BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 2.1 Tinjauan Pustaka Dalam menganalisis pengaruh UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Penelitian ini berlandaskan pada teori-teori yang relevan sehingga dapat mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. 2.1.1 Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 2.1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan penduduk yang telah masuk dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikut penjelasan mengenai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: 1. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja seminggu yang lalu, mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Adapun angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 10
1) Bekerja adalah angkatan kerja yang mencakup individu yang memiliki pekerjaan saat ini, terlepas dari apakah mereka bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Mereka adalah angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. 2) Pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dan sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. 2. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang telah menginjak usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terbagi menjadi dua kelompok yaitu: 1) Orang yang tidak mencari pekerjaan adalah orang yang tidak tertarik atau tidak dapat bekerja. Misalnya, mereka yang pensiun, pelajar penuh waktu, atau orang yang telah menyerah mencari pekerjaan. 2) Orang yang tidak bekerja adalah mereka yang tidak aktif secara ekonomi. Misalnya, ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. 2.1.1.2 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Dalam pasar kerja terdapat permintaan tenaga kerja (demand for labour) dan penawaran tenaga kerja (supply for labour) pada tingkat upah tertentu. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah orang yang tersedia dan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada tingkat upah tertentu. Apabila dikaitkan dengan sektor ekonomi, penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga. Pengertian penawaran tenaga kerja hampir sama dengan persediaan tenaga kerja 11
namun tapi yang membedakannya adalah persediaan tenaga kerja menggunakan pertimbangan upah. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah orang yang diminta untuk melaksanakan suatu pekerjaan pada tingkat upah tertentu. Permintaan tenaga kerja berasal dari sektor perusahaan dan pemerintah. Dalam pasar barang dan jasa, jika harga naik maka permintaan akan semakin sedikit, namun sebaliknya penawaran akan semakin banyak. Pada tingkat harga keseimbangan, maka terbentuk jumlah permintaan yang sama dengan jumlah penawaran. Dalam pasar kerja, proses tersebut hampir sama, namun permintaan dan penawarannya berupa tenaga kerja, harga barang dan jasa menjadi tingkat upah. Oleh karena itu upah sering disebut dengan harga tenaga kerja. Jika upah mengalami peningkatan maka penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan menurun. Jika upah mengalami penurunan, maka penawaran tenaga kerja akan menurun, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan meningkat (Yasin & Ethicawati, 2007). Fenomena tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang menunjukkan keseimbangan pasar tenaga kerja Tingkat Upah Kelebihan Penawaran Tenaga Kerja DL SL W2 W0 Kelebihan Permintaan Tenaga Kerja W1 L0 Sumber : Nicholson (1998) dalam Siregar & Tatan Sukwika (2007) Gambar 2. 1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 12 tidak
Menurut Nicholson (1998) dalam Siregar & Tatan Sukwika (2017) menyatakan keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kesesuaian tersebut bukan hanya dalam jumlah dan tingkat upah, tetapi juga implisit di dalamnya mengenai berbagai karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan pasar, seperti keterampilan, pendidikan dan sebagainya. Keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah ekuilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W2) penawaran tenagakerja melebihi permintaan tenaga kerja, sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah (W1) jumlah total tenagakerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas penawaran yang ada, sehingga terjadi persaingan di antara para perusahaan atau produsen dalam memperebutkan tenagakerja. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium. Pada titik W0 jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu horisontal adalah sebesar L0. Secara definitif, pada titik L0 inilah tercipta kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak akan terdapat pengangguran, kecuali pengangguran secara sukarela. 13
2.1.1.3 Teori Ketenagakerjaan 1. Teori Klasik Adam Smith Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. 2. Teori Malthus Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran- pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles of Population. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian 14
berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik- pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. 3. Teori Keynes Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak. Kritikan Jhon (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha 15
memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (marginal value of productivity of labor), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas (Mulyadi, 2003). 4. Teori Harrord Domar Teori Harrord-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu, dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan 16
modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow dimana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja. 2.1.1.4 Pengertian Kesempatan Kerja Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja atau pekerja yang sudah ada. Kesempatan kerja mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan kata lain kesempatan yang tersedia untuk tersedia bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapagan pekerjaan yang sudah diduduki dan semua pekerjaan yang masih terbuka. Kesempatan kerja yang ada merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena kesempatan kerja akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan non-ekonomi masyarakat. Adanya kesempatan kerja yang terbuka lebar dapat dijadikan sebagai usaha dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan pekerjaan di setiap daerah, perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat di manfaatkan seluruh potensi pembangunan yang ada di daerah masing-masing (Zamrowi, 2007) 17
2.1.2 Upah Minimum Regional 2.1.2.1 Pengertian Upah Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. 2.1.2.2 Teori Upah Upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan (Soemarso, 2009). Upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana/buruh (Mulyadi, 2008). Upah/gaji adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakan, atau peraturan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa telah atau akan dilakukan (Bachrun, 2012). Bagi pengusaha, gaji atau upah dapat dianggap sebagai biaya murni sehingga akan diperhitungkan secara matang dengan pertimbangan aspek biaya dan 18
bisnis dan akan menekan biaya produksi sehemat mungkin. Namun jika gaji atau upah dianggap sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, maka pengusaha akan berpikir jangka panjang terkait dengan hubungan kerja dan hubungan industrial. Bagi tenaga kerja gaji atau upah berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan yang semakin bertambah seiring lamanya masa kerja atau yang sering dianggap sebagai masa pengabdian. Mankiw (2006) menjelaskan bahwa teori upah-efisiensi mengajukan penyebab ketiga dari kekakuan upah selain undang-undang upah minimum dan pembentukkan serikat pekerja. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, (jika teori ini benar) maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru. Teori upah-efisiensi yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bisa mengambil 19
pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. 2.1.2.3 Jenis-Jenis Upah G. Kartasapoetra (1998) dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi: 1. Upah Nominal Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya. 20
2. Upah Nyata (Real Wages) Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari: 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. 3. Upah Hidup Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. 4. Upah Minimum Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnyalah pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. 21
5. Upah Wajar Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. 2.1.2.4 Upah Minimum Regional Pemerintah di banyak Negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KLH), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi dipasar tenaga kerja sebab jika UMR telalu tinggi maka pengusaha akan sangat berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja akan dipilih yang memang benar-benar produktif dan efisien. Sehingga sebagai akibatnya UMR yang sangat tinggi tersebut akan menimbulkan pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang sudah bekerja. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 22
23 kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan
memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite. Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayahwilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. 2.1.2.5 Penetapan Upah Minimum Regional Penetapan nilai UMR biasanya akan ditetapkan berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD), Dewan tersebut mempunyai tim survei yang bertugas untuk turun ke lapangan guna melakukan sebuah survei untuk mencari tahu harga-harga beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai, buruh, dan juga karyawan. Survei yang dilakukan di sejumlah wilayah kota ataupun provinsi menjadi perwakilan pengolahan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) individu yang belum menikah atau memiliki keluarga di tiap provinsi. Kemudian dari hasil KHL, DPD akan mengusulkan upah minimum provinsi atau yang sekarang kita kenal sebagai UMR. Lalu usulan tersebut diajukan kepada gubernur untuk kemudian disahkan. Dalam Peraturan Pemerintah Penetapan Nomor 36 Tahun 2021 penentuan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan, dengan formula dan langkah sebagai berikut: 24
a. Rumus Batas Atas Batas atas UM(t) = (Rata - rata konsumsi per kapita x Rata - rata banyaknya ART(t))/Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga(t). b. Rumus Batas Bawah Batas bawah UM(t) = Batas atas UM(t) x 50% Rumus Upah Minimum yang akan ditetapkan, sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t)+{Max(PE(t),Inflasi(t)) x (Batas atas(t) - UM(t)/ Batas atas(t) - Batas bawah(t)) x UM(t)} Keterangan: UM = Upah Minimum ART = Anggota Rumah Tangga PE = Pertumbuhan Ekonomi (t) = Tahun 2.1.3 Inflasi 2.1.3.1 Pengertian Inflasi Menurut Keynes terjadinya inflasi disebabkan oleh perminntaan agregat sedangkan permintaan agregat ini tidak hanya karena ekspansi baik sentral. Namun disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan (defisit anggaran belanja negara) dalam kondisi full employment. Konsep inflasi adalah peningkatan 25
