Lampiran 1. Kliping naskah asli artikel wacana sebelum proses editing beserta artikel wacana yang termuat. Dilengkapi pula dengan dokumentasi screenshoot keterangan detail pesan masuk calon artikel wacana yang diterima melalui akun e- mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 2. Tugas Redaksi Berdasar Jenjang Jabatan Sebagai Penjelas Kewenangan Masing-Masing Unit. 3. Catatan hasil observasi peneliti selama 11 hari melaksanakan penelitian. 4. Transkrip wawancara peneliti dengan berbagai narasumber dari staf redaksi harian Suara Merdeka. 5. Screenshoot (tangkapan layar) wawancara peneliti dengan Hartono selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka terkait peletakan artikel wacana dalam halaman empat sesi nasional. Wawancara dilakukan melalui aplikasi Whatsapp Massengger pada hari Sabtu 19 Mei 2018. 6. Transkrip Rapat Redaksi. 7. Kliping peneliti tentang teknik penulisan dan pengiriman artikel wacana yang terdapat pada koran Suara Merdeka edisi Sabtu 22 September 2018. 8.Visi, Misi dan Tata Nilai Suara Merdeka. 125
1. Kliping naskah asli artikel wacana sebelum proses editing beserta artikel wacana yang termuat. Dilengkapi pula dengan dokumentasi screenshoot keterangan detail pesan masuk calon artikel wacana yang diterima melalui akun e-mail resmi Wacana Nasional Suara Merdeka. 1. Artikel Wacana Utama Edisi Rabu 20 Juni 2018 Naskah asli : MERAJUT UKHUWAH DI HARI FITRI Moh Muzakka Mussaif Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah berjihad melawan hawa nafsu. Dengan menundukkan hawa nafsunya berarti manusia telah kembali ke fitrah. Seperti terlahir kembali dari kandungan sang bunda. Artinya, manusia kembali menjadi hamba Allah yang tanpa salah dan dosa. Keberhasilan manusia kembali ke fitrah akan tampak pada kesalehan pribadinya. Kesalehan pribadi manusia berdimensi ganda, vertikal dan horisontal. Hal ini sangat terkait dengan dua tugas utama manusia sebagaimana yang digariskan Sang Pencipta. Yakni menjadi hamba Tuhan (Abdullah) dan menjadi pemimpin sesama dan semesta (khalifatullah fil ardh). Kedua tugas Tuhan itu harus dijalankan manusia secara bersamaan. Tidak bisa memilih dan atau mengabaikan salah satunya. Sebab, keduanya menjadi indikator kesalehan seorang hamba. Keberhasilan manusia menjalankan tugas sebagai abdullah indikatornya adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tugas itu bernilai positif bagi sesama dan semesta atau tidak. Jika positif berarti ia dapat menjalankan tugas sebagai abdullah dengan baik. Adapun keberhasilan tugas sebagai khalifah ini indikatornya adalah penerapan regulasi dalam mengatur sesama. Tugas dikatakan berhasil baik jika di dalam mengatur sesama dan semesta tidak menyimpang dari regulasi yang digariskan. Pendeknya, makna mendalam kembali ke fitrah itu adalah munculnya dua kesalehan dalam pribadi seseorang. Tradisi Lebaran Untuk menyempurnakan kesalehan itulah, moment Idul Fitri melahirkan banyak aktivitas. Misalnya, saling berbagi, memaafkan, mendoakan, dan bersilaturahim. Bahkan, di Nusantara ini muncul tradisi
spesifik yang disebut halal-halal. Semua aktivitas dan tradisi itu sudah berlangsung lama di negeri ini. Aktivitas dan tradisi (lebaran) itu bukanlah sekadar ritual tahunan. Meskipun Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam, tetapi di negeri ini Idul Fitri menjadi hari besar nasional. Ketika pemerintah menambahkan cuti bersama sebelum dan sesudah Idul Fitri, tradisi lebaran pun menjadi milik seluruh bangsa. Bahkan, tradisi lebaran yang berlabel halal bihalal pun menjadi ikon bangsa yang majmuk ini. tradisi halal bihalal berhasil membangun persaudaraan (ukhuwah) di negeri ini. Ukhuwah di sini tidak terbatas pada ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah wathoniah (persaudaraan kebangsaan). Bahkan ukhuwah ini pun meluas menjadi ukhuwah basyariah (persaudaraan kemanusiaan). Kondisi demikian inilah menandai aplikasi perintah Allah pada Rasulullah untuk menebar kasih sayang di jagat ini (rahmatan lil "alamin). Secara faktual, Jika dibandingkan dengan negara-negara timur tengah yang relatif homogin, negeri ini jauh lebih beruntung. Betapa tidak, banyak negeri yang beretnis dan beragama sama di sana malah dilanda perang saudara. Padahal potensi konflik negeri multikultural itu jauh lebih banyak. Mengapa negeri kita relatif aman? Jawaban singkatnya adalah nilai-nilai agama telah menyatu dalam budaya dan negara. Merajut Ukhuwah Belakangan ini ukhuwah di negeri ini tercederai oleh persoalan isu SARA, terutama sentimen antaragama dan sentimen interagama. Hal itu dipicu oleh politisasi agama dalam panggung politik praktis. Di sisi lain, ukhuwah juga terkoyak oleh munculnya kasus radikalisme, intoleransi agama, dan terorisme berkedok agama. Ukhuwah kian terkoyak lagi setelah dibekukannya beberapa ormas yang dianggap "anti-NKRI". Jika dibiarkan kondisi demikian ini akan menimbulkan guncangan keras terhadap ukhuwah kebangsaan. Untuk merajut ukhuwah ini tradisi saling memaafkan, mendoakan, itu harus ditekankan. Dengan menyelenggarakan dan silaturahim silaturahim pemerintah mestinya dapat menampung banyak aspirasi. Dari hasil silaturahim kebangsaan itu tentulah pemerintah dapat menemukan solusi terbaik untuk merajut kembali ukhuwah yang terkoyak. antarkomponen bangsa, itu pemerintah cukup menugaskan beberapa menteri terkait. Dan Menteri Agama ditugasi menjadi fasilitator dan mediatornya. Serahkan sepenuhnya persoalan pada MUI, dan ormas- ormas keagamaan pendukung NKRI. Rekomendasi hasil silaturahim kebangsaan itulah yang dijadikan acuan untuk merajut ukhuwah. Dengan Untuk urusan demikian
cara ini pulalah, pemerintah mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa. terkoyak adalah memberdayakan tradisi halal bihalal. Secara faktual, tradisi inilah yang telah teruji efektif ratusan tahun menyatukan anak bangsa. Mengapa saya katakan efektif? Karena dalam tradisi ini telah menyatu nilai keagamaan, nilai sosial, nilai kebangsaan. Melalui tradisi inilah akan diperoleh penghayatan sekaligus aplikasi nilai-nilai agama dan kebangsaan yang mendalam. Cara lain untuk merajut ukhuwah yang Penyelenggaraan halal bihalal dari tingkat pusat hingga daerah pun harus terarah. Sebab, kebanyakan penyelenggaraan halal bihalal pun hanya sekadar rutinitas tahunan. Mestinya ritual kebangsaan ini dimuati penguatan politik kebangsaan yang religius. Bukan mengarah pada politik praktis. Biar tidak terkesan formal, teknis penyelenggaraan halal bihalal juga diserahkan ormas keagamaan. Dan, Islam moderat pun harus ditampilkan sebagai motor penggeraknya. Sebab, Islam moderat inilah yang dulu menyelesaikan tarik ulur pembentukan NKRI. Peran Islam moderat sangat penting untuk merajut ukhuwah. Mengapa? Sebab prinsip Islam moderat adalah berdiri di tengah yang radikal dan liberal (tawasuth). Ia juga menimbang dalil aqli (rasio) dan naqli (teks kitab suci) secara proporsional dan kontekstual (tawazun). Ia juga berdiri tegak dalam keadilan (i"tidal). Dengan tiga prinsip itulah, Islam moderat mengusung prinsip tasamuh (toleransi). Ukhuwah tidak dapat dipaksakan apalagi dengan kekerasan. Ukhuwah hanya bisa dibangun dengan penanaman sikap toleransi. Toleransi harus dibentuk melalui pemahaman dan penyadaran pola pikir. toleran pun butuh kecerdasan dan Untuk menumbuhkan sikap kebijaksanaan. Dengan memanfaatkan Islam moderat yang toleran, niscaya ukhuwah akan kembali terajut. tersebut, penyelenggaraan halal bihalal pun menjadi "sejuk". Dan dengan suasana "sejuk" itu pula dapat dikuatkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Wallahu A"lam. Dengan materi yang bertolak dari Islam moderat Moh. Muzakka Mussaif, Staf Pengajar FIB Universitas Diponegoro, Ketua PC LDNU Kab. Kendal
Kliping KetikaTermuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel 2. Artikel Wacana Headline Edisi Kamis 21 Juni 2018. Naskah asli artikel wacana headline : Memacu Pertumbuhan Ekonomi Oleh: Andreas Lako Guru Besar Akuntansi; Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata Semarang Beberapa waktu yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-2018 adalah 5,41%. Dikatakan bahwa dari sisi produksi, pertumbuhan itu didorong oleh semua lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan itu dipacu oleh pertumbuhan semua komponen yang menguat. Komponen itu adaalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Saya menilai, pengumuman BPS tersebut merupakan berita gembira (good news) bagi rakyat Jateng. Berita itu menunjukkan bahwa pembangunan dan perekonomian Jateng pada Triwulan I 2018, baik sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran, semuanya sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Pertumbuhan itu mencerminkan bahwa fundamental perekonomian Jateng kian menguat dan bagus. Penguatan tersebut diyakini akan terus berlanjut pada Triwulan II dan triwulan-iriwulan selanjutnya. Dikatakan sebagai berita gembira karena angka pertumbuhan sebesar 5,41% tersebut merupakan yang pertama kali dicapai Jateng sejak Triwulan III II 2016, 2016. Setelah mencatat pertumbuhan 5,71% pada Triwulan perekonomian Jateng pada Triwulan III dan IV 2016 dan Triwulan I-IV 2017 tak
pernah lagi bertumbuh di atas 5,3%. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2016 dan 2017 masing-masing juga hanya 5,28% dan 5,27%. Karena itu, pertumbuhan ekonomi 5,41% pada Triwulan I-2018 memberi optimisme baru kepada rakyat Jateng bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng pada Tahun Politik 2018 ini akan lebih baik dibanding tahun 2017. Kita sangat berkepentingan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena implikasinya bagi masyarakat dan daerah sangat luas. Pertumbuhan yang lebih tinggi dan terus meningkat yang dihasilkan dari proses ekonomi yang berkeadilan tentu akan memberi banyak dampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pembangunan dan kemajuan daerah, dan lainnya. Jateng masih kalah Namun dibalik optimisme tersebut, ternyata peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibukukan Jateng pada Triwulan I-2018 masih kalah dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dibukukan oleh sejumlah provinsi di pulau Jawa. Jabar dan Jatim yang memiliki karakteristik daerah dan struktur perekonomian hampir sama dengan Jateng, masing-masing membukukan pertumbuhan sebesar 6,02% dan 5,50% pada Triwulan I-2018. Sementara itu, Banten dan DIY masing-masing mencatat pertumbuhan 5,95% dan 5,36%. Sementara DKI Jakarta bertumbuh 6,02%. Dari sisi besaran angka-angka pertumbuhan tersebut, tampak jelas Jateng hanya sedikit lebih unggul dari DIY pada Triwulan I-2018. Pertumbuhan ekonomi Jateng bahkan selalu lebih rendah dari Jabar dan Jatim sejak 2016. Hal ini seharusnya segera mendapat perhatian serius dari Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot dalam memacu pengelolaan pembangunan daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Memacu pertumbuhan Meski laju pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I-2018 lebih rendah dibanding sejumlah propinsi di Jawa, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada semua sektor lapangan usaha (supply) dan juga penggunaannya (demand) memberikan harapan baru bahwa perekonomian Jateng pada tahun 2018 akan bertumbuh lebih baik dibanding pertumbuhan pada 2016 (5,28%) dan 2017 (5,27%) apabila terus dipacu. Secara makro, optimisme tersebut didasar pada perhitungan bahwa faktor- faktor lingkungan eksternal, yaitu kondisi perekonomian regional di pulau Jawa dan nasional serta perekonomian global yang melingkupi perekonomian Jateng, akan makin kondusif dan produktif. Karena perekonomian Jateng berinteraksi erat dengan perekonomian regional, nasional dan global, maka kinerja perekonomian Jateng diperkirakan juga akan menikmati dampak-dampak positifnya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2018 diprediksi akan bertumbuh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya apabila Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot
kian aktif berinovasi memanfaatkan momentum pemulihan tersebut dalam memacu perekonomian daerah. Secara mikro, optimisme tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa fundamental pembangunan dan kinerja perekonomian Jateng terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Hasil studi saya terhadap kinerja pembangunan Jateng selama 2000-2017 menunjukkan bahwa nilai PDRB Jateng dalam empat tahun terakhir terus meningkat pesat. Peningkatan itu berdampak positif pada penurunan kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial dan antarwiayah, dan kenaikan kesejahteraan sosial (lihat artikel "Perekonomian Jateng Cerah" di Suara Merdeka, 2/1/2018). Faktor pemacu utama kian meningkatnya kinerja pembangunan Jateng dalam beberapa tahun terakhir adalah keberhasilan pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di hamper seluruh Jateng pada 2014-2016. Keberhasilan tersebut menjadi investasi strategis yang kian memperkuat fondasi perekonomian dan usaha, pembangunan daerah, mentransformasikan kinerja dan nilai ekonomi PDRB Jateng makin besar. mengakselerasi sektor-sektor Keberhasilan tersebut juga berdampak positif memperkuat ekonomi ekonomi kerakyatan antarkelompok masyarakat dan ketimpangan antarwilayah, meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan (IPM), menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan lainnya. Pada 2018 ini, hasil investasi strategis tersebut diyakini akan semakin memberi dampak-dampak positif pada peningkatan kinerja perekonomian Jateng. berbasis UMKM, mempersempit ketimpangan indek pembangunan manusia Apalagi dalam APBD Jateng 2018, Pemprov Jateng tampak memberi dukungan yang kuat untuk mempercepat akselarasi tersebut. Dalam APBD Jateng 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diproyeksi berkisar 5,9%-6,2%. Prioritas pembangunan adalah pada penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada keunggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Efektivitas penguatan prioritas fondasi tentu akan perekonomian dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. tersebut semakin memperkuat Selain itu, Jateng pada 2018 ini juga mendapatkan alokasi dana APBN 2018 sebesar Rp 104,45 triliun. Anggaran itu diprioritas untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan insfrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, peningkatan petahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi, penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan daerah, dan lainnya. Kesungguhan pemerintah dan para pihak dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tersebut tentu akan berdampak positif pada peningkatan kinerja ekonomi Jateng pada 2018 ini. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2018 ini perlu dipacu lebih tinggi lagi. Selain karena faktor-faktor fundamental dan momentumnya mendukung, terobosan-terobosan baru kepemimpinan (innovative leadership) dari para kepala daerah dalam mensinergikan semua kekuatan stakeholders dan
