I Pengantar Hukum Udara Internnsional dan Indonesia Oleh : Drs. Azwar Ananda, MA I MlLlK PERPUSTAKAAN ;KIP P R P ~ H G ~ Laborstarium Jmnsan Pendldlkan Paneas5 dan Kwargaan N e p Fskultas Pendidikan nmu Pengetahuan Sosial Institut Kcguruan dm llma Pendidikan Padang 1997
I I I Drtftar Isi A. Pengertian dan Batasan Hulrutn hternasional R. Subjek H&um Internasional C. Sumber-sumber Hdum Internasional D. Dasar-dasar Mengikatnya Hukum in! ernasional E. Tujuar~ dan Fungsi Hd~lrn Lif e~nasio~ial F. Perbedaan Htlhm Nmiond dan HuLm Internasiond G. Hubungan Hdum Nasional Dan H u h m Internasional Bab II. B ~ h m Udara Internasional A. Ruangh Udma dan Anl\.asa B. Definisi Hukurn Udara C. Sunber-stunber H t h m P e n e r b q a n Internasional D. Istilah-istilah dan Penegertian yang relevan dalarn H d m Penerbangan E. Tan,qynSjawab Pada Penerbangan Angkutan Udara F. Prinsip Tanggungjawab P ada .4ngkutan Udara G. Besarnya Ganti Rugi Menurut Hukm Penerbangan Internasional Bab E L Huknm Udara di Indonesia A. PenganLckutan Udara di Indonesia B. Hukum 'LTdara Indonesia dan Aspek-aspeknya C. Tan,gyn.rjwab Pen~an,@xrt terhadap Penmipang D. Tangmgj swab Pengan,&ut Terhadap Barang E. Surat Pe janjian antara Penurnpans dan PenLpnuJrut F. Beberap K a u s yang Diajukan Olsh Penurnpans terhadap Pengangkut Bab IV. Hukum Udara dahn \Vanrasan Nusantara 4.. Udara (Air), .4n@asa (Space) dan Eotlsep VY"\msm ?r;~!santara 35. B. H d m Udara dan Kepentingan Nasional Indonesia 4 9 A!? 5 5 a Pengertim Kepentinpn dart Kepentingm NasionaI Indonesia b. Jenis-jeris Kepmingan Nasional N e g r d - n e g ~ a Bab V. Penutup D&ar Pustaka 18 19 20 23 -- 7 F 28 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 38
I I I I Kata Pengantar Puji syukur Penulis aturkan kepada Tuhan yans Mahaesa, yang telah memberikm hidayah~ya kepada penulis dalarn menyelesaikan penulisan sebuah buku yang berjudul Pengantar Htlkum Udara Internasional dan Indonesia. Buku ini berisikan informasi tentang hukurn udara internasional dan Indonesia Hukm udara dapat diabagi atas dua yaitu hukurn yang mengatur penSgunaan ruang angkasa (Space) di- 01 eh hukurn mgkasa (Space Law) dan h d m yane mengatur tentang pengynaan udara (air) diatur oleh hukurn udara (air Laiv). Dalam pelaksanaaqra hukum udara ini d i t e k d a n pada hukum penerbangan. Jadi dapat disimpulkan bahiva hukum penerbanpn adalah hukurn udara dalam arti sempit. Buku ini ditujukan sebagai buku penunj ang bagi mahasiswa yang sedang m e n p b i l mata hliah Hukurn dan Hubun-nan Internasional. Hal ini perly karena buku-buku penunjmg untuk mata kuliah tersebut dirasakan masih kurang baik diperpustkaan maupun d i p a s a m .4khimyaPenulis mohon saran d m kritik dari Pernbaca terhadap buku ini demi kesempurnaan dimasa datang Padang, Oktober 1997 Penulis.
Bab I PENDAHULUAN Hukurn Internasional adalah hukum ymg n~engakur hubungan antar n e p secara global, regiorlal atau bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang tertib dan damai dimana setiap negara dapat melakukm usaha-usnha guna memendli tujuan nasionalnya masins-masing. Hdum Internasional sangat penting untuk memberikan pedoman, tuntunan dan arahan agar setiap negara dalarn melakukan usaha-usaha untuk meuujudkan tujuan nasional baik jangka p a n j q &w j q & a pendek, yaw lazim disebut densan kepentin~an nasional, agar tidak berbenturan atau berselisih d e n p negara lain Dengan demikian aka11 tercipta dunia yang arnan, darnai dan tertib. Hukurn udara adalah bagian dari hukum intemasional karena h d m ini juga bertujuan mengatur bagaimana sebuah n e p rnemanfktkan wilayah udara negaranya untuk men-g tujuan nasional n e p r a tersebut. Namun sebelmmya peuulis &an &an memberikan ulasan tentans pengertian hukum internasional secara urnurn, karena untuk sampai kepada pembahasan h d u m udara kita terlebih dahulu hams men~erti terlebih dahulu tentang segala sesuafu yar1.3 berkaitan dengan hukum internasional. A. Pengertian Dan Batasan H u h m Internasional Hukurn Internasional (hukum antar Bangsd hukum antar negara) adalab kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku positifyang wilayahnya meliputi seluruh dunia Hal ini berarti
seluruh negara/bmgsa hams mengakui dan terikat dengan hukum internasiuonal tersebut Untuk jelasnya kita kutip pendapat dwi dua orang ahli tentang hukurn intenlasional. Muchtar Kusumaatmaja (1982, p. 14) mengemu1:akan definisi Hukum Internasional sebagai berikut Hukurn Internasional adalah keseluruhan kaidah-kai dah dan azaz-azaz yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara : aNegara dengan negara b. Negara dengan subjek h u h lain bukan negara bukan negara s subjek hukurn lain h s&a Kemudian JG. Starke ( 1976, p. 1) men~en~ukakan pula definisi H d u n Internasionat sebagai berikut Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai seluruh hukurn yatlg sebagian besar terdiri dari azaz-azaz dan peraturan-perauran tingkah laku yang mensika! mum-negara dan karma i tu bimanya ditaati dalam huburnngan satu negara satu sama lain dan juga meliputi : a Perahran-peraturrm hukum mengenai pelaksanaan fungi lembaga- lembaga d m organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungan dengan negara-negara dan individu-individy dan; b. Peraturan-peraturan hukrm tertentu mengenai individu-individu dm kesatuan-kesatuan bukan negara supqra hak-hak atau kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan madsalah petrsekwtuan intenlasional (intemasional conlrnunity). Dari pendapat dua ahli hukum internasional yang dikemukakan di atas, kiranya dapat disirnpulkan bahwa hukum interna~ional adalzh kaidahhturad noma yang mengatur hubungan: a Negara densan negara, Contohnya : Hubungan iriternasional antara Indonesia dendm negara lain seperti Jepans h e r i k a Serilat, Jerman dm sebagainya
I I I b. Negara dengan subjek hukum bukan negara, contohnya hubungan lndonesia dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ASEAN, OPEC d m lain-lain. c. Mengatur h u b u n p subjek h d u m bukan nesara densan subjek h d m bukan negara Satu sama lain, contohnya : PBB d e n p ASEAN, PBB dengan NATO, PBB dengan OPEC dan lain-lain. Disarnping itu para ahli hukum internasional j u ~ a membedakan antara hukum publik dan hukum perdata internasional. H d m perdata interbnasional adalah keseluruhan kaidah- b i d & clan noma-norma yans mensatur h u b w a n h d m perdata dimana p e l a h hukunl tculduk pada h d m perdata nasi onal y x l ~ berlainan. Sedan,&an hukurn publik inter~lasi onal adalall keseluruhan kaidah-kaidah dm azaz-azaz hukurn yang rnen@w- hubuncp atau persodan yaw melintasi hatas-batas n e g a r a - n e w dalam ha1 non-perdata Densan demikian j elasl ah kiranya bahwa hukum internasional d a l ah hukum y m s rnen_g&u hubungan antar negara dengan g e ~ a l a aspeknya agar tercipta dunia yan3 tertib, aman dan damai. B. Snbjek Eukuin Internasional . Kalau kita liha! pengertian subjek hukum dalam hukurn internasional, tidaklahjauh berbeda denpin pen~ertian subjek h d m n secara umum (hukwn positif Indonesia). P e r b e d m diantara keduanya hays pada pendukung hak dan kewajiban saja, dimana dalarn h d m l positif Indonesia ialah manusia (person) dan badan hukurn, maka pada h d u m internasional adalah negara dan badan-badan or~anisasi internasional y ang baik yans bersif'at antar
pernerintah (governmental) maupun non-govermental. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh JG. Stwke (1976, p. 29) yang iilengetnukakan : Subjek H d m Internasional berarti : 1. Pemegang hak dan kewajiban dalarn hukurn Internasional. 2. Peniegang hak istimewa p r o s e h i 1 untuk men~adakan tuntutan didepan mahkarnah intemasional. 3. Pemilik kepentinsan yanQ diatur oleh hukum internasional . Berdasarkan batasan yang dikernukakan ole11 Starke di atas, maka seluruh pemesang hak dan kewajiban dalam hukum internasional, pemegang hak proseduril dan pemesang kepentingan yang tirnbul oleh adanya hukum internasional dapat dikatakan sebagai subjek h u l m internaqional. Oleh sebab itu yang menjadi subjek h d m internasional addah : 1. Negara Ne-~ara dengan berbagai statusnya seperti negara merdeka, cornenwealth, dominion, pewal ian dan 1 ain-lain adalah sebagai subj ek dalarn hukurn internasional. Hal ini berarti negara adalah sebagai subj ek yang dianggap sebagai pemegang hak dan kewaj iban dalam hukum internasional. Negara, umparnanya, dapal mengadakan tuntutan didepan pen-dilan internasional. Hal ini dilakukan oleh Arnerika Serikat yang menuntut para penjahat perang balkan (Bosnia) diadili dipengadilan internasional di Belanda 2. Tahta Suci ( Vatican). Yaitu suatu tahta suci yang terletak ditengah kota Roma (ItaJia).Vatican adalah pusat agama Katolik dunia, dan secara historis berperan sebagai pusat perkembangan peradaban manusia sesudah abad pertengahan. Mal:a sarnapai saat ini Vatican rnasih diahii sebaghai suatu negara dan otomatis sebqai sub-jek huhwn internasional.
