PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 1, 2023 ( ISSN 2721-8325 ) Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Chanifah, Elly Sudarti, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author's Email Correspondence: ABSTRAK Dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Dimana hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan hakim dalam memutus perkara. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau bahkan lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dan indepedensi dalam memutus fakta perkara, dalam kasus persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih Jaksa Penuntut Umum, maka sebenarnya hukuman itu tidak melanggar hukum acara pidana. Sehingga menurut penulis, putusan Ultra Petita majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sama sekali tidak keluar dari batasan maksimal hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP. ini dapat ditemukan dalam tinggi dari tuntutan Kata Kunci: Putusan, Tindak Pidana Pemerkosaan, Ultra Petita. KEYWORDS: Verdict, Rape Crime, Ultra Petita, Verdict. ABSTRACT In the criminal realm there are no provisions that explicitly state the permissibility or inability of judges to decide beyond what is required. Where this indirectly becomes the limit of the judge in deciding the case. The panel of judges can pass a lower, equal or even higher decision than the public prosecutor's requisitor. Judges have freedom and independence in deciding cases, in this case it can be found in the trial facts that the thing that weighs on the defendant is that when the Panel of Judges is convinced that a sentence is higher than the demands of the Public Prosecutor, then in fact the sentence does not violate the criminal procedure law. So according to the author, the Ultra Petita decision of the panel of judges is in line with the provisions of laws and regulations because it does not at all go beyond the maximum legal limits set out in Article 285 of the Criminal Code. A. PENDAHULUAN Maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, akan menimbulkan keresahan serta kekhawatiran bagi masyarakat lain. Kejahatan ini pun tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak. Maka dari itu, kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.[1] Salah 1Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2. 33
2023 CHANIFAH satu kejahatan yang menjadi perhatian publik saat ini adalah kasus perkosaan atau pemerkosaan. Pemerkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerkosaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur-unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Sedangkan perkosaan diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar atau menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.[2] Tindak pidana pemerkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah: a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah. b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang. c. Keberanian mengambil resiko. d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.[3] Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sangat keji dan tidak berprikemanusiaan. Perbuatan perkosaan adalah perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama serta melanggar hak asasi manusia.[4] Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan ialah ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan baik dilakukan pada kemaluan, anus ataupun mulut.[5] Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi kekerasan perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.[6] Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap 2Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 673. 3Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 41. 4Henny Saida Flora, Berlian, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Percobaan Pemerkosaan", Jurnal Justiqa, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 8. Diakses dari Pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 01.13 WIB. 5Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak, Cet. 1.,PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, hlm. 17. 6Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 60. Diakses dari Pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 12.38 WIB. 34
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.7 Banyaknya tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Secara normatif, pengaturan terkait tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 285 yang menentukan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Pemidanaan merupakan suatu bentuk penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar undang- undang sehingga bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk membedakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.8 Pemberian sanksi atau pemidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana di tengah masyarakat.9 Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi syarat dan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.10 Pemidanaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu: 1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyamanan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan. 2. Kewajiban moral untuk menghukum pun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama. 3. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang dilakukan. 4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan "pemutihan" terhadap kesalahan dan "reaformasi" terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan "hak" dari pelaku kejahatan. 7Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81. 8Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020,hlm. 102. Diakses dari Pada tanggal 10 Februari 2022. Pukul 20.40 WIB. 9Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus dan Nys Arfa, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 96. Diakses dari w/16326/13093, Pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul 01.13 WIB. 10Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, 2020,hlm. 130. Diakses dari Pada tanggal 11 Februari 2022. Pukul 00.45 WIB. 35
