7-1 25
C. Perkawinan Adat di Indonesia 1. Pengertian Perkawinan Adat Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara- upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu"amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.51 Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sebab perkawinan membuat kedua belah insan menjadi satu, bukan hanya mereka tapi juga keluarga mereka. Bahkan dalam hukum adat pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi yang hidup akan tetapi yang telah mati pun cukup ambil bagian, karna dibanyak perkawinan adat orang yag sudah meninggal biasanya dijadikan sebagai contoh bagi yang ingin menikah.52 2. Eksistensi Perkawinan Adat Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah perkawinan karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad Saw. perkawinan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari kebanyak orang, yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat bahkan kesaksian dari anggota dimana mereka berada, maka selayaknya jika upacara tersebut diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat tersebut. Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia dalam mengembangkan potensi yang di milikinya sebagai ciptaan Allah Swt. dimuka bumi ini, dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur kehidupan 51 Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Imu Hukum Adat Indonesia "Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama", (Bandung, CV. Mandar Maju,2007), hlm. 9-10 52 Wignjodipoero Soerojo, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984) hlm. 122 26
berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya kehidupan yang diridhoinya, menjalin hubungan dengan sesama mahluk berdasarkan pertunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat istiadat, norma-norma, kebiasaan atau tradisi harus sejalan dengan syari'at Islam. Tradisi dan agama dalam masyarakat harus sejalan beriringan sehingga dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekat kepada dosa besar seperti syirik kepada Allah Swt. Agama menuntut manusia dalam menjalankan roda kehidupannya yang lebih baik dapat mengubah pesan-pesan dan menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, kehidupan sosial masyarakat Desa Rasabou terutama yang tetap melestarikan tradisi upacara pernikahan itu hidup tentram, saling menghargai, suka bergotong royong dalam acara pernikahan tetap mencintai budaya leluhur. Hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda kebudayaannya dan tetap tercipta kedamaian dalam hidup menjadi realitas cita-cita luhur yang harus dihargai dan tetap diwujudkan untuk tercipta masyarakat yang madani. Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mempertahankan masyarakat bukan berarti menutup diri dari perkembangan zaman dalam hal ini mengikuti perkembangan budaya diera modern sekarang. Namun, demi mempertahankan kearifan budaya lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka dengan konsep hidup yang di tawarkan yaitu dari segi pakaian, makanan yang membawa pengaruh buruk terhadap kelangsungan budaya lokal serta membawa efek hidup hura-hura dan jauh dari konsep hidup yang diajarkan oleh budaya lokal dan ajaran agama Islam. Adapun titik temu Budaya lokal dengan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan di Desa Rasabou kecamatan Bolo adalah pada saat acara antar mahar, musyawara keluarga, acara kapanca atau pacar di sini terlihat betapa kentalnya tradisi Islam dengan tradisi lokal saling melengkapi satu sama lain. Sehingga terlihat sangat sakral.53 53 Sirajudin, Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Bara, Skripsi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020, hal. 58 27
3. Kedudukan Perkawinan Adat di Indonesia Perkawinan bersifat suci dan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agam/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai perananyang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan ketrunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak an kewajiban orang tua. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum adat. Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). "Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Namun dengan penafsiran a contrario hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku,seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat. Kemudian di dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan berbunyi, "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah". Maka Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan pra (sebelum) UU Perkawinan adalah hukum perkawinan adat, namun pasca Undang-Undang Perkawinan tolok ukur SAH merujuk Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini berarti perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum adat sesuai dengan pluralisme hukum Perkawinan yang berlaku sebelum Undangundang Perkawinan. 28
Kemudian untuk lebih lanjutnya hubungan antara hukum perkawinan adat dan Undang-Undang Perkawinan yakni : 1. Ketentuan dalam hukum adat yang sesuai, dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan. a. Pada Larangan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat (Pasal 8). pasal 8 UU Perkawinan mengambil atau menyerap asas larangan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dalam sistem eleutherogami (sistem campuran) yaitu larangan menikah apabila kedua calon mempelai mempunyai hubungan turunan dekat dan hubungan periparan yang di jelaskan gamblang dalam pasal 8. b. Ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu (Pasal 11). c. Hak dan kewajiban suami isteri Pasal 31 dan Pasal 32 Dalam hukum adat masyarakat parental hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga adalah sama, dan setelah 86 menikah harus memiliki tempat tinggal yang tetap dan terpisah dari orang tua. Contohnya adalah perkawinan mentas di Jawa Setelah perkawinan suami isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tua kedua piihak hanya member bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka. Orang tua sebelum perkawinan hanya member nasihat, petunjuk dalam memilih jodoh dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah tangga. 2. Ketentuan dalam hukum adat yg tidak diatur tetapi tidak bertentangan dan masih berlaku. Mengenai hal pertunangan, pemberian hadiah perkawinan, bentuk-bentuk dan upacara perkawinan. Ketentuan pertunangan merujuk pada Pasal 66 Undang- Undang Perkawinan. Selain itu masih adanya lembaga adat seserahan di Jawa Barat yaitu upacara penyerahan calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai wanita sebagai wali yang akan menikahkan kedua calon mempelai. 29
3. Asas-asas dan/atau ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang tidak sesuai dan tidak berlaku a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yg menentukan usia kawin sehingga otomatis melarang perkawinan anak-anak (perkawinan gadis muda belia). Tetapi perkawinan anak anak dibolehkan oleh hukum adat karena keluarga kedua belah pihak ingin adanya penyatuan keluarga sehingga menikahkan anak-anaknya walaupun masih berusia belia. b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yg menyebutkan alasanalasan cerai yg secara otomatis melarang perceraian diluar alasan tersebut, misalnya karena faktor magis (hukum perkawinan adat) c. Dalam hukum adat Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat tidak sesuai dengan Pasal 3,4,5 dan 9. UndangUndang Perkawinan tentang perkawinan hanya memperbolehkan seorang suami beristri satu ataupun boleh beristri lebih dari satu (dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan), dengan syarat syarat pada Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam pasal 9 dikatakan seorang dalam tali perkawinan tidak dapat kawin lagi jelas bertolak belakang dengan hukum adat yang memperbolehkan seorang suami menikah lebih dari satu istri. d. Kemudian untuk syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan jelas terlihat tidak mengambil asas dari hukum adat. 90 Seperti dalam, "Perkawinan lari" menurut hukum adat bertentangan dengan Pasal 31 Undang- Undang Perkawinan sebab adanya perbedaan kedudukan suami dan isteri. Kedudukan suami dan isteri di dalam Undang-undang Perkawinan adalah seimbang. Sementara menurut Perkawinan adat kedudukan suami istri berbeda atau tidak seimbang. 54 54 Soerojo Wignjodipoero, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan. (Jakarta: PT. Gunung Agung,1983), hlm.132-134. 30
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN "LONDO IHA" DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT A. Gambaran Umum Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB Desa Soro merupakan desa kecil yang cukup padat penduduknya, Desa Soro berdiri sejak tahun 1957 dan sampai sekarang sudah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat dari segala faktor. Mulai dari sosial budaya dan perekonomian, Desa Soro memiliki letak topografi 50 m di atas permukaan laut, sebagian besar penduduk bermata pencarian petani beras, bawang dan juga nelayan. Walau pun tingkat pendidikan di Desa Soro rata-rata SLTA namun sangat rendah keahlian lain, namu ada juga yang berprofesi diluar nelayan dan petani, seperti karyawan swasta 8 orang, polisi 1 orang, TNI 2 orang, pedagang 12 orang, peternak 2 orang, guru 64 orang, bidan 2 orang, perawat 1 orang, buruh 2 orang, wiraswasta 126 orang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) 23 sebanyak orang.55 Dalam perekonomian Desa Soro termasuk dalam desa berkembang karna KK miskin mendominasi sebanyak 40 % dan prasejahtera sebanyak 16 %. Namun dalam hal Pendidikan Desa Soro sudah mulai bisa membangun dan memadai baik secara materiil maupun formil, walaupun kebanyakan orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja setelah selesai Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi sudah banyak yang kuliah dan lulusan nya bekerja di desa ini.56 Dalam segi agama mereka masih kurang walaupun mayoritas penduduk disanan beragama muslim, sebanyak 3811 orang. Banyak anak dan juga orang tua yang tidak mengindahkan beragama seperti sholat dan lain-lain. Sosial masyarakat di Desa Soro masih sama halnya seperti kebanyakan masyarakat desa pada umumnya, rasa kebersamaan yang masih sangat melekat didalam hati setiap warganya. Jika ada permasalahan internal dari dalam desa biasanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah sepakat dan apabila ada permasalahan didalam bertetangga akan diselesaikan dengan jalur mediasi dengan pihak yang terkait. Apabila terjadi pristiwa-pristiwa tertentu seperti misalnya, kematian, hajatan 55 diakses pada tanggal 12/8/21 56 Pemerintah Prop. NTB, Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Bidang Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Bunga Rampai Upacara Adat Daerah Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017. 31
