SALINAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata. 4. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. 5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam. 6. Pawiyatan Pamong Yogyakarta adalah sekolah bagi para pengasuh, pendidik, pengurus dan pembimbing keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Kepramuwisataan adalah kegiatan memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan. 8. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, dan informasi tentang daya tarik wisata.
9. Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 10. Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 11. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus. 12. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik yang telah dimiliki asosiasi profesi pramuwisata Indonesia. 13. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata. BAB II KTPP Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 2 (1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata umum harus memenuhi persyaratan Pramuwisata umum.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Warga Negara Indonesia; b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; d. berkelakuan baik; e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah; g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing; h. memiliki Sertifikat Kompetensi atau telah memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Pramuwisata Umum dibuktikan dengan Surat Keterangan instansi terkait; dan i. sehat jasmani dan rohani. Pasal 3 (1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata minat khusus harus memenuhi persyaratan Pramuwisata minat khusus. (2) Persyaratan Pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Warga Negara Indonesia; b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; c. berkelakuan baik; d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; e. memiliki keahlian sesuai dengan kekhususan Daya Tarik Wisata minat khusus;
f. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing; g. memiliki Sertifikat Kompetensi Pramuwisata khusus yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan h. sehat jasmani dan rohani. Bagian Kedua Permohonan Pasal 4 (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan Pramuwisata umum dan/atau Pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan permohonan penerbitan KTPP kepada Gubernur melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. kartu tanda penduduk Daerah; b. surat keterangan catatan kepolisian; c. fotokopi ijazah; d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah; e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum dan /atau Pramuwisata minat khusus; f. surat keterangan sehat dari dokter; dan g. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar. (3) Ketentuan mengenai permohonan KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga Verifikasi Pasal 5 (1) Dinas melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Dinas menerbitkan KTPP atas nama pemohon. (3) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang lengkap/tidak benar, Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi. Bagian Keempat Penerbitan Pasal 6 (1) Dinas menerbitkan KTPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi. (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Pasal 7 Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kelima Perpanjangan Masa Berlaku Pasal 8 (1) Pramuwisata wajib memperpanjang masa berlaku KTPP paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya. (2) Dalam hal Pramuwisata tidak memperpanjang masa berlaku KTPP dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KTPP tersebut dinyatakan tidak berlaku. (3) Dalam hal KTPP dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pramuwisata wajib memperoleh KTPP melalui proses permohonan baru. Pasal 9 (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP diajukan Pramuwisata kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilampiri: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. KTPP terdahulu; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; d. surat keterangan sehat dari dokter; e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; dan (2) Ketentuan mengenai permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Keenam KTTP Hilang/Rusak/Musnah Pasal 10 (1) Dalam hal KTPP hilang/rusak/musnah, Pramuwisata dapat memperoleh KTPP pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata. (2) Permohonan untuk mendapatkan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilang/rusak/musnahnya KTPP tersebut. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; c. KTPP terdahulu, jika KTPP tersebut rusak; d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, jika KTPP hilang/musnah; e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; dan f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta. (4) Ketentuan mengenai permohonan KTPP pengganti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketujuh Pemutakhiran KTPP Pasal 11 (1) Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran KTPP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam KTPP. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut terjadi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. KTPP terdahulu; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan; dan f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta. (4) Ketentuan mengenai permohonan pemutakhiran KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III PELATIHAN KEPRAMUWISATAAN Pasal 12 (1) Setiap orang yang akan menjadi Pramuwisata harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan. (2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan Kepramuwisataan. Pasal 13 (1) Pelatihan Kepramuwisataan dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi profesi Pramuwisata; dan/atau b. lembaga pendidikan berbadan hukum. Pasal 14 (1) Setiap orang yang telah selesai mengikuti pelatihan Kepramuwisataan mendapatkan tanda bukti selesai pelatihan. (2) Tanda bukti selesai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi. BAB IV PELATIHAN PENGETAHUAN KEISTIMEWAAN
(1) (2) (1) (2) (3) Bagian Kesatu Umum Pasal 15 Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepramuwisataan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pelatihan Kepramuwisataan; b. sosialisasi; dan/atau c. pelatihan pengetahuan keistimewaan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 16 Pelatihan pengetahuan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas. Dinas dalam melaksanakan pelatihan pengetahuan keistimewaan dapat bekerjasama dengan Pawiyatan Pamong Yogyakarta. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan materi pengetahuan keistimewaan Daerah dan materi lain sesuai kebutuhan.