i I 1 3. Palangnerah Intemasional (Intenlational Red Cross atau JRC). Yaitu suatu o r p i s a s i internasional y a n ~ bersifat netral yang bergerak dalam bidang kemanusiai-i- d m berpusat dikota Genewa (Swiss). Secara historis, organisasi ini berperan dalam menyelamatkan umat manusia dari penderitaan yang tidak perlu dalarn peperangan Maka berdasarkan konvensi intenlasional, IRC diakui sebagai subjek hukum Internasional. 4. Organisasi Jnternasional (Global dan Recjonal). Seluruh orLgmisasi-orsanisasi inyernasional baik pans sifatnya ~ l o b a l (urnum) mmpun y a n ~ regional, sernuanya adalagh subjek hukunl internasional. Contohnya : PBB dan semua organisasi khususrya, ASEAN, hEE, OPEC, N.4TO d m lain-lain 5. Orang perseoran_San/Individual. Didalam perjanjian Versailles (1919).dial\ui bahwa s e s e o q (person adalah subjek hukurn internwional dan dapat men~adu &au dituntut didepan hfahkarnah Internasional. S e b q a i contoh dapat dikemukakan b a h a penjahat- penjahat p e m q diadauili berdasarkan hukum internasional di Jerman Barat dan Tokyo. Hal yans sarna juga terjadi pada tahun 1997, dimana penjahat p e q dalam Perang Bosnia, diadi!i di depan Mahkamah It~ternasional di Belanda 6 . Pemberontak dau pihak-pihak yang b e r s q k e t a (Billi Gerent'). Pihak-pihak yang bersengketa, baik secara nasiond (satu negara) atau internasiond (antar negara) secara otomatis menjadi subjek hukurn Internasional. Contoh adalah PLO di Palestina, MORO di Filipina selatan
Demikianlah dalam hukurn internasional ada enarn subjek yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dalam hukuni ititenlasional. Keenan subjek ini akan berper-an dalam l~ukuni internasional, p a menentukan iklim internasional qakah dunia &an mengarah pada terciptanya perdarnaim atau tidak. C. S~lmber-sumber Hukum Internasional Pengertian surnber hukum dalani hukum iriternasiorial adalah bahan-bahan &dual yang diperpia1:an oleh para ahli h d m internasional untuk menciptakan dan menetapkan hal yang berldm dalam hubun_ran antara para pendukung hak datl krwajiban dalarn h d w n internasional, urnpamanya dalarn: Hubungan di plomafik antar negara Hukum perand gencafan seqi ata H h i udara atm penerbangan dan lain-lain S e h u b u n p d e n p hal itu, pasal 38 piqam Mahkamah Internasional meneszkan bahwa mnber hukum internasional adalah sebagai berikut : 1. Rebiasaati-kebiasaan Iritenlasional Kebiasaan-kebiasaan internasional dijadikan salah satu surnber huku. internasional oleh para ahli hdmn antm banzsa Kebiasaan Internasional dim&& metijadi slrnber hukum internasional dalam bidang: jwisdiksi negara, wilayah negara, t a n g u y jawab negara dan lain-lain. Sehubungan dengan ini, para ahli membedakan antara kebiasaan (custom) dm adat-istiadat (usage). Kebiasaan dimulai dimana adat- istiadat berhenti. Starke (1976)
menGakan kebiasaan dimana-mana arlalah sama, akan tetapi adat-istiadat pasti berbeda dai adanya tidak usah dibuktika~ . Diantara kebiasaan-kebiasaan yang dikistalisir menjadi hdum internasional adalah antara lain : a Hubungan diplomatik antar negara Terlaksananya liubungan diplomatik antar negara pada masa sekarang ini adalah berdasarkan hukum kebiasaan yang bemula dari selesainya perari.9 seratus tdiun. Maka sarnpai saat irli, setiap negara mempunyai penvakilan resrni dinegara lain yang bersahabat b. Praktek-praktek organisasi internasional. Lahirnya organisai intel-nasional juga berakar dari kebiasaan internasional. Sebapi contoh dapat dikemukan U N L X F adalah organisasi yeng bergerak dalarn b i d a n ~ pendidikan mak-anak, E O adalah orsanisasi y eng m e n p u s masalah perburuhan internasional. c. Dan banyak lagi masalah hulnrm intemasional yang berasal dari kebiasaan inknasional seperti halnya hak negara lain untuk mengpakan wilq7ah udara neb- lain untuk lalulintas darnai. Hal ini akan dibahas dalarn bagian berikutnya dalam tulisan ini. 2. Trdrtat (perjanjian/persetujuan internasional). Traktat adalah perjanj ian yang ditanda tangani antar nesara baik bersifat bilateral, regional ataupun ~ l o b a l . Apabila suatu perjanjian teIah ditmdatangani oleh beberapa nega-a d m kemudian diratifikasi oleh parlernen negara-negara tersebut, maka negara-negara penandatangan sudah terikat oleh peb-janjian tersebut Sebagai surnber hukurn internasional, TrActat dapat dibedakan atas dua:
a Traktat yang membentuk hukum ( Law Making Treaty). Adalah traktat Jau perjarlj imi yang rnengikat negara-negam \valmput~ negwa itu ti dak ikut menmdatangani perjanj ian itu (berlaku urnurn). Contohnya adalah P i q a m PBB, Piagarn Hak Azazi Manusia d m lain-lian. b. Treaty Contract. Adalah trdtat atau per-ianjian antar negara yang men~ikat ne~ara-nesara yang ikut menanddangani saja Negara yang tidak ikut rnenendatangani tidak terikaf kecuali ne5a.a itu men~ikatkan diri dan tunduk pada perjanjian itu Contohnya addah piqanl berdirinya ASEAN, OPEC dan lain-lain. Piagarn kerj asama Asean, contohnya, hanya men~ikat nesara .his Tengara y a q iLut menandatangmi p i q a m itu dan tidak rnengikat negara lain yang tidak i h t rnenandakiyaninya N e ~ a r a - n e w harus tumduk kepada h d m internasional berdasarkan azaz Pnda Sunt Senmzda. Dalam tahun 1871, Inggeris, Perancis, Itali, Rusia dan Tmki, menghadakm konges di kota London. Diantara keputusan yang diambil adalah m p a d n mnt scfymda a d d ah azaz esensial dari hukum antar bangsa yang artinya negara-negara ti dak dapat menarik diri dari ikatan-ikafan traktat Ataupun merobah ketentuannya kecuali dengan persetujuan pihak-pihak yans berjanji dalam suasana persahabatan Demikianlah traldat sebagai salah satu surnber hukutn internasional, meumgikat tlegara-negara d m hams dipatuhi berdasarkan azaz pacta sun senfanda 3. Keputusan Baclan-badan .4rbitrasi dm Pengadilan a Keputusan Mahkamah Internasional Keputusar~ Mahkatnah Internasional, se\)%ai pengaciilan tertingi di duni3 dapat men~ikat nesara-negara karena mungkin diperlukan dalam penyelesain perselisihan internasional
yang timbul. Umpamanya, keputusan internasional military tribunal 1946 yang mengatur tent;mg penjdlaf-penjahaf perang (kejahatan terliadap perdanaian). b. Keputusan Pengaduilan Nasional Keputusan pengadilan nasional suatu negara kadang-kadang juga dapat d i a n ~ ~ a p scbagai sebagaj surnber h t h internasional. Sebagai contoh dapat duikernukakan keputusan Mahkanlal~ A p l g Atrlerika Serikat tentang tabrakan kapal dilaut. c. Keputusan Badan .4rbitrasi Internasional. Adalah Keputusan yang dibuat oleh s u m badan .4rbitrasi internasional secara netral untuk men~7elesaikan suaiu perselisihan antar negara Badan arbitrasi biasanya terdiri dari beberapa negara yang ditunjuk untuk menyelesaikan suah sen,#eta secara danai. Contohnya adalah badan arbitrasi y q bertugas dalam pengalihan pemerintahan kian Jaya dari Belanda kepada Indonesia tahun 1963. Badan itu bernama IfiJTEA (LJnited NationsTemporary Executive Authority) ymg berperan sebagai perantara antara Belanda dan Indonesia dalam masalah Irian Barat a h Irian Jaya sekarans. Pacal 3 8 piqarn Mahkarnah Internasional menepkan: hfddcamah hams mengynakan aj aran-aj aran pub1 ishis-publishis yang cakap dari berbagai banssa sebagai daf subsider penentuan h ~ h . Ketentuan-ketentuan ini ini menekankan k q a - k q a h u k w sebagai pembuldian. Pasal ini menegaskan bahwa hukunl internasional dapat juga bersurnber dari kqa-karya hukurn yang lahir dari ahli-ahli hukurn dari berbagai nibanpa didunia ini. Contoh yang sangat populer adalah ajaran seorang ahli hdxm Belanda Grotius tentans ajaranyagang disebut dengan Mere Liberium (laut bebas tidak boleh dimiliki) oleh nerara atm
perorangan. Hal ini berarti laut bebas tidak boleh dijadikan laut territorial oleh suatu negara dan harus dapa! digunakatl oleh negara rnanapur~ juga D Dasar nfengikatnya Htlkum Internasional Hukurn Internasional adalah hukurn yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasui batas-batas negara Oleh sebab itu pertanyaan yans mumngkin timbul adalah "apakah yanfi menj adui dasar berlakunya hukunl internasional tersebut?" Pertanyaan ini mun&n timbul karena hukutn internasional adalah hukum y a n ~ tidak metnpunyai suatu l e m b a ~ a yang bisa menlaksa subjek-subjek 11ukum interr~asional luituk 111enlatuhi nolma- norma hukum internasional tersebut Ada beberapa teori yans dipakai oleh para ahli ur~tuk memberuikan penjelasan sehubmpn d e n p ha1 ini. 1. Teori Hukum Alarn Teori hukum al am mengatakan bahwa 'Xukum Internasional itu tidak lain dari pada hukum darn yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa7' (Muchtar, et. al. 1991, p. 4 2). Menurut pandangan teori ini, hulwm internasional itu mengkat karena h u l w intenlasional adal all nlelihat sej nk adanya negara-negara j adi harus dipatuhi, karena l~ukurn alarn lebih tit~gqi. Pendukutnh teori ini arlalal~ Grotius d m Vattel. 3. Teori Kehendak negara. Teori kehendak negara mengatakan bahwa "mengikatnya h h internasional adalah atas kehendak negara itu sendiri yang tunduk kepada hukum intemasional'' (htuchtar et.al. 1991, p. 42). Jadi menurut teori ini, tunduk dan terikahya suah negara pada hukum internasional
karena kehendak negara yang bersangkutan untuk patuh Disini dapat dilijhat dalarn praktek zaman sekarang dimana hukunl intenlasional men~ikaf suatnl rlegara apabila negwa ihl ikut meratifikasi hukum itu d m tentunay suatll negara dapat keluar atau rnencabut ratifikasuintya berdasarkan persetujuan bersarna Pelopor teori ini adalah Jellineck dan Zorn 3. Teori Varen B a r u n ~ Pandangan teori Varen Barung mengatakan bahwa"hul,m hternasi onal itu mengikat b q i negara-negar-a buykan kehendak satu persatu nzgara tersebut, melainkan karena adanya kehendak bersarna yang lebih tin_& dari kehendak negara masins-masing nesara untuk terikat kepada hukunl intenlasional (Muchtar, et.d. 1991, p. 43). Pandampn teori ini dapat kita lihat bdlwa pada hakekatnya lahinlya sub l l d m (aturan) karena a d q a kehatan bersama Jadi disini tertutup kemungkinan suatu nesara melepaskan diri secnra sendiri- sendiri karena peqiajnjian atau h u k w itu dibuat s e e m bersama dan tentunya pembatalanya juga dibuat secara bersama pula Tokoh ymlg terkenal dari aliran ini adalah Triepel. 5. Teori Mazhab Wins Teori ini rnenLganggap bahwa hukurn internasional berdasarlkan premis "suatu kaidah yans lebih tin,%;, terikat pula kepada kaidajIi yalg lebih t i n d , demikian seterusrya sampai pada puncak pimmid (Muchtar et.d. 1991, p. 43). J x i i pandangan ini melihat senma nonna huhun datang dari m b e r y a y sama dan tentunya juga mernpunyai hakekat yang m m a Hal ini hams diterima sebagai kebenaran pilosofis, kxena htk,wn yang lebih rendah pasti berdasarkan huykurn yan,q lebih taingcj demikianlah seterusnya Akhirnya dasar menpikahya hukum internasional tentu kembali pada rasa keadilan dan moral universal yang hams dipatuhi oleh semua b a n ~ s a - b q s a
5. Teori hfazllab Perancis Teori miL71ab Perancis tnengatakan bahwa "hul,unl internasional itu mensikat karena terdqat kenyataan sosial bahwa hukurn itu perlu dan rnutlak diperlukan oleh tnanusia atau bangsa-bangsa unttlk hidlip bermasyarakat" (Muchtar e t al. 199 1, p. 44). Menurut mazhab ini hukurn internasional addah h h n yang dibutuhkan oleh manusia , p a hidup bermasyarakat. Tokoh rang terkenal id ah Dupit. 6. Teori Necessity Secara sederhana teori ini men_catakan bahwa dasar berlakuIlj~a hukunl ix~ten~asional addah karena d a l m hubungan antar banssahukum itui diperlukan (Muchtar, etal 1991). Jadi agar kehidupan manusia secam internasiond arnan dan tenteram maka sernua nesara h a n ~ s mematuhi h d m internasional karena hukurn itu dibutuhkan. Tokoh y mg terkend adalah Muchtar Kusunaatm4a E Tujuan dan Pungsi HuJoun Intwnasional Hukurn yang dibuat oleh lnanusia rnemput~yai tujum d m h g s i . Secara hakekat tujuan dan funSsi hukurn internasi onal, seperti halnya 11dm1 secara urnurn, adal ah untuk menj amin keadilan dan perdamaim dunia Dalarn hal ini piqarn PBB, menegaskan tujuan hukurn internasional sebagai berikut 1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama dan rnenyelesaikan perselisilian-perselisihan rang mun_rkin metnlsahayakan perdanlai an.
2. Menegakkan kepentingan urnurn dari warga masyarakat internasional dan merlgernbangkan kesejditerm L I R I L U ~ urn& ~ n m u s i a 3. Mengemban~kan hubungan-hubungm persahabatan dan k e r j x m a disegala bidang anatara banpa-bangasa 4. Mengembangkan kekuatan atas hak-hak kebebasan hak-hak azazi manusiq nile of law dan keadilan. 5 . Menyelengarakan kehidupm masyarakat internasional sehin- memberi kemungkinan b q i urnat manusia untuk menyempurnakan keperibadian dan memajukan deraja! kehidupan dise~ala bidang s e b q a i banpa-bangsa yang beradab. Jadi disini jelas terliha! ballwa tujuan d i r b e n t d q a hukum internasional adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejateraan umat manusia dalan segda beidang kehidupan. Sehubungan dengan tujuan di atas, maka l l h n internasional mengemban dua h1gs.i yaitu m s i esensial dan h g s i ideal (Muchtar etal 1991). Funssi esensial dari hukum inten~asional adalah menyelen,&an jaringan keran,c$a hukum dalam mana hubungan internasional dapat dildcukan d e n p seksama Sedangkan secara ideal hukm internasional adalah menyempunlakan &an-aturm dan tlotma-nonna ymg berdasarkan atas beberapa azaz, antara lain : 1. hfen,ghonnati keadiian serta kewajiban-kewajiban internmional 2. Menghomatri kepentingan bersama 3. Menghormati kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah suatu n e p m 3. Men&ormati kemerdekaan hak menentukan nasib sendiri 5. Menghonnati perjramaan keduddukan I~uykunl dari semua b a q s a sebarai - negara
berdaulat. 6. hlenghonnati martabat dan nilai-nilai rllanusia abadi ( disarikw dmi Muchtar et.d 1991). P Perbedaan dan Hl~blmgan Htlkum Nasional dan Hukum Internasional Seperti telah disingyng dalam b q i a n awal tulisan ini bahwa hu2m dapat kita artikan sekurnpulan perahran-perahu-an yang berisikan perintah atau 1aranjia.n yang men,@aruskan suah masyaraka! 11ukurn untuk mematuhi dan apabila ada pelangpran atau k e t i d d m a n terhadap peraturan tadi akan dikenakan sanksi ymg jelas atau llyata Jadi dalam hukurn ketidd.taatan (delict) dan sanksi adalah dua hal yang sangat penting Kalau kita perluas konsep ini, maka ada dua lin_&p ruwg berlakunya hukurn secara formal yaitu negara nasional dan internasional. Kedua hukum ini sangat dibutuhkau oleh manusia untuk meivujudkan cita-citanya Perbedaan hukurn Nasional dan Internasional 1. Perbedaan pertama ialah bahwa subjek utama h u l m nasional adalah individu-individu atlggota n~wyarakat negara nasional sedangkan subjek utarna llukwn internasional adalah negara-negara (nesara angota masyarakat intenlasional). 2. Hdwn internasional adalah negara yang berdaulat (souerepity) sedangkan subjek hukum nasional tidak memiliki kedaulatan bahkan hams tunduk kepada negara secara nasional. 3. Perbedaan ketisa terletak pada surnber kedua hukurn tersebut Pada unmmnya pans
menjadi surnber hukum nasional addah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang karena llubungan antar individu-individu dwi pada masyarakat suah negara Akan tetapi h u h m internasional bersumber pada kebiasaan-kebiasaan internasional yang menjadi kebiasaan internasional (international custurnary law) yang timbul dari hubungan antar negara yang niasing-masing memil iki kedaulatan. 4. Didalam mzyarakat internasional tidak dikenal suatu leniabqa legislatif yang membuat membuat hukum internasional, sedan$an dalam ne_gwa nasional ada suatu lembqa legislatif y q bertu~as mernbuat hukutn (undans-undang). Maka konselnwnsinya adalaii terhadap kekuatan berlakunya hukmn terszbut Hdmn nasiond itu herlakunya diatas (above) individu-individu atau dengan kata lain h d w n itu wajib dipatullinya, sedm,&arl h1ukm internasional terletak diantara (between) negara-tlegu-a selmgai ansota masyarakat internasional dan negara wajib memaluhi tapi negara tidak bisa dipaksa untuk itu. Skema di bawah ini mengymbarkan perbedaan berlakunya hukurn nasional dan internasional : Hukum In!ernasional Ind. Ind. Ind Itld. 5. Didalani hukurn nasional dikenal adarya badan peradilm (jvdikatif) untuk nlen$uhkan sanksi bagj angqota m ~ y a r a k a t yang melangya hukum dan sanksi itu bersifat mutlak dan bisa dipaksakan. Tetapi dalam dalarn hukurn internasional tidak menlpunyai badan yudikatif yang efektif walaupun sudah ada mahkamah internasional (international Court of Justice) akan tetapi k e p u t u s q a belum barlaku secara effektif Alasan kelasik yang sering dikemukakan oleh n e ~ a r a adalah batnva sesuatu itu adalah urusan d a l m negarinya (Sastroamidjoyo 1971).