tingkat harga secara keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Mengukur inflasi dengan melihat jumlah barang dan jasa yang besar serta menghitung peningkatan rata-rata harganya selama beberapa periode waktu. Para ekonomi sering menggunakan istilah inflasi untuk mengacu hanya pada peningkatan tingkat harga yang berlanjut selama beberapa periode signifikan. Periode seperti itu disebut sebagai periode inflasi berlanjut (Khalwaty, 2000). Inflasi adalah tingkat perubahan dalam harga-harga, dan tingkat harga adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu (Dornbusch, Fisher, et. al, 2008). Sedangkan Khawalty (2006) mendefinisikan inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka yang cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga, nilai uang turun secara pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. Inflasi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap adanya kesempatan kerja. Inflasi dalam perekonomian disatu sisi selalu menjadi hal yang relatif menakutkan, karena inflasi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada: proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi, perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang. 26
Inflasi merupakan peristiwa moneter yang terjadi di semua negara yang dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulanginya. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi rendah, yaitu mencapai dibawah 4-6%. Tingkat yang moderat mencapai 5-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu persen dalam setahun. Apabila inflasi tinggi akan mengakibatkan nilai pendapatan masyarakat menurun, sehingga akan mengakibatkan melemahnya daya konsumsi masyarakat. Ketika daya belli masyarakat sudah menurun, maka peran kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Jadi dapat disimpulkan inflasi adalah peristiwa naiknya nilai harga suatu barang atau jasa yang berulang-ulang yang dapat mempengaruhi harga barang atau jasa lainnya menjadi naik juga, serta inflasi merupakan suatu masalah yang setiap tahunnya dihadapi oleh perkonomian suatu negara. 2.1.3.2 Teori Inflasi 1. Teori Kuantitas Teori Kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan protes inflasi di jaman yang modern ini, terutama di negara-negara yang sedng berkembang. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari sebagai berikut: 1) Jumlah uang yang beredar. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah 27
uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga-harga tersebut. 2) Psikologi (expectation) masyarakat mengenai harga-harga. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961-1966. 2. Teori Keynes Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena sesuatu masyarakat ingin hidup diluarbatas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang biasa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang- 28
barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut inflationary gap). Inflationary gap timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan memperoleh kenaikan gaji anggota-anggota melebihi kenaikan produktifitas buruh. 3. Teori Strukturalis Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Dalam teori strukturalis ada 3 hal yang perlu ditekankan: 1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang. 2) Ada asumsi bahwa jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya 29
apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya. 3) Faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasti tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan-keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri. 2.1.3.3 Jenis-Jenis Inflasi Ada berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam: 1. Inflasi Merayap Pada jenis ini inflasi biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun), kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil. Inflasi ini masih mudah dikendalikan, harga-harga naik secara umum. Walau bagaimanapun inflasi seperti ini sering kali menimbulkan efek yang baik dalam perekonomian. 2. Inflasi Menengah (Galloping Inflation) Inflasi pada tingkat ini terjadi dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya inflasi double digit atau triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset- aset riil. 30
31 3. Inflasi Tinggi (Hyper Inflation) Merupakan proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Nilai uang semakin merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (akibatnya ditimbulkan adanya perang) yang dibelanjai /ditutupi dengan mencetak uang. Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar. Berdasarkan sebabnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Inflasi tarikan permintaan Dalam hal ini Samuelson, mengelompokkan inflasi menjadi 3 jenis : 1) Inflasi Moderat (Moderat Inflation) adalah ditandai naiknya harga secara lambat dan dapat diramalkan. Kita dapat menyebutnya sebagai laju inflasi satu pertahun, karena apabila barang-barang relatif stabil masyarakat pada uang. 2) Inflasi Ganas (Galloping Inflation) yaitu inflasi dalam dua digit atau tiga digit 20, 100 atau 200 persen pertahun. Inflasi ganas timbul, maka timbul juga gangguan yang serius terhadap perekonomian. 3) Hiperinflasi, yaitu ketika ekonomi nampak selamat dari inflasi yang melambung ketegangan ketiga dan mematikan mengambil alih ketika hiperinflasi menyerang.