atau yang berkaitan dengan kepentingan umum, masyarakat Desa Soro akan senantiasa bersama-sama gotong-royong.57 Sejarah Desa Soro, dibentuk pada abad ke-15 tepatnya pada saat Indonesia belum merdeka oleh seorang syekh yang bernama Muhammad Bin Abdullah yang dibantu oleh 44 orang pengikutnya, beliau menyebarkan Islam pertama kali di Bima. Awalnya syekh Muhammad Bin Abdullah kesulitan untukmengembangkan Islam di Desa Soro karna pemikiran masyarakat yang masih primitif dan belum maju, diadakannya pertunjukan- pertunjukan yang menarik pada saat itu akhirnya masyarakat Desa Soro Mau masuk Islam. Awalnya desa ini belum memiliki nama akan tetapi dengan masuknya Islam kedalam desa ini akhirnya syekh Muhammad Bin Abdullah menamakannya dengan Desa Soro (Rasa Soro).58 1. Struktur Organisasi Desa Soro Seiring dengan berjalannya waktu ilmu-ilmu agama pun mulai berkembang dan tidak hanya itu banyak ilmu selain agama yang masuk kedalam Desa Soro seperti adat istiadat (Suku). Hingga sekarang Desa Soro sudah beberapa kali berganti Kepala Desa dan pada tahun 2009 Soro mengalami pemekaran wilayah yang dimana Desa Soro terbagi menjadi dua Desa Soro dan desa Melayu. Urutan nama yang menjabat kepala Desa Soro adalah:59 a. Murtada (Gelarang) b. Abdul Latif (Gelarang) c. Syamsuddin Muhammad ( Kepala Desa) d. Syamudin Emon ( Kepala Desa) e. Abdul Hadi Abdollah ( Kepala Desa) f. Arifudin H. Syuaib ( Kepala Desa) g. Abdullah M. Amin ( Kepala Desa) h. Abd. Hadi Abdollah (Kepala Dasa Sampai Sekarang) 57 Departemen Agama Bima. Berdasarkan Data BPS Tahun : 2020. 58 Buku Ompu Na,e., Sejarah Kabupaten Bima. Penerbit : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nusa Tenggara Barat. 11 April 1915. 59 diakses pada tanggal 12/8/21 32
Haryanto Kaur Keuangan Burhan Kasi Pembangunan Bahtiar Kasi Perencanaan & Pelaporan Jufrin Kasi Pemerintahan Mahmud Kadus Moti BAGAN 3.1. Struktur Pemerintahan Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Abd. Hadi Kepala Desa Jaibi Kadus Pnta Paju Ikhsan Kadus Oi Wontu 33 Khairul Anas Sekretaris Sulaiman Operator SID Jamaludin Kabit Pembinaan Kemasyarakatan Haryanti Kabit Urusan Umum & Aset M. Tayeb Kadus Oi Ncinggi
2. Letak Geografis Desa Soro memiliki luas 8,12 ha dengan pembagian wilayah sebagai berikut: a. Dusun yang ada di Desa Soro: 1) Dusun I : Moti 2) Dusun II : Panta Paju 3) Dusun III : Oi Wontu 4) Dusun IV : Oi Ncinggi b. Sedangkan batas wilayah Desa Soro adalah: 1) Sebelah Utara : Desa Bugis 2) Sebelah Selatan : Desa Sumi 3) Sebelah Barat : Desa Melayu 4) Sebelah Timur : laut60 3. Keadaan Administratif Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima memiliki penduduk yang berjumlah 4010 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 1013 KK.61 Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-laki 2062 jiwa 2. Perempuan 1948 jiwa Jumlah 4010 jiwa Sumber : Data sensus penduduk Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB Untuk mempermudah kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Soro dibentuklah perangkat desa mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT (Rukun Tetangga). Desa Soro memiliki empat dusun yaitu Dusun Moti, Dusun Panta Paju, Dusun Oi Wontu, Dusun Oi Ncinggi. Dari empat dusun tersebut Desa Soro memiliki 18 RT dan 8 RW.62 60 Bersumber pada data curah hujan dari Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Bima 61 diakses pada tanggal 12/8/21 62 diakses pada tanggal 12/8/21 34
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Desa Soro No. Nama Dusun Jumlah Penduduk Jumlah Laki-laki Prempuan Jumlah KK 1. Moti 608 580 1188 284 2. Panta Paju 527 530 1057 267 3. Oi Wontu 431 387 818 214 4. Oi Ncinggi 496 451 947 248 2062 1948 4010 1013 Jumlah Sumber : Data sensus penduduk Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB 4. Keadaan Sosial Keagamaan Dalam kehidupan beragama sehari-hari Desa Soro sangat rukun dan tidak ada konflik yang berarti terkait dengan kepercayaan, mereka saling hidu berdampingan dan menjalin kerukunan yang kokoh, kekeluargaan di desa ini sangat berarti karena 99% masyarakat Desa Soro beragama Islam dan hanya ada 1% yang menganut kepercayaan lain. Itupun hanya pendatang dari luar Desa Soro yang menetap. Walaupun sebagian bear masyarakat desa Soro beragama Islam akan tetapi hanya rendah tingkat kereligiusan masyarakat, terlebih dikalangan anak muda banyak sekali yang tidak menjalankan ibadah sholat maupun puasa ramadhan.63 5. Tingkat Pendidikan Seperti yang sudah tertuang di dalam UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak semua warga Negara. Di Desa Soro pendidikan beragam jenjangnya sesuai dengan keadaan ekonomi setiap warganya, walaupun ekonomi warganya yang tidak seberapa akan tetapi kebanyakan warga Desa Soro bependidikan. Kebanyakan dari warganya hanya sampai kejenjang SLTA/Menengah Atas. Walaupun hanya beberapa orang saja yang bisa sampai jenjang perguruan tinggi.64 63 Departemen Agama Bima. Berdasarkan Data BPS Tahun : 2020. 64 diakses pada tanggal 12/8/21 35
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1. Tidak tamat SD 349 2. Lulusan SD 795 3. Lulusan SLTP 394 4. Lulusan SLTA 1669 5. Lulusan Diploma atau Sarjana 201 Sumber : Data sensus penduduk Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB Dari data pendidikan diatas kesadaran pendidikan masyarakat Desa Soro sudah cukup baik disbanding dengan desa lainnya. Walaupun hanya sedikit yang mampu mencapai sarjana. B. Praktik Perkawinan Londo Iha di Masyarakat Desa Soro Pengertian Londo Iha adalah suatu kebiasaan teteapi bukan sebuah adat karena kebiasaan ini digolongkan perbuatan yang menyimpang yang dimana laki-laki membawa lari prempuan dari rumahnya apabila cinta mereka tidak direstui oleh orang tua si perempuan. Proses Londo Iha sendiri sangat erat dengan budaya masyarakat Desa Soro dan yang melakukan praktik ini kebanyakan orang Islam yang kurangnya paham agama ataupun karena sudah terlanjur anaknya hamil diluar nikah. Praktik Londo Iha di Desa soro pada umumnya di karenakan adanya larangan dari orang tua terhadap anaknya untuk menikah dengan pilihannya sendiri, atau pun karena starata sosial yang membuat orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan kekasih pilihannya sendiri ataupun si gadis sudah hamil diluar nikah. maka dari itu kebanyakan dari mereka terpaksa melakukan prakti ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdin Ketua RT setempat, praktik Perkawinan Londo Iha melalui beberapa proses yaitu: 65 1) Adanya Kesepakatan dari Kedua Belah Pihak Yang dimaksud dengan kedua belah pihak adalah antara keluarga laki-laki dan perempuan yang melakukan praktik perkawinan Londo Iha. 2) Adanya yang Mengantar Pengantar adalah orang yang diamanakah atau yang dipercaya oleh dua belah pihak 65 Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara, Soro, tanggal 28 Juli tahun 2021 36
keluarga, yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat atau Ketua RW/RT. Namun pengantaran ini hanyalah formalitas apabila tidak dilaksanakan pun bisa-bisa saja. 3) Penyampaian Keinginan Pelaku Londo Iha akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada orang yang mereka percayai bahwa mereka akan melaksanakan praktik perkawinan Londo Iha. 4) Mengabari Keluarga Setelah pelaku peraktik perkawinan Londo Iha ini sudah menyampaikan keinginannya maka pihak ketiga alan mengabari keluarga calon mempelai wanita bahwa anaknya sudah melakukan praktik Londo Iha. 5) Doho Mbolo (Rapat Keluarga). Maksudnya adalah pihak keluarga calon mempelai wanita akan melakukan Doho mbolo (Rapat Keluarga) untuk mebicarakan mahar yang harus dibawa oleh pihak laki-laki nantinya. 6) Tawar-menawar Mahar. Setelah Doho Mbolo (rapat keluarga) pihak keluarga wanita akan menyampaikan kepada pihak keluarga laki-laki bahwa mahar sudah ditentukan dan nantinya kedua belah pihak akan melakukan proses tawar menawar mahar. 7) Kadula Mbali (Penyerahan Kembali). Adapun Maksudnya adalah orang yang didatangi laki-laki dan perempuan menyerahkan Kembali calon mempelai perempuan kepada keluarganya. Namun apabila tidak ada pihak ketiga Kalondo Dula ini tidak perlu dilaksanakan. 8) Persiapan Pernikahan. Setelah semua proses yang cukup Panjang maka akan diakhiri dengan proses persiapan pernikahan. Adapun persiapannya sama seperti orang yang menikah pada umunya yaitu akad, Peta Kapanca (pengajian dan syukuran) dan resepsi. Hasil penelitian tersebut di atas mendeskripsikan beberapa keluarga yang melakukan tradisi Londo Iha di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB. Berikut ini adalah wawancara mendalam dan pengamatan penulis tentang tradisi perkawinan Londhi Iha di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB: 37