Demikianlah perbedaan antara hukum nasional dan hukurn internasional y a n ~ keduanya sarna-sana bertugas niengJiatur kehidupa~ manusia untuk mencapai cita-cita G Hubungan Htlkum Nasional dan H u h Intcrnasional Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempunyai pandangan yang berlainan tentang bqaimana hubungan hukurn nasional matu negara dengan hukurn internasional. Kedua teori itu addah: a Teori Monisme Menurut pandan~an teori monisrne h u h nasional d m h d u m internasional merupakan satu kesatuan yang tunga! terutarna ditilljau dari struL.tur sistim 11dum Penganut teori ini mengatakan bahwa "apabila diterima hukurn internasional itu benar-benar h d m tak mun&inlah didsan,$al bahwa kedua sistim itu merupakan bagian dari ilmu hukurn yang disatukan itu" (Starke 1972, p. 37). Jadi menurut pandanpn teori monisme baik hukum nasional maupun h d m internasional adalah dua aspek hukurn yang sama j~aitu mengikat individu bahkan penganut teori ini mengitakan bahwa hukurn intyernasional d m hukurn nasional keduanya nierupakan bagian hitnpunan peraturan-peraturm uang universal yans mengikat semua o h m n secara kolektif atau individuial. Pelopr teori ini antara lain adalah Prof Lautel-pacht
i b. Teori Dualism /.!/,?g b Men~uut teori dualisme h r h l nasional dan hukum intenlasional adalah dua huhln yang berbeda Menurut Triepel perbedaan itu antara lain : ada dua perbedaan h d a m r n t a l antara sistim hukwn nasional dan sistim hukurn internasional: a Sub-jek hukurn nasional adalah individu sedan&jan subjek hukurn internasional adalah b. Perbedaan dalarn sumber-sumber h d m nasi onal d m hukum internasional. Hdum nasional bersumber pada kemauan n e p a itu sendiri-sendiri, sedangkan hukutn internasional bersumber pada kemauan bersarna dari negara-negara (Starke 1972, p. 36). Teori ini memandans bahwa liukunl nasional d m h u k m intenlasional adalah dua hal ym.3 berbeda Bahkan teori juga menjelaskan bahwa liukum nasional adalah perundan~an nasional yang ditaafi sedangkan hukurn internasional haus ditaati b e r d a n p a d a sunt servanda berjanjian internasional h m s dihormati). Teori ini dipelopori oleh &a sarjana h d u m internasiotlal terkemuka yaitu Triepel d m .&ilotti. Delnikianlah secara sin&& tentang pengertian dan batasan hukm internasional yaw rnenekankan pada pentinpya h u t m internasionat -ma men@ masalah-mmalah yans melintxi batas negara Hukum internasional sangat penting d a l m hal tnemberikan kerangka landasan d m nlemberikan aturan q a r dalam mencapai cita-citaya setiap b a n p a dan negara dapat berusaha densan arnan dan tertib d m lebih dari itu hukutn internwional sangat penting untuk menciptakan perdamaim dan keamanan internasional. B e a n berikutnya adalah kita mulai membahas huhum udara internasional yang meruapakan satdl s a h ~ aspek dari hukum intenlasional. 0 17
Bab II HUKUnC UDARA INTERNASIONAL A. Ruang Udsua dm Angkasa Dalam rnembahas h d m l udara internasional kita terlebih dahulu harus memahami dua istilah yang s e r i n ~ d i p a k a n dalam rnernbd~as h d m udara Kedua istilah itu ialah "ma% udara (air) dan ruang angkasa (space)". Kedua istilah ini s a n ~ a t penting dibedakan karena dua istilah ini menunjuk kepada dua ha1 yang berbeda dan tentunya juga diatur ole11 h d m ymg berbeda pula Ruang mgkasa diatur oleh hukurn ruang an&asa (space law) dan ruaq udara diatur oleh hukum udara (air law). Salah safu hukurn ma* an,&asa yans paling terkenal adalah perjanjian mans angkasa tahun 1967 (Space Traety 1967) y a n ~ ditandatan,pi di Washington London dan Moskow pada tangal 27 Januari 1967 (Abd-yid 1977). Space Treaty 1967 meneuwkan bahwa ruang angkasa adalah ter-buka bagi semua negara (pmal I), d m hukutn mgkasa tidak dibahas secara mendalam dalam tulisan ini. H A . uadara adalah hdum yang mengatur mengatur tentans udara dimana nesara yang rnemiliki udara merasa berdaulat atas udara itu. Masalah yang san,qit terkenal adalah apa yans membedakabn angkasa dan uadara Untuk menjawab ha1 ini kita hams
mengklarifikasikan apa yang dimaksud dengan angkasa terlebih dahulu. I-larsono (1971, p. 34 I ) nlengatakan bahwa : Ruatlg angkasa adalah ruang yang hanya dipakai untuk mcnunjukkan angkasa luar atau antariksa, dalarn arti bahwa ruang angkasa adalah m a n g dinmana gaya berat bumi tidak berlaku 1agi dan tidak terdapat lagi uadara sehingga kapal terbang baiasa tidak dapat terbang di d d a n q a Jadi jelaslah kiranya bahwa ~uang angkasa adalah ruang di atas permukaan burni yang dimulai dari lapisan tidak terdqatnya Saya tarik bumi. Berdasarkan pendapat Harsono (1971) yang dikutip di -, kiranyaruang udara dapat didefinisikan sebagaj ruang r~dara dimana masih terdapat gaya tarik bumi dan pesawat terbang biasa dapat terbang di dal arnnya Demikianlah perbedaan anatara udara. dan angkasa, namun keduanya. tidak dapat dipisahkan secara h,psional karena untuk menuju ruang angkasa harus d i t e q u h leurat ruang udara. Akan tetapi kedua ha1 itu diatur oleh dua h ~ A m yang berbeda Untuk lebih mendalarni pengaertian hularn udarn, berikut ini &an dikernukakan dua definisi hdum udara Otto Riese dan Jean T. Laccour dalarn Suhcman (1979% p. 5 ) menuliskan '?ltlh~m udara adalah seltvuh norma-norma htlh~un yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-peswat terbmg dan raung udara dalarn perananya sebagai unsur rang perlu bagi penerbangan". Kemudian Suhennan (1379) mendefinisikan h ~ m udara sebagg kese luruhan ketentuan yang rnengatur nlang udara dan pengpaanya untuk penerbangan.
Dari dua definisi di atas kiranya dapat tlisinipulkan bahwa liukum udara adalqji segala ahlran tentang udara salah satunya addah hukurn penerbangar~ Jadi dapat disimpulkan baliwa h u l m penerbangan adalah hukurn udara dalam a-ti sempit. Buku ini akan difolcuskan pada hukrlrn penerbanp, karena hampir semua perjanjian-perjaniian i~iten~asiond tentang udara senuluanya mengahu niasalah yenerbangan Oleh sehab itu yang dimaksud dengan hukum penerban~an adal ah "hukum y an$ mengatur pengan&utan me1 alui udara, tennasuk dims-dinas bantuan di darat, pegawai-pegawai dan alat-alat penelbangan serta orang-orang clan barang-barang pans diangkxt"(Suherman 1979% p. 6 ) . Jadi h d u m penerbansyn adalah h ~ u n yaw mengahr masalah penerbangan baik didalanl suatu negara (domestik) ataupun antar negara (internasional). Hdmn udara internasional bersumber pada perjanj ian-perj anj ian internasional yang dirafifikasi oleh banyak nefiara didunia Perjanjian-perjmjian tentang hukum udara internasional akan dikemukakan sebcgai berikut : 1. Perjanjian W m a w a 1929 Perjanjian n r m a u r a ditandatangani padn tan,ggal 12 oktober 1929 di 1Varsaura Polandia Dalam istilah bahasa inggeris perjanjian ini dinamakan " Convention for the unification of certain rules rdating to international carriage by air". Perjanjian bersikan dua hal utarna d d a n hukurn perenerbangan jlaitu tentang doLunlen angkutan udara d m tentang tangggmg jawat, pengan-rkut udara internasional.
2. Perjanjian Genewa 1948 Perjanjian ini tentang "internastioanl recognition ofrights in aircraft". Indonesia tidak turut serta meratifikasi perjajnjian ini, tetnpi secara u n u n perjanjian ini juga berlaku dalan p e n e n r b q m internasional. 3. Perjanjian Roma 1952 Perjanjian ini yang nanla lengkapnya adalah "Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on surface" pang ditandalangani di Roma (Itali) tangal 7 oktober 1952. Perjanjian berisikan tentang perahran yang menvratur bagaimatla tangyung jawab pensan&ut tentaq kerugian pihak ketisa di darat kalau terjadi kecelakm pesawat terbang. 4. Perjanjain Haque tahun 1955 Perjajnjain ini adalah revisi terhadap perjajnjain Warsawa tahun 1929 tentang besarnya ganti rugi terhadap kecelakaan penurnpang yang dirasakan tidak memadai lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggd 28 september 1955. Diantara point penting dari perjanjian ini adalah dinciikannya limit +-ti ruSi menjadi 250.000 o l d fi-ance per penurnpang 5. Perjainjian Guadalajara 1961 Perjanjian ini ditandatan~ani pada t a q p l 18 September 1961. P~rjarijian ini rnen~atur tentans tan._~ung j awab terhadap penurnpang khususnya dalarn charter pesawat terbang. Maka perjanj ian ini membedakan antara actual crries dan contracting carries.
6. Perjanjian Montreal 1966 Perjanj ian ini bukanld~ perjanjian internasional mitm negwa, akan tetapi adalah perjajnj ian internasional anafara IATA dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang tergabung didalkamnya dengan pemerintahan Anerika Serik& 7. Prolokol Guatemala 1971 Protokol Guatema bemula dari ketidakpuasan h e r i k a Serikat yang menganggap ganti rugi sebesar 16 75.000 masih terlalu rendah Pertemuan ini membahas usulan Selandia Baru tentang enem hal pans rnenyan+wt macalah penerbm~an paitu: 1. Pengatlgkut bertanLplg jawab secaramutlak (absolutely liability) untuk pmeunpang yang tewas atm luka kecuali jalau penumnpans bersalagh atau turut bersalah dalam ha1 terjadinya kecelakaan itu. 2. tan,qyng jawab penganG$wt terbatas sarnapai $100.000 3. Limit $100.000 tidak dapat dilampaui dalarn hal apapun juga 4. Limit secara otomatis dinaikan dengan $2.500 setiap tahun selama 12 tahun 5. Suatu incentive untuk penyelesaian cepaf oleh pengan&ut 6. Tanbahan satu fomn yaitu pengadilan dinegara dirnana penwnpang lnetnpuriyai domisili a t m tempat tins@ tetap. Dalam konferensi hul,mrll udara tingkatt diplomatik dari tangal 9 Februari- 9 Maret 1971 di Guatemala, gagasan Selandia Baru dibahas dan dirterima sebagai bqian dari protokol Guatemala Ketentuan-ketentuan lain yang menarik dalarn protokol Guatemala idah antwa lain bahwa untuk t a n g p q jawab terhadap ;~ll⁢in barang tetap diperg~makan sistim
tangslng jawab menurut perjanjian warsawa tahun 1929, sedangkan llntuk bagasi baik tercatat atw tidak d i p a k a n sistinl pang sana dengan angkutain penunqmng D. Istilab-Istilah dan Pengertian-Pengertian ymg Relevm dalam H t h Peacrbangan Untukmemantapkan pengertian kita tentang hukum udarq maka perlu kita memallmi beberapa istilah yang sering d i p a k a n ddam hukurn penerbangan. 1. Dokumen Rr~~&tan Y a n ~ dimaksud denpn dohmnen an&t.an dalam h u k m udara adalawtiket penumpang, tiket bwasi .- dan surd muatan udara" (S~lherman 1979b, p. 32). DoLwnen ini bukan berarti perj anj ian antara penumpang clan pen_qmgkut akan tetapi merupakan bul* adanya perj ani ian an,&vtan. Dokumen ini penting karena berkaitan dengan adanya tan,tz~m,q j awab penLan,+ut terhadap kerugian yang mun,ckin diderita oleh pihak-pihak penggrmna q g a n 2. Penurnpans Menurut konvensi Warsawa 1929, penunlpang (Passanger) adalah "setiap orang yang diangkwt dalarn pesaivat terbang kecuali orang-orang yang merupakan anggota awak pesawat, termasuk pramugari!pramugara" (Sdmman 1979b, p. 3). Menurut definisi ini, seormg pegawai pen.qan,qkut udara, baik dalam tugas rnaupun tidali, diangirap sebagai penumpang, kecuali bila ia an,sota awak pesawat
3. Bagasi Dalantnl h h n udara yang dimaksud detlgan basfasi adalah "Semua barang kepunywl atal dibawah kckuasaan penurnpang yang olehnya atm atas namanya, sebelurn ia nlenumpw peswat terbang, diminta untuk dianskut melalui udara (Suhe~man 1979b, p. 35). 4. B a r w u a t a n Barandmuatan addah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara Jadi ~valaupun itu barang yang diangkut oleh pesawat charter tetap jusa disebut dengat1 barandmutatan (Suherman 1979b). 5. Pen~irim dan Peneritna Barang/muatanm Dalam Koderensi Warsawa 1919, pen~irim disehut "Consignor" dm Penerima disebut "ConseLgguee" ialah p ihak-pihak y ang mm&n berhak atas @ti rugi, dalarn hal muatan hilang, rusak atau musnah (Suhermm 1979b). Penrm&ut (air carries) ialah "orang atau b d a n sang menp.dakan persetujuan untuk mengangkut penunlpang, b ~ a s i atau barang dengal pesawat terbang" (Sdlerman 1979b, p. 7. Operator Menurut Konvensi Roma, operator diartikan : Orang yang mempergunakan pesawat udara ketika kerugian yang ditimhulkan, dengan ketentuan bahwa konb-01 atas navigasi, pesawat udara tetap dipegang oleh pihak yang memberikan hasa untuk memperpakan pesawat udara, baik Ian_esun_p maupun tidak Ian-mng (Suherman 1979b, p. 38).