Berdasarkan penyebab awal terjadinya inlflasi, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 2 : 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat, inflasi semacam ini disebut demand inflation. 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi ini disebut cos inflation. Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. Menurut Putong, inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Domestic Inflation Inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun disektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. 2. Imported Inflation Inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sitem perekonomian terbuka (open economy system). Inflasi ini dapat menukar baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor. 32
Terlepas dari pengelompokkan tersebut pada kenyataannya, inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika tidak boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu macam/jenis inflasi, tetapi sering kali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor-faktor ekonomi maupun pelaku-pelaku ekonomi yang benar-benar memiliki hubungan yang independen dalam suatu sistem perekonomian negara. 2.1.3.4 Penyebab Inflasi Menurut Bank Indonesia inflasi dapat disebabkan oleh tiga hal berikut ini : 1. Tarikan Permintaan (demand full inflation). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. 2. Dorongan Biaya (cost push inflation). Inflasi ini tmbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi liuar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. 3. Ekspektasi Inflasi (inflatin expectation). Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tecermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dari pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar kegamaan dan penentuan upah minimum regional. 33
Menurut Sukirno (2002), penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: a) Inflasi tarikan pemintaan, inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat. b) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. c) Inflasi di impor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga-harga yang mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. 2.1.3.5 Dampak Inflasi Menurut Asfia (2006) dampak atau akibat yang ditimbulkan adanya inflasi adalah sebagai berikut: 1. Inflasi akan menurukan pendapatan riil yang diterima masyarakat dan ini sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. 2. Inflasi menimbulkan dampak yang buruk pula pada neraca pembayaran, karena menurutnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan ketidak seimbangan terhadap aliran masuk ke luar negeri. 3. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang. Seperti tabungan masyarakat di bank nilainya akan menurun. 2.1.3.6 Cara Mengatasi Inflasi Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter: 34
1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan nmelakukan pengaturan pada jumlah uang yang beresar (M) ataupun melakukan kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) yang mulai diberlakukan tahun 2005. 1) Melalui jumlah uang yang beredar. Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (permintaan deposit). Bank Sentral apat mengatur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Selain itu Bank Sentral juga dapat menggunakan tingkat diskonto yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Ketika tingkat diskonto dinaikkan maka gairah bank umum untuk meminjam semakin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank sentral juga mengecil. Akibatnya kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman kepda masyarakat menjadi kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. 2) Melalui kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) menurut Bank Indonesia, ITF merupakan kebijakan moneter yang dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi kedepan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga 35
pasar uang, suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya yang akan memengaruhi output dan inflasi. Kelebihan menggunakan ITF yaitu: a) ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. b) ITF memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank. c) ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag. d) ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter. e) ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian. Penerapan ITF diakukan dengan cara: Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode, Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia akan melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter 36
2. Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah: 1) Menekankan pengeluaran pemerintah. 2) Menaikkan pajak. 3) Mengadakan pinjaman pemerintah 3. Kebijakan Non Moneter Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi dan kebijakan upah. 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Zaris (1987) pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi serta peningkatan barang dan jasa yang diproduksi serta peningkatan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 1994). Kemajuan ekonomi suatu daerah mencerminkan keberhasilan pembangunan, meskipun bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro, 2006). Terdapat tiga ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per 37