1) Perkawinan Yofi dan Rosmiati Yofi dan Rosmiati adalah warga asli Desa Soro dan Melayu yang beragama Islam. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, mereka menikah pada saat Yofi berumur 21 tahun dan Rosmiati 19 tahun. Pada saat ini mereka sudah di karuniani seorang anak yang masih dalam kandungan, alasan mereka melakukan praktik Perkawinan Londo Iha ini di karnakan Yofi tidak mempunyai uang untuk melamar Rosmiati. Pada saat Yofi tau bahwa dia dan Rosmiati tidak di restui oleh calon mertuanya Yofi pun melakukan Tindakan berani yaitu membawa kabur rosmiati dan mereka melakukan Tindakan yang tidak baik sehingga rosmiati seminggu setrelahnya hamil, namun orang tua dari mereka belum tau bahwa rosmiati hamil melainkan setelah 4 bulan kehamilannya. Berikut paparan hasil wawancara penulis dengan Yofi dan Rosmiati: Yofi "Pada saat menikah umur saya 21 tahun, alasan saya melakukan praktik perkawinan Londo Iha ini dikarnakan saya tidak direstui oleh calon mertua saya, yang dimana beliau meminta mahar yang sangat mahal yaitu 30 juta, membuat saya tidak mampu untuk menyanggupinya. Sebelum saya melaksanakan praktik Londo Iha saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai calon suami dan sesudah saya melakukan praktik Londo Iha ini saya merasa tenang. Respon dari orang tua saya sendiri yaitu sangat mendukung Tindakan saya dikarenakan mereka sadar bahwa hanya dengan cara ini saya bisa menikah. Adapun praktik Perkawinan Londo Iha yang kami laksanakan yaitu dimana saya membawa lari calon istri saya dan saya serahkan ke pihak ketiga untuk nantinya dirundingkan agar menemukan solusinya".66 Rosmiati "Saya menikah pada saat umur saya 19 tahun. Alasan saya melakukan praktik Londo Iha ini yaitu dimana calon suami saya tidak mampu untuk membawa mahar yang sesuai dengan keinginan orang tua saya. Sebelum saya melakukan praktik ini dikarenakan saya merasa takut dan waswas dikarenakan saya kurang yakin dengan calon suami saya namun setelah saya melakukan praktik ini hati dan pikiran saya merasa tenang dan senang. Respon keluarga seperti yang sudah diketahui bahwa keluarga saya tidak merestui calon suami saya menjadikan terjadinya konflik yang hamper saja membuat kami gagal menikah. Adapun praktik perkawinan Londo Iha yang kami laksanakan yaitu 66 Yofi, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 29 Juli tahun 2021. 38
dimana saya dibawa oleh calon suami saya ke pihak kegita untuk nantinya dirundingkan baiknya nanti kedepannya seperti apa". 67 Setelah mereka resmi menikah secara agama, orang tua dari Rosmiati menerima Yofi denga apa adanya, walaupun Yofi diawal sudah membawa kabur anaknya dan menghamilinya. 2) Perkawinan Ela Irawan dan Indriani Ela Irawan dan indriani adalah warga asli Desa Soro dan beragama Islam. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, mereka menikah pada saat umur Irwansyah 25 tahun dan Indriani 19 tahun dan mereka sudah dikaruniai seorang anak yang masih didalam kandungan. Adapun alasan mereka melakukan praktik Perkawinan Londo Iha dikarnakan Indriani sudah hamil diluar nikah. Ela memang sudah sering datang kerumah indriani hanya untuk sekedar bermain namun orang tua dari Indriani tidak menyangka bahwa ela akan menghamili anaknya, setelah 3 bulan mereka melakukan hal itu keluarga dari indriani pun mengetahui bahwa indriani sudah hamil, warga sekitar pun sudah mewanti wanti orang tua indriani agar tidak terlalu sering membarkan anaknya bergaul terlalu jauh namun tidak di dengarkan, setelah menghamili indriani ela pun mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Berikut paparan hasil wawancara penulis dengan Ela Irawan dan Indriani: Ela Irawan "Pada saat saya menikah umur saya 25 tahun. Alasan saya melakukan praktik perkawinan Londo Iha ini yaitu karena saya sudah menghamili calon istri saya dimana saya harus bertanggungjawab atas perbuatan saya. Sebelum saya melaksanakan praktik ini saya merasa takut dan was-was dikarenakan saya tidak tau apakah keluarga dari calon istri saya nanti akan mencaci ataupun tidak menerima saya akan tetapi setelah saya melaksanakan praktik perkawinan Londo Iha ini perasaan saya menjadi tenang dan Bahagia. Untuk respon dari keluarga saya sendiri tidak ada dikarnakan saya tidak memiliki keluarga disini akan tetapi respon dari keluarga calon istri saya duluar dugaan ternyata mereka masih belum bisa menerima saya apa adanya. Adapun praktik perkawinan Londo Iha yang saya laksanakan dengan istri saya yaitu kami tidak melibatkan pihak ketiga dimana kami langsung sepakat untuk melaksanakan 67 Rosmiati, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 29 Juli tahun 2021. 39
perkawinan ini".68 Indriani "Pada saat saya menikah umur saya 19 tahun. Alasan saya melakukan praktik Londo Iha ini yaitu karena saya sudah hamil diluar nikah yang dimana secara tidak langsung saya sudah mempermalukan keluarga saya. Sebelum saya melaksanakan praktik ini saya merasa takut dan seedih namun setelah saya melaksanakan saya menjadi tenang dan senang. Respon keluarga saya kecewa dan malu namun mereka dapat menerima kesalah saya dan menerima calon suami saya apa adanya. Adapun praktik perkawinan Londo Iha yang saya laksanakan dengan suami saya yaitu kami tidak melibatkan pihak ketiga dimana kami langsung sepakat untuk melaksanakan perkawinan ini". 69 Setelah mereka resmi menikah, orang tua dari Indriani belum bisa menerima mereka dikarenakan masih adanya trauma dari sang ibu yang tidak menangka anaknya akan Londo Iha. Dan mereka sekarang tinggal berbeda rumah dengan mertuanya. 3) Perkawinan Ade Ardiansyah dan Nurjani Ade Ardiansyah dan Nurjani adalah warga asli Desa Soro dan beragama Islam. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 pada saat Ade Ardiansyah berumur 22 tahun dan Nurjani berumur 22 tahun. Mereka berdua sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jaidil Adam (1 bulan). Adapun alasan mereka melakukan praktik Perkawinan Londo Iha dikarenakan Nurjani sudah hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka harus melakukan praktik Perkawinan Londo Iha ini. Ade dan Jani memang sudah berpacaran lama namun mereka melakukan kesahalan yaitu dengan melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka melakukannya secara diam diam dan setelah 8 bulan lamanya masa kehamilanya mereka pun menikah, naming banyak proses yang harus mereka lalui seperti contohnya meminta bantuan Tokoh setempat agar membantu mereka bernegosiasi dengan keluarga nurjani agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikut pemaparan hasil wawancara penulis dengan Ade Ardianyah dan Nurjani: Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara, Ade Ardiansyah "Saya menikah pada umur 22 tahun. Alasan saya melakukan praktik perkawinan Londo Iha ini yaitu karena saya sudah menghamili calon istri saya 68 Ela Irawan, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 30 Juli tahun 2021. 69 Indriani, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 30 Juli tahun 2021. 40
dimana saya harus bertanggungjawab atas perbuatan saya. Sebelum saya melakukan praktik ini saya merasa takut namun setelah saya melakukan praktik perkawinan Londo Iha ini saya merasa lega dan bahagia, respon dari keluarga saya sendiri pada saat itu sangat terkejut dikarnakan saya yang harusnya sedang bekerja di Ntt malah mendapatkan kabar bahwa saya menghamili seorang gadis. Adapun praktik perkawinan Londo Iha yang saya laksanakan dengan istri saya yaitu tanpa melibatkan pihak ketiga hanya berunding dengan kedua belah pihak keluarga".70 Nurjani "Saya menikah pada umur 22 tahun. Alasan saya melakukan praktik ini dikarenakan saya sudah hamil diluar nikah. Sebelum saya melakukan praktik prerkawinan Londo Iha ini saya sangat takut dan cemas namun setelah saya melaksanakannya saya meresa lega dan tenang, untuk respon keluarga saya sendiri yaitu sangat kecewa apalagi saya yang seorang yatim mengapa saya melakukan hal ini, namun mereka sudah memaafkan saya. Adapun praktik perkawinan Londo Iha yang saya laksanakan dengan suami saya yaitu dengan melibatkan pihak ketiga agar mudah untuk melakukan negosiasi dengan keluarga nurjani".71 Adapun proses perkawinan Londo Iha yang dilakukan oleh ade dan jani dengan cara meminta bantuan dari tokoh agama agar membantu mereka berbicara dengan pihak keluarga jani lalu mereka melakukan negosiasi terkait mahar yang cocok untuk si jani, menyampaikan keinginan kedua belah pihak dan melakukan rapat keluarga untuk membicarakan baiknya pernikahan mereka dilakukan seperti apa. Adapun proses perkawinan Londo Iha yaitu dengan menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu Tokoh Agama yang akan membicarakan mahar dengan keluarga si gadis, sedikit atau banyaknya mahar harus ada yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda dan penghormatan kepada mereka. Adapun terkait dengan proses pernikahannya yaitu tidak ada campur tangan Negara melainkan langsung oleh Tokoh Agama tersebut, dan juga mereka sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam. Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Islam adalah: 70 Ade Ardiansyah, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 31 Juli tahun 2021. 71 Nurjani, Pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 31 Juli tahun 2021. 41
Ada calon mempelai laki-laki Ada calon mempelai perempuan Adanya wali nikah Adanya dua orang saksi Adanya mahar
Ijab dan qobul Sedangkan rukun pernikahan yaitu Mempelai perempuan dan laki-laki beragama islam Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri Wali akad nikah bersedia menjadi wali nikah Pernikahan berlangsung tanpa paksaan Dari semua rukun dan syarat diatas para pelaku Londo Iha diatas sudah memenuhinya akan tetapi mereka tidak mendaftarkan pernikahan mereka kepada Negara yang membuat pernikahan mereka tidak sah dimata Negara. Praktik Londo Iha memiliki dampak kepada kedua orang tua pelaku, di antaranya : 1) Ibu Arjo Ibu Arjo memiliki tujuh orang anak, diantaranya lima laki-laki dan dua prempuan, anak keempat beliau yaitu (Yofi) melakukan praktik Londo Iha. Menurut ibu arjo, anaknya yang keempat melakukan Londo Iha ini dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang dibawah rata-rata, dimana pihak perempuan yang meminta uang panai yang sangat mahal menjadikan mereka tidak mampu untuk melakukan pernikahan secara terbuka. Perasaan beliau antara sedih dan senang, dimana satu sisi beliau senang dengan anaknya yang menikah dan disisi lain dia sedih dikarnakan anaknya menikah dengan cara yang tidak wajar.72 2) Ibu Landu Ibu Landu memiliki 7 orang anak, diantaranya lima orang anak laki-laki dan dua orang prempuan, anak ke empat beliau yaitu (Indriani) melakukan praktik Londo Iha. Menurut ibu landu mengapa anak keempatnya melakukan praktik Londo Iha, dikarnakan sudah hamil di luar nikah, untuk menyembunyikan rasa malunya kepada masyarakat terpaksa beliau menikahkan anaknya dengan cara Londo Iha. Walaupun beliau merasa kecewa, namun beliau mendukung 72 Arjo, orang tua pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 29 Juli tahun 2021. 42