Bagian Ketiga Pengujian Pasal 17 (1) Dinas melaksanakan uji pengetahuan keistimewaan terhadap peserta pelatihan pengetahuan keistimewaan. (2) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. Kasultanan; b. Kadipaten; c. budayawan; d. sejarawan; e. akademisi; dan/atau f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dinas dalam melaksanaan uji pengetahuan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi. Pasal 18 Dinas menerbitkan sertifikat bagi peserta yang lulus uji pengetahuan keistimewaan. BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 (1) Setiap Pramuwisata di Daerah yang melakukan kegiatan pemanduan secara komersial wajib memiliki KTPP.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Pasal 20 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi: a. teguran tertulis; b. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi persyaratan sebagai Pramuwisata; dan/atau c. denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 21 (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan. (2) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan KTPP. (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhadap pelanggar yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah. Pasal 22 Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Daerah dikenai denda administratif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Pasal 23 (1) Setiap Pramuwisata wajib: a. mentaati Kode Etik Pramuwisata; b. menjalankan standar operasional prosedur Pramuwisata; c. mengenakan KTPP dalam melaksanakan pekerjaan; d. melayani dan menjaga keselamatan wisatawan; e. mengenakan pakaian khusus Pramuwisata; dan f. membantu Pemerintah Daerah dalam mempromosikan kepariwisataan. (2) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh organisasi profesi Pramuwisata. (3) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif. (4) Ketentuan mengenai pakaian khusus pramuwisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 24 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan KTPP; dan d. pencabutan KTPP.
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) Pasal 25 Pramuwisata yang melakukan Pelanggaran pertama terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan teguran lisan oleh Dinas. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memberikan peringatan langsung kepada pelanggar. Pasal 26 Pramuwisata yang melakukan pelanggaran kedua terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan teguran tertulis. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memberikan surat peringatan kepada pelanggar. Pasal 27 Pramuwisata yang melakukan pelanggaran ketiga dan keempat terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan pembekuan KTPP. Pembekuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menyita KTPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Selama jangka waktu pembekuan KTPP, Pramuwisata tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan Kepramuwisataan. Pasal 28 Pramuwisata yang melakukan pelanggaran kelima terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c, d, e dan f dikenakan pencabutan KTPP. Pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penarikan KTPP.
(3) Pramuwisata yang dikenai sanksi pencabutan KTPP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Kepramuwisataan. (4) Pramuwisata yang KTPP miliknya telah dicabut dapat mengajukan kembali permohonan KTPP setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Pramuwisata. Pasal 29 Dinas dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi Pramuwisata terkait pendataan pelanggaran oleh Pramuwisata. Pasal 30 (1) Pemegang KTPP dilarang mengalihkan KTPP kepada pihak lain. (2) Pemegang KTPP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Pasal 31 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi: a. pencabutan KTPP dan tidak dapat diterbitkan kembali; dan/atau b. denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 32 (1) Pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari organisasi profesi Pramuwisata.