8. Pihak Ketiga Menurut Konvebnsi Roma yang dinlaksud dengati pihak ketiga adalah "pihak yan,q tidak mempunyai sanskut paut apa-apa dengan suatu penerban~an tertentu, kccuali bahwa ia menderita kexugian karena penerbangan tersebut (Suherman 1979b, p. 39). Jadi pihak ketiga itu dapat pemilik bangunan didarat, pemilik kapal atau pesawat lain, serta orang didarat, dilaut atau dipesawat lain. 9. Pengangkutan oleh Beberapa Pengakut Berturut-turut Yaitu apabila untuk sampai pada suatu tujuan seorans penurnpq mengpnakan lebih dari satu pengmigkut (carrier). Sebagai contoh dikeniukakan oleh Suhennan (1 979b) bahwa pen,qangkut dapat menyerahkan pengan&ut lain untuk seorang penurnpang Sebagai contoh A membeli tiket Garuda Jakarta Hobart (Australia). Maka ddam ti ket penurnpan.3 &an tertul is Jakarta-Denpasar dengan Garuda, Denpasar-Melbourne dengan Garuda dan Melbourne-Hobart densan Quanta. 10. Perjanjian antar Perusahaan Penerbangan. Yaitu perjanjian antara penganfikut untuk melaksanakan ke~iatan penerbqgan dari suatu tempat ke tempat lain E. T a n g p g Jm-ab Pada Penerbangan Anghtan Udara Sejalan dengan tujuan diciptakanpa hukurn internasional secara umum, maka h & m udara dibuat secara internasional dimaksudkan untuk menjamin keadilan kearnanan para pemakai jasa an&tan udara dari resiko-resiko rang ut1gl:in timbul dalml pelaksanaan pengangkutan
tersebut. Contoh yang paling ekstrim dalah dalam sebuah kecelakaan pesawat udara Kalau kila lihat dalmtl sebuall kecelakaan pesawaf uudara, pihak-pihak yang dirugikan adalah: 1. Pemilik pesawat, beruapa kehilangan pesawat udara 2. Peni~mpanag atau ahli warisnya Cjika penunipang meningal dunia). 3. Pemilik barandmuatan yang dim-gkut 4. Pihak ketiga dipemukaan bumi (Sul~ennan 1979). Dalarn ha1 terjadinya suatu kecelakaan pesawat siapa yat1.g hams bertangsyng - jawab. Diantara pihak-pihak yzms rnur~gkin bertanL-c jaivab aclalah : 1. Pernbuat pesawat udara apabila ternyata kecelakam disetlahkan ole11 kesalahan konstruksi atau mutu bahan yang d i p a k a n 2. Pernbuat bahan bakar 3. Perusahaan penerbangan atau pepwainpa terrnasuk awak pesawat. 4. Pengatur lalulintas udara 5 Penurnpang sendiri, kalau ia menyeb&kan atm turut menyebabkan terjadinya kecelakm 6. Pemilik baranglmuatnn sendiri, kalxi kecelakaan disebabkan oleh sifat barandmuatan 7. Pihak k e t i p yang menyebabkan kece lakaan Dwi ketujuh pihak-pihak yang rnqgkin bertan.~rpnpjawab pada sbuah kecelakaan pesawat terbans yang baru diatur oleh h& pene~ban~an internasional add@ tan,pgjau~at> pengangkut d m penurnpang atau pemilik barang (Suherman 1979b). Oleh sebab itu yang akan diuraikan dalam bagian ini d a l a h yang berkaitan dengan h~al-hal yang telah dia!m ole11 huku. penerbangan internasional dimaksud.
F. Prinsip Tmggung J m b Pada A n e t a n Udara. DaJarn konverlsi Warsawa 119, Konvensi Roma, Protokol Guatemala d m Protokol Guadalajara mengenal bebarapa prinsip dalam t a n g p g jawan pernngm,@utan udara yaitu: 1. Prinsip "Presumtion of liability" 2. Prinsip "Presumtion of non-liabil ity" 3. Prinsip "Absolute of liability" 4. Prinsip "Limitation of liabiliy' Prinsip-prinsip ini secara ringkas dibahas pada uraian selanjutnya 1. Prinsip Presumtion ofLiability Menurut prinsip ini Tenganfikut dim= selalu bertan,sgung j awab untuk kerugian yang ditimbdkan pada penurnpang atm pengiritn atau penerima barmg dengan tekanan pada kata diangap" (Suherman 1979b, p. 21). 2. Prinsip Presumtion of non-liability Prinsip ini mengnggq peng.n&t bertan,~mg jaw& pada semua keru~ian pang mungkin timbul pada p e n g y a a n j asa an&tan udara termasuk bagasi tari,qarl (unchecked bagage). 3. Prinsip .4bsolute liability Prinsip ini men.@ i bkan pengangkut menan,gpn,q semua kerugian yantng timbul kecual i, tanpa kemungkinan mengelak, kecuali kerugian itu timbul akibat kesalahm penurnpang sendiri. 4. Prinsip linlitaion of liability Menurut prinsip ini tancfmsjawab pengan-ekut dibatasi pada jurnlah limit tertentu berdasarkan atas kerugian yang diderita oleh penurnpay afau pelnilik barang
G Besarnya Ganti Rugi Menurut Huluun Penerbangm Internasional Seperti telah disingspng sebelumnya, p e n p a pesawat terbang dapat menderita kerugian apabila terjarli kecelakaan. Kenigian itu d q a l menirnpa penurnpang (luka atau meningal dunia) barang (hilang atau terlambat) dan mungkitl juga nlenimpa pihak ketiga didmat. Berkaitan densan itu hukum penerbangan internasional telah mengariskcin besarnya santi rugi yang hams diterinia oleh pihak-pihak yans mm&in dirugikan. 1. Penutnpang Perjanjian Warsawa 1929 menLegariskan b e s a m y a p t i m ~ i yang harus diterima oleh seorang y m g meningal dunia yaitu 125.000 sold fi-ance atau $88300 (Hoesen 1982). Namun demikian pembayaran gmti rugi llarus dianalisa kasus per kasus, karma qrarat pembayaran ganti rugi itu hams memakai ketentuan seperti sikorLxm tidak punya andil yang menyebabkan kece lakaan itu, tidak ada kesengaj aaa atau kelalaian dari penqingkut dan faktor lainya seperti cuaca dan lain-lain. Narnun kalau dilihat besanya limit galti mgi yang hams dibayar oleh pihak penganan&t t e r n mensalami penin@atan Perjanjian Warsawa menetapkan 125.000 gold France atau $ 8300, Protokol Haque rnenjadi % 16.000, kemudian dalatn Montreal ,4,qeement $75.000 dan dalam protokol Guatemala rnenjadi 1000.000 gold fiance atau $ 100.000 (Suherman 1979a).
Jadi besarnya ganti rugi yang hams diterimarna oleh ahli waris bagai penurnpang yang menin,sal dunia dalan~ kecelakaan penerbw~gnn intenlasional adalal~ US $ 100.000, jika dikalikan densan Lwse konversi Bank Indonesia (tanggal 11 OLctober 1996 sebesar satu dolar Anlerika Rp 2320,-) maka besamyaganti lugi yang hams diterima adalah Rp 232.000.000 ( dua m t u s ti_p puluh duajuta rupiah). Jadi dalam hal ini, setiap penumpang dwi sebuah pesaivat yang meningal dunia akibat kecelakaan, tidak secara otomatis menerixna sebesar Rp 232.000.000, akan tetapi itu adalah limit t e r t i n ~ i dari ganti rug yang diatur oleh konvensi Guadalajara dan diperkuat oleh persetujuan Montreal. Jadi berapa jumlah yang Ilarus diterima oleh seorang alili waris penumpang tentu ditentukan oleh analisa kasus per kasus dari sebuah kecelakaan. Narnun dapat kita lihaf bahwa tanggung jawab penerbaqan ini sangat memperhatikan nilai kemanusiaan rang otomatis memaksa pi hak pen~angkut untuk hati-hat. dalam melaksanakan tusasnya ddam melaksanakm pengangkutan melalui udara 2. Bagmi dan Barang Penumpang pesawat terbans j u p berhak meneritna p t i r y i atas kehilangm, rusak atas bagsi atm barang. Dalam hal ini konprensi warsawa selalu menerapkan prinsip "presumtion of liability' atm anssapan bahwa pengangkut selalu bertanLgyn~ jawab. Seperti telah disingggung dibqian terdahulq bahwa bagasi adalah semua bmmg kepunyaan atau dibawah pengawasan seorang penumpanag yang olehnya dan atas narnanya din~intakan untuk dim-ckut serbelurn penumpang itu melakukan perjalanan udara (Husein 1985). Dalarn penprtian ini tidak termasuk bagasi yaw dibawa oleh penun~pang naik ke pesawat
bersamarnnya ( b a ~ a s i tangan), sebab ha1 ini diatu. oleh kctenh~an tersendiri. Untuk b q a s i protokol Guatemala rrrenetapkan besan~ya\Santi rugi untuk bagasi adalah 15.000 golg fiance atau US $1000. Barang adalah barang yang dikirim oleh seorang dengan pesawat udara sefaykan pemilik tidak ikut serta barang tersebut (Husen 1985). Ddam hal baran.5 yang dikirim r u s k terlambat atau hilans pensangkut mensanti kerugian sesuai dengan ketentuan dalarn perjmjian itltemasional yaitu sebesar US 6 20 per kilogram (Husen 1985). Demikianlah secara urnurn ganlbaran dari hdmn penerbansan iriternasional yang menpiur segala kemun@inan kerugian yang akan diderita oleh penurnpang kalau terjadi kecelakaan pesawat udara dalarn ha1 penerban~an internasional (international fli$t). Nmun, pada hakekahya, h u l m penerbangm j u ~ a menj arnin kemanan dunia, karena masalah penerbangan adalah masalah international yang d i m oleh hdmn internasional. Sebuah negara berl~ak menolak mwuknya rnmkapai penerbangan s i n g kalau maskapai penerbangan itu dinilai tidak memenuhi standar keamanan penerbm,pn internmional. Sebagai contoh adalah Arnerika serikat mempertanyakan dan menuntut standar keanlanan yang dipakai pesaivat Garuda Indonesia yang memasuki wilaydmya sesuai dengan standar .het-ika (FAA).
A. Penganglintan Udva di Indonesia Negara Republik Indonesia, secara seopafis terdiri dari 13.66'7 puiau dan terletak di sekitx svilqah khatulistisva, panjangya dari Barat ke Timur addah 5.110 hi atau liampir sans d e n ~ a n seperdelapati lin.&aran Bunii d m llebarnya dari U t m ke Selatm kira-kira 1900 h (Soejtipto 1977). Indonesia adalah salali satu negarapang sedang berkenlbang - vanp, .& tin&& kemajuan ekonominya mencapai 7-8 persen per tahun. Pesatnya perkemhangan ekonomi tentu saja dikuti oleh tingginya mobilitas penduduk dan barang antar pulau, antar kota dan antara kota-kota di Indonesia d m kota-kota di negara lain. Oleh sebab itu pembanLgunan transportasi darat, laut dan udara adalah aspek tans tidak bisa dihindari, p a mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang diikwti oleh peningkatan arus barang, jasa dan mmusia baik secara domestik (dalarn negara) dan hternasional. Pemban~unan pengan$wtan meldui udara, akhir-akhir ini terlihat terlihat dengin diizinkmya pih& penerbanrpn m w t a nasional sepe~ti hladala, Sempati dm Bouraq uutuk mengggakan pesawat bermesin jet rang lebih c g a t dan relatif lebih arnan Den,gan demikian, pengangkutan orang dan barang melalui udara oleh pesawat terbang pada saat ini tidak masalah lagi, kwena setiap waktu tersedia penerbangan repler, harim, m i n ~ a n dari dan ke kota diseluruh nusatitara
B. H l h m Udara Indonesia dan Aspek-aspeknya Pertumbuhan penganghitan udara yang demikian cepa! ticiak diiringi oleh perkembangan liuhwn udara yang mutakhir, karena pada l~ukum udara Indonesia hanya ada dua undang- undans yang men~atur tentang perkemban~an yaitu : 1. Ordonansi pengangkvt udara (OPU) STB. 1929 No. 100 2. Undans-undansNo. 83/1958 tentans penerbangan, t a n ~ ~ a l 3 1 desember 1958 Karena sangat Iangkanya hukum yang mengatw perkembangan tentang hukum udara, rnaka kita lihat berbagai kasus dalam dunia penerbansan Indonesiq h a q a diselesaikan melalui pern~intaan m d d a r i pihak penp_&t. Kalau terjadi kelambatan (delay') atau masalah - masalah dalam pelaksanaan penpffkutan penurnpang melalui udara, maka pihak penumpang atau atau pengirim barang bemda pada pihak yang le~nah Bahkan tidak jaraig masalah penundaan pesawat h q r a diselesaikan dengan permintam maaf dari pihak pen_mPan&ut. Pada hal mungkin ada kerugian yans diderita oleh penumpang ym4g diakibatkan oleh penundaan itu. Berikut ini akan dikemukakm b e b e q a aspek pentins dari h d w n udara Indonesia sesuai den~an kedua perundang-undangan yaqq ada Perlu dite~askan bahwa se-jauh ini Indonesia hmya ikut menandatanpi dan meratifikasi perjanjian warsawa tanggal 12 Okober 1929 dm mulai berlaku di Indonesia tangal 29 September 1933. Kemudian kedua jenis hukurn povitif Indonesia sekarany, mengacu pada ketentuai-ketentuan ymg ada dalmi perjaijian \Varsawa dimaksud.
