Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lampiran-Lampiran ~ 455 Lampiran I ~ 457 Lampiran II ~ 464 Lampiran III ~ 470 Lampiran IV ~ 482 Lampiran : V ~ 487 Lampiran: VIa ~ 518 Lampiran: VI ~ 526 Lampiran : VII ~ 534 Lampiran : VIII ~ 540 Lampiran: IX ~ 548 Lampiran : X ~ 556 Lampiran : XI ~ 561 Lampiran : XII ~ 564 Lampiran : XIII ~ 569 Lampiran : XIV ~ 575 Lampiran : XV ~ 579 Lampiran : XVI ~ 581 Lampiran : XVII ~ 584 Lampiran : XVIII ~ 590 Lampiran : XIX ~ 595 Lampiran : XX ~ 600 Lampiran : XXI ~ 604 Lampiran : XXII ~ 605 Lampiran : XXIII ~ 610 Lampiran : XXIV ~ 615 Lampiran : XXV ~ 617 Lampiran : XXVIa ~ 619 Lampiran : XXVIb ~ 621 Lampiran : XXVIc ~ 623 Lampiran : XXVId ~ 626 Lampiran : XXVIIa ~ 628 Lampiran : XXVIIb ~ 630 Lampiran : XXVIII ~ 633 Epilog oleh: Noer Fauzi ~ 642 Biografi Singkat Mochammad Tauchid ~ 662 Daftar Isi xix
Mochammad Tauchid XI. Macam-macam Kewajiban dan Beban Rakyat Berhubung dengan Hak Tanah dan Adat ~ 218 Bab 6 AKIBAT POLITIK AGRARIA KOLONIAL SERTA IKATAN ADAT BAGI PENGHIDUPAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA ~ 232 BAGIAN KEDUA Bab 7 ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG SAMPAI SEKARANG ~ 255 I. Masalah Tanah di Zaman Penjajahan Jepang ~ 255 II. Masalah Tanah Sesudah Proklamasi Kemerdekaan ~ 259 III. Sengketa Tanah ~ 268 IV. Usaha Pemerintah dalam Mengatasi Keadaan dan Cara Penyelesaian Lain-lainnya ~ 296 Bab 8 DASAR-DASAR HUKUM DAN POLITIK AGRARIA DI MASA DATANG ~ 310 I. Riwayat Hukum Agraria di Indonesia ~ 311 II. Persoalan Mengenai Dasar-dasar Hak Tanah ~ 335 III. Dasar-dasar Hukum dan Politik Agraria ~ 351 IV. Bagaimana Melaksanakan Dasar-dasar dan Tujuan ~ 361 a. Indonesia sebagai pulau-pulau ~ 363 b. Luas tanah dan kepadatan penduduk ~ 363 c. Macam-macam Kualitas Tanah untuk Kepentingan Pertanian ~ 375 V . Syarat-syarat dan Dasar Pembaharuan ~ 376 a. Transmigrasi ~ 384 b. Industrialisasi ~ 396 VI. Pembaharuan Bentuk dan Cara-cara Pertanian ~ 398 VII. Memelihara Kebaikan dan Kesuburan Tanah, Arti Hutan bagi Manusia ~ 435 Penutup ~ 451 xviii MOCHAMMAD TAUCHID PENGANTAR: PROF. DR. ENDRIATMO SOETARTO STPN PRESS, 2009
Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia ©2009 STPN Press, Yogyakarta Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Tjakrawala, Jakarta, 1952. Diterbitkan kembali oleh STPN Press, bekerjasama dengan Pewarta (Persaudaraan Warga Tani) Yogyakarta, 2009 : Mochammad Tauchid Penulis Editor : Tim LIBRA Layout & Cover : Eja ADesign 691 + xix hlm, 14 x 21 cm ISBN : 978-602-8129-56-5 Cetakan pertama, November 2009 Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 Telp. 0274-587239 Fax. 0274-587138 TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN Daftar Isi Bab 3 HAK TANAH DENGAN HAK-HAK ORANG ~ 60 I. Persewaan Tanah ~ 60 a. Persewaan Tanah Negeri ~ 63 b. Persewaan Tanah Milik Rakyat kepada Orang Asing ~ 74 II. Hak Pinjam ~ 90 III. Hak Pakai ~ 90 Bab 4 HAK TANAH BAGI WARGA ASING DI DAERAH SWAPRAJA DI LUAR JAWA DAN MADURA ~ 91 I. Hak Konsesi ~ 94 Tanah Konsesi di Sumatera Timur ~ 98 II. Konsesi untuk Perkebunan dan Pertanian Kecil di Daerah Sumatera Timur ~ 104 III. Erpacht buat Bangunan Perumahan ~ 106 IV. Hak Opstal ~ 106 V . Erfpacht di Daerah Swapraja di Luar Jawa dan Madura ~ 108 VI. Jaminan untuk Mendapatkan Tenaga Keperluan Eksploitasi Tanah ~ 114 Bab 5 HAK TANAH BAGI RAKYAT INDONESIA ~ 131 I. Hak Wilayah ~ 131 II. Hak Milik ~ 142 III. Hak Agraris Eigendom ~ 153 IV. Hak Usaha ~ 154 V . Hak Gadai ~ 156 VI. Hak Wakaf ~ 157 VII. Hak Boroh ~ 157 VIII.Macam-macam Corak dan Bentuk Hak Milik Tanah Rakyat di Daerah-daerah ~ 158 IX. Macam-macam Peraturan Mengenai Soal Tanah Berhubung dengan Adat di Daerah-daerah ~ 211 X. Pembagian Warga Desa Berhubungan dengan Hak Milik Tanah di Desa ~ 214 xvii
Daftar Isi Kata Pengantar STPN ~ v Kata Pengantar Keluarga ~ xi Kata Pengantar Penulis ~ xiv BAGIAN PERTAMA MASALAH AGRARIA DI INDONESIA ~ 3 Bab 1 KEKUASAAN RAJA ATAS TANAH ~ 15 I. Kekuasaan Raja-raja atas Tanah:Masa Sebelum Tahun 187 ~ 15 II. Zaman Feodalisme Baru: Masa Sesudah Tahun 1870 ~ 22 Bab 2 HAK TANAH BAGI BANGSA ASING ~ 31 I. Hak Tanah yang Disertai dengan Kekuasaan Kenegaraan ~ 32 II. Hak Tanah bagi Orang Asing yang tidak Disertai Kekuasaan Kenegaraan ~ 45 1 . Hak Eigendom ~ 46 2. Hak Opstal ~ 48 3. Hak Erfpacht ~ 50 4. Hak Pakai ~ 59 xvi Kata Pengantar Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakar- ta, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan meru- pakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi pertanahan di tanah air yang berstatus milik negara. Lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir 2006-2009 ini, STPN, utamanya berkat dukungan pimpinan BPN RI, telah mampu menggiatkan beragam upaya pengembangan diri seraya berobsesi menjadi salah satu insti- tusi yang berpredikat pusat unggulan (center of excellent) da- lam ranah pendidikan dan kajian-kajian pertanahan/agraria. Dalam konteks ini STPN selain mengemban amanah dalam bidang pendidikan, penggemblengan, dan pengadaan kader- kader pertanahan dan agraria yang handal untuk keperluan lingkungan BPN RI; ia juga didorong untuk mampu menjadi salah satu institusi akademis yang penting dan berwibawa da- lam memproduksi pengetahuan mutakhir tentang pertanahan dan agraria (untuk selanjutnya akan disebut agraria saja). v
Mochammad Tauchid Dalam ungkapan yang lebih beraroma sloganistik 'STPN adalah Cermin dan sekaligus Pembaharu BPN RI'. Sebagai jalan untuk memenuhi hasrat tersebut STPN an- tara lain sedang dan telah memfasilitasi penerbitan-pener- bitan karya-karya keagrariaan terbaik yang dihasilkan oleh kalangan pakar, akademisi, scholar, pegiat, termasuk seniman melalui STPN Press. Mereka ini datang tidak saja dari kalangan internal staf pengajar STPN sendiri, namun mencakup pula mereka yang tergabung dalam associate scholars, mitra jeja- ring, dan kalangan luas lainnya. Dimulai pada tahun 2007, STPN Press mulai meluncurkan satu buku berjudul 'Pemberdayaan Setengah Hati' ditulis oleh rekan Sutaryono staf pengajar STPN yang mendasarkan sub- stansi karangannya pada hasil riset studi magisternya pada disiplin sosiologi. Sementara di awal 2009 STPN Press secara beruntun meluncurkan dua buku, masing-masing bertajuk 'Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad ke 21' dan 'Refor- ma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan'. Kedua buku ini berisi naskah-naskah terkini (tahun 2000-an) yang ditulis oleh para pakar agraria ternama berkebangsaan asing yang kemu- dian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum dibukukan naskah-naskah tersebut men- jalani suatu proses yang terbilang istimewa karena didisku- sikan lebih dahulu secara intensif melalui suatu forum diskusi yang disebut 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria' (LIBBRA). Forum diskusi ini mula-mula dirintis oleh STPN, Lembaga Karsa di Yogyakarta, dan Sajogyo Institut di Bogor pada tahun 2008, Gelar forum Diskusi LIBBRA (Cross Border Learning Circle of Agrarian Reform) dipandu rekan Noer Fauzi, kini vi Kata Pengantar Penulis Hindia Belanda, bagaimana prakteknya dengan segala akibatnya. Juga hak-hak tanah menurut hukum adat dengan segala peraturan yang mengikutinya, untuk sekedar dapat memberi gambaran yang jelas, apa yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda dulu, agar dalam usaha kita menyelesaikan soal ini mempunyai gambaran, mengetahui pokok pangkal yang menimbulkan keadaan semacam ini. Mengingat bahwa soal agraria itu merupakan soal yang meliputi seluruh penghidupan, maka persoalannya tidak ha- nya terbatas kepada soal-soal hukum dan politik, tetapi soal- soal teknis menjadi juga persoalan yang bersangkutan. Dengan uraian dalam buku ini Penulis berharap akan da- pat menyumbangkan pikirannya dalam soal yang mengenai salah satu tiang penghidupan Rakyat Indonesia, terutama bagi kebahagiaan Tani Indonesia. Bogor, Januari 1952 Mochammad Tauchid xv
Kata Pengantar Penulis Masalah agraria sebagai masalah pokok bagi penghidupan Bangsa dan Rakyat Indonesia, sekarang sudah menjadi per- soalan umum, persoalan masyarakat. Tidak saja menjadi per- soalan, tetapi di sana-sini sudah menimbulkan kejadian- kejadian yang menyedihkan. Persoalan agraria adalah persoalan hidup Rakyat Indo- nesia. Politik penjajahan Belanda di Indonesia dapat digam- barkan terutama dengan politik agrarianya. Rakyat langsung merasakan akibat politik Agraria Kolo- nial Belanda berupa kemiskinan dan kesengsaraan. Sesudah Bangsa Indonesia lepas dari penjajahan seha- rusnya segera menyelesaikan lebih dulu masalah agraria. Pengetahuan tentang politik agraria di Indonesia belum menjadi pengetahuan bagi umum. Pengetahuan itu selama ini baru dimiliki terutama oleh orang-orang yang akan memper- gunakan politik itu bagi kepentingannya. Kami sajikan dalam buku ini sekedar kupasan tentang politik yang terdapat dalam Hukum Agraria Pemerintah xiv Kata Pengantar kandidat doktor pada University of California, Columbia, AS yang kompetensi akademik dan pergumulan praksis lapangan- nya sungguh sarat. Rekan Noer Fauzi ini pula yang secara khusus kami minta untuk menulis bagian epilog dari buku M. Tauchid yang kini ada di hadapan kita. Dapat dicatat diskusi- diskusi LIBBRA sepanjang tahun 2008 diselenggarakan secara bergilir di berbagai kampus, diawali dari STPN di Yogyakarta, lalu diikuti di IPB Bogor, UIN di Yogyakarta, UIN di Jakarta, UGM di Yogyakarta, dan UI Depok, sesuai dengan latar bela- kang institusi asal sebagian partisipannya. Satu buku berikut yang telah diluncurkan STPN berjudul: 'Resonansi Agraria': Memperingati Hari Agraria Nasional 2008', yang berisi kumpulan tulisan terbaik peserta sayem- bara karya tulis ilmiah memperingati hari Agraria Nasional ke 48 tahun 2008. Sementara itu, sejumlah buku agraria lain- nya lebih dulu diusung oleh STPN Press bersama sejumlah institusi dalam dan luar negeri. Salah satunya dikarang Prof. Sediono MP Tjondronegoro (Ketua Dewan Penyantun STPN yang juga Guru Besar Emeritus IPB Bogor). Salah satu buku tersebut berjudul 'Negara Agraris Ingkari Agraria'. Satu buku lain yang sudah diterbitkan oleh STPN Press berjudul 'Tanah Untuk yang Tak Bertanah': Perjalanan Landreform pada Era Demokrasi Terpimpin 1960-1965', karangan salah seorang pegiat LIBBRA, Andi Achdian. Karya-karya lain yang telah terbit dan diluncurkan saat rangkaian acara wisuda STPN Agustus 2009, adalah buku 'Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Dilupakan', karangan para sejarawan muda yang dipimpin oleh rekan Ahmad Nashih Luthfi yang meninjau keistimewaan DIY dari perspektif pertanahan. Karya lain dengan editor Julius vii
Mochammad Tauchid Sembiring (dosen STPN) menghasilkan buku bertajuk '1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia' yang digali dari khazanah kekayaan budaya suku-suku bangsa di berbagai pelosok tanah air. Buku berikut yang sedang ditekuni penyelesaiannya ada- lah 'Mazhab Agraria Yogya' dan 'Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono'. Karya-karya tulis di atas hanyalah sebagian contoh dari sejumlah kajian-kajian agraria lain yang telah diterbitkan dan diluncurkan oleh STPN Press secara mandiri atau bersama dengan mitra jejaringnya yang memiliki minat dan kepedulian yang sama dalam soal agraria. Tentu tidak boleh dilupakan 2 (dua) buku lain yang telah ditulis oleh Gunawan Wiradi, seorang pemikir sekaligus pegiat agraria senior yang sekaligus anggota Dewan Penyantun STPN. Buku tersebut masing-masing berjudul 'Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris' dan 'Masalah Agra- ria dan Dinamika Pelaksanaan Reforma Agraria'. Buku-buku tersebut merupakan hasil suntingan atas artikel-artikel lepas beliau yang sebelumnya pernah diajukan dalam berbagai fo- rum penting dan kini menjelma menjadi suatu bacaan yang mengalir sehingga enak dibaca dan sekaligus pencerah kritis bagi kita yang peduli masalah agraria. Hal yang hendak kami garisbawahi dari gambaran di atas adalah, karena naskah-naskah publikasi tersebut lahir dibidani atau ikut diusung oleh STPN (yang notabene merupakan pergu- ruan tinggi kedinasan di lingkungan BPN RI), maka langsung maupun tidak ia membawakan suatu isyarat pula tentang 'apa, bagaimana, dan sampai di mana capaian pemikiran-pemikiran kritis agraria hidup dan bergelora di kalangan aparat BPN RI dewasa ini. viii Kata Pengantar Keluarga bitkan kembali buku ini. Melalu prakarsa ketuanya, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, dan berbagai pihak yang terlibat di STPN, buku ini dapat tersaji ke hadapan pembaca. Juga kepada Bung Tri Chandra AP., Bung Moh. Shohibuddin, serta Bung A. N. Luthfi dan Bung Amin Tohari yang menambah buku ini dengan sajian biografi penulis. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca budiman. Keluarga Besar Moch. Tauchid xiii
Mochammad Tauchid bahwa buku yang sarat dengan data-data ini akan bisa dipakai untuk kajian-kajian agraria di kemudian hari. Namun harus kami akui, kami tidak memperkirakan bahwa oleh banyak orang buku tersebut ternyata juga dianggap sebagai ibu dari buku-buku tentang agraria yang ditulis orang kemudian. kami juga tidak memperkirakan bahwa buku ini telah memberi do- rongan dan inspirasi bagi mereka yang bekerja dan berjuang di bidang agraria. Hal ini sungguh merupakan penghargaan yang sangat tinggi bagi penulisnya, dan merupakan kebang- gaan bagi kami, anak-anak, cucu-cucu dan buyut-buyutnya. Lebih dari itu, bagi kami, penerbitan kembali buku ini menunjukkan bahwa masalah agraria masih merupakan ma- salah yang sangat penting bagi kehidupan kaum tani di Indo- nesia, yang masih terus diperjuangkan oleh banyak orang. Karena itu, bagi kami, penerbitan kembali buku ini juga me- nunjukkan besarnya komitmen STPN dan Pewarta terhadap nasib dan perjuangan kaum tani tersebut. Mudah-mudahan buku masalah agraria, karangan ayah, kakek dan buyut kami ini bisa memberikan kontribusi bagi perjuangan mereka itu. Secara khusus, kami ucapkan terimakasih dan kami beri- kan penghargaan yang tinggi kepada Bung Rudi Casrudi, Mbak Nana Nirwana Hidayati, Bung Dodi Ujiharyono, Bung Yudi Irandha, Bung Iwan Nurdin. Juga kepada Bung Saiful Bahari dan Bung Henri Saragih yang selain menjadi pendorong diterbitkannya kembali buku ini, mereka adalah juga pejuang pembaharuan agraria yang sejati, yang tidak henti-hentinya dan secara konsisten memperjuangkan kepentingan kaum tani. Kami juga menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang bersedia mener- xii Kata Pengantar Dengan ungkapan yang lebih spesifik ia mengisyaratkan juga tentang sejauhmana insan-insan BPN RI telah turut ber- proses membangun perspektif dan wawasan pikirnya untuk secara kritis memahami, memaknai, dan mengkonstrusikan dis- kursus mutakhir mengenai berbagai problema agraria di berbagai aras (mikro, meso, maupun makro), khususnya yang mengimbas pada nasib lapisan lemah yang merupakan mayoritas penduduk. Lalu dapat pula digali pertanyaan sejauhmana kontribusi dari keseluruhan gambaran tadi bagi penajaman penyusunan kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini oleh para pengambil keputusan di lingkungan BPN RI. Dalam konteks itu buku karya M. Tauchid yang publika- sinya kali ini diemban dan dipercayakan kepada STPN Press dalam edisi 'cetak ulang' sepatutnya juga perlu dibaca dan ditafsirkan dalam konteks meneguhkan penyikapan kritis kita di hadapan dinamika problema keagrariaan yang ada di sekitar kita. Muaranya tak lain untuk memastikan keberpihakan setiap diri kita para pembaca, termasuk jajaran birokrasi agraria (me- minjam istilah rekan Noer Fauzi) dalam perjuangan kolektif membangun keIndonesiaan yang menyokong penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (amanat fasal 33 UUD 1945). Catatan pokok lain atas buku M. Tauchid (diterbitkan per- tamakali tahun 1952) adalah, ia secara jeli telah berhasil menyingkapkan secara terang-benderang bagaimana keru- sakan struktural telah terjadi pada fondasi pokok kehidupan mayoritas rakyat (desa) akibat politik agraria yang eksploitatif dalam rentang waktu yang panjang sejak masa kolonial sampai dengan dekade awal pasca proklamasi kemerdekaan (mengi- kuti periode terbitan buku tersebut). Komplikasi sosial yang ix
Mochammad Tauchid lahir daripadanya sekarang kita kenal dalam istilah 'kemiskinan agraria yang akut dan kronis' karena absennya kebijakan pem- baharuan agraria. Akibat lanjutannya sama-sama kita ketahui telah memunculkan semakin intensif berbagai perkara, sengketa, dan konflik agraria yang merebak di berbagai pelosok tanah air. Dengan begitu pertanyaannya sekarang adalah, ke mana gerangan kecenderungan yang sedang dan akan ditarik oleh kebijakan politik kita dari 'segitiga abadi' hubungan agraria yang di dalamnya terentang ketegangan-ketegangan, mencakup dalam hal ini: land, conflict and Justice' (meminjam judul buku Avery Kollers, 2009). Akankah mengarah pada menguatnya harapan lahirnya struktur penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang lebih merata dan berkeadilan; atau sebaliknya, justru memicu pada meluas dan menajamnya konflik-konflik agraria yang ada di sekitar kita. Atas semua jerih payah dan kerja keras para pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya di sini, kami mengucapkan banyak terimakasih disertai penghargaan tinggi sehingga memungkinkan ram- pungnya penerbitan buku 'cetak ulang' ini. Demikian pula kepa- da keluarga besar almarhum bapak M. Tauchid yang telah merestui terbitnya buku klasik agraria ini, dan PEWARTA atas kerjasamanya, tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih. Ha- rapan kami dengan keberadaan buku ini ia dapat menjadi salah satu penyumbang penting dalam pengayaan sumber rujukan kajian agraria berbahasa Indonesia. Yogyakarta, Oktober 2009 Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA. x Kata Pengantar Keluarga Pertama-tama, keluarga besar mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Sekolah Tinggi Perta- nahan Nasional, Yogyakarta dan bekerjasama dengan Pewarta yang telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan kembali buku masalah agraria yang ditulis oleh Moch. Tauchid, ayah, kakek dan buyut kami. Rasa terimakasih dan penghargaan ini juga kami sampai- kan kepada semua pihak yang telah memungkinkan penerbitan kembali buku ini, yaitu kepada mereka yang ikut mendukung dan mendorong gagasan untuk menerbitkannya, sampai pada mereka yang bekerja secara langsung untuk benar-benar bisa menerbitkannya secara nyata, yaitu mereka yang telah bekerja keras untuk menulis kembali (karena buku ini ditulis dengan ejaan lama), mengoreksi, mengedit, mencetak dan kemudian mengedarkannya. Sejak awal kami paham dan yakin bahwa buku masalah agraria ini pasti akan bermanfaat bagi mereka yang menaruh minat kepada masalah-masalah agraria yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Sejak awal pula, kami paham dan yakin xi
Mochammad Tauchid 1 . Hak tanah yang disertai hak dan kekuasaan kenegaraan (overheidsrechten) yaitu yang berupa Tanah Partikelir. 2. Hak tanah yang tidak disertai kekuasaan kenegaraan, dengan mendapat hak benda (zakerlijke rechten) yang kuat. Ada kalanya disertai jaminan seperti mendapat kekuasaan kenegaraan juga, seperti dengan adanya punale sanctie 3. Hak tanah dengan hak persorangan (persoonalijke rech- ten). Masing-masing hak yang tersebut di atas membawa im- plikasi sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab berikut ini. I. Hak Tanah yang Disertai dengan Kekuasaan Kenegaraan a. Tanah Partikelir Tanah Partikelir itu terdapat di daerah Jakarta, kota Ja- karta, Bogor, Surabaya, dan Kediri. Milik orang-orang Tiong- hoa, Arab, atau orang asing lainnya. Ada yang menjadi milik perseorangan, ada pula yang milik Badan Hukum. Asal tanah ini ialah tanah hak ulayat yang sejak zaman kompeni (VOC) dan zaman Inggris, terutama pada tahun 1627 sampai tahun 1829 yang dijual oleh kompeni dan Pemerintah Belanda serta Inggris kepada orang-orang partikelir. Terka- dang juga dijual kepada famili, dan terutama pada waktu peme- rintah Hindia Belanda sangat kekurangan uang, berturut-turut terjadi sebagai berikut: a. pemberian tanah Eigendom dengan tidak bayaran (1627- 1685); b. pemberian tanah Eigendom dengan penjualan lelang (1685- 1751); 32
MASALAH AGRARIA DI INDONESIA Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghi- dupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. Pujangga ilmu jiwa, Freud, mengatakan bahwa soal pokok hidup manusia ialah mempertahankan hi- dup dan mempertahankan turunan (zelfbehoud dan soortbehoud). Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang guna mendapatkan makanan, dan untuk mempertahankan kekalnya keturunan orang membela keluarga, anak-isteri dan bangsanya. Perjuangan berebut makanan dan membela turunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini. Peperangan sejak zaman purbakala hingga zaman yang modern ini, tidak lain untuk berebut tanah dan memperta- hankan keturunan. Sejak zaman purbakala, ketika orang masih bersenjatakan batu hingga zaman modern yang bersenjatakan atom, peperangan tidak lain itu saja yang diperebutkan, yang 3
Mochammad Tauchid berakhir dengan penyerahan tanah dan hasilnya dari yang kalah kepada yang menang. Orang tidak segan menumpahkan darah dan mengorban- kan nyawanya untuk sebidang tanah dan untuk wanita (oleh laki-laki) atau untuk laki-laki (oleh wanita), sehingga tidak salah ketika muncul adagium yang berbunyi "sanyari bumi sadu- muk batuk, ditohi tekaning pati". Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan Bagi Indonesia, soal tanah adalah tiang dan sumber bagi penghidupannya. Hasil tanah Indonesia adalah pokok peng- hidupan bagi rakyat Indonesia. Dan karena hasilnya yang besar dan berharga tinggi itulah yang menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di negeri ini, dengan tujuan mengambil hasil- nya bagi kepentingan hidupnya (penjajah). Penyerahan tanah dari bangsa Indonesia kepada penja- jah, bukan penyerahan dengan suka rela atau keikhlasan, tetapi penyerahan yang berlaku sesudah bergulat dan berjuang dengan pengorbanan darah dan jiwa. Tidak pernah terjadi penyerahan sebidang tanah oleh bangsa Indonesia kepada kaum penjajah berjalan dengan damai. Penyerahan terjadi setelah kekuatan habis untuk bertahan, dengan rasa getir dan mengandung dendam. Siapa menguasai tanah, dialah yang menguasai makanan Untuk menguasai tanah ini, pemerintah jajahan menye- diakan serdadu dengan segala perlengkapannya untuk menjaga tanah agar jangan direbut lagi kembali oleh yang berhak. Kekayaan bumi Indonesia yang dihasilkan dari tanahnya sangatlah berlimpah, hal ini dapat dilihat dari angka-angka 4
Masalah Agraria di Indonesia statistik yang tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel terse- but menggambarkan bagaimana perbandingan antara keka- yaan negara yang dihasilkan dari tanah dengan kekayaan dari hasil lainnya. Dari angka-angka tersebut orang dapat menge- tahui bahwa hasil dan kekayaan Indonesia yang besar adalah hasil pertanian. Jumlah ekspor hasil pertanian dari Jawa dan luar Jawa, berat dan harganya Tahun 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Jumlah ekspor x 1000 ton 5.140 3.795 4.187 4.354 3.539 3.781 3.226 3.133 3.275 3.281 3.979 3.419 Di antaranya Dari Jawa % 81 78 79 79 73 71 64 63 61 57 62 57 Luar Jawa % 22 19 21 21 27 29 36 37 39 43 38 43 Nilanya [juta rupiah] 1.292 1.237 1.078 833 507 385 306 326 294 362 660 426 Di antaranya dari Luar Jawa % 47 42 45 43 43 44 50 53 55 58 65 57 Jawa % 53 58 55 57 57 56 50 47 45 42 35 43
Di pasar dunia, hasil bumi Indonesia merupakan barang yang penting, dan sangat dibutuhkan oleh semua orang di seluruh dunia. Barang-barang yang di ekspor tersebut terma- suk barang-barang yang paling dibutuhkan di seantero dunia dan jumlahnya cukup besar di banding negara-negara lain. Hal ini bisa dilihat dari angka-angka ekspor (tabel di bawah) barang-barang hasil bumi Indonesia, yang prosentasenya lebih besar dibanding barang-barang dari negeri-negeri lainnya di seluruh dunia. 5
Mochammad Tauchid % m d 0 5 9 1 l 8 3 ' h t l i s a H 0 5 9 1 n a g n o o g - n a g n o o G l l n a d ] n a i l n a g n a r e t e k 9 4 9 1 8 4 9 1 l i s a h - l i s a H t u r u n e m i a d a k a d i t a k i j , h i s r e b ) * 7 4 9 1 g a b d i n o t ) * 8 3 9 1 a i s e n o d n I r o p s k E a y n t a r e B n a u b i r m a a d [ l i r a d l a s a r e b a m a t u r e t l i s a h - l i s a H t a r a B n a a h a s u r e p . I 6 2 , 0 6 4 , 2 2 2 , 6 4 8 3 , 0 7 5 6 , 1 9 2 5 7 1 1 , . r i s a p a l u G 6 , 1 2 8 1 , 6 1 9 , 3 4 3 , 2 4 3 , 0 7 5 8 2 , n a n u b e k r e p i j i b i p o K 3 , 8 3 4 5 , 7 2 3 4 , 1 2 3 4 , 8 0 8 , 2 2 9 1 7 , h e T 3 , 8 1 1 4 , 4 0 1 , 6 7 6 , 0 6 1 , 2 3 1 4 2 , n a r a b m e l u a k a b m e T 1 , 5 4 7 0 , 1 2 1 7 4 , 0 3 1 7 9 , 0 5 7 2 , 2 9 1 8 6 2 , t i w a s i j i b n a d t i w a s k a y n i M 8 , 7 9 4 3 , 3 5 1 7 7 , 0 6 1 2 9 , 2 0 1 5 0 , 2 2 6 7 6 5 1 , r a s e b n a n u b e k r e p t e r a K 9 , 4 3 9 4 , 2 7 5 , 2 9 1 , 4 4 9 , 1 4 1 7 , i n i n e k n a d a n i k t i l u K 9 , 5 7 , 6 2 7 2 , 5 3 4 , 0 9 8 , 2 6 1 , 0 4 - 3 , 7 9 - 8 , 3 8 0 9 , 1 6 1 , s a r e k i l a t t a r e S t a l k o c i j i B 2 , 7 9 8 , 6 1 0 5 , 4 9 8 . 5 9 8 , 1 6 7 2 , 2 9 6 . 5 3 9 , 7 2 0 5 , 9 4 8 . 8 9 6 , 7 2 5 - 7 , 1 7 7 9 3 7 6 6 6 , . 3 5 7 6 3 , ) r o t o k ( a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a y n i M ) r o t o k ( a r a b u t a B 0 , 7 6 1 1 3 , 4 4 9 7 , 4 4 9 2 , 6 4 1 7 , 3 2 4 5 6 2 , a y n h i j i b n a d h i t u p h a m T i 9 , 7 2 1 7 9 , 2 6 5 1 0 , 2 6 7 7 4 , 4 5 4 0 9 , 1 0 1 8 2 0 4 4 , a y n n i a l n a k i l e p l i s a h - l i s a H 9 , 8 7 6 8 , 6 8 8 . 6 2 5 , 0 0 9 . 6 4 1 , 5 2 6 . 4 6 4 , 4 3 9 3 4 5 2 7 8 , . I n a g n o l o g h a l m u J 3 , 7 3 6 3 , 2 9 9 5 2 , 8 0 2 . 1 4 6 , 5 7 7 1 7 , 2 6 1 4 0 8 5 6 2 , . k a y n i m k u s a m r e t k a d i t , I n a g n o l o g h a l m u J ] a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a n a n a k a h a s u i d a m a t u r e t l i s a h - l i s a H . I I i r e g e n 4 , 9 5 9 2 , 3 1 9 , 1 8 4 , 2 7 5 , 1 4 5 5 , ) r o t o k ( r u l a B
) ( 0 , 1 5 2 2 , 7 3 4 6 , 3 9 0 , 8 3 6 - 6 , 3 2 0 , 3 1 8 , 4 1 6 3 , 1 3 1 , 0 5 4 1 , 8 2 2 0 1 , ) r o t o k ( g n a r e k t i l u K ) r o t o k ( g n u g a J 1 , 3 2 5 , 0 6 3 , 0 6 0 , 0 0 1 , 0 9 7 6 1 , ) r o t o k ( s a r e B 3 , 3 3 6 0 , 3 8 2 6 , 2 0 2 , 3 3 0 , 0 7 7 9 4 2 , ) r o t o k ( a y n l i s a h - l i s a h n a d a k o i p a T 7 , 2 1 1 9 , 6 5 7 , 2 4 7 , 1 5 5 , 2 9 4 4 5 , m a t i h n a d h i t u p a d a L 2 , 4 1 0 , 4 3 1 8 7 , 0 1 6 0 , 9 2 9 1 , 4 3 5 , 1 1 6 1 , 7 2 7 , 8 7 - 5 , 5 7 0 6 7 , 8 6 1 2 , ) r o t o k ( u m a n a h a b , h a p m e r - h a p m e R ) r o t o k ( h a n a t g n a c a K 8 , 0 5 4 9 , 2 8 2 5 6 , 5 1 3 5 2 , 2 4 2 4 6 , 2 5 1 8 4 6 5 5 , a r p o K 5 , 6 1 9 , 7 1 1 4 , 0 2 1 , 7 6 4 , 0 7 2 , 1 8 - 4 , 0 0 - 2 , 0 9 4 2 , 7 7 9 3 , ) r o t o k ( s i r e t e k a y n i m - k a y n i M t a y k a r i j i b i p o K 7 , 0 3 9 6 , 7 4 0 , 2 6 5 , 0 1 0 , 0 7 0 5 2 , ) n a s i r i n a d k o s o r k ( u a k a b m e T 6 , 8 1 3 3 0 , 7 6 4 6 7 , 6 3 2 3 8 , 9 6 1 7 9 , 9 5 0 6 6 4 1 , t a y k a r t e r a K 8 , 1 4 3 8 , 6 4 8 , 7 8 4 , 5 0 9 , 2 4 3 6 1 , k u p a K 2 , 1 4 8 5 , 1 1 1 5 , 7 1 0 , 0 2 0 , 0 2 1 8 2 , ) r o t o k ( a y n l i s a h - l i s a h n a d u g a S 2 , 2 5 3 5 , 1 1 0 7 , 9 1 8 , 6 4 2 , 7 0 1 2 2 , ) r o t o k ( h a t e g n a d m a d n a p - m a d n a P Masalah Agraria di Indonesia 8 , 6 6 0 , 7 2 1 , 1 6 9 , 5 7 5 , 5 4 6 , 4 7 8 , 6 4 n a d 1 1 , 4 2 9 2 , 2 2 7 7 , 7 1 9 7 , 9 0 1 6 6 , 7 2 3 1 , 0 1 8 3 , 4 0 1 . 1 0 2 , 8 5 6 1 5 , 4 9 4 4 2 , 1 9 9 . 7 2 7 , 8 5 5 . 7 5 6 , 9 1 1 . 5 4 5 , 9 0 2 9 1 , 0 9 7 6 , 5 6 8 7 , 0 0 2 . 8 1 9 , 8 4 6 . 7 2 3 , 5 8 1 . 5 8 2 , 6 0 3 . 2 4 6 , 6 5 9 2 8 , 5 3 3 . 1 , s a m e , l a p a k n a a k a m e p k u t n u g n a r a b - g n a r a b i 6 6 , 4 1 7 0 6 3 , 1 6 , 4 7 8 6 0 4 , 0 5 , 3 5 2 8 9 7 0 8 1 , . 5 0 , 8 8 1 . 1 1 4 3 3 5 0 1 , . 5 8 , 5 2 2 0 1 6 4 , , 3 1 2 . 1 3 4 4 9 9 0 1 , . 0 9 , 2 4 4 4 0 7 2 9 4 , . , g n a p m u n e p g n a r a b - g n a r a b ) r o t o k ( n a t o R ) r o t o k ( r a s a k u y a K I I n a g n o l o g h a l m u J I I n a d I n a g n o l o g h a l m u J a y n n i a l l i s a h - l i s a h h a l m u J ) * * r o p s k e h a l m u J k u s a m r e t k a d i t a i s e n o d n I r o p s k e h a l m u J a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a y n i m u t n e t r e t a k g n a - a k g n A : ) * , s o p t e k a p - t e k a p k u s a m r e t k a d T : i ) * * 7 ] k i t s i t a t S t a s u P r o t n a K [ k a r e p
Mochammad Tauchid l i s a H % m d 0 5 9 1 l 8 3 ' h t n a g n o o g - n a g n o o G l l n a d l i s a h - l i s a H t u r u n e m i g a b d i a i s e n o d n ] r a u l e k a e b n a t a p a d n e p k u s a m r e t , h a i p u r n a a t u j 0 5 9 1 9 4 9 1 8 4 9 1 ) * 7 4 9 1 ) * 8 3 9 1 I r o p s k E i a l i N m a l a d [ i r a d l a s a r e b a m a t u r e t l i s a h - l i s a H t a r a B n a a h a s u r e p . I 8 2 3 , 2 4 1 , 2 8 6 1 , 5 5 3 2 , 5 5 , 0 8 8 , 4 4 r i s a p a l u G 8 1 1 4 , 4 0 5 2 , 4 8 6 , 7 3 3 , 6 4 0 , 8 0 , 6 n a n u b e k r e p i j i b i p o K 5 7 7 1 , 0 0 1 0 1 , 9 0 3 5 , 5 3 1 2 , 8 5 5 , 1 9 , 6 5 h e T 0 2 7 1 , 1 9 7 5 , 3 9 2 6 , 7 1 3 , 6 1 4 , 1 7 , 3 3 n a r a b m e l u a k a b m e T 1 1 9 4 , 6 7 3 9 , 7 8 1 0 1 , 4 0 8 4 , 3 3 3 , 9 0 , 9 1 t i w a s i j i b n a d t i w a s k a y n M i 0 4 5 3 , 2 3 8 9 2 , 5 3 4 6 1 , 7 1 1 1 1 , 5 1 7 1 , 6 2 , 4 8 r a s e b n a n u b e k r e p t e r a K ? ? ? 2 0 8 , 1 6 9 , 2 8 7 , 2 1 9 , 5 9 4 , 9 9 , 1 1 i n i n e k n a d a n i k t i l u K 0 3 9 , 9 1 0 2 , 4 6 8 , 5 0 1 , 4 6 2 , 3 3 0 , 8 - 0 5 , 2 - 5 2 , 9 2 , 9 2 5 , 0 s a r e k i l a t t a r e S t a l k o c i j i B 7 9 2 3 , 4 2 7 , 9 6 8 3 5 , 6 7 1 , 0 2 2 1 4 , 1 9 0 , 2 0 0 6 2 , 4 9 0 , 3 - 2 2 6 , 0 4 , 3 6 1 3 4 , 2 a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a y n M i ) r o t o k ( a r a b u t a B 9 7 3 5 , 5 2 5 8 1 , 2 1 9 6 1 , 0 8 7 4 1 , 2 8 5 6 , 4 4 , 4 3 a y n h i j i b n a d h i t u p h a m T i 2 6 4 2 , 7 7 4 1 , 5 3 2 1 , 6 2 7 , 3 8 1 , 0 0 , 6 a y n n i a l n a k i l e p l i s a h - l i s a H 7 2 8 2 , 8 2 7 3 3 1 , . 7 2 1 1 0 1 , . 7 8 0 4 6 , 2 9 8 6 1 , 0 0 , 3 7 4 I n a g n o l o g h a l m u J 9 7 5 2 , 9 5 8 9 7 , 7 0 9 9 5 , 5 8 0 8 3 , 9 6 6 0 1 , 0 6 , 9 0 3 k u s a m r e t k a d i t , I n a g n o l o g h a l m u J ] a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a y n m i n a k a h a s u i d a m a t u r e t l i s a h - l i s a H . I I i r e g e n k a n a 1 3 3 5 , 9 7 0 2 , 2 1 7 , 1 2 8 , 4 6 3 , 0 9 , 3 r u l a B
8 6 8 6 , 0 0 4 2 , 4 6 3 , 8 6 7 , 3 - 7 2 , 6 6 3 , 3 6 3 , 6 0 2 , 3 0 0 , 3 5 , 0 0 2 , 3 g n a r e k t i l u K g n u g a J 4 9 2 , 2 4 0 , 3 1 0 , 3 0 0 , 6 0 0 , 3 4 , 1 s a r e B 0 7 7 1 , 2 0 6 1 , 3 8 0 , 2 3 1 , 1 0 0 , 5 0 , 9 a y n l i s a h - l i s a h n a d a k o i p a T 1 0 3 9 , 7 2 0 8 , 5 6 9 , 8 1 4 , 0 3 4 , 3 6 , 8 m a t i h n a d h i t u p a d a L 2 5 3 1 , 8 2 3 1 , 4 7 6 , 7 0 0 1 , 7 0 6 , 2 8 , 9 u m a j n a h a b , h a p m e r - h a p m e R 3 0 3 9 , 8 2 0 2 , 6 1 9 , 0 6 7 , 2 0 0 , 8 1 , 2 h a n a t g n a c a K ? ? ? 7 8 3 5 , 4 6 1 2 , 2 2 0 4 , 1 0 1 1 2 , 6 0 6 , 5 6 0 3 , 5 6 5 5 1 , 0 4 2 , 3 2 2 , 5 0 7 5 1 , 4 - 0 2 , 6 7 9 7 , 5 - 3 2 , 7 1 , 9 3 0 8 , 2 2 6 , 7 a r p o K s i r e t e k a y n m - k a y n M i i t a y k a r i j i b i p o K 5 6 9 3 , 6 7 2 2 , 5 6 4 , 5 4 1 , 5 0 0 , 4 7 , 5 ) n a s i r i n a d k o s o r k ( u a k a b m e T 8 9 8 1 1 , . 5 9 7 4 8 , 8 1 4 8 1 , 4 9 4 4 1 , 2 0 3 4 , 7 2 , 1 7 t a y k a r t e r a K 7 0 2 3 , 6 2 6 1 , 5 8 0 2 , 1 6 1 , 3 6 3 1 , 8 0 1 , 6 - 9 8 , 8 - 0 3 , 0 5 , 6 9 9 , 0 k u p a K a y n l i s a h - l i s a h n a d u g a S 0 1 2 4 , 2 2 3 1 , 6 4 8 , 4 5 4 , 0 9 6 , 4 1 , 3 h a t e g n a d m a d n a p - m a d n a P Masalah Agraria di Indonesia 9 8 1 7 7 1 3 7 1 7 1 5 7 1 n a d 4 2 1 4 , 5 3 0 1 , 6 7 0 1 , 0 4 4 2 , 0 1 0 1 , 8 0 2 , , 2 3 7 6 3 3 1 . , 1 2 4 , 7 0 4 4 7 6 2 . , 2 3 4 1 . , 4 1 2 , 7 6 , 4 4 , 9 9 3 1 4 7 2 . , 7 7 4 1 . , 0 2 4
, 5 6 0 1 . , s a m e , l a p a k n a a k a m e p k u t n u g n a r a b - g n a r a b i 9 5 9 , 2 3 1 , , 8 6 3 , 9 0 0 1 . , 0 3 , 0 4 0 1 . , 0 8 7 3 9 0 , 1 5 , 2 9 7 0 , 4 1 , 4 , 9 5 1 , 2 8 1 , 7 2 3 , 5 5 6 , 1 1 , 1 3 , 9 3 3 , 7 8 6 , 6 7 2 , 3 2 5 , g n a p m u n e p g n a r a b - g n a r a b n a t o R r a s a k u y a K I I n a g n o l o g h a l m u J I I n a d I n a g n o l o g h a l m u J a y n n i a l l i s a h - l i s a h h a l m u J ) * * r o p s k e h a l m u J k u s a m r e t k a d i t a i s e n o d n I r o p s k e h a l m u J a y n l i s a h - l i s a h n a d h a n a t k a y n m i u t n e t r e t a k g n a - a k g n A : ) * , s o p t e k a p - t e k a p k u s a m r e t k a d T : i ) * * 9 ] k i t s i t a t S t a s u P r o t n a K [ k a r e p
Mochammad Tauchid Hasil-hasil Terpenting Menurut Presentasinya dalam Nilai Eksport Indonesia 1928 1938 1949 1950 Karet Teh Minyak sawit dan Biji Sawit Minyak tanah dan hasil-hasilnya Tembakau Kopra Timah Putih dan Bijinya Gula 10
Masalah Agraria di Indonesia Bagian besarnya ekspor hasil bumi Indonesia di dunia Hasil Kina Kapok Lada Karet Kopra Serat Teh Gula Kopi Minyak sawit sokelat 1929 % 94 73 69 30 29 22 17 11 6 5 0,2 1933 % 89 81 80 33 29 30 19 6 5 1,5 0,3 1938 % 90 64 85 33 29 25 17 5 4 2,4 0,2 1939 % 91 72 86 37 27 33 19 6 4 24 0,3 Di antara neger-negeri jajahan (no) 1 1 1 2 2 - - 2 1 1 - Di dunia (no) 1 1 1 2 2 - - 3 2 - - Angka-angka tersebut di atas dapat berbicara sendiri bahwa begitu pentingnya kedudukan Indonesia sebagai negeri agraria di tengah-tengah dunia. Tetapi, bagaimanapun besar- nya hasil kekayaan bumi dan alam Indonesia, ternyata belum bisa memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, sebab keku- asaan tidak ada pada rakyat. Dahulu kekuasaan tanah dipegang oleh raja, hasilnya untuk raja, makanan dikuasai oleh raja dan kaki tangannya dan rakyat tetap miskin. Dari tangan raja Indonesia, tanah diram- pas oleh raja Belanda, makanan dan penghidupan tetap saja dikuasai oleh penjajah. Alhasil, rakyat masih tetap sengsara. Kekayaan Indonesia dari hasil pertanian seperti yang disebutkan dalam angka-angka di atas, tidak menjadi kekayaan rakyat, karena politik tanah masih dipegang oleh kaum penja- jah, tidak di tangan rakyat. Rakyat hanya alat untuk mengha- silkan sesuatu dari tanah, tetapi hasilnya dikuasai orang lain. Rakyat tetap saja hidup menderita di atas tanahnya yang subur dan kaya. Rakyat kelaparan di atas timbunan hasil bumi. Rakyat miskin di atas kekayaan alam yang melimpah-limpah. 11
Mochammad Tauchid Kekayaan alam dan buminya belum berarti untuk rakyatnya. Hasil yang bertimbun-timbun belum berarti kenyang bagi rakyat. Hal ini dapat dicari dari pangkal pokok- nya, yakni politik tanah atau politik agraria, tidak ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Hasil tanah tidak untuk rakyat. Bagi Belanda dan kaum pemodal asing lainnya, kekayaan Indonesia yang berlimpah itu, betul-betul merupakan sumber kekayaan. Hingga 15 % dari penghasilan nasional Belanda ber- asal dari Indonesia. Penghasilan tersebut berasal dari keun- tungan dan laba modalnya yang ditanamkan di sini. Indonesia benar-benar menjadi gantungan hidup bagi Belanda, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Belanda Baud; "Java was de kurk, waarop Nederland dreef". Kekayaan nasional Belanda sebesar 25% ditanamkan di Indonesia. Terutama di lapangan perkebunan, yang meru- pakan 75% dari modal seluruhnya yang ditanamkan di Indo- nesia, di samping modal Inggris, Perancis, dan Belgia 19% dan Amerika 3%. Penanaman modal Belanda sebelum perang dapat dilihat dari angka-angka di bawah ini : Kebun dan pabrik gula Karet Kebun lainnya Bank-bank Timah putih Minyak Perkapalan Kereta api Perusahaan pemerintah Perindustrian Lain-lain f f f f f f f f f f f f 400.000.000 450. 000.000 350. 000.000 274. 000.000 10. 000.000 500. 000.000 100. 000.000 150. 000.000 100. 000.000 50. 000.000 250. 000.000 2.634. 000.000 Jumlah 12
Masalah Agraria di Indonesia Dengan laba dan keuntungan yang didapat tiap-tiap tahun ditaksir : Gula Karet dan perkebunan lainnya Bank-bank Timah putih Minyak Perkapalan Kereta api dan trem Gas dan listrik Perindustrian Lain-lain Bunga obligasi f f f f f f f f f f f f 24.000.000 48. 000.000 16. 000.000 500.000 30. 000.000 6. 000.000 9. 000.000 6. 000.000 1. 500.000 15. 000.000 35. 000.000 191. 500.000 Jumlah Kekayaan Indonesia dari bumi dan alamnya yang sebesar itu tidak untuk rakyat. Kalau kaum modal dapat menghitung keuntungan dari sini tiap-tiap tahun dengan berbilang juta dan ratus juta rupiah, maka rakyat Indonesia mendapat hasil berupa: "kemiskinan, kelaparan, buta huruf, dan kebodohan". Pembagian kekayaan itu, pada 1936 dapat diterangkan sebagai berikut: Golongan penduduk Rakyat Indonesia Orang-orang asing lainnya Orang Eropa (terutama Belanda) Prosentase dari seluruh penduduk 98 % (kurang dari) 2% (kurang dari) ½ % Bahagian kekayaan yang diterima 20 % 20 % 60 % Baik sistem nasional feodalisme maupun sistem kolonial kapitalisme pada pengelolaan tanah tetap saja mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Dalam buku ini selanjutnya akan diuraikan bagaimana politik agraria dari zaman ke zaman. Penelusuran dalam buku 13
Mochammad Tauchid ini akan dimulai dari zaman kekuasaan raja-raja Indonesia sampai ke zaman yang terakhir. Selanjutnya, bagaimana kedu- dukan rakyat dalam soal hukum tanah dan bagaimana akibat- akibatnya. 14
Bab Satu KEKUASAAN RAJA ATAS TANAH I. Kekuasaan Raja-raja atas Tanah: Masa Sebelum Tahun 1870 Pada zaman kekuasaan raja-raja, hukum tanah yang ber- dasar sistem feodalisme berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Yang mendasari sistem ini adalah: 1 . tanah adalah milik raja; atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya, 2. rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan un- tuk kepentingan dan kehormatannya. Di daerah Kerajaan Mataram yaitu Surakarta dan Yogya- karta sekarang, serta daerah-daerah sekelilingnya, dulu dinya- takan bahwa tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (kagungan dalem). Rakyat hanya sebagai pemaro (deelbou- wer) dan hanya berhak meminjam (wewenang anggaduh). Di Gorontalo, pada hari penobatan Raja, bate-bate (kepala-ke- pala adat) menyerukan ucapan di muka raja: "Angin, api, air, tanah dan semua orang yang ada di sini adalah kepunyaan Sri 15
Mochammad Tauchid Paduka". Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indo- nesia, di mana raja-raja berkuasa dan memerintah, maka sega- la isi negerinya (terutama tanah) dianggap kepunyaan mutlak raja. Tanah kepunyaan raja diberikan kepada pegawai-pega- wainya yang dipercaya yang harus menyerahkan bakti. Tanah- tanah itu lalu dibagikan lagi kepada pegawai di bawahnya untuk seterusnya dikerjakan oleh rakyat tapi dengan beberapa keharusan: a. Menyerahkan Separo Hasilnya Sebagai kebiasaan, raja yang ditaklukkan harus mengan- tar upeti, yang dalam bahasa Jawa terkenal dengan nama bulu bekti (bulu=hasil, wulu wetu; bekti=bakti; bulu bekti = bakti berupa hasil bumi); ngaturaken bulu bekti, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi, glondong pengareng-areng (mengantar upeti, berupa buah-buahan yang lezat, barang dan bahan yang sudah jadi, bahan-bahan kayu yang masih glondongan dan yang sudah menjadi arang). Biasanya bulu bekti ini diteruskan dari raja-raja yang ditaklukan yang harus mengantar upeti kepada raja penakluk dan menyerahkan beban upeti itu kepada rakyatnya. b. Harus Bekerja untuk Raja dengan Cuma-cuma Hal ini harus dipenuhi sebagai kewajiban dan tanda bak- tinya kepada raja atau disebut dengan heerendienst. Heeren- dienst ini kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda disyah- kan sebagai kewajiban rakyat yang harus dilanjutkan yang ke- mudian diatur oleh Undang-undang. Selain heerendienst ma- sih ada kewajiban lain yang menjadi beban rakyat kepada raja (atau kaki tangannya). Kewajiban yang lain itu seperti adanya 16
Masalah Agraria di Indonesia pancendiensten, janggolan, kuduran di Jawa, pajak kepala (sebagai gantinya heerendienst) di Yogyakarta (sekarang su- dah dihapuskan), pajak jalan di Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, rodi di Sumatera dan lain-lain tempat, pinontol sawang di Minahasa dan macam-macam lagi sebagai terusan heerendienst zaman kekuasaan raja-raja. Kemudian di Jawa disyahkan oleh Inl. Gemeente Ordonantie (Stbl. 1906 no. 83 yang berturut-turut diubah dan ditambah pada tahun 1910, 1913, dan 1919). Rodi yang ditetapkan umumnya 52 hari dalam 1 tahun, namun pada praktiknya sela- lu lebih karena tiap-tiap pegawai selalu meminta tenaga rakyat lagi hingga melebihi ketentuan waktu itu untuk kepentingan dan kehormatannya. Masyarakat feodalisme merupakan wajah perbudakan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Wajah perbudakan ini ditunjukkan dengan dikuasainya tanah oleh raja. Rakyat di- minta mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada raja. Rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehor- matan bagi yang berkuasa. Hukum dipegang oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat untuk raja. Perbudakan ini diselubungi dengan kata-kata "manung- galing kawula-gusti" (persatuan antara raja dan rakyat), di mana raja dianggap atau menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Raja dikatakan melindungi, sedang rakyat (diharuskan) mengabdi, sebagai bentuk pengabdiannya kepa- da Tuhan. Pemerasan adalah sebagai kewajiban bakti yang mempunyai arti lebih dalam, sebagai kewajiban batin yang harus dipenuhi. Rakyat tidak takut kepada hukuman dari Un- dang-undang, tetapi takut kepada "kutuk dan walat" dari kesaktian raja yang mahatahu. 17
Mochammad Tauchid Dalam selubung perbudakan ini terselip juga proses "demokrasi" yang ditunjukkan dengan adanya cara bermufakat di balairung, di mana raja membicarakan urusan pemerin- tahan dengan pegawai-pegawainya. Ketika raja menyampaikan kata-katanya, maka perintah tersebut harus dipertimbangkan lebih dulu. Tetapi dalam praktiknya, rakyat harus mengiakan kemauan raja. Rakyat dalam musyawarah selalu menghasilkan suara bulat, dengan istilah "saur manuk" (menjawab serentak seperti burung). Tidak ada tempat ber-ia dan ber-bukan. Apa yang dikatakan putih mesti di-iakan putih. Kewajiban menyerahkan bakti oleh pegawai-pegawai kepada raja biasanya kewajiban tersebut ditimpakan kepada rakyat. Hal itu terjadi karena pegawai-pegawai ingin mengu- rangi beban berat yang ditimpakan oleh pegawai atasannya, maka banyak terjadi pegawai-pegawai yang paling rendah yang seharusnya mengurus tanah lalu membagikan tanah tersebut kepada orang lain untuk digarap. Hal ini dilakukan untuk mem- peringan tanggunganya kepada atasannya. Untuk menambah orang memikul beban kepada raja itu, maka terpaksa bagian garapan tanah diperkecil, untuk memberikan bagian itu kepa- da orang yang baru. Dan hal ini berakibat pengecilan (versnip- pering) tanah garapan rakyat. Pemerasan dan penindasan biasa dijalankan oleh pegawai- pegawai raja dari yang paling atas sampai yang paling bawah, mereka biasanya berdalih atas nama raja. Tidak jarang mereka berbuat sewenang-wenang dan meraja lela, sebagaimana ke- biasaan di mana tiada elang, belalang mengaku sebagai elang. Kewajiban rakyat untuk para pegawai raja sangatlah berat. Itulah sebabnya maka di beberapa tempat umumnya hak milik tanah hanya ada pada orang laki-laki, karena dasarnya 18
Masalah Agraria di Indonesia diberikan kepada orang yang sanggup dan dapat bekerja berat sebagai imbangan hak (menerima tanah) yang diterimanya. Penaklukan raja-raja oleh Belanda, sejak zaman Kompeni (VOC) berarti juga perampasan atas kekuasaan raja. Kekuasaan raja itu ditafsirkan menurut kepentingan dan tujuan politiknya. Hak raja atas tanah dan tenaga rakyat seringnya hanya meru- pakan kekuasaan de jure, sedang kekuasaan de facto ada pada pegawai-pegawai raja di bawahnya, dan itu ditafsirkan sebagai kekuasaan yang tidak berbatas. Oleh Belanda dipergunakan sebagai senjata untuk kepentingan politiknya, dengan alasan sekadar meneruskan kebiasaan yang sudah berlaku. Tanah milik raja-raja itu jatuh ke tangan Raja Belanda, dan di Indonesia hal ini diwakili oleh Gubernur Jendral. Tanah-tanah tersebut di antaranya digunakan untuk: 1 . Penjualan Tanah-tanah oleh Belanda Hal ini berlaku sejak zaman Kompeni dan berturut-turut diikuti oleh Gubernur Jendral Daendels, Raffles, dan se- lanjutnya kepada orang-orang partikelir, terutama kepada famili-famili dan juga untuk dirinya, hal inilah yang memun- culkan adanya tanah partikelir. Hak raja atas tanah dan tenaga rakyatnya yang dirampas dari tangan raja oleh Belanda turut dijual kepada tuan tanah yang sudah membeli tanah itu. Tuan tanah menjadi raja atas tanah yang sudah dibeli, dengan kekuasaan yang diberikan oleh si penjual tanah. Kuasa atas rakyat yang ada di dalamnya, dan dianggapnya sebagai orang-orang yang berkewajiban menyerahkan bakti kepada raja baru, yaitu tuan tanah tersebut. 2. Menarik Sewa Tanah (landrente) Di samping menjual tanah kepada orang-orang partikelir 19
Mochammad Tauchid yang tadinya sudah dibeli kembali, Raffles juga menarik sewa tanah (landrente) atas dasar tafsiran bahwa semua tanah yang ada di tangan rakyat adalah kepunyaan raja. Setelah raja ditaklukkan, maka jatuhlah hak raja itu kepada keku- asaan pemerintah yang baru. Karena itu, maka rakyat yang mengerjakan tanah diharuskan membayar sewa (rent) beru- pa uang yang besarnya kira-kira sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menyerahkan hasil kepada raja dahulu. Raffles menghapuskan sistem contingenten dan leverancien dengan paksa dari rakyat yang dijalankan oleh V.O.C. dan diteruskan oleh Daendels. Atas dasar teori di atas, maka rakyat disuruh membayar landrente sebagai sewa tanah raja (yang sudah diganti) yang dikerjakan rakyat. Landrente (yang lalu dikatakan "pajak bumi") berlaku di daerah-daerah Jawa dan Madura, Sulawesi Selatan, Bali dan sebagian Kalimantan (di lain-lain daerah tidak), berlaku sampai pada akhir tahun 1950. Pajak bumi ini sangat berat untuk rakyat karena jumlahnya yang besar, juga tidak adanya tingkatan progesiviteit, dan ditetapkan antara 5-10 tahun sekali. Karena beratnya, tidak jarang para petani harus menjual tanahnya untuk memba- yar pajak tanah tersebut. Politik tanah yang dijalankan oleh Hindia Belanda sebagian besar didasarkan atas teori Raffles tentang hak milik tanah (domein theorie). Domein theorie Raffles itu sebagai hasil dari penyelidikan satu komisi yang dibentuknya untuk menyelidiki soal-soal penghidupan dan masalah sosial di Jawa serta mengenai hukum adat terutama hubungannya dengan hak milik tanah. Komisi-komisi itu dibentuk pada tahun 1811 yang terdiri dari 9 anggota orang Inggris dan 20
Masalah Agraria di Indonesia seorang bangsa Belanda. Hasil dari penyelidikan ini kemudian menerangkan bahwa tanah di Jawa adalah milik raja, karena kekuasaan raja berpindah ke tangan kekuasaan yang baru (Inggris), maka penguasa baru berhak mengu- asainya sebagaimana raja menguasainya. 3. Pada waktu pemerintahan Gubernur Jendral V.D. Bosch, di waktu Belanda sangat memerlukan uang, kemudian men- jalankan cara baru atas dasar yang lama, yaitu dengan ada- nya Cultuurstelsel yang selanjutnya terkenal sebagai malapetaka bagi rakyat Indonesia. Berlakunya Cultuur- stelsel meneruskan prinsip yang diambil oleh Raffles. Hanya bedanya kalau Raffles menarik sewa atas tanah yang dikerjakan rakyat, V.D. Bosch tidak menarik sewa tanah, melainkan mengambil 1/5 tanah yang dikerjakan rakyat (dipilih yang baik) di atas tanah itu ditanami tanaman yang diperlukan oleh Belanda yang akan menghasilkan bahan ekspor yang berharga tinggi di Eropa. Atas dasar kewajiban heerendienst, maka tanah itu disuruh dikerjakan rakyat dengan tanpa imbalan. Dan karena pemeliharaan tanaman ekspor itu (tebu, kopi, nila, tembakau, teh, dll,) memerlukan tenaga yang sangat banyak, maka praktiknya tenaga para petani hanya dipergunakan untuk mengerjakan tanah Cul- tuurstelsel, hingga pertaniannya sendiri terlantar, sedang- kan dari Cultuurstelsel tidak mendapat upah. Karena cul- tuurstelsel itu, maka perkebunan barat yang sudah ada pada waktu itu tertekan hidupnya. Untuk menyingkirkan per- saingan dalam soal perkebunan tanaman bahan ekspor, maka mulai waktu itu ditetapkan pemerintah tidak lagi menjual tanah kepada orang partikelir seperti yang sudah- sudah. Perdagangan ekspor hasil perkebunan dimonopoli 21
Mochammad Tauchid oleh pemerintah. Bahaya kelaparan terjadi di daerah-da- erah cultuurstelsel. Kematian rakyat meningkat tinggi. Bagi Belanda, hal ini sangat menguntungkan sebab dapat meng- hasilkan ratusan juta rupiah dalam waktu yang tidak lama. Kesengsaraan, kelaparan, dan malapetaka hanya dibalas dengan pernyataan hutang budi (eere schuld), sesudah dide- sak oleh orang-orang yang beraliran etis di Negeri Belanda. Demikianlah sistem feodalisme yang dijalankan oleh V.D. Bosch dengan alat cultuurstelsel, yang menjadikan V.D. Bosch sebagai raja baru. Memang caranya berbeda dari yang sebe- lumnya, akan tetapi pada dasarnya sama yaitu menyengsa- rakan rakyat. II. Zaman Feodalisme Baru: Masa Sesudah Tahun 1870 Cara pemerasan langsung oleh kekuasaan pemerintah Kolonial dengan cara-cara perbudakan di luar batas perike- manusiaan seperti diuraikan di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang sopan. Di Negeri Belanda sendiri timbul dua aliran. Pertama dari golongan Liberal yang menghendaki cara yang baru, supaya pemerintah tidak lagi menjalankan pemerasan dan penindasan yang langsung seperti yang dijalankan oleh Cultuurstelsel dan sebelumnya. Golongan ini mengusulkan agar diserahkan saja pekerjaan itu kepada orang (modal) partikelir. Aliran yang kedua ialah go- longan Konservatif yang mempertahankan cara-cara lama yang terang-terang menguntungkan bagi Belanda. Rencana Cultuurwet Fransen van de Putte (Menteri Ja- jahan) pada tahun 1866 untuk mengubah hukum agraria di Indonesia tidak diterima oleh Parlemen. Pengertian tentang tanah serta hak-hak Rakyat atasnya sangat sedikit. Juga R.R. 22
Masalah Agraria di Indonesia 1854 tentang tanah sangat tidak berdasarkan pengertian yang dalam. Rencana V.D. Putte ialah agar semua tanah yang berupa hutan belukar (woeste gronden) dijual saja kepada orang- orang partikelir untuk mendapatkan uang dan juga untuk diusahakan sebaik-baiknya. Pemerintah akan mendapat keuntungan juga dari hasil pengusahaan tanah itu, sedang rakyat Indonesia diberi hak agraris eigendom atas tanahnya. Baru pada tahun 1870, rencana de Waal (Menteri Jaja- han) tentang hukum agraria baru, sebagai kompromi dari dua aliran itu diterima, dan lahirlah Agrarische Wet (biasa dika- takan wet de Waal) 9 April 1870, dan kemudian lahir Agraris Besluit (Algemeene Maatregel van Bestuur tanggal 20 Mei 1870 no. 15 Stbl. No. 118, diubah dan ditambah dengan Stbl. 1872 No. 116; 1874 No. 78; 1877 No. 196; dan 270; 1888 No. 78; 1893 No 151; 1895 No. 199; 1896 No. 140; 1904 No. 325; 1910 No. 185; 1912 No. 235; 1916 No. 647; dan 683 dan 1926 No. 231); yang memuat pernyataan hak negeri atas tanah yang biasa disebut dengan Domeinverklaring. Seterusnya melahirkan bermacam-macam Undang-undang tanah di In- donesia untuk kepentingan menjamin modal partikelir teru- tama modal partikelir Belanda. Domeinverklaring termuat dalam pasal 1 dari Agraris Besluit (Stbl. 1870 No. 118), ber- bunyi: "Semua tanah yang tidak ternyata dimiliki dengan hak eigendom, adalah kepunyaan Negeri". Dengan pernyataan itu, maka semua tanah yang tidak dimi- liki dengan hak eigendom adalah kepunyaan Negeri (Lands- domein), yang berarti bahwa semua tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan nama hak apa saja, tetapi tidak dengan hak "eigendom", adalah kepunyaan Negeri. Ada dua macam yang dinamakan tanah negeri itu, yaitu 23
Mochammad Tauchid tanah negeri yang bebas (vrije landsdomein), yaitu tanah- tanah yang belum dimiliki atau diusahakan oleh orang atau sesuatu Badan Hukum, yang biasaannya berupa hutan belukar yang lazim juga disebut tanah GG (Gouvernements Grond), dan ada tanah negeri yang tidak bebas (onvrij landsdomein), yaitu tanah-tanah yang sudah dimiliki (diusahakan) oleh orang- orang Indonesia atau Badan Hukum. Undang-undang Agraria yang lahir pada 9 April 1870, yang menjadi pasal 51 dari Wet op de Indische Staatsregeling, isinya sebagai berikut: 1 . Gubernur Jendral tidak boleh menjual tanah, 2. larangan itu tidak mengenai tanah-tanah kecil untuk perlu- asan kota dan desa untuk mendirikan perusahaan dan bangunan, 3. Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah yang diatur dalam Undang-undang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah yang telah dibuka oleh Rakyat Indonesia atau diper- gunakan untuk tempat menggembala ternak bagi umum atau yang masuk dalam lingkungan desa untuk keperluan umum lainnya, 4. dengan Undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak pakai turun-temurun untuk selama-lamanya 75 tahun, 5 . Gubernur Jendral menjaga agar jangan sampai pemberian tanah itu melanggar hak-hak rakyat Indonesia, 6. Gubernur Jendral tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat Indonesia untuk keperluan mereka sendiri, atau untuk keperluan lain, kecuali untuk kepen- tingan umum berdasarkan pasal 133 I.S. dan untuk keper- luan perkebunan yang diselenggarakan oleh pemerintah 24
Masalah Agraria di Indonesia menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; semuanya itu dengan pemberian ganti rugi yang layak, 7 . tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dapat dibe- rikan kepadanya dengan hak eigendom, dengan syarat-sya- rat dan pembatasan yang diatur dalam Undang-undang, dan harus tercantum dalam surat tanda eigendom itu, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban pemilik tanah kepada nega- ra dan desa, dan juga tentang hak menjualnya kepada orang yang bukan orang Indonesia, 8. persewaan tanah oleh rakyat Indonesia kepada orang asing berlaku menurut Undang-undang. Seterusnya dalam Undang-undang itu termasuk juga hak- hak baru atas tanah, di antaranya disebutkan: 1 . pemberian hak erfpacht atas tanah yang berupa hutan be- lukar; 2. perlindungan hak rakyat Indonesia atas tanah; 3. membuka kemungkinan bagi rakyat Indonesia untuk men- dapatkan hak yang lebih kuat atas tanahnya; 4. persewaan tanah oleh bangsa Indonesia kepada bangsa asing. Maksud yang terkandung dalam undang-undang itu menyatakan: 1 . menjamin kepentingan modal besar partikelir, yang akan menanamkan modalnya di lapangan pertanian dan perke- bunan, dengan memberi kesempatan kepada modal besar partikelir untuk mendapatkan tanah, dengan jaminan dan perlindungan akan perkembangannya, 2. melindungi hak milik rakyat atas tanah sebagai golongan yang lemah dari akibat no. 1 di atas, dengan memberi kesem- patan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak 25
Mochammad Tauchid agraris eigendom atas tanahnya sebagai hak yang lebih kuat, serta perlindungan dengan Undang-undang agar jangan sampai tanahnya itu gampang jatuh ke tangan orang asing. Isi dua maksud dari Undang-undang di atas sangat ber- tentangan antara yang satu dengan yang lain. Dari dua maksud tersebut dapat ditarik benang merahnya yaitu harus mengor- bankan salah satu di antaranya. Dan dua-duanya merupakan pilihan yang cukup sulit, ibaratnya memelihara harimau dan kambing dalam satu kandang. Harimau harus gemuk, kambing perlu hidup dan jangan mati. Atas dasar Agraris Wet dan Agraris Besluit (Domeinver- klaring) itulah kemudian lahir bermacam-macam Undang- undang tanah di Indonesia dengan macam-macam bentuk dan coraknya. Domeinverklaring adalah satu pernyataan perampasan tanah di Indonesia dari tangan raja-raja Indonesia -yang sudah ditaklukkan-, ke tangan Belanda untuk dipergunakan bagi kepentingan politik penjajahannya. Kekuasaan itu kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral yang bertindak sebagai raja baru yang maha kuasa di atas kekuasaan raja-raja Indone- sia sebelumnya yang masih dianggap keramat dan sakti oleh rakyat. Hukum agraria yang baru (Ind. Staatsregeling pasal 51, dulu RR. No. 62), pada hakikatnya merupakan: 1 . penampung politik "pintu terbuka" (open deur politiek) yang lahirnya "kebetulan" bersamaan waktunya, untuk memberikan tempat perlombaan bagi modal raksasa itu di sini, 2. sebagai "perkawinan" antara sistem feodalisme dengan sis- tem kapitalisme modern. Bukan pergantian sistem feodalis- 26
Masalah Agraria di Indonesia me dengan kapitalisme, melainkan di atas sistem feodalis- me, di atas susunan dan jiwa masyarakat feodalisme itu berjalan pemerasan kapitalisme dengan organisasi dan peralatannya yang modern, 3. pergantian dari pemerasan langsung oleh kekuasaan Peme- rintah Kolonial, pindah ke tangan kaum modal partikelir terutama modal partikelir Belanda, dengan jaminan sebe- sar-besarnya untuk perkembangannya. Semuanya itu merupakan pokok dan dasar pokok pen- jajahan Belanda di Indonesia. Perlindungan hak rakyat atas tanah dengan adanya "Grondvervreemdingsverbod" (Stbl. 1875 no. 179) yang melarang pembelian tanah oleh orang asing dari bangsa In- donesia, sejatinya lahir sebagai sikap yang melindungi hak rakyat dari bahaya yang mengancamnya, tetapi berakibat sebaliknya, karena: 1 . dengan larangan itu, rakyat Indonesia hanya dapat menjual tanahnya di kalangan bangsanya sendiri yang tidak mampu, dan menyebabkan harga tanah rakyat sangat rendah; 2. bagi para pemodal partikelir hal itu berarti satu keuntungan. Karena akan selalu mendapat tanah yang murah harganya, karena penjualan dan penyewaan tanah untuk kaum modal menjadi monopoli pemerintah yang melindungi dan mem- belanya, dengan tidak ada saingannya; 3. praktiknya masih dapat saja orang asing membeli tanah dari rakyat Indonesia dengan sistem kedok, dengan harga yang murah seperti harga umum untuk rakyat Indonesia; 4. pelanggaran atas larangan itu (yang diancam dengan hu- kuman seperti tersebut dalam Stbl. 1912 no. 1777), yang sebelumnya sudah dilarang dengan ordonansi Stbl. 1861 27
Mochammad Tauchid No. 45; Stbl. 1863 No. 160; Stbl. 1875 No. 199 b; Stbl. 1878 No. 281; dan Stbl. 1879 No. 279; dalam praktiknya selalu diberi jalan bagi pelanggar itu, dengan Undang-undang lain- nya yang dapat menjadikan "ontwetige occupatie" menjadi "wettig", dengan menjadikan tanah itu menjadi tanah hak eigendom, opstal, atau tanah sewa lainnya yang melindungi pelanggaran. Dengan mempergunakan dasar bahwa penju- alan tanah itu diartikan sebagai pelepasan hak dan pengem- balian hak itu kepada Negara (jadi tidak menjual, katanya), maka dapatlah tindakan melanggar undang-undang itu dibe- narkan dengan istilah yang lain; 5 . dengan harga tanah yang murah itu, karena hanya dapat menjual kepada golongan bangsanya yang tidak mampu, dan eratnya hubungan para petani dengan tanahnya, yang merupakan hubungan batin (magisch-, religeus verband), maka sekalipun tanahnya sudah sangat sempit dan tidak lagi dapat memberi hidup padanya, bahkan hanya meru- pakan beban (meer last dan lust), - karena hak tanah itu disertai bermacam-macam kewajiban, tidak juga ringan untuk melepaskan tanahnya. Dengan memiliki tanahnya yang kecil itu, dia tidak dapat lagi hidup dari hasil tanah tersebut, maka terpaksa ia menjual tenaganya untuk men- cari upah sekedar menambah penghidupannya. Andaikata orang-orang diperkenankan menjual tanahnya kepada orang asing, maka dikhawatirkan akan habis tanahnya. Tetapi bukan ini yang penting, yang penting ialah, kalau para petani tersebut kehabisan tanahnya, maka dikhawatirkan akan muncul satu "barisan buruh" yang akan membahayakan bagi hidupnya perusahaan dan membahayakan juga bagi kedu- dukan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial tetap meng- 28
Masalah Agraria di Indonesia hendaki adanya tenaga penggarap yang murah, tetapi jiwanya tetap "borjuis kecil" yang terikat oleh tanahnya yang dicintai- nya, serta jiwa feodal yang masih kuat berakar. Hal ini dapat dijadikan hambatan akan "proses proletariseering" di Indo- nesia, yang perlu dipertahankan untuk keselamatan kaum modal dan pemerintah Kolonial. Dengan sistem seperti ini, maka terdapat banyak petani di Indonesia yang statusnya setengah buruh dan setengah tani. Dengan cara seperti ini, para petani tersebut tidak akan dapat memeperjuangkan nasib- nya sebagai buruh dan juga tidak dapat lagi mendapatkan hasil dari tanahnya, sebab keduanya tetap dalam kuasa pemerintah kolonial. Itulah sebabnya, maka Komisi Spit (th. 1930) diberi tugas untuk mempelajari kemungkinan peninjauan politik yang lama, berhubung dengan adanya desakan dari beberapa go- longan agar orang asing (terutama Belanda Indo) diberikan hak tanah dan dapat membeli tanah dari orang Indonesia. Komisi ini memberikan pendapatnya bahwa politik yang lama (Grondvervreemdingsverbod) itu harus dipertahankan. Dengan alasan untuk melindungi rakyat Indonesia sebagai golongan yang lemah ekonominya. Tetapi sebenarnya alasan di atas itulah yang menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda harus terus "membela" hak rakyat Indonesia. Politik ini lebih disempurnakan lagi dengan tidak didiri- kannya perindustrian yang besar-besar di sini, yang dapat melahirkan kelas buruh yang sadar dan konsekuen dalam perjuangannya, yang akan membahayakan kedudukan kaum pemodal di sini. Hal ini harus dipertahankan supaya Indonesia terus menjadi sumber bahan-bahan mentah yang berharga di dunia dengan persediaan tenaga yang cukup besar dan murah. 29
Mochammad Tauchid Larangan menjual tanah bagi orang Indonesia kepada orang asing di antara banyaknya kaum pemodal untuk ber- lomba-lomba, bersaing mengadu kekuatan di sini dapat dium- pamakan seperti pengurungan kambing di sudut kandang, di mana harimau hidup bersama-sama di situ. Supaya kambing tidak mati ditelan mentah-mentah olah harimau, perlu dilin- dungi dengan dibuatkan di sudut kandang bersama kandang kecil. Akhirnya kambing tidak mati ditelan harimau langsung, tetapi mati karena gerak harimau yang leluasa di kandang itu, tempat hidup bersama-sama, yang memang dilindungi oleh yang memelihara. Kalau harimau ingin menerkamkan kukunya kepada kambing, ada akal dengan membungkus kukunya dengan kuku kambing atau kaos tangan yang halus. Kalau sudah terlanjur menerkam, harimau dimaafkan, boleh membawa mangsanya itu keluar, dengan Undang-undang yang membenarkan tin- dakannya, karena katanya si kambing sudah menyatakan suka untuk diterkam. Dalam uraian di belakang nanti akan terlihat bagaimana artinya dan praktiknya Grondvervreemdingsverbod tersebut. ===== 30
Bab Dua HAK TANAH BAGI BANGSA ASING Lahirnya Undang-undang Agraria tahun 1870 telah me- munculkan masalah agraria yang bersifat dualistis dan sangat ruwet di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dengan adanya beberapa hak. 1 . Hak tanah menurut Hukum Barat untuk orang asing, yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai jaminan perkembangan modal partikelir asing di Indonsia dengan hak benda yang kuat. 2. Hak tanah bagi Rakyat Indonesia yang berlaku menurut hukum adat. Hak tanah bagi bangsa asing ada bermacam-macam yang diatur dengan undang-undang yang lengkap. Semuanya itu untuk melayani kepentingan perkembangan modal besar par- tikelir menurut keadaan dan obyeknya masing-masing. Bagi daerah-daerah Gubernemen (Gouvernementslanden) disedia- kan bermacam-macam kesempatan dengan jaminan Undang- undangnya. Sedangkan untuk daerah-daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura ada pula undang-undangnya sendiri. 31
Mochammad Tauchid 1 . Hak tanah yang disertai hak dan kekuasaan kenegaraan (overheidsrechten) yaitu yang berupa Tanah Partikelir. 2. Hak tanah yang tidak disertai kekuasaan kenegaraan, dengan mendapat hak benda (zakerlijke rechten) yang kuat. Ada kalanya disertai jaminan seperti mendapat kekuasaan kenegaraan juga, seperti dengan adanya punale sanctie 3. Hak tanah dengan hak persorangan (persoonalijke rech- ten). Masing-masing hak yang tersebut di atas membawa im- plikasi sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab berikut ini. I. Hak Tanah yang Disertai dengan Kekuasaan Kenegaraan a. Tanah Partikelir Tanah Partikelir itu terdapat di daerah Jakarta, kota Ja- karta, Bogor, Surabaya, dan Kediri. Milik orang-orang Tiong- hoa, Arab, atau orang asing lainnya. Ada yang menjadi milik perseorangan, ada pula yang milik Badan Hukum. Asal tanah ini ialah tanah hak ulayat yang sejak zaman kompeni (VOC) dan zaman Inggris, terutama pada tahun 1627 sampai tahun 1829 yang dijual oleh kompeni dan Pemerintah Belanda serta Inggris kepada orang-orang partikelir. Terka- dang juga dijual kepada famili, dan terutama pada waktu peme- rintah Hindia Belanda sangat kekurangan uang, berturut-turut terjadi sebagai berikut: a. pemberian tanah Eigendom dengan tidak bayaran (1627- 1685); b. pemberian tanah Eigendom dengan penjualan lelang (1685- 1751); 32
Masalah Agraria di Indonesia c . penjualan "regentlanden" (1751-1778); d. penjualan zaman Daendels (1808-1811) e. penjualan zaman kekuasaan Inggris (Raffles) (1811-1816); f. penjualan sesudah zaman Inggris Penjualan-penjualan tanah itu atas dasar pengertian dan tafsiran tentang hak milik tanah zaman feodal, di mana raja sebagai pemilik tanah yang tidak terbatas boleh memperla- kukan menurut keperluannya. Kalau perlu menjualnya kepada orang lain. Hak raja atas orang-orang serta kekuasaan tanah ikut serta dijualnya, dengan memberikan kekuasaan kenega- raan kepada tuan tanah yang membeli tanah itu. Ini berarti juga bahwa rakyat yang menduduki tanah partikelir itu ikut dijual kepada tuan tanah, dan nasibnya diserahkan mentah- mentah kepada para partikelir itu. Tanah partikelir yang ada (di Jawa) biasanya dibedakan menjadi dua, ialah: 1 . tanah partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk; 2. tanah partikelir di sebelah Timur kali Cimanuk; Perbedaan ini mengenai peraturan-peraturan yang dike- nakan kepada dua daerah tanah partikelir itu. Untuk tanah partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk sudah sejak tahun 1836 (Stbl. 1836 no 19) diatur dengan undang-undang tentang hak- hak tuan tanah atas tanah dan penduduk di situ, begitu juga hak-hak dan kewajiban penduduk kepada tuan tanah. Untuk tanah partikelir di sebelah Timur kali Cimanuk diatur dengan Stbl. 1880 no. 150, yang paling akhir diubah dengan Stbl. 1931 no. 168. Dalam undang-undang itu sama sekali tidak memberi ketentuan hukum serta hak-hak tanah bagi penduduk di situ. Hak mereka atas tanah paling besar dan banyak hak mendiami (recht van vestiging) atas tanah 33
Mochammad Tauchid yang didiami dan dipakainya, sebagaimana yang tersebut da- lam putusan Raad van Justitie di Semarang pada tanggal 27 Mei 1903. Hak-hak penduduk di tanah partikelir daerah Surabaya, menurut putusan Raad Van Justitie, Surabaya 22 Januari 1913, dinyatakan bahwa penduduk tanah partikelir di daerah itu mempunyai hak perseorangan secara turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht). Kemudian menurut putusan Raad van Justitie di Surabaja tanggal 7 Juni 1916, penduduk berhak atas tanah (pekarangannya) dengan hak-hak benda (zakelijke rechten), yang dapat dipindahkan haknya kepada orang lain. Menurut putusan Raad van Justitie di Surabaya pada tanggal 12 September 1917, penduduk di tanah partikelir di sekeliling kota Surabaya mempunyai hak milik atas peka- rangan yang didiami, dan berhak memakai tanah pertanian lain-lainnya dengan memenuhi beberapa kewajiban terhadap tuan tanah. Atas tanah partikelir yang sudah dibeli oleh Pemerintah di daerah Semarang ditentukan dengan Undang-undang Stbl. 1919 no. 673. Haknya atas tanah pekarangan diberikan seperti hak penduduk di tanah-tanah partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk. Tetapi para penduduk ini tidak memiliki hak atas tanah tersebut, karena tanah itu dikuasai langsung oleh tuan tanah, sedang rakyat yang mengerjakan tanahnya dianggap sebagai penyewa. Berhubung dengan itu, maka dalam peraturan ditetapkan bahwa dalam perpindahan tanah partikelir yang kembali kepa- da pemerintah, pekarangan dan kebun diakui sebagai milik perseorangan yang turun-temurun. Sedang sawah dan kolam ikan kembali kepada pemerintah dan diatur dengan peraturan 34
Masalah Agraria di Indonesia sewa untuk pemakaian selanjutnya seperti yang diuraikan di belakang dalam soal persewaan tanah. Hak-hak kenegaraan (overheidsrechten) diberikan kepa- da Tuan tanah menurut Stbl. 1912 no. 422 mulai berlaku 1 Maret 1913, sebagai pengganti Stbl. 1836 no, 19 untuk tanah partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk, sebagai berikut: a. hak mengangkat para pejabat bangsa Indonesia (Kepala Kampung, camat tanah, demang dsb). Kepala Kampung di- maksudkan untuk memimpin pemungutan cukai kepada penduduk. Juga hak mengangkat polisi yang harus dapat pengesahan Residen; b. hak menarik cukai dan contingent* atas tanah yang dengan hak usaha dalam daerahnya serta menarik pajak lainnya. Besarnya cukai dan contingent ditetapkan tidak boleh lagi lebih dari 1/5-nya hasil kotor. Sebelumnya itu boleh dikata- kan tidak terbatas, tergantung kepada tukang yang mena- riknya; c . hak atas tenaga orang-orang penduduk di situ dengan per- cuma, (pancen, kumpenian) sehari tiap-tiap minggu atau 52 hari dalam setahun. Sebelumnya itu hampir tidak ada ketentuannya, tergantung keperluan ondememing akan tenaga itu. Kerja pancen ini dapat diganti dengan membayar uang yang dinamakan "uang kompenian" besarnya menu- rut besarnya upah harian. Dalam undang-undang yang baru itu juga ditetapkan bah- wa tuan tanah tidak boleh lagi mengusir penduduk dengan semaunya, kecuali terhadap orang-orang yang tinggalnya di Cukai dipungut menurut bagian (20%) dari basil panen. Contingent dipungut menurut jumlah taksiran sebelum panen. 35
Mochammad Tauchid situ dan belum mendapat izin dari tuan tanah. Sebelum itu tuan tanah dapat mengusir penduduk dengan semaunya. Tanah partikelir itu merupakan negara dalam negara. Di dalamnya merupakan pemerintahan perbudakan, penuh dengan tindakan sewenang-sewenang, penindasan dan peme- rasan. Rakyat tidak mendapat hak apa-apa, hanya beban yang berupa pajak, cukai, kontingen, rodi, dan seribu satu macam beban lainnya yang bertumpuk-tumpuk di atas pundaknya. Kepentingan dan nasib penduduk sama sekali tidak diperha- tikan. Pengambilan cukai dijalankan dengan keras oleh pega- wai-pegawai yang curang dan korup, dengan diberi hak leluasa untuk bertindak mengutip pajak. Korupsi menjadi kebiasaan dijalankan oleh pegawai-pegawai, rakyat yang menjadi sasa- rannya. Menjadi kebiasaan petani waktu itu untuk mencuri padinya sendiri di sawahnya, sekedar untuk meringankan be- ban cukai. Mengenai hal ini, tuan tanah dengan kaki tangannya tidak kalah cerdik, mereka selalu mendapat akal untuk menin- das para petani. Karena keadaan semacam itu, rakyat sangat miskin, seng- sara dan menjadi kebiasaan kemudian melakukan perampokan dan pembunuhan karena dorongan untuk membela diri dan kelaparan dari siksaan yang semena-mena. Terdesak oleh keadaan yang buruk, maka terpaksalah pe- merintah mulai membeli kembali tanah-tanah partikelir, yang dimulai pada tahun 1910 dengan undang-undang 7 Nopember 1910 no. 18 dan firman Raja 12 Agustus 1912 no. 54 (Stbl. 1912 no. 480). Sejak tahun 1829 sudah dikatakan tidak lagi akan ada penjualan tanah kepada orang partikelir lagi. Pada tahun 1854 dalam Regerings Reglement dengan terang dinya- takan larangan menjual tanah partikelir. Dengan berangsur- 36
Masalah Agraria di Indonesia angsur tanah partikelir akan dibeli kembali, sekalipun nyata- nya masih terus terjadi di Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1910 dalam undang-undang tersendiri (Stbl. 1911 No. 28) dengan 2 firman raja tentang pelaksanaan undang-undang ter- sebut, diatur pencabutan dengan paksa terhadap tanah parti- kelir. Tetapi nyatanya sampai akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda masih terdapat tanah partikelir yang luasnya beratus-ratus ribu hektar, seperti tertera dalam daftar berikut, dan hingga kini belum lagi selesai pembelian tanah partikelir itu. Pernyataan tidak akan menjual tanah (partikelir) pada tahun 1829 itu tidak boleh terjadi kecuali terdesak oleh ke- adaan yang buruk. Namun yang terpenting ialah dengan ber- lakunya Cultuurstelsel, yang bermaksud menjadikan perusa- haan kebun dan perdagangan hasil tanaman sebagai monopoli perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dan perdagangan par- tikelir menjadi tertekan. Itulah sebab utama yang menjadi maksud penghentian penjualan tanah partikelir. Undang-undang 1912 no. 422 seperti tersebut di atas nya- tanya masih memberikan kekuasaan kepada tuan tanah untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang dan menindas. Dengan undang-undang itu pula rakyat tetap menjadi budak tuan tanah yang dirampas kemerdekaannya, diperas tena- ganya, dan dikeruk hartanya dari jerih payahnya mengerjakan tanah. Undang-undang yang membatasi kekuasaan tuan tanah di atas masih memberikan hak tuan tanah untuk mengambil tenaga rakyat dengan percuma 52 hari dalam setahun di sam- ping pungutan-pungutan lain yang sangat berat, (lihat di bela- kang tentang hak usaha). Tentang tanah partikelir di sebelah timur kali Cimanuk 37
Mochammad Tauchid (StbL 1880 No. 150), tidak banyak menyebutkan tentang bebe- rapa peraturan. Hanya mengatur hubungan antara tuan tanah dengan penduduk serta pemerintah. Di antaranya menyebut- kan pengangkatan kapala-kepala kampung oleh tuan tanah yang menurut adat adalah menjadi hak rakyat untuk memili- linya. Hak-hak tanah bagi penduduk tanah partikelir di sebelah timur Cimanuk tidak disebutkan. Sedangkan hak-hak tuan tanah untuk menarik pajak dan pungutan lain-lainnya semua- nya diatur dalam kontrak pembelian tanah. Dengan pembelian tanah-tanah partikelir itu, maka tanah- tanah yang sudah menjadi perkebunan (cultuur onderneming) banyak yang sekarang menjadi tanah dengan hak erfpacht. Tanah hak usaha (lihat di belakang) dalam lingkungan tanah partikelir, yang menjadi kepunyaan orang Tionghoa dijadikan tanah Eigendom dan altijddurende erfpacht, yang kemudian dengan Stbl. 1926 no. 421 hak semacam itu dijadikkan hak benda yang baru, dengan nama landerijen bezitsrecht, sebagai hak milik. Berapa luasnya tanah partikelir di seluruh Jawa dapat diterangkan sebagai berikut (dari angka-angka Statistik tahun 1938): Daerah Jawa Barat Jawa Tenga h Jawa Timur Jumlah Yang belum dibeli (1938) 479.478 ha 6.244 ha 3.223 ha 488.945 ha Yang sudah dibeli (1918-1938) 405.771 ha 11.657 ha - 417.428 ha Yang sudah dibeli sampai 1948 ? ? ? 240.577 ha Jumlah - - 1.146.950 ha Luas tanah yang dijual oleh Belanda dan Inggris menjadi tanah partikelir seluas 1.146.950 ha ini merupakan Ik. 8,7% dari luasnya tanah Jawa dan Madura (13.217.400 ha), atau, hampir 15% dari luasnya tanah pertanian rakyat di Jawa dan 38
Masalah Agraria di Indonesia Madura. Sampai tahun 1938 tanah yang belum dibeli kembali oleh Pemerintah Belanda seluas 488.945 ha itu terdiri dari 119 pemilik tanah partikelir, jadi rata-rata tiap-tiap milik tanah partikelir luasnya 4965 ha, sedang di Karesidenan Bogor rata- rata 9010 ha. Pengumuman Gubernur Jenderal pada tanggal 28 Feb- ruari 1836 (Stbl. no. 19 Reglement omtrent de particuliere landerijen ten westen de Cimanuk) yang mengatur hubungan antara tuan tanah dengan penduduk kemudian dicabut dan diganti dengan ordonansi tertanggal 3 Agustus 1912 (Stbl. no. 22). Baik dalam Reglement 1836, maupun dalam ordonansi 1912, tidaklah jelas pengertian tanah partikelir pada umum- nya. Dalam Reglement 1836 menyebutkan bahwa tanah-tanah partikelir adalah tanah yang luas yang diberikan kepada seseo- rang terutama untuk pertanian dan peternakan, di mana pen- duduk di situ dapat membuka tanah milik tuan tanah dengan konsekuensi kewajiban-kewajiban terhadap tuan tanah. Tanah-tanah partikelir di kota Jakarta dan Jatinegara berupa persil-persil yang kecil, hingga disangsikan apakah tanah-tanah partikelir itu dulu pernah menjadi tanah partikelir dengan maksud dan pemakaian seperti di atas (untuk pertanian dan peternakan) atau sebagai tanah-tanah partikelir di daerah Jakarta luar kota dan daerah lainnya. Dalam Reglement 1836 diterangkan bahwa tanah-tanah persil yang kecil-kecil itu yang biasa dinamakan "tanah merdeka," terlalu kecil untuk mem- punyai kepala sendirim, lalu digabung-gabungkan di bawah pimpinan seorang Vijkmeester. Tanah-tanah yang berupa per- sil-persil itu asalnya adalah tempat kediaman orang-orang yang ada di sekeliling kota Jakarta, atau yang berasal dari luar 39
Mochammad Tauchid Jakarta dan luar Jawa. Pertama kali diberikan kepada mereka sebagai tanah pinjaman yang kemudian diberikan sebagai milik perseorangan sebagai pusaka yang tidak boleh dibagi (onver celde boedel). Setelah beberapa pesero (tuan tanah) menjual haknya (bagiannya) dan kemudian meminta peme- cahan serta hak pungutan kepada orang-orang yang mendu- dukinya, maka timbullah kesulitan-kesulitan dan perten- tangan antara pesero dengan pesero lainnya dan antara pesero dengan pihak penduduk. Hal ini juga terjadi di Semarang, Surabaya, dan daerah-daerah lainnya. Stbl. 1836 no. 19 ku- rang jelas memberikan ketentuan-ketentuan dan tidak dapat berjalan, karena banyak soal-soal yang menimbulkan perse- lisihan dan sengketa. Karena hal itu, maka dengan ketetapan Pemerintah (Gou- vernements Besluit) 24 Juli 1390 no. 5, Pemerintah Hindia Belanda membentuk satu Panitia untuk meninjau kembali Stbl. 1836 no. 19 itu. Pada tahun 1902 (jadi sesudah 12 tahun la- manya), komisi memberikan laporannya yang terutama sebagai hasil pekerjaannya J. Faes dan dengan G.B. 28 Agustus 1902 panitia tersebut dibubarkan. Pertimbangan panitia sangat berat sebelah dan hanya memperhatikan kepentingan tuan tanah dengan mengorbankan kepentingan penduduk di situ. Hasil Panitia tidak dapat begitu saja diterima. Karena Reglement 1836 harus segera ditinjau dan diubah, maka peme- rintah (Direktur Departement v. Binnenlandsch Bestuur) mengajukan rancangan Reglement baru yang diserahkan kepa- da satu panitia untuk mempelajari, yang kemudian dinamakan Juristen Commissie. Komisi ini dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1906 no. 18, yang terdiri dari beberapa orang Jurist anggota Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) serta orang dari 40
Masalah Agraria di Indonesia pengadilan lainnya. Pada tanggal 24 Desember 1906 panitia yang mempelajari rencana pemerintah dalam memberikan laporannya. Laporan itu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadakan Reg- lement baru (Reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten de Cimanuk) Stbl. 1912 no. 422 yang berlaku mulai 1 Maret 1913, dengan mencabut Reglement yang lama (Stbl. 1836 no. 19). Untuk suatu perubahan yang menyangkut kepentingan rakyat terlihat sedemikian lambat. Satu hal yang sudah terang- terangan sangat mencelakakan rakyat dan selalu menimbulkan perselisihan, dalam penyelesaiannya berjalan sampai satu abad (Stbl. 1836 baru diubah dengan Stbl. 1912). Panitia yang kemudian diserahi meninjau undang-undang yang sudah dirasakan sangat jelek itu (Stbl. 1836) baru bekerja setelah 12 tahun (tahun 1890 sampai 1902) memberikan laporannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat sebelah. Kemudian baru 10 tahun lagi lahir undang-undang baru (Stbl. 1912 no. 422), yang isinyapun masih sangat mem- beratkan rakyat, seperti tertera dalam uraian di atas. Hal tersebut sangat berbeda dengan Undang-undang bagi kepentingan kaum pemodal. Perubahan Undang-undang yang mengenai kepentingan kaum modal berjalan dengan sangat cepat. Satu undang-undang yang dirasakan kurang mengun- tungkan kaum pemodal, maka dengan segera akan ditinjau dan diubah agar terjadi perbaikan bagi hak dan keuntungan pemodal, sebagaimana yang diuraikan di belakang ini. Menurut keterangan pemerintah RIS termaktub dalam jawaban pemerintah (Menteri Dalam Negeri) kepada parlemen RIS pada 29-7-1950 atas pertanyaan anggota Moch. Tauchid 41
Mochammad Tauchid bahwa luas tanah partikelir hingga sekarang terdapat dalam beberapa bagian. Luas tanah-tanah partikelir di Jawa pada tanggal 1 Januari 1949 menurut taksiran ada 498.829 ha yakni: 1 . Tanah-tanah Agraria: a. sebelah Barat kali Cimanuk: (Karesidenan Bogor dan Jakarta Raya): 67 tanah partikelir 484.844 ha; b. sebelah Timur kali Cimanuk: Kabupaten Surabaya; 6 tanah partikelir 1.854 ha; Kabupaten Semarang; 2 tanah partikelir 1.622 ha; Kabupaten-Kabupaten lainnya; 6 tanah partikelir 3.384 ha; 14 tanah partikelir 6.860 ha; 2. Dalam kota: Kota Jakarta: 50 tanah partikelir 4.447 ha; Kota Semarang: 14 tanah Partikelir 1.292 ha; Kota Surabaya: 45 tanah partikelir 1.386 ha; 109 tanah partikelir 7.125 ha; Jumlah total 498.829 ha; Sampai akhir bulan Desember 1949 telah dibeli kembali dan dijadikan tanah negeri 48 tanah agraria sebelah Barat kali Cimanuk, luasnya menurut taksiran 469.506 ha (94%) dengan harga semua f 43.860.198.56. Tanah-tanah partikelir yang dibeli kembali atau ditanggal- 42
Masalah Agraria di Indonesia kan haknya untuk negeri dapat diperinci menurut keadaannya pada tanggal 1 Januari 1942 sebagai berikut: tanah usaha (tanah penduduk): sawah 142.941 ha; huma 2.262 ha; kebun nyiur 317 ha; tanam-tanaman lain 2.547 ha; kampung 67.730 ha; kuburan 732 ha; empang 938 ha; lain-lain 1.823 ha; jumlah 219.799 ha; Tanah kongsi (tanah bekas kepunyaan tuan tanah); tegal 27.730 ha; sawah 20.584 ha; huma 37.702 ha; kebun nyiur 539 ha; hutan 66.769 ha; empang 570 ha; lain-lain 10.681 ha; jalan, kali, waduk, pengangonan 17.638 ha; jumlah 182.186 ha; Tanah-tanah perkebunan yang tetap menjadi hak Eigen- dom pemilik; bangun-bangunan dan pekarangan 1.168 ha; kebun karet 23.624 ha; kebun teh 6.433 ha; perkebunan-perkebunan lain 13.484 ha; 43
Mochammad Tauchid lain-lain 4 .186 ha; tanah-tanah cadangan 18.938 ha; jumlah 67.521 ha jumlah total 469.506 ha; Tanah-tanah "usaha" yang ada di tanah partikelir, yang dibeli kembali atau ditanggalkan haknya, maka menjadi tanah milik penduduk (Stbl. 1913 no. 702). Tanah-tanah ini kelak akan dikenakan pajak bumi.*) Tanah-tanah kongsi yang ada di bekas tanah-tanah partikelir menjadi tanah negeri. Pada penyelesaian dan pengaturan selanjutnya, tanah-tanah partikelir yang telah dibeli kembali akan ditetapkan pula cara pemakaiannya sebagai bekas tanah-tanah kongsi. Dalam suku pertama dari tahun 1950 tanah-tanah partikelir itu dibeli kembali. Ciledong 3.331 ha; Lenteng Agung 43 ha; Mampang Ilir 112 ha; Jumlah 3.486 ha; Sisa tanah partikelir pada akhir bulan Mei 1950 menurut taksiran luasnya: Sebelah barat kali Cimanuk: 16 tanah partikelir 11.452 ha; Sebelah timur kali Cimanuk; 14 tanah partikelir - - - - - 6.860 ha; Dalam kota; 109 tanah partikelir - - - - 7.125 ha; Jumlah 25.437 ha; Pajak bumi hapus 1 Januari 1951. 44
Masalah Agraria di Indonesia Pembelian kembali sisa tanah partikelir itu akan diselenggarakan oleh Panitia Pembelian Kembali Tanah-tanah Partikelir yang ditetapkan dengan surat keputusan pemerintah tanggal 8 April 1949 no 1. Untuk pembelian sisa tanah agraria di Jawa Barat, pemerintah telah menyediakan uang sebanyak f 3.000.000. Sedang untuk pembelian kembali tanah-tanah partikelir di Jawa Timur dan tanah-tanah partikelir yang ada di dalam kota, di mana tambahan persediaan sementara, se- banyak Rp. 5.000.000. Masalah tanah partikelir menimbulkan pergolakan di mana-mana, termasuk untuk tanah partikelir yang terletak di kota-kota seperti di kota Jakarta dan Semarang. Di tempat- tempat itu terdapat sesuatu yang ganjil. Di atas tanah partikelir, umumnya, di Jakarta milik orang-orang Arab. Di atas tanah tersebut jalan-jalan yang rusak tidak mendapat perbaikan, padahal di sampingnya yang bukan termasuk tanah partikelir jalan-jalannya selalu terlihat baik. Kemudian kedapatan adanya tanah "fidei commis" yaitu tanah bekas tanah partikelir yang diwariskan kepada seseorang kepercayaan atau kaum keluarganya dengan perjanjian tidak boleh dijual. Keadaan milik tanah yang ganjil semacam ini memerlukan penyelesaian. II. Hak Tanah bagi Orang Asing yang tidak Disertai Kekuasaan Kenegaraan Ada bermacam-macam hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dengan undang-undang yang semuanya mem- berikan jaminan hukum yang kuat bagi perkembangan modal besar di lapangan pertanian: 1 . hak Eigendom, untuk selama-lamanya; 45
Mochammad Tauchid 2. hak opstal, untuk waktu 30 tahun atau 75 tahun. 3. hak erfpacht, untuk waktu 75 tahun; 4. hak pakai. Semuanya itu (kecuali yang tersebut no 4) adalah hak tanah yang disertai hak benda (zakelijke recht), suatu hak yang dapat dipakai sebagai jaminan dan tanggungan untuk men- dapatkan pinjaman modal. Hak-hak tanah bagi orang asing di daerah-daerah swapraja di luar Jawa dan Madura diatur dengan undang-undang sendiri, yang akan diuraikan di belakang. 1. Hak Eigendom Hak Eigendom diberikan kepada orang asing untuk keper- luan perluasan kota, atau untuk mendirikan perusahaan kera- jinan. Menurut peraturannya, tanah yang diberikan untuk hak Eigendom hanyalah tanah-tanah yang ada dalam lingkungan kota saja (kota karesidenan dan kabupaten). Luasnya tidak boleh melebihi 10 bau. Tetapi pembatasan 10 bau ini selalu dapat dimintakan perluasan berapa saja asal dibagi-bagi menjadi beberapa persil yang masing-masing luas- nya tidak boleh lebih dari 10 bau, sedang ketentuannya hanya tanah-tanah yang ada dalam lingkungan kota. Selain itu masih ditambah lagi kalimat; "dan tempat-tempat lainnya yang dipandang perlu", hingga praktis tidak ada pembatasan. Kare- na bila dikehendaki, selalu dapat dipandang perlu, di manapun tanah itu berada. Hak Eigendom adalah hak perseorangan yang kuat, dija- min dengan undang-undang. Menurut Domeinverklaring, tanah semacam itu tidak termasuk milik Negeri (Lands- domein). Hak ini bisa didapat dengan jalan membeli dari tanah hak millik rakyat Indonesia. Tetapi oleh karena ada peraturan 46
Masalah Agraria di Indonesia larangan menjual tanah oleh orang Indonesia kepada orang asing, maka jual beli ini diberi istilah lainnya, yaitu: kalau seo- rang pemilik tanah hak Indonesia akan melepaskan haknya (sebagai ganti perkataan menjual), maka tanah itu kembali kepada Negeri. Sesudah kembali kepada negeri, maka Negeri berhak menjual tanah itu kepada orang lain (orang asing) dengan hak Eigendom. Dengan cara demikian maka tindakan itu dikatakan tidak melanggar Undang-undang, karena di da- lam Undang-undang Agraria 1870 disebutkan: Larangan ini (larangan menjual tanah oleh Gubemur Jendral), tidak menge- nai tanah-tanah kecil untuk keperluan perluasan kota dan desa untuk mendirikan perusahaan-perusahaan dan bangunan- bangunan. "Hak Eigendom adalah hak untuk memperoleh kenik- matan yang sepenuh-penuhnya dari suatu benda, dan untuk memakai benda itu seluas-luasnya, asal dalam mempergu- nakan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang dikeluarkan oleh alat Negara yang berhak (untuk itu), dan asal tidak mengakibatkan perkosaan kepada hak-hak orang lain, serta dengan kemungkinan pe- nyitaan untuk kepentingan umum dengan memakai uang pengganti yang cukup menurut peraturan dan undang-un- dang", demikian bunyi pasal 570 Undang-undang Hukum Perdata tentang hak Eigendom. Adanya Grondvervreemdingsverbood (larangan penju- alan tanah orang Indonesia kepada orang asing), tersebut dalam Stbl. 1875 no. 179. Seperti telah dikatakan di muka, dalam praktiknya tidak ada artinya sama sekali. Karena, dengan pernyataan bahwa pemilik bangsa Indonesia, suka melepaskan hak memakainya (sebagai gantinya perkataan 47
Mochammad Tauchid menjual), yang diartikan bahwa dia bersedia menyerahkan haknya kembali kepada Negara, maka tanah itu sudah boleh dijual kepada orang asing, dengan mendapat ganti rugi (bukan harga penjualan) menurut harga umum, yang berarti harga yang rendah. Untuk tanah komunal (tanah kepunyaan desa), asal Desa itu sudah menyatakan (menurut Inlandsche Ge- meente Ordonnantie) bahwa sudah melepaskan haknya "untuk kepentingan negara", maka tanah itu dapat dijual oleh Negara kepada orang asing dan menjadi tanah Eigendom. Jadi, sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli antara orang Indonesia dengan orang asing. Namun yang terjadi ada- lah penyerahan hak oleh rakyat Indonesia kepada Pemerintah. Lalu, pemerintah menjual tanah tersebut kepada orang asing, sebab, hal ini telah sesuai dengan undang-undang. Bagi pemilik tanah secara de facto pun tidak ada arti lain kecuali memang dia menjual tanah itu kepada orang asing yang menurut pera- saannya juga tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini layaknya seseorang yang menjual barang kepunyaannya kepada orang lain. Semua yang berlaku dalam alih kepemilikan tanah ini telah tersebutkan dalam undang-undang. Pemerintah merasa berkewajiban memelihara hukum dan menjalankan hukum itu. Walaupun sebenarnya, dalam praktiknya satu un- dang-undang diikuti dengan undang-undang lainnya yang memberi kesempatan untuk melanggarnya. 2. Hak Opstal "Hak Opstal adalah hak benda untuk mendirikan bangu- nan-bangunan untuk kerajinan atau tanaman di atas tanah kepunyaan orang lain." (Undang-undang Hukum Perdata pasal 721). 48
Masalah Agraria di Indonesia Meskipun Agraris wet tidak menyebutkan hal ini, tetapi hak Gubernur Jenderal untuk memberikan tanah dengan hak Eigendom sebagai hak yang kuat diartikan (dianggap) bahwa dengan sendirinya berhak juga memberikan tanah dengan hak opstal yang kekuasaannya tidak sebesar hak Eigendom. Pada tahun 1872 (Stbl. 1872 no. 124) diatur dengan mem- berikan hak opstal yang baru. Luasnya tanah tidak boleh lebih dari 10 bau, dan lamanya 30 tahun, tetapi kalau perlu boleh diperpanjang. Untuk sebuah badan hukum dapat diperpanjang hingga 75 tahun lamanya. Hak ini bisa didapat dengan menyewa tanah negara yang bebas (vrije Landsdomein) atau tanah milik rakyat Indonesia dengan melalui jalan seperti untuk mendapatkan hak Eigen- dom, yaitu penyerahan hak memakai dari orang Indonesia kepada pemerintah. Si penyewa harus membayar ½ dari tak- siran harga untuk Eigendom, dan kalau untuk waktu yang kurang dari 30 tahun (umpamanya untuk 15 tahun) hanya membayar ¼-nya saja. Kalau dikehendaki untuk 75 tahun lamanya atau tanah yang sudah dibuat perumahan oleh negeri, si penyewa memba- yar 6% dari taksiran harga tiap-tiap tahun. Pada akhir waktu yang ditentukan, si pemegang berkewajiban membongkar semua rumah-rumah dan bangunan-bangunan dan tanaman- tanaman dan mengembalikan tanah itu seperti semula. Kalau pemerintah akan mengambil bangunan-bangunan itu ½ tahun sebelumnya harus dirundingkan, dan harganya (ganti kerugian) dirundingkan oleh satu komisi. Kalau habis temponya, maka dapat diminta hak lain (Eigendom) dengan pembayaran seperti untuk mendapatkan hak Eigendom. Memindahkan hak opstal harus dengan izin Gubernur 49
Mochammad Tauchid Jenderal atau pembesar yang diberi kuasa. Jika menyimpang dari ketentuan di atas, maka ada jalan lain bagi orang Eropa (Belanda) "yang tidak mampu" atas "onwettige occupatie" di balik menjadi hak opstal, yaitu dengan membayar tiap-tiap tahun 2% dari taksiran harganya. Pembayaran 2% tiap-tiap tahun ini dapat dijadikan angsuran untuk kemudian menjadi milik "Eigendom." Hak ini juga dapat diberikan percuma oleh Residen (Hoofd van Gewestelijk Bestuur) menurut Stbl 1912 no. 178. Di sini nampak lagi bahwa selalu ada jalan bagi pelang- garan undang-undang untuk mensyahkan tindakan yang me- langgar hukum, yang "onwettig" menjadi "wettig". 3. Hak Erfpacht "Hak erfpacht adalah hak benda untuk mendapatkan kenikmatan yang sepenuh-penuhnya dari suatu benda yang tidak bergerak (tanah) kepunyaan orang lain, dengan kewa- jiban memberi upeti (sewa tanah) tiap-tiap tahun pada yang punya tanah, baik berupa uang, maupun berupa penghasilan atau pendapatan" seperti diterapkan dalam Undang-undang Tanah (Stbl. 1870 no 118 dan Stbl 1872 no 237a dan diubah dengan Stbl. 1905 no. 211 dan Stbl. 1909 no 310, yang ditambah dengan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kewajiban yang memegang hak erfpacht dengan Stbl. 1913 no.699), yang memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal untuk memberikan tanak kepada orang partikelir menurut Undang- undang Hukum Perdata pasal 720, dari tanah yang bebas. Hak erfpacht yang berarti "hak sewa turun-temurun" (erfelijk=turun-temurun; pacht=sewa, persewaan), bermak- sud untuk menjamin modal besar partikelir di lapangan perke- bunan dan pertanian. 50
Masalah Agraria di Indonesia Dengan kembalinya kekuasaan Belanda dari tangan Ing- gris, terutama tanah-tanah di Jawa lazimnya disewakan. Teta- pi pada zaman Cultuurstelsel (V.D. Bosch) persewaan tanah dihentikan dengan memakai cara baru dalam mendapatkan uang dan keuntungan. Sejak tahun 1854 (Regeerings Regle- ment pasal 62 ayat 3 dan firman Raja tahun 1856 no. 64) dite- tapkan adanya peraturan sewa tanah untuk perkebunan. Teta- pi dengan peraturan sewa yang lamanya 20 tahun itu dianggap terlalu pendek untuk perkembangan modal yang begitu besar. Lebih-lebih karena persewaan itu tidak disertai dengan hak benda (zakelijke recht). Hal itu dianggap tidak dapat menjamin perkembangan modal, karena tidak dapat dipakai tanggungan untuk mendapat pinjaman dari Bank. Dengan memberikan hak benda kepada hak erfpacht dimaksudkan menjamin kaum modal dengan mendapat jaminan tanah cukup dengan hak yang kuat pula, maka dapat dipakai untuk memperbesar modal perusahaannya. Si pemegang hak itu berkuasa penuh untuk memperlakukan tanah sebagai miliknya sendiri, hanya tidak diperbolehkan berbuat yang mengakibatkan kerusakan tanah yang berakibat merosotnya harga tanah. Dengan hak ini, terutama untuk menarik kapital asing yang sebesar-besarnya dengan jaminan sebaik-baiknya. Tanah Jawa menjadi tempat strategis bagi penanam modal besar par- tikelir, sebab di sini masih tersedia beberapa hutan belukar (woeste gronden), tanah yang subur, persediaan tenaga manu- sia yang cukup, dan sangat murah. Untuk mendapatkan hak erfpacht ini, pertama-tama di- adakan penawaran umum (lelangan) kepada siapa yang ingin mempunyai hak itu. Tetapi kemudian hanya diberikan kepada siapa yang memerlukan dengan cara mengajukan permintaan 51
Mochammad Tauchid Hak erfpacht dapat dipindahkan haknya (dijual) kepada orang lain, dan dapat dibebani dengan hak hipotik. Dapat di- kembalikan kepada negara. Dapat juga dicabut haknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjan- jian, di antaranya ialah kalau tidak ditanami menurut patutnya (perjanjiannya) atau pelanggaran atas larangan-larangan yang ditentukan (dalam perjanjian erfpacht di antaranya disebutkan tidak boleh menanam opium) serta juga karena tidak setia membayar kanonnya sampai 5 tahun berturut-turut. Dalam praktiknya hal semacam itu tidak sampai terjadi. Penduduk daerah tanah erfpacht tidak dikenakan rodi kepada pemilik erfpacht. Tetapi jika ada kerusakan karena ben- cana alam, atau "kalau dipandang perlu" orang laki-laki yang kuat bekerja dapat dikerahkan untuk bekerja gugur gunung. Menurut undang-undang, tanah yang boleh diberikan dengan hak erfpacht ialah tanah bebas yang berupa hutan belukar, tetapi ada pula pengecualiannya: a. tanah milik rakyat yang dikelilingi hutan, yang masing-ma- sing pemiliknya "melepaskan haknya sesuai dengan kema- uan sendiri," b. tanah hak milik rakyat, asal para pemiliknya "mau melepas- kan haknya dengan kemauan sendiri" untuk erfpacht per- tanian kecil buat golongan orang Eropa yang tidak mampu menggunakanya dalam waktu 25 tahun, dan luasnya 25 bau, c . tanah bekas tanah partikelir yang telah dibeli oleh peme- rintah untuk dijadikan tanah pertanian besar yang lamanya 75 tahun, lalu kepemilikan tanah tersebut diganti dengan hak milik baru yang bernama "landerijen bezitsrecht." Tanah hak erfpacht ada 3 macam: a. erfpacht untuk pertanian besar (erfpacht voor groot 52
Masalah Agraria di Indonesia landbouw); b. erfpacht untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa (dan yang dipersamakan dengan itu) yang tidak mam- pu (erfpacht voor tuin en klein landbouw voor minver- mogende Europeanen en met deze gelijkgestelden); c . erfpacht untuk mendirikan kebun pekarangan atau rumah peristirahatan (erfpachtvoor landgoederen en buitenver- blijven). Berikut akan dijelaskan lebih luas tentang pembagian tanah hak erfpacht: A. Erfpacht untuk Pertanian Besar Hak erfpacht buat pertanian besar diatur dalam Undang- undang Erfpacht (Stbl. 1904 no. 304, diubah dan ditambah dengan Stbl. 1909 no. 311 dan 1912 no. 349). Orang atau badan yang diperkenankan mendapatkan hak ini adalah sebagai berikut: a. rakyat Belanda (Nederlands onderdaan), b. penduduk negeri Belanda, atau Indonesia, c . badan persekutuan dagang di negeri Belanda atau di In- donesia (Nederlands Indie). Sebagaimana telah diterangkan di muka, tanah yang dapat diberikan dengan hak erfpacht ialah tanah negara yang bebas. Namun tetap ada pengecualian seperti telah diterangkan di muka. Sebagai contoh, seperti apa yang akan dijelaskan di bawah ini; a. Pemegang hak tidak boleh mengganggu tanah hak milik rakyat di situ yang tidak mau menyerahkan haknya. Selain itu juga tanah yang dipandang keramat oleh penduduk dan tanah-tanah yang disediakan untuk kepentingan umum 53
Mochammad Tauchid dalam desa (untuk kuburan, pasar, dan pekerjaan umum lainnya). Luas tanah erfpacht 500 bau, tetapi kemudian masih dapat dimintakan tambah dengan beberapa kali 500 bau. Waktunya paling lama 75 tahun, tetapi dapat diperpanjang lagi menrut keperluan onderneming. Jadi boleh lebih ketentuan maksimum. b. Si pemegang hak erfpacht diwajibkan membayar canon (pacht, sewa) maksimum f 5 (lima rupiah) tiap-tiap bau per 1 tahun. Kanon itu mulai dibayar pada tahun keenam dari hak erfpacht diberikan di samping membayar verponding (pajak harta tetap) yang harus mulai dibayar sesudah waktu 10 tahun dari mulainya mendapat hak itu. Pembebasan pembayaran kanon dapat diberikan bilamana 5 tahun berturut-turut tidak mendapat hasil dari tanah itu. Dalam praktiknya, uang kanon dapat lebih rendah dari ketentuan itu. Ada erfpacht yang kanonnya hanya satu sen tiap bau per satu tahun, seperti yang terdapat di daerah Bogor, Ka- wedanan Jasinga, atas persil Tji Kopomajah, dari N. V. Cultuur maatschappij "Tjikopo Majah", berkedudukan di Semarang, luasnya 453 bau 300 m persegi dengan kanon f 4,53 satu tahun. Pemegang hak erfpacht dapat menjual haknya kepada orang lain, dan tanah erfpacht dapat dibebani hak hypotheek (dapat dijadikan tanggungan untuk mendapat pinjaman dari Bank). Untuk melepaskan hak erfpacht harus mendapat ijin Gubernur Jendral. b. Erfpacht untuk Perkebunan dan Pertanian kecil bagi orang Eropa yang tidak mampu Hak erfpacht untuk "pertanian kecil" diatur dengan 54
Masalah Agraria di Indonesia Undang-undang (Stbl. 1904 no. 326, diubah dan ditambah dengan Stbl. 1905 no. 153 dan Stbl. 1908 no. 263). Tujuannya ialah memberikan tanah dengan hak erfpacht kepada: 1 . orang-orang Eropa (dan yang dipersamakan dengan itu) yang tidak mampu, dan penduduk Hindia Belanda. Penger- tian "kurang mampu" dapat diartikan seluas-luasnya, ter- masuk dalamnya bekas-bekas pegawai-pegawai negeri dan pensiunan serdadu (orang Belanda) yang mendapat "pen- siun kecil", 2. badan-badan Hukum, perkumpulan sosial, dan keagamaan. Maksud pemberian kesempatan itu adalah agar pegawai- pegawai negeri (bangsa Belanda) sesudah pensiun kemudian mendapat tanah dengan hak erfpacht melalui jalan "menjadi orang tidak mampu", atau "minta dicap sebagai orang tidak mampu" lebih dulu. Luas tanah yang diberikan 10 bau, kalau perlu dapat ditambah sampai 25 bau. Sedang untuk Badan Sosial dan Keagamaan bisa sampai 500 bau dan waktu peng- gunaannya paling lama 25 tahun. Batas luas 25 bau tersebut kalau perlu dapat dimintakan tambahan lagi berapa saja tiap-tiap kali 25 bau, asal tanah yang sudah diberikan betul-betul sudah dikerjakan, dan tanah yang diminta lagi tidak berupa sawah. Dan juga batas waktu paling lama 25 tahun itu dapat diperpanjang tiap-tiap 25 tahun. Tanah erfpacht pertanian kecil bisa didapat dari tanah hak milik rakyat yang oleh pemiliknya sudah dilepaskan "dengan kemauan sendiri". Juga tanah kepunyaan desa dapat dijadikan tanah erfpacht pertanian kecil bilamana desa sudah dengan sukarela melepaskan haknya, begitu juga tanah rakyat yang dikelilingi hutan. Jadi demi kepentingan Belanda yang 55
Mochammad Tauchid "miskin" itu, maka kepentingan rakyat dikorbankan. Larangan menjual tanah dari orang Indonesia kepada orang asing, dalam praktiknya sama sekali tidak ada artinya. Besarnya kanon untuk pertanian kecil ini maksimum f 1 (satu rupiah) satu bau tiap-tiap tahun. Peraturan pembayaran- nya seperti yang berlaku buat erfpacht pertanian besar. Kare- na "kurang mampu", maka si peminta hak dapat dibebaskan dari biaya-biaya yang mestinya harus dikeluarkan (biaya mengukur, menggambar, alat-alat lainnya yang diperlukan bahkan biaya segel dan biaya surat-surat dapat dibebaskan). Untuk mengusahakan tanah itu selanjutnya, "si tani kecil" itu bisa mendapat pinjaman dari Pemerintah (Grond-, bouw- dan bedrijfscredieten): a. pinjaman tanah (grond crediet) untuk membayar harga tanah (pengganti kerugian kepada yang punya), besarnya ¾ nya taksiran harga tanah itu, yang bisa diterima sebelum ijin hak erfpacht itu keluar; b. pinjaman pertanian (bouwerediet) untuk modal menger- jakan, membuat bangunan-bangunan, membuat pembi- bitan dan keperluan mengusahakan sebesar yang diper- lukan dengan secara hemat, c . pinjaman perusahaan (bedrijfscrediet) untuk membesar- kan perusahaan. Pinjaman itu semua hanya dengan bunga 3 % (tiga persen), dan waktu pengembaliannya cukup panjang yaitu sesuai dengan penggunaan hak erfpacht tersebut(25 atau sekian kali 25 tahun). Untuk keperluan pertanian kecil, oleh Kepala Peme- rintahan Daerah (Residen) dibentuk satu komisi yang dina- makan "Komisi Kolonisasi" yang peraturannya dibuat oleh Gubernur Jendral. Komisi ini terdiri dari orang-orang yang 56
Masalah Agraria di Indonesia ahli dalam lapangan pertanian dan perusahaan (landbouw consulent dan planters, dll) serta Kepala Daerah setempat sebagai anggota karena jabatannya. Komisi itu berkewajiban memberikan nasihat-nasihat dan penerangan-penerangan kepada "si tani kecil" dalam soal peraturan perusahaan, pengo- lahan tanah, dalam mendapatkan alat-alat yang diperlukan, pengolahan produksinya dan juga dalam mencarikan pasar produksinya. Serta hal-hal lainnya mengenai cara pemakaian kredit yang diberikan pemerintah. Jadi kepada si tani kecil itu diberikan bantuan secukup-cukupnya untuk berkembang (mendapatkan tanah, uang, pimpinan teknis dan lain-lain yang diperlukan). Banyaknya dan luas tanah erfpacht buat pertanian dan perkebunan kecil Daerah Jumlah persil Luas (ha) Rata-rata tiap persil Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jumlah (Jawa) Luar Jawa Jumlah (Indonesia) Pada tahun 1934 558 440 646 1.744 75 1819 1064 4.761 2.216 4.179 11.156 652 11.808 7.752 7,2 5 6,5 6,4 9 6,5 Tanah-tanah itu diusahakan untuk bermacam-macam tanaman. Sampai tahun 1938 masih ada 209 persil yang belum dikerjakan. Di antara yang sudah dikerjakan, ada 983 persil dengan keterangan catatan tanaman dan pemakaian tanah- tanah itu sebagai berikut : 57
Mochammad Tauchid Pokok Perusahaan Tanaman bahan ekspor Padi dsb. Kebun buah-buahan Kebun sayur-sayuran Kebun bunga-bungaan Peternakan Peternakan unggas Perkebunan ulat sutera Pangonan dan kebun rumput Jumlah Banyaknya 664 83 100 6 11 22 5 1 91 983 Luas (ha) 919 7.143 546 26 37 155 12 4 904 10.346 c. Erfpacht untuk mendirikan kebun pekarangan dan taman peristirahatan di luar kota Pemberian hak ini berdasarkan Stbl. 1870 pasal 18, kepada orang asing seperti tersebut di muka bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hak erfpacht lainnya. Tanah yang dapat diberikan dengan hak tersebut di atas ialah tanah yang berupa semak belukar yang syaratnya seperti untuk menda- patkan hak erfpacht lainnya. Luasnya sampai 50 ha. Kanonnya sebesar aanslag landrente yang tertinggi di tempat itu atau pajak yang menggantikannya. Verponding baru ditarik sesudah 10 tahun. Jadi selama 10 tahun berturut-turut dari waktu mene- rima hak itu tidak membayar verponding. Penduduk di da- lamnya juga tidak dikenakan rodi terhadap si pemilik tanah ini. Dalam praktiknya hak semacam ini tidak banyak diper- gunakan, karena tidak berarti bagi keperluan dan keuntungan modal besar. Dengan pemberian hak erfpacht ini kepada orang asing, maka terdapat di Jawa saja tanah erfpacht untuk per- tanian besar seluas 590.858 ha, erfpacht pertanian kecil 58
Masalah Agraria di Indonesia 11.510 ha hingga menurut statistik 1938, luas onderneming di Jawa (termasuk tanah persewaan) tanah konversi (di Yogyakarta dan Surakarta) semua 1.250.706 ha dan di luar Jawa 1.619.023 ha. 4. Hak Pakai "Hak pakai adalah hak atas suatu benda (a.l. tanah) kepunyaan orang lain, dipegang oleh orang yang tertentu untuk memakainya sendiri dan untuk mendapatkan keun- tungan dari benda (tanah) itu buat dirinya atau keluarganya". Hak ini dapat disewakan dan tidak dapat dibebani hipotik. Waktunya ada yang terbatas, ada juga yang tidak terbatas, umpamanya untuk kepentingan maskapai kereta api atau un- tuk kepentingan umum lainnya. Harga sewanya ditetapkan menurut keadaan masing- masing tempat, tetapi untuk tujuan keagamaan atau sosial, harganya hanya 1/8 (seperdelapan) dari harga untuk Eigen- dom. Tanah negeri yang bebas dapat diberikan kepada orang Indonesia yang miskin dengan hak pakai untuk rumah atau pekarangan, dengan syarat-syarat tertentu, tetapi hak ini tidak membawa hak benda. Hak hipotik ada pada tanah yang dengan hak Barat seperti diuraikan di atas. Tanah-tanah yang ditentukan mempunyai hak benda dapat dijadikan tanggungan (dihipotikkan) untuk mendapat pinjaman dari Bank. 59
Bab Tiga HAK TANAH DENGAN HAK-HAK ORANG Selain hak tanah yang disertai dengan hak benda seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada juga hak orang-orang asing untuk mendapatkan tanah di Indonesia. Tanah yang diberikan itu bisa digunakan untuk keperluan perusahaan pertaniannya. Hak ini hanya diberikan kepada orangnya (persoonlijke rechten) tidak kepada bendanya (tanah). Hak-hak perseo- rangan tersebut adalah: 1 . hak sewa dengan macam-macam undang-undang dan peraturannya, 2. hak pinjam, 3. hak pakai. I. Persewaan Tanah Bagi seorang partikelir yang bermodal besar, selain me- merlukan tanah untuk tanaman yang umurnya lama (tanaman keras, overjarige gewassen) yang telah dijamin dengan hak erfpacht dan konsesi, mereka juga masih memerlukan tanah lainnya untuk tanaman yang semusim (tebu, tembakau, nila 60
Masalah Agraria di Indonesia dsb). Untuk tanaman-tanaman yang hanya tanam semusim tidak perlu menyewa tanah terlalu lama, cukup semusim tanam. Karena tanaman model ini akan lebih baik jika berganti-ganti tempat setiap musim tanamnya. Tidak baik kalau penanaman dijalankan hanya pada satu tempat dan terus-menerus. Seperti halnya tanaman tebu, diperlukan tanah dengan persewaan untuk semusim-semusim. Ada juga onderneming tebu yang mempergunakan tanah dengan hak erfpacht seperti terdapat di Jatiroto dan salah satu onderneming tebu di daerah Kediri. Untuk menjamin keperluan ini, maka di samping perse- waan tanah dengan hak erfpacht dengan benda seperti diuta- rakan di muka, tersebutlah juga macam-macam Undang-un- dang sewa tanah. Di antaranya yang terkenal ialah Grondhuur Ordonnantie di Jawa dan Madura, kecuali untuk daerah Sura- karta dan Yogyakarta (Vorstenlanden) yang mempunyai Undang-undang sendiri (Vorstenlandsch Grondhuurreg- lement). Undang-undang sewa tanah tersebut tidak berlaku di atas tanah-tanah erfpacht dan tanah partikelir serta tanah- tanah konsesi. Untuk tanah di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura diadakan Undang-undang sendiri yang akan di- uraikan selanjutnya. Sejak tahun 1856, sudah ada Undang-undang persewaan tanah (Stbl. 1856 no. 64) yang menyediakan kepentingan pemodal di lapangan pertanian bagi keperluan tanahnya untuk waktu 20 tahun. Bahkan sebelumnya, saat Gubernur Jendral Duymaer van Twist (1951 - 1856) sudah ada persewaan tanah untuk kepentingan onderneming, tetapi belum diatur dalam Undang-undang dan peraturan umum. Namun karena perse- waan tanah yang lama itu tidak disertai dengan hak-hak benda dan tidak dapatnya dibebani hak hipotik, dan waktunya yang 61
Mochammad Tauchid hanya 20 tahun dianggap terlalu pendek bagi perkembangan modal besar. Setelah adanya Undang-undang hak erfpacht, persewaan itu tidak lagi dipergunakan orang-orang yang ber- modal besar. Dengan Grondhuur Ordonnantie ini, maka onderneming dapat jaminan dan bantuan dari pemerintah untuk menda- patkan tanah dengan uang sewa yang murah. Dalam hal ini, maka BB ambtenaren diwajibkan turut mengurus agar saat terjadi persewaan antara rakyat dengan onderneming, pihak pemerintah turut mengurus. Tetapi, turut campurnya peme- rintah dalam urusan persewaan tanah ini malah berakibat merugikan rakyat. Karena biasaannya, pihak pemerintah ber- diri di pihak onderneming dalam menghadapi rakyat yang akan menyewakan. Meskipun menurut teorinya persewaan itu berdasarkan "suka rela" (vrije inhuur), namun praktiknya seseorang "dipaksa harus menyewakan". Selain itu, dengan adanya sistem pemberian premi kepada lurah-lurah desa, juga beberapa hal, terpaksa kaum tani yang miskin dan lemah eko- nominya tidak dapat bertahan menghadapi pabrik dan tepaksa menyerah kalah. Sistem premi mengakibatkan adanya "perin- tah halus" dari pihak atasan yang umumnya lebih dekat dengan pihak onderneming daripada dengan rakyat. Sebab, pengairan sawah dikuasai oleh onderneming, hal ini juga yang tidak me- mungkinnya para petani bertanam padi di sawahnya sendiri. Bagaimanapun cintanya para pemilik sawah pada tanahnya sendiri dan besarnya hasrat untuk menanami tanahnya sendi- ri, apa boleh buat terpaksa mereka harus menerima uang sewa yang cukup rendah atas tanahnya. Di daerah lain, ada lagi hal yang tidak memungkinkan seorang petani menanami sawahnya sendiri di dekat onderne- 62
Masalah Agraria di Indonesia ming. Di antaranya adanya larangan menanam tanaman yang dianggap mengganggu tanaman onderneming. Dengan adanya Undang-undang sewa tanah dengan "vrije inhuur" yang diser- tai dengan sistem pemberian premi kepada alat-alat peme- rintahan dan "perintah halusnya", maka praktis rakyat di daerah persewaan tanah sudah tidak merdeka lagi menanami sawahnya sendiri. A. Persewaan Tanah Negeri Ada bermacam-macam sewa tanah atas tanah negeri. Hak ini untuk memberikan kemungkinan kepada orang-orang (orang asing dan orang Indonesia) untuk mendapatkan tanah dengan peraturan sewa untuk pertaniannya atau keperluan lainnya: 1 . Persewaan untuk perkebunan partikelir (Stbl. 1856 no. 64) Persewaan ini berdasarkan Regeerings Reglement (R. R.) pasal 63 tahun 1854, yang menjadi ayat 3 pasal 51 Indische Staatsregeling (I. S.), kemudian diubah dengan titah raja dalam I. S. 1857 no. 13, Stbl. 1364 no. 16, Stbl. 1877 no. 70, dengan peraturan pelaksanaannya Sbtl. 1862 no. 57 jto Stbl. 1865 no. 158. Tujuannya memberi kesempatan kepada onderneming partikelir untuk pertanian yang pada mulanya membeli tanah negeri dengan hak eigendom. Pemberian dengan hak erfpacht pada waktu itu belum ada, sedang untuk menda- patkan tanah dengan menyewa dari tanah rakyat Indone- sia untuk perkebunan besar tidak diperkenankan. Untuk kepentingan onderneming partikelir dalam mendapatkan hasil tanaman ekspor terbuka dua jalan, yaitu: pertama, dengan menyewa tanah negeri menurut Undang-undang 63
Mochammad Tauchid Stbl. 1856 no. 64 di atas, lamanya 20 tahun dan atas tanah sewa itu tidak terdapat hak benda (zekelijke rechten); kedua, mengadakan kontrak dengan rakyak pemilik tanah supaya menjual hasil tanaman perdagangan yang diperlukan yang ditanam di atas tanah mereka sendiri. Kedua jalan itu dapat dipakai semua atau salah satu di antara kedua jalan tersebut. Kedua macam jalan itu kemudian dirasakan sebagai satu hal yang tidak memberikan jaminan kuat bagi perkem- bangan dan hidupnya perusahaan pertanian. Jalan perta- ma, selain waktunya sangat singkat (hanya 20 tahun), hal ini tidak memberi keleluasan untuk kelanjutan dan perkem- bangan tanaman-tanaman ekspor yang berumur panjang. Dengan tidak disertainya hak benda atas tanah sewaan itu, tidak dapat memberi jaminan untuk perluasan perusahaan dengan mendapatkan pinjaman dari Bank dengan tang- gungan tanah tersebut. Jalan yang kedua, dengan meng- harapkan dari pembelian hasil tanaman ekspor dari rakyat, tidak dapat dijamin bahwa rakyat akan taat dengan kontrak untuk memenuhi penyerahan hasil tanaman yang diper- lukan secara besar-besaran. Setelah adanya Undang-undang erfpacht, yang membe- rikan jaminan lebih kuat, dengan hak benda dan waktunya yang cukup lama itu, persewaan semacam itu (Stbl. 1856 no. 64) tidak lagi digunakan. Tanah persewaan semacam itu kemudian diubah dengan hak erfpacht yang baru. 2. Persewaan kepada orang asing dengan Stbl, 1933 no. 481 Persewaan ini diberikan oleh Residen atau jawatan yang bersangkutan kepada orang asing atau Badan Hukum atas tanah-tanah yang dapat diberikan dengan salah satu hak kepada orang asing. Lamanya tidak boleh lebih dari 10 64
Masalah Agraria di Indonesia tahun, dan luasnya tidak boleh lebih dari 10 ha. Dengan izin Direktur B. B. ketentuan ini dapat dikecualikan. Untuk ba- gian-bagian tanah negeri lainnya, Residen atau Kepala Ja- watan yang bersangkutan juga dapat memberikan penye- waan ini. 3. Persewaan tanah negeri kepada pemakai tanah yang tidak sah (Stbl. 1924 no. 240) Dengan keputusan Pemerintah (Gouvernements Besluit, G. B.) Stbl. 1924 no. 240 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Stbl. 1931 no. 373, Residen di Jawa, kecuali untuk daerah Kerajaan (Vorstenlanden, Surakarta dan Yogya- karta) atau Asisten Residen yang ditunjuk, dikuasakan untuk memberikan tanah dengan peraturan sewa kepada orang asing yang telah menjalankan pelanggaran pemakaian tanah negeri yang tidak sah itu, menurut undang-undang tersebut, kemudian dapat diberikan dengan sewa bilamana: a. ternyata tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau Badan Hukum, b. tanah itu menurut Undang-undang tanah dapat dibe- rikan kepada orang asing dengan salah satu titel (hak), seperti hak eigendom atau opstal, c . tanah itu tidak dipergunakan dan tidak akan diperlukan oleh Departement van Oorlog (Departemen Angkatan Perang) dan Angkatan Laut, Jawatan Kereta Api atau pelabuhan, d. menurut pertimbangan yang wajib orang yang telah me- langgar itu tidak usah dituntut karena pelanggaran ter- hadap ordonnansi 14 Februari 1912 (Stbl. 1912 no. 177). Pemberian sewa tanah oleh Asisten Residen harus menda- pat persetujuan Bupati di daerah yang bersangkutan, kalau 65
Mochammad Tauchid tidak terdapat persesuaian pendapat antara kedua belah pihak (Asisten Residen dan Bupati), maka Residen yang memutuskan. Persewaan ini tidak disertai dengan hak benda, karena wak- tu persewaan ini hanya dianggap sementara sebagai waktu peralihan untuk menanti menjadi hak tanah dengan salah satu titel (eigendom atau opstal). Maksud peraturan ini un- tuk memberi kesempatan kepada orang asing yang melang- gar undang-undang untuk mendapat pengesahan atas "hasil pelanggaran" itu melalui perlindungan Undang-undang dengan mempergunakan hak lain yang sah. Biasaannya orang yang sudah mendapat tanah yang tidak sah itu terus dikerjakan. Dia sudah berbuat sebagai pemilik tanah, termasuk menjualnya kepada orang lain. Selama be- lum mendapat hak baru yang sah, dia dapat terus menger- jakan. Dia tidak membayar landrente ataupun verponding atau kewajiban sebagai pemilik tanah lainnya (grondlasten). Karena selama itu tidak dapat dikenakan dengan salah satu peraturan sesuai dengan peraturan hak tanah. Banyak keja- dian semacam ini (pelanggaran pemakaian tanah oleh orang asing). Setelah diberi kesempatan meminta hak lain dengan Stbl. 1924 no. 240, banyak sekali permintaan hak eigendom atau opstal. Untuk menyelesaikan urusan ini (melengkapkan surat-surat ukur dsb,) memakan waktu yang lama. Tanah- tanah semacam itu selama dua sampai tiga tahun terkadang lebih lama lagi tidak dapat dipungut pajaknya yang dise- babkan kelambatan penyelesaiannya. Menurut taksiran Direktur B. B. pada tahun 1923 pemerintah dirugikan f 90.000, karena tidak adanya pemasukan pajak atas tanah- 66
Masalah Agraria di Indonesia tanah semacam itu. Berhubung dengan itu, pemerintah segera membentuk satu komisi untuk mengurusi permintaan hak eigendom atau opstal dari tanah semacam itu. Untuk tanah-tanah yang dilepaskan haknya dari tangan rakyat Indonesia untuk dipergunakan Daerah Otonom (gemeente atau locale ressorten) dan kepentingan umum, kelambatan penyele- saian pergantian hak itu tidaklah merugikan pemerintah. Kalau daerah menghendaki tanah itu diberikan kepadanya dengan disertai hak benda, lalu tanah itu tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, maka diberlakukan Stbl 1924 no. 240. Soal persewaannya diatur semestinya, seperti ter- hadap orang-perorang. Untuk pemakaian tanah oleh Daerah Otonom yang dipergunakan untuk kepentingan perumahan rakyat diadakan peraturan sendiri. Permintaan Daerah-daerah Otonom (gemeenten dan lo- cale ressorten) untuk mendapat bagian dari hasil persewaan tanah menurut peraturan kas daerahnya tidak dapat dika- bulkan oleh pemerintah. Sebab untuk kasus-kasus tanah- tanah negeri semacam itu daerah tidak turut campur. Kemu- dian ditetapkan bahwa hasil-hasil persewaan dan pungutan dari tanah-tanah semacam itu, daerah otonom mendapat bagian sebagai upah memungut (collecteloon) sebesar 8 %. 4. Persewaan tanah negeri kepada orang asing karena pema- kaian yang tidak sah dan tidak dapat diberikan dengan salah satu titel (G. B. 3 September 1925 no. 5, Bijblad 11015) Persewaan tanah ini diberikan oleh Asisten Residen kepada orang asing atas tanah yang menurut Undang-undang tidak dapat diberikan dengan salah satu titel kepada orang asing. Sedang menurut pertimbangan-pertimbangan "ekonomis 67
Mochammad Tauchid dan keadilan", dapat diberikan kepada orang asing, karena orang itu sudah terlanjur mengerjakan dengan tanaman- tanaman dan bangunan-bangunan di atasnya. Biaya yang sudah dikeluarkan tidak sedikit, dan masih diperlukan terus. Bagi orang asing yang sudah "terlanjur" melanggar undang- undang dengan menjalankan "ownettige occupatie", se- dang tanah itu tidak dapat diberikan dengan salah satu titel menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum agraria, maka tanah itu boleh dipakai terus, dengan perlindungan undang- undang istimewa untuk itu. Si pemakai tidak dituntut karena melanggar Stbl. 1912 no. 177. Peraturan ini kemudian disempurnakan dan diubah dengan Stbl. 1931 no. 373, seperti juga Stbl. 1924 no. 240. Persewaan ini tidak terbatas waktunya sampai si penyewa sendiri memutuskannya. Ada kalanya ditetapkan untuk 20 tahun lamanya. 5 . Persewaan atas tanah bekas tanah partikelir (G. B. 12 Agus- tus 1918 no. 15 dan 3 Juli 1920, no. 26). Peraturan sewa mengenai tanah-tanah bekas partikelir yang dibeli kembali oleh pemerintah dan oleh pemerintah tidak dipergunakan sendiri, yaitu tanah-tanah yang sudah terdapat tanaman (sudah menjadi tanah pertanian), em- pang ikan dan hutan nipah di daerah Jakarta dan Surabaya. Tanah seperti ini diberikan dengan cara lelang atau penju- alan di bawah tangan dengan peraturan dan ketentuan seba- gai berikut: a. persewaan ditentukan dan diberikan oleh Residen Kepala Daerah (Resident afdeelingshoofd), untuk waktu selama-lamanya 10 tahun. Dengan perjanjian bahwa jika ketentuan waktu membayarnya dalam 6 bulan tidak dipenuhi, maka persewaan dibatalkan, 68
Masalah Agraria di Indonesia b. persetujuan persewaan dibuat di kantor Kabupaten yang bersangkutan, c . jumlah uang sewa dan penetapan waktu permulaan pem- bayaran serta peraturannya diatur oleh Residen Kepala Daerah, d. Kepala Desa atau Wijkmeester yang bersangkutan dibebani untuk menarik uang sewa dan membayarkan- nya kepada Kantor Pajak dengan mendapat collecteloon (upah pungut) sebesar 8 %. 6. Persewaan tanah empang dan rawa-rawa untuk menangkap ikan di bekas tanah partikelir (G. B. 1 Oktober 1920 jto G. B. 22 Januari 1921 no. 33) Persewaan ini mengenai tanah-tanah bekas tanah partikelir di daerah Jakarta yang berupa empang dan rawa-rawa yang digunakan untuk mengambil ikan. Untuk model tanah- tanah semacam ini banyak terdapat di distrik Karawang, Cikampek, dan Rengasdenglok. Waktu penggunaannya selama 5 tahun dan diberikan oleh Residen kepada siapa saja yang menawar paling tingi. 7 . Persewaan tanah bekas tanah partikelir di sebelah barat Semarang (Stbl. 1919 no. 673 jto Stbl. 1931 no. 373. Kepala Residen Semarang diberi kuasa untuk menyewakan tanah bekas tanah partikelir di daerah Semarang atas tanah yang berupa sawah dan empang yang tidak dipergunakan Pemerintah. Terkecuali tanah yang terletak di dalam kota- praja Semarang dan bekas tanah partikelir Torbaya. Menurut Undang-undang yang ada tentang tanah partikelir di sebelah timur kali Cimanuk, rakyat tidak mempunyai hak atas tanah (tidak seperti penduduk dalam tanah partikelir di sebelah barat Cimanuk). Peraturan untuk bekas tanah 69
Mochammad Tauchid partikelir di dalam kotapraja Semarang dibuat yang seki- ranya memberi kemungkinan perubahan besarnya uang sewa, mengingat perubahan harga tanah dalam kota. Bekas tanah partikelir Torbaya dikecualikan dari peraturan ini, karena tanah itu dimaksudkan akan diberikan dengan hak milik dengan pembayaran landrente (yang dijalankan mulai tahun 1920). Sebelum peraturan itu berlaku, lebih dulu berlaku peraturan yang lama. 8. Beberapa peraturan sewa atas tanah-tanah bekas tanah par- tikelir Untuk beberapa tanah bekas tanah partikelir di sebelah timur kali Cimanuk, diadakan peraturan sendiri-sendiri: a. G. B. 5 Desember 1923 No. 26 untuk bekas tanah parti- kelir Sayung, Gemulak dan Delapan (Semarang). b. G. B. 13 Agustus 1918 No. 2 untuk bekas tanah partikelir Sumbring (Semarang) c . G. B. 23 Mei 1918 No. 11 untuk bekas tanah partikelir Simo (Surabaya) Peraturan-peraturan sewa tanah kepunyaan negeri lainnya. 9. Persewaan atas tanah-tanah dalam lingkungan daerah pelabuhan, Stbl. 1917 No. 464, dikuasakan kepada Direktur Departemen Pekerjaan Umum (Burgerlijke Openbare Wer- ken). Dengan Stbl. 1934 No. 63 diserahkan kepada Direktur Departemen Perhubungan dan Pengairan (Verkeer en Waterstaat). Peraturan-peraturan sewa tanah kepunyaan negeri lainnya. 10.Peminjaman (persewaan) tanah untuk keperluan pendirian rumah-rumah es dan kios diatur dengan Stbl. 1919 no. 802, diubah dan ditambah dengan G. B. dalam Stbl. 1921 No. 102 dan 579; Stbl. 1925 No. 434; Stbl. 1928 No. 191 dan 70
Masalah Agraria di Indonesia Stbl. 1931 No. 373. Kekuasaan menyewakan tanah itu diberikan kepada Residen. 11.Pemberian (persewaan) tanah dalam lingkungan kekuasaan Departemen Angkatan Perang Stbl. 1919 No. 802 pasal 2, yang terakhir diubah dengan Stbl. 1931 No. 373. 12.Persewaaan tanah-tanah dalam lingkungan kekuasaan Ja- watan Kereta Api, diatur menurut pasal 3 dari G. B. Stbl. 1919 No. 802 yang terakhir diubah dengan Stbl. No. 373. 13.Izin pemakaian tanah yang masuk dalam lingkungan ke- kuasaan daerah otonom, diatur menurut pasal 4 Stbl. 1919 No. 802 diubah dengan Stbl. 1931 No. 373. 14.Persewaan tanah negeri di atas dan di kanan kiri pipa air, saluran-saluran air atau sungai-sungai, di luar kekuasaan dan tidak dipakai oleh Angkatan Perang, Angkatan Laut (kecuali lapangan-lapangan di dekat pesisir), Jawatan Kereta Api dan Trem, Daerah Pelabuhan. Tanah itu semen- tara tidak diperlukan untuk kepentingan Negeri disewakan kepada penduduk desa yang berdekatan. Syarat-syarat dan peraturan-peraturannya ditentukan, di antaranya; tiap-tiap orang tidak boleh menyewa lebih dari satu bau, persewaan itu hanya untuk tanaman yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun, uang sewa tidak lebih dari besarnya landrente me- nurut ukuran tanah itu, kalau Jawatan yang bersangkutan memerlukan penyewa harus menyerahkan. Bagian uang sewa dari bulan yang belum berlaku dikembalikan, kalau ternyata selama mengerjakan itu hasilnya sangat sedikit tidak sesuai dengan ketetapan besarnya uang sewa, atas keputusan Residen Kepala Daerah, maka uang sewa dapat dikurangi dan lain-lain lagi peraturan tentang itu. Penyerahan kekuasaan kepada daerah-daerah otonomi 71
Mochammad Tauchid (propinsi dll.), memasukkan sungai, sumber-sumber air, muara, danau-danau, saluran dan pipa air dalam daerah otonomi. Dengan Undang-undang pembentukan dan penyerahan kekuasaan kepada daerah otonomi (propinsi) Stbl. 1925 No. 378 pasal 12, Stbl. 1928 No. 295 memberikan kekuasaan urusan tanah kepada daerah otonomi itu. Tetapi pengaturan di atas terus berlaku di seluruh Jawa dan Madu- ra. Tanah-tanah di pinggir sungai seperti tersebut dalam Stbl. 1926 No. 177 dan pasal 12 ayat 5 dari Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Jawa Timur (Instellingsordonnantie voor Provincie Oost Java Stbl. 1928 No. 295). 15.Persewaan tanah timbunan karena pembuatan jalan dan pembuangan air yang dapat dipergunakan sebagai tempat mendirikan rumah-rumah dan bangunan, diatur dengan Stbl. 1923 no. 572, dan diubah dengan Stbl. 1931 no. 373. Peraturan sewa ini hampir menyerupai peraturan opstal (Stbl. 1918 no. 649) dengan beberapa peraturan yang ter- tentu; a) diberikan kepada orang Indonesia, b) pembayaran separo harga untuk opstal. 16.Oleh Residen Kepala Daerah Surabaya dengan G. B. 14 April 1906 no. 21 dan 3 Juni 1912 no. 76 dan 27 Februari 1931 no. 33, boleh diberikan kepada penduduk di sekitar teluk Sidayu atas tanah-tanah yang terjadi karena lumpur yang biasa dinamakan "tambak waderpari" dan "tanah tlatah laut". Tanah-tanah semacam ini terdapat di desa-desa: Be- dantan, Delik, Mengarean, Legawo, Indrawarih, Kisih dan Gumeng di Kabupaten Surabaya (dulu Gresik). Atas tanah- tanah semacam itu di kali Solo yang terletak di daerah Sura- baya, diatur dengan G. B. 4 Desember 1912 no. 12. Perse- 72
Masalah Agraria di Indonesia waan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Menurut G. B. 1925 no. 434 hak menyewakan itu diberikan kepada Residen Bojo- negoro untuk tanah semacam itu yang masuk lingkungan daerah Bojonegoro. 17.Persewaan atas tanah untuk Pekerjaan lembah Solo (Solo vallei werken) yang tidak dimiliki orang, dan tanah-tanah antara pinggir sungai dengan tanggul (uiterwaarden) sepanjang sungai Porong dan Sadar, diatur dengan G. B. 28 April 1907 no. 6. Diubah dengan G. B. 8 Februari 1916 no. 13. Residen diberi kuasa untuk menyewakan tanah itu kepada penduduk di desa yang berdekatan. 18.Persewaan tanah sepanjang sungai Jepun daerah Madura diatur dengan G. B. 7 Juni 1921 no. 22, dikuasakan kepada Residen Madura. 19.Persewaan atas tanah sepanjang kali Bodri diberikan kuasa kepada Residen Semarang kepada rakyat menurut putusan Direktur Departemen B. B. 9 Februari 1917 no. 238/A. 20.Persewaan atas tanah-tanah ladang untuk huma di Banten dikuasakan kepada Residen Banten dengan G. B. 8 Novem- ber 1909 no. 8, dengan perubahan-perubahan mengikuti- nya. Diberikan kepada penduduk dalam desa itu dengan uang sewa yang biasanya ditetapkan oleh Direktur Depar- temen Keuangan (Directur van Financiën). 21.Persewaan tanah untuk penanaman kayu bakar guna kepen- tingan perusahaan tembakau rakyat di daerah Wonosobo diatur dengan G. B. 13 Agustus 1923 no. 23. Dikuasakan kepada Residen Kedu untuk memberikan tanah negeri kepa- da penduduk pengusaha kebun tembakau untuk keperluan kayu bakar di daerah itu, karena hutan yang ada tidak men- cukupi menyediakan keperluan kayu bakar untuk perusa- 73
Mochammad Tauchid haan tembakau yang banyak. 22.Persewaan tanah negeri dan "tanah onbekend" di kota- kota Jakarta dan Jatinegara, diatur dengan G. B. 5 Juni 1931 no. 38. Atas permintaan orang-orang yang mendiami ta- nah-tanah negeri termasuk juga "tanah onbekend" di kota- kota Jakarta dan Jatinegara untuk mendapatkan hak milik atas tanah itu. Kalau tanah yang diminta tidak diperlukan oleh negeri, tanah itu diberikan dengan percuma kepada orang-orang yang sudah memakai sebelum Januari 1918, baik dari pemberian sebagai pusaka, atau lainnya yang sah dengan sepengetahuan kepala pemerintahan. Tanah yang didapat sesudah Januari 1918, menurut ketentuan Direktur Departemen B. B harus didapat dengan membayar. Saat menunggu mendapatkan hak milik tanah, orang itu menyewa "Tanah Onbekend" yang banyak terdapat di kota Jakarta, yaitu tanah-tanah yang sudah dinyatakan untuk dijadikan tanah eigendom dan sudah masuk dalam daftar eigendom, tetapi karena hingga 50 tahun tidak dilakukan pemindahan hak (overschrijving) atas orang-orang "pemi- liknya" tidak diketahui lagi, maka dianggap tidak ada yang punya. Tanah semacam ini dinamakan "tanah onbekend" (tanah yang tak dikenal siapa pemiliknya). Nama "tanah onbekend" ini menjadi nama resmi dalam catatan Kantor Pendaftaran Tanah (kadaster). B. Persewaan Tanah Milik Bangsa Indonesia Kepada Bangsa Asing 1. Undang-undang sewa tanah Stbl. 1918 No. 88 (Grondhuur Ordonnantie) Undang-undang sewa tanah dengan Stbl. 1918 no. 88, atau 74
Masalah Agraria di Indonesia terkenal dengan nama "Grondhuur Ordonnantie" ini mak- sudnya menyediakan tanah untuk kepentingan onderneming memerlukan tanah yang hanya digunakan semusim. Persewaan tanah kepada bangsa asing dari tanah hak milik rakyat Indonesia, dianggap tidak melanggar larangan mele- paskan tanah orang Indonesia kepada bangsa asing (grond- vervreemdingsverbod). Karena hak tanahnya itu masih tetap di tangan orang Indonesia yang mempunyainya. Sesungguh- nya, secara de facto tanah itu sudah di tangan orang asing, karena sepenuhnya dipergunakan dan diambil keuntungannya oleh orang asing yang menyewa dalam waktu yang lama. Peraturan ini dibuat, katanya, untuk melindungi rakyat yang lemah ekonominya jangan sampai menjadi korban pe- milik modal yang sering melakukan voorschot dsb., maka persewaan tanah itu diatur dengan Grondhuur Ordonnantie, Stbl. 1918 no. 88. Menurut ordonansi, tanah yang boleh disewakan adalah: a. tanah rakyat dengan hak agraris eigendom; b. tanah rakyat dengan hak milik Indonesia (individueel bezitsrecht); c . tanah desa (tanah komunal) yang dikerjakan rakyat; d. tanah bengkok. Sedangkan lamanya sewa untuk ini: a. 1 tahun atau 1 tahun musim (plantjaar) untuk tanah bengkok; b. 3 ½ tahun untuk sawah yang bukan bengkok; c . 12 tahun untuk tanah darat yang bukan bengkok; d. 25 tahun untuk tanah pada poin a, b dan c di atas, bila di- perlukan untuk jalan kereta api (lori), jalan-jalan biasa, atau saluran air untuk kepentingan onderneming; 75
Mochammad Tauchid e. berhubung dengan kepentingan onderneming tersebut, di beberapa tempat ada peraturan sewa kontrak panjang (lang- jarige verhuur) untuk 21½ tahun lamanya atas tanah di poin a. Sedang yang berupa sawah dengan perjanjian bahwa untuk persewaan lebih dari 6 tahun, sesudah itu si pemilik boleh menanami sekali dalam tiap-tiap 2 tahun di waktu musim hujan (rendeng). Uang sewa tidak boleh lebih rendah dari batas minimum yang sudah ditentukan dalam ordo- nansi. Pembayaran sewa diberikan tiap-tiap tahun dan tidak boleh dengan uang muka. Persewaan kontrak panjang ini banyak terdapat di daerah-daerah pabrik gula yang memer- lukan sawah untuk menanam tebu seluas-luasnya. Untuk tanaman tebu tidak memerlukan tanah tetap di satu tempat terus-menerus, juga tidak memerlukan persewaan untuk waktu selama-lamanya. Terutama karena memerlukan ta- nah giliran; untuk semusim-semusim, diperlukan tanah yang tidak berupa hutan belukar, melainkan tanah pertanian yang dapat dipakai untuk semusim-semusim dan dapat berpindah-pindah tempatnya. Untuk mendapat ketentuan mendapatkan sawah tersebut, perlu ada ikatan yang tertentu (di sini ditetapkan 21½ tahun). Karena modal yang sudah dikeluarkan untuk mendirikan pabrik, serta bangunan- bangunan lainnya, harus mendapat jaminan bahwa seterus- nya akan mendapat tanah yang luasnya cukup. Pabrik tidak mau diikat, tetapi para petani harus bersedia untuk diikat untuk jaminan keselamatan pabrik gula. Tanah milik desa (bengkok ataupun tanah komunal, kong- sen) dapat disewakan dengan persetujuan semua gogol. Gogol yang tidak setuju dengan penyewaan itu diberi ganti (tanah) lainnya di luar persewaan. Tetapi dengan pengalaman seperti 76
Masalah Agraria di Indonesia tersebut di atas, tidak mungkin seorang gogol akan dapat mem- pertahankan diri. Di samping itu, pemerintah dapat menunjuk tanah-tanah yang tersebut di poin a dan b di atas untuk me- nanam tembakau untuk jangka waktu 12 tahun lamanya. Tetapi dapat juga melarang persewaan yang lebih dari 5 tahun di satu tempat yang tertentu. Untuk masalah persewaan tanah ini, Kepala Distrik ber- tindak sebagai notaris untuk membantu menyelesaikan segala urusan perjanjian sewa. Persewaan dengan segala perjanjian kontrak itu harus disahkan oleh Bupati. Bupati bisa saja tidak mengesahkan perjanjian sewa tersebut bilamana dalam akta sewa itu ter- dapat: a. jika akta tidak menurut model yang sudah ditentukan, atau jika perjanjian-perjanjian itu bertentangan dengan Undang- undang sewa tanah atau peraturan-peraturan pemerintah lainnya, b. jika orang yang menyewakan itu sesungguhnya orang yang tidak berhak akan berbuat itu, c . jika dalam pelaksanaan persewaan itu tenyata ada paksaan, atau ada hal-hal yang tidak dimufakati oleh kedua pihak; juga bilamana orang yang menyewakan belum dewasa, atau tidak sehat pikirannya, yang menyebabkan persewaan tidak sah. Begitu juga jika kemudian ketahuan bahwa tanah itu sudah disewakan kepada orang lain, d. jika menurut perhitungan akan merugikan kepentingan bahan makanan bagi penduduk dalam satu desa atau kam- pung, yaitu bilamana luasnya yang disewakan lebih dari 1/ 3 luasnya tanah pertanian menurut penanaman musim hujan (rending), 77
Mochammad Tauchid e. jika akta persewaan itu berisi: (1) perjanjian-perjanjian yang menyebutkan akan melan- jutkan persewaan nanti sesudah habisnya waktu penyewaan, (2) perjanjian-perjanjian yang mengenai penggarapan tanah selama waktu kontrak atau yang mengenai penye- rahan hasil; hal semacam ini diperkenankan untuk tanaman tembakau, (3) perjanjian-perjanjian mengenai persewaan tanah lain daripada yang tersebut dalam akta itu. f. Jika persewaan tanah itu dipandang bertentangan dengan kepentingan Negara. Sebagai dasar untuk menentukan besarnya sewa tanah ialah hasil padi. Karena hasil padi termasuk yang sangat rendah harganya, maka sewa tanah selalu rendah. Sedangkan kalau ditanami sendiri, di samping hasil padi, masih ada lagi hasil lainnya yang dapat dipetik sepanjang tahun. Batas minimum sewa tanah yang biasa ditentukan dalam Undang-undang sewa tanah dalam praktiknya selalu dijadikan ketentuan sewa tanah dan tidak pernah lebih dari batas mini- mum itu. Kelemahan-kelemahan petani ini terjadi karena tidak ada- nya organisasi untuk memperjuangkan dan mempertahankan diri. Selain itu juga tidak adanya perlindungan dari siapapun, terutama pemerintah. Bahkan sebaliknya, pihak aparat pemerintahan selalu membantu pihak onderneming dalam menghadapi rakyat, alhasil para petani selalu mendapat gen- cetan. 2. Undang-undang sewa tanah di daerah Surakarta dan Yog- yakarta (Vorstenlandsch Grondhuur Reglement) 78
Masalah Agraria di Indonesia Untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta (Vorstenlan- den), persewaan tanah diatur dengan Undang-undang sendiri yang terkenal dengan nama Vorstenlandsch Grondhuurreg- lement (VGHR) Stb. 1918 no. 20 berhubung dengan keadaan dan sejarah tanah di daerah tersebut. Sejak permulaannya, persewaan tanah di daerah tersebut dijalankan atas prinsip bahwa "raja adalah pemilik tanah yang tidak terbatas", sedang rakyat adalah pemaro (deelbouwer) dari tanah kepunyaan raja. Di samping harus menyerahkan separo dari hasil tanah yang dikerjakan, rakyat juga harus menyerahkan tenaga tanpa bayaran sebagai kewajiban heren- dienst (rodi). Pengertian atau tafsiran akan hak raja atas tanah ini dibe- sar-besarkan oleh Belanda. Hal ini dilakukan sebab Belanda akan mempergunakan kekuasaan raja yang semacam itu untuk kepentingan dirinya. Maka kekuasaan raja atas rakyatnya ditafsirkan begitu besar dan peraturan yang kemudian diada- kan didasarkan atas tafsiran itu. Tanah diberikan (dibagi-bagikan) kepada kaum keluarga- nya atau pegawainya yang mendapat kepercayaan yang dinamakan Patih (apanagehouder) oleh raja. Dengan penye- rahan tanah ini kepada Patih, berpindahlah hak-hak kebesaran raja secara in facto ke tangan Patih, dan raja tidak langsung menguasai tanahnya. Dalam menjalankan kewajibannya itu, Patih membagikan tanah-tanah itu kepada pegawai-pegawai yang dinamakan "Bekel" (rentmeester atau opzichter), yang berkewajiban menjaga agar rakyat menjalankan kewajibannya dengan baik. Untuk pekerjaan itu, Bekel tidak mendapat gaji, melainkan mendapat tanah "lungguh" (ambtsveld, bengkok) yang diam- 79