sumberdaya daerah menjadi faktor yang amat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga!. Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 3. Artikel Wacana Kedua Edisi Kamis 21 Juni 2018. Naskah Asli : Efek Jokowi dalam Pemilu 2019 Oleh Aminuddin Analis Politik pada Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi. Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2019 (pemilu 2019). Hajatan lima tahunan ini berbeda dengan sebelumnya, karena digelar secar serentak antara pilpres, pemilihan DPR/DPR, dan DPD. Itulah sebabnya mengapa tidak banyak dari partai peserta pemilu yang gencar mengampanyekan kadernya menjadi calon presiden ataupun cawapres. Bahkan, tidak sedikit parpol yang berani mengampanyekan kader lain seperti Jokowi sebagai capres 2019. Setidaknya ada tujuh partai yang sudah mendeklarasikan Jokowi, yaitu Golkar, PPP dan Nasdem, Hanura, PSI, Perindo, dan PDIP. Bahkan Golkar pada Musyawarah Nasional 2016 sudah resmi mendukung Jokowi. Langkah parpol-parpol tersebut bukan tanpa sebab. Selain belum memiliki tokoh yang bisa menggoyang elektabilitas Jokowi, parpol juga terganjal
syarat ambang batas pencapresan (20% kursi legislatif /25% suara nasional). Selain itu, mereka juga berharap ada timbal balik dari dukungan terhadap perolehan suara. Itulah sebabnya mengapa pengaruh Jokowi dalam mendulang suara elektoral sangat penting bagi parpol pendukung. Menguatnya elektabilitas Presiden Joko Widodo dalam berbagai survei, membuat sejumlah partai politik tidak malu mendukunga dalam pemilihan presiden 2019. Hasil survei Charta Politica periode 23-29 Mie 2018 menunjukkan elektabiltias Jokowi di tiga pulau Jawa sangat kuat. Di Jawa Barat misalnya, Jokowi unggul 38,8 persen dari Prabowo Subianto yang hanya memperoleh 30,2 persen. Padahal jika berkaca pada pilpres 2014, Jokowi kalah di Jawa Barat. Mengidentikkan Jokowi Dengan modal elektabilitas di atas tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa parpol pendukung Jokowi yang ada saat ini lebih dominan mengidentikkan Jokowi ketimbang mengidentikkan latar belakang parpol. Dengan mengidentikkan sosok Jokowi, mereka berharap mendapatkan keuntungan elektoral pada pemilu serentak 2019. Parpol pendukung Jokowi berharap partainya dicitrakan sebagai parpol yang identik dengan citra Jokowi yang sederhana dan merakyat. Jika skenario tersebut berjalan lancar, maka keuntungan elektoral diperolahnya, Setidaknya suara dalam pemilu 2019 tidak menurun dibandingkan dengan suara pemilu sebelumnya. Parpol yang mengidentikkan Jokowi ini menarik dianalisis dalam perspektif kepantasan. Sebab, Jokowi bukanlah kader partainya sendiri. Seharusnya, yang paling pantas mengidentikkan diri dengan Jokowi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kita tahun bahwa Jokowi merupakan kader PDIP. PDIP juga berhak memperoleh efek elektoral dari Jokowi pada pemilu serentak 2019. Itulah mengapa partai pendukung seperti Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PSI, Perindo kurang pantas mengidentikkan diri dengan Jokowi. Langkah parpol mengidentikkan dengan Jokowi bisa dilihat dari dua tidak sebab. Pertama, parpol mendukung merasa bahwa Jokowi diidentikkan dengan PDIP. Jokowi hanya kader partai dan tidak memiliki pengaruh luar biasa dalam melakukan keputusan di PDIP. Sehingga, Jokowi bisa diidentikkan dengan partai mana pun yang sudah mendeklarasikan dukungannya. Kedua, PDIP tidak identik dengan Jokow, melainkan identik dengan Megawati Soekarno Purti. Dalam konteks inilah, PDIP tidak absolut mengklaim dan bahkan melarang partai pendukungya mempermasalahkan perilakukanya mengidentikkan dirinya dengan Jokowi. Partai lain juga paham bahwa Jokowi membutuhkan dukungan kursi ingin mencalonkan diri menjadi capres 2019. Dalam posisi inilah, partai lain tidak ragu menggunakan efek Jokowi dalam pemilu serentak 2019 nanti. Terlepas dari pantas tidaknya, kita juga memahami bahwa hajatan pemilu 2019 juga berdampak terhadap kinerja-kinerja parpol dalam meraih insentif elektoral. Dengan berlakunya pemilu serentak, maka kinerja- kinerja parpol tidak cukup hanya mengandalkan iklan politik tanpa iming- jika
iming tokoh yang secara elektoral mengangkat lumbung suara. Apalagi, efek ketokohan sudah menjadi habitus di republik ini untuk menaikkan suara partai. Pengalaman partai Demokrat yang jaya dalam dua periode menjadi salah satu tesis bagaimana efek Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat terasa. Ketokohan SBY sebagai ketua umum parpol, mempengaruhi kesuksesan Demokrat di dua hajatan demokrasi nasional. Padahal, ketika itu Demokrat baru pertama kali mengikuti pemilu. Pemilih bahkan lebih mempertimbangkan ketokohan SBY untuk memutuskan pilihan ke Demokrat. Sebab, publik memahami bahwa Demokrat identik dengan SBY. Namun ketika SBY tidak lagi maju dalam pilpres, suara Demokrat rontok di Pilpres 2014. Terlepas dari banyak problem yang mendera kader Demokrat ketika itu, namun efek SBY sangat terasa dalam tubuh partai Demokrat. Singkatnya, ada kemungkinan efek tokoh dalam pemilu tidak selalu linear dengan hasil pemilu. Pasalnya, dalam sistem presidential multipartai, dan juga pemilu serentak (DPR, DPRD, DPD), memungkinkan pemilih tidak akan memberikan suaranya kepada calon legislatif yang didukung partai yang sama. Sebaliknya, pemilih bisa saja menjatuhkan pilihan kepada caleg dari partai A, dan suara ke partai B. Jika ini terjadi, maka efek Jokowi tidak akan begitu berpengaruh bagi partai pendukung.
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 4. Artikel Wacana Tunggal Edisi Rabu 12 September 2018 Naskah Asli : Inflasi dan Tahun Politik Iwan Fahri Cahyadi, SP, MM (Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus) Upaya pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi beberapa tahun terakhir ini patut mendapat apresiasi. Salah satu indikator ekonomi yang mampu dipertahankan adalah tingkat inflasi. Realisasi inflasi pada tahun 2015 berada pada level 3,35%, 2015 sebesar 3.02%, tahun 2017 di angka 3,61% dan 2018 ditargetkan 3,18%. Berdasarkan realisasi prestasi ini, pemerintah optimis pada tahun 2019 kondisi ini dapat dipertahankan. Struktur APBN tahun 2019 mencerminkan angka tersebut, yaitu inflasi 3,5% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,3%. Mengapa sedemikian intensnya pemerintah menjaga stabilitas tingkat inflasi tetap rendah? Karena rendahnya inflasi akan mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Selain itu dampak lainnya adalah menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah berkoordinasi dalam menjaga inflasi. Langkah awal yang diambil adalah menjaga inflasi volatile food pada kisaran 4% melalui empat pilar strategi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Langkah ini untuk mengamankan inflasi pada jangka pendek tetap berada dalam kisaran sasaran 3- 5% plus minus satu persen untuk 2018-2019 dan membawa inflasi dalam tren yang menurun menjadi 3,0% plus minus satu persen pada jangka menengah 2020- 2021 (Suara Merdeka, Senin, 27 Agustus 2018). Pada hakikatnya, sasaran akhir jangka pendek dari kebijakan moneter maupun fiskal adalah menjaga keseimbangan makro dari perekonomian, yaitu agar tercapai laju inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi (produksi) yang tinggi serta neraca pembayaran yang seimbang. Ini adalah tujuan akhir yang ideal dari kebijaksanaan ekonomi makro. Tentu tidak semua aspek dari sasaran ini akan bisa dicapai secara penuh dan sekaligus dalam kenyataan. Biasanya perlu kompromi antara ketiga aspek tersebut dan juga perlu kompromi antara sasaran dan realita yang benar-benar dihadapi. Dalam usaha mencapai sasaran akhir tersebut, kebijaksanaan moneter, disamping kebijaksanaan fiskal, memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan pengendalian inflasi yang rendah juga tidak terlepas dari peran BI dalam menentukan tingkat bunga. Kebijakan ini ditempuh karena perekonomian Indonesia mempunyai instrumen keuangan (financial instruments) yang cukup mendukung, sehingga langkah sasaran antara dalam mengendalikan tingkat inflasi tidak menempuh jumlah uang beredar. Melalui BI 7 Day Reserve Repo Rate (BI 7 DRR) Bank Indonesia lebih leluasa mengendalikan tingkat bunga dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Melalui kebijakasanaan tingkat bunga ini pula sebagai upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan dan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dollar US yang saat ini telah menembus angka psikologis. Bank Indonesia dengan cara menaikan suku bunganya dan pemerintah berupaya menekan 500-900 barang impor, menerapkan program biodiesel 20% atau B20 serta kebijakan fiskal untuk mendorong ekspor. Namun demikian, upaya meningkatkan ekspor demi menyelamatkan defisit transaksi berjalan di salah satu sisi, maka di sisi lain harus memperhatikan jenis produk yang diekspor karena ini akan berdampak kepada tingkat inflasi menjadi naik, sehingga upaya pemerintah menjaga stabilitas inflasi akan terganggu. Pengaruh inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor dan saluran-salurannya, Pertama, bila harga barang- barang ekspor (seperti kopi, the, minyak kelapa sawit) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga. Kedua, bila harga barang- barang ekspor (seperti kayu, karet, timah dan sebagianya) naik, maka biaya produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam proses produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagianya) akan naik dan kemudian harga jualnya akan naik pula (cost inflation) dan Ketiga, kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para ini produsen barang-barang ekspor kemudian akan dibelanjakan untuk barang-barang (baik dari dalam maupun luar tersebut) naik. Kenaikan penghasilan
negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, akibatnya harga-harga barang lain akan naik pula (demand inflation). Tahun Politik Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2019 Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden. Kita berharap penyelenggaraannya berjalan tertib dan lancer sehingga tidak mengganggu keamanan negara. Kalau sampai terjadi gangguan keamanan maka kemungkinan target pemerintah untuk menekan inflasi yang rendah pada tahun 2019 dan inflasi jangka menengah (2020-2021) akan mengalami kegagalan. Inflasi sebenarnya gejala ekonomi, yaitu sebagai kecenderungan harga-harga untuk menaik. Sampai batas tertentu para ekonom masih bisa menganilisis sebab-sebab timbulnya inflasi khusus dari segi ekonomis; dan penentuan sebab-sebab "ekonomi obyektif" ini seringkali bukanlah tugas yang paling sukar. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi hanya membantu untuk mengidentifikasi sebab-sebab obyektif dari inflasi, misalnya pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kalau kita mempertanyakan mengapa pemerintah terus mencetak uang, meskipun tahu bahwa tindakan tersebut mengakibatkan inflasi, maka seringkali jawabannya terletak di bidang sosial-politik, misalnya karena pemerintah membutuhkan uang untuk operasi keamanan, atau karena adanya pertarungan politik di antara golongan-golongan politik di dalam negeri, atau karena pemerintah tidak berdaya menghadapi tuntutan politik golongan- golongan masyarakat tertentu yang menghendaki "bagian" dari anggaran belanja negara yang lebih banyak dari apa yang bisa disediakan dari sumber-sumber penerimaan negara, atau karena desakan-desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjamin kestabilan harga. Untuk bisa menghentikan pertambahan uang yang beredar berlebihan, dalam contoh-contoh ini, perlu dicapai penyelesaian politis lebih dulu. Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan ditentukan oleh tata sosial-politis di masing-masing negara. Para ekonom biasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomi-obyektif karena selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya, faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial-politik yang berbeda. Teori-teori ekonomi mengenai inflasi lebih memusatkan pada dalil-dalil umum yang diharapkan berlaku secara umum. Ini tidak berarti bahwa ahli ekonomi seharusnya tidak perlu menyelidiki secara lebih mendalam faktor-faktor sosio-politik dari inflasi. Kalau para ahli ekonom ingin tepat untuk berguna, dalam arti bisa menentukan kebijaksanaan yang menanggulangi masalah inflasi suatu negara, maka ia harus bisa mencapai "akar" dari permasalahan tersebut, yang belum tentu bersifat ekonomis-obyektif. Namun bagaimanapun juga teori-teori ekonomi mengenai inflasi berguna sebagai titik tolak dari setiap analisa mengenai inflasi.