C. Tangsing Jamb Pengangkut terhadap Penurnpang Ordonansi pengarightan udara Indonesia Stb. 1939 No. 100 menegaskan bahwa pengangkut (perusahaan pencrbangan) b e r t a n , p s jawab penuh terhadap kerusiabn-kerugian yang nlungkin timbul kalm terjadi kecelekm~ penerbm~gan. Hal ini tidak diatur dengan jelas oleh undang-undang No. 83/1958. Maka dalarn hal ini disimpulkan bahwa dalarn ha1 tangyng j a m b terhadap penurnpang tetap memngacu pada Stb. 1939 No. 100 dan tentunya tentans besarnya ganti rugi yang &an diteri~na hanya me~~gacu pada perjanjian Warsawa tdiun 1929. Untuk jelasnya Ordonansi pengankutan udara Stb. 1939 No. 1 GO pasal 24 menegaskm sebagai beriht: 1. Pen-can-&t bertan_pngj zvab untuk kerusian sebagai akibat dari luka atm j ej as-j e j as lain pada tubuh yang diderita oleh seorang penumpang, bila kecelakaan ymg menimbulkan keru,@an itu ada hubun-mya dengan penganglwtan udara dan terjadi diatas pesam7at terbang a h selama rnelakukan suatu tiridakan dalarn hubungan d q a n naik ke atau turwi dari pesawa! terbang 2. Apabila luka tersebuf menpkibatkan kematiatl, maka suanli atau isteri dari simati, anak- anaknya a t w orang tuanya, yang menjadi t a n , p g a n simati, d q a t menut~tut ganti kerueian, y m s dinilai sesuai dengan kedudukan cian k e k a j m mereka yans bersanghtan serta sesuai dengan keadaan.
Kemudian untuk besm~lya gmti rugi yang l~irus diterima oleh seor-ang dlli waris dari penumpang pesawaf terbang dijelaskan dalmn pasal 30 ayai 1 ordonatlsi pengangkutan udara Stb. 1939 No. 100. Bunyinya sebagai berikut: 1. Pada pengan,&utatl penurnpang tanggulg jawab penganght terlladap tiap-tiap penutnpang a h terhadap tehadap keluar-mya yang disebutkan ayaf 2 fasal 24 bersama-sarna dibatasi sarnpai jumlah dua belas ribu limaratus rupaih (Rp. 12.500,O-). Jika ganti keru,+in ditetapkan sebagai bun~a, maka jumlah uang pokok vans dibungakan itu tali boleh rnelebihi jumlall di atas. Tetapi penunlpang dapat mengadakml persetujuan Miusus dengan pengangkut untuk meningjkan batas t a n p s jaw& itu. Dmgan demikian jelaslah kiranya, besamyauang *ti rugi yang harus ditreima oleh ahli waris dari panurnpang yang mendapat kecelakarm, sangat kecil karena pmdang-undanbpn Indonesia masih mengacu pada perjanjian Warsawa tahun 1929 walaupun nilai besarnya panti rugi telah disesuaikan dengan kurs konversi rupiah terhadap uan.3 asaing ym.9 berlaku C pada s& ini. Sebqai ilustrasi, dapat dikemukakan tnmal;ah gmti rugi yang dibayarkan oleh pihak jasaraharja terhadap korban kecelakaan pesawat pads GA.152 di Medan tansal 26 September 1997. Jasaharja hanya nlernhayar 40 juta rupiah (Kompas, 30-9-1997, p.2). Hal ini jauh lecih kecil kalau dibandingkan dengan ganti rugi yang diatur oleh protokol Guatemala 1971 yaitu sebesar $ 100.000,-. Hal ini terjadi karena undang-undang
no.83/1958 dan Ordanansi pengangkutan udara (Stb. 1939/100) h q r a mengacu pada konverisi Wxsaiva 1929. Bertolak dmi ha1 ini, maka ada baiknya besanya gmti rugi ymig akan dibayar kepada pihak ahli waris korban dinaikan densan mengikuti protokol guatemala 1971. D. T a n g p g Jawab Pengangkut Terhadap Barang T a n ~ s u n , ~ j a ~ v a n pen~angkwit terhadap baran$ diatur dalam Stb. 1939 No. 100 pasd 25. Bqrinya pasal 22 ayat 1 dari 2 sebagai berikut: 1. Pengangkwt b e r t a n p g jawab untuk kenlgian pans terjadi sebagai &bat dari kemusnahan, kehilangan atau kerusakan bagasi akm barang, bilarnana kef adian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selarna peiigan,+tan udara 2. Pengan-&tan udara seperti dirnaksud oleh ayat di atas, meliputi juga wal,du bagsoi atm barang tersebut berada dibawah pen,gaivasan penbgan,@uS baik dolapangan ter-bang, atau dirnrnana s ~ i a dalam h d pendaratan diluar sub l a p a n p terbang ahu dalam pesaivat terbang Tentang Eesarnya ~ a n t u rvgi terhadap bmmo .-. d i b oleh pasal 30 ayat 2 Stb. 1939 No. 100. Bunyinya sebagp beriht : 1. Padapengangkutan bagasi dan barang tang~ung jawab pengangkwt dibaiasi sampai liunllah duapululi limaribu rupiah (Rp.25,-) per kg. Kecuali, bila ada pernyataan husus tentang h a q a bar% pada waktu penyerahan dari pengirim kepada pen,~an&t dai den,qan
pembayaran tarif yang lebih tingi. D a l m hal ini pcngangkut lvajib untuk membayar sar~ipai jwrllah dwi harga yarlg dinyatakan itu, kecuali bila ia dapat n~enlbuktikan bahwa harga ini melebihi harga sebenarnya b ~ i pengirim pada wak-tu penyerahan. Jadi dapat kita lihat bahwa besarnyasmti nlgi yaw hams diterima atas kehilangan atau kerusakan barang juga ruasih tergolong rendah walmpun nilai rupiah telah mengdmii penyesuaian densan keadaan sekarang. E. Surat perjmjian mtara Penurnpang dan Pengangkut . Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa doLmen angkvtan adalah tike t penurnpan,q, tiket b ~ p ; i ~ i d m swat rnuatan udara yang menlpakan bdci adanya perjanjian ppenganb&tan anatarapengangkvt densan penumpang, pemilik barang ( Suherman 1979b). Jadi para penurnpang dan pemilik barang harus menyadari bai~wa tiket penumpang atau surd niuatan udara aim tiket b g a s i adalah wijud perjanjian antarapen,oac&f dengan pihak-pihak pengguna jasa pengangkwtan udara Di Indonesianl tiket penumpang sebagai wujud perjanjian antara penurnpang dan pensan,&ut dapat dapat diarnabil beberqa point penting tentrn3 apa yans tet-tera dalam tiket pesawat ,cpruda Indonesia tentang symt-q7a1-at perjanjian petigsui$~ltan penumpalg dalam negeri. 1. PerjxIjisitl per~gar~gk'utan ini tunduk kepada ketenbm-ketenba-I Grdorimsi pengaii&uta~
perahran-peraturan dinas ( kecuali ~v&~-waktu beran,<at d m waktu-waktu tiba yang tersebut didalamnya) d m perahran-pe~mran laill dari peng~tllghit yang ~ncrupakaxl bagian tang tak dapat dipisdlkan dari perjuan-iian ini d m yang dapat diperiksa di kantor-kantor pasasi pengar~gkut. 6. a Pengangkut bertangyng jawab atas kerugian-kerusian yang timbul pada penurnpang dan bagasi dengan mensingat pada syarat-syarat d m batas-batas yang ditentukan dalam Ordonansi penganhtan udara Indonesia (Stb. 1939 No. 100) dan qlard- syaraf urnurn peunpagkutan dari p e n p & t c. . . .Tan,sung jawab terbatas untuk kehilailgan dan kej-usakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimurn Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per k i l o g m Dapat dil ihat bahwa dalarn tiket penerbanLgan dalarn negeri PT Garuda Indonesia dengin lukgas mencantumkan bahwa penL8;an&t baik untuk ganti rugi penunlparlg dan baratlg tetap memarnakai Ordnansi penganL&tan udara Indonesia St 1939 No. 100 dm tentmya menpcu pada perjanjian Warsawa 1929. Dilihat dari perkembangan hukum udara Internasional, jelas perkembangan hukutn udara Indonesia sangit ketingalan baik dalarn hal besmya ganti rusi yang h a u s diterima oleh ahli waris penun1pim.q atau pengil-in1 baran3 maupun dalarn hal tan,q-yn% jawab pengan_&t terhadap keduanya kalau terjadi ke-celakaan pesavvat udara
F. Btbctapa Kasus Yang Diajukan 01th Penurnpang Terhadap Pengangkut Hukum penerbangan adalah perahran-pcraturan yang berisi perintah dan 1aralgar-t dalan hubungan antma penganp)rut dan peagpna jasa pengan&utan meldui lidara Hal ini berkait dengan d a n y a ketentuan dari penguna jasa terhadap pihak penghangkct ddam hal ini perusahaan penerbangan. Berikut ini Penulis &an n~enganlbil beberapa swat pembaca dari surd kabar yang terbit di Jakarta yang berisi pengaduan pen_gsyna jasa penerbangan yang berkaitan dengan masalah ketidak puasan penurnpa* yans patut rnerldapat perhatian dari perusahaan penerbangan. Harian Republika tanggal 8 Apstus 1996. Bouraq (Korban Kecelakaan Terlantar) Hari kamis 11 Juli 1996 kami m e n p a k a n jasa penerbangan Bouraq dari Arnbon tujuan Ternate. Namum belum sarnpai ketempat tujuan pesawat tersebut mengalami gaga1 lepas landas dan masuk ke kali. Untung para penurnpang dan seluruh awak pesawat semuanya selamat meskuipun ada yang mengal ani cedera ringin maupun luka parah. Sayangnya setalah mengalami kecelakaan dan dievdccasi, pihak Bouraq tidak mempedulikan kami sebqaimana Iayaknya yang dilakukan masyarakat dalarn berbagai peristiwa musibah ymg ~nenirnpa banyak korbax~ Kami justru dibiarkan tterlantar, ballkan kmlnli yang selamat dan ingin melanjutkan perjalanan pada esok hari tidak diteruskan keberangkatan den_- men~rmnakan pesawat lain Pada ha1 kondisi kami masih trauma. dan lemah. Selain itu petugas Bowzq tidak mempedulikan barang tentengan kami yaqq tertin~qal di kahin sehingga barang bawaan kami sang berharga hilang begitri s a j a Untuk ini kami sudah berupaya rnengjlubungi manjerial operasional Bouraq canag Arnbon, Arie Sahetapy, untuk rnerninta biaya pemeriksaan dokter serta biaya penginwan yang, setahui kanii nlenjadi tan~gungan Bouraq. Kami hanya memperoleh jmji-janj i muluk.. ..