tindakan sang menantu yang mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.73 3) Ibu Asni Ibu asni adalah seorang janda yang dimana suami beliau meninggal satu tahun yang lalu, beliau memiliki tiga orang anak dan anak kedua beliau yaitu (Ade Ardiansyah) melakukan praktik Londo Iha. Alasan anaknya melakukan praktik ini dikarnakan dia sudah menghamili sang gadis, beliau sampai terkejut saat beliau tahu bahwa anaknya telah melakukan tindakan yang salah. Beliau juga merasa kecewa dengan apa yang dilakukan anaknya, akan tetapi beliau sudah menerima dengan lapang dada. Beliau berpikir bahwa jikalau tidak melakukan tindakan ini mungkin anaknya tidak akan menikah.74 Kepala KUA kecamatan Lambu, Bapak Abdul Haris menyatakan bahwa praktik Londo Iha ini adalah sebuah perbuatan yang tidak baik dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan dampak negatifnya lebih banyak, diantaranya adalah hilangnya rasa kepercayaan orang tua terhadap anaknya, karenakan sudah mempermalukan mereka. Dampak negatif lainnya juga adalah timbulnya perselisian antara kedua belah pihak keluarga. Adapun faktor yang menyebabkan para bujang melakukan praktik Londo Iha ini adalah: a. Salah satu faktor penyebabnya adalah strata sosial yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, adanya kesenjangan baik secara ekonomi maupun sosial. b. Tidak adanya persetujuan kedua belah pihak keluarga terhadap hubungan bujang dan gadis yang mengakibatkan mereka melakukan praktik Londo Iha. c. Adanya Tindakan yang tidak sesuai norma masyarakat yaitu hamil diluar nikah. Oleh karena itu, KUA berusaha selalu melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Lambu agar kejadian yang seperti itu tidak seharusnya dilakukan dan dijadikan sebuah tradisi.75 Tokoh adat Desa Soro, Bapak Faruk, beliau adalah warga asli Desa Soro dan sudah tinggal di Desa Soro selama 35 tahun, menurut beliau praktik Londo Iha ini adalah suatu tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun, namun bukan sebuah budaya yang diakui. Dikarnakan menuai banyak dampak negatif, misalnya bergaulan 73 Landu, orang tua pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 30 Juli tahun 2021. 74 Asni, orang tua pelaku Londo Iha, Wawancara, Soro tanggal 31 Juli tahun 2021. 75 Abdul Haris, Kepala KUA kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB, Wawancara, Soro tanggal 7 Juli tahun 2021. 43
bebas dan juga terjadinya bentrok antara dua belah pihak keluarga. Ada dua faktor yang mengakibatkan terjadinya praktik Londo Iha yaitu: hamil diluar nikah yang dikarnakan pergaulan bebas dan uang panai yang terlalu mahal mengakibatkan pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya. Menurut beliau sebagai tokoh adat tradisi seperti ini seharusnya sudah tanggung jawab pihak yang berwajib untuk menertibkannya namun sampai sekarang pihak berwajib tidak berani karna adanya unsur kekeluargaan yang kental membuat semua yang berbau hukuman itu tidak di proses.76 Selanjutnya menurut Bapak Kusmo, salah satu tokoh masyakarat yang ada di Desa Soro yang sudah tinggal di Desa Soro seumur hidupnya, menurut beliau praktik Londo Iha di Desa Soro merupakan sebuah kebiasaan buruk yang seharusnya tidak terjadi, beliau sangat membenci orang-orang yang melakukan praktik ini. Adapun faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan Londo Iha ini yaitu karena pergaulan bebas yang dimana orang tua tidak mengontrol anak-anak mereka dalam urusan pergaulan, kurangnya edukasi terkait dengan dampak negatif dari pergaulan bebas juga yang membuat masyarakat menjadi lalai akan hal tersebut.77 Demikian juga disampaikan oleh Bapak Abdul Latif, tokoh agama yang sangat berpengaruh dimasyarakat Desa Soro. Menurut beliau praktik Londo Iha ini adalah sebuah kebiasaan buruk dan tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Bagaimana tidak orang yang biasanya melakukan praktik ini adalah anak muda dibawah umur yang dimana mereka kebanyakan hamil di luar nikah, itu menandakan bahwa budaya yang seperti ini buruk untuk dilakukan. Namun menurut beliau hanya ini satu-satunya jalan untuk menghindari adanya prilaku menyimpang masyarakat Desa Soro. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan ini ialah karena kurangnya edukasi keagamaan, padahal 99,9% warga Desa Soro adalah orang islam, namun karena kurangnya pengetahuan agama yang membuat mereka lalai.78 Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pernikahan di Bima dilangsungkan setelah musim panen. Juga pada bulan-bulan bersejarah menurut Agama Islam, misalnya bulan maulid, rajab, dan zulhijah. Adanya pemilihan bulan-bulan tersebut terletak pada factor ekonomi, yaitu ketetapan pada bulan-bulan tersebut terjadi musim panen. Selain bulan-bulan yang disebutkan ada juga bulan-bulan yang merupakan pantangan untuk dilangsungkan 76 Faruk, Tokoh Adat, Wawancara, Soro tanggal 10 Juli tahun 2021. 77 Kusmo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Soro tanggal 10 Juli tahun 2021. 78Abdul latif, Tokoh Agama, Wawancara, Soro tanggal 29 Juli tahun 2021. 44
perkawinan. Bulan tersebut adalah bulan Zulkaidah. . Perkawinan Londo Iha biasanya dilakukan karena keluarga terpaksa melaksanakannya, apabila pelaku Londo Iha ini terlanjur melakukannya maka mau tidak mau mereka keluarga harus melaksakan pernikahan. Namun yang menjadi masalahnya adalah anak-anak mereka yang sudah hamil duluan biasanya masih dibaawah umur yang membuat mereka harus menikahkan anak-anaknya dengan praktik Londo Iha yang sudah jelas notabenya jelek dimata masyarakat Desa Soro. Akan tetapi untuk melindungi anak-anak mereka terkadang orang tua tidak memperdulikan itu semua, untuk menutupi malu pihak keluarga juga biasanya menutupi peraktik Londo Iha walaupun pada nantinya semua orang akan tau kebenarannya. Praktik Londo Iha sendiri sebenarnya sangat dibenci oleh Sebagian masyarakat Desa Soro namun ada Sebagian warga yang mendukungnya dikarenakan mereka memiliki alasan yaitu ketidak mampuan ekonomi mereka untuk membawa mahar dan juga strata sosial yang sangat kental yang membuat mereka setuju apabila anak-anak mereka melakukan praktik Londo Iha ini. Para remaja di Desa Soro yang mungkin memiliki strata sosial rendah ataupun yang memiliki ekonomi sulit biasanya sudah memiliki pemikiran untuk melaksanakan Praktik Londo Iha, akan tetapi biasanya orang tua dari si gadis sudah mempersiapkan jodoh untuk anak-anak mereka agar mereka tidak menjadi korban dari praktik Londo Iha ini, namun kendati sudah disiasati tidak menutup kemungkinan para remaja ini melakukan praktik Londo Iha. Para Tokoh yang ada di Desa Soro biasanya membantu dengan cara memberitahukan kepada orang tua dari para remaja untuk selalu menjaga dan memberi arahan kepada anak-anak mereka. Walaupun tingkat perkawinan Londo Iha untuk tahun 2020 menurun lebih baik untuk mencegahnya, karena dampak negatif dari Londo Iha itu sangatlah buruk misalnya mereka tidak melanjutkan sekolah mereka yang seharusnya itu menjadi batu loncatan mereka agar mereka menjadi manusia yang sukses nantinya. 45
BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN "LONDO IHA" DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT A. Faktor penyebab terjadinya Perkawinan Londo Iha di Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Praktik Perkawinan Londo Iha, yaitu: 1. Faktor Ekonomi Warga Desa Soro mayoritas berpenghasilan menengah kebawah, yang artinya mereka bukan orang yang mampu banyak dalam membicarakan soal mahar. Biasanya pihak Wanita tidak ingin menikahkan anaknya dengan pria yang berpenghasilan kecil dikarenakan takut nanti anaknya akan hidup sengsara, namun sangat sedikit pria yang bekerja tetap seperti Polisi, TNI ataupun PNS yang membuat para pemuda disenan terpaksa memalukan Praktik Perkawinan Londo Iha. 2. Faktor Sosial Masyarakat Desa Soro mayoritas beragama Islam, namun tingkat kepedulian masyarakat terhadap remaja sangatlah kurang terlebih lagi orang tua yang seharusnya memberikan arahan malah lebih takut terhadap anaknya. Sosial yang mereka bicarakan juga hanya dimulut saja, maksudnya kepedulian terhadap hal-hal yang kecil pun mereka sangatlah kurang, walaupun sudah tau bahwa Londo Iha itu suatu keburukan namun apabila sudah terjadi masyarakat di sana bungkam, terlebih yang melakukannya anaknya sendiri atau keluarga dan kerabatnya sendiri. 3. Faktor Lingkungan Pergaulan Pergaulan yang bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua menjadikan remaja disana tidak peduli dengan akibatnya berzina, walaupun sudah diberitahu bahkan sudah diberi sangsi oleh orang tua mereka ataupun warga setempat namun masih banyak yang melakukannya. Para remaja juga sudah berani melawan orang tua nya sendiri apalagi orang lain yang memberi tahu mereka pasti mereka tidak mau mendengarkannya. Lingkungan yang sangat keras bukanya membuat mereka sadar namun malah membuat mereka menjadi jadi, maka dari itu banyak orang tua sekarang 46
disana memasukan anaknya ke Pondok Pesantren agar anak mereka menjadi penerus mereka dan bangsa kelaknya agar mereka menjadi sukses kedepannya. B. Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-Undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1. Pengaturan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Pasal 6 Udang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu: a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. c. Dalam hal salah dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kedaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimasuk ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. d. Dalam hal kedua orang tua sudah telah meninggal dunia atau dalam keadan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. 47