(2) Dalam hal organisasi profesi Pramuwisata tidak merekomendasikan pencabutan KTPP, maka pelanggar dikenai denda administratif paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 33 Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 30 dilakukan oleh warga negara asing, dikenai sanksi administratif meliputi: a. denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b. rekomendasi deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada instansi keimigrasian setempat terkait pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33. BAB VI PAKAIAN KHAS YOGYAKARTA BAGI PRAMUWISATA Pasal 35 (1) Pramuwisata yang melakukan kegiatan Kepramuwisataan wajib mengenakan pakaian khas Yogyakarta. (2) Bentuk, model, dan motif perlengkapan pakaian khas Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan ketugasannya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini. Pasal 37 Pramuwisata yang telah mengajukan proses permohonan KTTP baru/ hilang/rusak/musnah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata. Pasal 38 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2021 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 10 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEPRAMUWISATAAN I. FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KTPP Nomor Lampiran Perihal : : 1 bendel : Permohonan Untuk Mendapatkan KTPP Yogyakarta, ................. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY di Yogyakarta Dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu: a. kartu tanda penduduk Daerah; b. surat keterangan catatan kepolisian; c. fotokopi ijazah; d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah; e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum dan /atau Pramuwisata minat khusus; f. surat keterangan sehat dari dokter; dan g. pas foto. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih. Pemohon (nama lengkap)
II. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KTPP Nomor Lampiran Perihal : : 1 bendel : Permohonan Perpanjangan KTPP Yogyakarta, ................. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY di Yogyakarta Dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tentang Kepramuwisataan, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. KTPP lama; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; d. surat keterangan sehat dari dokter; e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih. Pemohon (nama lengkap)
III. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN KTPP Nomor Lampiran Perihal : : 1 bendel : Permohonan Pemutakhiran KTPP Yogyakarta, ................. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY di Yogyakarta Dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. asli KTPP terdahulu; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan; f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih. Pemohon (nama lengkap)
IV. FORMULIR PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP PENGGANTI Nomor Lampiran Perihal : : 1 bendel : Permohonan Mendapatkan KTPP Pengganti Yogyakarta, ................. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Dinas Pariwisata DIY di Yogyakarta Dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Pengganti. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku; c. pas foto berwarna terbaru berpakaian formal dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; d. surat keterangan dari kepolisian setempat; e. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih. Pemohon (nama lengkap)
V. BENTUK, WARNA, DAN UKURAN KTPP Halaman depan Halaman belakang PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GOVERNMENT OF YOGYAKARTA GOVERNMENT OF YOGYAKARTA KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA GUIDE LICENSE KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA GUIDE LICENSE Nomor KTPP Lisence Number : Diberikan Kepada Submitted to : FOTO Alamat Adress : Bahasa Language(s) : Dikeluarkan Pada Issued On : 1 Juni 2020 Masa Berlaku Valid Thru : 1 Juni 2023 (NAMA) ... Tanda Tangan Pemegang Card Holder's Signature Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor KTPP : ... BARCODE Keterangan gambar: Warna dasar: ➢ Pramuwisata umum ➢ Pramuwisata Minat khusus : kuning (berlaku nasional) : hijau (berlaku pada obyek wisata tertentu) Ukuran : 7 cm x 10 cm
VI. BENTUK, MODEL, DAN MOTIF PERLENGKAPAN PAKAIAN KHAS YOGYAKARTA BAGI PRAMUWISATA DIY A. IKET 1. Definisi/Makna Iket Iket berarti mengikat, mengencangkan bagian kepala, supaya si pemakai memiliki pemikiran yang kokoh, matang, fokus dalam menyikapi kehidupan, serta mampu mengendalikan hawa nafsu antara pikiran dan hati. Secara filosofis, iket yg terbuka atasnya berarti keterbukaan pikiran dan logika si pemakai, sehingga diharapkan memiliki pandangan yang lebih luas tentang hidup dan kehidupan dalam bersosialisasi. Iket mulai digunakan pada saat masa Hamengku Buwono I sampai Hamengku Buwono VII. 2. Bentuk dan Model Iket a. Mondolan Bermakna sesuatu yang masih tersebar/tercerai-berai harus diikat, disatukan agar dapat menata kehidupan dengan lebih baik. Mondolan aslinya berupa rambut yang digelung rapi. b. Shinthingan/Cethet Bermakna keseimbangan, agar tercapai harmoni hidup. Terletak di kanan dan kiri pada bagian belakang kepala. c. Phathetan/Wiru Bermakna jika hidup ditata dengan benar, rapi, dan tertib, maka jalan ke masa depan akan mulus, tertata, dan terarah seperti bentuk wiru yang anggun berwibawa. Terletak di kanan dan kiri pada bagian samping kepala. tampak depan tampak samping tampak belakang