Kornpas Mingy 29 September 1996 ( Kecewa dengan Garuda Indonesia) Saya keceeura tehadap pelayanan rnzkapai penerbangan Garuda Saya salah seorang penumpang Garuda dengan nomor penerbangan 962 tujoan Singapura, yang beranp)cat dari Cengkareng Jakarta tan,g~al 24 Juni 1996. Sehmsnya pesawat berangkat p1lh1ll9.50, namlrn tanpa alasan yang jelas penerban.qan ditunda smnpai pukul 21.00. Selain itu, Selama w d - penantian kebetangkatan pesawat, kondisi calon penurnpang tidak diperhatikan. Kalau calon penurnpang tidak menanyakan, rnereka tak mendapaf makan siang. Makan siang baru diberikan sore hari. Selama masa penantian tersebut, saya juga mencoha rnencari tabu mengapa jadwal penerlmngan hams dihrrlda Saya menemui petugas di kantor operasional yang terletak di belakang counter check-in, narnrln penjelasan yang diberikan ole11 p e t u p terkesabn ragu-rw. Petups mengatakan, kami akan berm$:& dengan pesawat airbus dari Manado pukul 19.00, narnun nyatanya pukul 19.00 kami belutn jusa beran&&. Saya bukan baru kali ini menL&arni peristiwa semacarn dengan G m d a Akibat pelayanan Garuda, saya h m s rugi banyak, mulai dari Hotel, urusan terbengkdai dan sebagainya Teddy Ichsan Arifin Dari swat pembaca yang telah dikemukakan oleh pen.gguna jasa penerbmgan di atas, jelas bahiva semuanya berisi tuntutan qar perusahaan pen_c;m&t dalarn negeri menuingkatkan kinerjaiya guna memberikm pelayanan yang menluaskan kepada calon penunlpang. Beriht ini adalqi swat pembaca ymg berisikat~ tuntutan ~ m t i ryi tsrhadap tiket perjalanan lanjutan yang ditangppi secara positif dm ppenuh simpati oleh perusahaan penerbangan. Kompensasi dari Merpati (Republika 8-8-1996) Tat~ggal 15 - 16 Juni 1996, saya bersana dua arlggota keluqm ada urusan keluarga di Padang, Sumatra Barat. Untuk perjalanan .Takarta -
Padang- Jakarta, saya percayakan pada psrusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines. Penerbangan Jakrta Padang berangkat 14 Juni 1996, dengan nornor penerbatlgan MZ 232. Sedangkan lultukPadan~ - Jakarta, 17 Juni 1996 dengan nomor penerbangan MZ 233. Mengingat dua anggota keluarga saya hams meneruskan perjalanan ke Solo, maka sayajuga memesan tiket Kereta Api Senja Utanla Solo kelas Bisnis untuk tangal 17 Juni 1996, berangkat dari Gambir jcm 19.40 untuk dua orang sellarga Rp 59.000. Tanggal 13 Juni 1996, status tiket untuk semua penerbawan O K Saya tidak merasa perlu untuk membatalkan tikct kereta Api. Penerbangan Jakrta-Padang walau terlambat 30 menit, tidak ada masalah. Di Padang tangal 16 Njuni 1996, sgra rnelahkan Re-confirnl, ke kantor MNA di Hotel Muara Padang. Untuk penerbanga? Padang Jakrta tanggal 17 Juni 1996 densan nornor penerbangan rvlZ 233, saya peroleh informasi, pesawat ymg rnestinya beranghit 13.00 ditrunda menjadi jam 14.50, tiba di Jakarta jam 16.30. Pada tanggal 17 Juni 1996, jam 13.00 saya melakukan bording pass di Bandara tabing Padang. Disini saya peroleh informasoi, pesawat dengan nomor penerbangan MZ 233, tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal sesuai jadwd pukul 14.50. Akhirnya, pdwl 18.00 pesam7at baru di berangkatkan dari Bandara Tabing. Sarnpai di Cen&areng, jam 19.3 0. Dengan buru-buru, saya teruskan perjalanan ke Stasiun Gambir, Sarnpai di gambir, jam 20.30, Kersta api sejautama Solo sudah beran&at Dan tiket kereta api saya dinyatakan hagus. Sebagai konsumen MNA, saya merasa dirugikan secara materil dalam bentuk hangsnya tiket kereta api senja utarna Solo untuk dua orang akibat keterlambtan MNA K m n a itu saya menuntut LN.4 memberi ganti rugi. Apabila, 14 hari sejak diterimanya surat pengaduan pengaduan ini tidak ada penjelasan tertulis dari MNA, k m s ini &an (1) saya serahkan ke bidang pengaduan YLKI, dan (2) dan n~brik siuat pembaca harian Kompas. Demikian, isi pengaduan konsumen kepada &NA, yang tembusanya dikirim ke YLKI (Konsurnen Merpati, tinggal di Bekasi)
Tanggapam MNA( Republika 8-8-1996). Kepala dinas pelayanan pelanggan kantor pusat MNA, H.Benny Aclunad, dalam tangapan tertulis kepada Konsurnen yang kopinya dikirim ke YLFJ, menyatakan : 1. Merpati mohon maafyang sebesw-besmya atm pelayanan ym.9 h m g berkenan sehingga menyebabkan pe j al anan tergangq~ dan tidsak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Kejadian pada tanggal 17 Juni 1996 di Bandara Tabing Padang, dikarenakan alasan tehnis sehinsga penerban<qan penerban,yal dari Jakrta- terlarnbat dan berakibatketerlambatan pula penerbangan Padang-Jakrta 3. Sehubungan dengan tuntutan gmti rugi untuk pembelian dua tiket kereta api jurusan Solo yang sudah tidak dapat dipakai lagihapus, pada perinsipnya Merpati tidak berkeberafan untuk menganti rugi. Untuk realisasi pembayaran ganti rugi, konsumen dapat nien&ubungi Arca Manager PT MNA Jakarta 4. Mexpati sangat berterimaksih atas surat konsurnen Bagi Merpali, pengaduan ini dapat jadi bahan rnmukan untuk perbai kan pelayanan Meryati kepada konsumen dimasa datang. Berkai tan dengan surat pengaduan terhadap pengangkut seperti yang dihrimkan oleh penggma jasa di atas, pihak pengangkut menanggapinya hanya berdasarkan pertimbangan moral dan etika ke ja, ]\arena untuk hal-hal seperti yang dikeluhkan penurnpang tersebut belum ada belum ada aturarmya secara tertulis atau belum ada undang-undang yang men@. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam hal penundaan penerbangan. Apakah pengangkut hams memberi tahu alasan penundaan densan jelas, apakah penganmt hanis memberi kompensasi seperi makanan, tempat menginap, menlmtut pengembalian uang tiket atau bagi penumpang transit h m s menjadwal ulang psncrbangan lanjutan. Hd-hal seperi ini belum diahu oleh undang-mdang hrk~irn udara Indonesia Oleh sebab ity karen pada masa datang. pertumbuhan penganglatan udara semakain cepat, hendaknya, pemban-man huIcum tentang penorbrangan juga duilahkan, Icalau tidak hal-ha1
tetentu yang merugikan penurnpang tidak bisa dijarnin, karena konsumen atau penggma jasa pener6anga.n berada yada pihak yang Iemah. Jadi m~mgkin saja, banyak kasus dalam penerbangan Lndonesia, dan pihak pengangkut tidak insin memperbaiki kenerjanya, karena undang-undans pang mengatur nasalah ini belurn ada, dan tentur~ya pengarl&t hmya secara 111ora.I datl etika saja merasa perlu bert-mg9an.q jawab, sedangkan secara hukurn tidak perlu, karena undang-tmdans yans mensatur masalah itu belum ada
Rab W Htlhunl Udara Dan \Va\vasan Nusaritara Kalau dilihat secara historis, hukunl udara sudah dikenal se-jak dimma zanl;u~ Rornatvi, yaitu dengan adanya prinsip "Civics est solum, euis est usque ad coelum" y a n ~ berarti seseorang yans memeiliki tanah, memilki juga udara di atasnya sart~apai kelangit (Sherman 1979, p. 104). Masalah ini semakin terasa penting parla permulaan abad ke 20, terutama setelall Wilbir d m Ovelle Wright (1903) berllasil terbarig dengan pttsau7at van.% Iebih berat dari udara (Suhennan 1979). Sebab sebelurn taliun 1903, manusia hany bisa terbang densan ltlenggmakan Bdon yang diisi densan gas yang lebih ringan dari udara Dengan denlikian 11lulai tahun 1903 lotupatan technologi pesa1va.t udara m%iu pesat dan pada &ir abad ke 20, manusia sudah bisa menciptakml pesatvat super jumbo seperi Boing dan Airbus. Seliubungan dengml itu, Indonesia yang tnerupakan nebma kepulauan yailg membentang s e j d 5 110 krn dari barat ke timur clan membujur dari utara ke selatan se-iauh 1900 km, tentu saja mernerlukml ketentuan-ketentuan yan,q mengah- penlggmaan udara teritorialnya m a menjamin persatual kesatuan bangsa. Indonesia Sesuai densan kkonsep u7aw7asan b nusmltara, ballwa Indonesia adalah ter~vujud kedalatti satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan Hal ini sudah tnulai dimtisipxi oleh undan_~-wldaqNo. 83'1958 dimma telah n~engatur masalaltll pengguxlaatl ruang uadatra Indonesia oleh pihak- pihak asing dan pelangaranya (undans-undang No.83/1958) tentu saja sebqai ha1 pelangqaran kedaulafan udara yatlq ,- bemrti pula pelar~,$gan kedaulatan Rrpublik Indonesia
BeriLut ini &an di analisa tentang pasal-pasal penting dwi undang-undang No. 83/1958 tentang y enerbangan. Secara uniurn dapat dikemukakan balliva undang-1mdan.q No.83/1958 yang mengatur tentang penerbangan di Indonesia lebih banyak memperhatikan ketentuan urnum tentaq penerbangan seperti pcndaftaran pesawaf terbang izin pengpnaan pesawat terbang, pelabuahan udara d m lain-lain Oleh sebab itu pasal-pasal yang bekaitan densan waivman nusaitara adalah pasal 3 dan pasal 8. Pasal-pasal ini akan dikemukakan sebagai beri kut. Pasal 3. ( 1 ) Pesawat udara yang &an bem&ai ke a h tiba dari luar negeri, hanya diperbolehkan bertolak dari atau mendaraf dilapan,qan terbang ititeniasional sebqai dimrdksud dalam pasal 14. (2) Kecuali dalarn hal darurat pesawat udara tennaksud dalm ayai 1 dilarang mendarat dilain 1apan-m terbang yang terletak diantara lapan.qan internasional tersebut diatas d m perbatasan wilayah Republik Indonesia Pasal ini mengatur tentang nlasulirlya pesawat udara d a l m penerbangari intetnasional lianpa bole11 itiet~darat dilqansan terbatq pang ditunjuk berstahs intetnasioilal uleh tnenteri pel-hubungan. Hal ini r11engandun.9 pen~ecualian bahwa pesawat terbang ym,q memerlukaxi pelayatlan darurat hams dilayani tanpa harus memperhaikan pasal ini. F a d 3 (1 j F e s ~ ~ i g k ' u t x ~ orang dadatau b x a i g dengai met~~uf~gut pembajwan d e n 9 1 mengyakan pesawat udara, baik didalam wilayah Republik Indonesia, Inauplln antara
suatu tempat didalam wilayah Republik Indonesia dan lain lempat di luar negeri hanya diselen,ggwakan dengan konsesi dwi ~nenteri. (2) Konsesi termaksud dalam ayai 1 hanj.a dapa! diberikan dengan symat-syara! tel-tentu. Pasal ini menegmkan bahwa izin bagi perusahaan penerbangan q a r dapat beroperasi di Indonesia dapat di lakukan oleh menteri perhubunngan 1950 ( W S 1950), lebih menekakan pada masalah adrninstrasi pesawat udara ketimbang jmninan ganti tigi terl~adap penLgpna jasa peneri~angan ataupun terhadap pihak ketiga yang berada di darat Disini juga dapat ditejiaskan bahwa kepentingzu~ nasional Indonesia yang berhubungan denLpn ganti rugi terhadap penurnpang d m pengirim barzing atm pihak ketiga di darat masih t e t q mengacu pada Ordonansi Pen~anol\utan Udara (OPU) Stb. 1939il00. B. Udara (air), Angkasa (Space) d m Konsep IYmsan Nrtsantara. Konsep wawasan nusantara menganduns arti baliwa setiap waqanegara Indonesia liarus melihat diri dan lin,qkuugan sebqai satu kesatuan y a n ~ tidak bisa dipisahkan atau sebqai s a h kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang uhlh berarti bahwa tanah, air dan udara harus diakui sebagai b q i a n atau unsur j7ang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia Lebih jauh dapaf ditegaskan bahwa negwaRepublik Indonresia memiliki wilayah daratan, lmtan dm udara, dimana negara Indonesia berdaulat atas k e t i ~ a unsur wilaj?ali itu.
Atas kctiga unsur ruang ini berlaku hukurn pang berbeda Terharlap tvilayah laut berlaku h ~ Imt, terllndap wilayah daratan berlaku berbagai l~ukurn lnene~eriai tariah dati n terhadap 1iuL1un udara berldv h u k m utlara Khusus tentaris hukm udara bcrldw adagiurn "Usque Ad Coloem" yang artinya negara bcrdaulat atas udara densat1 batas tidak terhinga Perrnasalahan yang timbul adalah bahwa dalarn kenyatm svatu riep-a hanya berdaulat terhadap udara diatasnya dar~ tidak ber-daulat terghadap tumg an,@asa, karena d a l m h u l i w udara membedakan dua istilah udara dm angkasa Para ahli lidurn internasional, seperti Starke dan Brierly mengata1:an bahwa pada mulanya sehubungan dengatl udara di atas wilaydl teritorial suatu aegara bel-laku azaz Usque Ad Colelum yaitu dokdrin kedaulatan ne:qua satnpai tingi yang tak terbatas. Kemudian dengm perkenibmlngan technologi ruang angkasa rllaka ajaran ini tidak beridw l q i karenavan~ . .- diakci adalah suatu negara berdaulat atas udara dan bukan terhactap ruang angkasa (Starke 1972). Maka densan tidak berlakunya adqium Usquie ad Coloem, Indonesia yang mernilki Iconsepsi ~ a \ ~ ~ x a n nusantara, hendaklah meletdm ataurm h d u m internasional secara proporsional. Hal ini berarti, wawasan nusantara secar-a lronseptual rnemadukan tanah, Imt dati udwa sebmai kesahan yang bulat, tetapi MIUSUS dibiclang udara negwa hmya berdmlat terhadap udwa d m bukm 1umg &asa H d ini juga didukung oleh suatu ketlyataar~ bahwa sarnpai saat ini Indonesia belurn mampu rnen_~ontrol secara eGktif wilayah an&asanya Maka ada suatu prinsip yang bertentangan dengan adagium Usque ad Coloem yaitu balnva ruang at1gkasisa addah wilayah bebas dan setiap negara boleh tnernarifdm ruang angkasa untuk tu-iuan-tujuan damai (Rantaatm?ja 1984). L
Wilayah Arlgkasa (Space) ini juga telah diahlr ole11 h h l m tersendiri yaitu hukum ruang m&asa (Space Law). Salah satu perjanjian internasional yaw bertujt~an mengatur tentang pemdaatan ruang angkasa adalah perjanjian ruang anj$asa 1967 (Space treafy 1967). Pasd salu (1) dari perjajnjain ini mengatakan bahwa segala aktifitas diruang angkadsa haus digunakan untuk tujuan-tujuan damai. Sehubungan d e n ~ a n konsep wawasan nusantara, Indonesia hanya berdauIat terhadap rumg udara saja dan tidak berdaulat atas ruw angkasa diatas wilajdmya Hal ini &an lebih jelas apabila kita lnelihat pasal 1 dan 2 perjanjian ruang angkasa (Space treafy 1967). Pasal 1 berbunyi: The exploration and use of outer space, including the moon and other celesZial bodies, shall be carried out for ihe benefit and in the interests of all copuntries, irrespective of their degree of economic or scientific development and shall be the province of all mankind Outetr space, includin~ the moon and other celestial bodies, shall be fi-ee for the exyloration and use by all states wihout discriniination of any kind, on a basis of equality and in accordance woith international law, and there shall be fkee access to all areas of celestial bodies There shall be fi-eedom of scientific investigation in outer space, including the moon and other celestial bodies, and states shall hcilitate and encourage international co-operation in such investigation.