2023 CHANIFAH 5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi. 6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.11 Menurut Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.12 Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.13 Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.14 Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia.15 Menurut Lilik Mulyadi, mengemukakan: Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.16 Untuk memutuskan perkara pidana, hakim akan memeriksa perkara tersebut melalui proses-proses yang telah diatur. Salah satu proses yang ada dalam pengadilan yakni proses pembuktian. Proses pembuktian dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak. Jadi bahan hakim memeriksa perkara adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hasil pemeriksaan hakim akan dituangkan dalam putusan hakim. Putusan hakim sebagai 11Yong Ohoitimuran, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17. 12Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta, kencana, 2016, hlm. 1-2. 13Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Malang, Setara Pres, 2013, hlm. 4-5. 14Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119. 15Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 131. Diakses dari Pada tanggal 12 Mei 2022, Pukul 08.20 WIB. 16Ibid, hlm. 121. 36
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari aspek pemidanaan juga harus mendapat perhatian bagi hakim, sebab penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan.17 Putusan yang dibuat oleh hakim menurut hukum acara pidana haruslah dibuat berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan dan melebihi tuntutan. Putusan ini disebut dengan putusan Ultra Petita. Putusan jenis ini tidak memperhatikan kepastian hukum yang harus ada, namun undang-undang juga tidak mengatur akibat hukum terhadap putusan Ultra Petita. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon.18 Menurut I.P.M. Ranuhandoko, "Ultra petita adalah melebihi apa yang diminta".19 Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan keluar dari tuntutan dan melebihi tuntutan penuntut umum. Dalam konteks hukum pidana, penerapan Ultra Petita dalam putusan pengadilan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada yang menyatakan putusan Ultra Petita dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas dan due procces of law. Dalam memberikan putusan, hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan.20 Meskipun ketentutan terkait tindak pidana perkosaan sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang, tetapi masih saja sering terjadi tindak pidana perkosaan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Berikut akan penulis paparkan pada tabel di bawah ini : Tabel 1 Dakwaan, Tuntutan Dan Putusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Jambi 17Lestiyana, Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 76. Diakses dari Pada tanggal 12 Mei 10.50 WIB. 18Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengajuan Undang-Undang", Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22. No. 1, 2010, hlm. 74. Diakses dari Pada tanggal 11 Mei 2022, Pukul 08.05 WIB. 19I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm. 522. 20Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020,hlm. 140. Diakses dari Pada tanggal 14 Maret 2022. Pukul 00.35 WIB. 37
2023 CHANIFAH Tahun 2019-2022 No. Tahun Nomor Putusan Dakwaan Tuntutan Putusan 1. 2019 516/Pid.B/2019/PN Jmb Pasal 285 KUHP Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun Pidana Penjara Selama 12 (Dua Belas) Tahun 2. 2020 208/Pid.B/2020/PN Jmb Pertama: Pasal 285 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Tahun Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Tahun Kedua: Pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Ketiga: 286 KUHP Jo Pasal 65 KUHP 3. 2021
4. 2022 276/Pid.B/2022/PN Jmb Kesatu: Pasal 285 KUHP Kedua: Pasal 286 KUHP Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Tahun Sumber: Pengadilan Negeri Jambi Berdasarkan tabel yang penulis paparkan di atas, jumlah tindak pidana perkosaan yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi berjumlah 4 kasus yang mana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi menuntut dengan pidana penjara yang berbeda-beda dan Hakim Pengadilan Negeri Jambi juga menjatuhkan pidana berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam hal ini, penulis menganalisis perkara Nomor: 516/Pid.B/2019/PN Jmb yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi 38
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Menurut penulis, putusan tersebut tergolong kedalam putusan Ultra Petita hal ini dikarenakan hakim telah menjatuhkan putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan beberapa hal yang telah penulis uraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan "PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN". judul B. METODE PENELITIAN Artikel ini mengumpulkan beberapa putusan pengadilan mengenai tindak pidana perkosaan untuk di analisis, antara lain Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb, dan Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. Lalu dikaitkan dengan Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. C. PEMBAHASAN A. Pengaturan Terkait Putusan Ultra Petita Putusan Ultra Petita merupakan putusan yang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan. Asas Ultra Petita sendiri merupakan asas terkait dengan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta. Secara normatif, dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP secara implisit menyatakan bahwa: "Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum". Dimana hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan hakim dalam memutus perkara. Dalam menjatuhkan putusan, rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau bahkan lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum pidana. Pada prinsipnya, hakim bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman, tetapi tetap ada batas-batas yang mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan aturan- aturan tersebut haruslah dipatuhi. Dalam praktiknya, hakim sudah berkali-kali menjatuhkan vonis penjara lebih tinggi dari yang dituntut Jaksa. Bahkan selain kurungan atau penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita atau petitum gugatan dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung Ultra Petita, maka putusan 39
2023 CHANIFAH tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).21 Dalam hukum positif Indonesia, peraturan terkait Putusan Ultra Petita ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penjatuhan putusan, kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum sebagaiaman diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sesuai denga napa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi Batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang- undang.22 Putusan Ultra Petita yang dilarang, dalam hukum acara pidana, yaitu: 1) Putusan hakim yang dijatuhkan tidak termasuk dalam klausul/pasal yang didakwakan oleh jaksa. Hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan, sebab terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keputusan yang demikian juga akan merugikan terdakwa 21Ibid, hlm. 801. 22Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2. 40