Sekali lagi, kita semua berharap bahwa agenda demokrasi terbesar di tahun 2019 dalam suasana tenteram, dan adem ayem. Rakyat tidak mau peristiwa instabilitas dan hancurnya perekonomian tahun 1997-1998 terjadi lagi. Kita semua berharap para konstentan peserta pilpres tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan yang sifatnya sementara. Karena kalau sampai terjadi suasana chaos, maka yang tetap menderita adalah rakyat. Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 5. Artikel Wacana Headline Edisi Sabtu 22 September 2018. Naskah Asli : Apakah Kasus Bank Century Akan Terulang Lagi? Oleh Nugroho SBM Kasus Bank Century tiba-tiba mencuat kembali ketika sebuah surat kabar yang terbit di Hongkong The Sentinel menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan ketidakberesan dalam kasus suntikan dana (Bail Out) oleh pemerintah kepada Bank Century. Jumlah talangan dana yang disuntikan pemerintah ke Bank Century waktu itu mencapai 6,7 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar. Alasan pemberian dana talangan sebesar itu adalah karena jika tidak diselamatkan maka Bank Century bisa punya dampak sistemik terhadap dunia perbankan dan ekonomi. The Sentinel menyatakan bahwa ada sekitar 30 pejabat Indonesia yang terlibat konspirasi dalam kasus kasus dana talangan untuk Bank Century. Kebijakan tersebut oleh The Sentinel dianggap tidak wajar dan ada unsur pencucian uangnya. Sebenarnya secara hukum sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan Budi Mulya sebagai terpidana dan kini masih menjalani hukuman. Hanya saja tindak lanjut atas kasus itu mestinya juga dilakukan misalnya dengan menyeret semua pejabat yang bertanggungjawab atas penyelewengan pemberian dana talangan. Pengusutan hukum secara tuntas memang penting, tetapi yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan: "Apakah Kasus Bank Century bisa terulang lagi di masa yang akan datang?".
Jawaban atas pertanyaan itu adalah tidak. Mengapa? Karena sekarang ini sudah terbentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menja supaya sebuah bank tidak bangkrut dan bila terpaksa bangkrut maka tidak sampai berdampak sistemik dan nasabah tidak dirugikan. Adapun anggota KSSK adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementrian Keuangan. Di samping itu juga sudah ada Undang-undang Nomer 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU ini lengkap memuat prosedur bagaimana menetapkan bank yang dianggap ada indikasi gagal dan dampaknya sistemik sampai kepada bagaimana langkah-langkah untuk menyelamatkan bank yang dianggap ada indikasi gagal dan dampaknya sistemik. Sementara itu, tiap-tiap lembaga anggota KSSK tersebut punya tugas masing-masing. BI tugasnya di samping melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawasi sistem pembayaran, juga melaksanakan kebijakan makro prudensial (agar kondisi moneter secara makro aman dan stabil). OJK lebih menjaga agar bank-bank dan lembaga keuangan yang lain secara individual sehat sehingga nasabah terlindungi. OJK juga mewajibkan tiap bank mempunyai cadangan modal (capital buffer) agar permodalannya kuat. Sedangkan LPS melaksanakan penjaminan simpanan nasabah sehingga bila bank mengalami kebangkrutan maka dana nasabah tetap bisa dibayarkan kembali. Setiap bank wajib membayar iuran di LPS untuk penjaminan dana nasabah. Inilah yang disebut Bail -In (talangan dana berasal dari bank sendiri dan bukan Bail out (talangan berasal dari luar bank). Definisi Berdampak Sistemik Secara hukum dan kelembagaan sebenarnya sudah cukup kuat untuk mencegah dan menangani bank yang terindikasi gagal dan berdampak sistemik. Hanya yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah definisi yang detil dan operasional soal apa yang disebut bank berdampak sistemik. Kasus Century menjadi ramai, termasuk yang kemudian kembali diungkit oleh The Sentinel, karena ketidakjelasan definisi bank berdampak sistemik. Bank Century diselamatkan dengan dana talangan yan begitu besar karena diperkirakan jika ditutup begitu saja akan berdampak sistemik atau merembet kepada bank lain bahkan ke sistem keuangan secara keseluruhan. Ada beberapa definisi tentang dampak sistemik terkait penutupan bank. Definisi pertama dari Oliver de Brandt dan Philippe Heartman (2000) dalam Working Paper Nomor 35 tahun 2000 yang diterbitkan Bank Sentral Eropa. Menurut mereka, dampak sistemik akibat penutupan bank adalah jika penutupan itu memancing kepanikan nasabah bank-bank lain untuk rush atau beramai-ramai menarik dana sehingga bank-bank itu mengalami kesulitan likuiditas. Definisi ini tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia
karena deposan cukup rasional dan tidak mudah terpancing emosinya jika mendengar kabar rencana penutupan sebuah bank oleh pemerintah. Terlebih lagi saat ini ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Definisi kedua dari Houben, Kakes, dan Schinasi (2004) melalui artikel yang diterbitkan IMF. Menurut mereka, dampak sistemik dari penutupan sebuah bank bisa dari faktor bank itu sendiri, keterkaitan bank tersebut dengan bank lain, perundang-undangan, dan akibat kondisi ekonomi Definisi ketiga, dari kesepakatan para ahli keuangan saat menilai kebangkrutan perusahaan Goldman and Sach, serta AIG. Menurut mereka, risiko sistemik akibat penutupan bank atau institusi keuangan yang lain adalah jika bank atau institusi itu terlalu besar ukurannya (aset, pangsa pasar, omzet) untuk ditutup atau biasa diistilahkan too big too fail. Definisi ini bisa dikuantitatifkan, yaitu berapa ukuran (aset, pasar, omzet) suatu bank dikategorikan terlalu besar yang kemudian menjadi dasar untuk menutup bank tersebut. Dari Indonesia sebenarnya ada beberapa ahli keuangan yang mencoba merumuskan indikator dampak sistemik penutupan bank, salah satunya Purbaya Yudi Sadewa dari Danareksa Research Institute (DRI). Menurut dia, dampak sistemik dari penutupan bank dapat dilihat dari 6 variabel banking pressure index (BPI) yang disusun oleh lembaga tersebut. Variabel itu menyangkut nilai tukar riil efektif, indeks harga saham gabungan (IHSG), angka pengganda uang, produk domestik bruto (PDB) riil, nilai ekspor, dan suku bunga jangka pendek. Besar indeks antara 0 dan 1. Jika indeks lebih besar dari 0,5 maka industri perbankan itu akan terkena risiko sistemik dari perubahan variabel yang digunakan untuk menyusun indeks tersebut. Semua lembaga yang tergabung dalam KSSK sudah waktunya berpikir secara serius untuk menyusun kriteria bank dengan dampak sistemik ini supaya kasus Bank Century yang dianggap abu-abu dan misterius itu tidak terulang lagi. (Dr. Nugroho SBM, MSi, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang)
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 6. Artikel Wacana Kedua Edisi Sabtu 22 September 2018. Naskah Asli : Kolaborasi Pengelolaan Dana BLM Ngurah Durya Dosen FEB UDINUS Semarang Kegiatan Pengelolaan Dana Pemerintah, yang diberikan langsung kemasyarakat, baik di kelurahan/Desa, baik yang disebut dengan BDI(Bantuan Dana Investasi)/Dana Desa, adalah merupakan bagian dari stimulasi masyarakat untuk ikut serta membangun secara aktif. Masyarakat diikut sertakan, dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kegiatan itu merupakan bagian dari sophisticated social intervention, sehingga butuh banyak dukungan kolaborasi Pendampingan di masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi. Besarnya dana yang dikelola, ketatnya waktu Pelaksanaan dan pelaporan, dimana tenggat waktu yang telah ditetapkan adalah, harus selesai hingga akhir tahun, tentu rasanya "ngeri-ngeri sedap", karena Kondisi yang harus dikendalikan adalah selain kualitas infrastruktur, juga kualitas laporan kegiatan yang memadai. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan harus bisa memenuhi standart yang telah ditetapkan, dan bila tidak, maka resiko buruk bisa menimpa pengelola, seperti dimintanya kembali sejumlah dana, untuk kembali ke kas negara.
Untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dibuat, adalah sesuai dengan spesifikasi, maka pengendalian kegiatan pembangunannya harus didampingi secara profesional oleh para fasilitator. Pembangunan infrasturktur harus dikerjakan oleh tukang-tukang yang tersertifikasi. tersertifikasi, masyarakat harus Untuk mendapatkan berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi. Tentu kita patut berbangga, karena dengan cepat kegiatan sertifikasi tukang, segera difasilitasi oleh pemerintah. Banyak tukang telah berhasil dilatih dan disertifikasi di kota/kabupaten Untuk memastikan kualitas laporan kegiatan, dimana pelaporan penggunaan dana tertuang, tentu juga membutuhkan perhatian tersendiri. Pelibatan banyak pihak yang dianggap memiliki kompetensi dibidang ini sangat diharapkan. Terkait dengan kebutuhan itu, pemerintah juga secara cepat melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang peduli dengan permasalahan ini. Pola pelibatan perguruan tinggi dalam ikut serta mendampingi masyarakat, dapat dilihat pada keikut sertaan mahasiswa magang, di pendampingan masyarakat, untuk ikut membantu mewujudkan Pelaporan Keuangan proyek maupun Pelaporan Keuangan yang biasa rutin dikerjakan oleh masyarakat. Pelaporan Keuangan yang rutin dikerjakan biasanya terkait dengan dana perguliran, sedangkan pelaporan Keuangan Projek, biasanya terkait dengan kegiatan infrastuktur yang sedang masyarakat dikerjakan. Dua pelaporan ini harus berjalan terkait dengan skenario proses pencairan dana secara keseluruhan. Pelaporan yang baik tentu merupakan keinginan seluruh pelaku kegiatan, ini (Komisi sejalan dengan yang diharapkan oleh KPK Pemberantasan Korupsi), sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor B.7508/01-16/0/2016, bahwa hendaknya penelolaan dana desa dapat dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Intervensi Pemerintah yang telah dilaksanakan, dan harus mendapatkan pengawalan yang baik, salah satunya seperti kegiatan Simpan Pinjam dimasyarakat sebagaimana yang telah dilaksanakan, pengelolaan dana tersebut harus sangat teliti, hati-hati, dan ketat, karena kontinuitas suplai dana pemerintah dan keberlanjutan pergulirannya sangat didasarkan pada Indikator kesehatan keuangannya. Pengukuran Kinerja dengan menggunakan indikator "Si Roy Lapar" memang dirasa sangat berat oleh masyarakat. Selain perhitungannya yang sangat detail, hasil perhitungannya pun memang lebih tajam dibandingkan dengan alat terdahulu yaitu RR (Repayment Rate), terlebih indikator "Si Roy Lapar" (CCr ROI LAR PAR) membuat semakin sulit melakukan akrobatik 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restrukturisasi). Akrobatik perhitungan kinerja baru dapat dilakukan, untuk kalangan terbatas, menggunakan rekayasa perhitungan piutang yang dikenal dengan "Split Account", yang intinya memisahkan piutang macet dan tidak menghitungnya dalam perhitungan Pengukuran Kinerja. tukang yang juga
Sejak dikumandangkannya RR, sebagai cermin atas keberhasilan terjadinya kesadaran kritis masyarakat, maka pendampingan atas kegiatan keuangan menjadi tambah urgent. Mewujudkan perhitungan RR menjadi kegiatan yang cukup berat bagi masyarakat. Tetapi bila perhitungan RR terwujud, maka angka tersebut memberikan informasi yang mencerminkan berapa besar kesadaran sebuah masyarakat dalam berdisiplin untuk mengangsur, sekaligus mencerminkan kesadaran untuk memanfaatkan dana simpan pinjam secara bergiliran. Angka RR mencerminkan masyarakat siap mendukung program. Semoga pelibatan perguruan tinggi mampu membantu masyarakat dalam pengelolaan dana bergulir. Dukungan konsultansi pajak, mengingat banyaknya aspek perpajakan yang harus diperhatikan oleh Bendahara. Aspek perpajakan tersebut misalnya dapat dilihat dalam Permendagri 113 tahun 2014, dimana pengelolaan keuangan desa, dibagi dalam berbagai fase, mulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahapan fase pelaksanaan, Bendahara PTPKD harus melakukan memotong, memungut, menghitung, dan menyetorkan pajak, ke kantor Pelayanan Pajak, di daerah tempat dimana Bendahara terdaftar. Dukungan jasa konsultansi pajak sangat dibutuhkan mengingat pajak yang harus disetorkan oleh Bendahara PTPKD adalah seperti PPh21, PPh22, PPh23, PPh pasal 4 ayat (2). Banyaknya varian terkait dengan pengenaan pajaknya, membutuhkan kompetensi tersendiri, untuk itu jasa konsultansi pajak menjadi penting, untuk dihadirkan. Akhirnya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi seluruh stake holder untuk memastikan terlaksananya kegiatan dengan memastikan kualitas infrasturtur yang terbangun, sekaligus kualitas pelaporan yang memadai. Semoga Kolaborasi terus dapat dilaksanakan secara sustainable. situasi,