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak mementukan lain. 79 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan beberapa standar, ukuran, patokan atau norma dalam perkawinan yang ditentukan dalam syarat- syarat perkawinan yang harus diwujudkan guna mencapai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat-ayatnya. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Adanya persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam keluarga atau rumah tangga merupakan syarat utama. Perkawinan merupakan sesuatu hal yang bersifat sakral. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengandung arti bahwa syarat pertama ialah adanya persetujuan atau kata sepakat di antara kedua calon mempelai. Dari aspek Hukum Perjanjian, menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.80 Dalam beberapa kasus, kesepakatan bersama di antara kedua calon mempelai dapat terjadi oleh karena "terpaksa" seperti karena pergaulan bebas yang berlangsung di antara keduanya, sampai dengan mengakibatkan kehamilan. Demikian pula dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Ketentuan persyaratan ini pun dalam 79 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Bandar Maju, 2007), hal. 7 80 Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.3 (September, 2010), hal. 333 48
beberapa kasus banyak terjadi pelanggarannya seperti perkawinan di bawah umur dan perkawinan tanpa izin dari kedua orang tua. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya diberikan penjelasan pada ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu di tetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.81 2. Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan, dan pencatatan Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan oleh Catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut Agama 81 Billy Bidara, Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Lex Crimen, Vol. 5 No. 5 (Juli, 2016), hal. 21 49
selain Islam, sedang yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan pada tiap-tiap KUA di Kecamatan.82 Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.83 Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan". Ketentuanketentuan diatas sudah jelas bahwa undang- undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu didalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya aturan mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda bagi pihak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan ini, hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya. Walaupun dalam prakteknya Ketika masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, dan tidak terdapat sanksi yang tegas tentang hal ini, namun pencatatan ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat ada beberapa fungsi dan manfaat yang didapat dari pencatatan perkawinan tersebut. Adapun fungsi dan manfaatnya adalah sebagai akta autentik jika terjadi permasalahan dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai alat bukti dalam menyelesaikannya. Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupan bagi pihak lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar 82 Ahmad Yusron, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011, hal. 41 83 Jaih Mubarok, Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama,2015) hal. 30 50
khusus yang disediakan, sehingga sewaktu waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Selain fungsi dan manfaat yang diperoleh, berikut yang menjadi tujuan dari pencatatan perkawinan adalah: Pertama menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya, Kedua sebagai alat bukti bagi anak- anak kelak yang kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung mapun saudara tiri, Ketiga sebagai dasar pembayaran tunjangan istrin atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil.84 3. Perkawinan Londo Iha Ditinjau dari Hukum Islam Hukum agama dalam kaitannya dengan perkawinan lari ini adalah jika perkawinan tidak didasarkan oleh peraturan Perundang-undangan. Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum agama sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah dilaksanakan.85 a. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.86 Nikah memiliki dua rukun, yaitu: 1) Ijab, yaitu lafadz nikah yang diucapkan oleh wali atau orang yangb mewakilinya dengan lafadz inkah ("aku nikahkan") atau tazwij ("aku kawinkan") bagi orang yang bisa berbahasa arab. 84 Ni Putu Rai Yuliartini, Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020), hal. 146 85Hesti Ayu Putri, Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Thun 2019, Hal. 106 86 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 107 51
2) Qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau orang yangmenggantikan posisinya dengan lafadz "Saya menerima", atau "Saya rela dengan nikah ini". Hendaklah ijab mendahului qabul kecuali apabila ada qarinah (sesuatu yang menunjukkan bahwa itu ada ijab dan qabul). Ijab berarti menawarkan dan Kabul sebenarnya berasal dari kata-kata qabuul, berarti menerima. Dalam tekhnis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditunjukkan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.87 Sedangkan syarat nikah menurut hukum syar'i ada empat, yaitu: a) Adanya calon suami dan istri b) Keridhaan suami dan istri, tidak boleh memaksa salah satu dari keduanya untuk menikah baik gadis atau janda harus diminta izinnya. c) Wali, disyaratkan bahwa wali adalah seorang yang merdeka, baligh, berakal, dan adil. Disyaratkan juga menganut agama yang sama (Islam). Orang tua wanita lebih berhak menikahkan (putrinya), lalu orang yang diwasiatkan untuk menikahkan putrinya. Setelah itu, secara berurutan, kakeknya dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, anaknya dan terus ke bawah, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, paman sekandung, paman seibu, anak paman sekandung, kemudian orang yang paling dekat dengan ahli waris yang mendapat sisa atau semua warisan, dan yang terakhir barulah pemerintah.88 Di dalam memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaaan pendapat di antara para ulama. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu: (1) sighah (ijab dan qabul), (2) calon istri, (3) calon suami, (4) wali. Ini berbeda dengan (hanafiah), yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul, tidak ada yang lain.89 87 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 63 88 Ibid. hal.187 89 Asrorun Ni'am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Garaha Pramuda, 2008), hal.14 52
4. Perkawinan Londo Iha Londo Iha (Kawin Lari) adalah suatu kebiasaan perkawinan dimana seorang pria harus melarikan atau menculik si perempuan dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan. Londo Iha biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi yang apabila cinta mereka tidak direstui oleh orang tua si perempuan atau si perempuan sudah hamil diluar nikah. "Londo Iha biasanya dilaksanakan apabila si lelaki sudah menghamili si perempuan yang membuat si lelaki harus bertanggung jawab akan hal tersebut, terlepas dari itu orang tua dari sang gadis harus melakukan negosiasi dengan orang yang sudah di percayai oleh si lelaki untuk dating kerumah si perempuan biasanya orang yang dipercayai itu adalah Tokoh Agama ataupun Tokoh adat".90 Syarat-syarat di dalam perkawinan Londo Iha adalah:91 a. Hamil diluar nikah (Na'e Loko Ulu) Londo Iha akan dilaksanakan apabila si gadis sudah hamil di luar nikah dan si lelaki bersedia untuk tanggung jawab atas perbuatannya. b. Membawa kabur si gadis (Wa'a Rai) Apabila si gadis sudah dibawa kabur oleh si lelaki tanpa sepengetahuan pihak keluarga si gadis maka mereka sudah siap untuk melakukan Londo Iha. c. Meminta bantuan kepada Tokoh Adat atau Agama untuk berbicara kepada keluarga si gadis Untuk sahnya pelaksanaan praktik Londo Iha maka pemuda dan pemudi ini harus meminta bantuan kepada sesepuh desa atau pun Tokoh adat dan agama, ini semua dilakukan agar mereka bisa menyampaikan tujuan mereka kenapa mereka melakukan Praktik Londo Iha. 90 Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara tanggal 28 Juli tahun 2021 91 Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara tanggal 28 Juli tahun 2021 53
5. Tata cara pelaksanaan Praktik Londo Iha di Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima Nusa Tenggara Barat Adapun tata cara pelaksanaan praktik Londo Iha yang dijelaskan oleh bapak Asdin selaku ketua RT setempat sebagai berukut:92 a. Adanya Kesepakatan dari Kedua Belah Pihak Yang dimaksud dengan kedua belah pihak adalah antara keluarga laki-laki dan perempuan yang melakukan praktik perkawinan Londo Iha. b. Adanya yang Mengantar Pengantar adalah orang yang diamanakah atau yang dipercaya oleh dua belah pihak keluarga, yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat atau Ketua RW/RT. Namun pengantaran ini hanyalah formalitas apabila tidak dilaksanakan pun bisa-bisa saja. c. Penyampaian Keinginan Pelaku Londo Iha akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada orang yang mereka percayai bahwa mereka akan melaksanakan praktik perkawinan Londo Iha. d. Mengabari Keluarga Setelah pelaku peraktik perkawinan Londo Iha ini sudah menyampaikan keinginannya maka pihak ketiga alan mengabari keluarga calon mempelai wanita bahwa anaknya sudah melakukan praktik Londo Iha. e. Doho Mbolo (Rapat Keluarga). Maksudnya adalah pihak keluarga calon mempelai wanita akan melakukan Doho mbolo (Rapat Keluarga) untuk mebicarakan mahar yang harus dibawa oleh pihak laki-laki nantinya. f. Tawar-menawar Mahar. Setelah Doho Mbolo (rapat keluarga) pihak keluarga wanita akan menyampaikan kepada pihak keluarga laki-laki bahwa mahar sudah ditentukan dan nantinya kedua belah pihak akan melakukan proses tawar menawar mahar. g. Kadula Mbali (Penyerahan Kembali). Adapun Maksudnya adalah orang yang didatangi laki-laki dan perempuan 92 Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara tanggal 28 Juli tahun 2021 54