Mochammad Tauchid bilkan 1/5 dari luas tanah di daerah bawahannya. Sisanya sa- wah yang 4/5-nya itulah yang dikerjakan penduduk dengan cara maro (dellbouw), dengan kewajiban menyerahkan separo hasilnya, kemudian diganti dengan uang. Bekel berkewajiban memberikan "bakti" kepada Patih, kewajiban ini biasa dibagi- bagikan dan dibebankan kepada rakyat di dalam daerahnya. Kesuburan tanah dan banyaknya penduduk daerah Sura- karta dan Yogyakarta sangat menarik hati kaum pemodal untuk menanamkan modalnya dalam lapangan pertanian di daerah tersebut. Sudah sejak permulaan abad ke-19 kaum pemodal mulai menyewa tanah dengan cara berhubungan dengan Patih untuk mendapatkan tanah. Kemudian menyusul peraturan pemerintah dengan Undang-undang persewaan tanah tahun 1906 (Landhuur Reglement Stbl. 1906 no. 93), dengan dasar bahwa orang-orang menyewakan tanah atas nama Raja. Atas dasar itu pula maka kewajiban rakyat yang dulunya untuk raja mulai berpindah untuk yang menyewa tanah (sebagai raja baru). Kaum pemodal menyewa tanah untuk diusahakan sebagai onderneming. Tidak memarokan tanah kepada rakyat seperti yang sudah-sudah, melainkan mengambil tanah itu separo untuk diusahakan dengan ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia; seperti tebu, tembakau, dan nila. Tanah yang 1/5 dari luasnya tanah di desa tetap menjadi tanah bengkoknya bekel. Sesudah tanah itu disewa oleh onderneming secara otomatis akan menjadi pegawai onderneming lalu meneruskan kewajiban yang lama; jika dulu untuk raja, sekarang untuk onderneming. Onderneming memakai tanah separonya saja untuk keperluan bergiliran. Sebab hasilnya tidak akan memuaskan 80
Masalah Agraria di Indonesia jika tanaman tebu dan sebangsanya ditanam terus-menerus dalam satu tempat. Hal ini bukan dimaksudkan memberikan tanah yang separonya itu kepada rakyat, melainkan karena perusahaan hanya memerlukan tanah yang bisa bergiliran. Tanah yang dikerjakan rakyat dijadikan persediaan untuk menjalankan sistem bergiliran (glébaganstelsel). Penanaman dijalankan bergiliran dalam waktu 3 tahun. Ada juga yang 2 tahun dan ada juga yang sepanjang umurnya tanaman tebu (1 ½ tahun). Tetapi ada pula yang memakai tanah yang tetap (bengkokstelsel) yaitu yang dipergunakan untuk tanaman tahunan (overjarige cultures) seperti terdapat di daerah Boyo- lali dan Surakarta yang digunakan untuk onderneming teh. Tanah garapan rakyat dibagi menjadi dua. Untuk tahun pertama dikerjakan persil A, musim penanaman selanjutnya berpindah ke persil B bekas yang ditanami onderneming. Be- kas yang ditanami rakyat kemudian ganti ditanami oleh onder- neming. Ada juga yang dijalankan bergiliran dengan membagi 3 persil, yaitu A, B, dan C. Jadi sekalipun onderneming hanya menanami tanah separonya, tetapi praktis semua tanah sudah dikuasai sepenuhnya oleh onderneming. Kesempatan yang diberikan kepada rakyat hanya sebagai pemberian pinjaman untuk diambil bilamana dibutuhkan di lain tahun. Hak onderneming mendapatkan tanah disertai hak mem- pergunakan tenaga penduduk dengan tidak bayaran sebagai lanjutan peraturan kerja paksa zaman dulu terhadap raja dan patihnya. Kewajiban terhadap raja dan Patih masih terus ber- lanjut. Onderneming berhak turut menetapkan Lurah dan Bekel. Bekel dan lurah seolah-olah menjadi pegawai onder- neming. Barang siapa yang tidak baik kerjanya untuk meladeni onderneming, bekel dianggap tidak cakap, dan kelalaian ter- 81
Mochammad Tauchid hadap kewajibannya kepada onderneming dapat dituntut di pengadilan. Karena itu, untuk tanaman tebu dan tembakau memerlukan tenaga yang banyak, kerja paksa dijalankan dengan keras. Sebagian dengan bayaran, lainnya dengan percuma. Kata Belanda, rakyat di bawah kekuasaan onderne- ming sudah "lebih ringan" daripada waktu di bawah kekuasaan bekel dan patih yang sewenang-wenang. Rakyat yang dulu ditindas dan diperas oleh Patih dan Bekel dengan bertopeng nama raja, dengan kewajiban herendienst, bakti dan seribu macam beban yang berat, ganti dengan kewajiban kerja paksa di onderneming tebu dan tembakau. Dahulu, para Bekel dan Patih bermain kuasa atas nama kebesaran raja, sedang seka- rang untuk modal raksasa. Dari mulut harimau rakyat jatuh ke mulut buaya. Cara perbudakan semacam ini kemudian dirasakan sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan lagi oleh zaman yang sopan ini, maka timbullah kehendak untuk mengu- bahnya. Pada tahun 1916-1918 apanageschap dihapuskan yang sudah sejah tahun 1912 dimulai. Tanah diambil dan dinyatakan sebagai milik kerajaan yang tadinya milik raja. Domeinver- klaring dinyatakan dengan Rijksblad 1918 no. 16 bahwa sejak itu tanah adalah milik kerajaan. Kepada Kelurahan (bekas kebekelan) diberikan hak tanah (beschikkingsrecht). Kepada rakyat diberikan hak memakai turun temurun (erfelijk geb- rukisrecht, wewenang nggaduh turun temurun). Hak memakai yang dulu dapat dicabut oleh bekel, kalau sudah tidak kuat lagi untuk bekerja di onderneming, sekarang dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Pemberian hak tanah semacam ini kepada rakyat disertai kewajiban membayar "landrente" (pajak bumi). Untuk daerah 82
Masalah Agraria di Indonesia tertentu, permulaan kewajiban membayar pajak bumi, dite- rima rakyat sebagai permulaan mendapat hak tanah baginya. Keputusan penghapusan pajak bumi (diterimanya mosi Moch. Tauchid dalam Parlemen RI, Nop. 50) pertama-tama rakyat ada yang ragu-ragu, karena selama ini petuk pajek (tanda pem- bayaran pajak bumi) itulah yang dianggapnya sebagai tanda pengakuan dan pengesahan milik atas tanahnya. Hak onderneming atas tenaga rakyat seperti yang sudah- sudah dihapuskan. Herendienst diganti dengan pajak kepala (hoofdgeld) yang dibayar kepada pemerintah. Namun seka- rang pajak kepala sudah dihapus. Kebekelan yang tadinya merupakan daerah urusan tanah (sebagai daerah kemandoran), dijadikan Kelurahan sebagai daerah administratif pemerintahan dengan mendapat hak tanah seperti tersebut di atas. Pemerintah Kelurahan dibentuk, Bekel-bekel yang cakap (geschikt) dijadikan "perangkat desa"(pamong kelurahan) dengan mendapat tanah lungguh (bengkok). Yang tidak cakap diberhentikan dengan diberi pen- siun tanah (sawah pengarem-arem), untuk selama hidupnya. Kalau saat meninggal tanahnya kembali kepada kelurahan dijadikan tanah kas desa. Perubahan hukum tanah (Agrarische Reorganisatie) ini adalah kejadian yang sangat penting dan besar artinya bagi sejarah kerajaan serta artinya bagi hak-hak rakyat. Tetapi peru- bahan yang penting itu terpaksa ditunda berlakunya sebab harus menunggu 50 tahun lagi pelaksanaannya, karena harus melalui saat "Conversie" (peraturan perubahan) yang lama- nya 50 tahun. Karena dengan Agrarisch Reorganisatie ini keberadaan onderneming di daerah tersebut yang sepanjang sejarahnya hampir satu abad lamanya atas dasar deelbouw- 83
Mochammad Tauchid pacht dan herendienst merasa mendapat ancaman yang akan sangat membahayakan. Ancaman ini terutama dengan pem- berian hak memakai turun temurun bagi rakyat atas tanah sebagai hak yang lebih kuat bagi rakyat dari waktu yang sudah- sudah dan juga terhapusnya hak mendapat tenaga herendienst. Untuk menghindarkan ancaman Agrarische Reorga- nisatie yang akan membahayakan keberadaan onderneming maka diada-adakan peraturan perubahan (Conversie beschikking) dalam Undang-undang Sewa Tanah yang baru (Vorstenlandsch Grondhuurreglement) Stbl. 1918 no. 20, atas dasar pengakuan hak sejarah onderneming di daerah itu. Hak sejarah (historis recht) kaum pemodal di Yogyakarta yang sudah berjalan satu abad tidak disia-siakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jasa-jasa onderneming yang sudah begitu besarnya di daerah itu dengan membuatkan jalan-jalan, pengairan dll, harus dihargai. Hak historis onderneming ini dihargai dengan Undang-undang yang baru. Penghargaan hak sejarah kaum pemodal di Yogyakarta membawa akibat seba- liknya bagi rakyat yang berarti kelanjutan "kewajiban sejarah" yang pahit masih harus terus dijalankan. Untuk melepaskan kewajiban sejarah yang berat itu harus menunggu 50 tahun lagi. Dalam Undang-undang sewa tanah di antaranya ditetap- kan: a. selama 50 (lima puluh) tahun dari sejak tahun 1918 (lahir- nya Undang-undang tersebut), perjanjian sewa tanah yang lama masih terus berlaku dan dijamin keberlangsungnya untuk terus mendapat tanah seperti yang sudah-sudah, termasuk tanah untuk keperluan bangunan-bangunan (pabrik, railbaan, rumah-rumah pabrik, kediaman pegawai-pegawai dll), b. terhapusnya hak onderneming untuk mempergunakan 84
Masalah Agraria di Indonesia tenaga rakyat atas dasar herendienst (kerja paksa dengan tidak bayaran) dianggap oleh kaum pemodal sangat mem- bahayakan, maka diundurkan berlakunya (penghapusan- nya). Lalu masih diberi kelonggaran 5 tahun lamanya lagi tetapi dengan bayaran. Dalam VGHR serta peraturan pelaksanaannya (uit- voeringsvoorschrifnya) terdapat beberapa peraturan dan perjanjian: a. Glébagan stelsel, untuk tanaman tebu, nila, dan tembakau, dan bengkokstelsel untuk tanaman keras (overjarige cul- tures). Dengan sistem ini, rakyat tidak lagi merdeka menanami tanahnya karena selalu dikejar-kejar waktunya oleh onder- neming. Oleh karena itu, terpaksa mereka hanya dapat menanam tanaman yang umurnya pendek (jagung, ubi jalar dsb) di atas tanahnya yang sesungguhnya amat subur dan baik untuk ditanami padi dan tanaman lainnya yang lebih berharga. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki tanah- nya, karena tidak lama lagi tanah tersebut akan jatuh ke tangan onderneming. b. Peraturan kasepan Karena pemakaian tanah berganti-ganti antara rakyat dengan pihak onderneming, tidak jarang terjadi penyerahan tanah itu kepada rakyat terlambat dari waktu yang ditentu- kan untuk memberi kesempatan menanam padi. Hal ini sangat merugikan rakyat, karena kasepnya penerimaan tanah kembali dapat mengakibatkan kegagalan seluruh usaha pertaniannya. Sebagai ganti rugi, pabrik diharuskan membayar uang yang dinamakan uang kasepan, yang besarnya diperhitungkan 85
Mochammad Tauchid menurut lamanya waktu kasep. Uang ganti kerugian itu tidak seimbang dengan kegagalan yang diderita karena ke- kasépan pemberian tanah kembali. Dalam praktiknya, pabrik boleh kasep dan hanya dikenakan kewajiban mem- bayar ganti rugi berupa uang, tetapi sebaliknya rakyat tidak boleh (tidak boleh, tidak berani) kasep, tidak dapat menye- rahkan lewat dari waktunya. Tidak jarang terjadi petani ter- paksa membongkar tanamannya yang masih muda karena harus segera menyerahkan tanahnya kepada onderneming. Untuk menghindari hal semacam ini, terpaksa harus memi- lih tanaman yang pendek umurnya, yang dapat lekas meme- tik hasilnya. Menjadi kebiasaan di Yogyakarta petani mena- nam jagung di sawahnya, hanya sekedar mengharapkan dapat mengambil daun dan batangnya untuk dijual sebagai makanan ternak dan buahnya yang muda untuk sayur kare- na dikejar waktu, tidak dapat mengharapkan akan mendapat jagung yang tua untuk persediaan makanan. Cultuurplan untuk tanaman rakyat di tanah konversi itu ditentukan oleh onderneming, yang menentukan macam tanaman yang harus ditanam di masing-masing tanah garapan rakyat. Ditetapkan waktunya, untuk mengatur wak- tu bagi keperluan penanaman onderneming, supaya jangan sampai rakyat kasep menyerahkan tanahnya kepada pabrik. c. Larangan menanam (beplantingsverbod) atas beberapa macam tanaman, di antaranya tebu, cabé, dan tembakau. Larangan ini berlaku di tempat-tempat tertentu karena tana- man itu dianggap mengganggu kebaikan tanaman onder- neming. Terlihat jelas bahwa rakyat tidak merdeka lagi untuk menanami sawahnya sendiri dengan tanaman yang agaknya lebih menguntungkan dan menghasilkan lebih baik. 86
Masalah Agraria di Indonesia Selain itu rakyat juga dilarang menamam tembakau Vir- ginia padahal harganya cukup tinggi di pasaran dunia. Penanaman tembakau ini dimonopoli oleh onderneming. Amtenar B. B. diwajibkan menjaga agar pelanggaran ini jangan terjadi. Pelanggaran atas larangan ini dapat dihukum denda f 10,- atau penjara 6 hari, dan tanamannya dapat dibongkar atas putusan pengadilan d. Urusan air dikuasai oleh onderneming Air untuk sawah rakyat hanya sekedar kalau ada belas ka- sihan pabrik. Rakyat yang sudah membayar "pajak air" masih dianaktirikan dalam mendapatkan air. Biasanya, untuk sawah rakyat diberikan air di waktu malam, sedang- kan untuk onderneming diberikan pada waktu siang. Hal ini disengaja oleh onderneming agar para petani saling berperang untuk memperebutkan air. Di samping sudah membayar pajak air, para petani masih juga dibebankan untuk membayar "uang tembakau" atau "uang rokok" kepa- da mandor-mandor air. Hanya dengan belas kasihan man- dor yang maha kuasa atas bumi dan air rakyat mendapat air sekadar untuk menyambung umur tanaman padinya. Demikianlah sejarah dan praktik Undang-undang sewa tanah di daerah kerajaan. Dengan VGHR ini praktis tanah pertanian yang baik-baik di seluruh daerah Surakarta dan Yogyakarta sudah dikuasai oleh onderneming. Baru kalau tanah itu sudah kurus kering, tidak dapat menghasilkan lagi, ibarat habis manis sepah dibuang, lalu dikembalikan kepada Negeri yang biasa dinamakan "tanah konduran" (tanah yang sudah dipulangkan kembali). Untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta yang menjadi sa- rang pemodal asing dalam lapangan perkebunan tebu dan 87
Mochammad Tauchid tembakau, tanah untuk onderneming 59.985 ha dengan sistem glebagan, artinya menguasai tanah dua kali lipat dari luas itu. Daerah Yogyakarta yang kecil dengan pendu- duknya yang sangat padat sebelum krisis tahun 1930 berdiri di sana 33 perusahaan gula dan memakai tanah untuk tebu saja (kecuali untuk tembakau dll) 22.819 bau dengan gle- bagan stelsel, artinya mereka menguasai tanah dua kali le- bih luas, dan 513 bau dengan pemakaian tetap (voortdurend gebruik) untuk keperluan bangunan, perumahan, dan tanah-tanah untuk keperluan pabrik. Karena, tanah garapan rakyat sangat kecil. Di daerah Yogyakarta, seorang keluarga tani rata-rata hanya mempunyai tanah ¼ atau 1/3 ha. Di daerah Klaten, di bagian tanah yang sangat subur, tanah garapan rakyat hanya rata-rata 1/3 bau, atau kurang dari ¼ ha. Di bagian yang tidak subur agak luas sedikit. Riwayat konversi yang menyedihkan itu berlaku sampai tahun 1948, pada waktu pabrik-pabrik gula di daerah Yogya- karta dan Surakarta sudah "dikuasai" oleh Republik Indonesia. Pada bulan September 1946, salah seorang anggota Badan Pekerja DPR Daerah Yogyakarta, yaitu Moch. Tauchid (wakil Barisan Tani Indonesia), pernah mengajukan usul untuk meng- hapuskan konversi itu, disertai dengan usul agar penanaman tebu selanjutnya dikerjakan oleh rakyat dengan cara "opkoop riet". Selanjutnya dikerjakan dengan berkooperasi, yang pada waktu itu sudah dibentuk Koperasi-koperasi Rakyat Kelurahan di daerah itu. Tetapi usul bagus ini ditolak oleh Wakil Golongan Buruh (BBI-Barisan Buruh Indonesia dan PBI-Partai Buruh Indonesia) yang mengkhawatirkan akibatnya akan merugikan buruh. 88
Masalah Agraria di Indonesia Baru pada tahun 1948, pada waktu pemerintah Hatta, hak konversi itu dihapuskan (Undang-undang mengubah Undang- undang sewa tanah Stbl. 1918 no. 20) atas mosi Sadjarwo (Wakil BTI) dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Yog- yakarta, dengan Undang-undang tahun 1948 no. 13, dengan ketentuan bahwa masih perlu dijamin mendapatkan tanah untuk penanaman tebu. Pada waktu itu pabrik-pabik gula masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Luas tanah rakyat yang disewakan kepada onderneming menurut angka- angka statistik 1934 sampai 1938 adalah sebagai berikut. Tahun 1934 1935 1936 1937 1938 Jawa dan Madura Luas (ha) 57.897 52.000 58.122 93.930 101.394 Buat tebu (ha) 24.587 21.351 23.671 60.532 62.373 Luar Jawa 25 401 394 417 368 Jumlah semua 57.922 52.401 58.516 94.347 101.771 Luas tanaman dan produksi tebu gula di Jawa 1918 - 1930 Tahun 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Luas tanaman (ha) 163.315 137.451 156.758 159.740 161.841 163.377 172.311 178.290 179.702 184.462 185.086 197.085 198.642 Produksi (ton) 1.778.207 1.336.112 1.543.023 1.685.334 1.808.063 1.782.871 1.997.910 2.300.003 1.997.910 2.378.991 2.948.185 2.898.128 2.970.835 Banyak- nya pabrik 186 179 183 183 182 179 179 179 178 178 178 179 179 Hasil tebu tiap ha 973 965 937 945 1058 999 1064 1084 1057 1156 1319 1245 1294 Hasil gula (kwintal) Tiap ha 109,3 97,1 98,9 105,7 112,3 109,6 115,8 128,8 109,7 128,0 151,0 148,0 149,5 100 (tebu) 11,19 10,06 10,55 11,18 10,61 10,97 10,88 11,88 10,38 10,09 11,09 11,45 11,55 Harga pen- jualan rup 15,00 28,40 53,45 24,40 17,74 21,34 24,26 18,77 15,76 17,60 14,25 12,37 8,49 (Rutgers. Ir. S. J. : Indonesie II) 89
Mochammad Tauchid II. Hak Pinjam Hak pinjam ini diberikan dengan Undang-Undang 1906 (Stbl.. 1906 No 276), berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1740. Undang-undang ini diberikan untuk kepentingan pendirian bangunan-bangunan umum, seperti rumah sakit atau poliklinik dan sebagainya. Dasarnya adalah pinjam-meminjam atas satu persetujuan dari pihak yang mempunyai benda lalu menyerahkan benda itu kepada pihak lain untuk dipakainya dengan cuma-cuma. Si peminjam harus mengembalikan kalau barang itu sudah selesai dipakai menurut keperluannya. Menurut peraturan dalam Stbl. 1933 No 481, Residen diberikan hak untuk mem- berikan tanah negeri yang bebas, yaitu tanah-tanah yang dapat diberikan dengan hak eigendom, dengan hak pinjam seperti tersebut di atas. Hak pinjam ini adalah hak persorangan (persoonlijke recht), tidak mempunyai hak benda, jadi tidak dapat dijadikan tanggungan dalam utang-piutang. III. Hak Pakai Hak ini adalah hak persorangan, hanya berlaku untuk bangsa Indonesia (orang atau Badan Hukum). Pemberiannya didasarkan atas Stbl. 1933 No 481, dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hak ini diberikan kepada orang-orang Indonesia yang tinggal dan mengerjakan tanah bekas kebun Negeri (kebun kopi). Karena itu, tanah semacam ini terdapat di tempat-tem- pat yang ada bekas kebun kopi negeri. Kemudian tidak ada pemberian lagi semacam itu. ===== 90
Bab Empat HAK TANAH BAGI WARGA ASING DI DAERAH SWAPRAJA DI LUAR JAWA DAN MADURA Semua Undang-Undang tanah yang mengatur hak serta hubungan antara orang asing dengan hak milik Indonesia, seperti yang diuraikan di depan, berlaku bagi daerah Guber- nemen (Gourvernementslanden) namun tidak berlaku untuk daerah-daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura. Domeinverklaring 1870 tidak berlaku bagi daerah- daerah tersebut. Begitu juga Undang-Undang larangan mem- beli tanah orang Indonesia oleh orang asing (Stbl. 1875 No 179, Grondvervreemdingsverbod), karena dalam Undang- Undang tersebut tidak disebutkan di daerah mana ia berlaku. Oleh karena itu dengan sendirinya dianggap tidak berlaku bagi daerah-daerah itu. Campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan tanah di daerah-daerah Swapraja (Zelfbes- tuurende Landschappen) diatur dan ditentukan dalam Kon- trak Politik (Lange Contracten dan Korte Verklaring) serta 91
Mochammad Tauchid peraturan yang berhubungan dengan Kontrak Politik antara Pemerintah Hindia Belanda dengan daerah-daerah Swapraja. Hal ini juga diikuti dengan munculnya bermacam-macam peraturan dan Undang-Undang tanah di daerah-daerah ter- sebut. Kontrak panjang dengan Swapraja: Asahan, Deli, Kualu dan Lidong, Langkat, Palalawan, Serdang, Siak Sri Indra- pura, Mampawa, Pontianak, Tajan, Dompo, Sanggar, Sum- bawa, Bima, semuanya mengatur hubungan hak tanah antara Pemerintah Hindia Belanda dan daerah itu. Beratus-ratus daerah Swapraja (di Sulawesi dan Sunda Kecil serta Maluku saja tidak kurang dari 115 daerah Swapraja). Masing-masing mempunyai hubungan sendiri dengan kontraknya masing- masing yang berbeda-beda. Untuk daerah Swapraja Karang- asem (Bali), yang daerahnya masuk daerah Gubernemen (Rechtstreekbetuurd gebied), tetapi pemerintahannya bersi- fat Swapraja mempunyai hubungan yang lain tentang tanah. Terhadap daerah ini dapat berlaku undang-undang tanah seperti yang berlaku untuk daerah Gubernemen. Sedangkan untuk daerah-daerah Swapraja lainnya, peraturan-peraturan yang berlaku di daerah Gubernemen berlaku di daerah itu hanya bilamana dalam kontrak politiknya menyebutkan hal itu. Dalam Kontrak Politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan Raja-raja disebutkan bahwa semua penjualan dan per- sewaan tanah oleh Swapraja atau rakyatnya kepada orang asing (termasuk juga yang bukan rakyat Swapraja), serta semua per- janjian yang tidak bersifat privat, harus dengan persetujuan Pemerintah dan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. 92
Masalah Agraria di Indonesia Pemberian konsesi untuk pertanian dan hutan (land- bouw- dan bosch concessie) ada yang dilakukan oleh Raja (kepala Swapraja) dengan persetujuan Pemerintah, dan ada pula yang oleh Pemerintah dengan persetujuan Raja (Swapraja Bima dan Dompo). Dalam Kontrak Politik disebutkan juga bahwa bilamana perlu, Pemerintah dapat mengambil tanah yang diperlukan untuk keperluan pertahanan dan perluasan tanah bangunan untuk keperluan Pemerintah lainnya. Dalam kontrak yang lain, hak-hak Pemerintah Hindia Belanda atas tanah dalam daerah Swapraja diperluas lagi (Kontrak Selebes 1904). Untuk memu- dahkan pihak pemodal memasuki daerah-daerah itu diadakan macam-macam Peraturan dan Undang-Undang, di antaranya adalah sebagai berikut. 1 . Kontrak model Selebes (1904) 2. Kontrak model Sumatera Timur (1906) 3. Kontrak model Kalimantan Barat (1909/1812) 4. Kontrak Siak Sri Indrapura (1916) 5 . Akte model Sambas (1887) 6. Akte model pemberian Erfpacht Swapraja Sulawesi Selatan (Bijbl. 7149) 7 . Akte model pemberian Erfpacht oleh Swapraja Kalimantan Selatan dan Timur 8. Peraturan pemberian Erfpacht di Timor dan daerahnya (Bibl, 7673) 9. Akte Persetujuan pemberian Erfpacht di daerah Manado 10.Peraturan persewaan tanah di Sumatera Timur (Bijbl. 7824) 11.Undang-Undang Erfpacht buat daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura (1919 No. 61) 93
Mochammad Tauchid 12.Peraturan pemberian Konsesi untuk perusahaan hutan di luar Jawa dan Madura, kecuali Bali, Lombok dan Irian Barat (Bijbl. 6075 dan selanjutnya) Selain itu masih banyak lagi macamnya menurut keadaan masing-masing. Peraturan yang satu menyempurnakan pera- turan sebelumnya. Di mana jika satu Undang-Undang dirasa ditemui hal-hal yang merugikan atau kurang menguntungkan bagi kaum pemodal, maka akan segera ditambah dan diubah. I. Hak Konsesi Pemberian tanah dengan Hak Konsesi kepada orang asing diatur dengan Undang-Undang Konsesi Tahun 1877 (Bijbl. 3381), yang diubah dan ditambah pada tahun 1878 bijbl. 3381, 1884 Bijbl. 4350 dan 1892 (Bijbl. 4770, 5889, 7735, dan 9155). Pemberian hak konsesi ini maksudnya untuk membe- rikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk menanamkan modalnya di lapangan pertanian dengan menda- patkan tanah yang seluas-luasnya. Menurut pasal 1 dari Keputusan Pemerintah (Gouverne- ments Besluit) yang tertanggal 3 November 1892 No. 2 (Bijbl, 4770) Kepala Pemerintahan Daerah (Hoofd van Gewestelijk Bestuur, Residen) yang mempunyai daerah Swapraja dikuasa- kan atas nama Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan pemberian hak konsesi oleh Raja kepada orang asing. Oleh Raja-raja diberikan kepada orang asing untuk mengusahakan tanah di daerahnya dengan hak konsesi yang lamanya 75 tahun dan luasnya 3500 ha (= 4932 bau = 15,4 paal pesegi). Batas waktu 75 tahun ini dapat juga diperpanjang/ditam- bah sampai 50 tahun lamanya, jika pada waktu habisnya kon- trak masih terdapat tanaman keras (jati atau karet) yang dita- 94
Masalah Agraria di Indonesia nam oleh Konsesionaris dan luasnya sekurang-kurangnya masih 25 ha. Batas maksimum luas 3500 ha itu kalau perlu dapat ditam- bah lagi, asal persil itu berhubungan dengan persil lainnya dan jumlah luasnya tidak lebih dari 3500 ha. Yang mendapat hak untuk mendapat konsesi ialah orang Belanda (Nederlandsch onderdaan) atau persekutuan dagang lainnya yang berkedudukan di Nederland atau di Hindia Be- landa. Untuk daerah Sumatera Timur berlaku surat Pemerin- tah (Regeeringsmissive) yang tertangal 16 Juni 1894, Bijbl. 4954, yang memberikan juga kesempatan kepada orang asing lainnya (tidak hanya untuk Belanda) untuk mendapatkan kon- sesi di sana. Orang asing timur (Vreemde Oosterlingen) dapat juga menerima hak konsesi. Namun jika pembesar daerah berke- beratan atas pemberian izin konsesi kepada orang asing timur, karena pertimbangan-pertimbangan politik atau sebab-sebab lainnya, maka pemerintah pusat yang memutuskan. Selanjut- nya dalam peraturan itu disebutkan juga bahwa untuk menjadi beheerder dan opziener onderneming harus mendapat surat izin dari Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Peraturan ini juga berlaku bagi orang-orang asing lainnya. Orang asing dapat diusir dari onderneming karena pelanggaran atas peraturan ini. Cijns (pachtschat) sebagai sewa yang harus dibayar tiap- tiap tahun besarnya minimum f 1, - (satu rupiah) tiap-tiap ha. atau f 0.71 untuk tiap-tiap bau per satu tahun. Sewa ini dibayar pada tahun kedua dari mulai mendapatkan hak itu, 1/5-nya dari besarnya cijns. Tahun ketiga membayar 2/5, tahun keem- pat 3/5, begitu seterusnya, dan baru mulai pada tahun yang 95
Mochammad Tauchid ketujuh membayar penuh cijns-nya. Untuk Sambas, pemba- yaran dengan jumlah dan cara di atas dapat dimulai pada tahun pertama. Untuk tanah yang baik, cijns dapat juga lebih dari f 1, - tiap-tiap ha. Tetapi sebaliknya, kalau memang ada alasan yang cukup, dapat dimintakan kurang dari minimum f 1,-. Untuk mendapat kekurangan cijns dapat diajukan kepada pemerin- tah. Ada juga yang tidak diperhitungkan cijns-nya tiap-tiap ha, tetapi dihitung dalam jumlah seluruh luasnya tanah dan berapa cijns semua. Konsesionaris dapat menarik tol di atas jalan dan jem- batan dalam daerah konsesi yang dibuat oleh Konsesionaris yang besarnya ditentukan dengan persetujuan Residen. Tanah Konsesi dapat dijual dan dapat disewakan selama waktu hak konsesi. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam pemberian hak konsesi itu adalah sebagai berikut: 1 . pemberian konsesi tidak boleh bertentangan dengan kon- trak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan Swapraja yang memberikan hak konsesi, 2. tanah konsesi hanya untuk kepentingan pertanian dan hutan seperti yang dimintakan, di atas tanah itu tidak boleh di- tanam apa pun (sebagaimana perjanjian yang terdapat dalam pemberiah hak erfpacht), 3. tambang yang ada dalam daerah Konsesi tidak termasuk menjadi hak konsesionaris. Konsesionaris harus mengizin- kan pegawai pertambangan untuk masuk mengadakan penyelidikan tambang dalam daerah Konsesi itu, 4. kampung penduduk yang sudah ada dalam daerah konsesi harus tetap diakui, selama orang-orang penduduk kampung 96
Masalah Agraria di Indonesia menghendakinya. Kalau penduduk tidak dapat lagi menda- pat tanah di luar daerah Konsesi untuk keperluan pertani- annya, Konsesionaris harus menyediakan tanah untuk persediaan penduduk. Jumlah penduduk kampung itu ditentukan tiap-tiap 5 tahun sekali. Tanah yang sudah ditinggali rakyat dan dikerjakan tidak boleh diambil oleh onderneming, kecuali kalau dengan izin Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Itupun bisa dilaksanakan asal penduduk di daerah tersebut tidak keberatan akan pengam- bilan tanah itu. Menurut Kontrak Sambas, tanaman kultur kepunyaan rakyat yang ada dalam daerah konsesi dapat diambil dengan memberi kerugian yang layak. Kalau penduduk tidak dapat lagi mendapat tanah di luar daerah Konsesi hingga luasnya semuanya 21 bau buat tiap keluarga, Konsesionaris harus menyediakan tanah luasnya hingga memenuhi 21 bau itu. Pohon buah-buahan dan pohon-pohon untuk sarang lebah dalam daerah konsesionaris tidak boleh ditebang oleh konsesionaris kalau tidak dengan persetujuan penduduk. Jika pohon-pohon itu ada dalam daerah kampung penduduk, harus mendapat izin Kepala Daerah Setempat (Hoofd van Plaatselijk Bestuur). Di sekeliling kampung penduduk harus disediakan tanah lebarnya 200 meter untuk persediaan perluasan kampung, hingga luasnya sedikitnya 3 kali luasnya kampung yang sudah ada. Tanah itu tidak boleh dipindahkan haknya, kecuali dengan persetujuan penduduk dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Namun jika digunakan untuk kepentingan onderneming yang tidak dapat dielakkan seperti; saluran air, jalan, dan sebagainya dapat dikecualikan dari ketentuan di atas. 97
Mochammad Tauchid Kampung baru tidak boleh didirikan lagi dalam daerah Konsesi, kecuali dengan izin Kepala Daerah mengingat kepen- tingan onderneming dan penduduk yang akan tinggal. Hal ini untuk memberi kemungkinan bagi onderneming untuk menga- dakan perkampungan bagi buruh yang bekerja di onderne- ming-nya. Penduduk berhak memetik buah-buahan dan hasil hutan di daerah konsesi yang belum diusahakan. Begitu juga untuk mengambil kayu bakar dan kayu perkakas, asal hanya untuk keperluan sendiri. Untuk ini lebih dulu harus mendapat perse- tujuan Konsesionaris. Kalau Pemerintah menghendaki tempat untuk keperluan pemerintahan, dapat mengambil tanah daerah konsesi itu asalkan yang tidak berupa kebun tanaman keras, atau ba- ngunan-bangunan dan perumahan onderneming lainnya. Pengambilan tanah ini dilakukan dengan memberi ganti rugi dan pengurangan cijns karena pengambilan tanah tersebut. Konsesionaris tidak boleh mengganggu tanah kuburan, dan di samping itu harus menyediakan tanah untuk perluasan kuburan dengan tidak mendapat pengurangan cijns dari tanah persediaan kuburan. Dalam Kontrak Sambas juga disebutkan bahwa "Rakyat Sultan" yang ada dalam daerah konsesi atau bekerja pada Kon- sesionaris, kewajibannya terhadap Raja (herendienst dan seba- gainya) diatur dalam kontrak. Mereka dapat membayar uang kepada Sultan sebagai ganti kewajiban bekerja kepada Raja itu. Tanah Konsesi di Sumatera Timur Sudah sejak 80 tahun yang lalu oleh Raja-Raja di Sumatera Timur, terutama Deli, Serdang dan Langkat, dengan perse- 98
Masalah Agraria di Indonesia tujuan Hoofd van Gewestelijk Bestuur, telah diberikan tanah hak konsesi kepada orang asing untuk membuka perkebunan tanaman bahan-bahan ekspor. Yang pertama ialah konsesi untuk tanaman tembakau. Setelah seorang pioner perkebunan tembakau menyelidiki dan ternyata tanah di Sumatera Timur sangat baik untuk ditanami tembakau (terkenal dengan tem- bakau Deli) yang tidak terdapat di daerah lainnya. Pemberian konsesi kepada orang asing oleh Raja disertai syarat-syarat dan perjanjian seperti peraturan konsesi yang telah diuraikan di muka tadi. Di antara daerah konsesi itu meli- puti kampung penduduk yang harus dijamin juga. Ini sesung- guhnya berarti bahwa nasib rakyat diserahkan oleh Raja kepa- da onderneming. Peraturan antara yang satu daerah Swapraja dengan lain- nya berbeda-beda. Baru kemudian sesudah pemerintah cam- pur tangan dalam hal ini, maka peraturan itu disamakan. Sebagaimana yang sudah-sudah, konsesi ini berlaku un- tuk lamanya maksimum 75 tahun dengan kesempatan mem- perpanjang lagi sampai 50 tahun. Cijns-nya f 1, - (minimum) tiap ha tiap tahun, dan diberi kesempatan mendapat keku- rangan kalau cukup alasannya. Dengan kemajuan tanaman tembakau di daerah itu yang ternyata menghasilkan hasil yang sangat baik, maka tanah kon- sesi makin luas dan menyusul tanaman lainnya (karet, kelapa sawit, teh dan sebagainya). Akhirnya hampir seluruh daerah Sumatera Timur jatuh ke tangan modal asing dengan pembe- rian konsesi itu. 99
Mochammad Tauchid Luas tanah Sumatera Timur 1. Tanah Konsesi: 3. 031.000 ha a. Konsesi tembakau b. Perkebunan tanaman keras yang 261.000 ha sudah ditanami yang belum ditanami 94.000 ha 233.000 ha 888.000 ha 2. Tanah Pertanian Rakyat a. Tanaman Keras: karet kopi kelapa aren pohon buah-buahan b. Tanaman padi (sawah irigasi) sawah tidak beririgasi padi huma c. Tanaman saluran dan tembakau d. ladang e. Tanah yang sudah dikerjakan 60.000 ha 500 ha 15.000 ha 500 ha 7.000 ha 83.000 ha 19.000 ha 21.000 ha 7.000 ha 47.000 ha 2.000 ha 100.000 ha 20.000 ha 122.000 ha 3. Hutan cadangan 4. Hutan rimba liar (tidak dipergunakan) Jumlah semua 252.000 ha -- 1.372.000 ha 3.031.000 ha Dengan angka-angka itu kelihatan bahwa tanah konsesi hampir 30% dari luasnya di seluruh Sumatera Timur, sedang tanah pertanian rakyat hanya lk. 8% saja. Di antaranya hanya lk. 6% saja pertanian untuk bahan makanan. Tanah konsesi selalu terletak di tempat yang baik (subur). Tanah konsesi seluas itu dimiliki oleh 257 pemegang kon- sesi bangsa Belanda, 197 oleh bangsa asing lainnya (Amerika, Belgia, Inggris). Kepunyaan bangsa Jerman dan Jepang di Marihat sekarang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indone- sia. Tanah seluas itu, merupakan 30% dari luasnya daerah, atau 60% dari luasnya tanah erfpacht dan Konsesi di luar Jawa 100
Masalah Agraria di Indonesia dan Madura (1.619.023 ha), tidak semua dipergunakan. Konsesi tembakau yang lebarnya 261.000 ha, rata-rata hanya ditanami tiap tahun 15 á 20.000 ha, (yang paling lebar pena- naman tembakau pada tahun 1927 seluas 26.000 ha). Tanah konsesi lainnya untuk tanaman keras selebar 627.000 ha hanya 394.000 ha saja yang ditanami. Lainnya dijadikan tanah cadangan yang usianya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka menguasai tanah seluas itu karena untuk pena- naman tembakau yang dijalankan dengan sistem rotasi (bergiliran) yang lamanya 8-9 tahun. Daerah onderneming seluas itu dibagi menjadi 8-9 bagian (persil) yang berganti- ganti ditanami tiap-tiap 8-9 tahun bergiliran. Seteleh selesai tembakau dipetik, tanahnya dipinjamkan kepada rakyat untuk ditanami tanaman lainnya yang berumur pendek (jagung, ketela, padi huma, dan palawija lainnya). Sesudah itu, tanah dibiarkan antara 6-7 tahun menjadi hutan belukar, hingga datangnya waktu untuk ditanami lagi. Jadi selama 8-9 tahun tanah itu hanya ditanami 1½ tahun untuk tanaman tembakau (terhitung dari mulai mengerjakan sampai selesai memetik), dan ½-1 tahun sebagai tanah jaluran ditanami oleh rakyat. Keberadaa tanaman tembakau yang tidak cukup luas memang disengaja untuk menjaga kualitas dengan menanam sedikit saja agar harganya jangan sampai merosot. Pemakaian tanah semacam itu sungguh suatu kemewahan yang berlebih-lebihan, di samping rakyat yang sangat haus akan tanah. Tanah milik rakyat sangat kecil, rata-rata hanya 0,64 ha tiap-tiap keluarga. Di antaranya hanya 0,15 ha sawah, lainnya berupa ladang. Kepemilikan tanah di Sumatera Timur lebih kecil dari rata-rata kepemilikan tanah di Jawa yang sudah kecil itu (lk 0,8 ha, terhitung 0,30 ha sawah dan lainnya tanah kering). 101
Mochammad Tauchid Penguasaan tanah yang sekian luasnya dengan hanya ditanami sebagian kecil sekali, berarti tanah yang luas itu hanya memberi makan kepada orang-orang sedikit. Perban- dingan antara luas tanah tiap hektar dengan orang yang dapat menerima pekerjaan dari situ hanya seperti 8 : 5, jadi rata- rata tiap-tiap ha hanya memberi pekerjaan (memberi penghi- dupan) kepada 5/8 orang. Sedangkan kalau diusahakan semua tiap hektar sedikitnya dapat memberi penghidupan kepada 6 orang. Tanah pertanian yang menghasilkan bahan makanan (ke- cuali yang ditanami karet dan tanaman bahan ekspor lainnnya) hanya 192.000 ha atau hanya 6% dari seluruh luas tanah, di samping tanah konsesi yang luasnya 888.000 ha itu, atau merupakan 30% dari luasnya daerah. Tanah pertanian sekian itu untuk penduduk lk. 1.500.000 orang banyaknya atau lk. 300.000 keluarga yang terdiri masing-masing dengan 5 orang. Keadaan yang semacam itu menimbulkan akibat yang membuat petani di sana sangat melarat karena kekurangan tanah dan sedikit penghasilannya. Produksi bahan makanan jauh dan kurang untuk mencukupi keperluan makanan pen- duduk, hingga terpaksa tiap-tiap tahun harus mendatangkan beras dari luar negeri (daerah) sebanyak 150.000 ton untuk daerah tersebut. Pertikaian perkara tanah di Sumatera Timur sudah mun- cul sejak lama, sejak adanya Konsesi antara penduduk dengan pihak onderneming. Pertikaian itu terus terjadi dan menjadi lebih tajam sejak agresi militer Belanda pertama tahun 1947 yang melahirkan "Negara Sumatera Timur". Sebab-sebab yang menimbulkan pertikaian itu akan di jelaskan di bawah ini. Dari sudut ekonomis sangat jelas terlihat keadaan yang 102
Masalah Agraria di Indonesia sangat ganjil dan mencolok mata tentang perbedaan hak kepemilikan tanah bagi petani dan kaum pemodal. Perkebunan yang sangat luas dengan tingkat produksi yang tinggi menun- jukkan kuatnya kedudukan dalam lapangan keuangan dan organisasi, serta perlindungan yang kuat dari Pemerintah Kolo- nial di antaranya dengan adanya poenale sanctie yang meru- pakan surga bagi kaum pemodal. Hal ini menjadi sumber dolar dan emas bagi para pemodal. Sedangkan bagi petani, pertanian rakyat makin melemah. Mereka kekurangan tanah dan tingkat produksinya rendah. Produksi bahan makanan sangat kurang disebabkan sempit- nya tanah pertanian rakyat. Hidupnya tergantung dari impor bahan makanan dari luar. Tingkat pengetahuan rakyat sangat rendah. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah dalam menghadapi kekuatan raksasa yang serba lengkap dan modern peralatannya. Rakyat menjadi kuli yang hidup untuk sekedar tidak mati. Mereka dirusak batin dan jiwanya dengan segala macam keroyalan yang diberikan oleh pihak onderneming. Hal ini dimaksudkan oleh onderneming agar rakyat menjadi kuli yang murah dan setia selama-lamanya. Rakyat hidup di neraka sedangkan kaum modal hidup dalam surga dunia. Pe- makaian tanah yang sangat mewah oleh onderneming, di sam- ping "landhonger" di kalangan rakyat, sungguh suatu keadaan ganjil yang menyolok mata. Tanah konsesi tembakau seluas 261.000 ha, rata-rata hanya dipergunakan 15.000-20.000 ha. Tanah konsesi tana- man keras 637.000 ha hanya dipergunakan 394.000 ha saja. Sungguh suatu keadaan yang sangat ganjil, kalau melihat tanah pertanian rakyat yang hanya 192.000 ha untuk bahan ma- kanan dan diperuntukkan 300.000 keluarga yang harus men- 103
Mochammad Tauchid dapat makan. Jika para pemodal tidak terlalu berambisi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak pula menggang- gu dan mengurangi tanaman keras yang sudah ada, yang sudah lebih dari cukup itu, sebenarnya 233.000 ha tanah dapat dibe- rikan kepada rakyat untuk menjadi tanah pertanian. Selain itu, dengan tidak mengurangi luasnya penanaman tembakau seperti biasaannya, sudah cukup besar mendapat keuntungan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengubah sistem rotasi, yang sekarang dijalankan 8-9 tahun dipendekkan menjadi 5-6 tahun. Perubahan rotasi tidak akan memerosotkan hasilnya asal tetap dengan pemakaian syarat-syarat teknis seperti me- nanam rabuk hijau dan sebagainya. Dengan ini akan dapat melepaskan tanah dari konsesi sedikitnya 150.000 ha. Sebe- narnya, tanpa mengganggu keleluasaan kaum pemodal untuk mendapat keuntungan, masih dan seharusnya dapat dilepas- kan tanah untuk keperluan rakyat di Sumatera Timur antara 350.000 - 400.000 ha. Tanah luas tidak dikerjakan membentang di muka rakyat yang tidak punya tanah dan menjerit minta tanah untuk makan. II. Konsesi untuk Perkebunan dan Pertanian Kecil di Daerah Sumatera Timur Menurut Bijblad 7824, untuk daerah Sumatera Timur di- adakan peraturan persewaan tanah dari Raja atau rakyat Swa- praja kepada orang asing untuk keperluan perkebunan dan pertanian kecil. Kepala daerah setempat diberi kuasa oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan pengesahan atas persetu- juan dan perjanjian sewa antara Raja dengan orang asing. 104
Masalah Agraria di Indonesia Kepala Daerah hanya dapat menolak persetujuan dan perjan- jian karena sebab-sebab yang tidak membolehkannya untuk persewaan yang lebih dari 10 tahun lamanya serta pertim- bangan-pertimbangan politik dan ekonomi serta sebab-sebab lainnya yang tidak membolehkan. Jika terjadi penolakan yang demikian, si peminta izin dapat minta banding kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Penyerahan hak atas tanah sewaan kepada orang lain, berlaku peraturan-peraturan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Kecuali jika dalam perjanjian menyebutkan tentang pemindahan hak, maka hal itu harus dapat dijalankan, tetapi perjanjian baru dengan penyewa baru juga harus men- dapat persetujuan dari kepala daerah setempat lagi. Tanah sewaan itu boleh dipindahkan haknya kepada rak- yat Swapraja. Raja dapat memberikan hak konsesi untuk perke- bunan dan pertanian kecil (Klein tuin, landbouw) kepada orang asing. Kepala Pemerintahan (Afdeelingshoofd) di daerah tersebut diberi kuasa untuk memberi pengesahan atas perse- tujuan-persetujuan jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Baik syarat mengenai keamanan maupun dari sudut politik. Penolakan atas permintaan ini dapat dimintakan banding kepada kepala pemerintah daerah dalam waktu 2 bulan. Luas tanah yang diberikan 10 ha, lamanya maksimum 50 tahun. Besarnya cijns dapat disesuaikan mengingat luas, letak, dan baik buruknya tanah yang disewa dan dibayar menurut peraturan konsesi. Tanah ini harus diusahakan sendiri. Hak konsesi dapat dipindahkan kepada orang lain dengan pemberitahuan lebih dulu kepada Kepala Swapraja. Kalau si pemegang hak itu meninggal, dapat diberikan kepada ahli wa- risnya atau orang yang dikuasakan. 105
Mochammad Tauchid Peraturan-peraturan lainnya berlaku juga seperti yang terjadi pada peraturan konsesi lainnya (tidak boleh menanam apapun, diperbolehkan membuat jalan-jalan umum, diperke- nankan memasang listrik, pipa air dsb.). Tentang pertam- bangan yang ada di dalam daerah itu berlaku Undang-Undang Pertambangan (Ind. Minjwer dan Mijn Ordonnantie). III. Erfpacht untuk Bangunan dan Rumah Untuk daerah-daerah Swapraja di Sumatera Timur, Kali- mantan Selatan, dan Timor-Timor, Sulawesi, dan Manado, diadakan peraturan pemberian hak erfpacht oleh Raja dengan persetujuan kepala pemerintah daerah untuk mendirikan bangunan-bangunan, menurut Bijblad No 5271 juncto 7097, 10461, Bijbl. 4351, 7149,7637, 8279. Untuk Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Timor- Timor, hak itu hanya diberikan kepada orang asing (yang bukan rakyat Swapraja). Sedangkan untuk daerah Sulawesi dan Mana- do diberikan kepada siapa saja, dengan ketentuan bahwa ta- nah-tanah di dalam kota (afdeeling dan oderafdeeling, Kabu- paten dan distrik) atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh kepala pemerintah daerah sebagai pusat kediaman pen- duduk. Untuk kelima daerah tersebut di atas, sesudah adanya peraturan opstal menurut ketetapan pemerintah 8 Januari 1916 No. 47 (Bijbl. 8571), peraturan itu tidak berlaku lagi. Untuk daerah Sulawesi dan Manado, masih terus berlaku yang mengenai rakyat Swapraja itu sendiri. IV. Hak Opstal Hak opstal diberikan oleh Raja kepada orang asing menu- 106
Masalah Agraria di Indonesia rut Bijb. 8571, 8711, dan 9154 serta Ketetapan Pemerintah 22 Mei 1919 No. 58, dengan persetujuan Kepala Pemerintah Daerah, untuk keperluan: a. bangunan-bangunan dan pekerjaan pertanian yang terletak di dalam kota (kota karesidenan dan kabupaten, afdeeling), dan tempat-tempat lainnya yang oleh kepala pemerintah daerah dengan persetujuan raja yang ditunjuk sebagai pusat kediaman penduduk; b. perumahan dan bangunan dengan tanah di sampingnya, yang dipergunakan untuk keperluan tujuan yang berguna. Kalau tanah yang akan diberikan dengan hak opstal itu kebetulan tanah yang dipergunakan dan didiami oleh rakyat, si pemilik mendapat ganti rugi dengan jalan si pemilik harus menyerahkan haknya lebih dahulu. Hak opstal diberikan untuk waktu selama-lamanya dan terbatas. Opstal untuk selama-lamanya sesungguhnya tidak sesuai dengan Stbl. 1915 no. 474 tentang hak-hak benda atas tanah bagi bangsa asing di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura. Tetapi oleh karena hak-hak pemegang opstal itu tetap dibatasi, dianggap bahwa waktu yang tidak terbatas itu tidak berten- tangan dengan Undang-Undang. Karena sekalipun waktunya tidak terbatas, tetapi haknya terbatas menurut peraturan yang sudah ada. Untuk mendapatkan hak opstal, seseorang harus mem- bayar kerugian kepada Raja tiap-tiap tahun. Besarnya 1/15 (seperlimabelas) dari harga tanah itu untuk opstal selama- lamanya, dengan 1/20 untuk opstal dalam jangka waktu terba- tas. Besarnya harga tanah untuk menetapkan besarnya peng- ganti kerugian kepada raja ditetapkan tiap-tiap 10 tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan naik turun- 107
Mochammad Tauchid nya harga tanah selama waktu tersebut. Di dalam perjanjian pemberian hak opstal diterangkan juga beberapa hal, di antaranya mengenai cara-cara pemba- yaran kerugian, denda, dan penyerahan hak opstal kepada orang lain, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pemberian hak opstal ini, maka pera- turan lama, yaitu pemberian tanah untuk keperluan bangunan- bangunan dan perumahan dengan hak erfpacht (erfpacht voor huizenbouw) dapat diganti dengan hak opstal ini. V. Hak Erfpacht di Daerah Swapraja di Luar Jawa dan Madura Pemberian erfpacht di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura diatur dengan Undang-Undang Erfpacht Stbl. 1919 No. 61. Maksudnya sebagai pengganti Undang-Undang Kon- sesi yang lama, karena dalam perjanjian konsesi ternyata ter- dapat beberapa keberatan-keberatan dari pihak Konsesiona- ris. Keberatan utama ialah karena hak konsesi tidak disertai hak benda, dan dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman bila diperlukan untuk memperbesar modalnya. Dengan adanya hak erfpacht (dengan hak benda- benda) terdapat jaminan yang lebih kuat, dan memberi ke- mungkinan perkembangan modal. Keberatan lainnya atas beberapa hal yang terdapat dalam Undang-undang konsesi ialah adanya sistem yang harus dianut bahwa tanah konsesi meliputi kampung penduduk yang harus dijamin tanahnya untuk waktu itu dan waktu yang akan datang. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya penduduk kampung yang harus dijamin kepemilikan tanah- 108
Masalah Agraria di Indonesia nya. Peraturan itu dianggap sangat merugikan karena dianggap menghalang-halangi kebebasan konsesionaris dalam mengu- sahakan perluasan onderneming-nya. Hal semacam itu juga sangat mudah menimbulkan perselisihan dan pertentangan antara penduduk dengan pihak onderneming, karena masing- masing harus dipenuhi kepentingannya. Sebaiknya, kalau hal itu sudah diatur sebelumnya saat pemberian konsesi supaya ada pemisahan antara tanah yang khusus untuk kepentingan konsesi dan yang diperuntukkan bagi penduduk kampung. Hal semacam itu sudah pernah diajukan oleh Residen Sumatera Timur (W. M. J. Michielsen), yang maksudnya supaya tanah untuk kepentingan rakyat tidak lagi diambil dari daerah kon- sesi, tetapi di luarnya. Pendapat ini tidak disetujui oleh pihak kepala-kepala pemerintahan. Karena dengan begitu berarti hak-hak penduduk dalam daerah konsesi yang terjamin dalam perjanjian akan dilanggar. Sistem lama yang dipakai dalam memberikan kewajiban kepada Konsesionaris untuk menjamin kepentingan penduduk akan tanah adalah akibat kelalaian Sultan pada waktu membe- rikan konsesi yang pertama yang tidak menyediakan tanah untuk kepentingan penduduk. Semestinya harus disediakan dahulu, sedang kelebihannya baru diberikan untuk konsesi. Tanah yang luas itu diberikan sebagai konsesi, dengan tidak terbatas, dan kepada Konsesionaris diwajibkan menyediakan tanah dalam lingkungan konsesi untuk kepentingan pertanian rakyat secara bergiliran. Sedikitnya penduduk pada waktu itu, dan belum diketahui akan kemungkinan perkembangan onderneming selanjutnya, tindakan itu dikatakan dapat dima- afkan. Sistem ini kemudian harus terus dipertahankan, setelah ternyata kemudian hampir seluruh tanah Sumatera Timur 109
Mochammad Tauchid jatuh ke tangan orang asing sebagai konsesi. Untuk menjamin hak-hak penduduk, maka hak-hak pen- duduk di daerah konsesi tidak disangkutpautkan dengan pihak konsesionaris. Untuk itu, maka tiap-tiap pemberian konsesi harus diadakan penyelidikan terlebih dahulu dengan seksama, sampai di mana izin itu dapat diberikan, mengingati kepen- tingan penduduk waktu itu dan persediaan untuk waktu yang akan datang. Kalau memang pemberian itu tidak bertentangan dengan kepentingan di atas, artinya masih ada tanah untuk penduduk yang cukup buat waktu itu dan persediaan untuk waktu yang akan datang, sisanya itulah yang diberikan untuk konsesi. Pihak konsesionaris merasa tidak mendapat ketentuan haknya, serta kemungkinan perkembangannya, karena selalu bertambahnya penduduk yang harus disediakan tanahnya. Hal ini dianggap akan menghalang-halangi perkembangan dan perluasan onderneming. Untuk daerah Deli, peraturan lama yang sudah terlanjur terpaksa dijalankan terus, karena sebagian besar tanah dalam daerah itu sudah diberikan pada konsesi dan merupakan onderneming-onderneming yang satu dengan yang lainnya saling berbatasan. Tidak ada tanah lagi terluang di luar konsesi yang dapat disediakan khusus untuk keperluan penduduk. Ter- paksa rakyat yang sudah ada dalam daerah Konsesi itu tidak dapat disia-siakan haknya. Keberatan-keberatan lainnya mengenai hak konsesi ialah waktu dan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan hukum- nya. Demikian di antaranya pertimbangan-pertimbangan dan keberatan-keberatan kaum pemodal tentang peraturan-pera- turan yang terdapat dalam hak konsesi. 110
Masalah Agraria di Indonesia Pemberian erfpacht di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura pokoknya mengenai dasar yang dipakai untuk erfpacht daerah Gubernemen, seperti terdapat dalam Stbl. 1914 No. 367. Mulai berlakunya peraturan erfpacht ini (me- nurut Gouvernements Besluit 2 Februari 1919 No. 51, Stbl. 1919 No. 61), kalau perlu tidak bersamaan untuk seluruh da- erah luar Jawa, tetapi daerah demi daerah, atau bagian daerah demi bagian daerah, menurut waktu yang telah ditentukan oleh Gubernur Jendral. Untuk Swapraja dan dengan Korte Verklaring, Gubernur Jendral dapat segera menetapkan. Teta- pi untuk daerah Swapraja dengan Kontrak Panjang, memer- lukan lagi peraturan tambahan. Perjanjian-perjanjian Erfpacht ini tidak memakai apa yang tersebut dalam perjanjian konsesi tetapi dengan peraturan yang baru, atas pengalaman yang lama. Pemberian hak erfpacht yang berdasarkan Keputusan Pemerintah 26 Oktober 1916 No. 32 (Bijbl 9025) lebih menguntungkan hak konsesi. Pemberian hak erfpacht oleh Raja harus mendapat izin dari Hoofd van Gewestelijk Bestuur berdasarkan peraturan- peraturan yang sudah ditentukan, yaitu harus mengingat ke- pentingan Swapraja, kepentingan penduduk, dan kepentingan umum lainnya. Dalam mempertimbangkan permintaan erfpacht, kepala pemerintahan daerah harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jendral atau Direktur B.B. Erfpacht diberikan untuk jangka waktu yang tidak boleh lebih dari 75 tahun, tetapi bilamana perlu dapat diperpanjang lagi. Luas tanah yang diberikan sebanyak-banyaknya 3500 (tiga ribu lima ratus) ha seperti untuk konsesi. Menurut perjanjian tidak diperbolehkan pemakaian tanah 111
Mochammad Tauchid menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam perjanjian, yaitu hanya untuk keperluan perusahaan pertanian saja. Ba- ngunan-bangunan rumah dan lain-lain tidak diijinkan selain untuk keperluan pertanian. Besarnya kanon (harga sewa) ditetapkan minimum f 1, - (satu rupiah) tiap-tiap tahun tiap hektarenya. Tetapi bilamana ada alasan yang cukup, mengingat keadaan tempat, dengan pertimbangan Direktur Departemen B. B. dapat dikurangi dari jumlah tersebut. Dapat juga besarnya kanon ditaksir saja me- nurut taksiran luasnya tanah yang diberikan dengan erfpacht, kalau tidak dapat menunjukkan luasnya tanah dengan gambar yang tepat. Peraturan-peraturan lainnya mengenai erfpacht ini sama seperti yang terdapat dalam peraturan erfpacht umumnya (tentang pertambangan yang ada dalam daerah erfpacht itu, tentang larangan menanam opium dan sebagainya). Dengan hak konsesi, erfpacht dan sebagainya, maka di daerah Suma- tera saja terdapat onderneming seperti tertera dalam daftar berikut. Banyaknya onderneming dan luasnya (ha) yang ditanami di Sumatera tahun 1938 Daerah a y n k a y n a B ) a h ( a y n s a u L % s a u l a t a r - a t a R g n i m e n r e d n o i m a n a t i d g n a Y % g n a y a t a r - a t a R p a i t i m a n a t i d g n i m e n r e d n o g n a y % a t a r - a t a R Aceh Sumatera Timur Tapanuli Sumatera Barat Riau Jambi Palembang Bengkulen Lampung Bangka dan Bliton 105 267 55 47 40 21 26 12 32 2 607 110.796 841.801 29.503 55.801 3.498 61.190 54.168 23.784 69.109 200 1.249.850 8,9 67,3 2,4 4,9 4,5 4,3 0,3 1,9 5,5 - 100 1.055 3.155 537 1.310 1.395 2.083 167 1.982 2.160 100 2.059 47.730 374.882 12.670 13.706 18.998 1.049 15.145 5.339 26.328 40 515.887 9,2 82,7 2,5 2,7 3,7 0,2 2,9 1,- 5,1 - 100 455 1.404 250 475 292 50 582 445 823 20 850 112 p a i t i m a n a t i d g n i m e n r e d n o 43,1 44,5 42,9 22,4 34,- 279, 22,4 22,4 38,1 20,- 41,3
Masalah Agraria di Indonesia Luas (ha) dan macam hak tanah yang diberikan kepada orang asing untuk pertanian di Jawa Madura Tahun 1929 1928 1927 1926 1925 Tanah partikelir 607.425 598.112 574.109 552.310 518.688 Erfpacht pertanian besar 563.433 602.183 662.593 690.030 689.733 Sewaan dari rakyat 196.441 199.742 226.776 209.044 203.568 Onderneming di Vorstenlanden 85.154 70.766 70.674 70.550 70.068 Erfpacht pertanian kecil 3.028 3.493 4.232 5.262 5.967 Jumlah 1.455.481 1.474.296 1.538.384 1.527.196 1.488.024 Luas Jawa dan Madura Tahun 1929 1928 1927 1926 1925 Tanah partikelir 1424 1546 2186 1972 2003 Konsesi pertanian Gubernemen Swapraja 146.292 116.792 192.526 189.180 188.097 1.141.368 1.147.958 1.151.505 1.234.027 1.084.901 Erfpacht pertanian besar Daerah Gub. 879.711 1.007.824 931.279 925.066 870.499 Daerah Swpr 88.151 124.415 175.380 222.381 224.627 Erfpacht pertanian kecil 291 258 246 251 262 Jumlah 2.436.070 2.569.571 2.453.122 2.402.097 2.191.529 Di situ nampak bahwa daerah Sumatera Timur-lah yang paling luas onderneming-nya, merupakan 2/3 dari luasnya onderneming di seluruh Sumatera. Tanah onderneming yang ditanami di daerah itu kira-kira ¾-nya luas onderneming yang ditanami di seluruh Sumatera. Onderneming di daerah tersebut termasuk yang paling baik (intensif) diusahakan dan dibandingkan dari onderneming di seluruh Sumatera lainnya. Onderneming di Jawa lebih banyak yang diusahakan daripada di Sumatera. Tetapi di Jawa Barat lebih banyak yang tidak diusahakan daripada di Sumatera Timur, karena banyak- nya tanah-tanah partikelir yang tidak semua diusahakan. Dalam grafik di belakang nampak bahwa persediaan tanah untuk keperluan onderneming sebagai tanah cadangan sangat luas di samping rakyat yang mempunyai tanah untuk perta- nian baik di Sumatera maupun terutama di Jawa. Hal ini dise- babkan rendahnya kanon/cijns sekalipun tanah itu dijadikan cadangan berpuluh-puluh tahun tidaklah rugi. 113
Mochammad Tauchid VI. Jaminan untuk Mendapatkan Tenaga Keperluan Eksploitasi Tanah Pemberian hak atas tanah memerlukan jaminan untuk mendapatkan tenaga mengerjakan tanah tersebut. Pemberian hak konsesi diikuti dengan "Undang-Undang Kuli" dengan poenale sanctie-nya (kekuasaan yang diberikan untuk meng- hukum kuli yang tidak memenuhi kontraknya). Tanah yang membentang dan uang yang beronggok- onggok masih meminta tenaga untuk menggali dan menum- buhkan kekayaan alam. Maka erat hubungannya soal pembe- rian tanah dengan pemberian jaminan tenaga. Jika kelangsungan onderneming gula di Yogyakarta dan Surakarta dulu dijamin tenaga 'herendienst', sedang di Suma- tera Timur dengan "Koeli Ordonnantie". Sejak berdirinya Deli Maatschaapijj di Sumatera Timur pada tahun 1869, untuk membuka onderneming dari tanah yang berupa belukar itu, memerlukan tenaga yang harus didatangkan dari daerah lain. Karena penduduk di daerah itu sangat sedikit dan juga para penduduk aslinya kurang suka bekerja sebagai kuli onderne- ming yang harus teratur waktunya. Mereka "kurang cakap" untuk menjadi kuli onderneming. Pada mulanya, onderne- ming mempergunakan tenaga-tenaga di daerah itu. Setelah makin lama makin banyak tenaga yang diperlukan, onderne- ming mendatangkan kuli-kuli Tionghoa. Mula-mula dari Singapura dan Penang, kemudian mencari sendiri langsung dari Tiongkok. Antara tahun 1880, tiap-tiap tahun didatang- kan kuli-kuli bangsa Tionghoa 8000 orang untuk onderne- ming tembakau dan tambang. Baru beberapa tahun kemudian didatangkan kuli-kuli dari Jawa. Setelah itu menyusul tanaman-tanaman lainnya, seperti 114
Masalah Agraria di Indonesia kopi, karet, teh dan sebagainya. Onderneming makin luas, keperluan tenaga kuli menjadi masalah yang lebih penting lagi. Orang-orang Tionghoa dianggap sangat baik dan cakap untuk pekerjaan ini, terutama perkebunan tembakau. Boleh dika- takan, perusahaan tembakau di Deli menjadi demikian besar- nya tidak lain karena tenaga mereka itu. Di waktu perang dunia pertama tahun 1919/1918, Suma- tera Timur terpaksa tidak mendatang kuli dari bangsa Tiong- hoa. Perkebunan tembakau mengalami kesulitan yang besar. Tetapi akhirnya ternyata kuli-kuli dari Jawa yang dapat dida- tangkan secara besar-besaran, sangat baik juga untuk bekerja di perkebunan tembakau. Karena itu, sesudah perang dunia pertama, makin berkurang mendatangkan pekerja-pekerja bangsa Tionghoa. Akhirnya pada tahun 1932 sudah tidak lagi mendatangkan pekerja-pekerja dari bangsa Tiongkok, karena sudah tidak perlu lagi. Cukup mendatangkan kuli dari Jawa yang bersedia bekerja di onderneming tembakau dari onder- neming lainnnya di Sumatera. Selama setengah abad lebih, dari 300.000 orang Tionghoa telah didatangkan di onderne- ming Sumatera Timur, sebagian sudah dikembalikan karena habis waktunya. Berhubung dengan keperluan dan pemakaian tenaga itu, Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan untuk menjamin tenaga bagi onderneming-onderneming baru yang memerlukan tenaga yang dapat bekerja untuk beberapa tahun dengan kontrak yang panjang (langjarig contract). Beribu-ribu kuli yang didatangkan dari Jawa yang dipe- kerjakan untuk membuka hutan yang lebat dan belum didiami manusia untuk dijadikan perkebunan. Untuk mengurangi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pihak onderne- ming kepada para pekerjanya seperti diterlantarkan dan hidup 115
Mochammad Tauchid dalam hutan karena dianggap kurang cakap, maka pada tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Koeli-ordo- nnantie. Awalnya hanya berlaku bagi daerah Sumatera Timur, kemudian menjamur juga di daerah-daerah lainnya. Dalam ordonansi Kuli ini diatur perjanjian tertulis yang menyebutkan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, lamanya perjanjian kerja, upah, dan lain-lain. Kewajiban kuli harus bertindak seba- gai pekerja yang baik-baik dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan onderneming jika tidak dengan izin kuasa kebun. Pihak onderneming diwajibkan memperlakukan kuli-kuli ini dengan baik, memberi upah yang tentu, penjagaan kesehatan, dan berkewajiban mengembalikan kuli itu ke tanah asalnya dengan ongkos onderneming kalau kontraknya habis. Pihak onderneming memerlukan jaminan bahwa kuli-kuli itu tidak lari sebelum kontraknya habis. Biasanya ditentukan waktu kontrak 3 tahun. Ketentuan waktu kontrak dianggap tidak membawa hasil, karena tidak ada ketentuan hukuman (sanctie) yang mengancam bagi siapa yang meninggalkan kewajiban dengan semau sendiri. Sebab itu ditetapkan satu peraturan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mening- galkan kewajibannya tersebut dalam kontraknya maka akan dihukum dengan hukuman kerja 3 bulan (tanpa bayaran, hanya mendapat makan). Kuli itu bisa dipaksa (termasuk dengan kekerasan) untuk kembali bekerja sampai habis kon- traknya. Pada pihak onderneming ada juga ancaman, jika mengusir kuli dengan semaunya atau tidak memenuhi kewaji- bannya terhadap kuli, maka onderneming dihukum denda f 100 atau hukuman penjara. Tentu saja berbeda arti hukuman ini bagi onderneming dengan yang dikenakan kepada kuli se- bagai perampasan hak asasi kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai 116
Masalah Agraria di Indonesia dengan kekuasaan menghukum terhadap kuli. Ordonansi kuli dengan poenale sanctienya itu sebagai pengesahan perbu- dakan, di mana kuli-kuli tidak lain diperlakukan sebagai budak belian. Cerita penghidupan "kuli kontrak Deli" merupakan cerita sedih dan dahsyat yang cukup membuat bulu roma berdiri. Poenale Sanctie yang terkenal itu kemudian menggoncangkan masyarakat, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda. Ordonansi kuli dengan poenale sanctie-nya dikatakan untuk perbaikan kedudukan kuli-kuli, mengenai jam bekerja, waktu istirahat, pengembalian ke tanah asalnya, namun diper- gunakan sewenang-wenang oleh pihak onderneming. Kuli-kuli itu diperlakukan sebagai budak belian. Perbaikan yang lebih dengan adanya kemerdekaan bagi kuli-kuli selalu mendapat tantangan dari pihak onderneming yang merasa terancam kedudukan dan keselamatannya dengan kemerdekaan kuli- kuli. Pada tahun 1889 diadakan perubahan atas beberapa pera- turan dalam Ordonansi Kuli, di mana ditetapkan bahwa kuli- kuli dari Jawa tidak diharuskan mengikat kontrak menurut ordonansi kuli-kuli. Mulai diusahakan bagaimana jalannya supaya tetap mendapat tenaga kuli yang cukup dengan tidak memakai kontrak perbudakan yang kurang baik namanya itu. Usaha yang dijalankan di antaranya menganjurkan kuli-kuli membawa keluarganya dari Jawa. Dengan begini maksudnya agar kuli-kuli betah menetap dan tinggal untuk selama-lama- nya di daerah onderneming untuk bekerja padanya. Untuk pengawasan diangkat Inspektur Pangawasan Kerja (Arbeidsinspecteur) di Medan dan dua Adjunct Inspecteur di Tebingtinggi dan Binjai. Namun dengan tenaga-tenaga penga- wasan ini belum juga dicapai maksud untuk mengawasi dan 117
Mochammad Tauchid mengurangi perbuatan yang memberatkan kuli-kuli oleh pihak onderneming. Pada tahun 1909 didirikan Kantor Pengawasan Kerja untuk daerah Luar Jawa, dengan beberapa pegawai yang berkewajiban untuk mengawasi secara teliti hubungan kerja antara kuli-kuli dengan onderneming dan menerima penga- duan-pengaduan, baik dari kuli maupun pihak perkebunan. Tuntutan untuk mengubah ordonansi kuli pada tahun 1910 dengan secara radikal tidak dapat disetujui oleh Peme- rintah. Pada tahun 1911 diadakan Peraturan Kerja Merdeka (Vrije Arbeidsregeling), dengan peraturan yang ringkas, me- nentukan kewajiban-kewajiban pihak onderneming terhadap kuli-kulinya. Di antaranya dengan adanya ancaman hukuman denda f 100 bagi yang melanggarnya, dan diberi kemungkinan bagi kuli-kuli untuk melepaskan kontraknya. Pihak onderne- ming sangat keberatan dengan peraturan ini dan menghendaki tetap adanya hukuman bagi kuli-kuli yang ingkar terhadap kontraknya. Pada permulaanya sedikit sekali orang yang bekerja seba- gai "kuli merdeka". Tetapi lambat laun makin banyak kuli-kuli merdeka yang ternyata sama hasilnya bagi onderneming di- bandingkan dengan pemakaian "kuli kontrak". Pada perubahan Ordonansi Kuli tahun 1915 straf sanctie tetap dipertahankan. Tetapi ada beberapa perubahan, seperti lamanya kontrak dapat dikurangi. Gubernur Jendral dapat menghilangkan ketentuan hukuman itu bila keadaan tidak menghendaki. Pemerintah sendiri pada tahun 1919 mulai condong kepa- da pihak yang menghendaki dihapusnya ordonansi kuli. Pen- dapat ini muncul sebab untuk keperluan onderneming menda- patkan kuli cukup dipenuhi dengan jalan pemboyongan. 118
Masalah Agraria di Indonesia Maksud itu terhalang karena malaise pada kira-kira tahun 1920, kekurangan tempat tinggal dan biayanya dianggap ter- lalu besar. Karena itu kembali lagi kepada peraturan yang lama. Parlemen Negeri Belanda turut campur dalam soal per- tentangan mengenai penghapusan poenale sanctie. Muncul suara dalam Tweede Kamer untuk segera menghapuskan poe- nale sanctie. Terutama bagi onderneming tembakau di Deli yang mengalami perubahan dengan seketika pada tahun 1931 karena putusan Amerika Serikat. Dalam perubahan Tarief wet di Amerika Serikat diusulkan supaya tidak lagi menerima pro- duksi dari hasil kerja paksa (forced labour), juga yang muncul dari bantuan "indentured labour" dengan kerja paksa menurut poenale sanctie itu. Pada waktu peraturan ini akan dijadikan Undang-Undang pada tahun 1925, dianjurkan kepada Hindia Belanda supaya sejak sat itu Ordonansi Kuli ditinjau 5 tahun sekali dan sejak taun 1930 supaya berangsur-angsur dapat dikurangi sedapat mungkin, dan ditetapkan penghapusannya. Untuk menarik supaya kuli-kuli dapat tetap (lama) bekerja pada onderneming, kepada kuli-kuli yang sudah berkeluarga dan sudah bekerja lima tahun diberi rumah sendiri sekadar- nya. Peninjauan Ordonansi Kuli yang pertama pada tahun 1931 diputuskan mulai mengurangi jumlah kuli-kuli dengan kontrak. Bagi onderneming-onderneming yang dibuka sejak tahun 1921, mulai tahun 1936 ditetapkan: 50% dari pekerjanya ter- diri dari kuli yang tidak kontrak (vrije arbeiders). Keberatan yang selalu ada pada pihak onderneming ialah kekhawatiran bahwa dengan kemerdekaan kuli-kuli itu nanti akan dengan mudah mondar-mandir dari satu onderneming ke onderne- ming lainnya. Untuk menjaga hal ini, pada tahun 1931 di Me- dan didirikan Kantor Pendaftaran (Registratie Kamer). Kantor 119
Mochammad Tauchid ini mencatat semua orang-orang yang akan diterima bekerja pada salah satu onderneming, dengan mendaftar semua kuli sekaligus "cap jempolnya" (dactyloscopisch signalement). Semua kuli di Sumatera Timur kemudian harus didaftarkan dengan tanda cap jempol oleh Dactyloscopish Bureau. Biro ini sebagai badan partikelir dari onderneming yang bekerja sama dengan kantor Pendaftaran Pemerintah. Semua kuli yang meminta pekerjaan harus diselidiki, apakah orang itu pada waktu yang terakhir bekerja pada onderneming atau tidak. Kalau betul, bagaimanakah pekerjaannya di situ, apakah ia bekerja dengan baik-baik, atau lari dari onderneming. Kuli yang lari dari satu onderneming, tidak akan diterima di onder- neming-onderneming itu. Dengan begitu, maka jalan untuk "melarikan diri" tidak ada. Semua onderneming menutup pin- tu, begitu pula untuk melepaskan diri dari daerah dan pulang ke Jawa, penjagaannya rapi dan teratur. Ordonansi Kuli dihapuskan dan diganti dengan peraturan lainnya yang dapat mencapai maksudnya dengan jalan lain. Tiap-tiap penerimaan kuli onderneming harus membayar ke- pada Kantor Pendaftaran, begitu juga kuli harus membayar tiap-tiap bulan kepada Kantor tersebut. Uang ini tiap tahun dibagikan di antara mereka yang mendatangkan kuli dari Jawa. Kantor pendaftaran ini hanya bekerja untuk onderneming- onderneming di Sumatera Timur, karena dianggap di daerah- daerah lainnya belum memerlukan kuli-kuli dengan cap jem- pol itu. Lambat laun onderneming-onderneming mendapatkan dengan mudah kuli-kuli merdeka, yang baik-baik, dan cakap bekerja. Pada tahun 1929 masih terdapat 86,5% dari sejumlah kuli di Sumatera Timur sebagai kuli kontrak, sedang yang 13,5% 120
Masalah Agraria di Indonesia kuli yang tidak kontrak. Pada tahun 1934 keadaan sudah berganti yaitu 3,7% kuli kontrak dan 96,3% sebagai kuli mer- deka. Tetapi pada waktu itu jumlah kuli sudah berkurang separonya, sampai menjadi 167.000 orang. Di antara kuli yang tinggal itu termasuk kuli-kuli yang baik, kuli-kuli yang tidak mempunyai pikiran untuk lari. Banyaknya orang Jawa yang minta pekerjaan mempercepat penghapusan kontrak poenale sanctie. Tanpa melalui paksaan dan tidak perlu diikat, onder- neming sudah cukup mendapatkan pekerja, sebab saat itu sangat sulit mencari penghidupan di Indonesia, khususnya di Jawa. Ordonansi Kuli tahun 1936 menghabisi kontrak poenale sanctie. Sebagai penghabisan dijalankan perusahaan perta- nian dan kerajinan, dan tidak boleh lagi untuk perdagangan dan pengangkutan. Waktu kontrak dikurangi menjadi 2 tahun dan tidak diperkenankan memperpanjangnya. Pada 1 Januari 1940 onderneming-onderneming lama yang dibuka sebelum tahun 1921, harus sudah memakai 100% kuli merdeka. Se- dangkan untuk onderneming-onderneming yang dibuka sesu- dahnya ditentukan waktu untuk menetapkan hal tersebut. Hanya onderneming-onderneming yang dibuka tahun 1931 sampai 1941 yang masih diperbolehkan memakai kuli kontrak 50% dari jumlah semua kuli sesudah tahun 1942. Mulai tahun 1940 dari jumlah 250.000 kuli di sana sebagian masih terdiri dari kuli-kuli kontrak. Keberadaan Ordonansi Kuli dianggap sudah tidak perlu. Awalnya, para kuli ini perlu diperlakukan dengan keras oleh tuan-tuan onderneming. Maka dipersiap- kanlah mandor-mandor yang menjilat majikannya dan ber- buat keras terhadap kuli-kuli yang baru datang dari Jawa, yang belum biasa hidup dan bekerja di onderneming. Namun, lama- 121
Mochammad Tauchid kelamaan setelah mendapat tenaga kuli-kuli yang baik dengan latihan kekerasan, kuli yang taat, rajin bekerja, dan tidak suka lari, maka kekerasan itupun dihentikan. Kalau dulu poenale sanctie diadakan untuk menjamin para kuli tetap dan terikat, setelah malaise karena berlebih-lebihan orang mencari peker- jaan dan malah minta diikat katanya, maka cara kontrak diang- gap sudah tidak perlu lagi. Toh sudah berlebih-lebihan menda- patkan kuli. Kemelaratan dan kelaparan rakyat terutama di Jawa, menguntungkan onderneming. Sebab itu banyak pena- waran tenaga yang minta pekerjaan. Kuli-kuli itu dikatakan mendapat upah yang cukup untuk hidup yang layak. Banyak di antara mereka yang mempunyai sepeda, mesin jahit, ba- rang-barang mewah (lux), dan suka menabung; satu hal yang luar biasa bagi orang Jawa katanya. Tidak seperti halnya dengan kuli-kuli orang Tionghoa yang sudah biasa menabung. Mereka selalu mengirim uang kepada keluarganya di Jawa. Satu tanda bahwa di sana merupakan masyarakat buruh yang teratur dan sehat. Kaum modal menepuk dada dan mengata- kan: "Siapa bilang kehidupan di onderneming jelek? Lihatlah, 75% dari jumlah kuli-kuli yang dikembalikan ke Jawa karena habis kontraknya, pulang kembali ke onderneming! Bukankah itu tandanya bahwa penghidupan di onderneming baik?" Memang, tuan-tuan boleh menepuk dada karena sudah berjasa membuat dunia ini menjadi kandang orang miskin yang bersedia digiring ke onderneming untuk turut memeras ke- ringat bagi kekayaan Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menepuk dada dan bangga di hadapan lautan manusia yang berjongkok minta pekerjaan dan bersedia menerima upah sekadar untuk penyambung nyawa dan mendapat sesuap nasi sambil mene- rima upah cambuk dan palu. 122
Masalah Agraria di Indonesia Pembela onderneming dan poenale sanctie-nya menga- takan bahwa berlakunya poenale sanctie bukanlah hal yang mengherankan. Kalau dilihat ke belakang bahwa pada permu- laan pembukaan onderneming dari hutan belukar, mereka memerlukan tenaga yang diikat dengan kontrak untuk dapat bekerja dengan baik di atas pengawasan yang keras. Tetapi sesudah itu, lambat laun dengan sendirinya, makin kurang keras dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Satu hal yang dibesar-besarkan oleh percakapan dan tulisan dan dijadikan bahan oposisi dan agitasi politik yaitu kalau memang waktunya sudah datang akan hilang dengan sendiri. Dan akhirnya berla- kulah Peraturan Kerja Merdeka tahun 1911. Waktu Ordonansi Kuli itu berangsur-angsur akan dikurangi tahun 1938, terha- lang oleh beberapa keadaan. Rancangan ke arah itu dikirimkan kepada kaum onderneming, tetapi mereka berkeberatan dengan rancangan tersebut. Mereka menganggap bahwa ran- cangan itu akan membahayakan kedudukan dan perkem- bangan onderneming. Pada tahun 1940 rencana itu belum juga dibawa ke Dewan rakyat (Volksraad), dan karena an- caman perang maka soal itu tidak dapat lagi dibicarakan. Untuk mencari kuli, orderneming mengunakan berma- cam-macam cara. Mayoritas penduduk di Jawa adalah petani, pada umumnya para petani ini tidak mudah meninggalkan daerahnya. Bahkan berat juga meninggalkan kampung ha- laman dan desanya, sekalipun keadaan penghidupannya su- dah sangat mendesak. Hanya di beberapa daerah yang sangat padat penduduknya, yang hidupnya sudah sangat sukar, ka- dang-kadang orang terpaksa meninggalkan tempat kediaman- nya untuk merantau ke tempat lain mencari sesuap nasi, dengan maksud kemudian akan kembali ke kampung halaman- 123
Mochammad Tauchid nya. Karena sebab ini pula makanya onderneming mencari jalan dengan mengadakan penghubung antara onderneming dengan orang-orang desa untuk memikat mereka agar tertarik menjadi kuli. Pemikatan (werving) untuk menjadi kuli ini pertama kali dikerjakan oleh badan-badan partikelir yang bertujuan men- cari untung dengan menjual kuli-kuli yang didapat dari desa- desa di Jawa kepada onderneming. Mereka menerima pesanan dari onderneming untuk menyerahkan kuli dengan upah (har- ga pembelian kuli) yang tidak kecil. Mereka berusaha dengan segiat-giatnya dan dengan segala akal untuk memikat para petani, meskipun itu dilakukan dengan bujuk dan tipuan. Adakalanya dengan menipu bahwa orang itu akan diajak untuk menemani pergi haji ke Mekah. Ketika sampai di Belawan, dika- takan supaya mereka turun dulu dan menunggu waktu be- rangkatnya. Tetapi tahu-tahu dimasukkan ke dalam los untuk seterusnya digiring ke onderneming dan dipaksa bekerja seba- gai kuli. Berbagai macam cara dijalankan termasuk dengan bujuk, tipu, culik, dan serobot. Saat itu sangat ramai dibicara- kan di desa-desa kasus penculikan orang-orang yang akan dijadikan korban dan dijadikan alas (tumbal) membuat jem- batan dan akan dijadikan korban mangsa Nyai Blorong (ular besar yang bersisik emas) di Deli. (Nama Deli diartikan Suma- tera Timur, atau daerah onderneming di luar Jawa). Pemerasan dan penindasan dijalankan terhadap orang- orang yang terkena perangkap penculikan. Mereka diangkut dari depot pengumpulan di salah satu tempat, lalu dibawa ke tempat pelabuhan dengan gerbong kereta api tertutup. Seperti kerbau dan lembu yang akan dibawa ke tempat pembantaian. Sesampainya di pelabuhan dimasukkan ke dalam los gudang 124
Masalah Agraria di Indonesia yang tertutup supaya mereka tidak dapat lari. Setelah mereka disuruh (dipaksa) menandatangani kontrak, barulah tahu bahwa mereka terjebak dan akan menjadi mangsa tengkulak pedagang kuli. Tapi apa boleh buat, ibarat ikan sudah masuk lukah (perangkap). Tidak dapat lagi melepaskan diri, menyerah kepada takdir, dari orang yang biasanya sehari-harinya beker- ja dengan merdeka, jadilah mereka kuli kontrak dan budak belian yang dijual oleh pedagang manusia. Perdagangan "bu- dak belian" berjalan pada abad ke 20. Budak belian gelap yang diketahui oleh Pemerintah. Sejak tahun 1896 Pemerintah Hindia Belanda ikut campur dalam usaha pencarian kuli. Kepada pegawai diinstruksikan untuk turut mengawasi pengangkutan orang-orang ke pela- buhan. Tetapi pekerjaan ini tidak membawa perubahan apa- apa, karena tidak jarang pegawai mendapat suap dari pedagang kuli. Jual beli kuli ini berlaku sampai tahun 1909. Selanjutnya diatur agar "emigran" (orang-orang pindahan) itu berhu- bungan dengan pihak pemerintah. Kontraknya dibuat di muka Komisaris Pemikat (Wervings Commissaris) sebelum mereka berangkat berlayar. Peraturan-peraturan itu ternyata masih lemah sekali untuk dapat memberantas jual beli kuli. Penggu- naan tipuan dan bujukan masih terus berlaku seperti yang sudah-sudah. Kaum onderneming akhirnya berusaha mendapatkan kuli sendiri. Lalu pada tahun 1912 Deli Planters Vereeniging men- dirikan Kantor sendiri di beberapa tempat di Jawa yang bebe- rapa tahun kemudian mendirikan Kantor yang dinamakan Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK). ADEK ini menugaskan orang-orang untuk masuk ke desa- desa mencari para petani untuk dijadikan calon kuli. Dia men- 125
Mochammad Tauchid dapat upah menurut banyaknya calon kuli yang dibawanya ke ADEK. Kantor ini dalam praktiknya menjalankan cara yang sudah-sudah, karena upahnya ditetapkan menurut jumlah kepala, maka agen ADEK tidak segan-segan menjalankan akal dan tipu muslihat untuk mendapatkan orang sebanyak- banyaknya. Selain memaksa agen-agen itu, ada lagi cara pemikatan dengan mempergunakan orang yang sudah lama bekerja di onderneming yang terkenal dengan "laokehwerving", yang ternyata berhasil memuaskan bagi onderneming, dan mengu- rangi nama buruk onderneming. Seorang kuli yang sudah lama bekerja di onderneming (laokeh) diberi perlop pulang ke desa asalnya, dengan diberi surat yang menerangkan bahwa dia kembali ke Deli boleh membawa sanak saudaranya atau teman- teman se-desanya untuk bekerja di onderneming. Di desa itu dia bercerita tentang penghidupan di onderneming yang baik- baik, menyenangkan, dan menunjukkan dirinya sebagai con- toh serta bukti penghidupan yang baik, dengan menunjukkan sebagai orang yang berada karena pengabdiannya kepada kaum pemodal. Untuk dijadikan bukti dan pameran, waktu berangkatnya ke Jawa dibelikan atau dipinjami pakaian yang baik-baik, dan sekadar uang dengan minta ganti orang yang akan dibawanya nanti. Sesudah mendapat orang yang tertarik dengan ceritanya itu, dia menyerahkan ke tempat pengumpulan orang-orang yang terpikat tersebut (werfdepot) kepada yang berdekatan untuk menguruskan keberangkatannya nanti. Orang yang baru (sinkeh), sesampainya di Deli, tidak terus disuruh bekerja dan menandatangani kontrak, tetapi disuruh melihat-lihat dulu keadaan di onderneming. Bagaimana kehi- 126
Masalah Agraria di Indonesia dupan kuli-kuli yang lama, baik yang bekerja dengan kontrak maupun yang bekerja dengan tiada kontrak. Bilamana setuju, lalu disuruh menandatangani kontrak dan menjadi kuli on- derneming. Kalau tidak, onderneming akan memberi biaya untuk memulangkan mereka kembali. Dalam praktiknya, orang-orang itu tidak terlepas dari tekanan untuk mau menerima kontrak tersebut, sebab mereka sudah terlanjur datang di sana. Kesempatan untuk kembali dengan ongkos yang diberikan onderneming itu adalah hal yang mustahil diberikan. Untuk pulang sendiri pun tiada pengantarnya. Hal itu sudah cukup untuk tidak memungkinkan orang tersebut mencabut kesanggupannya kepada saudara- nya untuk kembali lagi ke Jawa. Akhirnya, terpaksa juga mene- rima untungnya menjadi kuli onderneming atas bantuan dan anjuran saudaranya yang disuruh oleh majikannya mencari kuli tadi. Usaha semacam ini ternyata membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak onderneming. Usaha semacam ini dikatakan seolah-olah onderneming sudah membantu terlak- sananya "pemindahan merdeka" (vrije emigratie) penduduk Jawa ke Sumatera. Pada tahun 1927 onderneming-onderneming bersama- sama mendirikan Badan Emigrasi Merdeka bernama V.E.D.A (Vrije Emigratie van Deli Planters Vereeniging en A.V.R.O.S.)* setelah ditutupnya A.D.E.K. pada tahun 1935, VEDA menjadi satu-satunya badan yang mengerjakan dan menyelenggara- kan "pemindahan" orang-orang dari Jawa untuk onderneming di Sumatera Timur. A.V.R.O.S.= Aglemeene Vereeniging van Rubber Planters ter Ooster van Sumatera. 127
Mochammad Tauchid Pada tahun 1936 diadakan Wervings Ordonnantie, yang mengubah beberapa peraturan tentang pengambilan dan pen- carian kuli. Sejak itu makin banyak kuli-kuli yang bekerja tidak dengan kontrak. Perkembangan dalam usaha mencari kuli ini, dikatakan sebagai langkah awal untuk kemudian hari tidak ada lagi kuli dari Jawa yang bekerja dengan kontrak. Pada tahun 1939 Negeri Belanda meratifikasi (mengesah- kan) putusan Konferensi Perburuhan Internasional (Interna- tional Arbeids Conferentie) pada tahun 1936 tentang Recruit- ing of Indogenous Workers Convention untuk Indonesia, dan menetapkan bahwa cara pencarian kuli seperti yang sudah- sudah dihapuskan dan diganti dengan mengadakan perbaikan syarat-syarat bekerja, perbaikan pengangkutan, dan penem- patan keluarga kuli-kuli di daerah-daerah onderneming. Tetapi karena tidak sempurnanya alat-alat pengangkutan, ser- ta soal-soal lainnya, para kuli tidak dapat mengurus sendiri kepindahannya. Mereka masih memerlukan organisasi yang mengerjakan dan mengatur pemindahan itu. Usaha yang dijalankan oleh maskapai-maskapai tembakau ialah segera mengadakan perbaikan tempat kediaman kuli- kulinya. Dengan memberikan rumah dan sebidang tanah, diha- rapkan dapatlah orang-orang itu sesudah habis kontraknya terus menetap tinggal di situ dan terus bekerja di onderneming. Dengan tidak usah kehilangan biaya lagi untuk mendatangkan kuli yang baru dari Jawa, mereka sudah mendapat tenaga yang cukup. Sambil bekerja di onderneming dengan mendapatkan upah, sebagian waktunya dapat dipergunakan untuk menger- jakan tanahnya sebagai petani untuk mendapat tambahan hasil bagi penghidupannya. Onderneming tahu bahwa para petani 128
Masalah Agraria di Indonesia akan gampang terikat dengan tanahnya daripada dengan ikatan kontrak apapun juga. Maka dengan pemberian tanah (dipinjami) itu terikatlah jiwa orang-orang Jawa itu. Mereka tidak lagi ingin pulang ke Jawa, yang kebanyakan tanahnya di sana sudah dijual. Demikianlah akal onderneming untuk mengharapkan tetapnya kuli-kuli itu bekerja padanya selama- lamanya. Namun lambat-laun ternyata orang-orang sudah lepas kontrak dan mendapat tanah untuk pertanian kembali menjadi petani. Orang-orang ini, tidak lagi dapat dipastikan kedatangan- nya di onderneming. Onderneming merasa kehilangan kuli karena pemberian tanah itu. Lalu dicarilah akal untuk menda- patkan kuli yang setia dan taat serta tidak mau meninggalkan onderneming, yaitu dengan jalan memberikan hadiah (pin- jaman) rumah dengan pekarangannya kira-kira seluas 1710 bau (700 m2) kepada kuli-kuli yang cakap, baik, dan sudah bekerja sedikitnya 5 tahun. Dari pekarangannya itu mendapat tambahan penghasilan, tetapi tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mengerjakannya. Sebagian besar waktunya ma- sih dipergunakan untuk onderneming. Dia dapat mengadakan perjanjian kerja seperti kuli-kuli lainnya, dapat datang bekerja tertentu, mendapat upah yang sama. Dengan rumah dan tanah yang kecil sebagai pinjaman itu dapat terikatlah jiwanya, terikat dengan kampung halamannya yang baru, tidak ingin lagi pu- lang Jawa, apalagi karena sudah berkeluarga. Tetapi karena dari tanahnya itu tidak mendapat hasil yang cukup, masih harus tergantung hidupnya dari onderneming. Terikat dengan tanahnya yang kecil tetapi/dan masih tergantung hidupnya dari onderneming itulah yang menjadikan mereka kuli yang setia selama-lamanya. 129
Mochammad Tauchid Pada tahun 1930 oleh pemerintah didirikan Panitia Pusat Kolonisatie (Centrale Kolonisatie Commite) yang bersama- sama dengan onderneming bekerja dalam urusan penjaminan kebutuhan tenaga onderneming. Penempatan orang-orang di luar daerah onderneming ternyata tidak membawa hasil yang baik bagi keperluan mendapatkan tenaga di onderne- ming. Sebab, ternyata beribu-ribu orang dari Jawa yang ditem- patkan di daerah itu dengan mendapat bagian tanah, akhirnya tidak memikirkan lagi bekerja di onderneming. Dari kuli me- reka telah menjadi penduduk tetap (vaste arbeidersbevol- king), dan ternyata tidak mudah diharapkan menjadi bibit cadangan kuli. Demikianlah riwayat Ordonansi Kuli dengan poenale sanctie-nya sebagai alat penjamin tenaga bagi kepentingan onderneming dengan upah yang murah, di samping hak men- dapatkan tanah yang luas bagi modal asing di Sumatera Timur. Hak Konsesi tidak akan berguna kalau tidak dijamin untuk mendapatkan tenaga. Riwayat Konsesi adalah riwayat dan lakon kuli kemak- muran dan keuntungan bermilyar-milyar rupiah bagi pemodal besar di Sumatera Timur. Hal ini sekaligus adalah riwayat kehi- dupan kuli-kuli kontrak yang penuh dengan derita dan seng- sara. ===== 130
Bab Lima HAK TANAH BAGI RAKYAT INDONESIA Ada bermacam-macam hak tanah bagi rakyat Indonesia yang tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi berlaku me- nurut hukum adat. Tiap-tiap daerah berbeda-beda, sifat dan coraknya. Bahkan di satu daerah tidak jarang terdapat hanya satu macam hukum tanah. Ada juga beberapa hukum tanah Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang sebagai penguat hak. I. Hak Wilayah Hak wilayah (beschikkingsrecht, menurut Van Vollen- hoven) yaitu hak daerah atau suku bangsa atas selingkungan tanah untuk mengatur pemakaian tanah dalam lingkungannya (beschkkingskring, wewengkon). Lingkungan daerah kekua- saan ini di beberapa daerah mempunyai nama sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan adanya hak di beberapa daerah di seluruh Indonesia, seperti: golat dan kuta di tanah Karo, kawasan sebagai daerah kekuasaan Mamak di Inderagiri, hutan-tanah 131
Mochammad Tauchid di daerah Melayu, pawatasan di Kotawaringin, panjampeto, panjanturui, di Buntok (Kalimantan), panetepan di Bukit dayak (Kalimantan), totabuan di Bolaang Mongondow, baha- gian di Ambon, nuru, nama, noron di Buru, pajar (paer) di Lombok, pajar, padesaan, prabumi, bumi palasan, weweng- kon desa di Bali, wewengkon di Jawa. Di tempat-tempat itu ada tanah-tanah yang menjadi keku- asaan wilayah (daerah) yang dinamakan tanah ulayat di Minangkabau, tanah pertuanan di Ambon, panjampeto, para- bumian dsb. Regeerings Reglement 1854 pasal 64 alinea 3 menye- butkan pengakuan hak ini: "Tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat untuk pengonan umum atau keperluan lain, termasuk dalam desa", sebagai pengakuan akan adanya hak desa atas tanah dalam lingkungannya. Tetapi dengan Stbl. 1896 no. 44 dan Stbl 1925 no. 649, maka beschikkingsrechtnja desa jadi berkurang. Karena kekuasaan untuk mengatur tanah yang ada dalam lingkungan daerah desanya (tanah yang belum dibuka) sudah tidak ada lagi, dan tidak dapat menentukan lagi. Hak wilayah ini berupa kekuasaan mengatur tanah dalam ling- kungan desa serta menjaga tanah dalam desa itu untuk kese- lamatan dan kepentingan penduduknya. Hubungan dan hak desa (daerah) atas tanah dalam ling- kungannya bersifat: 1 . hubungan kebatinan dan keagamaan (magis religeus), 2. hubungan yang bersifat ekonomis, dan 3. hubungan kemasyarakatan. Adanya hubungan kebatinan dan keagamaan yang ber- dasarkan anggapan dan kepercayaan bahwa tanah sebagai sumber hidup manusia harus dimuliakan dan dihormati ber- 132
Masalah Agraria di Indonesia sama-sama oleh penduduk desa. Hubungan seseorang dengan tanah tidak seperti hubungan antara orang dengan alat-alat penghasilan lainnya yang dianggap sebagai barang yang mati. Demikian juga hasil bumi, tidak dipandang sebagai benda mati semata-mata yang harganya dapat diukur dengan uang dan beratnya dapat ditimbang dengan alat timbangan. Keperca- yaan ini menimbulkan adat kebiasaan adanya tradisi selamatan bersama di desa yang terletak di tempat-tempat selamatan umum. Seperti yang terdapat di beberapa daerah di Kaliman- tan, Batak, Timor, pada waktu orang akan turun ke sawah. Di Bolaang-Mongondow bernama monabung kon lipu. Semen- tara di beberapa tempat di Jawa masih terdapat kebiasaan selamatan se-desa sehabis panen di sawah, serta adanya sede- kah bumi atau sedekah desa besama-sama. Kepercayaan ini makin lama makin berkurang, terutama di daerah-daerah yang penduduknya sudah dikatakan maju. Selain itu juga disebabkan bertambah banyaknya tanah-tanah yang dijadikan milik perseorangan, hingga hubungan religius dengan tanah makin berkurang. Tetapi hubungan religius an- tara tanah dengan perseorangan masih tetap ada hampir di seluruh Indonesia. Hubungan ekonomis merupakan hu- bungan dan hak desa untuk menentukan pemakaian tanah bagi kepentingan desa, yang berupa: a. hak desa (daerah ) untuk menentukan persediaan tanah bagi keperluan penghidupan warga desa, b. hak daerah untuk mengambil sebagian tanah milik warga desa jika keperluan umum sedesa memintanya, umpama untuk kepentingan pangonan, selokan air, kuburan dsb., c. hak desa untuk memberikan tanah kepada orang asing (orang dari desa lain) untuk keperluan penghidupannya dengan 133
Mochammad Tauchid memberikan kewajiban kepada orang asing (orang dari desa lain) membayar lebih dahulu ke desa. Hubungan kemasyarakatan merupakan pertanggungja- waban bersama desa atas keselamatan orang se-desa akan hak tanahnya. Tanggungjawab desa juga untuk melindungi "orang asing" secara preventif dan represif yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban desa untuk memberikan ganti atas kerugian yang diderita oleh "orang asing" yang disebabkan adanya kesa- lahan seseorang dari desa itu dan tidak diketahui pelakunya. Secara internal, hubungan ini merupakan hak dan hu- bungan yang bersifat ekonomis dan kemasyarakatan. Sedang- kan secara eksternal merupakan hak dan hubungan ekonomis dan kemasyarakatan serta hubungan politis yang menunjuk- kan tanda kedaulatan dan kekuasaan daerah menghadapi daerah lainnya. Desa mengatur bagaimana tanah dalam desa itu diper- gunakan untuk warga desanya. Orang-orang yang sanggup mengerjakan dan menjalankan kewajiban untuk masyarakat desanya akan menerima bagian tanah dari desa untuk diker- jakan. Kemerdekaan memakai tanah bagi orang-orang di situ dibatasi dengan kepentingan umum se-desa. Umpamanya, jika diperlukan seseorang harus sanggup melepaskan tanahnya dengan mendapat ganti rugi untuk keperluan kepentingan umum atau keperluan bangunan lainnya. Desa dengan kepu- tusannya berhak mengatur tanah kongsen yang ditinggalkan oleh pemakainya (sawah gantungan atau puguhan), untuk dibe- rikan kepada siapa saja di antara penduduk desa yang dapat menerima bagian tanah kongsen. Di Bumiayu dahulu, kalau ada gogol yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka tanahnya kembali 134
Masalah Agraria di Indonesia kepada desa dan dipegang oleh Lurah sebagai pemegang hu- kum desa itu. Terutama mengenai tanah untuk diberikan kepada orang lain yang belum mempunyai bagian tanah dan memerlukan tanah untuk penghidupannya. Di Sumatera Barat ada tanah yang masuk "harta pusaka" yang dikuasai oleh suku, dan dengan izin kepala suku tanah itu boleh dikerjakan oleh orang dalam suku tersebut. Di sam- ping itu ada barang yang masuk "harta pencaharian" yang diberikan hak penuh kepada orang untuk memakainya. Tanah tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang akan merugikan negeri dan tidak boleh dijual semaunya sendiri. Di daerah Yog- yakarta, jual beli tanah harus dengan pengesahan putusan desa. Di sekitar Wonosobo ada, "tanah budo" dan desa yang memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. Jika seorang petani penggarap sawah budo dapat diskors oleh desa dan tidak boleh menggarap tanah itu selama 2 tahun karena pelanggaran kesu- silaan, lalu haknya dapat dicabut sama sekali atas putusan desa. Ada lagi daerah yang mempunyai peraturan, kalau tanah tidak dikerjakan berturut-turut dalam 5 tahun, tanah itu kem- bali kepada desa, dan hilanglah hak orang yang semula menger- jakan. Di daerah Jepara dahulu, desa mempunyai posisi yang kuat atas tanah norowito. Desa dapat menjual tanah norowito dengan putusan desa, sekalipun gogol yang bersangkutan (yang mengerjakan) itu keberatan. Hal semacam ini pernah terjadi penjualan tanah norowito kepada pabrik gula Rendeng. Uang penjualannya dibagikan kepada semua gogol. Mereka kemudian dijadikan "magang gogol", untuk kemudian kembali menjadi gogol kalau ada lowongan tanah norowito yang tidak 135
Mochammad Tauchid ada pemegangnya. Hak wilayah ini menggambarkan bagaimana hubungan antara Daerah (Daerah, Marga, Kupia) dengan tanah yang ada dalam lingkungannya. Daerah dengan penduduk, dan pen- duduk dengan tanahnya. Di mana hak seseorang akan tanahnya itu kuat, maka lemahlah hubungan daerah itu dengan tanah- nya. Sebaliknya bilamana hubungan desa dengan tanahnya itu kuat (kuasa), maka lemahlah hubungan penduduk per- seorangan dengan tanahnya. Kuat lemahnya hak penduduk perseorangan atas tanah- nya ditentukan oleh asal-usul tanah itu. Tanah yang didapat dengan susah payah, seperti dengan cara membuka hutan sen- diri dan selanjutnya dikerjakan dengan sepenuh tenaga, maka kuatlah hak orang atas tanahnya. Sebaliknya kalau tanah itu kemudian tidak dikerjakan, maka hilanglah hak orang itu. Di sini nampak suatu dasar bahwa tanah diberikan kepada seseorang untuk dikerjakan supaya memberi manfaat kepada masyarakat sekelilingnya (desa). Tanah bukan alat dan obyek perdagangan hanya untuk mencari untung yang tidak mem- beri manfaat kepada masyarakat. Tanah itu diberikan untuk dikerjakan, dan barang siapa yang tidak mengerjakan tanah yang diberikan itu hingga tanah itu tidak memberi manfaat kepada masyrakat, berarti orang itu tidak lagi mempergunakan hak yang telah diberikan. Dasar ini nampak di antaranya bahwa atas tanah sawah dan tanah pertanian lainnya yang dianggap- nya sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat. Desa berhak turut mengatur pemakaiannya. Sedangkan tanah pekarangan yang dianggap hanya sebagai tempat kediaman seseorang atau keluarga tidak mempunyai fungsi kemasya- rakatan. Semua pekarangan adalah tanah yasan (perkecualian 136
Masalah Agraria di Indonesia terdapat sedikit di daerah Bali Timur dan di kota Yogyakarta sebagai tanah kepunyaan Raja) yang kuat hak kepemilikannya, dan desa tidak mempunyai hak mengatur, karena dianggap tanah tersebut kurang memiliki fungsi kemasyarakatan. Karena dasar inilah, maka di beberapa daerah, tidak diper- bolehkan penduduk sesuatu desa menjual tanahnya kepada orang dari luar desa itu. Hal semacam ini sudah ada yang tidak dijalankan lagi, tetapi di beberapa daerah hal ini masih terus dipertahankan. Penjualan tanah kepada orang di luar desa (da- erah) dianggap akan merugikan desa itu, karena tanah tidak akan memberi manfaat kepada masyarakat desa itu. Hak dan hubungan daerah atas tanah yang juga bersifat ekonomis dan kemasyarakatan ini muncul dalam bentuk keku- asaan untuk menentukan dan mengambil sikap dalam soal tanah di lingkungannya terhadap "orang asing" (orang dari luar daerah) atau pendatang. Orang dari desa lain yang diang- gap sebagai orang asing yang tidak turut merasakan susah payahnya menjadikan tanah pertanian sebagai sumber hidup masyarakat, dianggap tidak selayaknya untuk menerima hak yang sama dengan orang-orang yang sudah mengeluarkan tenaga untuk menjadikan tanah itu sebagai tanah pertanian. Bagi orang asing ini, ada kewajiban lain yang berbeda dengan orang penduduk asal. Mereka diwajibkan membayar lebih dulu recognitie sebelum menerima hak itu, dan seterusnya masih diwajibkan membayar "sewa" atas tanah yang dikerjakannya. Mereka tidak otomatis mendapat hak-hak atas tanah seperti orang asli. Kalau akan mendapat tanah harus lebih dahulu membayar uang sebagaimana diterangkan tadi. Kalau nanti orang itu pergi meninggalkan daerah itu, tanahnya kembali kepada desa untuk ditentukan oleh desa bagaimana pemakaian 137
Mochammad Tauchid selanjutnya. Mereka juga tidak secara otomatis sesudah mem- bayar recognitie itu lalu mendapat hak-hak kewargaan desa itu (memilih kepala desa dsb.). Di beberapa daerah ditentukan waktu lamanya menjadi calon warga masyarakat daerah itu, sebab dasarnya untuk turut mendapatkan hak harus menun- jukkan jasa-jasanya lebih dulu. Hak dasar dan hak turut menga- tur desa sebagai warga, tidak bisa didapat hanya dengan mem- bayar begitu saja. Hak wilayah ini terdapat di seluruh Indonesia, dengan tanda-tanda dan kebiasaan yang hampir sama. Ada kalanya di beberapa tempat seperti di Jawa Barat (tetapi di daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah masih terdapat juga) hak wilayah itu sudah tidak nampak dipergunakan atau sudah tidak nampak lagi. Peraturan-peraturan yang mengharuskan (peraturan merupakan Undang-Undang yang tidak tertulis, ongeschreven wetten) orang dari luar daerah harus membayar recognitie untuk mendapatkan tanah di suatu daerah, terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia, dengan nama-nama yang bermacam-macam. Di Aceh, uang pemasukan, di Jawa: mesi atau pamesi, bekten, bekti, sih, kasahenan, oleh-oleh, nyukani kabingahan dsb. Orang yang datang dari daerah Bage- lan kekuasaan Sidarejo (Cilacap) untuk mendapatkan tanah (yang masih terdapat tanah semak belukar yang luas) diharus- kan memberi "panumbas sata" (uang pembeli tembakau) kepada Lurah desa tempat membuka tanah itu. Di Buru orang harus membayar recognitie yang dinama- kan noifilin atau kaufilin untuk mengambil hasil hutan, dan harus membayar rahe kutun, atau nétén kutun untuk mem- buka hutan. Hal semacam itu di Jawa Barat sudah tidak berlaku, tetapi 138
Masalah Agraria di Indonesia ini tidak berarti bahwa di daerah itu dulu tidak ada peraturan semacam itu. Dulu di Banten ada peraturan yang mewajibkan orang dari lain desa membayar recognitie untuk mendapatkan tanah di suatu desa yang dinamakan: pekekusut, ledeg, pang- ledeg, pagagatel, dan untuk turut menggembalakan ternak di lain desa harus memberi bembusu. Di beberapa daerah lainnya di antaranya Cirebon, Bage- len, menjadi kebiasaan, untuk menggembalakan itik ke lain desa orang harus membayar kepada desa itu yang besar kecil- nya tidak sama, dan sebagai konsekuensinya, desa itu berke- wajiban menjaga keselamatan dan keamanan itik yang dikan- dangkan di sawah itu di waktu malam dari gangguan dan pen- curian oleh orang dalam desa itu atau desa lainnya. Di Cirebon ada peraturan yang mewajibkan kepada seseorang yang menyabit rumput dan alang-alang di lain desa membayar kepada desa yang mempunyai lingkungan itu. Di daerah Batak ada "marga tanah'dan "marga paripe" untuk membedakan orang yang asli yang berhak atas tanah dan orang pendatang. Di Tapanuli Selatan ada: salipi na tar- tar" yaitu tanah yang dikembalikan oleh orang pendatang kepada Kuria, karena orang itu meninggalkan Kuria. Oleh Kuria, tanah itu disediakan untuk orang baru atau penduduk di situ yang miskin dan memerlukan tanah. Di Sumatera Selatan (Palembang, Lampung dan Beng- kulen), marga (desa) mempunyai hutan larangan yang dikuasai oleh marga, dan tidak boleh dibuka kalau tidak dengan izin marga. Pelanggaran atas larangan ini dapat dihukum dengan denda oleh putusan pengadilan marga. Orang dari lain marga yang ingin mendapat tanah harus membayar uang "sewa bumi", jadi seorang pendatang haknya atas tanah itu hanya 139
Mochammad Tauchid dianggap sebagai penyewa. Orang itu tidak sekaligus diakui haknya sebagai anggota marga seperti orang asli. Di Beng- kulen, sesudah satu tahun dan di Palembang sesudah 6 tahun baru orang itu diakui sebagai warga marga dengan mendapat hak memilih Pasirah dan lain-lain hak dalam desa. Di Salayar (Sulawesi Selatan), kalau terjadi pembukaan tanah di salah satu Galarrang oleh orang di luar lingkungan, maka semua orang dalam Galarrang itu keluar bersama-sama memprotes perbuatan itu. Hak wilayah sebagai tanda kedaulatan sesuatu daerah, membawa kewajiban kemasyarakatan dalam menghadapi dunia luar, yang harus ditanggung bersama sesama penduduk daerah itu. Jika terjadi kesalahan seseorang dalam desa yaitu berbuat tidak baik kepada seseorang dari desa lain sedangkan pelakunya tidak jelas, maka menjadi tanggung jawab bersama orang sedesa itu. Kesalahan seseorang dalam desa itu terhadap orang di desa lainnya, dianggap sebagai kesalahan kolektif desa tersebut. Desa menjaga kedaulatannya dari aib dan noda dari luar daerahnya. Kesalahan yang terjadi dalam desa atas orang desa lainnya dengan tidak jelas siapa yang berbuat, maka hal ini menjadi kesalahan seisi desa dan harus ditanggung oleh desa tersebut. Sebagai akibatnya, desa itu bisa sampai menye- rahkan sebidang tanahnya kepada desa lain yang terkena per- buatan dan kesalahan tersebut. Hal ini pernah terjadi di salah satu desa di Banyumas Utara. Satu desa harus menyerahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan desa lainnya, karena pencurian kuda di desa tetangganya dan bangkai kuda yang dicuri ditemukan di desa tersebut. Sebagai hukumannya, maka sebidang tanah yang berbatasan dengan desa yang kecurian kuda diserahkan 140
Masalah Agraria di Indonesia kepada desa tetangganya. Antara desa dengan desa sering terjadi perebutan tanah. Perebutan batas tanah antara seorang penduduk di satu desa dengan penduduk di desa lainnya yang berbatasan tidak hanya menjadi persoalan personal masing-masing orang itu, me- lainkan juga menjadi persoalan orang-orang sedesa. Hal ini dapat menimbulkan "perang" antara satu desa dengan desa atau suku bangsa dengan suku bangsa lainnya (dorps, atau stammenoorlog). Pernah terjadi perselisihan hebat antara desa Arui (Jamdena Timur) dengan desa Makatian (Jamdena Barat) di kepulaian Kei-Buru, yang letak dua desa itu berjarak perjalanan 3 hari. Perselisihan itu terjadi atas tanah hutan belukar yang terletak di tengah-tengah pulau. Hal ini terjadi saat mereka masuk hutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan, lalu terjadilah bentrokan yang disebabkan pelanggaran batas. Karena hal semacam itu, maka tiap-tiap desa merasa wajib untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan desanya, terutama menjaga keselamatan dari pelanggaran yang akan merusakkan penghidupan masyarakat se-desa. Di Ambon, ada dua orang yang diserahi kewajiban menjaga batas, terutama menjaga tanah negory dari gangguan orang luar negory. Orang ini dina- makan "kepala kewang" di Minahasa dinamakan "teterusan" dan di Minangkabau dinamakan "jarieng", yang diam di pinggir rimbo. Semua orang asing (dari lain nagari) yang akan mengambil barang sesuatu dari rimbo itu (kayu atau batu) harus berhubungan dengan jarieng itu. Orang yang akan mengambil hasil hutan dari lain nageri atau marga biasa diwajibkan membayar "bunga kaju" atau "sepuluh satu". Tanda lainnya yang menunjukkan kedaulatan desa 141
Mochammad Tauchid (daerah) terhadap daerah-daerah lainnya, -yang ada kalanya tidak berhubungan dengan hak tanah-, yaitu masalah perka- winan. Terdapat kebiasaan (adat) bahwa seseorang yang kawin dengan orang dari desa lain harus membayar kepada desa (untuk desa atau kepala desa). Di beberapa tempat di Jawa tengah hal ini disebut penganjal-anjal, sedangkan di Jawa Timur disebut plangkah wates, di Sulawesi Selatan dinamakan palawatanah. Di daerah Surakarta dan Yogyakarta, pada waktu zaman Apanageschap, kepada kebekelan diberikan kewajiban bersa- ma untuk kebaktian yaitu dengan penyerahan hasil bumi dan kewajiban bekerja lainnya, yang harus ditanggung oleh desa (semua penduduk). Dengan begitu, maka desa harus bertahan menghadapi beban yang berat itu dari atas. Karena itu, ikatan desa lebih kuat dan erat antara penduduk dengan desa (masya- rakatnya). Berbeda, dengan desa-desa yang tanahnya menjadi milik perseorangan seluruhnya. Ikatan desa tidak begitu kuat, karena sedikit saja yang harus ditanggung bersama dalam mempertahankan hak-hak tanah sebagai sumber dan tiang penghidupannya yang harus ditanggung bersama. Tanda-tanda hak wilayah serta kedaulatan daerah teruta- ma atas tanah ini, menunjukkan bahwa desa merupakan kesa- tuan ekonomi dan sumber produksi, serta sudah nampak ada- nya kedaulatan desa dalam hubungannya dengan desa (daerah) lainnya. 2. Hak Milik Pengertian umum mengatakan bahwa hak milik tanah bagi rakyat Indonesia berarti hak untuk mengerjakan dan melaku- kan hak itu sebagai kepunyaan sendiri, dengan dibatasi oleh 142
Masalah Agraria di Indonesia Undang-Undang dan hukum adat yang berlaku: a. menghormati hak wilayah desa atau daerah, b. menghormati kepentingan milik tanah lainnya, c . menghormati hukum adat yang berlaku mengenai tanah, umpamanya kewajiban memberikan kesempatan ternak orang lain masuk dalam sawah atau ladang pada waktu tidak ada tanamannya (bero). Menurut Domein Verklaring tanah milik rakyat adalah kepunyaan Negeri. Maka menurut pengertian itu, hak milik rakyat dikatakan sebagai hak memakai saja, yang biasa disebut "erfelijk individueel gebruiksrecht (hak memakai turun-te- murun), tetapi biasa juga disebut "erfelijk individueel bezits- recht" (hak milik perseorangan turun-temurun), sebab menu- rut kenyataannya, si pemilik itu berhak menujual, mengga- daikan, menyewakan, memberikan kepada orang lain, mewa- riskan baik dengan hukum waris maupun dengan wasiat (testamen). Hak milik ada yang kepunyaan perseorangan (indivi- dueel), ada pula yang kepunyaan Badan Hukum atau Daerah, seperti di Jawa kepunyaan Desa, di luar Jawa kepunyaan Suku, Marga, Kuria, Famili. Jadi perkataan "individuel gebruiks, atau bezitsrecht" ini tidak selamanya berarti kepunyaan individu (perseorangan) melainkan juga berarti kepunyaan Badan Hu- kum. Tanah milik perseorangan bisa juga dinamakan tanah yasan, yang berarti bahwa tanah itu berasal dari yasan (mem- buat sendiri) yang berasal saat membuka hutan di zaman dahu- lu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian. Hak membuka tanah itu adalah hak nenek moyang atas tanah yang belum dibuka. Juga biasa dikatakan tanah "pusaka", sebagai 143
Mochammad Tauchid hubungan warisan (pusaka) nenek moyang yang dulu mem- buka hutan. Ada juga yang berasal dari pemberian orang lainnya (tilaran, pusaka, cukil, Jawa; songkelan, posoka, lar olar, Madura; turunan, Sunda; dsb.) Tanah yasan biasa juga dinamakan tanah kitri, bakalan, cokrah, trukah, patokan, yasan sorangan, pribadi, usaha, menurut nama di masing- masing tempat. Hak membuka hutan yang dijadikan tanah milik perseo- rangan (yasan) adalah hak asli bangsa Indonesia. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Buka Tanah (Ontginningsordonnan- tie, Stbl. 1874, yang diubah dan ditambah dengan Stbl. 1896 no. 44, Stbl.1925 no. 649) maka kesempatan membuka tanah itu sangat terbatas, yang di beberapa tempat lainnya sudah tidak ada kemungkinan lagi. Tanah milik desa di Jawa juga di beberapa tempat lainnya, ada bermacam-macam sifat dan fungsinya: 1 . untuk keperluan umum se-desa: tanah pangonan tempat menggembalakan ternak orang-orang se-desa; pasar umum, dan kepentingan pekerjaan umum lainnya, 2. untuk dipergunakan hasilnya buat biaya-biaya desa: tanah kas desa (Yogya) titisara, (Cirebon): tanah suksara (Banyu- mas): sawah banda desa, dsb. Di beberapa tempat di Jawa ada "sawah blanjan slametan", yang diserahkan kepada Lu- rah desa, hasilnya untuk biaya selamatan umum se-desa (sedekah bumi, atau sedekah desa). Di Purbalingga ada "sa- wah semen" yang hasilnya untuk kas desa. Tanah kas desa biasa dikerjakan oleh rakyat, dengan menyewa atau maro, 3. untuk penghasilan Kepala Desa dan Pamong desa lainnya: bengkok, lungguh, tanah pecaton, tanah ganjaran, carik. Ada juga yang disediakan untuk pensiunan lurah atau 144
Masalah Agraria di Indonesia pamong desa lainnya (tanah ganjaran, pengarem-arem) yang diberikan selama orang itu masih hidup, dan kalau mati maka kembali kepada desa. Dulu ada tanah yang disediakan hasilnya untuk membayar "guru desa" yang biasa dinamakan "bengkok guru". Tanah bengkok ini tidak boleh dijual atau digadaikan oleh yang memegang, tetapi di beberapa tempat dapat disewakan kepada onderneming. Kalau lurah berhenti dalam waktu persewaan itu, maka onderneming berkewajiban mengganti kerugian kepada Lurah yang menggantikannya. Di desa- desa pegunungan, umumnya lurah tidak mempunyai beng- kok, tetapi menerima "orang bengkok" yang diganti dengan membayar uang dengan jumlah yang relatif antara f 4 sampai f 8 per-orang. Tanah bengkok ini dikreditkan oleh pemiliknya sendiri dengan bantuan tenaga penduduk desa dengan memberi makan dan minum atau sebagai kewajiban (kuduran). Di beberapa daerah tanah bengkok ini dapat diuraikan seperti di bawah ini: 1 . Di Sukapura, distrik Ciawi (Priyangan) terdapat tanah yang disediakan sebagai bengkok yang dinamakan "sa- wah sahab", untuk menjamin kehidupan pamong desa, 2. Di Limbangan bagian sebelah utara ada kira-kira 40 bau hutan (kebun jati) yang disediakan sebagai bengkok, 3. Di Pekalongan dan Kudus, bengkok Lurah dikerjakan oleh penduduk secara gotong royong. 4. Di Pati, tanah dikerjakan oleh penduduk (gogol) sebagai kewajiban herendienst (kuduran). 5 . Di Sidoarjo, bengkok lurah dikerjakan penduduk dengan mendapat makan dan minum. 145
Mochammad Tauchid 6. Di daerah Malang, tanah bengkok (Petinggi) dikerjakan penduduk dengan dasar dasar tolong menolong. 7 . Di daerah Probolinggo tanah bengkok dikerjakan oleh penduduk dengan perjanjian maro, karena sawahnya terlalu luas untuk dikerjakan sendiri, dan karena mengerjakan sawah dalam satu desa dan dalam waktu yang bersamaan sukar mendapatkan bantuan tenaga, 8. Di desa Bugur, daerah Penarukan, pernah terjadi bengkok Lurah dijual kepada pabrik Olean dan diganti dengan tanah lain. Hal ini dilakukan tanpa mengetahui apakah bengkok boleh dijual atau tidak, ataukah tanah bengkok dapat ditukar begitu saja. 9. Di daerah Sulawesi Selatan, ada tanah yang hasilnya di- pergunakan untuk keperluan raja (kepala negeri), se- perti: (1).Tanah Awatarang, terdapat di daerah Pare-pare. Ter- jadi sejak kira-kira 80 tahun yang lalu. Tanah ini berasal dari tanah yang dibuka oleh rakyat di tempat itu atas perintah Hadattuang (Raja). Sesudah dibuka, tanah itu dikerjakan oleh Pakkabekka (rakyat yang mengerjakan) dan diharuskan membayar tesang (sewa) sebesar 2% dari hasilnya. Tanah-tanah itu kemudian dibagi-bagikan kepada 12 orang anak Hadattuang yang masing-masing memegang pemerintahan bersama dengan ayahnya. Oleh anak-anaknya itu tesang dinaikkan menjadi 5%, dan tidak lama lagi dinaikkan jadi 10%. Yang 5% untuk raja seperti biasanya, sedangkan yang 5% lagi untuk zakat, karena katanya, orang-orang yang mengerjakan tidak perlu lagi langsung membayar zakat kepada yang bersangkutan, sebab anak-anak raja itulah yang mem- 146
Masalah Agraria di Indonesia bayarkannya. Namun oleh raja yang menggantikannya, kira-kira 20 tahun kemudian, tesang dinaikkkan lagi menjadi 20%, yang 5% untuk raja, yang 5% untuk zakat, yang 10% untuk persediaan perbekalan perang, supaya kalau timbul perang, rakyat tidak usah menyediakan per- bekalannya sendiri. Hal ini terjadi sampai tahun 1934, dan setelah ada sang- gahan yang hebat dari rakyat yang tidak kuat lagi mem- bayar tesang yang sebesar itu, di samping bermacam- macam beban lainnya, maka oleh pemerintah diturun- kan menjadi 10 %. Di samping harus membayar tesang sebesar itu, pakkabekka masih harus berjanji kepada Raja: a. kalau raja mengadakan perhelatan (mengawinkan, me- lahirkan, dan perhelatan lainnya) pakkabekka harus bersedia dengan isterinya menerima kewajiban yang akan diberikan oleh raja, b. harus ikut kalau raja mengadakan perburuan rusa dll, kemelaratan rakyat karena berbagai kewajiban yang berat itu menimbulkan pertikaian terus-menerus mengenai tanah awatarang dengan tesang-nya ini. Karena itu, pada tahun 1941 diputuskan pemerintah untuk menjual awatarang kepada rakyat, tiap hak antara f 20-f 25. Dari lk. 2000 ha. tanah awatarang, sekarang masih tinggal 200 ha. yang belum dibeli dan sampai sekarang masih menimbulkan pertikaian di sa- na. (2). Tanah Ongko (ornamentsveld), sebagai tanah jabatan bagi raja-raja untuk penghasilannya. Tanah ini berasal dari tanah yang dibuka oleh rakyat atas suruhan raja 147
Mochammad Tauchid sebagai kewajiban herendienst. Sesudah jadi, tanah itu dikerjakan rakyat dengan menyewa kepada raja dan kepala negeri. Ongko-ongko ini selain berupa sawah juga berupa telaga dan kali, yang di-ongkoi (dikungkungi, dimonopoli) oleh raja. Orang yang akan mengambil ikan dalam kali atau telaga harus membayar dulu kepada raja. Selain, ongko-ongko yang berasal dari tanah yang dibu- ka oleh rakyat atas perintah raja seperti diuraikan tadi, ada juga ongko-ongko yang berasal dari rampasan tanah rakyat sebagai hukumann karena dituduh melanggar salah satu adat. Banyak peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis (ongeschreven wetten), di antaranya ada adat yang menentukan barang siapa (petani) yang men- curi bajak (weluku) maka tanahnya dirampas sebagai hukumannya. Menjadi kebiasaan di sana bajak itu diting- galkan di sawah. Kalau raja mau memfitnah orang tani yang sawahnya dikehendaki, dia menyuruh orang mem- berikan tanda pada bajak itu, umpamanya diberi paku di bawah bajak itu. Raja mengatakan kehilangan bajak, dan menyuruh orang mencari, dan menuduh orang yang dikehendaki sawahnya itu bahwa yang ada di sawahnya itu adalah bajak raja. Para petani tidak mengerti akan tipu muslihat raja yang mengatakan kalau nanti ternyata ada tanda paku di bawahnya itulah tandanya bajak ke- punyaan raja. Orang tani yang jujur itu mengiakan saja apa yang dikatakan raja, sebab tahu bahwa bajaknya sen- diri tidak ada tanda paku di bawahnya. Setelah ternyata terdapat tanda paku di bawahnya, karena tadi sudah mengiakan dan tidak lagi berdaya, sawahnya diambil 148
Masalah Agraria di Indonesia (dirampas) oleh raja, karena tipu muslihat itu. Tanah-tanah di Sulawesi Selatan sebagian besar dimiliki oleh raja yang memiliki sawah ribuan bau, di samping rakyatnya yang hanya menjadi buruh mengerjakan tanah orang kaya-kaya itu. 4. Untuk dikerjakan oleh warga desa; tanah kongsen, gogolan, pakulèn, norowito, tanah komunal. Orang-orang yang mendapat bagian tanah (tanah komunal) dinamakan: gogol, wong baku, wong kenceng, wong nga- yah, kraman, sikep, sikep ngarep, kuli kereg, somahan ba- ku, kuli ajeg, kuli (Jawa); orang kenceng, oreng pangaje, (Madura); pribumi, jalma bumi, bunen wantok, kuren tani, tanicekel (Sunda) dsb. Tanah komunal tidak berarti bahwa tanah ini menjadi ke- punyaan orang banyak dan dikerjakan hasilnya untuk orang banyak bersama-sama. Tanah ini dikerjakan orang seorang, dan hasilnya juga untuk orang seorang, sebab sering disebut juga Communaal individueel bezit. Tanah komunal ini menurut keterangan Van Vollenhoven, sesungguhnya bukan asli Indonesia. Tanah komunal ini adalah milik perseorangan dengan batasan yang kuat hak wilayah (beschikkingsrecht) daerah atau desa. Tanah komunal dihidupkan dan diperkembangkan oleh Kumpeni untuk memudahkan menjalankan leverancien dan contingenten yang pertanggungjawabannya kepada desa. Hal ini kemudian diteruskan oleh Raffles yang dilakukan dalam pemungutan landrente yang dasar pembayarannya dibebankan kepada desa. Hal ini dilakukan untuk memu- dahkan dan mendapatkan jaminan masuknya landrente. Begitu juga seterusnya yang dijalankan oleh Cultuurstelsel 149
Mochammad Tauchid dan oleh raja-raja dulu. Pemasukan pajak (bakti dsb.) dijalankan melalui desa, demikian pendapat van Vollen- hoven. Tanah gogolan (komunal) dianggap kepunyaan bersama para gogol dalam satu desa, yang kemudian menjadi ke- punyaan desa dan dikerjakan oleh para gogol. Gogol adalah warga desa yang mendapat bagian tanah dari desa untuk dikerjakan yang diikuti oleh kewajiban desa, untuk perang- kat desa. Hak-hak warga desa (gogol) ialah ia dapat bersuara dan mempunyai hak suara dalam rapat desa, dapat turut memilih lurah, di samping kewajiban yang harus dijalankan, yang kemudian tidak seimbang dengan hak yang diterima. Sebab itu sering terjadi orang-orang gogol melepaskan se- bagian tanahnya dan diserahkan kepada desa untuk dija- dikan tanah kas desa, agar hasilnya sekedar mengurangi beban yang ditimpakan kepadanya berupa macam-macam pungutan dan penyerahan tenaga. Karena tanah komunal itu tidak sama baik dan suburnya, maka untuk adilnya, tanah komunal ada yang dibagikan berganti-ganti atau bertukaran. Ada yang berganti-ganti tempatnya, ada pula yang berganti tempat serta perubahan luas tanahnya. Tanah komunal itu ada macam-macam: a. tanah komunal dengan andilan tetap (communaal bezit met vaste aandelen, biasa dinamakan: norowito matok, pakulen matok, kongsen matok. Di beberapa daerah kongsen matok dapat dijual (dipindahkan haknya), tetapi di daerah lainnya tanah pekulen matok tidak boleh dijual, b. tanah komunal dengan andilan giliran (communaal bezit met wiselende aandelen) atau dinamakan kong- 150
Masalah Agraria di Indonesia sen, norowito, pekulen giliran, c . tanah komunal dengan pembagian berkala (communaal bezit met periodieke verdeeling), seperti poin b di atas, dengan pergantian tempat dan mungkin juga perubahan luasnya. Bahkan karena tidak cukup luasnya tanah untuk dibagikan seluruh gogol, maka bisa kejadian pada satu ketika seorang gogol tidak menerima sawah untuk dibe- rikan kepada orang lain, dan di tahun lainnya nanti mene- rima bagian lagi. Tanah komunal ini terutama terdapat di Jawa Tengah dan Timur. Di Jawa Barat hanya terdapat di daerah Cirebon. Tanah pertanian di Jawa ada dua macam, yaitu tanah komunal dan tanah yasan. Perbandingan antara tanah yasan dan tanah komunal adalah 3 : 4. Macam-macam hak tanah pertanian rakyat di Jawa dan Madura Jenis hubungan tanah Sawah Tanah kering Jumlah Hak milik perseorangan Komunal dan andilan tetap Komunal dengan giliran Bengkok Tanah desa yang belum dikerjakan 1932 59,6% 21 % 8,8% 1,2% 9,4% 88,5% 8,5% 0,5% 1,3% 1,2% 1932 76,% 13,7% 4% 4,7% 1,2% 1922 75% 14% 5% 5% 1,2% 1882 38% 24% - 25% - 100% 100% 100% 100% 100% Pada tahun 1932 di Surabaya kira-kira 68% dari luas sawah berupa tanah komunal dengan andilan bergiliran. Di Madiun 32% dari 274.700 ha sawah dengan hak semacam di atas pada waktu itu (1932), terdapat di Jawa Timur yang 86% dan di Jawa Tengah 14%. Luas bengkok yang jumlahnya rata-rata di seluruh Jawa 9,4% sawah dan 1,3% tanah kering itu, di tiap-tiap daerah 151
Mochammad Tauchid berbeda-beda prosentasinya. Di Priangan tidak sampai 1,4%. Kediri 14 %. Besuki 1 %. Pati 16 %. Cirebon 11 %. Semarang 20 %. Di daerah Kedu yang sebelum tahun 1870 terdapat tanah komunal sekarang sudah tidak ada lagi. Di beberapa tempat lainnya ada tanah ladang (tegal) yang berganti-ganti diker- jakan oleh penduduk se-desa, yang dinamakan "tegal ide- ran", juga dinamakan talun atau pengalang-alangan, ter- utama ini terdapat di daerah pegunungan. Asal tanah itu dulunya tanah G.G. (Gouvernements Ground), yang diberi- kan kepada desa (terdapat dulu di Wangon, Purwokerto). Tanah semacam itu kemudian banyak yang dikembalikan kepada desa. Tanah komunal dapat dijadikan tanah yasan, dengan persetujuan ¾ suara semua gogol se-desa, seperti tersebut dalam Inl. Gemeente Ordonnantie sesuai dengan Conversie besluit, firman Raja 1885. Dengan Conversie bes- luit dimaksudkan untuk memberi jalan kepada desa mengu- bah hak milik komunal dan dikonversikan menjadi milik yasan. Lalu timbul soal baik buruknya hak yasan dengan hak komunal, oleh karena itu diberikan kesempatan atas kemauan sendiri untuk memilih jenis hak tanah yasan atau komunal. Di Jawa, jika terdapat tanah pekarangan dengan hak yasan, maka di sampingnya ada sawah komunal. Tanah kering (te- galan) dan empang umumnya juga menjadi hak yasan. Di beberapa tempat di daerah Banyumas, adanya onderne- ming tebu mempengaruhi juga perubahan tanah komunal. Di daerah yang tidak ada pabrik gula, tidak ada persewaan tanah, tanah komunal bagiannya tetap dan turun temurun, 152
Masalah Agraria di Indonesia malah praktiknya juga dapat dijual. Tetapi tempat-tempat yang ada persewaan tanah oleh onderneming, tanah komu- nal dengan pembagian giliran terus dipertahankan. Tanah ini terkenal dengan nama "sawah giliran" atau "sawah pla- jangan". Dengan menjadikan desa sebagai pemilik tanah, dengan begitu pabrik gula akan mudah mendapat tanah , karena atas tanah komunal itu (sawah playangan), rakyat (perseorangan) tidak kuat haknya. Di daerah Surakarta (Mangkunegaran dan Kasunanan), ta- nah pekarangan dimiliki oleh rakyat dengan "wewenang anggaduh" (gebruiksrecht) dari kepunyaan raja (negeri) dengan surat tanda milik dari pemerintah (lajang pikukuh) sebagai tanda hak itu, tidak dengan hak hipotik. Sejak tahun 1934 "wewenang anggaduh" diganti dengan "wewenang ndarbeni" (erfelijk individueel bezitsrecht) 3. Hak Agraris Eigendom Indische Staatsregeling pasal 51 Stbl. 1872 no. 117, menyebutkan bahwa hak agraris eigendom adalah hak eigen- dom atas tanah bagi rakyat Indonesia (perseorangan, bukan Badan Hukum). Sesuai dengan yang tersebut dalam Domeinverklaring, tanah eigendom ini tidak termasuk tanah kepunyaan negeri (landsdomein), dan dapat dibebani dengan hak hipotik. Tetapi pemilik tanah tetap kewajibannya seperti yang sudah-sudah waktu masih menjadi hak milik Indonesia biasa. Tetap mem- bayar landrente, tetap harus menjalankan kewajiban heren- dienst dan pekerjaan desa lainnya, baik yang untuk desa mau- pun untuk keperluan Lurah dan pamong desa lainnya. Jadi sama sekali tidak ada nampak nyata perubahan kedudukan 153
Mochammad Tauchid pemilik tanah itu, ditambah dengan kesukaran-kesukaran yang dihadapi karena harus melalui beberapa peraturan yang sulit untuk mendapatkan hak itu. Karena itu, dalam praktiknya, hak semacam itu jarang sekali dipergunakan oleh rakyat In- donesia. Hak ini diberikan dengan maksud sebagai imbangan dengan dibukanya kesempatan kepada kaum modal, agar bangsa Indonesia ada hak tanah yang kuat dan dilindungi oleh Undang-undang. 4. Hak Usaha Hak Usaha (bouwrecht atau bewerkingsercht) adalah semacam hak milik dengan hak turun-temurun, tetapi tidak boleh (berhak) menjualnya. Hak ini terjadi di daerah-daerah perkebunan di tanah-tanah yang dikuasai oleh raja atau kekuasaan semacam itu. Hak semacam ini antara lain terdapat pada: 1 . Di atas tanah partikelir di sebelah Barat Cimanuk seperti tersebut di dalam Stbl. 1912 no. 422., dinamakan "erfpacht", tetapi berlainan dengan erfpacht bagi bangsa asing lainnya, seperti yang telah diuraikan di muka. Hak ini dipunyai orang-orang Indonesia dan Tionghoa. Undang-undang menyebutkan, bahwa "semua tanah dalam lingkungan tanah partikelir yang sudah didiami dan dikerjakan rakyat dengan resiko sendiri, dianggap sudah diberikan dengan hak usaha".Hak ini semacam hak milik Indonesia, tetapi lemah kedudukannya, karena sewaktu-waktu dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Pemilik tanah hak usaha, dibebani macam-macam kewajiban terhadap tuan tanah, di antaranya: 154
Masalah Agraria di Indonesia a. membayar cukai atau contingen dari hasil sawahnya sebesar 1/5, b. membayar cukai palawija sebesar 1/5 dari hasil sawahnya, c . membayar cukai pohon sebagai pajak (berupa uang), d. membayar sewa pekarangan yang didiami, e. membayar cukai ikan dari empang dan sawah sebesar 1/5, f. membayar pajak dari hasil penjualan rumput dan kayu bakar sebesar 1/5 dari penjualan (uang), g. bekerja dengan percuma (pancén) sehari dalam tiap-tiap minggu, atau 52 hari dalam satu tahun, yang dapat diganti dengan uang sebesar ukuran upah kerja harian. Hal ini dinamakan uang kumpenian. Untuk tanah partikelir di sebelah Timur Kali Cimanuk (Stbl. 1880 no. 150) tidak disebut hak-haknya penduduk di situ. Malah hak memilih Lurah desa di daerah itu dihapuskan, diganti dengan pengangkatan oleh tuan tanah. Dengan pembelian tanah-tanah partikelir oleh pemerintah, tanah yang mempunyai hubungan usaha milik bangsa In- donesia menjadi tanah hak milik (orangnya membayar landrente). Sedang milik orang Tionghoa menjadi tanah eigendom, kemudian diubah lagi menjadi "altijddurende erfpacht" (Stbl. 1913 no. 704) sekarang banyak terdapat di daerah Tangerang. Pada waktu tahun 1926 (Stbl. 1926 no. 421) hak usaha semacam ini tidak lagi dijadikan hak eigendom atau eeuwigdurende (altijddurende) erfpacht seperti yang sudah-sudah, tetapi dijadikan hak baru, dengan hak benda yang dinamakan landerijen bezitsreht. 2. Hak memetik hasil (plukrecht) Hak ini ada pada orang-orang di daerah perkebunan kopi Pemerintah, peninggalan zaman Cultuurstelsel dengan 155
Mochammad Tauchid kewajiban bagi rakyat untuk memelihara kebun itu serta menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah. Dalam Stbl. 1910 no 63, kepada orang-orang yang dulu mengerjakan kebun-kebun dengan kerja paksa, diberikan hak memungut hasil dari tanah-tanah negeri bekas kebun kopi paksa itu yang dulu memang mereka yang menanami dan selama itu terus memeliharanya. Kebun kopi sudah banyak dibongkar sejak dihapuskannya Cultuurstelsel dan tanaman-tanaman yang ada terlantar. Hingga dalam praktiknya, hak memetik ini sudah hilang. 3. Hak-hak orang kolonisasi dari Bagelen dan daerah lainnya di Lampung menurut Bijblad 535 adalah hak usaha. Mereka belum mendapat hak milik yasan, namun menurut pengertian orang-orang itu sudah seperti mempunyai hak milik. 4. Juga hak-hak rakyat atas tanah di Timor, Bali, Lombok dan Vorstenlanden dulu termasuk hak semacam itu. Raja (Sul- tan, Sunan) sebagai pemilik semua tanah (tanah menjadi kagungan dalem), dan di Bali, Raja dikatakan sebagai "sang amurwa bumi" (yang menguasai tanah). 5. Hak Gadai Hak gadai atau akad alam soal tanah berbeda dengan gadai biasa. Hak gadai ini berjalan menurut hukum adat. Pemilik tanah (hak milik) dapat menggadaikan tanahnya kepada orang lain. Hak gadai ini menyerupai jual beli biasa (di Yogyakarta terkenal dengan adolséndé) dengan perjanjian si pemilik dapat membeli kembali barang yang telah digadaikan. Tanah itu tidak dibalik nama, dan yang punya dapat menebus kembali (dengan mengembalikan uang yang dulu diberikan). 156
Masalah Agraria di Indonesia Yang menggadai tanah tersebut mendapat kuasa atas tanah yang digadai itu, antara lain; hak memarokan, menyewakan, bahkan dia dapat menggadaikan lagi kepada orang lain. Hanya dia tidak dapat menjual lepas. Gadai tidak berdasarkan perhitungan utang-piutang biasa. Uang yang diterima itu tidak sebagai pinjaman, tetapi seperti pembelian tanah, tidak dapat ditagih dengan perantaraan hakim sipil, bila yang punya tanah mau atau tidak dapat membayar kembali. Hak gadai itu dapat diturunkan kepada ahli waris. 6. Hak Wakaf Hak ini berdasarkan hukum adat dan agama (Islam). Dapat dipakai untuk tanah (sawah) atau benda lainnya. Benda lainnya yang bergerak dan tidak bergerak (tanah, rumah, Qur'an) dapat diwakafkan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum agama. 7. Hak Boroh Hak milik bagi perseorangan maupun tanah desa dapat dibebani hak boroh (crediet verband), juga tanah hak usaha. Hak crediet verband adalah hak benda yang dapat dipakai jaminan (tanggungan) untuk utang piutang misalnya dengan Bank Rakyat. Tanah yang sudah dibebani crediet verband tidak boleh dijual, ditukar, digadaikan dan diborohkan lagi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari yang memberi piutang tanah tersebut dapat disewakan. Statusnya tidak boleh diubah, misalnya diubah dan dijadikan hak agraris eigondem. Perjanjian Crediet Verband dijalankan di muka pamong praja. 157
Mochammad Tauchid 8. Macam-macam Corak dan Bentuk Hak Milik Tanah Rakyat di Daerah-daerah Bermacam-macam corak dan bentuk tanah bagi rakyat Indonesia menurut hukum adat yang satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Hal tersebut akan diuraikan secara gamblang seperti yang tertera di bawah ini. 1 . Di Banten dan Jakarta, hanya ada hak milik perseorangan. 2. Di Priyangan hanya terdapat hak tanah komunal. Hak tanah ini dinamakan "sawah zahab" di Sukapura-Ciawi. Hak ini diberikan kepada pamong desa sebagai bengkok. Di Lim- bangan terdapat kebun jati kira-kira 40 bau sebagai perse- diaan bengkok,. 3. Di Indramayu terdapat tanah komunal (tidak banyak) lain- nya milik perseorangan. 4. Di Majalengka terdapat tanah komunal dengan bagian te- tap. Namun, karena semakin bertambahnya orang yang ber- hak mendapat bagian, lama-kelamaan tanah bagiannya semakin kecil. 5 . Di Galuh, umumnya tanah hak komunal bagiannya tetap. Dengan hak ini petani tambah tahu dan mengerti akan keadaan tanahnya, dan membawa politik perbaikan bagi pertaniannya. 6. Di Kuningan, di samping tanah komunal juga ada tanah milik perseorangan 7 . Di Pekalongan, mulai tahun 1886 sampai 1904 banyak ter- dapat sawah yang dijadikan pekarangan untuk memberi kesempatan bagi orang mondok yang tidak mempunyai pekarangan (mondok rompok, mondok kringkel, mondok sumpel, yang menumpang pada sikep) berumah di peka- rangan sendiri. 158
Masalah Agraria di Indonesia 8. Di Batang terdapat tanah hak milik perseorangan yang turun-temurun dan tanah komunal dengan bagian yang tetap. Dahulu di situ terdapat tanah komunal dengan pem- bagian berkala (periodieke verdeeling). 9. Di Subah, kira-kira tahun 1906 tanah komunal dengan ba- gian berganti (kongsen giliran) dijadikan bagian tetap. 10.Di Gringsing, sebagian besar sawah dengan hak perseo- rangan atau dengan "agraris eigendom". Di sini tanah te- galan dengan hak perseorangan. 11.Di Tegal, tanah desa untuk pekulen tadinya agak luas, lalu dikurangi ¼ bau untuk dijadikan tanah pekarangan, namun sisanya masih lumayan untuk tanah pertanian. Kemudian banyak tanah sawah yang dijadikan pekarangan. Di sini terdapat tanah komunal dengan bagian tetap, namun pada praktiknya seperti hak milik yasan. Namanya saja tanah komunal, tetapi nyatanya si pemilik berhak penuh untuk memperlakukan tanahnya sebagai milik perseorangan. Se- mua tanah pekarangan adalah hak perseorangan. 12.Di Pemalang pada permulaan abad ke-20, banyak tanah sawah komunal dijadikan pekarangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tanah itu menjadi hak milik perseo- rangan dengan menjadikannya tanah pekarangan. Di Pemalang ini selain terdapat tanah komunal juga terdapat tanah milik yasan. 13.Di Semarang terdapat tanah komunal dengan pembagian berkala. 14.Tanah komunal dengan pembagian berkala tidak ditemu- kan di Salatiga. 15.Di Grobogan, terdapat tanah komunal dengan bagian tetap dan hak milik perseorangan. Di daerah ini terdapat tanah 159
Mochammad Tauchid "beran" dan "tanah pusaka' yang tidak temasuk dalam peraturann pembukaan tanah (Ontginnings-ordonnantie), yaitu tanah-tanah yang sudah dibuka pada waktu ordonansi belum ada. Kedudukan hukumnya tidak jelas. Terkadang ahli warisnya yang membuka pertama digugat oleh pen- duduk lainnya supaya tanahnya dijadikan tanah komunal. Karena tidak ada tanda-tanda dan bukti-bukti yang resmi (tidak ada pengakuan pembukuan tanah), maka sering ter- jadi tanah-tanah semacam itu jadi tanah desa. Gugatan pen- duduk tidak diselidiki dengan seksama bagaimana asal mula- nya tanah itu, dan biasa hanya diputus menurut keterangan orang-orang di situ saja. Karena hal semacam ini, di daerah itu pernah terjadi banyak permintaan orang-orang yang mempunyai tanah beran dan tanah pusaka untuk menda- patkan hak agraris eigondem agar tanahnya mendapat ketentuan hukum, dan tidak selalu ada kemungkinan digu- gat dari orang untuk diminta dijadikan tanah desa. Tanah yasan yang ditinggalkan oleh pemiliknya jatuh ke tangan orang lainnya, atau dikembalikan ke desa. Jika tanah tegalan dibuka sebelum ada Undang-Undang buka tanah maka akan menjadi tanah komunal. Luas kepemilikan tanah makin lama makin kecil, terutama disebabkan banyaknya sawah komunal yang dijadikan peka- rangan, oleh pamong desa dengan cara menggunakan nama anggota-anggota keluarganya agar menjadikan tanah komu- nal menjadi tanah hak yasan. Sesudah menjadi pekarangan (yang dengan hak yasan) kemudian dijadikan lagi menjadi hak yasan. Demikianlah akal orang-orang untuk memiliki tanah dengan hak yasan dari tanah komunal. Di distrik Ka- jen, sawah rawa menjadi milik perseorangan atau komunal 160
Masalah Agraria di Indonesia dari orang-orang di sekeliling rawa-rawa itu. Sedang di distrik Tayu, sawah rawa-rawa semacam itu menjadi tanah desa. 16.Di Kudus, tanah yasan sesungguhnya sama dengan tanah komunal dengan bagian yang tetap. Bedanya hanya ada pada penjualan atau pemindahan hak. Pekarangan (milik yasan) biasanya lebih luas, sedang tanah sawah milik yasan biasanya lebih kecil. 17.Di Tuban, ada tanah pusaka di samping tanah komunal dengan pembagian berkala. Pada tahun 1898, bupati Tuban mengubah tanah komunal dengan pembagian berkala tiap- tiap tahunnya menjadi pembagian tiap-tiap 5 tahun. Mak- sudnya untuk memberi kesempatan bagi petani memper- baiki tanahnya, sebab dengan pembagian tiap-tiap tahun, usaha perbaikan tanah tidak dapat dijalankan. 18.Di Bojonegoro tanah komunal pernah ditanami tanaman keras. Kecuali kalau tanah komunal tersebut telah berubah menjadi milik yasan atas persetujuan desa. 19.Di Blora, sawah-sawah yang mendapat pengairan kadang- kadang menjadi milik yasan. 20.Di Banyumas, hanya ada tanah komunal dengan bagian tetap. 21.Di Purwokerto terdapat tanah milik yasan di samping tanah komunal. 22.Di Purbalingga hanya ada tanah komunal dengan bagian tetap dan tanah yasan yang turun-temurun. 23.Di Banjarnegara umumnya hanya terdapat tanah komunal dengan bagian tetap. Tanah pekarangan menjadi hak milik perseorangan. Terkadang orang mengubah sawahnya men- jadi pekarangan dengan maksud untuk mendapatkan hak 161
Mochammad Tauchid yang lebih leluasa untuk mengusahakannya. 24.Di Cilacap semua tanah pertanian tanah milik perseorangan atau komunal dengan bagian tetap. 25.Di Magelang terdapat "tanah (sawah) sanggeman", resmi- nya disebut tanah komunal dengan bagian tetap, namun dalam praktiknya tak ada bedanya dengan tanah yasan. Se- muanya dianggap sebagai hak milik yasan, yang dikerjakan secara maro. 26.Di Temanggung dan Purwokerto, tanah milik perseorangan hanya terdapat untuk pekarangan dan sementara sawah serta tegalan di desa-desa daerah pegunungan. Umumnya tanah di situ adalah hak komunal dengan andilan, akan tetapi praktiknya hampir menyerupai tanah hak milik perseo- rangan. Hanya saja kalau akan digunakan untuk kepentingan jalan kereta api dan air pipa (waterleiding), maka berlaku sebagai tanah komunal dengan ganti kerugian dibagikan kepada semua pemilik. 27.Tanah komunal dengan sistem pembagian berganti sudah tidak terdapat lagi di Kebumen, dan tanah yang dimiliki sangat kecil. 28.Di Magetan, penduduk di sini lebih suka tanah pekarangan dari tanah sawah yang bertukar-tukar. Di beberapa desa, tanah komunal diubah menjadi tanah hak milik perseo- rangan atau komunal dengan andilan tetap. Ada juga dengan agraris eigendom. Pada waktu itu tidak mengingat besar- nya bagian tanah tiap-tiap warga desa. Karena itu, ada bebe- rapa orang yang mempunyai tanah lebih luas antara (4-7 tanah bau) di samping orang-orang yang sangat kecil bagian tanahnya. Kemudian timbul beberapa permintaan untuk meminta tambahan tanah dari orang-orang yang sawahnya 162
Masalah Agraria di Indonesia (tanahnya) luas. Namun hal ini tidak dapat terjadi karena tanah-tanah yang sudah menjadi hak milik perseorangan sudah tidak bisa dibagikan lagi. Tanah-tanah di sini umum- nya dengan hak perseorangan dan komunal dengan andilan tetap. 29.Di Ponorogo, banyak tanah-tanah pekarangan di daerah pengairan luar kota Ponorogo menjadi hak milik perseo- rangan. Sebagian besar tanah itu kemudian ditanami padi sebagai sawah dan dinamakan "sawah cakaran". 30.Di Pacitan, terdapat tanah komunal dengan pembagian berkala. Tanah pertanian yang berganti-ganti tiap-tiap tahun menghalangi usaha untuk perbaikan tanah itu. 31.Di Kediri, kemungkinan mengubah sawah komunal menjadi pekarangan dengan hak perseorangan ternyata malah mem- berikan keuntungan untuk perseorangan dan melupakan kepentingan desa dan warga desa lainnya. Hal ini kemudian dilarang. 32.Di Brebek (Nganjuk), tanah-tanah pekulen dipegunungan sangat kecil. Tanah yang baik untuk tanaman keras menjadi hak milik perseorangan. 33.Di Surabaya, 75% tanah pertanian adalah tanah komunal. 34.Di Sidoarjo, tanah pertanian tidak ada yang menggunakan hak perseorangan, semua tanah komunal tetap dengan an- dilan. 35.Di Mojokerto dan Jombang, seperti tempat-tempat lain- lainnya terdapat tanah komunal dan milik perseorangan. Di Jombang terdapat tanah komunal dengan pembagian berkala. 36.Di Gresik, andilannya lama-lama menjadi tambah kecil. Di Paciran (Gresik) kebanyakan tanah milik perseorangan, 163
Mochammad Tauchid sedangkan di Bawean hanya terdapat hak milik perseo- rangan. 37.Di Lamongan terdapat dua macam hak; komunal dan per- seorangan. 38.Di Bangil, tanah yang dibuka menjadi tanah desa dan dibagikan kepada penduduk dengan hak komunal andilan tetap, selama penduduk yang mendapat bagian menja- lankan semua kewajiban desa. Kalau terjadi lowongan yang mengerjakan (ontstentenis van occupant), maka tanah itu kembali ke desa dan desa berhak mengatur pemakaiannya. Di onderdistrik Wonorejo dan Rembang (Bangil) semua sawah dan tegal menjadi hak perseorangan dan komunal dengan pembagian berkala. 39.Di Malang, hak memakai turun temurun tetap dengan an- dilan. Kalau pemiliknya meninggal dengan tidak mening- galkan pewaris yang berhak (hak ini ditentukan oleh desa menurut adat di desa), maka tanah itu kembali kepada desa. 40.Di Probolinggo semua tanah dengan hak milik bengkok perseorangan. 41.Di Kraksaan, selain tanah bengkok, semua menggunakan hak milik perseorangan. Berhubung dengan bertambahnya penduduk, maka untuk perluasan pekarangan terpaksa mengambil tanah komunal. Menurut peraturan daerah itu tidak diperkenankan untuk mendirikan desa baru dengan mengurangi tanah pertanian kalau tidak diajukan oleh 10 orang yang kuat bekerja (werkbare mannen). Karena inilah maka di situ banyak pemilik tanah sawah yang tidak mem- punyai pekarangan, dan rumahnya menumpang kepada orang lain. 42.Di Lumajang tanah pertanian sudah sejak lama menjadi 164