3. Motif dan Warna Iket Iket menggunakan motif kemitir, motif modang, dan motif semen. Untuk warna disarankan menyesuaikan dengan warna kain batik/jarik yang digunakan dengan tujuan keserasian dan harmoni, misalnya jika kain batik/jarik dominan berwarna coklat, maka iket yang dipergunakan juga dominan pada kain berwarna coklat. Apabila batiknya dominan warna putih-hitam, sebaiknya iketnya juga dominan dengan warna putih-hitam. B. BAJU ATASAN 1. Definisi/Makna Baju Atasan Mengambil ide dari baju surjan untuk pria dan baju janggan untuk wanita berhijab, serta model baju kebaya untuk yang tidak berhijab. Surjan dari kata sirojan yang berarti terang, atau sinar pencerahan bagi umat sekelilingnya. Demikian pula dengan arti janggan. Sedangkan baju kebaya adalah baju Jawa khas Yogyakarta. 2. Bahan a. Bahan yang digunakan adalah lurik semua motif, kecuali lurik telu-pat warna biru hitam garis kecil (bergaris tiga dan empat berwarna biru-hitam), karena lurik telu-pat biru hitam merupakan pakaian khusus untuk abdi dalem Kraton dan tidak boleh dipakai sembarang orang. Gambar Lurik telu-pat biru-hitam larangan
C. BENTUK DAN MODEL PAKAIAN UNTUK WANITA 1. Desain 1 Indoor Terdiri dari dua item, meliputi: 1) Atasan lurik jangkep kerah koko. 2) Kain panjang batik motif Yogyakarta dilengkapi dengan wiru di tengah (sampai mata kaki). Tatanan Rambut: Bagi yang tidak berhijab, rambut diikat rapi kebelakang membentuk semi sanggul kecil (cepol), dan yang berhijab disarankan menggunakan hijab instan dengan warna hitam/menyesuaikan warna pakaian supaya tampak rapi. Aksesoris: Bros "Wonderful Indonesia" di dada kiri. 2. Desain 2 Outdoor Terdiri dari tiga item, meliputi: 1) Kebaya lurik model kartini. 2) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan wiru sapit urang di samping kiri (sampai 10 cm di bawah lutut). 3) Celana panjang pensil warna hitam. Tatanan Rambut: Bagi yang tidak berhijab, rambut diikat rapi kebelakang membentuk semi sanggul kecil (cepol), dan yang berhijab disarankan menggunakan hijab instan dengan warna hitam/menyesuaikan warna pakaian supaya tampak rapi. Aksesoris: Bros "Wonderful Indonesia" di dada kiri.
D. BENTUK DAN MODEL PAKAIAN UNTUK PRIA 1. Desain 1 Indoor Terdiri dari empat item, meliputi: 1) Atasan lurik jangkep kerah koko*. 2) Celana panjang hitam lurus. 3) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan wiru sapit urang di tengah (sampai 10 cm di bawah lutut). 4) Iket pria menggunakan batik motif Yogyakarta sesuai keterangan di atas. Aksesoris: Bros "Wonderful Indonesia" di dada kiri. 2. Desain 2 Outdoor Terdiri dari empat item, meliputi: 1) Atasan lurik kancing tengah dengan kerah koko*. 2) Celana panjang hitam lurus. 3) Kain pendek batik motif Yogyakarta di atas lutut dengan wiru sapit urang di tengah (sampai 10 cm di bawah lutut). 4) Iket pria menggunakan batik motif Yogyakarta sesuai keterangan di atas. Aksesoris: Bros "Wonderful Indonesia" di dada kiri. Kerah koko disebut juga band collar atau kerah shanghai karena bentuknya mirip dengan pakaian China/Tiongkok dan baju koko (baju muslim pria).
E. KAIN BATIK UNTUK BAWAHAN Ketentuan kain yang digunakan (berlaku untuk ketentuan iket juga) sebagai berikut: 1. Warna Sogan Yogyakarta. 2. Motif Yogyakarta mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara. F. ALAS KAKI (SEPATU) 1. Sepatu berwarna hitam atau gelap. 2. Petugas yang bekerja di dalam ruangan (indoor), sebaiknya memakai jenis sepatu fantofel atau beralas kaki karet 3. Petugas yang bekerja di lapangan (outdoor) memakai sepatu casual/kets G. WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS 1. Wajib digunakan oleh semua pelaku pariwisata pada hari tertentu sesuai Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Hukum Setda DIY atau Biro Organisasi Setda DIY pada tahun berjalan. 2. Selain ketentuan No. 1, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan pemilihan hari penggunaan pakaian khas Yogyakarta pada lingkup asosiasi pariwisata dan industri pariwisata dapat diatur menurut kesepakatn internal asosiasi. 3. Pemandu wisata wajib menggunakan pakaian dimaksud saat melakukan tugas pemanduan kepada wisatawan. 4. Pelaku industri pariwisata dan insan pariwisata wajib mengenakan pakaian khas Yogyakarta pada event pariwisata seperti sales mission, travel mart, travel fair, dan sejeninya baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001