Kliping Ketika Termuat : Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
7. Artikel Wacana Tunggal Edisi Rabu 26 September 2018. Naskah Asli : Oleh : Dr. Purwoko, MM (Ketua Lembaga Pengembangan UKM & Koperasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) Memalukan sekali melihat carut marut pengelolaan beras yang sering kali menjadi buah bibir bahkan pergunjingan bagi sebagian masyarakat. Disatu sisi saat ini elite-elite politik negeri ini disibukkan oleh kontestasi untuk memenangkan Pileg dan Pilpres hingga lupa bahwa rakyat emosinya memanas melihat kasus beras. Lagi-lagi rakyat disuguhi drama yang sama sekali tidak menyenangkan berupa potongan-potongan kebijakan dan penyataan pejabat negeri ini yang tidak sekata tentang beras. Dan itulah pertunjukkan politik beras yang semakin memanas bahkan ganas yang dipertontonkan kepada rakyat dan sama sekali tidak menunjukkan adanya kerja keras yang tuntas untuk menangani beras. Sudah saatnya mengubah politik beras yang sudah bertahun-tahun tidak membuat Indonesia swasembada beras. Adegan politik beras dimulai dengan munculnya keruwetan data stok beras dari Kementrian Pertanian, Bulog, Kementrian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang masing-masing menunjukkan data stok beras yang beragam. Kementan dan Bulog menyatakan bahwa stok beras mencukupi bahkan surplus. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI oleh Perum Bulog per tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/DO303/08/2018 diketahui bahwa hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih berada di angka 1,86 juta ton (pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton), sehingga Bulog optimis kalau cadangan beras aman karena cadangan beras di atas stok aman yaitu 1,5 juta ton. Dan berdasarkan Bulog, stok beras nasional pada 24 Agustus sebanyak 2 juta ton, 19 September mencapai 2,4 juta ton dan diakhir tahun 2018 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Badan Ketahanan Pangan Kementan bersama Perum Bulog terjun lapangan mengumpulkan cadangan beras pemerintah langsung ke langsung dari petani. Hasilnya cukup mengejutkan, terhitung Selasa (21 Agustus 2018) pukul 10.00 WIB, diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari bulan Juli 2018. Hal itu disebabkan oleh pertambahan luas sawah dari 5,4 juta ha ke hampir 5,9 juta ha. Sementara cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan. Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang- gudang penggilingan padi baik besar, sedang atau kecil yang tersebar di
seluruh Indonesia. Kementan memperoyeksikan selama tahun 2018 jumlah Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 80 juta ton, produksi beras menembus angka 46,5 juta ton sementars kebutuhan beras nasional hanya 33,7 juta ton. Melihat kondisi tersebut di atas, Kementerian Pertanian yakin mampu memenuhi kebutuhan beras nasional melalui produksi dalam negeri alias tidak usah impor beras. UKM & Koperasi Kepala Bulog Budi Waseso, berdasarkan fakta dan data yang dihitung oleh para ahli dalam tim (Bulog, Pertanian, Perekonomian, Kepolisian hingga BIN) mengatakan dan merekomendasikan sampai bulan Juni 2019 tidak perlu impor (19/9/208). Sampai Agustus 2018 Bulog sudah mengimpor beras sebanyak 1,4 juta ton. Beras impor tersebut tidak terserap ke pedagang-pedagang lantaran rendahnya permintaan apalagi pada Oktober 2018 akan datang lagi 400.000 ton. Bulog melakukan impor beras atas perintah Menteri Perdagangan, karena Mendag melihat stok serapan beras lokal saat ini sebanyak 811 ribu ton, sehingga perlu impor. Data Mendag beda jauh dengan data BPS, kebutuhan beras nasional 33,47 juta ton dengan produksi gabah 80 juta ton atau setara 46,5 juta ton beras, sehingga masih surplus 13,03 juta ton beras. Kejadian perbedaan data stok beras harus secepatnya dihentikan. Muak sudah melihat pejabat negara ini bertengkar hanya karena permainan data yang menghasilkan hitungan beda. Nampak tidak terjadi koordinasi dan komunikasi secara baik antar lembaga pemerintah. Berulangnya kekacauan penanganan beras setiap tahun mengharuskan pemerintah berpikir ulang dengan mengubah politik beras. Dengan melihat kekacauan pengelolaan politik beras, maka pemerintah harus berani menghidupkan dan melibatkan UKM dan Koperasi di daerah-daerah untuk mengelola beras, sehingga tidak terkesan hanya dimonopoli oleh Bulog dan dimainkan oleh Kementrian Perdagangan. Bulog tinggal membangun hubungan dengan UKM dan Koperasi untuk menyuplai kebutuhan beras di daerah-daerah perkotaan yang tidak memiliki komoditas beras sendiri. Pemberdayaan UKM dan Koperasi untuk terlibat langsung dalam dunia pertanian akan dapat mengatasi kesemrawutan pengelolaan komoditas pertanian termasuk beras. Triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk mengimpor beras dapat dialihkan ke UKM atau Koperasi. UKM dan Koperasi lebih dekat dengan petani, bahkan petani dapat menjadi pengelola UKM atau Koperasi, sehingga kebutuhan pangan terutama beras dapat secara swasembada dilakukan UKM dan Koperasi. Pelibatan UKM dan Koperasi juga akan mendorong lahirnya kantong-kantong ekonomi baru di daerah pertanian dan tentu juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 8. Artikel Wacana Headline Edisi Kamis 27 September 2018 Naskah Asli : MELURUSKAN PERSEPSI MENGENAI KARTU TANI Salah satu perdebatan yang muncul saat pesta demokrasi kemarin terkait pembangunan pertanian adalah mengenai efektivitas program Kartu Tani yang dianggap dan dipersepsikan menyulitkan petani oleh beberapa pihak. Persepsi petani ini berkaitan dengan pengertian dan pemahaman, manfaat serta pelaksanaan program Kartu Tani di lapangan. Bila menilik dari filosofi dasar lahirnya Program Kartu Tani bahwa terdapat urgensi mengenai kebutuhan data petani sebagai dasar pengambilan kebijakan yang selama ini belum tersedia secara akurat dan valid serta bersifat versional antar lembaga dan dinas yang berwenang. Dari sinilah Program Kartu Tani bergulir dengan tujuan utama pendataan petani sehingga petani diakui oleh negara sebagai sebuah profesi. Fungsi Kartu Tani yang telah dijalankan saat ini adalah fungsi transaksi yaitu Kartu Tani digunakan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani pada Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang dilengkapi dengan mesin EDC seperti penggunaan Kartu ATM. Hal ini bertujuan untuk mengawal subsidi pupuk menjadi tepat sasaran. Menurut Data Kementerian Keuangan (2018), belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 156,22 triliun. Adapun rincian subsidi energi sebesar Rp 94,5 triliun dan subsidi non energi Rp 61,7 triliun. Khusus bidang Pertanian, subsidi diberikan untuk pupuk senilai Rp.28 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Berdasarkan Data Kementerian Pertanian (2018), secara nasional tahun 2018, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 9,5 juta ton pupuk bersubsidi. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk NPK sebanyak 2.550.000 ton, pupuk organik 1.000.000 ton, SP-36 sebanyak 850.000 ton, ZA sebanyak 1.050.000 ton dan pupuk urea sebanyak 4.100.000 ton. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk telah diterapkan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan serta masih terjadinya penyelewengan di beberapa wilayah. Pada perjalanannya, kebijakan subsidi tidak luput dari berbagai kritikan berkaitan dengan ketepatan sasaran pihak penerima subsidi. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan instrumen kartu sebagai "tools" dalam menyalurkan subsidi kepada petani sehingga dapat tepat sasaran. Berdasarkan Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2017, memberikan rekomendasi bahwa subsidi langsung kepada petani dapat diterapkan dengan menggunakan bantuan instrumen kartu. Melalui instrumen kartu, tiap petani penerima bantuan subsidi mengantongi sejumlah saldo yang dapat ditransaksikan untuk membeli produk-produk komoditas subsidi, dalam hal ini pupuk dan benih pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani. Tentunya kesiapan infrastruktur menjadi persyaratan utama. Pembangungan sektor pertanian bukan tanpa kendala, pembangunan sektor pertanian terkendala oleh sejumlah keterbatasan, antara lain sumberdaya alam yang terbatas dan rusak, ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian terbatas, penguasaan lahan oleh rumahtangga relatif kecil, keterbatasan terhadap modal, kelembagaan pertanian belum kuat, akses petani kebijakan dan pembinaan pertanian (agribisnis) yang tersekat oleh banyak lembaga (Bappenas, 2013). Mensyaratkan Perubahan Perilaku Prof. Sony Heru Priyanto, Guru Besar Pertanian UKSW Salatiga (2018) menyampaikan bahwa sebagai sebuah inovasi, Kartu Tani merupakan kebudayaan baru yang tentu mensyaratkan perubahan perilaku khususnya petani. Perilaku petani dicerminkan dalam tindakan sehari-hari baik dalam lingkungan seperti keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mendarah daging disebut dengan perilaku. Kebiasaan ini akan berlangsung terus menerus.
Menurut Plank (1990), cara berfikir petani diturunkan dari generasi tua ke generasi muda dalam perjalanan sosialisasi primer. Dengan demikian, tercipta model perilaku yang berorientasi pada sistem nilai dan diikuti dengan patuh untuk jangka waktu lama, meskipun situasi yang menjadi lama berubah. Terdapat banyak contoh mengenai dasarnya sudah kelambanan budaya (culture lag). Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam mengubah perilaku petani. Hal ini dikarenakan bahwa pengadaan pupuk bersubsidi harus melalui sistem tertutup yaitu dengan pengajuan perencanaan yang dibuat dan disusun oleh anggota kelompok tani dan didampingi oleh penyuluh. Tujuannya untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga. Rencana kebutuhan pupuk kelompok tani selama satu tahun, selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) berperan sangat besar mulai dari sistem perencanaan sampai pada distribusi pupuk hingga mendorong perubahan perilaku petani. Ujung tombak di lapangan ini sekaligus melaksanakan program intensifikasi pertanian, yang memang menjadi strategi nasional peningkatan produksi pangan. Fungsi-fungsi lain Kartu Tani juga sedang dikembangkan antara lain fungsi informasi, fungsi edukasi, dasar pemberian asuransi petani, info pemasaran serta priorotas pemberian bantuan sosial dan hibah dari Pemerintah sebagai insentif bagi petani pengguna Kartu Tani. Opik Mahendra, SP, MSc. Alumni Sekolah Pascasarjana UGM, Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Alumni Fakultas Pertanian UGM Staf Biro Infrastruktur dan SDA, Setda Provinsi Jawa Tengah HP: 081327016697; email: mah_opik@yahoo.co.id
Kliping Ketika Termuat : Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
9. Artikel Wacana Kedua Edisi Kamis 27 September 2018. Naskah Asli : GURU DALAM PUSARAN KAMPANYE PILPRES oleh DJOKO SUBINARTO SEBAGAI profesi yang mulia, para guru seyogianya senantiasa menjaga marwah mereka dengan jalan tetap bersikap netral dan independen dan tidak berafiliasi kepada partai politik (parpol) mana pun serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tahapan kampanye untuk pesta akbar demokrasi berupa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) telah dimulai sejak Minggu, (23/9/2018) kemarin. Masa kampanye ini berlangsung lumayan panjang yakni hingga tanggal 13 April 2019. Masa tenang mulai dari tanggal 14 April 2019 hingga 16 April 2019. Adapun hari pencoblosan berlangsung tanggal 17 April 2019. Kampanye merupakan hal yang telah lazim dan mentradisi menjelang momen pemilihan umum (pemilu). Beragam jenis kampanye bakal dilakukan oleh masing-masing kontestan peserta pemilu, bersama tim sukses mereka guna menggaet sebesar mungkin dukungan khalayak yang akhirnya berkenan memberikan suara mereka pada saat hari H pemilihan. Sejatinya, kampanye merupakan salah satu elemen penting dalam upaya memenangi pertarungan untuk meraih dan atau mempertahankan kekuasan politik lewat mekanisme pemilu di negara yang menganut sistem demokrasi. Tentu saja, kita semua berharap semua kontestan yang ambil bagian dalam pileg dan pilpres tahun 2019 nanti mampu melakukan kampanye secara damai, bersih serta sehat, dan tidak melakukan apa yang disebut sebagai kampanye hitam. Pasalnya, kampanye hitam bukan hanya menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam berpolitik, tetapi juga menunjukkan adanya pragmatisme sempit dan tidak sehat dalam praktik berdemokrasi. iklim Ditilik dari aspek etimologis, kampanye berasal dari kata bahasa Prancis kuna, champagne. Awalnya, kata ini hanya untuk menggambarkan rangkaian operasi militer ke sebuah daerah untuk mencapai misi tertentu.