Masalah Agraria di Indonesia tanah hak milik perseorangan. 43.Di Besuki, di seluruh karesidenan terdapat tanah dengan hak milik perseorangan. 44.Di Jember, orang di satu desa yang tanahnya sempit dapat pindah ke desa lainnya untuk mendapatkan (membuka) tanah untuk dijadikan sawah, tegal dan pekarangan dengan hak milik perseorangan untuk dirinya dan untuk anak tu- runannya. 45.Di Madura, semua tanah di sana dengan hak milik perse- orangan. 46.Di Imogiri-Yogyakarta tempat makam raja-raja Surakarta dan Yogyakarta, terdapat "tanah norowito", yaitu tanah (sawah) yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan umum. Penjaga makam Imogiri dan juga Kotagede (Yog- yakarta), mendapat tanah lungguh untuk dirinya sendiri. Di sana terdapat tanah norowito beberapa jung (1 jung = 8 bau), yang hasilnya disediakan untuk keperluan tamu-tamu yang datang berziarah ke situ. Selain itu juga digunakan untuk memperbaiki mesjid dan kuburan, menggaji pegawai- pegawai mesjid dan keperluan lain-lainnya yang sifatnya tidak untuk keperluan perseorangan. Tanah ini dikerjakan dengan tenaga penduduk sebagai kewajiban bekerja, atau digarap penduduk secara maro. Untuk tanah yang baik juga diberikan dengan pembayaran yang sama. Tanah lungguh juru kunci biasanya disebut narawitan. 47.Di daerah Bali, semua tanah pertanian dengan hak yasan (milik perseorangan). Di Bali Timur terdapat tanah peka- rangan dengan hak komunal, tetapi dapat ditanami tanaman keras. Penduduk berhak atas tanaman keras di atas 165
Mochammad Tauchid pekarangannya dengan hak komunal tadi. Organisasi pengairan yang dinamakan subak, mempunyai daerah yang tidak bersamaan dengan daerah lingkungan desa, melain- kan daerah pengairan (bevloeinggsgbred). 48.Di Minahasa, tanah milik dengan hak yasan dinamakan pasini. Di samping itu ada tanah dengan milik komunal, tetapi hanya ada dalam lingkungan famili, yang dinamakan tanah kalakeran. Hukum tua (Kepala Negeri) tidak meneri- ma bengkok, tetapi menerima tenaga orang-orang pendu- duk di situ yang kemudian diganti dengan uang. Dan sebagai gantinya herendienst sekarang menarik kepada tiap-tiap wajib pajak f 2,50 setahun. 49.Di daerah Sulawesi Selatan, tanah rakyat dengan hak yasan (perseorangan). Di samping itu ada tanah-tanah yang hasil- nya untuk raja (kepala negeri) dengan tanah ongkos-ongkos dan awatarang seperti yang dijelaskan di muka. 50.Di Ambon ada tanah dati sebagai tanah dengan hak pusaka turun-temurun yang pemakainya tidak berhak menjual kecuali dengan persetujuan famili. Di samping itu ada tanah negeri, yaitu tanah kepunyaan negory (desa) yang diker- jakan oleh penduduk dengan kewajiban membayar pajak dan kewajiban desa. Selain itu juga terdapat tanah dengan hak (agraris) eigondem. Tanah dati yang tidak lagi ada yang memiliki (karena orangnya meninggal dengan tidak mem- punyai waris), menjadi kepunyaan negory. Hak Tanah di Lombok Di daerah Lombok bagian barat, pengaruh Bali terasa besar di sana. Menyangkut persoalan hak tentang tanah seperti yang berlaku di Bali dulu. Menurut adat dinyatakan bahwa 166
Masalah Agraria di Indonesia semua tanah, yang dikerjakan atau tidak, hutan belukar atau yang sudah dibuka adalah milik (druwé) raja. Tanah ini ada dua macam yaitu: 1) druwé dalem yang diusahakan dan diam- bil hasilnya untuk raja serta kaum keluarganya; dan 2) druwé jabé, yaitu tanah raja yang diberikan kepada pegawai-pegawai tinggi dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Druwé dalem kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bentuk; a. sawah pengayah atau sakapan, yaitu tanah raja yang dikerjakan oleh rakyat dengan menyakap. Tanah ini dapat diberikan kepada anaknya kalau anaknya tidak mempunyai bagian tanah sendiri. Tanah itu tidak boleh dipindahkan haknya. Namun menyewakan kepada orang sedesanya dengan jalan diam-diam malah diperkenankan. Raja mem- punyai kekuasaan atas tanah yang tidak terbatas. Pemakai- nya diwajibkan membayar pajak (landrente) serta kewa- jiban bekerja untuk raja. Kalau tidak memenuhi kewajiban ini maka tanah diambil kembali. b. tanah pecatu adalah tanah yang diberikan sebagai apana- ge kepada kepala-kepala pemerintahan, pegawai pengairan, orang-orang alim atau orang-orang yang berkewajiban menjalankan pekerjaan kerajaan lainnya. Tanah pecatu ini bebas dari pajak. Pecatu yang tidak untuk orang, tetapi untuk suatu jabatan dinamakan pecatu maider. Hak ini akan ber- pindah seiring penjabat itu berhenti. Memindahkan hak le- bih dari 1 tahun atau menjual tanaman yang ada di tanah itu tidak diperbolehkan. c. tanah pengancil, yaitu tanah yang disewakan oleh Raja sen- diri kepada orang-orang tertentu. Terhadap pemakai tanah ini tidak dikenakan kewajiban bekerja (dienstplicht) 167
Mochammad Tauchid d. tanah pauman atau tanah wakap yang hasilnya diberikan oleh raja untuk keperluan pura (candi) dan rumah-rumah suci, kumpulan-kumpulan desa, yayasan pengairan (subak) atau orang-orang yang kena wajib bekerja tetapi tidak mem- punyai garapan tanah. Tanah ini tidak boleh dipindahkan haknya. e. tanah pekarangan, tidak boleh dipindahkan haknya. Itulah sebabnya di Bali sebelah Timur seperti diterangkan di muka, pekarangan itu bukan tanah milik perseorangan. Tanah druwé jabê umumnya diberikan sebagai hak milik perseorangan turun temurun dengan bebas dari pajak dan kewajiban kerja. Tanah ini umumnya berasal dari sekelompok tanah sawah, yang lama kelamaan karena penjualan, pengga- daian dan pembagian waris menjadi kecil dan terbagi di semua kasta. Lama-lama terjadi juga tanah druwé jabê dengan jabê bali dan jabê selam baik di kalangan Bali maupun di kalangan Sasak. Penjualan tanah ini dapat diizinkan oleh raja. Penjualan yang tidak dapat izin raja dapat dicabut tanahnya dan dijadikan druwé dalem. Izin ini diberikan hanya karena keadaan yang sangat memaksa, yaitu kalau sangat kekurangan untuk keper- luan perkawinan, upacara pembakaran mayat, atau untuk membayar utang yang sudah lama. Pembatasan atas tanah druwé jabê ialah bahwa si pemilik harus memberikan tanahnya kalau diperlukan untuk mem- buat jalan atau pipa air, pemeliharaan jembatan dan ben- dungan tanpa ganti rugi dan juga harus memberikannya dengan percuma kayu atau bambu yang ada dalam tanah dru- wé jabê tersebut. Pengembalian tanah druwé jabê menjadi tanah druwé dalem seperti tersebut di atas akan terjadi karena penyewaan dan penjualan yang tidak mendapat izin dari raja. 168
Masalah Agraria di Indonesia Tanah druwé jabê juga dapat jadi tanah druwé dalem, karena: 1 . camput (pencamputan hak, naasting), sebab: a) si pemilik meninggal dan tidak dengan meninggalkan waris yang ber- hak. Dalam hal yang demikian, tidak hanya tanahnya yang diambil oleh raja, tetapi istri (istri-istri) dan anak-anak pe- rempuannya juga diambil sebagai "kepunyaan" raja. Ter- hadap tiga kasta yang tertinggi (wargi) dan untuk bangsa- wan Sasak, pengambilan waris oleh raja tidak tentu. Tetapi terhadap rakyat biasa hal ini menjadi kebiasaan ; b) matilas, karena tidak menurut kepada kepala-kepala, 2. penyerahan dengan kemauan sendiri, hal ini sudah biasa sebab ada satu pihak yang masih berselisih di antara kelu- arga. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk minta perlin- dungan raja atas hak tanahnya, 3. karena dengan dinyatakan hilang haknya disebabkan kare- na pelanggaran-pelanggaran, 4. karena perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka tanah itu dapat dicabut dan dapat diberikan kepada orang lain, 5 . karena dijual, 6. karena pertukaran, Di daerah-daerah lain di Lombok, yang terkenal dengan nama Dangin Juring (Bali) dan Timu Juring (Sasak) di Lombok Tengah dan Timur, yang diperintah oleh kaum aristokrat Bali, sama keadaannya seperti tadi, yaitu mangakui bahwa di situ adalah kepunyaan raja Bali. Tetapi di sana orang tidak menge- nal pembagian dua macam "druwé dalem dan druwé jabé". Hanya ada pembagian yang tidak seperti aslinya dan hampir bersamaan seperti di sebelah Barat. Di daerah Sasak, pengaruh Bali dalam soal sistim hak tanah ini kuat. Di daerah tersebut 169
Mochammad Tauchid dibagi menjadi beberapa "payar desa" yang dulu-dulunya merupakan negara-negara kecil yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri. Payar ini mempunyai tanah. Dasarnya adalah dengan mengakui hak dan kekuasaan raja Bali atas tanah, tetapi "payar" desa sebagai kesatuan berhak atas tanah itu. Wakil-wakil raja Bali, yaitu Kepala-kepala Desa dianggap sebagai turunan "datu-datu" atau raja-raja Sasak dulu yang harus dihormati. Sedang punggawa-punggawa Bali sebagai perantaranya juga harus dihormati. Tanpa memandang luas tanahnya, desa tetap berkewaji- ban membayar upeti kepada pemilik tanah, yaitu raja. Lalu oleh kepala desa, upeti yang harus dibayarkan itu dibebankan kepada kawula dalam payar. Hak Tanah di Aceh Dalam Sagi Mukim XXV tanah-tanah yang belum diker- jakan biasa dinamakan "tanòh roh". Di sagi-sagi lainnya, tanah- tanah yang belum dimiliki oleh seseorang dinamakan atra bit aj maj (benda kepunyaan negara, staatsdomein). Tanah-tanah yang belum dikerjakan ada banyak macam- macamnya: 1 . rimba, tanah hutan tua, terdapat di pegunungan, 2. uteuen, belukar atau seuma'; hutan muda, 3. tamah, tanah dengan hutan sangat muda atau tanah yang ditumbuhi semak-semak, 4. padang, padang rumput. Padang alang-alang namanya "padang naleung lakèë. Padang rumput di tanah datar tinggi dinamakan data, 5 . tanah rawa, tanah ini bentuknya bermacam-macaam; paja, rawa yang dalam yang tidak dapat ditanami; buëng, bagian 170
Masalah Agraria di Indonesia yang tidak dalam yang dapat ditanami padi; taleuë, rawa di pegunungan; paloh, tanah yang terbenam antara bukit-bu- kit pada waktu penghujan tergenang air, kalau musim kema- rau tumbuh rumput; lanyoe atau suwa', raawa dipesisir, 6. pasir, pasisir Tanah-tanah tersebut disediakan untuk pangonan ternak. Sedang untuk daerah-daerah yang tidak terdapat banyak rum- put, biasaannya terletak di kaki gunung. Untuk lahan penana- man lada tersedia di rimba dan uteuen. Pertanian ladang dija- lankan dengan penanaman sekali dan ditinggalkan selama 4 tahun. Tanah-tanah yang belum dikerjakan masuk dalam satu daerah pemerintahan. Sedang tanah-tanah yang tidak diker- jakan ada dua macam, yaitu; yang sama sekali belum pernah dibuka, dan ada lagi tanah yang sudah pernah dikerjakan, tetapi berhubung dengan suatu hal tanah itu ditinggalkan dan kem- bali kepada Negeri. Tanah-tanah yang sama sekali belum pernah dibuka (rim- ba) yang terdapat di gunung-gunung, masuk dalam daerah Ulubalang atau Mukim yang berdiri sendiri. Ulubalang atau Imeum berdiri sendiri mengatur pemakaiannnya. Barang siapa yang akan membuka tanah atau mengambil hasil hutan, maka harus mendapat izin dari Ulubalang. Tanah-tanah lainnya yang belum dikerjakan yang tidak dimiliki seseorang, termasuk masuk dalam Mukim (bagian dari Daerah Ulubalang), atau dalam kampong (Meunasah). Sedang- kan yang masuk kategori Mukim: uteuën, tamah, padang, paja, dan suma', bilamana tanah itu tidak termasuk dalam ling- kungan kampong. Yang masuk Kampong atau Meunasah ada- lah semua tanah yang belum dikerjakan dalam lingkungan 171
Mochammad Tauchid kampong atau meunasah. Batas Mukim dan daerah Ulubalang itu sampai ke laut, tetapi tidak masuk dalam salah satu Mukim atau daerah ulubalang, tetapi masuk dalam daerah Sagi. Semua penduduk boleh mengambil hasil dan menangkap ikan di pesisir itu. Tanah-tanah yang sudah pernah dikerjakan dan masih ada bekas-bekas pembukaan tanah, boleh dijadikan tanah milik perseorangan. Di kampung-kampung Mukim XXV terdapat sebidang tanah yang dijadikan tanah wakaf untuk persediaan kuburan bagi dari orang lain tempat. Pohon buah-buahan yang tumbuh di sana juga menjadi milik orang banyak. Di sana terdapat "tanah Raja" yaitu 7 deupa meunara sepanjang pinggir sungai Aceh dan umong sara'. Tujuh deupa meunara ditanami buah-buahan. Semua orang boleh mele- watinya boleh mengambil buah-buahan tersebut. Karena banjir dan lain-lain, maka tujuh deupa meunara ini hampir sudah tidak ada lagi. Umong sara' atau sawah Sultan terdapat di daerah Sagi XXV. Mukim desa-desa sebelah selatan, dan pulau-pulau yang termasuk di situ. Luas umong tidak dapat diterangkan, karena belum dijalankan pengukuhan. Sawah-sawah yang sudah tidak nampak bekas-bekasnya pembukaan tanah, terutama kalau pematangnya sudah rata dengan tanah dianggap sudah tak ada yang memiliki dan sudah dapat kembali kepada negeri. Hak Tanah di Sa'dan Menurut adat dan peraturan di daerah Sa'dan, (Sulawesi Tengah, Toraja), tanah dan tegalan dianggap milik bersama. 172
Masalah Agraria di Indonesia Tanah liar ada dua macam: pangala (hutan), dan padang (ta- nah tidak berhutan). Tanah hutan ada tiga macam yaitu hutan lebat, hutan tipis, dan hutan muda dengan belukar di antara- nya. Padang ada dua macam: belum diusahakan yang berupa alang-alang dan padang rumput, dan tanah ladang yang diting- galkan. Kerbau atau ternak lainnya yang dimiliki penduduk dalam distrik itu boleh dilepaskan ke tegalan dan padang rumput itu. Tanah yang tertentu untuk tempat menggembalakan ternak (kerbau) dinamakan pendurukan tedong (tempat kerbau me- rumput). Oleh Puang tanah, hutan itu dapat diberikan kepada Indo' Buah (Kepala Kampung), lalu diberikan kepada penduduk untuk diusahakan. Indo' Buah berhak atas tanah padang. Hutan yang menjadi milik bersama juga boleh diusahakan oleh pen- duduk dalam kampung tersebut. Untuk membuka lahan dan mendapatkan tanah itu seseorang harus meminta izin kepada Indo' Buah dengan atau tanpa seizin Puang dan tanpa mem- bayar. Tetapi menurut kebiasaan, sebagai peraturan yang tidak tertulis, orang-orang berkewajiban memberikan sebagian dari hasil tanah itu kepada Puang dan Parenge. Jika hasilnya jelek dapat ditunda hingga pada hasil yang kedua. Selain itu, Puang dan Parenge' menerima sepotong daging babi yang dikurban- kan tiap-tiap tahun pada waktu memperbaiki bendar. Tetapi kalau hanya sedikit babi yang dipotong dapat juga Puang dan Parenge' tidak usah diberi. Namun dengan makin berkurang- nya hutan karena pertambahan penduduk, akhirnya pembe- rian izin membuka hutan tidak lagi dijalankan. Tanah yang dijadikan sawah menjadi milik orang yang membukanya. Ia berhak menggadaikan dan menjual serta 173
Mochammad Tauchid mempergunakan menurut kesukaannya. Hak itu tidak hilang, sekalipun pemakaiannya menurut kesukaannya. Hak itu tidak hilang, sekalipun pemiliknya pergi meninggalkan daerah itu, atau membiarkan tanah itu kosong, atau tanah itu tidak ditana- mi lagi. Orang yang membuka hutan untuk dijadikan ladang hanya mempunyai hak memakai dan memungut hasilnya. Dengan izin Puang atau Parenge', ladang itu dapat menjadi hak milik. Dengan hak menjual, dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Ladang yang hanya diberikan sebagai hak memakai untuk mengambil hasilnya, setelah ditinggalkan kosong selama satu tahun, maka ia kembali menjadi kepemilikan bersama. Ta- naman keras di atas ladang milik bersama ini menjadi milik yang menanami. Tetapi kalau tanaman itu masih baru, masih memerlukan pemeliharaan selanjutnya, maka akan menjadi milik orang yang mengerjakan kemudian. Toraja (nama suku bangsa yang mendiami daerah Sa'dan) dari lain daerah (desa atau distrik) boleh membuka sawah di satu daerah, walaupun ia tidak diam dalam daerah tersebut. Biasanya mereka kawin dengan perempuan di kampung yang berdekatan dengan sawah tersebut, yang akhirnya tinggal di sana. Orang boleh juga menjual sawah kepada orang dari lain desanya, dan tidak perlu orang itu tinggal dalam desa itu. Tetapi kalau hendak membuka dan mengerjakan ladang, orang itu harus tinggal di daerah itu. Kalau dia kemudian meninggalkan daerah itu untuk selama-lamanya, ia boleh menjual ladangnya kepada penduduk di situ dengan seizin Parenge. Jika penjualan itu tidak dengan izin Parenge, maka penjualan ini tidak sah. Dan bagi pemilik yang tanah serta tanam-tanaman telah men- jadi kepunyaan umum tidak berhak meminta ganti rugi. Ia 174
Masalah Agraria di Indonesia hanya diperkenankan memetik hasil tanaman yang ada pada waktu itu. Menjual sawah dan ladang harus dengan setahu Parenge' dan saksi-saksi. Penjualan yang besar perlu juga dihadiri oleh Puang atau Ma'dika, Tanduk Patta dan Parenge' serta diharus- kan memotong seekor kerbau untuk dipersembahkan kepada Puang Matua atau Dewata. Pembayaran harus dilakukan di hadapan pembesar-pembesar tersebut dan pembayarannya pun boleh dihutang. Kebanyakan bibit untuk tahun yang akan datang sudah termasuk dalam harga pembelian tanah itu. Sawah yang sudah ditanami hanya boleh dijual kalau padinya telah selesai dituai. Uang untuk saksi sewaktu menjual sawah, ladang, ataupun untuk jual beli barang-barang lainnya, biasanya ditentukan dengan satuan ringgit yang disesuaikan dengan harga kerbau. Jika barang atau sawah harganya 3 ekor kerbau, maka uang saksi sebesar tiga ringgit. Penjualan atau penggadaian sawah, ladang atau kerbau lebih dulu harus dicari pembelinya di antara keluarga dan orang sekampungnya. Peraturan ini harus dijalankan. Jika ti- dak dituruti, yaitu kalau menjual, mengggadaikan atau mema- rokan kepada orang lain kampung, sedang di antara keluarga atau orang kampunganya bersedia membeli atau menggadai- nya, maka pembelian atau penggadaian itu tidak sah. Sebidang tanah yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, masing-masing boleh menjual bagiannya. Untuk pemilik tanah yang akan meninggalkan desanya (di luar daerah Ma'kale dan Rantepao) maka sawahnya harus diserahkan kepada keluar- ganya, dengan memberitahukan kepada Parenge'. Jika tidak, maka sawahnya akan diambil oleh Puang atau Parenge' sampai 175
Mochammad Tauchid si pemilik kembali ke desanya lagi. Sawah yang baru dibuka dinamakan uma di panggaraga, sedang sawah yang dibeli namanya uma pangali. Keduanya disebut uma pa apa butu atau pandaka. Di samping itu ada uma mana, juga disebut uma to dolo, uma goronto atau uma tongkonan, yaitu tanah pusaka yang sejati, berasal dari nenek moyang. Menurut adat, tanah ini boleh digadaikan tetapi tidak boleh dijual. Sawah ini berhubungan erat dengan tongkonan lajuk yaitu rumah perinduan dari Puang, to makaka atau kau- nan. Hasilnya dibagi-bagi di antara anak cucu turunan dari pemilik pertama. Besar kecilnya bagian menurut banyak sedi- kit anak-anaknya. Dengan matinya satu cabang turunan, maka tanah bagian yang meninggal (yang tidak ada pemiliknya lagi) dibagikan di antara yang masih hidup menurut perbandingan banyaknya kerbau yang dipotong pada waktu pesta kematian dari turunan yang terakhir. Jika uma pa apa butu selama lima turunan tidak dibagi atau tidak dijual, lalu menjadi tanah pusaka dengan nama uma mana undi, sawah pusaka belakangan. Sawah ini berbeda dengan uma mana lainnya (yang sejati), yang boleh dijual semua yang berhak menyetujuinya. Penyeduaan Memarokan sawah di sana dinamakan mindulu uma. Kebiasaan antara pemilik dan pemaro masing-masing mene- rima bagian hasil yang sama (separo) setelah dipotong biaya- biaya mengerjakan dan biaya-biaya lainnya yang sudah diten- tukan dalam perjanjian pemaroan. Tetapi di beberapa desa, pembagian hasil tidak sama, ada yang sepertiga dari hasil sa- wah diperuntukan bagi yang mengerjakan dan dua pertiga 176
Masalah Agraria di Indonesia untuk yang mempunyai sawah. Malah ada pula yang lebih kecil lagi, bagi yang menggarap hanya mendapat sepertiga dari hasil. Hal ini tergantung dengan berat ringannya pengga- rapan sawah serta banyak sedikitnya sawah yang diparokan dibanding banyaknya orang yang minta. Ada lagi kebiasaan yang lain, seperti pemaro membayar upah dan memberikan kepada orang yang mengerjakan. Untuk ini diperhitungkan nanti saat mengambil hasil padinya yaitu 10 sampai 100 gedeg menurut besar kecilnya. Padi ini dina- makan pangrakan, gunanya untuk memberi makan kepada orang yang menuai, lebihnya boleh diambil sendiri. Bila sawah yang akan diparokan itu kosong selama satu tahun atau lebih, pemilik tidak menerima hasil selama waktu yang sama dengan lamanya tanah itu kosong. Peraturan ini dinamakan mabaka. Hak Tanah di Kota Yogyakarta Di daerah Yogyakarta, terdapat hak tanah yang ada di dalam kota yang itu berbeda dengan tanah yang ada di luar kota, terutama tanah pekarangan. Sekalipun tidak terlalu pen- ting bagi kemakmuran rakyat, namun pengetahuan tentang ini dianggap perlu untuk sekedar mengetahui bagaimana ma- cam-macam hukum tanah menurut adat yang berlaku. Tanah dinyatakan sebagai kepunyaan raja (Sultan). Dalam akte jual-beli tanah, dinyatakan tanah kagungan dalem (milik Raja). Orang-orang yang mendiami dinyatakan sebagai orang yang berhak atas rumah dan tanamannya (griya saktanem tuwuhipun, rumah dan tanaman-tanamannya). Untuk tanah pekarangan dinyatakan dalam perjanjian, dengan perjanjian ngenggèni (hak mendiami). Penjualan rumah tidak disertai 177
Mochammad Tauchid pekarangannya (perjanjian dipun-usungi, perjanjian harus diangkut). Dalam ucapan sehari-hari biasa orang mengatakan: "nyadé pémahan kula" (menjual tanah pekarangan saya). Pe- merintah (Kerajaan) sewaktu-waktu dapat mengambil tanah itu untuk kepentingan pemerintahan (kerajaan) ataupun kepentingan Jawatan (Kawedanan). Dalam perjanjian resmi (akte jual beli) disebutkan bahwa sewaktu-waktu tanah itu diambil oleh Negeri atau Jawatan ataupun pembesar yang bersangkutan, "si pemilik" harus menyerahkannya (samang- sa-mangsa pasiten kapundut Nagari utawi kapundut Wedana jangkok, Raden S. mesti nyaosaken). Orangnya men- dapat ganti kerugian atas rumah dan tanam-tanamannya yang ada dalam pekarangannya. Domeinverklaring di daerah itu (Rijksblad 1918 no. 16.), tidak mengubah keadaan dan dasar semacam di atas. Tanah yang ada di dalam kota yogyakarta ada bermacam- macam kedudukan dan fungsinya. 1 . Tanah yang dipakai sendiri oleh Sultan, yaitu Keraton dengan halamannya. 2. Tanah yang diberikan oleh Sultan (Kasultanan) kepada Pe- merintah Hindia Belanda dulu, guna keperluan kantor-kan- tor, rumah kediaman Residen (Gubernur), kepada maskape kereta api (NIS), untuk benteng Stasiun, stasiun, dll. 3. Tanah yang diberikan kepada orang asing (Tionghoa atau orang Eropa) dengan hak eigendom atau opstal (kebanyakan opstal). 4. Tanah Golongan, yaitu tanah yang diberikan untuk keper- luan perumahan pegawai-pegawai (abdi dalem) menurut golongan-golongan (Jawatan). Letaknya diatur berkelom- pok menurut golongan masing-masing. 178
Masalah Agraria di Indonesia 5 . Tanah kesentanan, yaitu tanah yang diberikan kepada Kelu- arga Raja (Pangeran) dengan kampung yang didiami pen- duduk sekelilingnya. 6. Pekarangan-pekarangan Bupati, tadinya masuk tanah go- longan. Lama-lama lepas dari hubungan golongannya, dan pekarangan-pekarangan pegawai-pegawai tinggi dengan kampung penduduk sekelilingnya. 7 . Tanah kebonan dan pekarangan yang terletak di luar pusat kota diberikan kepada Patih (Rijksbestuurder). 8. Pekarangan penduduk yang ada di luar lingkungan tanah- tanah tersebut di atas, yang langsung termasuk dalam keku- asaan Negeri 9. Sawah Mahosan, yaitu sawah yang dikerjakan dan dipe- lihara oleh bekel, dengan membayar pajak (pajeg, paos). Ibu kota kerajaan Yogyakarta didirikan oleh Sultan Ha- mengku Buwono I (Pangeran Mangku Bumi) pada tanggal 2 bulan Rejeb tahun Caka 1681 Wawu, di hutan Bringan, terletak antara sungai Winanga dan Code, yang dulu-dulunya sudah sering dijadikan tempat kediaman sementara. Pada waktu pembukaannya, Hamengku Buwono I tinggal di pesanggrahan Gamping terletak lk. 3 pal di sebelah Barat kota Yogyakarta. Pada tahun Alip (jadi dikerjakan selama 3 tahun) selesailah pembuatan kota kerajaan itu. Sejak itu berpindahlah keraton di ibu kota Yogyakarta sekarang. Pendirian keraton itu disertai dengan mendirikan rumah-rumah untuk pegawai-pegawai, prajurit serta tempat kediaman lainnya. Begitu juga kediaman pembesar-pembesar Belanda. Bahkan rumah kediaman Resi- den diselesaikan lebih dulu (Babad Gianti menyebutkan: loji lingkang sinambut kariyin). Pemindahan keraton dan kedatangan orang-orang pega- 179
Mochammad Tauchid wai-pegawai serta sekalian prajurit ke ibu kota, mendesak penduduk asli di situ. Sebagaimana juga waktu berdirinya keraton Surakarta beberapa tahun sebelumnya, orang-orang desa Solo terpaksa meninggalkan tempat kediamannya untuk keperluan keraton itu (wong cilik ing desa Sala kinen ngalih marang ing desa liyan sami, oreg samya boyongan = orang- orang penduduk desa Sala disuruh pindah ke desa lain, dan berduyun-duyun mereka berpindah meninggalkan desanya. Penempatan pegawai-pegawai raja di ibu kota diatur me- nurut golongan pekerjaannya (Jawatannya) dan merupakan kampung tersendiri. Ada 8 golongan yang kesemuanya dikepalai oleh seorang Bupati Nayaka (Menteri) yaitu bagian Dalam (reh lebet) dan Luar (reh Jawi). Masing-masing terdiri dari: Gedong Kiwa, Gedong Tengen, Keparak Kiwa, Keparak Tengen (keempat ini masuk reh lebet); Panumping (kanan), Bumijo (kanan), Sitiwesu (kiri) dan Numbakanyar (kiri), semuanya masuk: reh Jawi (luar). Dua di antara 4 bupati reh Jawi seorang bagian kanan dan seorang bagian kiri berpangkat Lurah (kepala). Dua bagian berpangkat bekel. Bekel lebih rendah dari Lurah. Hanya Bupati Nayaka yang berpangkat lurah itu boleh memanggil patih dengan panggilan Ki Lurah. Ke empat Bupati Nayaka dalam semuanya sama pangkatnya, sama dengan Lurah untuk Bupati luaran (reh jawi). Adminis- tratif mereka di bawah seorang di antara mereka yang tertua, yang dinamakan "Parentah". Kecuali 8 golongan yang tersebut di atas, terdapat lagi golongan lainnya yaitu: Kepatihan, Kadipaten, Pengulon, Kori, Taman, Prajurit, Jaksa, Gladag, dan Mahosan. Pada tahun 1921 didirikan kawedanan baru yang bernama "Kawedanan Kriya" yang mengumpulkan semua golongan kriya (teknisi) yang 180
Masalah Agraria di Indonesia sebelumnya masuk kawedanan lain-lainnya. Kadipaten sebagai keraton dalam bentuk yang kecil, Departemen dari Putera Mahkota, pegawai-pegawainya dipim- pin oleh seorang Kliwon dan Patih Kadipaten dengan tingkat Bupati Anom, tetapi dengan gaji sama dengan Bupati Nayaka. Kepatihan merupakan departemen urusan pemerintahan umum seluruh kerajaan. Dibagi lagi menjadi golongan-go- longan yang dibagi-bagi menjadi : wijen, kebayangan, keme- tiran, mantri gawen, macanan, carikan. Sebelum Mei 1921 termasuk juga abdi dalem Gowong (tukang kayu) dan abdi dalem Mergangsa (tukang membuat gamelan). Masing-masing dengan pimpinan seorang yang di bawah seorang wedana. Tiap-tiap golongan mempunyai daerah lingkungan ke- diaman dalam kota sebagai tanah golongan, dengan adanya kampung : Mijen, Kebayanan, Kemetiran Mantrigawen, Ma- canan, Carikan, Gowongan, dan Mergangsan, yang menjadi tempat kediaman pegawai dalam satu macam jawatan (go- longan) yang mempunyai kawedanan cangkok. Pengulon di bawah Kyai Penghulu mempunyai daerah kediaman terletak di kanan kiri mesjid besar yang dinamakan kampung Kauman. Kemudian ditambah dengan kampung Karangkajen yang terletak di luar kota sebelah selatan perba- tasan dengan kota. Kawedanan Kori dipimpin seorang Bupati yang mengatur dan mengurus semua surat-surat yang keluar masuk dari dan untuk Sultan. Hal ini merupakan suatu kemajuan saat dalam pemerintahan Keraton Yogyakarta sejak zaman Hamengku Buwono II pada kira-kira tahun 1800. Di beberapa tempat dalam lingkungan beteng yang mengelilingi keraton yang luas itu terdapat kampung-kam- 181
Mochammad Tauchid pung penduduk yang masuk dalam golongan-golongan yang terletak pada jagang-jagang yang kering. Prajurit-prajurit, kecuali Bugis (masuk Kepatihan), dan Surakarsa (masuk Kadipaten) serta Langenastra (masuk Puna- kawan), semuanya masuk dalam lingkungan Kawedanan Ageng Kemendan, dibagi menjadi 10 bagian. Lima bagian di antaranya di bawah pimpinan langsung Kemendan Ageng. Lainnya masuk dalam pimpinen wedana (kepala) masing- masing dengan tingkat Bupati Anom di bawah Wedana Ageng Kemendan. Kampung kediaman prajurit-prajurit ini terletak di sebelah selatan dan hanya didiami oleh mereka sendiri dan tidak bercampur dengan kampung penduduk lainnya. Kawedanan Taman memelihara taman kerajaan (kemu- dian mengurus bekas waterkastel Taman Sari). Kawedanan Mahosan mengurus pemasukan pajak. Kawedanan Gladag mengurus urusan pekerjaan umum dan angkutan (kereta kebe- saran raja dan para keluarga raja) yang merupakan poll ken- daraan di sebelah kiri keraton. Golongan di bawah pimpinan Wedana Jeksa mengurus kehakiman dan pengadilan. Semua- nya itu mempunyai kampung kediaman sendiri-sendiri dengan nama seperti nama golongannya. Sekalipun semuanya abdi dalem seharusnya bertempat tinggal dalam lingkungan masing-masing (krajan, ambtserf) sesuai surat Rijksbestuurder 1 Agustus 1913, namun dalam praktiknya sebagian besar pegawai-pegawai itu berpencar- pencar kediamannya. Sebagian besar tanah pekarangan go- longan (ambtserf) jatuh ke tangan orang lain. Walaupun begitu pembagian golongan dan kampung-kampung masih berlaku terus. Pekarangan bupati-bupati yang tadinya masuk peka- rangan golongan merupakan pekarangan sendiri. 182
Masalah Agraria di Indonesia Abdidalem yang diam di pekarangan jabatannya sendiri (ambtserf, krajan) bernama cangkok dengan hak memakai batas tanah pekarangan itu. Dia tidak membayar apa-apa untuk mendapat pekarangannya, tetapi selanjutnya membayar pajak kepada negeri. Hubungan antara abdi dalem dengan Wedana (pembesarnya) dalam kampung golongannya sangat erat, tetapi hal ini tergantung dekat jauhnya tempat kediaman. Wedana banyak turut campur dalam urusan perseorangan "Wedana kanca" dalam hubungan kemasyarakatan sangat erat, tidak sebagai wedana jawatan. Soal kematian, kawedanan juga turut campur. Selama seorang abdi dalem masih mempunyai peka- rangan jabatan, dia adalah cangkok. Istilah dalam akte tidak selamanya dipegang teguh sesuai dengan pengertian umum bunyi akte itu. Tetapi pada umumnya orang membedakan an- tara cangkok dan indung cangkok dengan hak menumpang. Kalau hak itu bersangkutan dengan seseorang, orang yang mempunyai tanah adalah "patuh (lurah) cangkok" bagi orang yang menumpang itu. Kalau tanah pekarangan tempat ia me- numpang masih masuk dalam tanah kampung golongan, maka pengurus yang mengatur golongan itu sebagai "kawedanan cangkok". Kalau dalam suatu kampung yang segolongan itu ada pekarangan yang menjadi kepunyaan seseorang partikelir atau abdi dalem dari lain golongan orang yang mendiami, maka hal itu masuk sebagai indung cangkok kawedanan. Kawe- danan di situ berhak menarik pungutan atau kewajiban kerja (diensten), atau uang sebagai penggantinya. Tanah pekarangan yang sebelumnya diberikan kembali kepada abdidalem masih didiami orang lain dinamakan tanah "gumantung kawe- 183
Mochammad Tauchid danan". Banyak juga indung kawedanan yang bebas dari pem- bayaran kepada wedana. Abdidalem punakawan tidak mempunyai kampung go- longan sendiri. Tetapi di mana ia tinggal di tempat itu ia berkedudukan sebagai cangkok, bukan sebagai indung. Ada kalanya disebut indung cangkok, tetapi tidak mempunyai kewajiban apa-apa kepada kawedanan. Dengan kedudukan semacam ini, ia tidak dapat diusir oleh abdidalem golongan di mana ia tinggal. Tiap-tiap abdi dalem berhak meminta tanah dalam lingkungannya. Untuk itu dapat mengusir penduduk yang bukan abdi dalem golongan (indung cangkok) dengan paksa. Dengan dawuh Rijksbestuurder, abdi dalem mendapat tanah yang diperuntukkan baginya. Ia berhak menyuruh pergi orang yang menumpang dengan memberi ganti rugi atas tanaman-tanaman dan rumah di atas peka- rangan, atau memberi biaya memindah rumah. Pengoperan tanaman-tanaman dan rumah dinamakan "nglélang", seka- lipun caranya tidak seperti lelang. Kalau tidak terdapat perse- suaian (mboten saget rukun) dalam menentukan uang keru- gian, maka Balemangu yang akan memutuskan. Oleh Balemangu ditentukan besarnya uang ganti rugi atas "tanem tuwuh" (tanam-tanaman) dan harga rumah. Oleh satu panitia yang ditunjuk kawedanan diputuskan (diprapati) dan "ditepsir" (ditaksir). Panitia terdiri dari wakil "Parentah" dan seorang dari polisi (pegawai dalam urusan kepolisian penga- dilan). Indung cangkok, bisa juga hanya mendapat ganti keru- gian atas tanam-tanaman dan ongkos pemindahan rumah yang dinamakan tukon tali = tumbasan tangsul = yaitu uang pembeli tali untuk pindahan. Cangkok hanya membayar uang itu. Tapi ada kalanya diputuskan harus membeli rumah itu. 184
Masalah Agraria di Indonesia Pembayarannya diberi tempo (wangen) yang tertentu (terka- dang 6 bulan). Kalau dalam waktu yang ditentukan tidak dapat membayarnya, sebagai hukuman hilanglah haknya mendapat bagian pekarangan itu. Biasanya sebelum perkara itu sampai kepada pengadilan Balemangu, sudah lebih dulu diadakan perdamaian oleh "pengadilan kapulisan ageng" yang dulu-dulu mempunyai hak memutuskan perkara tanah serta perkara-perkara lainnya di atas f 50. Tetapi kemudian hak pengadilan kawedanan ini dicabut, masuk Balemangu. Dapat juga pegawai hanya mengganti kerugian atas tanem tuwuh saja, dan mendirikan rumahnya sendiri di samping rumah penumpang itu. Dia menjadi cangkok dan orang yang numpang lebih dulu menjadi "indung tempel". Banyak juga kejadian bahwa abdi dalem yang berhak hanya mengganti keru- gian atas tanem tuwuh saja dan tidak mendiami tanah peka- rangan yang sudah diberikan tetapi dia sebagai cangkok, orang-orang yang menumpang lebih dulu itu membayar kepa- danya, tiap-tiap bulan dengan jumlah yang tertentu. Menurut catatan pada bulan Mei 1920, di kampung Bumijo terdapat 24 pekarangan abdidalem, namun hanya 10 yang didiami oleh yang berhak. Empa belas pekarangan lainnya menjadi "tanah gumantung kawedanan", karena belum diambil/dipergu- nakan oleh abdi dalem yang berhak, sebab belum membayar (dereng saged nglelang). Di kampung-kampung lainnya juga terdapat hal semacam ini. Kewajiban membayar kerugian tidak dikenakan atas tanem tuwuh dan rumah, jika di atas pekarangan yang dibe- rikan oleh penghuninya sudah ditanami dan didirikan rumah dengan membeli secara opstal lewat persetujuan kawedanan 185
Mochammad Tauchid dan akte yang sah (layang sah). Pegawai yang berhak harus membayar ganti rugi atas pekarangan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam akte. Kalau di atas pekarangan sudah didirikan rumah batu, sedangkan dulu sudah mendapat izin kawedanan (terutama pekarangan-pekarangan yang sudah didiami oleh orang-or- ang Tionghoa atau Eropa) maka pengusiran tidak diizinkan. Untuk menjaga kemungkinan semacam ini, ditentukanlah tanah-tanah pekarangan yang dapat diberikan dengan hak opstal kepada orang-orang asing. Seorang abdi dalem yang meninggal, tanam-tanaman dan rumahnya jatuh kepada ahli warisnya. Untuk sementara, ahli warisnya boleh mendiami tempat tersebut sebagai indung kawedanan. Namun, setelah pengganti jabatannya ditetapkan, hak atas tanah biasanya jatuh kepada anak lelaki yang tertua atau terkadang kepada anggota keluarganya yang lain (waris pangkat), sedangkan penggantinya dengan sendiri mempu- nyai hak atas pekarangan yang didiami (hak memakai). Peng- gantinya diwajibkan melakukan lelang harga atas tanam- tanaman dan rumah. Uang lelang itu lalu dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak. Hal sepert ini juga terjadi di beberapa tempat di Jawa. Pusaka tidak terus-menerus berulang-ulang dibagi, seperti yang berlaku di Yogyakarta. Tetapi orang yang menerimanya (memakainya)harus membayar bagiannya kepada ahli waris lainnya yang berhak. Berbagai macam kewajiban diperhitung- kan dalam menentukan jumlah bagian itu. Hal semacam ini kemudian sering menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Kalau seorang penduduk dalam satu kampung golongan, 186
Masalah Agraria di Indonesia dan ada yang tidak masuk dalam golongan itu (pengindung kawedanan) meninggal dunia, maka hak pekarangan (hak menumpang) biasaannya jatuh kepada ahli waris (anak laki- laki yang tertua). Dia berkewajiban memberi bagian kepada waris yang berhak lainnya. Kalau dia tidak dapat mengganti uang bagian itu, hilanglah hak untuk menerima pusaka itu. Tanah pekarangan jabatan itu tidak hanya mungkin, bah- kan seringnya dijual. Pernah pada tahun 1887 Residen mengu- sulkan kepada Sultan VII melalui Rijksbestuurder, agar selan- jutnya jangan lagi memperbolehkan menjual pekarangan jabatan. Sultan dapat menyetujui usul ini, tetapi dalam penga- dilan telah ditetapkan bahwa penjualan pekarangan dalam kota diperkenankan. Penjualan ini diperkenankan dengan per- janjian bahwa pembeli hanya berhak mendiami (hak memakai) dengan izin kawedanan. Larangan itu dianggap tidak perlu. Untuk penjualan ini memerlukan izin kawedanan. Pembeli tanah pekarangan, kalau dia abdidalem yang sudah mempu- nyai tanah pekarangan jabatan dengan pekarangannya yang baru dibeli itu, maka dia berkedudukan sebagai indung cang- kok, di samping dia menjadi cangkok sendiri di atas pekarangan jabatan yang sudah didiami. Jadi dia sebagai cangkok di atas pekarangannya sendiri, dan menjadi indung cangkok dengan pekarangannya yang baru dibeli. Sebagai indung ia mem- punyai kewajiban-kewajiban kepada kawedanan (kepala cangkoknya), yang dapat diganti dengan uang (duwit penang- galan). Kalau pembeli itu seorang Indonesia, membayar kepada kawedanan, tetapi kalau pembeli itu bukan orang Jawa (Indonesia), ia harus membayar kepada kerajaan (Rijk). "uang meteran', f 0,01 tiap-tiap meter persegi. Pemerintah (Negeri), turut campur juga dalam urusan penjualan ini, Bupati polisi 187
Mochammad Tauchid kota dan asisten panji (keduanya sesungguhnya pegawai- pegawai pengadilan polisi) turut menandatangani akte jual beli pekarangan ini. Si penjual membayar uang pulasi (uang saksi) 5% dari harga tanah itu, yang 2/3 untuk kawedanan dan yang 1/3 untuk polisi. Kalau kawedanan kanca dan kawedanan cangkok tidak bersamaan, maka dibagi masing-masing 1/3 nya. Indung cangkok kawaedanan dapat menjual lagi peka- rangannya dengan persetujuan pembesar-pembesar di situ dengan surat-surat perjanjian seperti biasa. Memberikan (nglintirake, ngrilakaken) tanah pekarangan kepada anak ang- kat juga dengan cara-cara seperti di atas. Cangkok dapat juga menjual sebagian pekarangannya. Cangkok itu tetap sebagai cangkok atas pekarangannya semula, sedang pembeli menjadi indung cangkok. Cangkok asli menjadi patuh cangkok (lurah cangkok). Indung berkewajiban memba- yar kepada patuh. Indung yang mendapatkan dengan jalan membeli tidak dapat diusir, sekalipun dia "salah". Indung dapat menjual sendiri tanah (sebagian) pekarangannya dengan pengetahuan patuh dan harus ada izin dari kawedanan. Ada juga kemungkinan untuk kedua orang anak laki-laki menjadi cangkok, akan tetapi hal ini tidak terjadi. Sering juga kejadian seorang indung cangkok membagi lagi tanahnya. Indung baru yang menerima dari separo pekarangan indung cangkok men- jadi indung cangkok kawedanan. Jadi tidak menjadi indung orang yang memberikan separo tanahnya itu. Penukaran tanah pekarangan di antara prajurit yang men- diami dalam satu kampung bisa terjadi. Tetapi ini bisa menim- bulkan perselisihan dan yang berhak menjelaskan perselisihan ini adalah kawedanan prajurit. 188
Masalah Agraria di Indonesia Secara resmi tanah pekarangan tidak boleh digadaikan. Tetapi jika ada keperluan mendesak diperbolehkan dengan jalan cara penjualan, tapi dengan perjanjian sendiri bahwa tanah itu dapat dibeli kembali. Hal semacam ini menyebabkan timbulnya banyak perselisihan tentang tanah. Untuk keperluan bangunan bagi kepentingan umum, Negeri dapat mengambil (onteigenen) tanah pekarangan. Negeri memberi ganti rugi tanaman dan rumah, sesuai dengan dasar yang sudah dikemukakan bahwa untuk tanah peka- rangan (kepunyaan raja), penduduknya hanya berhak mema- kai (mendiami). Biasanya penggantian kerugian ini dengan taksiran yang istimewa. Penggantian kerugian utnuk pengam- bilan tanah oleh Negeri di daerah Pakualaman yang termasuk tanah pekarangan dalam kota, dihitung dengan perhitungan luasnya tanah yang ditetapkan dari tiap-tiap meter persegi. Jadi seperti mengganti harga tanah tersebut. Perluasan kota dengan kampung-kampung yang sudah didiami oleh orang-orang partikelir atau pembukaan tanah di sepanjang tepi sungai yang tadinya tidak dipergunakan, kam- pung-kampung itu dimasukkan dalam golongan Kepatihan. Sejak itu, mereka masuk indung kawedanan dengan kewajiban (diensten en leveringen) kepada kawedanan. Selanjutnya, penjualan dan pemindahan hak menjadi urusan kawedanan. Tetapi tidak selamanya tanah semacam itu harus digabungkan dalam kawedanan. Ada kalanya berdiri sendiri dan menjadi "pekarangan patuh nagari", atau menjadi "kebonan". Selain yang tersebut di atas, ada juga Tanah Kasentanan, yaitu tanah milik Sultan yang diberikan kepada keluarga raja yang menjabat dalam pemerintahan atau ketentaraan. Kemu- dian semua tanah, -kecuali yang sudah diberikan untuk tanah 189
Mochammad Tauchid golongan-, sudah diberikan kepada keluarga-keluarga raja. Tanah yang diberikan ini merupakan kampung yang lebar yang dipagari tembok (cepuri) untuk kediaman keluarga raja. Di samping itu banyak pekarangan kecil-kecil didiami oleh penduduk. Penduduk diharuskan membayar kepada pemilik tanah serta menjalankan kewajiban-kewajiban lain terhadap- nya. Tanah semacam ini hampir menyerupai tanah lungguh (apanage). Putera atau sentono (putera atau keluarga raja) sebagai patuh cangkok dan penduduk di situ sebagai indung cangkok. Kampung-kampung itu dinamakan menurut nama pemiliknya: (Suryodiningrat, Mangkubumen dsb). Pergantian nama terjadi karena pergantian pemiliknya. Tanah ini dapat dipusakakan kepada keturunannya sam- pai derajat kedua (graad kedua) dari pemilik yang semula. Turunan di bawahnya dapat juga tinggal di situ, tetapi Sultan dapat mengambil tanah itu untuk diberikan kepada keluarga lain yang lebih berhak dengan memberikan ganti rugi kepada ahli waris yang mendiami tanah kasentanan. Banyak peka- rangan seperti ini yang dibeli oleh Sultan dan dijadikan tanah kongsen dan dipakai oleh keluarga raja selama hidupnya. Pem- belian tanah ini dilakukan oleh Sultan sendiri dengan uang dari civiele lijst (uang pengganti kerugian pemerintah kepada Sultan), bukan dari kas kerajaan. Pangeran-pangeran dari putera laki-laki Sultan VII semu- anya menerima tanah kasentanan semacam itu. Dalam pem- berian tanah yang kemudian disertai perjanjian, tidak diper- bolehkan lagi menarik pungutan-pungutan dan kewajiban bekerja kepada indung cangkok. Berulang-ulang terjadi pembagian tanah kasentanan ke- pada kedua ahli waris dengan persetujuan pihak yang berkuasa, 190
Masalah Agraria di Indonesia seperti yang terjadi di kampung Pangeran Timur yang kemu- dian dipecah menjadi Jayadiningratan dan Timuran. Begitu juga kampung Mangkudiningratan yang tadinya sangat luas kemudian dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Penjualan tanah kasentanan sesungguhnya tidak diperbo- lehkan. Tetapi dalam praktiknya terjadi juga penjualan dengan sepengatuan pihak yang berkuasa namun diam-diam. Seperti yang terjadi di Lempuyangan, terdapat 3 tanah kesentanan yang dijual kepada orang lain. Pemiliknya yang baru menjadi patuh bagi penumpang di situ. Kewajiban penduduk terhadap patuh (pemilik tanah ka- sentanan) bermacam-macam dan tidak sama berat dan jenis- nya. Kewajiban-kewajiban tersebut pada umumnya terdiri dari: 1 . cahos (penjagaan) nderek (mengawal, mengiring patuh ke tempat-tempat upacara resmi), reresik dalem (bekerja un- tuk membersihkan rumah dan halaman), tugur (membantu pada waktu perayaan) dan menjaga rumah patuh kalau patuh bepergian menginap, 2. memberi gluntungan (kelapa), peni (buah-buahan yang lezat), bambu atau bahan-bahan lainnya. Kewajiban 1 dan 2 ini dapat diganti dengan membayar uang yang dinamakan uang penanggalan (ditarik pada tanggal-tanggal yang tertentu, tiap-tiap bulan), 3. penjualan atau urusan lain-lain yang menyangkut soal benda harus mendapat ijin dari patuh. Ada kalanya patuh memungut 1/3 (sepertiga) dari harga penjualan peka- rangan. Patuh dapat menolak permintaan ijin penjualan tanah tersebut. Pada tahun 1913 pernah terjadi perkara yang diadili 191
Mochammad Tauchid oleh "pengadilan daerah dalem kepatihan" (pengadilan untuk keluarga raja) atas perkara keluarga tingkat ketiga dan keempat. Seorang indung mendakwa seorang patuh karena penolakan atas maksud indung untuk menjual tanah yang ditumpanginya. Tuduhan indung ditolak oleh pengadilan. Patuh tidak boleh mengusir indung dengan begitu saja, kecuali jika indung melakukan kesalahan (tidak memenuhi kewajibannya), dan bilamana perlu bisa meminta keputusan Balémangu. Banyak juga terjadi, patuh cangkok membeli hak- hak indung untuk maksud mencari untung, dengan kemudian menjual lagi kepada orang lain (grondspeculatie). Seorang indung yang menjual pekarangannya harus mengikuti peraturan penjualan lainnya. Pembeli tanah itu menjadi indung dengan memiliki kewajiban-kewajiban kepada patuh seperti yang sudah-sudah. Pembeli tanah ini harus mem- bayar pulasi 5% dari harganya. Untuk patuh 2/3, dan untuk polisi yang 1/3 nya. Jika Indung tanah kasentanan meninggal, maka anak laki- laki tertua berhak menerima hak orang tuanya (mendiami pekarangannya). Biasanya memerlukan pengesahan dari patuh, namun biasanya dengan sendirinya ia mendapatkan hak itu. Kalau terdapat dua ahli waris, maka patuh yang memu- tuskan. Tanam-tanaman dan rumah dipusakakan kepada ahli warisnya yang akan mendiaminya, tetapi dia harus melelang dengan mengganti uang bagian kepada ahli waris lainnya. Terhadap indung yang baru (orang Eropa umpamanya) sering diadakan perjanjian istimewa yaitu dengan meminta "be- bingah". Ada juga tanah kesentanan yang secara administra- tif masuk dalam urusan kampung golongan. Untuk tanah sema- cam ini urusan tanah harus berhubungan dengan kawedanan. 192
Masalah Agraria di Indonesia Penjualan tanah kasentanan memerlukan izin dari kawedanan. Dalam hal demikian, maka pembagian uang pulasi; 1/3 untuk patuh, 1/3 untuk kawedanan, dan 1/3 untuk polisi. Selain tanah-tanah golongan dan tanah kasentanan seperti diuraikan di atas, ada lagi tanah-tanah pekarangan di kam- pung-kampung yang didiami oleh Bupati atau pegawai tinggi lainnya. Pekarangan ini dulu masuk tanah golongan, tetapi kemudian memisahkan diri dari lingkungan golongan. Seperti halnya tanah kesentanan, maka di samping pekarangan yang didiami sendiri oleh Bupati atau pegawai tinggi itu, terdapat pekarangan kecil-kecil yang didiami oleh penduduk di seke- lilingnya. Penduduknya bernama, "mager sari" (penduduk dalam lingkungan pagar tembok yang indah). Tanah ini dibe- rikan kepada Bupati atau pegawai tinggi dengan hak mendiami dan hak atas tanaman dan rumah. Tanah ini dapat diberikan kepada penggantinya dengan tidak membayar apa-apa, jika si pemegang dilepas dari jabatannya atau meninggal. Selain itu, tanah ini dapat juga diberikan kepada keluarga Bupati dengan hak memakai (familie gebruiksrecht). Di dalam Pekarangan Patih di Danurejan terdapat banyak indung cangkok, sebab Patih sendiri yang menjadi patuh. Kyai penghulu di kampung Kauman (Kauman pengindungan) seba- gai apanage. Sedangkan yang lainnya masuk golongan dan yang termasuk menempati di sana adalah abdi dalem mesjid. Pekarangan Danurejan dan Pengulon semuanya dulu peka- rangan jawatan. Kemudian banyak pekarangan-pekarangan Bupati sema- cam itu yang dibeli oleh Sultan dan dijadikan tanah kongsén, lalu diberikan kepada Bupati selama masa jabatannya. Tanah kasentanan-pun dapat dijadikan tanah kongsen dan ditempati 193
Mochammad Tauchid oleh keluarga. Tanah pekarangan bupati asalnya dari tanah kasentanan dan haknya diakui. Lambat laun, terutama dalam 50 tahun terakhir, sekalipun anak-anak turunan bupati tidak menggan- tikan orang tuanya, atau karena memang tidak ada anaknya, keluarga-keluarga bupati tetap mendiaminya. Sedangkan yang menggantikan jabatannya biasanya sudah mempunyai peka- rangan sendiri. Bupati yang mengantikan ini keberatan untuk pindah ke pekarangan yang didiami keluarga bupati yang lama karena harus mengganti kerugian yang tidak sedikit. Maka kemudian muncullah pekarangan yang luas seperti juga halnya dengan tanah kasentanan yang masuk dalam urusan kawedanan. Tanah-tanah yang jatuh ke tangan keluarga yang sudah jauh itu lalu diambil oleh Sultan. Tidak hanya dengan pem- belian tanah dan dijadikan tanah kongsen, tetapi juga dibeli tanaman dan rumahnya, biasanya diberikan kepada bupati (terutama kepada menantu) yang belum mempunyai peka- rangan. Tanaman dan hak mendiami dapat turun temurun lagi. Kemudian kembali dibeli dan diberi kesempatan men- diami bagi janda bupati selama hidupnya. Di sebelah selatan kota terdapat karangkopek Karangkajen (karangkopek = desa yang tidak mempunyai sawah) diberikan sebagai apanage kepada Penghulu Landraad. Waktu jabatan ini diberikan kepada seorang Arab pada tahun 1891, ketib kulon menerima satu desa tempat para pegawai mesjid tinggal di situ. Lambat laun wilyah ini masuk dalam kota. Mereka ber- kedudukan sebagai pegawai yang mempunyai indung cangkok. Patuh (apanagehouder) dari desa karangkopek berhak me- mungut bayaran dari penghasilan pekarangan penduduk. 194
Masalah Agraria di Indonesia Dengan dihapusnya apanage (mulai tahun 1912), maka hak ketib kulon untuk menarik bayaran dari daerahnya itu juga dihapuskan. Sejak itu indung di desa itu masuk urusan ka- wedanan. Masih ada bentuk tanah lain yang disebut Kebonan, yaitu pekarangan dan kebun buah-buahan yang ada di luar pusat kota yang menurut peraturan diberikan kepada Rijksbes- tuuder. Ada juga yang diberikan kepada keluarga raja yaitu Pangeran Mangkubumi. Ada juga sebagian tanah yang diberi- kan sebagai lungguh kepada Bintangleksana dengan kewajiban memelihara dam di Kali Winanga. Bintangleksana ada di bawah kekuasaan Kepatihan. Orang membeli sebagian tanah sebagai indungnya Patih. Penduduk pemilik pekarangan di tanah kebonan hubungannya dengan patuh seperti penduduk di tanah kasentanan. Seperti juga di kampung Lempuyangan dan Tukangan yang dulunya sebagai kampung mutihan Kepatihan, karena di kedua desa itu terdapat kuburan orang-orang yang beriwayat. Patih dulu adalah patuh (apanagehouder) biasa di kedua desa itu. Tetapi pekerjaannya dikuasakan kepada orang lain (patuh gaduh). Dengan dihapusnya apanageschap, maka patuh gaduh diberhentikan. Penduduk desa di situ menjadi indung cangkok dari Patih. Setelah kebonan, masih ada Kampung penduduk yang berdiri sendiri. Selain tanah-tanah pekarangan yang masuk dalam golongan, kasentanan dan lain-lain, masih terdapat beberapa pekarangan yang tidak termasuk dalam macam-ma- cam kampung tadi dan berdiri sendiri. Terhadap tanah-tanah ini Negeri sebagai patuh, dan orang-orang penduduk di situ dinamakan "pengindungan negari". 195
Mochammad Tauchid Tanah ini terbentuk karena beberapa sebab, antar lain: a. sejak berdirinya kota Yogyakarta, ada tanah-tanah yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang (biasanya di se- panjang tepi sungai) lalu oleh masyarakat digunakan dengan tidak mempunyai hubungan dengan salah satu macam tanah lainnya, b. karena perluasan kota, pekarangan desa tidak termasuk da- lam tanah golongan atau lungguh, dan terus berdiri sendiri, c. karena tanah-tanah yang dibeli oleh kerajaan atau pengha- pusan tanah lungguh dan tanah itu tidak lagi diberikan kepa- da seseorang, dan penduduk yang tinggal di tempat itu (orang-orang Tiongoa di Kranggan) disuruh membayar. Terhadap tanah semacam itu, Kerajaan sebagai patuh penduduk harus membayar "uang penanggalan" (pengganti kewajiban bekerja dan penyerahan hasil kepada patuh), pajak kepala (pajek sirah, hoofgeld) sebagai pengganti kewajiban polisi dan pemeliharaan jalan dikenakan kepada segenap orang yang mempunyai pekarangan. Kadang-kadang juga harus membayar semacam pajak tanah (verponding), dan untuk penduduk yang bukan bangsa Indonesia (bukan orang Jawa) membayar "uang meteran", yaitu 1 sen tiap-tiap meter persegi. Peraturan mengenai hak-hak tanah seperti yang tersebut di atas belum ada. Peraturan tersebut abru muncul akhir-akhir karena terjadinya penjualan tanah semacam itu di kampung Cokrokusuman. Ketika itu pihak polisi tidak dapat memutus- kan, maka diadakan peraturan mengenai tanah semacam itu. Tanah semacam itu dapat dijual dengan persetujuan polisi dan "lilah" (izin) dari kerajaan. Uang saksi dibagi antara polisi dan Negeri. Dalam dawuh disebutkan juga tentang pengga- daian tanah (sadé séndé), yang kemudian tidak diperbolehkan 196
Masalah Agraria di Indonesia lagi. Selain kampung yang dimiliki oleh warga kampungnya sendiri, masih ada jenis kepemilikan lain di Yogyakarta, yaitu Indung tempel. Indung tempel ialah orang yang membangun rumah dengan menumpang di pekarangan orang lain. Orang ini tidak mempunyai hak-hak apa-apa terhadap tanah tempat di mana rumahnya didirikan. Penduduk yang pokok dianggap sebagai patuh (lurah- nya). Orang indung tempel berkewajiban menjalankan peker- jaan untuk lurahnya, kewajiban ini dapat diganti dengan pajak penanggalan. Indung tempel tidak boleh memindahkan ru- mahnya ke lain tempat, dan juga tidak boleh menyewakan rumah itu kalau tidak dengan izin patuh-nya. Dari persewaan itu biasanya yang sepertiga untuk lurahnya. Seorang indung tempel yang akan menjual rumahnya memerlukan izin lebih dahulu dari patuh-nya. Sewaktu-waktu, patuh dapat menyuruh indung tempel meninggalkan tempat itu dengan alasan pekarangan akan digunakan sendiri. Dengan alasan itu sudah cukup dan akan mendapat bantuan dari pihak pemerintah untuk meminta pergi indung tempel. Patuh ber- kewajiban mengganti biaya pindahan rumah itu, biasanya sebesar 1/3 dari taksiran harga rumah (menurut perhitungan harga perkakas rumah itu). Pembayaran ini dinamakan "tukon tali-tumbasan tangsul". Sebagai pengganti pembeli tali untuk keperluan pindahan rumah. Perkembangan demokrasi dalam soal hak dan hukum tanah di daerah Yogyakarta kemudian memberikan suatu ma- cam hak bagi indung tempel atas tanah pekarangan (hak me- minjam), yang kemudian menjadi indung cangkok. Semua indung cangkok di Yogyakarta asalnya adalah dari indung 197
Mochammad Tauchid tempel yang lama-lama mendapat tanah. Yang terakhir dari jenis hak kepemilikan tanah di Yog- yakarta adalah Tanah pamahosan (mahosan) dalem dan Tanah Kasentanan Pangeran Notokusumo. Di dalam kota Yogyakarta terdapat beberapa bidang sawah yang diserahkan kepada bekel seperti sawah-sawah di luar kota dalam daerah Yogyakarta. Terkadang diberikan sebagai lungguh (apanage). Dengan dihapusnya apanageschap, diwajibkan langsung membayar pajak kepada sultan (pamahosan dalem). Kampung-kampung dalam kota daerah Pakulaman da- hulu adalah tanah kasentanan Pangeran Notokusumo, putera Sultan I, namun sejak tahun 1813 berdiri sendiri. Peraturan tanah di situ sederhana. Pekarangan-pekarangan pejabat yang besar dari Regent-Patih dan tanah-tanah pekarangan kampung yang mengelilinginya masuk cangkok Pakualam. Menurut Pranatan 1900 diterangkan, adanya "dol tinuku pomahan" (jual beli pekarangan oleh penduduk). Tetapi dimaksudkan hanya tanaman dan rumah saja yang boleh diperjualbelikan. Semua pemilik pekarangan di daerah itu adalah "indung cangkok" dari Prins Pakualaman. Banyak terjadi jual beli tanah di daerah kampung kota Pakualam. Untuk bangsa asing (niet Javaan) ada undang-undang sendiri tentang tanah, yang me- merlukan syarat-syarat tersendiri. Hak Tanah di Daerah Surakarta Ada bermacam-macam jenis hak tanah di daerah Sura- karta, dan bermacam-macam namanya: 1 . Tanah negeri Surakarta yang belum dipergunakan untuk sesuatu keperluan, dengan nama dan tanda tanah: O.O = Oro-Oro, yaitu tanah yang berupa tanah lapang yang 198
Masalah Agraria di Indonesia tidak dikerjakan. S.G. = Sunansgrond, tanah milik Sunan D.R.S. = Domein Rijk Surakarta. 2. Tanah Negeri untuk keperluan bangunan-bangunan Peme- rintah atau umum (pasar dll), dengan nama atau tanda tanah: D.R.S. 3. Tanah Negeri untuk keperluan hutan, dengan tanda: N.W. = Norowrekso, (untuk Kasunanan, dengan tanda tong- gak: N.W. No. .......) W.M. = Wonomerto, (untuk Mangkunegaran, dengan tanda tonggak: W.M.No. ...) 4. Tanah negeri yang diberikan konsesi kepada N.I.S.: a. dengan percuma, dengan perjanjian kalau keluarga raja dengan pegawainya bepergian dengan mempergunakan kereta api, tidak membayar. b. tanah yang diminta sesudah tahun 1935 dengan hak opstal, dengan beban seperti tanah lain-lainnya. 5 . Tanah negeri yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu menjadi Landsdomein dan tidak memakai beban apa-apa. 6. Tanah Pamijen Kraton, untuk keperluan Kraton dengan tanda D.K.S. (Domein Kraton Surakarta). Untuk hal ini, Mangkunegaran tidak punya. 7 . Tanah desa dengan wewenang nggaduh (hak memakai) dinamakan Gemeentelijk bezitsrecht: a. Tanah Kas Desa, untuk keperluan penghasilan Desa dan dikenakan pajak bumi (landrente) b. Tanah lungguh, untuk para pamong Desa dan dikenakan landrente. Sedang untuk bekas daerah Mangkunegaran belum dikenai landrente. 199
Mochammad Tauchid c . Tanah Pituwas, untuk bekel patuh sebagai pensiun dan tidak dikenakan pajak. d. Tanah penduduk tani dengan hak memakai turun te- murun (erfelijkgebruiksrecht). Boleh dijual dan diga- daikan kepada orang dalam daerah lingkungan desa, tapi tetap dikenakan landrente. Tanah ini dapat disewakan kepada onderneming, dengan pemakaian bergiliran. e. Tanah persewaan untuk perkebunan dengan persewaan sukarela (vrije inhuur) dengan waktu 10 sampai 21½ tahun. 8. Tanah dalam kota dengan hak milik (Inlandsch bezitsrecht) dengan Kadaster Jawa. Dikenakan verponding Jawa. 9. Tanah persewaan Sabrang, untuk orang yang bukan hamba Raja (bukan kawula dalem, niet zelfbestuur onderhoorigen) dengan hak sewa (huur recht). Uang sewa besarnya antara 5 - 10 % dari harga tanah. 10.Tanah dengan hak eigondem untuk bangsa asing. Pemba- yaran pajak verponding kepada Kasunanan, tapi Sesudah 1 Juli 1932 boleh dimiliki oleh orang Indonesia. 11.Tanah hak opstal untuk bangsa asing. Pembayaran pajak verponding kepada Kasunanan, namun sejak 1 Julii 1932 dapat dimiliki oleh bangsa Indonesia. 12.Tanah negeri yang diberikan dengan conversie untuk kebun teh, kopi, karet senas nanas, dsb. dengan sistim bengkok (dipakai terus menerus, tidak bergiliran) dan waktunya selama 30 tahun. 13.Tanah negeri baru didapat dari Residen Semarang zaman pemerintahan Jepang dengan hak erfelijk individueel bezit (kalurahan Tanduh, Sibata, Karanganyar dan Sidomulo). 14.Tanah negeri yang dipakai untuk perusahaan kerajaan 200
Masalah Agraria di Indonesia (Krooa atau Rijksonderneming). Menurut Undang-Undang R.I No. 16 tahun 1847; tanah- tanah di kota Surakarta dikuasai oleh pemerintah RI kecuali tanah-tanah dalam lingkungan baluwarti keraton. Tanah Perdikan Selain bentuk dan corak hak milik tanah orang Indonesia menurut hukum adat seperti yang diuraikan di atas, ada lagi hak tanah istimewa yang dinamakan "tanah perdikan". Kare- na mewujudkan desa sendiri, maka dinamakan desa perdikan. Desa perdikan (desa yang dimerdekakan), berasal dari tanah pemberian raja kepada seseorang atas jasanya kepada raja atau untuk kepentingan lain yang dipandang perlu oleh raja. Desa ini dibebaskan dari kewajibannya terhadap raja seba- gaiman desa lainnya. Bebas dari pembayaran landrente kepa- da pemerintah (ada juga membayar separo). Tetapi tidak ber- arti bahwa rakyatnya bebas dari segala pajak dan landrente. Rakyat tidak bebas dari beban yang berat dan segala macam pajak untuk keperluan Demang (Kepala Desa Perdikan). Desa ini dulu tidak di bawah perintah pegawai-pegawai raja, tetapi berhubungan langsung dengan raja. Kepala desa yang dina- makan Demang adalah pemilik tanah dan pemungut pajak un- tuk kepentingannya sendiri serta pungutan lainnya. Desa perdikan ada macam-macam sifat dan asal kejadiannya, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. a. Pamijèn (geprivelieerden dorp), berasal dari tanah pem- berian raja kepada seseorang yang berjasa kepada raja. Kepadanya diberikan juga hak-hak istimewa atas tanah dan tenaga penduduk di situ. Hak ini turun temurun kepada ahli warisnya. Demang sebagai pemilik tanah berhak 201
Mochammad Tauchid memakai orang-orang di desa itu untuk mengerjakan tanahnya dengan tanpa bayaran (terdapat di Gumelem Wetan, Gumelem Kulon, Banyumas). Ada juga yang dengan sambatan (dapat makan dan minum dengan tidak mendapat upah) seperti terdapat dalam Pamijèn Dawuhan, Bréngkok, Penerusan Wetan, Penerusan Kulon. b. Pesantrén, (godsdientschooldorp), tanah pemberian raja kepada seorang kiai yang berjasa kepada raja. Ada yang berupa tanah yang belum dimiliki, ada juga yang sudah masuk dalam lingkungan desa. Kiai Demang tidak di bawah perintah pegawai-pegawai di situ, tetapi langsung berhu- bungan dengan raja. Dia dibebaskan dari macam-macam kewajiban terhadap raja. Penghasilan desa (pajak dll.) diper- gunakan untuk kebutuhan kiai dan membiayai pesantren- nya. Di samping itu, pesantren masih memungut urunan dari santri-santrinya. Desa yang bersangkutan dengan desa perdikan tidak turut campur dengan urusan-urusan di situ. c. Keputihan atau Mutihan (vrome liedendorp). Tanah seperti di atas, diberikan raja kepada kiai dan orang-orang alim (orang mutihan = orang alim-alim, lawannya orang abangan) untuk menjalankan kewajiban agama bersama- sama. Haknya sama seperti yang tersebut di atas (poin b). d. Pakuncén, yaitu desa yang diistimewakan oleh raja dengan hak-hak seperti di atas, karena dalam desa itu terdapat ku- buran raja, atau wali, terkadang kuburan Bupati zaman dahulu yang dipandang keramat dan harus dihormatinya, selain itu juga perlu diberi penjagaan kehormatan. Demang Pekuncen sebagai juru kunci makam itu. Demang Desa perdikan itu sangat besar kekuasaannya atas desa dan penduduknya. Tindakannya sering sewanang- 202
Masalah Agraria di Indonesia wenang dan memeras rakyat. Merasa sebagai orang istimewa (karena tidak di bawah pembesar di tempat tersbeut melainkan berhubungan langsung dengan raja). Dan minta penghormatan yang berlebih-lebihan. Tanah perdikan seperti yang diuraikan di atas terdapat di daerah Semarang (Demak), Rembang, Surabaya, Madura, Banyumas, Kedu, Madiun, dan Kediri. Di Jawa Barat terdapat di desa Pamijahan (Tasikmalaya) sebagai sisa zaman Mataram karena di situ terdapat kuburan wali. Pada tahun 1964, pemerintah Republik sudah pernah memutuskan penghapusan desa-desa perdikan di daerah Banyumas. Tetapi pada zaman pendudukan Belanda desa perdikan kembali lagi dihidupkan sampai sekarang. Tentang keadaan, riwayat, dan hal-hal lainnya mengenai desa Perdikan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: Keputihan, (umumnya disebut mutihan atau putihan) terdapat di Jawa Tengah, yaitu di suatu desa yang penduduk- nya diwajibkan untuk sungguh-sungguh menjalankan ibadat seperti sembahyang, puasa, dan upacara agama Islam lainnya. Penduduk di desa ini harus menyingkiri tegah agama seperti tandakan, minum-minuman keras dsb. Terkadang mutihan itu terdiri dari beberapa orang ulama yang mempunyai masjid dan pesantren. Keberadaan desa mutihan ini dimaksudkan oleh raja seba- gai penghargaan atas jasa-jasa ulama dalam usahanya menyi- arkan agama Islam. Para ulama ini telah mendorong agar "nga- bangan" atau "abangan" (orang-orang yang dianggap tidak beragama) dididik untuk menjadi mutihan atau putihan. Hak istimewa diberikan kepada ulama-ulama dengan membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban terhadap 203
Mochammad Tauchid raja (kewajiban menyerahkan hasil dan kerja pancén). Ada kalanya kewajiban itu diganti dengan kewajiban lain yang sesuai dengan kewajiban agama yang lebih ringan. Ulama- ulama itu mendapat kebebasan dari pajak dan rodi. Di tiap-tiap kota kabupaten dan kota distrik biasanya juga terdapat kampung mutihan yang biasa dinamakan Pekauman atau Kauman. Penduduknya dibebaskan (sebagian atau semua) dari kewajiban-kewajiban yang biasa dibebankan kepada penduduk lainnya. Namun kadang-kadang mereka diwajibkan menanggung beberapa biaya untuk upacara-upacara agama dan lain sebagainya menurut kekuatannya. Di kampung kauman di Vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta), segala macam kesenangan dan kebiasaan rakyat yang tidak sesuai dan atau dilarang oleh Islam tidak boleh diadakan. Perbedaan-perbedaan yang berupa kebebasan atas kewa- jiban-kewajiban terhadap raja yang diberikan kepada ulama dan santri-santri itulah sebabnya mereka dinamakan juga orang merdikan, perdikan atau merdika. Pada mulanya mutihan berarti orang-orang alim dengan hak-hak istimewa dari raja, tetapi kemudian desa yang men- dapat hak-hak istimewa seperti yang diberikan kepada orang- orang mutihan dinamakan juga desa Mutihan atau Keputihan seperti banyak terdapat di daerah Kedu. Nama itu juga kemudian diberikan kepada orang-orang yang berkewajiban menjaga dan memelihara makam atau tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat. Orang-orang ini juga mendapatkan hak-hak istimewa. Orang-orang dalam desa perdikan semacam ini juga dinamakan orang mutihan, atau terhitung masuk orang mutihan, karena mereka memang biasa turut bersama-sama memelihara dan menjaga makam 204
Masalah Agraria di Indonesia dan tempat suci. Kadang bersama-sama dengan orang-orang yang memang dibebani kewajiban, mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban keagamaan di situ. Pekuncèn atau kuncèn, yaitu nama yang diberikan hanya kepada orang atau desa yang diberi kewajiban menjaga dan memelihara tempat-tempat makam dan tempat keramat lainnya. Orang yang berkewajiban menjaga dan memelihara mesjid dan pesantren tidak termasuk dalam golongan ini. Kalau penjagaan dan pemeliharaan dibebankan kepada orang-orang tertentu di desa itu, maka desa itu dinamakan "pekuncen". Kalau seluruh penduduk atau sebagian besar penduduk desa itu ditunjuk untuk menjalankan kewajiban di atas, maka sifat- sifat dan peraturan desa perdikan atau mutihan berlaku dalam desa Pekuncen itu, dimana orang-orang mendapat kebebasan kewajiban untuk Raja (atau untuk Pemerintah). Tetapi kepada kepala desa yang mendapat hak-hak istimewa atas tanah pen- duduknya diwajibkan membayar. Sebagai contoh Desa Mijén, yaitu salah satu desa perdikan yang terdapat di Surakarta. Oleh Susuhunan yang dahulu, didirikan Mijén untuk para ulama yang sudah tua yang dikasihi dan disukai. Mereka harus selalu sedia membantu raja, dan berdekatan dengan raja. Mereka mendapat penghasilan dari tanah di beberapa desa sebagai lungguh (apanage). Mereka disebut Mijén, artinya orang- orang yang terpilih. Kemudian beberapa desa perdikan lain- nya (di daerah Banyumas), juga dinamakan Mijén. Desa perdikan atau merdikan yaitu desa "yang dibe- baskan" (dimerdekakan) dari kewajiban-kewajiban dan beban terhadap raja atau kemudian kepada Pemerintah Pusat. Pembebasan kewajiban dan beban ini bisa untuk seseorang, tetapi dapat juga untuk desa dengan penduduknya. Kalau 205
Mochammad Tauchid segenap penduduk di suatu desa dibebaskan dari kewajiban- nya terhadap raja atau kepala negeri, desa itu dinamakan desa perdikan. Cara pembebasan kewajiban semacam itu sudah lama ada. Sejak zaman raja-raja Hindu di Jawa, ada pembebasan atas seseorang atau desa dari kewajibannya kepada raja untuk membayar pajak atau rodi. Di samping itu orang-orang mendapat hak-hak istimewa, seperti: boleh memakai payung kehormatan, memakai pa- kaian dengan warna tertentu yang tidak boleh dipakai oleh orang-orang biasa. Boleh makan makanan yang biasa menjadi makanan raja, dan lain sebagainya. Desa merdikan ini berdiri langsung di bawah raja dan diberikan hak-hak istimewa ke- padanya. Berdirinya desa perdikan dengan hak-hak istimewa itu seperti telah diuraikan di muka. Pertama, sebagai hadiah kepa- da ulama yang bekerja memajukan agama, kedua, untuk kepentingan penjagaan dan pemeliharaann candi-candi dan rumah suci, serta makam raja atau lainnya yang dianggap suci, ketiga, sebagai hadiah kepada seorang yang berjasa kepada raja, umpamanya seorang kepala desa yang telah memberikan tempat perlindungan kepada raja dan setia menjaga kese- lamatan raja dalam waktu yang berbahaya di masa perang. Kepala desa yang berjasa diberi hak-hak istimewa. Desanya dihadiahkan kepadanya dan hak ini berlaku secara turun temu- run. Menurut sifatnya, desa perdikan ini dapat dibedakan da- lam beberapa hal: a. yang penduduknya dibebaskan dari beberapa macam pajak dan pancén karena mereka diwajibkan menjaga dan 206
Masalah Agraria di Indonesia memelihara kuburan atau tempat-tempat keramat lainnya untuk menjalankan ibadah dan kewajiban agama, b. yang penduduknya dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kepada raja, tetapi membayar untuk kepala desanya. Hak istimewa ini diberikan kepada Kepala Desa oleh raja berupa pungutan-pungutan untuk kepentingan kepala desa sendiri dan lain sebagainya, Pada zaman Islam, kedudukan dan hak-hak istimewa itu diteruskan. Kemudian hak-hak itu diberikan kepada ulama- ulama Islam dan orang-orang yang berjasa kepada raja. Sam- pai sekarang desa perdikan masih tetap sebagai daerah yang bebas dari pajak dan kewajiban-kewajiban kepada raja (peme- rintah). Menurut pencatatan tahun 1912, dalam Bijblad 7847, di seluruh Jawa masih terdapat tanah-tanah (desa) perdikan di daerah-daerah: Semarang... .. 10 desa; Rembang ... .1 desa; Surabaya ... .4 desa; Madura ... ..19 desa; dan 13 dukuh; Banyumas ... ..41 desa; Kedu ... .... . 70 desa; Madiun .... ..19 desa; Kediri ... ...... 6 desa; Jumlah 170 desa dan 13 dukuh; Di Jawa Barat terdapat di desa Pamijahan (Tasikmalaya). Dari sekian banyaknya desa perdikan, masing-masing tidak sama kebebasan yang diterimanya, ada yang sebagian, ada yang sepenuhnya: a. 142 desa dan dukuh bebas sama sekali dari landrente, 207
Mochammad Tauchid lainnnya dibebaskan sebagian; b. 17 desa tidak dibebaskan dari perusahaan dan pajak peng- hasilan; c . 5 desa membayar pajak kepala; d. 21 desa membayar pajak potong; e. 5 desa dibebaskan dari sebagian kewajiban rodi. Berdirinya desa perdikan di zaman Hindu kemudian dite- ruskan di zaman Islam yang tidak begitu jelas membahas soal tanah. Yang jelas bahwa para kepala desa perdikan umumnya adalah pemilik tanah besar (groot grondbezitter), dan tanah- nya biasanya dikerjakan oleh penduduk di situ dengan perjan- jian-perjanjian yang sangat memberatkan penduduk. Kepemilikan tanah yang luas itupun tidak jelas asal-mu- asalnya. Mungkin, tanah itu didapat dari membeli tanah-tanah rakyat oleh kepala desa yang turun-temurun. Dapat juga ter- jadi dari pembukaan tanah oleh penduduk dengan pekerjaan pancèn, lalu diambil sendiri oleh kepala desa. Ada pula yang mengira bahwa hak desa menguasai tanah (beschikkingsrecht- nya desa) dipergunakan oleh lurah desa untuk kepentingannya sendiri, hingga tanah desa itu akhirnya menjadi tanah kepala desa. Tidak adanya campur tangan pemerintah dan hanya membiarkan keadaan semacam ini. Hal ini membuka kesem- patan bagi kepala-kepala desa untuk berbuat sewenang- wenang dan main kuasa atas tanah desanya lalu bersikap sewenang-wenang kepada penduduk. Pada waktu pendaftaran desa perdikan tahun 1912, di kabupaten Kutoarjo (sekarang masuk Kabupaten Purworejo) terdapat 15 desa perdikan yang tidak jelas kedudukannya. Di antaranya terdapat dua perdikan yang terbesar, yaitu Kepu- tihan Grabag dengan 18,5 bau sawah, 1 bau tegalan, dan 9,25 208
Masalah Agraria di Indonesia bau pekarangan. Keputihan Mendiro dengan 10,125 bau sawah dan 3,125 bau pekarangan. Kedua desa itu sekarang seolah-olah sudah tidak ada lagi. Desa perdikan yang terkecil hanya terdiri dari 3 bau pekarangan dibagi 5 orang, yaitu 3 orang kuli, seorang wakil kepala desa, dan seorang janda kepala desa yang meninggal dunia. Di desa Keputihan lainnya (Kepu- tihan Wingko), hanya dihuni kepala desa dengan keluarganya, dengan 2,625 bau sawah dan 0,375 bau pekarangan. Kepala desa perdikan biasanya menganggap dirinya se- bagai satu-satunya pemilik tanah dalam desanya. Dia menganggap bahwa semua tanah yang dikerjakan penduduk di situ hanya diberikan untuk dikerjakan dan dapat diminta kembali. Penduduk di situ juga mengakui bahwa kepala desa berhak mengambil kembali tanah itu sewaktu-waktu. Di 6 desa perdikan di daerah itu, semua sawah ada di tangan kepala de- sa. Kepala Desa tidak memberikan hak sama sekali kepada pen- duduk untuk mengerjakannya. Biasanya, selama kuli-kuli itu masih menetapi kewajiban- kewajibannya terhadap kepala desa, maka mereka masih diperbolehkan mengerjakan tanah itu. Kewajiban-kewajiban ini biasanya tidak dibayar berupa uang, tetapi berupa penye- rahan sebagian hasil dan penyerahan tenaga (pancén) yang sangat berat dan selalu dapat diberatkan lagi sesuai kehendak kepala desa. Tanah juga diberikan kepada kuli dan umumnya sangat kecil. Para kuli tidak berhak menjual tanah tersebut. Untuk tanah pekarangan beda lagi hak mereka, haknya lebih besar, dalam arti bahwa kepala desa tidak semaunya dapat mengam- bil. Tetapi untuk menjual tanah pekarangan harus mendapat izin dari Kepala Desa dengan diharuskan memberikan sebagian 209
Mochammad Tauchid uang penjualannya. Kalau seorang kuli meninggal, maka tanah- nya dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Satu hal yang ganjil ialah bagaimanapun kecilnya tanah (desa) perdikan itu, di sana pasti ada susunan pemerintahan desa. Seperti yang terdapat di Keputihan Guyangan yang hanya ada 3 orang kuli (pemakai tanah sawah desa) dan 3 lindung (pemilik pekarangan tidak dengan sawah), mem- punyai carik desa dan kebayan. Masing-masing mendapat bagian 100 ru persegi (1/5 bau atau kira-kira 1400 meter per- segi) dan pekarangan. Desa Keputihan Kedung Kuwali dengan 4, 875 bau sawah dan 2,5 bau pekarangan, mempunyai carik dan dua orang perangkat desa. Di kabupaten Karanganyar dulu (sekarang masuk Kabu- paten Kebumen), terdapat 21 desa perdikan, di antaranya terdapat desa Karanganom dengan 6 bau pekarangan dan 1,5 bau sawah. Desa Karangasem dengan 2 bau pekarangan dan 2 bau sawah. Dalam soal tanah dan hak-hak penduduk hampir sama dengan keadaan dalam daerah Kutoarjo seperti diuraikan di atas. Hanya di desa Klegén Kauman, secara kebetulan ada perubahan, yaitu adanya hak yang tetap bagi penduduk akan tanah. Di desa-desa perdikan ada kepala desa yang resmi, yang dinamakan "bekel muka, atau bekel ngarep" dan terkadang ada lagi kepala desa yang tidak resmi yang dinamakan "bekel belakang, bekel buri" atau "congkok kuwasa". Kepadanya diberikan juga hak memerintah sebagian desa itu dengan men- dapat hak-hak seperti Kepala Desa Perdikan (bekel muka). Ja- batan ini turun-temurun kepada anak laki-lakinya. Di desa Karangasem yang hanya mempunyai 2 bau sawah dan 2 bau pekarangan, bekel muka dan bekel belakang mempunyai 210
Masalah Agraria di Indonesia masing-masing congkok dan seorang kebayan. Umumnya di desa-desa perdikan di daerah Karanganyar, penduduknya membayar pajak f 5 tiap-tiap bau sawah dan f 1 untuk tiap-tiap bau pekarangan (atau 1 sen tiap-tiap ru per- segi). Selain itu masih harus membayar dengan hasil sawahnya dan berkewajiban kerja pancén serta pungutan lain-lainnya yang dengan semaunya dapat diubah dan ditambah lebih berat oleh kepala desa. Karena tindakan sewenang-wenang semacam itu dan beratnya beban yang ditimpakan kepada penduduk, penduduk di desa-desa itu (yang kebanyakan terdiri dari pedagang kecil, dan pengusaha kecil lainnya) makin berkurang dan pergi me- ninggalkan desa itu. Pada tahun 1887, desa-desa perdikan dalam daerah Ka- ranganyar, berpenduduk 7792 orang, pada tahun 1905 tinggal 6.730 orang. 9. Macam-macam Peraturan Soal Tanah yang Berhubung dengan Adat di Daerah-daerah Banyak macam-macam peraturan tentang tanah yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan di satu desa sering terdapat praktik peraturan yang tidak sama juga. Pada pembahasan ini akan diambilkan contoh yang terdapat di salah satu daerah yang akan diuraikan sebagai beri- kut. 1 . Untuk soal tanah, biasanya diadakan rapat antara beberapa desa bersama jika ada urusan tanah yang menyangkut kepentingan dan mengenai tanah di beberapa desa. Urusan bersama itu seperti pembuatan jalan dan saluran air yang menyangkut beberapa desa. Namun bisa juga terjadi satu 211
Mochammad Tauchid dukuh memutuskan sendiri urusan tanah lepas dari pusat desanya (krajannya), karena hanya menyangkut hal-hal yang mengenai kepentingan orang dalam satu dukuh itu saja. Seperti pernah terjadi di pedukuhan Tawangrejo dan Nogorejo (Kepanjen). Di sini nampak bahwa dukuh (seba- gian desa) mempunyai beschikkingsrecht, bilamana bes- chikkingsrecht tidak mengganggu kepentingan umum. 2. Perubahan tanah gogol mendapat persetujuan dari ¾ suara gogol dalam desa. Seperti yang telah ditentukan oleh In- landsche Gemeente Ordonnantie tentang ini sesuai dengan Conversiebesluit. Tetapi tidak jarang terjadi putusan itu cukup diambil atas dasar "sama mufakat" yang berarti ber- damai antara orang-orang yang bersangkutan saja dengan persaksian Lurah. Namun sebaliknya dapat juga "sama mu- fakat" itu harus diartikan bahwa putusan mengenai itu harus diambil dengan suara bulat. 3. Di satu desa, untuk memutuskan tanah komunal (gogolan) harus dengan kemufakatan semua pemilik tanah (gogol dan kendoan, pemilik tanah yasan) dalam satu kumpulan. Tetapi di desa lainnya hanya oleh gogol, seperti terdapat di desa Ngadilangkung dan Curungrejo, Kepanjen. Di desa Gedok Kulon-Turen, tidak hanya gogol dan kendon saja yang boleh turut memutuskan bahkan orang numpangpun boleh juga turut mempunyai suara memutuskan. Di Cempokomulyo, orang kendon disebut sebagai "gogol yasan". 4. Di beberapa desa yang mempunyai hak suara (di samping kewajiban penuh terhadap desa) hanya gogol yang biasa disebut "orang yang wajib memilih petinggi". Dalam hal lain, orang yang menumpang dapat juga hak suara di dalam desa, kecuali hal-hal yang penting (di antaranya mengenai 212
Masalah Agraria di Indonesia soal tanah). 5 . Desa tidak turut campur dalam urusan tanah yasan (indivi- dueel bezitsrgrond), tetapi ada juga desa yang menentukan tentang tanah milik yasan itu. 6. Desa dapat mengusahakan mendapatkan tanah GG untuk penghasilan desa. Kalau sudah dua kali panen, hasilnya dipa- kai untuk membiayai keperluan desa, dan dapat mengu- rangi beban-beban yang harus ditanggung oleh gogol, seba- gai pengganti uang angguran (hoofdgeld). Sifat hukum dan hak milik tanah rakyat yang berlaku me- nurut hukum adat yang berbeda-beda dengan beragam corak menggambarkan beragamnya corak, susunan, semangat dan jiwa desa di Indonesia. Karenanya keadaan dan semangat desa yang bermacam-macam memengaruhi tingkat kecerdasan rakyat lainnya. Beragam corak ini juga dipengaruhi oleh hak tanahnya. Di daerah yang kuat dan erat hubungan tanahnya dengan desa, akan berbeda jiwanya dibanding dengan desa lainnya yang hak milik tanahnya adalah hak milik perseo- rangan. Kuat lemahnya desa sebagai kesatuan hukum tergan- tung dari hak milik tanah menurut adat di situ. Dalam sejarahnya, sebagaimana telah diuraikan di muka, nampak selalu bahwa pemberian hak tanah disertai denngan kewajiban yang harus dijalankan oleh si penerima hak. Besar kecilnya hak penduduk serta kewajibannya tergantung juga dari besar kecilnya hak tanah yang ada padanya. Hak suara dalam desa, di samping mendapatkan hak ba- gian tanah, diimbangi dengan kewajiban terhadap masyara- katnya. Nampak jelas bahwa siapa yang bekerja akan mendapat hak yang lebih besar daripada orang yang tidak bekerja. Orang-orang yang pertama membuka hutan dijadikan tanah 213
Mochammad Tauchid pertanian bagi orang seluruh desa, dianggap sebagai orang yang berjasa kepada desa itu, dan harus dimuliakan. Orang- orang yang pertama (cikal bakal, eerste ontginners) dipandang orang yang harus dimuliakan, bahkan di beberapa tempat ku- buran cikal bakal dianggap sebagai kuburan yang mesti dimu- liakan oleh orang se-desa. Turunan orang-orang "cikal bakal" masih dianggap juga sebagai orang-orang yang pantas dihor- mati. Dalam kebiasaan pemerintah desa, maka Lurah dengan perabot desa lainnya dipandang sebagai Badan Penguasa yang memegang hukum dan menjalankan pemerintahan, sedang "orang-orang tua" (marakaki, tuwo-tuwo deso) sebagai De- wan Penasehat, yang tidak kurang ditaati oleh rakyat di situ. Sebagai pemegang hukum dalam urusan tanah adalah Lu- rah dengan perangkatnya, sebagai rechtsfunctionaris, atau orang-orang tua yang dianggap lebih mengerti tentang asal- usulnya tanah di desa itu. Lurah sebagai rechtsfunctionaris, dalam desa itu sering salah mempergunakan haknya dan berbuat yang merugikan rakyat. Kewajiban rakyat untuk keperluan desa yang berarti untuk kepentingan masyarakat sering dipergunakan untuk kepentingan Lurah dengan pegawainya. Beban rakyat menjadi tambah berat, dan akhirnya jauh tidak seimbang dengan hak yang diterima olehnya. 10. Pembagian Warga Desa Berhubungan dengan Hak Milik Tanah di Desa Atas dasar hukum dan kepemilikan di dalam desa, maka kedudukan orang desa dibagi menurut tingkatannya yang tidak didasarkan atas perbedaan turunan dan kekayaan: 1 . Warga desa yang pokok (kerndorpers), yaitu orang yang 214
Masalah Agraria di Indonesia mempunyai bagian tanah komunal dan mungkin di sam- pingnya mempunyai bagian tanah komunal, dan mungkin di sampingnya mempunyai tanah yasan dan pekarangan. Orang inilah yang mempunyai hak sebagai warga desa yang penuh. Mempunyai hak suara dalam desa, memilih lurah, dsb. Di samping itu juga berkewajiban penuh atas pekerjaan- pekerjaan untuk desa. Orang ini dinamakan: wong baku (orang pokok), wong ken- ceng (orang yang kuat hak tanahnya), wong ngayah (orang yang menjalankan kewajiban negara, ayahan negara), kra- man, gogol, sikep, ngarep, kuli kereg, somahan kuwat, kuli baku, kuli ajeg, kuli, buat di daerah Jawa; oreng ken- ceng, orang pangajé (daerah Madura; pribumi, jalma bumi, bumén wantok, kuren tani, tani cekel (daerah Pasundan). Orang-orang ini dianggap sebagai turunan "cikal bakal" (eerste ontginners). 2. Wong kendo (tidak begitu kuat haknya), yang dinamakan: lindung ,wong ngindung, budi, budijan, mondok tempel, mondok karang, magang tani (Jawa), oreng paroan oreng teloan (Madura); yaitu orang-orang yang sekalipun punya tanah yasan (milik perseorangan) tetapi belum punya tanah gogolan (kongsen, tanah sanggan, pekulen), yaitu tanah ba- gian dari desa. Ada juga yang tidak punya tanah pekarangan dan rumahnya menumpang di pekarangan orang lain (me- nempel, mengindung). Orang kendo ini menjadi calon gogol (mangan tani) , kalau nanti ada lowongan tanah gogolan tidak ada yang memegangnya maka dia naik jadi orang ken- ceng. Karena haknya kurang (tidak mendapat tanah bagian tanah komunal), sekalipun mempunyai tanah yasan kewa- jibannya kurang dari orang kenceng. 215
Mochammad Tauchid 3. Wong mondok (rayat), orang yang tidak mempunyai rumah, pekarangan dan sawah. Di Minangkabau dinamakan "anak samang". Dia mendapat makanan dan pakaian dari orang yang ditumpangi (induk samang), tetapi tidak menda- pat upah tiap-tiap bulan atau harian. Setelah beberapa tahun nanti mendapat upah, biasanya berupa lembu atau lainnya yang dapat dijadikan modal selanjutnya untuk mencari makan. Orang ini biasanya tidak dianggap orang yang lebih rendah dari keluarga lainnya. Mereka biasanya makan ber- sama-sama dan pakaiannya sama. Tidak jarang oleh masya- rakat kemudian diambil menantu. Terhadap desa, dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa, karena dia memang tidak mendapat hak dari desa itu. Tetapi dia bisa menjalankan kewajiban desa mewakili orang yang ditumpanginya. Orang kendo dan rayat dapat dinaikkan kedudukannya menjadi orang baku seperti tersebut dalam bagian 1, kalau kemudian berjasa dan berkelakuan baik. Orang semacam ini dinama- kan "wong unggah-unggahan" (orang yang naik kedudukan- nya). Pembagian semacam ini tidak sama di beberapa daerah, tetapi pada dasarnya sama. Di daerah Banyumas, penduduk desa dibedakan dengan adanya: 1 . kuli - pemilik tanah komunal (kongsen, sanggan), dengan hak dan kewajiban penuh, 2. lindung - pemilik tanah pekarangan, tetapi tidak punya tanah pekulen, mungkin punya tanah yasan sendiri, 3. pondok tempel - orang yang mempunyai rumah di pe- karangan orang lain, 4. pondok ringkuk - orang (atau dengan keluarganya) ting- gal di rumah orang lain, dengan mencari penghidupan 216
Masalah Agraria di Indonesia sendiri, 5 . rakyat - orang yang mondok di rumah orang lain dan hidup dari orang yang dipondoki, dan bekerja untuk orang yang dipondoki itu. Di daerah Bantul (Yogyakarta), kuli kenceng (yang mem- punyai tanah dan pekarangan) yang menjual sawahnya lalu hanya mempunyai pekarangan saja, menjadi kuli karang ko- pek (kuli kenceng yang tidak mempunyai sawah; perkataan karang kopek juga berarti : desa yang tidak mempunyai sawah). Kalau dia menjual pekarangannya, hanya tinggal mempunyai sawah saja, menjadi kuli gundul. Kalau hanya menjual peka- rangannya separo (sebagian), masih tetap menjadi kuli ken- ceng. Orang yang membeli sebagian pekarangan itu menjadi kuli gandok. Kuli gandok dapat mewariskan tanahnya kepada anaknya. Dia membayar separo pajak kepala (dulu), terkadang kepada kuli kenceng, terkadang langsung kepada Bekel. Dengan dihapusnya kebekelan dan berdirinya kelurahan di daerah Yogyakarta tahun 1918 (di daerah itu mulai berlaku tahun 1920) dan hak tanah rakyat dinyatakan dengan Doimein Verklaring (Rijksblad 1918 no.16) maka kuli gandok turun derajatnya menjadi "indung tempel", atau menjadi kuli ken- ceng dengan sawah sendiri. Di beberapa daerah (Jepara, Kudus) "tiyang dunung" (orang yang mondok) juga berkewajiban menjalankan "pan- cendiensten" (tungguk, kemitan ) yang dapat dibayar dengan uang yang dinamakan uang "prancangan". Kewajiban desa yang harus dijalankan di antaranya ialah: jaga gardu, patrol, ronda, memelihara jalan-jalan, pengairan, membuat bendungan, memelihara halaman lumbung desa, dan halaman sekolah desa. Kewajiban untuk lurah dan perang- 217
Mochammad Tauchid katnya, di antaranya ialah: janggolan (kewajiban bekerja untuk lurah yang dapat diganti dengan uang atau memberi padi sehabis panen), kuduran yaitu kewajiban bekerja untuk mengerjakan sawah lurahnya. Janggol tetap untuk lurah atau carik yang di situ dinamakan "sentana" dibebaskan dari kewa- jiban lain-lainnya. Di desa perdikan orang janggol tetap dina- makan "kuli gambléh". 11. Berbagai Macam Kewajiban dan Beban Rakyat yang Berhubungan dengan Hak Tanah dan Adat Ada macam-macam beban dan kewajiban rakyat yang berlaku menurut ketentuan adat, dan sebagian dihubungkan dengan haknya mendapat tanah dalam desanya: 1. Pajak bumi yaitu sebagai sewa atas tanah yang dikerja- kan rakyat. Pajak bumi berlaku di daerah-daerah di seluruh Jawa dan Madura, Bali, Sulawesi Selatan dan sebagian Kali- mantan sebagai sisa peraturan feodal ala Raffles. Pajak itu sangat berat, karena tidak adanya pengecualian. Bagaimana- pun juga kecilnya tanah bahkan dalam Ordonansi Pajak Bumi ditetapkan dasar bahwa jangan sampai ada orang yang bebas dari pajak bumi, di antaranya dalam penjelasan Ordonansi Landrente 1939 diterangkan: "Untuk menjaga supaya sawah-sawah yang sedikit hasil- nya jangan ada yang tidak kena pajak disebabkan oleh po- tongan itu dan berhubungan dengan itu tidak ditanami oleh orang yang empunya, maka ditetapkanlah bahwa hasil yang dikenakan pajak itu sekali-sekali tidak boleh kurang dari harga pasar 2 kuintal padi kering (pasal 6 ajat 2 O.L). Jika 1 kuintal padi harga pasarnya f 3, -maka hasil sawah yang dikenakan pajak sekurang-kurangnja jadi f 6,-". 218
Masalah Agraria di Indonesia Besarnya pajak bumi ditetapkan bahwa pajak bumi sekurangnya 8% dan sebanyaknya-banyaknya 20% (pasal 7 ajat 1 O.L.). Satu jumlah pajak yang paling besar di waktu zaman penjajahan belanda yang tidak ada bandingannya. Ka- lau pajak penghasilan dengan pembatasan yang dibebaskan dari pajak (niet belastbare inkomen) yang dulu pernah ditetap- kan pembebasan penghasilan di bawah f 90, kemudian dinaik- kan menjadi f 120, tetapi bagi tani tidak ada pembebasan, berapa senpun hasilnya dari tanahnya. Menurut perhitungan yang dipakai dalam menentukan pajak ialah sawah 1 ha yang hasil bersihnya kira-kira f 50 membayar pajak yang besarnya sampai 15 rupiah. Menurut laporan "Onderzoek naar de belasting druk" dari Dr. J.W .Meyer Ranneft dan Dr. W. Huender 1924, diterangkan bahwa besarnya pajak bumi antara f 21,05 dan f 1,18 tiap-tiap bau atau f 0,72 dan f 0,07 tiap-tiap dacin padi. Pada kegagalan panen besarnya landrente dapat dikurangi, tetapi penghasilan sebenarnya sangat rendah dibandingkan denga taksiran biasa. Hal ini disebabkan karena baberapa hal, di antarnya karena kemiskinan penggarapnya hingga terpaksa tidak dapat mengerjakan tanah sebaik-baiknya. Sdangkan taksiran umum harus dipenuhi, maka landrente terkadang lebih dari 100% dari penghasilan sebenarnya. Tanah-tanah yang kurang baik terkadang disewakan dengan uang sewa sebesar landrente saja. Di samping itu masih banyak beban dan kewajiban-kewa- jiban bekerja yang antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama, yang diatur menurut adat. Ada juga yang kemu- dian dijadikan sebagai undang-undang yang diresmikan. Ma- cam-macam kewajiban tersebut adalah sebagi berikut. 219
Mochammad Tauchid 1 . Heerendienst, sebagai kewajiban sisa zaman raja-raja dulu yang kemudian dijadikan undang-undang dan dapat diganti dengan uang. Orang-orangnya dibedakan, ada yang wajib rodi dan ada yang bebas dari rodi. Rodi itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. 2. Kecuali rodi yang sudah ditentukan, masih banyak lagi tam- bahan kewajiban bekerja untuk desa maupun lurah desa dengan pamong desa lainnya. Di Caringin (Banten), selain orang harus menjalankan ke- wajiban rodi, masih harus juga menjalankan "pegawéan lima powé" yaitu harus bekerja untuk Jaro (kepala desa) tiap-tiap tahun lima hari untuk mengerjakan sawah Jaro. Pantiendiens- ten semacam ini umumnya diganti dengan uang. Di daerah Priangan kewajiban mengerjakan dan memper- baiki bendungan dan saluran air dikerjakan oleh orang-orang yang punya sawah saja. Tetapi kalau ada kerusakan-kerusakan yang besar, maka semua yang wajib rodi dalam desa itu diha- ruskan bekerja. Di Pati, penduduk harus mengerjakan sawah lurah dan prabot desa dengan pekerjaan wajib (kuduran). Sedangkan di Temanggung, orang pancen harus juga mengerjakan sawah lurahnya, begitu juga di Pacitan. Di merdikan desa daerah Tulungagung (Majan, Winong dan Tawangsari) penduduk harus mengerjakan tanah kepala desa. Di daerah Madura dulu selain harus menyerahkan cikal untuk perkebunan kelapa, juga harus bekerja untuk memper- baiki bendungan-bendungan dan membuat saluran-saluran untuk pengairan. Di Sumenep semua bendungan dan saluran di kali Jepun dikerjakan rakyat tanpa bayaran. Di daerah Bengkulen, tiap-tiap orang yang kuat bekerja 220
Masalah Agraria di Indonesia diwajibkan menjalankan gawé dusun 2 hari dan gawé marga 12 hari dalam satu tahun, dapat dibayar dengan uang. Pajak jalan (weggeld) diberikan sebagai gantinya rodi, dan dikenakan kepada semua orang yang kuat bekerja (werk- bare mannen) dan dapat diganti dengan uang. Di Minahasa dan Bone, tiap-tiap orang yang kuat bekerja (laki-laki) mem- bayar Rp 15 tiap-tiap tahun. Di Bone orang-orang yang tidak mampu dapat membayar dengan tenaga (bekerja dengan tidak bayaran) tetapi untuk orang yang mampu (yang pajaknya lebih dari Rp 26) diharuskan membayar dengan uang. Di Sulawesi Selatan ditentukan dengan ukuran bekerja 16 hari, dan oleh pemerintah sekarang (atas putusan Dewan Perwakilan Rakyat di sana) diturunkan menjadi 6 hari. Di Bali dengan ukuran bekerja 10 hari dalam 1 tahun. Sekarang sudah dihapuskan. Gemeentedienst yaitu pekerjaan untuk desa yang dapat dibayar dengan uang, di Sulawesi Selatan Rp 6, dan di Mina- hasa Rp 4 tiap-tiap tahun. Tetapi sekalipun sudah membayar uang itu, kalau ada pekerjaan-pekerjaan desa masih dikerahkan bekerja. Pinontol dan sawang, yaitu semacam rodi yang terdapat di Minahasa. Asalnya dari kewajiban rakyat di waktu perang untuk bekerja bagi keperluan pertahanan dan persediaan perbekalan, di zaman dahulu. Kemudian diteruskan dan disah- kan dalam undang-undang, Stbl. 1894 no. 1687, yang mewa- jibkan kerja 32 hari dalam satu tahun untuk keperluan desa dan kepala desa serta pegawai-pegawainya. Barang siapa alpa menjalankan kewajiban ini, baik pinontol dan sawang untuk Negeri maupun untuk Hukum Tua (Kepala Desa) dapat dihu- kum kerja paksa 6 hari. Peraturan ini sekarang tidak keras dijalankan dan di beberapa tempat sudah diganti dengan uang. 221
Mochammad Tauchid Untuk Hukum Tua, dibayar Rp 2,50 oleh tiap-tiap orang yang kuat bekerja. Pallawatanah, yaitu kewajiban membayar bagi orang laki-laki yang kawin, Rp 5 buat yang kawin dengan perempuan dalam satu daerah Karaeng, Rp 9 buat orang yang kawin dengan orang di luar daerah Karaeng tetapi masih dalam satu distrik, dan Rp 15 buat orang yang kawin di luar distrik. Selain itu masih harus membayar lagi macam-macam lainnya menurut kebiasaan adat. Tradisi ini terdapat di Sulawesi Selatan Di daerah Yogyakarta dahulu terdapat berbagai macam kewajiban untuk rakyat, berikut akan dijelaskan secara men- detail a. Kewajiban bahu suku Kewajiban "bahu suku" dimaksudkan sebagai kewajiban bekel dan rakyat untuk keperluan Patuh (apanagehouder) pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya ialah pada waktu perkawinan dan menyelamkan anak-anak raja, pada waktu pemakaman orang-orang bangsawan, pada waktu grebeg (perayaan maulud), hari penobatan dan ulang tahun raja, pada waktu kedatangannya Gubernur Jendral dan pembesar Be- landa lainnya. Begitu juga pada waktu perkawinan dan menyelamkan anak-anak Patuh. Menurut peraturan (pra- natan), tanggal 9 November 1903 ditentukan hari-hari yang mewajibkan rakyat harus bekerja serta berapa lamanya mereka harus bekerja menjalankan kewajiban bahu suku tersebut. Peraturan ini berlaku di daerah desa kejawèn maupun di daerah-daerah yang tanahnya sudah disewakan kepada on- derneming. 222
Masalah Agraria di Indonesia b. Kewajiban gugur gunung untuk tukang Tiap-tiap tukang diharuskan menjalankan kewajiban bekerja gugur gunung satu hari dalam satu bulan untuk keper- luan Sultan. Kewajiban bekerja ini kemudian digunakan untuk mengerjakan perbaikan dan untuk membuat indah pesang- grahan Sultan di Ambarukmo. Kewajiban ini juga berlaku di daerah-daerah onderneming dan dapat diganti dengan uang. Di daerah Gunungkidul, kewajiban ini diganti dengan pajak "praneman". c. Kewajiban blandong Kewajiban ini ialah sebagai rodi untuk mengerjakan penyelenggaraan hutan di Gunungkidul. Tetapi sejak 1 Juni 1904, urusan hutan menjadi urusan Jawatan Kehutanan, dan Sultan menerima bagian keuntungan separo dari hasilnya. Untuk kepentingan keraton akan kayu dapat mengambil kayu jati dari hutan itu dengan percuma. Mulai waktu itu juga rodi dihilangkan. Untuk eksploitasi hutan dijalankan dengan tenaga bayaran dengan merdeka. Sedang orang-orang yang wajib rodi dikenakan pajak pra- neman. d. Kewajiban bekerja pada kebun kopi Kulonprogo Di daerah Nanggulan dan Kalibawang (Kabupaten Kulon- progo) tiap orang wajib rodi diharuskan bekerja di kebun kopi. Kewajiban ini kemudian dirasakan sangat berat oleh rakyat, hingga terjadi tentangan dari rakyat. Akhirnya pajak kebun kopi diakhiri (tahun 1904). Mulai bulan Agustus 1904 penanaman kopi dibatasi hanya untuk kepentingan keraton saja. Yang masih tinggal 223
Mochammad Tauchid hanya "kebon dalem" (kebun kepunyaan raja), kebun lainnya diberikan kepada rakyat dengan menyewa. e. Praneman Mulai 1 Juli 1904 (untuk distrik Prengguk mulai 1 April 1905), semua kewajiban bekerja untuk kerajaan, raja, dan Patuh di Gunungkidul dihapuskan, kecuali penyerahan bahan- bahan pengeras jalan, dan menghadap pada waktu grebeg. Kewajiban untuk mengumpulkan batu dan bahan-bahan lain- nya untuk memperbaiki jalan dianggap tidak begitu berat dan masih diteruskan. Kewajiban grebeg tidak dapat dihapuskan karena dipandang dari sudut politik mengenai hubungan rak- yat dengan raja akan kurang baik akibatnya. Jadi yang diha- puskan, ialah: a. Kewajiban untuk membuat, memperbaiki, dan memelihara jalan-jalan, jembatan, tanggul dan rumah-rumah negeri, b. praneman kepada pegawai raja yang mengurus tanah, c . kewajiban jaga dan patroli. Untuk mengganti kewajiban ini, seseorang ditarik pajak ƒ 6 untuk kenceng dan ƒ 2 buat indung (orang numpang) untuk distrik Prengguk ƒ 3,06 dan ƒ 1,20. Besarnya pajak di distrik Semanu dihitung tiap-tiap hari rodi dengan uang ƒ 0,039. Pendapatan pajak ini dipakai pengganti penghasilan kerajaan, raja dan pegawai-pegawai yang mendapat tunjangan (gaji) dengan hilangnya heerendienst dan cultuurdiensten. f. Pajak polisi Mulai 1 Januari 1895, uang "kontroliran" yang sudah sejak tahun 1884 diperluas untuk pegawai-pegawai polisi dan semua rumah-rumah penjagaan kerajaan dijalankan oleh tenaga- 224
Masalah Agraria di Indonesia tenaga yang dibayar. Mulai 1 Maret 1905 sejumlah 147 penjaga gardu yang dibayar dihapuskan, diganti dengan 64 opas yang menjalankan ronda malam dan penjagaan. Di luar ibu kota Yogyakarta, semua rumah-rumah penjagaan kerajaan masih dijalankan dengan heerendienst, dan ronda malam dijalankan oleh orang-orang wajib rodi. Akhirnya dengan undang-undang 8 November 1905, mulai 1 Januari 1906 kewajiban-kewajiban tersebut untuk daerah luar kota juga diganti dengan pemba- yaran pajak 5 sen tiap bulan bagi tiap pemilik tanah peka- rangan. Uang pajak itu dapat terkumpul f 38.440, sebagai gan- tinya 4.333.350 kerja (diensten) jadi tiap-tiap dinas diganti uang f 0,88. Di daerah Kulonprogo, Gunungkidul dan Pakualaman, sudah sejak tahun 1904 kewajiban orang-orang wajib rodi untuk dipekerjakan di rumah penjagaan telah diganti. Untuk Kulonprogo tidak diganti dengan uang, di daerah Gunungkidul semua kewajiban diganti dengan pajak praneman. g. Pajak jalan Orang-orang wajib rodi di daerah Mataram di luar ibu kota masih terus menjalankan kewajiban-kewajiban untuk membuat, memperbaiki, dan memelihara jalan-jalan negeri dan memberi bahan-bahan untuk pengeras jalan. Mulai 1 Januari 1906 dengan undang-undang 11 Desem- ber 1905 kewajiban-kewajiban itu dihapuskan. Sebagai gantinya diharuskan membayar pajak bulanan sebesar ƒ 0,50 tiap-tiap wajib rodi. Di daerah Kulonprogo berlaku kewajiban berkerja (tidak dengan bayaran) bagi orang-orang yang wajib rodi untuk jalan- jalan. Di Gunungkidul hanya diwajibkan menyediakan alat- 225
Mochammad Tauchid alat dan bahan-bahan pengeras jalan seperti diuraikan di mu- ka. Pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah diganti dengan pajak praneman itu. h. Pajak air Menurut peraturan tentang "uang air" di daerah Mataram, tiap-tiap 5 tahun sekali besarnya pajak air ditetapkan oleh Residen dengan permufakatan Patih (Rijksbestuurder). Untuk masa 1905/1909 ditetapkan 15 sen besarnya. i. Kewajiban untuk Patuh Patuh mempunyai hak untuk meminta tenaga penduduk (Patuhdiensten) guna kepentingannya. Hal ini diatur dalam "piyagem" mengenai hubungan antara bekel dengan patuh yang mempunyai berbagai macam kewajiban. j. Kewajiban bekerja untuk perkebunan Kewajiban bekerja untuk perkebunan (cultuurdiensten) adalah sebagian dari macam-macam kewajiban kepada Patuh. Orang-orang wajib kerja, menggarap dan memelihara tanah untuk Patuh-nya, dengan mendapat sebagian dari hasil panen. Di daerah onderneming, orang-orang juga diwajibkan menjalankan cultuurdiensten dengan mendapat tanah gléba- gan, terkadang mendapat tambahan berupa uang, kalau mere- ka bekerja lebih banyak hingga melebihi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanahnya sendiri. k. Kewajiban desa Kewajiban ini dijalankan untuk keamanan, ketenteraman, dan ketertiban desa. Peraturan tentang ini diserahkan kepada 226
Masalah Agraria di Indonesia desa masing-masing untuk menentukan dan mengaturnya. l. Rodi di onderneming Onderneming boleh menuntut kepada penduduk untuk bekerja di perkebunan sebagai kewajiban rodi (tidak dengan bayaran), sesuai dengan peraturan tentang rodi (heerendien- stregeling) 25 April 1902, yaitu: (1) kerigan (pengerahan tenaga), (2) gugur gunung, (3) penjagaan untuk menjaga onderneming. Penghasilan Lurah Desa dengan pembantu-pembantunya di Jawa bermacam-macam yang dipungut dari Rakyat. Prak- tiknyapun bermacam-macam dan berbeda-beda. Untuk kepentingan pekerjaan dan kebutuhan hidupnya sendiri Lurah Desa boleh menarik macam-macam pungutan, hal ini tersebut dalam Inl. Gemeente Ordonnantie. Berbagai macam peng- hasilan Lurah yang didapat dari penduduk dan hal itu berarti menjadi beban rakyat, dapat diuraikan seperti di bawah ini: (1) dari perceraian dan perkawinan dalam satu desa, Lurah menerima ƒ 0,10 sampai ƒ 2, masing-masing menurut da- erahnya; kalau pengantin berdandan di rumah Lurah mendapat tambahan ƒ 0,50; (2) dari laki-laki yang kawin dengan perempuan dari lain desa dan mengikuti istrinya menerima ƒ 1 sampai ƒ 2,50, terka- dang berupa seekor ayam jantan dan sehelai tikar (biasa- nya tikar yang baik); (3) dari pengantin perempuan yang harus mengikuti suami- nya ke lain desa menerima ƒ 0,75 sampai ƒ 4, kadang- kadang berupa seekor ayam jantan dengan sebuah kam- pak; 227
Mochammad Tauchid (4) dari orang yang meminang menerima ƒ 0,25; (5) dari rujuk menerima ƒ 0,10 sampai ƒ 0,50; (6) dari urusan warisan karena perceraian menerima sampai 10% dari harga barang warisan itu, ada yang ditentukan antara ƒ 0,25 sampai ƒ 25; (7) dari perempuan yang akan menjadi pembantu rumah tangga pada orang Eropa, menerima ƒ 2,50 sampai ƒ 10,; (8) dari orang yang pindah ke tempat lain menerima ƒ 0,50 sampai ƒ 1,50. Dari orang yang kembali ƒ 0,35 sampai ƒ 1. Pindah dengan rumahnya menerima ƒ 1 sampai ƒ 4; (9) dari orang menjual atau menggadaikan sawahnya mene- rima ½ sampai 10 % (kadang-kadang dengan kemauannya yang memberi). Ada pula yang ditetapkan antara ƒ 0,25 sampai ƒ 8; (10)dari penjualan kolam ikan menerima ¦ 1 sampai ¦ 5 (ka- dang-kadang sampai maksimum), atau ¦ 0,20 sampai ¦ 10; (11) dari penjualan rumah dan pekarangan menerima 1 sampai 10% (kadang-kadang sampai maksimum) atau ƒ 0,20 sampai ƒ 10; (12) dari pembagian pekarangan antara saudara menerima ƒ 0,25; (13) dari penjualan ternak besar ƒ 0,12 ½ sampai ƒ 1,50, dari penjualan ternak kecil ƒ 0,10 sampai ƒ 0,50; (14) dari penjualan hewan (dibedakan dalam 2 macam: pe- motongan biasa, pemotongan darurat, dan pemotongan oleh tukang jagal) menerima antara ƒ 0,10 sampai ƒ 0,50 berikut daging (dari ternak besar), dari pemotongan ter- nak kecil menerima ƒ 0,05 sampai ƒ 0,20; (15) dari penjualan kendaraan menerima 1 sampai 2 % dari harga kendaraan, atau ƒ 0,05 sampai ƒ 3; 228
Masalah Agraria di Indonesia (16) dari perjanjian kontrak lori atau gerobak, besar kecilnya tidak ditentukan; (17) dari penjualan atau penebangan pohon ƒ 0,10 sampai ƒ 0,50; (18) dari penjualan perahu kadang-kadang 1 sampai 5 %, ke- banyakan ƒ 0,25 sampai ƒ 2,50; (19) dari penyewaan tanah menerima ¼ sampai ½ persen dari uang sewa atau ƒ 0,25 sampai ƒ 2,50; (20)dari pinjaman yang didapat dari Bank Rakyat menerima 1 sampai 2 ½% atau f 0,25 sampai f2,50. Adakalanya di- jelaskan dalam perjanjian desa waktu pemilihan Lurah, bahwa dari peminjaman itu tidak diwajibkan apa-apa. Dari peminjaman lainnya yang diketahui umum menerima juga f 0,25 sampai f 1; (21) dari orang yang akan masuk serdadu atau akan menjadi matrus menerima f 0,10 sampai f 5; (22) dari pengembalian ternak dari lain desa menerima f 0,25 sampai f 0,50; (23) dari orang yang mendirikan pembakaran batu merah menerima f 0,10 sampai f 1, - , terkadang dihitung menurut banyaknya hasil batu merah; (24) dari orang yang mendirikan rumah menerima f 0,10 sampai f 5; (25) dari pemeliharaan itik di sawah-sawah desa menerima f 0,25 sampai f 1; (26) dari penerimaan postwessel atau surat tercatat yang me- merlukan tanda tangan pengesahan, menerima f 0,05 sampai f 5; (27)dari orang yang naik haji, menerima f 0,25 sampai f 5; (28) dari panen padi menerima 1 sampai 2 gédéng, terkadang 229
Mochammad Tauchid dengan uang f 0,10; (29)dari panen jagung, biasanya menerima 2 gédéng, terka- dang 1% dari hasil, atau f 0,25 sampai f 0,50; (30)dari peralatan biasa menerima f 0,10. sampai f 2, berikut makanan banyaknya menurut yang punya hajat. Pada perayaan selamatan agama, biasanya tiap pengunjung laki-laki membayar 2 sen; (31) dari fitrah seringkali menerima 1/3 dari pendapatan, atau f 2 sampai f 5; (32)dari gugatan menerima dari kedua belah pihak, f 0,12 ½ sampai f 0,25. Selain dari itu dari pihak yang menang menerima lagi tambahan sejumlah itu, atau maksimum sampai f 2,50. Juga di beberapa daerah berlaku pihak yang menang memberikan kepada lurah 5% dari harga yang menjadi perkara. Umumnya di Jawa Barat pendapatan Lurah semacam ini lebih sedikit daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di daerah Cirebon dulu Kuwu menerima rumah dinas. Pamong-pamong desa lainnya kecuali lurah juga mene- rima penghasilan seperti apa yang diterima lurah seperti di atas, hanya besarmya yang berbeda (lebih kecil). Di samping itu ia menerima hak-hak istimewa seperti yang diterima oleh lurah: (1) menerima tenaga pancén (alingan, panukang), (2) tanah bengkok yang sering dikerjakan oleh penduduk dengan tidak bayaran (kuduran) atau dengan sambatan, (3) bebas dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada penduduk lainnya, (4) bebas dari kewajiban-kewajiban yang lain yang sama dengan pembebasan kewajiban untuk lurah;* 230
Masalah Agraria di Indonesia Berbagai macam jenis penghasilan dengan pembantu- pembantunya seperti yang disebutkan di atas merupakan beban berat bagi rakyat. Semua ini berlaku dan terdapat di seluruh Indonesia, masing-masing berbeda jenis macamnya dan besar kecilnya. Penghasilan lurah desa (beban rakyat) seperti itu, biasa- nya ditetapkan dalam perjanjian desa waktu pemilihan lurah, seperti disebut dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie, semua ini harus disepakati oleh semua penduduk yang berhak memilih lurah. Andai kata rakyat mengerti apa artinya beban yang sebe- rat itu bagi dirinya dan boleh menolak, tentu mereka tidak akan semudah itu mengiakan perjanjian desa yang seperti itu. Kewajiban seperti itu ditambah dengan berbagai macam kewajiban bekerja, (persoonlijke, dan desa diensten) merupa- kan beban yang sangat berat. Hal ini masih berlaku di mana- mana, karena selain tradisi "masih perlu" dipertahankan juga karena hingga kini belum ada ketentuan tentang penghasilan lurah dan perangkatnya. Terutama di tempat-tempat yang lurah tidak menerima bengkok, hingga terpaksa mencari-cari pemasukan, yang berakibat sangat memberatkan rakyat. Sei- ring dengan perkembangan zaman, maka biasanya kewajiban- kewajiban yang berat itu dikatakan "bakti untuk perjuangan". Tidaklah berlebihan kalau orang berkata bahwa pajak yang resmi, seperti pajak bumi dan lain-lainnya, -sekalipun sudah sangat berat-, dikatakan "hanya permainan kanak- kanak" (kinder spel) kalau dibandingkan dengan macam- macam beban dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, tenaga dan hasil bumi oleh rakyat. ===== 231
Bab Enam AKIBAT POLITIK AGRARIA KOLONIAL SERTA IKATAN ADAT BAGI PENGHIDUPAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA Apa yang semua telah dijelaskan di muka menunjukkan dengan jelas bagaimana politik agraria Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Sebuah politik yang menjamin berkem- bangnya modal pertikelir asing sebagai modal raksasa dengan mengorbankan rakyat. Semua undang-undang tanah ditu- jukan untuk politik itu, yaitu memberi keuntungan sebesar- besarnya kepada pemodal raksasa. Sedang kepentingan rakyat di korbankan. Untuk melancarkan itu semua disediakan pula undang-undang selengkap-lengkapnya yang sesuai dengan keadaan dan obyeknya masing-masing bagi kepentingan pemodal asing. Sebaliknya, hukum tanah bagi rakyat Indonesia dibiarkan berjalan menurut adat yang sudah usang yang diikuti dengan beban-beban rakyat yang sangat berat. Dengan alasan untuk 232
Masalah Agraria di Indonesia menghormati adat rakyat, maka adat dan kebiasaan yang memberatkan rakyat dibiarkan saja. Tidak ada perlindungan, apa lagi dorongan untuk perbaikan penghidupan. Dengan berlakunya hukum agraria bagi orang Barat di samping hukum tanah yang berdasarkan adat, di atas pundak rakyat masih ada beban dan gencetan dari kedua belah pihak yang sama beratnya. Inilah bentuk penindasan secara feodal dan kapitalis modern. Akibatnya ialah kemiskinan, keseng- saraan dan kelaparan. Dengan politik agraria kolonial seperti diuraikan di muka, maka akibatnya bagi penghidupan rakyat Indonesia dapat digambarkan sebagaimana berikut: a. Karena penanaman modal selalu mencari sasaran tanah dan memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak dan murah, maka dicarilah tempat yang tanahnya baik dan cukup banyak penduduknya. Alhasil di daerah-daerah ter- sebut menjadi makin sempit dan rakyatnya makin terdesak. Di daerah-daerah yang sudah penduduknya padat itulah modal di lapangan perkebunan ditanamkan. Penanaman modal tidak mencari tempat yang masih luas tanahnya dengan penduduk yang sedikit, tetapi sebaliknya, memilih daerah yang tanahnya baik dan penduduknya padat. Dengan begitu, tanah Jawa dan daerah lainnya yang sudah sangat padat penduduknya, masih dikurangi tanahnya untuk onderneming dengan erfpacht, konsesi, persewaan, dan lain sebagainya. 233
Mochammad Tauchid Angka-angka statistik 1938 menunjukkan: 1. Tanah Jawa 13.212.400 ha a. Untuk onderneming asing: tanah partikelir tanah erfpacht pertanian besar tanah erfpacht pertanian kecil sewa dari rakyat tanah konversi (Yogya, Surakarta) 498.829 ha 590.858 ha 11.510 ha 89.624 ha 59.965 ha b. Tanah pertanian rakyat : sawah ladang dan pekarangan [sawah yang sekian itu dikurangi dengan persewaan tanah untuk onderneming] 3.370.600 ha 4.692.000 ha c. Berupa hutan d. Tambak, dll 2. Sumatera Timur 3.106.100 ha 1.057.400 ha 3.370.600 ha a. Tanah onderneming b. Tanah pertanian rakyat c. Hutan cadangan d. Hutan rimba liar 888.000 ha 252.000 ha 519.000 ha 1.372.000 ha 3. Daerah Bali a. Onderneming asing [karet, randu, kelapa, kopi, merica, akar tuba] b. Tanah pertanian rakyat 2.559,28 ha 347.700 ha sawah tegalan, dengan tanaman umur panjang kebun kopi kelapa tanaman lain-lain c. Tanah pegaraman d. Hutan cadangan, jurang dan vrije 96.400 ha 155.000 ha 26.000 ha 63.000 ha 7.300 ha 138 ha 214.292 ha landsdomein b. Luas tanah milik rakyat (rata-rata tiap keluarga dengan 5 orang) : 1. 2. Sumatera Timur: 0,15 ha sawah + 0,49 ha ladang 3. Bali: lk. 0,37 ha sawah + 0,70 ha tegal/karangan Pembagian pemilik tanah menurut luas milik tiap keluarga di Jawa: 0,8 ha 0,64 ha 1,07 ha Yang punya tanah kurang dari 1/3 ha yang punya tanah 1/3 ha lebih sampai 1 ha yang punya tanah 1 ha lebih sampai 2 ha yang punya tanah 2 ha lebih sampai 5 ha yang punya tanah lebih dari 5 ha 70% 25% 3% 1,5% 0,5% Jawa: rata-rata 0,30 ha sawah + 0,50 ha tanah kering 234
Masalah Agraria di Indonesia Di tanah yang subur dan banyak penduduknya biasanya di situ menjadi sasaran onderneming. Di beberapa daerah perbandingan antara keluarga tani yang mempunyai tanah dengan yang tidak mempunyai tanah dapat diambil dari catatan di bawah ini: Distrik Panjérédan Singaparna Sukaraja Trajun Karang Jumlah keluarga penduduk 6130 14787 3115 4760 2583 Keluarga tani yang punya tanah 1868 7003 2069 2444 1685 Keluarga tani yang tak punya tanah 1386 5530 1174(?) 1729 882 (Adatrecht bundel II, Java en Madura/1911) c . Tanah onderneming di Jawa seluas 1.250.706 ha dan Tanah onderneming di luar Jawa 1.619.023 ha di antaranya ter- letak di Sumatera Timur saja ada 888.000 ha atau lk. 66% dari luas onderneming di luar Jawa, atau hampir 30% dari luas onderneming di seluruh Indonesia. Sasaran onder- neming selalu di tempat yang tanahnya baik dan banyak penduduknya. Berikut adalah perbandingan luasnya onder- neming di Jawa dan luar Jawa: Daerah Jawa Madura Luar Jawa Luas [ha] 13.212.400 177.207.100 Luas onderneming [ha] 1.250.706 1.619.020 Penduduk lk. 50.000.000 20.000.000 Pada tahun 1938 tanah-tanah yang dipakai untuk keperluan onderneming pertanian ada 2.937.757 ha, sedangkan yang dibagi menurut macamnya hak pemakaian tanah sebagai berikut: Konsesi pertanian Erfpacht (pertanian besar) Erfpacht (pertanian kecil) Tanah partikelir 1.058.534 ha 1.180.898 ha 11.808 ha 492.190 ha 235
Mochammad Tauchid Tanah sewa dari rakyat Tanah sewa di Surakarta dan Yogyakarta Onderneming Pemerintah 101.771 ha 61.346 ha 31.210 ha Daftar yang di belakang ini menunjukkan berapa banyak dan luasnya onderneming di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa dan beberapa yang ditanami (dipergunakan) dari tanah yang selebar itu. Di situ nampak bahwa onderneming di Jawa Barat hampir 60 % dari luasnya onderneming di seluruh Jawa, sedang yang ditanami hanya 43%. Di antaranya termasuk 54 tanah partikelir yang luasnya 334.655 ha, dan yang hanya dita- nami dengan tanaman keras luasnya 43.920 ha, lainnya berupa tanaman padi, kampung atau tanah cadangan. Kalau tanah partikelir tidak dihitung, maka rata-rata luasnya on- derneming di Jawa Barat ada 570 ha. Jadi luas tiap-tiap onderneming di Jawa Timur dan Vorstenlanden lebih besar dari di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di mana onderneming mencengkeramkan kukunya, di situ tanah pertanian menjadi sangat kecil (di daerah Jawa Tengah dan Sumatera Timur). Tanah Jawa menjadi sasaran modal raksasa. Jawa Barat untuk tanaman keras (seperti juga di Jawa Timur), Jawa Tengah menjadi sasaran per- kebunan tebu, kecuali yang tanahnya memang baik, juga di situ tersedia tenaga manusia yang banyak bahkan berlebih- lebihan, karena tanaman itu lebih memerlukan tenaga banyak dari tanaman keras lainnya. Kesuburan onder- neming di daerah-daerah itu justru karena penduduknya yang melarat yang menjadi penyedia jasa tenaga murah. 236
Masalah Agraria di Indonesia Banyaknya onderneming di seluruh Indonesia dan luasnya (ha) yang ditanami pada tahun 1938 Daerah Banyaknya onderneming Luas (ha) Rata-rata luas onderneming [ha] Yang ditanami [ha] Rata-rata tiap onderneming Rata-rata % yang ditanami Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Sunda kecil Seluruh Indonesia 1.187 607 200 220 149 39 2.402 1.079.202 1.249.850 61.794 42.991 36.472 14.795 2.485.104 909 2.059 309 195 245 349 1.039 597.865 515.887 17.813 21.796 14.411 33.119 1.170.891 504 850 89 99 97 80 487 55.4 41,3 28,8 50,7 39,5 21,1 47,1 Banyaknya onderneming di Jawa dan luasnya (ha) yang ditanami tahun 1938 Daerah Banyak- nya Luasnya (ha) Jawa Barat Jawa Tengah Vorstenlan- den Jawa Timur Seluruh Jawa (Kantor Pusat Statistik) 596 152 73 643.766 78.149 61.509 366 1.187 295.778 1.079.202 % 59,7 7,2 5,7 27,4 100 Rata-rata luas onderne- ming [ha] 1.080 514 843 808 909 Yang ditanami [ha] 257.724 64.074 46.711 229.356 597.865 % 43,1 10,7 7,8 26,4 100 Rata-rata yang ditanami tiap onderneming 432 307 640 627 504 Rata-rata % onderne- ming yang ditanami 40, 82, 74, 77, 55,4 d. Dengan tanah pertanian yang sangat kecil itu dan masih diganggu oleh persewaan tanah oleh onderneming, ditam- bah lagi dengan kewajiban dan beban-beban lainnya yang sangat berat, dan terutama dengan tidak adanya modal, maka untuk mengurangi resiko usahanya, pertanian rakyat di Jawa hanya menjurus kepada penanaman bahan ma- kanan, sekedar untuk menjaga persediaan makanan untuk kepentingan keluarganya. Kalaupun terdapat tanaman ba- han perdagangan (handelsgewassen) di pekarangannya, itupun tidak disengaja ditanam di situ atau hanya kebetulan tumbuh. Meskipun ada tanaman perdagangan para petani pun tidak akan memelihara dengan semestinya dan tidak diusahakan untuk perbaikan dan menambah jumlah 237
Mochammad Tauchid tanamannya. Kebiasaan para petani Jawa ini yang hanya menanam bahan makanan ini dibawa juga setelah mereka pindah ke tempat yang tanahnya cukup (seperti orang- orang Jawa yang pindah ke Sumatera atau tempat-tempat lainnya di luar Jawa) sebagai "kolonisten". Tanah-tanah pertanian rakyat di Jawa hanya ditanami bahan makanan, hal ini dapat ditunjukkan dengan angka (statistik 1939) seperti yang dijelaskan di bawah ini: a. 50 % (4.028.015 ha) ditanami padi b. 25 % (2.029.609 ha) ditanami jagung c . 121/3 % (992.452 ha) ditanami ketela pohon d. 5 % (444.563 ha) ditanami kedele e. f. 3 % (240.548 ha) ditanami kacang tanah 21/3 % (197.323 ha) ditanami ubi jalar e. Tingkat produksi masih rendah baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pertanian serta tidak adanya syarat-syarat dan alat-alat yang diperlukan bagi perbaikan produksi. Per- tanian masih berjalan menurut tradisi dan adat kebiasaan dan tidak ada kemajuan secara rasional. Sawah-sawah di Jawa (dan juga di luar Jawa) baru sedikit saja yang mendapat pengairan yang baik. Jumlah sawah-sawah yang mendapat pengairan dengan baik dapat dilihat dari data berikut ini (sawah di Jawa): a. 44 % (1.493.200 ha) mendapat pengairan secara teknis, b. 17,7 % (596.600 ha) mendapat pengairan liar, c . 38 % (1.280.000 ha) mendapat air hujan (tadah hujan). Sekali lagi perlu dicatat bahwa tanah yang mendapat pe- ngairan teknis (yang baik-baik) itulah yang banyak menjadi sarang onderneming asing. 238
Masalah Agraria di Indonesia f. Selain karena tidak adanya syarat-syarat dan peralatan untuk meningkatkan produktifitas pertanian, rendahnya produksi pertanian rakyat (bahan makanan dan bahan perdagangan) juga disebabkan karena politik tanah yang selalu mengganggu kemerdekaan rakyat dalam pertanian- nya. Masih adanya macam-macam cara dan hak tanah yang menurut adat di beberapa daerah tidak menjamin kekuatan hak milik tanah rakyat. Hal ini yang menyebabkan ku- rangnya kegembiraan rakyat dalam mengerjakan tanahnya. Kepemilikan tanah yang kecil menyebabkan para petani terpaksa mencari makan di lapangan lain yang kemudian menjadikan pertaniannya sebagai pekerjaan yang tidak po- kok (samben) yang akhirnya berpengaruh pada rendahnya produksi pertanian. Adanya sistem glébagan di Yogyakarta dan Surakarta, ser- ta adanya sistem "komunal dengan pembagian berkala" mengurangi kesempatan bagi petani untuk memperbaiki sawahnya. Di daerah Yogyakarta yang tanahnya subur, pada zaman konpersi hanya menghasilkan rata-rata 8 - 12 kuintal tiap-tiap ha-nya. Setelah dihapuskannya konpersi dan kembalinya tanah kepada rakyat, rakyat dapat kesem- patan memperbaiki tanahnya dan ada kemerdekaan dalam mengerjakan tanahnya. Pada tahun kedua dari dihapusnya konpersi sudah menunjukkan hasil yang meningkat, rata- rata 20 - 25 kuintal/ha, bahkan di beberapa tempat lainnya jauh lebih tinggi lagi. g. Dengan tidak adanya modal untuk mengerjakan sawah (tanahnya) yang sekecil itu, petani terpaksa menempuh ja- lan yang makin menjerumuskan hidupnya ke lembah kemis- kinan dan kemelaratan, yaitu jatuh ke tangan woeker, gadai, 239
Mochammad Tauchid ijon, dan lain sebagainya. Para petani waktu itu terpaksa harus meminjam uang kepada para penggadai dan kawan- kawannya itu, sebab musim hujan sudah turun yang menan- dakan musim tanam harus datang dan mereka tidak mempunyai uang sama sekali untuk menanam. Tanah rakyat menjadi obyek perdagangan bagi para peng- gadai dan kawan-kawannya. Di seluruh Indonesia banyak terjadi hal semacam ini. Di daerah Minahasa (Tondano) menjadi kebiasaan jika tanah seseorang digadaikan kepada orang lainnya dan orang yang menggadai itu menggadaikan lagi kepada orang lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian orang itu menggadaikan lagi kepada orang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Demikian selanjutnya, tanah itu berpindah-pindah tangan, sampai jatuh ke tangan yang keempat dan kelima. Hal ini menimbulkan bermacam- macam perkara di daerah tersebut. Di daerah-daerah lain- nya pun terjadi hal-hal semacam itu juga. Hubungan kerja antara petani kaya dan petani miskin adalah petani miskin menjual tenaganya kepada petani kaya. Kare- na tidak adanya organisasi dari golongan tani ini, petani miskin selalu menjadi korban. Katanya atas dasar "kekelu- argaan", tidak ada hubungan yang zakelijk. Hal ini memberi kesempatan kepada para penggadai dan kawan-kawannya dengan beralatkan sawah dan tanah menekan upah kepada golongan lemah atas nama "gotong royong", sambatan, tolong menolong, dan lain sebagainya. Di daerah Bali timur (Gianyar) menjadi kebiasaan orang-orang yang maro sawah (menyakap) hanya menerima ¼ bagian dari hasil sawah yang disakap. Bahkan ada yang hanya menerima 1/5-nya. Di Lombok orang yang mengerjakan tanah menerima 1/6 240
Masalah Agraria di Indonesia dari hasilnya. Orang yang menuai padi mendapat bawon antara 1/15 - 1/16, malahan di Lombok ada orang yang me- nuai menerima 1/60-nya. Orang yang punya sawah, dengan tidak bekerja apa-apa, dengan sawahnya yang luas puluhan bahkan ratusan hektar menerima 4/5 hasil sawahnya. h. Pertanian rakyat bersifat "mono cultuur" padi untuk di Ja- wa, dan mono cultuur bahan perdagangan (karet di bebe- rapa daerah Sumatera dan Kalimantan serta tempat-tempat lainnya, dan lada di daerah Lampong), ini mangakibatkan pincang. Di Jawa orang kelaparan karena hanya menanam padi di atas tanahnya yang tidak cukup memberi makanan, sebab tidak ada tambahan dari hasil bahan perdagangan. Di luar Jawa juga kelaparan karena hanya menanam karet dan lada yang waktu dulu tidak seberapa harganya. Teruta- ma pada waktu keadaan genting, di mana impor beras tidak dapat masuk sedang hidupnya tergantung dari impor itu. Masalah bahan makanan, merupakan masalah yang berat. Pernyataan bahwa Indonesia tidak kekurangan beras meru- pakan hiburan terhadap dirinya sendiri, dan menipu serta mengelabui mata sendiri. Kenyataan membuktikan bahwa sejak dulu Indonesia be- lum dapat mencukupi kebutuhan berasnya sendiri. Indo- nesia selalu mendatangkan dari luar, meskipun tidak atau belum semua orang Indonesia makan beras dan tidak kenyang. Produksi beras Indonesia yang pada pertengahan tahun sebelum perang ada 9.987.000 ton (gabah) 1949/ 1950 ada 9.860.000 ton (gabah), tahun 1950/1951 ada 9.400.000 ton (gabah) memang tidak mencukupi keperlu- an makanan rakyat Indonesia. Pemerintah selalu menda- tangkan beras dari luar negeri dengan rata-rata 282.000 241
Mochammad Tauchid ton (beras) sebelum perang. Sedangkan paling besar pada tahun 1939 dengan mengimpor beras 720.000 ton, 276.000 ton pada tahun 1949, dan 340.000 ton untuk tahun 1950. Angka lainnya menunjukkan berapa bagian beras untuk rakyat Indonesia tiap-tiap tahunnya : Tahun 1856 rata-rata tiap orang mendapat bagian beras 115 kg Tahun 1916-1924 ... 96 kg Tahun 1928-1937 ... 81 kg Tahun 1950 tidak lebih dari ... 70-80 kg Dari hasil sawah di seluruh Indonesia lk 4.500.000 ha, dengan produksi yang rata-rata tidak lebih dari 10-15 kwintal beras tiap-tiap tahunnya. Di samping itu masih mendapat tambahan lagi bahan makanan lainnya dari palawija. Jumlah yang tidak besar itu juga tidak baik mutunya, dise- babkan tingkat pertanian yang belum tinggi yang kemudian memengaruhi kualitas makanan, serta kurangnya zat-zat lain yang sangat penting bagi badan manusia. Bagaimana mutu makanan Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia, dan di Asia khususnya, ternyata menunjukkan angka yang cukup rendah seperti di bawah ini: Daftar pemakaian kalori tiap-tiap orang perhari Tahun Negeri Kalori Putih Telur Dari Binatang Semua Gajih '47/48 (1946) id '48/49 id Asia Turki Syria & Libanon Iran Pakistan India 2173 2394 1966 2028 1621 67,8 77, 66, 52,9 42,5 12,3 26 17 12,7 5,8 45,5 ? ? 22,5 22,7 242
id '47/48 (1946) id '47/48 (1946) '47/48 '48/49 (1946) (1946) id '48/49 (1946) id id (1946) '47/48 '48/49 '48 '47 '48 '48/49 '48 '48/49 id id id id id id '47/48 (1946) '48 '48/49 '34/38 (1946) Sailon Birma Siam Malaka Indo Cina Pilipina Tiongkok Jepang Korea Afrika Maroko Algeria Mesir Afrika Barat Kenya & Uganda Madagaskar Amerika tropis Meksiko Hondura Kuba Kolombia Peru Brazil Hawa sedang Amerika Serikat Argenina Swedia Inggris Negeri Belanda Jerman Barat Polandia Perancis Italia Yugoslavia Rusia Uni Afrika Selatan Australia Jawa Madura (FAO) Perhitungan sendiri 1918 1986 2175 2337 2039 2021 2115 2050 1904 2431 2236 2475 2311 2321 2293 1909 2033 2730 2283 1925 2343 3128 3190 3070 3030 2876 2528 2622 2740 2343 2144 2827 2576 3165 2045 1784 Masalah Agraria di Indonesia 43,2 67,6 58 57 47,2 55, 65,7 49,6 70,- 10,6 26,5 21,1 14,- 4,7 25,- 4,5 7,8 15,- 56,7 22,8 ? ? 16,6 ? 38,3 11,4 ? 75 63 71,9 68 65 50 26 19 11 16 12 13 ? ? 38,6 ? ? ? 59 63,6 66,8 56,3 52,1 63,4 20 21,7 25,3 25,6 13,5 25,1 ? 41,3 58,5 40,2 34,9 50 90,2 101,8 95,1 90,5 83,2 80,9 73,6 98,9 75,6 64,9 88,- 72,3 95,1 59,6 65,6 59,6 45,2 39,9 26,6 21,3 38,9 18,9 11,2 17 26,7 64,5 133,2 106,9 119,9 104,7 91,6 51 46 81,3 91,6 34,3 ? 58,8 116,2 46,3 4,4 25 38,8 2,3 21,6 243
Mochammad Tauchid Menurut penyelidikan Terra dan Ochse pada tahun 1933 di Kutowinangun hanya 1600 kalori tiap hari; di daerah Gresik pada 1935/1936 antara 1135 sampai 1990; sedang menurut Van Lynden dan Scheltema pada tahun 1921 di Kepanjen dan Purworejo masing-masing 2120 dan 2057 kalori. Ada beberapa daerah yang lebih tinggi sedikit, tetapi di beberapa daerah pada tahun 1939 seperti di daerah Bojone- goro, Wonogiri dan Pemalang selatan juga menderita "honge- roedeem" pemakaian kalori jauh di bawah ukuran minimum. Grafik tentang pemakaian kalori di Jawa dan Madura perhari setiap orang yang terdiri atas beras, jagung, singkong, ubi jalar, kentang, kacang tanah, dan kedele 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 Menurut perhitungan Koefoed, Postmus dan Van Veen Menurut perhitungan van Rossem (C. van de Koppel: De Landbouw in den Indischen Archippel 1) i. Pertanian rakyat yang hanya menjurus kepada pertanian penanaman bahan makanan saja terutama di Jawa, seba- liknya di luar Jawa hanya kepada bahan perdagangan yang belum tinggi mutu produksinya, serta belum adanya orga- 244
Masalah Agraria di Indonesia nisasi penjualan hasil yang menyebabkan harganya rendah. Harga-harga barang hasil bumi lainnya didasarkan pada harga padi sebagai hasil bahan makanan pokok. Sedang harga padi dulu tergantung dari pasar beras di India Bela- kang. Di sana penanaman padi dijalankan dengan intensif dan dengan sistem deelbouw dan pacht dengan tidak mengeluarkan modal. Hasilnya berlebih-lebihan dari keperluannya, hingga dapat dijual dengan harga yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya harga padi (beras) di sini yang diusahakan dengan cara primitif dan tradisio- nal. Dengan begitu, maka penghasilan rakyat tani Indonesia sangat rendah. Angka-angka statistik tahun 1939 menggam- barkan hasil pertanian rakyat Indonesia (sudah termasuk hasil bahan perdagangan) hanya f 607.000.000 dari Jawa dan Madura, f 512.000.000 dari luar Jawa, atau rata-rata penghasilan satu jiwa tani hanya f 19,30 dalam satu tahun untuk Jawa dan f 31,90 untuk petani luar Jawa, atau rata- rata 5 - 9 sen seorang sehari. Kemiskinan tani Indonesia dapat juga ditunjukkan dengan angka-angka dari hasil penyelidikan di beberapa tempat di Indonesia. Menurut penyelidikan tahun 1925 atas beberapa daerah di Jawa menunjukkan bahwa 71 % dari penduduk tidak mempunyai ternak, 7% mempunyai seekor kerbau atau lembu, 10% mempunyai 2 ekor ternak, dan 11, 6 % mempunyai lebih dari 2 ekor. Perhitungan ini didasarkan atas rata-rata semua penduduk. Kalau dikira-kirakan bahwa 75% penduduk adalah orang tani, maka di antara para peta- ni terdapat 61,9 % yang tidak mempunyai ternak, 9,3 % mempunyai seekor, 13,3% mempunyai 2 ekor dan 15% 245
Mochammad Tauchid mempunyai lebih dari 2 ekor. Penyelidikan dibeberapa tempat lainnya di Jawa menun- jukkan kekurangan tani akan ternak. Di 3 distrik daerah Banyumas menunjukkan angka-angka: 80% dari penduduk tidak mempunyai ternak, 4% mempunyai seekor, 5% mem- punyai 2 ekor dan 11% mempunyai lebih 2 ekor. Angka-angka ini membuktikan bahwa golongan tani yang terbesar adalah tani miskin yang tidak mempunyai ternak. Ternak yang tidak banyak itu, tidak semua dipergunakan untuk keperluan pertanian, juga dipergunakan untuk keper- luan angkutan di perusahaan asing. Kekurangan ternak dan alat-alat pertanian lainnya menyebabkan hasil pertanian- nya berkurang. Laporan Dr. J.W. Meyer Ranneft tahun 1925 tentang kemak- muran rakyat yang diambil dari penyelidikan dan perco- baannya di beberapa desa di beberapa daerah di Jawa, menunjukkan keterangan pembagian penduduk desa di Jawa menurut golongan pekerjaan dan penghasilannya se- bagai berikut: 1. Pegawai, pamong-pamong desa dan guru agama Pekerja tetap pada Perusahaan Barat dan Tionghoa Tani kaya Tani pertengahan (tani sedang) Tani miskin Pemaro yang tidak punya tanah Pekerja tani pada perusahaan Indonesia Pedagang besar dan kaum industri Pedagang kecil dan industri kecil 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kuli 11. Lain-lain Prosentase 1 tahun 4 2,4 2,5 19,8 27,1 3,4 12,4 0,3 5,9 19,6 2,6 100 Penghasilan (rupiah)
370 1090 300 147 118 101 1130 248 120 - - 246
Masalah Agraria di Indonesia Dengan angka-angka di atas nampak betapa besarnya golongan tani yang tidak mempunyai tanah dan kuli, yang kedua-duanya merupakan 37,8% dari penduduk. Jumlah ini bersama-sama dengan tani miskin dan semi proletar merupakan 65% dari jumlah penduduk desa, sebagai jumlah yang terbesar. Pamong-pamong desa, pegawai dan guru-guru agama bersama dengan tani kaya yang sangat sedikit jumlahnya merupakan 6,5% dari penduduk. Nampak perbedaan yang jauh antara yang dinamakan petani kaya dengan penghasilan 1090 rupiah per satu tahun, dengan petani pertengahan yang jumlahnya hampir 20% dengan penghasilan 300 rupiah per 1 tahun. Dan sejalan dengan pembagian di kalangan petani, begitu juga yang terjadi di kalangan pedagang dan pengusaha lainnya dalam dua golongan, dengan masing-masing berpenghasilan rata-rata 1130 rupiah (pedagang besar) dan 248 rupiah (pedagang kecil). Golongan pedagang besar hanya merupakan 0,3 % saja. Pedagang dan pengusaha kecil hanya merupakan 5,9%. Menurut laporan dari penyelidikan Panitia yang diangkat dengan keputusan pemerintah 13 Februari 1927, keadaan dari 7 distrik di Sumatera Barat (dengan dasar ukuran daftar Meyer Ranneft di atas), ditunjukkan dengan angka-angka di bawah ini: 1 2 3 Pegawai, pamong-pamong desa dan guru agama Pekerja tetap pada onderneming asing Tani kaya a. mengusahakan tanaman bahan makanan b. mengusahakan tanaman bahan perdagangan Dalam % 1,91 0,30 2,53 0,90 4 Tani pertengahan a. mengusahakan tanaman bahan makanan 25,02 247
Mochammad Tauchid b. mengusahakan tanaman bahan perdagangan , 6,87 5 Tani miskin a. mengusahakan tanaman bahan makanan b. mengusahakan tanaman bahan perdagangan 17,14 4,35 6 Pemaro tidak punya tanah a. mengusahakan tanaman bahan makanan b. mengusahakan tanaman bahan perdagangan 7 8 9 10 Kuli Pekerja tani pada perusahaan Indonesia Pedagang besar dan kaum industri Pedagang kecil dan perusahaan kecil Jumlah 4,55 0,41 4,70 0,50 11,01 19,81 100,- Umumnya hampir bersamaan perbandingan golongan seperti di Jawa. Di sinipun golongan petani miskin dan semi proletar merupakan bagian yang terbesar (51,26%), sekalipun jumlahnya tidak sebesar seperti di Jawa yang terdiri dari 65%. Petani tengahan di sini merupakan 32% dari jumlah penduduk, lebih besar dibandingkan dengan di Jawa (19,8%). Ternyata 12,5% dari petani bekerja untuk mengusahakan tanaman bahan perdagangan. Kecuali orang-orang dari go- longan 2 (pekerja tetap di onderneming asing) dan golongan 10 (kuli) merupakan golongan pekerja yang terpenting untuk onderneming asing yang menghasilkan bahan perdagangan, merupakan 1/5 samai ¼ penduduk desa. Jumlah petani kaya di Sumatera Barat lebih besar dibandingkan dengan di Jawa, yaitu 3,43% (Sumatera Barat), dengan 2,5 % (Jawa) dan ham- pir 1/3 dari petani kaya di sana mengusahakan tanaman bahan perdagangan. Seperti yang terlihat dalam daftar sebelumnya, khusus- nya untuk Jawa, ternyata penghasilan kaum pemaro tanah yang tidak mempunyai tanah sendiri lebih rendah dibanding- 248
Masalah Agraria di Indonesia kan dengan seorang kuli, yaitu 118 rupiah untuk pemaro tanah (setahun) dan 120 rupiah untuk penghasilan seorang kuli. Pemaro tanah tidak lain seperti kuli dengan upah produksi yang dihasilkan sendiri dengan menanggung resiko kegagalan usahanya. Penyelidikan Dr. Heunder dan Meyer Ranneft tahun 1924 menggambarkan penghasilan rakyat Indonesia di desa dalam 1 tahun : 1. Tani kecil sekelurga 150 rupiah 2. Tani pemaro tanah 120 rupiah 3. Buruh tani 100 rupiah 4. Buruh lain-lain 120 rupiah "Budget onderzoek" yang mengadakan penyelidikan di desa Kutowinangun (Jawa Tengah) memberikan laporan bah- wa keluarga tani di sana (dengan 5 orang anggota keluarganya), setahun berpenghasilan Rp 77,20 atau rata-rata hanya 4 (empat) sen seorang per hari. Uang tersebut digunakan untuk keperluan makan dan pakaian serta keperluan lain-lainnya selam satu bulan. Demikianlah gambaran hidup rakyat Indonesia di atas tanahnya yang kaya. Keadaan rakyat di waktu tahun-tahun krisis lebih merosot lagi. Pegawai tinggi Miinhlenfeld mene- rangkan bahwa orang Indonesia dapat hidup dengan 2 ½ sen sehari. Setelah pernyataan ini menimbulkan kegelisahan, pemerintah mengangkat sebuah panitia dari orang-orang ahli. Dengan membawa laporannya yang tebalnya 400 halaman, panitia menerangkan bahwa dengan 2 ½ sen sehari seorang itu, sekalipun tidak mewah, sudah mencukupi. Namun, pemerintah sendiri mengeluarkan biaya untuk per orang yang dipenjara, sehari 21,5 sen pada tahun 1930, yang diturunkan 249
Mochammad Tauchid menjadi 19 sen tahun 1931, 41 sen pada tahun 1932. Dengan biaya sebesar itu ternyata bukanlah satu hal yang memanjakan orang-orang hukuman. Ukuran 2 ½ sen sehari itu akhirnya tidak tercapai di semua daerah. Panitia yang menyelidiki beberapa desa di Jawa pada tahun 1935 menerangkan bahwa: "sebenggol sehari seo- rang yang terkenal itu untuk tempat-tempat tersebut sudah berarti kemewahan" artinya bahwa hidup orang-orang di situ sudah merosot lebih rendah dari 2 ½ sen sehari. Biasanya, dulu orang membandingkan, penghidupan rak- yat Indonesia yang sebenggol sehari itu dengan makannya anjing Belanda yang jauh lebih tinggi, mungkin 10 kali lipat. Residen Cirebon Ch. O.Van Der Plas menerangkan dalam laporan resimennya tahun 1933 bahwa sebagian besar anak- anak sekolah dalam salah satu distrik dalam daerahnya yang diselidiki, hanya makan satu kali sehari yang tak kenyang pada waktu petang. Pada tahun 1935 residen itu menerangkan bah- wapara petani di sana habis menjual atau memotong ternak- nya. Pajak tidak dapat ditarik karena rakyat sudah tidak mem- punyai simpanan apa-apa. Kekuatan bekerja merosot sampai 50%. Banyak orang-orang yang dengan sengaja menjalankan pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah untuk sengaja masuk penjara. Karena bagaimanapun juga, di penjara mereka lebih mendapat ketentuan mendapat makan daripada di rumahnya. Tanda-tanda kemiskinan itu ternyata dari pemakaian ga- ram oleh rakyat yang sangat merosot. Rakyat sudah tidak dapat lagi membeli garam pemerintah, sekalipun dengan harga yang sudah rendah itu. Ternyata bahwa kekuatan membeli dari rakyat tidak mengizinkan untuk membeli garam yang 250
Masalah Agraria di Indonesia sudah murah itu. Tetapi walaupun begitu, rakyat yang mem- buat garam sendiri di pesisir-pesisir tidak urung ditangkapi dan dihukum. Di beberapa tempat terjadi penjualan anak- anak. Pemasukan pajak penghasilan, sebagai penghasilan pe- merintah sangat merosot, karena penghasilan rakyat turun. Tetapi pajak bumi (landrente) tidak turun, berkat pera- turan dan sistem pajak bumi yang hanya dapat berubah tiap- tiap 10 tahun sekali. Betapapun merosotnya harga produksi pertanian di waktu malaise itu, pajak bumi tetap besarn, yang berarti relatif naik sangat tingginya. Untuk menunjukkan bah- wa bagaimanapun malaise-nya dari pemasukan pajak bumi di Jawa, yaitu 34.055.000 rupiah pada tahun 1929 dan 34.990.000 pada tahun 1933. Jadi di waktu krisis penarikan pajak bumi tidak lebih ringan, tetapi malah lebih diperkeras. Kemiskinan dan kemelaratan rakyat karena krisis ini, sebaliknya malah menguntungkan rumah gadai. Dalam waktu- waktu krisis itu tiap-tiap tahun rumah gadai pemerintah dapat menarik keuntungan 72%. Dari Jawa saja rumah gadai dapat memberi keuntungan 28.000.000 rupiah pada tahun 1931 dan 12.000.000 pada tahun 1933. Kemiskinan rakyat masih diberatkan lagi dengan bermacam-macam pajak yang berat, baik pajak bumi maupun pungutan-pungutan lainnya yang berlaku sepanjang adat. Dalam buku bagian kedua ini akan diuraikan bagaimana seharusnya hukum dan politik agraria bagi kita dengan segala hal yang berhubungan dengan soal tersebut sebagai masalah kemakmuran bagi rakyat Indonesia. ===== 251
Bab Tujuh JAMAN PENJAJAHAN JEPANG SAMPAI SEKARANG I. Masalah Tanah Jaman Penjajahan Jepang Pemerintah Balatentara Jepang di Indonesia yang ber- maksud menjadikan Indonesia ini sebagai benteng pertahanan menghadapi kekuatan Sekutu, dalam pengepungan (blokade) ekonomi dari luar negeri, berusaha dengan sekeras-kerasnya, untuk "melipatgandakan hasil bumi". Agar Indonesia (tanah Jawa terutama) dapat menjadi gudang dan sumber perbekalan perang, untuk kuat bertahan bertahun-tahun. Penanaman ba- han makanan digiatkan, dengan mewajibkan Rakyat memper- gunakan syarat-syarat dan pengetahuan pertanian yang baru. Penanaman padi larikan, pembuatan kompos untuk rabuk tanaman-tanamannya dan sebagainya dipaksakan. Hasilnya dimaksudkan akan dapat dipakai persediaan dan perbekalan perang, untuk memberi makan kenyang kepada balatenta- ranya. Rakyat harus "menyerahkan bakti", berupa hasil bumi, di samping itu harus menyerahkan tenaganya sebagai pem- 255