menyerahkan Kembali calon mempelai perempuan kepada keluarganya. Namun apabila tidak ada pihak ketiga Kalondo Dula ini tidak perlu dilaksanakan. h. Persiapan Pernikahan. Setelah semua proses yang cukup Panjang maka akan diakhiri dengan proses persiapan pernikahan. Adapun persiapannya sama seperti orang yang menikah pada umunya yaitu akad, Peta Kapanca (pengajian dan syukuran) dan resepsi.93 C. Dampak Perkawinan Londo Iha Terhadap Masyarakat Desa Soro Kec. Lambu Kab. Bima NTB Dalam perkawinan Londo Iha menimbulkan dampat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, baik secara positif maupun secara negatif. 1. Dampak Positif Mempercepat proses pernikahan Londo Iha mempercepat proses pernikahan dikarenakan tidak perlu mendaftarkannya ke Pegawai Pencatat Nikah yang dimana biasanya sangatlah lama prosesnya. Mempermudah proses pernikahan Karena tidak harus memdaftarkannya ke KUA dan apabila dibawa umur mereka tidak perlu meminta dispensasi Nikah ke Pengadilan. Meringankan pihak laki-laki secara ekonomi baik biaya mahar maupun biaya prosesi pernikahan. Biasanya Londo Iha tidak diadakan resepsi yang membuat si pria tidak perlu lagi membawa mahar yang banyak untuk melakukan persiapan resepsi. 2. Dampak Negatif Merusak Keharmonisan keluarga Dikarena kan Londo Iha aadalah kebiasaan yang buruk dimana sip ria membawa kabur si Wanita yang menjadikan kebencian keluarga terhadap si pria, yang membuat keluarga kedua belah pihak tidak harmonis. 93 Asdin, Ketua RT Setempat, Wawancara tanggal 28 Juli tahun 2021 55
Melanggar kehendak orang tua Biasanya si pria yang membawa kabur si Wanita tidak memberitahukan keluarganya terlebih orang tuanya dan juga si Wanita yang seharusnya menikah secara baik-baik malah menjadi korban dari si pria, membuat orang tua tidak restu dan ridho anaknya melakukan hal itu. D. Status Hukum Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di atas peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti dan gamblang tentang tradisi londo iha terhadap masyarakat Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Pada umumnya, pernikahan di Bima dilangsungkan setelah musim panen , juga pada bulan-bulan bersejarah menurut Agama Islam, misalnya bulan maulid, rajab, dan zulhijah. Adanya pemilihan bulan- bulan tersebut terletak pada factor ekonomi, yaitu ketetapan pada bulan-bulan tersebut terjadi musim panen. Selain bulan-bulan yang disebutkan ada juga bulan-bulan yang merupakan pantangan untuk dilangsungkan perkawinan. Bulan tersebut adalah bulan Zulkaidah. Dalam anggapan masyarakat Bima, bulan ini disebut wura hela. Wura artinya bulan dan hela artinya kosong, jadi maksudnya adalah yang diselingi oleh dua hari raya yaitu idul fitri dan hari raya iddul qurban. Dasar pertimbangan mereka tersebut terletak pada faktor ekonomi, di mana sebelum bulan Zulqaidah mereka baru saja mengadakan perayaan-perayaan sehingga perekonomian menipis dan dalam menghadapi hari raya qurban mereka juga memerlukan persiapan-persiapan seperlunya. Adapun tujuan perkawinan menurut adat Bima adalah sebagai berikut:94 a. Untuk Memenuhi Kehendak Agama. Masyarakat Desa Soro adalah masyarakat yang Fanatik terhadap Agama Islam. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan anjuran dalam Agam Islam, yakni untuk menghindari manusia dari perbuatan terlarang seperti berzina dengan wanita yang belum dinikahi. b. Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis. 94 Faruk, Tokoh Adat, Wawancara, Soro tanggal 10 Juli tahun 2021. 56
Tujuan ini melekat pada setiap perkawinan, hanya mungkin kadarnya yang berbeda bila diperhatikan kondisi yang terjadi dalam masyarakat Desa Soro bahwa tujuan perkawinan yang dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan seksual dan hak tersebut bersifat manusiawi. c. Untuk meneruskan keturunan. Anak adalah karunia, kehadiran mereka adalah nikmat. Anak dan keluarga memang dapat melahirkan ragam kebaikan. Dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak dan keturunan ibarat tali pengikat yang dapat semakin menguatkan hubungan pasangan suami istri. Dan dari sinilah kemudian akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Anak ialah anugrah yang selalu diharapkan dalam kehidupan keluarga, anak yang diibaratkan dengan sosok yang bias memberikan kebahagiaan dan rezki pada orang tua baik itu rezki dalam hal keungan maupum dalam hal amalan. d. Untuk Status Sosial. Tujuan perkawinan dalam masyarakat Desa Soro adalah menyangkut urusan kerabat karena dengan adanya perkawinan akan menyebabkan lahirnya generasi baru yang meneruskan kerabat tersebut. Urusan status sosial dalam adat perkawinan etnis mbojo (Bima) memegang peran yang penting, bahkan pekerjaan seseorang pemuda sangat menentukan berhasil tidaknya di dalam meminang seorang yang diidamkan. Di kalangan etnis mbojo (Bima) dikenal dua bentuk perkawinan yang lazim menurut istilah setempat, yakni perkawinan yang dikehendaki oleh adat dan bentuk yang menyimpang dari kehendak adat pada umumnya. Perkawinan yang dikehendaki oleh adat dinamakan perkawinan yang baik disebut londo taho (perkawinan baik-baik), londo taho adalah perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dengan didahului oleh pinangan pihak laki-laki kepada orang tua si gadis melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh adat. Sedangkan adat londo iha (kawin lari), sebagai jalan keluar dari keadaan bilamana salah satu pihak keluarga tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut. Faktor dari londo iha (kawin lari) ini dilakukan seperti sang gadis hamil terlebih dahulu atau sebaliknya pemuda meragukan keberhasilannya bila pinangan dilaksanakan. Londo taho (perkawinan baik-baik) menurut etnis mbojo (bima) disebut perkawinan yang baik, hanyalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan pihak keluarga gadis berdasarkan lamaran dari pihak pemuda. Pemuda terlebih dahulu 57
mengadakan hubungan percintaan dengan calon istrinya atau gadis idamannya. Bila pihak orang tua gadis menyetujui pinangan tersebut, mulailah dibicarakan pelaksanaan perkawinan dalam waktu yang dekat atau dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Dalam hubungan ini, kedua belah pihak sudah mulai membuat persiapan dengan didahului oleh musyawarah antara keluarga masingmasing yang menyangkut waktu pelaksanaan upacara, pembiayaan, serta besarnya masing-masing sumbangan anggota keluarga. Disinilah tampak semangat gotong royong dan kuatnya tali kekeluargaan. Perkawinan yang demikian itu merupakan cita-cita bagi semua orang tua etnis Mbojo (Bima) yang dalam hidupnya memiliki anak gadis atau pemuda. Sering terjadi seorang pemuda dan seorang gadis saling mencintai satu sama lain, mereka telah sepakat melangsungkan perkawinan, tetapi orang tua si gadis telah mempunyai pilihan lain, yaitu seorang pemuda yang munurutnya sangat sesuai dengan seleranya. Tidak penting apakah pemuda tersebut dicintai oleh anaknya, maka lamaran pemuda akan ditolak secara halus misalnya dengan kata-kata kiasan, "tiloa campo wara ra macampa na", atau dengan kata, "anak gadisnya masih kecil" dan sebagainya. Maka tidak ada jalan lain bagi kedua insan yang telah bercinta tersebut, kecuali dengan Londo Iha. Perkawinan dengan cara membawa kabur anak gadisnya orang dianggap sebagai Londo Iha, artinya perkawinan yang tidak baik. Biasanya perkawinan dengan cara londo iha menyebabkan keretakan hubungan keluarga dari masing-masing pihak. Londo iha juga karena timbulnya keragu-raguan salah satu pihak, mungkin si pemuda berkeyakinan bahwa si gadis telah memiliki pemuda lain, padahal mereka telah menjalin ikatan janji. Dalam kasus ini juga terdapat penyelesaian yang baik bilamana orang tua gadis memaafkan si pemuda yang membawa lari anak gadisnya. Selain faktor-faktor tersebut, status sosial si pemuda munurut anggapan orang tua gadis sesuai dengan status sosial anaknya, atau mungkin karena tidak adanya persesuaian tentang besarnya co'i (mahar) yang dikehendaki oleh orang tua si gadis. 58
1. Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Islam Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan Hukum dilakukan. Sedang rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan Hukum itu dilakukan.95 Sahnya perkawinan KHI diatur dalam Pasal 4-6: a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. b. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pangawas pegawai pencatat nikah, dan jika tidak dilangsuengkan dihadapan pegawan pencatat nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan Hukum. c. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pecatat nikah Rukun dan Syarat perkawinan dalam Pasal 14 KHI: a. Calon suami b. Calon istri c. Wali nikah d. Dua orang saksi e. Ijab dan Kabul 2. Akibat Hukum Londo Iha Akibat Hukum dilangsungkan Londo Iha tanpa persetujuan orang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di antaranya adalah: a. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan Hukum perkawinan adalah aturan-aturan hukum dalam suatu kelompok masyarakat adat yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di dalam masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aturan-aturan Hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Perkawinan 95 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 13. 59 tua
dalam masyarakat merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat pihak laki-laki dengan pihak perempuan saja, tetapi juga mengikat kerabat laki-laki maupun kerabat pihak perempuan. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa dalam masyarakat perkawinan tidak saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dari anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu kebiasaan bergotong-royong atau dikerjakan secara bersama-sama telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya masyarakat.96 Londo Iha yang dilakukan di masyarakat Desa Soro menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat bentuk Londo Iha dengan tidak adanya pelamaran atau peminangan atau juga menghindarkan diri dari rintangan- rintangan yang datangnya dari orang tua. Akibat dari Londo Iha ini membawa akibat yang tidak baik karena kita lihat dari fenomena Londo Iha bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat. Akan Tetapi pada dasarnya Londo Iha memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Perlu adanya penanganan dan pengawaasan yang dilakukan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah Londo Iha ini agar dapat mencegah dari berlangsungnya Londo Iha yang di lihat dari masyarakat yang sering terjadi. Adapun yang dimaksud dengan praktik Londo Iha yang sering terjadi dalam masyarakat dimana calon suami membawa calon istri atau pasangannya ke rumah orang tua laki-laki untuk minta dinikahkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua calon istri. Londo Iha ini pada umumnya dilakukan oleh kaum remaja dengan alasan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan maka terpaksa melakukan kawin lari. Semakin maraknya Londo Iha di kalangan masyarakat Desa Soro cenderung mereka menganggap Londo Iha adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua, tidak mengikiuti prosedur syarat dan rukun sahnya perkawinan. 96 Aulia, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Juli, 2019), hal. 9 60