Barulah di tahun 1800-an, kata ini masuk ke dalam khazanah bahasa Inggris dan kemudian lebih populer digunakan untuk menunjukkan aktivitas politik menjelang pemilu yang bertujuan memengaruhi para pemilih di sebuah daerah pemilihan. Lewat aktivitas kampanye inilah para kontestan pemilu berlomba-lomba berusaha menarik minat publik calon pemilih dengan harapan calon pemilih akan menjatuhkan pilihan kepada mereka. Karena tujuannya untuk menarik minat pemilih, maka dalam kampanye biasanya yang dikedepankan adalah hal-hal yang serba indah dan ideal. Termasuk antara lain menabur pelbagai janji manis kepada publik calon pemilih. Perkara janji-janji itu bakal bisa ditepati atau tidak, tampaknya itu perkara lain. Peran guru Sepanjang masa kampanye pileg dan pilpres, profesi guru boleh jadi menjadi salah satu profesi yang rentan dipolitisasi. Betapa tidak. Dengan jumlah sekitar 3,1 juta orang, yang mencangkup guru PNS dan non-PNS, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang membujuk-bujuk maupun mengiming-imingi para guru dengan aneka macam janji manis dengan syarat para guru harus memilih calon tertentu. Pada titik inilah, para guru harus benar-benar memahami posisi dan peran mereka sebagai ujung tombak pendidikan, yang harus senantiasa bersikap netral dan independen. Jangan malah karena janji-janji manis pihak tertentu, guru kemudian menjadi partisan. Lebih parah lagi, sikap partisan ini dibawa ke dalam kelas saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam konteks kampanye politik, guru, terutama yang berstatus sebagai PNS, jelas-jelas dilarang terlibat dalam kampanye politik. Hal ini ditegaskan secara gamblang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Sementara menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Sejarah kita mencatat, di masa Orde Baru, guru di negeri ini sempat diseret masuk ke pusaran politik praktis. Di masa silam, organisasi guru secara terang-terangan menjadi bagian dari partai penguasa. Namun, syukurlah hal seperti itu kini tidak terjadi lagi. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sendiri telah menyatakan tidak berafiliasi kepada partai politik mana pun dan tidak ikut melakukan politik praktis. Hal ini ditegaskan dalam jumpa pers di Jakarta, beberapa waktu lalu, yang diselenggarakan oleh jajaran pengurus besar PGRI, PGRI provinsi, kabupaten/kota, di seluruh Indonesia, dalam menyikapi dinamika politik pilpres 2019. Sudah barang tentu, meskipun dituntut untuk mampu bersikap netral dan idependen, para guru jangan sampai memutuskan memilih golput. Artinya, mereka harus tetap menggunakan hak pilih mereka pada hari pencoblosan berlangsung dan melakukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.*** DJOKO SUBINARTO, kolumnis dan esais, alumnus Universitas Padjadjaran
Kliping Ketika Termuat : Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
10. Artikel Wacana Headline Jumat 5 Oktober 2018 : Naskah Asli : TNI Profesional Dicintai Rakyat tanggal 5 Oktober 2018, Tentara nasional Indonesia (TNI) Pada merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke-73. Adapun tema yang diambil, yakni, "Profesionalisme TNI untuk Rakyat". Sebagian mata publik tentu akan tertuju pada peristiwa ini dengan segala interpretasinya, walau secara internal TNI sendiri memaknainya sebagai momentum untuk introspeksi diri, sekaligus lebih memperkokoh kebersamaan di kalangan prajuritnya dan soliditas TNI sebagai institusi. Citra positif TNI yang telah dibangun selama ini, akan lebih bermakna apabila dilanjutkan secara konsisten oleh prajurit TNI di lapangan, baik dalam konteks latihan maupun penugasan operasi. Kita benar-benar ingin menuju TNI yang semakin profesional, modern, dan menentukan sehingga memiliki daya tangkal menghadapi ancaman dan tantangan keamanan negara yang semakin kompleks. Peringatan HUT TNI momentum refleksi, atas seluruh pengabdian kinerja TNI, kepada masyarakat, banga dan negara, dengan segala pasang surutnya. Dalam hal profesionalisme TNI, telah menjadi komitmen pokok. Membentuk TNI profesional harus diukur dengan kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Upaya membangun TNI yang profesional tentu bukan menjadi urusan dan tanggung jawab TNI sendiri. Upaya itu perlu dukungan dari pemerintah dan seluruh komponen bangsa sehingga tumbuh komitmen bersama tentang posisi dan peran yang tepat bagi TNI. Menjadi prajurit TNI profesional yang dicintai rakyat bukanlah hal yang mustahil. Prajurit TNI profesional itu pribadi yang berkarakter, menyatu bersama rakyat, berakhlak mulia, yang keberadaannya menjadi daya tarik lingkungan dan masyarakatnya. Yang juga perlu dibenahi, selain menata mental (agar tidak militeristik), juga cara berpikir kalangan TNI. Sudah bukan zamannya TNI berpikir lebih super ketimbang (politisi) sipil, seperti kerap dilegetimasi pejabat Orde Baru. Kalangan TNI perlu memahami dan tidak usah terpancing dinamika politik sipil dan pemerintahan. Militer adalah alat negara, posisinya tidak lebih tinggi dari presiden. Dalam hubungan dengan masyarakat luas serta komponen-komponen bangsa yang lain, TNI harus mau merasa sejajar, tidak lebih tinggi derajatnya (bermental, pinjam J Kristiadi, "ndoroisme"). Eksklusivitas kalangan TNI di tangan masyarakat harus dihindari (M Alfan Alfian, 2004). Selanjutnya, soal alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Sektor anggaran pertahanan TNI tentu akan membuat banyak orang geleng- geleng kepala. Betapa tidak, statisik membuktikan anggaran pertahanan
jauh dari cukup untuk mengatasi situasi hankam di Tanah Air yang wilayahnya demikian besar. Dengan anggaran terbatas, TNI menghadapi banyak kendala. Kasus Ambalat dan banyaknya kecelakaan pesawat TNI akhir-akhir ini menyadarkan pentingnya membenahi sistem pertahanan dan postur TNI di masa mendatang, khususnya dari segi teknologi pertahanan dan kecanggihan peralatan perang. Kita dukung Presiden Jokowi yang melakukan perombakan manajemen dan mengamanatkan zero accident dalam penggunaan alutsista serta modernisasi sistem persenjataan dengan melibatkan industri pertahanan domestik. Akan sangat berbahaya dengan kondisi kekuatan militer yang lemah, negara berisiko mendapat serangan dari negara lain yang memiliki alutsista yang lebih kuat. Hasil riset Universitas Pertahanan terbaru menyatakan bahwa efek lemahnya kondisi alutsista yang dimiliki TNI saat ini adalah rendahnya kualitas profesionalisme prajurit TNI. Karena itu, logika beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista TNI akan digunakan sebagai alat represi, justru berlaku sebaliknya. Samuel P. Huntington memiliki hipotesis, "Semakin profesional suatu justru mengurangi keinginannya untuk mengintervensi urusan sipil". Hal yang tak kalah penting dan senantiasa menjadi tuntutan anggota TNI adalah kesejahteraan prajurit TNI. Pemerintah dan masyarakat menuntut TNI profesional, melarang TNI berbisnis, namun di lain pihak hak imbalan secara profesional juga tidak pernah menjadi pembahasan. Ibaratnya, kita menuntut seorang sekretaris bekerja profesional, tetapi menawarkan gaji setingkat pembantu rumah tangga. Untuk itu, sesuai kemampuan ekonomi nasional secara bertahap meningkatkan kesejateraan prajurit TNI. Kesejahteraan yang baik berdampak bagi terjaminnya tindakan etis dan moral dari prajurit TNI di saat menjalankan tugas negara dan bersosialisasi dengan masyarakat. Maka, berikan kesejahteraan yang lebih baik, hilangkan kesenjangan yang terlalu melebar dan mendalam antara tamtama, bintara dan perwira TNI. Alangkah ironisnya, saat para prajurit TNI sedang menyabung nyawa di daerah konflik, ada sejumlah pejabat negara bermewah-mewah dan melakukan korupsi. Tanpa kesejahteraan prajurit yang lebih adil, akan mengganggu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai nilai utama untuk pencapaian prajurit TNI profesional. Di lain pihak, koordinasi antara TNI dan Polri perlu terus ditumbuhkan dalam upaya menjaga keamanan bersama. Kalau sudah pada batas negara terancam digerogoti oleh pihak lain, termasuk oleh aksi terorisme dan aroma kebangkitan PKI, maka baik TNI maupun polisi harus mampu meredamnya. Apalagi, kalau stabilitas dan membahayakan keutuhan negara, kedua institusi harus kompak dan menjauhkan diri dari egosektoral. Hanya dengan kolaborasi dan dukungan seluruh komponen bangsa, kita dapat mewujudkan Indonesia yang semakin aman, maju, dan sejahtera. Kita semua saling membutuhkan dan saling melengkapi. tentara, sudah mengganggu
Perlu pemahaman yang benar akan makna "Profesionalisme TNI untuk Rakyat". Tidak mungkin bisa menjadi TNI yang hebat, kuat, profesional tanpa dukungan rakyat. Kebersamaan TNI dengan rakyat akan menjadi kekuatan dahsyat dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. Tetapi, perlu kita ingatkan bahwa TNI juga bagian dari rakyat dan tidak boleh menjadi alat politik parpol, golongan tertentu serta prajurit sewaan. TNI bersama-sama dengan rakyat harus terus berjuang, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI. Hal ini sesuai dengan amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman: "Angkatan Perang Republik Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan nasional, di tengah-tengah dan dari revolusi rakyat dalam pergolakan membela kemerdekaan itu, karena itu, Angkatan Perang Republik Indonesia adalah: tentara nasional, tentara rakyat dan tentara revolusi". Dirgahayu TNI! Penulis : JOKO RIYANTO Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tinggal di No Telp : Sogaten RT 03/XV Solo Jawa Tengah : 0821 3560 5528
Kliping Ketika Termuat : Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
11. Artikel Wacana Kedua Jumat 5 Oktober 2018 : Naskah Asli : MASYARAKAT KOTA LEBIH ANTI KORUPSI Oleh : Hayu Wuranti Badan Pusat Statistik baru saja merilis Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) tahun 2018 sebesar 3,66, lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,71. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekat 0 menunjukkan bahwa terhadap korupsi. IPAK masyarakat berperilaku semakin permisif dihasilkan melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2012. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap korupsi. Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (pety corrupton) dan tdak mencakup korupsi skala besar (grand corrupton). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extorton), dan nepotsme (nepotism). Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik mencatat IPAK masyarakat perkotaan lebih tnggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47). Nilai tersebut memberi gambaran masyarakat kota cenderung lebih anti korupsi dibandingkan masyarakat perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena tingkat pendidikan masyarakat kota cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Data statistik mencatat semakin tinggi tingkat pendidikan semakin anti korupsi, dilihat dari nilai IPAK untuk IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan terhadap pengalaman. Dimensi persepsi berupa penilaian/pendapat kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Persepsi terhadap kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat dikelompokkan dalam tiga lingkup yaitu lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Dari hasil SPAK, baik dalam terlihat perkembangan persepsi masyarakat terhadap anti korupsi semakin positif. Pada tidak permisif yaitu menganggap tidak wajar terhadap hal-hal seperti sikap istri yang menerima uang tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut, sikap seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga, sikap orang tua anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mengajak lingkup keluarga, komunitas maupun publik, lingkup keluarga, masyarakat semakin tambahan dari suami di luar penghasilan
mendapatkan uang, sikap seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya dan sikap seseorang menggunakan barang milik anggota rumah tangga lain tanpa izin. Dalam lingkup komunitas juga terlihat perkembangan positif, masyarakat semakin tidak permisif di lingkup komunitas yaitu menganggap tidak wajar antara uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah dan tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan dan menjelang hari raya keagamaan. Masyarakat semakin tdak permisif di lingkup publik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap tdak wajar beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi, seperti sikap memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK). Indeks persepsi baik secara keseluruhan maupun dalam lingkup keluarga, lingkup komunitas dan lingkup publik untuk masyarakat kota lebih tinggi jika dibanding masyarakat perdesaan, hal ini menunjukkan penilaian masyarakat kota terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi lebih positif. lain sikap memberi Sementara itu, dimensi pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Pengalaman masyarakat dalam SPAK mencakup pelayanan masyarakat ketika berhubungan dengan 10 layanan publik dan pengalaman lainnya. Sepuluh layanan publik tersebut yaitu pengurus RT/RW, kelurahan/kecamatan, kepolisian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), layanan kesehatan, sekolah negeri, pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa hal terkait pengalaman masyarakat terhadap lain Persentase masyarakat yang memberikan uang/barang melebihi ketentuan dan menganggap hal tersebut lumrah mengalami peningkatan, Persentase masyarakat yang mengakses layanan publik melalui perantara meningkat pada layanan KUA, Kantor Desa/Kelurahan, PLN, RT/RW, peradilan, dan layanan kesehatan dan adanya fenomena masyarakat yang mengakses sendiri layanan tetapi membayar tarif melebihi ketentuan. Dilihat dari dimensi pengalaman, indeks pengalaman publik memiliki skor tertnggi sebagai penyusun dimensi pengalaman. Hal ini terlihat baik di perkotaan maupun perdesaan. Pola berbeda terjadi dimana indeks pengalaman publik di perkotaan lebih tnggi dibanding di perdesaan. layanan publik antara Dari hasil SPAK tersebut, perlu pertimbangan kebijakan bagi pemerintah untuk mencegah semakin berkembang. Walaupun nilai IPAK semakin meningkat, namun ternyata masyarakat masih menjadi korban perilaku koruptif oknum-oknum tertentu. Untuk mencegah hal tersebut semakin berkembang, sebaiknya pemerintah khususnya instansi layanan publik lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat
dilakukan melalui berbagai media mengenai aturan dan prosedur yang berlaku jika masyarakat mengakses layanan publik. Disamping itu instansi layanan publik perlu membuka sarana pengaduan jika ditemukan indikasi perilaku koruptif serta memberlakuan sistem "reward and punishment" dengan tegas dalam birokrasi. Diharapkan dengan cara tersebut korupsi semakin berkurang di Indonesia dan bukanlah tidak mungkin menjadi tidak ada. Begitulah harapan kita semua. Hayu Wuranti, S.Si Statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