Mochammad Tauchid bantu tentara (heiho) dan bekerja membentengi garis belakang sebagai romusha (prajurit pekerja). Beras untuk Balatentara yang tempur di garis depan. Sing- kong dan ubi untuk rakyat di garis belakang. Rakyat harus giat melipatgandakan hasil bumi. Di samping itu harus tetap sanggup berbakti, dan sedia untuk lapar, kare- na padinya perlu untuk bekal perang guna mendatangkan "ke- makmuran bersama". Pungutan padi yang biasanya ditetapkan 20% dari hasil panennya, atas kegiatan dan ketaatan tukang- tukang pungut, yang bekerja di bawah ancaman bayonet, prak- teknya lebih dari itu. Biasa juga orang "mencuri" padinya sendiri di sawahnya sebelum ditunai, untuk sekedar mengu- rangi setoran bakti yang ditetapkan, yang sangat berat itu. Beribu-ribu, ya, bahkan jutaan tenaga tani dikerjakan di garis belakang pertahanan, untuk membuat bangunan- bangunan perang. Mereka meninggalkan sawah ladangnya, meninggalkan anak bininya yang hidup merana karena lapar, karena perampasan padi dan hasil bumi lainnya. Riwayat kekejaman Daendels dan Cultuurstelsel terulang di abad ke 20. Orang tani pulalah yang langsung menjadi sa- sarannya. Untuk menambah hasil bumi, tanah pertanian rakyat diperluas, dengan membongkar hutan-hutan dan onderne- ming milik "imperialis kapitalis Barat" yang hasilnya pada waktu itu tidak dapat diekspor ke luar negeri. Digantinya dengan tanaman bahan makanan: ubi, singkong, kapas dan jarak. Pembongkaran hutan-hutan dan onderneming, disambut oleh rakyat tani dengan gembira, karena kehausan akan tanah yang sudah lama, disertai rasa benci dan dendam terhadap 256
Masalah Agraria di Indonesia kekejaman penjajah Belanda yang telah merampas dan meng- habiskan tanahnya. Kebencian rakyat ini oleh Jepang disalur- kan, dibelokkan pikiran dan hatinya untuk membenci "impe- rialis dan kapitalis Barat" serta segala yang bernama Barat, Sekutu, Amerika, Inggris, Belanda, agar tidak membenci "imperialis Timur", Jepang sendiri. Berpuluh-puluh onderne- ming dengan berpuluh-puluh ribu hektare tanah, disulap dengan seketika menjadi tanah pertanian rakyat. Tanaman onderneming dengan seketika berubah menjadi tanaman ja- gung, singkong, huma, kapas, dan jarak. Hasilnya, untuk keper- luan perang. Rakyat harus menahan nafsunya dulu untuk ingin makan kenyang. Tiga setengah tahun di dalam kekuasaan Jepang - yang dengan segala mendadak pula jatuhnya - merupakan mimpi dengan segala ceritera yang hebat-hebat, dahsyat dan menge- rikan. Kungkungan penjajahan fasis Jepang sebagai pengganti penjajahan Belanda, meninggalkan bekas-bekas kehancuran dan kelaparan serta malapetaka yang tidak dapat dihitung dan diukur besar dan hebatnya. Tetapi di samping semuanya itu, menanamkan juga harga diri pada rakyat Indonesia. Belanda yang pada mulanya dianggap rakyat tidak dapat diganggu kedaulatannya, ternyata dikalahkan oleh Jepang yang nampak serba sederhana dan kecil dalam sekejap mata, membuka pikiran dan menimbulkan perasaan harga diri bah- wa Belanda yang disangkanya tidak dapat diganggu kedaula- tannya itu ternyata dapat dijatuhkan dengan gampang. Perampasan senjata oleh rakyat dari tangan Jepang yang masih serba lengkap - tetapi dalam kehancuran jiwa - , me- nambah perasaan harga diri yang lebih besar lagi. 257
Mochammad Tauchid Kebencian terhadap segala yang nama dan sifat Jepang meluap-luap, dan akan disapunya bersih dari dunia Indone- sia. Pengetahuan yang bagaimanapun baiknya dan betapapun besar faedahnya, karena berasal dari Jepang yang dipaksakan, mengingatkan akan kekejaman dan kebengisan, karena itu dilemparnya jauh-jauh. Penanaman padi larikan ditinggalkan, pembuatan kompos yang tadinya terdapat di pekarangan- pekarangan atas anjuran "tonari gumi", seketika disapu bersih. Rakyat tidak mau melihat apa yang tersisa dari Jepang. Tanah-tanah pertikelir oleh Pemerintah Balatentara Je- pang dimasukkan dalam urusan Pemerintah, dengan menga- dakan Kantor Urusan Tanah Partikelir (Syriichi Kanri Kosha). Uang kompenian dihapuskan. Seolah-olah tanah partikelir itu semuanya dikuasai oleh Pemerintah, dan tuan tanah sudah tidak berkuasa lagi. Sikap ini pada permulaanya dapat menarik hati rakyat, dan dianggapnya sebagai tindakan yang akan melepaskan rak- yat dari kekuasaan tuan tanah yang selama ini dirasakan seba- gai siksaan dan penderitaan. Tetapi semuanya itu hanya siasat untuk mengambil hati rakyat yang sudah lama dendam terhadap adanya tanah-tanah partikelir dengan peraturan-peraturan serta tindakan tuan tanah yang kejam dan sewenang-wenang. Penguasaan tanah partikelir langsung oleh Pemerintah Balatentara Jepang hanya siasat untuk memudahkan pengumpulan padi bagi keperlu- annya, terutama di tanah-tanah partikelir Pemanukan dan Ciasem (Pemanukan & Ciasem-landen), yang terkenal sebagai sumber dan gudang beras itu. Hapusnya uang kumpenian, kemudian diganti dengan kewajiban dan pemerasan lain-lain- nya. Sebagai juga di daerah-daerah lainnya rakyat dikerahkan 258
Masalah Agraria di Indonesia untuk menambah hasil bumi dan untuk bekerja bagi kepen- tingan Jepang sebagai romusha. Hak-hak feodal tuan tanah lainnya masih tetap berlaku. Kecuali itu pemerintah Jepang banyak mengambil tanah rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan kapal terbang baru atau memperluaskan lapangan terbang yang sudah ada. Tanah pertanian rakyat beribu-ribu hektar diambil dengan paksa, dengan ganti kerugian "harga paksa". Petani dengan sedih menyerahkan tanahnya, dengan mendapat ganti keru- gian yang sangat rendah. Keperluan untuk lapangan terbang dan bangunan- bangunan militer ini jumlahnya beribu-ribu hektar. Beberapa kilo meter keliling, orang-orangnya harus pergi meninggalkan tanah pekarangan dan pertaniannya, membongkar rumahnya supaya pindah ke tempat lain. Dengan sedih dan dendam rakyat tani meninggalkan tanah dan kampung halamannya, dengan mengutuk perbu- atan kejam itu, pindah ke tempat lain, dengan mendapat ganti biaya yang sangat sedikit, jauh dari cukup untuk biaya mendi- rikan rumahnya di tempatnya yang baru itu. Tanah yang ditun- juk sebagai gantinya biasanya tanah yang kurus dan tidak memberi hasil bagi penghidupannya. II. Masalah Tanah sesudah Proklamasi Kemerdekaan Pembongkaran hutan-hutan dan onderdeming, diterus- kan di jaman Indonesia Merdeka. Kemerdekaan yang berarti pembebasan rakyat tani dari penindasan, pembebasan dari kemiskinan dan pembebasan dari ketakutan, seperti sudah ditetapkan sebagai tujuan sejak rakyat Indonesia berjuang mencapai kemerdekaan, diha- 259
Mochammad Tauchid rapkan akan mengembalikan tanah nenek moyangnya dulu, yang selama jaman penjajahan dirampas oleh kaum penjajah dan menyebabkan kemiskinan, sengsara dan kelaparan. Dengan tidak menghiraukan kepentingan pengairan (hydrologie) bagi tanah pertaniannya, pembabatan hutan- hutan untuk dijadikan tanah pertanian dijalankan terus. Ba- haya erosi yang dapat menimbulkan bencana bagi pertanian- nya, yang tidak dapat dikejar kembali dalam waktu berpuluh bahkan beratus tahun, tidak diketahui dan tidak diingat. Rak- yat merasa merdeka membuka hutan kembali sebagai hak nenek moyangnya dulu, yang selama ini tertutup dan terla- rang. Kalau dulu rakyat takut mengganggu hutan larangan, karena takut bayonet, sesudah Indonesia merdeka yang men- janjikan kebahagiaan dan kemuliaan rakyat menganggap tidak ada alasan untuk takut lagi. Hal ini terutama terhadap tanah-tanah onderneming yang sudah didahului di jaman Je- pang dengan izin atau perintah militer Jepang. Pada sangkanya, sedang Pemerintah Jepang saja suka memberikan tanah-tanah onderneming itu "untuk rakyat", sudah barang tentu bahwa Pemerintah Indonesia Merdeka, yang akan memberikan keba- hagiaan rakyat, akan mengizinkan tindakan itu, demikian sang- kanya. Rakyat yang haus akan tanah, menganggap dan meng- harap bahwa terusirnya penjajahan dari bumi Indonesia, berarti akan kembalinya hak-hak kepunyaannya dulu. Pada waktu terjadinya perang kolonial antara Indonesia dan Belanda, untuk siasat bumi hangus, pembongkaran onder- neming-onderneming sebagai sumber kekayaan musuh, dite- ruskan dengan perintah pimpinan perjuangan, pimpinan ang- katan perang dan Pemerintah. Rakyat yang memang haus akan tanah, ingin makan 260
Masalah Agraria di Indonesia kenyang ditambah dengan rasa dendam kepada musuh, menjalankan siasat bumi hangus itu dengan gembira dan pe- nuh semangat, dengan tidak takut dan gentar menentang baha- ya sebagai akibat perbuatannya itu. Di beberapa tempat lagi, untuk kepentingan biaya perang dan perjuangan, beberapa orang pimpinan perang memberikan hutan kepada rakyat dengan memungut uang. Beribu-ribu hektar tanah onderneming dan hutan dija- dikan tanah pertanian rakyat untuk menanam bahan makanan dan untuk mendirikan gubug-gubug rumahnya yang sebelum- nya mereka menumpang di pekarangan orang lain. Hal ini terus-menerus terjadi pada waktu perang kolonial yang kedua sejak Desember 1948, karena siasat bumi hangus juga. Pembumi-hangusan berjalan dengan hebatnya, dijalan- kan oleh rakyat tani. Berduyun-duyun orang datang dari desa yang jauh, datang ke tempat sarang onderneming "untuk mem- buka kebun" sambil turut menunaikan kewajiban perintah perjuangan, membumi-hanguskan bangun-bangunan musuh yang berupa onderneming. Sambil berjuang menunaikan kewajiban nasional, mempertahankan kemerdekaan dan me- lumpuhkan kekuatan musuh, mendapat tanah untuk tiang penghidupannya. Bagi rakyat tani, mempertahankan kemerdekaan tidak lain dimaksudkan terutama mempertahankan tiap-tiap jengkal tanah yang menjadi sumber dan tiang penghidupannya. Di daerah-daerah Republik yang tidak diganggu oleh Belanda sebelum perang kolonial pertama dan kedua, onder- neming-onderneming modal asing "di-Indonesia-kan" diku- asai oleh orang-orang Indonesia dengan merek "milik Republik Indonesia". Karena ketaatan rakyat kepada Pemerintah dan 261
Mochammad Tauchid Negaranya, dengan kepercayaan dan pengharapan bahwa perkebunan yang dikuasai dengan merek "milik republik" itu hasilnya untuk negara dan untuk rakyat, maka bagaimanapun hausnya rakyat akan tanah, tidaklah mau mengambil tanah yang diberi merek "milik Republik Indonesia" itu begitu saja. Terhadap tanah-tanah onderneming-onderneming ini, rakyat masih dapat menahan nafsunya. Tetapi penguasaan tanah-tanah onderneming oleh sau- daranya bangsa Indonesia dari tangan bangsa asing itu ternya- ta tidak merupakan jaminan akan ikut sertanya rakyat miskin mendapatkan bagian kekayaan itu. Rakyat tani serta buruh kecil dalam perkebunan-perkebunan itu masih tetap bekerja sebagai buruh, penjual tenaga dengan harga murah, sebagai kuli dengan panghidupan yang tetap tidak berubah. Hanya beda gelarnya, dari kuli Hindia Belanda menjadi kuli Indone- sia Merdeka, kuli Republik. Pabrik-pabrik dan perusahaan serta perkebunan-perke- bunan direbut dari tangan Jepang, pindah ke tangan bangsa Indonesia. Beberapa "kelompok manusia Indonesia" berganti kuasa di atas runtuhan kekuasaan bangsa asing atas perke- bunan-perkebunan, "berkat di atas onderneming" dengan rakyat yang telah bersama-sama merebutnya dari tangan Je- pang dengan tidak gentar menentang ujung bayonet. Tetapi belumlah sama-sama rakyat berdaulat dalam pembagian rezeki hasil perkebunan itu. Rakyat tani Indonesia masih tetap rakyat tani Indonesia dengan nasibnya yang belum juga berubah. Hanya beberapa orang saja yang berkuasa di atas perkebunan itu yang sudah mulai merasakan hasil kedaulatan atas perkebunan itu. Di beberapa tampat lagi, hak historis orang asing atas 262
Masalah Agraria di Indonesia perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia, sebaliknya juga "kewajiban historis" yang pahit masih dite- ruskan oleh penanggung kewajiban historis yang dahulu juga. Hanya sekedar meneruskan kebiasaan yang sudah berlaku. Rakyat biasa juga menetapi kewajiban membayar pajak dan beban itu. Hak dan kewajiban sejarah kolonial terus berlaku. Pemilik hak sejarah berganti, dari tangan kulit putih kepada orang Indonesia, sedang beban sejarah, tetap pemikulnya yang dulu menjadi pemikul kewajiban sejarah kolonial itu juga. Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surutnya. Dan akhirnya setelah beberapa jalan, terjadilah persetujuan K. M. B. (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil "Konferensi Damai" untuk tawar-menawar isi kemerdekaan yang "diberi- kan" oleh Belanda kepada bangsa Indonesia, sebagai penga- kuan oleh Belanda atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai telah diuraikan di muka, bahwa tanah sebagai sumber penghidupan, sumber kekayaan bagi bangsa dan negara, serta pokok kemakmuran Rakyat, bagi Belanda meru- pakan sumber keuntungan yang selama ini menjadi gantungan hidupnya. Persetujuan K. M. B. berpokok pada soal ekonomi yang bersumber pada tanah-tanah perkebunan. Oleh Belanda diketahui itulah sumber yang terpenting yang mesti dibela dan dipertahankan. Pemberian pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan oleh Belanda kepada Bangsa Indonesia meminta balas pengakuan hak sejarah kaum modal untuk masih terus mempunyai hak atas tanah-tanah perkebunan, dengan perlindungan dan ja- minan keselamatan perkembangannya. Dengan apa yang dituntut dan dipertahankan oleh Belanda 263
Mochammad Tauchid dalam K. M. B. jelaslah sudah bahwa bagi Belanda memper- tahankan jajahan di Indonesia adalah mempertahankan perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah yang menjadi sum- ber kekayaan kaum modal, yang selama itu betul-betul men- jadi gantungan hidupnya. Seperti telah diketahui, segala usaha Belanda di Indone- sia tergambar dan bercermin pada politik agrarianya. Kete- rangan ini akan tambah lebih jelas lagi dengan tindakan dan usaha Belanda selama waktu perang kolonial. Perang kolonial yang oleh mereka dikatakan sebagai "tindakan keamanan", tujuannya untuk merebut kembali perkebunan-perkebunan. Keamanan bagi mereka adalah "keamanan kebun", keamanan onderneming dan keamanan modal besarnya. Belanda, seba- gai juga penjajah Inggris di Asia ingin mempertahankan daerah-daerah yang menghasilkan bahan mentah yang sangat besar harganya. Kalau Inggris dengan sikap yang besar "mem- beri kemerdekaan" kepada India dan Burma, tidak demikian halnya terhadap Malaya yang terus dipertahankan dan dipe- gang kuat-kuat, sebagai sumber bahan-bahan mentah yang sangat menguntungkan Inggris. Demikianlah juga maksud Belanda kepada Indonesia. Perang kolonial yang lalu menunjukkan dengan terang maksud Belanda. Tanah, perkebunan, sumber kekayaan sebagai urat nadi penghidupan, itulah yang menjadi pokok perebutan. Mungkin kita kurang menginsafi, bahwa bagi Belanda kembalinya kuasa atas perkebunan-perkebunan lebih penting dan lebih besar artinya daripada kembali mempunyai Guber- nur Jendral, mempunyai Hindia Belanda tidak dengan perke- bunan itu. Kegagalan percobaan untuk merebut kembali 264
Masalah Agraria di Indonesia jajahannya dengan sumber-sumber kekayaan alamnya, dengan jalan agresi militernya yang berulang-ulang dan meng- habiskan biaya bermilyar-milyar rupiah itu, kemudian dicoba dengan jalan K. M. B. Perundingan sejak tahun 1947 antara komisi Jendral Belanda dengan pihak Republik Indonesia selalu disela-selingi oleh Belanda dengan serbuan-serbuan ke daerah-daerah ke- kuasaan Republik, seperti penyerbuan-penyerbuan ke Krian, Sidoarjo dan Mojokerto. Bukan dengan kebetulan saja penyer- buan ke daerah-daerah itu. Krian, Sidoarjo dan Mojokerto adalah daerah-daerah onderneming gula. Dengan penyerbuan ke daerah-daerah itu bermaksud akan kembali menguasai perusahaan-perusahaan gula. Tuntutan Belanda dalam perundingan dengan Republik Indonesia sesudah persetujuan Linggarjati terutama minta adanya "jendarmeri bersama" (gesamenlijke gendarmerie) - yang ditolak oleh Republik - untuk mengganti T. N. I. sebagai alat kekuasaan Republik penjaga keamanan, dengan penjagaan bersama tentara Belanda dan T. N. I. yang akan lebih dapat membuat "aman" kebun-kebun dan onderneming modal be- sar daripada dalam penjagaan T. N. I. sendiri. Orang tak akan lupa bahwa agresi militer Belanda pertama pada bulan Juli 1947, ditujukan pertama-tama ke daerah- daerah pusat onderneming di Sumatera Timur dan daerah- daerah lainnya semacam itu di Indonesia. Dan justru karena itu pula, kelancaran penyerbuan Belanda ke daerah-daerah lainnya terhambat, oleh karena komandan-komandan tentara Belanda yang memimpin penyerbuan itu diboncengi kaum "planters" dan direksi-direksi onderneming, berulang-ulang terpaksa membelok dan menyimpang, sehingga dahulu untuk 265
Mochammad Tauchid menduduki onderneming dan mengatur usaha-usaha pengembalian jalannya pabrik-pabrik lebih dulu. Tak salah kalau orang berkata: Tentara Kerajaan Belanda adalah "tentara onderneming". Penyerbuan Belanda dalam agresi militer ke II nampak sekali pengaruhnya pada pasar dunia. Berita pendudukan Belanda di daerah-daerah Republik segera diikuti dengan naik- nya catatan bursa andil (saham) perkebunan di Negeri Belan- da. Yang jadi sasaran agresi militer Belanda kedua pada bulan Desember 1948, daerah-daerah onderneming pula pertama- tama, seperti Asahan, Malang Selatan dan Kediri. Itulah pula sebabnya maka dengan segala kekuatan yang ada, Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaan turunan raja-raja di Sumatera Timur yang rapat hubungannya dengan kehidupan onderneming di sana, dengan mendirikan apa yang dinamakan "Negara Sumatera Timur", dengan Ba- risan pengawalnya sebagai "Barisan Pengawal Perkebunan". Pasal-pasal dalam perjanjian K. M. B. di lapangan keu- angan dan perekonomian, terutama berisi pengakuan oleh Pemerintah R. I. S. atas hak orang asing akan tanah, yaitu hak- hak konsesi dan erfpacht serta hak untuk mengusahakan selanjutnya (lihat lampiran No. VII). Hilangnya kekuasaan politik belanda di Indonesia yang dicoba berulang-ulang direbut kembali dengan agresinya itu, masih mendapatkan sisa hak yang besar itu. Bagi Rakyat In- donesia, kembalinya kekuasaan orang asing akan eksploitasi tanah, berarti diambilnya isi kemerdekaan yang terpenting baginya. Rakyat-Tani tadinya menyangka, bahwa apa yang sudah 266
Masalah Agraria di Indonesia didapat selama revolusi dengan pengorbanan darah dan jiwa, berupa tanah-tanah bekas onderneming, akan terus menjadi haknya sebagai salah satu hasil revolusi yang nyata. Hal ini terutama disebabkan karena pembongkaran tanah itu dulu telah mendapat izin, bahkan ada yang diperintahkan oleh Pemerintah Jepang dan kemudian oleh Republik Indonesia pada waktu peperangan menghadapi Belanda. Mereka menganggap bahwa perintah mengembalikan ta- nah kepada pihak onderneming sesudah merdeka itu, sebagai satu keganjilan yang tidak mudah diterima olah akalnya. Perintah itu diterima dengan sesal dan sedih serta penuh rasa kecewa. Perasaan keadilan rakyat sukar dapat membenarkan kejadian-kejadian yang dirasakan ganjil itu. Rakyat yang ku- rang mengerti politik tinggi, tidak tahu politik internasional, tahu dan merasakan bahwa tindakan yang ganjil itu sungguh- sungguh dirasakan sebagai hal yang tidak adil. Rakyat ingat sendiri bahwa hak-haknya dulu dirampas, tanahnya diambil oleh kekuasaan kolonial untuk diberikan kepada kaum modal yang akan membuka onderneming. Berulang-ulang terjadi pe- langgaran oleh kaum modal dengan onwettige occupatie, yang selalu dicarikan jalan untuk melindungi. Rakyat tahu dan mengerti perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ke- adilan itu, tetapi karena kekuatan senjata tentangnya, rakyat hanya mengandung perasaan sesal dan dendam. Hukum tanah di masa yang lampau nyata-nyata sebagai hukum tanah yang melanggar hukum keadilan dan kemanusiaan, sebagai dikata- kan oleh Van Vollenhoven bahwa hukum tanah Hindia Belanda itu adalah sebagai perampasan keadilan dan pelanggaran hak bangsa Indonesia. Pelaksanaan perjanjian K. M. B. di lapangan keuangan dan 267
Mochammad Tauchid perekonomian yang mengenai pengembalian tanah-tanah onderneming mendapat perhatian yang pertama. Sebelum soal-soal lainnya dibicarakan, soal pengembalian kebun-kebun mendapat prioritas pertama untuk segera dijalankan. Perginya serdadu-serdadu Belanda dari Indonesia, sudah didahului dengan kedatangannya pengusaha-pengusaha kebun. Banyak juga tentara Belanda yang hanya berganti baju menjadi planters. Kembalinya pengusaha-pengusaha onderneming segera menimbulkan sengketa tanah. Sengketa antara rakyat yang sudah menduduki tanah dengan pihak onderneming. Di tem- pat-tempat itu timbul pergolakan yang tidak reda-redanya, dan tidak sedikit memakan korban. Kejadian-kejadian di Suma- tera Timur, Subang, Ciamis, Kediri dan tempat-tempat pusat perkebunan lainnya, menimbulkan pergolakan yang memakan korban rakyat. Orang gampang menjatuhkan kesalahan pada pihak-pihak yang sedang berebut, tetapi tidak semudah itu untuk menyelesaikan. Soal ini adalah soal yang berhubungan erat dengan soal politik, dan soal-soal psykologis di samping soal pokok eko- nomis. III. Sengketa Tanah Sebagai telah diutarakan di muka, tanah adalah tiang dan sumber hidup manusia. Bagi rakyat tani, tanah adalah nya- wanya. Karena itu tidak aneh kalau soal tanah selalu menjadi pangkal sengketa, menjadi perebutan. Perebutan dengan tetangga sedesa, perebutan antara orang di satu desa dengan orang desa lainnya. Menjadi pangkal sengketa antar bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Sengketa tanah sudah sejak jaman dahulu adanya. Satu 268
Masalah Agraria di Indonesia riwayat yang sudah tua. Sejak manusia hidup di atas dunia dan mulai mengambil hasil bumi sebagai pangkal penghi- dupannya. Suatu sengketa yang dikenal rakyat. Menjadi pusa- ka kepada anak cucunya yang tidak dapat dan tidak mudah dilupakan. Sengketa tanah antar saudara sekandung biasa terjadi, dalam waktu membagikan tanah pusaka dari orang tua, karena soal batas, soal pengambilan hasil dan sebagainya. Tidak jarang bahwa sengketa tanah antar keluarga itu menimbulkan pertumpahan darah. Drama pertumpahan darah dan pembunuhan yang biasa terjadi di desa, sebagian besar karena sengketa tanah. Untuk sejengkal tanah, tak gampang orang disuruh berdamai. Tak mudah orang disuruh menyerah dan mengalah. Sejengkal tanah berarti sesuap nasi yang menghidupinya. Tidak jarang juga perebutan tanah terjadi antara desa dengan desa, teruta- ma tempat-tempat dimana kedaulatan desa masih kuat, dengan terjadinya "perang" antara desa dengan desa atau suku dengan suku (dorps-, atau stammen oorlog). Sesudah kaum modal menanamkan kukunya di Indone- sia, dan mengambil tanah seluas-luasnya, tanah-tanah onder- neming berbatasan dan berhubungan erat dengan tanah per- tanian dan kediaman rakyat. Onderneming ada di tengah- tengah masyarakat, atau tanah pertanian rakyat di tengah- tengah onderneming. Sengketa tanah bertambah-tambah banyaknya dan beratnya. Sekalipun pemerintah Hindia Belan- da selalu menindas dan memberantasnya, tetapi sengketa tanah sejak dulu belum berhenti. Bagaimana pentingnya soal tanah, dan karenanya sudah diketahui juga akan terus-menerus terjadinya sengketa dan 269
Mochammad Tauchid perkara tanah di kalangan rakyat, di daerah kerajaan Yogya- karta diadakan pengadilan Balemangu (pengadilan perkara tanah) dan pengadilan ini dipertahankan sekuat-kuatnya oleh Sultan Yogyakarta dulu, dari desakan Belanda yang akan mengambil seluruh pengadilan di daerah Yogyakarta ke tangan pemerintah Belanda. Sedikit tentang Balemangu ini perlu diuraikan di sini untuk menggambarkan bahwa sudah lama soal persengketaan tanah itu meminta perhatian istimewa dan Sultan Yogyakarta dulu menganggap perlunya diadakan satu badan sendiri yang memang orang-orangnya ahli dan mengerti betul seluk-beluk- nya urusan tanah, hubungannya dengan soal kemasyarakatan dan penghidupan. Oleh pemerintah Kerajaan Yogyakarta di- anggap perlu diadakan pengadilan sendiri untuk urusan ter- sebut (tanah). Pada tahun 1817 di Yogyakarta diadakan pengadilan di rumah kepatihan yang dinamakan "pasowan mangu" seperti yang dahulu dinamakan "paseban mangu" dengan kompetensi (hak) mengadili urusan tanah, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan tanah lungguh (apanege), perkara ke- bekalan, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan per- sewaan tanah. Kecuali itu juga menjadi tempat membanding putusan-putusan pengadilan surambi (pengadilan agama) dan pradata yang dinaikkan perkaranya ke atas. Pengadilan ini terdiri dari orang-orang yang ahli dalam soal hukum tanah. Sampai adanya perubahan hukum tanah di Yogyakarta (agraris reorganisatie) yang dimulai pada tahun 1912, banyak urusan dan perkara yang diputuskan oleh Balemangu. Pengadilan Balemangu kecuali mengadili perkara-per- kara (tanah) antara rakyat dengan bekel dan onderneming, 270
Masalah Agraria di Indonesia juga mengadili perkara-perkara perselisihan tanah antara rak- yat (wong cilik) dengan kaum bangsawan. Di antaranya per- nah mengadili perkara tanah karena penduduk yang menggu- gat putera mahkota. Membuktikan adanya pengakuan dan kepercayaan adanya pengadilan itu. Sesudah adanya perubahan hukum tanah dan pengha- pusan lungguh (apanageschap) sejak tahun 1912, pekerjaan Balemangu dibatasi, yaitu hanya untuk urusan-urusan dan perkara tanah, air dan perkara kebekelan serta perkara-perka- ra yang bersangkutan dengan soal-soal tersebut. Betapa banyak soal-soal dan perkara tanah di daerah Yog- yakarta yang diurus dan diselesaikan oleh Balemangu dapat dilihat dari angka-angka seperti di bawah : Tahun Banyaknya perkara Perkara pekarangan 1892 1899 1900 1901 1902 1904 1906 1907 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 400 355 394 426 407 398 364 376 381 450 510 368 284 281 244 240 139 (mulai pengha - pusan apanage) 55 48 54 - - - 72 52 52 69 50 60 54 65 63 42 271
Mochammad Tauchid Daftar macam banyaknya perkara yang masuk Balemangu pada tahun 1899 dan 1914 1899 1914 pajak dan panen penebangan kayu penglepasan bekel perselisihan perkara kedudukan kuli kenceng tentang tanah pertanian tanah-tanah pekarangan tanam-tanaman air lain-lain perkara 60 15 54 51 7 50 55 23 16 16 74 16 24 2 46 54 18 10 37 9 perkara dari tahun 1899 tidak terang urusannya 90 perkara dari daftar itu (1899) diurus oleh pengadilan kabupaten 1 0 dinyatakan tidak sah Dengan angka-angka di atas teranglah bahwa soal dan perkara persengketaan tanah serta perkara yang bersangkutan dengan hal tersebut selalu terus-menerus terjadi. Perkara dan pertentangan antara rakyat dengan pihak onderneming, pertentangan antara rakyat dengan raja-raja yang sering bertindak sewenang-wenang, ketidakadilan per- lakuan dan hukum agraria kolonial, semuanya itu menjadi bibit-bibit pertengkaran dan sumber-sumber pertikaian. Di bawah ini dimuatkan serba-serbi kejadian dan keadaan di berbagai-bagai daerah, dan bermacam-macam soal tanah yang menjadi bibit-bibit dan sumber pertikaian dan sebab- sebab sengketa tanah, sejak dahulu dan akibatnya sampai sekarang: 1 . Di Langen, dekat Banjar (Ciamis), terdapat onderneming 272
Masalah Agraria di Indonesia karet luasnya 1837 ha, dibuka sejak tahun 1905. Di tengah-tengah onderneming itu terdapat tanah pertanian dan kediaman rakyat. Tanah pertanian dan tempat tinggal rakyat yang luasnya kira-kira 40 ha ini, sebagai hasil perta- nahan rakyat yang tidak suka menyerahkan tanahnya kepada onderneming. Penduduk di tempat yang dikepung oleh onderneming itu selalu mendapat gencetan dari pihak onderneming, dan selalu timbul perselisihan antara pendu- duk dengan onderneming. Banyak timbul perkara, di antaranya perkara tonggak batas, perkara selokan air, perkara pagar, dan perkara lalu lintas keluar masuk kampung rakyat, karena jalan keluar masuk itu dikuasai oleh onderneming. Rakyat selalu mendapat gangguan dari pihak onderneming. Kendaraan dipersukar masuk melalui jalan onderneming itu. Sikap tuan-tuan onderneming yang gila hormat dan som- bong menimbulkan bibit-bibit kebencian rakyat. Sering terjadi rakyat diperkarakan oleh onderneming, kare- na dituduh masuk batas, merusak tanaman dan lain-lain. Selain dari itu, sampai tahun 1930, onderneming itu mem- punyai tanah cadangan yang berupa hutan seluas 200 ha, terletak berbatasan dengan desa dan tanah pertanian rak- yat. Lebih dari 25 tahun tanah itu menjadi tanah cadangan berupa hutan, dipergunakan oleh tuan-tuan besar onder- neming bersama-sama dengan tuan-tuan besar Menak Bumiputera untuk tempat bersenang-senang, berburu bina- tang di situ. Hutan cadangan ini menjadi sarang binatang, terutama babi hutan. Babi hutan dari tanah kanan kirinya yang sudah dibuka mengumpul di situ. Hutan itu jadi meru- 273
Mochammad Tauchid pakan pangkalan tempat binatang-binatang, yang sewaktu- waktu mengadakan penyerbuan merusak tanaman rakyat di sekelilingnya. Berkali-kali rakyat meminta supaya tanah itu segera dibuka menjadi tanah pertanian atau dijadikan onderneming, agar mengurangi serangan hama yang sangat merugikan rakyat. Tetapi tuan-tuan yang angkuh dan som- bong itu tidak memperdulikan keinginan rakyat, tidak mau mengerti kerugian rakyat yang menderita karena "kese- nangan dan hiburan" tuan-tuan besar itu. Rakyat boleh pergi kalau tidak senang tinggal di situ karena gangguan babi hutan. Pembabatan hutan cadangan dengan diam-diam kemudian terjadi, dan karena itu selalu terjadi rakyat keluar masuk penjara. Penangkapan, penahanan, pemenjaraan rakyat di sekitar onderneming itu berulang-ulang dan teus menerus terjadi. Riwayat kemegahan onderneming, sejarah keme- wahan kaum modal dam kaum menak, dihias dengan penangkapan dan pembelengguan rakyat di sekitarnya. 2. Beberapa orang tani dari desa Cisarua dan Kroya kecamatan Plered kabupaten Subang masing-masing dengan daftar dan keterangan tentang lebar tanah dan tahun-tahunnya, mene- rangkan, bahwa antara tahun-tahun 1913, 1914 dan bebe- rapa tahun kemudian, tanahnya "dirampas" oleh onder- neming Gunung Anaga, masing-masing luasnya 86 bahu kepunyaan 38 orang (desa Cisarua) dan 161 ha kepunyaan 11 orang dari desa Kroya. Mereka dapat menunjukkan bukti- bukti "perampasan" tanah-tanah rakyat itu oleh onderne- ming. Apa yang diterangkan oleh orang-orang tani itu bahwa ta- nahnya dulu "dirampas" oleh onderneming, mungkin mak- 274
Masalah Agraria di Indonesia sudnya bahwa tanahnya dulu diambil dijadikan onderne- ming dengan tidak menurut kehendaknya, tetapi karena perintah halus terpaksa menyerahkan dengan mendapat ganti kerugian sekedarnya. Jadi bukannya perampasan tidak dengan sah, melainkan perampasan yang sudah menurut hukum "perampasan yang sah". Sebagai telah diterangkan di muka mengenai Un- dang-undang Erfpacht, tanah yang boleh diberikan untuk dijadikan tanah erfpacht ialah tanah-tanah yang bebas, yang berupa hutan belukar, tetapi dengan perkecualian atas: tanah yang ada di tengah-tengah tanah erfpacht, milik Indonesia, yang pemiliknya suka "menyerahkan haknya dengan kemauan sendiri" Apa yang diterangkan oleh orang-orang tani di sana mem- buktikan bahwa pengambilan yang dikatakan "pemiliknya menyerahkan dengan kemauan sendiri" itu prakteknya terjadi dengan paksaan (halus atau kasar), dan rakyat ter- paksa melepaskan dengan rasa sesal dan dendam hati. Atau terkadang disebabkan satu gencetan atas tanah yang dalam kepungan onderneming yang prakteknya nanti akan selalu dirugikan, dengan soal air, soal hama, dan sebagainya hingga karena itu terpaksa menyerahkan. Menurut hukumnya - hukum tanah Hindia Belanda - me- mang mereka sudah menyerahkan tanahnya itu, entah ter- jadi karena apa. Onderneming telah menerima tanah itu dengan sah, dalam arti sudah diperbolehkan oleh peme- rintah menurut peraturan yang beraneka warna itu yang tidak dapat difahami oleh rakyat yang hanya menyerah ka- rena takut. Indonesia merdeka dipandang oleh rakyat sebagai tempat 275
Mochammad Tauchid melahirkan rasa sesal dan sedihnya atas perbuatan peme- rintah penjajah dulu. Sekarang mereka menyatakan apa- apa yang sudah lama terkandung. 3. Sawah Rawa Lakbok. Di daerah Ciamis terdapat rawa yang terkenal dengan nama Rawa Lakbok yang luasnya kira-kira 12.000 ha. Rawa ini semula pada musim penghujan sebagai lautan. Pada musim kemarau menjadi sumber penghasilan orang-orang di seki- tar rawa itu, sebagai tempat menangkap ikan. Beratus-ratus orang dari daerah Banyumas dan Bagelen di musim kemarau datang ke sana untuk menangkap ikan. Sejak tahun 1925, banyak orang datang dari daerah lain membuka ranca (tanah rawa) yang dangkal-dangkal untuk dijadikan sawah, sedang di kanan kirinya, di tempat-tempat agak tinggi didirikan gubug-gubug untuk tempat tinggalnya. Pada tahun 1927 oleh bupati Tasikmalaya, orang-orang diizinkan membuka ranca Lakbok untuk dijadikan sawah. Izin ini diberikan dalam satu kumpulan besar yang dihadiri rakyat dari beberapa desa oleh Bupati. Izin membuka rawa jadi sawah ini disambut dengan gembira oleh rakyat. Kemudian datang juga orang-orang tani dari daerah Bagelen Banyumas, berduyun-duyun ke sana, bermaksud untuk mendapatkan tanah pertanian yang baru. Mereka datang membawa alat-alat pertanian selengkapnya, dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Setengahnya sudah menjual tanahnya, dengan pengharapan akan mendapatkan tanah yang lebih lebar dan lebih baik untuk penghidupan- nya. Sebagai lazimnya peraturan pembukaan tanah - menurut ordonansi buka tanah - rakyat yang mendapatkan izin buka 276
Masalah Agraria di Indonesia tanah itu kemudian harus mendapat surat pengesahan yang dinamakan "cap singa". Rakyat menunggu-nunggu menda- patkan blangko tanah, dan mengharap-harap segera ditarik "pajak bumi" (landrente) sebagai tanda sahnya hak milik yang sudah dibuka. Lama menunggu, akhirnya pada tahun 1930 mereka mendapat keterangan dengan pemberitahuan bahwa sebagian besar tanah yang dibuka rakyat dijadikan sawah itu adalah kepunyaan onderneming karet Bantar- dawa. Orang-orang yang sudah membuat rawa menjadi sawah itu oleh onderneming diperbolehkan terus mena- naminya asal mau membayar cukai tiap-tiap tahun 600 kg tiap hektar. Orang yang tidak suka menandatangani cap jempol penga- kuan bahwa sawah yang dikerjakan itu kepunyaan onder- neming, disuruh pergi meninggalkan sawahnya. Orang- orang yang sudah susah payah, dengan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dengan menyabung nyawa bergulet dengan malaria yang ganas, kemudian diusir disuruh pergi. Dengan segala akal dan tipu muslihat, orang-orang dibujuk, ditakut-takuti, diancam, supaya meninggalkan tempatnya. Kaki tangan onderneming menjalankan siasatnya, dengan segala akal, untuk memenuhi perintah tuannya. Kalau tidak dapat dengan halus, dengan kekerasan pun dijalankan juga. Siksaan, pembakaran rumah, dijalankan dengan secara gelap oleh kaki tangan onderneming itu. Akhirnya terdapat perdamaian antara pihak BB dengan on- derneming yang mengatur bagaimana baiknya. Kesim- pulannya, sawah bekas rawa itu akan ditukar dengan tanah- tanah gunung yang ada di sekitar onderneming itu, karena onderneming lebih memerlukan tanah-tanah gunung yang 277
Mochammad Tauchid baik untuk dibuat kebun-kebun karet daripada sawah bekas rawa itu. Onderneming butuh tempat menanam karet, bukan sawah untuk menanam padi. Orang yang mempunyai tanah gunung 1 ha dapat diterima ganti sawah (bekas rawa) 1 ha juga. Siapa yang tidak mempunyai tanah gunung untuk gantinya, diharuskan meninggalkan sawah itu. Yang mempunyai tanah gunung umumnya orang-orang yang kaya di situ, atau pegawai-pegawai negeri dengan kedok nama lain. Hanya mereka (pegawai negeri) yang tahu jalannya meminta tanah negeri untuk dibuka menjadi tanah pertanian yang dengan uang f 4, sudah dapat menerima tanah negeri 1 ha. Merekalah yang dapat menerima sawah sebagai gantinya. Sama-sama untung, karena jasanya rakyat miskin yang tertindas dan tertipu itu. Mereka yang tidak mempunyai tanah gunung, umumnya orang yang datang dari luar daerah, terpaksa harus meninggalkan tanahnya itu, atau mengikat janji membayar cukai yang besar itu. Karena luasnya tanah gunung tidak cukup untuk menukar semua sawah bekas rawa, kelebihannya dijual kepada rakyat di antaranya kepada orang-orang yang tadinya membuka tanah itu. Sesudah mereka dengan susah payah membuka rawa, setelah menjadi sawah seperti yang diharapkan, ke- mudian disuruh membeli. Atas "kemurahan hati" onder- neming, pambayaran pembelian tanah itu dapat diangsur dengan melalui Bank Rakyat (Algemeene Volks Crediet Bank). Tetapi beratnya cicilan tidak seimbang dengan kekuatan orang itu, tidak sesuai dengan hasil pertaniannya. Penyicilan yang berat, menimbulkan keteledoran mereka dalam mengangsur pinjamannya. Hal ini dipergunakan oleh orang-orang, pegawai dan pensiunan serta orang-orang lain 278
Masalah Agraria di Indonesia yang mempunyai penghasilan tertentu, tiap-tiap bulan. Karena penyicilan dari orang tani tidak beres, tanah-tanah itu dicabut dan dilelangkan, dijual kepada siapa yang dapat menyicil tiap-tiap bulan. Yang dapat menyicil ialah orang- orang gajian, orang yang mempunyai gaji besar. Tanah jatuh ke tangan mereka. Dengan mengangsur tiap bulan f 40, - sampai f 120 - yang hanya dapat dipikul orang-orang yang bergaji besar, bisa mendapatkan tanah sawah 10 sampai 30 ha. Kaum yang bergaji besar itulah yang mendapatkan tanah-tanah ini. Banyak orang-orang (orang kaya, pegawai negeri, BB, pegawai onderneming, pensiunan) yang kemu- dian mempunyai sawah, berpuluh-puluh ha (sampai ada yang mempunyai 60 ha), dengan tidak tahu dimana letak sawahnya itu, tetapi tiap-tiap tahun menerima hasil padinya dari orang tani yang diperas itu. Rakyat tani yang membuka rawa, menjadi korban malaria, sudah terlanjur menjual tanah di kampungnya yang lama, terpaksa menjadi buruh, mengerjakan tanah orang-orang yang tidak tahu dimana letak sawahnya itu, karena kekuasaan uangnya. Penipu pemerasan yang merajalela atas rakyat yang miskin dan sengsara itu menjadi bibit pertengkaran dan sumber- sumber perkara. Banyak fitnah kepada rakyat, dengan tu- duhan mencuri, merampas dan sebagainya dengan akibat penangkapan dan penahanan. Sebagai contoh dapat dike- mukakan kejadian perkara atas 3.000 ru persegi (6 bahu) sawah. Seorang pegawai A. V. B. (Algemene Volks Crediet Bank = Bank Rakyat) yang merasa punya sawah dengan membeli secara lelang dari Bank Rakyat mendakwa kepada 4 orang tani yang membuka rawa. Sesudah ada lelangan 4 petani itu sudah membayar kepada Bank Rakyat, tetapi 279
Mochammad Tauchid karena berat cicilannya, maka terpaksa juga berhenti, dan tidak tahu bahwa sawahnya itu sudah jatuh ke tangan orang. Pegawai yang merasa mempunyai tanah belum tahu di mana letak sawahnya. Dia sendiri tinggal berumah di lain daerah. Tanah itu didapat dari yang dulu dilelangkan, dibeli oleh 4 orang itu yang dulu membuka sendiri. Karena tidak dapat meneruskan menyicil, dicabut dan dilelangkan, dan jatuh ke tangan pegawai Bank Rakyat itu. Demikianlah salah satu contoh dari banyak perkara tanah di salah satu tempat saja. Di seluruh Indonesia terdapat bermacam-macam perkara yang aneh, ganjil, pusaka zaman yang lampau, dari penipuan dan pemerasan. 4. Tani Lampung tak punya tanah Ganjil kedengarannya. Sukar orang dapat percaya. Selagi orang-orang dari Jawa yang tidak punya tanah disiapkan untuk berangkat ke Lampung dan ke daerah-daerah lainnya untuk mendapatkan tanah buat lapang pertanian dan peng- hidupannya, kedengaran suara orang tani Lampung tidak mempunyai tanah. Keganjilan ini adalah warisan di zaman penjajahan dulu, salah satu dari seribu satu macam kegan- jilan dan keanehan yang terjadi, tetapi menjadi barang biasa di waktu itu. Di zaman penjajahan semuanya ini bukannya keganjilan dan keanehan. Sudah barang biasa. Sebab, pen- jajahan sendiri sudah merupakan keganjilan. Keganjilan ini terjadi di Tegineneng, kecamatan Natar Lam- pung Selatan. Beratus-ratus keluarga tani di sana, di desa Natar, Muara putih, Negara Ratu dan Pengadilan, tidak dapat lagi meluaskan usaha pertaniannya karena tidak ada tambahan tanah. Yang dapat dicatat, 426 orang keluarga tani di sana (di empat desa) tidak mempunyai tanah untuk 280
Masalah Agraria di Indonesia pertaniannya. Belum lagi orang-orang lainnya yang belum tercatat, berbilang ratusan keluarga. Lampung masih cukup mempunyai tanah yang belum dikerjakan. Lampung masih memanggil orang-orang dari daerah lain ke sana untuk diajak membuka kemakmuran dan kesejahteraan di sana untuk orang yang datang dan yang didatangi. Kalau terjadi kekurangan tanah bagi keempat desa itu adalah karena tanah sekeliling desa-dea itu yang berupa hutan la- rangan sudah dimiliki oleh onderneming dengan pemberian erfpacht. Terlarang untuk rakyat tetapi bebas masuk kaum modal di sana. Desa-desa mereka dikepung oleh tanah ca- dangan onderneming. Tanah persediaan bagi rakyat sudah habis. Tanah-tanah itu masih berupa hutan dan sudah berpuluh- puluh tahun menjadi tanah cadangan yang belum juga dibuka untuk dijadikan onderneming. Luasnya berpuluh- puluh kilo meter, terbilang tanah yang terpilih (baik dan subur). Untuk meluaskan tanah pertaniannya, rakyat harus men- cari tanah dengan bejalan berpuluh kilo meter di luar hutan larangan marga yang menjadi hutan larangan onderneming itu. Di sana mereka hanya mendapatkan tanah alang-alang yang tidak subur, tanah yang ditampik oleh onderneming. Berulang-ulang rakyat meminta untuk membuka hutan itu, karena tambahnya keluarga sudah tidak dapat lagi dijamin oleh tanahnya, yang tak mau bertambah lebar. Tetapi per- mintaan itu tidak dikabulkan, karena onderneming yang bermaksud akan meluaskan perkebunannya untuk selama- lamanya nanti, lebih baik membiarkan tanahnya berupa 281
Mochammad Tauchid hutan daripada dikerjakan rakyat. Permintaan rakyat untuk mengambil hasil hutannya juga tidak boleh, dan sekali keja- dian pelanggaran atas ini (rakyat mengambil hasil hutan), oleh pengadilan diputus harus membayar denda Rp 1000,- (seribu rupiah), atas tuntutan pihak onderneming yang "kuasa atas hukum dengan seisinya". Banyak perkara terjadi karena keadaan semacam itu, sampai sekarang. 5 . Di desa Gempolsewu, Kabupaten Kendal terdapat tanah erfpacht, terdiri dari: Persil I, verponding no 20, surat ukur tanggal 14 Desember 1875, No. 189, akte tanggal 13 Februari 1912 No. 85, luas tanah 122 bahu 44 ru persegi, atas nama Antine Josef van Neer. Persil II, verponding no 59, surat ukur tanggal 30 Juli No. 238, akte tanggal 13 Februari 1912 No. 86, luasnya 68 bahu 280 ru persegi, dengan atas nama Antine Josef van Neer Luas semua ada 190 bahu 324 ru persegi, dan selalu ber- tambah lebar karena berbatasan dengan sungai dan laut Jawa. Tanah-tanah itu semua berupa sawah yang dikerjakan oleh rakyat di situ dengan cara maro, dengan perjanjian- perjanjian: a. penggarap sawah mendapat bibit dari "pemilik erfpacht" dengan mengembalikan nanti di waktu panen b. pada waktu panen rakyat harus membawa semua padi- nya ke gudang yang disediakan (dengan tanggungan penggarap), dijemur di sana. c . si penggarap diharuskan membayar uang repotan buat setengah tahun f 2,- uang biaya membersihkan gudang Rp. 150 dan untuk selamatan 1 gedeng padi. Setelah semua dipenuhi barulah boleh mengambil padi 282
Masalah Agraria di Indonesia bagiannya yang separo. Kecuali itu penggarap harus me- nanggung biaya-biaya memperbaiki selokan-selokan pengairan. Penduduk desa Gempolsewu ada 5.635 orang dengan hanya mempunyai sawah norowito (tanah kominal) dan yasan seluas 97 ha atas namanya 84 orang. Orang-orang lainnya tidak mempunyai tanah untuk pertaniannya. Dengan keadaan orang tani yang miskin dan tak mempunyai tanah itu pemilik tanah erfpacht dapat jual mahal dalam memarokan sawahnya, dengan perjanjian-perjanjian yang memberatkan orang yang menggarapnya. Pemakaian tanah erfpacht dengan penanaman padi dengan diparokan kepada rakyat itu terang melanggar perjanjian, karena menurut undang-undang tidak diperbolehkan pema- kaian erfpacht untuk pertanian rakyat. Pelanggaran ini sudah diketahui oleh Belanda dulu. Tetapi tidaklah ganjil bahwa perbuatan itu dibiarkan bagitu saja. Banyak sekali terjadi hal semacam ini di seluruh Indonesia terutama di Jawa. Perjanjian-perjanjian yang berat terpaksa diterima oleh rak- yat miskin, sekedar ingin mendapat sejengkal tanah untuk dikerjakan, untuk sesuap nasi buat menyambung nyawanya agar jangan lekas putus. 6. Di samping perkebunan milik asing yang luasnya beribu- ribu ha di daerah Blitar, penduduk sangat kecil milik tanah- nya. Mereka sebagai tani yang tidak dapat hidup dari hasil tanahnya terpaksa harus mencari pekerjaan di onderneming yang berdekatan. Desa Genduasari dalam daerah perkebunan Papuh, yang berpenduduk 1.332 orang terdiri dari 346 keluarga hanya 283
Mochammad Tauchid mempunyai 40,10 ha sawah dan 91,83 ha tegal, atau rata- rata tiap-tiap keluarga dengan 4 orang jiwa hanya mem- punyai sawah 0,11 ha dan tegal 0,26 ha. Desa Gadungan dengan penduduk 995 orang, terdiri dari 268 keluarga hanya mempunyai tanah tegalan saja seluas 104,08 ha. Atau rata-rata 0,4 ha tegalan dengan tiada sa- wah untuk satu keluarga yang dengan 3 sampai 4 jiwa. Beberapa catatan lagi menunjukkan: Onderdistrik Kademangan, 5.790 pemilik tanah dengan 580 ha sawah dan 14.480 ha tegal dan 2.700 ha peka- rangan, atau rata-rata tiap pemilik tanah (bukan penduduk semua) 0,1 ha sawah 2,5 ha tegalan dan 0,5 ha pekarangan. Onderdistrik Sutajayan dengan pemilik tanah 8.050 mem- punyai 1.500 ha sawah, 14.340 ha tegalan dan 4.470 ha pekarangan, atau rata-rata tiap pemilik tanah mempunyai 0,2 ha sawah, 1,7 ha tegalan dan 0,55 ha pekarangan. Binangun dengan 5.770 pemilik tanah mempunyai 850 ha sawah, 10.650 ha tegalan dan 1.900 ha pekarangan atau rata-rata tiap pemilik tanah mempunyai 0,15 ha sawah, 1,9 ha tegalan, dan 0,3 ha pekarangan. Tanah di situ semuanya tanah kurus yang hanya dapat menghasilkan rata-rata tiap-tiap ha antara 8 sampai 12 kuin- tal padi dari sawahnya, dan 30 sampai 40 kuintal singkong dari tegalannya yang harganya sangat rendah. Kecilnya milik tanah bagi orang-orang di sekitar onderne- ming merupakan persediaan dan jaminan yang cukup besar, tenaga yang semurah-murahnya bagi onderneming. Dengan bagitu maka rakyat di situ tergantung hidupnya dari onder- neming. 7 . Di beberapa daerah terdapat keadaan-keadaan yang selalu 284
Masalah Agraria di Indonesia menjadi pangkal perselisihan. Di Sulawesi Selatan dengan soal tanah ongko-ongko dan awatarangnya, di Tondano (Minahasa) dengan soal gandai-menggandai yang berpin- dah-pindah tangan, di Bali Timur dengan soal sakapan yang sangat rendah bagian untuk penyakapnya. Di tanah-tanah partikelir dengan tindasan dan pemerasan serta beban-be- ban yang berat. Di Sumatera Timur dengan konsesi, poelane sanctie, yang menyedihkan seperti sudah diuraikan dalam bagian pertama. Apa yang diuraikan di atas itu hanya sebagian kecil saja dari macam-macam kejadian dan keadaan serta sebab-sebab yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai bibit dan benih- benih pertikaian yang menimbulkan kejadian-kejadian dan makin menjadi-jadi sesudah zaman Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan rakyat berbicara menyampaikan kata hatinya, untuk menun- tut keadilan, mengingatkan segala kesedihan yang lampau yang melukai hatinya dan merusak penghidupannya lahir batin. Pemerintah Indonesia menerima warisan penjajahan berupa keadaan yang buruk semacam itu yang sejak dulu sudah mengandung pertentangan-pertentangan di dalamnya. Perjanjian K. M. B. yang mengandung pengakuan hak sejarah kaum modal atas tanah memberikan warisan perten- tangan, pertikaian, dan sengketa yang harus dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keluar : menghadapi tuntutan Belanda yang masih ingin terus kuasa di atas perkebunan-per- kebunannya, tuntutan untuk terus berdaulat di atas lapang sumber penghidupan bangsa Indonesia. Kedalam: mengha- dapi rakyat yang menuntut keadilan dan pengembalian tanah, 285
Mochammad Tauchid sebagai tuntutan kemerdekaan yang telah digambarkan dengan janji dan ketentuan dalam Undang-undang Dasarnya bahwa bumi dan air serta segala kekayaan alam yang terkan- dung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Karena itu pengembalian tanah onderneming kepada "pe- miliknya" dulu menimbulkan kesulitan-kesulitan dan pergo- lakan dimana-mana. Kemakmuran rakyat yang belum kunjung datang sesudah merdeka, kepincangan-kepincangan yang terdapat dalam ma- syarakat, perbedaan penghidupan yang mencolok mata di antara sebagian orang dengan rakyat banyak yang masih men- derita yang masih belum tentu mendapat makan sehari-hari- nya, membelit Pemerintah Republik dengan kesulitan-kesu- litan. Bagi rakyat nampak di mukanya bahwa : merdeka tetapi bumi dan alamnya masih dikuasai orang asing, bukanlah kemerdekaan yang diharapkan. Orang-orang yang dulu ku- asa atas bumi dan alam Indonesia dengan perlindungan Un- dang-undang Kolonial kemudian kembali kuasa dengan jaminan K. M. B. Pengembalian tanah-tanah onderneming kepada orang asing menimbulkan kekecewaan rakyat yang semula mengira dan mengharap bahwa sesudah merdeka kembalilah tanah yang dulu lepas. Yang sudah dikuasai rakyat selama ini diha- rapkan terus menjadi miliknya. Demikianlah harapan dan pengertiannya. Pemerintah Indonesia sebagai alat negara hukum akan bertindak menurut hukum. Tetapi dalam hal ini, dalam soal tanah, hukum yang ada adalah hukum kolonial yang tidak sesu- ai dengan jiwa Undang-undang Dasar kita. Selama ini peme- 286
Masalah Agraria di Indonesia rintah belum dapat menyelesaikan kesulitan di lapangan agra- ria yang membelit dirinya. Kesetiaan kepada rakyat sukar atau tak dapat dipersa- tukan dengan "kesetiaan" kepada perjanjian K. M. B. yang mengandung pertentangan dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Dua kesetiaan yang tidak dapat atau sukar dipersa- tukan Pelanggaran yang sudah sekian lamanya dijalankan oleh penyewa-penyewa tanah (erfpachters) seperti telah diuraikan di muka - di antaranya tidak menanami tanahnya dengan tanaman menurut kontraknya - dulu oleh Belanda dibiarkan terus. Pemerintah Republik pun tidak segera mengambil tin- dakan yang semestinya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Malahan selama ini Jawatan-jawatan atau alat-alat Pemerintahan menjalankan dan meneruskan pelanggaran yang telah dijalankan oleh onderneming penyewa tanah dulu dengan mengganti kedudukannya erfpachters, menyewakan tanah itu kepada Rakyat, memarokan atau menarik cukai seba- gai tuan tanah. Hal ini menimbulkan kekacauan praktek hukum sendiri. Segera setelah Belanda meninggalkan beberapa daerah di Indonesia dan sesudah terbentuknya Pemerintahan R.I.S., di sana-sini timbul pergolakan dan sengketa tanah sebagai le- tusan bibit yang sudah lama tertanam. Dalam menafsirkan persetujuan K.M.B. yang mengenai soal tanah, terdapat perbedaan. Inilah yang menambahi kesu- litan dalam penyelesaian soal ini. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari K.M.B. mengenai soal tanah dan bagaimana pelaksanaan persetujuan- persetujuan itu, di antaranya: 287
Mochammad Tauchid Pasal 1 ayat : 1 . "Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hinda Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa hak, konsesi, dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak, sekedar ini belum terlangsung, akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan meng- indahkan yang tersebut pada ayat-ayat ini yang berikut". 2. - 3. Akan diperhatikan : a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian sela- ma masa revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah onderneming yang sudah dibongkar tanamannya untuk dipergunakan akan pertanian atau pekarangan, telah diduduki rakyat - Selama masa pendudukan Jepang dengan izin pembesar-pembesar Jepang - dan bahwa pada hal-hal yang tertentu, jika tanah itu dicabut kembali daripada tangan rakyat yang berkepentingan kepada onderneming yang bersangkutan akan timbul kegeli- sahan yang amat sangat sehingga pengembalian tanah itu pada kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap- tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak". Selanjutnya lihatlah lampiran no. VII di bagian belakang buku ini. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam pasal-pasal dan ayat-ayat itu, Pemerintah R.I.S. menyatakan sikapnya dalam 288
Masalah Agraria di Indonesia soal tanah-tanah yang diduduki Rakyat yang dinyatakan se- bagai jawaban atas pertanyaan Moch. Tauchid dalam Parle- men : Jawaban Menteri Dalam Negeri R.I.S. (29-7-1950). "Soal pemakaian tanah perusahaan pada dasarnya diatur oleh pasal 1 ayat 1 dan 3 dari persetujuan keuangan dan perekonomian dari Konferensi Meja Bundar*. Dengan sing- kat disebut di dalamnya bahwa hak-hak konsensi dan seba- gainya diakui, tetapi diperhatikan keadaan yang disebabkan oleh pemakaian tanah pengusahaan (onderneming) itu selama pendudukan Jepang dan kemudian selama masa revolusi. Pemakaian yang dilakukan di jaman Jepang dan di masa revolusi dianggap sebagai berhubungan dengan hukum Ordonansi Pemulihan Hak (Ordonnantie Hersteld Rechts- verkeer) dan dilindungi oleh ordonansi tersebut. Si pemakai, sekiranya perdamaian antara dia dengan si pengusaha tidak berhasil, cuma dapat diusir sesudah ada keputusan dari Dewan Pemulihan Hak. Dewan ini akan mempertimbangkan segala segi dari soal itu, seperti keada- an tanah, kepentingan si pemakai, dan kepentingan si pengu- saha. Cara mengerjakan pertanian oleh si pemakai pun di- pertimbangkan juga. Pemerintah tidak mengingini tanah-tanah yang sudah dija- dikan sawah atau yang dengan secara lain telah dijadikan pertanian yang sempurna, ditinggalkan oleh mereka. Tindakan akan diambil supaya tanah-tanah tersebut kemu- dian hari diserahkan kepada si pemakai dengan hak milik. lihat di muka 289
Mochammad Tauchid Lagi pula dasar Ordonansi Pemulihan Hak itu ialah kalau dalam suatu waktu yang akan ditetapkan, pemulihan hak tidak jadi diminta, keadaan yang semulanya menentang hukum tetap masuk ke dalam aturan hukum. Sebaliknya Pemerintah menganggap tidak pantas dibiarkan saja si pemakai memakai tanah-tanah yang amat berfaedah untuk penjagaan air atau tanah yang mudah hanyut yang berba- haya erosi bagi pertanian, sehingga kesuburan tanah mung- kin akan hilang". Selanjutnya jawab Menteri Kemakmuran R.I.S. (17 Mei 1950) atas pertanyaan serupa di muka, sebagai berikut : "Terhadap tanah-tanah bekas onderneming yang karena siasat bumi hangus ataupun tinggalan rombakan zaman pendudukan Jepang sekarang dikerjakan oleh rakyat sebagai tanah pertanian, Pemerintah mengambil sikap sebagai be- rikut : a. Bilamana onderneming tidak dapat dibangun kembali, maka tanah tinggal tetap seperti keadaan sekarang, yaitu rakyat diperbolehkan mengerjakan sebagai ta- nah pertanian. b. Bilamana onderneming dapat dibangun kembali, maka rakyat yang menduduki tanah-tanahnya tidak akan diusir begitu saja. Akan ditinjau, tanah mana yang akan dipergunakan lagi oleh onderneming. Tanah-tanah yang tersebut di belakang akan dikembalikan kepada onderneming dengan cara yang tidak merugikan Rak- yat yang mendudukinya. Misalnya penduduknya dibe- ri tanah lain atau diberi kerugian uang dan sebagai- nya". Demikian sikap dan pendirian Pemerintah R.I.S. dalam 290
Masalah Agraria di Indonesia soal pengembalian tanah-tanah onderneming, terutama mengenai tanah-tanah yang telah diduduki rakyat selama zaman pendudukan Jepang dan revolusi. Juga Pemerintah R.I. di Yogyakarta pada waktu itu menyatakan sikapnya dengan memberikan instruksi mengenai penjelasan tanah-tanah erfpacht onderneming yang diduduki rakyat selama waktu-waktu yang lampau, dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 H. 50 tanggal 15 Maret 1950 surat No. H/1/12. Diinstruksikan kepa- da segenap Residen dan Gubernur di seluruh Jawa dan Suma- tera, tentang cara-cara pembentukan panitia di daerah-daerah di mana golongan Buruh dan Tani turut duduk di dalamnya bersama-sama menyelesaikan soal tersebut dengan pedoman konsepsi Pemerintah R.I tentang agraria (lihat selanjutnya lampiran no. VIII di belakang). Tetapi, tindakan alat-alat pemerintah di daerah sering- sering tidak sesuai dengan sikap Pemerintah Pusat yang se- macam itu. Hal ini umpamanya, kejadian di daerah Kediri dan Blitar yang menimbulkan pergolakan terus-menerus dengan memakan korban yang tidak sedikit. Mendahului ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan persetujuan K.M.B itu, Komando Militer Daerah Kediri (pada waktu itu pemerintah masih di tangan Militer) dengan surat keputusannya No. 45- V/Kpt/50307, tanggal 7-III-1950 memberikan izin kepada Cultuuronderneming Bendorejo, Galuhan dan Jengkol, masing-masing seluas 1.506 ha, 732,39 ha dan 1.115 ha untuk segera dikerjakan oleh onderneming, dengan alasan persetu- juan K.M.B. serta katanya untuk kepentingan pembangunan negara yang harus diusahakannya kembali pabrik-pabrik per- 291
Mochammad Tauchid kebunan milik asing itu dengan segera. Tanah-tanah yang tersebut dalam izin Komandan Militer itu termasuk tanah-tanah yang sejak zaman pendudukan Jepang dan revolusi sudah diduduki rakyat, jadi tanah per- tanian dan perkampungan. Menurut persetujuan K.M.B. pasal- pasal di atas dan instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I. tersebut di muka masih harus ditinjau cara pengembaliannya dengan kemungkinan cara dijadikannya tanah pertanian rakyat. Atau setidak-tidaknya cara pengembaliannya masih harus dipertimbangkan dengan dasar-dasar yang tidak boleh merugikan rakyat yang sudah mendiami itu. Surat putusan pihak militer yang disambut dengan surat perintah dan instruksi Pemerintah Daerah dalam soal pengem- balian tanah-tanah onderneming dari tangan rakyat ini (terjadi dalam bulan Maret, mendahului instruksi dari Kementerian Dalam Negeri R.I), menunjukkan bagaimana cara berfikir beberapa alat Pemerintah dalam menghadapi K.M.B. dan menghadapi rakyat. Mereka terlalu tergesa-gesa "mentaati" K.M.B. dengan tidak usaha lebih dulu mencari jalan penyele- saian yang tidak sangat-sangat merugikan rakyat. Dengan alasan untuk pembangunan negara, maka perlu selekas-lekas- nya pabrik-pabrik perkebunan berjalan, kepentingan rakyat dikorbankan, sedang menurut persetujuan K.M.B. tidaklah harus demikian caranya. Dalam hal ini beberapa alat Peme- rintah bertindak yang akibatnya merugikan rakyat. Satu hal lagi yang sangat mengecewakan hati rakyat ialah dengan dipergunakannya alat-alat pemerintah, anggota-ang- gota tentara nasional yang mengancam dan menakut-nakuti rakyat dengan senjata dalam pengusiran rakyat dari kebun itu, serta perusakan tanaman-tanaman rakyat oleh pihak 292
Masalah Agraria di Indonesia pengusaha di waktu tanaman itu belum waktunya dibongkar. Sekalipun atas tanaman yang dirusak itu pihak onderneming memberikan ganti dengan harganya hasil yang akan dipetik nanti, tetapi soal tanaman bagi orang tani nilainya tidak dapat diukur dengan uang saja. Beratnya hati meninggalkan tanah dan tanamannya tidak dapat diringankan dengan penggantian uang beberapa puluh rupiah. Kejadian yang mengecewakan rakyat ialah bahwa rakyat yang selama pendudukan Jepang, dan kemudian zaman Republik, dan seterusnya di zaman geril- ya menduduki tanah-tanah itu masing-masing dengan izin Jepang dan izin Republik dan dipertahankan selama pendu- dukan Belanda, setelah penyerahan kedaulatan diusir oleh tentara nasional sendiri. Akibatnya ialah pergolakan di sana yang terus-menerus terjadi, tidak reda-redanya. Lepas dari persoalan dan pertimbangan benar atau tidak- nya kekuasaan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah daerah semacam itu, teranglah bahwa tindakan itu tidak bijaksana, dengan tidak mengingat faktor-faktor politis dan psikologis di kalangan rakyat, kurang menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Asal-usul tanah itu dapat diuraikan sebagai berikut : Di daerah Blitar terdapat perkebunan-perkebunan : Bendorejo (Wates, Kediri) seluas .......... 3.500 ha, Jengkol (Kecamatan Plosoklaten) .......... 11.000 ha, Galuhan (Kecamatan Kandat dan Wates, Blitar) ......... 7.000 ha, semuanya itu di zaman Belanda ditanami serat nanas, sing- kong, dan di samping itu ditanami tanaman untuk rabuk hijau. Pada waktu kapitulasi Belanda oleh Jepang tanah-tanah itu diberikan kepada rakyat, yaitu tanah-tanah yang diting- 293
Mochammad Tauchid galkan oleh penguasanya. Mereka tidak begitu saja terus mena- nami tanah-tanah itu karena waktu itu tanah-tanah tersebut berupa alang-alang dan semak-semak yang harus dibuka lebih dulu dengan memakai baja tenaga yang berat. Orang-orang yang mengerjakan tanah kebanyakan datang dari desa lain yang ditempatnya tidak mempunyai tanah. Di tanah yang baru itu mereka kecuali mengerjakan tanah untuk pertanian juga mendirikan gubug-gubug. Dengan jatuhnya Jepang, pembukaan tanah diteruskan. Tanah-tanah dikuasai oleh Republik dan diurus oleh PPN (Pu- sat Perkebunan Negara). Dengan izin PPN, rakyat terus mengerjakan tanah itu dengan perjanjian maro atau mertiga. Pada jaman agresi militer Belanda kedua, pembukaan tanah diteruskan. Tanah-tanah itu hampir seluruhnya menjadi tanah pertanian rakyat dan perkampungan. Di jaman pendudukan Belanda pada perang kolonial ke - II oleh pemerintah pendudukan Belanda (TBA), diberikan izin kepada onderneming untuk mengerjakan kembali. Tetapi umumnya tidak dapat dikerjakan berhubung dengan pertem- puran-pertempuran. Kemudian sesudah Belanda pergi dari daerah itu dengan tergesa-gesa pihak Pemerintah Daerah (kekuasaan militer) menyerahkan tanah itu kembali kepada pengusaha dengan tindakan-tindakan seperti diuraikan di atas. Akibatnya menim- bulkan kesukaran-kesukaran yang tidak mudah diatasi. Contoh kejadian di Kediri itu hanya sebagai salah satu kejadian sebagai ekor dari keadaan yang pincang. Kejadian-kejadian semacam itu terjadi di semua daerah yang ada ondernemingnya, seperti di Sumatera Timur, yang terkenal itu yang sudah sejak lama terjadinya, sejak adanya 294
Masalah Agraria di Indonesia pemberian konsesi oleh Sultan-sultan kepada orang-orang asing. Di sana terjadi tanah konsesi yang sudah dibuka sejak zaman Jepang dan yang belum pernah dibuka, kemudian diizinkan oleh Residen R.I., dengan surat izin 1 Mei 1947 tanah- tanah itu dikerjakan rakyat sebagai tanah pertanian. Rakyat telah membuka tanah-tanah itu dengan mendirikan gubug ru- mahnya, dengan biaya yang tidak sedikit. Di Kabupaten Sima- lungun sendiri kira-kira 40.000 ha tanah semacam itu. Tiba-tiba Belanda menyerbu daerah itu. Orang-orang di- usir, rumah-rumahnya dibakar. Setelah penyerahan kedau- latan timbul perebutan tanah yang tidak selesai-selesainya, dan sukar dipadamkan. Riwayat Sumatera Timur dengan kon- sesi dan poenale sactie-nya memberi warisan kesukaran dan keruwetan. Di Ciamis, Subang, Sumedang terjadi hal-hal semacam itu. Keadaan dan kekeruhan ini dipergunakan oleh orang- orang yang sengaja memancing ikan di air keruh, mempergu- nakan kesempatan ini untuk keuntungannya. Rakyat yang membuka tanah itu dipergunakan dengan kekuatan uangnya supaya nanti tanahnya (yang direbut dan dipertahankan) dari pihak onderneming menjadi kepunyaannya, dengan sistem kedok. Di satu tempat, orang tidak menghitung untung rugi dari pengembalian tanah onderneming itu, sekalipun bagiannya sangat sedikit. Orang yang sudah pergi meninggalkan tempat- nya yang lama, ditempatnya yang baru hanya menerima tanah yang tidak subur dan tidak lebih dari 0,2 ha untuk keluarganya. Tentu akan jauh tidak mencukupi untuk penghidupan keluar- 295
Mochammad Tauchid ganya. Tetapi, karena sejengkal tanah, orang sudah dapat mata gelap. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan faktor politis besar pengaruhnya, bahkan pada suatu ketika mengu- asai keadaan, di samping faktor ekonomis yang pokok dalam soal perebutan tanah ini. Banyak kejadian-kejadian yang susah untuk dikendalikan lagi karena nafsu yang meluap untuk mendapat tanah. Di daerah Sulawesi Selatan (di daerah-daerah Swapraja), terjadi pergolakan-pergolakan mengenai tanah- tanah ongko-ongko dan awatarang dengan tesang-nya yang riwayatnya sudah diuraikan dalam buku bagian pertama. Di Semarang terus-menerus terjadi persoalan tanah par- tikelir sebagai sisa-sisa warisan dengan hukum feodalnya. Semuanya ini adalah kejadian-kejadian yang kita pusakai dari politik agragria kolonial Hindia Belanda yang meminta jawab yang pasti dan penyelesaian yang lekas. IV. Usaha Pemerintah dalam Mengatasi Keadaan dan Cara Penyelesaian lain-lainnya Sebagai salah satu soal yang pertama harus diselesaikan oleh Pemerintah Nasional kita ialah soal tanah. Soal penentuan politik tanah dan penyelesaian yang berhubungan dengan soal- soal itu. Ketegangan-ketegangan keadaan di daerah meminta segera penyelesaian. Tetapi hingga sekarang, belumlah Peme- rintah memulai melangkah kepada penyelesaian yang prinsipil yang menjadi pangkal segala sengketa dan penyelesaian. Kesi- bukan dalam politik, dan soal-soal lainnya yang dianggap be- sar, mengurangi dan membelokkan perhatian Pemerintah dan masyarakat akan soal-soal yang pokok yang harus dipecahkan lebih dulu. Umumnya sedikit saja kita memperhatikan soal tersebut, 296
Masalah Agraria di Indonesia seolah-olah dianggap hanya sebagai soalnya satu golongan, yaitu golongan Tani yang tidak berarti yang disangkanya akan berhenti dengan sendirinya nanti kalau didiamkan saja. Masyarakat dan umumnya orang-orang yang mestinya harus memperhatikan soal ini, kurang mengetahui sebenar- benarnya persoalan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dari per- buatan-perbuatan rakyat tentang ini diterimanya sebagai keja- dian yang timbul karena ketidaktaatan rakyat kepada Peme- rintah. Dianggapnya sebagai perbuatan yang sengaja membuat onar dan kacau, tidak dicarinya pangkal-pangkal dan sebab- sebab yang sebenarnya. Alat-alat Pemerintah yang selalu ha- nya berpegangan pada huruf-hurufnya peraturan dan undang- undang yang ada, undang-undang yang lama yang masih berlaku, masih banyak yang belum dapat memahami ke- inginan rakyat. Apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Nasional Indonesia sesudah merdeka ini masih sedikit sekali, dan baru merupakan penyelesaian yang kecil-kecil dan belum menge- nai prinsipnya, belum membongkar akar yang pokok. Yang dapat dikatakan penyelesaian prinsipil ialah peng- hapusan Hak Konversi atas tanah-tanah daerah Yogyakarta dan Surakarta dengan Undang-undang Republik Indonesia di Yogyakarta No. 13 tahun 1948 (lihat lampiran No. VIa dan VI b). Penghapusan Hak Konversi itu berarti penghapusan hak- hak istimewa bagi kaum modal asing di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Dengan Undang-undang itu terhentilah ber- lakunya hak sejarah, disetop (dihentikan) oleh revolusi, yang oleh Belanda dulu dijamin berlakunya sampai tahun 1968. Usaha ke arah penyelesaian yang pokok, oleh Pemerintah Re- publik Indonesia di Yogyakarta dimulai dengan terbentuknya 297
Mochammad Tauchid Panitia Agraria. Usaha-usaha lainnya baru merupakan penyelesaian yang tidak prinsipil, baru sekedar usaha-usaha menenteramkan keadaan yang hasilnya belum tercapai. Usaha-usaha ini di antaranya : 1 . Instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I. di Yogyakarta, No. 3.H.50 tanggal 15 Maret 1950, No. surat H.4/1/12 kepa- da segenap Gubernur RI di Jawa dan Sumatera, berisi: Penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht buat pertanian besar (perkebunan groot landbouw) yang diduduki rakyat" (lihat lampiran No. VIII di belakang). Instruksi itu kecuali memberi petunjuk-petunjuk cara-cara penyelesaian tanah-tanah yang diduduki rakyat selama zaman Jepang dan revolusi, juga memuat sekedar gam- baran bagaimana pendirian Pemerintah R.I. terhadap keadaan-keadaan tanah erfpacht yang tidak menurut Dasar- dasar Hukum Agraria Kolonial yang lama (pelanggaran atas kontrak yang ditentukan). Di antaranya dinyatakan tentang adanya tanah-tanah erfpacht yang sejak dulu diusahakan melanggar ketentuan kontrak erfpacht, yaitu tanah erfpacht yang diusahakan sebagai pertanian rakyat dengan dipa- rokan atau disewakan kepada rakyat dengan syarat-syarat yang merupakan penghisapan secara lintah darat. Pendirian Pemerintah R.I. tentang ini ialah bahwa atas tanah-tanah semacam itu harus selekas mungkin hapus dengan jalan yang sesuai dengan persetujuan K.M.B. yang menyatakan di antaranya : "seberapa boleh dengan jalan perundingan, kalau perlu dengan "onteigening" untuk kepentingan umum, yang barang tentu harus dijalankan menurut ketentuan hukum, kecuali bilamana sampai kejadian hal-hal yang 298
Masalah Agraria di Indonesia memaksa sebagai yang termaktub dalam pasal 3 perse- tujuan tersebut". Dalam penyelesaian tanah-tanah yang diduduki rakyat di- tunjukkan cara kebijaksanaan yang harus ditempuh, jangan sampai memberatkan dan merugikan rakyat, dengan diben- tuknya Panitia Penyelesaian, di antaranya duduk di dalam- nya wakil organisasi Tani dan organisasi Buruh yang ber- sangkutan. 2. Instruksi Kementerian Dalam Negeri R.I. Yogyakarta, No. 4.H. 50 surat No. H.4. 1. 13, kepada segenap Gubernur R.I. di Jawa dan Sumatera, yang berisi "Penyelesaian soal-soal tanah erfpacht" klein landbouw percelen voor minvermo- gende Europeanen" (lihat lampiran No. IX di belakang): Dalam instruksi tersebut kecuali ditunjukkan tentang cara penyelesaiannya, juga dinyatakan pendirian Pemerintah R.I. bahwa hak-hak semacam itu (erfpacht klein landbouw) tidak akan ada lagi di dalam Republik Indonesia. Sedang tanah-tanah semacam itu yang sudah ada akan segera digan- ti dengan hak lain dan dibatasi luasnya kalau pemiliknya itu kemudian menjadi warga Negara. Yang pemiliknya bukan warga Negara tidak akan diberikan lagi hak milik atas tanah kecuali dengan peraturan penyewaan yang peraturannya akan ditentukan kemudian, dengan batas waktu dan luasnya (dalam instruksi itu disebut-sebut maksimum luas 10 ha, dan maksimum lamanya penyewaan 10 tahun). 3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri R.I. Yogyakarta No. H.20 5 7 tanggal 9 Mei 1950 kepada segenap Gubernur R.I. di Jawa dan Sumatera, Kepala Daerah Istimewa Yogya- karta dan Residen Surakarta, yang berisi: "Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pendu- 299
Mochammad Tauchid dukan Jepang". (lihat lampiran No X di belakang). Surat edaran itu menyatakan bahwa pemerintah mengakui terjadinya pengambilan tanah rakyat dengan paksaan oleh kekuasaan Pemerintah Militer Jepang dulu yang dipergu- nakan untuk kepentingan perang Jepang. Sesudah zaman Republik ada yang diteruskan dipakai, ada juga yang tidak dipergunakan lagi. Pendirian dan sikap pemerintah RI dalam soal ini ialah: Tanah-tanah yang tadinya diambil dengan paksa dari tangan rakyat, harus kembali kepada yang berhak semula atau ahli warisnya, dengan kewajiban mengganti kerugian yang su- dah diterimanya. Adapun tentang kedudukan tanah itu dinyatakan: Bilamana tanah milik Indonesia itu dulu diambil dengan tidak mendapat pengganti kerugian (uang pem- belian), maka tanah itu menurut hukumnya tetap menjadi kepunyaan pemilik semua. Sedang tanah-tanah yang dulu waktu diambilnya sudah mendapat uang "pembelian" (ganti kerugian), dianggap sudah dibeli oleh pemerintah, dan ta- nah itu yuridis sudah lepas dari haknya pemilik semula dan menjadi tanah negeri (tanah G.G atau vrij landsdomein). Dan atas tanah ini maka menurut pendirian di atas, oleh pemerintah akan dikembalikan kepada pemiliknya. Instruksi dan surat edaran diatas itu ternyata umumnya belum dapat dijalankan dan buat daerah-daerah bekas negara- negara bagian sering orang-orang pemerintah di sana merasa tidak terikat oleh instruksi-instruksi itu karena instruksi itu dikatakan hanya berlaku buat bekas daerah republik (Yogya- karta). Rakyat tani dengan organisasinya banyak mengikuti instruksi-instruksi itu dan dijandikan pegangan dalam 300
Masalah Agraria di Indonesia menghadapi usaha pengembalian tanah-tanah bekas onder- neming dari tangannya. Juga pasal-pasal K. M. B. mengenai soal tanah-tanah yang diduduki rakyat menjadi populer di kalangan rakyat di daerah onderneming. Rakyat yang mempertahankan tanah yang diduduki yang merasa dibenarkan oleh pasal-pasal K. M. B. serta instruksi Kementrian Dalam Negeri serta penerangan-penerangan yang didapat tentang sikap Pemerintah Republik dan Pemerintah R. I. S. seperti dinyatakan dalam jawaban Pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Kemakmuran R. I. S) di muka, menghadapi alat-alat pemerintah dan pihak onderneming yang memberi- kan tafsiran sendiri mengenai pasal-pasal itu. Rakyat yang telah menduduki sebidang tanah bebas onderneming sejak zaman Jepang dan revolusi, sekalipun selama itu pernah me- ninggalkan tempat itu karena diusir oleh militer Belanda dan kaki tangannya, menafsirkan bahwa atas tanah-tanah itu mere- ka tetap berhak kembali sesudah kekuasaan Belanda mening- galkan tempat itu. Hal ini banyak terjadi di daerah onderneming, rakyat di- usir oleh tentara Belanda pada waktu agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tanah bekas diduduki rakyat itu selama agresi militer belum juga dapat diusahakan oleh onderneming, sekalipun sudah ada yang mendapat izin dari Pemerintah Pen- dudukan Belanda (T.B.A.), karena "pengacauan-pengacauan" gerilya R.I. Atas tanah itu, rakyat merasa berhak kembali menduduki sesudah Belanda meninggalkan daerah itu, berdasarkan atas bunyi pasal-pasal persetujuan K. M. B. dan sikap pemerintah R. I. dan R.I.S. seperti diutarakan di muka. Sebaliknya pihak onderneming menafsirkan bahwa tanah- 301
Mochammad Tauchid tanah onderneming bekas diduduki rakyat sebelum Belanda menyerbu di daerah itu, tetapi selama pendudukan Belanda tidak dikerjakan rakyat, sekalipun onderneming juga tidak menguasai tanah itu sudah tidak masuk "tanah pendudukan rakyat" dan menjadi haknya onderneming kembali dengan sendirinya. Penafsiran semacam ini menimbulkan tindakan balas-membalas. Di salah satu daerah terjadi: rakyat yang mengerjakan tanah yang dengan izin pihak pemerintah telah dikembalikan kepada onderneming dituduh melanggar pasal 550 buku Hukum Pidana, yaitu menginjak tanah orang lain dengan tidak izin. Jadi bukan tuduhan okupasi yang tidak sah. Sebaliknya di daerah lainnya terjadi: rakyat mengakui hak on- derneming atas sebidang kebun yang masih ada tanaman karetnya, tetapi di kelilingnya kebun itu sudah merupakan tanah-tanah bekas bumi hangus yang diduduki rakyat. Sebagai tindakan pembalasan atas sikap pihak onderneming dulu yang mempersukar orang lalu lintas di tanah onderneming untuk masuk ke kampungnya di tengah-tengah kepungan onderne- ming, sekarang rakyat berganti melarang orang-orang onder- neming melewati tanah yang diduduki untuk masuk kebun- nya. Di daerah itu juga terjadi persoalan kebun karet yang dibu- mi-hanguskan dan diduduki rakyat, pada waktu agresi militer ditinggalkan rakyat. Bekas pohon-pohon karet itu tumbuh tunasnya yang baru (tunggul-tunggulnya). Pada waktu "penye- rahan kedaulatan" karet-karet tunggul itu sudah dapat disadap kembali. Rakyat mengganggap tanah itu tanah bekas bumi hangus, dan menjadi kepunyaannya. Tetapi pihak onderne- ming menganggap bahwa kebun itu adalah kebun karet yang lama bukan kebun bekas bumi hangus. Karena itu menjadi 302
Masalah Agraria di Indonesia kepunyaan onderneming. Sesudah penggabungan Negara-Negara Bagian dan Re- publik Indonesia menjadi Negara Kesatuan, hal-hal yang sudah mulai dirancangkan oleh republik mengenai penye- lesaian agraria, begitu juga hasil Panitia Agraria disumbangkan kepada pemerintah RI (negara kesatuan) untuk diselesaikan. 4. Hal-hal yang selanjutnya dikerjakan oleh pemerintah ialah: Undang-undang darurat No 6 tahun 1951, tanggal 2 Maret 1951, mengubah Undang-undang Sewa Tanah (Grondhuur- ordonnantie Stbl. 1918 No 88 dan Vorstelandsch Gron- dhuurreglement Stbl. 1918 No 20) yang kemudian disahkan oleh parlemen menjadi undang-undang, dengan peru- bahan-perubahan dan tambahan. Perubahan dari Undang- undang Sewa Tanah tahun 1918, beberapa pasal, yaitu pasal 8 dari Stbl (statblad). 1918 No 88 ditambah dengan pasal 8a dan 8b, dan Stbl. 1918 No 20 pasal 15 ditambah dengan pasal 15a dan 15b. Pasal 8a dan 15a dari masing-masing Stbl. Itu mengubah waktu lamanya persewaan, diubah men- jadi paling lama satu tahun buat keperluan tanaman yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun, dan tidak boleh lebih dari umur tanaman, buat tanaman yang berumur lebih dari satu tahun. Pasal 8b dan 15b tambahan itu mengubah cara pe- netapan uang sewa minimum, dengan peraturan pemerin- tah yang mengatur tiap-tiap tahun. Perubahan undang-undang ini belum mengenai soal pokok perubahan hukum tanah seluruhnya, baru merupakan usa- ha untuk mengatasi perselisihan sebagai "conflicten rege- ling" (lihat lampiran No XI). 5 . Untuk mengatur persewaan tanah bagi kepentingan onder- neming gula yang akan mulai bekerja, oleh pemerintah 303
Mochammad Tauchid diadakan beberapa peraturan di antaranya: a. Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Yogyakarta dikeluarkan instruksi No 1. H.50, tanggal 19 Januari 1950 yang berisi penetapan sewa tanah buat perusahaan pertanian (perusahaan gula) di daerah R.I. Di antaranya ditetapkan bahwa persewaan tanah antara rakyat dengan pabrik itu berdasarkan suka rela dan hanya diperbolehkan buat satu tahun tanaman (plan- caar). Buat tanaman yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun, hanya diperbolehkan selama-lamanya buat 1 tahun (12 bulan). Luas tanah dari tiap-tiap desa yang boleh disewa tidak boleh dari ½ -nya luas tanah per- tanian di desa tersebut. Dalam usaha mendapatkan tanah, pihak perusahaan harus berhubungan dengan Pamong Praja yang akan mempertemukan wakil-wakil organisasi tani yang ada. Dipesankan dalam instruksi itu agar jangan sampai timbul kesan bahwa pemerintah akan lebih memihak kepada pabrik daripada melindungi rakyat tani. Dipandang sangat perlunya organisasi-or- ganisasi tani turut serta dalam soal ini untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari akibat perhubungan antara pabrik dan rakyat Tani. Dalam menetapkan sewa tanah dipakai dasar bahwa orang tani tidak boleh menerima kurang dari hasil bersih yang dapat diharapkan kalau ia menanami tanahnya sendiri seperti biasa (lihat lampiran no. XII). b. Oleh Kementrian Kemakmuran Republik Indonesia Serikat (RIS) dikeluarkan Nota No. G 193/PKB tanggal 20 Januari 1950 yang memberikan pedoman persewaan tanah dengan perhitungan hasil-hasil menurut masing- 304
Masalah Agraria di Indonesia masing tanah dan harga hasil itu sebelum perang diban- dingkan dengan waktu tersebut di masing-masing da- erah (lihat lampiran no. XIII). Ketentuan ini untuk da- erah-daerah yang ada di luar daerah RI pada waktu itu. c . Oleh Kementerian Kemakmuran R.I.S. Jakarta dengan surat No 220/SD tanggal 20 Januari 1950 diberikan pedoman tentang persewaan tanah buat pabrik gula 1950/1951, yang memberikan pedoman cara menetap- kan uang sewa tanah dengan melipatkan sekian kali uang sewa tanah sebelum perang dengan pembayaran berupa uang, sebagian berupa gula dan bahan pakaian (lihat lampiran no XIV). d. Pedoman persewaan tanah buat pabrik gula 1950/1951, surat Kementerian Kemakmuran RIS jakarta, No G 337/ Pkb, tanggal 4 Februari 1950, yang menyusuli surat tang- gal 20 Januari 1950 No 220/SD, menyetujui sewa tanah di daerah R.I besarnya 4 kali sewa tanah sebelum perang ditambah dengan 150%. Yang 4 kali uang sewa sebelum perang dibayarkan berupa uang, yang 150% tuslah diba- yar dengan tekstil 45 meter tiap ha, lainnya dibayar dengan gula menurut harga pasar. Yang menetapkan dan memimpin persewaan itu ialah panitia yang diben- tuk di daerah (lihat lampiran no XV). 6. Untuk menghadapi persewaan tanah tahun 1951/1952, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1951 ditetapkan besarnya uang sewa tanah buat tanaman tebu sebesar Rp. 1.500,- (sedikit-dikitnya) dengan tambahan selebihnya hasil pokok 750 kuintal tiap-tiap kuintal tebu Rp. 2,- dengan ketentuan bahwa tidak boleh kurang dari Rp 1500,- buat segala macam jenis tanah (lihat lampiran No. 305
Mochammad Tauchid XVI). 7 . Selanjutnya untuk menghadapi persewaan tanah untuk tanaman tebu tahun 1952/1953, dengan Keputusan Mente- ri Agraria No. 1/KA/Per.52 tanggal 7 Januari 1952, ditetap- kan uang sewa tanah untuk tanaman tebu dengan perhi- tungan tiap-tiap bulan tiap-tiap hektar buat masing-masing jenis dan macam tanaman tebu (tebu biasa, tebu tunas dan tebu bibit), dengan tambahan uang hasil kelebihan dari yang sudah ditentukan (hasil pokok 850 kuintal tiap-tiap hektar buat tanaman tebu biasa, dan 650 buat tebu tunas, lihat lampiran No. XVII). Perlu dicatat di sini bahwa semasa zaman Kabinet Sukiman/ Suwirjo diadakanlah Kementerian Urusan Agraria yang dijabat oleh Mr. Dr. Gondokusumo. Tetapi dalam kabinet yang berikutnya kementerian itu tidak diadakan lagi sebab dianggap tidak perlu diadakannya kementerian sendiri, dan kembali urusan agraria masuk dalam Kementerian Dalam Negeri. Mengenai ketentuan besar kecilnya sewa tanah, ternyata menghadapi kesukaran-kesukaran di daerah-daerah, oleh karena sering-sering terlalu jauh perbedaan perhitungan antara pihak pabrik gula dengan perhitungan pihak tani. Kalau di masa sebelum perang orang tani biasa hanya menu- rut saja perhitungan yang sudah ditentukan oleh pihak on- derneming bersama amtenar BB dan Jawatan Pertanian, sekarang ternyata tidak begitu saja pengusaha-pengusaha itu akan menentukan sewa. Rakyat tani dengan melalui orga- nisasinya telah dapat memperhitungkan penghasilan yang bisa didapat dari penanaman tebu itu, dan karena itu dapat mengajukan tuntutan-tuntutan sewa tanah yang sesuai 306
Masalah Agraria di Indonesia dengan perhitungan untung dengan penanaman tebu itu di atas sawahnya. Keuntungan yang besar dari penyewaan tanah dan pengu- sahaan gula dulu hanya menjadi haknya kaum modal saja, sekarang tani mengetahui perhitungan-perhitungan yang selama itu tertutup sama sekali. Dalam lampiran-lampiran No. XVIII dan XIX di belakang kita dapat melihat bagaimana panitia setempat memperhi- tungkan besarnya uang sewa tanah, dan dibandingkan dengan perhitungan pabrik dan pihak tani (organisasi-orga- nisasi tani). Begitu juga pernyataan-pernyataan, baik beru- pa mosi, resolusi dari organisasi tani sebagai ternyata dalam lampiran No. XX dan XXI di belakang ini menggambarkan mulai timbulnya kesadaran rakyat tani dan tambah penger- tiannya mengenai harga hasil tanahnya. 8. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1952 termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 318 tanggal 6 Mei 1852, ditetapkan besarnya uang sewa tanah buat ta- naman tembakau, rosela/corchorus yang menentukan juga waktu-waktu penyewaan tanah (lihat lampiran No. XXIII). 9. Berhubung dengan keadaan hubungan kerja antara pihak pemaro tanah dan pemilik tanah yang sangat jelek di bebe- rapa tempat di Sunda Kecil yang memberikan bagian hasil yang sangat sedikit kepada pihak yang mengerjakan tanah (ada yang hanya menerima 1/5 dari hasil, di Jawa umumnya menerima separo), maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3, 1952 tanggal 9 Juli 1952 termuat dalam Tam- bahan Lembaran Negara Nr. 319 tahun 1952, ditetapkan peraturan tentang mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi hasil di daerah propinsi Sunda Kecil, yang menen- 307
Mochammad Tauchid tukan agar Gubernur berusaha secepat mungkin dengan jalan damai agar supaya oleh pemilik dan pengusaha diada- kan perjanjian tertulis di depan pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur, tentang mengusahakan tanah dengan cara bagi hasil, baik buat tanaman yang ada pada waktu itu, maupun buat tanaman yang akan menyusul. Dalam perjanjian itu supaya ditegaskan, berapa hasil tanah itu akan menjadi ba- gian pemilik dan pengusaha masing-masing, dengan pe- doman gubernur yang seadil-adilnya. (lihat lampiran no XXIV) 10.Untuk menghadapi penanaman tembakau musim tahun 1952/1953, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nr 4 tahun 1952 termuat dalam Tambahan Lembaran Ne- gara R.I. Nr. 320, ditetapkan besarnya uang sewa tanah buat tanaman tembakau di daerah Bondowoso dan Jember Rp. 600 (enam ratus rupiah) tiap hektar buat lamanya 6 bulan (lihat lampiran No XXV) 11.Dengan undang-undang darurat Nr 1 tahun 1952, termuat dalam Lembaran Negara RI tanggal 2 Januari 1952, diten- tukan larangan buat sementara memindahkan hak tanah dan barang tetap lainnya yang lebih dari 1 tahun, yaitu bagi tanah-tanah atau barang tetap lainnya yang mempunyai titel menurut hukum Eropa. Pemindahan itu hanya dibo- lehkan dengan izin Menteri Kehakiman. Tentang pelaksanaan Undang-undang Darurat ini dijelaskan dengan penjelasan termuat dalam Tambahan Lembaran Nr. 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nr. 183 tanggal 7 Januari 1952, ditambah dengan Keputusan Menteri Keha- kiman RI termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Br. 211 tanggal 22 Februari 1952 (lihat lampiran No. XXVIa, 308
Masalah Agraria di Indonesia XXVIb, XXVIc, dan XXVId). 12.Terhadap persengketaan tanah di Sumatera Timur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan surat keputusan 28 Juni 1951 No. Agr. 12 5-14, yang bermaksud memberikan terus hak memakai tanah kepada Deli Planters Vereeneging tanah seluas 125.000 ha dengan hak benda dan selebihnya itu dikembalikan kepada Pemerintah. (baca selanjutnya lampiran No. XXVIIa dan XXVIIb). 309
BAB VIII DASAR-DASAR HUKUM DAN POLITIK AGRARIA DI MASA DATANG Sudah terang, bahwa politik serta hukum agraria Kolonial Hindia Belanda seperti diuraikan di muka, yang sekarang masih belum berubah itu harus diganti, karena tidak saja undang- undang itu isinya bertentangan dengan jiwa Undang-undang Dasar kita, dan merugikan rakyat, tetapi juga disebabkan ber- corak ragamnya hak-hak tanah dan peraturan-peraturan yang ada di seluruh Indonesia, prakteknya menimbulkan keru- wetan-keruwetan, dan akan menghalang-halangi tiap-tiap usa- ha pemerintah dalam mencapai kemakmuran rakyat. Hukum Agraria yang kita pusakai sekarang, pokoknya bertujuan : menjamin modal besar partikelir di atas kepen- tingan Rakyat Indonesia sendiri, dengan memberikan hak- hak istimewa kepada orang asing akan tanah, dibalik itu mengabaikan hak rakyat. Kecuali itu terdapat macam-macam hak tanah menurut adat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Keadaan semacam ini tidak sepantasnya ada dalam negara yang akan menjamin kemakmuran bagi 310
Masalah Agraria di Indonesia rakyat. Sudah semestinya, bahwa penyusunan Undang-undang yang baru dan penyelesaian serta peraturan pemakaian tanah untuk kemakmurn rakyat selanjutnya mendapat prioritas per- tama dari Pemerintah Nasional dan masyarakat untuk diker- jakan lebih dulu. Kalau Undang-undang Agraria Hindia Belanda dulu mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah Kolonial, dan merupakan hasil usaha yang segiat-giatnya di lapangan perundang-undangan lainnya, dan boleh dikatakan bahwa segala usaha pemerintah jajahan dulu di lapangan penghi- dupan serta kemodalan terutama berputar dan bersendikan atas politik agrarianya, seharusnya kita juga menaruhkan perhatian kita kepada soal itu di atas soal-soal lainnya. Untuk menentukan hukum-hukum dan dasar-dasar Poli- tik Agraria Negara kita di masa datang, perlu juga kiranya terlebih dulu meninjau riwayat hukum tanah di Indoensia di zaman Hindia Belanda, untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan dan terwujudnya Undang-undang yang sekarang kita pusakai itu. I. Riwayat Hukum Agraria di Indonesia Pada permulaan kekuasaan penjajahan Belanda di Indo- nesia, pada zaman kompeni (V.O.C) sampai beberapa ratus tahun kemudian, belum terpikir oleh Belanda untuk langsung mengusahakan sendiri tanah-tanah di Indonesia untuk mengambil hasilnya, buat Negeri Belanda dan kompeni pada waktu itu. Yang penting ialah bagaimana dapatnya terus men- dapatkan hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk pasar Eropa, dari tanam-tanaman rakyat Indonesia sendiri yang sudah ada, seperti yang terdapat di Maluku dan kemudian 311
Mochammad Tauchid di Jawa dan kepulauan lainnya. Belanda membeli hail-hasil itu dari rakyat. Untuk mendapatkan jaminan ketentuan dapat- nya barang-barang itu, Belanda mengadakan perjanjian dengan penduduk, secara langsung atau melalui raja-raja. Kemudian dikuatkan dengan adanya perjanjian "monopoli" dan pungutan paksa. Cara monopoli pemungutan hasil bumi Rakyat oleh Belanda ini dilindungi dengan kekuatan tentara. Cara ini dijalankan oleh kompeni dan kekuasan Belanda sesu- dah itu. Baru pada pertengahan abad ke-19 berangsur-angsur penghapusan peraturan monopoli dijalankan. Penghapusan tanaman paksa tembakau dan nila pada tahun 1865. Pengha- pusan monopoli cengkeh pada tahun 1869. Penghapusan monopoli lada dan pala 9 tahun kemudian sesudah itu. Disamping cara pemungutan paksa dan monopoli yang dijalankan kompeni dan Pemerintah Kolonial selanjutnya, Belanda menjual tanah-tanah secara besar-besaran dengan hak eigendom pada pembelinya, yang pembelinya, yang ber- nama "tanah partikelir" di mulai sejak permulaan abad 17. Dengan pengumuman 18 Agustus 1620, diberikanlah tanah percuma kepada orang asing, dengan memberi kewajiban menyetorkan sebagian hasilnya. Pada waktu Daendels sangat kekurangan uang untuk Pemerintahnya, dia menjual tanah- tanah kepada orang partikelir. Harga tanah itu tidak selamanya dapat diterima dengan tunai. Banyak juga dengan jalan diangsur. Umpamanya terjadi dengan pembelian "tanah Probolinggo" oleh seorang Tiong- hoa, dengan harga 1.000.000 rupiah, dengan perjanjian dapat diangsur pembayarannya dua puluh kali. Karena Daendels memerlukan uang dengan segera, dia mengeluarkan uang ker- tas dengan nama "Probolinggo-papier" dengan tanggungan 312
Masalah Agraria di Indonesia uang angsuran penjualan tanah itu. Akhirnya "Kertas Probo- linggo" merosot harganya sampai menjadi 40%. Dengan mengeluarkan "Kertas Probolinggo" itu Daendels dapat mene- rima 3.500.000 ringgit. Kecuali itu Daendels juga membeli tanah untuk dia sendiri di sekitar Jakarta dan bogor. Tanah itu dijual lagi kepada Pe- merintah untuk keperluan istana Gubernur Jenderal di Bogor. Lainnya dijual kepada partikelir. Dengan dagang tanah itu, Daendels mendapat keuntungan 9 ton (f. 900.000) untuk diri sendiri. Kekuasaan Inggris di Indonesia yang biasa dinamakan "Tusschen Bestuur" (Pemerintah Selingan), dalam pimpinan Let. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, bermaksud menghapuskan cara-cara yang dijalankan oleh pemerintah sebelumnya itu. Untuk ini Raffles mengadakan penyelidikan mengenai kedudukan hukum tanah bagi Rakyat Indonesia, dengan secara sistimatis. Hasilnya kemudian dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar landrente-nya. Cara leverancien dan contingenten paksaan yang dija- lankan oleh kompeni dan diteruskan oleh Daendels, dan mono- poli rempah-rempah dengan hongitochten-nya dihapuskan. Di Bengkulen masih terus di jalankan untuk beberapa waktu kemudian. Setelah Belanda kembali di Indonesia dengan nama dan bentuk Pemerintahan Hindia Belanda, peraturan-peraturan monopoli dihidupkan kembali. Baru beberapa puluh tahun kemudian cara monopoli itu dihapuskan. Dalam soal tanah Raffles berpandangan atas satu teori yang dibawa dari Inggris dan India, ditambah dari hasil pengli- hatannya di daerah Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta 313
Mochammad Tauchid (Vorstenlanden) selayang pandang. Pada tahun 1811 Raffles membentuk sebuah panitia, ang- gota-anggotanya terdiri dari 9 orang Inggris dan seorang Belanda, yang diserahi kewajiban untuk menyelidiki kedu- dukan hukum tanah di Jawa serta soal-soal kemasyarakatan yang berhubungan dengan itu. Setelah menjalankan penye- lidikannya, panitia memberikan laporannya, berisi pandapat, bahwa: "Hanya Gubernnemenlah yang mempunyai hak atas tanah". Menurut laporan Panitia itu selanjutnya, semua tanah dalam daerah kerajaan itu menjadi kepunyaan raja. Raja ada- lah pemilik tanah yang tidak terbatas kekuasaannya. Pen- duduk mendapat tanah sebagai pemaro, dengan kewajiban menyerahkan hasil dari tanah yang dikerjakan itu. Disamping itu harus menyerahkan tenaga sebagai kewajiban, tidak dengan bayaran. Atas laporan itulah, Raffles menetapkan : Raja-raja sudah hilang. Gubernemen yang menggantikan- nya. Karena itu Gubernemenlah yang menerima hak-hak yang dulu ada pada raja itu semua, yaitu hak milik semua tanah, juga tenaga Rakyat bilamana di perlukan". Sistim landrente yang dijalankan Raffles dan diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu didasarkan atas pengertian di atas. Dianggap sudah seadil-adilnya kalau Rakyat yang meminjam (memaro) tanah Pemerintah itu membayar sewa atau pacht (di dalam bahasa Inggris : rent), yang dinamakan "landrente" kemudian biasa disebut "pajak bumi" atau "pajak tanah". Besarnya landrente umumnya ditetapkan tidak ku- rang dari ½, V! atau S! besarnya hasil. Dianggap tidak kurang adilnya, kalau si pemaro tanah membayar separo hasil kepada pemiliknya. 314
Masalah Agraria di Indonesia Menurut laporan "Onderzoek naar de belastingdruk" dari Dr. J.W. Meyer Ranneft dan Dr. Heunder pada tahun 1924, landrente itu terkadang - karena rendahnya hasil padi - meru- pakan hampir 100% dari penghasilannya. Terkadang ada sawah yang disewakan yang besarnya sewa hanya sekedar untuk dapat melunasi pajaknya. Penarikan pajak itu dasarnya dikenakan kepada perseo- rangan pemilik (pemaro) tanah. Karena kekurangan alat-alat yang mengerjakan dan belum adanya bahan-bahan keterangan yang cukup tentang tanah dan baik buruknya tanah itu, pena- rikan dijalankan melalui desa (dorpsgewijs). Cara ini menim- bulkan ketidakadilan dan tindakan pemerasan. Oleh Raffles kemudian diusahakan untuk menjalankan penarikan pajak menurut perseorangan dari pemilik tanah, dengan ditentukan besar kecil dan baik buruknya tanah masing-masing. Kalau dulu segala penarikan hasil dari Rakyat dijalankan melalui Bupati, kemudian dijalankan langung dan buat sementara waktu melalui desa. Penarikan "pajak bumi" kepada perseo- rangan tidak dapat segera dilaksanakan. Sampai waktu Raffles meninggalkan Indonesia, baru sebagian saja yang dapat dija- lankan. Dari 2700 desa dalam daerah Surabaya, baru dapat dijalankan di 50 desa saja, karena kurangnya syarat-syarat dan alat-alat untuk menjalankan. Sistim landrente ini diteruskan oleh Pemerintah Belanda. Dengan Beslit Komisaris-komisaris Jenderal 9 Maret 1818 No. 1, dasar-dasar yang dipakai oleh Raffles diteruskan. Dengan Keputusan Komisaris-komisaris Jenderal 1819 No. 5, diakui- nya bahwa belum cukup syarat-syarat dan bahan-bahan kete- rangan yang didapat untuk menetapkan dasar penarikan pajak bumi secara perseorangan. Berhubung dengan itu usaha yang 315
Mochammad Tauchid sudah mulai dijalankan oleh Raffles untuk mengganti cara menurut desa dengan perseorangan, belum dijalankan. Kepu- tusan tahun 1819 No. 5 di atas (yang akhirnya dicabut pada tahun 1872), menetapkan peraturan landrente sebagai be- rikut: 1 . Kepala-kepala Desa dengan orang tua-tua desa bersama- sama menetapkan pembagian tanah desa kepada penduduk dengan seadil-adilnya; 2. Jumlahnya pajak ditetapkan menurut desa, tidak kepada tani perseorangan; 3. Residen mengawasi agar dalam pembagian tanah ini, orang- orang pembuka tanah pertama (de eerste ontginners) atau turunnya, tidak dikurangi haknya. Herendienst yang akan dihilangkan oleh Raffles belum juga dapat dilaksanakan. Hanya kewajiban blandong (bekerja di hutan-hutan kayu) sudah dapat dihapuskan. Sedang kewa- jiban menanam kopi Pemerintah di Priyangan (Priyangan- stelsel) baru dapat dihapuskan pada tahun 1916. Maksud Raffles untuk menghapuskan sisa-sisa peraturan yang dijalankan oleh Daendels, di antaranya tentang penjualan tanah partikelir, karena kekurangan uang untuk menjalankan pemerintahannya, masih terpaksa terus dijalankan. Pencicilan pembayaran harga tanah partikelir Probo- linggo oleh Tionghoa yang membeli dari Daendels dengan angsuran 20 kali, mengalami kesukaran. Karena desakan Raffles, terjadi pemerasan atas penduduk-penduduk di situ. Pemerasan ini menimbulkan pemberontakan. Sesudah pem- berontakan itu ditindas pada bulan Mei 1813, tanah partikelir yang ada di tangan ahli waris Tionghoa tadi diambil kembali oleh Raffles. Sejak itu tidak lagi terdapat tanah partikelir di 316
Masalah Agraria di Indonesia kabupaten Probolinggo. Sesudah pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia dari tangan Inggris pada tahun 1816, timbul pemikiran Belanda untuk mengusahakan sendiri kekayaan bumi dan alam Indo- nesia. Dengan jalan itu dimaksudkan akan lebih banyak keun- tungan dan kekayaan yang akan didapat, baik bagi kaum modal partikelir, maupun bagi Negeri belanda sendiri, daripada cara membeli hasil dari penduduk. Mulai itulah timbul persolan tanah, bagaimana mema- kainya. Sesudah lama dipertimbangkan, jalan apa yang mesti ditempuh untuk menutup kekurangan uang yang diderita Negeri Belanda, akibat peperangan terus menerus untuk mele- barkan jajahannya di Indonesia dan peperangan dengan Belgia, raja Willem I memberikan kuasa penuh kepada Gubernur Jen- deral Johannes van den Bosch untuk menjalankan usaha besar-besaran atas tanah Indonesia. Oleh van den Bosch itu dijalankan mulai tahun 1830/1832 dengan nama Gouverne- ments Cultuurstelsel yang sangat terkenal itu. Pada waktu Pemerinthan Belanda mengalami kesukaran uang yang sangat berat itu, teringat oleh Willem I usaha yang dulu dijalankan oleh kompeni yang ternyata sangat mengun- tungkan. Rancangan Menteri Elout untuk memberikan tanah-tanah yang belum dibuka kepada kaum modal partikelir dengan persewaan atau pacht (Ontwerp Koninklijk Besluit tahun 1828), berhubung dengan maksud Willem I dengan Cultuur- stelsel van den Bosch itu, dikesampingkan dulu, karena kebu- tuhan uang yang sangat mendesak. Usaha yang cepat meng- hasilkan harus segera dijalankan. Jalan yang ditempuh dengan "Cultuurstelsel" itu dipandang sebagai satu-satunya jalan yang 317
Mochammad Tauchid akan sangat menguntungkan. Sedang menurut hukum, diang- gap tidak menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia tentang hak tanah, dengan adanya kewajiban Rakyat terhadap Pemerintah (dulu kepada Raja). Atas anggapan bah- wa tanah yang ada semua itu dulu kepunyaan raja dan kemu- dian menjadi kepunyaan Hindia Belanda serta kewajiban Rakyat menyerahkan tenaga, sebagai yang dijalankan dan didalilkan oleh Raffles, van den Bosch menjalankan Cultuur- stelsel itu. Cultuurstelsel dijalankan dengan meminta U!-nya tanah Rakyat untuk ditanami tanaman yang hasilnya menjadi bahan ekspor yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa. Pertama-tama nila dan tebu. Tanah itu harus dikerjakan oleh Rakyat "pemi- liknya" atas dasar kewajiban kerja paksa. Tindakan ini dianggap tidak menyimpang dari adat kebiasaan yang ada. Kalau dulu Raja memungut separo hasil, Raffles menjalankan landrente- nya yang besarnya kira-kira separo dari hasil. Dianggap sudah ringan kalau Rakyat disuruh menyerahkan U! tanahnya, dan mengerjakan tanah itu untuk hasilnya diserahkan kepada Pe- merintah. Batas luas U! tanah miliknya, dan batas maksimum banyaknya pemakaian tenaga percuma, prakteknya selalu lebih. Menurut kebiasaan Rakyat dikenakan rodi 52 hari dalam satu tahun, tetapi prakteknya sampai 64 atau 75 hari. Pengolahan dan pemasakan hasil itu diserahkan kepada pabrik-pabrik kepunyaan orang Eropa atau Tionghoa. Hasil- nya yang sudah dimasak itu diserahkan kepada Pemerintah dengan biaya yang sudah ditetapkan. Pengangkutan barang-barang itu ke negeri Belanda dise- rahkan kepada Nederlandsch Hendel Maatschappy di Indo- nesia terkenal dengan nama Factory didirikan oleh Raja Willem 318
Masalah Agraria di Indonesia I sejak tahun 1824, dengan kapal-kapalnya. Selanjutnya Nederlandsch Handel Maatschappy menjual barang-barang hasil bumi Indonesia itu di pasar dunia. Uang penjualannya, sebagian untuk Pemerintah Belanda dan sebagian untuk Peme- rintah Hindia Belanda. Sesudah tanaman tebu dan nila, menyusul tanaman kopi. Untuk tanaman kopi ini tidak memakai tanah pertanian Rak- yat, tetapi tanah yang masih berupa hutan belukar yang terle- tak di luar daerah perkampungan Rakyat. Dengan demikian dianggap tidak mengganggu tanah pertanian Rakyat, karena tidak mengurangi luas tanah pertanian Rakyat yang ada. Tetapi karena tanah itu letaknya jauh dari tempat kediaman Rakyat, Rakyat yang harus mengerjakan itu, terpaksa meningalkan kampung dan tanah pertaniannya. Terpaksa tidak dapat mengerjakan tanahnya sendiri. Kekurangan uang negeri Belanda yang sangat mendesak mendorong Gubernur Jenderal Van den Bosch yang merang- kap juga Komisaris Jenderal, bertindak sebagai diktator, men- jalankan usaha Cultuurstelsel dengan sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya. Semua pegawai, baik Belanda maupun bu- miputra, dikerahkan untuk mengawasi pekerjaan Rakyat secara keras. Akhirnya beban Rakyat menjadi sangat berat, tidak dapat dipikul lagi. Karena hasil kekerasan Van den Bosch, yang secara hebat dan kejam mengerahkan tenaga Rakyat untuk Cultuurstelsel tidak lama tanah Jawa, dari selat Sunda sampai selat Bali men- jadi kebun yang indah menghijau dengan tanaman bahan- bahan ekspor, sumber kekayaan yang tidak ternilai. Tanah yang dipergunakan untuk Cultuurstelsel semua ± 1/18 luas tanah Jawa. Untuk mengerjakan ini dipakai tenaga 319
Mochammad Tauchid 800.000 keluarga atau ¼ dari jumlah penduduk tanah Jawa pada waktu itu. Pegawai-pegawai Pemerintah dengan kejam mengerahkan tenaga Rakyat di kebun-kebun. Mereka menda- patkan hadiah besar dari pemerintah, yang dinamakan "Cul- tuur-, atau koffie-procenten" buat pegawai-pegawai Belanda dan hadiah pangkat tinggi turun temurun bagi pegawai bumi- putra. Karena "jasa" Cultuurstelsel, karena buah kerja keras dan kekejaman Van den Bosch dengan bantuan pegawai-pegawai Pemerintah yang dengan kejam mengerahkan Rakyat, kapal- kapal maskapai dagang Nederland selalu penuh dengan mu- atannya; membawa hasil bumi Indonesia, masuk ke pelabuhan den Helder dan Hellevoetsluis. Amesterdam kembali hidup menjadi pusat perdagangan "barang-barang kolonial" di selu- ruh dunia. Kebobrokan keuangan Negeri Belanda segera dapat dipulihkan. Penanggung-penanggung pajak yang berat di Negeri Belanda mulai dapat bernafas dengan lega, karena mulai dapat keringanan bebannya, Factory dapat membagikan keun- tungannya, sekalipun baru 5%. Bagi Negeri Belanda, betul-betul tanah Jawa sebagai gan- tungan hidupnya, sebagai dinyatakan oleh Menteri Baud: "Java was de kurk,waarop Nederland dreef" (Tanah Jawa menjadi gabus tempat Negeri Belanda terapung). Artinya kalau Indonesia lepas, Nederland akan tenggelam. Atas jasa-jasa yang besar itu, yang telah dapat mengangkat Negeri Belanda dari jurang kehancuran dan kebobrokan, yang tadinya tenggelam dalam kemiskinan, Van den Bosch menda- pat hadiah gelar Baron dan kemudian Graaf. Pegawai-pegawai bangsa Belanda mendapat hadiah kekayaan yang besar dari koffie-procenten, pegawai-pegawai Bumiputera mendapat 320
Masalah Agraria di Indonesia hadiah pangkat dan kehormatan turun-temurun, bintang dan payung kehormatan. Sebaliknya rakyat Indonesia mendapat hadiah berupa kemiskinan, kelaparan, kematian, dan malapetaka yang sebe- sar-besarnya. Rakyat mati kelaparan di jalan dan ladang-la- dang serta di perkebunan sumber kekayaan itu. Di atas timbunan mayat Rakyat itu, yang diperas dan dihi- sap darah dan sungsumnya, Van den Bosch naik pangkat dan kehormatannya, diikuti oleh pegawai Belanda dan Bumipu- tera, karena persembahan mayat Rakyat Indonesia. Rakyat di Kabupaten Grobogan dan Demak, karena kela- paran dan kekejamann tindakan pegawai-pegawai yang sewe- nang-wenang, mengalami malapetaka yang mengerikan. Kematian penduduk tak dapat dihitung. Pada tahun 1849, pada waktu Belanda menghitung untungnya, pada waktu Factory membagi keuntungannya, yang dapat ditunjukkan oleh Mr. N. G. Pierson angka keuntungannya bersih dari Cultuurstelsel selama 1840 - 1875 sejumlah f .781.000.000 untuk kas Nega- ra Belanda, pada waktu itu Rakyat Grobogan menghitung kematian dan kelaparan. Rakyat di daerah itu 10% saja yang masih ketinggalan, lainnya mati dan meninggalkan tempat itu. Sejarah keemasan yang gemilang bagi penjajah Belanda di Indonesia, dihias dengan darah Rakyat Tani yang ditindas dan diperas. Kepada mayat-mayat Rakyat Indonesia itulah Belanda dari jauh menyampaikan ucapan "cere schuld" (hutang budi) dengan tiada balasan disertakannya. Celaan terhadap tindakan semacam itu kemudian ter- dengar di Negeri Belanda, makin lama makin keras. Terutama setelah kejadian bahaya kelaparan yang mengerikan di 321
Mochammad Tauchid Grobogan dan Demak dengan menghabiskan sebagian besar penduduk di sana. Jeritan kelaparan Rakyat yang tertindas dan diperas oleh Cultuurstelsel itu rupanya membisikkan kepada orang-orang Belanda yang tidak berhati batu. Di Staten Generaal (Parlemen) Negeri Belanda kemudian timbul persoalan mengenai bagaimana pemakaian tanah dapat diatur, hingga dapat memberikan keuntungan sebesar-besar- nya bagi Belanda dengan tidak usah mengulang cara yang lama. Rancangan Regeerings Reglement tahun 1854 yang ber- dasarkan Undang-undang Dasar (Grondwet) Negeri Belanda tahun 1848 didahului dengan Undang-undang kerajaan (Rijkswet), menetapkan dasar-dasar dan cara-cara penyeleng- garaan perkebunan Pemerintah (Gouvernements cultures) yang dianggap masih perlu dilanjutkan. Dalam pasal 56 RR tahun 1854 ditetapkan cara perlin- dungan kepada Rakyat atas tanah pertaniannya, disamping penyelenggaraan perkebunan Pemerintah itu. Dalam Undang- undang yang baru itu ditetapkan, bahwa Gubenur Jenderal memegang kekuasan yang tertinggi dalam urusan perkebunan Pemerintah, kemudian ditambah dengan 5 pasal lainnya lagi yang mengatur pemakaian tanah selanjutnya. Undang-undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870, sebagai pengganti paal 56 RR, ditetapkan untuk mengubah "peru- sahaan gula paksa" dengan "perusahaan gula merdeka"dengan tenaga pekerja merdeka (vrije arbeiders). Pemakaian tenaga paksa dengan berangur-angsur dihapuskan. Perturan peng- gantian pemakaian tenaga kerja paksa dengan tenaga merdeka, tidak dijalankan sekaligus karena dikhawatirkan akan tidak 322
Masalah Agraria di Indonesia mendapat tenaga yang cukup buat keperluan onderneming gula Pemerintah. Dikhawatirkan maksud usaha pemerintah tidak akan tercapai kalau penghapusan tenaga kerja paksa dija- lankan sekaligus. Sebab itu ditetapkan masih berlakunya pera- turan yang lama selama 20 tahun. Selanjutnya, dan dengan beransur-angsur perkebunan paksa itu dikurangi, dan di bebe- rapa tempat mulai dihapuskan. Pasal 56 RR akhirnya dicabut pada tahun 1915. Likuidasi perkebunan pemerintah diganti dengan pera- turan yang baru. Peraturan ini membuka kesempatan kepada kaum modal partikelir untuk membuka perkebunan-perke- bunan bahan ekspor, sebagai ganti pekerjaan Pemerintah di lapangan usaha perkebunannya. Kejadian-kejadian seperti yang sudah-sudah yang menyedihkan diperingati. Dengan usaha yang baru itu dimaksudkan akan memberi jalan: 1 . Memberikan kesempatan sebaik-baiknya dan seluas-lu- asnya kepada modal partikelir untuk mengusahakan tanah; diamping itu 2. "melindungi" Rakyat dalam usaha pertaniannya, dengan melindungi hak-hak tanahnya jangan sampai pertanian Rakyat terdesak karena pemberian hak kepada orang asing itu. R.R. 1854 yang baru itu dalam dasarnya masih mem- pertahankan terus penyelenggaraan perkebunan pemerintah. Ada ditetapkan juga larangan penjualan tanah oleh Gubernur Jenderal kepada orang partikelir, seperti yang dulu dijalankan oleh kompeni, Daendels dan Raffles. Penjualaan tanah hanya boleh dilakukan atas tanah-tanah yang kecil untuk mendirikan bangunan-bangunan dan kerajinan dengan hak eigendom, menurut pasal 2 dari undang-undang tersebut. 323
Mochammad Tauchid Kecuali itu, untuk menyediakan tanah bagi kaum modal buat membuka kebun yang luas-luas ayat 3 dari pasal 62 R.R. memberikan tanah kepunyaan Negeri dengan hak sewa. Tanah- tanah yang tidak boleh disewakan untuk ini ialah: "tanah- tanah yang dibuka dan dikerjakan Rakyat, atau tanah pango- nan atau untuk keperluan umum lainnya yang termasuk dalam desa" demikian perumusan yang dibuat oleh Anggota Parlemen J.C. Baud. Dengan begini maka ditentukan dasar: pemberian kesempatan penyewaan tanah secara besar kepada pengusaha partikelir asing, tetapi penjualan secara besar-besaran dengan hak eigendom tidak lagi diperboleh- kan. Ditentukan bahwa persewaan tanah itu hanya atas tanah yang ada di luar daerah penduduk dan tidak diperkenankan atas tanah-tanah yang disediakan untuk pertanian rakyat. Persewaan dengan "hak orang" (persoonlijke rechten) ini terbatas waktunya (lamanya 20 tahun). Atas tanah itu tidak dapat dibebani hipotik, tidak dapat tanah sewaan itu (dija- dikan) tanggungan meminjam kepada Bank. Karena waktu yang sempit itu (20 tahun) kesempatan itu dianggap tidak dapat memberi waktu yang cukup luas kepada modal, dan tidak dapat dipakai sebagai tanggungan pinjaman. Untuk kepentingan tanaman seperti tebu, nila, dan sebagainya memerlukan tanah giliran. Segera sesudah berlakunya Undang-undang (RR 1854) dirasakan perlu adanya jaminan tanah bagi modal partikelir, dan untuk ini perlu: 1 . Adanya izin persewaan dengan hak tanah (zakelijk recht) yang dapat dibebani hipotik dalam waktu yang lama, yaitu dengan pemberin hak erfpacht atas tanah-tanah yang berupa semak belukar (untuk woestegrondencultures);dan 324
Masalah Agraria di Indonesia 2. pemberian izin kepada orang Indonesia untuk dapat menyewakan tanahnya langsung kepada orang asing untuk kepentingan tanaman yang bergiliran (wisselcultures). Masalah tanah ini dianggap sebagai satu masalah kolonial (koloniaal kwastie) yang besar, yang harus diselesaikan. Soalnya berputar di sekitar: "bagaimana dapat menja- min kepentingan tanah kaum modal seluas-luasnya, dan di samping itu bagaimana untuk melindungi hak-hak Rakyat atas tanah". Hal ini menimbulkan persoalan selanjutnya: bagaiman cara mencapai kedua macam tujuan, yang satu dengan lainnya sesungguhnya tidak dapat dipersatukan. Melindungi hak-hak Rakyat atas tanahnya, berarti akan mengurangi atau akan menghalang-halangi perkembangan dan kepentingan modal asing. Sebaliknya menjamin kepen- tingan dan keuntungan modal besar asing, akan berarti merugikan Rakyat karena yang menjadi sumbernya satu, yaitu tanah. Persoalan inilah yang menjadi "masalah kolonial" (kolo- niaal kwestie) yang terpenting. Beberapa Menteri Jajahan Be- landa berganti-ganti dan berturut-turut mencoba memecah- kan masalah yang sulit ini. Akhirnya Menteri de Waal-lah yang dapat berhasil, dengan diterimanya rancangan Undang- undangnya oleh Parlemen Negeri Belanda menjadi undang- undang yaitu lahirnya Agraris Wet (Undang-undang Agraria) 9 April 1870 (Indische Staatsblad No. 51) terdiri dari pasal 62 R.R. ditambah dengan 5 pasal yang berisi peraturan-peraturan yang pokok dan perlu segera diselesaikan. Atas dorongan Men- teri tersebut dimasukanlah dalam firman Raja (Koninklijk Besluit) 20 Juli 1870 (Indisch Staatsblad No. 118), dinamakan "Agrarisch Besluit", berisi Domeinverklaring (pasal 1). Lahir- 325
Mochammad Tauchid nya undang-undang Agraria 1870 itu mempunyai riwayat yang panjang juga, yang baik juga diketahui. Mula-mula Menteri Jajahan Fransen van de Putte (dari golongan liberal) pada tahun 1865 merancangkan satu un- dang-undang dengan nama "Ontwerp Cultuurwet", resminya bernama menurut isi maksudnya. "Ontwerp van wet tot vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid Nederlandsch Indíë kunnen worden gevestigd". Rancangan Undang-undang ini dinamakan oleh peran- cangnya sebagai jalan pemecahan "masalah kolonial" dengan jalan: A .Memberikan (menyediakan) bantuan yang diperlukan kepada perusahaan pertanian partikelir Barat, dengan: 1 . pemberian tanah-tanah bebas (woeste gronden) milik Negara dengan erpacht, lamanya 99 tahun; 2. Persewaan tanah milik Indonesia kepada bangsa asing, buat lamanya 10 tahun; 3. Peraturan perjanjian kerja dengan orang-orang Indo- nesia. B. Perlindungan hak-hak tanah bagi rakyat Indonesia. Rancangan itu dimulai dengan dasar bagian B, yaitu pemberian hak tanah Rakyat Indonesia dari hak "erfelijk indi- vidueel gebruiks/bezits recht" menjadi hak eigendom (pasal 1), dan pengakuan hak desa atas tanah-tanah yang biasa dikerjakan Rakyat dalam waktu yang tertentu,yang biasa dinamakan "tanah komunal". (pasal 2). Hak-hak eigendom ini menurut pasal 3 rancangan itu didasarkan atas hak-hak menurut buku Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek van 326
Masalah Agraria di Indonesia Nederlandsch Ind³¸), kecuali hal-hal yang bersangkutan dengan hukum agama dan adat. Maksud Van de Putte mem- persamakan hak-hak tanah bangsa Indonesia dengan hak eigendom bangsa Barat, supaya hak tanah Indonesia lebih kuat untuk menjaga dari tindakan semau-maunya pihak Pemerintah dengan hak domeinnya atas tanah yang bukan eigendom. Pasal 12 rancangan itu menerangkan bahwa tanah milik eigendom Rakyat tidak boleh dijual kepada orang yang bukan bangsa Indonesia, kecuali dengan izin perkecualian karena hal-hal yang luar biasa. Pelanggaran atas hal ini dapat dinyatakan tidak sah atas jual beli yang sudah dijalankan. Untuk persewaan tanah antara bangsa Indonesia dengan orang asing diperlukan surat perjanjian, dengan ketentuan tidak boleh lebih lama dari 10 tahun, dengan persetujuan Kepala Pemerintah Gewes atau Kepala Daerah (pasal 14). Pasal 4 menyebutkan bahwa tanah-tanah untuk rumah-rumah, bangunan, jalan-jalan, pasar-pasar, air pipa dan semua bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, yang peme- liharaannya dijalankan oleh desa, masuk lingkungan kekuasaan desa. Pasal 5 rancangan itu mengakui kedudukan hukumnya "Desa Perdikan", dan tanah-tanah lainnya yang dianggap keramat. Pasal 6 merupakan permulaan Domeinverklaring, yang bermaksud: "Semua tanah, yang tidak termasuk dalam pasal-pasal di muka, yang sebelum berlakunya undang- undang itu, tidak dapat dinyatakan dengan hak eigendom, masuk kepunyaan Negeri". Dari pengalamannya puluhan tahun di tengah-tengah masyarakat Indonesia di Jawa sebagai orang pabrik gula (suiker fabrikant), F. v. de Putte mengenal adat-adat yang ada di daerah Jawa, bahwa menurut hukum 327
Mochammad Tauchid adat, Rakyat mempunyai hak atas tanah-tanah yang masih bebas belum diusahakan, yaitu hak buka tanah (ontginning- srecht), dan dengan jalan itu dapat menerima hak milik, serta hak mengambil hasil hutan. Pasal 18 dan 19 menerangkan tentang tanah-tanah yang masuk kepunyaan Negeri. Pasal 18 berisi peraturan, bahwa Rakyat yang hendak membuka tanah kosong kepunyaan negeri harus minta izin kepada Pembesar Daerah. Pasal 19 menerangkan pengakuan atas tanah-tanah itu dengan hak memakai. Kalau tanah itu akan diambil harus diganti kerugian. Rancangan Undang-undang itu dengan jelas mengatur perlindungan milik Rakyat, disamping memberikan jaminan secukup-cukupnya untuk kepentingan onderneming. Ran- cangan Undang-undang itu juga memuat tentang hutan-hutan kepunyaan Negeri (domaniale bosschen) dan perkebunan Negeri, yang menurut R.R. pasal 56 masih diteruskan. Dengan rancangan Undang-undang itu dimaksudkan akan dapat memecahkan masalah penjajahan bagi kedua pihak dan menentukan batas-batas yang terang antara tanah-tanah yang didiami dan diusahakan Rakyat, dengan tanah-tanah di luar itu yang menjadi tanah Negeri yang bebas. Rancangan Undang-undang Fransen van de Putte akhir- nya ditolak oleh Parlemen, diantaranya karena oposisi dari kawan separtainya Torbecke. Parlemen dalam pemandangan umum selama 14 hari (tanggal 1 sampai 17 Mei 1866) berputar kepada pembicaraan pasal 1, dan karena pasal 1 itulah Parle- men menolaknya. Suara terbanyak dalam Parlemen menentang maksud pasal 1 itu, yang akan memberikan hak eigendom atas tanah- tanah milik rakyat, karena katanya tidak sesuai hak Barat 328
Masalah Agraria di Indonesia dikenakan bagi masyarakat Indonesia. Amandemen Poortman menghendaki supaya kepada bangsa Indonesia tidak diberi hak eigendom atas tanahnya, tetapi dijamin dengan hak turun temurun. Oleh karena maksud Van de Putte yang pokok ialah pemberian hak eigendom atas tanah bagi Rakyat Indonesia, dia tidak dapat menerima aman- demen Poortman. Dia menarik rancangan Undang-undangnya dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Jajahan. Mr. P. Meyer, Menteri jajahan yang mengantikannya (dari golongan konservatif) segera mengadakan peraturan semen- tara yang segera diumumkan oleh Gubernur Jenderal, terkenal dengan nama "Proclamatie des Konings" (Indisch Staatsblad 1866 No. 80), menyatakan dengan resmi hak-hak orang Indo- nesia atas tanah dengan hak perseorangan turun-temurun dan hak memakai tanah desa, dengan jaminan bahwa akan dijaga benar-benar terhadap pelanggaran atas hak-haknya dari pihak manapun juga. Rancangan Undang-undang Erfpacht Meyer Trakranen. Untuk memajukan onderneming pertanian modal besar asing Menteri Jajahan Meyer, mengajukan rancangan undang- undang yang lebih terbatas dari rancangan Cultuurwet Van de Putte, maksudnya hanya untuk memberikan tanah-tanah yang berupa semak belukar dengan hak erfpacht. Meyer diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Dalam tahun itu juga rancangan Undang-undang Meyer dioper oleh penggantinya N. Trakranen. Sejak itu rancangan Undang-undang tersebut terkenal dengan nama rancangan Undang-undang Erfpacht Meyer Trakranen (tahun 1866/1867). Rancangan Undang-undang Erfpacht Meyer/Trakranen 329
Mochammad Tauchid ditolak oleh perlamen, karena dianggap tidak penting. Perde- batan mengenai persoalan "tanah-tanah kepunyaan pendu- duk yang mana yang dikecualikan dari pemberian erfpacht" waktu membicarakan rancangan itu, memberi juga bahan un- tuk isi peraturan-peraturan yang dirancangkan kemudian oleh Menteri de Waal. Pada tahun 1868 E de Waal (dari golongan Liberal) men- jadi menteri Jajahan. Akhirnya dialah yang berhasil dapat menyelesaikan masalah kolonial dalam lapangan tanah. Rancangannya dapat diterima menjadi Undang-undang Agraria (Agrarisch Wet) 9 April 1870. Usahanya berhasil, karena dia mencari akal dengan pembatasan rancangannya. Dia tidak mengajukan rancangan yang luas dengan Undang- undang yang tersendiri. Kepada Parlemen sebagai Badan Politik dia hanya menge- mukakan 5 dasar-dasar yang dianggap pokok harus disele- saikan. Peraturan dan pelaksanaannya lebih luas selanjutnya dari dasar-dasar itu akan diatur dengan Peraturan Umum (Algemeene verordening) sebagai peraturan yang tidak usah ditentukan dalam Parlemen. Cara ini dianggap akan lebih menyempurnakan isi peraturan yang diadakan, karena pengertian keadaan daerah lebih luas dan dalam daripada orang-orang di pemerintah Pusat (Negeri Belanda). De Waal sendiri segera mengajukan usul memasukkan ke dalam Koninklijk Besluit yang pertama, dan masuklah isi rancangan itu dalam "Agrarisch Besluit" 20 Juli 1870, sebagai peraturan dari 5 pokok dalam undang-undang yang singkat. Pihak Parlemen umumnya berkeberatan dengan keten- tuan bahwa peraturan-peraturan selanjutnya hanya akan dite- tapkan oleh Badan-badan Pembuat Undang-undang yang lebih 330
Masalah Agraria di Indonesia rendah. Begitu juga bekas G. Dj. Duymaer van Twist, sekalipun menyetujui rancangan itu dalam Eerste Kamer. Memang menu- rut pengalaman Duymaer van Twist sendiri sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, tidak mungkin Parlemen di Negeri Be- landa akan dapat mengatur soal-soal lebih jauh daripada soal- soal pokok tentang keadaan di Indonesia. Pengakuan akan hak Rakyat atas tanah serta peraturan yang mengatur pemberian tanah yang belum dibuka (niet- ontgonnengronden), dengan hak erfpacht dan tanah-tanah yang sudah dibuka (tanah-tanah kepunyan Rakyat) dengan perjanjian persewaan suka rela, dianggap sudah cukup dapat memecahkan masalah yang pokok. Ditambahkannya 5 ayat lagi dalam pasal 62 R.R. (pasal 51 dari Indische Staatsregeling) dengan ayat 4 sampai 8, diang- gap sudah dapat dipecahkan masalah kolonial yang besar dan sulit itu. Pasal 51 I.S. ayat 4 memuat pemberian tanah dengan hak erfpacht buat waktu yang panjang (dengan maksimum 75 tahun). Ayat 8 memuat tentang: persewaan tanah milik orang Indonesia oleh orang asing yang akan diatur dalam Peraturan Umum. Bunyi ayat 4 : "Dengan Undang-undang akan diberikan tanah dengan hak pak turun-temurun (erfpacht) untuk selama-lamanya 75 tahun". Ayat 8 berbunyi : "Persewaan tanah dari rakyat Indone- sia kepada orang asing berlaku menurut Undang-undang". Dengan adanya peraturan-peraturan itu, dianggap sudah cukup menjamin kepentingan modal besar partikelir Barat untuk mendapatkan tanah baik untuk kepentingan tanaman keras (dengan hak erfpacht) maupun untuk tanaman giliran 331
Mochammad Tauchid (dengan peraturan persewaan). Dikatakan juga, dengan begitu berarti memberikan hak-hak Rakyat lebih luas akan tanah, (dengan hak menyewakan itu diartikan lebih besar haknya atas tanah) seperti yang dimaksudkan dalam Proklamasi tahun 1866. Ayat 5 berbunyi: "Gubernur Jenderal menjaga agar jangan sampai pemberian tanah itu melanggar hak-hak Rakyat Indonesia", dan selanjutnya ayat 6 berbunyi: "Guber- nur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh Rakyat Indonesia untuk keperluan mereka sen- diri atau untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum, berdasarkan pasal 133 I.S dan untuk keperluan perke- bunan yang diselenggarakan oleh pemerintah menurut pera- turan-peraturan yang berlaku untuk itu. Semuanya itu dengan pemberian pengganti kerugian yang layak", Ayat 5 dan 6 di atas bermaksud "melindungi" hak Rakyat. Ayat 7 memberi kemungkinan untuk mendapatkan hak yang lebih kuat bagi orang Indonesia, dengan peraturan, bahwa gebruiksrecht (hak memakai) dapat diganti hak eigendom. Ayat 7 itu berbunyi: "Tanah-tanah yang dimiliki oleh Rakyat Indonesia dapat diberikan kepadanya dengan hak eigen- dom, dengan syarat-syarat dan pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tentang tanda eigendom itu, yaitu yang mengenai kewa- jiban-kewajiban pemilik tanah itu kepada Negara dan Desa dan pula tentang hak menjualnya kepada orang yang bukan orang Indonesia". Tentang pemberian hak eigendom kepada Rakyat Indo- nesia atas tanahnya, sebelumnya itu juga diajukan dalam ran- cangan Cultuurwet van de Putte. Tetapi mengingat tentangan 332
Masalah Agraria di Indonesia dalam Parlemen, de Waal mengajukan rancangannya menge- nai pemberian hak eigendom kepada Rakyat itu tidak sebagai keharusan, tetapi fakultatif. Rancangan Van de Putte dulu menyatakan sebagai perubahan hak yang mesti dilakukan, tidak secara fakultatif. Rancangan Van de Putte oleh Parlemen dianggap sebagai "paksaan" berlakunya hak eigendom menu- rut hukum Barat untuk orang Indonesia. Hal itu menimbulkan keberatan orang-orang Parlemen, dan menyebabkan ran- cangan itu ditolak. Dengan perumusan yang baru dari de Waal itu (pemberian hak eigendom atas tanah Rakyat secara fakul- tatif), Parlemen menerima dengan suara terbanyak. Untuk membedakan hak eigendon Barat dengan hak eigendom orang Indonesia atas tanah, maka atas hak eigendom Indonesia itu biasa disebut "agrarisch eigendom". Orang Indonesia umumnya tidak merasakan keuntungan- nya dengan hak tanah semacam ini, karena prakteknya beban- beban dari hak tanahnya itu tidak tambah ringan, sedang jalan untuk mendapatkan hak itu mudah. Prakteknya sedikit sekali rakyat mempergunakan kesempatan itu. Dalam pembicaraan Rancangan Undang-undang tahun 1870 (rancangan de Waal), banyak soal-soal yang terdapat dalam pembicaraan tahun 1866/1867 (pembicaraan ran- cangan Cultuurwet) diulangi lagi. Dasar-dasar hukum agraria seperti yang sudah dikemu- kakan itu semua, bertujuan menjamin kepentingan tanah bagi onderneming, dan disamping itu melindungi hak-hak tanah Rakyat Indonesia. Dilarangnya Gubernur Jenderal menjual tanah secara besar-besaran kepada orang partikelir seperti yang sudah- sudah, diganti dengan hak pemberian erfpacht. Bukan 333
Mochammad Tauchid penjualan tanah, tetapi secara persewaan dengan secara luas, dengan waktu yang lama (75 tahun). Waktu yang 75 tahun, dengan kesempatan untuk memperpanjang, dan luas 500 bahu, dengan kesempatan untuk minta tambah lagi, dengan hak hipotik (zakelijke recht), adalah hak-hak yang besar. Ketentuan mendapat tenaga untuk tanah partikelir dijamin dengan hak feodal (pancen, herendienst), untuk konsesi/ erfpacht di Sumatera Timur dijamin dengan Kulieordonnann- tie dengan poenale sanctie-nya. Sedang buat di Jawa cukup terjamin dengan tersedianya penduduk yang miskin yang tanahnya diambil itu. Bedanya hanya nama. Akibatnya kepada rakyat sama saja. Perbudakan model lama, model abad per- tengahan, diganti dengan perbudakan model baru, dengan jaminan hukum baru. Untuk perlindungan tanah Rakyat, disamping pemberian hak erfpacht kepada orang asing, ditentukan bahwa tanah- tanah yang diberikan untuk erfpacht itu hanya tanah-tanah bebas, yang belum diusahakan Rakyat. Tetapi ada perkecu- alian, yaitu tanah-tanah Rakyat yang pemiliknya "dengan kemauan sendiri" suka melepaskan haknya. Dengan istilah mengembalikan hak kepada Negeri, -tidak menjualnya-, Pemerintah sudah dapat menyewakan tanah itu kepada orang asing dengan hak erfpacht, sebagai dinyatakan dalam Kepu- tusan Kerajaan (Koninkljik beslissing) 4 Agustus 1875 (Bijblad No. 3020). Undang-undang tahun 1875 No. 179 melarang penjualan tanah orang Indonesia kepada bangsa asing, dikatakan sebagai perlindungan untuk menjaga agar orang Indonesia tidak gam- pang menjual tanahnya. Untuk menjaga undang-undang itu, maka dengan undang-undang 14 Februari 1912 Stbl. 177, 334
Masalah Agraria di Indonesia diancam dengan hukuman terhadap pelanggaran Undang- undang 1876 No. 179 itu. Selanjutnya berturut-turut diadakan Undang-undang se- wa tanah untuk kepentingan tanaman giliran, yang terkenal dengan Grondhuur Ordonnantie, berulang-ulang diubah dan ditambah (1871 No. 163, 1895, 1900 dan yang terakhir tahun 1918 Stbl. No. 88) untuk Jawa. Undang-undang itu oleh Peme- rintah Republik Indonesia diubah dengan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951, dan seterusnya disahkan sebagai undang-undang biasa dengan beberapa perubahan dan tam- bahan, yang diterima oleh Parlemen R.I (lihat lampiran XIa di belakang). Dengan adanya macam-macam Undang-undang tanah, seperti: erfpacht, konsesi, serta persewaan, lengkaplah ma- camnya peraturan untuk membuka segala jalan guna menja- min kepentingan perkembangan modal besar asing di la- pangan agraria. II. Persoalan Mengenai Dasar-dasar Hak Tanah Dalam membuat dan menentukan Undang-undang Agra- ria serta peraturan yang mengikutinya, selalu menjadi perso- alan ialah tentang: dasar-dasar hak tanah bagi Rakyat Indo- nesia, apakah dasarnya untuk menentukan hak-hak Negara (Pemerintah Hindia Belanda) atas tanah di Indonesia ini, untuk menentukan hukum dan peraturan bagi kepentingan modal asing. Yang menjadi persoalan pokok ialah: "Pegangan dan dasar hukum apa yang kiranya dapat dipakai untuk mem- benarkan tindakannya, bagi kepentingan politik penja- jahannya di lapangan tanah, agar dapat dipertanggungja- wabkan sepanjang hukum atas adat yang berlaku dalam 335
Mochammad Tauchid masyarakat Indonesia". Karena itu selalu dicari dasar yang terdapat dalam masya- rakat, yang kiranya dapat dijadikan pegangan dan alasan untuk membenarkan tindakan itu. Sampai pada waktu pembentukan Undang-undang (RR) 1854, masih belum lagi cukup pengetahuan orang mengenai dasar-dasar hukum dan hak tanah bagi Rakyat Indonesia. Sejak dulu orang-orang sudah sangsi akan kebenarannya teori "do- mein" yang melahirkan Domeinverklaring. Dalil Raffles, yang dasarnya dibawa dari Inggris, berda- sarkan anggapan bahwa Raja adalah pemilik tanah, sebagai orang yang mempunyai Negeri dengan seisinya, sebagai Raja seru sekalian alam. Pengetahuan yang didapat selayang pan- dang di daerah Kerajaan (Vorstenlanden), dengan adanya isti- lah "tanah itu menjadi kepunyaan raja" (kagungan dalem), menambah kuatnya pegangan seterusnya di dalam menentu- kan sekalian Undang-undang dan peraturan tentang tanah. Orang berbantah dan berselisih faham tentang ini, tentang benar tidaknya dalil Raffles. Tetapi kepentingan jajahan me- nuntut keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya dari jajahannya. Untuk maksud ini tafsir atas kebiasaan yang berla- ku dijadikan pegangan dan patokan. Raffles menggunakan dalilnya untuk menjalankan sistem landrente-nya. Komisaris-komisaris Jenderal Belanda yang meneruskan pemerintah sesudah Raffles, dengan tidak selidik seksama menerima dalil Raffles sebagai suatu aksioma. Diper- gunakannya untuk menjual tanah "miliknya" itu kepada orang partikelir, meneruskan yang dulu-dulu dijalankan. Disamping itu, meneruskan sistem landrente Raffles. Penjualan "tanah partikelir" dengan hak kenegaraan su- 336
Masalah Agraria di Indonesia dah terang diketahui keburukannya. Sejak zaman Raffles sudah mulai dihapuskan, tetapi karena kekurangan uang masih juga dijalankan. Van de Bosch mempergunakan dalil itu untuk Cultuur- stelsel-nya. Begitulah seterusnya, segala Undang-undang dan peraturan tanah Hindia Belanda selalu didasarkan dalil terse- but. Semuanya itu berpegangan pada pangkal pikiran (ang- gapan) bahwa Rakyat tidak mempunyai hak tanah, yang punya adalah Raja. Karena Raja Belanda sudah hilang kekuasaannya, diganti Pemerintah Belanda, maka kekuasa- an Raja dulu jatuhlah menjadi haknya Raja Belanda yang mempunyai Indonesia (Hindia Belanda). Gubernur Jenderal menjadi Maharaja seru sekalian alam di Indonesia, berkuasa atas bumi dengan seisinya. Anggapan inilah yang menjadi sumbernya segala Undang-undang tanah dan peraturan-pera- turannya di Indonesia ini. "Domeinverklaring" sebagai pernyataan hukum, adalah pernyataan hak maharaja yang berdaulat atas bumi dengan seisinya di Indonesia. Kekuasaan ini tidak dipergunakan guna kepentingan Rakyat, tetapi untuk kepentingan kaum modal. Pernyataan itu sebagai pemberitahuan bahwa segala tindakan- nya di lapangan tanah, sudah menurut hukum, yang dianggap sesuai dengan kebiasaan dan adat asli yang ada. Bantahan dan perdebatan tentang benar tidaknya teori dan anggapan itu tidak berguna apabila kepentingan kolonial sudah ditonjolkan ke muka. Sekalipun dalil itu sudah lama disangsikan kebenarannya, tetapi tuntutan kolonial tidak menyangsikan pemakaian dalil itu untuk dasar politiknya. Sesudahnya mendapat ilham dari dalil Raffles, berturut- turut mulai dinyatakan hak-hak itu. Mula-mula dengan samar- 337
Mochammad Tauchid samar, makin lama makin terang dan tegas, akhirnya berupa "Domeinverklaring" itu. Domeinverklaring itu yang kemudian menjadi pangkalnya segala Undang-undang dan peraturan- peraturan tanah, tidak diwujudkan dalam Undang-undang Dasar atau Undang-undang Pokok. Hanya berupa sisipan dalam satu Keputusan Raja (Agraris Besluit). Satu keganjilan juga dalam sejarah hukum. Cara pengambilan kekayaan yang lama, yang kasar dan terlalu mencolok mata, yang dijalankan oleh Kompeni, Daendels, dan Cultuurstelsel, sudah kurang menarik hati. Mudah menimbulkan benci dan marah rakyat, karena terlalu terang-terangan nampak cara-cara pengisapan dan peme- rasan. Sebab itu setelah terdapat dalil yang baru, bergantilah cara menghisap kekayaan dari Rakyat Indonesia. Dalam Regeerings Reglement tahun 1818 No. 80 dan 1827 No. 83, dengan samar-samar telah mulai dinyatakan pemilikan tanah di Indonesia oleh pemerintah. Makin jelas kemudian dinyatakan dengan R.R. 1836 tentang hak milik tanah bagi Negara, dengan pernyataan Negara sebagai eige- naar (pemilik) tanah. Pernyataan itu kemudian dimuat dalam Gouvernements Besluit 1853 No. 9 (Bijblad 182) berbunyi : .... akan diper- tahankan dasar-dasar bahwa semua tanah yang tidak dikenal pemiliknya, menurut protokol justisi ataupun dalam kantor pendaftaran tanah, terhitung sebagai kepunyaan negeri". Dalam rancangan Fransen van de Putte (Cultuurweton- twerp) tahun 1866, pasal 6 berbunyi: "Semua tanah yang tidak masuk dalam pasal-pasal di muka (pasal-pasal itu berisi pemberian hak eigendom menurut Hukum Perdata sebagai 338
Masalah Agraria di Indonesia gantinya hak milik menurut hukum adat) yang sebelum berlakunya Undang-undang ini belum mendapat hak eigen- dom, masuk kepunyaan Negeri". Dalam menjalankan Cultuurstelselnya, Van den Bosch berdasarkan pengertian dan anggapan bahwa : "Raja adalah pemilik semua tanah, yang berhak menuntut upeti atas tanah yang dikerjakan itu, dan juga dapat meminta tenaga pancen atas pemakaian tanah itu". Pelaksanaan Cultuurstelsel dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa Peme- rintah adalah pemilik tanah. Dengan melalui desa Pemerintah dapat menyewakan tanahnya itu kepada penduduk dengan hak minta pancen (rodi) kepada Rakyat. "Kecuali pasal dua dan tiga dari Undang-undang yang dahulu, maka tetap dipertahankan dasar, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan milik eigendom seseorang, menjadi hak milik Negeri". Pada waktu terjadinya Undang-undang dalam R.R. itu, sudah banyak terdengar pernyataan-pernyataan yang menyangsikan kebenaran dalil yang menyatakan bahwa Peme- rintah itu pemilik atas tanah-tanah, baik yang sudah dikerjakan rakyat atau yang belum. Pada tahun 1853 (mengenai landren- testelsel, pasal 48 I.S, yang mengenai pasal-pasal tanah negeri), Pemerintah menyatakan keragu-raguannya, apakah hak eigendom Negeri atas tanah-tanah di Jawa itu dapat dibe- narkan seperti sangka orang pada tahun 1836. Apakah penda- pat itu masih dapat diterima. Pada pertengahan abad ke-19 mulai timbul keragu-raguan dan ketidakpastian pendapat tentang dasar hak milik tanah Rakyat Indonesia hubungannya dengan hak Gubernemen atas 339
Mochammad Tauchid itu. Sebab itu dalam R.R. 1854 pedoman dan peraturan ber- dasarkan teori itu ditinggalkan. Dalam hal ini terdapat selisih paham dan pendapat di an- tara beberapa orang-orang Belanda sendiri. Pengetahuan tentang dasar-dasar hak tanah Rakyat In- donesia sampai pada waktu pembentukan Undang-undang (R.R.) 1854, sedikit saja dikenal orang-orang Belanda, yang berkewajiban turut menentukan dasar-dasarnya Undang- undang tanah di Indonesia. Penyelidikan secara luas baru diadakan pada tahun 1867 terhadap tanah-tanah yang sudah dan belum dikerjakan oleh rakyat di Jawa. Laporan pertama disiarkan tahun 1871 sebagai percobaan dalam Resume Banten, dan seterusnya dalam 3 jilid Resume berturut-turut pada tahun 1876, 1880 dan 1896 redaksinya di bawah pim- pinan Mr. W.B. Bergsma sebagai ketuanya. Kecuali itu, dija- lankan juga penyelidikan atas tanah-tanah di luar Jawa dengan sepuluh Eindresume sebagai laporan penyelidikannya. Dasar Agraris Wetgeving (Undang-undang Agraria), sudah disebutkan dalam pasal 51 I.S (pasal 62 R.R. dulu). Tiga ayat sudah sejak tahun 1854 termuat dalam R.R. dan ayat 5 yang terakhir disisipkan mula-mula dalam Agraris Besluit. Tentang arti hak sepanjang adat, sedikit sekali orang me- mikirkan. Hal ini menyebabkan bahwa dalam membicarakan Rancangan Undang-undang Agraria itu tidak didasarkan atas pengetahuan yang cukup. Orang lebih dahulu mengetahui adanya hak eigendom istimewa atas tanah seperti adanya tanah partikelir (pasal 51 ayat 1 I.S.) daripada adanya hak eigendom menurut hukum Barat (pasal 51 ayat 2 I.S.). "Hak domein" (domeinrecht) adalah kelanjutan dari teori 340
Masalah Agraria di Indonesia lama tentang kekuasaan Negara dan daerah tanahnya. Menu- rut pendapat itu kedaulatan Negara adalah di antaranya keku- asaan dan hak benda atas tanah. Tanah adalah benda kepunyaan Negara. Menurut stelsel feodal kekuasaan Negara atas tanah; digunakan untuk keun- tungan kaum bangsawan sebagai pemilik tanah, sedang pendu- duk hanya diberi hak untuk meminjamnya. Bekas-bekas stelsel ini masih nampak, seperti adanya tanah-tanah partikelir, stelsel lungguh (bengkok, apanage stelsel), aturan sewa tanah yang lama di Vorstenlanden, dan kemudian adanya Domeinverklaring itu. Ada lagi teori yang mengatakan bahwa kekuasaan Negara itu berupa kekuasaan atas orang (penduduk) dan tanah. Teori baru yang dianggap modern tentang kekuasaan Ne- gara mengatakan bahwa apa yang ada dalam daerah Negara masuk dalam kekuasaan Negara. Negara mengatur semuanya itu termasuk di antaranya soal tanah. Menurut pengertian ini, tanah adalah benda diberikan kepada penduduk untuk dipergunakan dan diambil manfaat- nya sebagai hak milik. Kekuasaan Pemerintah berupa hak mengatur sebagai juga terhadap barang lainnya. Negara tidak mempunyai hak memakai sendiri sebagai milik perseorangan atas tanah, bilamana masyarakat umum memerlukan untuk memakai tanah itu. Negara hanya menga- tur dengan Undang-undang. Prof. Mr. Dr. A.A. Struycken dan Mr. C. van Vollenhoven berpendapat bahwa kekuasaan mengatur bagi Negara terha- dap semua yang untuk kepentingan umum itu tidak berarti dengan memiliki tanah itu sendiri. Kepentingan ekonomi atas tanah bagi masyarakat menye- 341