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Aturan Hukum Acara Pidana Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat terang mengatur bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, dan dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. 2) Putusan pidana hakim yang dijatuhkan melebihi atau dibawah ancaman maksimum dan minimum yang tertuang dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Perlu dicermati meskipun hakim memiliki kebebasan dalam proses penjatuhan putusan, namun kewenangan hakim tentulah pula dalam peraturan perundang- undangan. Telah ditentukan pula dalam peraturan perundang-undangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi ancaman maksimum dan kurang dari ancaman minimum, dan apabila hakim melanggar maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya. B. Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Perkosaan Putusan Ultra Petita dalam tindak pidana perkosaan penulis temukan dalam Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. 1. Posisi Kasus a. Identitas Terdakwa Nama Lengkap : PERI PADLI BIN HASAN BASRI; Tempat Lahir : Palembang; Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1987; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Tanjung RT. 007 Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi; Agama : Islam; Pekerjaan : Sopir; b. Dakwaan Terhadap putusan tersebut terdakwa yang bernama PERI PADLI BIN HASAN BASRI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 41
2023 CHANIFAH Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb ialah sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Peri Padli Bin Hasan Basri telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Pemerkosaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peri Padli Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti: o 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna coklat o 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam o 1 (satu) helai kaos dalam warna putih o 1 (satu) helai bra warna biru Dikembalikan pada saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi o 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar 102 Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 o 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold o 1 (satu) unit Flash disc rekaman CCTV Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). d. Putusan 1. Menyatakan terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 42
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: o 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna coklat o 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam o 1 (satu) helai kaos dalam warna putih o 1 (satu) helai bra warna biru Dikembalikan pada saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi o 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar 102 Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 o 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold o 1 (satu) Flash disc rekaman CCTV Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 516/Pid.B/2019/PN Jmb Tentang Tindak Pidana Perkosaan Mengenai analisis putusan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap Nomor: 516/Pid.B/2019/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi dapat dikemukakan sebagai berikut : pelaku Tindak Pidana Perkosaan Putusan a. Analisis Yuridis Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Barang siapa; 2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan: Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut: Ad. 1. Barang Siapa; 43
2023 CHANIFAH Menimbang, bahwa pengertian dari "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan; Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa PERI PADLI BIN HASAN BASRI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan; Ad. 2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu anasir saja yang terbukti; Menimbang, bahwa istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin, violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan . Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Walaupun tindakan tersebut menurut masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai nilai dan norma- norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban; Menurut penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah mmebuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya". Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk 44
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Desi Yulianti yang bukan istrinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib di kamar nomor 122 Hotel Tepian Angso di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi; Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengajak korban untuk makan malam dan menjemput korban ke tempat kost korban, setelah selesai makan, korban pun di antar pulang oleh terdakwa namun tidak jadi diantar pulang ke kost korban melainkan korban dibawa ke Hotel Tepian Angso kec. Jambi timur kota jambi dan saat di dalam mobil korban bertanya " ngapo Bang kesini, Aku nak balek, kos nanti tutup, udah jam berapa ini" lalu terdakwa menjawab"sudahlah, bentar be nanti balek lah" dan saat mobil berhenti korban tidak mau turun dari mobil, namun terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan "Nak kasar apo nak lembut" dan korban pun takut dan terdakwa menarik tangan korban keluar dari mobil langsung menuju ke dalam kamar hotel sambil mengatakan "cepatlah masuk disini sepi, kagel mati dibunuh orang disini preman-preman nakal banyak" dan akhirnya terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan meletakkan kunci hotel di samping meja, selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa dan tinggal sisa celana boxer dan duduk sambil main game sambil mengatakan " duduklah disini, ngapo disitu, Abang gak ada ngapa ngapain gak, kagek Abang tidur dikamar sebelah lah" dan korban pun duduk di atas Kasur tersebut namun membelakangi terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik korban dari belakang dan membaringan korban dan langsung mencium pipi dan bibir korban lalu terdakwa membuka paksa jilbab korban lalu mencium bagian leher korban dan saat itu korban memberontak dengan cara memukul wajah terdakwa, namun terdakwa berusaha membuka baju korban yang saat itu berusaha bertahan namun baju korban terlepas,hingga kaos dalam dan bra korban