Pasal irii menegaskan bdiwa seniua tiegara menlpunyrri hak yang sarila ddani memperpakan ruang angkasa d m hasil yang dicapai hmls ditujukan untuk kcmaslahatan ekonomi atau perkembangan i lmu pengetahuan. Pasd 2 berbunyi: Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignity, by nienas of use or occupation, or by any others means. Pasd ini menegaskan bahwa rumg &asa dan benda-benda langit lainnya tidak boleh diklaim oleh s e b u q negw sebapi wilayah teritorialnya dalam pen,qp-man, diduduki atm untuk tujuan-tujuan lainya Jadi secara eksplisit perjanjian ruang angkasa 1967 (Space treaty 1967) ini melarang suatu n e 6 p a nien,&laim ruang an$asa atau benda-benda lmgit lainya sebagain b3ian dari wilayahnya Dan aktifitas yans dilakukan harus ditujual.cn untuk tu-iuan-tujuan darnai dan dalarn mel*an penelitian di rvang a@asa diIaran.9 menrmakan -- bends atau bahan-bahan ymg, bisa membahgdmn urnat manusia a t ~ merusak 1 ingkunsan hi dup. Kalm hal ini kita baura kembdi pada konsep wavrrasan nusantara, hendah~ya kita j u ~ a rnen~akxi bahwa di atas wilayah Indonesia dapat dipergunakan sebapi tempar levvat bagi berbagai jenis pesawat mans angkasa dan b&a mungkin ada satelit milik negara lain yang lnenempati geo stasioner d i r u m ~ angkasa di atas u:ilaj?ah republik Indonesia
C. Hr~kum Udara dm Keyentingan Nasional Indonesia a Pengertian Kepentingan Nasional dan Kepentingan Nasional Indonesia. Morgenthau (1990, pp. 27-31) mendefinisikan krpzntingan nasional sebagaoi kekuasaan (power). Kekuasaan dimaksud adalah pengendalian tindakan dan pikiran oran_e lain (para pemitnpin negara lain). Prawirasaputra (1 989, p. '7) mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan negara dalam satu 1,m wAh. Identifikasi k e p e n t i n p nasoional berhubunsan erat densan masalah persepsi, prioritas dan bersifd tetap. Kepentingan nasional memiliki b e b e q a demensi tersantung pada sudut pandang atau h n e of refernce. Ia bisa bersifat golobal atau regional, pemanen atau ten~poral, unilateral atau multilateral ( Fifield 19'79, p. 19). Kepentingan nasional berkaitan densan kelangsungan hidup sebuah neLgara Kepentingm nasional bcrkaitan dcngan masa ldu, masa kini darl nnlasa yang &an daian.3 (Fifield 1979). Kepentinspn nasional suatu ne,gara adalah hal y a n ~ dipengaruhi oleh ideal sebuah new- masa lalu sebuah nesara serta per~~glarnan-pengalan~m yang yans dilililkinpa R q e n t i n p nasional bersifal dinamis serta senantima dipengaru&i oleh pengalaman masa lau dan kebutuhan masa kini (Rourke 1986). Dari pendapat para ahli yang telah diuraikan terdahulu d a p d diarnbil beberapa kesirnpulan penting. Pel-tama, kepentinsan rnnasiond dald~ merupakan tujuan negara dalarn satu Lwun \v..aktu. Tujuan negara dalarn satu kw-un w&du biasarlya dijabarkan dari tujuan nasional
sebuab negara yang bersan@tan. Untuk mewjudkan tujuan tersebut diperlukan adanya kelivasaari yang dilniliki oleh nrgara dapa! mempengauhi negara dan oraig-orang lain pula membantu tenvujudnya tujuan negara tersebut. Deqan tlemikian kekwatan tlasiond sebiiah ne,g.ara d m tujuan-tujuan s a h kururi waktu addah dua h d yang srejalm. Kedua, kepelltin~an nasional sebuah negara dapat bersifat global ah.^ regional, permanen a!m temporal, unilateral atu multilateral; maksutlnya adalah bahiva kepentingan nasional suatu negara itu bersifd tidak tetap d a l m penvujudannya Perwujudan kepentingan nasional tergantung kepada kebutuhan masa kini dari sebuah ne-wa Maka pergulan antar bancsa G atm hubuqan inten~asional berlakil s u m adagiurn bahiva tidak ada kawan yang tetap yang ada adalah kepentingan yang tetap. Maka kepentin~an nasional suatu ne.gara adalah bersifat akctif -ma m e n d d u g pencqaiarl tujuan nasional suah necara ht&a tak heran, dua negara y q q bersahabat dimasa lalu , maka pada masa kini negara-negara tersebut bisa saja menjadi bern~usuhan karena terjadinya perubahan kepentin~an nasional negara tersebut Ketiga, kepentin~an nasional berkaitan erat dengm kelaqsungm hidup sebuah ne-pra Hal ini beratti, kalm suatu negara telah lllenetapkan kepentingan nnsional urituk satu kurun waktu, maka negara tersebut akan berusalla s e h a t tenaga untuk mencapainya Apalagi kepentimnga~ nasional itu bersifat vital, nlaka ke~entin~pn nzsiond sudah berhubungan densan hidup q a u matinya suatu negara Keempat, kepentingan nasional sebuah negara tidak bersifat statis akan tetapi senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan negara yans bersangkutan dan kebutuhan-kebutruhan
masa tertentu. Hal ini berarti kalau sebuah negara menydakan kepentingan nasiondnya berkaitan dengan ssebuah n e g m lain, lnaka negar-a tadi akan bersahabat dengan nagwa tersebut Persahabatan dua negara bisa diwujudkan dalarn bentuk kerjasama bilateral dengan pcrjanjian-perjjian tertentu ywig mengikat dua negara Akm tetapi apabila kepentinLgan tersebut tidak lagi dianggap penting di negara tadi mungkin saia dua negara akan bennusuhan. Kelima, kepentingan nasional sebuah negara berkaitan erat dengan masa yang akan datang atau masa depan sebuah negara Maka suatu nejiara &an memprediksi suatu kebutuhan- kebutuhati a e g - a dalml masa yang akan data13 yaitu masa lilria tah~m, sepuluh tahui atau dua pululi lima tahm Suatu negara &an selalu mengandisa situasi nasional. Regional atau global serta mengidentifikasi fkktor-faktor pendukun3 atau penychanbat bagi kelan~sutlca~l " .a hidup sebuah negara Hal ini pentinrng karena sebuah negara tidak akan pernah dihancut-kan oleh negara lain akan tetapi negara itu &an hancur oleh bangsa itu sendiri (Arism~mmdar, Kompas, 27-4-93, p. 1). Dari penjelasan-penjelasan yaw te2ah diuraikm di atas, maka dapatlah diidentifikasi kepentin'gm-kepeating~l tiasional Indonesia pada masa kini dan lnasa yatlg aka11 datmlg. E:cpcntingan nasional Indonesia pada dekade 1980- 1990 dapat dilihai dalarn F~usurnaatrnaj a (I. 983, p. 7) y zing men)lakikan : Adapun kepentingarl nasional kita deivasa ini dapat dimuskan kedalarn tiga ha1 pokok sebagi berikat: 1. P e m b a n p a n nasional yang menyeluruh dcngan prioritas utama i d a h pembangunan ekonomi yans t c r h sesuai dengFm PeIita .d
2. Keamanan dan kestabilan dalam negari yang hams ditin@atkan ke wilayah sekeliling Indonesia untuk dapat menjarnin berlangsungnya penibangunan nasional. 3. h4enjaga keutuhan wilayah Indonesia untuk menjamin kelmgmngan hidup batlgsa Indonesia dalarn darn demokt-asi Pancasila Kepentingan nasional ini juga sesuai dengan saris-saris besar haluan n e g m (GBHN) yang merupakan petunjuk pelaksanam penlbatisutlan hdoonesia yang ditetapkan oleh pemegang kedmlatan rakyat sekali dalam lima tahun. GBHN menegaskan adanya tiga azaz utama pemban_rmnan yaitu yang terkenel dengan azaz trilogi p e ~ n b a n p a n nasional yaitu pemerataan pembanunan dan hasi 1 -hasilnpa; perturnbuhan ekonomi >-'an3 cukup tinggi dan stabilitas nasional yang niakin mantap. Dari uraian di atas dapat d i m b i l bebrapa point penting. Pertam3 p e m b a n p a n ekonomi merupakan kepentinw nasional Indonesoia yang bersifat perrnanenPelnbanynan ekonomi berarti negara Indonesia berusaha tneningkatlkan kedsejderaan warganegarantya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmu. Pembangaunan ekonomi adalah suatui aspek p e m b a n p a n ymg sari@ penting dan memiliki spektnrm yaqq dsangat luas. PembanLwan ekonomi mernngandun,g pen~ertian bahwa nebrara b e r t u ~ a s mebnin$atkan kesejahteraan ularganpa sevara menyeluruli. Untuk itu di 1 ahirkm b e m a p i keb ij aksanaati dan usaha-usaha baik ya* diarahkan ke luar negari maupun ke dalarn rlegeri sendiri. Kedalam n e ~ e r i yang dilaksanakan ialah mtara lain peningkatan pengadam pan_w, sandang, papan dan beberapa kegiatan ekonomi lainya Keluar negeri dikembangkan perdagar.1~~1 yaitu dengan lnengekspor hasil-hasil Indonesoia baik ym1g berupa minyak clan gas burni serta b a r a n g - b m g produksi hasil industri yang bersifat non-minyak dan gas.
Salah satu kegiatan ekonomi yang diarahkan keluar negeri yang sanhbat urgen b n q i p e r n b n n g ~ m ~ ekonomi Indonesia i a l d ~ uasajha rnenwik modal asing agar ditanatnkan di Indonesia Dengan demikian &an membuka lapar~gin kerja serta terjadinya proses alih tehnologi dari luar negeri kepada r d y d Indonesia Seniua ini bertujum menciptaklan rnasaynrakat adul dan makmur di Indonesia Kedua, Keamanan dan kestabilan nasional. Kemanan dan kestabilan nasional adalah unsur yang urgen sekali guns mendol-ong pembanrunan . -. suatu b a n ~ s a Hal ini bertujuan memberikan iklim y a n ~ kondusif b q i pelaksanaan pembanpan itu sendiri. 34aszla.h stabilitas dan keamat~an itu juga dap& kita tinjau dari dua demensi. Dimerlsi pertanla, ialah demensi dalam negari; yaitu kemarnpuan suatru negara untuk menciptakmb dan tnembina iklim politik ddam negeri q a r dapat nienjadi stabil. Hal ini tentu sztia dipemLp;aruhi oleh b e r b w hal antara lain sistim politik pang berlaku, ideologi yang diyakini, hi~alitas pernerintah serta beberapa fdptor lainya Dimensi kedua, idah dimerlsi luar negeri yaitu berkaitan densan situasi negarea vans heracla disekelilling suatu negara hilah yang dimaksud dengan regional oleh liajian hrlbungan internasional. Stabil itas re~ional &an berpenpuh terhadap stabilitas dahn keamanan s u h i nesara baik secara lar~qung atwpun tidak. Kalau kita tinjau secara menddam, m&a aspek keamana dan stabilitas sebuah nesara berkaitan erat den_gm pertumbuhan ekono~ni ymg ingin dii~wjuclkan. Tanpa stabilitas d m keamanan yang mantap maka ekonomiyang merupakan rnotor penggxaknj7a addah rdcyat, tidak akan berh,rsi dsngan baik Maka produksi tidak akan dihasilkan secara maksimal, akibahya tmafhidup akan menurun sebab rakyat tidak bisa bekerja Maka dalanl era
pembanganan, maka stabilitas dan keanlanan mutlak diperlukarl. Masih dalarn kaitanya dengan.pembangunan ekonorni, niaka r1eg;lr.a lain tidak &an bersedia melakukal investasi pada suatu negara kalau stabilitas keamanan tidak terjaniin. Karenlapam pemilik modal tcntu saja memikirkan kelangsungan usrtha yaig ingin dibangutl d m profit yang diharapkannya Maka bqviknya modal yang ditanarn di s u m negara berkorelasi secara positif dengan titl,c&a! keananan dai lcestabilatl suatu negara Ketiga, menjaga keutuhan wilayah Indonesia Hal itli erat kaitanya dengan doktrin nasional sebuah n e ~ a r a Suatu negara akan tetap lestari apabila nesara yans bersanbskutan senantaiasa berusalla mengantisiqasim sebala Inacarn ancanan, tantar1,gug gangyan dan hambatan- hambatan yang dapat mengancam kelan~sutlgan hidup suatu negara (Hankam 1979). Ancaman terl~adap kelangsungm hidup suatu bmgsa fdapat pula b e m d dari dua arak Pertama, dari dari luar negari dan kedua dari dalam negwi.Semua ini adalah tugas pemerintah bersama-sama dengan rakyat untuk nienjamin kelangsungan hiduip suatu bangsa Jadi dengan demikiag jelaslah bahwa kepentin-gm nasional suatu negara dibangun berdasarkan cita-cita n e p a tersebut. Cita-cita itu mewarnai keibijaksanm kenegaraan baik yan,g diwaliilkan kedalan negari dan lnaupun yang doiarahakan keluar negari. Narliun q q u n watllatlya tetrap didasri oleh pencapaim tujuan nasiond suatu negara baik masa kini maupun masa yang akan datanlng. Bmqsa .- hidonesia telah lnenetapkan tujuan pembanrmnannya yaitu masyarakat adil dan makmur, maka negara Indonesia akan berusaha rnewjudkan itu d m &an mewarnai kebjjaksanaan luar negari Indonesia dan politik dalarn negeri Indonesia
S e h u b q a n dengan ha1 ini, maka hukum udara memegang peranan penting, karena untuk menjailin stabilitm, yerhnnb~~han ekonomi melnrrlukan dua ha1 kalau ditinjau dari konteks hukurn udara ahu hukunl pener1)anp.n ini. Pertarna, adanya h t h m udara ymg menjmin kepastiar~ l~ukum ddam ha1 pener-bangan sepetti ganti rugi, santunm kecelakm, keterlarnbatan dan sebagainya, akan memajukan industri penerban~an Indonesia baik secara domestik a!wpun secara intenlasiond. Kedua, undang-undang hukum udara yang len,g,kap akan menjarnin kedmlaian wilayah Indonesia karena undang-undang itu akan mengatur tnasalah penerbangan dan n~asdah m@:asa diatas wilayah Indonesia b. Jenis-jenis Kepentingan Nasional Ne~ara-negsua. Seperti telal~ dikemukakan pada b q i n terddlulu bal~wa k e p e n t i n , ~ ~ ~ a s i o n d adalah tujuan nasional pada suatu kwun waktu tertentu. Tujuan itu bekaitan dengan masa laly masa kini dan masa yang &an datang.Oleh sebab itu kepentinsan nasional tersebut dapat dikelompokkan kedalarn jenis-jenis tertentu. Ukuran dalam pen~elornpokan kepentingan nasional suatru nesara addah intensitas suatu tujuan atm kepentingan tehadap pencapaim tujuan nasional sebuah negara Oleh sebab itu d q a t dikatakan b&wa kepentin_m nasional suatu ne~ar-a adaldi bersifat sub-iektif dari l~egara yarlg bersill~~qkutan. Suatu hal adalah ,_. penting baqi suatu negara, tnun&in b q i nesara lain ha1 itu tidak penting. Berkaitan dengan itu Fifield( 1979) mrn~emukakan tiga skalllaun~ rnen$m intensitas kepentinm nasional negara-negara S k d a itu ialah sh-ula Iqtol, skda :'!zpo.r!u,~t dan sX.c;?ape.riph~,?ml. IJntuk jelasnya berilcut ini ketiga skala itu akan diuraikan saiu persatu.