Mochammad Tauchid babkan perlu adanya pembatasan atas hak milik tanah itu. Dasar-dasar sosial ekonomi bagi masyarakat menuntut; bahwa pemakaian tanah oleh yang punya harus berguna juga buat umum (masyarakat). Demikianlah Undang-undang Dasar Weimar (1919) pasal 153 menyatakan: "Hak milik memberi kewajiban kepada pemiliknya. Cara memakainya hendak- nyalah membawa manfaat pula bagi kepentingan masya- rakat umum". Dan pasal 155 berbunyi: "Penggarapan dan pemakaian tanah mejadi kewajiban pemiliknya bersama- sama dengan masyarakat". Mengingat kepentingan umum maka timbul adanya pembatasan hak milik. Pembatasan itu sesuai dengan kedudukan tanah yang mempunyai fungsi sosial. Milik (eigendom) sebagai hak perseorangan, harus di- artikan, tidak hanya diberikan untuk perseorangan (individu) pemiliknya, tetapi juga dengan tujuan untuk memberi manfaat dan kebahagiaan masyarakat. Banyak dan macam-macam pendapat terhadap teori hak milik yang sebagian menjadi dasar-dasarnya Domeinverkla- ring dan Agraris Wet Hindia Belanda. Setengah orang tidak mengakui kebenaran dasar-dasar itu, golongan lainnya mem- benarkan dasar-dasar tersebut, dan setuju dipakainya sebagai dasar politik tanah Hindia Belanda. Golongan yang membenarkan dasar-dasar Domeinver- klaring di antaranya Rouffaer, Deventer, Nolst Trenite dan beberapa orang pengikutinya. Golongan yang anti Domeinver- klaring terutama Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn, Logemann dan pengikutnya. Perbedaan faham dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka, perlu diketahui, untuk mengetahui bahwa soal tanah di Indonesia itu selalu menjadi persoalan dan perde- 342
Masalah Agraria di Indonesia batan di kalangan orang-orang ahli berfikir. Riwayat lahirnya Undang-undang Agraria, perdebatan dalam Parlemen Negeri Belanda atas rancangan Cultuurwet van de Putte yang makan waktu 14 hari untuk pasal 1 saja, dan beberapa kali percobaan Menteri-menteri Jajahan Negeri Belanda untuk mengatasi soal ini, menunjukkan bagaimana penting dan sulitnya persoalan tanah yamg merupakan "masalah penjajahan". Sulit untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat menguntungkan kepentingan kolonial, yang dapat dicari kebenarannya menu- rut adat yang ada. Pihak yang membenarkan dasar-dasar Domeinverklaring mengajukan alasan-alasan dan pertahanannya sebagai berikut: Raja adalah pemilik (eigenaar) tanah, atau: tanah adalah milik Raja. Dasar-dasar hak tanah di Jawa berdasarkan penger- tian tersebut. Tanah di Jawa berdasarkan pengertian tersebut. Tanah itu milik yang berdaulat yaitu Raja. Dalam hubungan yang erat, penduduk mengerjakan tanah-tanah itu dengan hak memakai. Atas pemakaian tanah itu Rakyat harus menyerah- kan sebagian hasil tanah itu. Pendapat ini dibenarkan oleh pendapat hakim, di antara- nya putusan pengadilan di Yogyakarta yang menyatakan bah- wa sejak dahulu kala tanah-tanah di daerah Kerajaan itu (Surakarta dan Yogyakarta) adalah kepunyaan Raja. Raja di Bali disebut "Sang Amurwa Bumi" (yang mem- punyai, menguasai tanah). Di Lombok terdapat juga pendapat semacam itu, bahkan lebih kuat lagi. Semua orang Bali dan Sasak di Lombok menyatakan bahwa tanah itu, baik yang su- dah maupun yang belum dikerjakan rakyat adalah Kepunyaan Raja, Sang Amurwa Bumi. Tanah itu milik eigendom Raja, hak Rakyat atas tanah adalah hak mengerjakan dan memungut 343
Mochammad Tauchid hasil. Liefrinck menerangkan tentang Bali, diantaranya: "Raja itu berkedudukan di atas segala-galanya. Kalau ia menghen- daki barang kepunyaan rakyat, isteri atau anak perempuan seseorang, atau nyawa orang sekalipun, orang akan menye- rahkan, karena semuanya itu adalah kepunyaan Raja". Di sana ada juga pendapat bahwa Raja tidak boleh mempergunakan tanah itu semau-maunya sendiri, karena tanah dan air itu se- sungguhnya kepunyaan Tuhan (Dewa). De Waal dalam mempertahankan rancangan Undang-un- dang Agraria-nya di Parlemen menerangkan bahwa menurut ajaran Hindu dan Islam, milik tanah itu ada pada Raja, sesuai dengan pendapat Margadant dan de Roo de la Faille. Golongan yang anti dan tidak membenarkan dasar yang dipakai untuk mengadakan Domeinverklaring, dan tidak setuju adanya Domeinverklaring itu sendiri, membantah dan menya- takan bahwa: Perumusan yang dinyatakan oleh Landraad Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Raja adalah eigenaar tanah, sebe- narnya pernyataan semacam itu hanyalah sebagai "pernya- taan penghormatan rakyat kepada raja", pernyataan seder- hana sebagai tanda hormat, demikian pendapat Ter Haar yang dibenarkan Vollenhoven. Vollenhoven membantah apa yang dinyatakan de Waal bahwa menurut ajaran Islam dan Hindu, tanah itu kepunyaan Raja. Vollenhoven menyatakan bahwa "teori landrente" Raffles yang dipropagandakan, tidak berda- sarkan adat asli, tidak terdapat dalam ajaran Islam maupun Hindu. Menurut pengertian lama di Indonesia, tanah itu bukan- nya kepunyaan Raja tetapi kepunyaan suku, yang kemudian 344
Masalah Agraria di Indonesia menjadi kepunyaan desa. Tiap-tiap penduduk berhak berburu, mengambil ikan, mengumpulkan hasil hutan dan membuka tanah untuk pertanian di situ. Hak membuka tanah memberikan hak kepada pembuka- nya atas tanah yang sudah dibuka itu untuk dimiliki selama- lamanya, menjadi hak turun-temurun. Tetapi desa mem- punyai hak wilayah atas tanah itu. Kalau orang tidak lagi mengerjakan tanahnya, atau meninggal tidak meninggalkan waris, tanah itu menjadi hak desa untuk mengatur pemakaian selanjutnya. Karena itu terdapat kebiasaan bahwa tanah itu tidak dapat dijual kepada orang di luar desa, karena kalau begi- tu tidak lagi desa mengatur dan mempergunakan serta men- dapat manfaat tanah itu. Keadaan semacam itu berubah dise- babkan karena: (1) adanya milik komunal; dan (2) kekuasaan Raja-raja terlalu besar (despotiek verstengezang). Tentang tanah komunal Vollenhoven menerangkan bah- wa sesungguhnya yang dinamakan tanah komunal itu bukan milik bersama dari para gogol, tetapi adalah tanah milik perse- orangan Rakyat Indonesia, tetapi dengan pembatasan yang kuat dari hak wilayah desa. Menurut pendapat Pemerintah dulu, tanah komunal itu sebagai milik desa, dan penduduk hanya sebagai pemakai. Menurut pendapat Vollenhoven orang-orang itu adalah pemilik tanah tetapi dalam lingkungan (pembatasan) hak wilayah desa. Adanya tanah komunal dengan pemakaian giliran, me- nurut Vollenhoven tumbuh karena paksaan, dan sebagainya bentuk yang salah kejadian. Menurut penyelidikan, hak-hak tanah Rakyat (sejak tahun 1867) hak komunal itu bukanlah dasar adat yang asli. Milik komunal terutama terjadi pada zaman V.O.C. dengan cara monopoli dan kerja paksa melalui 345
Mochammad Tauchid desa, zaman Raffles dengan landrentenya dan terutama di zaman Cultuurstelsel van den Bosch, yang menimpakan beban kepada desa sebagai kesatuan. Tentang hal yang kedua di atas, dapat dimengerti mula-mulanya bahwa Raja menguasai tanah- tanah yang masih berupa hutan belukar (woeste gronden) yang belum dibuka. Tetapi kemudian juga mengambil hak atas tanah-tanah yang dikerjakan Rakyat di sekeliling istananya. Biasanya atas tanah-tanah pertanian Rakyat yang baik. Akhir- nya Rakyat kehilangan haknya, tinggal hak mengerjakan dan hak memakai saja. Jadi perubahan hak ini disebabkan karena usurpasi (pengambilan hak) oleh Raja dengan secara lambat laun dari hak perseorangan Rakyat. Menurut Domeinverklaring 1870 dan Stbl. 1875 No. 119a semua tanah di daerah Gubernemen di Jawa dan Madura dan juga di luar itu menjadi tanah Negeri, kecuali: (a). tanah-tanah eigendom menurut hukum perdata, (b). tanah-tanah partike- lir; (c). tanah-tanah dengan hak agraris eigendom. Domeinverklaring sendiri mengakaui hak tanah menurut hukum adat. Dengan begitu hak Negeri atas tanah itu seharus- nya ialah atas semua tanah, dikurangi dengan tanah-tanah Rakyat Indonesia menurut hukum adat yang diakui itu. Jadi menurut itu hak tanah Indonesia harus dihormati sebagai hak tanah dengan hak eigendom, dan karenanya harus dikeluarkan dari hak domein Pemerintah. Tetapi karena tidak ada keterangan mengenai hak daerah lingkungan desa dengan ketentuan Undang-undang, maka sela- lu dapat diartikan dengan bermacam pengertian menurut ke- mauan orang. Domeinverklaring dikatakan oleh yang anti sebagai pi- kiran dan pendapat Pemerintah yang kolot, pikiran dan cara- 346
Masalah Agraria di Indonesia cara kuno, yang dengan cara gampang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigen- dom adalah menjadi kepunyaan Negeri. Domeinverklaring dipandang dari sudut teori yuridis itu ganjil, ruwet dan tidak berguna. Ruwet, karena terdapat su- sunan yang membingungkan. Tanah yang menjadi hak milik (bezitsrecht) orang Indonesia, dalam Domeinverklaring dinyatakan sebagai hak (domein) negeri. Ganjil lagi, karena setelah Negara mengatakan tanah itu semua kepunyaannya, jadi Negara sebagai eigenaar tanah, masih perlu eigenaar tanah itu "meng-onteigen" dari Rakyat bilamana orang Indo- nesia pemiliknya tidak suka melepaskan tanahnya itu dengan suka rela. Pengambilan oleh Pemerintah dengan istilah "onteigenen"' berarti mengakui milik yang punya tanah itu. Kalau Negara sudah menyatakan dirinya sebagai eige- naar, apakah perlunya untuk memberi keharusan memper- timbangkan dulu dengan Rakyat sebagai orang yang bukan pemiliknya. Dengan begitu berarti pemerintah tidak tahu akan haknya sendiri, seperti yang sudah dinyatakan : sebagai eigenaar tanah. Bilamana undang-undang sudah memberikan hak eigendom, dapatlah dia langsung bertindak, langsung mempergunakan hak itu. Tidak usah mengadakan perundingan dengan orang partikelir, diantaranya untuk keperluan pembe- rian erfpacht itu. Vollenhoven selanjutnya mengatakan bahwa di daerah-daerah kerajaan yang memerintah sendiri (yang mestinya berarti masih diakui kekuasaannya), harus diakuinya juga kekuasaan Raja atas tanah, konsekuen dengan pernyataan bahwa Raja adalah pemilik tanah. Seharusnya difikirkan juga oleh pembuat Undang-undang adanya Domeinverklaring buat Swapraja lebih dulu. Tetapi nyatanya tidak demikian. Raja- 347
Mochammad Tauchid raja yang dikatakan masih memerintah sendiri, tidak lagi ber- kuasa atas tanah dalam daerah kerajaannya. Stbl. 1915 No.474 dapat mengubah hak menurut dasar- dasar Timur menjadi peraturan Barat. Dengan tidak usah memakai domeinleer, hak-hak Barat dapat diatur karena kekuasaan Pemerintah. Domeinleer yang didasarkan atas pengertian bahwa Raja itu eigenaar tanah, teranglah tidak da- pat dijadikan ukuran umumnya bagi seluruh Indonesia. Dasar-dasar dan teori yang ruwet dan meragukan kebenaran- nya itu seharusnya segera dilepaskan saja, demikian dari go- longan yang anti. Keberatan yang terutama terhadap adanya domeinver- klaring ialah bahwa hak wilyah daerah tidak dijamin di dalam- nya. Ini berarti bahwa yang dibuka Rakyat tidak dengan izin Pemerintah, tanah tersebut tetap menjadi landsdomein, sekali- pun tanah itu masuk dalam wilayah desa. Juga tanah-tanah bekas perkebunan pemerintah (cultuurgronden), yang sudah ditinggalkan Pemerintah, Pemerintah tidak mengakui hak pen- duduk. Sekalipun tanah itu sudah dimiliki penduduk, tetapi masih tanah Pemerintah. Van Vollenhoven dengan keras dan tajam mencela putusan-putusan tuan-tuan besar Buitenzorg dan Batavia yang menjalankan dan mempraktekkan pera- turan-peraturan agraria, dikritik ahli-ahli hukum pegawai pengadilan yang berbolak-balik putusannya, ketidakbenaran- nya putusan dan sering-sering bertentangan satu dengan lainnya. Selanjutnya dia mengatakan dengan keras bahwa hak negeri atas tanah hanyalah teori omong-kosong dan khayal. Bagaimanapun juga, tidak dapat dipertahankan perumusan domein yang membatasi hak-hak menurut adat atas tanah- tanah pertanian Rakyat yang menyebabkan kekacauan. 348
Masalah Agraria di Indonesia Domeinverklaring yang akan mewujudkan ketertiban hukum menjadi pangkalnya segala kegoncangan hukum, yang terang ialah yang mengenai tanah-tanah pertanian Rakyat. Dasarnya Domeinverklaring salah dan antipatik, mengingat keadaan juga sudah tidak dapat dipertahankan. Gunanya tidak ada malahan membahayakan. Domeinverklaring bagi Pemerintah mestinya harus berarti hanya hak terhadap sisa tanah sesudah diambil tanah-tanah yang menjadi hak milik penduduk Indonesia. Jadi hanya atas satu pulau kenang-kenangan manusia yang belum didiami orang, di sanalah Pemerintah mempunyai kekuasaan penuh dengan domeinverklaringnya itu. Di daerah-daerah pegunungan di Priangan di luar tanah-tanah kepunyaan Rak- yat, di sanalah Pemerintah mendapat hak-hak itu. Hak Pemerintah atas tanah-tanah pertanian Rakyat, hanya nama dan omong kosong, seperti halnya dengan per- nyataan hak eigendom seseorang atas jalan-jalan desa, demi- kian Vollenhoven. Noslt Trenite dengan keras membela domeinleer yang dihina oleh Vollenhoven itu. Dalam notanya yang dinamakan domeinnota tahun 1912 menerangkan, bahwa: "perlu dija- lankan teori domein itu sebagai sandaran kekuasaan hak- hak Negara". Dengan tegas dia bertanya: "Apakah untuk kepentingan eksploitasi tanah yang sangat dibutuhkan itu, Pemerintah Hindia Belanda akan menjadi Tuan yang mengu- asai tanah, ataukah menyerahkan kekuasaan itu kepada pengurus Desa, kepala Marga, Kepala-kepala kuria, orang- orang semacam itu, yang sama sekali tidak mempunyai perasan, pengertian dan pandangan ekonomi?" Menurut Trenite, hak wilayah desa (beschikkingsrecht) itu hanya berlaku di zaman dahulu, waktu tanah di Jawa masih 349
Mochammad Tauchid berlebih-lebihan. Dengan bertambahnya penduduk dan kema- juan perkebunan di Indonesia, maka sudah lain lagi soalnya. Pemerintah harus mempunyai kekuasaan yang penuh atas sesuatu yang tidak dapat diatur oleh desa. Pokoknya soal ini perlu untuk penguasaan. Menurut piki- ran itu, maka kekuasaan dan kedaulatan desa-desa yang dulu sebagai negara kecil-kecil sudah pindah ke tangan Negara, de- mikian golongan Pembela Domeinverklaring. Demikianlah persoalan yang timbul mengenai dasar- dasar hak milik tanah bagi Rakyat Indonesia. Bagaimanapun perdebatan itu hebatnya, tetapi untuk kepentingan kolonial, untuk kepentingan kekuasaan Negara, dan untuk menjamin eksploitasi tanah oleh modal besar, perlu Pemerintah mengu- asai tanah itu dengan Domeinverklaring sebagai pernyataan yang tidak boleh disangkal. Bagaimanapun juga untuk kepen- tingan Pemerintah perlu dipergunakan dalil Domeinverklaring itu. Pendapat Vollenhoven betul, tetapi tidak sesuai dengan kepentingan jajahan. Keraguan Pemerintah tentang dasar-dasar mengenai hak tanah itu ternyata pada waktu itu, pada waktu Syarikat Islam dan Budi Utomo bersama-sama akan mengadakan "Kongres Tani". Dalam perundingan antara Cokroaminoto dengan Dr. Radjiman di Madiun diputuskan untuk minta bantuan biaya kongres itu kepada pemerintah. Kira-kira setengah bulan men- dapat balasan bahwa Pemerintah akan memberi uang berapa saja kekurangannya asal dalam Kongres Tani tadi jangan diper- debatkan: "Siapa yang mempunyai tanah di Indonesia'. Kemudian timbul lagi persoalan tentang pokok yang dipa- kai sebagai dasar Undang-undang Agraria selanjutnya. Timbul persoalan, dilanjutkan atau tidaknya dasar itu. Dengan Kepu- 350
Masalah Agraria di Indonesia tusan Pemerintah 1928 No. 17, Pemerintah membentuk Panitia Agraria yang diberi tugas menyelidiki dan memberikan pertimbangan, dapatkah domeinverklaring dilepaskan dari dasarnya Undang-undang Agraria. Kalau dilepaskan, dasar apakah yang dipakai untuk menentukan Undang-undang Agra- ria selanjutnya. Di samping itu juga supaya memberi pertim- bangan dan usul-usul dalam garis besarnya, perubahan-peru- bahan apa yang perlu diadakan yang sesuai, baik menurut hukum maupun menurut paktek. Panitia mencela domeinleer, dan mengusulkan supaya domeinleer sebagai dasar hak milik dilepaskan dari dasar-dasar hukum Agraria. Supaya mengakui hak wilayah desa dengan tidak ada ikatan. Demikian persoalan tentang dasar-dasar hak tanah di Indonesia. III. Dasar-dasar Hukum dan Politik Agraria Untuk mengganti Undang-undang yang lama warisan zaman penjajahan dengan yang baru, perlu kita tetapkan dasar-dasar untuk menentukan Politik dan Hukum Agraria yang baru itu. Untuk menentukan dasar-dasar politik dan Hu- kum Agraria ini, maka yang menjadi dasar dan pegangan kita ialah dasar-dasar dan pokok yang terdapat dalam cita-cita rakyat membentuk negara sebagai bangsa yang merdeka, sesudah melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan yang berabad-abad lamanya ialah bahwa tanah itu harus dipergu- nakan bagi kemakmuran rakyat. Mengenai perubahan dasar Hukum Agraria ini banyak dikemukakan oleh bermacam-macam aliran dalam masyara- kat, partai-partai dan organisasi rakyat, terutama organisasi tani. 351
Mochammad Tauchid Di belakang dimuatkan lampiran yang berisi suara-suara, pendapat-pendapat dan tuntutan rakyat tani dengan melalui organisasi-organisasinya mengenai soal tanah yang sangat mengharap penyelesaian dengan segera. Apa yang diutarakan itu adalah persoalan-persoalan yang dijumpai tiap hari mengenai tanah. Dasar untuk menentukan politik agraria: 1 . Negara Republik Indonesia adalah Negara Kerakyatan. 2. Negara Kerakyatan menjamin: a. Hak-hak Asasi Manusia. b. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 3. Hak asasi manusia tidak boleh dipergunakan untuk menen- tang kepentingan masyarakat dan negara. 4. Usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ini dijalankan dengan: a. Usaha rakyat perseorangan; b. Usaha organisasi rakyat (usaha bersama); c . Usaha negara. 5 . Usaha perseorangan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan negara. 6. Negara mengatur dengan rencana ketiga usaha itu untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 7 . Pemerintah pusat berkewajiban menjalankan dan mengu- rus usaha-usaha yang tidak dapat diselenggarakan oleh daerah, misalnya mengenai: pertahanan negara, hubungan luar negeri, politik keuangan, perhubungan serta rencana pokok bagi masyarakat dan negara. Usaha yang diselenggarakan oleh negara meliputi: pertambangan, kehutanan, dan keka- yaan alam lainnya, perhubungan, bank, dan sebagainya. Atas dasar-dasar dan tujuan itu kita tetapkan dasar politik 352
Masalah Agraria di Indonesia agraria sebagai berikut: 1 . Tanah adalah sumber dan tiang penghidupan setiap manusia; 2. Bagi Indonesia tanah itu menjadi pokok pertama bagi sumber penghidupan dan kemakmuran serta kesejahte- raan rakyat. 3. Politik tanah harus berdasarkan dan bertujuan kemak- muran serta kesejahteraan bagi rakyat. 4. Hukum tanah menjadi pokok-pokok dasar mengatur pemakaian tanah sesuai dengan tujuan dan politik terse- but di atas. Segala undang-undang dan peraturan pema- kaian tanah harus ditujukan untuk kepentingan tersebut. Sebagai dasar-dasar hukum yang mengatur pemakaian tanah ditentukan sebagai berikut: 1 . Bagi seluruh Indonesia hanya ada satu macam bentuk hak tanah, dengan hak-hak yang serupa bagi segenap war- ga negara. Tidak ada hak-hak istemewa bagi seseorang atau segolongan warga negara di atas orang atau go- longan lainnya; 2. Warga negara mempunyai hak milik atas tanah, dengan ketentuan: a. Tanah pertanian hanya untuk orang tani, yaitu orang yang hidup dari hasil mengusahakan tanah yang diusa- hakan dengan kerja sama koperatif, dalam penggarapan, pengolahan, dan penjualan hasilnya. Ini berarti bahwa tidaklah dibolehkan orang yang bukan tani (non agricul- turis) memiliki (menguasai) tanah pertanian. Tanah untuk tempat kediaman dapat diberikan kepada orang bukan tani menurut keperluannya. b. Adanya pembatasan luas milik tanah bagi tiap-tiap ke- 353
Mochammad Tauchid luarga tani, dengan batas minimum berdasarkan perhi- tungan penghasilan tani cukup untuk mencapai tingkat hidup layak menurut syarat-syarat jasmani dan rohani, dan pembatasan maksimum luas tanah yang dengan syarat-syarat dan cara pertanian modern tidak memberi kemungkinan timbulnya pemerasan dan penghisapan di lapangan pertanian. Dengan syarat-syarat a dan b tadi, maka tidak ada tempat lagi untuk pemusatan pemilikan tanah luas dalam satu tangan yang diambil untungnya dengan diparokan atau disewakan kepada orang lain. 3. Desa sebagai daerah kesatuan hidup yang berotonom mem- punyai hak wilayah dengan batasan Undang-undang negara, yaitu: a. hak mengawasi pemakaian tanah dalam lingkungan desanya agar hak milik perseorangan atas tanah tidak dipergunakan yang merugikan kepentingan masya- rakat; b. untuk kepentingan kemakmuran masyarakat atau buat kepentingan umum lainnya dalam desa, buat semen- tara waktu atau selama-lamanya, desa tempat mengam- bil tanah dengan memberi ganti kerugian yang semes- tinya kepada pemiliknya; c . menjaga dan mengawasi agar pemindahan hak tanah dalam desa tidak merugikan masyarakat sedesa dengan memperingati batas minimum milik tanah bagi penjual dan pembelinya; d. mencegah dan meniadakan pengluasan/penimbunan milik tanah di atas maksimum di samping pengecilan, pemecahan (versnippering) milik tanah yang karena 354
Masalah Agraria di Indonesia kecilnya tanah tidak efisien lagi. e. Dengan persetujuan desa ditetapkan seseorang tidak boleh menjual tanah kepada orang lain desa yang aki- batnya akan merugikan desa. Orang yang sudah men- capai batas maksimum luas tanahnya tidak boleh me- nambah lagi, sebaliknya tanah hanya seluas minimum tidak boleh dipecah lagi. f. Desa mendorong dan membimbing pertumbuhan usa- ha pertanian modern dalam bentuk koperatif dalam hal penggarapan tanah, pengolahan, dan penjualan hasil. Pertanian rakyat hanya dapat dijalankan apa- bila ada kesadaran rakyat tani sendiri. 4. a. Negara mengatur dengan undang-undang tentang pemakaian tanah berdasarkan politik yang bertujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; b. Negara menjalankan pengawasan yang tertinggi akan terlaksananya undang-udang dan peraturan agar pemakaian tanah tidak menyimpang dari tujuan. c . Negara dapat mengambil tanah untuk dipakai bagi kepentingan umum, seperti untuk bangunan-bangunan jalan, kebun-kebun percobaan dan untuk kepentingan umum lainnya, dengan membayar semestinya kepada yang berhak. Demikian dasar-dasar politik dan hukum agraria untuk mengganti Undang-undang Agraria yang lama. Segala pera- turan dan undang-undang selanjutnya berdasarkan pokok- pokok tersebut di atas. Arti semuanya ini adalah: 1 . Di seluruh Indonesia hanya ada satu macam hak tanah bagi semua warga negara. Hak-hak tanah menurut hukum adat 355
Mochammad Tauchid di daerah-daerah dapat dibenarkan, bilamana tidak berten- tangan dengan pokok tujuan itu. Di samping itu dasar-dasar yang baik yang ada dalam masyarakat (dasar-dasar gotong- royong dan sebagainya), dipelihara dan dikembangkan se- suai dengan tujuan di atas dalam bentuk modern. 2. Sesuai dengan asas bahwa semua warga negara itu sama hak dan kewajibannya, samalah pula hak warga negara atas tanah. Dan atas dasar-dasar pengertian, bahwa hanya ada satu macam saja warga negara, tidaklah tempatnya membe- da-bedakan hak warga negara golongan satu dengan lain- nya. Persoalan yang sering timbul yaitu bagaimana hak warga negara "bekas orang asing" atas tanah. Persoalan ini timbul karena sisa politik penjajahan yang lampau, di mana orang asing mendapat hak-hak istimewa, diantaranya hak tanah secara istimewa dengan merugikan rakyat Indonesia. Mere- ka merupakan golongan sendiri di atas masyarakat Indone- sia, yang mencolok mata keadaannya. Pendapat yang ingin membedakan hak antara warga negara 'asli' dengan warga negara 'bukan asli' atas tanah timbul sebagai 'aksi pemba- lasan' yang timbul karena warisan sejarah yang lampau. Dulu kepada mereka, sesuai dengan politik penjajahan, dibe- rikan hak-hak istimewa di atas orang-orang Indonesia yang sekarang menjadi 'warga negara asli'. Timbul kekhawatiran bahwa warga negara 'bukan asli' tadi, yang merupakan 'go- longan ekonomi kuat', dengan hak tanahnya nanti akan merugikan dan menindas kepentingan rakyat Indonesia 'asli'. Aksi pembalasan semacam ini yang timbul karena 'sentimen borjuis', mudah dimaklumi. Bahkan dapat dimaklumi pula 356
Masalah Agraria di Indonesia sesalan orang, mengapa orang asing itu diberi pintu masuk warga negara dengan hak-hak lainnya. Memang, kalau kita tidak berpegangan dengan dasar-dasar politik di atas, sekalipun kita menutup pintu bagi warga nega- ra 'bukan asli' itu, toh akan timbul aksi merajalela, dari orang Indonesia yang sekarang menjadi 'warga negara asli'. Maksud untuk melindungi golongan yang 'ekonominya lemah' dari serangan golongan yang 'ekonominya kuat', dengan membedakan hak milik tanah di antara warga ne- gara, tidak dapat dibenarkan, dengan dipakainya 'garis keas- lian' dan 'bukan keaslian' kewarganegaraan. Golongan yang lemah dan golongan yang kuat dalam ekonomi tidak dapat ditarik garisnya dengan perbedaan kulit dan keaslian atau bukan keaslian. Kenyatan bahwa orang Indonesia lebih miskin umumnya dari orang yang dulu sebagai orang asing, tidak dapat selesai dijawab dengan 'aksi pembalasan' itu, karena pangkalnya bukan terletak pada perbedaan kulit dan darah. Perlindungan kepada orang Indonesia asli sebagai golongan yang lemah ekonominya dengan cara demikian tidak ada artinya apabila di samping itu dilepaskannya kaum modal raksasa di gelanggang perlombaan dengan segala keleng- kapan dan peralatannya untuk bertarung dengan 'si lemah', sebagai pelepasan Harimau untuk berlomba dengan si Kambing lemah. Perlindungan itu sebagai pagar berlubang- lubang pengurung kambing, dimana kuku harimau masih leluasa masuk menerkam kambing yang dilindungi itu. Dengan memegang dan menjalankan betul-betul pokok- pokok yang dikemukakan di muka yaitu bahwa (a) Tanah itu hanya untuk orang tani untuk diusahakan sendiri 357
Mochammad Tauchid dengan kerja sama koperatif yang erat; (b) Dengan pem- batasan luas (maksimum dan minimum); (c) Dengan pengawasan hak wilayah desa; (d) Dengan kesadaran rakyat sendiri, dan ini yang terpenting, tahu akan harga dirinya, tidak pada tempatnya untuk membeda-bedakan warga negara antara golongan yang satu dengan yang lain. 3. Dengan hapusnya hak-hak istimewa sebagai hak-hak feodal, baik pada seseorang maupun untuk badan-badan partikelir atas tanah, maka hapuslah hak-hak seperti: tanah-tanah perdikan, hak-hak istimewa kelola swapraja, dan hak ba- dan partikelir lainnya. Tidak ada tempat lagi bagi onderne- ming-onderneming besar dengan hak-hak erfpacht, perti- culiere landerijen, konsesi dan sebagainya yang merupakan eksploitasi tanah besar-besaran untuk keuntungan seorang atau segolongan saja (baik asing maupun bangsa sendiri), dengan memeras dan menghisap segolongan besar tenaga rakyat. Dengan pembatasan maksimum dan minimum luas tanah untuk diusahakan sendiri dengan cara pertanian modern maka tidak pula pada tempatnya di negara Indo- nesia ini pemilikan tanah yang luas (feodal atau bukan feodal), dengan eksploitasi untuk kepentingan perorangan, atau pemilikan perorangan tanah luas untuk diparokan atau disewakan kepada orang lain secara pemerasan lintah darat. Tanah-tanah onderneming seharusnya dibagi-bagikan ke- pada para petani untuk dikerjakan, sedangkan pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan untuk keperluan pengolahan pro- duksi dijadikan sebagai milik koperatif dari usaha bersama para petani itu atau dalam eksploitasi negara, atau sebagai usaha campuran. 4. Berapa luas tanah minimum dan maksimum bagi tiap-tiap 358
Masalah Agraria di Indonesia keluarga tani, ditentukan dengan mengingat faktor-faktor; kualitas tanah, macam tanaman yang seharusnya diusaha- kan dengan tanahnya itu, cara-cara produksi serta teknik pertanian dan sebagainya. Semuanya itu menjadi dasar dalam menentukan dan mem- perhitungkan dengan maksud mencapai penghasilan kelu- arga tani yang cukup untuk hidup layak (syarat-syarat jasmani dan rohani) bagi keluarga tani yang berderajat tinggi dalam masyarakat. Berhubung dengan itu maka di masing-masing daerah akan tidak sama batas-batas maksi- mum dan minimumnya, berhubung dengan perbedaan ke- adaan tanah di masing-masing daerah itu. Juga bagi masing- masing jenis tanah di dalam satu daerah. Kemajuan teknik yang membawa kemajuan dan perbaikan dalam penghasilan dan cara pengusahaannya akan menentukan juga berapa maksimum dan minimum milik tanah, dengan mengingat perkembangan cacah jiwa di masing-masing daerah dan bagi Indonesia seluruhnya. Faktor-faktor kesuburan tanah, serta kemajuan teknik per- tanian memberi kemungkinan juga pada suatu ketika peru- bahan batas-batas luas itu yang dapat ditentukan setiap waktu, disertai rancangan modernisasi pertanian yang seksama. Tingkat produksi pertanian sekarang yang masih rendah menjadi salah satu dasar penentuan batas-batas minimum dan maksimum tanah yang berbeda dengan waktu yang akan datang, kalau pertanian sudah mencapai tingkat yang tinggi, misalnya kalau hasil dengan usaha teknik yang baru dapat mencapai hasil dua atau tiga kali lipat tingkat produksi yang sekarang ini. Bertambahnya penduduk akan memaksa 359
Mochammad Tauchid meninjau kembali batas-batas yang ditentukan di waktu beberapa tahun sebelumnya. Perubahan ini akan dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan kemakmuran rakyat, kalau ada keseimbangan dengan kemajuan teknik pertanian, hingga dengan perubahan luas milik itu tetap dipegang dasar bahwa penghasilan keluarga tani cukup untuk hidup layak sebagai manusia yang berde- rajat tinggi. 5 . Desa mempunyai hak wilayah dengan pengertian bahwa kerakyatan benar-benar dirasakan dan akan dilaksanakan oleh rakyat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kerak- yatan haruslah berat ke bawah dan paling sempurna di desa atau kesatuan yang setingkat dengan itu. Maka dalam hal ini tidak boleh lupa hubungannya dengan usaha pendemokrasian pemerintahan umumnya dan ter- utama desa sebagai dasar susunan pemerintahan seluruh- nya. Dengan susunan desa yang belum demokratis yang meru- pakan pemerintahan beberapa orang saja yang tidak didu- kung oleh rakyat seperti dulu dan sampai sekarang masih berlaku, pemberian hak ini kepada desa akan lebih mudah menimbulkan tindakan yang menyimpang dari garis tujuan sudah ditentukan, sebagai juga halnya Hindia Belanda dengan domeinverklaring-nya. Demikianlah pokok-pokok untuk menentukan undang- undang dan peraturan pemakaian tanah. Atas dasar-dasar pokok itu selanjutnya diatur cara pemakaian tanah bagi selu- ruh Indonesia.Dalam pelaksanaan pokok dasar seperti terse- but di atas harus diatur persiapan-persiapan yang lengkap. Bila perlu dapat diadakan peraturan-peraturan peralihan 360
Masalah Agraria di Indonesia mengenai hubungannya dengan modal asing yang ada di sini di lapangan tanah, sesuai dengan kesanggupan dan kecakapan yang ada pada bangsa sendiri seimbang antara kemampuan dan cita-cita. Dengan segala peraturan dan peraturan peralihan itu kita menuju kepada likuidasi kekuasaan monopoli modal asing di sini selekas-lekasnya, artinya kita tidak boleh lagi menggan- tungkan hidup kita kepada orang lain. IV. Bagaimana Melaksanakan Dasar-dasar dan Tujuan Dalam melaksanakan maksud dan tujuan di atas tidaklah orang akan gampang sekaligus dalam waktu yang pendek mencapai maksudnya. Banyak faktor yang menghalangi untuk menjalankan maksud itu sekaligus. Untuk mengadakan perubahan ini harus diatur dengan planning (rancangan) yang seksama, berdasarkan syarat- syarat yang ada, persiapan yang cukup, kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan tiap-tiap perubahan, hingga tujuan di atas dapat dicapai. Tindakan serampangan yang menghen- daki sekaligus perubahan dengan tidak ada keseimbangan ke- mampuan dan persiapannya akan menggagalkan segala usaha dan mengacaukannya. Kurangnya pengertian rakyat akan maksud tersebut akan menghambat terlaksananya maksud dan tujuan itu. Maksud itu tidak akan lekas dapat diterima begitu saja. Kurangnya pengertian tidak saja akan merintangi pelaksanaan usaha teta- pi bahkan dapat berakibat menggagalkan maksud itu. Tetapi janganlah hendaknya kita berhenti karena kesukaran-kesu- karan yang kita hadapi, dengan tidak berani melangkah, hanya menunggu datangnya kesempatan dengan tidak ada 361
Mochammad Tauchid usaha, hanya sekedar menembel-nembel beberapa pera- turan yang sifatnya hanya untuk mengatasi keadaan dan menentramkan kekacauan. Jangan mandeg selama kekacau- an reda atau sudah puas kalau rakyat diam sementara, dengan anggapan bahwa rakyat sudah lupa akan tuntutan-tuntutannya dari keadaan yang sangat menyedihkan itu. Sikap semacam ini menjadi rintangan dan hambatan bagi segala cita-cita dan usaha. Dengan pendirian sebagai yang ditegaskan di muka dengan rancangan yang seksama dan persiapan-persiapan yang cukup, kita melangkah ke pembaruan. Dalam kita membuat rancangan pelaksanaan tujuan tersebut titik berat usaha kita bukanlah semata-mata hanya mengadakan perubahan di lapangan hukum. Perubahan hu- kum saja belumlah suatu jawaban atas segala kesulitan dan keadaan yang kita warisi dari penjajahan yang lampau. Hukum adalah alat untuk tujuan politik. Bukanlah perubahan hukum semata-mata yang harus dilaksanakan dan diwujudkan tetapi terutama melaksanakan dasar-dasar dan politik kemakmuran rakyat dengan tanah sebagai pangkal dan sumbernya. Perubahan hak milik tanah di lapangan hukum dari hak meminjam atau hak memakai menjadi hak milik perseo- rangan yang kuat atas tanah miliknya yang sekecil seperti sekarang bagi tani di Jawa, tidak mengubah kehidupan pemi- liknya. Dengan hukum yang bagaimanapun kuatnya juga, tanah yang hanya ¼ ha bagi keluarga tani dengan tingkat per- tanian dan cara produksi seperti sekarang ini, tidak akan membawa perubahan penghidupan pemiliknya, dan tidak akan dapat memberi makan kenyang dan pakaian yang baik. Yang penting adalah perubahan keadaan sekarang ini bagi 362
Masalah Agraria di Indonesia petani yang tanahnya kecil dengan tingkat produksi yang rendah menjadi petani yang tanahnya cukup luas dan tinggi produksinya dari tiap-tiap jengkal tanahnya. Petani, yang men- dapat penghasilan cukup untuk hidup keluarga menurut ting- kat hidup sebagai manusia berderajat tinggi. Tambah luasnya tanah serta tambah tingginya produksi untuk hidup yang cukup bagi petani dan masyarakat umumnya itulah menjadi tujuan perubahan politik agraria. Dalam usaha menuju pelaksanaan itu, perlu diingatkan beberapa faktor untuk menjadi pangkal perhitungan dan tin- dakan agar kita tidak salah raba menjalankan rancangan itu. Faktor-faktor itu diantaranya ialah: a. Indonesia sebagai kepulauan Indonesia tidak merupakan sebidang tanah luas yang menjadi satu melainkan terdiri dari beribu-ribu pulau (± 3.000 pulau), yang satu dengan lainnya terpisah dengan laut-laut. Keadaan ini menjadi salah satu sebab bahwa penyebaran penduduk tidak merata di seluruh Indonesia, dan karenanya luas milik tanah tidak begitu saja gampang disamakan. Sedang pemindahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang lain pun terhalang juga karena terpisah-pisahnya daerah- daerah itu. b. Luas tanah dan kepadatan penduduk Luas Indonesia dengan penduduknya sekarang dihitung rata-rata belum menunjukkan kelebihan penduduk menurut ukuran kesanggupan bumi dan alamnya untuk memberi ma- kan penduduknya. Tetapi di berbagai daerah di Indonesia mempunyai masalah kepadatan penduduk yang sangat ber- 363
Mochammad Tauchid beda-beda. Di beberapa daerah masalah kepadatan penduduk sudah menjadi masalah yang sangat berat, sedang di daerah lainnya sebaliknya mempunyai masalah kekurangan orang, di beberapa daerah lainnya lagi boleh dikatakan tidak ada orangnya. Kedua-duanya merupakan kepincangan yang berat dalam masalah kemakmuran rakyat. Di satu daerah tidak ada tanah lagi untuk meluaskan pertanian rakyat, di daerah lainnya terlalu luas tanahnya namun tidak ada orang. Dua keadaan yang tidak memberi kemakmuran. Manusia tidak dengan tanah tidak dapat hidup, sebaliknya tanah tidak ada manusia tidak dapat menghasilkan makanan. Perbandingan keadaan dan kepadatan penduduk dengan luas tanah Indonesia dapat ditunjukkan dengan angka-angka seperti di bawah ini. Kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan angka-angka statistik 1939 Daerah 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil Seluruh Indonesia Malaysia (1939) Filipina (1938) Luas dalam ha 13.217.400 47.360.500 53.946.000 75.910.507 190.434.570 13.224.000 29.629.600 Jumlah 46.753.000 9.438.000 2.480.000 9.817.000 68.488.000 5.372.000 15.347.000 Penduduk Rata-rata tiap km2 361 20 5 13 36 41 52 Nampak bagaimana perbedaan kepadatan penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya. 364
Masalah Agraria di Indonesia Jumlah penduduk bangsa Indonesia di Jawa dan Madura Tahun 1816 1845 1860 1870 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1920 1930 Jumlah 4.499.250 9.374.477 12.514.262 16.233.100 19.540.813 21.190.626 23.609.312 25.370.545 28.396.121 29.978.559 34.428.711 40.891.093 Jumlah penduduk bangsa Indonesia di Jawa antara tahun 1815 sampai 1930 (selama 115 tahun) bertambah dari 4.499.250 menjadi 40.893 atau kira-kira hampir 9 kali lipat. Di samping ini dimuatkan daftar yang menunjukkan berapa bahu luas tanah Jawa dan Madura, di antara itu berapa luas tanah pertanian bagi rakyat, berapa jumlah penduduk di seluruh Jawa dan di masing-masing daerah, berapa rata-rata- nya kepadatan penduduk tiap-tiap km2 dan berapa luas tanah- milik rata-ratanya bagi tiap orang menurut keadaan tahun 1920 dari angka-angka statistik (Landbouw Atlas) penerbitan tahun 1926. 365
Mochammad Tauchid 0 2 9 1 h a n a t s a u a t a r - a t a R p a i t - p a i t t a u b n a n a t r e p i ) u h a b ( k u d u d n e p h a n a T g n i r e K h a w a S h a m u J l 7 1 , 0 0 2 , 0 6 3 , 0 n u h a t a t a R a t a r p a i t 2 m k 6 , 7 5 2 a w a J i d a y n h a n a t h a m u J l g n i r e K k u d u d n e P i r a d % 0 2 9 1 . h t s a u l h a n a t n a n a t r e p i 4 5 8 . 8 4 3 3 6 , 5 4 k i l i m s a u l a t r e s k u d u d n e p 0 2 9 1 n u h a t t a y k a r n a n a t r e p i h a n a T h a w a S i r a d % u h a B s a u l h a n a t u h a B n a n a t r e p i 4 5 6 . 7 5 7 3 , 4 5 6 8 6 . 3 6 h a m u l j n a d h a r e a d h a n a t s a u L h a m u J l i r a d % s a u u h a B h a r e a d 0 2 , 6 6 0 4 3 . 6 2 1 s a u l r a t f a D s a u L h a r e a d m a a d l u h a b 5 3 8 . 0 9 1 1 h a r e a D g n a r e S o N . 1 366 5 2 , 0 7 1 , 0 1 4 , 0 2 , 0 1 1 3 6 8 . 1 4 3 3 4 , 9 5 4 1 0 . 4 8 7 5 , 0 4 2 4 3 . 7 5 4 3 , 2 3 6 5 3 . 1 4 1 9 3 0 . 7 3 4 g n a g e d n a P l . 2 3 1 , 0 4 1 , 0 7 2 , 0 7 , 2 6 2 7 3 . 6 0 2 4 0 , 9 4 7 6 7 . 7 2 6 9 , 0 5 7 5 8 . 8 2 9 1 , 2 1 4 2 6 . 6 5 1 8 4 . 4 6 4 k a b e L . 3 5 0 , 0 3 1 , 0 8 1 , 0 5 , 0 8 4 5 7 9 . 2 9 6 6 0 , 6 2 7 5 1 . 2 3 4 9 , 3 7 4 3 2 . 1 9 1 7 , 0 6 1 9 3 . 3 2 1 9 3 2 . 3 0 2 2 a t r a k a J . 4 8 0 , 0 0 2 , 0 7 2 , 0 2 , 0 2 3 1 9 0 . 7 9 4 7 5 , 7 2 9 0 3 . 7 3 3 4 , 2 7 1 3 0 . 8 9 6 3 , 1 6 0 4 3 . 5 3 1 2 7 7 . 8 1 2 a r a g e n i t a J . 5 5 0 , 0 2 1 , 0 8 1 , 0 5 , 6 2 2 1 1 3 . 7 4 8 2 9 , 7 2 7 0 7 . 1 4 8 0 , 2 7 2 6 6 . 7 0 1 3 3 , 8 2 9 6 3 . 9 4 1 0 8 1 . 7 2 5 r o g o B . 6 4 1 , 0 5 2 , 0 9 3 , 0 6 , 9 4 1 8 6 2 . 3 4 7 8 9 , 4 3 1 2 5 . 1 0 2 0 , 5 6 5 0 7 . 8 8 1 6 4 , 1 4 6 3 2 . 0 9 2 7 3 0 . 0 0 7 3 g n a w a r a K . 7 7 0 , 0 4 1 , 0 1 2 , 0 4 , 1 2 4 2 2 9 . 6 4 9 8 3 , 5 3 9 2 3 . 0 7 2 6 , 4 6 1 3 4 . 3 2 4 7 7 , 2 6 0 6 7 . 8 9 4 0 7 6 . 6 1 3 n o b e r i C . 8 5 0 , 0 4 3 , 0 9 3 , 0 4 , 4 7 1 6 1 9 . 1 0 4 5 2 , 3 1 6 3 7 . 0 2 5 7 , 6 8 2 8 7 . 5 3 1 1 2 , 3 4 9 1 5 . 6 5 4 9 1 7 . 4 2 3 u y a m a r d n I . 9 2 1 , 0 5 1 , 0 8 2 , 0 9 , 4 4 3 0 4 9 . 2 6 3 0 8 , 3 4 8 9 7 . 3 4 0 2 , 6 5 9 3 1 . 6 5 4 4 , 7 6 7 8 9 . 9 9 0 6 2 . 8 4 1 a k g n e a j a M l . 0 1 3 1 , 0 1 1 , 0 4 2 , 0 4 , 3 9 2 1 3 0 . 0 6 9 5 6 , 5 5 3 9 1 . 8 2 5 3 , 4 4 4 6 1 . 2 0 1 6 9 , 0 4 7 5 3 . 0 3 2 1 6 0 . 1 6 4 g n u d n a B . 1 1 5 1 , 0 5 1 , 0 1 3 , 0 1 , 5 1 1 5 0 7 . 5 1 4 9 7 , 9 4 2 2 4 . 3 6 1 2 , 0 5 9 3 9 . 3 6 3 0 , 5 2 1 9 3 . 7 2 1 6 8 0 . 9 0 5 r u j n a C i . 2 1 6 1 , 0 9 0 , 0 6 2 , 0 1 , 3 2 1 5 4 3 . 8 1 5 4 0 , 4 6 8 7 5 . 5 8 6 9 , 5 3 5 5 0 . 8 4 3 5 , 2 2 3 3 6 . 3 3 1 9 9 1 . 3 9 5 m u b a k u S . 3 1 0 2 , 0 3 1 , 0 3 3 , 0 1 , 6 8 1 6 6 3 . 0 9 2 4 0 , 1 6 7 1 6 . 8 5 6 5 , 8 3 1 8 7 . 6 3 0 4 , 3 4 8 9 2 . 3 9 5 0 8 . 9 1 2 g n a d e m u S . 4 1 5 1 , 0 0 1 , 0 5 2 , 0 1 , 0 9 1 7 8 7 . 5 9 5 1 5 , 1 6 7 0 5 . 1 9 9 4 , 8 3 2 7 2 . 7 5 9 6 , 3 3 9 7 7 . 8 4 1 2 3 6 . 1 4 4 t u r a G . 5 1 5 2 , 0 0 1 , 0 5 3 , 0 , 4 8 1 8 9 3 . 0 3 0 . 1 9 0 , 1 7 3 9 3 . 4 5 1 9 , 8 2 2 6 4 . 3 0 1 6 3 , 5 4 5 5 8 . 7 5 3 7 0 9 . 8 7 7 k i s a T / h u a G l . 6 1 4 a y a a M l 3 1 , 0 5 1 , 0 8 2 , 0 1 , 8 9 1 4 4 4 . 0 0 2 . 9 2 6 , 6 4 2 1 7 . 8 9 8 3 , 3 5 3 2 6 . 2 7 3 . 1 9 2 , 9 3 5 3 3 . 1 7 5 . 2 2 7 9 . 4 4 5 . 6 t a r a B a w a J h a n a t i a y n u p m e m ) g n a r o 5 i r a d i r i d r e t ( a g r a u l e k p a i t a t a r - a t a R . ) 0 2 9 1 n u h a t ( a m a l n a i g a b m e p t u r u n e m h a r e a D 1 i d l i c e k g n i l a p g n a Y . a h 8 9 , 0 = u h a b 0 4 , 1 = u h a b 8 2 , 0 x 5 n a n a t r e p i . g n a r e g n a T n e t a p u b a k n a d g n a r a k e s a t r a k a J a t o K 2 h a r e a d a n e r a k , a h 3 6 , 0 = u h a b 8 1 , 0 x 5 a y n a h r o g o B h a r e a d . g n a b u S n a d g n a r a k e s g n a w a r a K n e t a p u b a K 3 . r i l e k i t r a p h a n a t t a s u p i d a j n e m t u b e s r e t . a y a l a m k i s a T n a d s i m a C i n e t a p u b a K 4
h a n a t s a u a t a r - a t a R a t a R h a m u J l 0 2 9 1 n u h a t t a y k a r n a n a t r e p i h a n a t s a u L s a u L 1 h a r e a D o N p a i t - p a i t t a u b n a n a t r e p i a t a r k u d u d n e P h a r e a d ) u h a b ( k u d u d n e p p a i t 0 2 9 1 . h t m a a d l h a n a T h a w a S h a m u J l 2 m k g n i r e K h a n a T h a w a S h a m u J l u h a b g n i r e K i r a d % u h a B i r a d % u h a B i r a d % u h a B s a u l s a u s a u h a n a t h a n a t h a r e a d n a n a t r e p i n a n a t r e p i 1 1 , 0 1 1 , 0 1 2 , 0 7 , 5 7 3 8 6 1 . 4 7 6 9 9 , 9 4 4 9 7 . 0 7 1 0 , 0 5 7 2 8 . 0 7 5 4 , 2 4 1 2 6 . 1 4 1 3 9 5 . 3 3 3 n a g n o a k e P l . 1 5 0 , 0 0 1 , 0 6 1 , 0 5 , 1 7 5 5 6 4 . 6 8 5 0 7 , 3 3 7 7 0 . 1 8 0 3 , 6 6 9 2 1 . 1 6 7 7 , 3 6 6 0 2 . 2 9 2 0 6 . 4 4 1 l a g e T . 2 8 0 , 0 6 1 , 0 4 2 , 0 6 , 1 3 3 1 4 8 . 3 7 5 2 8 , 2 3 0 1 5 . 6 4 8 1 , 6 6 4 1 0 . 1 9 0 4 , 6 5 2 4 5 . 7 3 1 9 2 8 . 3 4 2 s e b e r B . 3 0 1 , 0 2 1 , 0 1 2 , 0 4 , 8 8 3 7 9 0 . 4 3 4 1 8 , 4 4 9 4 6 . 1 4 9 1 , 5 5 1 9 2 . 1 5 0 0 , 9 5 0 4 9 . 2 9 6 0 5 . 7 5 1 g n a a m e P l . 4 3 0 , 0 6 0 , 0 9 0 , 0 1 , 5 0 6 4 1 5 . 4 4 2 7 4 , 6 3 5 2 9 . 7 3 5 , 3 6 5 0 8 . 3 1 7 1 , 8 3 0 3 7 . 1 2 7 3 9 . 6 5 g n a r a m e S . 5 8 1 , 0 0 1 , 0 8 2 , 0 5 , 6 9 4 4 9 9 . 2 1 4 2 7 , 3 6 1 6 5 . 2 8 2 , 6 3 1 2 3 . 1 4 5 5 , 9 7 3 8 8 . 3 1 1 7 5 1 . 3 4 1 a g i t a a S l . 6 3 1 , 0 1 1 , 0 3 2 , 0 0 , 7 4 3 0 2 4 . 9 8 3 1 6 , 3 5 0 6 8 . 8 9 3 , 6 4 9 7 2 . 2 4 4 6 , 7 5 9 3 1 . 1 9 9 2 1 . 8 5 1 l a d n e K . 7 9 0 , 0 5 2 , 0 4 3 , 0 1 , 9 7 2 0 1 5 . 1 0 4 7 2 , 7 2 6 1 6 . 7 3 7 , 2 7 7 0 3 . 0 0 1 5 0 , 8 6 3 2 9 . 7 3 1 3 8 6 . 2 0 2 k a m e D . 8 7 1 , 0 9 1 , 0 6 3 , 0 6 , 0 2 2 1 4 8 . 2 9 2 4 5 , 6 4 9 2 3 . 9 6 4 , 3 5 5 7 6 . 6 5 7 6 , 6 5 4 0 0 . 6 0 1 0 6 0 . 7 8 1 n a g o b o r G . 9 3 1 , 0 7 1 , 0 0 3 , 0 6 , 2 2 3 8 6 4 . 0 6 4 7 0 , 2 4 5 1 9 . 7 3 9 , 7 5 8 4 7 . 9 7 4 4 , 8 6 3 6 6 . 7 3 1 0 5 1 . 1 0 2 i t a P . 0 1 3 1 , 0 4 1 , 0 7 2 , 0 9 , 7 2 4 0 8 5 . 4 5 2 7 0 , 9 4 8 4 8 . 3 3 9 , 0 5 8 2 1 . 5 3 7 2 , 2 8 6 7 9 . 8 6 3 4 8 . 3 8 s u d u K . 1 1 Masalah Agraria di Indonesia 3 2 , 0 7 1 , 0 6 1 , 0 3 1 , 0 5 1 , 0 2 1 , 0 2 1 , 0 7 1 , 0 6 1 , 0 1 2 , 0 9 1 , 0 8 0 , 0 5 3 , 0 4 3 , 0 3 3 , 0 5 3 , 0 5 3 , 0 0 2 , 0 8 , 7 8 2 4 , 4 7 2 7 , 7 5 2 6 , 6 0 2 3 , 0 0 2 8 , 8 3 5 6 6 9 . 9 7 2 0 7 1 . 4 8 2 0 5 0 . 5 0 5 1 9 7 . 3 8 4 3 0 8 . 0 9 3 9 4 9 . 4 5 3 2 2 , 6 6 7 6 , 0 5 9 9 , 9 4 9 5 , 8 3 4 7 , 3 4 5 7 , 9 5 9 6 6 . 4 2 4 8 . 8 9 2 6 . 2 4 7 4 . 4 5 8 1 . 9 5 8 2 . 3 8 7 , 3 3 1 9 9 . 2 3 4 2 , 1 7 1 0 6 . 7 9 9 7 0 . 7 3 1 a r a p e J . 2 1 3 3 , 9 4 6 4 5 . 7 4 5 0 , 6 6 8 8 3 . 6 9 8 2 9 . 5 4 1 g n a b m e R . 3 1 1 0 , 0 5 4 7 6 . 2 8 7 8 , 9 5 3 0 3 . 5 6 1 3 1 1 . 6 7 2 2 n a b u T . 4 1 1 4 , 1 6 9 1 6 . 2 0 1 4 6 , 0 5 1 9 0 . 7 6 1 1 1 0 . 0 3 3 2 o r o g e n o j o B . 5 1 0 2 , 6 5 5 1 1 . 6 7 2 2 , 9 4 0 0 3 . 5 3 1 1 3 9 . 4 7 2 a r o B l . 6 1 5 2 , 0 4 6 5 1 . 9 2 4 0 , 8 7 1 4 4 . 2 7 4 2 8 . 2 9 s a m u y n a B 7 1 . ) 0 2 9 1 n u h a t ( a m a l n a i g a b m e p t u r u n e m h a r e a D r u m T i a w a J i s n p o r p i k u s a m g n a r a k e S l u t n a B n a d n a m e S l n e t a p u b a K , a t r a k a y g o Y a j a r P a t o K i t u p i l e M . r a y n a g n a r a K n a d i r i g o n o W , o j r a h o k u S , a t o k h a r e a d i t u p i l e M 1 2 3 4 367
Mochammad Tauchid 5 1 , 0 2 1 , 0 4 1 , 0 4 1 , 0 7 2 , 0 3 2 , 0 3 1 , 0 4 2 , 0 9 1 , 0 8 0 , 0 9 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 1 1 , 0 0 1 , 0 1 1 , 0 5 3 , 0 0 2 , 0 3 2 , 0 2 2 , 0 5 3 , 0 4 3 , 0 3 2 , 0 5 3 , 0 3 , 0 0 2 8 , 8 3 5 7 , 0 1 4 8 , 5 5 4 4 , 2 9 2 4 , 8 8 1 6 , 2 0 5 5 , 4 1 3 3 0 8 . 0 9 3 9 4 9 . 4 5 3 3 3 5 . 0 2 3 3 9 4 . 8 6 3 3 5 1 . 7 6 2 6 4 3 . 6 5 4 7 7 6 . 0 8 5 0 0 5 . 7 8 2 4 7 , 3 4 5 7 , 9 5 1 5 , 0 6 8 4 , 2 6 8 6 , 7 7 5 8 , 6 6 0 0 , 6 5 0 7 , 7 6 5 8 1 . 9 5 8 2 . 3 5 5 7 . 3 1 2 3 . 6 0 0 0 . 3 2 7 8 . 2 8 6 6 . 4 1 8 9 . 7 0 2 , 6 5 5 2 , 0 4 9 4 , 9 3 3 5 , 7 3 3 3 , 2 2 5 1 , 3 3 0 0 , 4 4 0 3 , 2 3 5 1 1 . 6 7 6 5 1 . 9 2 5 5 5 . 8 2 2 1 2 . 0 3 0 9 6 . 0 2 2 0 0 . 1 5 7 7 6 . 8 5 5 3 4 . 2 3 2 2 , 9 4 4 0 , 8 7 4 7 , 5 6 9 6 , 0 7 9 9 , 1 7 1 0 , 5 4 1 9 , 1 8 7 9 , 7 7 0 0 3 . 5 3 1 1 4 4 . 2 7 0 1 3 . 2 7 3 3 5 . 0 8 0 9 6 . 2 9 4 7 8 . 3 5 1 5 4 3 . 3 3 1 6 1 4 . 0 0 1 1 3 9 . 4 7 2 4 2 8 . 2 9 9 9 9 . 9 0 1 8 1 9 . 3 1 1 6 9 7 . 8 2 1 9 3 8 . 1 4 3 4 0 8 . 2 6 1 6 9 7 . 8 2 1 a r o B l s a m u y n a B o t r e k o w r u P a g g n i l a b r u P a r a g e n r a j n a B p a c a l i C g n a e g a M l g n u g g n a m e T . 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 368 5 1 , 0 8 0 , 0 3 2 , 0 0 , 6 4 5 8 5 9 . 5 2 5 8 9 , 3 6 9 4 3 . 6 3 0 , 6 3 2 8 9 . 2 4 1 9 , 7 8 1 3 3 . 9 1 1 7 4 7 . 5 3 1 o j e r o w r u P 4 2 1 1 , 0 9 0 , 0 0 2 , 0 4 , 4 2 5 7 3 2 . 2 0 7 6 1 , 5 5 5 1 0 , 9 4 8 , 4 4 2 4 2 . 4 6 2 9 , 5 7 7 5 2 . 3 4 1 4 9 6 . 8 8 1 n e m u b e K 5 2 2 2 , 0 0 1 , 0 2 3 , 0 1 , 1 2 3 9 1 2 . 0 6 3 2 5 , 9 6 9 0 8 . 9 5 4 , 0 3 9 8 9 . 4 3 3 6 , 2 7 8 9 7 . 4 1 1 2 5 0 . 3 5 1 o b o s o n o W 6 2 3 0 , 0 0 1 , 0 3 1 , 0 0 , 3 5 6 0 8 3 . 9 1 6 6 9 , 0 2 7 6 6 . 6 0 , 9 7 7 5 8 . 2 6 0 5 , 9 5 4 2 5 . 9 7 3 5 6 . 3 3 1 3 a t r a k a y g o Y 7 2 0 1 , 0 7 0 , 0 7 1 , 0 9 , 0 5 4 1 8 7 . 3 5 2 4 5 , 7 5 0 6 5 . 4 4 , 2 4 7 2 1 . 8 1 3 8 , 3 5 7 8 6 . 2 4 4 0 3 . 9 7 o g o r p n o u K l 8 2 1 2 , 0 3 0 , 0 4 2 , 0 7 , 6 7 1 6 4 9 . 1 5 2 8 5 , 5 8 0 7 2 . 2 4 , 4 1 0 1 8 . 8 1 4 , 3 3 0 8 0 . 1 6 3 0 9 . 0 0 2 l u d K i g n u n u G 9 2 5 2 , 0 4 1 , 0 9 3 , 0 3 , 3 2 3 4 7 2 . 0 0 9 1 3 , 4 6 9 4 5 . 3 6 , 5 3 8 4 0 . 4 2 1 7 5 , 8 8 7 9 5 . 7 4 3 4 3 4 . 2 9 3 4 a t r a k a r u S 0 3 8 0 , 0 0 1 , 0 8 1 , 0 5 , 0 6 6 4 6 3 . 6 7 4 8 5 , 2 4 2 0 0 . 6 4 , 7 5 3 5 5 . 8 4 9 1 , 3 8 5 5 5 . 4 8 2 3 6 . 1 0 1 n e t a K l 1 3 8 1 , 0 1 1 , 0 9 2 , 0 1 , 9 9 2 8 3 5 . 6 8 2 6 7 , 1 6 8 9 5 . 1 2 , 8 3 2 5 9 . 1 3 9 8 , 1 6 0 5 5 . 3 8 0 1 0 . 5 3 1 i l a o y o B l 2 3 2 2 , 0 7 1 , 0 9 3 , 0 9 , 6 4 2 1 7 3 . 6 8 3 4 3 , 5 5 5 4 1 . 3 6 , 4 4 5 0 1 . 7 6 3 1 , 8 6 0 5 2 . 0 0 1 5 2 5 . 0 2 2 n e g a r S 3 3 1 1 , 0 4 1 , 0 6 2 , 0 6 , 1 9 2 4 0 0 . 2 3 3 7 3 , 4 4 5 6 6 . 7 6 , 5 5 7 2 2 . 7 4 2 9 , 2 5 2 9 8 . 4 8 9 1 4 . 0 6 1 2 n u d a M i 4 3 4 1 , 0 0 2 , 0 4 3 , 0 7 , 3 3 2 7 9 2 . 5 2 3 8 8 , 0 4 6 8 6 . 5 1 , 9 5 3 6 9 . 6 6 7 9 , 6 5 9 4 7 . 1 1 1 5 7 1 . 6 9 1 2 i w a g N 5 3 4 1 , 0 3 1 , 0 7 2 , 0 7 , 9 1 4 5 4 9 . 4 9 2 4 3 , 2 5 4 7 0 . 2 6 , 7 4 5 0 3 . 8 3 8 1 , 1 8 9 7 3 . 0 8 7 1 0 . 9 9 2 n a t e g a M 6 3 9 1 , 0 2 1 , 0 1 2 , 0 1 , 1 2 3 4 3 1 . 7 9 3 1 3 , 2 6 7 3 4 . 6 6 , 7 3 4 4 2 . 8 4 0 4 , 0 7 1 8 6 . 2 2 1 2 6 2 . 4 7 1 2 o g o r o n o P 7 3 5 6 , 0 8 0 , 0 3 7 , 0 3 , 3 7 1 5 7 1 . 5 4 2 3 4 , 8 8 6 9 2 . 6 5 , 1 1 3 0 7 . 0 2 0 8 , 9 8 7 9 9 . 8 7 1 8 3 3 . 9 9 1 2 n a t i c a P 8 3 5 1 , 0 3 1 , 0 8 2 , 0 9 , 1 3 3 4 4 4 . 0 0 2 . 9 1 6 , 4 5 6 7 8 3 , 5 4 3 2 6 . 2 7 3 . 1 0 1 , 4 6 7 7 2 . 4 1 3 . 4 4 5 6 . 0 3 7 . 6 h a g n e T a w a J a m a S . a h 8 9 , 0 = u h a b 0 4 , 1 = u h a b 8 2 , 0 x 5 n a n a t r e p i h a n a t i a y n u p m e m ) g n a r o 5 i r a d i r i d r e t ( a g r a u e k l p a i t a t a r - a t a R . a h 5 5 4 , 0 = u h a b 5 6 , 0 a t a r - a t a r a y g o Y h a r e a d i D . t a r a B a w a J i d a y n a t a r - a t a r n a g n e d
h a n a t s a u a t a r - a t a R a t a R h a m u J l 0 2 9 1 n u h a t t a y k a r n a n a t r e p i h a n a t s a u L s a u L 1 h a r e a D o N p a i t - p a i t t a u b n a n a t r e p i a t a r k u d u d n e P h a r e a d ) u h a b ( k u d u d n e p p a i t 0 2 9 1 . h t m a a d l h a n a T h a w a S h a m u J l 2 m k g n i r e K h a n a T h a w a S h a m u J l u h a b g n i r e K i r a d % u h a B i r a d % u h a B i r a d % u h a B s a u l s a u s a u h a n a t h a n a t h a r e a d n a n a t r e p i n a n a t r e p i 6 0 , 0 9 0 , 0 5 1 , 0 3 , 9 7 5 4 2 5 . 8 2 4 3 2 , 8 3 1 6 7 . 3 2 7 , 1 6 9 8 3 . 8 3 3 6 , 9 5 0 5 1 . 2 6 2 3 2 . 4 0 1 a y a b a r u S . 1 5 0 , 0 1 1 , 0 6 1 , 0 3 , 0 6 6 8 3 5 . 3 1 4 5 9 , 9 2 1 3 6 . 9 0 , 0 7 8 0 9 . 5 4 6 2 , 4 7 9 3 5 . 5 6 2 5 2 . 8 8 o j r a u d S i . 2 7 0 , 0 6 1 , 0 2 2 , 0 5 , 2 6 3 1 6 4 . 6 6 3 6 4 , 0 3 7 4 0 . 5 , 9 6 8 7 1 . 7 5 2 7 , 7 5 5 2 2 . 2 8 6 4 4 . 2 4 1 o t r e k o j o M . 3 8 0 , 0 5 1 , 0 3 2 , 0 0 , 3 3 4 5 9 9 . 6 6 4 5 2 , 3 3 4 8 2 . 5 7 , 6 6 2 3 8 . 0 7 2 8 , 9 6 6 1 1 . 6 0 1 6 8 9 . 1 5 1 g n a b m o J . 4 9 0 , 0 8 1 , 0 8 2 , 0 8 , 4 6 3 7 8 7 . 9 9 2 4 7 , 3 3 4 4 1 . 8 7 , 6 6 4 6 2 . 5 5 2 0 , 2 7 8 0 4 . 3 8 0 0 8 . 5 1 1 k i s e r G . 5 5 0 , 0 1 2 , 0 6 2 , 0 7 , 9 9 2 6 3 8 . 3 8 4 4 0 , 0 2 6 6 5 . 5 9 , 9 7 2 1 0 . 2 0 1 9 0 , 6 5 8 7 5 . 7 2 1 2 7 4 . 7 2 2 n a g n o m a L . 6 7 2 , 0 5 0 , 0 2 3 , 0 7 , 9 9 3 3 3 0 . 7 1 3 8 2 , 5 8 8 3 6 . 5 , 4 1 4 8 7 . 4 1 8 7 , 9 8 2 2 4 . 0 0 1 3 5 8 . 1 1 1 n a s a k e m a P . 7 9 2 , 0 4 0 , 0 3 3 , 0 0 , 4 8 2 7 5 2 . 5 0 6 6 1 , 7 8 3 7 6 . 5 , 2 1 5 8 8 . 5 2 3 1 , 7 6 8 5 5 . 1 0 2 4 5 2 . 0 0 3 p e n e m u S . 8 6 2 , 0 0 1 , 0 6 3 , 0 8 , 4 2 3 5 3 8 . 4 2 4 3 1 , 3 7 5 3 6 . 1 , 6 2 1 1 0 . 1 4 2 8 , 2 8 6 4 6 . 2 5 1 0 2 3 . 4 8 1 n a a k g n a B l . 9 3 2 , 0 7 0 , 0 1 3 , 0 7 , 9 1 3 2 8 6 . 6 9 3 1 0 , 6 7 6 2 6 . 2 , 3 2 2 4 2 . 9 2 9 6 , 9 6 8 6 8 . 1 2 1 6 6 8 . 4 7 1 g n a p m a S . 0 1 3 1 , 0 1 1 , 0 4 2 , 0 6 , 3 8 3 9 3 8 . 9 7 5 1 1 , 4 5 6 6 8 . 5 , 5 4 9 4 2 . 4 6 9 8 , 9 6 5 1 2 . 0 4 1 4 1 0 . 3 1 2 i r i d e K . 1 1 9 1 , 0 8 0 , 0 8 2 , 0 7 , 0 3 2 4 2 6 . 3 8 5 4 6 , 9 6 0 7 9 . 2 , 0 3 0 5 2 . 9 4 2 5 , 5 4 0 2 2 . 2 6 1 6 2 4 . 6 5 3 g n u g a g n u u T l . 2 1 Masalah Agraria di Indonesia 0 1 , 0 3 2 , 0 9 1 , 0 2 1 , 0 1 2 , 0 0 2 , 0 0 2 , 0 6 2 , 0 3 2 , 0 1 1 , 0 6 2 , 0 2 2 , 0 7 1 , 0 5 1 , 0 5 1 , 0 9 0 , 0 8 0 , 0 2 1 , 0 7 0 , 0 7 0 , 0 5 1 , 0 9 0 , 0 1 1 , 0 0 1 , 0 1 1 , 0 4 1 , 0 1 1 , 0 3 1 , 0 5 2 , 0 2 3 , 0 7 2 , 0 5 2 , 0 8 2 , 0 7 2 , 0 5 3 , 0 5 3 , 0 5 3 , 0 6 2 , 0 7 2 , 0 7 3 , 0 8 2 , 0 8 3 , 0 7 , 6 0 3 8 , 3 5 2 8 , 1 4 3 4 , 0 0 4 4 , 5 4 2 7 , 1 8 2 3 , 0 4 2 3 , 2 7 1 1 , 5 3 2 6 , 5 0 2 6 , 3 2 1 4 , 6 7 0 , 7 6 2 9 , 5 6 2 9 6 2 . 1 9 3 1 6 2 . 7 5 4 3 0 9 . 9 9 2 7 9 2 . 0 4 7 5 8 4 . 5 0 9 3 1 0 . 8 2 2 2 5 7 . 1 4 2 1 8 7 . 5 9 2 6 8 6 . 9 2 3 0 6 4 . 4 7 6 0 2 1 . 5 2 2 9 9 5 . 9 6 2 7 3 0 . 5 5 9 . 9 8 8 5 . 7 1 8 . 4 3 2 7 , 0 4 9 1 , 2 7 4 5 , 9 6 3 8 , 9 4 4 2 , 4 7 5 4 , 4 7 9 4 , 7 5 1 5 , 4 7 7 2 , 7 6 7 2 , 9 5 5 0 , 0 7 3 1 , 0 6 8 4 . 1 6 5 4 , 4 5 3 5 5 . 0 5 6 1 . 5 9 1 5 . 6 7 8 1 . 3 0 3 8 . 5 7 8 7 . 5 3 7 9 . 7 6 6 7 . 7 0 7 5 . 6 7 4 7 . 2 0 2 6 . 8 6 9 6 . 9 4 5 2 . 2 2 4 8 , 9 5 , 7 2 , 0 3 , 0 5 , 5 2 , 5 2 , 2 4 , 5 2 , 2 3 , 0 4 , 9 2 , 9 3 8 3 5 4 5 2 0 . 9 5 6 0 5 . 0 4 6 5 7 . 4 2 9 1 4 . 3 3 6 8 4 . 4 6 6 1 7 . 5 1 9 6 4 . 5 3 2 0 6 . 6 2 7 4 2 . 7 3 4 0 6 . 0 7 5 6 0 . 5 2 5 7 5 . 9 3 4 7 5 . 6 6 0 . 1 8 9 5 . 7 9 3 . 4 0 4 , 5 5 7 3 , 7 5 6 7 , 5 6 3 0 , 0 7 4 1 , 8 4 3 9 , 3 5 6 8 , 8 5 5 1 , 3 4 5 8 , 7 5 1 5 , 7 3 1 6 , 2 3 7 9 , 9 1 0 7 , 2 5 0 1 . 2 5 8 7 5 . 9 9 1 7 6 . 5 4 1 5 7 2 . 1 8 6 0 6 . 6 6 6 1 3 . 0 5 2 3 0 5 . 1 6 2 4 4 . 3 8 8 6 1 . 4 0 1 7 1 8 . 3 1 1 1 5 3 . 3 7 1 5 8 6 . 3 0 8 1 7 2 . 9 9 8 2 8 . 8 6 7 . 2 0 4 4 . 4 5 6 . 9 4 4 7 . 9 7 1 0 2 9 . 3 5 2 2 5 6 . 3 2 1 4 1 1 . 5 9 7 1 9 . 9 1 5 0 5 0 . 4 1 1 9 4 7 . 1 4 1 1 8 8 . 1 4 2 7 4 7 . 6 9 1 5 4 1 . 2 6 4 7 7 6 . 6 5 2 3 7 9 . 6 9 4 0 9 4 . 3 5 2 . 5 6 1 1 . 9 2 5 . 8 1 k u j n a g N . 3 1 r a t i l B . 4 1 n a u r u s a P . 5 1 l i g n a B . 6 1 g n a a M l . 7 1 o g g n i l o b o r P . 8 1 n a a s k a r K . 9 1 g n a j a m u L . 0 2 o s o w o d n o B . 1 2 r e b m e J . 2 2 o d n o b u t i S . 3 2 g n a w u y n a B . 4 2 r u m T a w a J i a r u d a M / a w a J 369 n a i n a t r e p h a n a t i a y n u p m e m ) g n a r o 5 i r a d i r i d r e t ( a g r a u l e k a t a r - a t a R . ) 0 2 9 1 n u h a t ( a m a l n a i g a b m e p t u r u n e m h a r e a D 1 a h 0 3 1 , = u h a b 5 8 1 , = u h a b 7 3 0 , x 5
Mochammad Tauchid Dengan perhitungan tambahnya penduduk ditaksir tiap- tiap tahun 1,5% maka angka-angka di muka pada tahun 1946 sudah berubah menjadi: Daerah 1. Jawa 2. Sumatera 3. Kalimantan 4. Sulawesi, Luas daerah (ha) - - - - Jumlah Penduduk 51.730.000 10.238.000 2.689.000 10.647.000 Rata-rata tiap km2 391 21 5 14 Maluku dan Sunda Kecil Seluruh Indonesia
75.301.000 40 Rata-rata kepadatan penduduk dari tiap-tiap kepulauan itu masing-masing berbeda-beda kepadatan satu daerah dengan daerah lainnya yang sangat besar juga perbedaannya, diantaranya di Jawa sendiri, rata-rata tiap-tiap km2 345 orang pada tahun 1930, 361 orang pada tahun 1939 dan 391 orang pada tahun 1946 terdiri dari: 1. 2. 3. Daerah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Luas dalam ha 46.876.700 37.375.100 47.922.300 Jumlah 14.132.0s00 18.928.000 18.670.000 Penduduk Rata-rata tiap km2 301 506 389 Kepadatan Penduduk di berbagai daerah di seluruh Jawa dan Madura tahun 1950* No Karesidenan Banten 1 Jakarta 2 Bogor 3 Priyangan 4 Cirebon 5 Penduduk 1.574.704 3.519.612 2.949.983 469 2.759.425*) Luas Tanah Km2 8.045 8.086,14 11.133,70 13.766,25 5.715,- Rata-rata jiwa tiap Km2 195,6 435,2 251,4 331,4 482,2 Luas tanah diambil dari Volkstelling 1930 (Dept. v. Landbouw, Nijwerheid en Handel). Jumlah penduduk diambil dari statistik dalam negeri 1950, kecuali yang ditandai dengan *) dikutip dari Volkstelling 1930 dengan dasar tiap tahun tambah 1,5%. 370
Masalah Agraria di Indonesia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pati Semarang Kedu Pekalongan Banyumas Yogyakarta Surakarta Madiun Malang Kediri Bojonegoro Surabaya Besuki Madura ) 2.514.724*) 2.083.635 3.381.860*) 2.869.420 2.308.045 2.874.811 3.419.966 2.316.869 2.440.153 2.871.168 1.647.275 2.189.618 3.135.814 1.878.309 6.058,55 5.414,84 5.445,70 5.635,98 5.612,10 3.172,32 4.227,4 6.081,96 8.838,96 7.042,35 5.926,71 4.424,18 10.136,94 5.471,40 415,7 384,8 621,1 509,1 411,2 817,2 809,6 381,2 275,5 407,7 276,5 490,4 309,3 343,3 Jumlah 51.177.850 130.834,43 391,2 Tambahnya luas tanah pertanian rakyat dibandingkan dengan tambahan penduduk antara tahun 1931-1940: luas sawah bertambah 2,9%, tanah kering tambah 4%. Sedang jum- lah penduduk selama waktu itu tambah 14%, dan jumlah pemi- lik tanah bertambah 22%. Rata-rata perluasan tanah pertanian rakyat (sawah dan tanah kering) selama tahun 1931-1940 tiap-tiap tahun tambah 0,36%, sedang banyaknya penduduk bertambah rata-rata 1,4%. Tambahan penduduk akan berjalan terus, sedang per- baikan kesehatan dan penghidupan rakyat akan mengurangi kematian dan meninggikan prosentasenya kenaikan. Sebalik- nya tanah pertanian rakyat tidak lagi akan dapat bertambah. Angka-angka di muka itu menunjukkan bagaimana per- bedaan yang besar kepadatan penduduk di antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka-angka lainnya menunjukkan lagi bagaimana per- bedaan kepadatan penduduk di antara tempat-tempat dalam tiap-tiap daerah di Jawa. 371
Mochammad Tauchid Menurut angka-angka yang didapat dari pencatatan jiwa pada tahun 1930, beberapa tempat menunjukkan catatan: Dataran tinggi Bandung ... 71,10 orang tiap km2 Dataran Cirebon dan Pekalongan Utara ... 656,9 orang tiap km2 Di beberapa desa lainnya kepadatan penduduk lebih dari 1.000 orang tiap-tiap km2 di antaranya: Distrik Plumbon (Cirebon) ... 1074,8 orang tiap km2. Bandung (luar kota praja) ... 1126,4 orang tiap km2 . Andiwerna (Tegal) ... 1637,9 orang tiap km2. Perbedaan kepadatan penduduk antara tanah Jawa dengan kepulauan lainnya karena pemisahan oleh laut tidak gampang meratakannya. Juga karena akibat politik penjajahan di masa yang lampau, karena pengaruh modal Belanda yang menghambat sistem dan politik monopoli Kompeni, meye- babkan beberapa daerah terpencil dan tergencet. Beberapa daerah dan kepulauan di Indonesia yang tadinya erat berhu- bungan, diceraikan dan dipisah-pisahkan satu dengan lainnya. Salah satu sebab yang terpenting, jarangnya penduduk di beberapa daerah selain Jawa, ialah perbuatan Kompeni yang menghancurkan daerah-daerah yang semestinya besar per- kembangan dan tambahnya penduduk seperti Banda, Makas- sar, dan lain-lainnya. Daerah-daerah itu dihancurkan dan diisolasikan. Juga karena perampasan dan penculikan penduduk di daerah luar Jawa untuk diperdagangkan sebagai budak belian, menjadi sebab jarangnya penduduk di daerah-daerah itu. 372
Masalah Agraria di Indonesia Tanah Jawa selama penjajahan terdesak keadaannya berubah menjadi daerah pengambilan hasil bumi bahan ekspor dengan cara paksa, yang mempengaruhi perubahan keseimbangan kepadatan penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya. Meningkatnya pertambahan penduduk di Jawa ditambah lagi dengan pendatangan budak-budak belian dan emigrasi untuk keperluan perusahaan Belanda di Jawa. Kepincangan karena tidak meratanya penyebaran pen- duduk di seluruh Indonesia serta pengaruh politik ekonomi kolonial, menimbulkan perbedaan besar kecilnya milik tanah di antara petani di berbagai tempat di seluruh Jawa, seperti ternyata dalam daftar di muka. Dengan angka-angka dapat digambarkan beberapa ke- adaan, besar kecilnya perusahaan pertanian rakyat di Jawa sebagai berikut: Rata-rata milik tanah rakyat di Jawa kurang dari ½ ha. Di beberapa karesidenan bahkan hanya 1/3 ha dan di beberapa daerah lainnya lagi rata-rata 0,8 ha. Menurut laporan kemakmuran (Welvaartsrapport) tahun 1913, 72% petani di Jawa tanahnya kurang dari 1 bahu (0,7 ha) memiliki tanah seluas 36% dari luas tanah pertanian seluruhnya. Orang yang mempunyai tanah lebih dari 9 bahu (6,3 ha) kurang dari 1% dari jumlah petani, memiliki 7,6% dari luasnya tanah pertanian semuanya. Di antara mereka itu ada 1.200 orang yang tanahnya lebih dari 25 bahu (17,5 ha). Jumlah itu pada tahun 1925 naik menjadi 3.787 orang. Perkembangan pemusatan (concentratie) tanah itu sangat berbeda-beda antara daerah-daerah di seluruh Jawa. Pemusatan ini terutama terjadi di daerah Priangan, daerah 373
Mochammad Tauchid yang tidak terdapat tanah komunal. Di sini terdapat banyak milik tanah yang 'luas', yang pemiliknya tidak tinggal di desa tempat tanahnya. Di antara 570 orang petani besar, terdapat 304 orang yang tidak tinggal di desa tempat tanah itu, yang memiliki tanah di luar desanya sejumlah 3.200 bahu. Tanah- tanah itu dalam persil-persil kecil disewakan atau diparokan kepada orang-orang yang merupakan pemerasan secara lintah darat. Di samping pemilik-pemilik tanah besar itu terdapat orang-orang sedesanya yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Di daerah Purbalingga (Banyumas) terdapat perban- dingan antara 36.783 petani pemilik tanah, di samping 103.703 orang yang tidak mempunyai tanah. Di daerah Brebes separo jumlahnya petani tidak mem- punyai tanah. Di daerah Malang Utara perbandingan keadaan tahun 1914 dengan 1924 sebagai berikut: Lebih dari separo petani di sana mengusahakan peng- hidupan lain sebagai buruh di onderneming di samping usaha pertaniannya. Petani kecil ini makin lama makin menjadi besar jumlahnya dari 511 orang dalam tahun 1914 menjadi 530 orang dalam tahun 1924. Orang tani yang mempunyai tanah antara 1 sampai 6 bahu berkurang dari 466 menjadi 450, sedang orang tani yang tanahnya lebih dari 6 bahu tetap saja jumlanya yaitu 9 orang. Perubahan perbandingan milik tanah di desa daerah Pekalongan antara 1 - 1,6 bahu. Pada tahun 1928 menjadi rata- rata 0,8 bahu. Dulu di sana dilarang seseorang mempunyai tanah pe- karangan lebih dari satu tempat, kemudian banyak orang yang 374
Masalah Agraria di Indonesia mempunyai pekarangan lebih dari satu tempat. Banyak di antaranya orang yang tinggalnya tidak di desa itu yang dulu dilarang. Karena perubahan milik tanah di daerah itu sewa tanah menjadi naik. Maka upah tenaga menjadi turun (pengaruh im- bangan penawaran dan permintaan). Kalau pada tahun 1868 orang menuai padi upahnya (bawonnya) 1/3, serendah- rendahnya 1/5 dari pendapatan, pada tahun 1928 bawon itu antara 1/5 sampai 1/6, terkadang 1/7 sampai 1/8 dan terka- dang lebih rendah lagi. Sekarang sampai 1/15-1/20. Menurut laporan Dr. J. W. Meyer Ranneft 'Onderzoek naar de belastingdruk op Jaca' pada tahun 1925, nampak tanda pemusatan (bezits concentratie) tanah di beberapa daerah, demikian diterangkan, bahwa 1.209 orang pemilik tanah lebih dari 25 bahu di Jawa pada tahun 1905 naik menjadi 3.387 orang pada tahun 1925. Di daerah Priangan pemusatan tanah ini lebih naik jumlahnya, sebagaimana disaksikan oleh Mr. C.T. van Deventer, pemilikan tanah besar dekat kota Kara- wang bertambah naik, dengan angka-angka 556 menjadi 1.226 orang. Milik tanah 6 bahu yang umumnya sudah dianggap besar, di Priangan sejumlah 5,79% dari orang semua, memiliki tanah 31,76% dari jumlah tanah. Di samping itu 57,67% dari pemilik tanah masing-masing kurang dari 2 bahu dengan me- miliki tanah 15,24% dari luas semua tanah. c. Macam-macam kualitas tanah untuk kepentingan pertanian Tanah Indonesia yang seluas itu tidaklah seluruhnya baik untuk pertanian. Tidak sama pula kualitasnya. Di beberapa daerah menurut penelitian para ahli hanya sedikit sekali yang 375
Mochammad Tauchid dapat dipergunakan untuk kepentingan pertanian. Jika hanya melihat luasnya tanah dibandingkan dengan banyaknya penduduk, diperhitungkan tiap-tiap orang rata- ratanya mendapat bagian tanah, seolah-olah akan dapat mem- beri penghidupan untuk selama-lamanya. Dugaan semacam ini akan mempengaruhi tidak adanya usaha perbaikan perta- nian, serta penjagaan dan pemeliharaan tanah. Pengetahuan akan keadaan tanah Indonesia sangat perlu untuk menentukan peraturan dan pembagian tanah bagi usaha kemakmuran rakyat kita agar tidak dengan gampang kita berkata bahwa kita hidup di tanah yang subur dan makmur dengan tiada usaha perbaikan dan pemeliharaan. Balai Penyelidikan tanah dan Balai Perancang Tata Bumi, dalam hal ini menjadi sumber pengetahuan tentang macam- macam dan jenis tanah di seluruh Indonesia. Tiap-tiap orang yang akan membuat rencana kemakmuran dengan menjadikan tanah sebagai sumbernya tidak bisa meninggalkan pengeta- huan ini. Begitu pula petani wajib mengetahui dan mempela- jari keadaan dan watak tanahnya. V. Syarat-syarat dan Dasar Pembaharuan Dengan mengetahui keadaan negara kita di beberapa daerah di seluruh Indonesia ini dengan tinjauan dari segala segi yang bersangkutan, kita melangkah ke arah perubahan hukum dan pemakaian tanah. Yang menjadi pokok terutama maksud pembaharuan hukum tanah itu ialah untuk dapatnya memberi tanah kepada petani, cukup menjadi sumber penghidupannya, bagi jaminan hidup sekeluarganya, dan di samping itu dapat memberikan makan untuk masyarakat. 376
Masalah Agraria di Indonesia Yang menjadi soal yaitu bagaimana petani mendapat tanah yang cukup luas untuk keperluan usaha pertanian dan di samping itu usaha memperbaiki tingkat pertanian dan cara untuk menambah produksi dari tiap jengkal tanahnya serta kesanggupan dan kemampuan petani sendiri untuk menguasai produksi untuk sekeluarganya dan untuk masyarakat. Perubahan hukum tanah harus berarti perubahan luas tanah bagi tiap-tiap petani hingga dengan disertai pembaha- ruan cara produksi dan organisasi produksi selanjutnya, tiap- tiap petani mendapat penghidupan yang baik. Perluasan tanah, dengan tiada perubahan cara-cara produksi, tidaklah akan besar manfaatnya. Dengan ketetapan minimum dan maksimum tanah yang boleh dimiliki dan diusahakan, dengan mengetahui jumlah penduduk di masing-masing daerah, kita dapat menentukan cara mengatur pemakaian tanah yang baru di seluruh Indo- nesia. Perubahan-perubahan dalam hukum dan pemakaian tanah dijalankan: 1 . Tanah-tanah partikelir yang sekarang masih ada dikem- balikan kepada pemerintah untuk dijadikan tanah pertanian rakyat. Tanah itu diberikan dengan hak milik kepada orang yang sekarang sudah mengerjakannya mengingat pemba- gian dan pembatasan luas hak milik (maksimum dan mini- mum) bagi masing-masing petani. Pengambilan kembali tanah-tanah partikelir ini sudah men- jadi pendirian sejak pemerintahan Hindia Belanda juga, pertama kali dengan pengembalian tanah partikelir Blubur 1810 dan berturut-turut dengan pengambilan tanah parti- kelir Indramayu dan lain-lain. Jadi hal ini kita hanya mene- 377
Mochammad Tauchid ruskan apa yang sudah berjalan. 2. Tanah desa perdikan sebagai tanah milik dengan hak-hak feodal dihapuskan. Desa semacam itu dijadikan desa oto- nom biasa. Yang kecil digabungkan dengan desa lain menja- di desa otonom. Tanah-tanah kepala desa perdikan diberikan kepadanya dengan hak milik tidak dengan hak-hak feodal. Luas tanah miliknya dibatasi dengan maksimum yang ditentukan. Pengurangan tanah itu dengan diberikan penggantian keru- gian semestinya dan dijalankan berangsur-angsur melalui peraturan peralihan. 3. Tanah-tanah semacam itu lainnya yang dengan hak-hak feodal (ongko-ongko, awatarang, bengkok) yang terdapat di beberapa daerah dihapuskan. Tanah itu dijadikan tanah kas desa atau dibagikan kepada rakyat untuk tanah perta- nian. Lurah desa atau Pamong desa lainnya diberi pengha- silan dengan nafkah yang tetap, sesuai dengan kedudukan dan kewajibannya. Berhubung dengan itu maka segala macam beban rakyat yang dikenakan karena hak-hak feodal dihapuskan. Rakyat hanya dikenakan satu macam beban pajak yang progresif. Penghapusan bengkok bagi lurah dan pamong desa lainnya dijalankan dengan mengganti nafkah tertentu dan teratur. 4. Hak eigendom dan opstal untuk perusahaan pertanian me- nurut hukum Barat untuk orang asing dihapuskan. Kalau pemiliknya warga negara, tanahnya jadi hak milik biasa, dengan batasan maksimum. Kalau pemiliknya bukan warga negara, buat sementara waktu dapat diberi kesempatan menyewa umpama paling lama 5 tahun untuk diusahakan sendiri dengan batas luas yang tertentu. 378
Masalah Agraria di Indonesia 5 . Tanah-tanah erfpacht Klein land en tuinbouw dihapuskan. Kalau pemiliknya warga negara, tanah itu diberikan dengan hak milik untuk diusahakan sendiri dengan tidak boleh mele- wati maksimum yang ditentukan. Kelebihannya diambil pemerintah dan diberikan kepada rakyat. Kalau pemiliknya bukan warga negara, sebagai waktu pera- lihan dapat diberi kesempatan menyewa tanah itu untuk diusahakan sendiri dengan pembatasan maksimum luas dengan waktu yang ditentukan seperti di atas. 6. Tanah-tanah erfpacht yang diusahakan tidak menurut kontraknya (di Jawa banyak tanah-tanah erfpacht yang dita- nami padi atau tanaman rakyat lainnya) diambil dan dija- dikan tanah pertanian rakyat. Tanah itu dibagikan kepada rakyat dengan hak milik, terutama kepada yang sekarang mengerjakannya. Kalaupun pemiliknya warga negara, dibe- ri tanah untuk diusahakan sendiri dengan batas-batas mak- simum yang ditentukan. 7 . Hak erfpacht dan konsesi tidak diperpanjang lagi. Paling lama sepanjang kontraknya itu. Tanah erfpacht yang sudah habis kontraknya kembali kepada negara untuk dijadikan tanah pertanian rakyat. Dengan pimpinan teknik dari peme- rintah terus diusahakan sebagai perkebunan rakyat dengan pabrik-pabrik dan instalasi sebagai milik koperasi. Perke- bunan itu dapat juga diusahakan oleh pemerintah menjadi perkebunan negara untuk kepentingan usaha-usaha yang harus diusahakan oleh negara. 8. Tanah-tanah erfpacht dan konsesi yang sampai sekarang belum dibuka atau belum dijadikan tanah pertanian rakyat diambil pemerintah dengan perhitungan dengan pemegang haknya. Tanah itu dibagikan kepada rakyat untuk perta- 379
Mochammad Tauchid niannya. 9. Tanah-tanah erfpacht dan konsesi yang sekedar dikerjakan rakyat sejak zaman Jepang dan revolusi terus menjadi hak rakyat. Bila mengingat kepentingan ekonomi kita di waktu yang akan datang, tanah itu tidak dapat dilepaskan untuk keperluan perkebunan sesuatu tanaman yang sangat penting, orangnya diberi ganti tanah lainnya. 10.Akhirnya nanti semua tanah erfpacht dan konsesi menjadi tanah pertanian rakyat atau sebagian dalam eksploitasi negara. Mengingat persiapan yang harus dikerjakan di segala lapangan untuk melaksanakan semua itu, perubahan ini dija- lankan tidak sekaligus sesuai dengan persiapan yang ada, dengan ketentuan bahwa tanah erfpacht dan konsesi itu hanya boleh diteruskan sepanjang maksimum lama kontraknya, arti- nya harus sudah siap ada waktu erfpacht habis. Kalau disebut 'pertanian rakyat' harus diartikan tidak saja pertanian untuk bahan makanan, tetapi juga pertanian bahan- bahan perdagangan (ekspor), dengan perhitungan yang sek- sama untuk pertama kali mencukupi keperluan bahan ma- kanan seluruh penduduk. Untuk melaksanakan itu semua, sebagai telah diperingat- kan berulang di muka, harus disusun rancangan yang lengkap dengan persiapan yang cukup, kesediaan untuk menjalankan itu di kalangan rakyat dan kalangan pemerintah. Organisasi petani, pendidikan keahlian, harus diatur dan diselenggarakan sebaik-baiknya. Tindakan serampangan dalam hal ini akan mengacaukan dan dapat menggagalkan tujuan. Sebaliknya keragu-raguan dan ketidaksanggupan melangkah memulai pekerjaan yang 380
Masalah Agraria di Indonesia besar dan berat akan menjadi penghalang segala usaha, cita- cita, dan tujuan. Untuk menentukan dan memberikan tanah cukup kepada petani yang menjadi soal terutama ialah masalah penduduk dan luas tanah di Jawa, sebagai soal yang meminta pemecahan dengan seksama, sedang di luar Jawa mempunyai masalah sebaliknya yaitu masalah kekurangan orang. Sudah terang bahwa pertanian yang ada sekarang di Jawa ditambah dengan tanah-tanah bekas perkebunan seperti di- uraikan di muka itu masih belum lagi cukup untuk pertanian rakyat. Pada umumnya itu tidaklah dapat diharapkan akan mendapat tambahan tanah pertanian rakyat di Jawa dari luas yang ada sekarang, sekalipun dapat, tidak seberapa, tidak mengimbangi tambahnya penduduk di Jawa. Sebagai ternyata maka pemakaian tanah di Jawa sekarang dapat digambarkan sebagai berikut: 1 . Untuk tanah pertanian rakyat (sawah, tanah kering dan perikanan) 7.925.200 ha 2. Untuk onderneming (yang dibuka dan belum) 1.011.500 ha 3. Hutan pemerintah 3.035.100 ha 4. Tanah lain-lainnya (vrij landsdomein, telaga, sungai-sungai, jalan-jalan kota dsb) 1.245.600 ha.*) Dari tanah itu sebagian tentu akan dapat menambah tanah pertanian rakyat. Berapa tanah-tanah itu yang dapat dijadikan tanah pertanian rakyat dapat diselidiki, dari tanah-tanah erfpacht (onderneming) yang belum dikerjakan selama ini, dari hutan yang memang dapat dijadikan tanah pertanian, ) Angka-angka Indisch Verslag 1939 jilid II. 381
Mochammad Tauchid dengan sebaliknya sebagian tanah pertanian yang ada sekarang ditukar dijadikan hutan dari tanah-tanah tersebut. No. 4 yaitu tanah-tanah yang sekarang masih kosong sebagai tanah G.G. yang terdapat di beberapa daerah di Jawa seperti daerah Ban- ten, Besuki, dan daerah lainnya. Dengan pengertian dan pokok pendirian di muka bahwa dalam dasarnya nanti semua tanah menjadi tanah pertanian bagi rakyat, maka dari tanah-tanah yang sekarang belum diker- jakan dapat dijadikan tanah pertanian. Menurut statistik 1950 luas tanah yang diberikan dengan hak-hak eigendom, erfpacht, persewaan, konsesi, dan lain-lain seluruh Indonesia ada 1.654.957 ha. Dari tanah yang seluas itu hanya 743.818 ha saja yang ditanami, lainnya tidak dipergunakan, sebagian beru- pa tanah cadangan. Pada tahun 1938 dari 2.485.104 ha yang diberikan kepada kaum modal hanya 1.170.891 ha yang dita- nami (kurang dari 50%). Buat di Jawa angka-angka itu sebagai berikut: Tahun 1950 tanah yang menjadi 'kepunyaan' kaum modal ada 567.245 ha, yang ditanami 346.909 ha. Tahun 1938 luasnya 1.070.202 ha yang ditanami 597.865 ha (lihat lampiran XIII a, XIII b, XIII c). Perlu dicatat bahwa luas tanah erfpacht atau onderneming di Jawa Barat yang belum dikerjakan itu termasuk tanah-tanah partikelir yang tidak ditanami tanaman bahan ekspor, tetapi ditanami tanaman lainnya yang berarti sudah menjadi tanah pertanian rakyat. Di antara tanah erfpacht yang sudah ditanami itu terdapat banyak yang ditanami tanaman pertanian rakyat tidak sesuai dengan pertaniannya. Tanah yang semacam ini yang diusahakan dengan melanggar undang-undang erfpacht dapat diambil untuk diberikan 382
Masalah Agraria di Indonesia kepada rakyat tetapi tidak berarti menambah luas yang sudah ada. Tanah erfpacht yang sudah habis kontraknya (tidak diperpanjang kontraknya) dapat dijadikan tanah pertanian perkebunan yang dibagikan kepada rakyat dapat juga buat sementara di dalam penyelenggaraan atau pimpinan pemerintah sedang pabriknya menjadi kepunyaan rakyat sebagai koperasi atau kepunyaan pemerinah. Tanah-tanah erfpacht kleinlandbouw yang pemiliknya tidak menjadi warga negara diambil oleh pemerintah dijadikan tanah pertanian. Dari tanah hutan, sudah terang bahwa umumnya tidak dapat lagi menambah tanah pertanian, bahkan di beberapa tempat harus ditambah dengan peninjauan kembali luas dan letak hutan. Jadi kemungkinan tambahan luas tanah pertanian di Jawa hanya bisa didapat dari: a. Tanah partikelir yang sekarang belum diberikan dikerjakan. b. Tanah erfpacht yang sudah habis kontraknya, dapat sebagian diteruskan berupa perkebunan cultures yang diusahakan oleh rakyat. c . Tanah erfpacht yang belum dibuka dan yang belum ditanami. d. Tanah erfpacht yang ditinggalkan pengusahanya. e. Tanah erfpacht yang ditanami tidak menurut perjanjiannya, sebagai pelanggaran undang-undang erfpacht. f. Sebagian tanah erfpacht kleinlandbouw. Dengan ketentuan batas minimum yang harus dimiliki oleh rakyat tani diperkirakan tanah sawah 2 ha atau kalau tanah kering 5 ha (menurut baik buruknya tanah dan macam perusahaannya), dapatlah diperhitungkan masih berapa lagi 383
Mochammad Tauchid tanah pulau Jawa dapat memberi tempat untuk para petani yang mengerjakan tanah di situ. Persoalan terbesar dalam lapangan agraria sekarang ada- lah: a. Bagaimana menghilangkan/ meringankan tekanan yang begitu berat atas masyarakat tani dan di desa di Jawa karena besarnya pengangguran yang tidak kentara disebabkan ka- rena kurangnya tanah. b. Bagaimana mengusahakan supaya tanah yang begitu luas di luar Jawa itu menghasilkan sebanyak-banyaknya yang sekarang ini tidak dapat dikerjakan karena kekurangan penduduk. Pemecahan persoalan ini dapat ditempuh dengan: A. Transmigrasi Dalam hubungannya dengan masalah agraria, maka transmigrasai (pemindahan penduduk antara kepulauan In- donesia) salah satu jalan pemecahan kekurangan tanah bagi petani di Jawa untuk mendapatkan tanah pertanian di daerah lainnya yang luas tanahnya, dan sangat memerlukan tenaga manusia untuk membukanya. Tujuan pokok dari transmigrasi ialah pembukaan kemak- muran di daerah-daerah yang cukup bahan-bahan dan lapangan usaha kemakmuran diantaranya ialah tersedianya tanah yang luas tetapi tidak cukup (tidak ada) tenaga yang mengerjakannya. Bukanlah tujuan transmigrasi hanya sekedar memindahkan orang-orang, sekedar untuk meratakan saja jumlah penduduk dari daerah ke daerah lainnya. Kepindahan penduduk dari Jawa dan daerah-daerah lain- nya yang sudah padat penduduknya ke daerah lainnya yang 384
Masalah Agraria di Indonesia masih jarang menjadi salah satu jawaban atas masalah kemak- muran di Indonesia. Kepadatan penduduk di Jawa sudah sangat mendesak meminta penyelesaian berhubung tidak seimbangnya keper- luan hidup penduduk dengan kemampuan hasil bumi untuk menjamin kepentingan hidup mereka itu. Persediaan tanah buat perluasan pertanian di Jawa sudah tidak ada lagi, untuk keperluan penduduk yang tiap-tiap tahun bertambah sekian besarnya. Pembukaan tanah pertanian baru sudah sangat sedikit kemungkinannya, bahkan sudah sejak beberapa waktu lamanya, tambahan tanah pertanian di Jawa tertutup. Selama waktu-waktu yang akhir, tambahan luas ta- nah pertanian hanya paling banyak 1/3 dari keperluan tanah untuk tambahan jumlah penduduk (yang memerlukan tanah). Menurut perhitungan pada tahun 1937, tanah Jawa hanya memungkinkan tambahan luas tanah 300.000 ha lagi untuk pertanian yang berarti hanya dapat menyediakan tanah untuk tambahan penduduk selama 5 tahun saja. Usaha mengintensifkan pertanian di Jawa sudah dijalan- kan. Pada tahun 1900 tanah pertanian di Jawa diusahakan (geoceupeerd) 105% dari luas tanah. Tahun 1926 diusahakan 131% dan tahun 1936 diusahakan 142% dari luas tanah perta- nian. Menurut perhitungan orang ahli, dengan perbaikan pengairan serta pemupukan dan peralatan yang baik, tanah pertanian di Jawa dapat diusahakan (geoccupeerd) sampai 135% dari luas tanah. Sedang tambahnya produksi masih dapat diusahakan dengan macam-macam perbaikan tetapi walaupun begitu tidaklah dapat sejalan dengan tambahnya penduduk. Tambahnya penduduk berarti makin bertambahnya orang yang tidak mempunyai tanah. Sedangkan harapan dan 385
Mochammad Tauchid kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber kehidupan lainnya dari kerajinan dan perusahaan yang timbul di Jawa bagi orang-orang yang tidak lagi mempunyai tanah masih sangat sedikit. Penduduk di Jawa tiap tahun bertambah antara 500.000 sampai 600.000 orang. Menurut perhitungan sensus pendu- duk tahun 1930 di antara seluruh penduduk itu ada 30-35% yang mampu bekerja (orang dewasa yang kuat bekerja). Jadi kalau tiap-tiap tahun bertambah 500.000-600.000 orang berarti tiap tahun bertambah 175.000 orang yang harus mendapat pekerjaan (penghidupan). Menurut perhitungan, tambahan kesempatan (lapangan) bekerja pada kerajinan dan perusahaan dengan kemajuan perusahaan dan perindustrian seperti yang sudah-sudah, hanya untuk 15.000-20.000 orang saja, yang berarti 10% saja dari tenaga kerja baru yang harus mendapat pekerjaan untuk hidupnya. Pada tahun 1938 Kantor Pusat Statistik membuat perhi- tungan sebagai berikut: Kalau tambahan penduduk tiap-tiap tahun 1,5% dan tidak ada pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah lainnya, maka pada tahun 2000 penduduk di Jawa sudah menjadi 116.000.000 orang, atau 879 orang penduduk tiap-tiap km2 tanah pertanian. Kalau tiap-tiap tahun penduduk di Jawa dipindahkan 80.000 keluarga terdiri dari: Ibu, bapak dan seo- rang anak yang umurnya masing-masing antara 15, 20, dan di bawah 5 tahun, penduduk di Jawa pada tahun 2000 akan men- jadi 74.000.000., kalau dipindahkan tiap-tiap tahun 120.000 keluarga, pada tahun 2000 pulau Jawa berpenduduk 57.000.000. Kolonisasi pertanian sudah sejak tahun 1902 dirancang- 386
Masalah Agraria di Indonesia kan oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijalankan tahun 1905. Pada mulanya dicoba pemindahan ke Sumatera Selatan, Gedungtataan dan Kotaagung yang dapat dikatakan berhasil. Sampai pada tahun 1928 kira-kira sudah ada 24.000 jiwa yang dipindahkan, dengan biaya 5.000.000 rupiah, yaitu 3.500.000 rupiah untuk keperluan biaya kolonisasi sesung- guhnya, yang 1.500.000 rupiah buat irigasi. Jadi menurut perhitungan sebagai permulaan tiap-tiap jiwa biayanya 200 rupiah atau tiap-tiap keluarga kira-kira 800 rupiah. Biaya ini dianggap terlalu tinggi, dan terlalu mahal buat pemerintah. Karena itu maka pada waktu akhir tahun 1929, yaitu pada waktu krisis ekonomi, pekerjaan ini dianggap tidak mungkin diteruskan. Sesudah itu dicarikan akal, yaitu dengan cara menyerah- kan (menitipkan) orang-orang yang baru datang kepada orang-orang yang sudah lama, yang pada waktu panen sangat memerlukan tenaga. Orang-orang baru ini dapat diterima oleh keluarga lama dengan mendapat makan dan tempat tinggal serta upah kerja membantu panen. Di samping itu mereka dapat memulai membuka hutan untuk tanah pertaniannya. Pada tahun 1932 cara semacam ini dijalankan. Pada tahun itu dikirimkan 7.000 orang ke Lampung dari Jawa. Untuk 7.000 orang itu pemerintah mengeluarkan biaya 49.000 ru- piah, diantaranya yang 26.000 untuk biaya kereta api, yang berarti uangnya masuk kas pemerintah kembali. Jadi biaya yang sebenarnya hanya 22.000 rupiah atau 3 rupiah tiap- tiap orang. Selanjutnya pemindahan penduduk secara ini dijalankan. Pada tahun 1938 dipindahkan 33.000, tahun 1939 dipindah- 387
Mochammad Tauchid kan 45.000 orang, tahun 1940 dipindahkan 52.000 orang. Menurut perhitungan, dengan cara semacam itu paling banyak tiap-tiap tahun hanya dapat dipindahkan 100.000 orang. Bagaimana rancangan pemerintah Republik Indonesia mengenai transmigrasi? Di bawah ini dikutipkan jawatan Pe- merintah Wilopo atas pemandangan umum parlemen menge- nai program Kabinet Wilopo sebagaimana berikut: "Sebagaimana dikemukakan di dalam keterangannya, ma- ka pemerintah melihat soal ini terutama dalam hubungan- nya dengan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam lapangan kemakmuran dan keamanan. Baik transmigrasi umum maupun transmigrasi yang dise- lenggarakan oleh B.R.N. (Biro Rekonstruksi Nasional) dan CTN (Corps Tjadangan Nasional) tidak dapat dilepaskan hubungannya dari usaha pembangunan dan penyebaran tenaga produksi secara merata di seluruh Indonesia serta tidak dapat pula ditinjau tersendiri, terlepas dari soal pengu- rangan penduduk dari daerah-daerah yang terlampau padat. Tujuan transmigrasi ialah mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan mengusahakan pemin- dahan penduduk dari satu daerah (tempat) ke daerah (tem- pat) lainnya, yang ditujukan ke arah pembangunan pereko- nomian dalam segala lapangan. Dalam melaksanakana usaha itu maka sesuai dengan asas dan tujuannya pertama-tama dipertimbangkan daerah- daerah mana yang memberikan kemungkinan-kemung- kinan yang paling baik untuk itu dan kemudian disusunlah suatu rencana dan selanjutnya diusahakan persiapan-per- siapan seperlunya. Rencana tersebut merupakan pemindahan penduduk dari Jawa baik ke daerah-daerah di luar maupun di Jawa sendiri. Menurut sifatnya hal ini dapat dibagi lagi dalam: 1 . 2 . 3 . transmigrasi umum; transmigrasi keluarga; transmigrasi istimewa; 388
Masalah Agraria di Indonesia 4 . Yang dimaksud dengan transmigrasi umum ialah pemin- dahan penduduk dalam arti yang seluas-luasnya. Pemindahan yang direncanakan untuk tahun 1952 meru- pakan permulaan dari rencana untuk pemindahan 500.000 jiwa dalam waktu 5 tahun (5-jaren plan). Dalam tahun permulaan ialah tahun 1952 akan dipin- dahkan 1.000 keluarga ke berbagai tempat yang telah diten- tukan dan dipersiapkan lebih dulu. Rombongan pertama ini dimaksudkan pula mengerjakan persiapan-persiapan bagi pengiriman-pengiriman selanjutnya, sehingga dalam ta- hun-tahun berikutnya pemindahan dapat dilakukan lebih lancar lagi dan dalam jumlah yang lebih besar pula. Daerah-daerah yang direncanakan itu ialah: 1 . Daerah propinsi Sumatera Selatan, perinciannya: 7.000 ha. 7.000 ha. 27.000 ha. 50.000 ha. 2.500 ha. 13.000 ha. 110.000 ha. 216.500 ha. transmigrasi lokal; Daerah Wai Seputih Daerah Wai Seputuh Daerah Rumbia Daerah Sekampung Daerah Lubuklinggau Daerah Belitung Daerah Kungku Jumlah 2. Daerah Sulawesi Selatan, terbagi atas: a. Palopo, b. Mapili, c. Lamasi d. Tamuhu dan e. Kalaena. Jadi jumlah yang direncanakan buat dua daerah tersebut untuk tahun 1952 adalah sejumlah 2 x 500 keluarga = 1.000 keluarga (+ 5.000 jiwa). Daerah-daerah lain yang dapat dijadikan obyek ialah: Jambi: Daerah Tabir Kalimantan: Daerah Serapat Selatan 58.000 ha. 75.000 ha. 389
Mochammad Tauchid Sulawesi: Daerah Malele Daerah Kalaena Jumlah Jumlah semua Mengenai jumlah pengiriman rencana lima tahun itu dapat diterangkan lebih lanjut sebagai berikut: 10.000 keluarga 50.000 jiwa. Tahun ke-1 15.000 keluarga 75.000 jiwa. Tahun ke-2 75.000 jiwa. 15.000 keluarga Tahun ke-3 20.000 keluarga 100.000 jiwa. Tahun ke-4 40.000 keluarga 200.000 jiwa. Tahun ke-5 Jumlah 100.000 keluarga 500.000 jiwa. Tiap-tiap kepala keluarga diberi tanah dengan hak milik sebanyak 2 bahu terbagi atas pekarangan dan 175 bahu untuk sawah. Adapun penyelenggaraan dibagi dalam beberapa fase (tingkatan waktu): 1 . 58.000 ha. 60.000 ha. 251.000 ha 467.500 ha. fase persiapan, penyelidikan, peninjauan yang akan dila- kukan dalam tahun 1952 dan 1953. fase pengiriman yang terbagi dalam 5 tahun ini. 2 . Berhasil atau tidaknya plan (rencana) 5 tahun tergantung dari usaha pemindahan dalam tahun-tahun pertama dan titik beratnya terletak pula pada pemilihan tanah yang cu- kup subur dan ada kemungkinannya untuk mendapat pengairan. Dengan transmigrasi keluarga (familie transmigratie) dimak- sudkan pemindahan penduduk yang sudah mempunyai famili di tempat-tempat kolonisasi dahulu. Dalam tahun 1952 direncanakan pemindahan 1.200 kelu- arga ke tempat-tempat kolonisasi lain lagi. Di samping transmigrasi umum dan transmigrasi keluarga, maka Jawatan Transmigrasi mengadakan transmigrasi isti- mewa, yaitu pemindahan penduduk yang diselenggarakan atas permintaan-permintaan biasanya dari pemerintahan daerah atau pamong praja. Maksudnya ialah mengisi tempat-tempat yang masih ko- 390
Masalah Agraria di Indonesia song. Ada kalanya pula permintaan untuk itu datang dari penduduk yang mempunyai kebun karet atau kebun-kebun lain yang membutuhkan pekerja. Untuk tahun 1952 direncanakan pemindahan-pemindahan sebagai berikut: 1 . 500 keluarga dari Jawa ke tempat-tempat kolonisasi lama sebagai tambahan di tempat-tempat yang menjadi ko- song. 2 . dari Jawa ke Lubuksikaping 500 keluarga untuk meme- nuhi permintaan residen Sumatera Barat. 3 . dari Jawa ke P. Tuju. 4 . dari Priangan Timur ke Banten. Dengan ini dimaksud pemindahan penduduk dari Priangan Timur, berhubung dengan gangguan keamanan sejumlah 9.000 keluarga dalam tahun 1952 akan diusahakan pemindahan 5.000 keluarga. 5 . Dari Jawa ke tempat-tempat lain lagi yang akan ditentu- kan kemudian. Yang dimaksud dengan lokal adalah pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah itu juga dan diserahkan sepenuh-penuhnya kepada pemerintah daerah. Untuk usaha itu pemerintah pusat dapat memberi subsidi. Dalam tahun 1952 diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut: a . Pemindahan di dalam daerah Toraja sebanyak 1.500 ke- transmigrasi luarga. b. Pemindahan di daerah Minahasa sebanyak 1.000 kelu- arga. c . Pemindahan orang-orang berasal dari Gorontalo ke daerah kolonisasi Pagayuman sebanyak 500 keluarga. Mengingat betapa pentingnya pemindahan penduduk itu, maka pemerintah sungguh bermaksud dalam batas-batas kemungkinan yang ada padanya untuk melancarkan usa- ha-usaha dengan menghilangkan sesuatu yang telah nyata merupakan rin- tangan bagi kelancaran pekerjaan yang dihadapi oleh ja- yang telah direncanakan itu 391
Mochammad Tauchid watan transmigrasi sampai sekarang ini, di antaranya mengenai keuangan dan kesulitan pengangkutan." Demikianlah keterangan pemerintah, sebagai program yang akan dijalankan. Ternyata bahwa menurut rancangan itu, tidaklah akan dengan segera soal pemindahan penduduk dapat diselesaikan. Kekuatan pemindahan penduduk itu tiap- tiap tahunnya, tidak sesuai dengan tambahnya penduduk itu tiap-tiap tahunnya, tidak sesuai dengan tambahnya penduduk tiap-tiap tahun yang memerlukan tempat dan tanah untuk hidupnya. Entah berapa tahun akan dapat dicapai imbangan kepadatan penduduk dan kemakmuran bagi seluruh Indone- sia, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diperkirakan. Maka seharusnya soal ini dijadikan salah satu acara yang penting bagi pekerjaan dan program pemerintah yang berke- hendak mencapai kemakmuran rakyat. Dalam akan menjalankan transmigrasi ini, ada beberapa soal yang mesti diperingati, diantaranya soal-soal yang akan menghambat dan menyukarkan kelancaran pelaksanaan transmigrasi itu. Kalau dulu perlu adanya propaganda dan penerangan tentang kepindahan ke Lampung dan ke daerah-daerah lain- nya di luar Jawa, sekarang malah menjadi soal, berapakah kesanggupan pemerintah untuk menampung kemauan dan ke- sanggupan rakyat dari beberapa daerah di Jawa untuk dipin- dahkan ke luar daerahnya. Kalau dulu petani berat meninggalkan kampung halaman- nya karena eratnya hubungan antara mereka dengan tanah dan kampung halamannya, sekarang karena keadaannya yang sangat mendesak, tidak lagi menjadi soal. Dengan tidak usah berpropaganda dan penerangan, petani dari beberapa daerah 392
Masalah Agraria di Indonesia di Jawa yang miskin dan sempit tanahnya berduyun-duyun datang ke kantor transmigrasi untuk minta dipindahkan. Kalau dulu orang merasa hina meninggalkan desanya, sekarang sudah tidak lagi terdapat perasaan semacam itu. Kecintaan pada tanahnya yang kecil, yang lama kelamaan dira- sakan tidak dapat lagi menghidupinya, sudah lama dilepaskan. Dirasa-rasakan, tidak perlu lagi mempertahankan tanahnya yang sempit itu, yang hanya sekedar cukup untuk persediaan tempat kuburnya saja. Masalah yang masih perlu mendapat perhatian dan minta segera pemecahan ialah mengenai hak tanah kaum transmig- rasi, berhubung dengan hak-hak tanah menurut adat yang berlaku di daerah itu, yang menghambat kelancaran perkem- bangan usaha transmigrasi, dan di beberapa tempat sudah menimbulkan sengketa yang merugikan. Dalam buku bagian pertama sudah diterangkan tentang hak-hak tanah yang terdapat di daerah Lampung bagi orang- orang kolonisasi, yaitu bahwa mereka orang-orang yang pen- datang di sana dianggap sebagai 'orang asing' yang hanya mempunyai hak usaha atas tanah di situ (lihat buku pertama halaman 119). Ternyata sekarang hal itu menimbulkan beberapa kesu- litan yang perlu mendapat penyelesaian. Dan semuanya itu menguatkan tuntutan akan segera diubahnya dasar-dasar poli- tik dan hukum tanah di Indonesia, sebagai di antaranya diuta- rakan oleh H. Sy dalam majalah Transmigrasi Juli-Agustus 1952, sebagai berikut: "Dalam menghadapi kelancarannya pelaksanaan transmig- rasi perlu segera mendapat penyelesaian dari pemerintah, yaitu mengenai hak tanah dari para transmigrasi karena 393
Mochammad Tauchid sampai sekarang hak tanah bagi transmigranten masih tetap merupakan persoalan yang belum mendapat penyelesaian, karena belum adanya kesatuan hukum agraria yang sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Meskipun dasar dari transmigrasi adalah menuju pembangunan dalam semua sektor perekonomian tidak hanya di kalangan pertanian saja, tetapi pada waktu ini yang pertama diharapi oleh para transmigranten, yaitu untuk mendapatkan sebidang tanah di daerah-daerah transmigrasi itu. Karena orang-orang yang dipindahkan itu pada waktu ini dapat dikatakan 100% berasal dari kaum tani, sedang usaha perindustrian dan kerajinan hanya baru dalam tingkatan usaha samben (sam- pingan) bagi mereka. Di daerah-daerah transmigrasi yaitu daerah kolonisasi lama, persoalan hak tanah masih merupakan soal yang mu- dah menimbulkan perselisihan di beberapa tempat antara penduduk (asli) dan kaum transmigraten. Persoalan menge- nai hak tanah bagi para transmigraten ini perlu lekas dipe- cahkan karena hal-hal lainnya segera pula dapat diselesai- kan karena penyelesaian tersebut. Timbul di sana tuntutan-tuntutan dari pihak marga supaya tanah-tanah transmigrasi dikembalikan atau para trans- migranten dipungut 'sewa bumi' karena mereka dianggap orang menumpang. Timbul perselisihan mengenai hak me- milih dan dipilih, pertikaian dalam hal memungut biaya pasar dan sebagainya perlu segera mendapat penyelesaian dari pemerintah. Keruwetan dan perselisihan itu semua ber- pokok pangkal pula pada stelsel kolonisasi dari zaman Hindia Belanda dulu. Pada waktu yang lampau tanah kolonisasi merupakan da- erah tersendiri, enclaves di tengah-tengah daerah penduduk asli. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan pemerin- tahan sediri, mulai dari Wedana, Asisten Wedana dengan lurah-lurahnya, yang terlepas dari susunan dari hierarchie pemerintahan setempat yang telah ada. Selanjutnya batas-batas pemisah daerah kolonisasi dan daerah penduduk asli (marga), di mana satu sama lain tidak 394
Masalah Agraria di Indonesia diperbolehkan bercampur dalam mengusahakan tanah pertanian, mengakibatkan pula benih-benih pertikaian. Sistem demikian gampang menimbulkan rasa pertentangan dan perbedaan antara golongan penduduk (asli) dan kaum transmigranten yang dianggap sebagai 'orang asing' keada- an demikian sejalan dengan politik kolonial yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di waktu itu. Sebagai akibat dari keadaan stelsel tersebut, maka sesudah rakyat mendapat kesempatan mengeluarkan perasaan dan pikirannya kita lihat masing-masing pihak mengemukakan pendirian ma- sing-masing. Penduduk asli menuntut supaya tanah-tanah daerah transmigrasi dikembalikan kepada marga atau para transmigranten akan dipungut 'sewa bumi' atas tanah yang dikerjakan dan mereka tak punya hak memilih dan dipilih dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya pula daerah-daerah transmigrasi ingin terus merupakan daerah tersendiri dengan keadaan dan susunan pemerintahan tersendiri pula, dengan mengemukakan berbagai alasan. Tuntutan-tuntutan dari kedua belah pihak itu berkisar di sekitar hak mengenai tanah. Keadaan yang berlaku dan sampai sekarang belum mendapat penyelesaian ialah para transmigranten di daerah-daerah kolonisasi lama itu mema- kai tanah berdasarkan hak usaha (gebruikscrecht, hak me- makai). Berdasarkan pula hak memakai itu dengan sendi- rinya berarti para transmigranten tidaklah mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas tanah yang dikerjakan, di anta- ranya mereka tidak diperbolehkan menyewakan, mengga- daikan, apalagi menjual-belikan tanah yang dikuasai mere- ka. Sesuai dengan hukum adat yang ada dalam marga-marga terhadap orang asing memang hanya berlaku hak usaha atas tanah. Dan sebagai lanjutannya pula bagi orang asing tersebut tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menge- nai pamong marga setempat. Berdasarkan ini para tran- smigranten umumnya dianggap sebagai orang asing dalam marga yang bersangkutan, hingga mereka tak punya hak- 395
Mochammad Tauchid hak sebagaimana penduduk (asli). Mengingat keadaan tersebut di atas perlu segera diadakan perubahan-perubahan di lapangan agraria (agrarische her- vorming). Guna menjamin berhasil baik usaha-usaha di- adakan perubahan-perubahan yang akan datang perlu ada- nya kepastian hak tanah. Dari pihak jawatan transmigrasi telah ada peraturan bahwa untuk daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah trans- migrasi -dalam hal ini mengenai daerah Sukandana- tiap- tiap transmigran dalam waktu tiga tahun permulaan dapat hak berusaha (recht van gebruik) dan selanjutnya kalau ternyata tanah itu benar-benar dikerjakan dengan baik, tanah tersebut diubah jadi hak milik (erfelijk individueel bezit) dari transmigran. (Peraturan Jawatan Transmigrasi No. 1/1952, tanggal 15 Maret 1952). Walapun demikian karena belum adanya kesatuan hukum agraria hingga tiap-tiap marga suku mempunyai peraturan, sedang Peraturan Jawatan Transmigrasi tersebut belum da- pat dijalankan buat di semua daerah transmigrasi, karena peraturan itu hanya dapat berlaku kalau tanah untuk daerah- daerah transmigrasi telah disetujui pemakainnya oleh pe- merintah marga/suku di tiap-tiap tempat yang akan dibuka. Kalau suatu daerah transmigrasi misalnya meliputi 10 wilayah marga maka berarti harus diadakan perundingan dengan 10 buah dewan-dewan marga pula guna memin- takan persetujuan lebih dulu. Perundingan itu tidak dapat lancar, karena masing-masing pihak tentu berpendirian akan mempertahankan kepentingannya. Putusan-putusan marga itu pula dapat diubah kalau pada suatu waktu marga memerlukan." Demikian persoalan hak tanah di daerah 'kolonisasi' B. Industrialisasi Industrialisasi bagi Indonesia menjadi keharusan yang tidak dapat dipertangguhkan lama-lama pelaksanaannya. 396
Masalah Agraria di Indonesia Tidak hanya terdorong oleh masalah kepadatan penduduk di lapangan pertanian, tetapi memang soal perindustrian Indo- nesia menjadi masalah yang mesti dilaksanakan. Tergantungnya sebagian atau sebagian besar keperluan Indonesia akan hasil-hasil industri besar untuk menjadi Negara yang modern dari hasil industri luar negeri, akan sela- lu menghambat kemajuan. Sifat agraris Indonesia tidak dapat dipertahankan dalam arti tidak disertainya industri di sampingnya. Sebab negara yang banyak menghasilkan bahan-bahan mentah, bagaima- napun juga besarnya akan terus bergantung hidupnya dari negara lain selama beberapa macam kebutuhan yang penting- penting masih harus didapat dari hasil industri negeri asing. Sebaliknya negara yang hanya bersifat industri semata- mata dengan tiada penghasilan bahan makanan dan bahan- bahan mentah dari negerinya sendiri akan tergantung hidup- nya dari negeri-negeri lain dalam mencukupi keperluannya. Keadaan Indonesia memberi kemungkian dan syarat- syarat yang besar akan jadinya negara agraria yang berindustri besar, hingga akhirnya Indonesia tidak lagi bergantung nasib- nya dari negeri-negeri lain semata-mata. Dalam hubungannya dengan persoalan agraria sebagai pangkal soal dalam buku ini, pengindustrian Indonesia akan berarti insidentil sebagai penampung tenaga-tenaga yang kelebihan dari lapangan pertanian yang merupakan pengang- guran yang tidak kentara. Dengan pengertian bahwa meng- ingat kesediaan daerah-daerah di luar Jawa akan bahan-bahan mentah yang diperlukan bagi hidupnya industri, maka indus- tri-industri itu tidak harus diletakkan di Jawa, maka pemin- dahan penduduk sebagai dikemukakan di atas tadi juga 397
Mochammad Tauchid ditujukan untuk kepentingan industri di luar Jawa. Jadi transmigrasi atau pemindahan penduduk dari Jawa ke luar daerah itu tidak mesti bahwa orang itu hanya terdiri dari orang- orang tani dari Jawa untuk dipindahkan sebagai orang-orang tani juga di luar Jawa. Masalah industrialisasi dan transmigrasi harus dipandang sebagai masalah kemakmuran sebulatnya yang erat berhu- bungan satu dengan lainnya. Berapa tenaga yang harus dipindahkan dari Jawa ke luar, berapa tenaga yang akan dipindahkan dari lapangan pertanian ke lapangan industri di Jawa harus dihubungkan dengan ran- cangan kemakmuran seluruhnya, dengan rancangan moder- nisasi pertanian serta perubahan bentuk perusahaan perta- nian. Rancangan transmigrasi, rancangan industrialisasi, dan pembaharuan cara (modernisasi dan mekanisasi) pertanian menjadi masalah bulat seluruhnya dengan pembagian sektor- nya masing-masing bersama-sama dengan usaha-usaha lain- nya yang bersangkutan. VI. Pembaharuan Bentuk Perusahaan dan Cara-cara Pertanian Seperti telah diutarakan di muka, perubahan hukum ta- nah harus disertai perubahan cara-cara pemakaian tanah itu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan kemakmuran bagi rakyat. Pertanian yang dijalankan seperti sekarang ini, bentuk dan besarnya tiap-tiap perusahaan tanah bagi tani, mengha- silkan yang masih sangat rendah. Perusahaan pertanian yang kecil tidak dapat menjadi usaha yang efisien. Maka dalam pemecahan soal agraria sebulatnya, soal 398
Masalah Agraria di Indonesia perubahan cara-cara produksi, dan bentuk perusahaan perta- nian harus menjadi syarat yang mesti serta mengikuti. Dan dengan cara yang baru itulah kita dapat mengatur dan mem- perhitungkan pembagian tenaga sebaik-baiknya dengan ada- nya rancangan industrialisasi, rancangan transmigrasi, dan sebagainya. Kepadatan penduduk yang sekarang ini tidak dapat dite- mukan berapa sebenarnya yang barus dipindahkan ke lain lapangan dan ke lain daerah, dengan tidak lebih dulu menge- tahui bagaimana pemakaian tenaga dalam lapangan pertanian modern nanti. Semuanya ini bersangkut paut satu dengan lainnya. Di samping usaha besar-besaran pemindahan penduduk dan pengindustrian di Indonesia ini, perlu kita merancang pembaharuan cara dan bentuk pertanian kita. Ir. GJA. Terra dalam karangannya "Het Welvaartspeil in le tropen" dalam majalah Landbouw tahun ke 22/1950 mengu- raikan keadaan pertanian di sini, dibandingkan dengan perta- nian di lain-lain negeri. Tingkat kemakmuran yang (sangat) rendah di tanah- tanah tropika (di daerah hawa panas), diantaranya Indonesia ini disebabkan diantaranya karena tingkat pertaniannya dan cara-cara pertaniannya itu. Rendahnya tingkat kemakmuran di Indonesia ditunjukkan dengan angka-angka pemakaian kalo- ri. Rendahnya pemakaian kalori di tanah-tanah Asia diban- dingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, disebab- kan diantaranya karena tingkat dan cara produksi pertanian di sini. Dengan angka-angka pemakaian kalori, putih telur dan lemak (gajih) serta putih telur dari binatang buat penduduk di 399
Mochammad Tauchid seluruh dunia, menurut angka-angka FAO World Survey 1949 nampak bagaimana rendahnya tingkat kemakmuran rakyat di negeri-negeri Asia dan terutama Indonesia dan tanah Jawa, dibandingkan dengan negeri-negeri lainnya di seluruh dunia (lihat di buku pertama halaman 183/184). Tingkat kemakmuran di tanah tropika, terutama diten- tukan dari hasil pertaniannya. Di daerah tropika yang terlalu padat penduduknya (Jawa dan India) memang berat dalam persoalan kemakmurannya. Tetapi di daerah-daerah tersebut yang sedikit penduduknya pun miskin juga penduduknya (In- donesia di luar Jawa, Malaka, Indo China, Thailand, Birma, Afrika Tengah, Amerika Selatan dan Tengah, Brazil dengan daerah Amazon dan Mexico). Tidak saja karena politik ekono- minya dan padatnya penduduk, tetapi karena faktor-faktor pertanian itu. Di daerah-daerah tropika ini tidak ada industri, masyara- katnya belum ada diferensiasi (pilah-pilahan). Pertaniannya terutama bersifat usaha yang hanya ditujukan untuk mencu- kupi kebutuhan hidup sekeluarga. Rendahnya penghasilan tani kalau dibandingkan dengan hasil pertanian di hawa sedang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena rendahnya tingkat kecerdasan, tidak (belum) adanya diferensiasi penduduk, berakibat kurangnya kemajuan kerajinan dan perdagangan, serta pertaniannya sen- diri, karena segala-galanya tidak menjadi usaha pokok, yang harus diusahakan melulu untuk kemajuannya. Yang juga menjadi soal penting dalam masalah pertanian di Indonesia ialah faktor modal. Dengan faktor inilah perbe- daan terutama terletak, antara pertanian di tanah-tanah tropi- ka, dengan pertanian di hawa sedang. 400
Masalah Agraria di Indonesia Luas Usaha Pertanian Pertanian rakyat di tanah tropika umumnya dijalankan sebagai usaha keluarga, tidak dengan memakai alat-alat yang baik, tidak mempergunakan mesin-mesin atau alat-alat lain- nya, kecuali bajak yang sederhana. Adakalanya dengan ban- tuan tenaga ternak, tidak dihubungkan peternakan dengan pertanian, dengan diatur secara yang sebaik-baiknya. Perusahaan pertanian rakyat di Jawa umumnya sangat kecil, tiap-tiap keluarga umumnya rata-rata hanya mengerja- kan tanah 1 hektar. Dengan mengingat keadaan tanah dan hawa di sini, maka menurut perhitungan, seorang petani dengan keluarganya di- bantu dengan sepasang lembu/kerbau dan seorang pembantu, sebanyak-banyaknya dapat mengerjakan tanah 5 hektar. Rancangan Kemakmuran Indonesia (Wicaksono plan) 1949, merencanakan percobaan luas usaha pertanian 5 a 10 hektar yang diusahakan oleh pengusahanya dengan 1 a 2 keluarga pembantu. Dibandingkan dengan besar dan luasnya usaha pertanian di negara Belanda-demikian Terra membanding- kan-tampak perbedaannya, bahwa satu keluarga tidak dengan bantuan ternak, dengan bantuan tenaga 1 a 2 orang di Gronings-Drente Veenkolonie dapat mengerjakan (mengu- sahakan) tanah seluas 20 ha, dengan 92,5% berupa ladang pertanian, lainnya berupa ladang rumput dan lain-lainnya. Di Limburg Utara, luas perusahaan keluarga sampai 20 ha, ¼- nya berupa ladang rumput dengan 2-3 lembu dan 3-4 babi serta 100 ekor ayam, dapat dikerjakan hampir tidak memakai tenaga buruh. Boleh dikatakan rata-rata usaha pertanian di sana 20 ha luasnya, dapat dikerjakan oleh keluarga dengan kuda dan pembantu tenaga seorang. Malah menurut Dawson 401
Mochammad Tauchid sudah sejak abad pertengahan dulu, satu keluarga dengan sepasang lembu atau lebih dapat mengerjakan ladang seluas 50 ha, dengan sistem giliran tiga kali, berarti tiap-tiap musim pengusaha satu keluarga itu dapat mengerjakan 17 ha. Dengan begitu dapat dibandingkan, bahwa perusahaan pertanian yang di Nedherland dengan luas 20 ha, sama dengan usaha pertanian di Jawa seluas 5 hektar dengan pemakaian tenaga yang sama. Perbandingan Hasil Pertanian Buat pertanian intensif dengan tanaman yang rendah ha- silnya di Nedherland dapat menghasilkan 22,5 kuintal gandum hitam (rogge), bandingkan dengan pertanian padi di Jawa yang menghasilkan beras 11 kuintal tiap-tiap hektar. Hasil kentang di Belanda antara 200 sampai 400 kuintal tiap hektar, di Jawa antara 50-100 kuintal, ubi jalar 60-70 kuintal, singkong kira-kira 80 kuintal tiap hektar. Hasil kacang (bonen) dan ercis (sebangsa kapri) di Belanda menghasilkan 20 a 25 kuintal tiap hektar, sedangkan di Indonesia rata-rata hasil kedelai dan kacang tanah 6 a 7 kuintal tiap hektar. Kalau dibandingkan nilai hasil zat putih telur dan kalori dalam bahan-bahan makanan hasil pertanian itu tiap-tiap hektar perbandingannya antara hasil-hasil yang sejenis sebagai berikut: Jenis hasil 1. Gandum hitam (rogge): Beras 2. Kentang : Ubi jalar singkong 3. Kacang (bonen) : Kedelai Isi zat putih telur 252 kg. 37 kg. 400 kg. 65 kg. 80 kg. 540 kg. 252 kg. Isi kalori 7.590.000 3.800.000 17.800.000 7.540.000 10.000.000 6.615.000 2.877.000 402
Masalah Agraria di Indonesia Zat putih telur dari kentang, singkong, dan ubi jalar itu zat putih telur kasar, nilainya lebih rendah dari zat putih telur lainnya. Selain itu, bagian (prosentase) putih telur dari tersebut sangat kecil untuk mencukupi keperluan makananan. Sebagai ternyata di atas, bahwa dari hasil singkong tanaman 1 hektar sebanyak 80 kuintal hanya mengandung putih telur 65 kg, artinya hanya kira-kira 3,4% saja. Menurut perhitungan ahli, tiap-tiap berat badan 1 kg, memerlukan tiap hari zat putih telur 1 gram. Perbedaan yang kedua ialah: hasil tiap-tiap hektar tanah di negara Belanda lebih besar, zat putih telur serta kalorinya dalam timbangan gram. Sebaliknya tanah Indonesia lebih banyak panen dalam satu tahunnya. Seperti ternyata dalam angka yang menyebutkan bahwa dalam tahun 1940 tanah per- tanian di Indonesia dari sawah dan tegalan 6.500.000 hektar (tidak termasuk pekarangan seluas 1.500.000 hektar), dapat panen dalam perhitungan 9.122.000 hektar, atau 140% dari luas tanah. Perbedaan yang ketiga, yaitu mengenai nilai (harga) hasil itu. Perbandingan harga hasil-rata hasil yang sejenis di Belanda dengan di Indonesia (Jawa) dalam tahun-tahun yang sama (1930-1940) tiap 100 kg sebagai berikut: 1 . Gandum 10 rupiah : (pada tahun 1930-1940 harganya turun sampai menjadi 5 rupiah, tetapi harga rata-rata selama itu 7,15 rupiah). Padi (rata-rata) 2 rupiah sampai 2,5 rupiah. Beras 4 rupiah sampai 5 rupiah. 403
Mochammad Tauchid 2. Kentang 3,20 rupiah. Singkong dan ubi jalar 1 rupiah. 3. Kacang merah 7 rupiah. Kedelai 3 rupiah. Karena itu juga perbandingan hasil seluruh perusaha- annya juga sangat jauh perbedaannya. Hasil perusahaan per- tanian di Jawa jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil perusahaan di Belanda. Dengan 5 hektar perusahaan pertanian di Jawa (secara teori) dengan dua kali panen padi dan sekali palawija, hasilnya: 5 x 11 (kuintal beras) x 5 rupiah + 5 x 11 (kuintal) x 5 rupiah + 5 x 7 (kuintal kedelai) x 3 rupiah, atau semua ...... 655 rupiah. Dalam prakteknya tentu tidak akan mendapatkan hasil sebesar itu, karena tidak semuanya tanah mendapat pengairan cukup hingga dapat panen dua kali dalam 1 tahun padi dan 1 kali palawija. Sebaliknya memang hasil 11 kuintal beras 1 hektar sawah masih dapat bertambah, tetapi belumlah dapat melebihi 20 kuintal. Dibanding dengan perusahaan pertanian ekstensif di Nederland, yang melulu hanya menanam gandum saja tidak dengan campur peternakan dan tanaman lainnya, menghasil- kan : 20 (hektar) x 22,5 (kuintal) x 7,15 rupiah = 3.217,50 rupiah. Dengan intensif lagi akan dapat tambah besar hasilnya tetapi biayanya juga akan lebih besar lagi, hingga sampai sepa- ronya. Dengan perbandingan hasil dan harganya, maka hasil hari kerja penuh di daerah tropika lebih rendah dibandingkan dengan hasil kerja di tanah-tanah yang hawanya sedang seperti di Nederland misalnya. 404
Masalah Agraria di Indonesia Sebab-sebab perbedaan ini ialah diantaranya, terletak pada: Besarnya Perusahaan Di daerah tropika, semak-semak dan rumput tumbuh sepanjang tahun dengan cepatnya. Orang tidak cukup hanya sekali saja menyiangi rumput selama umur tanaman, tetapi harus beberapa kali terus-menerus. Kalau tidak, tanaman dika- lahkan oleh semak-semak. Sebagian besar di daerah tropika itu sangat banyak hujan- nya, sehingga sedikit saja waktu tidak hujan, sebagai kesem- patan yang baik untuk menyiangi. Pada tanah-tanah yang kurus, tumbuhnya semak dan rumput lebih subur dari tanamannya sendiri, karena semak- semak dan rumput tidak begitu memerlukan tanah subur seperti tanamannya itu. Berhubung dengan itu, kecuali pemeliharaan selama umur tanaman itu, juga soal penggarapan dan pembukaan tanah meminta tenaga yang besar. Beratnya penggarapan dan selanjutnya tenaga dan alat-alat pemeliharaan tanaman inilah yang menyebabkan, bahwa luas usaha pertanian di tanah tro- pika seperti Indonesia ini sangat terbatas, karena memerlukan banyak tenaga untuk penggarapan tanah dan pemeliharaan tanaman itu selanjutnya, dalam waktu yang singkat diperlukan tenaga yang sebanyak-banyaknya. Terlambat mengerjakan akan menyebabkan kegagalan. Besarnya Hasil Berdasarkan Kesuburan Tanah Pendleton menaksir bahwa tidak lebih dari 5% tanah di daerah tropika yang dapat dikatakan kaya (subur). Lainnya 405
Mochammad Tauchid itu kurus, sedikit cadangan mineralnya, sekalipun tanah sema- cam itu baik juga buat tanaman-tanaman yang tertentu. Brook menerangkan bahwa tanah-tanah di daerah tropika yang menjadi tandus karena hujan yang sangat banyak itu, dapat juga panen dua kali dalam 1 tahun, tetapi tentu saja tidak semuanya dapat. Selain itu, tiap-tiap bidang tanah meminta tenaga lebih besar dibanding dengan tanah-tanah di daerah yang hawanya sedang. Atas tanaman di tanah-tanah itu memerlukan bebe- rapa kali penyiangannya. Dengan demikian, berarti bahwa imbangan besarnya produktivitas tenaga lebih rendah di da- erah tropika dibanding dengan di daerah berhawa sedang. Harga Produksi Harga produksi pertanian di Indonesia didasarkan atas harga beras, karena di daerah beras seperti di Jawa lebih dari 50% biaya hidup petani dan masyarakat umumnya tergantung dari hasil beras. Harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh pasar dunia, di mana daerah-daerah seperti Birma, Thailand, Indo Cina tetangga-tetangga Indonesia itu membanjiri berasnya dengan surplus yang besar. Daerah-daerah tersebut yang sawahnya luas (di Thailand rata-rata 28 rai = 4,5 hektar tiap petani) dimiliki oleh kaum pemilik tanah besar, menjadi perusahaan pertanian keluarga yang dikerjakan dengan cara deelbouw dan pacht dengan tidak memerlukan modal bagi pemilik tanahnya, menghasil- kan sangat besar, jauh lebih besar dari keperluan makanan dalam negerinya. Kelebihannya dapat dijual dengan harga yang berapa saja rendahnya, karena seperti diterangkan di 406
Masalah Agraria di Indonesia muka pemiliknya sendiri tidak memerlukan mengeluarkan modal untuk eksploitasi tanahnya itu. Rendahnya harga beras itu tidak begitu dirasakan sebagai kerugian uang, karena cara- nya memang tidak dengan mengeluarkan modal, tidak perlu mengurangi produksi untuk menahan harga, sebagai lazimnya terdapat dalam perusahaan sistem kemodalan, yang mengenal bahaya kelebihan produksi (overproductie) yang berarti tu- runnya harga, yang perlu diadakan tindakan mengurangi pro- duksi untuk mempertahankan harga. Perbaikan yang harus diusahakan Menurut Terra selanjutnya, untuk dapat membesarkan dan meluaskan perusahaan pertanian di Jawa dan di Indone- sia umumnya, artinya agar tiap-tiap keluarga dapat dan mam- pu mengerjakan tanah lebih luas (kemampuan mengerjakan- nya), pertama kali harus dijalankan secara efektif dan efisien pemberantasan semak-semak dan rumput di ladang perta- nian, dengan mempergunakan alat-alat baru yang baik, alat- alat mesin serta obat-obatan kimia atau cara lainnya untuk memberantas rumput itu dengan cara yang sempurna. Pemberantasan semak-semak ini harus dijalankan dengan tepat dan cepat. Kecuali itu cara penanaman larikan (barisan) perlu dijalankan untuk memudahkan penyiangan. Banyak lagi usaha yang harus dijalankan dalam usaha per- baikan pertanian (tambahnya produksi). Pengetahuan rakyat tani akan segala ilmu pertanian dan pengetahuan akan keadaan dan watak-watak tanahnya sangat perlu untuk segala usaha- nya. Pemecahan cara lain, agar tiap-tiap keluarga tani dapat mengerjakan tanah lebih luas, ialah memilih tanaman keras 407
Mochammad Tauchid (overjarige cultures), yang tidak begitu banyak meminta tena- ga pemeliharaannya, di samping tanaman bahan makanan. Kecuali itu tanaman keras banyak yang tidak begitu meminta kesuburan tanah. Dengan pemeliharaan yang baik akan lebih banyak menambah penghasilan daripada tanaman bahan makanan saja. Berarti bahwa penghasilan tiap-tiap keluarga tani akan lebih tinggi. Maka sebaiknya diusahakan dapatnya dengan cara campuran, yaitu tiap-tiap petani menanam bahan makanan di samping itu menanam tanaman bahan per- dagangan. Selanjutnya, dengan secara lengkap dan tersusun, Ir. GCW Tergast menguraikan dalam majalah Landbouw tahun ke-22 1950, berjudul "Vergrooting van de bedrijfsbasis in de Indonesische Landbouw, in bet bijzonder op Java en Ma- dura." Untuk memperlengkap pandangan dan pengetahuan da- lam hubungannya dengan maksud pembaharuan di lapangan agraria, di sini dimuatkan sebagian dari tulisan Tergast itu, baik untuk menjadi bahan pertimbangan kita mempergunakan tanah bagi kemakmuran. Oleh Tergast terutama dikemukakan perubahan bentuk usaha pertanian rakyat, untuk menyesuai- kan kekuatan mengerjakan dengan hasil yang mesti dicapai. Baik untuk keluarga tani sendiri, maupun untuk keperluan hidup masyarakat seluruhnya, sebagaimana masalah mati hidup. Menurut perhitungan Tergast, penduduk Indonesia yang bekerja (de werkende bevolking) dari perhitungan sensus penduduk tahun 1930 ada 36% dari jumlah penduduk semua (lainnya adalah anak-anak atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi bekerja). 408
Masalah Agraria di Indonesia Dari jumlah itu yang bekerja di lapangan pertanian Daerah Jawa Sumatera Kalimantan Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku Di Pertanian Rakyat 55% 68% 72% 73% Pertanian Asing 3% 13% 1% 0,5% Jumlah 58% 81% 73% 73,5% Prosentase ini diperkirakan sekarang sudah lebih rendah. Terutama makin besarnya orang desa yang tertarik ke kota dan juga dengan kemajuan perusahaan-perusahaan di kota dan perdagangan, mengurangi juga orang yang bekerja di lapangan pertanian. Kalau diperkirakan bahwa selama waktu ini (sejak tahun 1930) kenaikan penduduk bertambah dengan 25%, maka turunmya prosentase orang yang bekerja di la- pangan pertanian di Jawa dapat dipastikan tidak mengurangi jumlahnya orang. Yang jelas bahwa penduduk yang bekerja di lapangan pertanian masih merupakan prosentase yang ter- besar di antara seluruh penduduk negara Indonesia yang agra- ris ini. Sebab itu kemajuan dan perkembangan pertanian buat bangsa dan rakyat Indonesia menjadi faktor yang sangat pen- ting dipandang dari sudut sosial ekonomis. Kemajuan ekspor bahan-bahan pertanian dari hasil ta- naman rakyat sendiri di samping hasil onderneming asing mendesak juga tanaman bahan makanan sebagai tanaman pokok pertanian rakyat semula. Karena itu persediaan bahan makanan tidak dapat mengimbangi tambahnya penduduk. Makin lama makin kecil bagian beras bagi tiap-tiap jiwa pendu- duk di Indonesia. Kemunduran bagian beras bagi tiap-tiap penduduk di Indonesia disebabkan karena tambahnya produksi tidak 409
Mochammad Tauchid sesuai dengan tambahnya penduduk (tahun 1856 rata-rata seorang 115 kg; tahun 1916-1924 rata-rata 96 kg; tahun 1928- 1937 rata-rata 81 kg; tahun 1950 dikira-kirakan tidak lebih dari 70-80 kg). Untuk mencukupi kebutuhan makan selalu terpaksa didatangkan beras dari luar negeri. Yang paling besar mendatangkan beras sebelum perang yaitu pada tahun 1939 sebanyak 720.000 ton, atau 12% dari kebutuhan beras di In- donesia. Tambahnya kepadatan penduduk di Jawa tidak dapat diimbangi dengan tambahnya hasil beras dan bahan makanan lainnya, karena itu menu makanan penduduk menjadi turun. Berkat pertanian yang intensif di Jawa, dengan intensifnya tanaman giliran di sawah, ditambah tanaman di tanah kering, masih dapat sekedar mempertahankan keperluan. Okupasi sawah di sekeliling tahun 1900 kira-kira 105%, berarti tambahan 5% dari luas penggarapan secara tradisionil yang lama. Pada tahun 1940 okupasi sawah bertambah menjadi 140%. Dengan perbaikan pengairan, pemupukan dan sebagai- nya, tanah Jawa masih akan dapat diokupasikan sampai 185% dari luas tanah. Dengan perhitungan dan teori ini, sawah di Jawa masih akan sanggup memberi makan-dengan menu ma- kanan yang rendah-kepada 60 juta orang. Menurut tambah- nya penduduk secara biasa dengan tiada ganggguan-gangguan yang dapat mengurangi banyaknya penduduk masih dapatlah mencapai hasil untuk memberi makan kepada penduduk sam- pai jumlah penduduk tahun 1958. Sebagai diketahui dasar makanan rakyat Indonesia itu sangat kurang zat putih telur dari binatang dan hanya dari tumbuh-tumbuhan (vegetaris). Hanya 7 kg tiap-tiap tahun tiap orang pemakaian zat putih telur dari binatang (dierlijke 410
Masalah Agraria di Indonesia eiwit). Keadaan bahan makanan di Jawa sangat labil (tidak tetap). Kegagalan panen mudah menggoncangkan keadaan bahan makanan itu. Di daerah-daerah luar Jawa keadaan bahan makanan umumnya lebih baik daripada keadaan makanan di Jawa. Teta- pi di daerah Sunda Kecil umumnya labil keadaannya seperti di Jawa. Dengan perbaikan dalam lapangan pertanian ada juga ke- naikan produksi padi di Jawa. Perusahaan pertanian di Jawa dapat dilihat pertama dari milik tanah yang sangat kecil. Menurut perhitungan cacah jiwa tahun 1939, tiap-tiap jiwa penduduk di Jawa hanya mendapat bagian tanah pertanian 0,19 ha, diantaranya hanya 0,08 sa- wah. Di luar Jawa tanah pertanian lebih besar, tetapi tidak ada usaha pertanian sawah yang lebih dari 2 ha, jadi luas pertanian kecil-kecil sekalipun belum kekurangan tanah. Ada juga di Indonesia (termasuk juga di Jawa) pemilik tanah yang besar (grootgrondbezitters), tetapi mereka tidak mengusahakan tanahnya itu secara perusahaan besar. Tanah yang luas itu dikerjakan orang dengan maro atau persewaan dalam persil yang kecil-kecil. Dengan perusahaan yang kecil- kecil ini, sekarang masih dapat memberi sekedar makan kepada penduduk dengan ukuran yang rendah. Dari kelebihannya yang untuk dimakan keluarga tani itu sering masih dapat sekedar memberi makan kepada penduduk lainnya. Kecilnya perusahaan pertanian menghalang-halangi efi- siensi perusahaannya, tidak dapat untuk menjalankan atau mempraktekkan cara-cara pertanian yang baru. Usaha me- nambah penghasilannya juga sukar dicapai. Lebih-lebih 411
Mochammad Tauchid karena modal yang diperlukan dalam usahanya itu tidak ada, terpaksa tidak dapat memberpaiki usahanya. Kurangnya pengetahuan serta ikatan-ikatan adat dan takhyul menambah halangan lagi untuk kemajuannya. Penerangan, pendidikan, sangat perlu tetapi juga kredit tidak bisa diabaikan untuk mengubah keadaan tani yang se- karang ini. Keadaan-keadaan untuk mencapai kenaikan penghasilan buat perbaikan hidup tani, memberi kesimpulan, bahwa perlu- asan 'unit tani', harus menjadi pangkal pertama dalam usaha mengubah dasar-dasar pertanian rakyat untuk dapat memper- tahankan keperluan hidup penduduk Indonesia seluruhnya. Tercapainya ketinggian penghasilan tani dari perusahaannya akan mencapai kemakmuran tani dan kemakmuan tani akan dapat memperbaiki penghidupan rakyat pada umumnya. Untuk perbaikan makanan berjuta-juta rakyat Indone- sia, maka kekuatan, kemampuan serta kesehatan petaninya sendiri menjadi soal yang sangat penting. Bagi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sangat mu- dah terganggu perhubungannya antara satu dengan lainnya dalam situasi dunia yang tidak tentu. Maka kenaikan hasil per- tanian dan terutama bahan makanan harus lebih cepat dari kenaikan tambahnya penduduk. Pengindustrian Indonesia akan melahirkan besar-besaran golongan buruh yang kepen- tingan makanannya lebih besar dari orang tani sendiri, lebih mengharuskan adanya persediaan bahan makanan yang lebih banyak. Dari penduduk 46 juta di Jawa (tahun 1939) itu, dapat diperkirakan 25 juta yang langsung hidup dalam usaha pertanian. Kalau tiap-tiap keluarga terdiri dari 5 orang, maka 412
Masalah Agraria di Indonesia terdapat 5.000.000 keluarga tani di Jawa, dengan luas sawah 3.400.000 ha dan 4.500.000 ha tanah kering atau jumlah semuanya 7.900.000 ha. Rata-rata satu keluarga tani dengan 0,68 ha sawah dan 0,90 ha tanah kering atau semuanya rata- rata 1,58 ha. Perusahaan pertanian yang sekecil ini tidak dapat untuk mengadakan pembaharuan dan tidak efisien untuk pertanian yang baik. Perubahan yang harus ditempuh yaitu dengan mengadakan 'pertanian campuran' sebagai jalan satu-satunya baik dari sudut ilmu pertanian maupun dari sudut sosial eko- nomis. Perusahaan campuran ini menggabungkan ternak dengan usaha pertanian. Untuk perusahaan pertanian campuran yang efisien, diperlukan kesatuan ternak, luas usaha, makanan bagi ternak dan sisa produksi serta kebutuhan pupuk perusahaannya, dengan menghubungkan satu dengan lainnya secara teratur. Menurut perhitungan, satu pasang ternak kerja dapat membantu pekerjaan pertanian seluas 4 a 5 ha. Sia-sisa pro- duksi dari tanaman 5 ha dapat memberi makan kepada 4 a 5 kesatuan ternak. Tiap-tiap kesatuan ternak tiap tahun dapat menghasilkan pupuk organik 4 a 5 ton sedang tiap ha memer- lukan kira-kira 5 ton pupuk organik itu. Jadi tiap-tiap kesatuan ternak dapat mencukupi 80% kebutuhan pupuk. (Satu kesa- tuan ternak terdiri dari: seekor lembu atau kuda atau kerbau, ditambah 5 - 7 ternak kecil atau 25 - 30 unggas (ayam, itik). Luas usaha pertanian rakyat seperti sekarang ini, antara 1½-2 ha tidak dapat dijadikan dasar perusahaan campuran yang efisien. Untuk perusahaan pertanian campuran yang baik, diperlukan luas sekecil-kecilnya 5 ha. Berhubung dengan per- bedaan tanah dan lain-lain tidak harus sama luas perusahaan 413
Mochammad Tauchid pertanian. Pada umumnya dapat ditetapkan, bahwa buat pertanian campuran sawah yang baik minimumnya dapat lebih kecil, (3,5-4 ha), sedang yang melulu tanah kering minimumnya lebih lebar (5-7 ha). "Unit tani" 5 ha itu digabungkan dengan ternak memer- lukan tenaga keluarga tani. Dengan cara ini, tenaga tani akan tidak banyak menganggurnya seperti sekarang. Dalam perta- nian sawah yang sekarang banyak sekali menganggurnya sela- ma satu tahun. Dengan cara yang baru ini dapat dikurangi sebanyak-banyaknya. Perubahan bentuk dan cara pertanian ini, akan mengubah keadaan, yaitu tanah 5 ha yang sekarang diusahakan dan dimi- liki oleh lk (±) 2½-3 ½ keluarga akan diusahakan oleh 2 kelu- arga tani saja. Berarti akan "mengusir" ½-1 ½ keluarga tani dari pekerjaan langsung di lapangan pertanian. Dengan bentuk dan cara yang baru ini terutama dimak- sudkan akan dapat tambahnya produksi untuk hidupnya sen- diri dan untuk dapat menghidupi seluruh masyarakat. Hal ini terutama dan pertama ditujukan untuk keadaan di Jawa yang sudah sangat mendesak. Dalam rancangan ini Tergast hanya memperhitungkan tanah pertanian yang ada di Jawa sekarang, dengan tidak mengingat kemungkinan tambah luasnya tanah pertanian yang memang akan sedikit dapat diharapkan. Tergast menunjukkan beberapa macam (tipe) perusahaan pertanian campuran yang dapat dijalankan di Jawa sebagai pengganti cara yang lama: 1 . Melulu tanah sawah, dengan pengairan yang baik; 2. Melulu tanah sawah, dengan pengairan yang kurang baik; 3. Melulu sawah dengan pengairan yang baik ditambah 414
Masalah Agraria di Indonesia tanaman tebu; 4. Melulu sawah dengan pengairan kurang baik ditambah dengan tanaman tembakau; 5 . Melulu tanah kering; 6. Kombinasi sawah dengan tanah kering; Pada semua tipe itu diperhitungkan, pemakaian tanah sebagian berupa pekarangan, untuk kepentingan sayuran, ta- naman obat-obatan, rempah-rempah dan buah-buahan. Hasilnya dapat menambah perbaikan menu makanan, di samping itu dapat menambah penghasilan uang. Perhitungan hasil didasarkan rata-rata kualitas tanah dan keadaan pengairannya, pengalaman pemakaian pupuk organik, cara giliran yang intensif, mempergunakan cara teknik pertanian sebaik-baiknya, ditambah dengan dijalankannya pemberan- tasan hama dan penyakit dengan seksama. Perusahaan semacam ini dikehendaki pemakaian alat-alat yang cukup dan baik, tidak seperti sekarang, seperti: pema- kaian bajak dan sisir besi, alat-alat penyiangan, sabit untuk panen dan sebagainya. Dengan perhitungan harga-harga sebelum perang, maka penghasilan dari unit tani dalam satu tahun dapat diperhi- tungkan sebagai berikut: Tipe I Melulu sawah dengan pengairan yang baik Terdiri dari 3 ha sawah dengan pengairan yang baik dan 1 ha tanah kering untuk pekarangan, jadi semua ada 4 ha. Peka- rangan yang 1 ha dipergunakan : ¼ ha untuk tempat tinggal (rumah), kandang, gudang, tempat penjemuran dan pembu- atan kompos; ½ ha untuk pohon buah-buahan dan tanaman 415
Mochammad Tauchid lainnya, dan ¼ ha untuk sayur-sayuran. Pemakaian ¾ ha pekarangan di atas itu diperhitungkan sebagai berikut: ¼ ha sayuran 250 m2 sayuran (daun) 250 m2 bangsa kacang dengan tomat (150 m2) lombok (100 m2) 2000 m2 ubi jalar: kacang hijau Hasil 1250 kg 250 kg 300 kg 100 kg 20 kuintal 20 kuintal daun 4 kuintal biji Harga f 62,50 f 12,50 f 39,- f 10,- f 25,- f - f 40,- ½ ha tanaman buah-buahan dsb: 1500 m2 kelapa (30 batang) 1800 butir 600 m2 pisang (25 rumpun) 5000 buah 2500 buah 400 m2jeruk (10 batang) 400 buah 500 m2 pepaya (20 pohon) 2000 m2 bambu, turi, lamtoro dan rempah-rempah sebagai pagar 200 batang randu penghasilan kotor satu tahun f 36,- f 25,- f 25,- f 12,- f 40,- f 20,- f 40,- f. 378,- Sawah 3 ha yang subur, dengan pengairan yang baik, yang 50% dapat ditanami padi gadu, diatur sebagai berikut: 3 ha penuh dengan padi rendeng; sesudah itu yang 1,5 ha ditanami padi gadu, dan selanjutnya ditanam jagung untuk makanan ternak; yang 1,5 ha lainnya: 1 ha ditanami kedelai, disambung kacang tanah; yang ½ ha ditanami ubi. Luas (ha) Tanaman 3 1,5 1,5 1 1 ½ Jumlah: makanan ternak: Padi rendeng Padi gadu Jagung (makanan ternak) Kedelai Kacang tanah Ubi Makanan ternak Dlm Jenis kwl Jerami - Daun Daun2 Daun2 Daun 200 100 100 5 10 50 365 Hasil produksi JmlW Dlm W kwl/ha 120 40 Padi 45 30 Padi - - - 10 10 kedelai 12 12 kacang 75 150 ubi Jumlah hasil: Jenis Harga f 480 180 - 100 120 93 f 973,- 416
Masalah Agraria di Indonesia Untuk unit tani seluas itu digabungkan ternak: 2 ekor ternak besar sebagai ternak kerja, setahun menghasilkan seekor anak lembu, dan sekedar susu; 6 kambing, satu tahun menghasilkan 6 ekor kambing (anaknya); 25 ekor ayam, diantaranya 20 ekor induk, menghasilkan sampai 100 butir telur dan masih dapat menghasilkan ayam 10 ekor untuk dijual. Penghasilan dari ternak: Dari penjualan seekor anak lembu f 5,- Hasil penjualan susu f 5,- Hasil penjualan 6 ekor kambing f 12,- Hasil penjualan 10 ekor ayam f 2,50 Hasil penjualan 2000 butir telur f 40,- semua f 64,50 dipotong biaya tambahan makanan ternak f 40, - Sisa penghasilan f 24,50 Ternak ini tiap-tiap tahun menghasilkan 16 sampai 20 ton pupuk organik, yang dapat dipergunakan 12-15 ton yang baik, terkadang kurang dari itu. Kekurangannya masih perlu ditambah dengan pupuk buatan. Makanan ternak dari sisa hasil perusahaan itu belum men- cukupi, masih perlu ditambah dengan makanan tam- bahan.Untuk usaha ini bekerja tetap tenaga 2 keluarga, jadi umumnya dipergunakan tenaga orang laki-laki dan 2 orang perempuan dewasa. Pada bulan April dan Oktober kekuatan 2 orang laki-laki tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, karena itu harus ditambah dengan tenaga perempuan atau orang yang setengah dewasa, atau tambahan tenaga dengan bayaran. Rata- ratanya orang laki-laki dewasa bekerja 268 hari, orang 417
Mochammad Tauchid perempuan 95 hari, dan tiap-tiap ternak bekerja 81 hari dalam satu tahun. Penjagaan pekarangan dan rumah, mengolah hasil dan lain-lainnya yang berhubungan dengan produksi dikerjakan oleh keluarga itu di waktu selebihnya, jadi tidak ada waktu kosong, tidak seperti yang sudah-sudah. Hasil perusahaan campuran seluruhnya dalam 1 tahun: Dari pekarangan f 378,- Dari sawah f 973,- Dari ternak f 24,50 jumlah f 1375,50 rata-rata tiap ha f 344,- Tipe II Melulu sawah dengan pengairan kurang baik Luas tanah dan besarnya ternak sama dengan tipe I. Giliran penanaman sawah 3 ha diatur sbb: Sesudah padi rendeng, seluruhnya (3 ha) ditanami ke- delai. Sesudah kedelai yang 1 ha ditanami jagung tidak dengan campuran tanaman lainnya, 1 ha lagi jagung untuk makanan ternak, dicampur dengan tanaman kacang tanah; 1 ha lainnya lagi ditanami kedelai. Hasil 1 tahun dikira-kirakan sebagai berikut: Luas (ha) Tanaman 3 3 1 1 Padi rendeng Kedelai Jagung Jagung (makanan ternak) Kacang tanah Kedelai 1 1 Jumlah: makanan ternak: Makanan ternak Jenis Dlm kwl Jerami Daun2 Daun2 150 15 30 Daun2 Daun2 Daun2 60 10 8 273 Jenis Padi Kedelai Jagung Hasil produksi Dlm kwl 35 8 20 Jmlh Harga 105 24 20 f 420 240 40 kacang tanah kedelai Jumlah hasil: 7 10 7 10 70 100 f 870,- 418
Masalah Agraria di Indonesia Tenaga dari 2 keluarga sudah mencukupi untuk mengerjakan tanah seluas itu dengan sistem tersebut. Tiap orang laki-laki bekerja 244 hari, orang perempuan 76 hari, dan ternak bekerja 76 hari dalam satu tahun. Waktu yang kosong lebih besar dari tipe I. Tetapi tidak akan terlalu banyak waktu kosong itu kalau dipergunakan untuk pemeliharaan pekarangan dan halaman rumahnya. Pekarangan dan hasil ternak kira-kira sama dengan tipe I, hingga penghasilan dari tipe II ini: Dari pekarangan f 378,- Dari sawah f 870,- Dari ternak f 24,50 jumlah f 1272,50 rata-rata 1 ha penghasilannya f 318,- TIPE III Pengusahaan sawah dengan pengairan yang baik ditambah dengan penanaman tebu Perusahaan ini terdiri dari 3 ha sawah dan 1 ha peka- rangan. Karena tanaman tebu itu memerlukan waktu kira-kira 15 bulan, maka rancangan penanaman diperhitungkan untuk 3 tahun lamanya. Sawah 3 ha itu dibagi dalam 3 giliran masing-masing ha, dan giliran penanaman ditentukan dalam 3 tahun. Dalam ran- cangan 3 tahun itu dapat diatur berturut-turut. Padi rendeng dengan umur pendek (genjah), disambung dengan tebu, sampai tahun kedua, sehabis tebu disambung dengan jagung makanan ternak. Sehabis jagung makanan ternak diteruskan dengan padi rendeng yang lebih panjang 419
Mochammad Tauchid umurnya. Selanjutnya masih lagi tanaman campuran jagung dengan kacang tanah. Untuk tipe ini diperlukan ternak besar lebih banyak lagi dari tipe I, karena kecuali untuk penggarapannya lebih banyak meminta tenaga juga diperlukan untuk penggilingan tebu sen- diri atau untuk pengangkutan tebu ke pabrik. Perhitungan hasil 1 tahun (1/3 dari rancangan 3 tahun): Luas (ha) Tanaman 1 1 1 1 1 1 1 Padi rendeng genjah Tebu Kedelai Jagung (makanan ternak) Padi rendeng umur panjang Jagung Kacang tanah Jumlah: makanan ternak: Makanan ternak Jenis Dlm kwl Jerami Daun Daun 45 100 10 Daun Jerami 65 50 Daun Daun 20 15 305 Hasil produksi Jenis Padi Gula kedelai Dlm kwl/ha 35 1500*) 8 Jmlh Harga 35 150 8 f 140 450 80 padi 40 40 160 20 jagung 12 k. tanah Jumlah hasil: 10 12 20 120 f 970,- ) dengan randemen 10% Hasil ternak: Penjualan 2 ekor anak lembu f 10,- Penjualan susu f 20,- Unggas (ayam) seperti tipe I f 42,50 Semua f 72,50 Untuk tambahan makan ternak (4 ekor lembu besar dengan tidak kerja berat sepanjang waktu f 30,- Penghasilan f 42,50 Kesatuan ternak di sini terdiri dari 4 ekor lembu besar dan ayam. Dari kesatuan ternak ini menghasilkan pupuk organik yang dapat dipergunakan 18 a 22 ton tiap-tiap tahun kira-kira cukup untuk keperluan pupuk buat 4 ha. Untuk tanaman tebu dibu- 420
Masalah Agraria di Indonesia tuhkan lagi rabuk zwavelzuure ammoniak (z.a) Selama 7 bulan, tenaga 2 orang laki-laki kurang mencukupi untuk keperluan pekerjaan. Dalam bulan Desember dan Maret sampai Juni kelebihan pemakaian tenaga 10 hari kerja laki- laki dalam bulan Oktober dan November kelebihan pemakaian tenaga kerja laki-laki 16 sampai 19 hari. Tetapi dapat juga dibantu oleh perempuan atau anak laki-laki setengah dewasa. Kalau ini tidak mungkin, maka terpaksa memerlukan pekerja lepas dengan bayaran, atau memakai tenaga tetap sebagai pembantu dalam perusahaan. Usaha untuk memecahkan ini dapat juga dengan menam- bah hari kerja laki-laki dengan 85 selama 7 bulan, jadi untuk perusahaan ini bekerja orang laki-laki 315 hari dan orang pe- rempuan 126 hari, tiap-tiap ternak bekerja 92 hari tidak dengan mengangkut dan menggiling tebu. Dengan begini maka tenaga menganggur boleh dikatakan tidak ada. Jumlah penghasilan dalam 1 tahun dapat diperhitungkan sebagai berikut: Dari hasil pekarangan f 378,- Dari hasil sawah f 970,- Dari ternak f 42,50 jumlah semua f 1390,50 Rata-rata 1 ha f 347,50 TIPE IV Pertanian sawah dengan pengairan kurang baik ditambah dengan penanaman tembakau Dengan rancangan penanaman dalam giliran 3 tahun, diatur: 1 ha ditanami tembakau sesudah padi rendeng (genjah). Tiap-tiap tahun 2 ha dengan padi rendeng biasa (umur 421
Mochammad Tauchid panjang). Sesudah tanaman tembakau yang 1 ha, menyusul jagung untuk makanan ternak. Sesudah padi yang 2 ha itu, yang 1 ha ditanami kedelai, yang 1 ha dengan jagung jenis genjah tidak dengan campuran tanaman lainnya. Penghasilan tiap-tiap tahun: Luas (ha) Tanaman 1 2 1 Padi rendeng genjah Padi rendeng umur panjang Tembakau Jagung makanan ternak Jagung Kedelai Jumlah: makanan ternak: 1 1 1 Makanan ternak Jenis Dlm kwl Jerami 25 Jerami - 70 - Daun 30 Daun daun 25 5 155 Hasil produksi Jenis Padi Padi Tembakau kering - Jagung Kedelai Jumlah hasil: Dlm kwl/ha 20 25 5 - 15 5 Jmlh 20 50 5 - 15 5 Harga f 80,- 200,- 50,- - 30,- 50,- f 410,- Untuk perusahaan ini diperlukan ternak 2 ekor lembu besar sebagai ternak kerja, tiap-tiap tahun menghasilkan seekor anak, 4 ekor kambing, tiap-tiap tahun menghasilkan anak 3 a 4 kambing, 50 ayam dengan 40 induk a 100 butir telur, dan masih dapat menghasilkan ayam 20 ekor yang dapat dijual. Hasil dari ternak ini: Penjualan 1 ekor anak lembu f 5,- Penjualan susu f 10,- Penjualan 3-4 ekor kambing f 7,- Penjualan 20 ekor ayam f 5,- Penjualan 4000 telur f 80,- semuanya f 107,- Dipotong untuk makanan ternak f 20,- sisa f 87,- Dari ternak ini menghasilkan pupuk seperti tipe I : 12 a 15 ton yang baik tiap-tiap tahun. Masih memerlukan tambahan 422
Masalah Agraria di Indonesia pupuk terutama tanaman tembakau. Juga diperlukan tambahan makanan ternak. Pemakaian tenaga: dalam 4 bulan diperlukan tenaga lebih banyak tetapi kelebihan pemakaian tenaga ini dapat dipenuhi oleh anggota-anggota keluarga sendiri. Tiap-tiap tahun bekerja 296 hari orang laki-laki, 133 hari orang perempuan dan 147 hari ternak. Sedikit saja waktu yang kosong. Hasil semuanya dalam 1 tahun: Dari pekarangan f 378,- Dari sawah f 410,- Dari ternak f 87,- semuanya f 875,- rata-rata 1 ha f 219,- TIPE V Melulu tanah kering Perusahaan ini terdiri dari ½ ha pekarangan dan 4½ ha ladang dengan pemakaian sebagai berikut: ½ ha pekarangan dipergunakan untuk perumahan dan sebagainya, yang separo (1/4 ha), yang ½ ha dipergunakan untuk tanaman-tanaman seperti berikut: Hasil Harga 200 m2 tanaman rempah-rempah 250 m2 sayuran (daun-daunan) 200 m2 kacang-kacangan dengan tomat (100 m2 ) dan lombok (100 m2 ) 600 m2 bambu, turi, lamtoro 100 m2 pepaya (10 pohon) 250 m2 pisang (10 rumpun) 200 m2 jeruk (5 pohon) -- 1250 kg 200 kg 200 kg 100 kg --- 200 buah 2000 buah 1250 buah + f 20,- f 62,50 f 10,- f 20,- f 10,- f 15,- f 6,- f 10,- f 12,50 423