b. Superioritas Laki-Laki dan Marginalisasi perempuan Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan. Paling tidak, terdapat 7 bentuk superioritas suami sebagai dari tradisi perkawinan adat yaitu sebagai berikut:97 1) Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga. 2) Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) mengerjakan tugas-tugas domestic. 3) Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda). 4) Terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar. 5) Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami). 6) Jika terjadi perceraian, maka isteri yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah. 7) Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi. c. Tidak adanya pencatatan perkawinan Perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang kawin lari atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tidak dijamin akibat administrasinya dikarenakan mereka tidak 97 Faruk, Tokoh Adat, Wawancara, Soro tanggal 10 Juli tahun 2021. 61
punya bukti nikah, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45 Jo Pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi- tingginya Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan diancam hukuman 3 bulan kurungan. Perkawinan Londho Iha tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari Londo Iha. Ini sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawianan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari Londo Iha adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama. Padahal sudah jelas keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan. Hukum juga mengikat dalam tradisi Londo Iha di tengah msyarakat. Kawin lari yang dimaksud dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka sama suka, dan sepakat menuju jenjang yang lebih serius. Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan Londo Iha dalam masyarakat Desa Soro yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantaraan orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka si pemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka si pemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan Londo Iha, yang artinya lari bersama 62
pemuda dan pemudi atas dasar rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya. Londo Iha merupakan praktik perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Londo Iha, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Perkawinan Londho Iha memiliki akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Kebanyakan dari kejadian yang dialami masyarakat dari Londo Iha tersebut rentan terjadinya perceraian. Faruk menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak.98 Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari. Namun, dalam kaitannya dengan konsep kawin lari dan tanpa restu dari orang tua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Karena pasangan yang melangsungkan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang keluarga lainya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga. Londo Iha terjadi tanpa musyawarah dan persetujuan orang tua tanpa didahului dengan peminangan atau pertunangan, baik perkawinan tersebut dilakukan dengan lari secara bersama-sama antara pasangan tanpa persetujuan orang tua. Londo Iha dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang Rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, ada dua saksi dan adanya ijab dan kabul. Jika pada waktu melakukan perkawinan harus ada wali nikah, mengingat orang tua pihak laki-laki masih hidup, maka wali nikah untuk perkawinan adalah orang tua kandung, jika pernikahan dilakukan diam-diam atau Londo Iha tanpa sepengetahuan orang tua, maka tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi wali nikahnya. Londo Iha dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang peneliti ungkapkan pada latar 98 Faruk, Tokoh Adat, Wawancara, Soro tanggal 10 Juli tahun 2021. 63
belakang dalam realita masyarakat yang terjadi karena pertama, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kedua, perempuan telah hamil di luar nikah, ketiga, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan keempat, faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk Londo Iha. 3. Perkawinan Londo Iha Tidak Diakui Secara Sah Oleh Negara UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Pasal 6 Udang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kedaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimasuk ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua sudah telah meninggal dunia atau dalam keadan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. 64
Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak mementukan lain. Perkawinan Londo Iha sah menurut Hukum Positif apabila sudah cukup umur, misalnya si gadis yang sudah dibawa kabur oleh si lelaki sudah berumur 21 tahun begitupun dengan si lelaki maka mereka telah sah menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Namun perkawinan Londo Iha tidak sah apabila pemuda pemudi ini tidak sampai umur 21 tahun akan tetapi si gadis sudah Hamil diluar Nikah.99 Simpulan penulis akan hasil Analisis Status Hukum Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Soro, adalah bahwa Londo Iha merupakan suatu kebiasaan yang dimana tidak disukai oleh masyarakat Desa Soro, namun Londo Iha sendiri merupakan sebuah solusi akan banyak masalah pernikahan, dalam praktiknya Londo Iha ini banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang padahal sudah jelas mereka tidak menyukainya, terlebih masyarakat dengan keadaan ekonomi kebawah yang tidak bisa memenuhi syarat mahar yang diberikan oleh salah satu pihak. Londo Iha terjadi apabila dari salah satu pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan mereka berdua. Londo Iha sebenarnya sah apabila pelaku menurut undang- undang apabila pelaku sudah berumur diatas 21 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sudah dijelaskan juga rukun dan syarat perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, adanya dua saksi, ijab dan qabul. Dalam faktor yang melatarbelakangi terjadinya Praktik Londo Iha juga sudah diketahui yaitu karena hamil diluar nikah ataupun tidak adanya restu dari orang tua salah satu pihak keluarga, faktor lain seperti kurangnya uang mahar juga sangat mempengaruhi. Londo Iha yang dilakukan di masyarakat Desa Soro untuk melepaskan ikatan keharusan memenuhi syarat adat yang berlaku dan juga untuk menghindari repot untuk mendaftarkan perkawinan. Namun Londo Iha nantinya akan menyebabkan banyak 99 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Bandar Maju, 2007), hal. 7 65
masalah kekeluargaan yang dimana sudah dilihat dari tidak setujunya salah satu keluarga dan juga belum siapnya mental Pelaku Londo Iha ini, untuk menjalankan kehidupan berkeluarga yang dimana mungkin nantinya terjadi masalah keluarga yang sebenarnya sepeleh namun karna mereka belum siap mental menjadikannya masalah besar. Londo Iha di Desa Soro sebenarnya tidak hanya merugikan keluarga namun merupakan sebuah solusi juga untuk menpercepat pernikahan dikarenakan pihak keluarga tidak perlu untuk mencatatkan perkawinan, namun disinilah letak dari kesalahan Praktik Londo Iha itu, para remaja yang umurnya tidak memenuhi syarat pernikahan juga melakukan praktik Londo Iha agar mereka tidak perlu repot-repot mendaftarkan pernikahan, karena mereka berfikir bahwa pernikahan itu yang penting sudah sah dimata Allah Swt dan tidak peduli apabila tidak sah dimata negara maupun pemerintahan. Dalam KHI sudah dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan sudah memenuhi Perkawinan Londo Iha dan sah dimata agama namun apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Positif pelaku tidak memenuhi syarat karena mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka di pencatatan akta pernikahan padahal mereka sudah berumur 21 tahun, yang menjadi masalah adalah mereka ytang masih dibawan umur 21 tahun yang sudah melaksanakan praktik Londo Iha sangat sulit untuk di proses secara hukum positi dikarenakan mereka masih dibawah umur yang membuat mereka belum melaksanakan pernikahan yang sah secara Negara. Apabila para pelaku Londo Iha sudah memenuhi umur yang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu berumur 21 tahun. Namun perkawinan Londo Iha tidak sah apabila kedua pelaku tidak memenuhi umur 21 tahun dan si gadis sudah hamil diluar nikah. 66
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Adapun kesimpulan penelitan akan diuraikan sebagai berikut: 1. Praktik Perkawinan Londo Iha di Desa Soro adalah sebuat tradisi yang dicap tidak baik di kalangan masyarakat namun merupakan sebuah solusi untuk sebagian masyarakat lainnya. Perkawinan Londo Iha biasa di lakukan di semua desa yang ada di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Soro, adanya mereka melakukan praktik ini dikarenakan keterpaksaan dari pihak keluarga ataupun pasangan kekasih itu sendiri, adanya larangan menikah dan status sosial ekonomi juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan praktik ini. Ada beberapa prosedur yang harus di lalui namun prosedur berikut tidak wajib untuk di ikuti, yang terpenting kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka. Dimulai dari proses pelaksanaan Londo Iha dan juga tanggapan masyarakat terhadap Praktik Londo Iha. 2. Status Hukum londo iha dalam pandangan Hukum Positif ditinjau dari proses pelaksanaannya, terdapat ada beberapa proses yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu tidak dicatatnya akta nikah yang seharusnya wajib untuk didata dan tidak adanya campur tangan Negara di dalamnya, namun tetap saja dilaksanakan demi kelancaran pernikahan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar praktik Londo Iha ini di akui secara sah oleh negara diantaranya yaitu melakukan pencatatan perkawinan, Londo Iha sah apabila dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinaan atau KUA dan juga apabila pelaku sudah berumur 21 tahun sebagaimana yang sudah diatur oleh 1 Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 67