masih ada, sehingga terdakwa menarik bra ke atas dan payudara korban di hisap oleh terdakwa selanjutnya membuka paksa celana dan celana dalam korban sehingga terlepas, kemudian terdakwa membuka celana boxer dan celana dalamnya lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban sambil mengatakan " Lemasin, kalo gak ini kasar ini" karena korban berusaha mempertahankan , namun korban tidak sanggup melawan terdakwa melebarkan kedua paha korban dengan paksa sehingga terdakwa berhasil memasukkan penis nya ke dalam vagina korban dan membuang sperma terdakwa di dalam vagina korban lalu terdakwa langsung berbaring di atas Kasur, dan korban cepat-cepat ke kamar mandi untuk membersihkan vagina korban. Menimbang, bahwa selanjunya saat korban ke luar kamar mandi langsung memakai semua pakaian korban dan terdakwa marah melihat korban memakai baju lalu terdakwa menarik korban dan membaringkan korban di atas tempat tidur lalu mencium bibir korban dan membuka paksa baju dan melakukan persetubuhan 45
2023 CHANIFAH Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa berpura-pura mengantar korban namun terdakwa hanya keliling-keliling dan membawa korban kembali ke hotel tepian angso dan menyuruh korban tidur di kamar sebelah dan mengunci korban dari luar namun pagi harinya terdakwa masuk kamar dan memaksa melakukan persetubuhan, namun korban tidak mau dan menangis namun terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap korban, dadn sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengantar korban DESI YULIANTI pulang. Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi korban mengajak bertemu, kemudian ditolak korban selanjutnya terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan foto pada saat kejadian di Hotel Tepian Angso, sehingga korban pun mau bertemu dan dijemput ke kost lalu diajak makan dan berkeliling di seputaran Kota Jambi. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk menemani ke Hotel Surya yang beralamat Jl.M.H Thamrin No.48 Kec.Pasar Kota Jambi untuk bertemu dengan teman terdakwa untuk membahas bisnis, dan korban menolak untuk masuk ke dalam ke Hotel namun terdakwa memaksa korban dengan cara menarik tangan korban untuk masuk ke dalam Hotel Surya tersebut dan terdakwa mengatakan "Ayo lah cepat masuk, jangan kayak anak kecil" sambil menarik-narik tangan korban, Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "Aku nak balek, ngapolah Abang kayak gini" kemudian terdakwa memaksa korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar Hotel tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, korban duduk jongkok di salah satu sudut kamar hotel tersebut sambil menangis. Kemudian terdakwa membuka bajunya sampai dalam keadaan telanjang bulat. Setelah telanjang, terdakwa menarik tangan korban dan mengangkat korban ke atas Kasur lalu terdakwa mencium bibir dan mencium leher korban kemudian terdakwa membuka baju korban sehingga kondisi korban dalam keadaan telanjang kemudian menghisap salah satu payudara korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam vagina korban dengan cara memaju mundurkan alat kelaminnya didalam vagina korban kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina korban, kemudian terdakwa baring di atas tempat tidur; Menimbang, bahwa kemudian korban mengirim pesan melalui Whatsapp kepada salah satu sepupu korban, meminta agar sepupu korban membawa anggota kepolisian guna menyelamatkan korban dari ancaman terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib sepupu korban bersama dua anggota dari kepolisian datang ke kamar didampingi oleh dua karyawan hotel mengetuk pintu kamar yang korban tempati. Mendengar ketukan pintu tersebut terdakwa menyuruh korban bersembunyi. kemudian ketika terdakwa membuka sedikit pintu kamar hotel tersebut, Pintu tersebut langsung di dorong oleh salah satu anggota kepolisian., kemudian korban langsung lari keluar kamar tersebut dan menemui sepupu korban lalu membawa terdakwa ke Polresta Jambi. Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon SpOG dengan surat No : R/56/III/2019/ Rumkit tanggal 31 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Deskripsi Luka sebagai berikut: 46
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 □ Pada leher sebelah kiri 10 cm dari daun telingah empat setegah sentimeter dari kelenjar tiroid terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran 2 cm X 1 cm □ Pada leher sebelah kanan 9 cm dari daun telingah lima sentimeter dari kelenjar tiroid terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran 1 cm kali setengah cm □ Pada lengan kiri atas bagian dalam 14 cm dari lipatan siku terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran panjang 0,3 cm □ Pada pergelangan tangan kiri sebelah luar terdapat luka gores warna kemerahan dengan ukuran panjang 1 cm □ Pada lengan kanan bawah 7 cm dari pergelangan tangan kanan , terdapat luka gores warna kemerahan dengan ukuran panjang setengah sentimeter. Inspeksi : terdapat luka robek diselaput dara arah jam satu, tiga, enam, Sembilan Kesimpulan : didapatkan Hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; a. Pertimbangan Fakta Persidangan 1. Keterangan Saksi 1) Desi Yulianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib di kamar nomor 122 Hotel Tepian Angso di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 21.30 Wib di Kamar No. 102 Hotel Surya Kec. Pasar Kota Jambi, terdakwa telah menyetubuhi saksi dengan cara paksa ; Bahwa saksi berumur 23 (dua puluh tiga) tahun kelahiran 12 Desember 1996. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2019; 47
2023 CHANIFAH 48 Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa saksi diberi nomor telepon sopir Travel oleh teman saksi dan saksi menelepon ke nomor tersebut, namun yang mengangkat telepon tersebut terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa juga supir travel bisa mengantar barang sehingga terdakwa datang ke tempat kost saksi, namun saksi mengatakan tidak jadi karena teman saksi tidak suka dengan motif yang telah dibeli tersebut dan minta diganti; Bahwa sejak pertemuan itu, terdakwa rajin menelepon saksi dan terdakwa mengatakan ABANG SUKA SAMA ADEK, ABANG PENGEN KITA JADI PACAR, ABANG PENGEN NIKAH, PENGEN MILIKI ADEK" dan saksi pun menjawab "AKU BELUM MAU NIKAH, JALANI AJA DULU. Bahwa seminggu setelah bertemuan pengiriman paket tersebut yaitu pada Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan " MAU KETEMU DENGAN ADEK, ABANG MAU AJAK MAKAN. TENANG BE ABANG GAK ADA NGAPA- NGAPA IN. MAKAN NYA RAME-RAME JUGA DENGAN KAWAN- KAWAN, ADA CEWEK JUGA DI SITU" dan saksi pun menyetujui permintaan