Mochammad Tauchid 200 m2 mangga (3 pohon) 300 m2 nangka (5 pohon) kelapa (14 pohon) tersebar 400 batang randu sebagai pagar dengan sirih, blimbing dsb Hasil kotor tiap tahun 750 buah 50 buah 700 butir 200 butir f 11,- f 7,50 14,- f 80,- f f 21,- f 300,- Untuk 4,5 ha tegalan diatur giliran dalam 3 tahun, dalam 3 bagian @ 1½ ha. Berturut-turut secara giliran (rotasi) diatur sbb: pada waktu rendeng dengan padi gogo, dilanjutkan dengan jagung makanan ternak: musim kedua: jagung campur dengan kacang tanah sesudah itu diteruskan: ½ ha ubi dan 1½ ha singkong; bekas tanaman ubi ditanami kedelai; yang ditanami singkong musim ke 3, akhirnya ditanami jagung dan kacang tanah. Penghasilan kotor dalam 1 tahun sbb: Luas (ha) Tanaman 1 ½ 1 ½ Padi gogo Jagung makanan ternak Kedelai Jagung Kacang tanah Ubi Kedelai Singkong Jagung Kacang tanah 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ Jumlah: makanan ternak: Makanan ternak Jenis Dlm kwl Jerami 40 daun daun2 daun2 daun2 daun2 daun2 daun2 daun2 daun2 50 15 80 20 50 5 10 80 20 370 Jenis Padi kedelai jagung kc. tanah ubi kedelai singkong jagung kc. tanah Jumlah hasil: Hasil produksi Jmlh Dlm kwl/ha 27 40 8 20 9 60 8 150 30 13 12 30 13 30 4 150 30 13 Harga f 160,- 120 60 130 37 40 187 60 130 f 925 Ternak untuk tipe ini: 2 ekor lembu sebagai tenak kerja, dapat menghasilkan seekor anak lembu satu tahun dan sedikit susu. Seekor lembu peliharaan yang kemudian dapat dijual, 6 ekor kambing tiap tahun menghasilkan anak 6 ekor, 25 ayam dengan 20 induk @ 100 telur dan masih menghasilkan 10 ekor ayam untuk dijual. Penghasilan dari ternak ini: 424
Masalah Agraria di Indonesia Keuntungan dari penjualan lembu pemeliharaan f 10,- Keuntungan penjualan anak lembu f 5,- Penjualan susu f 7,50 Penjualan 6 kambing f 12,- Penjualan 10 ekor ayam f 2,50 Penjualan 2000 butir telur f 40,- jumlah semua f 77,- dipotong untuk tambahan makanan ternak f 20,- Sisa penghasilan f 57,- Hasil pupuk dari ternak ini ada 20 ton tiap-tiap tahun, yang dapat dipakai 15 a 20 ton. Untuk kepentingan pupuk 5 ton tiap ha, kekurangannya dipenuhi dengan pembuatan kompos dan pupuk buatan. Pemakaian tenaga untuk tipe ini, hanya satu bulan (Feb- ruari) yang dengan pemakaian 60 hari kerja orang laki-laki. Dengan 2 keluarga yang mengerjakan perusahaan ini, maka tiap-tiap tahun dipergunakan tenaga laki-laki @ 170 hari di tegalan, 43 hari buat tiap orang perempuan, dan 132 hari buat ternak kerja. Kekosongan waktu dalam tipe ini dalam satu tahun lebih besar dari tipe-tipe yang lain tadi. Hasil satu tahun: Dari pekarangan f 300,- Dari tegalan f 925,- Dari ternak f 57,- jumlah f 1282,- rata-rata dalam 1 ha f 256,40 TIPE VI Kombinasi sawah dengan tanah kering 425
Mochammad Tauchid Perbandingan luas tegal dengan sawah disesuaikan dengan perbandingan luas sawah dan tegalan yang ada seka- rang di Jawa. Jadi kira-kira 1,75 ha sawah dan 2,25 ha tegalan. Pekarangan dan ternak sama dengan tipe V. Pemakaian tanah itu diatur sebagai berikut: Sesudah padi rendeng 1,75 ha penuh, dilanjutkan dengan 1 ha jagung dengan campuran kacang tanah, yang 0,75 ha dengan kedelai. Pemakaian tanah tegalan diadakan rotasi dalam 3 tahun, jadi dalam 3 bagian @ 0,75 ha: tahun ke I sesudah padi gogo di waktu rendeng, dilanjutkan dengan tanaman jagung untuk makanan ternak dengan kedelai. Tahun ke-2 dilanjutkan dengan jagung dan kacang tanah, sesudah itu singkong sampai tahun ke 3 dan yang penghabisan jagung dengan campuran kacang tanah. Hasil tiap-tiap tahun: Luas (ha) Tanaman Makanan ternak Jenis Dlm kwl Jenis Hasil produksi Dlm kwl/ha Jmlh Harga sawah 1,5 1 1 0,75 tegalan 0,75 0,75 Padi rendeng Jagung Kacang tanah Kedelai Padi gogo Jagung makanan ternak Kedelai Jagung Kacang tanah Singkong Jagung Kacang tanah 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Jumlah makanan ternak Jerami daun daun2 daun2 jerami daun daun2 daun2 daun2 daun2 daun daun2 75 30 10 8 20 25 8 40 10 8 40 10 284 Padi jagung kc. tanah kedelai padi kedelai jagung kc. Tanah singkong jagung kc. tanah Harga hasil 28 20 7 10 27 8 20 9 150 20 9 42 20 7 7 20 6 15 7 112 15 7 f 168 40 70 70 80 60 30 70 140 30 70 f 828 Hasil pupuk seperti tipe V, hampir mencukupi keperluan pupuk 4,5 ha (termasuk pekarangan). Tetapi masih perlu tam- 426
Masalah Agraria di Indonesia bahan pupuk DS (dubbel superfostat) untuk sawah. Pemakaian tenaga: dalam 2 bulan (Oktober dan Februari) agak kekurangan tenaga, tetapi kekurangan itu sedikit saja dan dapat dipenuhi dengan tenaga dalam keluarga itu. Untuk usaha ini bekerja orang laki-laki selama 261 hari, orang perempuan 92 hari, ternak 143 hari dalam 1 tahun. Jumlah penghasilan dalam 1 tahun: Dari pekarangan f 300,- Dari sawah dan tegalan f 828,- Dari ternak f 57,- jumlah f 1185,- rata-rata penghasilan 1 ha (dari 4,5 ha) f 263,- Makanan ternak sudah diperhitungkan mengingat kebu- tuhan makanan ternak, kebutuhan zat putih telur, dan syarat- syarat lainnya. Tergast membandingkan dengan perusahaan pertanian rakyat yang kecil sekarang ini, mengenai luas kesatuan tanah- nya. Kalau luas kesatuan tanah yang sekarang diatur dengan cara di atas, hasil rata-rata tiap ha lebih rendah daripada kesa- tuan tanah yang luas karena kesatuan tanah yang kecil tidak dapat efisien untuk diusahakan. Jadi, tidak saja perubahan dalam cara-cara produksi, te- tapi harus juga diadakan perubahan dalam bentuk dan luas kesatuan tanah tiap-tiap perusahaan. Dengan memperguna- kan cara-cara yang baru, luas perusahaan pertanian yang kecil sekarang tidak dapat mencapai efisiensi yang sama dengan yang besar. Perbandingan penghasilan antara perusahaan model baru (campuran) dengan bentuk yang lama (perusahaan kecil-kecil), dapat ditunjukkan sebagai berikut: 427
Mochammad Tauchid Tipe I II III IV V VI Perusahaan campuran Hasil tiap perusahaan f 1375,50 f 1272,50 f 1390,50 f 875,- f 1282,- f 1185,- Tiap keluarga (:2) f 687,50 f 636,- f 695,- f 437,50 f 641,- f 592,50 Rata-rata (ha) f 344,- f 318,- f 347,50 f 219,- f 256,40 f 253,- Perusahaan kecil Tiap-tiap keluarga f 390,50 f 376,50 f 371,- f 308,80 f 339,50 f 253,50 Rata-rata tiap ha. f 223,- f 215,- f 212,- f 176,50 f 194,- f 144,80 Yang dimaksudkan dengan 'perusahaan kecil' yaitu perusahaan dengan luas seperti sekarang, sebagai perusahaan keluarga yang dikerjakan sendiri, dengan tanah kira-kira 1,50 ha, pekarangan 0,20 ha dan untuk perumahan 0,05 ha, jadi luas semua kira-kira 1,75 ha. Dengan membesarkan tiap-tiap kesatuan tanah peru- sahaan pertanian, akan dapat menjalankan dan mem- praktekkan cara pertanian yang baru (mencampurkan ternak dalam perusahaan pertanian, pemakaian alat-alat yang baru dan usaha-usaha lainnya yang menambah perbaikan). Dengan cara dan bentuk baru itu, maka akan ada perubahan dalam perbandingan sawah dengan tanah kering, berdasarkan imbangan yang diperlukan untuk menjalankan cara yang baru itu. Dari tanah pertanian yang ada sekarang di Jawa dengan perbandingan antara luas sawah dan tanah kering untuk mak- sud itu harus diadakan perubahan sebagian dari sawah dija- dikan tanah kering. Dengan tipe I sampai V yang merupakan masing-masing dari kesatuan tanah (terdiri dari sawah dan tanah pekarangan), maka untuk 5 tipe ini, dengan perbandingan tanah pertanian yang ada, diperkirakan sebagai berikut (tipe IV tidak dijalankan dulu): 428
Masalah Agraria di Indonesia Tipe I II III IV V Jumlah perusahaan 300.000 400.000 100.000 200.000 780.000 Pekarangan 300.000 400.000 100.000 200.000 780.000 Luas tanah (ha.) Sawah 900.000 1.200.000 300.000 600.000 - Tegalan - - - 3.510.000 Jumlah 1.200.000 1.600.000 400.000 800.000 2.900.000 Kalau dijalankan begitu, akan ada sawah yang dijadikan tanah kering guna mencukupi keperluan macam-macam bentuk perusahaan pertanian itu. Dengan perhitungan bahwa tiap-tiap perusahaan akan dapat ditempatkan 2 keluarga tani, maka atas tanah pertanian di Jawa sekarang 7.900.000 ha itu akan masih dapat menem- patkan 2 x 1.780.000 = 3.560.000 keluarga tani di Jawa yang tetap menjadi petani langsung mengusahakan tanah. Dengan perhitungan bahwa jumlah keluarga tani yang tadinya langsung mengerjakan tanah 5.000.000, maka dengan perubahan yang baru itu hanya 3.560.000 keluarga saja yang masih bisa mendapatkan penghidupan langsung dengan bertani. Dengan bentuk dan cara pertanian yang baru nanti maka hasil tiap perusahaan pertanian akan naik. Sebagai contoh da- pat ditunjukkan bahwa dari tipe I tiap-tiap perusahaan perta- nian (2 keluarga) hasilnya 1 tahun: 1250 kg sayuran (daun-daunan), 250 kg sayuran bangsa kacang, 300 kg tomat, 100 kg lombok. 20 kuintal ubi, 4 kuintal kacang ijo, 1800 butir kelapa, 5000 buah pisang, 2500 buah jeruk, 429
Mochammad Tauchid 400 buah pepaya, Ditambah dengan bambu, turi, lamtoro, kapok, dan seba- gainya dari hasil pekarangannya. 165 kuintal padi, 10 kuintal kedelai, 12 kuintal kacang tanah, 75 kuintal ubi, 1 ekor lembu, 10 ekor ayam, 2000 butir telur, 6 ekor kambing, dan susu sedikit. Produksi seluruhnya buat tanah Jawa dapat diperhitungkan (dalam kuintal) bagi tiap-tiap usaha pertanian: Tipe I II III IV V Padi 165 105 75 70 40 Tanah pertanian (sawah/ladang) Kc. Tanah 12 7 12 - 26 Jagung Kedelai Ubi 20 10 15 60 10 24 8 5 16 95 20 20 20 30 Singkong Kacang - - - 150 4 4 4 4 pekarangan Sayuran 18 18 18 18 16,5 Seluruhnya produksi dengan rancangan itu (dalam hitungan jutaan kuintal): e p i t a y n k a y n a B n a a h a s u r e p i d a p g n u g a J i a e d e K l g n a c a K h a n a t o j i g n a c a K i b U g n o k g n S i n a r u y a s I II III IV V Produksi seluruh Jawa: Produksi 1939 Kenaikan 300.000 400.000 100.000 200.000 780.000 49,5 42,- 7,5 14,- 31,2 144,2 83,6 60,6 8 1 3 46,5 58,8 19,9 38,9 3 13,6 0,8 1 22,5 30,9 3,2 27,7 3,6 2,8 1,2 - 20,3 27,9 1,8 26,1 1,2 1,6 0,4 0,8 - 4 1,2 2,8 28,5 8,- 2,- 4,- 23,4 65,9 12,7 53,2 - - - 117 5,4 7,2 1,8 3,2 12,9 30,5 117 83,1 15,- 33,9 15,5 430
Masalah Agraria di Indonesia Dengan hasil tersebut makanan tiap-tiap orang di Jawa akan dapat diperbaiki dengan mencapai rata-rata 3000 kalori tiap-tiap hari, dengan zat-zat lain yang cukup terdiri dari: 285 gram beras, 95 gram jagung, 68 gram ubi, 20 gram kedelai, 15 gram kacang tanah, 15 gram kacang ijo, 35 gram kelapa, 10 gram daging segar, 7,5 gram ikan kering, 3 gram terasi, 20 gram gula, 10 gram rempah-rempah, 135 gram sayuran, 20 gram lombok, ¼ gram telur, 1 buah-buahan (pisang). Masalah selanjutnya yaitu mengenai kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan langsung bekerja di pertanian. Secara gampang orang menetapkan kelebihannya dari jumlah itu yang harus dipindahkan ke lain lapangan, ke industri atau diseberangkan. Perubahan di lapangan pertanian seperti yang digambar- kan itu membawa kenaikan hasil yang besar, akan melahirkan sumber-sumber dan lapangan pekerjaan lainnya yang ber- sangkutan. Kemajuan di lapangan satu sektor perekonomian akan membawa juga kemajuan di sektor lainnya. Dengan angka-angka dapat dikemukakan: 1 . Dari produksi padi yang 144.200.000 kuintal, diperlukan untuk tani sendiri 37.400.000 kuintal (dikerjakan sendiri). Yang 40.000.000 kuintal dikerjakan oleh penggilingan, dan selebihnya yang 66.800.000 kuintal dapat dikerjakan oleh penumbukan padi keluarga. Dari ini dapat memberikan pekerjaan kepada 130.000 keluarga 'bekas tani'. Dengan pemeliharaan ayam itik di samping penumbukan padi, dapat hidup baik. 2. Dari hasil kedelai dan kacang tanah, surplusnya (selebihnya dimakan petani) dapat mengadakan perusahaan kecap, tem- pe, tahu, tauco, minyak kacang, oncom dan sebagainya. 431
Mochammad Tauchid Kalau tiap perusahaan keluarga mengerjakan 500 kuintal satu tahun dari surplus hasil kacang tanah dan kedelai dapat mengadakan perusahaan yang memberi pekerjaan 100.000 keluarga. 3. Dari surplus singkong untuk dijadikan gaplek buat selan- jutnya dikerjakan dalam pabrik berjumlah 74.000.000 kuintal singkong basah, dapat memberikan pekerjaan (penghidupan) kepada 100.000 keluarga. 4. Buat 1.780.000 usaha tani baru, memerlukan alat-alat per- tanian tiap-tiap tahun 890.000 bajak besi, 415.000 bajak untuk menyiangi dan mengaduk tanah, 3.568.000 pacul, 356.000 sabit, 356.000 parang, 356.000 alat penyiang, 356.000 alat penyiang bergigi tiga, 445.000 garu. Selan- jutnya diperlukan alat-alat timbangan, alat-alat pemberan- tasan hama (semprotan; yang dapat dibuat sendiri) untuk ini dapat menempatkan 25.000 keluarga. 5 . Dengan pertanian bentuk baru ini, diperlukan sedikitnya satu perusahaan pandai besi di tiap desa untuk keperluan memperbaiki alat-alat. Kalau tiap-tiap perusahaan pandai besi bekerja 3 keluarga, dapat menempatkan 100.000 ke- luarga. 6. Untuk perusahaan pertanian ini sedikitnya di tiap desa ada toko dari satu keluarga yang melayani keperluan perusa- haan pertanian, diantaranya penjualan sabit, pupuk, obat- obatan, pemberantasan penyakit dan hama, dan kepen- tingan lain-lainnya. Buat ini sedikitnya dapat memberi pekerjaan dan penghidupan layak 35.000 keluarga. 7 . Produksi dari pertanian yang baru ini memerlukan pengangkutan yang banyak. Produksi seluruhnya itu akan berputar dan jalan dengan pengangkutan seberat 432
Masalah Agraria di Indonesia 178.200.000 kuintal. Dengan perhitungan tiap-tiap cikar mengangkut 7 ton dalam jarak 25 km, diperlukan 89.000 pengusaha cikar. Untuk pembuatan cikar ini dapat kira- kira bekerja 11.000 keluarga. Jadi lapangan pengangkutan ini dapat memberi pekerjaan 100.000 keluarga. 8. Dari hasil yang diangkut ± 150.000.000 kuintal itu memer- lukan karung. Kalau tiap-tiap karung memuat 0,8 kuintal dan tiap-tiap karung (sisal atau tikar) dapat dipakai 7-8 kali, maka tiap-tiap tahun diperlukan 25.000.000 karung. Untuk ini dapat bekerja 12.000 keluarga.Jadi sebagai hasil kema- juan dari perusahaan bentuk dan cara pertanian itu, akan dapat mengadakan sumber-sumber penghidupan lainnya. Dan dapat menempatkan orang-orang untuk mendapatkan penghidupan: 1 . Penumbukan padi 130.000 keluarga 2. Pengolahan kedelai, kacang tanah 100.000 keluarga 3. Pengolahan singkong 100.000 keluarga 4. Pembuatan alat-alat pertanian 25.000 keluarga 5 . Perusahaan pandai 100.000 keluarga 6. Toko-toko di desa 35.000 keluarga 7 . Pengangkutan dan pembuatan alat pengangkutan 100.000 keluarga 8. Pembuatan karung 35.000 keluarga - - - - - - - - - - Jumlah semuanya 602.000 keluarga Jadi dari penduduk di Jawa masih dapat bekerja langsung di lapangan pertanian 3.560.000 keluarga, dan dari perusa- haan yang bersangkutan dengan itu 602.000 keluarga atau 4.162.000 keluarga. Selebihnya itulah yang mesti diperso- alkan cara penempatannya ditambah lagi dengan tambahan 433
Mochammad Tauchid penduduk tiap-tiap tahun + 600.000. Kami muatkan panjang lebar rencana Tergast pembaha- ruan di lapangan pertanian, kami maksudkan bahwa sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia, perubahan hukum saja atas tanah, tidak disertai dengan perubahan cara pemakaian tanah sebaik-baiknya tidaklah be- sar gunanya. Apa yang digambarkan oleh Tergast masih dapat diuji kebenarannya dengan praktek, serta kemungkinan pelak- sanaannya berhubung dengan beberapa faktor. Terang bukan barang yang mudah yang dapat diselesaikan dengan tulisan seperti mudahnya membariskan angka-angka. Mungkin dapat dikatakan sebagai suatu khayalan yang tak dapat dilaksanakan. Tetapi bagaimanapun juga dapat menggambarkan cara meme- cahkan satu masalah. Gambaran rencana itu baik menjadi bahan pertimbangan, sebagai pandangan lebih jauh atas masalah yang kita hadapi sekarang dan di masa yang akan datang.Rancangan itu semata- mata hanya didasarkan atas sudut dan perhitungan teknis dan tidak menyinggung-nyinggung soal hukum agraria dan faktor- faktor psikologis. Perubahan di lapangan agraria, dimaksudkan sebagai perubahan di lapangan kehidupan seluruhnya yang satu di antaranya saling mempengaruhi dan berhubungan erat. Rencana itu akan meminta perubahan politik dan hukum tanah dan akan meminta perubahan jiwa dan semangat di sam- ping kecerdasan otak dan pengetahuan. Dari masyarakat desa yang tidak ada perpilahan (diferensiasi) seperti sekarang, akan terjadi diferensiasi dalam masyarakat, dan menimbulkan kemajuan di masing-masing lapangannya itu (tani, dagang, industri, dan sebagainya) yang dalam rangkaian penghidupan dan kemakmuran berhubungan erat satu dengan lainnya. 434
Masalah Agraria di Indonesia VII. Memelihara Kebaikan dan Kesuburan Tanah, Arti Hutan bagi Manusia Banyak orang menyangka, bahwa bumi yang memberi makanan kepada manusia itu akan tetap selama-lamanya ber- murah hati mengeluarkan makanan dan akan selama-lamanya manusia terjamin kebutuhannya dengan tiada berkurang, dengan tidak usah berusaha dan memeliharanya. Sampai di mana kesanggupan bumi kita memberi makan kepada mansia ini, L.M. Schwarz menerangkan dalam bukunya 'Harta Sejengkal;' dengan secara populer bahwa: Sesungguhnya yang dapat memberi makan kepada manu- sia itu hanya selapis tanah yang subuh yang tidak lebih dari satu jengkal tebalnya. Lapisan tanah yang sejengkal inilah yang menjadi modal dan sumber makanan. Lapisan yang sejengkal ini dapat berkurang faedahnya dan dapat habis karena perbu- atan manusia atau binatang yang merusak atau karena angin yang menghembuskan bagian yang tipis ini. Kalau lapisan yang tipis ini hilang, maka hilanglah makanan manusia. Tanah ialah batu yang menjadi lembut karena dimakan hari, kena udara, kena air serta zat-zat yang terkandung di dalamnya. Batu yang ditumbuk halus bukanlah tanah, karena tak dapat tumbuh tanam-tanaman, jika tidak ada pengaruh dari luar. Air dan udara serta zat-zat yang ada di dalamnya memakan batu itu, dan oleh karena ada anasir-anasir yang ada di dalamnya timbul ke luar dan melekat di sisi bagian- bagian yang halus sekali. Dengan anasir-anasir yang demi- kianlah dapat diisap oleh akar tumbuh-tumbuhan. Bunga tanah (humus) yaitu ampas tumbuh-tumbuhan yang sudah busuk, sangat berguna bagi kesuburan tanah dan baik pengaruhnya terhadap batu yang dimakan hari itu. Makin dalam lapisan 435
Mochammad Tauchid tanah, makin sedikit udara dan air hujan yang masuk, makin sedikit pengaruh bunga tanah, dan karena itu tanah itu tidak begitu subur. Lapisan tanah yang berguna, yang dapat ditanami yaitu yang dapat diisap zat-zatnya oleh akar tumbuh-tumbuhan. Lapisan ini tidak tebal. Lapisan ini karena terus-menerus dima- kan zat-zatnya oleh akar tumbuh-tumbuhan, lama-lama dapat habis isinya yang berguna. Kecuali itu dapat juga lapisan tanah yang tipis ini hilang dihembuskan angin yang keras atau dapat hanyut karena air yang keras mengalir. Tanah yang sudah hi- lang lapisannya yang subur itu sudah tidak ada lagi khasiatnya bagi manusia. Kerusakan tanah semacam ini berarti habisnya makanan bagi kita sampai datang kepada anak cucu turunan kita. Mungkin untuk selama-lamanya tidak dapat diperguna- kan lagi. Memikirkan penjagaan dan pemeliharaan kebaikan dan kesuburan tanah berarti menjaga habisnya makanan untuk kita dan untuk anak cucu kita. Nasib kita, nasib Indonesia, dan nasib manusia tergantung dari kemurahan hati lapisan tanah yang tidak lebih dari sejengkal itu, yang dapat larut dan hilang kalau tidak kita jaga, dan dapat habis kalau kita boros- kan pemakaiannya. Pemborosan pemakaian tanah dan kela- laian penjagaan dari bahaya kelarutan akan menimbulkan bahaya bagi penghidupan manusia berabad-abad. Penduduk dunia ini makin lama makin besar jumlahnya. Semuanya memerlukan makan. Berjuta-juta manusia itu menggantungkan hidupnya dari lapisan tanah yang sejengkal itu. Menurut penelitian pada tahun 1630 penduduk dunia ada 400.000.000. Dua abad kemudian yaitu pada tahun 1830 436
Masalah Agraria di Indonesia sudah menjadi 800.000.000, lipat dua banyaknya. Tiga tu- runan kemudian, pada tahun 1900 penduduk dunia sudah menjadi 1.500.000.000 dan pada tahun 1940 meningkat menjadi 2.000.000.000. Menurut taksiran, kalau tiap-tiap tahun tambahnya penduduk 1,5% maka dalam waktu 70 tahun lagi penduduk dunia sudah mendekati 4.000.000.000. Semua itu manusia yang minta makan. Minta jaminan hidup lapisan tanah itu. Ahli-ahli statistik telah menyelidiki bahwa lebih dari ½ penduduk dunia ini diam pada 1/20 dari permukaan bumi. Ke- banyakan penduduk dunia diam pada 3 daerah kecil yang subur tanahnya. Di Eropa dan Rusia Barat yang luasnya 7.800.000 km2 tinggal 500.000.000 orang. Di Timur Jauh, yaitu Mansuria, Tiongkok, Tonking dan Jepang yang luasnya 4.550.000 km2 tinggal di sana 500.000.000 orang, sedang daerah yang ketiga yaitu yang meliputi Ceylon dan India. Penduduk 2.000.0000.000 ini sekarang hidup dari 1.600.000.000 ha tanah atau 0,8 ha tanah untuk menghidupi 1 orang. Ada lagi negeri yang bagian tanahnya kurang dari ½ ha seorang. Dunia masih kekurangan makan, karena tambahnya penduduk tidak seimbang dengan pertambahan bahan makanan.India dan Pakistan bertambah penduduknya antara tahun 1931-1941 sebanyak 50.000.000 orang. Karena itu ter- paksa pada tahun 1947 harus mendatangkan beras 2.000.000 ton dari negeri lain. Pada tahun 1948 kekurangan itu bertam- bah menjadi 2.800.000 ton, dan tahun 1949 meningkat men- jadi 4.000.000 ton. Berhubung dengan masalah makanan ini, maka penjagaan dan pemeliharaan kesuburan tanah sebagai sumbernya 437
Mochammad Tauchid makanan itu harus diperhitungkan betul-betul. Kerusakan tanah itu disebabkan karena kelarutan atau erosi yang menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur, yaitu la- pisan tanah yang dapat memberi makan itu. Erosi ini dise- babkan karena air yang melarutkan tanah dan ada juga karena angin kencang yang menghembuskan lapisan tanah bagian atas. Selanjutnya L.M. Scwarz menerangkan bahwa banyaknya tanah subur di Jawa yang tiap-tiap tahun dihanyutkan oleh air sungai ada 200.000.000 ton. Kalau tanah itu diangkut dengan kereta api memerlukan 13.000.000 gerbong. Ini hanya untuk tanah Jawa saja. Tanah subur yang dihanyutkan sungai itu dapat dilihat dari warna air sungai yang kuning, yang mengalir terutama kalau kebetulan banjir. Warna air sungai yang kuning itu tidak lain dari lumpur tanah yang dihanyutkan. Balai Penyelidikan Tanah dapat menunjukkan berapa lumpur yang dihanyutkan menurut keadaan tanah masing-masing di beberapa daerah. Dari tanah-tanah yang ada gunung apinya tanah-tanah yang hilang tiap-tiap tahun 5 ton tiap hektar. Di tanah-tanah kapur yang tidak kuat menahan bahaya erosi sampai 65 ton setahun tiap hektar. Buat tanah-tanah yang bergunung api, lapisan tanah yang hilang tiap tahun ada 1/3 mm, sedangkan bagi tanah daerah kapur 4 mm tiap tahun. Kalau dihitung bahwa lapisan tanah yang subur itu hanya kira-kira 15 cm, jadi dapat ditaksir kalau terus dibiarkan ke- adaan semacam itu kira-kira 50 tahun tanah-tanah itu keha- bisan lapisan yang subur, sekalipun disusul juga tanah baru dari lapisan batu yang kena matahari, tetapi tidak seberapa. Tanah yang dihanyutkan sebanyak 200.000.000 ton di 438
Masalah Agraria di Indonesia Jawa itu mengandung 150.000 ton asam fosfor yang sama nilainya dengan 350.000 ton pupuk fosfor yang sangat dibu- tuhkan untuk pupuk perbaikan tanaman. Dengan hanyutnya lapisan tanah itu berapa juta rupiah uang yang hilang untuk mengganti pupuk yang harus ada di lapisan tanah itu agar tanah itu tetap memberi hasil. Menurut penyelidikan yang dijalankan atas tanah-tanah di lereng-lereng gunung yang berhutan lebat, lereng-lereng yang ditanami dengan alang-alang, jagung dan tanaman lain- nya, tanah-tanah yang dihanyutkan air menurut curamnya tanah, jenis tanah serta cara mengusahakannya, banyak hujan di daerah, dapat diketahui bahwa daerah-daerah yang ber- hutan, lapisan tanah yang hilang itu sedikit sekali, boleh dika- takan tidak ada. Kalau hutannya ditebas orang maka ke- hanyutan tanah bertambah besar. Yang menyebabkan erosi ialah perbuatan manusia, yang merusak-rusak hutan. Rusaknya hutan menyebabkan hujan yang jatuh tidak dapat perlahan-lahan karena tidak ada yang menahan, dan karena derasnya mengalir melarutkan tanah, dan menimbulkan banjir. Di mana-mana manusia datang merusak hutan, menga- dakan tanah pertanian, dan akibatnya menimbulkan erosi. Tanah-tanah yang ditinggalkan manusia sudah tidak dapat dipakai lagi. Terkadang buat selama-lamanya. Erosi ini terjadi di mana-mana. Negeri Mesopotamia, negeri pertanian yang pertama. Subur tanahnya dan makmur penduduknya. Pengairan baik sudah sejak zaman Pemerin- tahan Hamurabi 2000 tahun sebelum Isa. Karena iri hati nega- ra-negara tetangganya terjadi peperangan, perampasan dan perusakan hutan. Timbul erosi dan hilanglah kesuburan tanah 439
Mochammad Tauchid dan kemakmuran. Negeri Suria yang makmur di zaman dulu, binasa karena erosi dan sekarang tinggal bekas-bekasnya saja. Afrika Barat terjadi erosi yang hebat. Gurun Sahara tiap tahun bertambah panjang ke selatan 10 km. Tambahnya pen- duduk menyebabkan perluasan tanah-tanah pertanian dengan membuka hutan-hutan untuk perladangan yang merugikan. Hutan-hutan ditebang, hingga kaki-kaki gunung yang dulu ada tanam-tanaman penahan menjadi gundul sama sekali. Hutan habis ditebang. Keadaannya sangat berat dan menyedihkan, sebagai diucapkan oleh Menteri Jan Smuts: "Erosion is the biggest problem confronting the country, bigger than any poli- tics" (erosi adalah masalah yang paling besar bagi negara, lebih besar dari masalah politik manapun). Di Amerika saban tahun tanah yang hilang karena hanyut itu ada 3.000.000.000 ton, cukup untuk mengisi kereta api yang panjangnya 18 kali keliling dunia. Untuk mengejar kehi- langan tanah lapisan subur ini dikeluarkan uang $ 160.000.000 untuk membeli pupuk tiruan. Tetapi uang se- banyak itu hanya menutup 5% saja dari tanah yang hilang karena erosi. Seribu tahun lamanya kaisar-kaisar Tiongkok memper- tahankan hutan-hutan di negerinya. Siapa yang menebang hutan mendapat hukuman berat. Karena itu sawah-sawah mereka tetap subur selama 2000 tahun. Tetapi kemudian tanah-tanah yang subur itu sudah hilang, disebabkan selalu adanya huru-hara, kepindahan penduduk dan perusakan hutan, sawah-sawah tidak terurus. Pada tahun 1934, sungai Kuning menghanyutkan kira- kira 1.500.000 m3 lumpur atau sama dengan 450.000 ha 440
Masalah Agraria di Indonesia tanah yang tebalnya 20 cm. Yunani lama terdiri dari 60% hutan, sekarang hutannya hanya tinggal 5%. Akibatnya seka- rang hanya 2% saja tanah yang subur di sana. Kemiskinan Spanyol disebabkan karena peternakan domba yang tidak terbatas, yang menimbulkan kerusakan tanah-tanah dan hutan. Rusia yang kematian 5.000.000 penduduk antara tahun 1921-1922 disebabkan karena pemakaian tanah yang tidak semestinya. Sesudah itu berusaha sekuat-kuatnya untuk me- lindungi sawah-sawah di Ukraina dan Odessa dengan segala macam alat yang modern. Di Australia orang menjadi pusing kepala karena me- mikirkan kerusakan tanah disebabkan karena banyaknya kelinci. Banyak tanah yang tidak dapat dipakai lagi karena diru- sak kelinci. Di Texas pada 11 Mei 1934 terjadi angin topan abu yang menerbangkan 300.000.000 ton tanah. Kerugian ini sama dengan kehilangan tanah subur 120.000 ha. Tanda-tanda erosi di seluruh Indonesia sudah nampak di beberapa daerah: 1 . Di lereng-lereng pegunungan Karo sebelah Selatan Medan. Antara Cirebon dan Sumedang, terdapat tanah-tanah yang rusak, hanyut dan runtuk, sawah-sawah terbenam pasir dan batu. 2. Daerah tanah kapur antara Semarang dan Surabaya erosi merajalela. 3. Di Sumba nampak tanah-tanah yang tandus dan jurangnya banyak yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. 4. Di Timor, angin kencang dari Australia dapat membahaya- kan karena dapat menghembuskan tanah subur dari daerah- 441
Mochammad Tauchid daerah yang tidak berhutan. Menurut penelitian, pulau Ti- mor sekarang salah satu pulau-pulau di Indonesia yang sudah mulai menderita bahaya erosi. 5 . Di Sulawesi Tengah, Toraja terus menerus penebangan hu- tan, dengan tidak mengingat akibatnya, yang sekarang tidak lagi dapat meneruskan bercocok tanam. Sungai Sadang dapat mengairi 60.000 ha. Tiap-tiap hari menghanyutkan tanah 17.000 m3 dari daerah Toraja. 6. Daerah Palu tanahnya sudah mati, sawah-sawah terbenam di bawah batu dan pasir. Kebun-kebun nyiur musnah jika turun hujan hebat. Berhubung dengan ini, maka tidak boleh dipandang ringan gunanya hutan buat kepentingan pertahanan kebaikan dan kesuburan tanah di samping keperluan hasil kayu. Di kalangan rakyat masih memerlukan pengertian yang cukup akan gunanya hutan, hubungannya dengan keperluan pertaniannya sendiri dan kepentingan masyarakat lainnya. Kurangnya pengertian akan gunanya hutan, menimbulkan sangka bahwa adanya hutan itu hanya karena tanah itu belum dibuka atau diusahakan, dan tidak dirasakan sebagai kebu- tuhan yang langsung bagi hidupnya. Terutama di Jawa di mana orang sangat merasakan kekurangan tanah pertanian, menganggap bahwa adanya hutan itu sebagai barang yang berlebih-lebihan di samping kekurangan tanah untuk perta- nian yang sangat mendesak. Kurangnya pengertian akan gunanya hutan, menimbul- kan tindakan yang dapat mengakibatkan bahaya, yang tidak dapat dielakkan lagi, tindakan yang dapat menimbulkan mala- petaka bagi pertanian kita turun-temurun. Ketandusan tanah karena erosi yang menghanyutkan 442
Masalah Agraria di Indonesia lapisan tanah yang baik buat pertanian menghilangkan khasiat tanah itu bagi manusia dan akan menimbulkan bahaya kemis- kinan dan kelaparan yang tidak dapat dikejar kembali dalam puluhan dan ratusan tahun. Berapa luas hutan di Indonesia dapat ditunjukkan di bawah ini (angka-angka tahun 1942): Daerah Luas daerah dalam km2 Jiwa tiap- tiap km2 Luas hutan Jumlah km2 % dari luas daerah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa dan Madura Sumatera Kalimantan Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku Luar Jawa Malaya (1939) Filipina (1938) 46.876,7 37.375,1 47.922,3 132.174,1 473.605,9 539.460,0 759.105,7 1.772.171,6 132.240.0 296.296,0 301 506 339 391 21 5 14 13 41 52 11.205 6.946 14.345 32.496 292.400 416.000 493.600 1.207.000 102.160 117.895 23,9 18,6 29,9 24,6 62 77 66 68 77 66 Hutan di seluruh dunia ada kira-kira 3.600.000.000 ha, atau kira-kira 30% dari luas tanah seluruhnya. Sebelum perang dunia II, Finlandia mempunyai 73%, Swedia 56%, Rusia 45%, Jerman 28%, Perancis 19%, Inggris 5%, Jawa 26%, Sumatera 66%, Kalimantan 80% dan Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku 70%. Tambahan hasil kayu tiap tahun seluruh dunia ditaksir 114.000.000.000 meter3, tetapi pemakaian kayu tiap-tiap tahun 168.000.000.000 meter3. Jadi persediaan kayu dalam satu tahunnya berkurang 55.000.000.000 meter3. Pada pertengahan abad ke-20 persediaan hutan di Ame- rika berkurang 50%. "Gangguan" yang paling besar ialah pem- baca-pembaca surat kabar. Mingguan dari New York Times saja memerlukan hutan 50 ha. Orang belum hemat dengan pemakaian kayu. Dalam pemasukan bubur kayu saja sering 443
Mochammad Tauchid hilang kayu yang turut terbuang dengan air. Hutan seluas itu di Jawa yang 2/3-nya sebagai hutan pelindung dan yang seperti lainnya hutan yang dipelihara itu menghasilkan kayu dan bahan-bahan kayu lainnya. Hutan yang dipelihara pemerintah ada ± 3.000.000 ha. Hutan pelindung untuk menjaga keadaan air, hawa dan memelihara keadaan tanah (hydrologis, klimatologis, dan oro- logis), terletak di gunung-gunung. Hutan yang tidak dipelihara oleh pemerintah di Jawa ada 342.000 ha, yaitu hutan-hutan yang biasanya terletak di tepi laut, tidak penting artinya bagi masyarakat, makin lama makin berkurang karena dijadikan tanah pertanian atau dijadikan hutan tutupan. Di samping itu ada hutan tanah partikelir (seba- gai tanah cadangan onderneming) seluas + 100.000 ha, ter- dapat terutama di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem. Ada lagi hutan Kasunanan dan Mangkunegaran seluas semua 44.975 ha (sebelum revolusi), yang sejak tahun 1947 diga- bungkan dengan Jawatan Kehutanan. Apa gunanya hutan, dapatlah diterangkan bahwa kecuali memberikan hasil kayu (kayu bakar dan bahan-bahan perka- kas) serta hasil-hasil lainnya yang berharga, juga penjaga dan pengatur air hujan, pencegah banjir. Kecuali itu untuk mence- gah kehanyutan lapisan tanah yang dapat menyebabkan ke- tandusan tanah yang akibatnya akan membahayakan bagi kesuburan tanah. Hutan di pegunungan-pegunungan gunanya sebagai pengatur hujuan. Hujan yang jatuh ke tanah tertahan oleh daun-daun kayu jadi tidak keras jatuhnya dan terus meresap ke bumi melalui lapisan daun-daun kayu merupakan lapisan tanah yang paling atas. 444
Masalah Agraria di Indonesia Dengan begitu maka air itu tidak keras mengalir, yang dapat menyebabkan banjir. Banjir itu kecuali akan merupakan bahaya menghanyutkan benda-benda dan dapat mencelaka- kan manusia, juga menghanyutkan lapisan tanah yang sangat berguna bagi tanam-tanaman. Sebaliknya air yang meresap dalam tanah itu di musim kemarau akan keluar dari mata air, dapat menambah air keperluan di waktu kemarau. Laporan Ir. Gaade menyebutkan debit sungai Brantas sesudah pembukaan hutan di atas dan keliling permulaan su- ngai itu selama waktu 17 tahun menjadi kurang 39%. Laporan Ir. De Vries menerangkan bahwa sesudah pembukaan hutan- hutan di pegunungan-pegunungan, pendapatan hasil padi sa- wah dalam kabupaten Bangil dalam setahunnya menjadi ku- rang 200.000 pikul. Pada bulan Desember atau Januari banyak turun hujan di Kediri, Jember, Pacitan, Bagelen, Demak, Brebes dan lain- lain yang menimbulkan banjir. Tiap-tiap tahun orang di situ menderita akibatnya, kerusakan tanaman, rumah-rumah, ke- hanyutan ternak dan lain-lain. Orang hanya tahu banyaknya hujan yang menimbulkan bahaya banjir. Tidak mengetahui atau tidak mengerti apa yang menyebabkan dan tidak mengingat akan hutan yang dibabat, yang menjadi sebabnya bahaya itu. Hujan yang turun di tanah pegunungan yang gundul (tak ada hutan atau tumbuh-tum- buhan kayu) di Kawedanan Ponorogo, Slaung, Taman Sari di Karesidenan Madiun mengalir semuanya ke sungai Madiun. Air itu makin lama makin meluap dan penuh. Karena sungai ini penuh, air-air hujan yang mengalir di kota Madiun tidak dapat mengalir ke sungai, dan tertahan di situ. Ini sebabnya tiap tahun kota Madiun ini menderita banjir. Banjir yang tiap 445
Mochammad Tauchid tahun di kota Madiun ini disebabkan oleh buruknya hutan di daerah pegunungan Ponorogo Selatan. Dengan pembabatan hutan di gunung-gunung yang tidak dengan menghitung akan gunanya hutan itu, bahaya semacam itu akan makin besar dan berulang-ulang terjadi. Banjir di kota Kediri yang tiap tahun diderita akibatnya, disebabkan tak adanya hutan di pegunungan Trenggalek, Ngunut Selatan dan sekelilingnya. Sebagaimana diutarakan tadi air hujan yang turun di pegu- nungan dengan deras mengalir ke tempat-tempat yang rendah dan akhirnya ke sungai yang makin besar. Dengan adanya hu- tan atau tumbuh-tumbuhan kayu di tanah pegunungan, keja- dian-kejadian semacam ini akan dapat diperkecil. Air hujan yang jatuh di hutan akan lambat mengalirnya karena tertahan oleh rintangan-rintangan yang berupa batang kayu, akar-akar dan kotoran-kotoran dari pohon. Kelambatan mengalir ini memberi kesempatan sebagian air itu meresap ke dalam tanah, dan sedikit saja yang mengalir ke sungai yang menyebabkan banjir itu. Banjir ini tidak hanya diderita oleh orang-orang di lembah-lembah, tetapi juga menghancurkan bangunan- bangunan yang sangat berguna bagi masyarakat, seperti jem- batan-jembatan, rumah-rumah, jalan-jalan dan sebagainya. Dan yang paling membahayakan bagi orang tani adalah akibat ketandusan tanah yang tidak dapat diperkirakan bahayanya bagi pertanian dan bagi keselamatan turunan-turunan kita. Dalam bukunya, Hutan, Reboisasi, Industri, Supardi se- lanjutnya menerangkan angka-angka luasnya hutan yang seka- rang dibabat rakyat diantaranya di beberapa tempat di Jawa Tengah 9.946 ha (Pekalongan 2,210 ha, Pemalang 1.438 ha, Cilacap 2.680 ha, Purworejo 1.147 ha, Balapulang 851 ha, 446
Masalah Agraria di Indonesia Purwodadi 115 ha, Yogyakarta 537 ha, Pati 454 ha, Purwoker- to 288 ha, dan Magelang 226 ha). Menurut 'Mingguan Ekonomi Indonesia' tanggal 27 Maret 1948, hutan-hutan yang ditebang sejak tahun 1942 di Jawa dan Madura: di Jawa Barat hutan yang hilang sampai antara 400.000 - 500.000 ha. Se- dang tambahan hutan baru (kayu yang ditanam) antara 1891- 1936 (45 tahun) adalah 360.000 ha. Berhubung dengan itu, maka soal penghutanan kembali (reboisasi) menjadi masalah nasional kita yang besar. Reboi- sasi ini pertama kali perlu dijalankan terhadap tanah-tanah yang sekarang tidak ada tumbuh-tumbuhannya dan tak subur guna keperluan pertanian, seperti terdapat di: 1 . Lereng gunung Ijen, beberapa puluh ribu ha. 2. Lereng utara dan timur gunung Semeru. 3. Lereng Timur Wilis. 4. Lereng Barat gunung Lawu. 5 . Pegunungan Ponorogo Selatan dan Pacitan serta Trengga- lek. 6. Gunung Sewu Surakarta, Yogyakarta (Bayat, Gunung Kidul). 7 . Pegunungan Menoreh (batas Yogyakarta dan Kedu). 8. Lereng Timur dan Utara gunung Sumbing. 9. Pegunungan sebelah Utara Kutoarjo, Kebumen, Karang- anyar dan Gombong. 10.Pegunungan Kumbang. 11.Pegunungan antara gunung Cireme dan Sanggabuana (Ma- jalengka, Nunuk), Pegunungan Kremeng (Cirebon). 12.Pegunungan sekeliling Bandung dan lain-lain yang luasnya puluhan dan ratusan ribu ha. Rancangan penghutanan ini sudah lama, dan sudah sejak tahun 1931 oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia 447
Mochammad Tauchid Belanda ditetapkan satu Panitia berkewajiban untuk menye- lidiki dan memberikan pemandangan-pemandangan, kete- rangan dan pelaporan-pelaporan kepada pemerintah tentang aturan-aturan untuk memperbaiki dan memelihara hal-hal yang penting tentang itu. Maksud untuk membentuk panitia itu ialah untuk: a. mempertahankan keadaan hutan yang ada pada waktu itu; b. menyelidiki keadaan hydrologis dan orologis setelah perlu- asan hutan cadangan. Sebelum itu sudah banyak peraturan-peraturan yang mengenai penjagaan tanah untuk menolak bahaya erosi, untuk mempertahankan kebaikan dan kesuburan tanah-tanah, di antaranya: 1 . Stbl 1819 no. 5 (Landrente bepalingen); 2. Stbl 1870 no. 55 dan 118 (Agraris Wet dan Agraris Besluit); 3. Stbl 1865 no. 96, 1e Boschreglement; 4. Stbl 1874 no. 79 1e Ontginningsordonnatie; 5 . Stbl 1874 no. 110 2e Boschreglement; 6. Stbl 1884 no. 4060, Sirkuler Dep. B. B. 1884, tentang ca- dangan hutan (Boschreservering). 7 . Stbl 1890 no. 115, tentang cadangan hutan di Jawa (Boschreservering op Java). 8. Stbl 1896 no. 44, 2e Ontginningsordonnantie; 9. Stbl 1905 no. 41, perubahan Stbl. 1896 no. 44; 10.Stbl 1905 no. 42, pembatasan sementara cadangan hutan. 11.Stbl 1935 no. 483; 12.G.B. 13 Mei 1934 no. 2 dan 13.B.W. pasal 720 - 736 Kita perlu meneruskan pekerjaan ini, dengan memperhi- tungkan kepentingan-kepentingan untuk pertanian, kepen- 448
Masalah Agraria di Indonesia tingan hutan sampai batas luas yang tidak lagi dapat dikurangi. Mempertahankan luas hutan untuk kepentingan di atas, tidaklah berarti tidak harus diadakan peninjauan kembali ke- adaan hutan yang sekarang ada di Jawa, dihubungkan dengan keadaan tanah pertanian. Di samping banyaknya hutan yang dibabat selama perang Jepang dan revolusi ini, terdapat tanah-tanah hutan yang me- mang dapat dijadikan tanah pertanian, tetapi sebaliknya banyak sekali tanah-tanah pertanian rakyat yang sesungguh- nya sudah tidak baik lagi dipertahankan terus menjadi tanah pertanian dan baik kalau dijadikan hutan. Peninjauan ini untuk, kalau perlu dengan penyelidikan yang seksama, tanah-tanah pertanian rakyat di beberapa tem- pat diubah menjadi hutan, dan sebaliknya beberapa hutan diubah menjadi tanah pertanian. Juga dalam akan mengem- balikan bekas hutan menjadi hutan kembali (herbebossching) harus diingat hal-hal ini. Tanah-tanah bekas hutan yang seka- rang menjadi tanah pertanian, tetapi sesungguhnya tidak baik harus dimasukkan dalam rencana reboisasi. Janganlah peng- hutanan kembali (reboisasi) ini hanya sebagai usaha mengem- balikan status yang lama, luas, macam dan tempatnya, dengan tidak ada penyelidikan lebih lanjut tentang adanya beberapa kemungkinan. Berapa minimum luas hutan yang harus dipertahankan, dan tidak dapat dikurangi lagi untuk kepentingan di atas (hid- rologis, klimatologis, dan orologis), hal ini tidak dapat diten- tukan dengan prosentasenya perhitungan luas dengan tidak memperhitungkan keadaan dan sifat daerah-daerah itu. Ma- sing-masing tempat yang keadaannya berbeda-beda (tanah datar dan tanah-tanah pegunungan memerlukan perhitungan 449
Mochammad Tauchid sendiri untuk kepentingan hutan). Masalah ini akan menjadi masalah yang besar, yang akan mengadakan perubahan letak dan luas hutan disesuaikan dengan kepentingan di atas. Dengan peninjauan itu akan menghasilkan ketentuan, tempat-tempat mana yang harus dijadikan hutan, sekalipun sekarang berwujud tanah pertanian rakyat. Sebaliknya di sam- ping itu, hutan-hutan mana yang dijadikan tanah pertanian rakyat, mengingat letak serta baik buruknya bagi kepentingan pertanian, dan dapat tidaknya dilepaskan dari keperluan hu- tan. Jalan lain yang harus ditempuh untuk mempertahankan kebaikan dan menambah kesuburan tanah kecuali penghu- tanan kembali, juga pemetaan tanah-tanah di lereng-lereng gunung dan tanah-tanah yang miring. Di samping pemupukan tanah sangat penting dan harus dijalankan dengan sebaik- baiknya. 450
BAB PENUTUP Cukup sudah kiranya pengupasan masalah agraria, sebagai masalah penghidupan rakyat, yang banyak sangkut pautnya. Sebagai satu masalah yang menjadi sendi penghi- dupan masyarakat, soalnya meliputi seluruh kehidupan rak- yat. Erat hubungannya dengan soal-soal politik, soal ekonomi dan soal-soal sosial. Penjelasannya pun tidak cukup hanya ditinjau dari satu segi saja. Dalam rangkaian yang bulat, pentinglah pengupasan mengenai soal yang erat bersatu, yaitu persoalan mengenai taninya sendiri. Masalah agraria menjadi sendi-sendinya masalah tani. Masalah tani adalah masalah manusia yang bulat, sebagai soal yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Segala rancangan perubahan seperti diutarakan di muka itu, baik di lapangan hukum, sosial, ekonomi dan di lapangan teknik, semuanya merupakan usaha bulat yang tidak dapat dipecahkan dan diselesaikan kalau itu baru menjadi perso- 451
Mochammad Tauchid alannya orang-orang yang ada di luar kalangan petani sendiri. Perubahan masyarakat tani tidak dapat hanya dipaksakan dan diperintahkan dari atas atau dari luar kalangannya. Dalam mengupas masalah pertanian sekarang orang biasa memandang dari sudut dan sebagian segi-seginya saja. Per- tanian baru merupakan obyek peninjauan dan penelitian. Menjadi bahan pelajaran untuk mencoba-coba resep-resep orang pandai baik dari orang politik maupun orang teknik. Umumnya orang mempersoalkan pertanian sebagai yang berdiri di luarnya. Tidak sebagai persoalan atau salah satu masalah yang dihadapi dan membelit dirinya. Belum dirasa- kan perjuangan petani sebagai perjuangan sendiri. Karena itu, maka bagaimanapun baik dan tingginya cita-cita, sering-sering hanya merupakan 'sikap belas kasihan' untuk menyampaikan rasa cinta kasih terhadap makhluk petani yang pantas dibelas- kasihani. Setengahnya lagi orang menyelidiki dan mempelajari masalah pertanian dengan mempelajari watak, tabiat, dan adat istiadat orang tani, diperlukan untuk mencari jalan bagaimana dengan adat itu dapat diteruskan pengisapan dan penindasan. Sikap mengasihani orang tani, dengan melindungi kese- lamatannya, agar dapat mempertahankan diri dari serangan luar, sebagai budi luhur, sama saja dengan mempertahankan keadaan yang lama supaya jangan rusak. Dorongan agar orang tani tidak pasif defensif, tetapi aktif ofensif, supaya orang tani tahu akan harga diri, tahu tang- gung jawab dan hak di samping kewajibannya, itulah usaha yang mesti dijalankan. Untuk menyambut keadaan dan perubahan hidup selu- ruhnya seperti diuraikan semuanya itu, petani sendiri yang 452
Masalah Agraria di Indonesia menentukan dan bukan mesti mengharapkan kemurahan dan rasa belas kasihan orang lain. Kesadaran petani, tahu akan harga diri, tahu akan hak di samping kewajibannya, itulah yang akan dapat mengubah sega- la keadaan dan membongkar pangkal dan akar yang menjadi bibitnya segala soal bagi petani. Tiada dengan kesadaran petani sendiri orang tak dapat berbuat apa-apa untuk kebaikan petani, sebagai dikatakan oleh Prof. Dr. W.J. Timmer dalam bukunya "Totale Landbouw Wetenschap " ........ ten slotte kan men weinig voor de boer doen, als het niet door de boer gebeurt". Organisasi petani merupakan lapangan bagi petani menyusun kekuatan. Sebagai alat perjuangannya, untuk mem- bebaskan dirinya dari penindasan politik, ekonomi dan sosial. Di sana belajar menambah kecerdasan otak dan jiwanya, dan dengan kesadarannya nanti membongkar segala pokok dan alat yang menjadi sumber kemiskinan dan kesengsaraan untuk memperbaiki hidupnya. Masyarakat harus mengubah pandangannya terhadap petani, dari pandangannya di masa lampau, yang memandang petani sebagai obyek, sebagai sasaran kepentingan orang lain. Bukan petani penurut, bukan petani yang selalu sedia menjadi sasaran pemerasan, yang dapat memberikan keba- hagiaan masyarakat kita, melainkan petani yang sadar. Petani yang tahu akan harga diri, dan karena itu dapat dan sanggup mengubah cara-cara bekerja, itulah yang akan dapat meng- hasilkan makanan yang lebih berguna dan manfaat, dan itulah yang akan membuat bahagia masyarakat. Dengan ini kami tutup karangan kami ini, sebagai persem- bahan kami kepada masyarakat. 453
Mochammad Tauchid Di tengah-tengah kegelapan, terbayang sinar bahagia kami: Saudara-saudaraku Petani Indonesia, Pajurit tak dikenal orang !!! 454
Lampiran Lampiran I. PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN-PERATURAN TENTANG CARA MEMERINTAH SERTA PERATURAN RUMAH TANGGA DESA DALAM DAERAH PEMERINTAHAN DI JAWA DAN MADURA Menimbang: Perlunya ada ketetapan tentang peraturan-peraturan menge- nai pemerintahan dan anggaran rumah tangga desa di Jawa dan Madura. Mengingat: Pasal-pasal 20, 29, 31, 33 dan 71 dari peraturan tentang kebi- jaksanaan pemerintah. Menetapkan: Peraturan di bawah ini tentang pemerintahan dan anggaran rumah tangga dari desa-desa di Jawa dan Madura. Bab I Tentang organisasi dan pendapatan uang masuk dari Pamong Desa. Pasal 1 Pemerintahan di desa dijalankan oleh Kepala Desa, dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk, yang dengan Kepala Desa tersebut merupakan pemerintah desa. Pasal 2 a . Peraturan tentang pemilihan kepala-Kepala Desa dan penge- sahan oleh yang berwajib, dengan mengingat ketetapan-kete- tapan dalam pasal 71 dari peraturan pemerintahan, ditetap- kan dengan Peraturan Umum. b. Susunan pemerintahan desa selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dengan disahkan oleh Dewan Pemerintah Propinsi. c . Cara penetapan dan pemecatan anggota-anggota dari pamong 457
Masalah Agraria desa, kecuali Kepala Desa, diserahkan kepada D.P.R. kabupaten, mengingat adat di tempat itu. Pasal 3 Pendapatan yang diberikan oleh desa kepada Kepala Desa dan perabot-perabot desa lainnya yang berupa tanah bengkok, mau- pun macam lainnya, jika hal ini mungkin dan mengingat juga kepentingan rakyat diatur oleh bupati, mengingat peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh D.P.R. kabupaten mengenai hal ini. Bab II Tentang pemerintahan desa yang menjadi wakilnya. Pasal 4 Dengan tak mengurangi apa yang tertulis dalam titel kedua dari Inlandsche Reglement tentang kewajiban seorang Kepala Desa, umumnya Kepala Desa tersebut bertanggungjawab atas berlang- sungnya pemerintahan keadaan rumah tangga desa, kecuali jika kewajiban tersebut diserahkan kepada orang lain. Pasal 5 a . Kepala Desa berkewajiban mengatur peralatan, keuangan, dan milik-milik kekayaan lainnya dari desa, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh D.P.R. Kabupaten dan pada umumnya ia berkewajiban mengganti kerugian yang timbul karena kemalasan atau kekhilafannya. b. Daripada peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat pertama, dikecualikan tentang pendirian utang-piutang yang kemudian akan ditetapkan dalam ordonansi. Pasal 6 a . Pada waktu menjalankan kewajiban Kepala Desa meminta nasehat kepada anggota-anggotan lainnya dari pemerintah desa. b. Pada waktu mengambil keputusan soal-soal yang penting, ia sebelumnya berunding dulu dengan rapat, yang terdiri atas 458
Lampiran anggota-anggota pemerintahan desa, dan juga penduduk yang berhak memilih Kepala Desa, sesuai dengan adat cara setem- pat. c . Jika keputusan-keputusan yang akan diambil itu hanya mengenai kepentingan-kepentingan dukuh saja, maka yang dipanggil untuk menghadiri rapat ialah mereka yang berhak memilih Kepala Desa, dan beberapa orang yang menurut adat cara setempat dapat turut serta dalam rapat terebut. d. Keputusan yang tersebut dalam ayat kedua, jika ia berten- tangan dengan undang-undang atau kepentingan umum, sela- manya dapat dibatalkan oleh D.P.R. kabupaten yakni dengan besluit yang memuat sebab-sebabnya. Tentang keputusan dari D.P.R. kabupaten boleh meminta banding pada D.P.D. Propinsi dalam waktu sebulan. Pasal 7 Sesuai dengan peraturan-peraturan, pamong desa bertanggung jawab atas dapat dipakainya bangunan umumnya, umpama- nya; jalan-jalan dengan jembatan dan selokan-selokannya, gedung-gedung, lapangan, pasar-pasar, ledeng air dan tempat air. Pasal 8 a . Kepala Desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum. b. Seperti yang tersebut dalam ayat pertama pasal 11 sub c, yakni dengan surat kuasa, maka D.P.D. Kabupaten dapat menunjuk orang lain buat menggantikan Kepala Desa sebagai wakil, bila- mana ada cap, bahwa Kepala Desa itu tidak akan dapat mem- pertahankan dengan baiknya keperluan desanya. c . Penunjukan yang tersebut dalam ayat di atas ini tidaklah dapat berlaku, kecuali kalau bagian terbanyak dari penduduk yang wajib memilih Kepala Desa mufakat dengan perbuatan yang dikehendaki itu dan cocok dengan pemilihan pengganti itu. d. Surat panggilan dan sekalian surat lain dari juru sita akan diberitahukan kepada Kepala Desa sendiri atau di tempat ke- diamannya. Pegawai yang diperintahkan menjalankan peker- 459
Masalah Agraria jaan juru sita memberitahukan perbuatannya itu kepada D.P.D. Kabupaten. Pasal 9 a . Sewaktu Kepala Desa berhalangan, berdasarkan artikel-artikel yang memuat hak-hak dan kewajiban Kepala Desa, maka ke- wajiban tersebut diserahkan kepada seorang yang berhak me- nurut adat cara setempat. b. Peraturan di atas ini berlaku juga untuk mereka, yang mewa- kili Kepala Desa, pada waktu ia berhalangan menjalankan kewajibannya, dengan pengertian bahwa D.P.D. Kabupaten yang menunjuk orang yang harus mewakili desa di dalam dan di luar hukum, orang tersebut dapat juga orang yang mewakili Kepala Desa atau orang lainnya. Bab III Dari hal milik dan kekayaan dari desa dan pemantauan hak atas nama desa. Pasal 10 Kecuali apa yang tersebut firman pemerintah tanggal 1 April 1885 no. 22 (Indische Staatsblad no 102), dari art 11 bab b, pera- turan ini, dilarang menjual atau menggadaikan tanah desa. Pasal 11 1 ) Jika D.P.D. Kabupaten tak memberikan ijin tertulis, desa tak diperbolehkan: a . meminjam uang. b. membuat persetujuan dengan syarat-syarat yang membe- ratkan yang bertujuan mendapatkan tanah, menjual, menggadaikan tanahnya dan rumah dan barang-barang lainnya yang tak dapat bergerak. c . menuntut atau menerima suatu dakwaan atas dasar hu- kum, jika masih ada jalan lain. 2 ) Surat izin menurut alinea (1) itu tak dapat diberikan, sebelum disetujui oleh yang wajib memilih Kepala Desa yang ter- banyak. Permufakatan dari orang yang berhak memilih 460
Lampiran Kepala Desa tidak diperlukan untuk menuntut utang kepada bank dan lumbung desa 3 ) Jika ada penolakan pemberian ijin tersebut maka D.P.D. Kabupaten itu memberitahukan kepada D.P.D. Propinsi. Pasal 12 1 ) Persetujuan dari suara terbanyak penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa itu diminta, jika ada: a . penyerahan tanah desa kepada negara b. pemakaian atau peminjaman dari tanah desa kepada bang- sa Indonesia. c . pemakaian atau peminjaman dari barang-barang tak bergerak kepunyaan desa. 2 ) Kalau dipandang perlu D.P.D. Kabupaten mengadakan pem- batasan barang-barang yang termasuk tak bergerak (onroe- rende goederen) 3 ) Persetujuan tertulis dalam alinea (1) sub ( b) dan (c) tak boleh melebihi waktu 5 tahun. Pasal 13 1 ) Pemilik dari tanah desa, pemilik apanege tak diperbolehkan memindahkan tanahnya kepada bangsa Indonesia lebih lama dari waktu memakainya. 2 ) Persetujan-persetujuan tersebut dalam alinea di atas tak meru- bah hubungan hukum si peminjam atau yang meminjam terhadap negara atau desa, dengan tak mengurangi dalam memenuhi kewajibannya kedua belah pihak, yang tercantum dalam persetujuan. 3 ) Mengubah luasnya dan lamanya memakai bagian-bagian ta- nah desa, hanyalah boleh terjadi dengan mufakatnya tiga perempat dari banyaknya orang yang berhak mendapat ba- gian tanah desa, atau tanah kepunyaan penduduk yang mem- punyai pandangan sendiri Pasal 14 1 ) Tindakan-tindakan persetujuan-persetujuan yang dibuat, yang bertentangan dengan artikel-artikel dalam bagian ini dianggap tak sah. 461
Masalah Agraria 2 ) Penuntutan pembayaran kembali dari apa yang telah ditetap- kan semula, sebagai yang tersebut dalam alinea-alinea di atas, tak diperbolehkan; atau penuntutan-penuntutan lainnya yang berdasarkan persetujuan semula. Pasal 15 (dicabut) Bab IV Tentang perintah kerja wajib di desa dan pajak desa Pasal 16 1 ) Kepala Desa berhak memanggil penduduk desa untuk menger- jakan kerja wajib di desa, berdasarkan atas art 3, 4, dan 7 dengan mengingat adat cara setempat dan mengingat pula peraturan-peraturan D.P.R. Kabupaten untuk mengadakan pembatasan-pembatasan yang adil 2 ) Dimana menurut jalannya pemerintahan tanggung jawab diserahkan kepada orang atau badan tadi. Pasal 17 Peraturan-peraturan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan desa sebagai yang tersebut dalam alinea 1 dan artikel di atas atau tindakan yang lain untuk berganti-ganti melakukan kerja wajib di desa jika tidak diperintahkan oleh pemerintah tak boleh dijalankan sebelum mendapat persetujuan dari jumlah ter- banyak penduduk desa (yang berhak memilih Kepala Desa). PENUTUP Pasal 18 D.P.R. kabupaten mengatur bagaimana mesti dinyatakan mu- fakat yang tersebut pada pasal 11, 12, 13 dan 17 dan keputusan tersebut pada ayat kedua dari pasal 6. Pasal 19 Yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia dalam ordonansi ini tak termasuk mereka yang dapat hak persamaan. 462
Lampiran Pasal 20 1 ) Ordonansi ini dinamakan: Inlandsche Gemeente Ordonantie (Peraturan Desa) 2) Ordonansi in berlaku di Jawa dan Madura. Ordonansi ini mulai berlaku Pada 1 Maret 1906 463
Masalah Agraria Lampiran II KETERANGAN ORANG YANG HARUS BERODI Menurut pasal 1 dan 2 pasal 1 ordonansi tanggal 21 Januari 1914 (Stbl. No 101), 28 Maret tahun itu juga (Stbl. No 316), 9 Januari 1915 (Stbl No 21) dan tanggal 21 Januari 1916 (Stbl No 66) dengan segala usahanya menurut Stbl. 1919 No 723, Stbl, 1920 No 658 dan 692, Stbl. 1924 No 72 Stbl, 1928 No 62) Stbl. 1914 No 101. a . Di karesidenan Rembang orang yang mempunyai tanah peladangan (bouwgrond) em- pang (belumbang), pekarangan, kebun atau rumah, begitu juga kepada rumah tangga satu-satunya yang tidak membu- ruh kepada orang lain b. diafdeling Krawang Karesidenan Betawi : orang yang mem- punyai tanah peladangan, empang, pekarangan, kebun atau rumah, kecuali yang hanya mempunyai rumah saja di bagian distrik Sindangkasih dan Darangdan yang dahulunya disebut distrik Gandasoli karesidenan Periangan. c . Di karesidenan Pekalongan Orang yang mempunyai tanah peladangan, pekarangan atau kebun. d. Di karesidenan Cirebon Orang yang mempunyai tanah, peladangan, pekarangan atau kebun, dan juga di afdeeling (kecuali controle-afdeeling Ku- ningan) dan afdeeling Indramayu, begitu pula di distrik Rajagaluh, Jatiwangi, Majalengka (kecuali 11 buah desa yang dahulu masuk bagian distrik Maja): sekalian yang mem- punyai rumah dan segala orang yang diam di situ yang tidak memburuh kepada orang lain; e. Di karesidenan Semarang I. orang yang mempunyai tanah peladangan, empang, ke- bun, atau pekarangan; di distrik Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Weleri, lain daripada golongan yang ter- sebut di atas itu. 464
Lampiran II. sekalian orang yang mempunyai rumah dan yang diam di situ yang tidak memburuh kepada orang lain; dan di ibu kota afdeeling: Pati, Kudus dan Jepara dan di ibu kota Juana, lain dari golongan yang tersebut mula-mula III.sekalian orang yang mempunyai rumah sekalian kepala rumah tangga satu-satunya yang tidak memburuh kepada orang lain f. Di karesidenan Banten : Sekalian kepala rumah tangga satu-satunya yang laki-laki dan kuat bekerja. Yang disebut mempunyai tanah peladangan menurut maksud pada 1 & 1 ordonansi dalam Staatsblad yaitu orang yang bersawah yasan atau yang berhak barang salah satu atas tanah itu, atau yang mempergunakan sawah krajan atau tegalan krajan. Yang tersebut itu berlaku juga tentang empang, pekarangan atau kebun. Di karesidenan Pekalongan maka hutan nipah atau rembulung dan kebun kopi monosuko, asal saja kopi itu bukan untuk pengganti tanaman paksaan, disebut kebun juga. Di kabupaten Krawang (karesidenan Betawi) maka hutan nipah disebut kebun juga. Stbl 1914 No 316 Menurut Stbl. 1914 No 316 maka yang wajib berodi di karesi- denan Betawi, kecuali di afdeeling Krawang: Segala orang laki-laki bangsa Bumiputera yang kuat bekerja; yakni yang terutama diam atau yang sebenarnya diam di kare- sidenan Betawi, kecuali afdeeling Krawang (sekarang kabupaten Krawang), (lihat Stbl. 1920 No. 658). Stbl. 1915 No 21 a . di karesidenan Pasuruan: orang yang mempunyai tanah peladangan, empang, peka- rangan, kebun atau rumah b. di karesidenan Kediri dan Madiun orang yang mempunyai tanah, peladangan, pekarangan atau kebun; c . di karesidenan Besuki 465
Masalah Agraria di afdeeling Banyuwangi sekalian orang laki-laki yang kuat bekerja; di afdeeling lain-lain: orang yang mempunyai tanah peladangan, empang, pekarangan, kebun atau rumah d. di karesidenan Surabaya 1 . di afdeeling Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang: orang yang mempunyai tanah peladangan, empang, peka- rangan, kebun, rumah atau turus (lukah = wuwu) 2 . di afdeeling Gresik (kecuali distrik Bawean) dan Lamongan: · di desa yang tanah peladangan orang yang mempunyai tanah peladangan, pekarangan atau kebun di desa yang tidak bertanah peladangan kepala rumah tang- ga satu-satunya. 3 . Di distrik Bawean afdeeling Gresik: segala laki-laki yang kuat bekerja, yang umurnya menurut taksiran antara 18 dan 50 tahun. 4 . Di kabupaten Bojonegoro dan Tuban: orang yang mem- punyai tanah peladangan, empang, pekarangan, kebun atau rumah, begitu pula kepala rumah tangga satu-satu- nya yang tidak memburuh kepada orang lain. e. Di karesidenan Madura: 1 . sekalian orang laki-laki yang kuat bekerja, yang telah ka- win; 2 . duda yang beranak gadis yang sudah sampai umur atau yang beranak laki-laki bujang yang kuat bekerja, yakni kalau anak itu serumah dengan dia; 3 . salah seorang anak laki-laki bujang yang kuat bekerja, diam serumah dengan bapaknya yang sudah tidak kuat bekerja, kecuali kalau dalam rumah itu ada diam juga seorang anak laki-laki yang kuat bekerja dan berbini atau menantu laki- laki yang wajib berodi menurut sub 1. Stbl. 1916 No. 66 Yang wajib berodi menurut Stbl. 1916 No. 66 ialah: a . di karesidenan Priangan orang yang mempunyai tanah peladangan, tebat ikan (situ), pekarangan atau kebun. b. di karesidenan Banyumas 466
Lampiran Orang yang mempunyai tanah peladangan, pekarangan, ke- bun atau bagian tempat menangkap ikan di segara anakan; c . di karesidenan Kedu Orang yang mempunyai tanah peladangan, pekarangan atau kebun KETERANGAN ORANG YANG LEPAS RODI Stbl. 1914 No. 101; Stbl. 1914 No. 316; Stbl. 1915 No. 21; Sstbl. 1916 No 66 Yang lepas rodi ialah golongan orang ini: a . pegawai negeri, Kepala Desa dan lid pengurus desa, begitu juga (di kabupaten Betawi, Meester-Cornelis dan Bogor) orang yang seisi rumah dengan amtenar itu; b. guru agama, penjaga kuburan keramat, pegawai mesjid dan (bagi jajahan yang termasuk dalam Stbl. 1914 No 101) orang perdikan, jika mereka itu diaku sah oleh kepala pemerintahan gewes, akan tetapi tentang orang perdikan itu hanyalah berla- ku antara itu selama oleh gubernur jenderal belum diadakan batas kemerdekaannya itu; c . orang yang tiada tersebut pada a dan b, yang oleh kepala peme- rintahan gewes dibebaskan daripada rodi; membebaskan itu harus dengan mengingati adat atau karena mengganti pang- kat atau keturunan orang itu. d. orang yang menurut putusan kepala pemerintahan gewes bo- leh dianggap bekas amtenar, dan militer pensiunan e. pegawai negeri dan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sesudah mereka berturut-turut menjalankan peker- jaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bagi pegawai negeri 5 (lima) tahun lamanya bagi Kepala Desa, atau Kepala Desa, yang belum bekerja sekian lamanya, apabila diberhentikan dengan hormat karena desanya disatukan dengan desa lain (Stbl. 1919 No 723) janda orang yang tersebut pada a, d, dan e kecuali janda lid pengurus desa bukan janda Kepala Desa; g.1.orang yang bercacat, yang telah tua (jompo) dan f. 467
Masalah Agraria perempuan janda cerai, dan janda kematian laki lain daripada yang tersebut pada f, yaitu jika mereka itu miskin (papa) 2 . dan di kabupaten Betawi, Meester-Cornelis dan Bogor, segala orang yang miskin (papa) h . penduduk tanah yang telah diserahkan pada perusahaan tanah atau perusahaan kerajinan dengan hak barang, kalau penduduk itu menjadi pegawai tetap pada perusahaan itu; i . penduduk desa perdikan, yang telah disebut dalam register yang ditetapkan oleh gubernur jenderal (kecuali di kabupaten Betawi, Meester-Cornelis dan Bogor). Lain dari pada itu, di karesidenan Cirebon: j . penduduk keraton dalam ibu kota Cirebon dan penduduk desa Sunyaragi dan Argasunya yang masih turut jadi tanah krap- yak Sultan Tituler di Cirebon, begitu juga dibebaskan sekalian turunan raja Cirebon dahulu kala, yang bergelar "Raden" ke atas. Di karesidenan Banten : k . orang Badui masuk golongan orang kajeruan. di karesidenan Madura : l . (Stbl. 1915 No. 21, pasal 1 & 2 jo. Stbl. 1924 No. 72) orang barisan yang berpangkat opsir atau di bawahnya dan yang telah dilepas dengan mendapat pensiun, gasi atau onderstand, atau yang dilepas sebelum mereka mendapat pensiun, gasi atau onderstand karena barisan itu disusutkan, yaitu hanya- lah sampai pada waktu mereka boleh dikerjakan pula pada barisan lain dari pada itu opsir dan yang di bawah pangkat opsir itu yang sudah mendapat bintang tanjung, bintang tan- da keberanian dan kesetiaan (moed en trouw), bintang tanda lama dalam dinas, atau yang mendapat kronce. m.Di kabupaten Betawi, Meester-Cornelis dan Bogor; orang yang berjabatan negeri tetapi yang bekerja pada orang lain buat selama tempo tersebut pada perjanjian bekerja atau selama ia bekerja padanya (Stbl. 1920 No. 658). Aturan pada ayat tadi tidak akan mengubah hak yang telah didapat dan disahkan oleh peraturan rodi, yang dicabut dengan ordonansi ini. Menurut ordonansi tanggal 15 Maret 1923 yang dimuat dalam 468
Lampiran Stbl. 1923 No. 113 yang diubah menurut ordonansi tanggal 18 November 1926 (Stbl. No.500). lid Dewan Rakyat, raad lokal, raad dan majelis bestuur harian dalam propinsi dan perkumpulan yang tegak sendiri yang letaknya dalam propinsi itu, tidak dikenakan rodi dan dibebaskan dari pada kewajiban membayar pajak pengganti rodi. 469
Masalah Agraria Lampiran III PERJANJIAN DESA DALAM KABUPATEN SIDOARJO* 1 . Jika lurah bikin betul rumah, pagar dan lain-lain dapat soyo orang gogol, angguran dan (sinoman) tidak dengan bayaran cuma kasi makan, dan lurah sendiri sudah sedia perkakas. 2 . Jika ada orang selametan, lurah dapat kue-kue atau daging. 3 . Saben tahun kumpulan di rumahnya lurah urus pekerjaan dan lain-lain, lurah kasi makan pada orang gogol banyak ada desa yang ganti sawah 1 bahu buat ongkos kumpulan ada yang urunan uang ada yang tidak pakai sedia makanan serta orang gogol rembug saben tahun satu orang mesti bikin rumah genting dengan dapat sawah 4 bahu buat ongkos. 4 . Orang gogol saben tahun sedekah desa ada di punden atau sawah satu-satunya orang bawa makanan sendiri-sendiri buat selametan. Kalau pakai nanggap tandak, ongkosnya ambil dari uang tombokan satu orang f 0,20 dengan bawa makanan sendiri-sendiri. 5 . Perempuan dalam desa kawin pada laki-laki dari lain desa kena pelangkah wates f 1 dari lain distrik f 2 dari lain negeri f 5 dibagi pada lurah dan pemerintah. 6 . Jika gereja, sebak desa, jembatan, gardu paal wangkit desa atau lain-lain pekerjaan desa rusak, orang gogol dan ang- guran yang punya pekarangan (baku karang) meski sedia perkakas atau urun buat garap, jika tidak bisa kasi dihukum lain-lain pekerjaan desa, boleh juga jual pekerjaan gogolan 1 tahun buat beli perkakas. 7 . Jika lurah pergi bayaran pajeg ke collecturan, kumpulan distrik atau menghadap ariaya ke kabupaten, dapat gondal. 8 . Saben hari lurah dapat orang pancen dan lurah mesti kasi makan. Tebasan pekerjaan pancen 3 hari 3 malam kalau musim ketiga f 1 kalau rendeng f 0,75 (tidak tentu banyaknya ada yang ditebas sawah). 9 . Perkakas tulis yang beli carik sendiri ada juga carik dapat Disalin menurut aslinya dari Adatrechtbundel II, Java en Madura 470
Lampiran wang f 15,- atau sawah 50 ru satu tahun 1 0 . Jika lurah perintah garap sawah bagiannya sendiri, boleh soyo orang gogol angguran dan sinoman tidak pakai bayaran cuma kasi makan 1 1 . Waktu pembayaran pajeg, yaitu pada hari yang ditentukan orang-orang gogol dan angguran mesti datang di rumahnya lurah akan mencicil atau minta tempo, jika perintah desa tidak datang dan tidak mencicil pajegnya pertama kali dihu- kum pekerjaan desa 3 hari, kedua kali dilepas dari pekerja- annya, jikalau orang gogol tidak datang dan tidak mencicil pajegnya pertama kali dihukum pekerjaan 3 hari, kedua kali 6 hari, ketiga kalinya sampai disusul perintah pada hari kumpulan desa dilepas gogolnya 1 tahun. 1 2 . Jika orang gogol teledor pekerjaan heerendienst atau lain- lain dihukum pekerjaan desa 3 hari, jika bagiannya ambil krikil atau batu, yang teledor ditarik uang pembeliannya saja dan dihukum pekerjaan desa 6 hari, jika itu orang sangat malas maka ditarik 2 hari uang pembelian. 1 3 . Orang gogol dan perintah-perintah desa yang salah mencuri atau campur mencuri bacok rojokoyo, babati tanaman di sawah atau pekarangan, babati atau bakar tebu, bakar rumah atau lain-lain kejahatan sampai dihukum oleh penga- dilan, sepulangnya dari hukuman diberhentikan gogolannya 1 tahun selamanya dia ada hukuman pekerjaan mesti diwa- kili, jika tidak ada yang mewakili dilepas gogolnya. 1 4 . Orang gogol atau perintah jika ketemuan orang dari lain desa, distrik atau negeri sampai bermalam maka tidak rapot pada lurah atau perintah, selainnya hukuman dari negeri pertama kali kalau gogol dihukum pekerjaan desa 10 hari, jika angguran dijagakan gerdu 6 malam, jika sampai 2 kali kesalahan begitu kalau orang gogol dilepas gogolnya kalau angguran tidak boleh jadi gogol. 1 5 . Orang patrol dalam desa paginya terus menyapu di jalan desa, dan dimestikan saben malam keliling 4 kali, jika tidak dihukum patrol lagi 6 malam. 1 6 . Orang-orang jaga gardu di dalam desa, jam 6 mesti sudah datang di penjagaan, jikalau sampai laat atau sampai kepat- 471
Masalah Agraria rolan atau cowok, sesudahnya dihukum negeri, dihukum pekerjaan desa 3 hari. Jika bisa tahan maling atau tahan bukti dibebaskan dari pekerjaannya desa 1 bulan dan dapat uang pesangon dari gogol semua. Kalau pagi-pagi gerdu kedapatan masih kotor yang jaga malamnya dihukum pekerjaan desa. 1 7 . Barang siapa kedapatan dalam rumah atau pekarangannya ada orang lain yang tidak dapat izin dari negeri masti di- tangkap dan dilaporkan ke negeri, sepulangnya dari hukum dihukum pekerjaan desa 12 hari; kalau lain politik yang tangkap perintah desa lepas dari pekerjaannya lamanya 3 tahun. Siapa juga yang tahu ada orang main tetapi tidak lapor dihukum pekerjaan desa. 1 8 . Jikalau orang laki berkehendak pada perempuan dalam desa maka keduanya sama bujang, lantas dikawinkan, kalau pe- rempuan saja bujang (tidak punya laki) dilaporkan pada negeri sepulangnya ditarik uang f 5 kalau orang perintah f 7,50 kalau lurah f 10 atau tidak dikasi pancen dalam 1 bulan, selainnya bayar itu uang kalau gogol berkehendak pada perempuan yang berlaki dilepas gogolnya, kalau perintah dilepas dari pekerjaannya. 1 9 . Jikalau orang gogol dapat perintah pekerjaan negeri maka ketinggalan pada konconya (temannya), dihukum pekerjaan desa 6 hari, jikalau gogol waktu mengerjakan pekerjaan negeri disusul pulang sebab kesakitan atau kematian boleh dapat permisi dan pekerjaan diganti lain orang. 2 0 . Jika orang gogol permisi tidak keluar pekerjaan negeri sebab sakit sampai 1 bulan ditarik uang f 1 dan dihukum pekerjaan desa 6 hari, maka jika yang perempuan kedapatan jualan atau kulakan ke pasar jika itu gogol sudah sembuh dihukum pekerjaan desa 6 hari. Jualan hasil pekarangan boleh. Banyaknya orang boleh minta permisi tidak boleh lebih dari 3 orang. 2 1 . Jika orang gogol kesakitan bini atau lain-lain dalam rumah- nya dapat permisi lamanya 10 hari, tapi seumpamanya itu orang kedapatan buruh-buruh mencari keuntungan, itu orang dihukum pekerjaan desa 6 hari. 2 2 . Jika orang gogol permisi sakit, maka kedapatan dusta dihukum pekerjaan desa 6 hari. Jika sampai 1 tahun belum sembuh, 472
Lampiran diberhentikan dari pekerjaannya dan diganti ahli warisnya. 2 3 . Jika orang gogol pergi ke lain distrik dapat permisi satu hari satu malam, ke lain negeri lima hari lima malam, jikalau datangnya laat dihukum pekerjaan desa 1 hari 2 4 . Jika orang gogol pergi tidak dengan permisi pada lurah dan yang perempuan juga tidak rapot, sedatangnya dihukum pekerjaan desa 6 hari. Begitu juga dilarang tidak boleh pergi tidak dengan permisi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 2 5 . Jika orang gogol permisi jauh maka kedapatan dekat datang- nya dihukum pekerjaan desa 6 hari. 2 6 . Jika orang gogol bininya melahirkan anak dapat permisi lamanya 5 hari. Orang lain desa melahirkan anak di situ desa tidak pakai ditarik apa-apa. 2 7 . Jika orang gogol pegatan tempo 3 bulan, jika kematian bini- nya diberi tempo 6 bulan akan kawin lagi, jika belum kawin pada hari kumpulan desa diberhentikan dari gogolnya. 2 8 . Jika orang gogol ada anak joko lebih dari satu yang dikenakan pekerjaan desa cuma satu. 2 9 . Orang gogol tidak boleh minta berhenti dari gogolnya lain daripada waktu kumpulan desa, jika maksa juga dituruti tetapi di belakang tidak boleh jadi gogol lagi, begitu juga kalau minta berhenti sebab sakit atau pindah juga dituruti. Jika orang gogol yang belum bayar pajaknya, maka pekarangan- nya lantas dijualnya oleh orang gogol semua, buat kemba- likan uang persewaan pada orang gogol dan bayar pajaknya. 3 0 . Jika orang gogol bikin betul rumah dapat permisi 5 hari biarpun kebetulan ada pekerjaan desa. 3 1 . Jika orang gogol mati sesudahnya bagi sawah, sawahnya dirujat lagi, jika matinya waktu sawahnya sudah ngurit, itu sawah diterimakan pada bini atau anaknya dan musti bayar pajaknya, jika turut menyewakan yang buat bayar pajak uang dari pabrik. 3 2 . Jika orang gogol bikin rumah gandok dapat permisi 30 hari, rumah dorogepek 15 hari. 3 3 . Jika orang gogol punya kerja mantu atau menyelamkan dapat permisi 30 hari, 7 hari di muka mesti rapotkan pada pak lurah. Jika arisan pakai nanggap dapat permisi 15 hari 473
Masalah Agraria dengan dapat soyo orang gogol 1 lamanya 15 hari. 3 4 . Jika pakai nanggap tandak, ditentukan 1 orang tombok 1 talen (25 sen) jika tidak ada orang yang tidak mau tombok, dihukum (dibeseti) dan dihukum pekerjaan desa 6 hari. 3 5 . Jika orang dapat arisan besar tidak pakai sinoman dan biodo yang dapat arisan soyo semuanya sendiri. 3 6 . Jikalau penganten baik laki, baik perempuan diarak, ditarik uang f. 0,25 buat dibagi pada anak angon. 3 7 . Jikalau sinoman biodo kawin, sama desanya sendiri, yang perempuan diarak pasaren (selawat) f. 0,25 sen, kalau dapat lain desa tidak. 3 8 . Saben tahun waktu bagi sawah yang mesti pilih lebih dahulu lurah, perintah, gogol muka dan seterusnya. Siapa yang bagiannya kurang meski lekas rapport, kalau laat ditolak. 3 9 . Jika orang baru minta jadi gogol, lebih dahulu mesti jadi angguran 1 tahun, jika pekarangannya kecil tidak boleh min- ta jadi gogol selamanya; orang gogol yang baru mesti bayar f. 50 pada semua gogol, ada di rumahnya lurah, dionder Wonoayu saben tahun naikkan 4 gogol. 4 0 . Tiga tahun sekali ganti perintah. Begitu juga kalau orang perintah malas atau busuk kelakuannya atau rakus tidak usah tunggu 3 tahun, boleh diganti. Perintah yang berhenti belum sempat temponya ganjarannya dikasihkan pada yang ganti. Yang boleh naik jadi perintah yaitu gogol muka yang belum tahu dihukum (ada menyebutkan baru boleh jadi perintah kalau sudah jadi gogol lamanya 4 tahun). Jika dalam 3 tahun orang perintah tidak kesalahan apa-apa diteruskan tapi ganti lain pekerjaan sampai 9 tahun. 4 1 . Jika orang gogol cabut benih padi boleh dapat soyo temannya gogol dengan dapat permisi 1 hari satu malam. Jika garap sawah juga boleh soyo dengan tidak pakai bayaran cuma kasih makan saja. Barangsiapa tidak rukun tidak boleh soyo. 4 2 . Jika orang gogol atau perintah punya pekarangan tetapi tidak berdirikan rumah di situ cuma mondok saja, itu orang lantas dikasih tempo 1 bulan buat berdirikan rumah, jika belum juga berdirikan rumah dan tidak menempati itu pekarangan lantas diberhentikan gogolnya. 474
Lampiran 4 3 . Barangsiapa mengelah lurahnya maka di belakang keda- patan salahnya lurah tidak terang tukang kelah diberhen- tikan dari gogolnya, dan tidak boleh jadi gogol lagi selamanya dia suka korek-korek (mengelah). 4 4 . Jika orang gogol atau perintah menyewakan tanah pada pabrik tidak dengan tanggung renteng, jika orang itu mati atau lari, yang perempuan mesti bayar pajaknya, atau barang kepunyaannya dibeslag. Begitu juga tidak boleh menyewakan tidak dengan raport pada lurah lebih dahulu, siapa yang melanggar dihukum pekerjaan 2 hari. 4 5 . Jikalau kebayan kasih perintah pada orang-orang sampai melewati mestinya atau bukan mestinya, itu kebayan dihukum pekerjaan 6 hari dan pada hari kumpulan desa diberhentikan dari pekerjaannya. 4 6 . Jika kebayan ketahuan terima suruk dari orang gogol buat membebaskan dia gogol dari pekerjaan seketika juga diber- hentikan dari pekerjaannya dan dihukum kerjaan desa 6 hari. 4 7 . Barangsiapa berdirikan bambon atau jual candu tidak dengan ijinnya negeri, atau barangsiapa ketempatan orang mengisap candu jika orang gogol dilepaskan dari gogolannya selamanya dan jika orang angguran tidak boleh jadi gogol selamanya. 4 8 . Jika ada anak belum sampai umur mencuri pertama kali orang tuanya diberitahu supaya mengajar anaknya yang baik, kalau sampai 2 kali orang tuanya dihukum pekerjaan desa 6 hari. 4 9 . Jika orang bunting tidak terang (tidak keruan lakinya) itu orang atau yang ketempatan didenda f. 10 atau dijual barang-barangnya. 50. Waktu kumpulan desa lurah kasih makan wedang dan kue- kue pada orang gogol semua. 5 1 . Jika ada orang gogol ada arisan besar 1 orang laki mesti bayar f. 1,- dan f. 0,25 buat tombok tandak, orang perempuan bawa beras 1 takir, jika datang dan tak kirim apa-apa barang- barangnya dirampas secukupnya buat arisan. 5 2 . Jika orang gogol nanggap tandak maka ada orang gogol yang keluar lantas tidak kembali lagi (botot) dan tidak ninggal tombok, barang-barangnya dirampas secukupnya buat 475
Masalah Agraria tombok dan dihukum pekerjaan desa 3 hari. 5 3 . Orang gogol tidak boleh jual sawahnya lebih dari dua lusin jika melanggar diberhentikan dari gogolnya. Jika kedapatan jual sawah tidak raport pada lurah dilepas gogolnya 1 tahun. 5 4 . Waktu menerima uang pesewa tanah dari pabrik, orang gogol dan pemerintah mesti kumpul di disrik (kawedanan) supaya tahu bahwa lurah menerima uang persewaan, dan supaya tahu juga pajaknya tanah sudah lunas, sebab itu uang persewaan mesti terus dibuat melunasi pajak. Lurah dan perintah dapat persen dari uang gogol sekadarnya. 55. Jika orang gogol punya kerja, 7 hari di muka raport pada lurah. Kalau pakai rame-rame (nanggap) perintah mesti jaga sebubar- nya. Kalau pakai potong sapi atau kerbau modin dapat keretan. 5 6 . Jika orang gogol rumahnya terbakar mesti dapat urunan dari temannya bambu, welit dan uang dari seorang f. 0,10 dan dapat permisi 15 hari. 5 7 . Perintah tidak boleh permisi pada temannya gogol jika sakit atau punya kerja yang jadi wakil mesti temannya perintah, tidak boleh orang gogol. Jika perintah punya kerja dapat orang gogol 1 lamanya 15 hari. Jika bikin betul rumahnya atau berdirikan rumah dapat soyo orang gogol secukupnya dengan kasi makan saja. Jika yang disoyo tidak datang dengan tiada arahnya dihukum pekerjaan desa 6 hari. 58. Jika orang laki dari lain desa mau kawin perempuan di itu desa, dan 10 hari di muka sudah datang di itu desa (ambyuk) di dalam 10 hari itu dikenakan pekerjaan desa. 5 9 . Jika ada orang gogol kematian, semua gogol dikumpulkan yang tidak datang dan tidak ada aralnya dihukum pekerjaan desa. 6 0 . Kalau ada gogol mati atau kematian baik siang baik malam, semua gogol mesti datang dan modin mesti jaga, gogol dan perintah mesti urun sekedarnya. 6 1 . Jika orang gogol selametan rukunan waktu bulan maulud, kaleman, barikan, maleman dan selametan ariaya, semua dikumpulkan di rumahnya lurah. 6 2 . Jika pekarangan orang gogol dibikin jalan ke kuburan dapat sewaan 1/8 bagian dalam 1 tahun, dan diadakan 1 orang buat jaga itu kuburan dengan bayaran 100 ru setahun. 476
Lampiran 6 3 . Jika ada orang gogol selametan berdirikan rumah maka diminta jaga di situ dengan tidak ada aralnya, lantas lurah tidak dikasih orang pancen dalam 3 hari. 6 4 . Jika orang gogol kedapatan kelebihan contohnya sawah sampai 30 ru atau lebih, pada hari kumpulan desa diberhen- tikan dari gogolannya. 6 5 . Jika orang perintah sakit dikasi permisi 3 bulan, kalau belum sembuh diberhentikan. 6 6 . Lurah boleh bebaskan orang pancen dengan dapat ganti 2 bahu 100 ru. 6 7 . Kalau ada orang kecurian, maka ada orang gogol bisa kasih keterangan pada politie sampai bisa tangkap malingnya dia dibebaskan dari pekerjaan desa dalam 1 bulan, begitu juga kalau yang hilang itu barangnya sendiri. Barangsiapa menyembunyikan keterangan dihukum pekerjaan desa, kalau perintah atau gogol lamanya 2 bulan, kalau angguran atau sinoman tidak boleh jadi gogol selamanya. 6 8 . Barangsiapa datang mertamu atau ketamuan sampai liwat jam 8 malam dihukum pekerjaan desa, tapi kalau ada perlu tidak. 6 9 . Kalau orang gogol kedapatan berkelahi dengan temannya dikenakan jaga gardu 9 hari. 7 0 . Kalau angguran atau sinoman kedapatan oleh lurah atau perintah main, tidak boleh jadi gogol selamanya. Kalau gogol kedapatan main dilepas gogolnya. 7 1 . Orang gogol yang melawan lurah atau perintah, selainnya hukuman dari negeri dihukum pekerjaan desa 20 hari. 7 2 . Gogol yang tanggung pasang bajing dalam desa dibebaskan dari pekerjaan heerendienst tapi mesti bayar f. 10 pada or- ang gogol semua, jikalau tidak dibebaskan, cuma dapat tambah caton 125 ru. 7 3 . Gogolan boleh dijual dan beli. Begitu juga pekerjaan gogolan boleh ditebas setahun, uangnya dibagi pada semua gogol. 7 4 . Lurah atau perintah yang jadi saksi orang jual atau beli rumah, pekarangan, tambak, antaran nikahan, ambil kontrak pada pabrik atau lain keperluan dapat pesangon sepantasnya. 7 5 . Anak perawan tidak boleh keluar dari desa dengan tidak 477
Masalah Agraria perlunya, jikalau kedapatan orang tuanya dihukum peker- jaan desa pertama kali 6 hari, kedua kali 12 hari. Begitu juga anak-anak joko waktu malam tidak boleh keluar dari rumahnya kalau tidak perlu. Jika kedapatan keluar orang tuanya dihukum pekerjaan desa 6 hari. 7 6 . Barangsiapa kecurian diberi permisi 1 bulan. 7 7 . Barangsiapa berjalan siang atau malam bawa gaman yang tidak pantas diraportkan pada negeri, sesudahnya dihukum dirungkapkan pekerjaan 3 hari. 7 8 . Warung-warung dalam desa jam 10 malam mesti ditutup. 7 9 . Sinoman yang mengaji atau sekolah tidak dikenakan peker- jaan desa. 80. Kalau ada kebakaran rumah atau tegal tebu, kejar maling atau lain-lain kecelakaan dalam desa atau mencegatnya semua orang yang sudah sampai umur mesti tolong, jika tidak dihukum pekerjaan desa. 8 1 . Barang siapa sampai dirampok pada negeri sebab peka- rangannya kotor atau pagarnya rusak sepulang dari hu- kuman dirungkapkan. 8 2 . Kalau ada rojokoyo sakit menulari, orang gogol semua yang bikinkan tempat, dan siapa yang ketempatan orang atau rojokoyo sakit menulari kalau tidak rapport dihukum pe- kerjaan desa. 8 3 . Orang datang dari lain desa kalau sudah 40 hari dikenakan pekerjaan. 8 4 . Orang patrol trutuk dan perintah-perintah saben jam 7 sore mesti ngumpul di rumah lurah. Kalau datangnya laat lama dihukum pekerjaan desa 2 hari. 85. Patrol trutuk semalam mesti jalan 3 kali, kalau tidak dihu- kum 6 hari. 8 6 . Orang pergi haji ke Makkah dapat permisi satu tahun. 8 7 . Barang siapa kedapatan kumpul-kumpul lain dalam rumah atau di jalan dengan tidak perlunya, dihukum pekerjaan desa. 8 8 . Barang siapa menjual atau menggadaikan barangnya atau beli barang dari lain orang, mesti kasih tahu tetangganya atau perintah desa. 8 9 . Siapa yang kelebihan benih padi, tidak boleh dijual pada orang 478
Lampiran lain desa kalau konconya gogol dalam desa belum habis tanam. 9 0 . Jika lurah kedapatan ambil sawah atau tegal tidak dengan rembuk pada orang banyak, tidak dikasih pancen selamanya. 9 1 . Barang siapa dapat perintah akan datang suntikan (cacaran) maka tidak datang, diraporkan (dan) sesudahnya dihukum oleh negeri dijagakan gerdu tiga malam. 9 2 . Barang siapa kedapatan bikin, jual atau ketempatan barang gelap, sesudahnya dihukum oleh negeri kalau gogol dilepas gogolnya, kalau bukan gogol dirungkapkan pekerjaan desa. Begitu juga dihukum siapa yang pekarangannya ketempatan orang bikin atau simpan garam gelap. 9 3 . Kalau air laut sampai masuk dan bikin sangkutan pada sawah yang jaga dirungkapkan satu bulan. 9 4 . Barang siapa pinjam barang sanggan (barang orang banyak) mesti menanggung kerusakannya. 9 5 . Jika potong padi yang separo mesti dipotongkan orang desa separonya sesuka si punya. 9 6 . Barang siapa sengaja tidak mau hormat pada lurah atau lain-lain priyayi, dihukum cawis lima hari. 9 7 . Barang siapa kedapatan potong rojokoyo tidak raport sesudahnya, dihukum oleh negeri hukuman pekerjaan desa, kalau sampai tiga hari dilepas gogolnya. 9 8 . Barang siapa bercerai mesti lantas kasih surat cerai pada bekas istrinya, kalau berani nglewer (tidak kasih surat cerai) dicawiskan rumahnya lurah 1 tahun. 9 9 . Barang siapa ketempatan wanita sundal, kalau gogol dilepas gogolnya, kalau pengangguran dicawiskan 75 hari. 100.Barang siapa nemu barang tidak raport pada lurah atau pemerintah, dirungkapkan pekerjaan desa, lamanya menu- rut taksiran barangnya. 101.Kalau ada orang baru datang, yang ketempatan mesti tang- gung akan kelakuan dan pajaknya, kalau tidak mau, ditolak. 102.Penjagaan gerdu atau lain-lain pekerjaan negeri tidak boleh diwakilkan orang yang sudah tua atau anak-anak, siapa yang melanggar dirungkapkan. 103.Kalau dalam desa ketempatan orang miskin, yang memberi makan orang gogol ganti berganti. 479
Masalah Agraria 104.Siapa kedapatan waktu malam gerdunya tidak ditutup dihu- kum 6 hari. 105.Orang sinoman yang tidak menurut perintah kepalanya didenda f. 0,75. 106.Barang siapa kedapatan bakar atau bikin genteng atau batu merah tidak dengan izin, dirungkapkan jaga gerdu 4 malam. 107.Kalau ada rojokoyo bikin rusak tanaman, yang punya mesti bayar kerugian atau dicawiskan rumahnya lurah. 108.Waktu blenderan padi (cobaan) lurah dapat sumbangan dari orang gogol f. 2,50 buat makannya yang ngladen (tolong). 109.Kalau ada orang tolong orang punya kerja pakai nanggap dapat permisi 5 hari 5 malam. Kalau tidak, tidak nanggap 3 hari 3 malam. 110.Kalau ada orang borot dari pekerjaan diraportkan, sepulang- nya dari hukuman dirungkapkan pekerjaan. 111.Orang lain desa yang melahirkan anak di situ desa ditarik uang f. 1. dibagi pada lurah perintah. 112.Orang sinoman tolong orang punya kerja pakai potong sapi atau kerbau dapat bagian lulur. 113.Lurah dapat persen sawah 500 ru dari orang kecil buat beli kuda (cuma satu desa yaitu Somotuwo). 114.Modin dan carik yang wajib terima uang urunan jika tidak bayar dikasih tempo 10 hari, sesudahnya 10 hari tidak bayar yang laki sawahnya dicitak 15 ru yang perempuan 5 ru. 115.Orang gogol tidak boleh beli pekerjaan desa pada perintah, siapa melanggar dirungkap rumahnya lurah 6 hari dan pekerjaannya dilepas. 116.Jika perintah menjual ganjarannya dilepas. 117.Jika ada orang gogol minta pengadilan apa-apa pada lurah serta sudah dirembuk lurah perintah selisih, maka di belakang tidak terima lagi, mesti terus rapor konderan, itu orang dirungkap pekerjaan desa 1 bulan dan dilepas gogolnya selamanya. 118.Jika ada orang gogol beli pekerjaan bulanan mesti raport pada lurah jika tidak raport dirungkapkan pekerjaan 5 dudukan. 119.Semua orang gogol bikin perintah antek tiap 2 tahun diganti tetapi kena pajak kepala dapat sawah ¼ bahu dipajaki sendiri (desa Tekik). 480
Lampiran 120.Orang gogol kalau menyewa sawah mesti raport pada lurah kalau tidak raport maka di belakang sampai ada klachtnya. 121.Orang gogol yang tidak punya pekarangan tidak boleh jadi gogol lagi. 122.Lurah lama dapat pensiun sawah 250 ru, yang majeki orang gogol semua (satu dua desa). 123.Perintah antarkan jual beli hewan atau nikah tidak diberi pesangon. 124.Ada sawah di luar legger lebarnya 105 ru diminta oleh lurah dan dikasihkan buat selamanya. (Cepiples). 125.Kalau lurah terima laporan ada orang melanggar perjanjian maka lurah tidak menjalankan bagaimana mestinya, lurah dihukum tidak diberi pancen 1 bulan. 126.Boleh pendopo lurah kalau rusak orang gogol yang bikin betul, perkakas dari gogol (satu dua desa). 127.Orang gogol yang kelewatan pekerjaan heerendienst diganti pekerjaan di rumahnya lurah 2 hari. (Bulang). 128.Jika orang gogol sampai 4 kali dirungkapkan, dilepas gogol- nya dan sawahnya dirombak orang banyak. 129.Jika ada orang narik urunan untuk bikin rumah genteng diuruni f. 20 oleh orang banyak. (Bulang). 130.Barang siapa dapat perintah nyiram jalan, menggarap atau mengapur gereja dan pagar maka tidak nurut, selainnya hukuman dari negeri dikenakan pekerjaan desa 6 hari. 131.Bok lurah kalau pergi dapat gondal sinoman (Wonoayu). 132.Kalau orang angguran bisa jadi lurah tidak dikasih sawah caton, cuma dikasih sawah ganjaran saja (Rono). 133.Kalau ada orang desa mendawa temanya tiada dengan raport konderan lebih dahulu, dihukum pekerjaan desa (Karang- nongko). 134.Orang yang minta izin ramai-ramai mesti kasih pesangon pada kapetengan f. 0,50 (Karangnongko). 135.Kalau ada orang tahanan, lurah dan perintah ganti kasih makan (Karangnongko). 136.Barang siapa beli sawah mesti kasih tahu lebih dahulu pada lurah, kalau tidak, tidak dapat sawah, menjadi keuntungan- nya yang punya sawah. 481
Masalah Agraria Lampiran IV KEPUTUSAN DESA DAMPIT* Ing dina Senen tanggal 24 Agustus 1931, ing desa Dampit wus menganakake kumpulan kangge pilihan petinggi, sebab peting- gine lowok marga soko mati. Mangka sadurunge ditindakake pilihan, luwih dhisik dirembug lan ditetepake dening wong kabeh, yaiku bab kang kasebut ing ngisor iki : a . Kajaba petinggi kang bakal dipilih, ing desa Dampit mesthi ana prabot desa : Kanggo krajan Dampit : 1 carik, 3 kamituwa, 4 kebayan, 4 kepetengan, 1 kuwawa, 1 modin. Kanggo padukuhan Ngelak : 1 kamituwa, 1 kebayan, 2 kepe- tengan, 1 modin. Kehe prabot desa ora bisa diturutake kaya unine Residentsbesluit tanggal 3 Oktober 1927 No. 1030 sebab desa Dampit iku ana padukuhane loro kang adoh-adoh pang- gonane saka krajan sarta omah-omah pada adoh lete siji dan liyane, kejaba mangkono padukuhan Polaman iku keletan tanah onderneming Sumbersuka ing krajan Dampit. b. Mungguh pengasilane petingi oleh sawah ganjaran 2,410 bau sarta wong angguran kehe ana 12 wong ing krajan Dampit sarta ing padukuhan Ngelak mligi mung oleh wong angguran, dene prabot-prabot desa kang ana ing padukuhan Polaman kajaba oleh wong angguran uga oleh wong angguran rupa tanah tegalan. Mungguh kehe wong angguran lan tanah ganjarane prabot- prabot mau ditetepake kaya dene ing ngisor iki : Krajan Dampit : 3 kamituwa a 5 gogol, 1 carik a 5 gogol, 3 kebayan a 4 gogol, 4 kepetengan a 4 gogol, 1 kuwawa a 4 gogol, 1 modin a 2 gogol. Padukuhan Ngelak : 1 kamituwa 5 gogol, 1 kebayan 4 gogol, 2 kepetengan a 4 gogol, 1 modin 2 gogol. Adatrecht bundels, Gemengd XXXIX/1937 482
Lampiran Padukuhan Polaman : 1 kamituwa 1 gogol, lan 6,062 bau ganjaran : 2 kebayan siji-sijine olih 1 gogol lan ganjaran 3,426 bau lan 3,448 bau; 1 carik olih 1 wong gogol sarta ganjaran 4,110 bau; 2 kepetengan siji-sijine olih wong gogol lan ganjaran 4,044 lan 4,026 bau; 1 modin olih ganjaran bae ambane 2,020 bau. c . Siji-sijine wong angguran bayar duwit f 25 yen gogol f 12,50 yen wong kendon. Ditimbang karo aturan lawas pembayaran angguran kanggo gogol mudun f 5 kang kendon f 2,50. Wong kabeh ora mufakati pembayaran angguran kurang saka kang kasebut bab (c) awit saupami kurang saka samono, bakal kakehan wong kang nganggur, ndadekake kabotan kanggo wong-wong kang ora dianggurake. d. Kejaba wong angguran lan ganjaran sawah petinggi olih wong pancen 2 (loro) wong ing saben dinane. e. Petinggi lan prabot-prabot desa kabeh olih saoyo pegaweyan ora nganggo bayaran, mung sawah ingon sajroning wong di- soyo mau. f. Pajeg-pajeg tanah ganjaran dening petinggi utawa prabot- prabot desa kang nampa ganjaran dewe-dewe. g . Yen ana wong kang adol tinuku omah utawa lemah petinggi lan prabot kang dadi saksi, olih ongkos kaya dene kang kasebut ing ngisor iki : Pepayon kurang saka 15 ongkos f 0,50. Pepayon f 15 nganti ngisore f 50 ongkos f 1 Pepayon f 50 nganti ngisore f 100 ongkos f 2,50 Pepayon f 100 nganti ngisore f 200 ongkos f 5 Pepayon f 200 nganti ngisore f 300 ongkos f 6 mangkono sateruse saben mundak f 100 ongkos mundak f 1 nganti duwit mau duwure f 25. h . Yen ana wong kang adol tinuku rajakaya, kajaba wedus carik olih pasangon f 0,50 (setengah rupiah). i . Modin oleh zakat fitrah sarta olih narik pesangon f 0,25 saka wong pegatan utawa nikahan. j . Saben tahun yen ana cacahan rajakaya carik kang cacahan rajakaya mau olih upah saka wong-wong kang duweni ra- 483
Masalah Agraria jakaya mau saben 1 jiwa rajakaya f 0,050. Wasana iki kum- pulan disakseni dene commisie pilihan petinggi yaiku Wedana Turen lan assisten Wedana Dampit baku kehing wong wajib milih petinggi 990 wong kang teka ini tanda tangane priyayi kang nyekseni. ... Tanda tangane carik ... .. Kepetengan ... Kamituwo ... Wong gogol ... Terjemahannya dalam bahasa Indonesia : KEPUTUSAN DESA DAMPIT* Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 1931, di desa Dampit telah mengadakan kumpulan untuk pilihan petinggi sebab petinggi di situ lowong karena meninggal dunia. Maka sebelum dijalankan pemilihan, lebih dahulu dibicarakan dan ditetapkan oleh orang-orang semua, yaitu hal seperti yang tersebut di bawah ini : a . Kecuali petinggi yang akan dipilih, di desa Dampit harus ada prabot desa : Untuk krajan Dampit : 1 carik, 3 kamituwa, 4 kebayan, 2 kepetengan, 1 kuwawa, 1 modin. Untuk pedukuhan Ngelak : 1 kamituwa, 1 kebayan, 2 kepe- tengan, 1 modin. Untuk pedukuhan Polaman : 1 kamituwa, 2 kebayan, 1 carik, 2 kepetengan, 1 modin. Banyaknya prabot desa tidak dapat dijalankan menurut bunyi putusan residen tanggal 3 Oktober 1927 No. 1030, sebab desa Dampit mempunyai dua pedukuhan yang jauh-jauh letaknya dari krajan serta rumah-rumah berjauhan jaraknya antara 484
Lampiran satu dengan lainnya, kecuali itu pedukuhan Polaman itu dian- tarai onderneming Sumbersuko dengan krajan Dampit. b. Adapun penghasilan petinggi mendapat sawah ganjaran 2,410 bahu dan orang angguran banyaknya 12 orang, di krajan Dam- pit, dan pedukuhan Ngelak hanya mendapat orang angguran, sedang yang di pedukuhan Polaman kecuali mendapat orang angguran juga mendapat orang angguran berupa tanah te- galan. Adapun banyaknya orang angguran dan tanah ganjaran prabot-prabot desa ditetapkan seperti di bawah ini : Krajan Dampit : 3 kamituwa a 5 gogol, 1 carik a 5 gogol, 3 kebayan a 4 gogol, 4 kepetengan a 4 gogol, 1 kuwawa a 4 gogol, 1 modin a 2 gogol. Pedukuhan Ngelak : 1 kamituwa a 5 gogol, 1 kebayan 4 gogol, 2 kepetengan a 4 gogol, 1 modin 2 gogol. Pedukuhan Polaman : 1 kamituwa 1 gogol dan 6,6062 bahu tanah ganjaran; 2 kebayan masing-masing mendapat 1 orang serta tanah ganjaran 4,110 bahu; 2 kepetengan masing- masing mendapat orang gogol dan tanah ganjaran 4,044 dan 4,026 bahu; 1 modin hanya mendapat ganjaran saja luasnya 2,02 bahu. c . Masing-masing orang angguran membayar uang f 25 kalau gogol, f 12,50 kalau kendon. Dibandingkan dengan peraturan lama pembayaran angguran buat gogol turun f 5, buat kendon turun f 2,50. Semua orang tidak mufakat pembayaran angguran kurang dari yang tersebut bab c, sebab kalau kurang dari itu, akan terlalu banyak orang menganggur, menjadikan keberatan orang yang harus menjalankan pekerjaan. d. Kecuali orang angguran dan tanah ganjaran sawah, petinggi mendapat orang pancen 2 (dua) orang tiap harinya. e. Petinggi dengan prabot-prabot desa semua mendapat "soyo" (tenaga bantuan) pekerjaan tidak dengan bayaran, hanya memberi makan dan minum selama memberi bantuan itu. f. Pajak-pajak tanah ganjaran dibayar oleh petinggi atau prabot- prabot desa yang menerima ganjaran masing-masing. g . Kalau ada orang jual beli rumah atau tanah petinggi dan 485
Masalah Agraria prabot yang jadi saksi mendapat uang biaya seperti tersebut di bawah ini : Penjualan kurang dari f 15, biaya f 0,50 Penjualan f 15 sampai di bawah f 50, biaya f 1 Penjualan f 50 sampai di bawah f 100, biaya f 2,50 Penjualan f 100 sampai di bawah f 200, biaya f 5 Penjualan f 200 sampai di bawah f 300, biaya f 5 demikian seterusnya tiap-tiap naik f 100 biaya naik f 1 sampai besarnya f 25. h . Kalau ada orang jual beli ternak, kecuali kambing, carik men- dapat biaya f. 0,50 (setengah rupiah). i . Modin mendapat zakat fitrah serta dapat menarik biaya f. 0,05 dari orang bercerai dan nikah. j . Tiap-tiap tahun kalau ada cacahan (penghitungan) ternak, carik yang menjalankan penghitungan ternak mendapat upah dari orang-orang yang mempunyai ternak tiap-tiap ekor ternak f. 0,05. Kumpulan ini disaksikan oleh kami panitia pilihan petinggi yaitu Wedono Turen dan asisten Wedono Dampit, pokok orang yang wajib memilih Petinggi 990 orang, yang datang dikum- pulkan 789 orang. Nama carik : Ranuatmodjo Tanda tangan pegawai yang menyaksikan ... Tanda tangan carik ... .. Kepetengan ... Kamituwo ... Orang gogol ... 486
Lampiran Lampiran : V BAB I KETENTUAN PERTANIAN BESAR Staatsblad 1904 No. 304, diubah dan tambah dalam Staatsblad 1909 no. 311 dan 1912 no. 349 PERKARA-PERKARA YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM TANAH PAK TURUN-TEMURUN Syarat-syarat tentang menimbang permohonan hak pak turun temurun atas tanah yang masuk golongan tanah-Negeri di tanah Jawa dan Madura, dan menawarkan tanah-tanah itu dengan hak tersebut : Dengan mencabut pasal 1 dari firman tanggal 27 Desember 1872 No. 28 (Staatsblad 237 b) ditetapkanlah bahwa tatkala menimbang permohonan hak pak turun temurun atas tanah yang masuk golongan tanah Negeri di tanah Jawa dan Madura, dan tatkala menawarkan tanah itu dengan hak tersebut, haruslah diingat peraturan yang ditetapkan pada syarat-syarat yang di lampirkan pada firman ini: SYARAT-SYARAT A. Permohonan tanah untuk dipak turun temurun $ 1 (1)Surat-surat permohonan akan memperoleh tanah untuk di- pak turun-temurun harus ditunjukkan kepada Kepala Peme- rintahan Daerah yang bersangkutan dengan hal itu; dan disertai dengan suatu surat ukuran dan lengkap dengan peta- nya, yang dibuat oleh seorang pengukur tanah (landmeter) yang berhak, ataupun disertai dengan suatu bagan (schets- teekening), tentang letaknya dan batas tanah yang dipohon- kan, yang seboleh-bolehnya dibuat dengan teliti. Surat permohonan harus diunjukkan kepada Pemerintah dan harus ditulis di atas kertas segel (f.1,50); kertas segel itu tiada 487
Masalah Agraria perlu dipakai, bilamana ada disertakan surat tanda tidak mampu. Yang harus disebutkan dalam surat permohonan itu, yaitu: 1e.Nama, huruf pangkal nama, pekerjaan atau pangkat yang memohon tanah tadi, bilamana si pemohon seorang-orang; akan tetapi kalau badan hak1 (rechtspersoon) yang memo- honkan itu, harus disebutkan nama dan tempat kedudukan- nya; dan bilamana si pemohon memohonkan untuk orang lain, haruslah diunjukkan atau disebutkan juga surat penguasaan orang lain itu. (Bagian daerah yang mempu- nyai dan menguasai uangnya sendiri2 disamakan dengan orang). Untuk pegawai-pegawai negeri berlakulah syarat- syarat larangan dari Staatsblad 1904 no. 199). 2e.keterangan tentang si pemohon, yakni: a . telah sampai umur atau belum, b. rakyat Belanda atau c . penduduk tanah Belanda, atau d. penduduk tanah Hindia Belanda. (Kepada perseroan perdagangan dan badan hak hanya- lah diberi mem-pak tanah dengan hak turun temurun untuk tempat menanam tanam-tanaman, bilamana hal itu melakukan perusahaan-perseroan itu, seperti terse- but dalam peraturannya, Bijblad No. 4580). 3e.Keterangan tentang: a . tanam-tanaman yang akan ditanam oleh si pemohon; b. lamanya tanah itu diminta di-pak; (paling 75 tahun); c . berapa bau luasnya menurut taksiran; d. letak tanah itu, yakni dalam distrik, afdeeling dan kere- sidenan mana, dengan menunjukkan kepada badan atau peta yang dilampirkan pada surat permohonan itu. Yang boleh dimohonkan hanyalah tanah lepas,3 yaitu tanah yang tidak diusahakan oleh Bumiputera dan tiada masuk terhitung pangonan umum atau tidak masuk 1 Badan Hukum 2 Daerah otonom 3 Tanah bebas 488
Lampiran bagian tanah desa karena sebab-sebab lain, dan dipakai hanyalah oleh penduduk desa itu saja mengecualikan penduduk desa lain-lain; akan tetapi tanah-tanah mencil (terpencil) yang ditanami dan sama sekali terkurung oleh tanah lepas itu, tiadalah menjadi halangan. Pada surat permohonan itu harus pula disertakan: a . surat ijin dari suami, bilamana yang memohonkan itu seorang perempuan bersuami. b. surat penguasaan yang menguasakan si pemohon akan yang mengunjukkan permohonan itu untuk orang lain. c . surat ukuran yang diperbuat oleh pengukur yang ber- kuasa membuat peta atau bagan yang terang. Letak dan batas-batas tanah yang dikehendaki itu haruslah ternya- ta dari peta atau bagan itu. (2).Bilamana yang dimohonkan sebuah atau lebih dari sebuah pulau, yang masuk daerah tanah Jawa dan Madura, cukuplah disertakan surat ukuran atau bagan saja, yang menerangkan bagian tanah yang tiada masuk dalam permohonan tadi. $ 2 Kepala Pemerintahan Daerah mencatat tanggal terima surat permohonan itu pada surat itu dan sesudah itu maka surat per- mohonan itu dengan surat ukuran atau bagan yang dilampirkan padanya, diserahkannya kepada komisi yang diwajibkan memeriksa tanah yang dipohonkan di-pak turun-temurun. 1 . Komisi itu diangkat oleh Kepala Pemerintah Daerah. 2 . Surat-surat permohonan yang dikirimkan kepadanya harus dicukupi dengan segera oleh komisi itu (bijblad 5295). Pada penghabisan tiap-tiap perempatan tahun Kepala Pemerin- tahan se-negeri menunjukkan kepada Kepala Pemerintahan Daerah, suatu keterangan tentang permohonan pak turun- temurun, yang masih diperiksa dan disebutkan juga sebab- sebabnya, maka belum habis diperiksa. $ 3 (1)Komisi itu memberitahukan kepada kepala onderdistrik, 489
Masalah Agraria supaya permohonan itu diberitahukan kepada desa yang mempunyai tanah itu, dan kepala desa yang berbatasan dengan dia, serta diterangkannya letak batas-batas tanah itu; ketika menyiarkan permohonan itu juga, pemerintah desa dan penduduk desa boleh mengunjukkan keberatannya ten- tang pemberian tanah itu, kepada priyayi itu atau dalam sebulan sesudah penyiaran itu, kepada komisi yang tersebut atau kepada Kepala pemerintahan se-negeri. Pemberitahuan tentang permohonan itu mesti dijalankan oleh kepala onderdistrik sendiri. (2)Maka priyayi itu mengunjukkan proses-verbal kepada komisi itu dengan menerangkan segala perbuatannya dalam perkara itu dan keberatan-keberatan pemerintah dan penduduk desa yang diterimanya; sehabisnya waktu yang ditetapkan di atas, maka komisi itu pun menerangkan pendapatnya di bawah proses-verbal itu, lalu diunjukkan beserta dengan surat-surat yang akan disebutkan kepada Kepala Pemerintahan se-negeri; Kepala Pemerintahan se-negeri itu pun menerangkan pula tentang pendapatnya pada proses-verbal itu. $ 4 (1)Sedang menunjuk kejadiannya pemberitahuan yang diwa- jibkan tadi, maka komisi yang tersebut memberitahukan kepa- da si pemohon, pada hari apa ia akan mulai memeriksa tepat- tempat dari tanah yang dimohonkan itu, serta mengajak si pemohon itu akan hadir sendiri pada hari itu atau mengirim- kan wakil yang dikuasakannya dengan surat kuasa; lain da- ripada itu diberitahukan juga oleh si pemohon sebelum komisi itu datang memeriksa akan jadi tanda-tanda batas. (2)Bilamana pada hari yang telah ditentukan si pemohon atau orang yang dikuasakannya tidak datang akan memberi kete- rangan dan menunjukkan batas-batas tanah yang dimohon- kan atau bilamana kewajibannya akan membuat persediaan untuk menjalankan pemeriksaan komisi itu tiada dijalankan- nya atau dialpakan oleh si pemohon itu, maka komisi itu ber- kuasa akan memperhatikan pemeriksaannya; dalam hal ini Kepala Pemerintahan Daerah, yaitu menurut timbangannya, 490
Lampiran boleh menetapkan lagi hari yang lain untuk pemeriksaan itu atau surat permohonan itu boleh ditaruhnya saja dalam sim- panan surat-surat (archief), dengan memberi keputusannya kepada pemohon. Yang masuk menjadi kewajiban si pemohon juga, yaitu: mem- buat rintisan, dimana perlu, sekeliling tanah persil itu; mem- buat satu "pondok" dan menyediakan segala sesuatu, yang perlu untuk membuat komisi selama pemeriksaan itu. Sebab-sebab lain, yang boleh menyebabkan komisi kuasa memberhentikan pemeriksaan itu, lain dari yang tersebut tadi, yaitu: a . sebab permohonan itu dicabut oleh si pemohon. b. sebab badan hak, yang memohonkan tanah itu, dalam waktu itu telah berhenti; c . sebab si pemohon meninggal. $ 5 (1)Bilamana: a . tanah persil itu sama sekali atau sebagian terbesar ditum- buhi kayu jadi atau tanah itu hutan kayu rimba yang dipe- lihara; b. di tanah persil itu banyak tanaman monosuko; c . tanah itu sama sekali atau sebagian yang terbesar (akan digunakan untuk meluaskan atau mencukupkan tanaman kopi paksaan atau) harus ditahan untuk tanaman kopi monosuko; d. tanah persil itu sebagian terbesar tanah yang dibuka dan diusahakan oleh Bumiputera dan yang selebihnya berguna untuk meluaskan pertaniannya; e. tanah itu menurut taksiran luasnya lebih dari 1000 bahu, dan rupanya tanah yang dimohonkan hanyalah dengan maksud akan mencari laba dengan untuk-untungan (spe- culatie). (Stbl. 1909 No. 311) maka tiadalah perlu diperbuatkan proses-verbalnya, akan tetapi bolehlah voorstel penolakan itu disembahkan dengan surat oleh komisi dengan perantaraan Kepala Pemerintahan 491
Masalah Agraria se-negeri; kalau voorstel itu disetujui oleh Residen, tentu setelah dibubuinya pertimbangan pendek, diunjukkan per- kara itu kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, supa- ya permohonan itu ditolak. Kalau tanah yang diminta itu mengenai tanah yang tersebut pada (a), maka haruslah lebih dahulu pertimbangan yang Residen meminta termaksud oleh ayat pertama dari paragraf 6. (2)Bilamana tiada kejadian seperti hal tersebut pada ayat tadi atau residen tiada mufakat dengan voorstel komisi termaksud, maka oleh komisi itu diperiksalah segala keadaan di tempat tanah itu, dan dibuatnya proses verbal daripada pemerik- saannya itu; maka proses-proses itu ditunjukkannya kepada Residen, beserta dengan selembar bagan yang lebih terang dari tanah persil itu, kecuali bilamana pada permohonan itu ada terlampir surat ukuran, dan sekalian surat-surat tersebut dalam proses verbal tadi. Proses verbal yang dimaksud dan diwajibkan itu ada dilampirkan dalam jilid ini, lantaran sangat nyatanya keterangan-kete- rangan dalamnya, tiada perlulah diterangkan lagi bagaimana jalan mengisinya dan apa-apa syarat yang harus dicukupi, supaya proses-verbal itu terisi dengan sepatutnya. Hanyalah diterangkan di sini bahwa hendaklah segala jalan kecil dan jalan desa yang melalui tanah persil itu dengan sek- sama disebut dan diterangkan keadaannya, yakni jikalau harus dijanjikan pula supaya jalan tersebut itu ditetapkan dengan dipelihara terus untuk keperluan umum. Tentang hal itu harus diberitahukan oleh komisi kepada pegawai kadaster sebelum tanah itu diukur. Haruslah dise- butkan juga pada penghabisan proses-verbal itu "perjanjian pertanaman", yakni komisi memberikan pertimbangan, bagaimana syarat yang patut disebut dalam perjanjian itu, misalnya, bahwa dalam sekian tahun, seperti 3, 6 dan 9 tahun, mesti telah ditanami 1/3, 2/3 dan seluruh persil itu. Lampiran-lampiran proses-verbal yaitu: I. bagan dari persil itu (A). II. peta distrik (B) III.datar dari tanah mencil (enclave), yang mesti disebutkan 492
Lampiran pada bagan A. (C). IV.bagan ihtisaran dari daerah desa, tempat tanah persil itu terletak, akan menambah keterangan tentang 2e (huruf a sampai f) hal-hal 3e, 4e, 6e dan 7e dari proses verbal. Syarat sesuatu lampiran itu sudah cukup diterangkan dalam proses verbal. (1).Surat-surat yang tersebut pada ayat tadi, bersama dengan proses-verbal, seperti termaksud pada ayat akhir $ 3, harus dengan segera diunjukkan kepada Kepala Pemerintahan se- negeri, atau kepada Kepala Pemerintahan Daerah, yakni bila tanah itu terletak dalam afdeeling yang terus diperintahnya sendiri. Adapun Kepala Pemerintahan se-negeri itu harus mengirimkan surat-surat itu dalam seminggu kepada Residen, setelah dicukupinya apa yang tersebut pada peraturan akhir dari ayat kedua dari $ 3 dan telah dibubuhi pertimbangannya tentang permohonan itu. $ 6 (1).Bilamana di tanah yang dimohonkan itu ada permohonan- permohonan atau bilamana tanah itu terletak dekat hutan Gubernemen, dan lagi dalam segala hal yang menurut pertim- bangan Residen, pembukaan tanah itu mengenai keperluan hutan, maka Residen menyerahkan surat-surat itu kepada Kontrolir Jati yang berjajahan dengan tanah itu, serta diminta kepadanya untuk menyatakan pertimbangannya dalam hal itu. (2).Bilamana tiada perlu diperiksa di tempatnya, maka dalam sebulan, terhitung dari ia menerima surat-surat itu dan dengan mengingati peraturan-peraturan teristimewa bagi- nya, Kontrolir Jati mengunjukkan pertimbangannya tentang hal yang berikut ini. a . kalau ada hutan kayu rimba di tanah itu, benarkah kete- rangan komisi dalam proses verbal bahwa hutan itu harus atau tidak harus dipelihara terus. b. berhubung dengan keadaan air dan hujan dan keadaan bahwa bolehkah pohon-pohonan dibinasakan, dan tidakkah 493
Masalah Agraria akan mendatangkan kerugian besar. c . sekedar berapa hutan kayu rimba, yang ada dalam tanah persil itu dan tiada akan dipelihara itu, perlu akan dipakai sekarang dan kemudian hari bagi perkayuan untuk perbu- atan negeri dan bagi kayu api untuk keperluan Bumiputera. d. haruskah dibayar kerugian (harga tarif) kepada negeri untuk rimba kayu rimba, yang ada jika tanah itu diberikan pak turun-temurun. (3).Bilamana sebelum memberi pertimbangan, perlu dilakukan pemeriksaan di tempatnya, atau jikalau surat permohonan telah dilampiri suatu surat ukuran, seperti tersebut pada ayat pertama dari $ 1, serta kayu rimba yang ada di tanah itu harus dibayar ganti kerugiannya, maka pergilah Kontrolir Jati memeriksa tanah itu dalam waktu yang ditentukan pada ayat tadi, akan mengumpulkan beberapa keterangan atau menetapkan besarnya uang ganti kerugian itu. (4).Melewati batas waktu, yang tersebut pada ayat-ayat terda- hulu, tidak boleh, kecuali bilamana Kontrolir Jati mengunjuk- kan kepada Kepala Pemerintahan Daerah lebih dahulu, bahwa ia terpaksa melewati batas waktu yang ditentukan itu, dengan diberitahukannya, bila ia akan mencukupi kewajibannya itu. $ 7 (1).Dengan mengingati keperluan tanaman kopi (paksaan atau) monosuko oleh penduduk Bumiputera dan mengingat letaknya tanah itu dalam jajahan larangan dari pertahanan militer atau dekat kepada jalan kereta api atau jalan trem atau keperluan lain-lain, yang bersangkutan dengan permohonan itu, dan setelah Kepala Pemerintahan Daerah seperlunya minta pertimbangan dari pembesar lain, maka permohonan itu dengan surat-suratnya yang perlu, yaitu: a . surat-surat permohonan dengan surat ukuran atau bagan. b. proses-verbal dari pemberitahuan, yang disebut pada $ 3 a ayat 2, dengan keterangan yang harus disebutkan; c . proses-verbal pemeriksaan dengan lampirannya; d. pertimbangan Kontrolir Jati, bilamana perlu diminta 494
Lampiran berhubung dengan yang tersebut pada ayat pertama dari $ 6; e. taksiran Kontrolir Jati tentang banyaknya ganti kerugian yang harus dibayar kepada Negeri bagi kayu rimba di situ jikalau pada permohonan diunjukkan juga suatu surat ukuran dan tiada dijalankan apa yang tersebut pada ayat pertama dari $ 11. f. pertimbangan Asisten Residen. g . surat keterangan Kepala Pemerintahan se-negeri tanda tidak mampu si pemohon pak turun-temurun untuk keper- luan "pertanian kecil" atau "perusahaan kebun"; dan demi- kian juga dalam hal yang perlu, surat tanda tidak mampu, yang termaksud pada pasal No. 44 dari daftar tentang kebe- basan segel dalam tanah Hindia Belanda, yang ada pada ordonansi 11 Agustus 1885 (Staatsblad No. 131). h . jika perlu segala pertimbangan pembesar-pembesar lain, yang tersebut pada permulaan ayat ini; hendaklah dipersembahkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah kepada Tuan Besar Gubernur Jendral, dengan diser- tainya dengan pertimbangannya sendiri tentang harus atau tidak diizinkan permohonan itu serta hendaklah dise- butkannya pula apa syarat yang harus ditetapkan bila- mana permohonan itu dikabulkan, serta diterangkannya juga, patutkah si pemohon itu menjadi pemegang pak turun- temurun dari tanah negeri, yaitu berhubung dengan umur- nya dan keadaan hukumnya. (2).Pengunjukan surat-surat itu dijalankan dengan perantaraan Direktur Pemerintahan dalam Negeri; bilamana permohonan berhubungan dengan tanah, yang masuk dalam jajahan la- rangan pertahanan militer; maka pengunjukan dijalankan dengan perantaraan Panglima Balatentara Darat dan Kepala Peperangan Hindia Belanda; ialah yang meneruskan permo- honan itu pada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. Pada pasal 16 ayat 3 dari Firman Raja dalam Staatsblad 1870 no 118, seperti menurut bunyi Staatsblad 1890 no 140, maka Direktur Pemerintahan Dalam Negeri diberi kekuasaan akan menolak permohonan dengan beralasan peraturan yang salah. 495
Masalah Agraria $ 8 Bilamana ada permohonan tadi telah dilampirkan surat ukuran dan kalau Pemerintah Agung, setelah menerima surat-surat yang tersebut pada bab tadi, menerangkan hendak memberikan hak turun-temurun maka atas permintaan si pemohon itu, hen- daklah komisi tersebut memeriksa betulkah sudah dicukupkan akan syarat-syarat yang tersebut pada beslit pemberian tanah itu yaitu betulkah kerugian kepada orang-orang yang mempunyai tanah- tanah mencil (terpencil), pohon buah-buahan dan sebagainya telah diganti, dan kalau sudah, maka oleh komisi itu diberikan kepadanya satu proses-verbal yang manyatakan, yang sedemikian. $ 9 (1).Bilamana pada permohonan hanya dilampirkan sebuah bagan saja dan berhubung dengan itu Pemerintah Agung memberikan untuk sementara saja dahulu hak pak turun- temurun itu kepada si pemohon, maka komisi yang tersebut tadi pergi sekali lagi ke tempat itu, dengan pejawat Kadaster yang akan mengukur persil itu, yaitu kalau si pemohon telah memberitakan, bahwa telah dibayarnya kerugian yang terse- but pada bab 8 tadi kepada penduduk Bumiputera dan panjar (voorschot) atas belanja mengukur pada Kantor Kadaster, dan kalau tanda-tanda batas dan rintisan yang dikehendaki untuk pengukur tanah itu telah diperbuatnya, - jika ganti kerugian bagi kayu rimba harus dibayar, maka pada Kontrolir Jati harus pula diberitahukan sekaliannya itu - yakni akan meme- riksa serta dengan membuat proses-verbalnya, bahwa pemba- yaran yang disebutkan tadi sesungguhnya telah diterima oleh yang berhak dengan sepatutnya dan demikian juga, bahwa tak ada tanah yang dibatasi dan diunjukkan akan diukur itu lain daripada yang disebut pada proses-verbal pemeriksaannya yang dahulu. I. Pembayaran yang dimaksud itu yaitu : a . kerugian-kerugian untuk tanah mencil, pohon buah-bu- ahan, rumah dan sebagainya. 496
Lampiran b. panjar yang perlu bagi belanja mengukur. II. Tanah-tanah yang lain daripada tanah yang pada Kantor Kadaster telah diukur, harus diukur lagi dan diminta dengan surat permohonan lain, tidak boleh diukur bersama- sama dengan yang lagi dipertimbangkan (Bijblad No. 3581). III.Tentang pendirian tanda-tanda yang dimaksudkan lihat Staatsblad 1912 No. 497 dalam jilid No. 15 dari Pemimpin ini. (2).Bilamana Pemerintah Agung menerangkan dalam beslitnya tentangan itu, bahwa ganti kerugian atas kayu rimba di tanah itu harus dibayar, maka bersama-sama dengan pemeriksaan komisi, dimulai juga oleh Kontrolir Jati yang bersangkutan dengan perkara ini, memeriksa keadaan kayu rimba dan lain- lainnya; atas permintaan amtenar ini, diberikan oleh komisi itu kepadanya suatu turunan dari bagan yang telah dibuat- nya dahulu, dan bagi menghitung jumlahnya kerugian tadi, diberi keterangan tentang luasnya tanah persil itu oleh Kadaster, sesudahnya surat ukuran itu dibuat. (3).Bilamana Kontrolir Jati berhalangan pergi bersama-sama dengan Komisi untuk memeriksa banyaknya kayu di tanah persil itu maka ia pun memberitahukan yang sedemikian itu kepada Kepala Pemerintahan Daerah dengan menerangkan bahwa ia akan menjalankan pekerjaan itu. (4).Dalam kedua hal itu perhitungan ganti kerugian, jika tergan- tung dari selesainya surat ukuran, harus dibuat dalam sebulan terhitung mulai dari menerima keterangan-keterangan dari Kadaster itu. $ 10 Berita segala pekerjaan yang tersebut pada pasal tersebut, pada pasal tadi harus dengan segera diunjukkan kepada Kepala Peme- rintahan Daerah, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal yang berikut ini; Kepala Pemerintahan Daerah mengunjukkan kepada Pemerintah Agung dengan perantaraan Direktur Peme- rintahan Dalam Negeri, sekalian dengan surat-surat bersama- sama dengan permohonan baru dari si pemohon minta tanah itu dan surat ukuran yang harus dilampirkan juga. 497
Masalah Agraria $ 11 (1).Bilamana taksiran ganti kerugian kayu itu melambatkan pekerjaan tentang permohonan itu, baik dalam hal yang tersebut pada ayat akhir dari $ 6 maupun dalam hal termak- sud pada peraturan dari ayat akhir $ 9, maka Kepala Peme- rintahan Daerah sementara menunggu berita Kontrolir Jati, boleh menunjukkan kepada Kepala Departemen yang tersebut, surat-surat tadi tiada dengan keterangan-keterangan dari Kontrolir Jati. (2).Bilamana pemberitahuan Kontrolir Jati sementara itu belum diterima dan berhubung dengan itu pada beslit Pemerintah Agung dalam hal pemberian hak pak turun-temurun itu ke- tetapan jumlah dan peraturan bagaimana membayar ganti kerugian itu diserahkan kepada Direktur Perusahaan tanah, Kerajinan dan Perniagaan (Landbow, Nijverheid en Handel), maka si pemegang hak turun-temurun setelah membayar ganti kerugian kayu itu ke dalam Kas Negeri, menurut pu- tusan direktur itu harus memasukkan ketetapan hak itu ke dalam register umum dalam enam bulan, terhitung mulai dari tanggal keputusan itu. I. Jika si pemohon dalam enam bulan terhitung dari beslit izin, tiada mencukupi kewajiban yang tersebut tadi, yaitu menuliskan hak pak turun temurun itu ke dalam register umum (Bijblad No. 3864), maka hendaklah hal itu diberi- tahukan oleh Residen kepada Direktur Pemerintahan Da- lam Negeri. II. Selanjutnya Residen mengirimkan tiap-tiap kali kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan kepada Dewan Hisab (Algemene Rekenkamer) turunan dari beslit-beslitnya tentang memberi tambah lagi waktu yang ditentukan untuk menetapkan hak-hak barang; juga turunan keputusannya tentang menetapkan lagi waktunya bagi mengunjukkan peta-peta dan surat-surat ukuran dari tanah yang pak turun-temurunnya bagi sementara dijanjikan akan diberi- kan; dan pada tiap-tiap bulan Januari Residen itu wajib mengunjukkan kepada Direktur Pemerintahan Dalam 498
Lampiran Negeri yang tersebut segala voorstel-voorstel akan menca- but hak pak turun-temurun yang telah dijanjikan itu, yang sudah lebih dari setahun lamanya tidak dijalankan oleh si pemohon. (Bijblad No. 68998). III.Residen mengamat-amati, supaya tanah-tanah hutan, yang dimohonkan untuk pak turun-temurun, tiada dipakai oleh si pemohon sebelum Pemerintah Agung memutuskan bah- wa itu akan diberikan kepadanya dengan pak turun-temu- run. Maka janji akan memberikan pak turun-temurun kepada si pemohon saja tak boleh dianggap sebagai kepu- tusan pemerintah; akan tetapi tanah itu boleh dipakai kalau dapat izin dari Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Stbl. 1916; Bijblad No. 300,8, 3864 dan 5858). B. Menawarkan Tanah Bagi Pak Turun-temurun Adapun urusan priyayi-priyayi dalam hal memberikan tanah tersebut pada B ini sama dengan urusannya dalam hal membe- rikan tanah di bawah tangan (bagian A), yakni bilamana -seperti biasanya- tanah itu ditawarkan kepada orang banyak, sebab lebih dari seorang yang sama-sama memohonkan tanah hutan itu bagi pak turun temurun. Adapun ketentuan dalam bagian B tidak perlu priyayi-priyayi dalam pekerjaannya; akan tetapi per- lu sekali bagi orang-orang yang memohonkan tanah. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PAK TURUN-TEMURUN Maka bab yang tadi dianggap perlu ditambah dengan satu bab tentang hak dan kewajiban pemegang pak turun-temurun, apa lagi sebab priyayi-priyayi dalam pekerjaannya kerap kali ber- sangkutan dalam bermacam-macam hal dengan mereka itu. Supa- ya priyayi-priyayi menjalankan kewajibannya dengan sepatut- nya, maka perlulah diterangkan dengan seterang-terangnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang tentang perkara ini. Hak dan kewajiban pemegang pak turun-temurun di tanah Jawa dan Madura itu beralasan: 499
Masalah Agraria 1 . Firman Hukum Tanah (Staatsblad 1870 No. 118) = (F.H.T.) 2 . Ordonansi dalam Staatsblad 1872 no. 237a, seperti telah diubah, ditambah atau disiarkan lagi (setelah ditambah) dalam Staatsblad 1913 no. 699. Ordonansi ini hanyalah guna tanah persil setelah ditetapkan diberikan sebagai pak turun- temurun . (Surat edaran Direktur Pemerintahan Dalam Negeri pada 28 Januari 1914 no. 745) atau takluk kepada ketentuan ini. 3 . Buku hukum rakyat di tanah Hindia Belanda (B.H.R.). 4 . surat akte pak turun-temurun. PERJANJIAN UMUM TENTANG MEMBERIKAN PAK TURUN-TEMURUN a . Pada tanah pak turun-temurun terlaranglah menanam pohon apium dan membuat garam (F.H.T. pasal 12). b. Untuk membuat perbuatan pengairan di tanah pak turun- temurun dan memakai sungai atau pengaliran air yang telah ada di tanah itu harus mendapat ijin istimewa dari Tuan Besar Gubernur Jendral atau dari pembesar yang ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal (Direktur Perbuatan Negeri). Maka surat ijin itu boleh ditambahkan peraturan-peraturan bagi kebajikan umum. (F.H.T. pasal 12). c . Dengan mengecualikan: 1 . Tanah yang dilindungi oleh hak orang lain yang tidak mau melepaskan haknya. 2 . Tanah yang dipandang oleh penduduk Bumiputera tanah suci. 3 . Tanah yang disediakan untuk pasar umum atau untuk pekerjaan umum; maka memberikan tanah yang berkeliling tanah tersebut itu tiada berhalangan, bilamana si pemohon itu berjanji tiada akan menggoda tanah yang dikecualikan itu (FHT pasal 9 ayat 4). Jikalau penduduk tanah yang diberikan atas hak barang kepada perusahaan pertanian dan kerajinan, bekerja tetap di situ, maka mereka itu tiada dikenakan rodi; akan tetapi bilamana ada kecelakaan alam atau bilamana mencegah 500
Lampiran bahaya umum dan jikalau dianggap perlu, maka bolehlah sekalian orang lelaki yang masih kuat dikerjakan gugur gunung (Stbl. 1914 no. 101; 1915 no. 21; 1916 no. 66). Pada pak turun-temurun tiada masuk terhitung tanah yang di bawah, yang mengandung barang tambang. Maka si pe- megang pak turun-temurun itu wajib membiarkan pengga- lian barang tambang itu menurut undang-undang umum yang dikerjakan oleh Gubernemen atau oleh orang yang su- dah mendapat ijin (cancessie) dari Gubernemen (FHT pasal 9). Si pemegang pak turun-temurun boleh menggali tanahnya untuk guna sendiri akan mengambil batu, tanah liat (lempung) atau tanah macam-macam lain, yang terdapat di pekarangan itu, yang teranggap tidak termasuk barang tambang yang sebenarnya. Si pemegang pak turun-temurun berkuasa melakukan sega- la hak atas tanah seperti ia memegang hak milik sendiri atas tanah itu; akan tetapi ia tiada boleh melakukan sesuatu perbuatan yang boleh memundurkan harga tanah itu (BHR pasal 721). Tak boleh memakai dengan sesukanya sendiri sekalian pohon-pohonan dan tanam-tanaman, baik yang ditanam- nya sendiri maupun yang tiada ditanamnya yakni bilama- na tiada perjanjian lain. Maka perjanjian akan memberikan hak atas pak turun- temurun itu dianggap batal, bilamana waktu yang diten- tukan akan menerima hak itu (atau tiada mengunjukkan peta dan surat ukuran) tidak dipergunakan kecuali kalau waktu itu ditambah. Bagi sempurnanya urusan administrasi, maka dengan bes- lit Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dinyatakan bah- wa sesuatu perjanjian akan memberi pak turun-temurun sudah menjadi batal. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK YANG DITENTUKAN BAGI HAL ITU a . Kewajiban yang diberikan bagi pak turun-temurun dan segala rumah yang di atasnya serta perbuatan yang dibuat di tanah 501
Masalah Agraria itu, demikian juga hasil tanah atau tempat kerajinan di tanah itu semuanya takluk kepada pajak yang telah ada atau yang akan diadakan bagi itu (FHT pasal 13). b. Perponding (pajak harta tetap) tak dikenakan atas tanah itu pada tahun pemberian tanah itu dan sepuluh tahun yang berikut (FHT pasal 13) kecuali dalam hal uang menyimpang dari peraturan ini, menurut yang tersebut pada pasal 16a dari Firman Hukum Tanah (FHT). KEWAJIBAN MEMBAYAR BIA PAK a . Kewajiban membayar bia pak mulai dari tahun keenam ter- hitung dari tahun hak pak turun-temurun itu tertulis dalam register umum, kecuali dalam hal-hal yang menyimpang dari peraturan ini menurut pasal 16a dari Firman Hukum Tanah. b. Kewajiban ini tak boleh dipecah-pecah; yaitu tiap-tiap bagian dari tanah pak turun-temurun itu menanggung membayar biaya-biaya pak bagi tanah itu semua (pasal 728 BHR). c . Si pemegang pak turun-temurun ditanggungkan sendiri akan membayar: I. Bila pak yang wajib dibayar selama ia memegang hak itu. II. Denda-denda lantaran pengalpaan membayar bia pak itu; tanggungan itu tinggal juga, meskipun hak itu telah dijual, telah dibatalkan atau dilepaskan. Bilamana hak pak turun-temurun diserahkan kepada orang lain, maka si pemegang baru diwajibkan juga akan mem- bayar bila pak tanah itu sampai waktu ia menerima hak tadi, begitupun juga denda-dendanya akan tetapi bilamana si pemegang lama itu telah membayar bia pak itu, maka si pemegang baru tiada membayar itu lagi. d. Si pemegang pak turun-temurun tiada mendapat kebebasan atas pembayaran bia pak, meskipun guna tanah itu berlaku berkurang-kurang atau tiada berguna sama sekali baginya. Akan tetapi bilamana si pemegang pak turun-temurun dalam 5 tahun berturut-turut tiada mendapat hasil daripada tanah itu maka ia akan dapat kebebasan dari membayar uang pak selama waktu itu (pasal 729 BHR). 502
Lampiran DENDA a . Maka si pemegang pak turun-temurun yang terkena oleh pera- turan Staatsblad 1913 No. 699, didenda dalam seratus, lima bagian, dihitung dari bia pak yang belum dibayar, bilamana bia pak itu dalam empat belas hari sehabisnya tahun pemba- yaran tiada dibayar di Kas Negeri, yakni tidak dengan ditegur lebih dahulu dengan peraturan hakim, hanyalah sebab waktu pembayaran dialpakan saja. b. Denda yang sebesar itu dikenakan atas kelalaian buat tiap- tiap empat bulan selanjutnya, dengan mengingat bahwa denda-denda itu tak boleh lebih dari ¼ daripada banyak uang yang didenda itu. c . Denda itu terhitung dari hari yang kelima belas dari waktu bia pak atau bagian yang boleh dipungut, harus telah dibayar ke dalam Kas Negeri, bilamana selunasnya bia pak ditang- guhkan atau boleh dibayar dengan diangsur (dicicil) dan uang bia pak tak dibayar dalam waktu yang dimestikan. d. Tiada diwajibkan membayar denda untuk waktu yang ber- guna akan memberi tangguh atau ijin untuk membayar bia pak dengan dicicil, jikalau ijin atau pertangguhan itu diberikan setelah waktu, tersebut pada ayat pertama pasal ini, lalu, Selamanya pembayaran si pemegang pak turun-temurun, dipakai lebih dahulu akan melunaskan utang yang terdahulu. MEMBERIKAN HAK PAK TURUN TEMURUN KEPADA ORANG LAIN; MENYERAHKAN PEMEGANGAN KEPADA SEORANG YANG DIKUASAKAN a . Si pemegang pak turun-temurun mempunyai kuasa akan menjual haknya, memberati hak itu dengan gadai (hypo- theek), dan menaruh atas tanah itu tanggungan atas peka- rangan (erfdienstbaarheid) dalam waktu ia boleh mengambil hasil tanah itu (pasal 724 BHR). b. Diwajibkan dengan ancaman hukuman paling banyak f. 100 (seratus rupiah), memberitahukan kepada Kepala Pemerin- tahan Daerah yang berjajahan di tanah itu, selambat-lambat- nya dalam sebulan, tiap-tiap kali hak pak turun-temurun itu 503
Masalah Agraria dipindahkan kepada orang lain, atau apabila urusan perusa- haan itu diserahkan kepada orang yang dikuasakan. c . Untuk sahnya kepindahan hak pak turun-temurun kepada orang lain, perlu izin dari Direktur Pemerintahan Dalam Ne- geri .............. Kecuali : I. Bilamana kewajiban membayar bia pak belum mulai, atau II. Bilamana sebelum menyerahkan hak itu, telah dicukupi apa yang mesti dibayar kepada Negeri, yaitu bia pak, ter- hitung sampai penghabisan tahun penyerahan itu dan juga denda-denda sebab tiada membayar bia pak, yakni jika den- da itu yang mesti dibayar. d. Pada tiap-tiap kali hak pak turun-temurun itu dipindahkan atau pada membagi-bagi suatu hak itu tiada perlu lagi dibayar bia yang luar biasa (pasal 730 BHR). MELEPASKAN HAK PAK TURUN-TEMURUN a . Maka hak pak turun-temurun itu tidak boleh dilepaskan me- lainkan dengan izin Tuan Besar Gubernur Jendral. b. Maka melepaskan hak itu harus ditetapkan dengan surat, ter- buat di hadapan notaris menurut contoh yang ditetapkan oleh Tuan Besar Gubernur Jendral. (Bijblad No. 7119). c . Kelepasan hak itu tak akan mengubah keadaan hukumnya sebelum isi surat akte notaris itu diberitahukan dengan jalan hakim kepada Kepala Pemerintahan Daerah, yang berjajahan di tanah itu. Tentang pemberitahuan menurut ayat tadi, maka Kepala Pe- merintahan Daerah memberitahu dengan segera kepada pega- wai yang diwajibkan menyimpan surat-surat akte hakim dengan mengunjukkan turunan surat pemberitahuan itu ke- pada pegawai tersebut; juga diberitahukannya hal itu kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. d. Bilamana pemberian hak pak turun-temurun ada bermaksud: I. memperbaiki keadaan hak yang telah ada tentang hal itu, atau II. dalam hal menghilangkan kekurangan keadaan hak itu maka tentang hak baru itu akan ditetapkan juga segala 504
Lampiran peraturan yang tersebut pada Ordonansi, yang ditetapkan atas hal itu waktu menerima hak tadi. MEMBATALKAN HAK PAK TURUN-TEMURUN a . Maka hak si pemegang pak turun-temurun boleh dibatalkan, lantaran ia merusakkan tanah itu atau tiada mempergunakan dengan sepatutnya dan ia boleh didakwa akan mengganti sekalian ongkos kerugian dan bunga uang (pasal 733 BHR). Maka si pemegang tanah boleh menolak pembatalan karena kerusakan atau tiada mempergunakan tiada sepatutnya itu, jikalau ia dapat memperbaiki tanah itu lagi seperti dahulu, dan dapat menanggung seterusnya, bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi (pasal 734 BHR). b. Hak itu boleh juga dibatalkan lantaran tiada membayar bia pak dalam 5 tahun berturut-turut, dan setelah si pemegang tanah itu diberitahu sepatutnya dengan surat juru pintu akan membayar, tetapi sia-sia saja dan surat itu disampaikan kepa- danya selambat-lambatnya enam pekan (minggu) sebelum dakwaan itu mulai dijalankan (pasal 733 BHR). c . Hak pak turun-temurun boleh juga dibatalkan oleh Tuan Besar Gubernur Jendral, dengan tiada mengurangi segala hal yang tersebut pada pasal 733 dari Buku Hukum untuk tanah Hindia Belanda: I. bilamana bia pak selama 3 tahun, tiada membayar; II. bilamana perjanjian akan menanami sebagian dari tanah itu dalam tempo yang ditentukan, yang diperbuat tatkala memberikan hak pak turun-temurun itu, tiada dicukupi dan menurut timbangan Tuan Besar Gubernur Jenderal boleh hak itu dibatalkan atas seluruhnya atau sebagian dari tanah itu. Bilamana kejadian hal yang kesudahan itu, maka atas per- mintaan dan mufakatnya si pemegang pak turun-temurun, dikecualikan daripada itu sebagian tanah itu yang dipilih oleh Tuan Besar Gubernur Jendral kira-kira sama luasnya dengan bagian tanah yang yang telah ditanaminya, seboleh-bolehnya dengan mengingat keperluan bagian tanah yang telah 505
Masalah Agraria ditanami itu atau keperluan yang lain yang perlu sekali untuk pekerjaan si pemegang pak turun-temurun itu. d. Tak akan dilakukan, sebelumnya kehendak itu diberitahukan dengan surat akte hakim kepada si pemegang pak turun-temu- run atau yang dikuasainya, juga kepada yang memegang gadai (hypoteek) atas tanah itu, oleh atau atas nama Tuan Besar Gubernur Jendral, dan dalam surat akte itu disebutkan juga supaya ketinggalan pembayaran yaitu bia pak dan denda- denda dicukupi dalam tiga bulan. e. Ditetapkan dengan suatu beslit yang diberitahukan dengan pengantaran hakim kepada si pemegang pak turun-temurun atau kepada yang dikuasakannya serta disebutkan sebab-sebabnya. 1 . Maka bekas pemegang pak turun-temurun itu atau yang dikuasakannya harus meninggalkan tanah persil itu dalam delapan hari sesudah menerima beslit itu, dan menyerah- kan tanah itu kepada pemerintah kembali. Bilamana yang demikian itu tiada diperbuatnya, maka bolehlah ia dipaksa dan belanja memaksa itu menjadi tang- gungannya. 2 . Pemberitahuan tersebut pada pasal 6, 7, dan 9 dijalankan dengan mengingat Reglemen Penentuan Hukum. PENGHABISAN PAK TURUN-TEMURUN a . Bilamana hak pak turun-temurun telah sampai waktunya, maka hak itu tidak diulang dengan diam-diam saja, akan te- tapi boleh dilanjutkan sampai dikabarkan bahwa hak itu akan dicabut (pasal 732 BHR). b. Pada penghabisan hak, maka ia boleh mengambil sekalian perbuatan atau tanam-tanaman, yang menurut perjanjian tiada diwajibkan menanamnya; akan tetapi ia diwajibkan mengganti kerugian atas kerusakan yang dilakukannya di tanah itu lantaran pengambilan tadi. Akan tetapi yang mem- punyai tanah boleh menahan barang-barang itu, sampai si pemegang pak turun-temurun itu telah melunaskan utang- utangnya kepadanya (pasal 725 BHR). c . Si pemegang pak turun-temurun sama sekali tiada mempu- 506
Lampiran nyai kekuasaan untuk meminta ganti kepada yang mem- punyai tanah atas harga rumah, perbuatan, ketukangan dan tanam-tanaman yang telah dibuat oleh si pemegang itu dan pada penghabisan pak turun-temurun itu masih ada di tanah itu (pasal 720 BHR). d. Pada penghabisan hak pak turun-temurun, maka yang mem- punyai tanah berkusa menjalankan tuntutan hakim atas diri si pemegang pak turun-temurun itu supaya mengganti be- lanja, kerugian dan bunga uang yang terjadi lantaran keal- paan dan kurang pemeliharaan tanah itu dan segala hak (piutang) yang telah lalu dijanjinya lantaran kelapaan si pemegang itu. (pasal 731 BHR). HILANGNYA HAK PAK TURUN-TEMURUN Hilangnya hak pak turun-temurun ini seperti hilang hak penyewaan pekarangan juga, seperti tersebut pada pasal 718 dan 719 BHR (pasal 736 BHR). Yaitu: 1 . Lantaran bercampur. 2 . Lantaran hilangnya tanah itu. 3 . Lantaran lalunya janji yang 30 tahun. 4 . Setelah lalunya waktu yang dijanjikan atau ditentukan pada permulaan janji (718). Bilamana tiada perjajian atau peraturan teristimewa tentang berhentinya hak penyewaan pekarangan, maka yang mem- punyai tanah boleh menghentikan hak itu, akan tetapi tiada boleh sebelum lalu tiga puluh tahun dan hendaklah diberi- tahukan yang sedemikian itu satu tahun di muka, kepada yang mempunyai hak penyewaan pekarangan itu dengan surat juru pintu (pasal 719 BHR). BAB III KETENTUAN b. Pertanian Kecil Staatsblad 1904 No. 326, diubah dan ditambah pada Staatsblad 1905 No. 153 dan 1908 No. 263 507
Masalah Agraria PERKARA YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM TANAH PERTANIAN KECIL ATAU PERUSAHAAN KEBUN PAK TURUN TEMURUN Peraturan tentang memberikan tanah, dan perbantuan uang oleh negeri untuk memperusahakan pertanian kecil atau peru- sahaan kebun oleh orang Eropa dan sesamanya, yang tiada mam- pu. Pertama: dengan seperlunya akan ditetapkan oleh Firman Raja dan dengan mencabut ordonansi dari 20 Mei 1902 (Staatbland No 2208), akan ditetapkan pula : Pasal 1 (1)Untuk menjalankan "pertanian kecil" atau "perusahaan ke- bun" maka kepada orang bangsa Eropa dan semacamnya yang kurang mampu, dan menjadi penduduk Hindia Belanda boleh- lah diberikan tanah yang luasnya tiada lebih dari sepuluh bahu dari 500 tumbak (ubin=Rijnlandscheru) bagi pak turun temurun, dan yang tidak terlarang menurut peraturan yang ada tentang pemberian tanah dengan hak itu, serta dalamnya pun boleh juga termasuk tanah yang dibuka oleh Bumiputera atau masuk kepunyaan desa lantaran menjadi pangonan umum atau lantaran sebab-sebab lain, jikalau bumiputera yang mempunyai hak atas tanah itu telah meninggalkan ta- nah itu dengan kemauannya sendiri serta melepaskan haknya atas tanah itu. Jadi menurut perkataan yang akhir dari ayat ini, tanah yang diusahakan boleh juga diberikan bagi pak turun-temurun, bilamana yang mempunyai hak atas tanah itu telah mele- paskan haknya. Hal ini berlainan dengan peraturan tentang pemberian tanah untuk "pertanian besar" (2)Untuk maksud yang seperti itu juga maka diberikan kepada perkumpulan kedermaan yang telah diaku sah dan adanya di tanah Hindia Belanda, tanah paling banyak lima ratus bahu untuk pak turun-temurun, menurut ayat tadi; dalam hal ini harus diingati yang tersebut pada huruf b dari Firman Raja, yang ditetapkan pada pasal 1 dari firman 4 Agustus 1875 508
Lampiran (Bijblad no 3020) Maka firman itu bunyinya: "bahwa kalau memberikan tanah bagi pak turun-tenurun atau bagi disewa biasa harus diingati oleh pemerintah, bahwa hanyalah tanah lepas yang boleh diberikan guna perusahaan pertanian atau rumah taman, yakni tanah yang tiada dibuka oleh Bumiputera atau menjadi kepunyaan desa lantaran un- tuk pangonan umum atau lantaran sebab-sebab lain: maka tanah, yang telah ditanami dan yang terletak di tengah tanah lepas yang akan diberikan bagi pak turun-temurun atau dise- wakan bisa oleh pemerintah, hanyalah diberikan, bilamana menurut pasal 9a dari Firman Raja tentang peraturan Hukum Tanah (Staatsblad hindia Belanda 1870 no 118 dan 1872 no 116) yang mempunyai hak atas tanah itu mau melepaskan haknya itu. (3)Bilamana nyata perlu, yaitu menurut timbangan Tuan Besar Gubernur Jendral maka untuk mendirikan pertanian atau perusahaan kebun yang termaksud, luas yang ditentukan sepuluh bahu tersebut pada ayat pertama dari pasal ini boleh dilewati batasnya sampai dua puluh lima bahu dari 500 tum- bak persegi (Stbl. 1908 no 163). Tambahan ini menurut Titah Raja dari 19 November 1907 No/ 20 (Bijblad No. 6787). Pasal 2 Menurut alasan yang akan ditetapkan oleh Tuan Besar Gubernur Jendral, maka negeri boleh memberi pertolongan uang kepada orang yang tersebut pada ayat pertama dari pasal tadi guna mendirikan "tanah pertanian" atau "tanah perusahaan kebun" Maka alasan itu diatur pada peraturan untuk menjalankan ordo- nansi dalam Staatsblad 1904 no 326 dan ditetapkan pada Firman Gubernur pada 5 Agustus 1904 No. 34 (Bijblad no 6050 jo no 6677) lihatlah di belakang ini. Pasal 3 Pemberian tanah untuk pak turun-temurun menurut pasal 1 dijalankan seperti pemberian atas permohonan tanah negeri 509