1. Skala Vital. Kepentingan nasional scb~lah negara menduduki skala vital apabila kepentinga~ nasional tersebut berkaitan lan~sung derigan kelangsullgan hidup suatu nrgara (national survival). Hal ini dapat berupa ancaman militer luw negeri (invasi), ancanan senjata nuklir, ancaman terhadap ideologi s u m negar-a dan ar~caman terhadap ekonolni sebeuah n e p r a Apabil a kita liha! dalarn hubun~an antar bang% kalm kepentinsan nasional yang nlenduduki skala vital sedans terancan~, a-tinya nejiara itu berhadapan p d a pilihan hidup atau mati. Maka negara akan menseraMan seLuat tenaga urltuk membela kepentingan rlasional y a n ~ bersifat vital tersebut IJntuk melen&api uraian ini akan diketnukakan suatu contoh liepentinsan nasional Indonesia y a q bersifat vital. Salah satunya adalah pusat-pusat produksi minyak bumi dan Gas Indonesia seperti di propinsi Rim (Sumalra), Bontans (EIdirnantan). Ini acidah aspek vital b q i Indonesia untuk memban-rmn dan sebqai surnber utarna b q i ekonomi. Kalau hal ini d atm diancarn oleh sebl~ah kehatan baik yaqq berasal dari dalarn atau Iuar nejieri, tergmgcu a maka Indonesia &an r n e n p a k a n semua kemmpuan untuk mempertshdanga Dernikian komitmen negara untuk nlembela kepentin,sari nasionalnya yalg bersifat vital. 2. Skala Important . Kepentingai nasiond y m p menduduki skala ilnportant apabila watu kepentingan atau peristiwa ymg terjadi, memerlukan tindakan yang effektifuntuk rnenaqpinya, kalau tidak akan mendatan,$an bahaya bagi kelanpungan hidup sebuah nesara Jadi hal ini Lerkaitan secara tidak lm_rsun_~ terhadap kelangsmgan hidup sebuah negara S e b q a i contoh dapat kita kemukakan dalam bidang keamanan dan kestabilan suah~
negara Dua buah negara yang berbatasan langs~lng (bertetangga), salah satu diantaranya sedmg bergolak a t a ~ perang saudara h 4 d a nttgara ymg snhr l~arus berupaya menyelesaikan pergolakan itu, kalw tidak tentu saja akan rnensqangy stabilitas dan keamman ncgara lain. Inilah yang diusahakan oleh negxa-negara yang tergabung dalam Asem, dimana Asean berusaha keras menyelesaikan masalah Kamboja yang berlaut-larut., Karena masalah Kaxnboja adalah masalah berkaitan dengan a nasal ah sthilitas kawasan Asia Tenggara (regional). Disampins itu Thailand yang tergabung dalarn Asean, dan berteten_gga lan.qsmg dmgan Kamboja, selalu menuntut masalah ini di selesaikan dengan baik agar tidak sanlpai menLgangy negara lain. Kiranya dapat dikatatakan disini, bahwa kepentingan nasional liidonesia teriladap masalah Kamboja addah masalah kepentin,qan nasional yang berskala impoirtant 3. Skala Peripheral . Kepentingan nasional berada dalarn skala peripheral apabila suatru kepentingarnn atau yeristiwa inte~m-national tidak berkaitan secara latlgsung denb@ kelangsmgan hidup sebuah b a n p a K q e n t i n ~ a n peripheral tersebut h q y a berupa suatu peristiwa internasional p g hanya perlu diikuti perkembnagnanya oleh suatu negara mtuk diketahui dan k d m rnungkin membantu menyelersaikan masalah itu Seb%ai contoh dapat dikemukan adalah masalah Bosnia Bagi negara Indonesia, tragedi itu adalah kepentingan nasional secara peripheral, karena itu Indonesia terus mengikuti perkernbanpya dan ikut serta memechkatl :nasalah itu. Itulah tiga skala kepentingan nasional negara-negara N e ~ a r a secara sendiri-sendiri rneletakkan kepentingan nasionalnya ymg mnegacu kepada pcncapaian tujuan nasional - .- negara yang bersangkutan. Kepentingatl nasional d a l a h bersifat subjekif bari , A nepara vanq A
bersangkutan. Negara lain tidak bisa menilai mengapa hal itu menjadi kepentingan ~lasionalnya Sebagii coritol~ dapat kita kemukakm bahwa kttpetilingm riasional~2merika Scrikat. Pertanla, Econontic well Beilzg. Kedua, Dgfinrl oj'honze lu17d. Ketiga, Favorable world order d m keemepd promorion ofAmerican Values. Metlgapa ha1 tet-sebut n~elijarii kepentingan nasional Arnerika, jaivabnpa y a n ~ pasti adalah -4merika Serikat sendil-i yang mengetahui, karena itu keyeritingan nasional itu brrsifd subjektif bagi h ~ e r i k a Serikat. Berhubutpi.n dengm kotisep kepentingan nasi onal di atas, maka hukurn udara bagi Indonesia adalah suah yang vital, karena untuk nienjamin kepentingan nasional yang ner-upakan 1anE;kah nyata untuk t~iewujudkan tujuan tlasional Indonesia, dims perlu unhk metiyempurnakan hukum udara y a q sudah ada Sebab banyak hal yang berkaitan dengan hukum udara itu. Hal itu idah atltara lain : 1. Untuk menjamin kemanan wilayah udara Indonesia kiranya perlu penegasan terhadap kedudukan wilayall udara Indonesia 2. Untuk menarik pariwisata dataus ke Indonesia, mungkin diarasa perlu undans-undang p~n.gan,&tmi udara yang Iebih menjmin keselarnatan d m jurnlah ganti q i yang memarnadai. 3. Adanya hukuni udma yaw lnenjarnin keyastian hukum, &an mengmigkat citra Indonesia dalam r n a s j ~ t ~ d ~ a t itlten~asional, karena petlerbangan itu bersifat intertlasional. Kalau terjadi sebuah k e c e l a k m pesawat udara, tnaka dllriia internasional akan men~etahuinya Jadi kepentingan nasional Indonesia, yans dijabarkan dari tujuan nasional negma Republik Indonesia, memerlukan hukurn u d m yarg sernputma gwla mellunjan~ tercqsairlya tujuai nasional dimafcsud.
udara/penerbmgm nasional Indonesia yang sudah tidak sesuai l q i dengan perkenhangan Untuk pengqpkutan udara dalarn negeri berlaku ordonansi penganmtan udara (staatsblad No. 100/1939) yang prakis merupkan terjernahan sernata-mata dari perjajnjiatl warsawq den,qan beberapa penyimpangan dan dengan catatan bahwa Prejanjian Wmawa 1929 telah d i m g a p usang terutarna dari serjulah ganti rugi dan karenanya telah diamendir oleh dua protokol , yaitu protokol The Haque tahun 1955 dan Protokol Guatemala 1971. Jadi jelaslah kirmya bahwa h d m Udara Indonesia yans ada sskarang sudah h a s disesuaikan dengan hukurn udara Internasional yang kontemporer.
Bnb V Penutup Dalarn buku ini telah diuraikan pen~ertian dasar dari hukum internasional secara umurn, mulai dari pengertiml, subjek dan sunlbernya Hal ini penting karena sebelunl menpaikan hdum udara secara mendalam, kita perlu n~enserti terlebih dallulu hukunl internasional secara umurn. Kemudian buku ini telah menprai kan pengerti an hdum udara (penerbangan) dan h d m angkasa (ruang Wasa). Maka hukurn p e n e r b q a n adalah hukum udara dalam arti sempit Maka hukurn penerbangan intesnasional, telah d i m oleh perjanjian-perjanjian internasional, yang mengatur masalah ganti rugi, dan tans,m,q jaivab laiqla dari pihak perusahaan penehangan. Buku ini juga telah mengwaikan tentar1.q hukunl penerbangan Indonesia yang berdasarkan Ordonansi Penpgkutan Udara (OPU) S t 1939 No. 100 dan Undang-undang No. 83/1958. Hukum penerbanb.an Indonesia, dalam hal tanggrlung jawabn penerbangm terhadap p e n p a jasapenerbangan masih berdasarkan perjan-jian Warsawa 1929. AMinya adalah liukurn penerbancan ._. Indonesia sudah waktut~ya untuk diperbaharui, karena aspek ganti ru~inya jauh lebih kecil dari protokol Guatemala 1971. Lebih dari itu, hukurn penerbangm y a 3 lebih baik &an s a n ~ a t mctnbantu tenzvjudrlpa kepentiligan nasional Indonesia khususnya dalail hzl penerbansan komersial dari dan ke Indonesia
Abd~u-rasyid, P. (1977) Penpcntar Rump .&gX.usa dcn "Space T,rea(v 1967': Bandung : Binacipta Fifield, R.H.(1979) National cntl Rcgio~zal I~ztcrests in Rwm : Gnpctition dan Cooperation in InternaMo~:al Politics, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies. Harsono, B. (1 97 1 ) Lhdang-undang Pokok Agrnria, Jilid II, Jakarta : Djarnbatan. Hoesin, S.(1985) Tin,iauan Tentavg Tcngguug jawab .&ghfan lrdcrra I~zternns;'onul Pada P2.v ~r3angar2 Indonesz a (Case Study HZLLUW Udc.ra Inte.rnasional), Padan2 : Skripsi di FA~ultas Hukum-Universitas .4ndaIas (unpublished). Kusm-aja, M.(1982) Pengantar h'ukru)? Itzrenzasiolzal, ban dun^ : Alumni Kusunlaatnlaj a, M. (1 983) Po1iri.k Lzlc r -h%gel.i lndonssia da.v PeIaksar;luct!j~~z Lkwoza 1vi, Bandung : Alumni Morgenthau, EJ.(1990) P ~ l i t i k . & i ~ ~ Bangru, Alih Bahsa S.hfairnoen, B d a I, Jakarta. : k'ayasan Obor Indonesia Ordonansi Penganghtan ildafra Indonesia (OPU) Stb. 193 9/100. Rourke, J.T.(1986) I??remariotral Folitics on The World Stage, Monterey(Ca): BrookCole Pub. Company. Sastroarnidjoyo, A.(1971) Pengnntcr i??rlt?rrn internasional, Jakarta : Bharafara. Soetjipto, R.(Ed)(1977) llmtr ?engetahurn Soda1 Unfuk &l:olah Pc7:~fiai'krrn Guru, Jilid I, Jakarta : Depdikbud RI Suher-man, E. (1979a) HuX-m Lrdcrz: 1~2do~:es:'a & l~ntemas:'o~ru!, Bandung : Alumni
Suherman, E. ( I 979b) Masalah Tut?ggung Ja wab Pada Clzarter Pesawat Udara dan Beberapa hfasalah Lain &lam Bidang Penerbnngan (l~umpulan Karangan), Bandung : Alumni. Starke, J.G.(1976) Pengantar HuXvrn lnternasioncl, disadur oleh Isywarq Bandung : Alumni Ufidmg-Unchng No. 1983/1958. Kornpas, 27 April 1993. I h ~ n p n s , 24 September 1996. Kompa.., 29 September 1996 Kompas, 30 September 1997