terdakwa ; Bahwa selanjutnya saksi pun dijemput dengan mobil oleh terdakwa di lorong ke kos saksi dan saksi dan terdakwa ke rumah makan SAUNG KITO di Sipin dan disana saksi bertemu dengan teman terdakwa sebanyak 2(dua) orang laki-laki dan perempuan, setelah selesai makan teman terdakwa duluan pulang; Bahwa kemudian terdakwa mengatakan mau mengantar saksi pulang, namun saksi hanya dibawa mutar-mutar dan tidak diantar pulang ke kos saksi melainkan saksi di bawa ke Hotel Tepian Angso kec. Jambi timur kota jambi. Bahwa pada saat di dalam mobil saksi bertanya " NGAPO BANG DI SINI, AKU NAK BALEK. KOS NANTI TUTUP, UDAH JAM BERAPA INI" lalu terdakwa menjawab" SUDAHLAH, BENTAR BE NANTI BALEK LAH" dan saksi pun tetap tidak mau turun dari mobil, namun terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan " NAK KASAR, APO NAK LEMBUT" dan saksi pun takut dan terdakwa menarik tangan saksi keluar dari mobil langsung menuju ke dalam kamar hotel sambil mengatakan " CEPAT LAH MASUK, DI SINI SEPI. KAGEK MATI DIBUNUH ORANG. DI SINI PREMAN-PREMAN NAKAL BANYAK " dan akhirnya masuk ke dalam kamar hotel tersebut ;
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 Bahwa setelah masuk kamar terdakwa mengunci pintu kamar dan meletakkanya disamping meja, selanjutnya terdakwa membuka baju nya dan tinggal hanya celana boxer dan duduk sambil main game lalu mengatakan pada saksi " DUDUK LAH SINI, NGAPO DI SITU, ABANG GAK ADA NGAPA-NGAPA IN GAK. KAGEK ABANG TIDUR DI KAMAR SEBELAH LAH" dan saksi pun duduk di atas Kasur tersebut namun membelakangi terdakwa saksi dari belakang dan tiba-tiba membaringan saksi dan langsung mencium pipi dan bibir saksi, saat itu saksi membrontak, namun terdakwa kuat dan terdakwa membuka jilbab saksi dan langsung mencium bagian leher saksi, selanjutnya terdakwa berusaha membuka baju saksi, namun saksi masih berusaha bertahan tapi bisa terlepas, namun kaos dalam dan bra saksi masih ada, sehingga terdakwa menarik keatas dan payudara saksi dihisap oleh terdakwa lalu membuka paksa celana saksi dan celana dalam saksi sehingga terlepas. Kemudian terdakwa membuka celana boxer dan celana dalam terdakwa dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi sambil mengatakan " LEMASIN, KALO GAK INI KASAR INI", namun saksi tetap memberontak, namun akhirnya terdakwa melebarkan kedua paha saksi sehingga saksi tidak sanggup dan terdakwa berhasil memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi. Dan selama kurang lebih 10 (sepuluh ) menit dan pada saat mencapai klimaks terdakwa membuang sperma nya di dalam vagina saksi. terdakwa menarik Bahwa setelah selesai terdakwa langsung berbaring di atas Kasur, dan saksi cepat-cepat ke kamar mandi untuk membersihkan vagina saksi dengan menggunakan air. Selanjunya saksi ke luar kamar mandi dan langsung memakai semua pakaian saksi. dan terdakwa marah melihat saksi memakai baju dan mengatakan "NGAPO DI PAKAI CELANA TU" dan saksi menjawab " NGAPO EMANG NYA BANG. SUKA-SUKA AKU LAH" dan terdakwa menjawab "PERCUMA JUGA DI PAKAI, NANTI KAN DI BUKA LAGI" dan saksi mengatakan " APO MAKSUD ABANG, JANJI ABANG KAN NAK NGANTAR BALEK" dan TERDAKWA menjawab " SELOW, JANGAN MARAH, 2 (DUA) KALI LAGI LAH. TERUS LANGSUNG BALEK" ITU LAH KAU DIAJAK NIKAH NGAK MAU dan saksi mengatakan tidak mau sambil menangis-nangis. Kemudian terdakwa menarik saksi dengan paksa lalu membaringkan saksi di atas tempat tidur lalu mencium bibir saksi dan membuka paksa baju dan celana saksi. Selanjutnya memasukkan kembali penis nya ke dalam vagina saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan membuang sperma nya di dalam vagina saksi. Dan setelah kecapaian terdakwa lemas dan berbaring sambil mengatakan "AKHIRNYA, KITA BAKALAN NIKAH. ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB" dan saksi 49
2023 CHANIFAH 50 terdakwa mengatakan menjawab "AKU GAK MAU" dan "terdakwa merasa bangga karena kalau pengantin baru tunggu tujuh dari tujuh malam baru tembus dan saat itu saksi bersujud minta diantar pulang, namun terdakwa menjawab " tenang be...nanti abang nikahi lalu terdakwa meyanggupi untuk mengantar saksi pulang. Bahwa diperjalanan terdakwa tidak mengajak saksi pulang melainkan keliling-keliling dan dibawa kembali ke hotel dan menyuruh terdakwa tidur diselah kamar hotel yang pertama dan mengunci saksi dari luar dan pada saat saksi tidur terdakwa masuk dan saksi melihat sudah jam 04.00 WIB dan terdakwa mengatakan " SEKALI LAGI MAIN UNTUK SUBUH INI, SOALNYA CUACA DINGIN" dan saksi mengatakan " AKU GAK MAU, KALO ABANG NGULANGIN LAGI. AKU MAU BUNUH DIRI " sambil menangis, namun terdakwa hanya tertawa dan memaksa melakukan perkosaan sehingga malam itu melakukan sebanyak tiga kali dan sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengantar saksi pulang ke kos. Bahwa seminggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "AYOLAH DEK KETEMU," dan saksi menjawab "AKU DAK MAU BANG, Kemudian terdakwa mengatakan "DEMI ALLAH ABANG DAK MACAM-MACAM, KITO CUMA MAKAN DAN NGOBROL-NGOBROL TERUS JAM 9 PULANG" dan saksi menjawab "AKU DAK PERCAYO DENGAN ABANG." Kemudian terdakwa mengatakan " KALU ADEK DAK MAU AKU SEBARIN FOTO KITO MALAM TU", karena saksi takut akan disebarkan akhirnya saksi meng iyakan. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa menjemput saksi di depan lorong kostan saksi yang beralamat Lrg. Amanah Kec. Jambi Timur Kota Jambi.Kemudian kami berdua makan pecel lele di daerah Kota Baru Kota Jambi. Selanjutnya pulang, namun terdakwa membawa saksi keliling terdakwa Kota mengatakan kepada saksi "KAWANI ABANG DULU NEMUI KAWAN ABANG."Kemudian terdakwa membawa saksi ke Hotel Surya yang beralamat Jl.M.H Thamrin No.48 Kec. Pasar Kota Jambi. Kemudian ketika sampai di parkiran hotel saksi mengatakan kepada "KOK DI SINI BANG.INI HOTEL DAK BANG?" dan terdakwa menjawab "BUKAN, MANO ADO INI HOTEL,INI TEMPAT MEETING." Kemudian saksi mengatakan "YO SUDAH LAH KALAU GITU,ABANG NAEK LAH KE ATAS, BIAK AKU NUNGGU DI DALAM MOBIL BE." Dan terdakwa menjawab "AYOK LAH, DESI TU IKUT JUGO, KALAU DESI IKUT ABANG KE ATAS KAN, KAGEK ABANG CEPAT BALEK KARENA ABANG BAWA CEWEK, KALAU ABANG DEWEKAN KE ATAS KAGEK Jambi menggunakan mobilnya kemudian