Masalah Agraria untuk hak itu dan menurut ketentuan yang akan ditetapkan tentang hal itu dengan mengingat: a . bahwa bila pak untuk satu tahun paling banyak satu rupiah bagi satu bahu; b. bahwa pemberian tanah itu tiada lebih dari dua puluh lima tahun, dengan ditentukan bahwa hak pak turun-temurun itu boleh dilanjutkan, tetapi tiap-tiap kali tiada boleh lebih dari 25 tahun juga, dan dengan bia pak yang tiada lebih dari yang tersebut pada a, yakni bilamana tanah itu telah dipergu- nakan dengan sepatutnya; segala sesuatunya menurut pertim- bangan pemerintah (Stbl 1908 no 263). c . bilamana perlu, boleh diberi kebebasan daripada membayar belanja mengukur dan menggambarkan tanah itu dan dari- pada membayar uang segel untuk membuat surat asal akte, memasukkan ke dalam register pak turun-temurun dan turu- nannya bagi si pemohon itu; juga dibebaskan daripada membayar pajak uang upahan bagi membuat surat kete- rangan pak turun-temurun itu. Maka izin raja atas hal ini diberikan dengan Firman Raja pada 11 Oktober 1905 no 36 (Staatsblad 1905 no 568). Tentang pemeriksaannya harus dilihat bagian A jilid ini. Menentukan bia pak harus dengan mengingati juga segala keadaan: letak tanah persil itu; rupa dan kesuburan tanah itu, jauhnya dari pasar, perhentian kereta api atau trem, negeri yang besar-besar dan sebagainya. Bagi memberi kebebasan yang termaksud pada c, maka pegawai-pegawai (priyayi-pri- yayi) di tempat itu harus mengunjukkan voorstel yang perlu atau memberi keterangan tentang hal itu. Pasal 4 (1)Dengan tiada mengurangi segala perjanjian teristimewa, yang tersebut pada surat akte pak turun-temurun, maka menurut pasal 1 dari ordonansi ini Tuan Besar Gubernur Jenderal boleh membatalkan hak pak turun-temurun yang telah diberikan bilamana : a . hak itu diserahkan kepada orang lain tiada dengan izin 510
Lampiran Kepala Pemerintahan Daerah. b. lantaran dibagi-bagi, sebab yang pegang hak turun-temu- run meninggal atau sebab lain-lain. c . tiada mencukupi kewajiban pemegang pak turun-temurun, sebab ia telah diberi bantuan berupa uang menurut pasal 2 yang tersebut tadi. 1 . Bekas pemegang pak turun-temurun (atau yang jadi gantinya) boleh mengambil segala perbuatan di tanah itu dalam sebulan sesudahnya surat pembatalan diberi- tahukan dengan pengantaran hakim kepadanya; maka residen boleh memberi tempo lebih dari sebulan itu. 2 . Bilamana untuk mendirikan perbuatan itu ia menda- patkan pinjaman pertanian, dan pinjaman itu belum dilunaskan semuanya, maka tak bolehlah ia mengambil perbuatan (rumah-rumah, bangsal-bangsal dan seba- gainya), yang di atas tanah itu, berhubung dengan per- janjian yang ditentukan waktu membuat pinjaman itu, yakni bahwa perbuatan-perbuatan itu menjadi ke- punyaan negeri sebelum dilunaskan pinjaman itu. 3 . Setelah dilunaskannya utang tadi, maka diperolehnya lagi kekuasaan akan mengambil perbuatan-perbuatan itu. 4 . Perbuatan-perbuatan yang belum diambil pada peng- habisan tempo pak, menjadi kepunyaan negeri. 5 . Apa yang tersebut pada no 1, 2, 3 dan 4 dijalankan juga, bilamana izin melanjutkan tempo pak tiada diberikan, yakni jikalau tanah tak dipergunakan seperti kemauan pemerintah waktu tanah itu diberikannya; dengan di- tentukan bahwa peraturan tentang memberi tempo satu bulan dijalankan mulai terhitung dari penghabisan tempo pak ($ 7 dari Bijblad no 66050). (2)Membatalkan pak turun-temurun itu dijalankan dengan beslit yang diberitahukan dengan surat akte hakim kepada pemegang pak turun-temurun itu atau yang menjadi gan- tinya. Maka beslit gubernur itu diberitahukan kepadanya dengan surat juru pintu, yaitu turunan dari surat pemberitahuan 511
Masalah Agraria itu harus disampaikan kepadanya oleh juru pintu atau pega- wai yang dikuasakan dalam hal itu dan pegawai ini harus membuat satu rencana dari pemberitahuan itu dan seboleh- bolehnya ditandatangani oleh yang diberi tahu. (3)Maka membatalkan itu tiada dijalankan melainkan setelah diberitahukan kepada pemegang pak atau yang menjadi gan- tinya oleh atau atas nama Tuan Besar Gubernur Jenderal tentang maksud itu dengan surat akte hakim dan bilamana apa yang tersebut pada ayat pertama sub c, dari pasal ini, tiada dicukupi, diberi tempo dua bulan lagi akan mencukupi kewajibannya itu. Tentang memberitahukan dengan surat akte tersebut, lihat- lah catatan pada ayat tadi (4)Bilamana pembatalan telah diberitahukan, maka bekas pemegang pak atau yang jadi gantinya diwajibkan mening- galkan tanah itu dan jika perlu ia pun boleh dipaksa dengan kekuatan polisi. Pasal 5 Berhubung dengan keadaan tempat dan banyaknya permohonan akan memperoleh tanah, maka bilamana perlu, yaitu menurut pertimbangan kepala pemerintahan daerah boleh diberdiri- kannya "komisi kolonisasi" yang aturan susunannya, pekerja- annya dan kuasanya diatur oleh Tuan Besar Gubernur Jenderal. Maka komisi ini gunanya untuk memajukan dan membantu pencarian tersebut, dan mengamat-amati jalan memakai uang, yang dikenakan menurut pasal 2, dan hal mencukupi kewajiban yang dikenakan kepada pemegang pak turun-temurun itu. Susunan, pekerjaan dan kekuasaan komisi itu diatur pada Firman Pemerintah pada 5 Agustus 1904 no 34. Pendirian, susunan, dan mencukupkan komisi itu ditetapkan oleh kepala pemerin- tahan daerah dengan beslit serta diterangkan jajahan dan tempat kedudukan komisi itu. Maka kepala pemerintahan se-negeri, karena jabatannya menjadi anggota serta kepala dari komisi itu. Seboleh-bolehnya dipilih akan anggotanya satu atau beberapa orang yang banyak menda- 512
Lampiran patkannya tentang pertanian. Maka beslit-beslit tadi diberitahukan kepada pemerintah dan kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. Kepala pemerin- tahan daerah dikuasakan akan mengatur pekerjaan komisi itu dalam jajahannya, seperti tersebut pada pasal 5 dari ordonansi itu. Proses verbal komisi pemeriksaan, bilamana ada pula permo- honan meminta bantuan uang, diserahkan kepada komisi itu akan meminta pertimbangannya tentang permohonan itu, patutlah atau tiada permohonan itu diizinkan dan kalau patut, dengan perjanjian apa? Komisi-komisi itu seboleh-boleh memberi perbantuan atau keterangan kepada orang-orang tani kecil dan perkumpulan ke- dermaan, tersebut pada pasal 1 ayat 2 dari ordonansi itu, tentang peraturan pencarian itu, persediaan dan penjualan kehasilan yang didapati dan sebagainya. Selanjutnya ia mengamat-amati orang tani kecil dalam mencu- kupi kewajibannya, jalannya memakai dan mengangsur (men- cicil) pinjaman yang telah diperoleh dan sebagainya. Maka ia pun memberitahukan apa-apa yang perlu dan membuat voorstel-voorstel mana yang perlu, serta menerima segala pera- turan, keputusan dan pemberi ingat yang perlu untuk menja- lankan pekerjaan itu dengan sebetulnya; dan lagi tiap-tiap tahun, sebelum penghabisan tahun itu, hendaklah diunjukkan oleh komisi itu suatu pemberitaan kepada residen tentang peker- jaannya, keadaan dan peraturan pencaharian pertanian kecil dalam jajahannya ($ 8 dan $ 9 dari Bijblad 6050). Ketentuan Perubahan Tanah, yang pada waktu ordonansi ini mulai berlaku telah diberikan untuk pak turun-temurun menurut pasal 1 $ 2 dari firman pada 20 Juni 1901 No 10 (Bijblad No 5611) boleh dite- tapkan dengan hak itu juga menurut aturan itu (Sbtl. 1905 No 153). 513
Masalah Agraria BAB IV Tentang penberian perbantuan uang oleh Negeri kepada "orang tani kecil", seperti tersebut pada pasal 2 dari ordonansi, maka berlakulah peraturan-peraturan yang berikut ini (Bijblad no 6050). 1e.Maka dalam hal ini dibedakanlah tiga macam pinjaman: pinjaman tanah - pertanian - pencaharian 2e.Pinjaman tanah diberikan untuk mendirikan "tempat per- tanian" dan "tempat perkebunan" banyaknya sampai ¾ dari harga tanah yang ditinggalkan oleh bumiputra dengan sesu- kanya sendiri dan dengan melepaskan haknya, bilamana: a . pertanian itu boleh memberi penghidupan yang cukup bagi si tani itu untuk berdiri sendiri. b. si pemohon dianggap cukup kuat untuk pekerjaan tani, serta mempunyai perkakas-perkakas yang cukup untuk mendi- rikan dan menjalankan pencaharian itu. Maka pinjaman tanah itu diberikan: seberapa perlu akan atau sudah dipakai untuk pengganti kerugian kepada bumi- putra yang akan meninggalkan tanahnya. Maka pembe- rian peminjaman itu dijanjikan pada waktu hak pak turun- temurun itu diberikan, atau sesudahnya; dan boleh terjadi sebelum atau setelah hak itu ditulis dalam register. 3e.Pinjaman pertanian, hanyalah diberikan untuk pertanian yang tersebut pada 2a, untuk mendirikan rumah, pondok dan lain- lain yang mesti dibuat, dan hanyalah kepada orang, yang mencukupi segala syarat yang termaksud dalam 2b, dan tidak boleh lebih dari jumlah untuk mengadakan segala barang yang perlu untuk pertanian itu dan dengan mengingati, bah- wa belanja itu mesti dikeluarkan dengan sehemat-hematnya. Pondok, rumah dan lain-lain yang tersebut di atas tinggal kepunyaan Negeri sampai waktu jumlah pokok dan bunga dilunaskan; maka pemegang pak turun-temurun itu diwajib- kan dalam waktu itu akan memelihara rumah, pondok dan lain-lain itu dengan sebetulnya serta menangggung supaya 514
Lampiran kebakaran jangan sampai terjadi; segala sesuatu itu hen- daklah dengan disetujui oleh Kepala Pemerintahan Daerah. Setelah hak atas tanah itu ditulis dalam register baru dibe- rikan pinjaman itu dengan berangsur-angsur, yaitu menurut keperluan dan keadaan pekerjaan. 4e.Bilamana nyata perlu, maka pinjaman pencaharian itu dibe- rikan kepada petani kecil, yang mencukupi kepada syarat- syarat yang tersebut pada 2b, yakni untuk menambahi penda- patan atau untuk meneruskan pertanian itu, banyaknya tiada lebih dari seperempat harga tanah yang tersebut pada 2. Maka uang itu diberikan menurut keadaan keperluan memakai uang. 5e.a.Sekalian pinjaman yang diberikan itu harus membayar bunga kepada Negeri banyaknya 3% dalam setahun bagi modal yang diberikan atau bagi bagian utang yang masih akan dibayar. b. Maka penyicilan dari pinjaman pertanian atau pencaharian dibayar tiap-tiap tahun dengan sekian banyaknya, supaya penghabisan tempo pak turun-temurun, utang itu lunas dibayar. c . Dalam tahun pertama dibebaskan kewajiban tersebut pada a dan b itu. d. Perhitungan jumlah yang termaksud dalam pada b, ialah seperti di bawah ini: 1 . bilamana modal-modal itu diterima dalam tahun pertama dari tempo pak turun-temurun, maka pada permulaan tahun kedua dihitunglah jumlah yang mesti dibayar, yaitu bunga dan penyicilan pertama dari modal dan dibayar sebelum penghabisan tahun itu kepada Kas Negara; demikianlah selanjutnya. 2 . bilamana modal-modal diterima dalam tahun kedua maka pada penghabisan tahun itu harus dibayar bulan untuk tahun itu, dihitung berbulan-bulan dari penerimaan modal itu hingga penghabisan tahun itu, serta penyi- cilan setahun. Adapun seterusnya ditetapkan kewajiban yang termak- sud pada tahun itu pada perhitungan penyicilan ta- 515
Masalah Agraria hunan dari modal itu maka jumlah yang di bawah 50 sen atau lebih dianggap serupiah dan kekurangan atau kelebihan ditambahkan pada atau dikurangi dari pem- bayaran penghabisan. BAB V KETENTUAN c. Taman perdiaman. Rumah taman Maka Firman Hukum Tanah (staatsblad 1870 No. 118) mengatur juga jalan mendapat pak turun-temurun untuk membuat taman perdiaman atau mendirikan rumah taman. Pasal 18 dari Firman itu bunyinya: (1).Tanah yang menurut pasal 9 tidak dikecualikan, F.H.T pasal 9. (3) tidak terhitung masuk pak turun -temurun: a . tanah yang haknya dilindungi oleh hak orang lain dan or- ang lain itu tidak mau melepaskan haknya atas tanah itu. b. tanah yang menurut adat bumiputra dianggap tanah kera- mat; c . tanah yang disediakan bagi pasar umum atau bagi peker- jaan umum; d. hutan jati dan hutan kayu-kayu lain; adapun hutan kayu- kayu lain hanyalah yang telah dipelihara dengan tetap; boleh diberikan kepada orang, yang memenuhi syarat pasal 114, sebagai hak pak turun-temurun bagi membuat taman perdiaman atau rumah taman, asal membayar biaya pak sama dengan landrente yang paling tinggi atau sama dengan pajak yang menggantinya serta menurut juga pasal 13 dan 14; Firman Hukum Tanah, pasal 13 (1). Tanah yang diberikan bagi pak turun-temurun dan rumah-rumah yang ada di atasnya, juga penghasilan tanah itu atau tempat-tempat bagi pencaharian yang telah didirikan di situ sekalian ini harus takluk kepada peraturan pajak umum yang telah 4 Yaitu rakyat kerajaan belanda atau penduduk tanah Belanda atau penduduk Hindia Belanda 516
Lampiran ada dan yang akan diadakan. (2). Perponding tak akan di- minta pada tahun tanah itu diberikan dan dalam sepuluh tahun berturut-turut dengan tahun itu. Firman Hukum Tanah Pasal 14. (Mengatur kebebasan bumiputra yang menjadi kuli dan bujang di tanah itu dari menjalankan rodi jalan dan rodi tanaman: suatu hal yang telah diatur pula). dan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tuan Besar Gubernur Jenderal. (2).Tiap-tiap persil tidak boleh lebih dari lima puluh bahu. Dari sebab tadi telah diterangkan tentang permohonan dan segala hal-hal berhubung dengan tentang pemeriksaan permohonan, hak dan kewajiban pemegang pak turun-temurun itu, tiadalah perlu diuraikan di sini lagi perkara-perkara kecil tentang peraturan-peraturan itu yang hanyalah mengulangi yang telah tersebut tadi saja. Jadi cukuplah diingatkan saja kepada bab I dan bab II. itu, (Dari: Handleiding ten deinste van Inlandsche bestuursambte- naren op java en madoera, No. 7 B. B. : Erfpaeht: a. groote land- bouw. B. kleine landbouw. c. landgoederen en baitenverblijven). 517
Masalah Agraria Lampiran: VI a. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 1948 TENTANG PERUBAHAN VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagian dari Vorstenlandsch Grondhuurreglement yang memuat peraturan-peraturan mengenai "tanah conver- sie" dalam daerah Surakarta dan Yogyakata, tidak lagi sesuai dengan keadaan dan susunan sekarang, khusus tidak selaras dengan pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar. Hingga harus dicabut secepatnya dan diganti dengan Undang-Undang baru; b. usul dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan peme- rintah Karesidenan Suarakarta dengan surat berturut-turut ttg 22-1-1948 No. D. Pem. D/199 dan 24-3-1948 No. 40 B. P. R. /L.; c. bahwa selama menunggu Undang-undang baru tentang pema- kaian tanah untuk keperluan perusahaan pertanian di daerah Surakarta dan Yogyakarta, sebagaian dari peraturan dalam Vorstenlandsch Grondhuureglement perlu dicabut. Mengingat: Akan pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar dan maklumat Wakil Presiden ttg. 16-10-1945 No. X. Dengan persetujuan badan pekerja Komite Nasional Indone- sia Pusat. MEMUTUSKAN: Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT Pasal 1 Mulai tanggal 1 april 1948 dicabut peraturan bab II pasal-pasal 518
Lampiran 5a, 6, 7, dan bab III pasal-pasal 8, 9, 10, 11, dan 12, Vorsten- landsch Gronddhuurreglement, Staatsblad 1928 No. 20 bersam- bung dengan Staatsblad 1928 No. 242 diubah dan ditambah yang terakhir dengan Staatsblad 1934 No. 616. Pasal 2. Hal-hal yang timbul karena pasal 1, akan diatur dalam Undang- undang lain. Pasal 3 (1). Agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun-tanaman (plant-jaar) 1948 dapat langsung, maka sebagai peraturan peralihan Kelurahan-kelurahan yang bersangkutan harus menjamin tersedianya tanah-tanah menurut peraturan-peraturan yang selekas mungkin akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2). Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10-10 -1946 No. 570/3 c/P. K. dan penetaan-penetapan Residen Surakarta tertanggal 17-1-1948 No. 74, 26 -1-1948 No. 124, 6-2-1948 No 181 dan 182, tetap berlaku sampai adanya Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1). Pasal 4 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan dan mempunyai kekuatan terhitung sejak tanggal 1 april 1948. Ditetapkan di Yogyakarta, Tanggal 16 April 1948 Diumumkan PRESIDEN REPUBLUK INDONSIA Pada tanggal 27 April 1948 (SOEKARNO) SEKRETARIS NEGARA MENTERI DALAM NEGERI A. L, (A.G. PRINGGODIGDO). (SOEKIMAN) 519
Masalah Agraria PENJELASAN UMUM Tuntunan-tuntunan pihak tani di daerah-daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang sejak tahun 1948 didengar dan diperhati- kan oleh Pemerintah Republik Indonesia, menghendaki pemba- gian tanah Indonesia kepada para gogol. Dengan demikian maka akan hapuslah hak conversie, yang didasarkan atas pasal 5a dari Vorstenlandsch Grondhuurreglement. Tak kurang daripada tuan G. Schwencke, yang pada suatu waktu menjabat Wakil Asisten Resident diperbantukan pada Ja- watan Agraria (Agrarische Zaken) di Yogyakaerta, menulis da- lam pertimbangan penghabisan dari bukunya "Het Vorsten- landsch Grondhuurreglement in de praktyk en het Grondenrect in Jogjakarta" halaman 142 (percetakan tahun 1932) antara lain: "De ontwikkeling staat geen vijtftig jaar stil en toch werd het op den bouwgrond in conversiegebiend gevestigd servituut voor een halve eeuw vasgelegd. De toekomst zal leeren, of de gestadigde toename van het xielental, het stijgen van het ont-wikkelingspeil, vooral in de onderste lagen der bevolking, en de dearmede hand aan hand gaande vermeerdering der behoeften, overheid en onderneming niet zullen nopen een andere koers uit te gaan, een koers welk gericth zal dienen te zijn op de assimilatie aan de in Gouvernementsgebied heerschende agrarische toestanden". (Dalam waktu 50 tahun kemajuan tidak akan berhenti; walaupun demikian terjadilah suatu ketetapan berlakunya servituut atas tanah pertanian dalam daerah conversie, untuk setengah abad lamanya. Masa yang akan datang akan membuktikan, apakah dengan bertam- bahnya jiwa, meningkatnya derajat kemajuan - terutama dari rakyat murba - yang akan berakibat tambahnya kebutuhan- kebutuhan hidup. Tidak akan memaksa Pemerintah dan kaum usaha, untuk mengganti haluan; suatu haluan yang harus di- arahkan ke persamaan keadaan tanah dengan daerah sekitar- nya). Kejadian-kejadian di sana-sini dalam daerah-daerah Yogya- karta dan Surakarta, mengenai tanah-tanah conversie, memberi cukup alasan untuk cepat bertindak dengan bijaksana, apalagi 520
Lampiran dalam rapat-rapat baik pun dari instansi-instansi yang resmi, maupun tak resmi. Telah dilahirkan pendapat-pendapat yang segera menyesuaikan peraturan-peraturan hak tanah dengan perubahan zaman. Akan tetapi, penggantian peraturan conversie, yang rapat hubungannya dengan keadaan-keadaan politik Negara, baikpun keluar, maupun ke dalam, ekonomi dan sosial, tak mungkin di- adakan dengan tidak memakai dan menjalankan waktu pera- turan dan peralihan. Pembentukan dan penetapan Undang-un- dang baru yang akan menggantikan peraturan conversie itu, meminta juga pertimbangan yang sedalam-dalamnya dan semasak-masaknya untuk menghasilkan peraturan yang sepe- nuhnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak mana- pun juga. Maka dari itulah rancangan Undang-undang ini mem- beri kesempatan untuk meninjau sedalam-dalamnya dalam waktu satu tahun. Selain dari itu, selama waktu peralihan segala sesuatu menge- nai produksi Negara dan kemakmuran tetap terus berjalan dengan semestinya, perlulah selekas mungkin diadakan Pera- turan Pemerintah tentang penyelenggaraannya, dengan meng- ingat peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Residen Surakarta dan untuk mengisi segala vacuum, peraturan-peraturan daerah itu tetap berlaku, sampai ada peraturan pemerintah tersebut. Dengan demikian kepastian Hukum (rechtszekerheid) serta keamanan hukum (reschtsveiligheid) terjamin. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PASAL 1 Dalam pasal ini Pemerintah ingin menjalankan dengan tegas pendiriannya terhadap hak-istimewa dari perusahaan-perusa- haan pertanian yang lazim disebut orang : CONVERSIE. Pasal- pasal dalam bab II 5a, 6, 7, dan bab III 8, 9, 10, 11, dan 12 dari Vorstenlandsch Grondhuurreglement Stb. 1918 No. 20 (yang sejak itu telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stb. 1934 No 616) semenjak menjadi dasar dari hak conversie tadi. 521
Masalah Agraria Bab II pasal 5a menentukan peraturan perjanjian tentang salah satu cara memakai tanah oleh perusahaan pertanian, yaitu dengan keputusan Pemerintah Daerah Istimewa (Zelfbestuur- ders) yang disebut orang: Conversie beschikking. Beschikking ini mempunyai sifat publiekrechtelijke, sedang hak atas tanah yang diperoleh dengan beschikking tadi diten- tukan oleh Pemerintah Belanda (Kon. besluit ttg. 18-7-1916 No. 3, Stb. 1918 No. 21) sebagai ZAKELIJK RECHT. Dalam beschikking itu ditentukan juga luasnya tanah (aread) buat perusahaan ma- sing-masing. Bab II pasal 6 menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan-pertanian yang diperolehnya dengan beschikking tersebut pasal 5a, dan semua atau sebagian dari hak-hak tadi dapat diperalihkan pada lain pihak dengan syarat-syarat ter- tentu. Bab II pasal 7 menentukan hak-hak dan kewajiban peru- sahaan-pertanian tunduk kepada peraturan-peraturan dalam Burgerlijke Wetboek van Nederlandsch-Indie. Bab III pasal 8 mengatur tentang bentuknya beschikking (piagam) dan menentukan bahwa piagam itu diberi waktu ber- laku sampai lama-lamanya 50 tahun. Terhitung mulai saat ber- lakunya. Bab III pasal 9 sesungguhnya tidak berlaku lagi, sebab hanya mengenai status perjanjian yang dipegang oleh perusahaan- pertanian pada tahun 1918, waktu menghadapi peraturan Vor- stenlandsch-Grondhuurreglement yang baru; serupa peraturan peralihan. Bab III pasal 10 bertalian dengan pasal 8, antara lain tentang peta-tanah dan bangunan-bangunan yang ada dalam areal ma- sing-masing, serta jenis tanaman yang diselenggarakannya. Bab III pasal 11 sangat penting karena menurut: a . hak-hak atas tanah yang diberikan pada perusahaan-per- tanian, ialah sedikitnya sama dengan hak-hak yang diperoleh sebelumnya ada perubahan peraturan, pun juga tentang luasnya tanah di dalam arealnya, masing-masing untuk melakukan perusahaan-pertanian. b. selanjutnya hak-hak yang diperoleh meliputi juga hak-hak di 522
Lampiran atas tanah yang dipergunakan untuk gedung-gedung dan bangunan. Jadi boleh ditegaskan bahwa hak-hak ini adalah hak "istimewa", sebab semestinya bagi bangsa asing hak itu berbentuk "Opstal". c . Menentukan perhitungan: i . kerugian uang sewa yang telah terlanjur dibayar oleh peru- sahaan; ii. uang bakti; iii.uang segel. Mengenai perhitungan uang pacht (tetempuh) yang harus dibayar oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan perhitungan, "sewa suka rela" bagi tanah-tanah yang dipakai setara: 1 . glebagan 2 . terus-menerus 3 . buat gedung-gedung dan bangunan-bangunan lain. Bab III pasal 12 menentukan hak onderneming antara lain untuk mendapat bantuan dari Pamong Praja supaya mendapat- kan tanah tepat pada waktunya. Pasal-pasal yang bersangkutan dengan hak conversie tersebut di atas perlu dicabut. Pasal-pasal lain dari Vorstenlandsch Grondhuurreglement mengatur perjanjian-perjanjian pemakai- an tanah setara lain (persewaan suka rela) tetap menjadi dan mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya sesuai dengan pa- sal 27 dan 33 Undang-undang Dasar, sehingga rakyat tani ter- jamin haknya terhadap tanahnya. PASAL 2 Pencabutan pasal-pasal tersebut di atas barang tentu mem- bawa akibat-akibat yang dengan segera perlu mendapat penye- lesaian. Tetapi karena hal itu berhubungan erat sekali dengan kepentingan-kepentingan Negara, rakyat dan perusahaan yang minta waktu ketenangan yang dapat untuk dikupas dengan sebaik-baiknya, maka pada waktu yang mendesak ini mengingat tahun-tanaman baru yang akan menginjak mulai dari 1 April 1948, belum dapatlah direncanakan peraturan-peraturan yang menyelesaikan semua tadi. Oleh karena hak conversie dahulu 523
Masalah Agraria diatur dengan ordonnantie dan menilik pentingnya hal itu memang seharusnya diatur sendiri oleh kekuasaan pembentuk- hukum yang tertinggi, maka penyelesaian tadi harus dijalankan dengan Undang-undang. PASAL 3 Sementara menunggu terbentuknya Undang-undang ter- sebut pasal 2, perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang- cabang produksi penting bagi Negara, harus dapat berjalan terus. Untuk itu maka sesudah peraturan conversie tersebut pasal 1 di atas dicabut, perlulah ada dasar baru yang bersifat sementara guna mengisi lacune tadi. Pada pokoknya dikemukakan di sini keharusan yang dihadapi oleh Pemerintah dan rakyat bersama, untuk sementara melangsungkan segala apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah Surakarta dan Yogyakarta, sedang buat segala hal sebelum terbentuknya Undang-undang yang pasti ma- sih akan perlu diatur lagi menilik keadaan nanti, perlu ditunjuk kekuasaan-pembentuk-hukum yang akan menentukannya. Mes- kipun sampai sekarang hal itu masih dijalankan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, namun dirasa perlu kekuasaan tadi pada Pemerintah Pusat sendiri, dan di dalam hal ini untuk tepatnya diselenggarakan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pada itu guna memberi jaminan bahwa oleh Pemerintah akan diusahakan segala kebijaksanaan, maka diharuskan mengingat pertim- bangan Pemerintah Daerah masing-masing maupun bersama, dengan mengadakan perhubungan yang rapat dengan badan- badan yang membawa suara rakyat dan panitia-panitia yang mempunyai tugas memberi pertimbangan tentang soal hak-hak tanah. Hal ini lebih-lebih dirasa pentingnya, karena keadaan di Daerah Surakarta dan Yogyakarta, baik mengenai urusan tanah dalam hubungannya dengan rakyat dan perusahaan, maupun suasananya ada perlainan. Buat masa peralihan maka ayat 2 pasal 3 itu perlu supaya tidak mengacaukan jalannya pekerjaan, sedang peraturan-pera- turan daerah yang ada sekarang ini memang terbentuk untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan keinginan-keinginan 524
Lampiran rakyat, sekalipun hanya buat sementara waktu. PASAL 4 Berlakunya Undang-undang ini dimulai pada tanggal 1 April 1948, menilik peraturan yang berlaku sekarang, bahwa pada hari itu harus dilaksanakan pencerahan tanah dari rakyat kepa- da perusahaan atau kepada rakyat. 525
Masalah Agraria Lampiran : VI b. PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1948 TENTANG JAMINAN TERSEDIANYA TANAH-TANAH OLEH KELURAHAN- KELURAHAN GUNA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTANIAN DALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KARESIDENAN SURAKARTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa peraturan-peraturan mengenai jaminan tersedianya tanah-tanah oleh kelurahan-kelurahan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta guna perusahaan-peru- sahaan pertanian agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun tanaman (plant Jaar) 1948 dapat langsung, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 Un- dang-undang No. 13 tahun 1948 (tgl. 26 April 1948) harus di- adakan selekas mungkin. Mendengar : Pertimbangan: a . Kementerian Kemakmuran, Jawatan Pengawasan Perke- bunan dengan surat tanggal 13, 15 dan 17 Mei 1948 No. 1445/ G/10/B/,1465 Pk 6 B dan 1477/Pk/6 B; b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat tanggal 26-5-1948. No. D. Pem. D/1656/B/4; c . Pemerintah Karesidenan Surakarta dengan surat tanggal 19 Mei 1948 No. 4492/O/31. Mengingat : Akan pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-X-1945 No. 10. MEMUTUSKAN Menetapkan: Peraturan sebagai berikut: Peraturan Pemerintah sebagai jaminan tersedianya tanah-tanah oleh kelurahan-kelurahan guna perusahaan pertanian dalam Daerah 526
Lampiran Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta sebagai berikut: Pasal 1 (1).Luasnya tanah yang harus disediakan untuk masing-masing perusahaan pertanian Negara (selanjutnya disebut "peru- sahaan") di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta: a . Buat melangsungkan tanaman tahun 1947-1948 yang be- lum dipaneni. b. Buat tanaman baru tahun 1948-1959. adalah sebagai tertera dalam daftar-daftar (A dan B) yang terlampir. (2).Luasnya tanah yang harus disediakan oleh masing-masing kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Istimewa) yang bersangkutan. Pasal 2 (1).Waktu pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan ter- maksud dalam pasal 1 huruf a ialah 6 bulan dan yang termak- sud dalam pasal 1 huruf b, 12 atau 18 bulan, tergantung pada jenisnya tanaman, terhitung mulai tanggal 1-4 tahun 1948, sebagai tercantum dalam ruangan 5 dari daftar A dan B. (2).Bila tanah-tanah itu telah habis dipanen tanamannya atau tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan-perusahaan, walau- pun waktu pemakaian termaksud dalam ayat di muka belum habis, harus kembali selekas-lekasnya kepada kelurahan yang bersangkutan. Pasal 3 (1).Tanah-tanah termaksud di atas hanya boleh ditanami dengan tanaman yang ditentukan di dalam rancangan tanaman Pe- merintah, yang telah disyahkan (tanaman baku). (2).Bila kepentingan Negara menghendakinya, Kepala Daerah dapat memberi ijin untuk menyimpang dari ketentuan dalam ayat di muka. Pasal 4 (1). Banyaknya uang kerugian untuk pemakaian tanah selama 527
Masalah Agraria waktu yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1, ditetapkan oleh dan atas persetujuan kedua pihak; bila tentang hal ini tak dapat persetujuan, maka jumlah itu ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pedoman dan mengingat pertimbangan pani- tia, yang dianjurkan dalam surat Menteri Kemakmuran, Jawatan Perkebunan, ttg. 31 Oktober 1946 No. 641/G/2 yang kini berlaku di daerah-daerah luar Yogyakarta dan Surakarta. (2).Uang kerugian itu diterimakan kepada kelurahan dengan ketentuan bahwa 75% dari jumlah itu adalah buat para pemi- lik tanah (kuli kenceng) yang berkepentingan, dan yang 25% buat Kas Kelurahan. Pasal 5 (1).Dengan persetujuan kedua pihak penyelenggara tanaman di atas tanah-tanah yang tersebut dalam pasal 1 huruf b, baik semua maupun sebagian, dapat dilakukan oleh petani-petani yang berkepentingan berdasar pada suatu perjanjian sukarela yang diperbuat di hadapan Bupati yang bersangkutan. (2).Di dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 4 tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan. Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 12-6-1948. Wk. Presiden Republik Indonesia: (MOH. HATTA) Menteri Dalam Negeri R. I., (SOEKIMAN) Diumumkan pada tanggal 12-6-1948 Wk. Sekretaris Negara, (RATMOKO) 528
Lampiran PENJELASAN UMUM 1 . Pasal 3 ayat 1 dari Undang-undang No. 13 ttg. 26-4-1948 menentukan, bahwa Kelurahan-kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta harus menjamin tersedianya tanah-tanah, agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun (plan jaar) 1948 dapat lang- sung jaminan mana selekas mungkin akan diatur dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menentukan suatu peraturan pera- lihan yang maksudnya: a . mengisi lacune (rechtsvacuum), yang timbul oleh karena dihapuskannya peraturan-peraturan conversie (yaitu sebagian dari V. G. R.); b. menjamin agar productieplan kemakmuran tahun ta- naman 1948 dapat terlaksana. Dengan dicabutnya pasal 5a, V. G. R. maka lenyaplah dasar yang mengatur cara yang terpenting tentang pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian, tidak hanya mengenai pemakaian tanah untuk tanaman baru saja tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah jalan untuk melangsungkan tanaman yang sekarang sudah ada sampai selesai dipaneni. 2 . Kepala Kelurahan-kelurahan diletakkan kewajiban untuk menjamin tersedianya tanah-tanah yang dibutuhkan oleh perusahaaan-perusahaan. Berkenaan dengan kekhawatiran beberapa anggota B. P. K. N. I. P. (rapat tanggal 26-4-1948, sidang ke XIV), bahwa kewajiban kelurahan-kelurahan itu di dalam praktek akan menjadi begitu sehingga manfaat peng- hapusan peraturan conversie akan tidak berarti lagi oleh kare- nanya maka perlulah mengadakan pembatasan terhadap ke- wajiban itu. Pembatasan itu mengenai: a . luasnya tanah yang harus disediakan untuk melangsung- kan tanaman yang ada dan tanaman baru (pasal 1). b. waktu pemakaian uang itu (pasal 2). c . cara mempergunakan tanah itu, misalnya hanya boleh 529
Masalah Agraria buat tanaman yang telah ditetapkan saja (pasal 3). 3 . Selanjutnya dalam hubungan hukum dengan kelurahan/ pemilik tanah dan perusahaan-perusahaan perlu juga diada- kan ketentuan tentang penetapan dan jumlah kerugian untuk pemakaian tanah itu. Jumlah itu harus pantas (redelijk) menurut syarat-syarat yang lazim dan berdasar pada keadaan yang nyata di dalam daerah tersebut. Kurang dari itu merugikan (menjadi pada hakekatnya memberatkan kewajiban) pemilik tanah. Melebihi jumlah itu membahayakan rencana produksi, menjadi indi- rect merugikan Negara. Instansi yang dianggap pada tem- patnya untuk menentukan kerugian itu bila antara kedua pihak tidak terdapat persetujuan, ialah Kepala Daerah (Isti- mewa atau Residen) yang di dalam hal ini diwajibkan men- dengar pertimbangan organisasi-organisasi yang berkepen- tingan. 4 . Dengan lenyapnya sevituut conversie, maka tanah-tanah yang bersangkutan (selain tanah-tanah yang dipakai buat mendirikan rumah-rumah, gedung-gedung dan bangunan- bangunan, lagi pula perusahaan-perusahan pegunungan, yang belum diberikan kepada siapapun juga) kembali menjadi: a . hak kepunyaan (bezitsrecht) kelurahan. b. hak pakai turun-temurun (erfelijk individueel gebruik- srecht) dari kuli kenceng. (Meskipun perkataan "bezistrecht" kelurahan dan "erfelijk individueel gebruiksrecht" kuli kenceng dapat disangkal kebenarannya, di dalam penjelasan ini dipakai juga sebagai onderscheiding, hanya untuk terangnya saja). Pendapat, bahwa tanah yang dibebaskan dari conversie itu lantas dapat dibagi antara orang-orang yang belum mem- punyai tanah, adalah tidak benar. Sekarang yang berhak menggarapnya hanya kuli-kuli kenceng. Adapun di kemu- dian hari kelurahan umpamanya mengadakan pembagian baru, itulah lain soal. Yang pertama-tama berhak menerima kerugian dari perusahaan atas pemakaian tanah itu ialah kuli kenceng; sebagai penghargaan jasa kelurahan-kelurahan yang dibe- 530
Lampiran bani kewajiban menjadikan tanah itu dan juga sebagai pengakuan haknya atas tanah itu, kelurahan-kelurahan pun diberi bagian, lagi pula uang kerugian yang diterima- kan kepada kelurahan akan memberi manfaat juga kepada umum, terhitung orang-orang yang tidak mempunyai ta- nah, hal mana dapat mempertebal rasa gotong-royong. Bagian 75% buat kuli kenceng dan 25% buat kelurahan dianggap seimbang (pasal 4). 5 . Guna memberi jalan kepada hasrat golongan petani yang ingin ikut serta menyelenggarakan produksi (gula, temba- kau, dan lain-lain), maka diadakan ketentuan, bahwa penye- lenggaraan tanaman dapat dilakukan juga oleh petani sen- diri, dengan persetujuan kedua pihak (pasal 5). PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Di dalam pasal ini ditetapkan jumlah luasnya tanah-tanah yang harus tersedia untuk masing-masing perusahaan dan namanya kelurahan-kelurahan yang masuk dalam lingkungan areal ini. Untuk mencegah kesulitan-kesulitan berkenaan dengan tanaman yang sekarang ada, oleh karena dengan dicabutnya pasal 5a, V.G.R. pemakaian tanah buat melangsungkan tanaman itu, hi- lang rechtsgrongnya, maka ditentukan, bahwa kewajiban kelu- rahan untuk menyediakan tanah, selain buat tanaman baru, juga melangsungkan tanaman yang ada. Agar pembagian antara kelurahan-kelurahan dapat diatur sebaik-baiknya dan seadil- adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan keadaan satu persatunya tempat, maka luasnya tanah yang harus disediakan oleh masing-masing kelurahan tidak diten- tukan di dalam peraturan pemerintah ini, tetapi penetapannya diserahkan kepada kepala daerah. Pasal 2 (1). Waktu pemakaian ditentukan 6 bulan untuk melangsung- kan tanaman yang ada, 12 atau 18 bulan buat tanaman baru. Itulah waktu yang paling lama (maksimum). 531
Masalah Agraria (2).Jika sebelum habis tempo itu tanah-tanah tidak dibutuhkan lagi oleh ondernaming harus dikembalikan selekas-lekasnya kepada para petani agar oleh mereka dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Pasal 3 (1). Pembatasan ini perlu buat mencegah pemakaian tanah untuk keperluan yang tidak dimaksudkan. (2).Memberi kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan ayat 1, jika sekonyong-konyong keadaan berubah dan kepentingan negara menghendaki rencana lain. Pasal 4 (1). Ketentuan ini bermaksud mencapai penetapan jumlah kerugian yang pantas dan adil, mencegah jangan sampai rencana produksi menjadi kandas oleh karena jumlah yang diminta oleh salah satu atau kedua pihak melampaui batas kepantasan. Adapun jumlah kerugian atas pemakaian tanah itu dihitung penuh bulanan, oleh karena bila dari satu lusin telah lampau beberapa bulan harga tanah itu untuk tanaman baku (padi) hampir-hampir hilang sama sekali, menjadi tidak dapat untuk menghitung kerugian berdasar keseimbangan dengan lamanya waktu saja. (2).75% dari jumlah kerugian diterimakan kepada kuli kenceng dan 25% kepada kelurahan. Buat tanah-tanah yang dipakai buat mendirikan rumah-rumah, dan bangunan-bangunan, lagi pegunungan di Karesidenan Surakarta yang berdasar bengkok-stelsel, dimana belum dibentuk kelurahan-kelurahan, uang kerugian seluruhnya dimasukkan ke dalam kas daerah. pula perusahaan-perusahaan Pasal 5 (1). Bermaksud memberi jalan kepada golongan yang berhasrat ikut serta menyelenggarakan tanaman perusahaan. Tetapi dari sebab akibat tindakan demikian itu, baik teknis, ekonomis, finansial, akan luas sekali maka pelaksanaan itu seharusnya dapat dilakukan dengan keinginan 532
Lampiran persetujuan kedua pihak. Persetujuan ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Agar dalam hal ini kepentingan Negara jangan sampai terdesak, maka ditentukan, bahwa perjanjian-perjanjiaan diperbuat di hadapan Bupati. (2).Jika tanaman diselenggarakan oleh petani sendiri, maka tanahnya dan tenaganya dimasukkan sebagai andil di dalam perusahaan. Tanah tetap dikuasai oleh petani sendiri, menjadi peraturan-peraturan tentang waktu pemakaian dan pemberian uang kerugian tidak berlaku. Pasal 6 Sudah jelas REKAPITULASI Luasnya tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesi- denan Surakarta yang harus disediakan oleh kelurahan-kelu- rahan untuk perusahaan-perusahaan Negara buat melang- sungkan tanaman tahun 1947-1948 yang belum dipaneni: Daerah Istimewa Yogyakarta : Karesidenan Surakarta : Jumlah semua : Luasnya tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kere- sidenan Surakarta yang harus disediakan untuk perusahaan- perusahaan Negara buat tanaman baru tahun 1948-1949. 5.210,1900 ha. 8.858,0000 ha. 14.068,1900 ha Daerah Istimewa Yogyakarta : Karesidenan Surakarta : Jumlah semua : 3.700,0935 ha 13.952, - ha 17.652,0935 ha 533
Masalah Agraria Lampiran : VII PERSETUJUAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN Pemerintah Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland, berkeinginan hendak mengatur perhubungan baru di lapangan keuangan dan perekonomian yang terjadi karena pencerahan kedaulatan dan hendak mencapai kerja sama di lapangan itu; Mengingat pasal 2 dan 22 Statut-Uni; Telah memutuskan mengadakan persetujuan sebagai berikut; BAGIAN A HAK, KONSESI, IZIN DAN MENJALANKAN PERUSAHAAN Pasal 1 1 . Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan ijin yang diberikan dengan syah menurut Hukum Hindia-Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu pencerahan kedaulatan ma- sih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa hak, konsesi, dan ijin itu diakui dan bahwa yang berhak - sekedar ini belum terlangsung - akan dipulih- kan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala- galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat ini yang berikut: 2 . Republik Indonesia Serikat tidak melepaskan hak mengadakan penyelidikan hak-hak, dan ijin penting-penting yang diberikan sesudah 1 Maret 1942 dan yang mempengaruhi politik pere- konomian Republik Indonesia Serikat, dengan maksud menye- lidiki apakah pasal-pasal harus dijalankan. 3 . Akan diperhatikanlah: a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian selama revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah onderneming yang sudah dibongkar tanamannya untuk digunakan akan pertanian dan pekarangan, telah diduduki rakyat - selama masa pendudukan Jepang dengan ijin pembesar-pembesar Jepang - dan bahwa pada hal-hal yang tertentu, jika tanah 534
Lampiran itu dicabut kembali daripada tangan rakyat yang berke- pentingan dengan begitu saja lalu dikembalikan kepada onderneming yang bersangkutan akan timbul kegelisahan yang amat sangat sehingga pengembalian tanah itu pada kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap-tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak; b. bahwa milik partikelir yang tertentu perlulah terus diper- gunakan (diambil) secara paksa buat sementara, ialah un- tuk keperluan Negara guna sesuatu jabatan Pemerintah, dengan mengganti kerugian; c . bahwa dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1948 No. 3 hak-hak konversi di karesidenan Yogyakarta dan Surakarta telah dicabut karena terdorong berubahnya keadaan umumnya dan karena berubahnya paham rakyat pada khususnya. Pada hal tersebut Republik Indonesia Seri- kat akan (menyuruh) mengadakan tindakan dengan atau karena Undang-undang yang perlu supaya perusahaan yang berkepentingan diberi jaminan sebesar mungkin akan mendapat tanah yang diperlukannya. 4 . Kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan untuk kepen- tingan umum, misalnya kereta-api dan tram partikelir dan perusahaan-perusahaan listrik dan gas akan dinasionalisir oleh Republik Indonesia Serikat - yang jika sekiranya terjadi, akan berlangsung dengan jalan mencabut hak atau "nassting" - tidak akan mempengaruhi pemulihan yang berhak ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan. Akan tetapi bolehlah pemulihan hak itu dijalankan dengan memperhatikan corak urusan kereta-api dan tram pada waktu pencerahan kedau- latan. Pasal 2 Hak, konsesi, dan ijin yang termasuk pada pasal 1 ayat 1 hanya akan dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepen- tingan rakyat dengan jalan perdamaian dengan yang berhak, dan seandainya perdamaian tidak tercapai, dengan pencabutan hak untuk kepentingan umum, menurut yang ditetapkan pada pasal 3. 535
Masalah Agraria Pasal 3 Tindakan mencabut hak, menasionalisir, menghapuskan, menyu- ruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturan Undang-undang dan jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu dan yang ditetapkan hakim menurut harga sebenarnya benda atau hak diambil itu, segala-galanya itu menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Syarat bahwa pengganti kerugi- an itu harus diterimakan atau dijamin lebih dahulu tidaklah berlaku jika benda atau hak itu perlu diambil dengan sesegeranya karena keadaan perang, bahaya perang. Pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau lain-lain kejadian yang mendesak. Pasal 4 Untuk perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming yang telah ada atau yang baru, akan diadakan kemungkinan memperpanjang atau pun memperbaharui atau memberikan hak, konsesi dan ijin yang perlu untuk menjalankan perusaha- annnya dengan syarat-syarat untuk masa dan pada waktu yang ditetapkan sedemikian sehingga terjaminlah kepada yang berhak kelanjutan-bekerja yang memberi kemungkinan kepadanya me- masukkan modal baru yang diharuskan untuk menjalankan perusahaan secara biasa sementara masa yang lama, yakni kecu- ali jika berlawanan dengan sesuatu kepentingan umum terma- suk juga politik, perekonomian umum Republik Indonesia Serikat. Pasal 5 Perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming akan turut kerja sama dengan modal Indonesia dan menerima modal itu ikut serta dalam perusahaan kadar dipandang sehari dari sudut perusahaan. Pasal 6 Republik Indonesia Serikat akan bertindak seberapa perlu supaya 536
Lampiran terjaminlah hak yang melaksanakan hak, konsesi dan ijin yang termaksud dalam pasal 1, ayat 1, ialah untuk menggiatkan usaha dalam lapangan perekonomian mulai berjalan kembali dengan lanjut. Akan tetapi jangan dilupakan hendaknya bahwa politik perekonomian umum yang akan dipeluk Republik Indonesia Serikat terutamalah akan ditujukan kepada pembangunan pere- konomian masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni dengan pengertian bahwa kepentingan dan kemajuan jasmani dan roha- ni bangsa Indonesia sebaik-baiknya diusahakan dengan jalan mengadakan kekuatan-beli rakyat yang sungguh lagi terbesar dan mempertinggi derajat kehidupan rakyat. Pasal 7 Terhadap semua hak, konsesi dan ijin yang termaksud pada pasal 1 ayat 1, yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena pe- perangan, pendudukan dan keadaan luar biasa, kemudian dari- pada itu diadakanlah kemungkinan memperpanjang waktunya dengan masa yang sama dengan kehilangan waktu tadi, ialah atas permintaan yang berhak yakni kecuali jika bertentangan dengan sesuatu keperluan umum termasuk juga politik pereko- nomian umum Republik Indonesia Serikat. Pasal 8 Cara menjalankan perusahaan dan kebebasan perniagaan, peru- sahaan, dan perjalanan uang hanya akan dibatasi dengan pera- turan Undang-undang. Pasal 10 Kedua pihak mengakui bahwa perlulah diadakan pengadilan fis- kal yang bebas. Mereka akan mengadakan peraturan-peraturan pencegah pajak berlipat. Pasal 11 Warga Negara dan badan-badan hukum Nederland, hasil-hasil, kapal-kapal, dan lain-lain benda Belanda tidak akan dibawa di Indonesia secara kurang sempurna daripada cara membawa 537
Masalah Agraria warganegara, badan-badan hukum, hasil-hasil, kapal-kapal, dan lain-lain benda daripada Negeri asing manapun. Orang asing dari segala bangsa akan memiliki hak yang sama akan ikut serta dalam perdagangan dengan Indonesia dan dalam kegiatan pereonomian dan perkembangan Industri di Indonesia. Akan tetapi Republik Indonesia Serikat akan mengakui bahwa kepentingan istimewa warganegara dan badan-badan hukum Nederland di Indonesia harus mendapat perhatian sepenuhnya, lagi pula bahwa terhadap kepentingan-kepentingan itu tidak akan dibeda-bedakan, dengan tidak mengurangi hak Republik Indonesia Serikat akan mengadakan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjaga kepentingan Nasional atau untuk melin- dungi golongan-golongan yang lemah perekonomiannya. Yang disetujui pada pasal ini untuk keperluan Nederland berlaku secara timbal balik antara Indonesia dan Nederland. Pasal 12 1 . Selain daripada yang diwajibkan pada umumnya, ialah bahwa pada kaum onderneming pada perusahaannya harus tunduk kepada Undang-undang Negeri, maka untuk keten- teraman dan ketertiban sosial dan untuk memperbaiki keadaan-keadaan sosial peruasahaan-perusahaan (onderne- ming-onderneming) diwajibkan membantu pada tindakan- tindakan sebagai tersebut di bawah ini: a . berusaha akan mencari perundingan teratur (georga- niseerd overleg) antara majikan dan buruh di segala lapangan perburuhan. b. berusaha akan lambat laun tercapailah kepentingan bersama (belangengemeenschap) antara kaum onderne- ming dan buruh, jika berhubungan juga yang mempunyai tanah, sehingga kepentingan yang diusahakan mencapai- nya menjadi satu dan sehingga buruh dan yang mem- punyai tanah yang bersangkutan mencapai derajat kehi- dupan yang lebih tinggi hendaknya. c . memperbaiki perumahan dan lain-lain persediaan sosial bagi buruh. 538
Lampiran d. secepat mungkin memasukkan orang bangsa Indonesia yang cakap dalam pimpinan (juga direksi) dan staf peru- sahaan-perusahaan dan membantu menyusun pendidikan yang tujuannya agar dalam waktu yang berpadanan ke- banyakan warganegara Indonesialah yang memangku jabatan pegawai, pemimpin staf pada perusahaan-peru- sahaan itu. e. menempatkan di Indonesia badan-badan perlengkapan yang berkuasa penuh, ialah kadar perusahaan yang teru- tama bekerja di Indonesia. 2 . Terhadap hal-hal tersebut di atas a s/d d kaum onderneming menampakkan juga inisiatifnya, itu pun atas janji bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap modal dari luar negeri tidak akan lebih berat daripada syarat- syarat mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia yang sama corak dan besarnya. Pasal 13 Jikalau sekiranya peraturan-peraturan agraris akan diubah karena keperluan umum, karena kepentingan orang-orang yang berhak dan khususnya kepastian hal-ikhwal perusahaan akan diindahkan. 539
Masalah Agraria Lampiran : VIII KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA Instruksi No. 3. H. 50. Kepada Semua Gubernur R. I. di Jawa dan Sumatra. Nomor Tanggal Lampiran Perihal : H. 4/1/12 : 15 Maret 1950 : 1 : Penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht buat pertanian besar (perkebunan-grootlandbouw) yang diduduki rakyat. Menyusuli surat kami tertanggal 15/2-1950 No. H. 20/1/15 dan sambil menunjuk kepada ayat yang terakhir dari pedoman bersa- ma tentang pengembalian perusahaan milik asing yang dikelu- arkan oleh Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Pertanian, dan Perburuhan (Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8/3-1950 No. H. 20/2/1), dengan ini kami sampaikan dengan hormat penjelasan atas pendirian Kemen- terian Dalam Negeri R.I. tentang penyelesaian soal tanah erfpacht yang kini diduduki oleh rakyat. 1 . Sebagai dasar pegangan Pemerintah dapatlah kami kemu- kakan dua hal yakni: a . conceptie Pemerintah R. I. tertanggal 6-7-1949 yang ber- pangkal kepada Undang-undang Dasar R. I. pasal 33 dan politik manifest tertanggal 1 November 1945; (sdr. Guber- nur telah menerima conceptie itu semua). b. "persetujuan keuangan dan ekonomi" sebagai hasil Kon- ferensi Meja Bundar (periksa lampiran). 2 . Menurut pasal 1 ayat 1 persetujuan tersebut, tidak saja hak kaum pengusaha atas tanah-tanah erfpacht diakui oleh Negara R. I. S. tetapi kepada yang berhak itu pun akan diberi kesem- patan untuk menjalankan perusahaannya kembali. 3 . Di beberapa tempat ada tanah erfpacht yang sejak zaman 540
Lampiran Hindia Belanda diusahakan secara tidak melebihi tingkat per- tanian rakyat di sekitar itu. Biasanya tanah "diparokan" kepada rakyat yang telah berta- hun-tahun menjadi penduduk persil itu dan karena kelemahan ekonominya terikat kepada pengusaha dengan perjanjian- perjanjian yang hampir serupa dengan sistem "lintah darat". Keadaan buruk yang terdapat di beberapa tanah erfpacht itu nyata sekali - dan ini sejak dulu diakui terus terang oleh Peme- rintah Hindia Belanda sendiri - bertentangan dengan bunyi dan jiwa daripada Agrarische Wet beserta peraturan-pera- turan selanjutnya. Perihal tanah yang semacam tersebut di atas pendirian, Peme- rintah R. I. sudah tegas menyatakan erfpacht atas tanah itu harus selekas mungkin hapus dengan jalan yang sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 2. "persetujuan keuangan dan ekonomi" ialah : seberapa boleh dengan jalan perun- dingan, kalau perlu dengan "onteigening" untuk kepentingan umum yang barang tentu harus dijalankan menurut keten- tuan hukum, kecuali bilamana sampai kejadian hal-hal yang memaksa sebagai yang termaktub dalam pasal 3 "persetujuan "tersebut di atas. 4 . Sebagian besar dari tanah-tanah erfpacht digunakan untuk perkebunan secara besar-besaran yang dalam hidup langsung- nya Negara mempunyai "economische functie". Untuk menja- lankan perusahaan kembali, diperlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, dan buat mengeluarkan itu pengusaha ingin mendapat jaminan dari Pemerintah, sebagaimana ter- nyata dalam pasal 4, 6, 7, 8, 9, dan 11, persetujuan keuangan dan ekonomi tadi. Bagaimana dan seberapa besarnya jaminan- jaminan tadi akan diberikan, sekarang kiranya sedang di- rencanakan oleh Pemerintah R. I. S. Tetapi suatu hal pada saat ini telah nyata sekali terasa men- desak, ialah soal bagian-bagian tanah erfpacht yang sebagai akibat politik pemerintahnan pendudukan Jepang dan revo- lusi, selama 4 tahun diduduki oleh rakyat untuk tanah perta- nian atau tempat kediamannya. 5 . Baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak pemerintah 541
Masalah Agraria daerah dan rakyat sendiri berkali-kali dinyatakan keinginan- nya, supaya keadaan yang menggelisahkan kedua pihak itu selekas mungkin diselesaikan. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan maksud pasal 1 ayat 3 a dari persetujuan keuangan dan ekonomi terse- but di atas, dengan tidak menunggu usaha penyelesaian dari Pemerintah R. I. S. yang sukar akan boleh diharapkan berhasil di dalam waktu yang singkat. Pendirian Pemerintah Indone- sia tentang soal tanah perkebunan yang diduduki oleh rakyat adalah sama dengan bunyinya pasal 1 ayat 3 a tersebut di atas, yakni: pengembalian tanah-tanah itu kepada onderneming kebanyakan tidak mungkin lagi. Tiap-tiap keadaan harus diperiksa sendiri-sendiri dan buat masing-masing harus dicari penyele- saiannya yang dapat diterima oleh kedua pihak. 6 . Untuk mencapai hasil yang sebaik-baknya hendaknya buat tiap-tiap karesidenan dibentuk oleh Residen suatu panitia penyelesaian tanah erfpacht yang bentuknya sebagai yang tertera dalam "pedoman bersama" tersebut. Buat buruh dan tani kami anjurkan supaya diambil tiga orang wakil, karena mengingat adanya organisasi buruh dan tani yang berjenis-jenis alirannya. Dengan mengambil tiga orang dari berbagai golongan pun akan memudahkan mereka buat menentukan sesuatu sikap di dalam sidang. Untuk keadilannya dengan sendirinya dari pihak ondernrming pun harus diambil wakil yang sama jumlahnya. Dalam pada itu kalau keadaan- nya tidak mengijinkan dari pihak onderneming pun harus diambil wakil yang sama jumlahnya. Dalam pada itu kalau keadaannya tidak mengijinkan atau menurut keadaan itu dipandang tidak perlu mengambil 3 orang wakil bagi masing-masing golongan, kami pun tidak menaruh keberatan jika ditetapkan kurang dari itu, asal buat ketiga-tiganya, (pengusaha, buruh dan tani ), sama jumlah- nya masing-masing. 7 . Panitia tersebut sub 6 berkewajiban mengadakan penyeli- dikan dan perundingan, kalau perlu di tempat-tempat perke- bunan. Untuk menjalankan itu dan guna lancarnya pekerjaan, 542
Lampiran panitia dapat membentuk panitia-panitia kecil buat menga- dakan pemeriksaan dan perundingan sementara (commissies van voorloping terrein-onderzoek). Panitia kecil ini terdiri atas orang-orang yang ditunjuk oleh anggota-anggota panitia tersebut sub 2; dengan pengertian, bahwa masing-masing go- longan (onderneming, buruh dan tani) hanya menunjuk seo- rang saja; pegawai yang ditunjuk oleh Residen dan panitia kecil itu menjadi ketuanya. 8 . Dalam menjalankan tugasnya panitia penyelesaian tanah erfpacht bebas akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan untuk menentukan putusannya. Beberapa hal baiklah kami kemukakan di sini: a. Akte erfpacht; tanggal mulai berlakunya hak yang seka- rang, tanggal akan berakhirnya erfpacht itu, syarat-syarat umum dan khusus yang tercantum dalam akte-akte tadi. b. Luasnya tanah erfpacht menurut akte tadi; luasnya yang sudah inexploitatie pada sebelum 1942; rencana tanah yang diperlukan untuk sekarang; rencana untuk ± 10 tahun di masa datang. c . tanaman yang akan diusahakan, berhubung dengan ke- mungkinan ikut sertanya rakyat dalam perusahaan tadi seperti yang dikehendaki oleh pasal 12 ayat 1 sub b persetu- juan keuangan dan ekonomi. d. rencana perusahaan selanjutnya berhubung dengan kewa- jiban-kewjiban pengusaha yang tercantum dalam pasal 12 ayat 1 sub a, b, c, dan persetujuan keuangan dan ekonomi. e. luasnya tanah yang diduduki oleh rakyat; sejak kapan rakyat mendudukinya dan untuk apa (berapa untuk tanah pertanian, berapa untuk tempat kediaman). f. dari mana asalnya rakyat itu; dari jauh ataukah dari desa sekitar kebun, atau pun rakyat kebun sendiri, bagaimana keadaan mereka. g . tanah-tanah yang diduduki rakyat itu termasuk rencana onderneming yang dimaksud dalam sub b atau tidak. h . usul-usul dari golongan masing-masing yang ada dalam panitia, atau pun usul dari luar. Sekali lagi, panitia bebas untuk mengumpulkan bahan keterangan sebanyak- 543
Masalah Agraria banyaknya, untuk menjadi dasar dalam keputusannya. 9 . Putusan panitia tersebut di atas oleh Residen segera diberi- tahukan, baik kepada pihak onderneming yang berkepen- tingan, maupun kepada rakyat yang menduduki tanah kebun itu; dengan diterangkan pula, bahwa putusan tadi merupakan keputusan tetap perihal itu. Demikianlah putusan panitia se- gera disampaikan sebagai usul, kepada Gubernur; tindasan itu oleh Residen langsung dikirim, ke Kementerian Dalam Negeri untuk diketahui. Dalam tempo sebulan sesudah hari pemberitahuan tersebut, kepada kedua pihak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada Gubenur. 10.Akhirnya Gubernur memberikan keputusannya. Kalau sete- lah diusahakan sebagai yang dimaksudkan sub 10, Gubernur memberi putusan yang menyimpang dari usul panitia, maka dalam putusan itu harus disebutkan alasan-alasannya. Dari semua putusan Gubernur, Kementerian Dalam Negeri menerima tindasannya. 11.Kalau dipandang perlu, sebelum mengambil putusannya Gu- bernur dapat - tetapi tidak diharuskan - berhubungan lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Apabila Gubernur tidak setuju dengan usul panitia, baik buat seluruhnya mau- pun buat sebagian daripada itu, seharusnya diusahakan supa- ya panitia dapat menjelaskan tentang pendiriannya. 12.Tentang rakyat dan tanah erfpacht yang didudukinya dapat diselesaikan dengan bermacam-macam jalan. Di bawah ini kami kemukakan beberapa kemungkinan dengan tiada mak- sud akan mengikat atau membatasi kebijaksanaan Gubernur. a . yang akan memberi keputusan rakyat sebesar-besarnya, tentulah jika tanah-tanah erfpacht yang didudukinya itu tetap diberikan kepada mereka dengan hak yasan. Dalam hal yang demikian tanah tersebut harus dikeluarkan dari hak erfpacht, dengan jalan perundingan atau "onteigening' menurut prosedur hukum tentang itu; akte erfpacht harus diubah atau diperbaharui dan dengan sendirinya jumlah kannon-nya pun dikurangi juga. Tanah yang setelah dikelu- arkan dari hak erfpacht lalu kembali pula kepada kekuasaan 544
Lampiran Negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat dengan hak yasan. Pada asasnya guna mendapatkan hak itu rakyat harus membayar, sekalipun dengan jumlah yang ringan sekali dan boleh dicicil. Apakah dan berapa uang kerugian yang oleh Negara harus diberikan kepada onderneming se- bagai uang kerugian, bergantung pada hasil perundingan atau putusan hakim. b. Kalau tanah tersebut saat ini tidak mungkin atau tidak sepatutnya dilepaskan dari hak erfpacht, maka dapatlah tanah tadi dipinjamkan oleh perusahaan kepada rakyat untuk waktu yang tertentu (misalnya 5 tahun) dengan syarat yang disetujui oleh kedua pihak dan pemerintah. Tentang peminjaman dan persetujuan itu harus diadakan perjanjian tertulis yang disaksikan oleh pamong praja yang berwajib. Dengan jalan ini dapat dihindarkan kemungkinan prosedur yang sulit dan makan waktu, meskipun tidak memuaskan harapan rakyat sepenuhnya. Dalam waktu tersebut mung- kin hak erfpacht atas tanah sudah habis waktunya; hingga pemerintah akan leluasa menentukan sikapnya; mungkin penghidupan rakyat tersebut dapat pertolongan yang lebih sempurna dengan transmigrasi; mungkin pula kepentingan kedua belah pihak bahkan menghendaki berlangsungnya rakyat tetap tinggal pihak di tanah-tanah yang dipinjam- kan tadi. c . Kalau peminjaman tanah secara b mungkin, tetapi tanah yang sekarang diduduki rakyat diperlukan oleh onderne- ming sendiri (tentu saja ini harus dibuktikan oleh pengu- saha): maka dapat diambil jalan memindahkan rakyat ke tanah-tanah onderneming yang tidak terpakai; dengan bantuan dari pengusaha selayaknya. d. Pada asasnya haruslah soal tanah-tanah erfpacht yang diduduki rakyat itu diselesaikan dengan jalan yang sesedikit mungkin merugikan kepentingan dan menyinggung pera- saan mereka. Walaupun Pemerintah mengingsafi sepenuh- nya kepentingan onderneming bagi pembangunan dan eko- nomi Negara, tetapi janganlah kiranya terburu-buru 545
Masalah Agraria mengabaikan "buiten-ekonomische factoren" yang kini ma- sih sedang menjalur ke dalam garis-garis yang normal. Dalam pada itu theoritis masih ada kemungkinan bahwa mengingat kepentingan Negara yang terjalin erat dalam sesuatu perusahaan, ada kalanya rakyat yang menduduki tanah erfpacht harus meninggalkan persil itu sama sekali. Dalam hal yang demikian mereka diberi jaminan waktu dan bekal perpindahan yang cukup memuaskan. 13.Sekali lagi; penjelasan sub 12 tidak bermaksud mengikat atau membatasi kebijaksanaan Gubernur. Begitupun kami tam- bah pula dengan anjuran, supaya putusan Gubernur soal tanah erfpacht tersebut disertai syarat-syarat mengenai: a . kewajiban pengusaha untuk memberi kesempatan dan ban- tuan agar supaya modal rakyat Indonesia ikut serta dalam perusahaannya (pasal 5 perjanjian keuangan dan ekonomi). b. kewajiban pengusaha yang tercantum dalam pasal 12 per- janjian K M B. tersebut. 14.Sekalipun menurut hemat kami pedoman di atas cukup jelas, baiklah kami tegaskan juga bahwa semuanya itu semata-mata ditujukan kepada penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht bu- at pertanian besar (perkebunan-grootlandbouw) yang diduduki rakyat, dan bukan sekali-kali berarti pembaharuan hak erfpacht; tidak boleh pula digunakan tanah erfpacht yang dise- but Klein-landbouw perceleen. Perihal ini diatur dalam instruksi No. 4 H/50 (surat K. D. N. tanggal 15-3-1950 No. H/1 13). 15.Agar supaya kami dapat ikut memikirkan soal-soal yang diha- dapi pemerintah daerah yang secara lebih konkret, harap pengiriman daftar-daftar tanah erfpacht dan klein-bouw yang telah kami minta dengan surat kami tanggal 11-12-1950 No. 4/1/3 dipercepat. Kalau kiranya belum lengkap semua, kami pun tidak keberatan akan menerima daftar sementara dari keterangan-keterangan yang sudah masuk, asal kemudian disusul dengan berangsur-angsur apa yang masih keting- galan. Harap para Residen di daerah Sdr. segera mendapat perintah akan menjalankan instruksi ini sebaik-baiknya dan mudah- mudahan pedoman yang kami paparkan menjadi pegangan 546
Lampiran yang berguna bagi para kepala daerah sekalian menghadapi kesulitan-kesulitan dalam masa peralihan ini. Konsep ini ditanda tangani oleh Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk beliau, A.n. Wk. Kepala Bagian Agraria, t.t.d. S. PRAPTODIHARDJO. Tindasan untuk: 1 . Kementerian Dalam Negeri R. I. S. 2 . Kementerian Kemakmuran R. I. S. 3 . Kementerian Sosial R. I. S. 4 . Kementerian Perburuhan R. I. S. 5 . Kementerian Pertanian R. I. 6 . Kementerian Perburuhan R. I. 7 . Kementerian Sosial R. I. 8 . Kementerian Kemakmuran R. I. 9 . Semua Residen R. I. Jawa dan Sumatra: 1 0 . M. B. K. D. dan M. B. K. S. 1 1 . Pimpinan Pusat B. T. I. 1 2 . Pimpinan Pusat S. T. I. I. 1 3 . Pinpinan Pusat Petani. 1 4 . Pimpinan Pusat Sarbupri. 547
Masalah Agraria Lampiran: IX KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA Instruksi No. 4. H. 50. Kepada Semua Gubernur Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera Nomor Tanggal Lampiran Perihal : H. 4/1/13, : 15 Maret 1950 : - : Penyelesaian soal-soal tanah erfpacht "klein- landbouwpercelen voor minvermogende Eouropeanen". Di bawah ini kami minta dengan hormat perhatian Sdr. Gubernur tentang penyelesaian soal tanah-tanah erfpacht yang disebut "kleinlandbouwpercelen voor minvermogende Europeanen" 1 . Adanya tanah-tanah buat klein-landbouw itu berdasarkan atas ordonnantie Stbl. 1904. No. 326 jo bybl. 6050 dan 13112. Maksud institut ini ialah nyata sekali memberi kesempatan dan bantuan kepada bangsa Eropa yang dianggap kurang mampu untuk mendapatkan penghidupan dalam lapangan pertanian. Hal ini didasarkan atas politik kolonial yang meng- hendaki jaminan yang kuat supaya golongan Europa juga merupakan "Heerschersgroep" di Indonesia selalu mendapat tingkat penghidupan yang sesuai dengan kedudukan politik- nya, dan dengan begitu merupakan "maatschappelijke klasse" tersendiri yang tetap menyendiri di atas rakyat Indonesia. 2 . Tentang ukuran kemampuan yang dipakai bagi golongan Europa, umum mengetahui bahwa tingkat hidup yang buat mereka dianggap miskin, kurang mampu, itu biasanya masih boleh disamakan dengan tingkat rakyat Indonesia yang berada. 548
Lampiran 3 . Dengan adanya kesempatan yang bersifat "bevoorrechting" kepada golongan Europa itu, maka sebenarnya perlindungan hak-hak rakyat asli atas tanahnya yang dimaksudkan oleh Agrarische Wet 1870 sudah tinggal semboyan yang kosong belaka, karena peraturan erfpacht buat klein-landbouw memberi hak atas tanah kepada bangsa Europa (khususnya bangsa Belanda) yang harga pembeliannya tidak lebih dari tanah yasan biasa, sedang besarnya pajak (kanon), perhektarnya pun tidak jauh berbeda bahkan lebih rendah daripada landrente. 4 . Mudahlah difahami bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak saja tak dapat mengijinkan langsung berlakunya pera- turan yang nyata-nyata memberat sebelah itu, tetapi dengan jelas berpendirian bahwa hak-hak erfpacht buat klein- landbouw itu pada asasnya selekas mungkin harus dihapus; bukan karena hendak merugikan atau melepaskan perlin- dungannya atas kepentingan sesuatu golongan tetapi berda- sarkan keadilan semata-mata. 5 . Dalam pada itu Pemerintah Republik Indonesia menginsyafi sepenuhnya bahwa penghapusan hak-hak itu harus disertai gantinya, tentang ini pangkal pendirian Pemerintah ialah bahwa dalam Negara R. I. S. maupun R. I. tidak akan ada perbedaan kedudukan lain daripada antara warga negara dan golongan bangsa asing. Dalam suatu Negara yang demokratis semua warga negara mempunyai hak-hak pokok yang sama dan mendapat perlindungan yang sama dengan tidak dipersoalkan lagi asal keturunannya. 6 . Tetapi ada hal yang selalu menjadi perhatian pokok Peme- rintah Republik Indonesia, sekalipun sekarang masih ber- wujud cita-cita, yakni menjamin bagi tiap-tiap tani sebidang tanah yang cukup luasnya untuk memberi penghidupan yang layak, dan membatasi luasnya tanah itu ke atas, hingga tidak ada lagi segolongan tani yang kuat yang menjadi penindas bagi golongan tani yang lemah, sebagaimana yang telah dijalankan oleh tuan-tuan tanah sekarang ini. Pendirian Pemerintah itu diperkuat oleh Panitia Agraria (ter- bentuk dengan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 549
Masalah Agraria dan 17/1948) yang antara lain berpendapat juga bahwa un- tuk mewujudkan masyarakat makmur yang bebas dari penin- dasan harus ada pembatasan luas tanah ke bawah dan ke atas. Hanya berapa sedikit-sedikitnya luas tanah itu dan berapa sebanyak-banyaknya orang boleh memiliki tanah belum ada ketetapan angka yang dapat dipakai untuk seluruh Indone- sia. Buat di Jawa direncanakan minimum 2 ha dan maksimum 10 ha, buat luar jawa barangkali angka-angka itu harus ditiga atau dilima-kalikan. 7 . Pertanyaan yang harus dijawab lebih dahulu adalah dalam menghadapi soal tanah erfpacht buat kleinlandbouw jadi; orang yang berhak itu warga negara atau bukan. Kalau itu masuk warga negara maka pada asasnya tiadalah keberatan- nya akan memberikan kepadanya hak atas tanah yang sama kuatnya dengan hak milik (yasan) asal di bawah batas luas 10 ha buat di Jawa (buat luar Jawa belum perundingan ten- tang hal itu). Tetapi buat orang asing belum ada kepastian pendapat, apakah mereka akan diperbolehkan mendapat hak tetap (untuk selama-lamanya) atas tanah pertanian. 8 . Dalam pada itu peraturan-peraturan tentang hak tanah dari jaman penjajahan belum diubah hingga pada waktu ini ke- pada warga negara keturunan bangsa asing belum dapat diberi hak milik. Oleh karena itu maka pada masa peralihan ini Pemerintah Republik Indonesia dalam acaranya menjelaskan soal tanah erfpacht buat kleinlandbouw berpendirian sebagai di bawah ini. 9 . a . Hak erfpacht buat kleinlandbouw baru untuk bangsa asing (di dalam arti bukan warga negara) tidak akan dibe- rikan lagi. Kalau mereka hendak berusaha yang meng- hajatkan tanah, bolehlah mereka menyewa menurut pera- turan-peraturan tentang itu. (Undang-undang baru ten- tang persewaan tanah sedang direncanakan). b. Kepada warga negara keturunan bangsa asing yang mem- punyai tanah hak erfpacht, menurut peraturan Stbl. 1904 No. 326 diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan dasar politik R. I. Ini berarti bahwa (1e) luas tanah yang didapat tidak boleh lebih dari 10 ha seorangnya; (2e) hak 550
Lampiran erfpacht diganti nama "hak pakai" dan lamanya dibatasi sampai 10 tahun dengan syarat bahwa jika sementara itu Undang-undang hukum tanah lama diganti baru yang ti- dak merugikan nilai hak tadi, hak itupun akan diperbaha- rui juga sesuai dengan pergantian hukum tadi (dijadikan hak milik); (3e) kepada badan-badan hukum tidak akan diberi lebih dari pada 10 ha kecuali di dalam beberapa hal yang mendapat dispensasi; (4e) tidak akan diberikan ban- tuan keuangan dengan cara apa pun yang tidak diberikan juga kepada warga negara asli; (5e) hak pakai itu dengan sendirinya hapus, jika yang berhak bukan warga negara asli. c . Tentang tanah erfpacht klein-landbouw yang sudah ada, harus ada ketentuan lebih dulu, siapa dan di mana tempat tinggal mereka yang berhak itu. Untuk itu hendaknya di- adakan pengumuman dalam surat-surat kabar supaya mereka yang berhak atas tanah erfpacht datang mendaf- tarkan diri. Kantor pendaftaran boleh di kantor Karesi- denan, waktu buat pendaftaran dibatasi sampai 2 bulan; kalau ada alasan untuk memperpanjang waktunya, boleh ditambah 1a bulan dengan pengumuman di surat kabar pula. Setelah waktu itu lampau, orang tidak mempunyai hak lagi untuk mendapatkan kembali tanahnya kecuali jika ia dapat menunjukkan dengan bukti-bukti yang syah bahwa dalam tiga bulan tadi tiadalah mungkin baginya untuk mengetahui tentang pengumuman-pengumuman tersebut. Hak atas tanah dan lain-lain kepunyaan orang yang berkepentingan tetap diakui oleh negara. Enam bulan setelah pengumuman yang pertama bilamana tidak juga orang yang berhak itu mendaftarkan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan yang perlu untuk memberi kepastian. Siapa yang seterusnya menyelenggarakan ta- nah tadi; tanah itu misalnya dapat dijual umum (lelang), diusahakan oleh badan Negara atau diserahkan pada suatu badan dengan syarat-syarat yang tertentu. d. Kalau sudah dapat diketahui siapa yang berhak atas tanah, tentulah yang menjadi pertanyaan lebih dahulu adalah ia 551
Masalah Agraria warga negara atau bukan. Kalau ia bukan warga negara tanah erfpachtnya harus diserahkan kepada negara dengan kerugian yang sepatutnya. Jika erfpachter berhajat mene- ruskan perusahaannya, ia dapat menyewa tanah itu. Bila ia tidak menghendakinya, tanah itu dapat pula diberikan dengan hak erfpacht itu kepada orang (dengan hak yasan kepada warga negara asli) dengan pembayaran kerugian buat yang mempunyai hak semula tadi. e. Kalau yang berhak itu warga negara maka dua kemung- kinan perlu ditinjau masing-masing yakni: termin hak erfpacht sudah lampau atau belum. Buat erfpacht yang sudah lampau waktunya peraturan yang masih berlaku (Stbl. 1904 No. 326) menjamin kepada yang berhak akan diperpanjang terminnya lagi. Tentang itu tiadalah kebe- ratannya, asal dengan perjanjian-perjanjian baru seperti termaktub pada sub b di atas. Adapun tanah kelebihannya mungkin diberikan kepada sesuatu jawatan, perseorangan atau desa yang mempunyai lingkungan tanah tadi, atau- pun jika itu tidak mungkin, dikuasai kembali oleh negara. Secara suka rela mungkin desa bisa menyewakan tanah tersebut kepada erfpachter kembali. Buat melepaskan hak- nya atas tanah yang diserahkan kepada desa itu erfpachter mendapatkan uang kerugian sepatutnya. Ini bergantung kepada (1e). asal mulanya tanah tadi, dari tanah liar, (woeste grond) yang dibuka oleh pengusaha dengan biaya sendiri atau hak dari pembelian tanah desa; (2e). dari keadaan tanah pada waktu ini, tanaman dan perumahan yang ada di situ. Menurut keadilan dan kemanusiaan hen- daknya barang apa keperluan klein landbouw yang ada di tanah tadi seberapa boleh diberikan kepada pengusaha; ta- nah kelebihannya 10 ha tersebut hendaknya (kalau mung- kin) dipilih jadi bagian-bagian yang tidak terdapat peru- mahan atau perlengkapan perusahaan. f. Perihal tersebut e ada kecualinya yang penting. Syarat mutlak bagi hak erfpacht kleinbouw menurut Stbl 1904 No. 326 dan peraturan-peraturan berikutnya ialah bahwa tanah itu tidak boleh "diparokan" kepada rakyat yang ber- 552
Lampiran arti menyimpang dari pada maksud pemberian hak tadi. Dalam hal yang demikian hak erfpacht seharusnya dica- but. Dan tanahnya diserahkan kepada desa, terutama untuk mereka yang biasa "memaro" tanah tersebut. Dalam pada itu hendaknya dipikirkan juga, apakah erfpachter dengan dicabut haknya itu masih mempunyai mata pencaharian lain atau tidak. Barang tentu orang itu berhak mempunyai kehidupan yang layak, dan kalau ia memang tidak ada sumber penghasilan lain, sebaiknyalah jika kepadanya ma- sih diberi beberapa ha dari tanah tersebut untuk dikerjakan sendiri. Atau setidak-tidaknya diusahakan olehnya secara orang tani biasa. g . Apa yang tertera pada sub f berlaku juga buat tanah erfpacht klein landbouw yang belum lampau waktunya. Hanya boleh dipertimbangkan pemberian uang kerugian bila ternyata bahwa erfpacht itu belum lama berlaku. Jum- lah uang kerugian dapat ditetapkan dengan mengingat harga pembelian tanah dari rakyat dulu dan harga tanah di kalangan rakyat sekarang. Kalau asalnya dari tanah liar yang dibuka atas usaha erfpachter jumlah uang kerugian dapat ditaksir menurut pedoman yang patut. Uang kerugian ini dibayar oleh desa yang akan menerima tanah tersebut atau oleh orang-orang yang diberi bagian menurut pedoman tersebut f. h . Tanah erfpacht klein landbouw juga diusahakan benar- benar oleh yang berhak dan masa berlakunya belum lam- pau, seharusnya dikembalikan kepada yang punya (warga negara, periksa sub e) dengan syarat-syarat seperti tersebut sub b dan e, yakni : (1e).luasnya maksimum 10 ha, (2e). lamanya sampai ter- min berlakunya habis dengan maksimun 10 tahun (periksa sub b 2e); (3e). tidak akan diberi bantuan keu- angan dengan cara yang lain dari kepada warga negara asli. (4e). hak erfpacht itu dengan sendirinya hapus, pada saat yang berhak bukan warga negara lagi. Cara penyelesaian tanah kelebihannya sama halnya dengan sub e. 553
Masalah Agraria 10.Soal lain yang perlu diselesaikan ialah tentang tindakan rakyat yang telah menguasai tanah-tanah klein landbouw. Soal ini mungkin lebih sulit daripada penyelesaian tanah per- kebunan besar karena luasnya tanah klein landbouw memang tidak seberapa dan mereka yang berhak biasanya tidak ber- modal besar. Kalau yang satu bertalian dengan kepentingan pembangunan ekonomi negara, yang lain lebih erat hu- bungannya dengan soal keadilan dan kemanusiaan terhadap segolongan warga negara. 11.Akan membentuk panitia yang dapat diserahi pemeriksaan tentang hal ihkwalnya tanah-tanah klein landbouw pun ada kesukaran-kesukarannya. Dalam pada itu perlu hal itu segera dijalankan. Barangkali cukuplah tentang cara pemeriksaan (asal tepat) kami se- rahkan kepada saudara gubernur. Bagaimana soal pendu- dukan rakyat atas tanah-tanah klein landbouw dapat disele- saikan dengan mengingat pendirian pemerintah tentang itu sebagaimana tertera di atas, kami ingin lebih dulu menerima pelaporan, usul atau pun pemandangan saudara Gubernur. Berdasarkan itulah nanti pemerintah akan menentukan sikapnya lebih lanjut. Harap dengan hormat kiranya segala sesuatu segera dija- lankan dan kemudian kami menunggu pengiriman pelaporan dan usul atau pemandangan Saudara yang kami maksudkan tadi. Konsep ini ditanda tangani oleh menteri Menteri Dalam Negeri RI untuk beliau A.n.Wk. Kepala Bagian Agraria, t.t.d S. PRAPTODIHARDJO 554
Tindasan untuk : 1 . Kementerian Dalam Negeri R.I.S 2 . Kementerian Kemakmuran R.I.S 3 . Kementerian Sosial R.I.S 4 . Kementerian Perburuhan R.I.S 5 . Kementerian Pertanian RI 6 . Kementerian Perburuhan RI 7 . Kementerian Sosial RI 8 . Kementerian Kehakiman RI 9 . Semua Residen RI di Jawa dan Sumatera 1 0 . M.B.K.D. dan M.B.K.S 1 1 . Pimpinan pusat B.T.I 1 2 . Pimpinan pusat S.T.I.I 1 3 . Pimpinan pusat Petani 1 4 . Pimpinan pusat Sarbupri Lampiran 555
Masalah Agraria Lampiran : X KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA SEGERA : SURAT EDARAN Kepada, 1. Semua Gubernur R.I 2. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Residen Surakarta Nomor Tanggal LAMPIRAN Perihal : H.20/5/7 : 9 Mei 1950 : - : Penjelasan tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang A . Dengan ini harap diperhatikan perihal terhadap soal di bawah ini : 1 . Sebagaimana telah diketahui selama waktu pendudukan Je- pang, di berbagai tempat di seluruh daerah telah terjadi pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli mau- pun tanah-tanah yang tercatat dengan hak-hak Barat oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon, pengambilan mana disertai atau tidak disertai dengan pemberian kerugian kepada pemiliknya 2 . Pada umumnya pengambilan tanah-tanah tersebut yang dijadikan dengan tidak menurut peraturan-peraturan yang ada, didasarkan atas kepentingan "Militer" ataupun kepen- tingan "Pemerintah Militer" ataupun sebagai "kebaktian da- lam usaha membantu akan tercapainya kemenangan akhir dalam peperangan suci". Uang kerugian yang diberikan kepa- da pemilik umumnya pula ditetapkan menurut harga yang lazin pada waktu itu oleh sebuah Comissie dari siapa tergan- tung pula apakah kerugian memberikan kepuasan atau tidak kepada masing-masing yang dirugikan. 556
Lampiran Dalam suasana yang terpengaruh oleh keadaan peperangan lagi pula tak bebas dari rasa ketakutan atau paksaan batin (morele dwang) itu dapatlah dimengerti, bahwa sifat suka- rela dari pengambilan (pembelian) tadi menjadi terbelakang. 3 . Peperangan dan revolusi menimbulkan akibat terhadap ta- nah-tanah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada ini waktu. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan yang dimaksud- kan semula, ada yang sekarang masih dipergunakan untuk kepentingan umum (Negara), ada yang sejak dahulu hingga kini terlantar, ada pula yang sejak beberapa waktu dipergu- nakan oleh dan untuk orang-orang yang tak berhak. Dalam soal sejak mula-mula terjadinya tidak diikat oleh se- suatu peraturan yang tertentu, lagi pula bentuk dan coraknya di masing-masing tempat satu sama lain amat berbedaan, sedang ketenangan Pemerintah di masing-masing daerah belum tercapai sepenuhnya, tidak mudahlah pemerintah sekarang untuk mengadakan Peraturan penyelesaian yang serupa untuk seluruh Daerah. 4 . Dalam pada itu Pemerintah menginsyafi bahwa dalam hu- bungan hukum terpengaruh oleh suasana peperangan dalam mana Pemerintah sendiri turut terlibat, sudah selayaknya jika Pemerintah pertama-tama mengambil tindakan-tin- dakan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bagi mereka yang menderita kerugian. Dalam masa peralihan ini, dalam mana kita harus menuju suasan ketertiban ke dalam segala lapangan, keadaan yang keruh dan ragu-ragu seperti terlukis di atas itu tidak dapat dibiarkan saja. Tidak menghe- rankan jika di sana-sini oleh pejabat yang berwajib diambil tindakan-tindakan terhadap semacam ini karena keadaan yang memaksa atau sudah nyata. Sebaliknya dapat dimengerti juga bahwa pengembalian ta- nah-tanah tersebut kepada pemilik semula begitu saja akan mengakibatkan kesalahan yang akibatnya tidak dapat dikira- kirakan. Untuk mengembalikan ketertiban dalam keadaan termaksud di muka di bawah ini kami kemukakan petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan 557
Masalah Agraria soal-soal mengenai tanah-tanah yang dahulu telah diambil (dibeli) oleh pemerintah Jepang. 1 . Dalam prinsipnya tanah-tanah yang diserahkan dengan rasa paksaan dan ketakutan itu dapat dikeluarkan (diberikan lagi) atau dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya yang sah, dengan dibebani kewajiban mengembalikan uang kerugian yang telah diterimanya kepada Negara, kembali menurut " sliding secale" termasuk dalam pasal 53 ayat 2 Ordonantie Herstel Recht verkeer (Stbl. 1949 No. 70) 2 . Jika pemilik semula atau ahli warisnya yang sah tidak meng- hendaki pengembalian tanahnya, atau pun sudah nyata tak ada lagi, maka apabila Pemerintah tidak memerlukannya un- tuk kepentingan Negara (umum) tanah tersebut dikeluarkan (diberikan kepada orang lain) (pihak ketiga) dengan mengikuti keadaan sekarang. 3 . Kedudukan tanah. a . Tanah asal kepunyaan penduduk Indonesia asli yang di- ambil oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon dengan pemberian kerugian dipandang sebagai telah dibatalkan dari hak-hak Indonesia asli atas tanah tersebut, dan oleh karenanya berpindah menjadi tanah negeri yang bebas (dahulu nama tanah G.G, vrijstaats-domein). b. Dalam hal mengembalikan tanah-tanah penduduk Indo- nesia asli tidak dengan pemberian kerugian, maka tanah- tanah itu tetap kepunyaan para pemilik semula. c . Terhadap pengembalian tanah-tanah yang tercatat dengan hak-hak barat (eigendom, erpacht, opstal) dapat dipastikan bahwa acara pembalikan nama atau onteigening yang diha- ruskan menurut peraturan yang bersangkutan itu tidak dijalankan sehingga hak-hak atas tanah-tanah itu masih tetap tertulis atas nama pemilik semula dan tanah-tanah ini yuridis tidak kembali menjadi tanah negara. d. Jika ada terjadi dalam cara balik nama tersebut telah juga dipenuhi maka tanahnya harus dianggap kembali menjadi tanah negara. Terhadap tanah semacam ini, pengembalian hak itu tidak diwujudkan sebagai hak Barat yang semula akan tetapi 558
Lampiran dengan hak persewaan menurut Stbl. 1940 No. 427. Demi- kian mengingat pendirian pemerintah R.I. bahwa buat se- mentara pemberian hak-hak Barat atas tanah tidak diada- kan. 4 . Jika keadaan tanah yang dikembalikan itu sekarang banyak berbeda-beda dengan dahulu waktu diambil oleh pemerintah, umpama sekarang adanya kosong sedang dahulu memberi- kan hasil sedang semuanya dahulu termasuk dalam jumlah uang kerugian, maka hal semacam ini uang kerugian yang harus dikembalikan kepada negara itu dapat ditetapkan seba- gian saja atau jika perlu dibebaskan sama sekali. 5 . Bilamana pengembalian hak tidak mungkin sepenuhnya atau tidak mungkin sama sekali karena hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum maka hendaknya dicari penyele- saian yang memuaskan menurut keadaan, umpamanya dengan memberikan tambahan uang kerugian. Contoh I : sebidang tanah diambil untuk sesuatu keperluan, kemudian atas tanah itu dibikin jalan besar. Dalam hal ini pengembalian tak mungkin sepenuhnya karena kepentingan u m u m . Contoh II : sebidang tanah diambil untuk keperluan mendiri- kan bangunan negeri (kantor, sekolahan, dan sebagainya). Bangunan tersebut telah didirikan hingga kini masih dipakai untuk kepentingan negara. Dalam hal ini pengembalian hak tak mungkin karena kepentingan negara. Contoh III : sebidang tanah dimana ada terdiri sebuah rumah tangga yang patut dan agak besar dahulu diambil untuk keper- luan tempat latihan dan asrama Seinendan. Setelah Seinendan bubar, ganti berganti dipergunakan untuk bermacam-macam keperluan oleh orang-orang yang tak berhak atau pun oleh pihak resmi, dan yang terakhir (sekarang) dipakai untuk ru- mah sekolah Negeri darurat karena belum ada gedung rumah sekolah negeri, sedang sifat dari tanah rumah tadi tak berubah daripada adanya dahulu. Dalam hal yang tak tertentu dan menyimpang dari tujuan yang semula seperti ini, tanah dan rumah termaksud harus dikembalikan kepada pemilik semu- la. Adapun negara masih memerlukan itu untuk keperluan 559
Masalah Agraria rumah sekolah adalah soal lain yang harus diselesaikan dengan si pemilik. 6 . Tiap-tiap soal hendaknya ditinjau kembali dengan seksama, soal demi soal oleh sebuah komisi yang ditunjuk oleh masing- masing residen. Dalam pemeriksaan komisi ini hendaknya dinyatakan riwayat dari tanah yang menjadi soal itu, sejak diambil oleh pemerintah Jepang hingga pada saat tindakan pemeriksaan tersebut (a.l. keperluan apa mula-mulanya tanah diambil; besarnya uang kerugian apakah sudah selaras dengan harga umum, dalam hal ini harga onteigening pada waktu itu; untuk apa tanah itu sesungguhnya dipergunakan; dan sebagainya) lagi pula pendapat (usul-usul) dari komisi untuk menyelesaikan soalnya. 7 . Kemudian Residen menyatakan keputusannya dengan surat keputusan dalam mana segala sebab-sebab yang mengakibat- kan surat keputusan tersebut dinyatakan dengan tegas dan jelas. Dalam surat keputusan itu antara lain harus dinyatakan tanah itu dikembalikan kepada pemilik semula dengan hak apa, dikembalikan sebagian atau tidak mungkin dikembalikan. Banyaknya uang yang harus dikembalikan kepada negara, banyaknya tambahan uang kerugian dan sebagainya. 8 . Akhirnya diharap agar soal ini dapat selekasnya diselesaikan, sehingga keadaan yang tidak pada tempatnya ini dapat segera dilenyapkan. Menteri Dalam Negeri R.I. untuk Beliau, Kepala Bagian Agraria, Atas namanya. Administratur, t.t.d. M.S. DANDASUBRATA 560
Lampiran Lampiran : XI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nr. 46, 1952. Grondhuurordonnantie, Vorstenlansch Grondhuur- reglement. Penetapan Undang-undang Nr. 6 tahun 1952, tentang penetapan "Undang-Undang Darurat Nr. 6 tahun 1951 untuk mengubah "Grondhuur Ordonnantie" (Stbl. 1918 Nr. 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl 1918 No. 20) sebagai undang undang. PRESIDEN REPUBLK INDONESIA Menimbang : a . bahwa pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat (1) Undang umdang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang- undang Darurat Nr. 6 tahun 1951 untuk mengubah "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 no 88) dan "Vorsten- landsch Grondhuureglement" (Stbl. 1918 no 20); b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-un- dang Darurat itu dengan perubahan-perubahan yang diaju- kan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; Mengingat : pasal 97, 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Repub- lik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In- donesia. MEMUTUSKAN Menetapakan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat untuk mengubah "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 no. 88 ) dan "Vorstenladsch Grondhuureglement (Stbl. 1918 No. 20 ) sebagai Undang-undang. Pasal I Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr. 6 tahun 1951 untuk mengubah "Grondhuurordon- 561
Masalah Agraria nantie (Stbl. 1918 No. 88)" dan "Vorstenlandsch Grondhuureg- lement (Stbl. 1918 No. 20)" ditetapkan sebagai Undang-undang yang bunyinya sebagai berikut: Pertama : sesudah pasal 8 "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 No. 88) diadakan dua pasal baru, yakni pasal 8a dan 8b yang bunyinya sebagai berikut; Pasal 8a Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 8 serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan pasal 8a ini , maka buat tanaman tebu dan tanaman lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, di dalam hal ini bila perlu atas usul Dewan Pemerintah Daerah Propinsi bagi daerah- nya masing-masing. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 1a hanya diperbolehkan buat paling lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan waktu lebih dari satu tahun hanya diperbolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya. Pasal 8b Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 8a oleh menteri dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian dan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan organisasi-organi- sasi tani dan pengusaha diadakan peraturan-peraturan tentang uang sewa tanah dengan mengingat perbedaan jenis dan banyak- nya hasil tanah masing-masing. Kedua : sesudah pasal 15 "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr. 20) diadakan dua pasal baru yakni pasal 15a dan 15b yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 15a Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 15a ini, maka buat tanaman tebu dan tanaman lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian perjanjian sewa tanah 562
Lampiran yang dimaksud dalam pasal 15b hanya diperbolehkan buat pal- ing lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan wak- tu yang lebih dari satu tahun hanya dibolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya. Pasal 15b Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 15a oleh Menteri dalam Negeri atas persetujuan Menteri Pertanian dan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan organisasi kaum tani dan kaum pengusaha diadakan peraturan-peraturan ten- tang uang sewa tanah dengan mengingat perbedaan jenis ta- naman dan banyaknya hasil tanah masing-masing. Pasal II Undang-undang ini berlaku mulai hari pengundangannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juli 1952 Wakil Presiden Republik Indonesia MOHAMMAD HATTA. Menteri Pertanian MOHAMMAD SARDJAN. Menteri Dalam Negeri MOHAMMAD ROEM. Diundangkan Pada tanggal 8 Agustus 1952. Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA. 563
Masalah Agraria Lampiran : XII KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA Instruksi No. 1. H. 50. Kepada Semua Residen Nomor Tanggal Lampiran Perihal : H 12/1/3 : 15 Januari 1950 : - : Penetapan minimun uang persewaan tanah buat perusahaan pertanian Berhubung dengan terbukanya kesempatan bagi para peru- sahaan pertanian akan menjalankan perusahaannya masing- masing maka pada waktu inilah persewaan tanah menjadi pen- ting sekali. Menurut Grondhuurordonnantie Stbl. 1918 No. 88a) pasal 8 sub b harus ada ketetapan tentang minimum harga sewa yang telah ada peraturannya termuat dalam Briblad 9030 dan 9089. Menilik penjelasan daripada peraturan-peraturan tadi, mini- mum harga sewa ditetapkan dengan perhitungan yang meru- gikan petani, di halaman 226 bukunya Maassen en Hens deel I eerste stuk, cetakan tahun 1934, terdapat suatu staat dari "Handleiding tot berekening en vastelling van minimum grondhuurprijzen zijn gesteld op de in geld uit gedrukte werklijke huurwaarde, is echter bij de regelen terberekening vzn die prijzen -juist omdat het minimum geldt- steeds gozergd, dat men aan den lagen kant blijft". Hal ini ternyata pula pada halaman 237 buku tersebut. Perlu kami kemukakan bahwa penetapan minimum huurprijs penting artinya, bukan sebagai richtprijs, tetapi sebagai a Meskipun undang-undang ini belum dicabut, pelaksanaan-pelaksanaan disesuaikan dengan agraris politik Pemerintah RI yang agak berbeda dengan agraris politik Pemerintah Hindia Belanda. 564
Lampiran recthsgrond untuk membatalkan perjanjian persewaan bila mana uang sewanya ternyata di bawah minimum grondhuurprijs tadi. Demikianlah masih perlu adanya minimum grondhuurprijs meskipun caranya pemerintah daerah menetapkan harus menyimpang daripada peraturan bijblad-bijblad tersebut. Dalam pada itu, akan mengganti peraturan-peraturan tadi dengan yang baru dan yang sama jelasnya kini belum mungkin. Pelaporan- pelaporan dari daerah belum kami terima dan peninjauan belum dapat dijalankan. Maka dari itu di bawah ini hanya dapat kami berikan instruksi dalam garis-garis besarnya saja. Berhubung dengan sedang direncanakan Undang-undang persewaan tanah oleh Panitia Agraria maka instruksi ini harus- lah dianggap bersifat sementara. Ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah Keresidenan bila- mana dianggapnya perlu menilik keadaan, dapat menyimpang daripada instruksi ini. Dalam hal itu kami mengharap supaya paduka Tuan segera menyampaikan laporan yang singkat leng- kap agar supaya bila dikehendaki kami dapat memberi pertim- bangan lebih lanjut, dan mungkin memberi bahan bagi kami untuk mengambil tindakan buat daerah lainnya. 1. Pesewaan tanah antara pabrik dan rakyat berdasarkan su- karela dan hanya memperkenankan buat satu plantjaar. Jika suatu jenis tanaman pabrik berumur kurang daripada seta- hun, maka buat jenis tanaman itu persewaan tanah hanya diperkenankan buat selama-lamanya satu tahun (12 bulan). 2. Luas tanah dari tiap-tiap desa yang boleh disewa tidak boleh lebih dari 1/3 luasnya tanah-pertanian di desa itu. 3. Dalam usahanya mendapatkan tanah, pabrik harus berhu- bungan lebih dahulu dengan Pamong Pradja setempat yang berkewajiban mempertemukan wakil pabrik dengan wakil organisasi rakyat tani yang ada untuk bersama menyelesaikan soal-soal persewaan yang timbul di tempat itu. 4. Di dalam masa peralihan yang masih penuh sentiment ini kami yakin bahwa Pamong Pradja akan mengambil sikap yang bijaksana dengan menjauhkan tiap-tiap kesan seolah-olah pemerintah akan lebih memihak kepada pabrik daripada melindungi rakyat ini. 565
Masalah Agraria 5. Ikut sertanya wakil organisasi tani dalam hal ini selama masih dalam batas-batas yang sehat dan layak, kami pandang bergu- na untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diingin- kan sebagai akibat mutlak dari perhubungan langsung antara pabrik dan rakyat dan membimbing golongan tani ke arah organisasi-vorming yang berarti memperkuat kedudukannya menghadapi modal asing. 6. Untuk menetapkan minimum uang sewa tanah maka dasar yang kami pandang sehat ialah : a . Orang tani tidak boleh menerima uang sewa kurang dari- pada hasil- bersih yang boleh diharapkan jika ia mengerjakan tanahnya sendiri seperti biasa. b. Kalau uang sewa diwujudkan berupa uang dan bahan maka barang itu hendaknya dinilai menurut harga umum tem- pat setempat. Penjelasan a . Hasil bersih itu dapat dihitung dari hasil kotor dikurangi ong- kos-ongkos pengerjaan, bawon, dan lain-lain. Biasanya Ja- watan Pertanian ahli dalam hal itu tetapi bilamana perhi- tungan itu menimbulkan kesukaran, bolehlah harga perse- waan umum antara peduduk sendiri pada waktu ini dijadikan sekedar pedoman asal diingat benar-benar bahwa besarnya uang sewa terutama menilik suasana sekarang mungkin di- pengaruhi oleh "buiten oconomisch factoren" misalnya ke- amanan, persaudaraan, dan lain-lain. Itulah sebabnya maka kami menaruh keberatan atas dasar "bagi hasil" yang dipakai dalam peraturan biljbad tersebut di atas. Perhitungan yang disampaikan dari beberapa pihak kepada kami mengatakan bahwa minimun uang persewaan tanah berdasarkan itu sekarang berkisar antara 10 sampai 15 kali minimun persewaan tahun 1941. b. Harga bahan pengganti uang sewa kami tentukan menurut harga umum, karena itu harga hasil bersih tersebut pun me- nurut harga umum juga. Bagi kaum onderneming itu berarti laba karena bahan-bahan yang dibagikan didapatnya dengan harga pemerintah. Sebaliknya kami tidak dapat memakai harga pemerintah sebagai dasar, kalau demikian perhitungan 566
Lampiran hasil bersih pun seharusnya dengan harga pemerintah juga. 7. Jumlah minimum uang sewa tanah harus ditetapkan seka- bupaten kecuali kalau dianggap perlu untuk menetapkan dua macam buat sesuatu kabupaten. Buat keperluan itu di tiap- tiap kabupaten supaya dibentuk suatu panitia yang terdiri atas: Bupati sebagai ketua dan anggota Kepala Jawatan Pertanian sebagai anggota. Wakil-wakil organisasi tani yang jumlahnya harus seim- bang dengan Wakil-wakil onderneming. Jika di pandang perlu boleh dimasukkan sebagai anggota dalam panitia juga wakil dari jawatan atau organisasi lain asalkan jumlah anggota dengan begitu tidak menjadi ter- lalu banyak sehingga tidak dapat bekerja lancar. 8. Panitia tersebut disiapkan bentuknya oleh Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten kemudian ditetapkan oleh Residen Peme- rintah Daerah Karesidenan yang berhak mengatur kewajiban panitia tersebut. Panitia itu boleh di sebut: panitia penetapan minimum uang sewa tanah. 9. Putusan panitia tentang minimum uang sewa tanah harus mendapat pengesahan Residen (Pemerintah Daerah Karesi- denan) lebih dahulu, kemudian atas perintah Residen di- umumkan seperlunya. Dan dalam tempo sebulan sejak pengu- muman itu oleh orang mengajukan keberatan-keberatan kepada panitia masing-masing. Panitia melaporkan adanya keberatan-keberatan itu disertai pendapatnya. Setelah berse- lang sebulan, Residen (Pemerintah Daerah Karesidenan) mem- beri putusan tentang keberatan-keberatan tadi kemudian putusan itu pun diumumkan. 10.Persewaan tanah di bawah minimum yang telah ditetapkan oleh Residen (Pemerintah Daerah ) adalah tidak sah menurut hukum. 11. Lain daripada minimum uang sewa tersebut pemerintah (Kementerian Kemakmuran) sedang merencanakan jumlah uang sewa yang layak sebagai richtprijs. Selama richtprijs itu 567
Masalah Agraria belum ditetapkan, kami pandang sebaiknyalah Paduka Tuan berusaha mencapai persetujuan antara pihak tani dan on- derneming. 12.Jika perundingan perundingan tentang itu tidak membawa hasil sedang keadaanya mendesak, maka Residen (Pemerintah Daerah Karesidenan) dapat menentukan richtprijs sendiri dengan mengingat pendirian kedua belah pihak. Dalam hal yang demikian kami mengharap segera laporan Paduka Tuan. Pun turunan penetapan minimum uang sewa tanah richtprijs sebagai hasil perundingan dan lain-lain yang Paduka Tuan pandang perlu, kami harapkan menerima pelaporannya. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kepala Bagian Agraria t. t. d. S. REKSODIHARDJO Tindasan: 1 . Semua Gubernur 2 . M. B. K. D. 3 . Kementerian Kemakmuran 4 . Kementerian Kehakiman 5 . B. T. I. 6 . Petani Pusat. 568
Lampiran Lampiran : XIII REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KEMENTERIAN KEMAKMURAN JAWATAN PERKEBUNAN Molenvliet Timur 6 JAKARTA Telp. Gambir 3403 SD/SK. Nota. No : G I 93 / PKB Jakarta, 20 Januari 1950 Lampiran : 1 HARGA SEWA TANAH UNTUK PENANAMAN TEBU DALAM TAHUN 1950 1. Pada persewaan tanah rakyat terdapat 2 macam perjanjian persewaan yaitu persewaan untuk masa pendek (paling lama untuk 3 ½ tahun), dan persewaan dalam masa panjang (pal- ing lama 21½ tahun). Pada persewaan tanah masa panjang yang menyewa diha- ruskan membayar harga sewa (minimum- grondhourprijs) yang sudah ditetapkan, dan tidak diperke- nankan membayar muka atas jumlah harga persewaan yang harus dibayarnya. Pada perjanjian persewaan waktu pendek maka harga sewa tanah ditetapkan atas kemufakatan antara si penyewa dan petani (yang menyewakan), sehingga dapat dikatakan bahwa penetapan ini didasarkan atas persesuaian kemauan antara kedua belah pihak. terendah 2. Oleh karena harga sewa tanah masa pendek dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat disangka-sangka lebih da- hulu dan yang tidak bersangkutan sama sekali dengan harga sewa tanah yang sebenarnya, maka tidaklah tidak dapat harga ini dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga sewa tanah sesudah perang. 3. Harga sewa terendah yang telah ditetapkan sebelum perang sebaliknya dapatlah dipergunakan untuk tujuan ini karena harga tersebut didasarkan atas perbandingan harga sebidang tanah terhadap tanah yang dipersewakan secara "maro". Ter- paksalah dikemukakan lebih dahulu bahwa angka-angka pro- duktifitas dari beberapa kelas tanah dan dasar perjanjian maro 569
Masalah Agraria sesudah perang tiada berubah. 4. Karena itu yang sebenarnya harus dipentingkan ialah menye- lidiki bagaimana perkisaran harga padi kering sesudah pe- rang. Untuk mendapatkan harga rata-rata dari padi di Jawa Timurb yang diterima oleh petani di dalam 18 bulan yang lalu (bln April/bln. Desember 1949) dan (untuk Kediri, Ma- diun/Solo di dalam 12 bulan yang lalu) haruslah juga dipe- ringatkan bahwa dari jumlah penghasilan di musim kemarau dijual ¾ bagian, dan di musim hujan (Oktober s/d Maret) ¼ bagian dari penghasilan. 5. Rata-rata harga pasar dari beras (dihitung sen/kg) di dalam kedua musim tersebut di atas (lihatlah angka-angka termuat dalam daftar terlampir) adalah sebagai berikut : musim kemarau 59/60 sen 48 sen 50 sen musim hujan 110 sen 137 sen 90 sen 5. Rata-rata harga pasar dari beras (dihitung sen/kg) di dalam kedua musim tersebut di atas (lihatlah angka-angka termuat dalam daftar terlampir) adalah sebagai berikut : musim kemarau 59/60 sen 48 sen 50 sen musim hujan 110 sen 137 sen 90 sen Dengan mempergunakan angka perbandingan antara musim kemarau dan musim hujan didapatkan rata-rata harga beras yang disesuaikan dengan faktor-faktor lain (gewogen gemiddelde) ialah : buat Jawa timur buat Madiun/Kediri buat Solo 6 5 7 1 6 0 Harga padi dapatlah ditetapkan 35 %c dari harga beras, sehingga rata-rata : Jawa timur Madiun/Kediri Solo 23 sen/kg 25 sen/kg 21 sen/kg b Dengan daerah Jawa Timur dimaksudkan : Mojokerto, Lumajang, Probo- linggo, Besuki. c Untuk perbandingan ini dipakai angka-angka dari harga beras/padi di dalam tahun 1933 s/d 1940 (lihatlah Statiscal pochet book of Indonesia 1941 tabel 184) 570
Lampiran 6. Bilamana kita perbandingkan harga padi kini dengan harga padi sebelum perang, yang untuk Jawa timur, Madiun/Kediri dan Solo adalah masing-masing 3,40 ct - 3,40 ct dan 2,51 ct tiap-tiap kgd, maka perbandingan harga adalah lebih kurang seperti berikut : Jawa Timur Madiun/Kediri Solo = 28 : 3,4 = 7 = 25 : 3,4 = 7,3 = 21 : 2,51 = 8 7. Akan tetapi anggapan bahwa kenaikan harga sewa tanah seharusnya mesti berbanding langsung (rechtevenredig) dengan kenaikan harga rata-atas dari padi adalah tidak benar karena janganlah dilupakan bahwa biaya produksi dan biaya pengangkutan pun mempengaruhinya juga sehingga 'rende- ment'(penghasilan bersih untuk petani) dari tanah tergantung pada kedua faktor tersebut. 8. Di dalam jurusan ini sudah diadakan beberapa penyelidikan (Cirebon dan Tulungagung) yang menyatakan bahwa peng- hasilan bersih yang diterima oleh tani jika ia mengerjakan tanah itu sendiri (dalam masa 18 bulan) menurut keadaan sekarang ialah f. 500,- 1ha buat tanah golongan pertengahan (middelmatig goede gronden). 9. Berdasarkan harga sewa terendah sebelum perang untuk Jawa Timur, Madiun/Kediri rata-rata 1.k. f. 85,- 1 ha dan untuk Solo rata-rata 1.k. f. 75,- 1 ha, maka nyatalah bahwa kenaikan sewa tanah dalam perbandingan seharga (inevenredig-heid) dengan harga rata-rata dari beras sebelum perang dan di da- lam tahun 1949 yang dipakai, menunjukkan angka-angka yang lebih tinggi daripada penghasilan bersih petani bilamana ia mengerjakan tanah itu sendiri. 10.Menurut uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan sewa tanah yang dalam keadaan sekarang merupakan penggantian kerugian yang pantas untuk petani, dalam penyerahan tanahnya tiada dapat ditentukan dengan saksama. Oleh karena itu dengan mengingat bahwa soal ini d Lihatlah Majalah Economische Weekblad 1941. 571
Masalah Agraria selekas mungkin harus diselesaikan maka di bawah ini disa- jikan peraturan yang hanya berlaku untuk tanaman 1950 saja. Untuk tanaman 1951 bolehlah diharapkan sajian pera- turan yang didasarkan atas penyelidikan dan keterangan- keterangan yang lebih sempurna. 11.Peraturan ini didasarkan pada pengharapan bahwa perusa- haan gula di Jawa ini mulai tahun giling 1951 akan dapat berangsur-angsur memperbesar ekspornya sehingga di pasar dunia harus dapat concurensi dengan negara-negara lain yang juga menghasilkan gula. Harga pasar dunia adalah jauh lebih rendah dari harga yang berlaku di dalam negeri sekarang ini. Lain dari itu, dapat diharapkan lagi untuk di masa depan di sini, yang perban- dingan-perbandingan harga akan menjadi normal (biasa) dan begitu pula harga padi/beras akan menjadi lebih murah daripada sekarang ini. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat menarik kesimpulan supaya sebaiknya persewaan tanah diatur dapatnya terdiri dari 2 bagian : a. harga pokok sewa tanah, yang dibayar dengan uang tunai (mendekati index dunia) dan b. harga tambahan sewa tanah, disebabkan oleh karena di masa sekarang perbandingan-perbandingan harga sangat tidak teratur, harga tambahan mana sebaik-baiknya dapat diberikan dengan berupa bahan-bahan. 12.Di sini dapat dipandang sederhana kalau sewa tanah yang paling rendah (minimum) untuk persewaan panjang untuk tahun 1950 ditetapkan sebagai berikut: Jawa Timur : a. harga pokok sewa tanah = 4x harga sewa terendah sebelum perang dunia ke II berlaku buat kelas-kelas sawah yang bersangkutan. b. Harga tambahan sewa tanah, yaitu 100 kg gula tiap-tiap ha. Madiun, Kediri dan Solo: a. harga pokok sewa tanah = 4 x harga sewa terendah sebelum perang dunia ke II yang berlaku bagi kelas sawah yang ber- sangkutan. b. kesempatan untuk membeli 30 meter tekstil tiap ha. 572
Lampiran c . kesempatan untuk membeli tekstil tiap hektar oleh kaum tani dengan membayar harga pokok pembelian f. 40,- Tambahan 10 kg gula (juga 30 m tekstil) tiap-tiap ha adalah ditetapkan untuk segala macam kelas-kelas tanah; jadi tanah- tanah yang masuk kelas lebih tinggi atau kelas yang rendah akan mendapat tambahan yang sama. Dari barang-barang atau bahan-bahan tambahan itu adalah sebenarnya bagi kaum tani di berbagai-bagai tempat tidak sama harganya. Harga serendah-rendahnya dari 100 kg gula dapat ditaksir f. 250,- a f. 300,- sedangkan 30 m tekstil untuk kaum tani dapat dihargakan sekurang-kurangnya f. 100,- a f. 120,- 13.Kalau kita perhatikan dengan cara perhitungan tersebut di atas berapa kaum tani menerima uang tunai ditambah harga bahan-bahan yang diperbolehkan sebagai dasar pukul rata serendah-rendahnya sewa tanah, dapatlah kita angka-angka seperti tersebut di bawah ini: Jawa Timur dan lain-lainnya) 4 x f. 85,- + f. 250,- a f. 300,- = f. 590,- a f. 640,- Madiun/Kediri 4 x f. 85,- f. 250,- a f. 300,- + f. 100,- a f. 120,- f. 40,- = f. 650,- a f. 720,- Solo : 4x f. 75,- + f. 250,- a f. 300,- + f. 100,- a f. 120,- f. 40,- = f. 610,- a f.. 680,- Di berbagai daerah adalah tentang harga gula sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka-angka yang diperhitungkan di sini yaitu diambil serendah-rendahnya f. 250,- a f. 300,- 14.Sikap terhadap sewa tanah untuk masa pendek yang tak dapat diberi pedoman. Sebelum perang dunia ke II harga sewa itu umumnya lebih rendah daripada minimum grondhuurrprijs bagi persewaan panjang. Jumlah sewa tanah yang disebut di atas ini adalah dimaksudkan terutama untuk kaum tani, (yang tidak dipersoalkan bagaimana caranya mempersewa- kan) supaya dia mendapat pengganti kerugian yang sederhana dari hasil-hasil yang didapatnya kalau tanah itu dikerjakan sendiri; di sini tak ada dasarnya untuk persewaan pendek akan 573
Masalah Agraria diturunkan dengan beberapa persen. Menurunkan harga sewa tanah ini tentulah sulit menentukannya berapa persen, lebih- lebih kalau kita lihat bagaimana perbedaan keadaan di berbagai tempat. Oleh karena itu jika pembayaran sewa yang lebih rendah lagi dari yang diuraikan di atas ini sudah seder- hana atau belum. Kalau hal ini belum memuaskan dapat lagi dipertimbangkan atau diserahkan pada Gubernur Militer atau Residen yang bersangkutan. Dimana ada pembentukan satu panitia yang terdiri dari pihak-pihak: ondernemers, kaum tani, dan pemerintah sipil untuk merundingkan hal ini lebih dalam. 574
Lampiran Lampiran : XIV REPUBLIK INDONSIA SERIKAT KEMENTERIAN KEMAKMURAN MSD/SP Jakarta, 20 Januari 1950 No HAL : 220/ S.D : Pedoman persewaan tanah buat pabrik gula 1950 / 1951 LAMPIRAN : 2 Kepada: 1 . Y. M. Menteri Kemakmuran R. I. Yogyakarta. 2 . Y. M. Menteri Kemakmuran Negara Pasundan di Bandung 3 . Pemerintah Negara Jawa Timur di Surabaya 4 . P. T. Gubernur Militer Jawa Timur di Surabaya 5 . P. T. Gubernur di Jawa Tengah di Semarang 6 . P. T. Gubernur Militer Jawa Tengah di Semarang. 7 . Organisasi yang bersangkutan. 1. Oleh pabrik-pabrik gula dalam daerah Republik Indonesia (daerah Renville) direncanakan tanaman tebu yang luasnya 20.000 ha, yang akan ditanam dalam tahun 1950 dan digiling dalam tahun 1951. Nama pabrik-pabrik yang akan tanam dan luasnya tanaman masing-masing sebagai tersebut dalam lampiran A. 2. Jika rencana tanaman dalam daerah Renville 20.00 ha terse- but di atas ditambah dengan tanaman di luar itu daerah 32.000 ha, dapat tercapai dan dapat dipungut dengan selamat maka produksi 1951 memberi kemungkinan mencukupi kebu- tuhan dalam negeri dan memberi kelebihan buat ekspor ± 200.000 ton. Betapa mendesaknya kepentingan buat dapat mengekspor gula dalam 1951 dapat dimengerti jika kita ketahui: a. bahwa dalam tahun 1950 produksi sangat kurang hingga tak 575
Masalah Agraria dapat mengekspor, sedang dalam tahun-tahun yang lalu ekspor itu sangat kurang sehingga kedudukan gula di Indonesia di pasar internasional terdesak oleh Kuba, dan menurut suara- suara yang terakhir juga oleh Philipina, India, dan Formosa. Jika tidak mungkin diadakan ekspor selekas-lekasnya maka akan gelaplah kedudukaan perindustrian gula di hari kemudian, sedang menurut suasana perekonomian Indonesia sebagai ke- adaan sekarang perekonomian Indonesia masih juga tergan- tung pada perindustrian gula. b. bahwa pembangunan yang maha berat berhubung besarnya kerusakan-kerusakan alat produksi membutuhkan ekspor se- besar-besarnya. 3. Dari 20.000 ha yang direncanakan buta disewa oleh perin- dustrian gula dalam "daerah Renville" tersebut di atas, sampai sekarang belum ada yang dapat disewa karena pihak onderne- mer sampai sekarang masih saja belum dapat persesuaian dengan pihak tani tentang besarnya persewaan. 4. Mengingat besarnya kepentingan, saya mohon pembantuan dan pengaturan Yang Mulia/Paduka Tuan/Tuan-tuan akan dijalankannya usaha-uasaha agar tanah yang dibutuhkan segera dapat disewa. Musimnya telah mendesak dipandang dari sudut kepentingan tani maupun ondernemer. 5. Berapakah besarnya persewaan tanah se-hektar buat semusim yang dipandang layak? Politik pemerintah R. I. S. pada asasnya ditujukan pada mem- pertinggi tingkatan hidup rakyat. Dalam perhubungan tani dengan buruh dan perusahaan-perusahaan Pemerintah akan berusaha tercapainya kepentingan bersama (belangengemeen- schap) antar tani dan buruh di satu pihak dan perusahaan di lain pihak agar tani dan buruh dalam bentuk bagaimanapun akan mendapat juga bagian dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Politik tersebut di atas sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh delegasi Republik Indonesia dengan disokong oleh delegasi B. F. O. dalam Konferensi Meja Bundar. 6. Walaupun pemerintah bertindak ke arah politik tersebut di atas harus di insyafi bahwa cita-cita itu tak akan dapat seka- ligus tercapai. 576
Lampiran 7. Di samping itu harus dinsyafi juga bahwa perusahaan-peru- sahaan pada umumnya menghadapi beberapa kesulitan ber- hubung besarnya modal baru yang dikeluarkan buat rehabi- litasi karena besarnya kerusakan-kerusakan yang telah dide- rita, dan selanjutnya juga berhubung besarnya resiko karena masih sangat goyangnya harga-harga di pasar Internasional sehingga untungnya belum tentu. 8. Karena oleh negara dibutuhkan produksi sebanyak mungkin untuk dapat mengekspor sebesar-besarnya buat kepentingan deviezen guna pembangunan maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peusahaan-perusahaan yang menghasilkan ba- han ekspor harus mendapat perhatian. 9. Berhubung dengan yang tersebut di atas buat ini tahun (buat tanaman tebu 1950/1951) hendaknya oleh segala instansi yang berkepentingan disetujui bahwa pada asasnya tani diusa- hakan menerima sewaan buat tanahnya yang diperguakan buat tanaman tebu 1950/1951, sebesar harga hasil yang dapat diterima dari tanahnya jika ditanami padi. Adapun buat musim kemudiannya akan diadakan lain tin- dakan yang sesuai dengan politik Pemerintah. 10.Berdasar angka-angka yang terdapat di kantor kami maka besar- nya persewaan terendahlah yang dianggap memberi ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah yang tanahnya dise- wa oleh pabrik, jika dihitung menurut dasar tersebut di atas ialah sebagai yang diuraikan dalam lampiran tersebut di bawah yaitu: 11.Harga-harga sewa terendah tersebut di atas tidak membeda- bedakan harga sewa buat persewaan pendek (kortjarig) atau panjang (langjarig) berdasar yang diuraikan tersebut dalam ayat 2. Kepada daerah atau panitia yang dibentuk di suatu daerah dapat diberi kelonggaran jika berhubung keadaan daerah di- anggap perlu mengadakan perbedaan itu. 12.Demikian juga jika angka-angka yang berlaku di suatu daerah banyak yang berbeda dengan angka rata-rata (gemiddelde cijfers) yang tersebut dalam nota terlampir, instansi-instansi tersebut di atas dengan persetujuan yang berkepentingan 577
Masalah Agraria dapat menyimpang dari angka-angka pedoman. 13.Mengingat goyangnya harga uang juga berhubung berita- berita yang tersiar bahwa uang yang sekarang berlaku akan segera diganti dengan uang R. I. S. yang nilainya berlainan, dari paham kami bagi tani lebih untung jika sebagian dari uang persewaan dibayar berupa barang sebagai yang tersebut di atas. 14.Dimana tani dan pabrik tidak dapat mencapai persesuaian sendiri maka jika pendirian satu sama lain tidak begitu jauh berbeda, maka jika pihak-pihak yang berkepentingan menye- tujui mungkin besarnya persewaan dapat diserahkan kepada ketetapan sebuah panitia, terdiri dari misalnya: 2 orang wakil tani 2 orang wakil ondernemer 2 orang wakil Kementerian Kemakmuran R. I. atau lain Nega- ra/Daerah Bagian. Seorang wakil Kementerian Dalam negeri R. I. atau Negara Bagian yang ditunjuk oleh Residen sebagai ketua. 15.Kami mohon Y. M. /P. T / Tuan untuk kepentingan Negara suka berusaha akan berhasilnya rencana tersebut di atas. 16.Buat penutup dicatat di sini untuk mencegah salah paham bahwa harga pedoman tersebut di atas tidak bersifat peraturan (voorschrift) yang mesti diturut. Besarnya persewaan pada akhirnya harus ditetapkan dengan persesuaian kehendak antara penyewa dan yang menyewakan. 17.Dimana diminta utusan Kementerian Kemakmuran R. I. S. bersedia datang buat memberi penjelasan. KEMENTERIAN KEMAKMURAN Sekretaris Jenderal I. Ttd. (Ir. Teko Sumodiwirjo) Tembusan : Kementerian dalam Negeri R. I. S. di Jakarta. Kementerian Dalam Negeri R. I. S. di Yogyakarta. Jawatan Perkebunan di Jakarta (10 x). A. S. S. I. Factorij Jakarta (10 x). 578
Lampiran Lampiran : XV REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KEMENTERIAN KEMAKMURAN SD/Sk. Jakarta, 4 PEBRUARI 1950 No. HAL : G 337/ Pkb. : Pedoman persewaan tanah buat pabrik gula 1950/1951. Kepada 1 . Y. M. Menteri kemakmuran R. I. di Yogyakarta. 2 . Y. M. Menteri kemakmuran Negara Pasundan di Bandung. 3 . Pemerintah Negara Jawa Timur di Surabaya. 4 . P. T. Gubernur Militer Jawa Timur di Surabaya. 5 . P. T. Gubernur Jawa Tengah di Semarang. 6 . P. T. Gubernur Militer Jawa Tengah di Semarang. 7 . Organisasi-organisasi Tani (d/a Kementerian Kemakmuran yang bersangkutan). Menyambung surat kami tanggal 20/ 1-50 No. 22/ SD, maka setelah dibicarakan dengan Wakil Kementerian RI dan Wakil Organisasi perusahaan gula*, kami tiada keberatan persewaan tanah buat tanaman tebu 1950, dalam daerah R. I. (yang dulu dinamakan daerah Renville) diatur sebagai berikut: 1 . persewaan paling rendah (minimun Grondhuur) ditetapkan 4 kali persewaan sebelum perang, ditambah 150 % toeslag. 2 . berhubung keadaan, yang dibayar dengan uang hanya 4 kali persewaan sebelum perang, sedang tambahan 150 % toeslag itu dibayar dengan tekstil 45 m tiap-tiap hektar dan keku- rangan dibayar berupa gula. Tekstil dan gula tersebut dihargai menurut harga pasar dalam kabupaten yang bersangkutan. 3 . panitia yang diadakan di tiap-tiap daerah (yang susunannya diserahkan kepada Kementerian Kemakmuran R. I. dan Pendirian yang tetap dari Organisasi ini masih belum diterima, karena harus dirundingkan dalam organisasinya. 579
Masalah Agraria Kemakmuran Dalam Negeri R. I.) akan memimpin persewaan tanah itu dan menetapkan harga-harga menurut keadaan daerah. KEMENTERIAN KEMAKMURAN Sekretaris Jenderal, Ttd. Ir. Teko Sumodiwirjo 580
Lampiran Lampiran : XVI SEWA TANAH 1951 / 1952 Agno. Agr. 20/ 5/ 28-1951. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 3 TAHUN 1951 Tentang UANG-SEWA TANAH UNTUK TANAMAN TEBU 1951/1952 MENTERI DALAM NEGERI Menimbang: a . bahwa peraturan-praturan tentang penetapan uang-sewa tanah sebagaimana tersebut dalam "Gouvernementsbesluit" tanggal 15 Februari 1918 No. 68 (bijblad No. 9030) dan "Gouvernementsbesluit" tanggal 15 Januari 1918 No. 39 (buijblad No. 9029) tidak sesuai lagi dengan keadaan-keadaan sekarang dan karena itu perlu dicabut. b. bahwa untuk persewaan tanah buat tanaman tebu tahun 1951/1952 perlu diadakan tentang uang-sewa atas dasar baru. Mengingat: a . pasal 8b "Grondhuurordonnantie" (S. 1918 No. 88) dan pasal 15 b "Vorstenlandsch Grondhuureglement" (S. 1918 No. 20) ; b. pembicaraan dalam sidang Dewan Menteri tanggal 27 Februai 1 9 5 1 ; Dengan persetujuan Menteri Pertanian, MEMUTUSKAN: Pertama : mencabut "Gouvernementsbesluit" tanggal 15 Februai 1918 No. 68 (bijblad 9030) dan "Gouvernementsbesluit" tanggal 15 Januari 1918 No. 39 (bijblad 9029); Kedua : menetapkan peraturan tentang uang-sewa tanah untuk tanaman tebu tahun 1951/1952. Pasal 1 Uang sewa-tanah untuk penanaman tebu tahun 1951/1952 buat semua macam tanah dan buat paling lama 18 bulan ditetapkan sebesar Rp 1.500 tiap-tiap hektar; uang sewa-tanah itu ditambah jika hasil tebu dalam satu hektar lebih dari 750 kuintal dengan Rp 2 buat tiap-tiap kuintal tebu selebihnya itu. 581
Masalah Agraria Pasal 2 a) Uang sewa tersebut dibayarkan pada yang berhak sebagian demi sebagian yakni: seribu rupiah pada waktu mulai berla- kunya perjanjian sewa-menyewa, dan lima ratus rupiah pada saat yang sebaiknya menurut ketentuan dalam ayat c di ba- wah ini sesudah pembayaran pertama tadi, mengingat kepen- tingan dan setelah mendapat persetujuan yang berhak sendiri, sedang uang-sewa tambahan termaksud dalam pasal 1 di atas dibayarkan sesudah diketahui hasil tebu tiap-tiap hektar ta- nah yang disewa untuk tanaman tebu itu. b) Perhitungan beratnya hasil tebu tiap-tiap hektar adalah menu- rut pendapat kamar-timbang dengan ketentuan bahwa po- tongan "kotoran' tidak diperbolehkan, sedang jumlah beratnya tebu tiap-tiap hektar dibulatkan menurut kelaziman dalam perusahaan gula. c) Saat pembayaran sebaliknya dimaksud dalam ayat (a) tersebut di atas ditetapkan oleh pegawai di hadapan siapa buat surat perjanjian sewa-menyewa. Pegawai itu ditetapkan pula untuk mengadakan pengawasan atas penimbangan hasil tersebut dalam ayat (b) pasal ini kecuali jika oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten ditunjuk orang lain. d)Dalam uang sewa tersebut dalam pasal 1 di atas sudah termak- sud uang-dongkelan serta lain-lain pemberian uang kerugian kepada yang berhak. Pasal 3 Di dalam keadaan yang sangat memaksa Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke- cualian atas penetapan uang-sewa tersebut pasal 1, baik yang bersifat perkecualian umum (vrijstelling) maupun yang khusus untuk sesuatu perusahaan atau sesuatu daerah (dispensasi) dengan pengertian bahwa uang-sewa itu tidak boleh kurang dari f. 1.500. Pasal 4 Peraturan ini berlaku pada dari hari diumumkannya dan akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. 582
Jakarta, ... .1951 Setuju: Menteri Pertanian, d.t. t. (TANDIONO MANU) Lampiran Menteri Dalam Negeri, d. t. t. (ASSAAT) 583
Masalah Agraria Lampiran : XVII TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Nr. 323. TANAMAN TEBU, PENETAPAN UANG SEWA TANAH KEPUTUSAN Menteri Agraria No. 1/KA/Per-52 Tahun 1952 tentang uang sewa- tanah untuk tanaman tebu musim 1952/1953,- MENTERI AGRARIA Berkehendak menetapkan uang-sewa tanah untuk tanaman tebu musim 1952/1953. Mengingat pasal 8b dari "Grondhuurordonnantie" (Stbl 1918 No. 88) dan pasal 15b dari Vorstenlandsch Grondhuureglement (Stbl. 1918 No. 20) sebagai telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951; Mengingat pula akan surat keputusn Presiden R. I. tanggal 17 November 1951 No. 288/th. 1951. Dengan persetujuan Menteri Pertanian: MEMUTUSKAN Menetapkan : "Peraturan tentang uang-sewa tanah untuk tanaman tebu mu- sim 1952/1953" sebagai berikut; BAB I TENTANG BEBERAPA ISTILAH Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: a. tanaman tebu ialah baik tanaman tebu biasa yang diusahakan dari bibit (selanjutnya disebut: tebu biasa) maupun yang diusahakan dari pertumbuhan tunas sesudahnya tanaman tebu biasa itu ditebang (selanjutnya disebut: tebu tunas) maupun pula tanaman tebu untuk menghasilkan bibit 584
Lampiran (selanjutnya disebut: tebu bibit); b. musim 1952/1953 ialah untuk tebu: 1 . biasa : musim yang dimulai dalam permulaan tahun 1952 dan berlangsung seumur tanaman tebu itu; 2 . tunas : musim yang dimulai dalam bulan tebu-biasa musim 1951/1952 ditebang habis dan kemudian ditunaskan; 3 . bibit : musim yang mulai berlaku dalam suatu bulan dalam tahun 1952; c. tanah oncoran : ialah tanah pertanian yang dapat pengairan tertentu. d.tanah bukan oncoran : ialah tanah pertanian yang tidak dapat pengairan tertentu. BAB II TENTANG WAKTU PERSEWAAN TANAH Pasal 2 (1)Persewaan tanah untuk tanaman tebu-biasa, tebu-bibit, dan tebu-tunas tidak boleh melewati waktu masing-masing: 18, 12 dan 14 bulan kecuali dalam hal tersebut ayat 4 dari pasal ini. (2)Uang-sewa tanah ditetapkan bulan sebulan sebesar ketepan dalam pasal 3 dengan pengertian bahwa dalam hal ini sebelum berarti waktu yang lamanya 30 hari, sedang sebagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (3)Penyewa berhak menyerahkan kembali tanah yang disewa itu sebelum tempo tersebut dalam surat perjanjian berakhir, sedang petani yang menyewakan tanahnya berhak menerima penuh uang-sewa pasti tersebut pasal 3 dengan ketentuan bahwa uang ini tidak dapat digugat kembali jika perhitungan uang sewa tanah berdasarkan pemakaian tanah senyatanya kurang dari uang-sewa pasti yang dibayar tersebut. (4)Apabila menurut kebasaan setempat tanah bukan oncoran disewa untuk tanaman tebu biasa buat paling lama 22 bulan berturut-turut dan dalam waktu itu diadakan penebangan dua kali, maka pesewaan ini seleruhnya dipandang sebagai pesewaan untuk tanaman biasa sedang hasil dua kali pene- bangan itu dijumlah menjadi satu. 585
Masalah Agraria BAB III TENTANG UANG-SEWA TANAH (1)Uang-sewa tanah untuk tanaman tebu musim 9152/1953 ditetapkan menurut daftar tersebut di bawah ini: Untuk tanaman Di (macam) tanah:Besarnya Uang-sewa tiap- tiap bulan/hektar Jumlah uang-sewa tersebut ruang 3 dibayar sebagai: Untuk tanaman Di (macam) tanah: 1 Tebu-biasa 2 Oncoran Bukan oncoran Tebu-tunas Oncoran Tebu-bibit Bukan oncoran Oncoran Bukan 0ncoran Besarnya Uang- sewa tiap-tiap bulan/hektar 3 Rp 140 Rp 100 Rp 140 Rp 100 Rp 175 Rp 125 Jumlah uang-sewa tersebut ruang 3 dibayar sebagai: Uang-sewa susulan. 5 Sebesar kelebihan uang sewa menurut perhitungan berdasarkan ruang 3 di atasnya uang sewa pasti Uang- sewa pasti 4 Rp 2.000 Rp 1.600 Rp 1.500 Rp 1.200 Rp 1.800 Rp 1.400 (2) Uang-sewa tanah dibayarkan sekaligus pada waktu perjanjian sewa-menyewa diresmikan (verleden), sedang uang sewa susulan dibayarkan pada waktu tebu ditebang habis. BAB IV TENTANG UANG TAMBAHAN Pasal 4 Uang-sewa tersebut pasal 3 kecuali untuk tebu-bibit ditambah dengan uang tambahan berdasarkan hasil tebu yang melebihi hasil yang tertentu (hasil-pokok tebu), satu dan lain menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5. Pasal 5 (1)Uang-tambahan berdasarkan hasil tebu tersebut pasal 4 adalah sebagai berikut. 586
Lampiran Untuk tamanan Hasil pokok Besarnya uang tambahan untuk tiap-tiap kuintalnya gula (kristal) di atas hasil pokok tersebut ruang 2 1 Tebu biasa Tebu tunas 2 850 kw 650 ke 3 Rp 3 buat hasil lebih 250 kw yang pertama Rp 3,5 buat hasil lebih 250 kw yang kedua Rp 4 buat hasil lebih selanjutnya Sebagai di atas (2)Dalam hal tersebut pasal 2 ayat 4 perhitungan uang tam- bahan ini didasarkan atas jumlah hasil kedua penebangan. (3)Uang tambahan dibayarkan sesudah diketahui hasil tebu tiap- tiap hektar yang disewa untuk tanaman tebu itu. Pasal 6 Jikalau seorang pemilik atau sejumlah orang pemilik menyewa- kan tanahnya untuk tanaman tebu kecuali tebu bibit, dan tanah- nya itu merupakan satu kelompokan seluas paling sedikit empat hektar, maka dengan disampingkannya ketentuan tersebut pasal 4 atas kehendak pemilik tersebut atau sejumlah pemilik itu ber- sama, dibayarkan uang tambahan berdasarkan hasil gula (kris- tal) yang melebihi hasil yang tertentu (hasil pokok gula) satu dan lain menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7. Pasal 7 (1)Uang tambahan berdasarkan hasil gula (kristal) tersebut pasal 6 adalah sebagai berikut : Untuk tanaman 1 Tebu biasa Tebu tunas Hasil-pokok gula (kristal) tiap-tiap hektar 2 85 kw 65 kw Besarnya uang tambahan untuk tiap -tiap kuintalnya gula (kristal) di atas hasil pokok tersebut ruang 2 3 8 % dari harga rata -rata per kuintal gula (kristal) loco gudang perusahaan gula berdasarkan peraturan resmi. 22 % dari idem (2)Kehendak tersebut dalam pasal 6 harus terbukti dari surat keterangan dari pemilik atau sejumlah pemilik bersama yang (akan) menyewakan tanahnya kepada sesuatu perusahaan gula, surat keterangan mana harus disyahkan oleh kepala desa yang bersangkutan. (3)Dalam hal tersebut pasal 2 ayat 4 perhitungan uang tam- 587
Masalah Agraria bahan ini didasarkan atas jumlah hasil kedua penebangan. (4)Uang-tambahan dibayarkan sesudah diketahui : a). hasil tebu tiap hektar yang disewakan. b). rendemen tebu sub a. tersebut dan c). harga rata-rata perkuintal gula (kristal) loco gudang peru- sahaan gula pada bulan tebu ditebang BAB V TENTANG KETENTUAN LAIN Pasal 8 (1)Perhitungan beratnya hasil tebu tersebut dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 7 ayat 4 adalah menurut pendapat kamar timbang dengan ketentuan bahwa potongan "kotoran" hanya diperbo- lehkan jika terbukti ada campuran kotoran yang melebihi 1 %, sedang jumlah beratnya tebu tiap-tiap hektar dibulatkan menurut kelaziman dalam perusahaan gula. (2)Penetapan rendemen tebu tersebut pasal 7 ayat 4 diseleng- garakan menurut kelaziman dalam perusahaan gula. (3)Penetapan harga gula rata-rata per kwintal loco gudang peru- sahaan gula diselenggarakan berdasarkan peraturan-pera- turan resmi. (4)Dalam hal tersebut ayat 1 s/d 3 dari pasal ini, pegawai tersebut dalam pasal 3 dari "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 no. 88) dan pasal 16 dari "Vorstenlandsch Grondhurreglemet" (Stbl. No. 20) atau wakilnya yang resmi, pula pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi, atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, diwajibkan mengadakan pengawasan seperlunya dengan ketentuan bahwa dalam mela- kukan tugasnya itu pejabat tersebut berhak meminta dan memeriksa buku-buku dalam perusahaan gula, sedang pengu- rus/penguasa dari perusahaan gula yang bersangkutan diwa- jibkan memenuhi permintaan tersebut. Pasal 9 (1)Jikalau tanah yang disewa oleh perusahaan tidak dapat dise- rahkan kembali kepada petani yang menyewakannya dalam bulan Oktober 1953, maka oleh penyewa di atasnya uang- 588
Lampiran sewa sebulan-bulannya tersebut pasal 3 dibayarkan kepada uang 'kasepan' menurut daftar tersebut di bawah. Penjarahan kembali tanah dilaksanakan dalam bulan : Nopember Besarnya uang-kasepan: 50 % ) dari uang-sewa sebulan- bulannya tsb. dalam pasal 3 Desember dan tiap-tiap bulan selanjutnya 100 % ) (2)Uang kasepan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran tersebut dalam pasal 5 atau 7. Pasal 10 Di dalam uang-sewa tersebut dalam pasal 3, sudah termasuk uang 'dongkelan' serta lain-lain pemberian uang-kerugian pada yang berhak. Pasal 11 Di dalam keadaan yang sangat memaksa, Menteri Agraria dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke- cualian atas penetapan uang sewa tanah tersebut dalam pasal 3, baik yang bersifat perkecualian umum (vrijstelling) maupun yang khusus untuk sesuatu perusahaan atau sesuatu daerah (dispensasi) dengan pengertian bahwa uang sewa tidak boleh kurang dari uang sewa pasti tersebut pasal 3. Pasal 12 Peraturan ini berlaku pada diumumkannya serta akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setuju: MENTERI PERTANIAN d. t. t. (Ir. SOEWARTO) Jakarta, 7 Januari 1952 MENTERI AGRARIA d. t. t. (Mr. Dr. GONDOKOESOEMO) Diumumkan pada tgl. 7 Januari 1952. Atas nama Menteri Agraria. Administratur d. t. t. (SINGGIH PRAPTODIHARDJO). 589
I I I V X : n a r i p m a L H A R E A D A I T I N A P A I T I N A P N A S U T U P
. 1 5 9 1 / 0 5 9 1 N U H A T U B E T N A M A N A T K U T N U H A N A T A W E S Masalah Agraria k i l i n a g n e d N I A L - N I A L N A G N A R E T E K m e p i l a u c e k i a n u t r a y a b i d s u r a h a w e s g n a U l a t n i w k 2 k a y n a b g n i l a p a l u g i k a d n e h g n e m w k - e s 5 2 p R a y n i g g n i t - i g g n i t e s a g r a h ) M I S U M E S ( N A L U B 8 1 A Y N A W E S 1 4 9 1 m u m i n i m x 0 1 0 7 9 . p R 0 5 1 1 p R 0 7 9 . p R 0 4 7 p R . I 0 8 8 " " 0 0 8 " " 0 0 8 . " 0 0 7 " . I I 0 0 6 " 0 7 7 " 0 3 7 " 0 9 5 " . I I I A Y N L A G G N A T N A P A T E N E P . k s e B . s e R 0 5 9 1 - 4 - 4 0 5 9 1 - 4 - 8 1 N E T A P U B A K N A N E D I S E R A K i k u s a B . s e R o s o w o d n o B 590 0 0 6 " 0 0 6 " 0 3 6 " 0 7 4 " V. I 0 6 3 " 0 7 4 " 0 0 4 " 0 1 3 " V. - - - " - - - "
" 0 1 3 " . I V n a k e e r P j , i r a s o n o W , n a n a m a T , o s o w o d n o B m e d I ) a y n s a l e k t u r u n e m ( 1 4 9 1 m u m i n i m x 0 1 . k s e B . s e R n a k u r a n a P : i r a d i g n a r u k i d h e l o b k a d i t 0 5 9 1 - 4 - 9 1 u r a w r e b m u S k i r t s i d 0 0 7 p R . a r g A / 7 1 . o N i k u s e B 0 5 7 " . b o d n o b u t i S n a d n a k u r a n a P 0 5 8 " . c . T . D . N s a k e b h a w a S A 5 3 7 . p R h a w a s a y n t i k i d e s . l a M . s e R : g n a l a M . s e R 0 2 3 p R i a n u t g n a U . a 0 9 4 p R l a g e T 0 5 9 1 - 3 - 5 1 g n a l a M 0 4 p R 4 @ l i t s k e t m 0 1 . b 8 2 4 . R : . o N 5 7 3 p R r i s a p a l u g g k 0 5 1 . c 0 5 / . T . U / 5 3 7 p R h a l m u J a m a l . I . R h a r e a d h a w a S . B , 0 4 2 p R i a n u t g n a U . a , 0 8 1 p R l i t s k e t m 5 4 . b , 5 1 3 p R r i s a p a l u g g k 6 2 1 . c , 5 3 7 . ... ... ... ... ... ... h a l m u J l a g e T A , 0 6 1 . p R i a n u t g n a U . a , 0 8 1 . p R l i t s k e t m 5 4 . b
, p , 0 5 1 . p R r i s a p a l u g g k 0 6 . c , 0 9 4 . p R ... ... ... ... ... ... h a l m u J t a g n i g n e m n a g n e d ) b ( t u b e s r e t n a i a k a p n a h a b h a l m u J l a h m a l a d h a b m a t i d u a t a i g n a r u k i d t a p a d n a a i d e s r e p i g n a r u k i d u a t a h a b m a t i d s u r a h a l u g n a i g a b a n a m . i a p a c r e t a u m e s h a l m u e s j , h a w a s a y n - ¾ g n i r e k h a n a t t a u B . b m u m i n i m h a w a s t a u B r d e K . s e R : i r i d e K s e R n a g n e d n a k a m a s i d h a w a b e k a m i l s a l e k i a n e g n e M . c 5 6 8 . p R 5 9 0 1 . p R 0 7 9 . p R 0 7 9 p R . I . 0 5 9 1 - 5 - 6 1 i r i d e K V I s a l e k i a n e g n e m 0 4 7 " 5 5 9 " 5 9 7 " 0 8 7 " . I I 8 / 2 0 1 . o N 0 8 5 " 5 9 7 " 0 6 6 " 5 6 6 " . I I I 0 2 5 " 5 4 6 " 0 7 5 " 0 7 5 " V. I r a p a P , e r a P h i w u l i d a g N , i r i d e K , % 0 4 i a n u t g n a u a p u r e b n a k u k a l i d n a r a y a b m e P . d . 2 5 9 p R 5 3 1 1 . . p R . 0 2 1 1 . p R . 5 1 1 1 . p R . I 8 / 2 0 1 . o N k u n a g N j a l u g a y n a s i s , 6 p R i a p m a s , 4 p R a a g r a h m 5 4 l i t x e t 5 7 7 " 5 4 0 1 " 0 3 0 1 . p R 9 2 0 1 " . I I 0 5 9 1 - 5 - 6 1 0 5 , 2 p R a y n - g k 1 S . H r i s a p 0 1 7 " 0 6 8 " . 5 2 8 " . 5 4 8 " . I I I g n a u k u s a m r e t h a d u s t u b e s r e t h a l m u m a l a D . e . 5 8 5 " . 0 4 7 " . 0 1 7 " . 0 9 6 " V. I . n a l e k g n o d . o n o s o t r e K . g n e y a u r a W j . k u n a g N j m u m i n i m g n a y h a n a t a w e s a g r a h n a p a t e n e P . F . g n o k g n e L n u h a t h a n a t a w e s k u t n u u k a l r e b a g u t u b e s r e t . 0 5 9 1 / 9 4 9 1 . 0 0 2 1 p R 0 1 2 1 . p R 5 1 1 1 . p R . 0 6 1 1 p R . I m e d i g n u g a g n u u T l 0 3 0 1 " . 5 0 0 1 " 0 3 0 1 " . 0 3 0 1 " . I I 5 3 8 " . 0 2 9 " . 5 4 9 " . 0 2 9 " . I I I . 5 6 6 " . 0 9 5 " . 0 2 9 " . 0 5 7 " V. I Lampiran p R a l u g t a h p a i t , 0 4 p R n a l e k g n o d g n a u h a b m a t i D w k 1 a h 1 p a i t a l u g a g u n a d g n a u r a y a b i D . a w e s g n a u x 8 1 / 2 1 = n u h a t 1 t a u b . 0 8 2 n a d , t a r a d r u p m a C , t u n u g N , g n u g a g n u u T l . t e r b g n a l a K a w e s m u m i n i M . 0 8 7 P. R 0 9 7 p R 0 1 8 p R 0 0 9 p R . I . 0 6 7 " 0 0 7 " 0 1 8 " 0 7 8 " . I I 0 5 9 1 - 8 - 2 a y a b a r u S . s e R g n a b m o J 591 0 2 6 " . 0 9 5 " . 0 7 6 " . 0 3 6 " . I I I g n u g a o o M n a d j , o r o g N , o s o l P , g n a b m o J
: h a n a t a w e s m u m i n i M a y a b a r u S . s e R . 5 6 7 p R . I . S . 0 5 9 1 4 - 6 Masalah Agraria , 1 4 1 9 n u h a t a w e s x 4 i a n u t g n a u n a g n e d r a y a b i D . h a t n i r e m e p a g r a h x ¼ 1 a g r a h n a g n e d l i t x e t g n a u 5 4 S H S a l u g n a g n e d a y n a s i S . . a y n n i a l % 0 6 . % 0 4 g n a u n a g n e d a y n r a y a b i D S H S r i s a p a l u g w k 1 0 5 , 2 . p R a l i t x e t m 5 3 , n a k a n u g i d . ) k a d i t a g u j h e l o b ( , 0 0 3 . p R . 1 4 9 1 a w e s x 0 1 a w e s m u m i n i M a y n h a d n e r - h a d n e r e s n a i t s a p e k n a g n e D . ) h a d n e r e t g n a y s a l e k ( , 0 0 6 . p R : h a n a t a w e s m u m i n i M . 0 4 5 1 . p R . I . 0 8 0 1 . " . I I . 2 1 / 6 5 4 / T . o N 0 5 9 1 - 4 - 2 1 0 5 9 1 - 5 - 6 1 n u i d a M . s e R n u d a M i a t r a k a r u S . s e R n e t a l K 592 u t k a W . n a t n o k g n a u a m i r e t a l u g i l e b k a d i t u a l a K . 0 3 0 1 " . I I I , 0 0 1 . p R r a y a b m e m s u r a h k i r b a p , l i c e k t o g t a u b m e m 0 2 8 " V. I . n a m a n a t a g a n e m b i j a w k a d T j i . a h p a i t 9 2 4 " V. . g n a r e p m u l e b e s a w e s x 4 g n a y g n a u n a g n e d r a y a b i D h a n a t a w e S m u m i n i M . i t a P . s e R i t a P . s e R a l u g n a d l i t x e t m 4 5 : u y a T : a n a u J i t a P i t a P m a l a d i d r a s a p a g r a h t u r u n e m l i t x e t n a d a l u g a g r a H . 0 4 9 5 9 . 0 4 9 5 9 . p R 7 4 9 . p R 0 3 . 4 2 9 . p R . I . n e t a p u b a k 0 9 5 6 8 . " 0 2 2 7 7 . " 0 9 . 3 8 7 " . I I . s e R / . B / 1 1 . o N 0 6 8 7 6 . " 0 3 3 7 5 . " 0 4 . 8 0 6 " . I I I . 0 5 9 1 - 3 - 8 2 0 5 , 6 2 5 " 5 0 7 2 4 , " 0 6 , 4 4 4 " V. I 0 4 4 7 3 , " 0 5 2 9 2 , ' ' 0 9 , 5 1 3 " V. 0 7 , 5 4 2 " 0 8 8 9 1 , " 0 7 , 3 4 2 ' ' V. I , 4 3 2 0 9 8 9 1 , 0 1 , 2 5 1 " . I I V N A L U B 2 1 H A N A T A W E S M U M N M I I V i a p m a s a y n a h k i r t s i d p e o r G . a r u t a c o n o W : o j r A . r B : g u d e g o r o S n a p a t e n e P . a j g o J . s I . D i a n u t g n a u r a y a b i d a w e S b 3 0 6 1 p R 8 5 1 1 . p R 3 0 6 1 . p R . I h a t n i r e m e P n a m e l S . b a K n a g n e d r a y a b i d n a i g a b e s i k a d n e h g n e m a w e y n e P . c 6 4 3 1 " 1 0 1 1 " 1 1 3 1 " . I I : h a r e a D ) a l u g ( a y n l i s a h n a h a b a y n a h , n a h a b 0 2 0 1 " 0 2 0 1 " 1 1 3 1 " . I I I : o N i r i d n e s n a u u t e s r e p n a k a d a i d n a l e k g n o d g n a U j . d 2 6 9 " 2 6 9 " 7 8 7 " V. I n e P / 0 5 / P. S / 3 1 . n a e d o G : o o r d i a K j : o w u g a M 0 5 9 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - . p R 3 0 6 1 . p R 3 0 6 1 . p R . I - - - - - " 6 4 3 1 " 6 1 4 1 " . I I 0 6 1 1 " 0 6 1 1 " 0 6 1 1 " . I I I 7 9 9 " 7 9 9 " 7 9 9 " V. I : o y o d e B : g n i t n u G . d R : o y o u n o W j 3 0 6 1 . p R 3 0 6 1 . p R 3 0 6 1 . p R . I
6 4 3 1 " 8 6 5 1 " 1 1 3 1 " . I I 0 2 0 1 " 0 2 0 1 " 1 1 3 1 " . I I I 7 9 9 " 7 9 9 " 7 9 9 " V. I : s u u B l : n a r e B : i r a d e M - - - - . p R 8 1 2 1 . p R 8 4 1 1 . p R . I 9 0 2 1 " 4 0 1 1 " 9 6 0 1 " . I I 9 8 0 1 " 4 8 9 " 9 1 0 1 " . I I I 0 4 9 " 5 0 9 " 5 3 8 " V. I 6 5 7 " 6 5 7 " 6 1 6 " V. t e r e l P . t d K : u u m a u M j j : o t r i T . g T m e d i l u t n a B . b a K 0 8 7 1 p R 0 8 7 1 . p R 4 8 9 1 . p R . I 4 2 6 1 " 4 2 6 1 " 2 9 6 1 " . I I 9 6 5 1 " 0 0 4 1 " 4 5 3 1 " . I I I 5 1 3 1 " 1 8 2 1 " 1 1 1 1 " V. I 7 8 9 " 1 5 8 " 9 8 0 1 " V. : l u t n a B : n a k o d a P : n a g n o r a B 8 2 4 1 p R 3 5 4 1 . p R 1 3 5 1 . p R . I 3 6 1 1 " 3 3 2 1 " 8 0 4 1 " . I I 8 9 9 " 8 3 1 1 " 8 7 2 1 " I I I 3 5 9 " 8 5 0 1 " 3 5 9 " V. I 8 1 4 " 3 7 8 " 1 8 4 " V. g n a u r a y a b i d k o k o p X 4 a y n a w e s X 0 1 h a n a t a w e s m u m i n i M . g l k P . s e R . s e R , t a p m e t e s r a u l a g r a h t u r u n e m a l u g r a y a b i d k o k o p X 6 2 4 9 1 g n a r e p m u l e b e s . s e R / B / 1 1 . o N n a g n o l a k e P k a d i t k o k o p X 4 + a g r a h a w h a b n a g n a r e t e k n a g n e d : n e a K j : a s e d o r i W 0 5 9 1 - 3 - 8 2 n a g n o l a k e P . g n a r e p m u l e b e s k o k o p X 0 1 i r a d g n a r u k h e l o b 0 2 , 7 9 6 . p R 0 5 8 0 9 , . p R . I Lampiran , 0 0 5 " 0 9 , 5 8 4 " 0 8 , 1 7 4 " a y n a w e s X 0 1 h a n a t 0 6 8 9 5 , " . I I 0 5 4 8 5 , " . I I I 0 8 1 7 4 , " V. I a w e s m u m i n i M s a m u y n a B . s e R 593 2 4 9 1 / 0 4 9 1 g n a r e p m u l e b e s s a m u y n a B : r o g a b i l a K a g g n i l a b r u P