38 pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sementara pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan (Ardito, 2003). Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang ingin dicapai oleh perekonomian dalam jangka waktu panjang, dan semaksimal mungkin konsisten dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi dapat menerangkan dan sekaligus dapat mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian (Dumairy, 2000). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan ditingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan daerah yang merujuk pada PDRB dari tahun ke tahun. Dalam membandingkanya, perlu disadari bahwa pertumbuhan nilai pendapatan daerah PDRB dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. (Sodono, 2002). Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah:
Laju Pertumbuhan Ekonomi = PDRB (t)−PDRB(t−1) PDRB(t−1) x 100% dimana: 𝑃𝐷𝑅𝐵(𝑡) : jumlah PDRB tahun t 𝑃𝐷𝑅𝐵(𝑡−1) : jumlah PDRB tahun sebelumnya 2.1.4.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi dan biasanya juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai dan menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu (Kairupan, 2013). Produk domestik regional adalah semua barang dan jasa yang timbul dari kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, tanpa memperhatikan asal usul dan kepemilikan faktor-faktor produksi oleh penduduk daerah tersebut. Perhitungan produk domestik daerah ini lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto, disebut domestik karena telah termasuk batas wilayah, dan disebut bruto karena termasuk komponen penyusutan serta dalam perhitungan (Indradewa & Natha, 2015). Menurut Prishardoyo (2008) terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diantaranya: 39
1. Pendeketan Produksi Pendekatan ini dihitung berdasarkan nilai total barang atau jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu. 2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan ini bisa dihitung berdasarkan imbalan yang digunakan oleh faktor-faktor produksi yang tergabung dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. 3. Pendekatan Pengeluaran Ini mewakili semua komponen pengeluaran akhir, seperti pengeluaran lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, konsumsi oleh rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, serta perubahan stok dan juga ekspor neto atau ekspor bersih selama periode tertentu. 2.1.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang diuraikan sebagai berikut: 1. Teori Rostow dan Teori Harrord-Domar Menurut teori Rostow, ada serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang harus dilalui suatu negara. Salah satu strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini juga diperjelas lagi dalam teori Harrord-Domar, yang menyatakan bahwa semakin tinggi porsi Produk Domestik Bruto (PDB) yang disimpan sebagai tabungan, maka modal akan 40
41 bertambah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut menekankan pentingnya tingkat tabungan dan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa studi empiris menunjukkan perbedaan hasil antara negara-negara di Eropa Timur dan Afrika. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas sumber daya manusia dan insfrastruktur pendukung (Todaro, 2006). 2. Teori Transformasi Struktural Teori ini berfokus pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktur perekonomian dari sektor pertanian tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa. Teori ini dikembangkan oleh W. Arthur Lewis. Menurut Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang terdapat dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerja yang nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor ini, tetapi akan meningkat jika tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini (Todaro, 2006). 3. Teori Solow Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw, 2009).
42 2.1.5 Pengeluaran Pemerintah 2.1.5.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, maka pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah (cannons of government expenditure) seperti dikemukakan Smith dalam Djaenuri (2016), yaitu:
43 1. Asas moralita pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. 2. Asas nasionalita pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional 3. Asas kerakyatan atau demokrasi, pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 4. Asas rasionalita pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran yang didasarkan pada akal pikiran yang jernih. 5. Asas fungsionalita pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan. 6. Asas perkembangan pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia. 7. Asas keseimbangan dan keadilan, pengeluaran pemerintah harus memerhatikan keseimbangan antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian hubungan antar pemerintah. Sejalan dengan itu, Djaenuri (2016), menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip pengeluaran pemerintah, yakni: 1. Public benefits, mengutamakan kepentingan masyarakat. 2. Equity, mempertimbangkan siapa atau kelompom mana yang diuntungkan. 3. Economic efficiency, tidak ada monopoli. 4. Setting priority, penetapan prioritas.