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 LAMO BALEKNYO." Kemudian saksi mengatakan"AKU DAK MAU BANG, AKU DI SINI BAE." Dan terdakwa menjawab "AYO LAH IKUT CEPAT." Kemudian terdakwa memaksa saksi untuk masuk ke dalam Hotel Surya tersebut. Kemudian ketika sampai di lantai tiga Hotel Surya tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa "AI INI HOTEL DAK BANG?" dan terdakwa menjawab "BUKAN,INI TEMPAT MEETING NI, ADO KAWAN ABANG DI lagi LORONG SITU NAH." Kemudian saksi mengatakan "BANG,MANO KAWAN ABANG?" dan terdakwa menjawab "ITU NAH KAWAN ABANG AYOLAH SINI." Kemudian setelah sampai di Kamar Hotel Nomor 102 Hotel Surya tersebut, terdakwa mengeluarkan sebuah kunci kamar dan membuka kamar tersebut. Melihat hal itu saksi pun berlari dan saksi dikejar oleh terdakwa dan menarik tangan saksi sambil berkata "AYO LAH CEPAT MASUK, JANGAN KAYAK ANAK KECIK."sambil menarik- narik tangan saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa saksi masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar Hotel tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, saksi duduk jongkok di salah satu sudut kamar hotel tersebut sambil menangis. kemudian terdakwa membuka bajunya sampai dalam keadaan telanjang bulat, kemudian menarik tangan saksi dan saksi melakukan pemberontakan dengan menangkis-nangkis tangan terdakwa kemudian terdakwa mengangkat saksi ke atas kasur lalu terdakwa mencium bibir saksi dan mencium leher saksi. Kemudia terdakwa membuka baju paksa baju saksi sehingga kondisi saksi dalam keadaan telanjang. kemudian menghisap salah satu payudara saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis kedalam vagina saksi dengan cara memaju mundurkan alat kelaminnya didalam vagina saksi dalam kurun waktu kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina saksi. Bahwa selanjutnya terdakwa baring di atas tempat tidur sambil main HP.Kemudian saksi membersihkan vagina saksi di dalam kamar mandi dan memakai baju saksi. Kemudian saksi mengatakan kepada AYOLAH BANG BALEK..KASIAN KAWAN KAMI NAH,KUNCI KOST AN DI KAMI." Dan terdakwa menjawab "SUBUH KITO BALEKNYO." Kemudian saksi pun terus memohon kepada terdakwa agar bisa pulang. Bahwa saksi meminta tolong kepada sepupu saksi agar sepupu saksi membawa anggota kepolisian guna menyelamatkan saksi dari ancaman terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wib sepupu saksi bersama dua anggota dari kepolisian datang ke kamar di damping dua karyawan hotel mengetuk pintu kamar 51
2023 CHANIFAH yang saksi tempati mendengar ketukan pintu tersebut, terdawa menyuruh saksi bersembunyi. kemudian ketika terdakwa membuka sedikit pintu kamar hotel tersebut,Pintu tersebut langsung di dorong oleh salah satu anggota kepolisian. Kemudian saksi langsung lari keluar kamar tersebut dan menemui sepupu saksi yang bernama RIAN RAFSANJANI. Kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada sepupu saksi dan kedua anggota dari kepolisian tersebut, Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi. Bahwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian yang pertama sekali pada tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi dikarenakan saksi merasa takut dan malu atas kejadian tersebut. Bahwa ada keluarga terdakwa datang minta damai dan supaya menikahkan saksi dengan terdakwa dan akan memberikan apa yang diminta kemudian mencabut laporan dari kepolisian namun saat itu orang tua saksi tidak mau. Bahwa saksi tidak mau menikah dengan terdakwa Bahwa terdakwa ada memberikan uang Rp. 500.000.- setelah beberapa hari setelah kejadian pertama dan saksi tidak ada meminta namun saat itu terdakwa memaksa saksi untuk mennerika uang tersebut dengan mengatakan terdakwa ngak mau saksi kerja lagi dan uang tersebut untuk membayar uang kost an. Bahwa yang kedua kali terdakwa memberikan uang Rp. 700.000.- saat setelah makan pecel lele namun setelah mengetahui bahwa terdakwa membawa ke hotel Surya, saksi langsung melemparkan uang tersebut pada terdakwa dengan berkata "ini maksud kau yo... aku ngak mau uang mu dan melemparkan pada terdakwa" 2) Ryan Rafsanjani Als Ryan Bin Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; 52
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan adik sepupu saksi; Bahwa benar saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap korban karna korban minta pertolongan pada saksi. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib dikamar 102 Hotel Surya yang beralamat di dekat simpang bata kec. Pasar Kota Jambi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi dihubungi oleh korban melalui chating WA meminta tolong kepada saksi dan menerangkan bahwa dirinya diperkosa oleh seorang laki-laki dan saksi bertanya dimana ?; Bahwa saat itu saksi kaget dan bingung dan langsung ke polsek Pasar kemudian menanyakan pada saksi dimana dan saat itu belum dapat SMS sehingga pihak kepolisian yang menelepon dan baru di balas bahwa korban berada didalam kamar 102 Hotel Surya dekat disimpang bata Kec. Pasar Kota Jambi, Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota ke tempat tersebut setibanya di Hotel Surya saksi dan anggota kepolisian bersama dengan petugas hotel langsung menuju kamar 102 lalu digedor oleh anggota Polsek Pasar kemudian didalam kamar tersebut ada korban dan terdakwa, lalu terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Pasar dan saksi menghampiri korban dan korban langsung pingsan. Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Lobi Hotel dan korban membangunkan korban, menceritakan bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa kemudian saksi menemani korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi. setelah bangun lalu Bahwa menurut korban terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memaksa dengan cara menarik tangan agar masuk kedalam kamar Hotel dan memaksa korban untuk disetubuhi. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah korban pernah dipaksa untuk melakukan persetubuhan, saksi hanya mengetahui saat saksi menchating melalui WA lalu membawa polisi ke lokasi. Bahwa saat itu saksi melihat korban pucat dan ketakutan dan saksi melihat ada luka di pergelangan tangan korban dan dibagian yang lain yang saksi sudah lupa. 53