12. Artikel Wacana Headline Edisi Sabtu 6 Oktober 2018. Naskah Asli : Literasi Sarumpaet Oleh Amir Machmud NS DIAM-DIAM, berterima kasihlah kepada Ratna Sarumpaet. Andai sang aktivis itu tidak berbohong telah dianiaya oleh tiga lelaki di Bandung lalu belakangan mengakuinya sebagai hoaks, boleh jadi sebagian dari kita masih akan abai dan lengah terhadap benar - salah edar lalu lintas informasi. Andai dia tidak menciptakan "korban-korban hoaks", orang-orang penting republik yang spontan membela kemudian berbalik mengecamnya, bukankah bisa saja secara gaduh tertanam persepsi tentang "kebenaran" lawan-lawan mengenai kekuasaan otoriter yang meneror kekuatan politiknya? Andai dia tidak mengaku sebagai produsen hoaks, lalu secara sempurna mampu mengelabuhi opini media, akankah kita mendapatkan sebuah model literasi digital yang sedemikian sempurna seperti hari-hari ini? Ya, inilah "Literasi Sarumpaet" yang didapatkan oleh para praktisi baik media sosial maupun media mainstream secara tak ternyana. Begitu cepat informasi yang tersampaikan itu mencengkeramkan opini, secepat itu pula direaksi dengan tindakan advokasional, statemen-statemen pembelaan, dan penyimpulan yang cenderung mengarah kepada tudingan. Beraneka media sosial menyambut dalam dua substansi kepentingan yang dikotomik. Sejumlah situs media online memperlakukannya sebagai isu sexy, mengakomodasi apa pun reaksi dari sejumlah tokoh yang beramai-ramai menyuarakan pembelaan. "Literasi" ini bergerak dalam sedikitnya empat dinamika tafsir. Pertama, menambah pencerahan publik bahwa hoaks bisa dikemas dan disampaikan untuk tujuan-tujuan apa saja, dari kepentingan politik, mempertahankan kekuasaan, rivalitas ekonomi, membela diri dari dugaan-dugaan kecurangan, bahkan relasi-relasi di dunia akademik. Menutupi kecurangan dengan kebohongan. Melindungi keculasan dengan kepalsuan. Kedua, mendorong transformasi introspeksi di kalangan wartawan, untuk menguatkan standardisasi etis dalam mekanisme peliputan. Wartawan kembali diingatkan untuk selalu bersikap skeptik, berkemauan menguji informasi, tempat siapa pun bisa menyemburkan gagasan, curhatan, dan keculasannya. Disiplin verifikasi merupakan matra yang akan memastikan akuntabilitas sebuah informasi. Menanggapi pernyataan sejumlah tokoh yang "dilapori" oleh Ratna Sarumpaet tentang terjadinya penganiayaan, misalnya, tak cukup prosedur peliputan itu bersandar hanya pada komentar atau cuitan lingkaran dekatnya, tetapi harus dengan logika verifikasi yang bening, runut, dan terhubung oleh fakta-fakta. jangan hanya menjadi "tong"
Ketiga, masyarakat makin disadarkan tentang pentingnya mengenali dan memilah setiap informasi. Apalagi yang memuat nilai kontroversi seperti pengakuan Ratna Sarumpaet. Komentar, cuitan, atau status media sosial para tokoh tidak bisa serta merta dicerna sebagai pegangan kebenaran. Perlu lebih cerdas memilah, pada embusan angin mana opini mereka ikut bertiup. Kita menjadi makin tertuntun untuk mengenali, siapa saja tokoh publik yang berpendapat dengan penuh tanggung jawab sosial sebagai negarawan, mana saja yang terkubang pada kepentingan-kepentingan terpilah antara "kami" dan "mereka". Keempat, "Literasi Sarumpaet" mengajari masyarakat agar bersikap lebih matang dan bijak dalam menggunakan media sosial, baik dalam mengakses maupun mengirim informasi. Apabila etika bermedia sosial dipahami sebagai tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan saling percaya terhadap lalu lintas informasi, maka sekecil apa pun celah hukum bisa dihindari. Skandal pembohongan penganiayaan ini, akhirnya juga mencakup pembelajaran tentang bagaimana konsistensi penerapan efek jera. Bab tentang Hukum Literasi media, terutama literasi digital akan menjadi dinamika yang terus bergerak di sepanjang hidup manusia. Bukankah generasi demi generasi umat manusia yang berhimpun dalam masyarakat akan silih berganti mengalami estafeta, muncul generasi-generasi baru, dengan dinamika pemahaman tentang sikap penggunaan media yang harus terus dijaga secara konsisten? Di balik kompleksitas analisis di seputar skandal Ratna Sarumpaet, kita mencoba menyerap pembelajaran yang sederhana saja. Kecepatan penyebaran informasi yang sangat niscaya sekarang ini membutuhkan kendali kuat disiplin sosial. Seperti dalam pelajaran tentang etika yang selalu menyuguhkan pilihan dikotomik, maka apa yang akan kita lakukan tentang sebuah informasi juga menuntut eksplorasi logika nurani. Pilihannya sederhana: baik - buruk, peduli - tidak peduli, bertanggung jawab - tidak bertanggung jawab, atau simpati - tidak simpati. Dan, pasti terjadi ketika seseorang "tidak punya kemauan" untuk memilih secara tepat. Bukankah mudah disimpulkan bahwa nuraninya tidak cukup terasah? Ketika nurani tak cukup terasah dan akhirnya benar-benar menimbulkan komplikasi, apakah hanya terapi jera yang tampil untuk menyelesaikan? Kita tunggu babak lanjut skandal Ratna Sarumpaet ini untuk masuk ke bab lain tentang hukum dalam literasi digital. Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
13. Artikel Wacana Kedua Edisi Sabtu 6 Oktober 2018. Naskah Asli : Aspek Multidimensi Merokok Oleh: Tedi Kholiludin Sosiolog Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang Provinsi Jawa Tengah sedang menggodok rancangan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan ini sudah berlaku di beberapa wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Aliansi Bupati/Walikota se Indonesia, hingga 2017, dari 518 Kabupaten/Kota di Indonesia, baru ada 100-an daerah yang memiliki perda KTR. Di Jawa Tengah, ada 14 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah KTR. Aturan ini misalnya, ada di Kota Semarang yang termaktub dalam Perda Kota Semarang nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pergub Jateng yang sedang dimatangkan, beberapa area seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, dan tempat umum menjadi area tanpa rokok. Dalam sebuah rapat yang kebetulan sedang membahas Perda tersebut, saya mengusulkan beberapa hal. Salah satunya adalah pelibatan kalangan perokok dalam pembahasan Pergub itu sendiri. Dalam sebuah riset yang saya lakukan bersama Prof. Sumanto Al Qurtuby, efek (negatif) medis dari itu banyak digaungkan oleh mereka yang bukan perokok. rokok Sementara, kalangan perokok sendiri, meski menyadari ada dampak medis kepada orang lain dan dirinya, tetapi menjadikan medis sebagai alasan kesekian sebagai imbas dari merokok. Bacaan sementara saya terhadap pelbagai peraturan KTR termasuk rancangan Pergub Jawa Tengah, adalah dominannya pertimbangan medis yang menjadi alasan kuat mengapa kemudian harus ada pengendalian terhadap rokok. Merokok melulu dilihat dari sudut kesehatan. Bahwa, ada akibat kesehatan yang timbul baik terhadap perokok itu sendiri maupun kepada mereka yang menjadi perokok pasif. Pada praktiknya, merokok itu sesungguhnya praktek multidimensi. Beberapa informan mengatakan bahwa merokok itu setidaknya punya tiga fungsi bagi mereka. Pertama adalah fungsi personal. akni meningkatkan konsentrasi dan menggiring orang yang sedang merokok pada keadaan rileks, tenang, dan "damai". Situasi ini sangat bertaut dengan hal-hal lainnya. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta inovasi yang semakin tumbuh dan berkembang sebagai dampak dari relaksasi ini.
Fungsi berikutnya adalah "fungsi ekonomi". Dari beberapa perokok yang kami wawancarai, merokok adalah cara mereka untuk membantu petani tembakau. Para petani tembakau, di Jawa Tengah khususnya, banyak menggantungkan pada keberhasilan sirkulasi dan distribusi rokok di pasaran. Nasib mereka ada pada keberhasilan memasarkan produk rokok dengan pelbagai jenisnya. Ketiga adalah fungsi yang bersifat sosial. Bagi beberapa responden, merokok adalah langkah pertama untuk membuka obrolan dalam percakapan dengan anggota kelompok. Sekaligus, sebagai ungkapan rasa setiakawan dengan perokok lainnya. Dari sudut sosiologis, rokok kerap hadir dalam interaksi antarmasyarakat yang akrab dan hangat. Rokok, dengan demikian, telah menjelma menjadi "simbol sosialisasi" dan keakraban dalam masyarakat komunal atau "masyarakat kolektif" sekaligus menjadi bagian dari "kebudayaan Nusantara". Dalam berbagai kegiatan sosial-kebudayaan di masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya seperti selametan, kenduren, tirakatan, muludan, mantenan, sunatan, tahlilan, dan sebagainya, selalu disertai dengan rokok. Tanpa rokok, aktivitas sosial-kultural-keagamaan itu menjadi hambar. Jika awal mula rokok berasal "dari atas" (kaum elit, kolonial, birokrat, dan kerajaan), maka sekarang rokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di lapisan bawah atau masyarakat kebanyakan. Dengan kata lain, rokok tidak lagi "elitis" tapi sudah "populis". Dilihat dari sudut pandang antropologis, rokok juga tak hanya soal ekonomi ataupun kesehatan semata. Ada nilai yang terkandung didalamnya dan itu kerap bertaut dengan simbol serta identitas kultural bagi individu atau masyarakat. Setiap simbol tentu menunjukkan kedalaman makna. Misalnya, kenapa di masyarakat Jawa dan Bali khususnya, di setiap sesajen selalu menyertakan rokok? Itu artinya bahwa rokok diyakini bukan hanya sebagai medium komunikasi dengan yang hidup di dunia ini saja tetapi juga dengan mahkluk "dunia gaib", baik manusia maupun bukan. Bukan hanya itu saja, rokok juga simbol "perlawanan kultural" masyarakat biasa terhadap arogansi dan dominasi kekuasaan politik seperti disimbolkan dalam kisah Roro Mendut. Pertimbangan-pertimbangan non-medis ini penting untuk disertakan agar sebuah peraturan, meski tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi meminimalisir ketidakpuasan yang lebih luas. Bagaimana misalnya dengan nasib petani tembakau, pegawai industri rokok dan lainnya. "Sisi dilematis" dari penetapan Perda KTR ini, kerapkali diabaikan untuk dibahas.
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 14. Artikel Wacana Tunggal Edisi Rabu 10 Oktober 2018 : Naskah Asli : MENYEMAI GENERASI MUDA QUR"ANI Oleh Ahmad Rofiq Atas ijin dan kehendak Allah, dan penugasan dari Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, saya mendapatkan amanat dan kepercayaan Menteri Agama RI H. Luqman Saifuddin, melalui SK Nomor: 540 tanggal 28 Agustus 2018, untuk menjadi salah satu anggota Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Qur"an Nasional (MTQN) ke XXVII di Provinsi Sumatera Utara Medan, yang berlangsung dari 4-13 Oktober 2018. tema "MTQ MTQN ke XXVII di Mewujudkan Revolusi Mental menuju Insan yang Qur"ani". Tema yang tepat di tahun politik. Tahun 2018 baru saja digelar pemilu kepala daerah secara serentak, dan 2019 adalah Pemilu Serentak juga, yang sekarang dalam rangkauan masa kampanye dari 23 September 2018 - 14 April 2019. Masa kampanye selama "dua tahun" atau persisnya 6,5 bulan. Mengapa durasi proses pemilu demikian lama, jika pilkada serentak yang lalu masa kamanye 4 bulan, dan Pemilu untuk memilih Presiden Wakil Presiden, Anggota Dewar Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. tahun politik ini mengusung
Agaknya perlu difikirkan dan dipertimbangkan matang-matang oleh para politisi dan para wakil rakyat yang ada di Senayan. Agar nanti UU Pemilu bisa diubah dan direvisi menjadi UU yang mengatur bahwa pelaksanaan pemilu, masa kampanyenya diperpendek. Termasuk di dalamnya, waktu penghitungan suara bissa dipercepat, dan begitu penghitungan suara selesai, pejabat langsung dilantik, seperti pengalaman negeri tetangga Malaysia. Begitu Perdana Menteri baru terpilih secara sah dan meyakinkan, hari itu juga langsung dilantik dan langsung bekerja. Ada beberapa hal yang layak dipertimbangkan, pertama, di era digital ini media sosial cenderung bisa digunakan untuk melakukan ujaran kebencian, memposting hal-hal yang tidak sepatutnya diunggah dan diposting. Ini cenderung mengundang timbulnya kerawanan sosial. Kedua, makin longgarnya akhlak sebagian warga kita, yang ini butuh pencerahan dan pelurusan, agar media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif. Ketiga, jika secara tradisional manual, biasanya orang mengatakan "mulutmu hari maumu", maka sekarang "jarimu (yang menari di atas keypad android) adalah harimau mu". Saudaraku, melalui MTQN diharapkan tidak hanya menjadi ajang kontestasi tilawah, pemahaman atau tafsir Al-Qur"an, menulis makalah, dan hafalan Al-Qur"an, akan tetapi dengan spirit musabaqah (kontestasi) yang merupakan karakteristik manusia yang diberikan oleh Allah, maka selain sportifitas yang harus dijunjung tinggi oleh para kontestan atau peserta musabaqah, juga yang terpenting seluruh komponen bangsa ini, muai dari jajaran Pejabat Tinggi, menengah, dan seluruh masyarakat Indonesia yang dikenal agamis dan religius, dapat melakukan revolusi mental menuju masyarakat Qur"ani, dengan smooth, bertahap, dan berkelanjutan. Sebagai bangsa besar, kita memang harus sangat prihatin, karena makin hari terasa meskipun tidak mudah untuk diuktikan, bahwa kejujuran di negeri ini, yang setiap dua tahun menggelar MTQN dari provinsi ke provinsi lainnya, dan Seleksi Tilawatil Qur"an juga tiap dua tahun sekali, ada semacam kontradiksi dan paradoksal. Seolah-olah yang MTQN berjalan sendiri di satu jalur jalan, dan masyarakat di luar itu terbelah, dan berjalan di jalur jalan yang lainnya. Laksana "rel kereta api" yang masing- masing berjalan. Jika kereta api jelas, karena dua rel jalur itu, diikat untuk mengantarkan kereta api dengan penumpangnya ke satu muara stasiun ke stasiun, namun dampak MTQ bagi kepentingan masyarakat umum, agaknya memang tidak bisa berbanding lurus. Siti "Aisyah ra suatu saat, bagaimana berakhlak seperti akhlak Rasulullah saw, kemudian Siti "Aisyah ra menjelaskan "takhallaqu bi akhlaqi l- Qur"an" artinya "berakhlaklah dengan akhlak Al-Qur"an". Al-Qur"an mengajarkan, untuk menyiapkan generasi muda Qur"an, musti diawali dari
saat-saat mempersiapkan pasangan calon suami dan Islam menempatkan hubungan suami isteri - baca hubungan seksual - adalah hubungan yang sakral. Ia harus disiapkan dengan matang dengan pertimbangan selektif, dari wajah, harta, nasab, dan agama. Dengan prioritas agama, karena ini yang akan menyelamatkan keluarga dan keturunan sebagai cikal bakal generasi muda Qur"ani yang menjadi prasyarat umat yang terbaik (khairu ummah). Di tengah masih tingginya angka perkawinan usia dini, di antara penyebabnya adalah masih cukup banyaknya hubungan remaja laki-laki dan perempuan di era digital dan medsos sekarang ini, yang tidak jarang menjadi "jebakan" mereka bergaul secara bebas dan tidak bisa terpantau dan terkendalikan oleh kedua orang tua. Ini tentu membutuhkan intensitas pemahaman Al-Qur"an untuk menjadi fondasi dan filter komunikasi mereka dengan sesamanya. istri. Dalam dataran kehidupan politik yang makin hari makin pragmatis dan transaksional, perlu diantisipasi dan didiagnosis untuk dapat diterapkan terapi secara tepat, agar kehidupan politik ke depan tidak diwarnai oleh pola dan modus pragmatis, sehingga akan mampu menghadirkan kebaikan dan kemashlahatan bagi bangsa ini. Sudah beberapa kali, ada diagnosis bahwa pilihan demokrasi satu orang satu suara atau one man one vote dianggap sebagai penyebab lahirnya pragmatisme dan transaksional-nya masyarakat dalam memilih orang-orang yang diamanati menjadi politisi, dipandang tidak berpihak kepada kemajuan, tetapi dianggap langkah mundur. Meskipun jika kita mengingat sila keempat Pancasila, adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" yang sesungguhnya menyuratkan adanya perwakilan. Demikian juga dalam soal ekonomi, tradisi dan praktek berekonomi secara ini. Lembaga ribawi masih mendominasi perekonomian di negeri Keuangan Syariah (LKS) dan Perbankan Syariah (PbS) dan juga sektor riil, belum semua bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sudah ada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang mestinya Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES), akan tetapi belum menunjukkan kebijakan dan keberpihakan yang lebih kongkrit dan menunjukkan progress yang meyakinkan. Semoga melalui even MTQN ke XXVII yang digelar di Provinsi Sumatera Utara, di kota Medan ini, akan mampu melahirkan generasi yang Qur"ani sebagai hasil revolusi mental menuju terwujudnya generasi khairu ummah. Selain itu, MTQN ini mampu memantulkan resonansi dan radiasi positif, bagi makin terpaparnya nilai dan prinsip akhlak al-Qur"an bagi generasi dan manusia Indonesia. Karena Al-Qur"an hadir adalah sebagai hudan lin nas atau petunjuk bagi manusia bukan hanya kaum Muslim saja, tetapi rahmatan lil alamin. Allah a"lam bi sh-shawab.