0 9 6 . p R V. I 0 0 9 . p R . I 0 2 6 " V. 0 3 8 " . I I Masalah Agraria k u p u p t a p a d t i b i b / g n i l i g u b e t n a m a n a t s a k e b h a n a T . t i n u e 2 m a l a d A Z l a t n u k 1 a h 1 n a g n a b m i i t u r u n e m l a t n u k 0 1 1 - 0 i a y n i s k u d o r p g n a y a l u g i m e r p i r e b i D l a t n u k 0 1 1 i i r a d a y n h i b e L . a l u g l a t n u k 1 i t a a p d n e m , u t i a d a p i r a d n i a L . a y n - % 5 t a p a d n e m a y n i s k u d o r p 1 p a i t , n a u u t e s r e p n a u t n e t e k m u l e b e s n a m a n a n e p j 0 5 5 " . I V 0 6 7 " . I I I n u h a t a w e s X 5 1 h a n a t a w e s m u m i n i M 2 4 9 1 / 1 4 9 1 m 0 2 a y n a r a t n a i d ( e l i t s k e t m 0 6 t a p a D a m u c r e p , ) o c a l b g n i r e k S H S a l u g l a t n i w k u t a s . . t a p a D a m u c r e p 0 5 9 1 - 7 - 3 1 n a s u t u P a m a s r e b d i a t r a k a r u S . s e R u d a m o l o C / o r u s o t r a K k a l p m e g N 594 . a w e s a g r a h 8 1 / 1 r a y a b m e m n a l u b . t i n s e 2 k u t n u w k 1 A Z k u p u p t a p a D n u h a t a w e s X 0 2 h a n a t a w e s n u m i n i M . 2 4 9 1 / 1 4 9 1 . r u u t c a f a g r a h e l i t x e t 5 4 i l e b t a p a D n a g n e d w k 1 g n i r e k . S H S a l u g i l e b t a p a D . . , 0 8 1 . p R a g r a h m u l e b e s n a m a n a n e p , u t i a d a p i r a d n i a L a y n - % 5 t a p a D : n a n a m i l a P : g n a d n i S : n o b e r i C t i u l s e B n o b e r i C . e R 8 1 / 1 r a y a b m e m n a l u b 1 p a i t , n a u u t e s r e p n a u t n e t e k j 0 8 , 4 6 1 . p R 8 6 1 . p R 0 6 3 9 1 , . p R . I 9 4 / 9 7 1 / R S I R . . a w e s a g r a h 0 2 , 5 1 1 0 6 , 8 4 1 " 0 8 0 4 1 " . I I 0 5 9 1 - 7 - 2 1 0 4 , 4 9 0 6 , 1 9 " 0 8 6 1 1 , " . I I I , 2 7 , 2 7 " 0 2 1 9 , " V. I 0 4 , 4 6 0 4 , 2 6 " 0 2 , 5 7 " V. , 6 5 _ _ _ " , 6 5 " V. I 0 4 , 6 4 _ _ _ 0 4 6 4 , " . I I V : n o b m u P l : k u d e l i C : n u g n a n i w o j r A a b m o c e R 3 9 4 9 1 / 8 4 9 1 n a d 0 5 9 1 / 9 4 9 1 n u h a t h a n a t a w e S . I / 9 / g A / I I h a l a i , 1 4 9 1 i l a k g n u d n a B , 0 9 . p R , 2 0 1 . p R , 6 9 . p R . I 9 4 9 1 - 1 - 5 , 2 7 " , 8 7 " , 8 7 " . I I , 7 5 " , 0 6 " , 4 5 " . I I I , 5 4 " , 8 4 " , 5 4 " V. I , 9 3 " , 9 3 " , 9 3 " V. , 0 3 " , 0 3 " , 3 3 " V. I , 1 2 " , 1 2 " , 4 2 " . I I V _ _ _ " _ _ " _ _ _ " . I I I V
X I X : n a r i p m a L i r a d n a s u t u p e K . U B E T N A M A N A T K U T N U 1 5 9 1 / 0 5 9 1 N U H A T , H A N A T N A A W E S R E P N A K P A T E N E M K U T N U R A S A D R A S A D
n a g n a r e t e K h a r e a D a i t i n a P . o N l a g g n a t i r a d n a g n u t i h r e P o N . 1 5 9 / 0 5 9 1 n u h a t ) g n m e n r e d n o - r u u t l u C s d n a l i n e t s r o V a n a c n e R ( n u g n a n w g n a d n o G a l u G k i r b a P i 1 5 9 1 / 0 5 9 1 a l u G P. 1 . a h 0 0 8 a d a a w e s i d g n a y h a n a t s a u L . 1 n u g n a n i w g n a d n o G u b e t l a t n u k 0 0 6 5 4 9 a y n a u m e s u a t a i . , a h r e p , l a t n u k 2 8 1 1 n a k a n a c n e r i d g n a y i s k u d o r P i . 2 n e t a l K % 1 1 n e m e d n e R . 3 l a t n u k 0 0 0 4 0 1 a u m e s u a t a S H S a h i . l a t n u k 0 3 1 i a l u g l i s a H . 4 i r a h 5 7 a m a l e s g n i l i g u t k a W . 5 0 2 2 1 , . p R h a p u r a s a D . 6 : n e t s o k i s k u d o r P a y n n a g n u t i h r e P 0 0 0 . 5 1 2 . p R n a s a t a l e n o s r e p i j a G . 1 0 0 9 8 2 2 . . p R n a h a d n e r i a w a g e p h a p u / i j a G . 2 0 0 0 1 8 . . p R n a a h a s u r e p k u r t / l i b o M . 3 0 0 4 2 2 . . p R r o t n a k a y a i B . 4 , a y n l e n o s r e p n a d n a t a b o - t a b o , r e t k o D . 5 0 0 9 1 3 4 . . p R l l d , n a t a m a l e s a y a i b , n a l a i k i a b r e p m e m 0 0 2 2 7 2 . . p R t a p i l i l a k 3 h a n a t a w e S . 6 0 0 0 2 7 . . p R n a p e s a k n a d n a l e k g n o D . 7 0 0 0 . 0 8 4 . p R h a n a t n a k a j r e g n e m a y a i B . 8 0 0 0 . 8 6 1 . p R ) a h p a i t A Z l a t n i u k 6 ( k u p u P . 9 0 0 0 0 0 2 . . p R t i b i b a g r a H . 0 1 0 0 0 0 5 . . p R n a r i a g n e p i k i a b r e p m e M . 1 1 0 0 0 6 7 . . p R ) l l d l u c a p ( n a i n a t r e p t a l a - t a l A . 2 1 Lampiran 0 0 5 4 9 . 0 0 5 0 3 . 0 5 7 0 2 . 0 0 5 2 . . . . . p R p R p R p R n a t u k g n a k u t n u n e n a p a y a i B h u r u b h a p U n a h a b - n a h a B n i a l - n i a l a y a i B . 3 1 . 4 1 . 5 1 . 6 1 595 1 0 3 . 4 4 6 . p R a l u g t a u b m e m a y a i B . 7 1 0 0 0 . 7 2 3 . p R t a l a - t a l a n a a r a h i l e m e P . 8 1 0 0 0 . 0 6 1 . p R k a s u r g n a y n i s e m i t n a G . 9 1
0 0 0 . 3 2 4 . p R n e t s o k i s a t i l i b a h e R . 0 2 1 2 1 5 1 3 . . p R l a a t i p a k k r e w % 0 1 n e v a g t i u e n e i z r o o v n O . 1 2 Masalah Agraria 3 0 9 7 8 2 . . p R % 6 l a a t i p a k k r e w e t n e R 5 3 6 3 3 6 4 . . . p R h a l m u J : ) s j i r p t s o k ( a l u g n a n i k i b m e p a y a i b a k a m n a i k i m e d n a g n e D l a t n u k p a i t - p a i t i 9 4 9 1 n u h a t S A V N a g r a h a k a M I . a y n l a t n u k p a i t i 5 5 4 4 , . p R = 0 0 0 . 4 0 1 : 5 3 6 . 3 3 6 . 4 . 5 6 . a y n l a t n u k p a i t i 5 4 0 2 , . p R = 5 5 4 4 p R - , 5 6 p R g n u t n u h . i s a m n a a h a s u r e p a k a m u t i g e b u a l a K . 2 2 . p R . p R 596 : t a p i l i l a k 5 1 h a n a t n a a w e s r e p n a g n e d n a k i a u s e s i d u t i n a g n u t i h r e p u a l a K 5 3 6 3 3 6 4 . . . p R a u m e s a y a i b h a l m u j . a 0 0 8 8 8 0 1 . . . p R 0 0 2 2 7 2 p R X 4 a w e s n a k i a n e k h a b m a t i d . . b 5 3 4 2 2 7 5 . . . p R : h a l m u j n a r a u l e g n e p i g n a r u k i d s u r a h i n i h a l m u . c 0 0 0 1 8 p R h a l a i . 9 1 n a d , 2 1 , 3 1 . o N 0 0 0 . 6 7 p R 0 0 0 7 1 3 . . p R . ) n a a h a s u r e p l a d o m n a k a p u r e m i n i b a b e s ( 0 0 0 . 0 6 1 p R 5 3 4 5 0 4 5 . . . p R 0 0 0 4 0 1 . a l u g a y n - s j i r p t s o K 5 7 4 5 , . p R a l u g l a t n i u k p a i t s j i r p t s o K 5 5 . p R i d a n e m n a k t a l u b i D j a y n a h i g u r k a d i t n a a h a s u r e p u t i t a p i l i l a k 5 1 n h a n a t n a a w e s r e p i n a t n a t u t n u t s a t a i d r a s a d t u r u n e M . g n a r u k r e b g n a y a a s j a y n n a g n u t n u e k 0 2 a t a r - a t a r a h 1 p a i t h a w a s l i s a h , i l a k 2 i a l e d e k n e n a p , i l a k 2 i d a p n e n a p t a p a d n a l u b 8 1 a m a l e S a w a J n a g n u t i h r e P 2 p a i t 5 8 . p R a t a r - a t a r 0 5 9 1 n u h a t s a r e b a g r a H . g n i r e k i a l e d e k l a t n u k 3 a t a r - a t a r g n i r e k i i d a p l a t n i u k t a y k a R n a i n a t r e P . a y n l a t n i u k r a y n a g n a r a K u b e t m i s u m u t a s r a y n a g n a r a K i d h a w a s l i s a h i d a J . a y n l a t n u k p a i t 0 3 2 i . p R a t a r - a t a r i a l e d e k a g r a H a t r a k a r u S . ) n l b 8 1 ( ) i d a p n e n a p X 2 ( 0 3 5 1 . . p R = 5 8 p R X 9 X 2 ) i a l e d e k n e n a p X 2 ( 0 8 3 1 . . p R = 0 3 2 p R X 3 X 3 0 1 9 2 . . p R l i s a h h a l m u J . a h p a i t l a t n u k 0 1 1 a l u g n a k l i s a h g n e m a t a r - a t a r u b e t i i m a n a t i d u a l a K h a l a i i n a t e P n a d I I T S , I T B n a t u t n u T
. ) l a t n u k p a i t i 0 0 1 . p R h a t n i r e m e p a g r a h a l u g a g r a h g n u t i h d u a l a k ( 0 0 2 2 p R = i . 0 0 1 . p R X 0 1 1 X 5 / 1 ) a y n l a t n u k p a i t i 0 5 3 . p R r a u l a g r a h n a g n e d a l u g a g r a h u a l a k ( 0 0 7 7 p R = . 0 5 3 . p R X 0 0 1 X 5 / 1 n a l i b m a g n e p , t o g n a a w e s r e p , A Z , k u b a r , n a p e s a k , n o a - n o a j j , n a l e k g n o d g n a u h a b m a t i d h i s a m n a d . i s a s i n a g r o l a i s o s n a d n a r i t e k h a n a t a h 1 a t a r - a t a r : a y n a s l i m , i n a t e P u a t a I I T S l u s u i a k a m e m a m i r e t i d k a d i t m e t s i s o r a m u a l a K : a d a I I T S n a g n u t i h r e p i d a J . l a t n u k 0 0 8 u b e t n a k l i s a h g n e m i r a y n a g n a r a K 0 0 1 2 . . p R = 2 p R X ) 0 5 7 - 0 0 8 ( + 0 0 0 . 2 . p R 0 0 3 . p R n a l e k g n o d g n a u h a b m a t i D 0 0 4 2 . . p R h a l m u J . 5 4 1 2 p R = 0 8 3 1 p R . . i l a k 2 i a l e d e k n a n e n a p + 5 6 7 p R i l a k 1 i d a p n a n e n a p ( 5 5 2 . p R h i b e l i d a J : i n a t e p i r a d n a g n u t i h r e P i r a d 5 5 2 p R h i b e l u a t A . n a l e k g n o d g n a u f i s u l k n i l a t n u k 0 0 0 1 - l a t n u k 0 0 8 i . i l i s a h ( 0 0 4 . 2 p R a w e S l i s a h n a g n e d a m a s u a t a ) 5 4 1 2 p R = 0 8 3 1 . . p R - 5 6 7 . p R ( i l a k 2 i a l e d e k n a d i l a k 1 i d a p n a n e n a p l i s a h . n a l e k g n o d g n a u h a b m a t i d i l a k a u d i a l e d e k , i l a k e s i d a p n a n e n a p : a h 1 p a i t u b e t n a m a n a T 1 5 9 1 - 2 1 - 1 n a u t a s r e P ( I N P P P 3 0 0 8 . p R 0 6 1 p R @ l a t n i u k 5 A Z i l e B . 1 i n a t e P n a a h a s u r e P 0 0 8 . p R t i b i b i l e B . 2 l a n o i s a N 0 5 . p R n e m a d d a b a b n a d k o t a P . 3 ) a i s e n o d n I 0 4 1 . p R n e s 5 m 1 p a i t ) n a k o l e s ( t o g n i k i B . 4 - o b o s o n o W 0 0 3 . p R n e s 0 3 g n a b o l p a i t g n a b o L . 5 n a m e l S k i l g a g N 0 5 1 . p R n e s 5 1 g n a b o l p a i t g n a d a G . 6 a y g o Y 0 0 1 . p R n e s 0 1 g n a b o l p a i t m a n a T . 7 0 5 1 . p R n e s 5 1 g n a b o l i l a k 3 t u b u B . 8 0 5 . p R n e s 5 g n a b o l i l a k 2 m a l u S . 9 0 5 1 . p R n e s 5 1 g n a b o l s a r b e G . 0 1 Lampiran 0 5 1 . 0 5 1 . 5 7 1 . 5 2 . p R p R p R p R n e s 5 1 g n a b o l g u r u g n i b m e G n e s 5 1 2 e k g u r u g n i b m e G g n u d n u p r a k g n o B a m a - a m a g n a u b m e M . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1 597 0 6 . p R i l a k 3 i r i a g n e M . 5 1 0 0 2 . p R n e s 0 2 g n a b o l 1 i t a m g u r U . 6 1 0 5 . p R n e s 5 g n a b o l 1 k i t i l K . 7 1
0 1 . p R r e t s n o M . 8 1 5 7 . p R n e s ½ 7 g n a b o l 1 g n a b m e R . 9 1 5 2 1 . p R n a t u k g n A . 0 2 Masalah Agraria 3 4 1 a l u g i d a j , % 1 1 n e m e d n e R . u b e t 0 0 1 . p R 0 0 2 . p R 0 0 1 . 2 . p R 0 4 3 . 6 . p R l a t n i u k 0 0 3 1 a t a r - a t a r g n i l i G . 1 2 ) l l d , i l a t - i l a t , a g a n e t ( n i a l - n i a L . 2 2 n a l u b 8 1 h a n a t a w e S . 3 2 a u m e s h a l m u J l a t n i u k 0 0 4 1 d / s 0 0 2 1 a r a t n a a h 1 p a i t l i s a H 598 0 0 3 . 4 1 p R a d a a h 1 p a i t a u m e s l i s a h ; 0 0 1 p R @ l a t n i u k 0 4 3 . 6 p R i s a l u k l a k n a d h a n a T 0 4 9 . 7 p R h i s r e b n a g n u t n u e K . l a u j i d n a d a l u g n a k i d a j i d h a d u s n a d a h 0 1 s a u l e s u b e t m a n a n e m h a l e T : n e d n a l n e t s r o V u a k a b m e t n a m a n a T 0 6 3 . p R l a t n i u k 2 A Z i l e B . 1 0 0 1 . p R t i b i b i l e B . 2 5 3 . p R n e m a d t a b a B . 3 5 1 . p R h a t a P . 4 0 0 2 . p R i p a s g n a r a G . 5 0 4 1 . p R t o G . 6 0 5 1 . p R g n a d a G . 7 0 0 2 . p R n a h a l a L . 8 0 5 1 . p R n a m a n a T . 9 0 5 . p R i l a k 2 m a l u S . 0 1 0 0 2 . p R i l a k 3 r i g n a D . 1 1 0 5 . p R ) b e l e ( i r i a g n e M . 2 1 5 2 . p R n a t a b o - t a b O . 3 1 0 0 1 . p R a m a - a m A . 4 1 0 0 3 . p R h u d n u g N . 5 1 0 0 3 . p R k u d n u S . 6 1 0 0 1 . p R ) n e u s j i r a d u a k a b m e t s o l o l e m ( t u r U . 7 1 0 5 1 . p R g n i t n u g N . 8 1 0 6 . p R r a k i t i l e B . 9 1 5 2 . p R s e r p e g N . 0 2
0 0 1 . p R g t i u z r o o v n o ( n i a l - n i a L . 1 2 0 8 2 . p R i s a r t s i n i m d a n a d i a w a g e P . 2 2 0 0 7 . p R n a l u b 6 h a n a t a w e S . 3 2 0 9 6 . 3 . p R a u m e s h a l m u J 0 0 4 . 8 p R = a u m e s 0 0 2 . 1 p R l a t n i u k e s p a i t a y n a g r a h g n i r e k u a k a b m e t l a t n i u k 7 a h 1 n a k l i s a h g n e M 0 9 6 . 3 p R = a y n h a n a t a w e s n a d i s a l u k l a K 0 9 7 . 4 p R = h i s r e b n a g n u t n u e K u a k a b m e t l a t n i u k 0 6 1 n a k l i s a h g n e m t a p a d , a h 0 2 u a k a b m e t m a n a n e m h a l e t , a y n n a a t a y n e k i p a t e T i d a J . a y n l a t n i u k 1 p a i t 0 0 4 . 1 p R a g r a h n a g n e d o c s e r g e N V. N h e l o i l e b i d h a d u s n a D . . g n i r e k . 0 1 5 . 7 p R = 0 9 6 . 3 p R - 4 0 2 . 1 1 p R a d a a h 1 p a i t h i s r e b n a g n u t n u e k : i d a p n a m a n a T 0 6 3 . p R l a t n i u k 2 A Z i l e B . 1 5 4 . p R i d a p t i b i B . 2 0 0 2 . p R i d a p g n a r a G . 3 0 4 1 . p R u b m e l t i b i b i l e B . 4 0 6 . p R l u c a M . 5 0 6 . p R m a n a T . 6 0 5 . p R n u t a M . 7 0 5 . p R ... . 8 0 5 1 . p R n e n a P . 9 5 1 . p R e m e M . 0 1 5 2 . p R n a t u k g n A . 1 1 0 0 1 . p R i a w a g e P . 2 1 0 0 7 . p R n a l u b 6 h a n a t a w e S . 3 1 5 9 9 . 1 . p R h a l m u J Lampiran 0 0 5 . 3 5 9 9 . 1 5 4 5 . 1 . . . p R p R p R 0 4 1 @ l a t n i u k 5 2 n a k l i s a h g n e M i s a l u k l a K = h i s r e b n a g n u t n u e K 599 0 0 1 . 2 . p R 0 4 1 @ l a t n i u k 5 1 a s a i b n a m a n a T 0 5 , 7 8 2 . 1 . p R h a n a t a w e s n a d i s a l u k l a K 0 5 , 2 1 8 . p R h i s r e b n a g n u t n u e K
X X : n a r i p m a L 1 5 9 1 / 0 5 9 1 N U H A T U B E T N A M A N A T K U T N U H A N A T N A A W E S R E P I A N E G N E M . I N A T I S A S I N A G R O I S A S I N A G R O N A S U T U P E K Masalah Agraria u t i n a s u t u p e k d u s k a m n a d i s I a y a p u s a l u g k i r b a p h e l o t a y k a r a l u g a s k a m e m n a d t a y k a r u b e t g n i l i g g n e m g n a r a l e m g n a y U U . t a y k a r n a g n i t n e p e k n a g n e d n a k i a u s e s i d ) t e i r p o o k p o ( t a y k a r u b e t n a k a n u g r e p m e m s u r a h g n a t a d n a k a g n a y u t k a w a l u g n a a h a s u r e P g n a l a M h a r e a d i d n a k n a l a j i d t a p a d n i k g n u m n a a l u m r e p k u t n u ( n i k g n u m m u l e b 2 b a b g n a r a k e S . 1 . 2 . 3 n a d . o N l a g g n a t 0 5 9 1 - 0 1 - 5 2 i r a d n a s u t u p e K i n a T i s a s i n a g r O i n a t e P . B P. g n a r a m e S 600 . t a y k a r h a n a t a w e y n e m n a h i l a r e p i a g a b e s ) i r i d e K n a d . n a k n a h a t r e p d t a p a d k a t g n a r e p m u l e b e s n a k r a s a d r e b g n a y n a a w e s r e P i . 4 . ' o r a m ' n a k r a s a d d n a a w e s r e p m u m i n i M i . 5 . a l u g n a a h a s u r e p i r a d n a g n u t n u e k t a p a d s u r a h a s e D . 6 . a g a n e m n a k a g n a y k a h i p a g i t j i n i n a k r a s a d r e B . 7 : b b s n a k g n u t i h r e p d n a a w e s r e p m u m i n i M i . 8 = l i s a h ½ h a n a t k i l i m e p k u t n u n a i g a B . % 2 1 n e m e d n e r , u b e t l a t n i u k 0 0 0 1 n a k l i s a h g n e m a h 1 h a n a T : 2 4 9 1 n u h a t t u r u n e m a y a i b - a y a i B . r i s a p a l u g l a t n i u k 0 6 = l a t n i u k 0 0 5 5 5 . p R n a g n a b m i t n a d n a t u k g n a , g n a b e t a y a i b . a 0 4 , 6 5 1 . p R ) l l d n i s e m , g n u r a k , g n a d u g ( g n i l i g a y a i b . b 7 2 . p R k i n k e t n a s a w a g n e p a y a i b . c 0 4 , 8 1 2 . p R l a t n i u k 0 6 a l u g k u t n u a u m e s - s o k g n o s o k g n o . d 0 4 , 4 9 4 . 3 . P R i l a k 6 1 t a p i l g n a r a k e s . e 5 9 4 . 3 . p R l a t n i u k 5 9 , 4 3 a l u g n a g n e d r a y a b i d t a p a d . f l a t n i u k 5 0 , 5 2 k i l i m e p n a i g a b . g 0 0 5 . 1 . p R a m a t r e p k i r b a p h e l o k i l i m e p a d a p e k r a y a b i d s i r a h m u m i n i m . h 5 3 3 . p R a s e d n a k h a r e s i d , n a g n u t n u e k 5 0 0 . 1 p R a y n a s i s . i s i b a h ( a y n n e m e d n e r n a d u b e t a p a r e b i u h a t e k i d h a l e t e s n a k r a y a b i d , g n i t s a l e b - t s n i w k u t n u 8 5 2 . p R ) g n a b e t 2 0 4 p R i g a l n a g n u t n u e k t a p a d n e m h a n a t k i l i m e p g n a b e t s i b a h e s 0 0 5 . 1 p R n i a l e s i d a j . j n a g n u t i h r e p l i b m a g n e m u l r e p k a d i t n a d , g n a r e p n a l u b e s h a n a t a w e s n a k r a s a d r e b u l r e p k a d T i . 9 . ' g n i v r e d n e t s m o k n i ' i d a n e m g n a y i j d a p / a j i w a l a p
g j g y p j p . n a k s u p a h i d a r e g e s l a i n o l o k e i t n a n n o d r o r u u h d n o r G . 1 I T B P P D : h a n a t n a a w e s r e p k u t n u s u p a h r e t m u l e b e S a t r a k a y g o Y ' t s n i w e d n i l e e d n a a ' n a g n e d a w e y n e m a w e s . a n a a h a s u r e p a d a p e k a y n h a w a s n a k o r a m e m i n a t , m e e t s y s w u o b l e e d . b n a n i p m p i , k u b a r , t i b i b n a i r e b m e p : t a r a y s - t a r a y s n a g n e d ) i r i d n e s m a n a n e m t a y k a r ( t e i r p o o k p O . 2 t a u b l a n o i s a n n a a h a s u r e p g n i p m a s i D . a y n i a g a b e s n a d , n a g n u t n u e k , t i d e r k n a i r e b m e p , s i n k e t ' t s n i w e d n i l e e d n a a ' n a g n e d a w e y n e m - a w e s n a k a r a g g n e l e s i d t a p a d 2 5 9 1 / 1 5 9 1 n u h a t n a m a n a t : t a r a y s - t a r a y s n a g n e d . a l e r a k u s a w e y n e m a w e s . a , u b e t , a j i w a l a p , i d a p a y n i g g n i t - i g g n i t e s l i s a h i r i d n e s i m a n a t i d u a l a k , a w e s m u m i n i m r a s a d . b n a d n a l e k g n o d , n a h i l u m e p s o k g n o h a b m a t i d n a D . a y n i a g a b e s n i a l n a d , n a r u y a s , u a k a b m e t . a y n i a g a b e s n a d n a p e s a k , h a n a t a y n s u r u k . a s e d n a a r e t h a e s e k s d n o f j i r e b m e m n a a h a s u r e p . c : n a m o d e p , s a b e b h a n a t n a a w e s r e P . a n a n i p m P g n a d i S i 0 0 7 . p R = s o k g n o , l a t n i u k 0 3 n a g n e d n e r i d a P a w a J h a y a l i w I I T S 0 5 5 . p R = s o k g n o , l a t n i u k 7 i a l e d e K i d h a g n e T 0 5 1 . p R = s o k g n o , l a t n i u k 0 1 g n u g a J g n a r a m e S 0 0 4 . 1 . p R = n u h a t 1 l i s a H k u t n u n u h a t ½ 1 a m a l e s s a b e b n a a w e s r e P 0 0 1 . 2 . p R = 0 0 4 . 1 p R X ½ 1 I s a l e K 0 0 0 . 2 . p R = I I s a l e K 0 5 8 . 1 . p R = I I I s a l e K . u b e t l i s a h i r a d % 0 5 t a p a d i n a t e p , o r a m e p i a g a b e s n a k a j r e g n e m g n a y k i r b a p n a k h a r e s i d h a n a T b n a d % 2 1 n e m e d n e r , u b e t l a t n i u k 0 0 3 . 1 a h p a i t u b e t l i s a h ( k i r b a p a d a p e k n a k g n i l i g i d i n i n a i g a B p R = 0 0 1 p R @ a l u g , l a t n i u k 2 , 1 3 = l a t n i u k 0 0 3 . 1 x 0 0 1 / 0 5 X 0 0 1 / 0 4 X 0 0 1 / 2 1 = ) % 0 6 k i r b a p e k s o k g n o Lampiran . 0 2 1 . 3 0 0 0 . 2 . p R I l K : t o k e s r o p t a p a d n e m i n a t e P 0 0 9 . 1 . p R I I l K 0 0 8 . 1 . p R I I I l K . a m i r e t i d g n a y a l u g a g r a h i r a d g n o t o p d i , g n i l i g s i b a h e S 601 n a k p a t e t i d g n a y a g r a h n a g n e d k i r b a p a d a p e k l a u j i d u b e t , u b e t m a n a n e m t a y k a R . c
p g y g g p p j y . B M K n a i j n a j r e p r a s a d s a t a n a k h a c e p d t a p a d k a d i t a l u g n a k a a i s e n o d n I i t a y k a r i p u k u c n e m k u t n U . 1 0 5 9 1 - 0 1 - 9 2 i r a d i s p e s n o K Masalah Agraria g n i s a r a s e b l a d o m ) i s a t i o l p s k e ( n a p a s i h g n e p k a h - k a h n a k i l a b m e g n e m B M K n a i j n a j r e p a n e r a K a l u g n a k l i s a h g n e m k u t n u k a h a k a m B M K t a b i k A . a y n n a r u t a r e p - n a r u t a r e p h a b u d n a g n e d i g n i s a l a d o m i g a b h a n a t n i m a n e m k u t n u a k a M j . g n i s a r a s e b l a d o m a d a p e k n a k i l a b m e k i d . h a t n i r e m e p h e l o h a n a t n a a w e s r e p k a h n a k n a h a t r e p d i h a l i n i k a h a n e r a k i n a t k a h n a k i g u r e m a y n a h a y n t a k e k a h a d a p h a n a t n a a w e s r e p k a h a y n a d A . i n a t t a y k a r n a p u d i h g n e p k a s e d r e t : p a k i s r e b I T R s a t a i d n a k r a s a d r e B . 2 n a n i p m P n a w e D i a t r a k a J I T R t a s u P 602 h a n a t n a a w e s r e p k a h a y n a d a i u u t e y n e m k a d i t j . a i n a t k i r a n e m k u t n u n a l a j i r a c n e m h a - l a s a m h a l a s a m n a k g n i d n u r e m a t r e s t a p a d k a d i t . b r a s e b l a d o m a d a p a k n a k a w e y n e m a y a p u s a y n h u n e p e s n a g n e d B M K n a l a t a b m e p . c , k n a b ( a i s u n a m p u d i h t a a h i a s a u g n e m g n a y g n i t n e p n a a h a s u r e p a u m e s j i s a s i l a n o i s a n . d ) a y n i a g a b e s n a d , a l u g h a n a t a u m e s i s a s i l a n o i s a n . e . t a y k a r n a r u m k a m e k n a d n a l i d a e k t a g n i g n e M . 1 1 5 9 1 - 2 - 2 1 I I T S i r a d i s p e s n o K . l a n o i s a n i m o n o k e n a g n a b m e k r e P . 2 r e b m e J i d I T B n a d . 3 / I / 2 1 / H . o N 0 5 9 1 - 1 - 9 1 l a g g n a t r e t a t r a k a y g o Y i r e g e n m a l a D n a i r e t n e m e K t a r u s 5 n a d 4 t a y a d u s k a M . 3 : n a k s u t u m e M : a n e r a k , h a n a t n a a w e s r e p m e t s i s a u m a d a k a l o n e M . 1 s a t a i d a g i t n a g n a r e t e k n a g n e d n a g n a t n e t r e b . a p a t e t s i m o n o k e n a d , s i t i l o p , s i g o l o k i s p , i n i n a a w e s r e p m e t s i s , u t i a w e s g n a u a y n r a s e b n u p a p a r e b . b t a y k a r n a k i g u r e m a y n h a n a t n a g n e d i n a t n a k h a s i m e m . c e m s i l a t i p a k l a d o m a y n g n a b m e k r e b n a t a p m e s e k i r e b m e m . d . o n m a l a d i t r e p e s , a w e y n e m - a w e s n a k r a s a d d n a a h a s u r e p k u t n u h a n a t n a i a k a m e p p i s n i r p k a l o n e M i . 2 . s a t a i d 3 h a n a t , n a k u d u d e k n a d k a h n a a m a s r e p n a k r a s a d d a h a s u g n e p n a d i i n a t a m a s a j r e k m e t s i s a m i r e n e M . 3 . i n a t e p l a d o m i a g a b e s i n a t e p d u u r e b u a t a / n a d a l u g j u b e t l i s a h o r a m r a s a d n a g n e d a m a s a j r e k m e t s i s n a a d a e k n a g n e d a s k a p r e T . 4 : n a u t n e t e k n a g n e d g n a u
p u d i h n a n i m a j n a g n e d a m a s a y n h - a d n e r h a d n e r e s a y n o r a p , a h 1 k e i a b s a l k h a n a t p a i t e s . e . p R - 3 . p R a y n h a d n e r - h a d n e r e s n a g n u t i h r e p n a g n e d u b e t i m a n a t i d u t i h a n a t a m a l e s i n a t i g a b i r a h e s 5 , 3 s a t a i d n o r a p g n a u k a y n a b e s i n a t a d a p e k n a m a n i p / t o k e s r o p r a y a b m e m j s u r a h a h a s u g n e p . f . n a k h a r e s i d u t i h a n a t u t k a w i d p u d i h n a n i m a i a g a b e s g n a y n a h a b n i a l n a g n e d u a t , a / n a d a l u g , u b e t n a g n e d n a k a n a s k a l i d t a p a d o r a m . g : n a i t r e g n e p n a g n e d n a k u l r e p d i a g r a h t u r u n e m g n a u u a t a / n a d u b e t a p u r e b n a g n e d n a k a n a s k a l i d t a p a d o r a m , g n a b m e r u t k a w i d . 1 h a t n i r e m e p a g r a h n a p a t e n e p n a g n e d a y n k a d i t e s a m a s r e b n a k p a t e t i d g n a y i g n a r u k i d a y n k a h u b e t k a y n a b e s a l u g a m i r e n e m a i a k a m , a l u g a p u r e b i k a d n e h g n e m i n a t a k i j . 2 % 2 1 n e m e d n e r n a g n e d , a y n i g g n i t - i g g n i t e s % 0 6 , u t i t a a s a d a p a y n o r a p a l u g a g r a h r a s e b e s n o r a p g n a u a m i r e n e m t a p a d , g n i l i g i d u b e t a k i j . 3 ) 2 . o n t a h i l ( n a k i l a b m e g n e m s u r a h i n a t a k a m n a k a n a s k a l i d h a l e t t u b e s r e t ) 3 n a d , 2 , 1 ( a r a c e s o r a m a k i j . h a y n n o r a p i d a n e m g n a y a y n u t a s h a l a s a l u g / u b e t / g n a u n a g n e d j , a y n t o k e s r o p / n a m a n i p g n a u j u u h a d a y n a m l i r e t i d g n a y g n a u k a y n a b e s a l u m e s i a g a b e s n a k i l a b m e k i d s u r a h i a k a p d h a n a t h a d u s e S i . 5 : a d a p e k a l u g l a t n i u k p a i t 0 5 , 0 p R r a y a b m e m s u r a h a h a s u g n e P . 6 . i n a t n a g n i t n e p e k n a s a y a y l a d o m k u t n u % 5 7
. i n a t i a s i n a g r o k u t n u % 5 2
: h a t n i r e m e p a d a p e k k a s e d n e M a m a t u r e t n a i n a t r e p n a a h a s u r e p t a u b h a n a t n a i a k a m e p n a p a t e n e p n a k r a s a d n e m n a g n a a y a p u s . a r a s a d n a g n e d i p a t e t n a k a , ' a w e y n e m - a w e s ' r a s a d u a t a / n a g n e d a l u g k i r b a p n a a h a s u r e p k u t n u Lampiran n a k i r e b m e m n a l a j n a g n e d i r i d n e s u b e t m a n a n e m o r a m k u t n e b r e b a m a s a j r e k i n a t t a y k a r a h a s u r a s e b r e p m e m a y a p u s . a y n p u k u c e s k i n k e t n a d t i d e r k n a u t n a b . b 603
I X X : n a r i p m a L 1 5 9 1 / 0 5 9 1 N U H A T H A N A T N A A W E S R E P I A N E G N E M . I N A T I S A S I N A G R O I R A D N E M E T A T S N E M E T A T S / I S U L O S E R
I S U L O S E R Masalah Agraria u t i n a s u t u p e k d u s k a m n a d i s I n a k h a r e s i d h a n a t u t k a w r a y a b i d n a a w e s r e p g n a U n a g g n a s h a n a t ¼ m u m i s k a m n a k a w e s i d g n a y h a n a T n a k s u r a h i d n a m a n a t h u r u l e s g n a y o g i m s e r P i l a k 5 1 a y n t i k i d e s n a k k i a n i d 2 5 / 1 5 ' n u h a t h a n a t a w e S . 1 . 2 . 3 . 1 n a k u j u t i D : a d a p e k h a t n i r e m e P h a t n i r e m e P l a g g n a T . o N n a d 0 5 9 1 - 6 - 7 0 5 9 1 - 0 1 - 0 2 i r a d n a s u t u p e K i n a T i s a s i n a g r O I T B i r a d i s u l o s e R n a g n a r a K p u r G n e t a l K n u k u R i r a d i s u l o s e R 604 a l e r a k u s n a g n e d n a a w e y n e p n a d g n a n a p k a r t n o k a y n s u p a h t u t n u n e M j . 2 a i s e n o d n I i n a T i s a s i n a g r o n a g n e d n a g n u b u h r e b s u r a h n a a n a s k a l e P . 3 n o b e r i C ) I T R ( u r a b t h c a p f r e k a h g n a n a p r e p m e m n a g n a j j h a t n i r e m e P . 4 t a y k a r a d a p e k n a k h a r e s i d n a k a j r e g n e m k a h a y a p u s n a k a j r e k i d k a d i t g n a y t h c a p f r E . 5 t i d e r k i r e b m e m a y a p u s h a t n i r e m e p n o j i s a t n a r e b m e m k u t n U . 6 : a t a k g n i T h a t n i r e m e P 0 5 9 1 - 1 1 - 0 3 B P i r a d t n e m e t a t S n a h a b u r e p n a g n e d k i r b a p a d a p e k i n a t e p i r a d h a n a t n a a w e s r e p n a k t u n a l e M j a t r a k a r u S I I T S i r e g e n r a u l i d l i s a h n a d g n a u a g r a h r a s a d a y n a r a t n a i d , a y n r a s a d n a h a b u r e p : b t a k g n i T i n a t e p a d a p e k i n a t e p h e l o n a k u k a l i d a s a i b a n a m i a g a b e s k i r b a p a d a p e k n a k o r a m e M g n i l a p ; i g a b i d t a p a d a l u g / u b e t l i s a h m u l e b e s a k u m i d n a r a y a b m e p n a g n e d i r i d n e s u t i h a n a t a y n i a d n a e s a m i r e t i d n a k a g n a y n a a w e s r e p n a g n e d a m a s t i k i d e s . n a k a w e s i d : c t a k g n i T n a g n e d k i r b a p i r a d s i n k e t n a u t n a b n a d a y a i b n a g n e d i r i d n e s u b e t m a n a n e M u a t a a y n n a l a u n e p a g r a h i a n e g n e m k i r b a p n a d j i n a t e p a r a t n a u t n e t r e t n a i j n a j r e p a m a s a y n t i k i d e s s u r a h ; i n a t m u a k n a k i g u r e m k a d i t g n a y , a y n n a g n i l i g g n e p s o k g n o . a n a a w e s r e p h a l m u j n a g n e d : d t a k g n i T g n a y i r i d n e s k i r b a p n a d n u b e k m a l a d i d i r i d n e s u b e t g n i l i g g n e m n a d m a n a n e M . n a g n i t n e p e k r e b g n a y n a g n o l o g a r a t n a i s a r e p o k a r a c e s n a k a h a s u d i h u r u l e s g n a b a c I T B i s a s i n a g r o a r a t n a a m a s r e b t a p a r n a s u t u p e k s a t a n a k r a s a d r e B h a t n i r e m e P 1 5 9 1 - 1 - 9 1 a m a s r e b n e m e t a t S : a k a m , 1 5 9 1 - 1 - 9 1 l a g g n a t a d a p n u d a M i g n a b a c I T B i r a d h a r e a d h u r u l e s a l u g k i r b a p h e l o n a k n a l a j i d g n a y h a n a t n a a w e s r e p a h a s u p a i t - p a i T . 1 , n a t e g a M , n u d a M i I T B i r a d h a n a t n a a w e s r e P a i t i n a P i u l a l e m s u r a h n u d a M i , g n e r a g - g n a r o G , t u b e s r e t a i t i n a P i u l a l e m k a d i t g n a y h a n a t n a a w e s r e p a y n i d a j r e t p a i t - p a i T . 2 i w a g N o g o r o n o P . a y n t a b i k a n a k b a w a g n u g g n a t r e p m e m j t a p a d k a d i t n u d a M h u r u l e s i I T B i s a s i n a g r o
Lampiran Lampiran : XXII CONTOH BLANGKO PERJANJIAN SEWA TANAH DAERAH MADIUN Distrik ... . Desa ... Nomer kontrak ... . Pada hari ini tanggal ... telah datang pada saya (nama) ... .. berpangkat ... .. di ... . yang menurut peraturan bijblad No. 9030/ 9090/ surat Ketetapan Gubernur, Kepala Derah Propinsi Jawa Timur tanggal ... . No ... .*) ditunjuk sebagai pegawai yang berhak mengurus kontrak persewaan tanah, di muka saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan di bawah ini : I. Pertama. a . ... Kepala Desa ... . Distrik ... .. Kabupaten ... . Berdasarkan atas penetapan pada pasal 8 daripada Ordonansi desa (Stbl. 1906 No. 83 berhubung dengan Stbl 1910 No. 951 dan 1013 No. 235) berlaku bagi dan atas nama desa ... . yang tersebut di atas, selanjutnya sebagai pihak yang menyewakan, disebut : Pihak pertama b. Orang-orang yang namanya tersebut dalam daftar yang menjadi bagian dari yang terlampir pada akte sewa- menyewa tanah ini, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai yang memiliki tanah ... .. dalam Desa ... . Distrik ... ... Kabupaten ... .. atau wakilnya, seterusnya sebagai pihak yang menyewakan disebut : Untuk daerah Kotapraja Madiun diisi tanggal 27-2-1951 No. B.A./ 16 A./ 73 dan untuk daerah luar Kotapraja Madiun diisi dengan garis membujur (horizontale streep). Vide srt. Kares. Tanggal 15-9-51 No. T/563/24/783. 605
Masalah Agraria Pihak Pertama II. Kedua Nama ... Pekerjaan ... .. dari Onderneming gula ... di ... . dalam hal ini bertindak menurut surat kuasa Notaris/bawah tangan di atas segel yang tunjukkan kepadaku, bagi dan atas nama administratur Onderneming gula ... sete- rusnya sebagai pihak yang menyewa disebut : Pihak Kedua Pihak pertama dan pihak kedua saya kenal/diperkenalkan kepada saya oleh saksi-saksi dimaksud di atas. Pihak pertama menerangkan menyewakan tanah-tanah, me- nurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ordonansi perse- waan tanah Stbl. 1918 No. 88. yang diterangkan/dinyatakan pada daftar lampiran dari akte sewa-menyewa tanah ini, daf- tar mana ditandatangani juga oleh saya dan kedua pihak dan saksi-saksi, buat ditanami dengan tebu (giling, bibit), polowijo, rosella, atau lain-lain. (Daftar yang sebagian dari pada akte sewa-menyewa tanah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, semua saksi-saksi dan saya selaku Pegawai Pengurus Kontrak sewa-tanah). Sewa-menyewa itu terjadi dengan perjanjian sebagai tersebut di bawah ini: 1 . bahwa penyewaan itu buat lamanya ... . 2 . bahwa penyewaan itu mulai berlaku pada tanggal ... . dan berakhir pada tanggal... . atau sewaktu tanaman Onderneming yang ada di situ selesai dipanen. 3 . bahwa bilamana sewa tanah itu tidak dibayar pada waktu yang disebutkan dalam daftar lampiran, pihak pertama berhak akan memandang perjanjian ini sebagai telah di- urungkan kedua belah pihak, dan hal ini Bupati- yang ber- sangkutan mencatat dalam register, dengan keterangan catatan itu dibuat atas permintaan pihak pertama. 4 . bahwa kedua belah pihak mempunyai kesempatan akan 606
Lampiran mengadukan halnya kepada Bupati dan bila Undang-un- dang pokok No. 22/1948 sudah berjalan kepada D. P. D. dari D. P. R. D. yang bersangkutan bila ada perselisihan tentang batas-batas dan lain soal kecil mengenai sawah- sawah yang disewakan tersebut daftar lampiran dan pu- tusan itu harus diturut oleh kedua belah pihak 5 . a . bahwa persewaan tanah itu dilangsungkan melulu un- tuk tanaman tebu. b. bila oleh sesuatu hal tanah tidak dapat ditanami, (dalam arti kata "dicemplong") dengan tebu, maka selambat-lam- batnya pada tanggal 1 November 1951 tanah supaya dikem- balikan kepada pemilik semula, dan pihak gula tidak berhak untuk meminta kembali uang muka persewaan tanah yang sudah dibayar untuk membayar penuh jumlah Rp 1.500 kecuali di dalam hal residen Madiun memandang ada alasan-alasan yang cukup berhubung dengan suatu ke- adaan luar biasa untuk menunda pengembalian tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 1951. 6 . Penyerahan sawah oleh pihak kedua dimulai sesudah padi/ tanaman rendengan di atasnya habis dipungut hasilnya. 7 . Pajak bumi dari sawah sewaan di dalam waktu persewaan menjadi tanggungan pihak pertama. 8 . Mengenai tanah bengkok pembayaran sewaan tanah penuh (100%) akan diterimakan kepada pejabat pertama, dan bila dalam tempo persewaan ada mutasi, kepada penggantinya akan dibayar sewa sebanyak sisa dari waktu pembayaran- nya, dengan catatan bahwa pembayaran dilakukan tiap- tiap bulan buat masing-masing bulannya 1/18 harga sewa tanah. 9 . Bila di dalam masa persewaan, tanah sewaan oleh karena sesuatu hal jatuh di tangan orang lain, pihak kedua tetap berhak memakai tanah itu. 10.Pihak pertama dan kedua mengadakan perjanjian-perjan- jian tambahan dalam akte perjanjian sewa-menyewa asal tidak menyalahi peraturan-peraturan umum dan/atau bunyi serta maksud Stbl. 18 No. 88 persetujuan mana dicatat dalam dua helai akte persewaan (original dan 607
Masalah Agraria duplikatnya). 11.Kedua belah pihak menyetujui dalam soal-soal kecil tunduk pada putusan Bupati dan bilamana Undang-undang Pokok No. 22/1948 sudah berjalan, pada D.P.D. dari D.P.R.D. yang bersangkutan, yang dalam hal ini dipandang sebagai penasehat dan arbiter. 12.Bila pengembalian sewa tanah melebihi waktu yang di- tentukan dalam pasal 2 di atas, maka oleh pihak kedua harus dibayar uang kerugian (selanjutnya disebut uang kasepen) kepada pihak pertama buat tiap-tiap bulan se- banyak 1/18 harga sewa tanah, sedang kasepnya pengem- balian itu tidak boleh melebihi 3 bulan. 13.Bila kasepnya pengembalian itu melampaui batas tersebut pasal 13, hingga pihak pertama tidak mungkin lagi mena- nami tanah itu dengan tanaman yang lazim diusahakan pada musim itu, atau terpaksa menanami tanah tersebut dengan macam tanaman yang menyimpang dari macam tanaman yang lazim ditanam pada musim itu, maka pihak kedua harus membayar uang kerugian kepada pihak per- tama sebesar : a . Harga hasil bersih dari tanaman yang sesudah tanaman tebu lazim ditanami pihak pertama, bilamana tanah ter- sebut tidak mungkin lagi ditanami dengan suatu ta- naman apapun juga. b. Perbedaan harga hasil bersih antara tanaman yang sesu- dah tanaman tebu lazim ditambah dengan tanaman yang mungkin ditanam bilamana tanah tersebut masih mungkin ditanami dengan suatu tanaman yang menyim- pang dari apa yang lazim ditanam dalam musim tersebut. 14.Bilamana ada perselisihan dalam menentukan pasal No. 13 tersebut di atas, maka Bupati dan bila Undang-undang Pokok No. 22/1948 sudah berjalan DPD dari DPRD yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Jawatan Perta- nian Rakyat Kabupaten yang bersangkutan harus memberi keputusannya yang harus diturut oleh kedua belah pihak. 15.Tanah untuk pemberian dan pembuangan air (patusan) dengan mengambil jalan yang baik (sebaiknya) akan 608
Lampiran disewakan dengan harga R 2000 untuk tiap-tiap hektar tiap-tiap 18 bulan. 16.Untuk panen, pada pabrik akan disewakan tanah yang dibutuhkan guna jalan yang baik (sebaiknya) letaknya, untuk mengeluarkan tebu yang telah dipotong (snijwegen) dengan harga R 2000 untuk tiap-tiap hektar, tiap-tiap 18 bulan. AKTE PERJANJIAN INI Diperbuat di ... .. Pada hari bulan seperti tersebut di kepala surat perjanjian ini, di muka saksi-saksi: 1 . Nama ... .. Pekerjaan (kepala desa) ... . Berumah ... . 2 . Nama ... .. Pekerjaan (wakil organisasi) ... Berumah ... . 3 . Nama ... . Pekerjaan ... Berumah ... . Maka akte ini dibuat dua serupa dan setelah dibacakan dalam bahasa daerah, ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya sebagai pengurus akte persewaan tanah Stbl. 1918 No.88 dengan catatan bahwa saksi-saksi No. ... Nama ... tersebut di atas menyatakan tidak dapat BERTANDA TANGAN atas akte itu. Pegawai yang tersebut, Pihak pertama : pihak kedua : Saksi-saksi: Ditetapkan pada tanggal ... bulan ... .. tahun 1950. 609
Masalah Agraria Lampiran : XXIII TAMBAHAN LEMBAGA NEGARA R. I. Nr. 318 TEMBAKAU DAN ROSELLA/CORCHORUS UANG SEWA- TANAH. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang uang sewa tanah untuk tanaman tembakau dan rosella corchorus musim 1952/1953. Nr. 2 tahun 1952 MENTERI DALAM NEGERI : Membaca peraturan Menteri Pertanian Nr. 4 tahun 1951 tentang penetapan tanaman tembakau dan rosella/corchorus sebagai tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Daru- rat Nr. 6 tahun 1951. Berkehendak menetapkan uang sewa tanah untuk tanaman- tanaman tersebut di atas musim 1952/1953. Mengingat akan pasal 8b dari Groundhuur-ordonnantie (Stbl. 1918 Nr. 88) dan pasal 15b dari Vorstenlandsch Grondhuurreg- lement (Stbl.1918 Nr. 20) sebagai telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nr. 6 tahun 1951; Dengan persetujuan Menteri Pertanian : MEMUTUSKAN: Menetapkan "Peraturan tentang uang sewa tanah untuk tanaman tembakau dan rosella/corchorus musim 1952/1953" sebagai berikut : BAB I TENTANG BEBERAPA ISTILAH Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : a . Musim 1952/1953 ialah musim tanaman tembakau atau rosella/corchorus yang dimulai dalam tahun 1952 dan berlangsung seumur masing-masing tanaman itu. 610
Lampiran b. Tanah bukan oncoran ialah tanah pertanian yang tidak men- dapat pengairan tertentu. BAB II TENTANG WAKTU PERSEWAAN TANAH Pasal 2 (1).Lamanya persewaan tanah untuk tanaman tersebut di bawah ini tidak boleh melampaui waktu yang tercantum di belakang nama (jenis) tanaman itu : a. tembakau cerutu jenis "Vorstenlandsche tabak" : 9 bulan b. tembakau cerutu sejenis dengan jenis yang lazim ditanam di Banyumas : 9 bulan. c . tembakau jenis "Virginia" : 7 bulan. d. rosella/corchorus : 9 bulan (2).Uang sewa tanah ditetapkan bulan sebulan sebesar ketentuan dalam pasal 3 dengan pengertian bahwa dalam hal ini sebulan berarti waktu yang lamanya 30 hari, sedang sebagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. (3).Penyewa berhak menyerahkan kembali tanah yang disewa itu sebelum jatuh tempo tersebut dalam surat perjanjian ter- akhir. Sedang pemilik tanah berhak menerima penuh uang sewa pasti tersebut pasal 3, dengan ketentuan bahwa jumlah uang ini tidak dapat dibuat kembali jika perhitungan uang sewa tanah berdasarkan lamanya pemakaian tanah senya- tanya, kurang dari uang sewa pasti yang dibayarkan tersebut. BAB III TENTANG UANG SEWA TANAH Pasal 3 (1)Uang sewa tanah untuk semua tanaman tersebut dalam pasal 2 ayat (1) musim 1952/1953 ditetapkan menurut daftar terse- but di bawah ini : 611
Masalah Agraria Jika ditanam di (macam) tanah 1 Oncoran Bukan oncoran Besarnya uang sewa tiap-tiap bulan / hektar 2 Rp 140 Rp 100 Jumlah uang sewa berdasarkan lajur 2 dibayarkan sebagai Uang sewa pasti 3 Rp 850 Rp 650 Uang sewa susulan 4 Sebesar kelebihan uang sewa menurut perhitungan berdasarkan lajur 2 di atasnya uang sewa pasti (2).Uang sewa pasti harus dibayar penuh paling akhir pada waktu perjanjian sewa-menyewa diresmikan sedang uang sewa su- sulan dibayarkan pada waktu tanaman dipungut/tebang habis. (3).Dalam uang sewa tersebut ayat (1) dari pasal ini sudah ter- masuk uang kerugian untuk memulihkan tanah yang disewa dalam keadaan semula. BAV IV TENTANG UANG TAMBAHAN Pasal 4 (1).Uang sewa tanah untuk tanaman tembakau atau (2).Uang tambahan berdasarkan hasil tembakau kering los/serat kering tersebut ayat (1) dari pasal ini adalah berfungsi sebagai berikut : Untuk tanaman : 1 a. tembakau cerutu jenis "vorstenlandsch" tabak b. idem sejenis dengan jenis yang lazim ditanam di Banyumas. Hasil pokok tiap-tiap hektar 2 1000 kg Besarnya uang tambahan untuk tiap-tiap kg/kuintal di atas hasil pokok tersebut lajur 2. 3 Rp. 0,90 buat hasil lebih tembakau kering los 200 kg yang pertama; Rp. 1 buat idem 200 kg yang kedua; Rp. 1,10 buat idem 200 kg yang ketiga; c. tembakau jenis"Virginia" 600 kg 15 kw Rp. 1,25 buat idem selanjutnya; Rp. 45 buat hasil rosella /corchorus 5 kw yang pertama; buat idem 5 kw yang kedua; buat idem selanjutnya. Rp. 50 Rp. 55 (3).Uang tambahan dibayarkan segera sesudah diketahui hasil tembakau kering-los/serat kering, menurut cara yang diten- tukan dalam pasal 5 612
Lampiran BAB V TENTANG KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 (1)Perhitungan beratnya tembakau kering-los atau serat kering ialah menurut cara-cara yang lazim dilakukan dalam peru- sahaan tembakau atau perusahaan rosella/corchorus, cara- cara mana yang dicantumkan dalam surat perjanjian yang bersangkutan. (2)Dalam menetapkan perhitungan tersebut ayat (1) pasal ini, pegawai tersebut dalam pasal 3 dari Grodhuurordonnantie (Stbl. 1918 No. 88) dan pasal 16 dari "Vorestenlandsch Grond- huurreglement" (Stbl. 1918 No. 20), atau wakilnya yang res- mi, pula pejabat-pejabat yang ditunjuk Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan mengadakan pengawasan seperlunya; dengan ketentuan bahwa dalam melakukan tugasnya itu pejabat tersebut harus memeriksa buku-buku yang bersangkutan dengan hal itu dari perusahaan, sedang pengurus penguasa perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memenuhi per- mintaan tersebut. Pemeriksaan buku dilakukan di kantor perusahaan. Pasal 6 (1)Jikalau tanah yang disewa oleh perusahaan tidak dapat dise- rahkan kembali kepada pemiliknya sesudah waktu tersebut dalam perjanjian, maka penyewa diwajibkan membayar uang kasepan di atas uang sewa sebulan-bulannya tersebut dalam pasal 2, sebesar 50 % dari uang sewa itu. (2)Uang kasepan tersebut ayat (1) dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran uang-sewa tersebut dalam pasal 3. Pasal 7 Di dalam keadaan yang sangat memaksa, Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat memberi perke- cualian atas penetapan uang-sewa tanah tersebut dalam pasal 3, baik yang perkecualian umum maupun yang khusus untuk suatu 613
Masalah Agraria perusahaan atau suatu daerah dengan pengertian bahwa uang- sewa tidak boleh kurang dari uang-sewa pasti tersebut pasal 3. Pasal 8 Peraturan "Tabaksverordening Residentie Banyumas' (Verorde- ning Recomba voor Midden-Java Nr. XXXII tertanggal 19 Oktober 1948 sebagai telah diubah dan ditambah) dikesampingkan kecu- ali dalam hal-hal yang sudah ada perjanjian berdasarkan pera- turan tersebut. Pasal 9 Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini yang mengenai : a . tanaman tembakau segala jenis berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura kecuali daerah Kabupaten Bondowoso dan Jember. b. Tanaman rosella/corchorus berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya serta akan dimuat dalam Berita-Negara Republik Indonesia. KUTIPAN dsb. Jakarta, 6 Mei 1952 Setuju Menteri Pertanian: MOH. SARDJAN Menteri Dalam Negeri: Mr. MOHD. ROEM. 614
Lampiran Lampiran : XXIV TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI Nr. 319 PROPINSI SUNDA KECIL MENGUSAHAKAN TANAH PERTANIAN, CARA BAGI HASIL. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang menguasai tanah pertanian dengan cara bagi hasil di daerah Profinsi Sunda Kecil. Nr. 3 Tahun 1952 MENTERI DALAM NEGERI Menimbang, bahwa keadaan ekonomi di beberapa daerah dalam Propinsi Sunda Kecil ternyata amat buruk sebagai akibat dari cara mengusahakan tanah pertanian dengan pembagian hasil yang tidak adil antara pemilik dan pengusaha tanah itu; Menimbang pula, bahwa - sambil menunggu peraturan lebih lanjut yang bersifat umum - perlu segera diadakan keten- tuan-ketentuan untuk sekedar mengatur cara mengusahakan tanah pertanian di beberapa daerah dalam Profinsi Sunda Kecil. Mengingat dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar Semen- tara Republik Indonesia. Memutuskan : Menetapkan peraturan sebagai berikut: "Peraturan tentang mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi hasil di daerah Propfnsi Sunda Kecil". Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: a . mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi-hasil ialah suatu cara mengusahakan tanah pertanian, dalam mana pe- milik tanah pertanian (selanjutnya disebut : pemilik) menga- dakan perjanjian dengan orang lain (selanjutnya disebut: pengusaha) untuk mengerjakan dan menanami tanah itu dengan tanaman-tanaman yang umurnya kurang dari satu tahun, sedang hasil dari usaha itu dibagi antara mereka kedua belah pihak tersebut; 615
Masalah Agraria b. pemilik tanah pertanian ialah pula orang yang dengan sesu- atu hak atas tanah atau-dengan jalan bagaimanapun-mem- punyai penguasaan penuh atas tanah itu; c . hasil tanaman ialah yang diusahakan di tanah tersebut sub a dari pasal ini, sesudah dipotong dengan upah pengetam. Pasal 2 1 . Gubernur diwajibkan secepat mungkin berusaha dengan jalan damai agar supaya pemilik dan pengusaha diadakan perjan- jian tertulis di depan pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur, tentang mengusahakan tanah pertanian dengan cara bagi hasil baik buat tanaman yang ada maupun tanaman yang akan datang; 2 . Dalam perjanjian tersebut dalam pasal (1) a. l. ditegaskan berapa dari hasil tanah itu akan menjadi bagian pemilik dan pengusaha masing-masing; 3 . Mengenai besarnya bagian masing-masing tersebut dalam ayat (2) Gubernur memberi pedoman yang seadil-adilnya. Pasal 3 Dalam mengadakan perjanjian sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 pihak penguasa dapat diwakili orang yang berhak untuk itu ; atau jika wakil yang demikian tidak ada ataupun menurut pendapat Gubernur tidak layak akan bertindak selaku itu, oleh orang yang ditunjuk olehnya. Pasal 4 Gubernur dikuasakan untuk menetapkan besarnya upah penge- tam, asal tidak kurang dari 1/8 (seperdelapan) dari hasil tanaman yang diketam itu. Pasal 5 Peraturan ini berlaku pada hari diumumkannya serta akan di- muat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta, 7 Mei 1952 Menteri Dalam Negeri: Mr. MOHD. ROEM 616
Lampiran Lampiran : XXV TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI Nr. 320. KABUPATEN BONDOWOSO DAN JEMBER. TANAMAN TEMBAKAU, PENETAPAN UANG SEWA TANAH. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang penetapan uang-sewa tanah untuk tanaman tembakau musim 1952/1953 di daerah Ka- bupaten Bondowoso dan Jember PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nr. 4 tahun 1952. MENTERI DALAM NEGERI Berkehendak menetapkan uang sewa tanah untuk tanaman tam- bakau musim 1952/1953 di daerah Kabupaten Bodowoso dan Jember (Karesidenan Besuki); Membaca surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 8 April 1952 Nr. BA/16 A/317; Membaca juga laporan lisan dari utusan Da- erah Gubernur Jawa Timur dan Karesidenan Besuki; Mengingat akan pasal 8b dari Grondhuur-ordonnantie (Stbl. 1918 Nr. 88) sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nr. 6 tahun 1951; Dengan persetujuan Menteri Pertanian dan Menteri Perekono- mian; MEMUTUSKAN : Menetapkan: "Peraturan tentang uang-sewa tanah untuk tanaman tembakau musim 1952/1953 di daerah Kabupaten Bodowoso dan Jember (Karesidenan Besuki)" sebagai berikut: Pasal 1 Uang sewa tanah untuk tanaman tembakau musim 1952/1953 di daerah Kabupaten Bodowoso dan Jember (Karesidenan Besuki) ditetapkan sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) sehektarnya, dengan ketentuan bahwa lamanya persewaan tanah tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan. 617
Masalah Agraria Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya dan berlaku surut mulai pada tanggal 28 April 1952. Setuju; Menteri Perekonomian, Jakarta, 9 Juli 1952 Menteri Dalam Negeri Mr. SOEMANANG Menteri Pertanian Mr. MOH. ROEM MOH. SARDJAN 618
Lampiran Lampiran : XXVIa LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nr. 1. 1952. TANAH, BARANG TETAP, PEMINDAHAN DAN PE- MAKAIAN. Undang-undang Darurat Nr. 1 tahun 1952, ten- tang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang- barang yang lainnya yang mempunyai titel menurut hukum Eropa. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 182). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a . bahwa disebabkan keadaan darurat, maka belum ada kesem- patan yang cukup untuk mengatur kedudukan tanah dalam umumnya dan khususnya barang-barang tetap yang lain, selaras dengan kehendak sifat negara yang merdeka; b. bahwa di antara segala macam barang-barang tetap tersebut, maka kebutuhan yang sangat dirasai untuk mengurusnya dengan segera ialah barang-barang tetap yang sekarang ini mempunyai titel hukum menurut hukum Eropa; c . bahwa oleh karena itu, maka diperlukan lebih dahulu menga- dakan peraturan-peraturan sementara mengenai urusan pe- mindahan hak atau pemakaian barang-barang tetap yang mempunyai titel menurut hukum Eropa; d. bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak pera- turan itu perlu segera diadakan; Mengingat : Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar : Pendapat Dewan Menteri pada rapat ke- 22 pada tanggal 31 Juli 1 9 5 1 ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang pemindahan dan pemakain 619
Masalah Agraria tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lain yang mem- punyai titel menurut hukum Eropa. Pasal 1 (1).Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka buat sementara setiap serah pakai buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak, mengenai tanah- tanah dan barang-barang tetap lainnya, yang mempunyai titel menurut hukum Eropa hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Menteri Kehakiman. (2).Semua peraturan yang ada yang bertentangan dengan ayat (1) buat sementara ditunda berlakunya. (3).Semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang dila- kukan di luar izin Menteri Kehakiman dengan sendirinya batal menurut hukum. Pasal 2 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundang- kan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin- tahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan pe- nempatan Lembaran Negara republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 2 Januari 1952 Presiden Republik Indonesia SOEKARNO Menteri Kehakiman: MOEHAMMAD NASROEN. Diundangkan Pada tanggal 2 Januari 1952 Menteri Kehakiman: MOEHAMMAD NASROEN 620
Lampiran Lampiran : XXVIb TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI Nr. 182 TANAH, BARANG TETAP, PEMINDAHAN DAN PEMAKAI- AN. Penjelasan Undang-Undang Darurat Nr. 1 tahun 1952 ten- tang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap yang mempunyai titel hukum menurut hukum Eropa. Semenjak beberapa waktu pada pelbagai Kementerian yang berkepentingan telah dimulai pekerjaan-pekerjaan persiapan yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum barang-barang tetap yang baru, sebagai ikhtiar hendak memenuhi kehendak- kehendak lain termaktub di dalam Undang-undang Sementara, umpama khusus pasal 38. Sedang ikhtiar yang dimaksud oleh pelbagai kesulitan-kesu- litan belum lagi selesai, maka dalam perhubungan lalu lintas kedapatan perbuatan-perbuatan mengenai barang-barang tetap yang dikhawatirkan di kemudian hari dapat menyulitkan pelak- sanaan ikhtiar Pemerintah yang dimaksud di atas. Teristimewa dicatat di sini, bahwa semenjak pemindahan ke- daulatan telah banyak kejadian barang-barang tetap dipindahkan haknya atau pemakaiannya kepada orang-orang asing. Bukanlah maksudnya Pemerintah hendak mencegah orang asing menda- pat hak suatu barang tetap aka tetapi manakala lebih banyak barang-barang tetap berpindah tangan kepada pihak asing, maka dikhawatirkan kalau-kalau di kemudian hari setelah ikhtiar Peme- rintah itu telah berupa peraturan daerah guna dijalankan akan terganggu harapan-harapan yang dipikir-pikirkan oleh orang- orang asing itu, sehingga akan muncul kekecewaan dalam dirinya. Supaya terhindar dari kekecewaan itu, yang dapat meru- sakkan perhubungan baik antara kita dan tamu-tamu kita orang- orang asing itu, maka sebaiknyalah bilamana sekarang ini di- mulai pengawasan atas pemindahan atau pemakaian hak-hak atas barang tetap itu. Oleh karena soal yang dihadapi mengenai hukum perdata, maka Pemerintah merasa lebih akan terjaga semua kepentingan bilamana pengawasan itu diserahkan khusus kepada Menteri 621
Masalah Agraria Kehakiman. Tinggal lagi penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai yaitu pemindahan hak, serah pakai barang-barang tetap yang mempunyai titel menurut hukum Eropa. Sebagai ternyata dari pertimbangan Undang-undang ini, isti- mewa di bawah huruf c, buat sementara tidak akan disinggung hal-hal mengenai tanah dan lain-lain 'barang-barang tetap' yang bertakluk kepada hukum adat dan tanah yang telah diberikan dengan hak agrarisch eigendom. Maka teranglah bahwa hak atau pemakaian tanah dan barang-barang tetap yang bertakluk ke- pada Kitab Undang-undang Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai khususnya dimaksudkan dalam pasal 506, 507, dan 508 'Kitab Undang-undang Perdata' tersebut. Dari pasal-pasal yang dimaksudkan kenyataan bahwa ada barang-barang yang hubungannya dengan tanah tidak begitu rapat, sedangkan Undang-undang Darurat yang sekarang hen- dak mengawasi semua tanah dan semua barang yang begitu rapat hubungan dengan tanah, sehingga kepentingannya sama besarnya dengan kepentingan tanah, sehingga maksudnya hendak mengawasi semua perpindahan atau pemakaian barang- barang tetap yang penting-penting itu diserahkan kepada per- timbangan Menteri Kehakiman. Yang dimaksudkan dengan pemindahan hak tanah dan lain- lain barang tetap ialah sebagai yang dimaksud dalam pasal 584 Kitab Undang-undang Perdata dengan istilahnya : 'Ovendracht of levering ten gevole van enen rechtstitel van eigendomsovergang afkomstig van degene, die gerechtigd was om over dengan eigendom te beschikken'. Yang dimaksud dengan istilah serah pakai ialah selain dari sewa menyewa tiap-tiap perbuatan si pemilik yang ditunjukkan kepada berdirinya hak-hak yang dimaksud dalam pasal 508 Kitab Undang-undang Perdata, Nr 1 sampai dengan Nr. 6. Termasuk lembaran Negara RI Nr 1 tahun 1952. Diketahui : Menteri Kehakiman, MOEHAMMAD NASROEN. 622
Lampiran Lampiran : XXVI c TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI Nr. 183. TANAH. BARANG TETAP. UNDANG-UNDANG DARU- RAT Nr. 1 TAHUN 1952. PELAKSANAAN. Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pelaksanaan Undang-Undang Darurat Nr. 1 Tahun 1952, mengenai pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mem- punyai titel menurut hukum Eropa. Tanggal 7 - 1 - 1952. MENTERI KEHAKIMAN Menimbang: Bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang Darurat Nr. 1 tahun 1952 tentang pemindahan dan sebagainya. (Lembaran Negara 1952 Nr. 1) perlu ditunjuk pembesar-pembesar yang atas nama Kami akan mengeluarkan izin yang dimaksud dalam undang- undang itu serta ditetapkan instruksi (petunjuk) untuk pembesar- pembesar itu; Mengingat: Lembaran- Negara 1952 Nr. 1; Mendengar: Rekan kami, Menteri Dalam Negeri; MEMUTUSKAN Pertama : Menunjuk Jaksa-jaksa pada Pengadilan-pengadilan Negeri seba- gai pembesar-pembesar yang atas nama Kami akan mengelu- arkan ijin-ijin yang dimaksud dalam pasal 1 Lembaran-Negara 1952 Nr. 1 Kedua : Menetapkan instruksi ebagai berikut: Pasal 1 1 . Setelah diterima surat permohonan rangkap tiga untuk 623
Masalah Agraria memperoleh ijin, maka Jaksa pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten, dalam mana terletak barang tetap yang bersangkutan dengan segera me- mintakan fatwa Bupati Kabupaten yang tersebut. 2 . Bupati untuk menyiapkan fatwanya mengadakan pemerik- saan, dalam mana antara lain-lain diperhatikan faktor-faktor politik dan ekonomis yang mempunyai pengaruh atas tran- saksi yang bersangkutan. 3 . Jika Jaksa tidak bersesuaian paham dengan fatwa itu, maka surat-surat yang bersangkutan dikirimkannya langsung ke- pada Kami, dalam mana Kamilah yang akan memutuskan apakah ijin itu dapat atau tidaknya diberikan. 4 . Jaksa memberitahukan keputusannya dengan membubuhi pernyataan "diijinkan" dengan memberi tanggal dan ditan- datangani olehnya pada surat permohonan rangkap tiga itu, selanjutnya sehelai surat permohonan itu dikirimkannya kembali kepada si pemohon dan sehelai disampaikannya ke- pada Kami. 5 . Jaksa mendaftarkan surat-surat permohonan yang diterima- nya itu dengan mencatatkan dalam daftar itu: isi ringkas per- mohonan itu, tanggal penerimaan fatwa, tanggal fatwa di- minta dari Bupati, tanggal penerimaan fatwa itu, isi kesim- pulan fatwa itu, keputusan jaksa dan tanggalnya serta tanggal pengembalian dan pengiriman surat-surat yang bersangkutan kepada si pemohon dan kepada Kami. Pasal 2 1 . Jika diadakan lelang, baikpun lelang atas kemauan sendiri maupun lelang karena menjalankan keputusan hakim, maka ijin yang diperlukan itu baru dapat dimintakan setelah selesai lelang itu. 2 . Jika ijin yang dimaksud tidak diperkenankan kepada orang yang pada lelang itu paling tinggi tawarannya dan kepada siapa tertunda barang yang terlelang itu, maka ijin itu dapat diminta oleh orang berikut yang tawarannya pada lelang itu paling mendekati tawaran yang tertinggi itu dan jika kepa- danya tiada diperkenankan ijin itu, maka oleh orang berikut- 624
Lampiran nya pula dalam tinggi tawarannya dan begitulah seterusnya, kecuali jika ada syarat-syarat lelang itu dimasukkan pem- batasan tawaran yang paling rendah, dalam hal mana, apa- bila tidak diperkenankan ijin kepada semua orang yang ta- warannya lebih tinggi pada akhirnya hanya yang dalam pem- batasan harga itu paling rendah tawarannya dapat memin- takan ijin itu. Pasal 3 Oleh Kami dapat ditetapkan dalam hal-hal yang mana dapat dikeluarkan ijin oleh jaksa dengan tidak memerlukan fatwa Bupati. Pasal 4 Apabila timbul keragu-raguan apakah sesuatu ijin diperlukan atau tidak, maka Jaksa yang ragu-ragu itu, demikian juga pega- wai pemindahan hak yang ragu-ragu itu memajukan hal itu kepada Kami supaya Kami putuskan. Pasal 5 Jaksa dan Bupati haruslah sebaik-baiknya supaya segala permin- taan-permintaan itu dapat diselesaikan selekas mungkin. Sedapat mungkin dan selekas mungkin haruslah keputusan atas permin- taan-permintaan itu telah diberitahukan dalam satu bulan sete- lah diterima surat permintaan-permintaan itu. Apabila perlu diperpanjangkan waktu itu, selama-lamanya hanya boleh sam- pai tiga bulan, maka hal memperpanjang haruslah setiap kali dilaporkan kepada Kami dengan dijelaskan segala keadaan-ke- adaan yang memerlukan perpanjangan itu. Ketiga: Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimasukkan dalam Tambahan Lembaran-Negara. Menteri Kehakiman, Mr. MOEHAMMAD ROEM 625
Masalah Agraria Lampiran : XXVId TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I. Nr. 211. TANAH. BARANG TETAP. UNDANG-UNDANG DARU- RAT Nr. 1 TAHUN 1952. PELAKSANAAN. TAMBAHAN Keputusdan Menteri Kehakiman tentang instruksi tambahan mengenai pelaksanaan Undang-undang Darurat Nr. 1 tahun 1952, tentang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menu- rut hukum Eropa. Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 22 Februari 1952 No. J. A. 10/9/5 MENTERI KEHAKIMAN: Menimbang : bahwa untuk kesempurnaan pelaksanaan Undang- undang Darurat Nr. 1 tahun 1952 tentang pemindahan hak pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menurut hukum Eropa, perlu ditunjukkan bagi tempat-tempat di luar daerah kabupaten lain-lain pembesar untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 5 ayat 2, tentang keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Januari 1952 Nr. J.S. 5/1/19; Mengingat : Lembaran-lembaran-Negara 1952 No. 1 dan Tambahan Lembaan Negara 1952 Nr 183. Mendengar : Menteri Dalam Negeri; Memperhatikan : Surat Menteri Agraria tanggal 29 Januari 1952 Nr. 591/KA-52; MEMUTUSKAN : Pertama : Menetapkan Instruksi Tambahan sebagai berikut: bagi tempat- tempat dalam lingkungan daerah Hukum Pengadilan Negeri, di mana tidak ada berkedudukan seorang Bupati, maka tugas Bupati sebagai tersebut dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Januari 1952 Nr. J.S. 5/1/19 dilakukan: 626
Lampiran a . dalam daerah Kota Praja yang merupakan kota besar yang merupakan kota besar atau kota kecil, oleh walikota yang bersangkutan atau atas namanya oleh seorang pegawai Kotapraja yang ditunjuknya. b. di luar daerah Kotapraja, oleh seorang pegawai yang kedudukannya dapat disamakan dengan seorang Bupati dan jika dalam hal itu ada keragu-raguan, maka pegawai sebagai yang ditunjukkan oleh Gubernur yang bersangkutan. Kedua : Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimasukkan dalam Tambahan Lembaran-Negara. Menteri Kehakiman: MOEHAMMAD NASRUN 627
Masalah Agraria Lampiran : XXVIIa KUTIPAN dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri. No. Agr. 12/5/14. Jakarta, 28 JUNI 1951 MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a . bahwa untuk mencegah, setidak-tidaknya mengurangi ber- langsungnya pengambilan tanah perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Timur, propinsi Sumatera Utara, oleh orang- orang yang tidak berhak dengan cara tidak teratur, perlu dise- diakan dalam waktu yang singkat tanah-tanah yang cukup luas untuk dibagi-bagikan secara adil dan rasionil kepada orang- orang terutama kepada petani-petani yang menghayatinya; b. bahwa dalam bulan September 1950 oleh Acting Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat Republik In- donesia, dan Pengurus Deli Planters Vereeniging sebagai wakil dari Perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau di Suma- tera Timur telah diadakan suatu persetujuan prinsip bahwa Pemerintah RI bersedia mengganti hak konsesi dengan suatu hak benda atas tanah yang luasnya tidak melebihi 125.000 ha untuk paling lama 30 tahun, sedang pihak DPV bersedia mengembalikan semua tanah-tanah selebihnya kepada Negeri; Menimbang pula: bahwa penyelesaian reorganisasi pemakaian tanah oleh perusa- haan-perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Timur secara integral, yang akan diselenggarakan dengan suatu undang-un- dang akan makan waktu agak panjang, sehingga sebelum terben- tuk dan mulai berlakunya undang-undang tersebut perlu diambil tindakan sementara. Mengingat : Surat Acting Gubernur Sumatera Utara tertanggal 19-9-1950 No. 291/2/PSU dan surat kami tertanggal 9-10-1951 No. H 4/10/6. 628
Lampiran MEMUTUSKAN: Kesatu: Membenarkan : a . pemakaian tanah-tanah Negeri yang sekarang dikuasainya dengan hak konsesi oleh perusahaan perkebunan tembakau di Sumatera Timur seluas maksimum 125.000 ha, dengan hak benda, untuk waktu yang paling lama 30 taun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Pemerintah di kemudian hari; b. penyerahan kembali tanah-tanah selebihnya dari 125.000 ha itu oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau tersebut di atas kepada Negeri. Kedua: Letak-letak tanah, baik yang akan dilangsungkan di tangan perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau mau- pun yang akan dikembalikan kepada negeri, ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara dengan persetujuan perusahaan- perusahaan yang bersangkutan. Ketiga: Penunjukan dan penyerahan kembali tanah-tanah kepa- da Negeri harus sudah selesai dalam tempo 3 bulan, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini. Keempat: Sampai ada ketetapan lain, pembagian tanah-tanah yang diserahkan kembali kepada Negeri dilakukan menurut pedoman yang sekarang dijalankan di Sumatera Timur. SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada: 1. Perdana Menteri di Jakarta, 2. Semua Menteri, 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan, 4. Pengurus D.P.V di Medan, 5. Pengurus A.V.R.O.S. di Medan. 1, 2, dan 5 untuk diketahui 3 dan 4 untuk dilaksanakan seperlunya. Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. Kepada: Gubernur Sumatera Utara Di MEDAN 629
Masalah Agraria Lampiran : XXVIIb SALINAN dari Daftar Ketetapan-ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 36/K/Agr. MEDAN, 28 SEPTEMBER 1951 GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi bunyi Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No Agr. 12/5/14 perlu diadakan penghunjukan dari tanah-tanah negeri yang sekarang dikuasai dengan hak konsesi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau di Sumatera Timur: b. seluas maksimum 125.000 ha, yang akan dibenarkan pemakaiannya dengan hak benda, untuk waktu paling 30 tahun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Pemerintah di kemudian hari; c . selebihnya dari 125.000 ha, seperti dimaksud sub a. yang oleh perusahaan perkebunan tembakau akan diserahkan kembali kepada Negeri ; : Memperhatikan usul-usul dan anjuran-anjuran komisi Agraria Sumatera Timur, yang dibentuk dengan Surat Ketetapan kita tanggal 15 Agustus 1951 No. 26/K/Agr. ; Mengingat : kata sepakat yang tercapai dengan Deli Planters Vereeniging pada pertemuan tanggal 24 September 1951 di kantor kita. MEMUTUSKAN KESATU : Menghunjuk tanah-tanah untuk keperluan perusahaan perkebunan tembakau di Sumatera Timur yang bergabung pada Deli Planters Vereeniging di Medan, seluas maksimum 125.000 ha, di mana termasuk sebagian tanaman berumur panjang (overjarige cultures), yang akan dibenarkan, pema- kaiannya dengan hak benda menurut Undang-undang, 630
Lampiran dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang kemu- dian akan ditetapkan oleh Pemerintah, yakni sebagaimana dinyatakan dalam peta yang terlampir, ukuran 1 : 100.000, di mana tanah-tanah itu dicantumkan dengan warna biru muda, dengan syarat-syarat: I. Tentang tanah-tanah di tepi jalan : Tanah-tanah di tepi jalan umum kiri-kanan antara kota-kota: a . Tanjung Pura - Binjei - Medan - Tebing Tinggi; b. Medan - Banjar Baru; selebar 250 meter dari tepi jalan masuk ke dalam dikem- balikan kepada Pemerintah. Penyerahan kembali kepada Pemerintah atas tanah-tanah tersebut pada ayat (a) dan (b) tidak berlaku pada bagian- bagian tanah di atas dimana ada terdapat bangunan- bangunan berikut pekarangannya dari pihak perkebunan yang sangat diperlukan olehnya seperti rumah-rumah, kantor-kantor, gedung-gedung, bangsal-bangsal, jalan- jalan air, jalan-jalan kendaraan, tanaman jati dan bambu, yang belum diduduki oleh rakyat pada tanggal ketetapan ini. II. Tentang tanah-tanah persawahan. Tanah-tanah persawahan yang sudah ada, diserahkan kembali oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pemerintah. III. Tentang tanah-tanah perkampungan dan kota serta tanah- tanah yang diperlukan untuk perluasan-perluasannya. Tanah-tanah perkampungan sekarang dan perluasan-per- luasannya buat di kemudian hari untuk selama 30 tahun akan ditentukan dan diserahkan kepada Pemerintah yang patut luasnya buat menampung pertumbuhan penduduk kampung yang dimaksud. IV. Tentang tanah-tanah di pinggir sungai dan keliling mata air: Tanah-tanah kiri-kanan sungai-sungai dan anak-anak su- ngai yang mana airnya terus menerus mengalir, sepanjang minimum 50 meter diukur dari pinggir sungai-sungai dan anak-anak sungai itu dan di sekeliling mata-mata air mini- mum 100 meter di ukur dari pinggirnya, wajib dihutankan atau ditanami dengan pohon-pohon keras seperti jati, 631
Masalah Agraria rumbia, bambu, juar, dan lain-lain yang diperlukan untuk usahanya serta diurus oleh pihak perkebunan, untuk mencegah adanya erosi dan lan-lain. Tanah-tanah yang di dalam lingkungan jarak 50 dan 100 meter yang dimaksud, dihitung dalam luas maksimum yang 125.000 ha tersebut di atas. KEDUA:Tanah-tanah yang selebihnya dari 125.000 ha yang dimaksud dalam ayat kesatu di atas diserahkan kembali kepada Negeri. KETIGA:Apabila di kemudian hari ternyata perlu diadakan perubahan-perubahan mengenai tanah-tanah yang dihun- juk, maka perubahan-perubahan ini dapat diadakan sesudah dilangsungkan perundingan dengan Perusahaan-perusa- haan Perkebunan Tembakau. SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada: 1. Perdana Menteri di Jakarta, 2. Semua Menteri-menteri, 3. Bupati Deli dan Serdang di Medan, 4. Bupati Langkat di Binjei, 5. Kepala Jawatan Kepolisian Sumatera Utara di Medan, 6. Kepala Kejaksaan di Medan, 7. Ketua Pengadilan Negeri di Medan, 8. Ketua Pengadilan Negeri di Binjei, 9. Pengurus Deli Planters Vereeniging di Medan, 10. Pengurus A.V.R.O.S di Medan. 1, 2, dan 5, 6, 7, 8, 10 untuk dimaklumi 3, 4 dan 9 untuk dilaksanakan seperlunya. Sesuai bunyinya dengan Daftar tersebut: Sekretaris Ttd Tengku Soelaiman. 632
Lampiran Lampiran : XXIX DAFTAR TANAH-TANAH PARTIKELIR YANG BELUM DIKEMBALIKAN HINGGA SEKARANG* No. Urut Nama tanah partikelir Luasnya ha Nama pemiliknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ancol Bidara Cina Jati Jelambar (Zoetendal) Schoonzigt Tanjanung Lengkong Gunungsari Jati Timur Jembatan Besi Jepang/Pejompongan 21 44 66 437 3 241 51 10 66 461 Ong Wie Tin, Cideng Timur No. 3 Jakarta Ahliwaris Lauw Koei Liong "Kong Koan" idem idem idem idem Stichting Saleh Abdat Wakaf Gouw Hie Siang N.V. Mij. tot Expl. van Vastigheden Han Tiang Kit 11 12 13 Gang Kenari Kebon Baru Kecil Kebon Sirih 6 12 14 Sech Salim bin Awab Baloewel Oemar Moebarak Balwael Sech Oemar bin Abdullah bin Said Basalamah 14 Kemayoran Timur 51 N.V. Nij. tot Expl. van Vastigheden "Kemayoran Oost" 15 16 17 18 Kramat Sawah (Gg Sentiong) Kwitang Barat Solitude Lontar IX (sentiong) 5 35 50 4 N.V. Bouw Mij Kramat Sawah N.V. Boue Mij Al-Kaff N.V. Algemeen Spaar & Deposito Bank N.V. Mij tot Expl v Grondeigendommen 19 20 21 22 Manisan Kebon Nanas Melayu Besar Pademangan Pakembangan 16 569 213 10 Eurazie I Ch. Sim Zecha Loa Sek Hie dan Loa Sek Coe Hendrik Frederik de Groot 1/6 Laurens de Groot 2/6 Willem Pieter de Groot 3/6. Ahliwaris Tan Joe Nio (istri dari Liauw Keng) Tee Soei Kim. Said Aboebakar b. Ali b. Aboe b. Oemar b. 23 24 Pakembangan (Pall Merah) Parapatan Timur 6 9 Syahab cs. 25 26 27 28 Parapatan Barat Penggarengan Petamburan Salemba Tegalan 2 12 17 6 idem N.V. Percelen Maatschappij. Stichting Saleh Abdat Wakaf. Weduwe & Wezen Fonds voor Eur. Burg. Landsdieneren & Mr. Filet. 29 30 Slingerland Selipi Selatan 67 150 H.H. Kan. Vennootschap onder de firma Kong Seng Siong 31 32 Struiswijk Tanah Momandan 13 2 N.V. Landbouw Mij Struiswijk. N.V. Mij tot Expl v Grondeigendommen Eurazie I. 33 Tanah Rendah 18 Ahli Waris Mr. E.J.F. Dunna M.M. Lachinsky Lampiran pidato Menteri Dalam Negeri dalam pembicaraan Undang-undang pengembalian tanah partikelir di Jakarta di muka Parlemen 12 Februari 1953. 633
Masalah Agraria 34 35 Campedak (Polonia) Cipinang Prumpung 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Pedorenan Pondok Cina Cinere Cipinang Pondok Bambu Gunung Mas Gebruk Kedung Badak Cisarua Utara Kebon Baru/Kampung Dalam Mampang Udik 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Pengadegan Kecil Tanah Pangadegan "80" Tanah Baru Babadan Panggung Timur Panggung Barat Darat Baterman Pelempen Bugangan Karangayu I Karangayu II Karangbolong Karangmojo Krapiak Karangtempel Mrican Manggung Penggiling Simongan Mloyo Panggung Kedungbatu Candi Wonodiri Ketanggungan Barat Brodolangu Telukbawur Bagong Buku Manyar II Gambuwan Genayan Genayan Mranggen Mranggen Grudo Barat Gunungsari Kalibutuh 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Keputran Lor Kupang II atau Pakis Pesawahan Pucangan Ginayan Tegalsari - - Karang Pelang 634 14 30 133 1310 2150 582 1396 35 - 1266 113 90 2 45 51 196 527 5809 51 369 5.72 20.64 1253 106.72 38.86 2632 77 - 1.83 0.23 2.1129 106.72 38.86 2632 77 - 1.83 0.23 2.1129 9.63 134.20 4.71 26.99 35.09 8.93 3.01 3.14 0.17 0.13 2.0832 N.V. Bouw en Cultuur Mij "Cipinang Prumpung". Muara cs Ahli Waris Lauw Koei Liong Ahli Waris Lauw Koei Long idem N.V. Cult Mij Gunung Mas Thung Siang Keng cs Tan Som Nio N.V. Cult. Mij. "Cisarua Noord". Oemar Mubarak Balwael. Stichting Wakal Talib b. Mohammad b. Said Baloewel. Oemar Mubarak Balwael Sech Ali bin Said Moengis. Sech Ali bin Said Moengis. Stichting "Liem Son Tjoan Tong Kie" Tan Twan Tjoang Stichting "Sing Gwan Lip Kie" N.V. Boue en Cultuur Nij. "Karangayu" N.V. Cult Handel & Bouw Mij Kembangan. N.V. "De Industrieele Compaign". N.V. Bouw Mij Kupang. N.V. Handel en Bouw Mij Gunungsari N.V. Mij voor Kleinwoning ... Ons eigen Huis. N.V. Bouw Mij Keputran in quidatie. N.V. Bouw Mij "Kupang" N.V. De "Perceleen Mij". N.V. "Oranye Brouwerij". N.V. "Oost Java Stoomtram Mi. N.V. idem Nyonya E Peters cs N.V. "Industrie en Handel Mij Karangpelang".
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Karang Ketintang Wonokitri (Kupang Selatan) Blauran Tengah Gang I dan II Dinoyo Embong Malang Kampung Undaan dan Kampung Ngemplak Kebangseran Tengah Kedung Anyar Kupang III, Perc Banyu Urip Kupang III, Perc Banyu Urip Kidul Kupang III, Perc. Kupang Gedeh Kupang I, Perc Kupang Gedeh Kupang Gedeh Maspati dan Kupang Bubutan Patemon Simokatrungan- Simokuwangean Tuwono Verp. No. 9667 Baruk Wonokitri Bong Bagong Ginayan Bagong Duku Manyar I Bagong Sabrangan Bagong Tambangan Bagong Tambangan Magersari Kampung Mergoyoso Kampung Kaliasin Mergoyoso Kampung Mergoyoso II Kampung Kaliasin Manukan Panjunan Perning Kedawung Verp. No. 6636 Verp. No. 7844 dan 7840 Verp. No. 5153 Drajat 925 220 0.76 0.54 42.13 2.52 25.18 - 9.31 22.64 20.27 4.83 2.27 0.22 199.64 1.74 1.57 1 1 1.270 1.70 4.64 0.1 0.6 7.8 7.68 704 6 5 604 0.90 0.90 0.13 61 Lampiran N.V. Mij tot Expl v Ondernemingen nagelaten door Mr. W.A. Baron Boud. N.V. "B.P.M.". Janda The Ing Bian Han. Kwik Tiauw Swan. N.V. Bouw & Handel Mij "Tie Giok Nio". Nyonya The Guat Nio cs. Tjan Siong Gok. - Liefdadigheidsfonds "Hok Kian Kong Tik Soe". Oey Tjiam Lieng cs Liefdadigheidsfonds "Hok Kian Kong Tik Soe". Tan Khay Nio cs. Tan Siong Gok. On Hin Aan. N.V. Bouw & Handel Mij The Giok Nio. Vereeniging "Chim Cik Kong Sie". Vereeniging "The Goan Cing". Goe Kim Nio cs. Nyonya The Kiok Hwie Nio. Firma Al Said b. Awed Martok (½ bagian) Sech Salim b. Amabarak. Ahliwaris Sech Ibrahim b. Ali Baswedan. idem idem idem N.V. Bouw Mij "Badjuber". N.V. Bouw Mij "Badjuber". Ahli Waris Han Siauw Gwan Ahliwaris Oei Tiong Ham N.V. "Javasche Cultuur Mij". N.V. Cult. Mij. "Kedawung" Kawisrejo. Onderlinge Levenverzekering Mij. Stichting Gedong Nasional Indonesia. Mas Bei Koesoemodiwiro. Ahli Waris R. Pangeran Bodro Koesoemo. 635
Masalah Agraria DAFTAR TANAH-TANAH PARTIKELIR YANG TELAH DIBELI KEMBALI (STADSLANDEN) Dibeli Kembali Dalam Tahun 1913 1917 1918 1918 No. Urut 1 2 3 4 Nama tanah partikelir Angke - Kapuk Ranggunan-Condet-Kemang Mampang Grogol, Pemanggisan Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Paninggaran, Sarengseng, Gandaria Selatan, dan Cipete Letaknya di kabupaten Jakarta Jatinegara Jatinegara Jatinegara dan Jakarta 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1919 1919 1919 1919 1919 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sunter Ulujami Sudimara, Cileduk, Jombang Senayan, Pecandran Tanahabang, Kampung Lima, Duku Serpong, Lengkong-Sampora, Lengkong-Cisauk Pepanggo Lengkong-Timur Pasilian (Jenggati), Kresek (Cakung) Kampung Asem Cantiga, Pesing Kampung Tengah dan Pejuangan Cililitan, Kampung Melayu Kecil dan Cililitan Kecil Cempedak Timur Lengkong Gudang (Babakan-Selatan) Pondok Petung Pesing Kampung Bali Jatipadang Teluknaga Ciputat, Pondok Benda Wetan, Pondok Benda Jakarta Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jakarta Jakarta Jakarta Jatinegara Jatinegara Jatinegara dan Jakarta Jatinegara Jatinegara Jakarta Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jakarta Jatinegara Tengah, Pondok Benda Kulon 1920 23 Pengumben, Karuntagan, De-Vrijmanslandjes Jatinegara Sukabumi 1920 1920 1920 1920 1920 1921 1921 1922 1925 1925 1927 1927 1927 1927 1927 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kranggan Tanah Tinggi Pasarbaru dan Curug Betung atau Sampiran Struiswijk Pulu Besar Cempaka Putih Sunter Babakan Utara Balaraja atau Bumiayu Grendeng Barat atau Karawaci Ilir Kwitang Timur atau Tanah Tinggi Jatinegara Pondok Labu I s/d V Tigaraksa Cikokol Kebayoran, Tanah Kusir, Trogong atau Gebruk Jatinegara Jakarta Jakarta Jakarta + Jatinegara Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jatinegara Kebayoran Jatinegara Jakarta Jakarta 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1928 1928 1928 1928 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 dan Lebakbulus atau Simplcitas Gandaria Utara Ulu Pella dan Pella Petogogan Bazaar Tangerang Barat dan Kali Pasir Pasir Putih Muara Angke atau Slingerland Ancol Victoria atau Daru Kemiri atau Karangserang Dalam Pesing Kalimati Kedawung Timur Kramat Pulo atau Kramat Sentiong Parungkuda atau Sewan Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta 636 Luasnya dalam ha ? ? 121 190 454 1421 4708 127 326 58 987
1928 1928 1928 1928 1928 1928 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1931 1931 1951 1951 1951 1952 1952 1953 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Cikula Ancol Pasir Kemayoran Barat atau Gang Kadiman dan Kemayoran Pondok Jagung dan Priang Paninggangan Mauk Pakulonan atau Bergzicht Bendungan Ilir Kalibata Krobakan Tanjong Barat dan Jaga Karsa Karangserang laut Selapanjang Timur Pesing Koneng dan Pesing Jan Paul Poris, Gondrong atau Cipondoh dan Pondok Kosambi Lengkong Barat Kampung Duri Besar Kalibata Kampung Jati Groot Kampong Makasar dan Harmendaal Kramat Pakuaji atau Kramat Tanjung Burung Kampung Duri Kecil Bojongrenged Sepatan Pangkalan Timur, Pangkalan Barat, Regalangus dan De Qual Timur Rajeg Cengkareng dan Kalideres Kupang Praupan Cipinang Vrededal Peterongan Tanah Vikariat ca Pekunden, Batan, Randusari Bulu Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jatinegara Jakarta Jakarta Jakarta Jatinegara Jatinegara Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Kotabesar Surabaya Kotapraja Jakarta Kotabesar Semarang Kotabesar Semarang Kotabesar Semarang Semarang Lampiran 3037 1288 191 667 542 3511 1149 59 209 3016 3290 1075 210 ? 637
Masalah Agraria DAFTAR TANAH-TANAH PARTIKELIR YANG SUDAH DIBELI (AGRARISCHE LANDEN) Dibeli Kembali Dalam Tahun 1810 - 1821 1910 1910 1917 1918 1918 1919 1919 1919 1920 1920 1920 1920 1920 1921 1921 1921 No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nama tanah partikelir Sukabumi dan Blubur Kandanghaur Indramayu Barat Cibinong Nanggewer Parungpanjang Semplak Cilangkap Janlapa Cikopomayak Pamanukan dan Ciasem Tapos Cikandi Udik Ciomas Cikandi Ilir Kedunghalang Cikadu atau Ciledet Kuripan Pondok Gedeh, Pondok Gedeh Tengah, Ciawi dan Cijeruk Ciluar, Tanah Baru I s/d IV dan Letaknya di kabupaten Sukabumi dan Bogor Indramayu Indramayu dan Majalengka Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Krawang Bogor Serang Serang Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor 1921 18 Bogor Sukaraja 1922 1922 1927 1928 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1936 1936 1936 1937 1937 1938 1938 1938 1938 1939 1940 1940 1940 1949 1949 1949 1949 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Citrap atau Citeureup Sadeng Jambu Jasinga Cikopo Mayak Cikopo Selatan II dan III Ciliwung Megamendung Nanggung dan Mandalasari Gobang atau Cobodas Rumpin Citayam Cipeundeui Kampung Melayu Kedawung Barat ca Cawang Cikoo Batu Ceper Cikoko Gunung Sindur Karawaci Priok Beng Telukpucung dan Cakung Cihuni Ciampea Cilincing Babelan Tegalwaru Sawangan Bolang Cilongok Gandu Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Jakarta Jakarta Jatinegara Jakarta Jatinegara Bogor Bogor Jakarta Jatinegara Jakarta Bogor Jatinegara Jatinegara Krawang Bogor Bogor Tangerang 638 Luasnya dalam ha 16500 127568 52500 1995 7027 4635 700 6601 142320 1733 18730 11186 7204 3595 4614 8311 20540 4013 21676 2316 20182 868 2198 1570 2118 7700 6156 2799 1854 239 3971 2140 250 1408 65 3978 2437 84 14281 1648 40534 1019 6400 55173 4690 23920 8543
1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1950 1950 1950 1950 1950 1951 1951 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Dramaga Michiels Arnold Cimanggis Bojong Gedeh Cikopo Utara Bojong Karatan Kaum Pandak Cikoleang Trogong Janlapa Timur Cisarua Selatan Pamaukan dan Ciasem Kebayoran Kedung Gedeh Cabang Bungin Tambun Tanjung Timur Babakan Pangkalan Terusan Pondok Tengah Pondok Gedeh Pangadegan Karang Congkok Pulo Gadung Klender Tanah Rendah Cilebut Pabean Cilluw Tugu Timur dan Barat Kampong Mangga Cilodong Mampang Ilir Warabuaya/Tanah Koja Suradita Lentengagung Pondok Cabe Udik Depok Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Krawang Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Jatinegara Bogor Bogor Tangerang Tangerang Jatinegara Tangerang Bogor Lampiran 2678 115073 392 4995 2263 4200 878 2238 389 ? ? ? ? ? 639
Masalah Agraria DAFTAR BUKU-BUKU DAN MAJALAH YANG MENJADI SUMBER BAHAN-BAHAN DAN SEBAGIAN DIKUTIP ISINYA Adatrecht bundel I (Gemengd). Adatrecht bundel II (Java en Madoera) Adatrecht bundel XXXIX (Gemengd). "Agraria". Laporan yang disusun oleh Kantor Pusat Urusan Gerakan Tani Kementerian Pertanian RI untuk keperluan dinas. Agraria (Hukum tanah), Penerbitan Jembatan/'52. 1. ............... 2. ............... 3. ............... ............... 5. Wiradiputra, R.A. 6. Trenite, Prof. Mr. GJ Nolst Agrarische Regelingen; dalam buku : DE Landbouw in den 7. Maassen, Mrs. GGJ en Hens, APG. 8. ............... 9. Heyden, Mr. AJ. Van der 10. Ter Haar Bzn, Prof Mr. 11. Sumitro, Prof. Dr. 12. Rethe, Mr. Cecile 13. Haccon, Dr. J.T. 14. Scrhieke, Mr. J.J. 15. Gerritsen, Mr. J. 16. Koppel, C. van de 17. Boeke, Prof. Dr. J.H.D. 18. ............... 19. Graaf, Dr. H.J. de 20. Cassuto, Mr. Is H. 21. Schwarz, L.M. 22. Wertheim, Dr. W.F. 23. Vollenhoven, Mr. C. van 24. Adam, Dr. L. 25. Schwencke, G. 26. Teraa, Mr. G.J.A. 27. Muller, Mr. F.J. Indischen Archipel deel I, onder redactie van Dr. JJ van Hall en van Koppel/1951. Agrarische Regelingen voor Gouvernementsgebied van Java en Madoera; deel I eerste stuk, deel II tweede stuk, deel II Bijlagen/1934. Agrarische Regelingen voor Zelfbesturende Landschappen in Gewesten buiten Java en Madoera; samensgesteld door het Departement van Binnenlandsch Bestuur afdeeling Agrarisch Inspectie/1919. Aturan Landrente/1939. Beginselen en stelsel van het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Bunga Rampai Ekonomi/1951. De Arbeid in den Landbouw; dalam buku : De Landbouw in den Indischen Archipel deel I, onder redactie van Dr. CJJ van Hall en C. van de Koppel. De Indische Export producten. De beteekenis voor Indie en Nederland/1947. De Lagere Inlandsche Rechtsgemeenschappen ini Nederlandsch Indie. De Welvaarts in Indie/1926. Eenige statistische gegevens over landbouw; da;am buku De Landbouw in den Indischen Archipel deel I, onder redactie van Dr. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel/1952. Economie van Indonesie/1950. Erfpacht : a. Groote Landbouw b. Kleine Landbouw c. Landgoederen en buitenverblijven Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren van Binnenlandsch Bestuur. Geschiedenis van Indonesie/1951. Handleiding tot de studie van het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Harta Sejengkal. Herrijzend Azie. Het Adatrecht van Nederlandsch Indie tweede deel aflering I en II. Het autonomie van het Indonesisch dorp. Het Vorstenlandsch Grondhuurreglement in de practijk en het Grondenrecht in Jogjakarta. Het welvaartspeil in Indie, dalam majalah Landbouw tahun ke 20/1950. Hoofdtrekken van het Adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in den Gouvernementslanden op Java en Maoera zooveel van belang voor het Volkscredietwezen/1951. Hutan dan perdagangan hasil hutan/1951. 28. Supardi, Rd. 640
29. Supardi, Rd. 30. Rutgers, Ir. S.J. 31. Tergast, Ir. G.C.W. Chr. 32. ............... 33. ............... 34. ............... 35. ............... 36. Praptodihardjo, S. 37. Edelman, C.H. 38. Radjab, Moch. 39. Timmer, Prof. Dr. W.J. 40. Tergast, Ir. G. C.A. 41. Ter Haar, Bzn. Prof. Mr Lampiran Hutan, Reboisasi, Industri/1951. Indonesie. Het Koloniale systeem in de periode tussen de eerste en den tweede wereldoorlog/1947. Indonesie's inheemse landbouw, dalam majalah "Indonesie" Juli 1951. Inleiding tot het grondrecht. Ontginningsordordonnantie. Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren op Java en Madoera, oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur. Laporan tahun buku 1950/1951. De Javasche Bank. Pertanyaan anggota dan jawaban pemerintah. Tambahan pada risalah resmi Dewan Perwakilan Rakyat RIS jilid II. Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat RIS/1950. Sendi-sendi hukum tanah di masa depan. Penerbitan Pembangunan. Studien over de bodemkunde van van Nederlandsch Indie/1947. Toraja Sa 'dan, Balai Pustaka 1951. Totale Landbouw Wetenschap. Vergroting van de Bedrijfsbasis in de Indonesische landbouw, in het bijzonder op Java en Madoera, dalam "Landbouw" tahun ke 22/1950. Verzamelde geschriften van Ter Haar Bzn. deel I. 641
Mochammad Tauchid: Tokoh Pendiri Bangsa, Gerakan Tani, dan Pendidikan Taman Siswa1 "Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya". (Moch. Tauchid, 1952) "Shortage of food can lead to a civil war" (David Nelson, 1996) Masalah Agraria adalah Masalah Penghidupan Dalam buku berjudul Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Moch Tauchid mengurai berbagai persoalan agraria sejak periode kolonial hingga tahun 1950-an. Karyanya dapat dikatakan bersifat ensiklopedis. Di dalam penutup bukunya, disajikan 1 Ditulis oleh Ahmad Nashih Luthfi dan Amien Tohari, keduanya adalah pegiat LIBBRA (Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria) dan Sajogyo Institute, Bogor 642
Biografi Singkat Penulis filosofi, perspektif, dan anjuran memajukan kaum tani Indo- nesia.2 Menurutnya, masalah agraria adalah masalah penghi- dupan rakyat yang kompleks. Sebagai satu masalah yang men- jadi sendi penghidupan masyarakat, ia meliputi seluruh kehi- dupan rakyat. Ia erat kaitannya dengan soal-soal politik, eko- nomi, dan sosial, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya ditinjau dari satu segi.3 Perubahan masyarakat tani tidak dapat dipaksakan dari atas atau dari luar, namun harus dilakukan dengan cara mela- kukan penyadaran terhadap kaum tani, sehingga mereka tahu akan harga diri, hak dan kewajibannya. Dari situlah perubahan dan pembongkaran atas akar persoalan yang dihadapi kaum tani dapat dilakukan. Suatu prinsip yang masih sangat relevan menjadi pegangan para aktifis gerakan tani saat ini. Berdasarkan prinsip itu, maka menurutnya pengorga- nisasi kaum tani menjadi penting. Tegasnya, "Organisasi tani merupakan lapangan tani menyusun ke- kuatan. Sebagai alat perjuangannya, untuk membebaskan 2 Moch. Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009 [ce- takan ke-tiga]), hlm. 451 3 Mengutip kata-kata Gunawan Wiradi atas pandangan Tauchid itu, "Siapa menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana-sarana kehidupan! Siapa menguasai sarana kehidupan, ia menguasai manusia! Tanpa memahami hal ini, orang akan terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, legalistik, tidak sosiologis, apolitis dan ahis- toris. Akibatnya, seringkali terjadi proses-proses yang hasilnya justru tidak diinginkannya sendiri". Gunawan Wiradi, "Masalah Agraria: Masalah Peng- hidupan dan Kedaulatan Bangsa", bahan ceramah, disampaikan dalam acara "Studium-Generale", Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian IPB, tanggal 17 Mei, 2004, hlm 2. 643
Masalah Agraria dirinya dari penindasan politik, ekonomi dan sosial. Di sana belajar menambah kecerdasan otak dan jiwanya, dan dengan kesadarannya nanti membongkar segala pokok dan alat yang menjadi sumber kemiskinan dan kesengsaraan, untuk memperbaiki hidupnya".4 Gerakan Tani sebagai Pergerakan Pemerdekaan Mengenai organisasi tani, Moch. Tauchid sejak awal meru- pakan salah satu tokoh pejuangnya. Ia tidak hanya aktif di gerakan tani, namun masuk menjadi anggota parlemen di da- lam memperjuangkan hak-hak kaum tani. Moch. Tauchid tercatat sebagai pendiri Barisan Tani In- donesia (BTI) pada tahun 1945, selepas ia dipenjarakan oleh pemerintah Jepang sebab tergabung dalam gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir.5 Bersama kawan-kawannya; Wijono Suryokusumo, S. Sardjono "Petruk", Djadi, Asmoe Tjiptodar- sono, dan Sajoga, ia mendirikan BTI. Pendirian BTI merupakan hasil kongres petani di Yogya- 4 Ibid., hlm. 394 5 Wawancara dengan Imam Yudotomo (68 tahun, anak Moch. Tauchid), Yog- yakarta, 13 Agustus 2009. Penjelasan lain menyebutkan bahwa Moch. Tauchid adalah anggota eksekutif komite partai (bagian komunikasi) hasil fusi di Cirebon antara Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Amir Sjari- fuddin dan Partai Rakyat Sosialis (Paras) pimpinan Sjahrir. Bersama Wijono ia disebut sebagai "kelompok Yogya" yang terlibat dengan Amir dalam men- dirikan Parsi. Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 234. Pengalaman masa remaja Tauchid di Purwokerto sebagaimana dituturkan kepada anaknya menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan kelompok Sjah- rir. Diperkuat juga oleh Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan kepemimpinan, Kebangkitan Gerakan Taman Siswa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 156. Bahkan untuk mengenang Sjahrir, ia menulis buku berjudul, Mengenang Pahlawan Sjahrir, (Yogyakarta: Jajasan Sjahrir , 1966) 644
Biografi Singkat Penulis karta antara 22-25 November 1945. Semula dilangsungkan rapat tani dan buruh di Surakarta pada 5-7 November 1945 yang dihadiri sekitar 2000 orang. Namun utusan tani ternyata tidak mewakili keanggotaan partai yang saat itu baru dibentuk. Maka segeralah dilangsungkan kongres khusus organisasi tani.6 Dalam kongres itulah, tokoh-tokoh di atas menjadi pen- dirinya. BTI semula adalah kelompok kader petani yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta.7 Pada awal pendiriannya, para pemimpin merasa bahwa mereka masih belum memahami sepenuhnya persoalan kaum tani. Para pendiri tersebut umumnya adalah kaum terpelajar kota. Pemahaman yang diperoleh berasal dari studi, terkecuali Moch. Tauchid yang mempunyai latar belakang anak seorang janda bakul gendong, yang hanya memiliki tanah sempit untuk menghidupi 7 anaknya.8 Latar belakang inilah yang memberi imajinasi Tauchid tentang kehidupan kaum tani. BTI merupakan organisasi massa yang pendiriannya men- cerminkan semangat revolusi saat itu. Para pemimpin mulai merasakan kebutuhan keterlibatan mayoritas penduduk di pedesaan. Pendirian organisasi massa tani semacam BTI dira- sakan sangat mendesak. Dari segi keanggotaan, pada mulanya pengaruh BTI terbatas pada wilayah perkebunan-perkebunan. 6 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indo- nesia, (Yogyakarta: Insist dan KPA, 1999), hlm. 131 7 P.J. Suwarno. Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 203. Wijono Suryokusumo, S. Sardjono, dan Moch. Tauchid tercatat sebagai anggota KNID Yogyakarta. Ibid., hlm. 439 8 Imam Yudotomo, Kakung-Uti: Moch. Tauchid-Kastariyah, Catatan untuk Cucu- cucunya, tidak diterbitkan, 2004, hlm. 2 645
Masalah Agraria Namun dalam perkembangannya ia memperoleh pengaruh yang luas. Dalam menarik simpati massa, para pemimpin BTI mendekati Sri Sultan Hamengku Buwana IX.9 BTI yang dalam historiografi Indonesia identik dengan PKI tidaklah dapat dibenarkan, setidaknya untuk periode awal. Para pendirinya adalah kaum moderat dan sosialis yang waktu itu telah cukup kuat berada di Yogyakarta. Mereka mem- punyai ikatan kuat dengan para pemuda Pathuk dan menjalin hubungan dengan Sjahrir pada waktu Jepang berkuasa. Se- mentara PNI dan PKI justru muncul belakangan di Yogya- karta.10 BTI yang dipimpin oleh S. Sardjono (ketua) dan Moch. Tauchid (ketua bagian sosial ekonomi), mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan birokrasi pemerintahan Yogya- karta pasca-merdeka. Ketika melangsungkan konferensi tang- gal 27-28 Oktober 1945, mereka mengajukan mosi kepada pemerintah agar segera dibentuk DPR di setiap kelurahan hing- ga pusat, dan tuntutan perbaikan nasib kaum tani yang diwa- kilinya, yang menurutnya berjumlah 1,5 juta kaum tani di Yog- yakarta.11 Dari sini tampak bahwa kemerdekaan merupakan peluang baru (jembatan emas) dalam merumuskan identitas kebang- 9 Andi Achdian, Tanah bagi yang Tak Bertanah, Landreform pada Masa Demokrasi terpimpin, 1960-1965, (Bogor: Kekal Press dan STPN, 2009), hlm. 38 10 P.J. Suwarno, op.cit., hlm. 203 11 Ibid. Angka sebesar itu tampaknya lebih memberi makna pada kekuatan semangat daripada ketepatan numeriknya. Sebab, sampai dengan tahun 1953, ketika BTI telah menjadi organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI, anggota yang diklaimnya hanya mencapai 360.000 dan baru meningkat secara pesat setelah pemilu 1955 (3,3 juta). M. C. Ricklefs, Sejarah Indone- sia Modern, 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 493 646
Biografi Singkat Penulis saan, penguatan terhadap kewarganegaraan (citizenship) dan hak-haknya, dan bahkan kekuatan organisasi massa-lah (da- lam hal ini BTI) yang membentuk struktur pemerintahan res- mi (di Yogyakarta saat itu). Selama karirnya sebagai badan pekerja DPR Daerah Yog- yakarta mewakili BTI, Moch. Tauchid pada bulan September 1946 mengajukan usul penghapusan hak konversi atas tanah- tanah yang dikuasai oleh pemilik asing di wilayah vorstenlan- den. Mosi itu disertai gagasan agar penanaman tebu selanjut- nya dikerjakan oleh rakyat dengan cara "opkoop riet" (bo- rongan) dengan berkoperasi. Saat itu sudah dibentuk koperasi- koperasi rakyat kelurahan. Tetapi usul itu ditolak oleh wakil golongan buruh yang merasa dampaknya akan merugikan mereka.12 Dalam perkembangannya, hak konversi di Yogya- karta dihapuskan pada tahun 1948 berdasarkan UU Darurat no. 13/1948.13 Mengenai organisai BTI, dasar dan cara perjuangannya adalah anti imperialisme dan feodalisme dengan cara perju- angan revolusioner. Selain itu mereka melakukan perjuangan berdasar pertentangan kelas. Uniknya, usaha yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan menuju masyarakat sosialis adalah dengan cara pertanian kolektif dan modern.14 12 Moch. Tauchid, op.cit., hlm. 88 13 Selo Soemardjan, "Land Reform di Indonesia", dalam Sediono M.P. Tjondro- negoro dan Gunawan Wiradi (ed.), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Pengu- asaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 124-125 14 Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Almanak Pertanian 1954, Ja- karta, 1954, hlm. 134. Almanak tahun 1954 ini keliru menyebut prinsip kolek- tif BTI, sebab setahun sebelumnya, dengan terjadinya fusi BTI telah meme- gang prinsip kepemilikan pribadi. 647
Masalah Agraria Prinsip kolektif dan modern tidaklah sederhana. Dua hal ini sangat mempengaruhi sejarah BTI. Dua prinsip ini terkait dengan orientasi politik dan pengorganisasian para pemim- pinnya. Saat itu, prinsip terhadap kepemilikan tanah ditang- gapi secara berbeda-beda. Kalangan komunis yang telah me- miliki Rukun Tani Indonesia (RTI), memegang prinsip kepe- milikan kolektif atas tanah. Sementara BTI memegang prinsip kepemilikan pribadi.15 Menurut BTI, perjuangan kaum tani atas tanah tidak lain adalah perjuangan untuk mendapat tanah milik pribadi. Na- mun pada tahun 1953, kedua organisasi massa tersebut (BTI dan RTI) bersama Sarekat Tani Indonesia (Sakti) melakukan fusi. Nama BTI yang kemudian dipertahankan dalam fusi. Fusi berlangsung pada Kongres BTI yang diadakan di gedung sare- kat buruh kereta api, Manggarai, Jakarta. Pada periode inilah BTI menjadi identik dengan PKI, sebab organisasi massa tani ini telah berafiliasi dan dikuasai oleh partai komunis tersebut. 15 Dalam tulisan "Hari Depan Perjuangan Tani", D.N. Aidit mengkritik BTI yang berjuang dengan tuntutan "hak negara terhadap semua tanah". RTI lalu memodifikasinya menjadi semboyan "nasionalisasi semua tanah". Menurut Aidit, program agraria dengan menempatkan negara sebagai pemilik hak belum dimengerti kaum tani, sehingga gagal membangunkan semangat per- gerakannya. Maka menurutnya, semboyan yang tepat adalah, "tanah untuk kaum tani", sehingga lebih menarik bagi kaum tani. Noer Fauzi, op.cit., hlm. 133-134. Kemungkinan besar, kritik Aidit muncul setelah RTI (bukan BTI) pada awal 1950-an datang ke Cina atas kemenangan Mao Tse Tung (1949). Di sana mereka dipersalahkan karena prinsip kolektifnya itu. Menurut Mao, keme- nangan Revolusi Tiongkok justru disebabkan partisipasi kaum tani yang ingin mendapatkan tanah. Dengan demikian, sasaran kritik Aidit sebenarnya ada- lah unsur-unsur komunis yang memang sejak awal telah ada di dalam BTI. Mereka ini memegang prinsip kepemilikan kolektif dan mendapat tentangan dari Moch. Tauchid. Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 6 Sep- tember 2009. 648
Biografi Singkat Penulis Namun uniknya, perinsip kepemilikan pribadilah yang diper- tahankan.16 Akibat fusi tersebut, Moch. Tauchid bersama kawan-ka- wan sosialisnya yang ada di BTI memutuskan keluar.17 Mereka bukan hanya tidak setuju dengan fusi itu, akibat dari perten- tangan lama kelompok komunis dan sosialis pasca peristiwa Madiun18, namun juga karena memiliki perbedaan prinsip ter- hadap konsep kepemilikan tanah tersebut.19 Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 17 September 1953, ia kemudian mendi- rikan dan mengetuai Gerakan Tani Indonesia (GTI).20 Di GTI inilah Moch. Tauchid semakin mengkerucutkan gagasan-gagasan keberadaan organisasi tani sebagai wadah 16 Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 13 Agustus 2009. 17 Andi Achdian, op.cit., hlm. 40. Bandingkan, Imam Yudotomo, Kakung-Uti..., op.cit., hlm. 13. 18 Berbagai krisis yang terjadi di Yogyakarta antara kelompok Sjahrir, Amir Sja- rifuddin, dan Tan Malaka antara tahun 1946-1948 menempatkan BTI pada posisi sulit. Ia dan Wijono sebagai pimpinan BTI menolak Persatuan Perjuangan (PP) Tan Malaka dan "Minimum Program"-nya, sekaligus berse- berangan dengan Amir dalam peristiwa Madiun. Lihat Ben Anderson, op.cit., hlm. 349. Akibat peristiwa madiun Moch. Tauchid sebagai ketua BTI ditangkap dan dipenjarakan. Dalam peristiwa ini banyak anggota BTI yang dinyatakan terlibat. Moch. Hatta membelanya dan membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa ia bukan anggota PKI. Meski demikian pemimpin militer saat itu, Gatot Subroto tidak mengindahkannya. Tauchid baru keluar dari penjara ketika Yogyarakta mengalami Clash II. Pintu penjara politik dibuka dan tahanannya dikeluarkan oleh rakyat saat Belanda memasuki kota. Wa- wancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 16 Agustus 2009. 19 Menurut versi Moch. Tauchid, ia sebenarnya tidak dipecat dari BTI, namun keluar terlebih dahulu sebelum resmi disingkirkan. Ia menuntut agar RTI melakukan "tobat" terlebih dahulu atas keyakinan "kepemilikan kolektif- nya". Wawancara dengan Imam Yudotomo, op.cit. 20 Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Almanak Pertanian 1954, Jakarta, 1954, hlm. 146. GTI bersekretariat di Jl. Merdeka No. 71, Bogor. 649
Masalah Agraria gerakan dan pendidikan. Mencermati pasal-pasal dalam azas dan tujuan organisasinya, GTI terlihat lebih berorientasi pen- didikan kader. Rumusan-rumusannya juga terlihat lebih kom- pleks menempatkan ranah perjuangan petani; sebagai produ- sen, golongan sosial, kelompok politik dan ekonomi, dengan perjuangan perbaikan kehidupan tani melalui cara produksi modern dan politik agraria yang membebaskan.21 Rumusan yang jauh lebih kaya dibanding dengan BTI di awal. Keanggo- taan GTI terlihat kuat dimana basis PSI-nya juga kuat.22 Buku Moch. Tauchid yang berjudul Masalah Agraria, ditulisnya di Bogor ketika ia menjadi anggota DPR-S. Semula buku itu disiapkan untuk kongres BTI tahun 1953. Namun agaknya perpecahan di tubuh BTI telah tampak pada tahun sebelumnya, sehingga buku itu diterbitkannya sendiri meng- gunakan nama penerbit; Tjakrawala.23 Ketika menjabat sebagai anggota dewan inilah, Moch. Tauchid sempat beberapa kali mengeluarkan mosi kepada pemerintah. Mosinya yang diterima oleh Parlemen adalah penghapusan pajak bumi (landrente)24 bagi rakyat Yogyakarta yang melalui reorganisasi 1919 memperoleh akses atas tanah dalam bentuk erfelijk gebrukisrecht (hak pakai turun-te- murun). Mosi lainnya yang diajukan Tauchid namun gagal, adalah agar tanah-tanah perkebunan asing yang telah diduduki rakyat selama masa Jepang tetap menjadi milik rakyat.25 Mosi ini bu- kan hanya gagal secara kasuistis, akan tetapi persoalan kepe- milikan perkebunan (dan berbagai aset) yang semula dikuasai oleh pihak Belanda justru dipulihkan hak-haknya melalui per- janjian KMB. Berbagai pasal dalam perjanjian KMB terkait per- soalan kedaulatan dan penguasaan lahan justru dinilai lang- 650
Biografi Singkat Penulis kah mundur dan memutus proses dekolonisasi yang sedang dilakukan.26 Akibat dari diserahkannya kembali perkebunan-perke- bunan besar yang telah diduduki rakyat kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda, maka sa- saran atau obyek landreform sebagai isu populis tahun 1960- an bergeser ke wilayah pertanian. Jika agrosistem perkebunan mengkonstruksi isu landreform dalam relasi vertikal antara rakyat dengan pemilik perkebunan swasta (yang sebelumnya difasilitasi oleh negara), maka agrosistem pertanian mengkon- struksikan konflik sosial-horisontal di pedesaan. Suatu peru- bahan politik nasional yang dampaknya demikian buruk bagi tatanan kehidupan rakyat di lokal pedesaan. Tauchid juga mengajukan mosi menolak kebijakan Padi Sentra yang di antaranya berisi pembelian padi "secara paksa" oleh pemerintah guna memenuhi cadangan pangan. Peme- rintah mengharuskan petani menyerahkan 20% hasil panen- nya agar dibeli oleh pemerintah dengan harga separoh dari harga pasar.27 Di bukunya yang lain, Perjuangan Petani28, Moch. Tau- chid lebih menekankan perjuangan nasib tani pada konstruksi sosial dan aspek kulturalnya, dan bukan pada perjuangan eko- nominya. Pada dasarnya, dalam buku itu ia menggugat, "mengapa kaum tani yang memberi makan pada umat manusia di semua penjuru dunia, posisi sosial dan kulturalnya justru berada pada tempat yang paling bawah. Mereka dihinakan oleh umat manusia lainnya".29 Cara modern dalam "mentjapai kemakmoeran petani" merupakan gagasan yang tumbuh subur pada periode awal BTI. Moch. Tauchid merupakan eksponen dalam gagasan itu, 651
Masalah Agraria dan masih tampak ketika ia memimpin GTI. Sebagai ketua bagian sosial ekonomi BTI, ia merumuskan bagaimana moder- nisasi pertanian itu dilakukan.30 Rumusan itu ditulisnya pada tahun 1947 setelah berlangsung Kongres BTI di Jember. Pada masa itu, modernisasi pertanian berbeda jauh pema- hamannya dengan ideologi modernisme yang dianut dalam pembangunan pertanian periode Orde Baru, misalnya. Moder- nisasi yang dimaksudkan dalam tulisan itu adalah, pemakaian pupuk (pupuk kimia adalah salah satu dari 3 lainnya yang ala- mi), pengadaan kebun bibit desa, pendidikan dan peningkatan pengetahuan kaum petani, pembentukan dan pendidikan ka- der tani, serta pengajaran dan kursus kader BTI.31 21 Simak, ibid., hlm. 147. 22 Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 16 Agustus 2009. 23 Ibid. 24 Moch. Tauchid., op.cit., hlm. 82-83. 25 Wawancara dengan Imam Yudotomo, op.cit. 26 Ulasan tentang bagaimana perjanjian KMB menjadikan langkah mundur bagi proses dekolonisasi dan restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria, dan dampaknya bagi sasaran landreform disinggung juga di dalam buku Moch. Tauchid ini. Pasal-pasal perjanjian dapat disimak dalam Lam- piran VII-IX. Bandingkan dengan ulasan Gunawan Wiradi, "Politik Pertanian dari Masa ke Masa", makalah disampaikan dalam acara "Workshop Perta- nian YLBHI" bertema Tantangan dan Masa Depan Pertanian, di Hotel Seruni, Cisarua, tanggal 2 Mei 2005, 13 hlm. 27 Imam Yudotomo, Kakung-Uti..., op.cit., hlm. 13. 28 Sayangnya penulis tidak mendapatkan buku tersebut. Informasi tentangnya didapatkan dari wawancara, Imam Yudotomo, op.cit. Saat wawancara dila- kukan, buku yang dimaksud juga belum ditemukan. 29 Ibid. Ide dibalik gugatan ini tercermin kembali dalam azas dan tujuan GTI, pasal 4 ayat 1. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, op.cit., hlm. 147. 30 Moch. Tauchid, "Mentjapai Kemakmoeran dengan Modernisasi Pertanian", Barisan Tani Indonesia, 1947. 31 Simak, ibid., hlm 1-8. 652
Biografi Singkat Penulis Membaca selebaran itu akan terasa beberapa kesan. Per- tama, sudah pada tempatnya gerakan tani menaruh keperca- yaan tinggi dan bekerjasama dengan pemerintah (Djawatan Pertanian). Justru dengan kuatnya organisasi tani, kinerja pemerintah akan menjadi mudah dijalankan.32 Kedua, upaya pemandirian kaum tani dalam hal produksi, yakni pengadaan bibit, dilakukan dengan cara mengintegrasikan kedalam struk- tur dan dinamika desa. Usaha pengadaan bibit sekaligus adalah pengorganisasian desa. Ketiga, kaum tani adalah warganegara (citizen), dengan segenap haknya; pendidikan utamanya. Pen- didikan dan kursus kader (tingkat kabupaten hingga desa), dilakukan dalam upaya tidak hanya meningkatkan "keteram- pilan" bertani, namun penyadaran akan makna sebagai warga- negara. Materi yang diusulkan dalam kursus kader di antara- nya adalah: tatanegara, sejarah pergerakan nasional, ilmu jiwa dan masyarakat (sosiologi), pergerakan kaum tani, pergerakan buruh, ekonomi pertanian, hak atas tanah, kelaskaran, praktek kerja, dan juga pengetahuan tentang budidaya pertanian. Dunia Pendidikan Taman Siswa Selain sebagai tokoh gerakan agraria, Moch. Tauchid pada dasarnya adalah seorang guru. Ia adalah salah satu pimpinan Majelis Luhur Taman Siswa, yang menjadi anggota utama Maje- 32 Orde Baru justru menjadikan organisasi massa mandul akibat kebijakan "floating mass". Mereka didepolitisasi dan kosa kata "politik" menjadi sesu- atu yang tabu. Dengan demikian, warganegara tidak lebih adalah property dari negara, dengan segenap "kewajiban-kewajiban" yang harus ditang- gung. Nasib organisasi tani jika tidak mau terancam direpresi negara karena sikap oposisionalnya, maka pilihannya adalah sebaliknya: menjadi opor- tunis! 653
Masalah Agraria lis Luhur dan menduduki posisi-posisi pusat dalam kegiatan- kegiatan di Taman Siswa. Ia termasuk Golongan Kedua dari empat golongan dalam kepemimpinan tersebut.33 Golongan Pertama adalah kelompok "Selasa Kliwon" dari keluarga Paku Alaman, di antaranya adalah Soerjopoetro dan Suwardi Surya- ningrat, dan kelompok Budi Utomo. Golongan Kedua adalah mereka yang direkrut secara langsung oleh kelompok "Selasa Kliwon" dan mereka yang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Taman Siswa di berbagai daerah. Bersama Soewardi, Sarmidi, Soekemi, Sajoga, dan Soedarminta, Moch. Tauchid termasuk mereka yang direkrut secara langsung. Keterlibatan dalam lembaga pendidikan ini berawal dari remaja. Ia yang hanya anak bungsu dengan 6 saudara dari seorang janda miskin di desa Krakal, Kebumen Jawa Tengah, akhirnya dapat bersekolah di Normaal School di Purwokerto. Untuk bisa masuk ke sekolah itu, terlebih dahulu "Montong" (Moch. Tauchid) diaku anak oleh seorang guru. Selama bersekolah, ia tinggal di internat atau asrama.34 Tauchid menyebutkan apa yang terjadi dengan dirinya selama di asrama. "Waktu di internat mulai tahu harganya merdeka. 33 Penggolongan dibuat oleh Kenji Tsuchiya, ibid., hlm. 140-142. 34 Internat yang dimaksud adalah semacam Asrama Siswa tetapi Tauchid mem- bedakan dua hal ini. "Internat tidak sama dengan asrama. Bedanya banyak. Yang lekas terlihat: dalam internat dulu apa-apanya lengkap. Tempat tidur- nya baik. Makanya enak. Kalau makan dilayani oleh orang yang namanya jongos. Mau mandi airnya sudah tersedia. Tetapi tidak demikian dengan asrama. Rumahnya terdiri dari beberapa ruangan, diantaranaya bekas gu- dang, bekas kandang oto. Tempat tidurnya dari balai-balai bambu. Makanya boleh apa saja. Jongos tidak ada untuk melayani. Mau mandi airnya sudah juga tersedia, tetapi di sumur yang dalam...". Moch. Tauchid, Renungan Taman Siswa, dalam " Taman Siswa 30 tahun, 1922-1952; Buku Peringatan". Jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1956. hlm. 312. 654
Biografi Singkat Penulis Keluar dari internat beberapa djam 1 minggu sangat berharga. Waktu itu dapat saja pergunakan untuk apa-apa yang tidak terdapat dalam internat..."35 ungkap Tauchid. Pengaruh dunia pergerakan di luar tampaknya lebih menarik bagi Tauchid mu- da saat itu meskipun ia dikurung dalam tembok sekolah. "Ple- doi Soekarno di depan Mahkmah Hindia Belanda terdengar juga sayup-sayup"36 ungkapnya. Kecenderungan inilah, yang pada akhirnya mengakibatkan ia dan 11 (bukan 16) kawannya dikeluarkan dari Normaal School. Saat itu ia berada di kelas 4 dalam usia 19 tahun.37 Boleh dibilang pergulatan Tauchid dengan dunia perge- rakan semakin intens semenjak ia bergabung dengan Taman Siswa. Di sini ia mulai banyak bersentuhan dengan tokoh- tokoh pergerakan lain di masa itu, melalui kepopuleran Taman Siswa dan ketokohan Ki Hadjar Dewantara. Hal ini dipercepat oleh semangat pergerakanya yang sudah terbentuk semenjak ia "terkurung" dalam internat Normaal School Purwokerto. Jiwa pemberontakan yang telah dimilikinya menemukan saluran yang cocok di Taman Siswa. Berbeda dengan sekolah- 35 Mochammad Tauchid, Renungan Taman Siswa, dalam "Taman Siswa 30 Tahun, 1922-1952; Buku Peringatan". Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1956. hlm.310. 36 Ibid, 310. 37 Tauchid tidak menyebutkan siapa saja kesebelas temanya itu. Tetapi ia merinci perilaku apa saja yang akhirnya membuat ia dikeluarkan. "Oleh guru- guru saya, saya sudah dianggap kejangkitan "penyakit politik". Waktu itu (saya) dikatakan merah...; karena saya kedengaran menyanyi Indonesia Raya (di kamar mandi), menyimpan gambar Dr. Sutomo, Ir. Soekarno, dan R.A. Kartini, ikut membuat koperasi sekolah, mempunyai baju lurik, mem- baca majalah Fikiran Rakyat, Djanget, dsb., mendatangi rapat-rapat umum...berfoto bersama teman-teman dengan gambar Diponegoro di Batu Tulis". ibid. hlm.310. 655
Masalah Agraria sekolah lain, di Taman Siswa semua murid dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya bahkan dianjurkan mengikuti organisasi lain di luar yang ada pada saat itu. "Kalau di sekolah lain dilarang masuk perkumpulan di Taman Siswa diperbo- lehkan, bahkan dianjurkan supaya masuk". 38 Tentang tergabungnya dalam Taman Siswa, Tauchid menyebutkan bahwa setelah dikeluarkan dari Normaal School (1932) ia dan kawan-kawanya mencoba untuk dapat melan- jutkan sekolah. Orang-orang yang bersimpati kepadanya dari kalangan keluarga dan tetangga di kampung bersedia memban- tunya. Ketika Ki Hajar berkunjung ke Sumpiuh, Tauchid dan kawan-kawanya beraudiensi dengan beliau agar diterima un- tuk melanjutkan sekolah di Taman Siswa. Mereka tidak hanya diterima tetapi justru dibuatkan kelas khusus untuk "murid- murid istimewa" ini. Sebuah bagian yang sebelumnya belum ada, yaitu bagian Kursus Guru.39 Hal ini didasarkan pada penilai- an bahwa mereka telah memahami filosofi pendidikan dan dianggap berjiwa nasionalis. Akhirnya ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pen- didikan dan membantu Ki Hadjar di Taman Siswa. Selama di Sumpiuh, Moch. Tauchid telah rajin mengirim tulisan ke majalah resmi Taman Siswa, Pusara. Minat menulisnya inilah yang menarik perhatian Ki Hadjar sehingga ia memutuskan agar Tauchid membantunya mengurusi Majalah Pusara di Yogyakarta.40 Belajar di Taman Siswa dirasakanya sangat jauh berbeda dengan sekolah sebelumnya. Di Taman Siswa dengan sistem pendidikan merdeka dan sistem among ini, hubungan antara 38 Mochammad Tauchid, Renungan Taman Siswa,... Ibid. 314. 39 Ibid. 311-314. 40 Wawancara, ibid. 656
Biografi Singkat Penulis guru dan murid bukan hubungan yang bersifat doktrinal tetapi sangat demokratis. Antara guru dan murid sama-sama menjadi warga belajar yang setara, guru tidak merasa lebih mengerti daripada muridnya. Tetapi murid tetap menaruh hormat dan penghargaan kepada sang guru. Sistem among inilah yang menjadi kebanggaan Taman Siswa. Salah satu kelebihan inilah yang memposisikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang "tidak ikut-ikutan berebut murid, malahan menjadi rebutan bagi calon-calon murid". Pilihan untuk bergabung dengan Taman Siswa dinilai te- pat.41 Tauchid melihat bahwa Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang dicap "liar", suka menerima anak-anak yang "tidak terang". Menurut Tauchid cap sebagai sekolah liar yang disematkan kepada Taman Siswa didasarkan pada beberapa hal namun cap itu sekaligus menjadi ciri, corak, dan karakter Taman Siswa yang membanggakan. Pertama, Taman Siswa adalah tempat belajarnya orang-orang yang ingin belajar yang umumnya sudah banyak umur. Kedua, orang-orang Taman Siswa termasuk golongan orang yang "tidak laku", tidak ter- pakai oleh pemerintah. Bahkan Ki Hajar sendiri termasuk orang yang "tidak laku" itu.42 Mungkin yang dimaksudkanya dengan anak-anak yang "tidak terang" adalah anak-anak yang 41 Menurut Tauchid orang-orang yang masuk Taman Siswa macam-macam sebabnya. Ada yang masuk karena patah hati, istilah umumnya "gebroken hart". Mereka ini ada beberapa jenis; (1) patah hati karena ditampik kekasih, (2) patah hati karena tidak kesampaian maksudnya, tidak jelas maksudnya apa, (3) sakit hati karena lamaranya ditampik kantor Gubernemen, (4) sakit hati karena dilepas dari jabatanya, tetapi Taman Siswa terutama adalah tempatnya orang-orang yang (5) hatinya sakit karena melihat kepincangan- kepincangan yang terdapat dalam susunan masyarakat kolonial. Op cit . hlm. 307. 42 Mochammad Tauchid, Renungan Taman Siswa..., Op cit. 308. 657
Masalah Agraria masa depannya tidak jelas bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sangat penting tetapi lebih disebabkan oleh perlakuan diskrimanatif sistem "resmi" pen- didikan dan pemerintahan kolonial. Kemerdekaan hanya dapat ditegakkan jika orang-orang telah memiliki jiwa yang merdeka. Tampaknya hal inilah yang ingin dihidupkan oleh Taman Siswa melalui sistem pendidikan- nya. Siapapun boleh masuk dan keluar dari Taman Siswa tanpa paksaan, tanpa harus dihantui ketakutan akan dikeluarkan dari sekolah. "Orang-orang Taman Siswa adalah orang-orang mer- deka yang tidak mau dipakai sebagai alat."43 Di Taman Siswa ada orang 'pengejar bahagia', mereka pada awalnya adalah pegawai negeri (Pemerintah Kolonial), lalu tidak kerasan, kemu- dian masuk ke Taman Siswa. Di Taman Siswa berat, kembali lagi manjadi pegawai negeri. Di sana jiwanya merasa tertekan lalu kembali lagi ke Taman Siswa. Dan akhrinya kerasan terus sampai akhir hidupnya". Singkatnya, Taman Siswa adalah tempat belajar, sekaligus tempat berdiskusi, sekaligus tempat ngumpul- ngumpul, sekaligus tempat persinggahan sementara, dan yang lebih penting Taman Siswa adalah tempat dimana orang dapat menemukan jiwa merdeka dan merawat jiwa itu. Sistem belajar yang demikian inilah yang memungkinkan Tauchid dapat aktif di dunia pergerakan. Ketika sebuah partai politik mendirikan cabang di daerah itu, Tauchid menjadi ke- tuanya, gurunya menjabat sebagai sekretaris, dan yang lain sebagai anggotanya.44 Di sini seorang murid selain belajar di 43 Ibid. 308. 44 Disebutkan bahwa Tauchid sempat mendirikan partai, tetapi ia mulai ikut terlibat dalam partai bukan ketika masih berada di Normaal School Purwo- kerto melainkan ketika ia sudah "diperbantukan" sebagai tenaga guru Taman 658
Biografi Singkat Penulis sekolah Taman Siswa juga bisa bergaul dan menyelami prob- lem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Tauchid tak hanya ikut menyelami persoalan kemiskinan rakyat Indo- nesia tetapi ia juga adalah bagian dari mereka. Pergumulan dengan problem sosial ini tidak hanya secara fisik, dimana sebagai seorang guru Taman Siswa ia sering menyaksikan mu- ridnya datang di kelas berpeluh keringat habis berjualan di pasar, tetapi lebih dari itu, ia merasakan kedekatan secara psikologis dengan mereka. Dalam tulisanya, Renungan Taman Siswa (1952), Tauchid mengatakan "kalau dulu saya tahu, merasakan dan mengalami apa yang dinamakan kemiskinan dan kemelaratan itu, sekarang mulai mencari-cari sebab musa- babnya. Mencari pangkal pokoknya mengapa manusia Indo- nesia menjadi sengsara". Kegelisahan yang dirasakannya saat masih di internat semakin bertambah mendalam. Ia tidak hanya mendengar kesengsaraan itu di balik pagar tembok ting- gi, tetapi kini (di Taman Siswa Sumpiuh itu) ia menyaksikanya, sangat dekat. Dunia pendidikan, khususnya Taman Siswa dirasakanya sangat cocok dengan pikiran, cita-cita, dan jiwanya. Setelah terjadi sedikit masalah di Cabang Taman Siswa Sumpiuh, Tauchid bersama tiga orang temannya yang lain diangkat men- jadi pengurusnya. Dari keempat orang itu, katanya, tidak ada yang bisa menjadi ketua. Karena peraturan Taman Siswa menyebutkan orang yang berhak menjadi ketua adalah orang yang sudah menikah. Dari keempat orang itu tak satupun yang sudah menikah sehingga kepemimpinan Taman Siswa Sum- Siswa di Sumpiuh. Partai tersebut adalah PNI (Pendidikan Nasiuonal Indo- nesia) atau PNI-Baru yang didirikan oleh Hatta dan Syahrir sekitar tahun 1931. Ibid. hlm. 310. 659
Masalah Agraria piuh dijalankan secara bersama-sama. Menjadi guru di Taman Siswa tidaklah ringan, begitu kira- kira pengakuan Tauchid satu saat ketika ia bercerita tentang peran seorang guru Taman Siswa di masyarakat. "Jam kerja Taman Siswa itu 24 jam, dipergunakan untuk mengajar di kelas dan di luar kelas. Bekerja dalam masyarakat itu termasuk tugas Taman Siswa yang kewajibanya tidak terbatas oleh dinding perguruan saja". Karena itu, orang Taman Siswa dianggap ser- ba tahu segala hal sehingga banyak "soal-soal yang dibebankan kepada guru Taman Siswa di kota kecil" itu. Mulai masalah persewaan tanah sampai soal perhitungan hari perkawinan. Dengan pola yang seperti ini, seorang guru Taman Siswa seolah diharuskan tidak hanya berempati tetapi dituntut untuk ter- libat dalam problem yang dihadapi masyarakat.45 Beragamnya persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia mendorong seorang Tauchid untuk mencari penyebabnya, bagaimana mencari jalan keluarnya, dan dengan cara bagai- mana rakyat Indonesia dapat lepas dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Sebab itu Tauchid merasa tidak cukup jika ia terus menerus berada di "kota kecil" itu dimana ketersediaan buku-buku sangat terbatas sedangkan persoalan sosial yang harus dijawab semakin sulit. Kenapa kemudian ia pindah ke Yogyakarta? Tauchid menyebutkan, "saya pindah karena alasan melanjutkan pelajaran. Saya takut lama-lama di tempat semula, kalau-kalau ketahuan bodoh saya".46 Kesukaanya dalam dunia tulis menulis betul-betul tersa- lurkan di Taman Siswa Mataram (Yogyakarta). Mula-mula ia dipercaya menjabat sebagai sekretaris redaksi dan direksi 45 Mochammad Tauchid, Renungan Taman Siswa, Op cit. 316-317. 46 Ibid. 328. 660
Biografi Singkat Penulis sebuah majalah pendidikan semi resmi milik Taman Siswa dengan gaji f 15.-(lima belas rupiah). Majalah ini langsung dibawah pimpinan Ki Hajar sendiri. Di sinilah Tauchid menjadi semakin dekat dengan Ki Hajar "jang dikagumi orang seluruh Indonesia". Satu ketika Tauchid menuliskan kesannya atas gu- runya itu. "Jang lekas saja kenal, jaitu Ki Hadjar biasa bangun siang". Kebiasaan ini seringkali membuat orang-orang me- nunggunya saat di Kongres Taman Siswa, "karena bangunnya terlambat". Masih tentang Ki Hajar, Tauchid menulis, "ada lagi kebiasaan Ki Hajar, kalau di belakang lamanya bukan main. Orang biasa tentu tidak akan pertjaja, bahwa Ki Hajar sering minum kopi dan membaca koran di kamar ketjil".47 Membaca tulisanya Renungan Untuk Taman Siswa yang ditulisnya di Bogor tahun 1952 itu sangat berbeda dengan tulisan-tulisanya yang lain. Tulisan lainnya seperti karya ini (Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Ke- makmuran Rakyat) yang ditulisnya dalam waktu yang hampir bersamaan (1952) terasa sangat serius, mendalam, detail, dan padat; seolah mengesankan Tauchid adalah sosok yang ber- penampilan serius, tidak banyak bicara, terus-menerus mem- baca, berpikir, dan tekun mencermati data-data. Tetapi kalau membaca tulisanya yang diperuntukkan bagi Peringatan 30 tahun Taman siswa (1922-1952) terasa sangat cair, renyah, jujur apa adanya, suka bercanda, tetapi tetap serius dan de- tail. Simak saja ketika ia bercerita tentang apa yang dilaku- kannya ketika orang pada sibuk di masa revolusi yang gempita itu. "dalam kesibukan revolusi, saja ikut sibuk-sibuk juga. Kalau 47 Ibid. 329. 661
Masalah Agraria orang lain dan pemuda-pemuda murid-murid saja bertem- pur melutjuti sendjata Djepang, saja turut djuga mengantar makanan untuk anak-anak jang bertempur itu, memilih tempat jang djauh dari asal peluru, jang bisa bikin mati orang. Garis belakang penting !!!" "'Jang muda-muda di garis depan. Nanti kalau jang muda sudah habis, bapak baru madju', kata anak murid saja. 'Betul nak, saja do'akan kamu djangan habis, dan pertjaja tidak akan habis' (.......agar saja tak usah madju bertem- pur)."48 ******* Tampaknya Tauchid meyakini bahwa kemerdekaan harus diwujudkan setidaknya dalam dua wilayah; yang pertama di dalam dan melalui pendidikan, yang kedua menjamin kehi- dupan yang layak dan sejahtera bagi petani melalui penataan sumber-sumber agraria secara adil. Pendidikan, sebagaimana di Taman Siswa harus diarahkan untuk mencetak jiwa-jiwa yang merdeka. Pendidikan seperti itulah yang seharusnya menjadi bentuk dan pola pendidikan bagi rakyat Indonesia. Tidak terkecuali para petani, mereka harus pula menjadi peta- ni yang mengerti hak dan kewajibanya sebagai warga negara. Karena petani yang tidak mengerti hak dan kewajibannya justru akan terus menerus berada dalam kondisi yang terping- girkan. Visi ini terlihat mengkristal dan teraktualkan ketika ia keluar dari BTI dan memilih mendirikan GTI. Perpaduan anta- ra jiwa seorang pendidik dan jiwa seorang aktivis pergerakan menyatu dalam visi organisasi baru yang kemudian didiri- kannya ini. Tidak aneh jika pujian diberikan kepadanya, "Pak Tauchid bukan seorang sosiolog pedesaan karena pendidikan beliau secara formal adalah pendidikan guru. 48 Mochammad Tauchid, Renungan Taman Siswa, Op cit. 333. 662
Biografi Singkat Penulis Namun apabila kita membaca buku beliau ini [Masalah Agraria], Pak Tauchid mampu memahami masalah dasar yang dihadapi petani Indonesia."49 Visi pendidikan sebagai gerakan, dan sebaliknya gerakan sebagai pendidikan, sejalan dengan visi PNI Baru yang diben- tuk oleh Hatta dan Syahrir. Dalam catatan sejarah50 disebutkan bahwa setelah PNI dibubarkan ada kehendak untuk membuat partai baru. Pada mulanya sebelum PNI baru terbentuk, gera- kan ini menyebut dirinya "Golongan Merdeka". Sejak Juni 1931 Hatta dan Syahrir menunjukan dukungan bagi Golongan Merdeka tersebut. Pada Agustus 1931 melalui siaran pers yang ada di Indonesia, Hatta menjelaskan konsep "sociale peda- gogie". Istilah tersebut bukan berarti pendidikan sosial, me- lainkan pendidikan rakyat di bidang politik, sosial, dan eko- nomi, sehingga tahu harga diri dan hak-hak mereka. PNI yang dimaksud adalah Pendidikan Nasional Indonesia, yang lebih dikenal dengan PNI-Baru yang merupakan keputusan dari Konferensi yang diadakan di Yogyakarta, 25-27 Desember 1931. Tugas utama PNI-Baru adalah mendidik calon pemimpin pergerakan kebangsaan. Dedikasi Tauchid untuk pendidikan sungguh luar biasa. Hal itu terbukti ketika pada 1959 Konstituante dan PSI dibu- barkan Soekarno, bersamaan dengan itu pula terjadi perma- salahan di Taman Siswa yang membuatnya harus terlibat menyelamatkan almamaternya dari kooptasi orang-orang komunis. Taman Siswa dibentuk bukan untuk satu golongan 49 Loekman Soetrisno, "Pak Tauchid sebagai Teman Petani", dalam Prospek Pedesaan, PSPK, UGM, 1991, hlm. 13. 50 Lihat Parakitri T. Simbolon. Menjadi Indonesia Jakarta: Kompas,2007. hlm. 374-380. Lihat juga catatan kaki terkait no. 278-280. 663
Masalah Agraria tetapi lintas golongan, siapa saja boleh menempa diri di Taman Siswa tanpa harus membawa-bawa dominasi kelompok.51 Karena yang ingin dibentuk dan dikembangkan adalah jiwa- jiwa merdeka dari penindasan apapun terutama penindasan kolonial. Hal inilah yang kiranya mendorongnya untuk "menyelematkan" Taman Siswa yang sangat dicintainya.52 Tidak hanya seorang praktisi pendidikan yang hanya tahu bagaimana menyampaikan pelajaran, ia juga adalah seorang pemikir pendidikan. Bagaimana pemikiran Tauchid terkait dengan masalah pendidikan? Setidaknya ada empat tulisan Tachid yang diterbitkan Taman Siswa berkaitan dengan perso- alan pendidikan. (1) Perguruan Partikelir, Kedudukan dan Tugasnya dalam Masyarakat Dulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang (1955). Buku ini tulisnya untuk menanggapi pema- haman yang kurang tepat tentang peranan dan kedudukan perguruan partikelir. (2) Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara (1963). Buku ini secara khusus didedika- sikan untuk mengenang sang Guru Taman Siswa. Bukan seba- gaimana buku biografi, buku itu lebih menekankan pandangan hidup, cita-cita, dan perjuangan Ki Hajar dalam bingkai perju- 51 Salah satu masalah yang mendorong orang-orang Taman Siswa begitu gigih mempertahankan adalah ketika orang-orang PKI ingin mengganti salah satu asas Taman Siswa dengan menghilangkan asas berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Mochamad Tauchid, Tugas Taman Siswa dalam Pembangunan Masyarakat Baru. Yogyakarta: Majaelis Luhur Taman Siswa, 1967. hlm. 17 52 Surjomihardjo secara lebih detail menguraikan bagaimana perebutan pengaruh itu terjadi antara orang-orang Taman Siswa termasuk Tauchid dan kelompok yang ingin menjadikan Taman Siswa sebagai underbouw komunis. Selengkapnya lihat Abdurrachman Surjomihadjo, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern (Jakarta: Sinar Harapan, 1986) hlm. 174-186. Tauchid juga menceritakan peristiwa ini dalam Tugas Taman Siswa dalam Pembangunan Masyarakat Baru,..Ibid. hlm. 16-19 664
Biografi Singkat Penulis angan Taman Siswa. (3) Tugas Taman Siswa dalam Pem- bangunan Masyarakat Baru (1967). Buku ini merupakan kumpulan pidato Moch. Tauchid, Wakil Ketua Umum/Ketua Bagian Usaha dan Pembangunan Majelis Luhur Taman Siswa, yang dibrosurkan dalam bentuk stensilan dan dikirim ke ca- bang-cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia. (4) Ki Hadjar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan, (Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1968). Buku ini meru- pakan pengembangan buku sebelumnya, tahun 1963. Dalam berbagai tulisanya mengenai masalah pendidikan, Tauchid mengkritik sistem pendidikan saat itu yang justru menindas jiwa-jiwa kemerdekaan menjadi mentalitas "budak" yang penurut. Bahkan setelah merdeka, ungkap Tuachid, makin berkuranglah orang yang berjiwa merdeka, yang ingin hidup merdeka, tidak ingin menjadi suruhan orang lain. "Negara kita sekarang merupakan negara "kehidupan pegawai"! Pendidikan harus dapat melepaskan orang dari perbudakan. Pertama, perbudakan politik dimana orang hanya turut saja apa kata tuannya. Tidak ada lagi baginya Daulat Rakyat diganti dengan Daulat Tuanku. Sistem yang seperti ini apapun namanya, entah diktator atau apa, samalah dasarnya: perbudakan politik. Me- reka hanya bisa bersuara "baik", "siap", "inggih", pasrah jiwa raga untuk melegalisasikan tirani dan kesewenang-wenangan. Kedua, perbudakan ekonomi yang dijalankan dengan pemi- likan atas tanah sebagai sumber dan gantungan hidup manusia. Penguasaan atas sumber-sumber yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Apapun namanya, feodalisme atau kapitalisme, sama saja pemerasan atas rakyat. Ketiga, perbudakan sosial yang menempatkan rakyat dibawah kaki raja. Bahkan di nega- ra yang berdasar Pancasila ini - yang berkedaulatan rakyat - 665
Masalah Agraria yang berasas kemanusiaan, Kepala Negaranya masih dipanggil Paduka Yang Mulia (P.J.A.) dan menterinya di panggil "Yang Mulia" untuk membedakanya dengan rakyat 'yang hina'."53 Tauchid melontarkan kritik terhadap sistem dan kecende- rungan pendidikan di masa itu (1967) yang kondisinya tidak terlalu jauh berbeda dengan pola pendidikan yang sekarang sedang berlangsung. Ia melihat bahwa setelah masa kemer- dekaan sekalipun belum banyak perubahan dalam usaha pen- didikan untuk rakyat. Kondisi-kondisi itu diantaranya adalah: a. Tujuan orang menyekolahkan anaknya masih seperti dulu yaitu demi mendapatkan ijazah, diploma untuk menjadi pegawai yang dulu namanya priyayi. Orang masih meng- gantungkan nasib; dan b. Keadaan ini menimbulkan adanya perdagangan diploma (ijazah) palsu dari perusahaan-perusahaan diploma gelap. Pembocoaran ujian dan pemalsuan ijazah berlaku terus menerus sejak pemerintah menyelenggarakan ujian negara. Orang manilai keadaan ini sebagai krisis moral dan akhlak anak didik padahal sumber masalahnya adalah politik penyelenggaraan pendidikan pemerintah. c . Terjadi intellectueele urbanisatie, yaitu kaum intelektual berkumpul di kota dan tak mau ke desa, meninggalkan de- sanya di belakang. d. Penggangguran yang membengkak yang timbul dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pekerja teknis tetapi tidak mampu menciptakan karya-karya baru dari kre- atifitasnya. Sehingga semua lulusan bergantung pada keter- 53 Mochammad Tauchid, Tugas Taman Siswa dalam Pembangunan Masyarakat Baru,.. Ibid. hlm. 27-29. 666
Biografi Singkat Penulis sediaan kerja yang disediakan pemerintah. Ketika jumlah pekerjaan itu tidak dapat menampung semua lulusan maka tingkat pengangguran semakin tinggi. Oleh sebab itu perubahan dasar-dasar pendidikan harus dijalankan tidak hanya mengenai keadaan lahirnya saja. Perubahan ini harus dijalankan meliputi politik pembangunan, politik ekonomi, dan dasar-dasar yang hakiki, mengenai peng- hargaan orang dengan dasar kecakapan dan kemampuan, ke- sungguhan dan kesetiaanya pada pengabdian tugas pekerja- annya, tidak hanya kertasnya !54 ********* Secara berturut-turut, karir Moch. Tauchid di Taman Siswa adalah berawal dari guru Taman Siswa Sumpiuh, redaksi dan pemimpin redaksi majalah Pusara, guru Taman Siswa Yogyakarta, Anggota Majelis Luhur Taman Siswa, sekretaris Ki Hadjar Dewantara, Panitera Umum (sekjend.) Majelis Luhur Taman Siswa, wakil ketua umum Majelis Luhur Taman Siswa, dan ketua umum Majelis Luhur Taman Siswa. Selama di Taman Siswa, ia juga memiliki gagasan tentang pengembangan bidang ekonomi. Ia mendirikan koperasi Taman Siswa, yang kemudian ditiru di berbagai cabangnya di daerah. Koperasi ini dikenal dengan "Badan Usaha Pangan Taman Siswa. 54 Di tahun 1975 ketika ia sudah tidak lagi aktif dalam kepengurusan Taman Siswa, Tauchid tetap melihat dan mencermati perkembangan Taman Siswa. Salah satu perkembangan Taman Siswa yang dirasa sangat mengecewakan baginya adalah ketika perguruan ini merestui bahkan lebih dari itu ikut men- dirikan Taman Taruna Nusantara yang sangat kental warna pendidikan mili- teristiknya. Bahkan sekolah ini menjadikan motto dan filosofi Taman Siswa sebagai sloganya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Tetapi praktek pendidikanya sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan Taman Siswa yang berusaha membentuk dan merawat jiwa- jiwa merdeka. Wawancara dengan Imam Yudhotomo, 12 September, 2009. 667
Masalah Agraria Dalam rentang waktu yang demikian panjang, Moch. Tauchid telah menjadi saksi dari bagaimana Taman Siswa menjadi arena perebutan berbagai kepentingan. Bersama tokoh nasionalis Sarino Mangunpranoto dll. Moch. Tauchid bertahan dari usaha pengkomunisan Taman Siswa, hingga akhirnya tersingkir akibat politik Nasakomisasi. Ia dinilai tidak mewakili dari ketiga unsur Nasakom itu, namun berhasil masuk kembali tahun 1965. Demikian juga di penghujung hayatnya, ia menjadi saksi bagaimana Taman Siswa menjadi panggung dari politik militer Orde Baru (sejak 1979), masa ketika L.B. Moerdani sering membuat pernyataan politik di sana. Satu perubahan yang tidak disetujuinya, meski ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga tidak setuju dengan keterlibatan Ta- man Siswa saat itu dalam pendirian SMA "Taruna Nusantara" yang bersifat militeristik. Baginya, pendidikan semacam itu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan "kemerdekaan" yang dianut oleh Taman Siswa. Seusai menyampaikan pidato di hadapan tim penyusunan sejarah Taman Siswa, nafas Moch. Tauchid terengah-engah. Ia memegang dadanya yang terasa nyeri, segera duduk namun tidak semakin baik hingga jatuh tak sadarkan diri. Segera ia dilarikan ke RS. "Bethesda". Belum sempat mendapat perto- longan dokter, ia menghembuskan nafas terakhir, menyusul istrinya, Kastariyah yang 115 hari telah lebih dahulu pergi. Keluarga kembali berduka, ketujuh anaknya kembali kehilangan; Imam Yudotomo, Dwi Budi Murni, Tri Setyawati, Yekti Wijayati, Budi Santoso, Budi Basuki, dan Umi Saptarini.55 55 Sebagian pemberitaan mengenainya lihat, Sinar Harapan, 2 Februari 1981; Kedaulatan Rakyat, 3 Februari 1981; Minggu Pagi, 8 Februari 1981. 668
Biografi Singkat Penulis Ketika Mochammad Tauchid meninggal pada tanggal 1 Februari 1981, ia merupakan pensiunan dengan mendapat empat penghargaan dimana ia ikut merintis di dalamnya: sebagai anggota DPR-RI, anggota KNIP, ketua Perintis Kemerdekaan Yogyakarta, dan Anggota Majelis Luhur Taman Siswa. Penutup Menelisik kembali sejarah gerakan tani melalui penga- laman Moch. Tauchid dan berbagai karyanya, juga mengkaji berbagai pemikiran dan pengalaman yang dibangun pada dekade 1940-an, 1950-an dan 1960-an, menyadarkan kem- bali bahwa gerakan massa dan (lembaga) pendidikan hake- katnya adalah bagian dari penguatan kewarganegaraan dengan segenap hak-hak (politik)-nya. Agraria sebagai ranah gerakan yang memperjuangkan natural resources (tanah, air, dan udara) adalah ruang kontestasi dalam memberi arti baru bagi citizenship, dan penguatan hakekat kedaulatan bangsa. Men- dasarkan (kembali) ranah agraria sebagai unsur pembangun dalam proses pengimajinasian keindonesiaan kita, adalah usaha de-elitisasi atas bangun imagined community Indone- sia kita yang selama ini bias. Referensi Artikel dan Pustaka Achdian, Andi, Tanah bagi yang Tak Bertanah, Landreform pada Masa Demokrasi terpimpin, 1960-1965, Bo- gor: Kekal Press dan STPN, 2009. Anderson, Ben, Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946, Jakarta: Sinar 669
Masalah Agraria Harapan, 1988. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Almanak Pertanian 1954, Jakarta, 1954. Fauzi, Noer, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Insist dan KPA, 1999. Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan kepemimpinan, Kebangkitan Gerakan Taman Siswa, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 Ricklefs, M. C., Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004, Jakarta: Serambi, 2008. Simbolon, Parakitri T. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, 2007. Soetrisno, Loekman, "Pak Tauchid sebagai Teman Petani", dalam Prospek Pedesaan, PSPK, UGM, 1991. Surjomihardjo, Abdurrachman, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Sinar Harapan, 1986. Suwarno, P.J., Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis, Yogyakarta: Kanisius, 1994. Tauchid, Moch., "Mentjapai Kemakmoeran dengan Moderni- sasi Pertanian", Barisan Tani Indonesia, 1947. _______, Perguruan Partikelir , Kedudukan dan Tugasnya dalam Masyarakat Dulu, Sekarang, dan Yang akan Datang, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Ta- man Siswa, 1955. _______, "Renungan Taman Siswa", dalam Taman Siswa 30 Tahun, 1922-1952; Buku Peringatan, Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1956. _______, Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1963. 670
Biografi Singkat Penulis _______, Tugas Taman Siswa dalam Pembangunan Masya- rakat Baru. Yogyakarta: Majaelis Luhur Taman Siswa, 1967. _______, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN dan Pewarta, 2009 (penerbitan ulang). Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi (ed.), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Imam Yudotomo, Kakung-Uti: Moch. Tauchid-Kastariyah, Catatan untuk Cucu-cucunya, tidak diterbitkan, 2004. Wiradi, Gunawan, "Masalah Agraria: Masalah Penghidupan dan Kedaulatan Bangsa", bahan ceramah, disampai- kan dalam acara "Studium-Generale", Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian IPB, tanggal 17 Mei, 2004. _______, "Politik Pertanian dari Masa ke Masa", makalah disampaikan dalam acara "Workshop Pertanian YLBHI" bertema Tantangan dan Masa Depan Per- tanian, di Hotel Seruni, Cisarua, tanggal 2 Mei 2005. Wawancara Wawancara dengan Imam Yudotomo (anak Moch. Tauchid), Yogyakarta, 13 dan 16 Agustus 2009; 6 & 12 Sep- tember 2009. 671