2023 CHANIFAH Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ; 2. Keterangan Terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya ataupun keberatan atas keterangan saksi tersebut ; Bahwa terdakwa kenal dengan korban dikarenakan awal bulan Maret 2019 terdakwa diteleponoleh korban yang katanya apakah supir Travel dan menyebutkan namanya dan terdakwa mengatakan salah sambung, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga super travel dan bisa membawa paket kiriman kemudian berkenalan dan terdakwa mengajak pacaran namun korban tidak mau dan mengatakan jalani aja dulu. Bahwa terdakwa ada menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali di dua tempat. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjemput korban di Kost nya didaerah Pelabuhan Pasir Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa mengajak makan bersama dengan teman teman terdakwa Dan pada pukul 21.30 Wib terdakwa keliling-keliling lalu ke Hotel Tepian Angso yang beralamat di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi ke kamar hotel no 122. Bahwa saat diajak turun korban tidak mau namun terdakwa mengancam korban bahwa banyak preman sehingga korban mau turun dari mobil dan masuk kamar hotel kemudian di dalam kamar hotel tedakwa menarik tangan korban dan membaringkan korban di kasur kamar hotel tersebut kemudian terdakwa mencium bibir korban dan menarik baju korban ke atas dadanya lalu terdakwa menciumi Susu (Payudara) korban kemudian terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban naik turun selama lima menit terdakwa mengeluarkan sperma di kasur kamar hotel tersebut kemudian korban ke kamar mandi. terdakwa membuka baju Bahwa mengetahui korban memakai pakaian, terdakwa marah dan kemudian memaksa korban bersetubuh kembali setelah itu terdakwa berpura-pura mengantar korban pulang dan membawa keliling-keliling namun membawa korban kembali ke hotel tepian angso untuk bermalam disana kemudian di dalam kamar hotel tersebut terdakwa kembali memaksa melakukan persetubuhan dan paginya terdakwa mengantar korban pulang ke kos an. 54
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 Bahwa seminggu kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 terdakwa mengajak korban makan malam namun korban tidak mau lalu terdakwa ada mengatakan pada korban kalau korban tidak mau akan menyebarkan poto saat tidur di hotel Tepian angso dan akhirnya korban mau ikut makan malam. Bahwa saat di mobil terdakwa memberikan uang Rp. 700.000 kepada korban di dalam mobil kemudian terdakwa membawa korban menuju hotel Surya lalu korban bertanya kepada terdakwa "ngapoi disini " lalu terdakwa menjawab "mau nemui kawan di atas "lalu korban menjawab "Aku nunggu di mobil bae " kemudian terdakwa menjawab " Nanti kalau kau ngak ikut lama pulangnya, kalau bawa kewek bisa cepat pulang" jadi korban dengan terdakwa menuju kamar 102 setiba di atas korban mengatakan terdakwa menjawab "Dak jadi datang" dan korban mengetahui tersebut lari dari depan pintu kamar kotel lalu terdakwa tarik tangan korban sebelah kiri dengan kuat namun berhasil lepas dan terdakwa mengejar korban dan berhasil membawa masuk ke kamar 102. "Mano kawan nyo" lalu Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa korban melakukan persetubuhan Bahwa setelah selesai beberapa menit kemudian ada seseorang yang mengetok pintu kamar hotel, dan terdakwa membuka pintu dan ternyata ada 5 orang di depan pintu kamar hotel tersebut satu diantaranya adalah paman korban setelah itu terdakwa dibawa ke polresta jambi. Bahwa terdakwa memesan kamar 122 Hotel Tepian Angso yang beralamat di Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi tersebut yaitu pada Pukul 17.00 Wib. Bahwa terdakwa menyetubuhi korban karena bernafsu melihat wajahnya dan beranggapan kalau terdakwa menyetubuhi korban tidak akan lepas dari terdakwa Bahwa keluarga terdakwa sudah datang kerumah korban meminta maaf dan supaya korban mau menikah dengan terdakwa namun keluarga korban tidak mau. 3. Barang Bukti Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) unit HP merk VIVO tipe V5 Lirte warna gold 55
2023 CHANIFAH 1(satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat 1(satu) helai celana panjang warna hitam 1(satu) helai kaos dalam warna putih 1(satu) helai bra warna biru 1(satu) lembar bukti pembayaran kamar 102 Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 1(satu) Flash disc rekaman CCTV Hotel Surya tertanggal 30 Maret 2019 b. Pertimbangan Sosiologis Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak tatanan kehidupan dan norma- norma kesusilaan di masyarakat; Perbuatan terdakwa membuat saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi trauma; Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi Desi Yulianti Binti Nasyudi; Keadaan yang meringankan: Tidak ada. 3. Analisis Penulis Terhadap putusan yang telah penulis jabarkan di atas, terlihat bahwa yang termasuk kedalam putusan Ultra Petita ialah Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. Dalam putusan ini terlihat bahwa hakim menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, yakni dengan mengaitkan antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus pula mempertimbangkan unsur- unsur pasal yang dihadapkan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 516/Pid.B/2019/PN Jmb. Merupakan salah satu bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan isi daripada putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan 56
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara bebas dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Surat dakwaan merupakan batasan yang harus diperhatikan hakim dalam melakukakn pemeriksaan di persidangan. Sedangkan di dalam menjatuhkan suatu putusan hakim memiliki kebebasan tetapi tetap dibatasi oleh ancaman pidana minimum dan juga maksimum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang sekiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan, yakni kesengajaan terdakwa, hal mana pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud perlu diuraikan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan serta pertanggung jawaban Majelis hakim terhadap ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita trauma berat, masa depan korban telah dirusak dan dihancurkan oleh terdakwa. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ultra Petita adalah sebuah putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan melebihi atau dibawah dari ancaman maksimum dan minimum yang tertuang dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka, apabila benar hakim melakukan Ultra Petita adalah karena hakim menjatuhkan hukuman dibawah ancaman hukuman minimum yang tertuang dalam pasal yang tercantum dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan Ultra Petita karena melampaui tuntutan Jaksa. Dalam kasus ini, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan suatu putusan yang bersifat Ultra Petita. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dihukum pidana penjara selama 12 Tahun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 Tahun. Terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana tersebut. Akan tetapi, Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada aturan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana kepadanya. Atas dasar tersebutlah maka pengadilan berhak menjatuhkan dasar hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana. Seorang hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan dan hakim juga dapat berpendapat apakah perbuatan telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar terbukti dan meyakinkan atau tidak. Kemudian dipertimbangkan pula apakah perbuatan terdakwa tersebut dilingkup kejahatan atau pelanggaran. Setelah semua ketentuan alat bukti terpenuhi sebagaiman 57