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, antara lain: 1. Bagi pelaku Londo Iha, bahwa menikah adalah sebuah ibadah yang paling lama, dan banyak orang yang ingin menikah baik di usia muda atau sepantasnya untuk menikah. Menikah itu bukan hanya karena saling mencintai satu sama lain, tetapi menikah itu harus mampu, baik mampu secara lahir batin dan bersedia untuk menafkahi keluarga, serta mampu memenuhi semua Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Hal ini tentunya harus dibicarakaan dengan baik kepada pihak perempuan serta keluarga secara terbuka mengenai keadaan keluarga, baik keadaaan ekonomi maupun strata sosial, supaya tidak ada kesenjangan sosial antara kedua belah pihak keluarga, sehingga pihak perempuan dapat menilai baik dan buruknya calon menantu, supaya pernikahan bisa dilaksanakan dengan baik, tanpa harus dilakukan dengan Londo Iha. 2. Bagi para orang tua. Seorang anak pastinya akan mematuhi perintah orang tuannya, tetapi orang tua tidak bisa memaksakan keinginannya kepada anaknya untuk tidak menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihan anaknya. Tetapi sebaliknya seorang anak harus mampu memilih pasangan yang disukai atau menjadi kriteria keluarga, sehingga orang tua dapat mengijinkan pernikahan mereka. Karena ketidak setujuan keluarga adalah salah satu faktor penyebab terjadinya Londo Iha. 3. Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat harus mampu untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat terkait pernikahan dengan cara Londo Iha adalah sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak seharusya dilakukan. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat berperan penting dalam melakukan perubahan kebiasaan pernikahan dengan londo Iha. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat harus mengembalikan pemahaman masyarakat tentang tidak harus Londo Iha, meluruskan pemahaman bagaimana menerapkan apa yang dianggap sulit, dan meluruskan pemahaman yang telah terbentuk dalam tradisi sosial. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat sangat penting agar perubahan ini mudah diterima oleh masyarakat. 68
DAFTAR PUSTAKA Buku 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998. Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interperprestasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Bukhori, Muhammad. Hubungan Seks Menurut Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1994. Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018. Djubaedah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Fathoni, Abdurrahmat. Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007 . __________, Hukum Perkawinan Indonesia. ) Cet. Ke-2 Bandung: Alumni Offset, 1983. Mubarok, Jaih. Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama, 2015. Ompu Na, e. Buku Ompu Na,e., Sejarah Kabupaten Bima . Bima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1915. . Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo persada, 2017. Saleh, Wantjil. Hukum Perkawinan Indonesia. cet. Ke-5 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). Sanjaya, Umar Haris. Hukum Perkawinan islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017. Sembiring, Rosnidar. Hukum keluarga harta benda dalam perkawinan. Depok: Rajagrafindo persada, 2016. Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia. cet. Ke-4 Bandung: Alfabeta, 2015. cet. ke-4. Sholeh, Asrorun Ni'am. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga. Jakarta: Graha Pramuda, 2008. Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. cet. Ke 17 Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 69
Soemitro, Ronni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum . cet. Ke-5 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Sosroatmojo. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978. Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. cet. Ke 8 Bandung: Alfabeta, 2009. Suteki. Metodologi Penelitian Hukum. cet. Ke-2 Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018. Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Surakarta, 2006. Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia. cet. Ke-68 Jakarta: Kencana, 2013. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Kencana, 2006. Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986. Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat "Kajian Fiqih Nikah Lengkap". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. Wignjodipoero, Soerojo. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983. ____________, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984. Penelitian Ilmiah Aulia. "Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." Jurnal Hukum, 2019. Bidara, Billy. "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." Jurnal Lex Crimen, Vol. 5 No. 5 2016. Hamamah, Fatin. "Skripsi." Tinjauan Yuridis Perkawinan Londo Iha Berdasarkan Adat Mbojo Dari Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Rasa Na'e Timur Kota Bima) (Universitas Mataram), 2010. 70
Juanda, Muhammad. "Skripsi." Aspek-aspek Hukum Adat dan Pidana dalam Londo Iha (Kawin Lari) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar), 2014. Putri, Hesti Ayu. "Skripsi." Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam (Universitas Islam Indonesia), 2018. Sirajudin. "Skripsi." Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (UIN Alauddin Makassar), 2020. Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 2010. Syamsudin. "Skripsi." Sistem Tradisi Londo Iha (Studi Kasus terhadap Remaja di Kec. Parado, Kab. Bima (UIN Alauddin Makassar), 2015. Yuliartini, Ni Putu Rai. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1 2020. Yusron, Ahmad. "Skripsi." Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon1), 2011. Zoelva, Imam. "Skripsi." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha di Kecamatan Parado Kab. Bima Nusa Tenggara Barat (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2019. Website Bima, Ahmad. kawin lari dibima bukanlah adat tapi kebiasaan, diakses dari kebiasaan. Januari 2021 Ini, Berita Hari. Diakses dari Juli 2021 Kurniasari, Dita. Diakses dari deskriptif. Juni 2021. 71
Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wawancara Asdin, Wawancara. Soro, 28 Juli 2021 Yofi, Wawancara. Soro 29 Juli 2021. Rosmiati, Wawancara. Soro 29 Juli 2021. Ela Irawan, Wawancara, Soro 30 Juli 2021. Indriani, Wawancara, Soro 30 Juli 2021. Ade Ardiansyah, Wawancara, Soro 31 Juli 2021. Nurjani, Wawancara, Soro 31 Juli 21. Landu, Wawancara, Soro 30 Juli 2021 Asni, Wawancara, Soro 31 Juli 2021 Abdul Haris, Wawancara, Soro 7 Juli 2021. Faruk, Wawancara, Soro 10 Juli 2021. Kusmo, Wawancara, Soro 10 Juli 2021. Abdul latif, Wawancara, Soro 29 Juli 2021 72
Lampiran-lampiran DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Pertanyaan wawancara pelaku ➢ Berapa umur anda saat ini? ➢ Apa alasan anda melakukan praktik perkawinan londo iha? ➢ Bagaimana perasaan anda sebelum dan sesudah melakukan praktik perkawinan londo iha? ➢ Bagaiman respon keluarga terkait dengan praktik perkawinan londo iha yang anda lakukan? ➢ Apakah menurut anda praktik perkawinan londo iha ini adalah sebuah solusi untuk menghindari celaan dan hinaan dari masyarakat? ➢ Bagaimana proses praktik perkawinan londo iha yang anda lakukan? 2. Pertanyaan wawancara orang tua pelaku ➢ Bagaimana perasaan anda saat anda mengetahui bahwa anak anda menjadi pelaku dalam praktik perkawinan londo iha? ➢ Bagaimana respon anda pada saat anda mengetahui bahwa anak anda menjadi pelaku dalam praktik perkawinan londo iha? ➢ Apakah menurut anda praktik perkawinan londo iha ini adalah sebuah solusi untuk menghindari celaan dan hinaan masyarakat? 3. Pertanyaan wawancara Kepala KUA ➢ Bagaimana tanggapaan bapak terkait dengan praktik perkawinan londo iha? ➢ Apa faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan londo iha? ➢ Apakah ada solusi dari bapak atau pun dari KUA, terkait dengan praktik perkawinan londo iha supaya tidak terus menerus terjadi dimasyarakat? 4. Pertanyaan wawancara para Tokoh ➢ Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan praktik perkawinan londo iha? ➢ Apakah menurut bapak praktik perkawinan londo iha ini berdampak baik atau buruk bagi masyarakat sekitar? ➢ Apakah praktik perkawinan londo iha ini merupakan budaya yang harus dipertahankan? 73
5. Pertanyaan wawancara Ketua RT ➢ Bagaimana tatacara praktik Londo Iha ? ➢ Apa saja syarat praktik Londo Iha? ➢ Apakah pengertian Londo Iha? 74
FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA YOFI & ROSMIATI) FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA ADE ARDIANSYAH & NURJANI) 75
FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA ELA IRAWAN & INDRIANI) FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA IBU ARJO) 76
FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA IBU ASNI) FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA BAPAK KUSMO) 77
FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA BAPAK FARUK S.SOS.) FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA BAPAK ASDIN) 78
FOTO (BUKTI WAWANCARA BERSAMA BAPAK ABDUL LATIF 79
RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri 1. Nama : Hamka 2. NIM 1702056025 3. Tempat, tanggal lahir : Bima, 07 Februari 1999 4. Alamat : RT. 01 RW. 01 Desa Melayu, Lambu Kab. Bima NTB 5. No. Hp 082341603225 6. Email B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang b. SMA N 1 Sape (2014-2017) c. MTS N Sape (2011-2014) d. SD N 2 Malaju (2005-2011) e. TK Raudhatul Athfal (2004-2005) 2. Pendidikan Non-Formal a. Pendidikan Dasar Menwa Mahadipa Jawa Tengah (2018) b. Pra Pendidikan Dasar Menwa Mahadipa Jawa Tengah (2018) C. Pengalaman Organisasi 1. Resimen Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Semarang, 19 November 2021 HAMKA NIM 1702056025 80