Wassalamualaikum wrwb. Medan, 5/10/2018.
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk : 15. Artikel Wacana Headline Edisi Kamis 11 Oktober 2018. Naskah Asli : BANTUAN KONSELING PEMULIHAN KORBAN GEMPA Bencana alam sudah menjadi semacam "sarapan" dalam kehidupan sehari- hari penduduk Indonesia, karena terjadi hampir setiap waktu tanpa dapat terprediksi sebelumnya. Gempa bumi dan Tsunami baru saja terjadi di Palu, Sulawesi Tengah yang sebelumnya terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada Jumat, 28 September 2018 pukul 17.02 WIB. Pusat gempa terletak pada kedalaman 10 kilometer dan terasa pada 27 kilometer Timur Laut Donggala dengan perkiraan korban mencapai 1.649 jiwa meninggal dunia (Suara Merdeka, 6 Oktober 2018). Bencana alam yang lain seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan letusan gunung berapi kerap terjadi di seluruh wilayah Indonesia bahkan ada yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia adalah "supermarket bencana". Bencana alam yang senantiasa mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak psikologis. terjadi
Peristiwa bencana alam merupakan salah satu penyebab munculnya krisis bagi kejiwaan manusia. Bencana alam selalu menyisakan trauma bagi penduduk sekitar. Trauma gempa bumi mengakibatkan penduduk kehilangan keluarga, rumah dan pekerjaan. Kondisi batin mereka sedih, hancur dan khawatir akan terjadinya gempa susulan. Hasil penelitian di Amerika oleh National Center for PTSD Tahun 2010 memperlihatkan 15-43% wanita dan 14-43% pria mengalami peristiwa trauma selama kehidupan mereka. Anak-anak dan remaja yang menaglami peristiwa trauma, 3-15% wanita dan 1-6% pria mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Membantu para korban bencana dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan berupa materi dan juga berupa konseling. Kebutuhan rasa aman juga setara dengan kebutuhan akan bantuan dana dan materi yang diharapkan. Kebutuhan untuk didengarkan dan didampingi saat korban mencari jalan keluar dari bencana penting dilakukan. Salah satu cara membantu korban dengan memberikan konseling pasca bencana. Upaya konseling berfokus pada solusi alternatif menolong orang-orang yang cemas dan penuh rasa takut ditengah bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang menyatakan bahwa salah satu aspek penting rehabilitasi adalah masalah sosial psikologi yang dihadapi korban bencana. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutis yang diarahkan untuk mengubah sikap perilaku dan diarahkan hanya pada penyembuhan psikologis semata, dilaksanakan face to face antara konseli dan konselor, melalui teknik wawancara sehingga dapat terentaskan permasalahan yang terapeutik dibagi dalam 3 kategori, yakni dialaminya. Konseling Pendekatan Psikodinamika, eksperiensial dan relasi. Pendekatan lain yang ditempuh adalah pemberian bantuan psikologis awal atau Psychological First Aid (PFA). Intinya adalah mendengarkan tanpa banyak bertanya dengan memberi ruang untuk menyampaikan rasa takut. Edukasi soal informasi bencana atau informasi bantuan juga perlu dilakukan. Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Anak-anak perlu dibantu untuk bisa menatap masa depannya dan membangun harapan baru dengan kondisi yang baru pula. Bagi orang tua, layanan konseling trauma akan membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup saat ini; untuk selanjutnya mampu melupakan semua tragedi dan memulai kehidupan baru.
Seiring dengan kondisi tersebut konselor sebagai pendidik pada jalur formal bertugas melakukan bimbingan dan konseling di Sekolah juga bertanggung jawab untuk dapat membantu peserta didik, masyarakat maupun individu yang mengalami peristiwa trauma. Melibatkan Guru Bimbingan dan Konseling Pihak-pihak yang memungkinkan menyelenggarakan konseling traumatis bagi korban bencana adalah guru Bimbingan dan Konseling (BK), dosen program studi BK, sarjana BK, serta melibatkan mahasiswa jurusan BK dapat berperan serta. Tenaga tersebut hampir dimiliki oleh seluruh wilayah Indonesia sehingga rehabilitasi psikologis dengan konseling traumatis untuk korban bencana dapat dilaksanakan dimana saja. Namun, didalam penanganan bencana masyarakat seringkali diperlakukan sebagai penerima bantuan pasif yang tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penanganan bencana. Padahal, jatuhnya korban dapat diminimalisir apabila penduduk memiliki kesiapan psikologis secara dini menghadapi bencana alam. Kesiapan psikologis ini dapat dibentuk melalui sosialisasi pelatihan pada berbagai kegiatan dan simulasi, termasuk sekolah melalui program bimbingan pribadi dan sosial, guru pembimbing dapat meningkatkan kesiapsiagaan psikologis menghadapi bencana yang akan dapat mengurangi resiko terhadap akibat bencana alam. Permasalahan yang dihadapi, guru konseling saat ini yaitu masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam hal kebencanaan, sehingga diperlukan sumber informasi bagi guru BK melalui kurikulum kebencanaan yang melibatkan lembaga seperti BMKG, BNPN serta LIPI. Menurut Brammer (1979) terdapat empat tahap dalam keterampilan konseling di saat krisis pasca bencana alam yaitu Pertama, menilai atau menentukan kondisi korban saat ini dan keparahan permasalahannya, Kedua, memutuskan jenis konseling yang paling dibutuhkan saat ini berdasarkan penilaian, Ketiga, bertindak secara langsung dalam pelaksanaan konseling, Keempat, melakukan pemantauan tindakan nyata konseli menerapkan hasil konseling dengan bertindak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang lebih baik tentang respon psikologis terhadap situasi peringatan adanya bencana alam, akan membantu orang merasa lebih percaya diri, lebih mampu mengendalikan, danmempersiapkan lebih baik secara psikologis maupun mempersiapkan perencanaan-perencanaan darurat yang lebih efektif.
Pngembangan dan peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi konselor menjadi fasilitator diperlukan dalam pelayanan konseling pasca bencana. Kesadaran diri, pengetahuan dan kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengenal bagaimana bencana dan pentingnya konseling pasca bencana, mengetahui cara meningkatkan kesadaran diri,mengetahui penyebab dan dampak psikologis pasca bencana sehingga dapat melakukan asessment, intervention, dan melakukan treatment dan follow up Drs. Rohim, MPd. ]- Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Ajibarang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah - NIP. 19601007 1990012 1 003 - Alumni Prodi Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) HP: 082223929211; email: Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel :
16. Artikel Wacana Kedua Edisi Kamis 11 Oktober 2018 Naskah Asli : Apakah Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban? Oleh Nugroho SBM Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga acuan BI yaitu BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis poin dari 5,5 persen ke 5,75 persen. Langkah itu diambil untuk memperkecil defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang pada gilirannya juga akan menahan depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS. Nampaknya BI tak punya pilihan kebijakan lain dan memang kenaikan bunga acuan itu harus dilakukan. Hanya saja tampaknya BI dengan kebijakan moneternya tersebut terlalu diharapkan oleh banyak kalangan untuk bisa menahan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Atau dengan kata terlalu banyak beban (overburdened). lain, kebijakan moneter BI Berbicara tentang kebijakan moneter yang terlalu banyak beban, ada artikel yang menarik dari Athanasios Orphanides dari MIT (2013) berjudul "Is Monetary Policy Overburdened?" (Apakah Kebijakan Monter Terlalu Banyak Beban?). Dalam tersebut Athanasios mengatakan bahwa kebijakan moneter di berbagai negara seringkali memang terlalu banyak menanggung beban. Beban yang harus ditanggung kebijakan moneter tersebut biasanya untuk mengatasi tiga masalah yaitu penciptaan kesempatan kerja, keberlanjutan fiskal, dan stabilitas keuangan. Menurut Athanasios semestinya kebijakan monter tidak dibebani target yang terlalu banyak sebab sejatinya kebijakan monter hanyalah untuk mengatasi sistem keuanganpun (yang pengertiannya lebih luas dari kestabilan harga) sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan hanya melaksanakan kebijakan moneter. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan lain. Selaras dengan pendapat Athanasios maka dalam kasus menahan penurunan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibutuhkan kebijakan lain. tulisannya ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan Kebijakan Lain Yang Sudah Dilakukan Memang sudah ada beberapa kebijakan lain yang dilakukan untuk mendampingi kebijakan moneter untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhada dolar AS. Pertama, menunda beberapa proyek yang bahan bakunya dari impor yang memerlukan banyak dolar AS, salah satunya listrik 35.000 MW (megawatt). Kedua, adalah proyek pengadaan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) barang impor untuk 1.147 jenis barang impor. Ketiga, kebijakan untuk memanggil devisa hasil ekspor yang selama ini diparkir di luar negeri dengan memberikan berbagai insentif.
Di samping itu, di kalangan pengusaha sendiri ada kesadaran untuk menukarkan dolar AS yang dimiikinya ke rupiah dengan harapan menambah stok atau cadangan devisa sehingga bisa memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun tampaknya upaya-upaya kebijakan dan inisiatif pengusaha itu belum membuahkan hasil yang berarti untuk ikut membantu mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dibutuhkan kebijakan yang punya dampak cepat untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Beberapa Kebijakan berdampak Cepat Ada 3 (tiga) kebijakan berdampak cepat yang bisa dicoba untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Pertama, menekan impor BBM. Dengan membatasi volume impor BBM maka pasokan BBM akan berkurang dan ini membawa konsekuensi kenaikan harga BBM secara signifikan. Memang selama ini harga BBM sudah naik-turun sesuai harga pasar internasional. Tetapi jika harga di pasar internasional naik maka kenaikan harga BBM di dalam negeri masih dalam batas wajar karena volume impor BBM nya masih sama. Maka bisa dicoba volume impor BBM nya dikurangi. Maka akan ada dua efek kenaikan harga BBM di dalam negeri yaitu efek dari kenaikan harga BBM di pasar internasional (jika harganya naik) dan efek karena penurunan pasokan karena pembatasan volume impornya. Apakah hal ini tidak menimbulkan gejolak? Syakira tidak karena masyarakat sudah terbiasa dengan naik turunnya harga BBM, asalkan tidak ada pihak yang menggoreng isu ini untukkepentingan politik. Kedua, BI dan pemerintah harus benar-benar serius memerangi para spekulan dolar AS. BI dalam hal ini telah mengubah jumlah maksimum pembelian dolar AS tanpa menyertakan keterangan transaksi yang dibiayainya (underlyingnya) dari maksimum 100.000 dolar AS per bulan per nasabah menjadi hanya 25.000 per bulan per nasabah. Harapannya orang membeli dolar AS memang benar-benar untuk membiayai suatu transaski (impor, bayar utang luar negeri, bayar gaji pegawai asing, bayar jasa asing misal untuk transportasi, asuransi, biaya berobat, dan lain-lain) dan bukan untuk spekulasi. Namun selama ini memang masih banyak celah untuk mengakali aturan ini, antara lain: meminjam KTP teman atau saudara sehingga yang bersangkutan menggunakan 2 KTP berbeda atau lebih sehingga ditotal bisa membeli lebih dari 25.000 dolar AS, seseorang bisa membeli dolar AS di penukaran uang atau bank yang berbeda dalam hari yang sama sehingga bisa mendapatkan lebih dari 25.000 dolar AS per hari, dan kemungkinan lain adalah dengan memalsukan dokumen (invoice) impor. Untuk itu perlu dilakukan penagwasan terhadap pembelian dolar tanpa transaksi yang dibiayainya misal dengan pengawasan terhadap penggunaan KTP yang berbeda oleh orang yang sama dalam pembelian dolar AS, menggunakan sistem online semua pedagang valas agar bisa dipantau apakah oranag
yang sama melakukan pembelian dolar AS di pedagang valas yang berbeda dalam sehari, dan memberantas pembuatan dokumen impor palsu. Ketiga, pemerintah harus tegas untuk melrang Badan UsahaMilik Negara (BUMN) untuk menimbun dolar AS. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kebutuhan dolar AS untuk BUMN besar seperti PLN dan Pertamina sangat besar dan sering untuk mencegah resiko fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah banyak BUMN yang menimbun dolar AS. Memang menteri BUMN Rini Soemarno sudah menghimbau agar BUMN jangan menimbun dolar AS dan membeli dolar sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat. Tetapi himbauan ini perlu dilaksanakan secara tegas di lapangan. Periksa saja neraca BUMN-BUMN dan bila kedapatan menimbun dolar AS melebihi kebutuhan maka segera diperintahkan untuk menjualnya. (Dr. Nugroho SBM, MSi, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang). Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 17. Artikel Wacana Headline Edisi Selasa 16 Oktober 2018. Naskah Asli : Memantapkan Ketahanan Pangan Oleh: Sutrisno Tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia (World Food Tema HPS Internasional 2018 yakni "Our Actions are Our Future" dan tema HPS Nasional adalah "Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2018". Ketahanan pangan menjadi salah satu kekuatan negara yang mampu menghalau krisis global. Karena itu kebutuhan pangan harus dijaga ketersediannya. Apalagi untuk negara berkembang produksi pangan dibutukan hingga 100%. Satu perkiraan mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, produksi pangan global saat ini harus ditingkatkan sekitar 75% dan khusus untuk negara-negara berkembang ditingkatkan sampai 100%. Persoalan pangan memang bukan cuma soal produksi. Produksi pangan yang melimpah pun tidak menjadi tidak ada kelaparan kalau distribusi pangan tidak disokong oleh perangkat kelembagaan yang kredibel. Indonesia sebagai negara kepulauan, keberadaan kelembagaan yang kredibel menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non). Bagi kelompok miskin, amburadulnya kelembagaan distribusi pangan bakal membuat mereka semakin menderita. Maklum, porsi pengeluaran pangan untuk