2023 CHANIFAH yang telah ditentukan Pasal 183 dan 184 Ayat (1) KUHAP. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dan indepedensi dalam memutus perkara, dalam kasus ini dapat ditemukan dalam fakta persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sebenarnya hukuman itu tidak melanggar hukum acara pidana. Kekuasaan kehakiman menjamin hakim menjalankan fungsinya untuk memberikan putusan apapun selama sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, putusan tersebut memang termasuk Ultra Petita namun masih sejalan dengan Pasal 285 KUHP sehingga putusan ini dinyatakan masih dapat diterima walaupun Ultra Petita. Sehingga putusan Ultra Petita majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sama sekali tidak keluar dari Batasan maksimal hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP. C. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Poin-poin tersebut sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya antara lain: 1. Secara normatif, dalam ranah pidana tidak ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutuskan melebihi apa yang diminta. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP secara implisit menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dimana hal tersebut secara tidak langsung menjadi batasan hakim dalam memutus perkara. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau bahkan lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum pidana. 2. Hakim memiliki kebebasan dan indepedensi dalam memutus perkara, dalam kasus fakta persidangan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah ketika Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sebenarnya hukuman itu tidak melanggar hukum acara pidana. Sehingga putusan Ultra Petita majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan karena sama sekali tidak keluar dari Batasan maksimal hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP. ini dapat ditemukan dalam DAFTAR PUSTAKA Dokumen Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LNRI NOMOR 76, TLNRI TAHUN 1981 NOMOR 3209 58
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI TAHUN 2009 NOMOR 157, TLNRI NOMOR 5076 Buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan, Refika Aditama, Bandung, 2011. Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. ----------, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, Cet. 1. Umrah Press, Tanjungpinang, 2020. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016. ----------, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hakrisnowo, Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita, Jurnal Studi Indonesia, Yogyakarta. Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2000. Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cet 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. ----------, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak, Cet. 1., PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022. Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. ----------, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Loebby Luqman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2001. M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. ----------, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. 59
2023 CHANIFAH Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta, kencana, 2016. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, Vol 7, No. 3, 2014. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia, Liberty, Yogyakarta, 2001. Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Total Media, Jakarta, 2009. Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press. Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hill, Jakarta, 1997. Tri Andriman, Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, UNILA Press, Bandar Lampung, 2006. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia : Cetakan Ketiga, Eresco, Bandung, 2005. ----------, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012. ----------, Azas-Azas Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1998. Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interkasi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016. Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. ----------, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Yong Ohoitimuran, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Malang, Setara Pres, 2013. Jurnal Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik No. 2, 2014, hlm. 130. Diakses dari 11106, Sampai Pemikiran Modern", Yustisia, Vol. 3, Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna 1, Journal Narkotika", Pampas: Of Criminal, Vol. 60
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 1 No. 1, 2020. Diakses dari w/8313/9891 Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengajuan Undang-Undang", Gadjah Mimbar Mada, Vol. 22. No. 1, 2010. Diakses dari /view/16209 Hukum-Fakultas Hukum Universitas Henny Saida Flora, Berlian, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Percobaan Pemerkosaan", Jurnal Justiqa, Vol. 3, No. 1, 2021. Diakses dari /537/334 Lestiyana, Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 1, Journal Penadahan", No. 1, 2020. Diakses dari w/8372/9900 Pampas: Of Criminal, Vol. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", IV, No. 1, Juni 2013, hlm. 143. Diakses dari 117 Jurnal Legalitas, Vol. Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. dari Diakses 2, 2020. Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana 1, Penganiayaan", 2020. Diakses dari 1/9886 Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", E-Journal Jaya Yogyakarta, 2017. Diakses dari Universitas Atma journal.uajy.ac.id/12114/ Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. Pemerkosaan", 1, 2020. Diakses dari /view/338 Jurnal Andi Djemma Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020. Diakses dari le/view/8314/9892 Narkotika", Pampas: Journal Of Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", Ubelaj, Vol. dari 1. No. 1, 2017. Diakses Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus dan Nys Arfa, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Mendapat Pengawasan Terhadap Narapidana yang 61
2023 CHANIFAH Pembebasan Bersyarat", Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3, 2021. Diaks es dari 62