44 5. Financial resources mobilization, yaitu pendayagunaan keuangan di luar pemerintah 6. decentralization of responsibility, respon terhadap urusan desentralisasi. 2.1.5.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaranpengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.
Sedangkan menurut Peacok dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacok dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pendapat Peacok dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbedabeda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakukan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya. 45
2.1.5.3 Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah 1. Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Tidak Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang- undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD. 2. Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-proram pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja langsung yang 46
47 dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2.2 Penelitian Terdahulu Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat diijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu No Peneliti (1) 1 Siestri Pristina Kairupan (2013) (2) Judul Penelitian (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara tahun 2000-2012 Persamaan (4) PDRB - Inflasi - Belanja Daerah Perbedaan (5) Lokasi peneltian Cakupan data: 2000-2012 Hasil Penelitian (6) Secara bersama variabel PDRB,tingkat inflasi dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. - Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kesempatan Kerja.
(1) 2 Muhammad (2) Nur Affiat (2017) 3 Agam Nurhardians yah, Nanik Istiyani, Fajar Wahyu P. (2017) 4 Hellen1, Sri Mintarti2, Fitriadi2 (2017) (3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Pengaruh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015 Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja (4) Pertumbuhan ekonomi PDRB - UMP - Inflasi - Lokasi Penelitian Pengeluaran Pemerintah (5) Lokasi penelitian Metode penelitian Cakupan data: 2000-2015 IPM - Cakupan data: 2006-2015 Investasi - Pertumbuhan ekonomi (variabel dependen) - Tenaga kerja - Lokasi penelitian 48 (6) Pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara ekonomi Secara Simultan IPM, PDRB, UMP, inflasi menunjukkan pengaruh siginifikan terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa tahun 2006-2015 IPM dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa tahun 2006 - 2015. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa tahun 2006 - 2015. Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di setiap provinsi Pulau Jawa tahun 2006 - 2015. Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten Malinau. Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Malinau. - Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Malinau.
(1) 5 (2) Bayu Dwi Dharma1, Sjamsu Djohan2 (2015) 6 Samuel Randi Tapparan (2017) 7 Ahmad Sabili Azahari1, Tiara Novarini2 (2020) 8 Arsyad Matdoan1, Tri Wahyu Ningsih2, Abdul Aziz Laitupa3 (3) Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Eknomi di Kota Samarinda Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Jawa Barat Terhadap Kesempatan Kerja Pengaruh Investasi, Subsektor Perikanan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Maluku (4) - Inflasi Upah minimum Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (5) - Investasi - Pertumbuhan ekonomi (variabel dependen) Lokasi Penelitian Investasi - Lokasi penelitian Metode penelitian Cakupan data: 2000-2014 Investasi - Tingkat pendidikan angkatan kerja - Cakupan data 1989-2008 Investasi - Lokasi Penelitian 49 (6) Investasi menunjukkan nilai positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Inflasi menunjukkan nilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Upah minimum dan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Pendidikan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap kesempatan kerja. - Investasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Investasi pemerintah memiliki tingkat pengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja di Provinsi Maluku Pertumbuhan ekonomi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Maluku - Subsektor perikanan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesempatan kerja di Provinsi Maluku
(1) 9 (2) I Putu Eka Wibawa, Ida Bagus P. Purbadharm aja (2021) 10 Dona Roma Dona1, Aji Sofyan Effendi2, Muiati3 11 Ni Putu R. Puspita, I Ketut Subidia (2018) 12 Evi Fauzani (2019) (3) Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja dan Konsumsi di Kabupaten/Ko ta Provinsi Bali Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruh i Kesempatan Kerja Analisis Determinan Kesempatan Kerja dalam Sektor Industri Provinsi Banten Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi (4) Upah minimum Inflasi - Upah minimum - Pertumbuhan ekonomi Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Provinsi (5) - Investasi - Cakupan data: 2013-2017 Lokasi Penelitian Metode penelitian Lokasi penelitian Investasi - Lokasi penelitian Lokasi penelitian Metode penelitian Cakupan data: 2001-2016 50 (6) - Upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja - Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja Inflasi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Upah Minimum berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Tingkat pendidikan, inflasi dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja Jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi Upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi
(2) (1) 13 Maimun Sholeh (2005) 14 Deyana Desideria1, Purwaka Hari Prihanto2, Hardiani3 2019 15 Paul SP Hutagulung1 Purbayu Budi Santosa2 (2013) (3) Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Belanja Daerah, Inflasi dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di jawa tengah (35 Kab/Kota) (4) Upah Minimum Provinsi Pertumbuhan ekonomi - Belanja daerah - Inflasi - Upah Upah Minimum Inflasi (5) - Cakupan data: 2004 Investasi - Lokasi penelitian Cakupan data: 2000-2016 Metode penelitian Cakupan data: 2012-2016 Metode Analisis 51 (6) UMP berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah Investasi, belanja daerah, upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja Provinsi Jambi Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja Provinsi Jambi Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja
52 2.3 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran digunakan dalam menganalisis substansi masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data empiris dengan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka, maka penulis memilih variabel bebas yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah. 2.3.1 Hubungan Upah Minimum Regional dengan Kesempatan Kerja Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah (Tjiptoherijanto, 1990). Menurut Kuncoro (2002), kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum. Dengan demikian tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia M.T Mandak (2022) yang hasilnya Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh
53 negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Bitung periode tahun 2010-2020. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agam, et. al (2017) yang menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiya (2010) juga menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja industri di Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Provinsi maka semakin berkurang jumlah kesempatan kerja. 2.3.2 Hubungan Inflasi dengan Kesempatan Kerja Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting yang dijumpai di hampir semua negara didunia adalah inflasi. Boediono (1999) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan darui harga-harga secara umum dan terus menerus. Sedangkan Sukirno (2002) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan - perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Dari sini terlihat bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan makro yang tepat. Untuk menjaga tingkat inflasi agar tidak tinggi maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga harus dikendalikan. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu, et al (2015) yang menunjukkan hasil Inflasi berhubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Pada saat terjadi inflasi diatas 10 persen para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya, karena para investor berpikir akan mengalami kerugian yang disebabkan tingginya modal yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatakan dan mengurangi penyerapan tenaga kerja yang ada. 2.3.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. PDRB merupakan hasil nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Asmaria (2013) peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pula pada kesempatan kerja. Hal ini juga didukung dalam penelitian Bagus, et. al, (2014) menyimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja ini positif dan signifikan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiat (2017) yang menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh Novia, et al (2022) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Bitung Pertumbuhan ekonomi mencerminkan hal yang positif terhadap kesempatan kerja, ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 54
maka tingkat serapan tenaga kerja semakin tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja. 2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kesempatan Kerja Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Hakim Abdul, 2002) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Menurut Barro (2001) dan Sun'an (2008), kontribusi pengeluaran produktif akan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siestri (2013) yang hasilnya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Utawa. Hal ini berarti selama pengeluaran produktif akan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Berdasarkan penjabaran dalam kerangka pemikiran dapat disimpulkan UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja. Mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 55 ikut
UMR Inflasi Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Pemerintah Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 2.4 Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka dapat ditarik hipotesis yaitu: 1. Diduga secara parsial upah minimum regional, inflasi berpengaruh negatif sedangkan pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022. 2. Diduga secara bersama-sama upah minimum regional, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah, berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022. 56