kelompok miskin tidak kurang dari 80 persen dari seluruh pengeluaran, dan 60 persen di antaranya untuk beras. Jadi ketergantungan kelompok miskin pada pangan amat besar. Harga barang kebutuhan pokok yang meroket pada gilirannya akan memicu inflasi yang tinggi. Jika pendapatan riil mereka turun, maka persentase pengeluaran untuk pangan menjadi lebih tinggi lagi. Tidak cuma 60 persen, malah porsinya bisa lebih dati 90 persen. Mereka pun akan merealokasikan pengeluarannya. Dana untuk pendidikan dan kesehatan akan dikurangi, lalu mereka mengalihkannya ke pangan. Jumlah dan frekuensi makan mereka dikurangi. Jenis pangan inferior atau murah menjadi pilihan, walau tidak kaya dengan kandungan energi dan protein. Dampaknya, konsumsi energi dan protein akan menurun. Perhatian dunia dan perhatian kita akhir-akhir tertuju pada perkembangan yang mengindikasikan adanya ketimpangan yang makin melebar antara konsumsi dan produksi pangan dunia sehingga memunculkan krisis pangan. Mantan Presiden Bank Dunia Robert B. Zoelick pernah mengatakan bahwa krisis pangan dunia lebih berbahaya ketimbang krisis yang terjadi di pasar keuangan. Salah satu indikator krisis pangan adalah kenaikan bertahap harga energi dan komoditas di pasar dunia. Ini disebabkan energi dan pangan saling menggantikan. Perubahan iklim yang paling terasa berpengaruh terhadap produk pangan, baik nasonal maupun dunia. Peringatan serius telah disampaikan petinggi Dana Moneter Internasional (IMF) terkait dampak krisis ekonomi global yang akan memicu harga bahan pangan yang makin mahal. Lembaga multilateral itu menyatakan kenaikan harga berbagai komoditas, terutama pangan, dapat menimbulkan konsekuensi mengerikan bagi dunia, termasuk risiko perang saudara dan antarnegara. Apabila tidak ada antisipasi secara komprehensif, persoalan ini bakal mendorong jatuhnya korban nyawa manusia yang semakin banyak karena kelaparan, yang kemudian mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. ini Organisasi pangan dunia (FAO) pernah mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar 36 negara yang mengalami krisis pangan. Indonesia yang sering kita sombongkan sebagai negeri gemah ripah loh jinawinegara jembar, banyak penduduknya, lagi subur makmur ini kini begitu rapuh ketahanan pangannya. Sampai-sampai FAO menyebut Indonesia krisis pangan dan butuh bantuan negara luar untuk mengatasinya. Bagi Indonesia, ancaman krisis pangan harus diantisipasi sejak dini. Meskipun produksi pangan utama (padi, jagung, ubi kayu, gula, CPO, daging sapi, telur dan susu) meningkat, kebergantungan pada sejumlah pangan impor masih tinggi. Sampai saat ini, kita belum bisa keluar dari kebergantungan impor pangan: susu (89 persen), gula (30 persen), garam (50 persen),
gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (35 persen), induk ayam, dan telur. Maka, momentum HPS, harus dimanfaatkan untuk memantapkan ketahanan pangan untuk menghadapi krisis pangan. Memantapkan ketahanan pangan bukan saja agar kita tidak terlalu tergantung pada luar negeri, tetapi juga sekaligus mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, program reforma agraria, terutama reformasi aset atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional, harus didukung penuh. Dengan rata-rata lahan pangan per kapita 359 meter persegi persegi), pendistribusian lahan untuk petani menjadi suatu keniscayaan. Tanpa hal itu, produksi pertanian kita pasti akan jalan di tempat. Kalaupun dinyatakan ada peningkatan produksi, itu hanya retorika. Kedua, paradigma pembangunan pertanian harus diubah dengan memposisikan kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani. Misalnya, alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pertanian, menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara lain melalui tarif bea masuk agar diperoleh rangsangan untuk peningkatan produksi. Pada sisi lain, fenomena perubahan mutu, kehilangan dan kerusakan hasil pertanian dan cara pengendaliannya, pendugaan masa simpan dan teknik-teknik penyimpanan untuk berbagai komoditi menuntut pemahaman secara tingkat petani guna mewujudkan ketahanan pangan sederhana di berkelanjutan. (bandingkan dengan Thailand 5.226 meter Ketiga, visi-misi Jokowi-JK untuk berdaulat di bidang pangan harus benar-benar diwujudkan (Nawacita 7). Komitmen untuk berswasembada beras, kedelai, gula, dan susu perlu diwujudkan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan ekstensifikasi, peningkatan teknologi antara lain rekayasa genetika, dan diversifikasi pangan. Keempat, mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkualitas tinggi, efisien dan berdaya saing tinggi dari hulu sampai dengan hilir, membangun agro industri di desa. Dan tak kalah penting adalah mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. produksi dengan cara intensifikasi, Kita mengingatkan bahwa persoalan pangan merupakan masalah besar dan sangat krusial, apabila kita mengabaikan sejumlah indikasi yang telah dikemukakan para ahli dan pejabat terkait. Dalam konteks ini, kita juga mengingatkan bahwa dalam hal pangan kita belum optimal memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Kita harus optimistis dengan modal geografis Indonesia, sumber daya alam yang melimpah, dan kebijakan pangan yang tepat, ketahanan dan kedaulatan pangan bisa tercapai. Penulis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Domisili: Jl Kencur I Surakarta, HP: 081329056464, Sutrisno, Alumnus adalah
Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : 18. Artikel Wacana Kedua Edisi Selasa 16 Oktober 2018. Naskah Asli : Mencetak Pelaut Handal Oleh Dwi Prasetyo DIera disrupsi seperti sekarang ini, di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja yang tak linear, ada fenomena perubahan yang sangat cepat dan fundamental pada semua bidang. Tak terkecuali bidang pendidikan tinggi. Ia harus mampu mengakselerasi perkembangan tersebut. Untuk mengolaborasikan perkembangan ini, pendidikan tinggi harus mampu menciptakan ide atau gagasan yang inovatif, serta mempunyai program mengedepankan teknologi digital. Salah satu kunci pembuat sukses perubahan tersebut yakni sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini menginisiasikan pendidikan tinggi di Indonesia, agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi pada pasar global.
Penguatan SDM juga merambah bidang pelayaran dan kepelautan. Terlebih jika menengok Indonesia yang 2/3 wilayahnya merupakan harus mendapatkan skala prioritas. tersebut perairan, sehingga untuk pengembangannya Salah satu program pemerintah yang mendukung penguatan wilayah perairan Indonesia yakni pengembangan tol laut. Program tersebut mengkonektivitas antarwilayah Indonesia maupun dengan dunia internasional, Bahkan, tol laut bisa menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, karena memiliki potensi strategis dalam aktivitas perdagangan global. Hampir 90% perdagangan internasional dilakukan melalui transportasi laut. Di mana 40% di antaranya melalui rute wilayah Indonesia. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi vokasi dalam menyiapkan SDM pelayaran dan kepelautan. Khususnya, menghasilkan pelaut yang berorientasi pada penguasaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan industri pelayaran. Diharapkan para lulusannya memiliki daya saing tinggi. Kurikulum IMO Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dimensi <I>hard skills<P> tersebut, saat ini Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengadopsi kurikulum International Maritime Organization (IMO). Kurikulum tersebut mengacu model Course 7.03 untuk program studi (prodi) nautika dan 7.04 prodi teknika, serta masukan dari pengguna untuk Prodi Ketatalaksanaan dan Kepelabuhan (KALK). Kondisi demikian menjadikan para lulusan PIP harus bisa menghadapi kompetensi dimensi soft skills, yakni budaya kerja yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang dibutuhkan industri pelayaran. Saat ini, pada industri pelayaran, secara kualitas pribadi dituntut mempunyai nilai-nilai karakter dasar yang kuat. Di antaranya disiplin, tanggung jawab, etos kerja, dapat mengatasi masalah, mempunyai kepercayaan diri yang kuat dan kecakapan berkomukasi. tersebut sesuai dengan visi Politeknik Ilmu Pelayaran, yaitu Hal menjadikan PIP sebagai perguruan tinggi kepelautan yang berorientasi global, dan menghasilkan SDM berkualitas sesuai kebutuhan pengguna. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan era disrupsi, saat ini PIP Semarang melakukan beberapa langkah strategis. Langkah tersebut adalah pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, pengembangan kualitas para pengajarnya. Selain itu, juga melakukan penambahan sarana dan prasarana. Penambahan tersebut
diharapkan membuat proses belajar mengajar di kampus lebih nyaman. Ditekankan pula tentang pedoman pembentukan karakter dan kesempataan sesuai yang dibutuhkan. Hal itu tetap mengacu pada Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seaferrer (STCW) tahun 1978 dan amandemen 2010. Dwi Prasetyo, Mahasiswa S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kliping Ketika Termuat :
Dokumentasi Screenshoot Keterangan Pesan Masuk Artikel : Sumber Dokumen Naskah Asli : Dari Desk Wacana dan Edukasia Redaksi Harian Suara Merdeka. Sumber Artikel Wacana Termuat : Dokumentasi Pribadi Peneliti. Sumber Screenshoot (Tangkapan Layar) Pesan Masuk Artikel Wacana : Dari Desk Wacana dan Edukasia Redaksi Harian Suara Merdeka dan Dokumentasi Pribadi Peneliti.
2. Berikut ini Tugas Redaksi Berdasar Jenjang Jabatan Sebagai Penjelas Kewenangan Masing-Masing Unit. Data tugas redaksi ini data terakhir per tahun 2015 : RINCIAN TUGAS DEPARTEMEN REDAKSI Pemimpin Redaksi (Pemred) Bertanggung Jawab jawab kepada Pemimpin Umum terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban Departemen Redaksi. 1. Memberikan kebijakan umum (arahan) redaksional. 2. Memimpin Dewan Redaksi. 3. Memimpin Rapat Koordinasi antara Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain. 4. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 5. Melakukan tugas administratif 6. Mewakili Departemen Redaksi untuk kegiatan luar. 7. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan redaksional. 8. Bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajukrencana (editorial) yang merupakan opini redaksi (desk opinion). Wakil Pemimpin Redaksi I (WAPEMRED I) Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi. 1. Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred berhalangan 2. Mengurus masalah pengembangan produk dan merumuskan kebijakan redaksional 3. Mengurus kerja sama dan interaksi dengan pihak luar atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan redaksi 4. Melakukan supervisi dan memimpin Rapat Koordinasi Redaktur Pelaksana, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain 5. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 6. Melakukan tugas-tugas administratif
Wakil Pemimpin Redaksi II (WAPEMRED II) Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi. 1. Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred dan Wapemred I berhalangan 2. Mengurus masalah intern, organisasi, mekanisme kerja, dan pembinaan produktivitas serta pemenuhan kesejahteraan wartawan. 3. Mengatur peningkatan kualitas wartawan melalui pendidikan intern/ekstern 4. Melakukan supervisi dan memimpin Rapat Koordinasi Redpel, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain 5. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok 6. Melakukan tugas-tugas administratif. Direktur Pemberitaan : - Redaktur Senior Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi. 1. Memberikan masukan dalam strategi pemberitaan dan kebijakan redaksional 2. Menyusun dan mengamankan pelaksanaan kode etik wartawan Suara Merdeka 3. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis 4. Memberi evaluasi baik bersifat rutin maupun berkala 5. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pemimpin Redaksi 6. Menulis Tajuk Rencana dan Pojok Dewan Redaksi Dewan Redaksi adalah Dewan atau Forum yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi dengan anggota terdiri, Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Senior, dan Redaktur Pelaksana. Tugas Dewan Redaksi adalah : 1. Memberikan masukan mengenai kebijakan redaksional secara umum 2. Memberi saran mengenai kebijakan pembinaan wartawan/redaksi 3. Memberi saran mengenai liputan 4. Membantu melakukan evaluasi terhadap karya Departemen Redaksi. 5. Membantu mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati.
Redaktur Pelaksana (REDPEL) Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Bertanggung jawab dan mengendalikan mekanisme kerja redaksi sehari-hari, serta seluruh isi berita/opini koran. 2. Memimpin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan dengan kepala desk dan kepala biro 3. Melaksanakan koordinasi peliputan lintas biro 4. Memberikan masukan kepada Pemred/Wapemred soal pemberitaan yang bersifat perlu penanganan khusus 5. Melakukan tugas-tugas supervisi kepada desk, wartawan, dan editor bahasa 6. Melaksanakan tugas-tugas administrasi di bidang liputan 7. Mengkoordinasi, mengarahkan dan mensuversi kerja para redaktur atau penanggungjawab rubrik/desk. 8. Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada redaktur secara periodik Koordinator Liputan : Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Bertanggung jawab dan mengendalikan seluruh program liputan redaksi baik yang terprogram maupun kejadian di lapangan. 2. Membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter 3. Mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter 4. Melakukan komunikasi setiap saat kepada para redaktur, reporter/wartawan, dan fotografer. 5. Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita 6. Menyediakan peralatan kerja repoter dan menata keperluan keuangan redaksi: uang perjalanan, uang saku, uang rapat. 7. Memberikan supervisi dan penilaian kinerja reporter/wartawan secara kuantitas maupun kualitas. Redaktur Malam Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 1. Memantau perkembangan berita dengan memperhatikan semua fasilitas informasi (TV, internet, Reuters, dan Antara) mulai pukul 22.00-02.00 WIB 2. Memberikan masukan ke Redaktur Pelaksana dan Kepala Desk menyangkut perkembangan berita dan berita baru eksklusif di saat kritis (sampai pukul 00.00 WIB) 3. Berkoordinasi dengan Redaktur Pelaksana menyangkut perkembangan berita eksklusif atau berita baru eksklusif setelah semua unsur desk pulang, dan mengambil keputusan strategis untuk mengganti berita yang sudah tercetak di halaman bila dianggap perlu. 4. Berkoordinasi dengan petugas piket Layout untuk melaksanakan tugas-tugas penggantian berita 5. Memberikan laporan tertulis kepada Redaktur Pelaksana
Sekretaris Redaksi Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi. 1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan di Departemen Redaksi, termasuk surat menyurat internal redaksi. 2. Melakukan tugas-tugas kompilasi berita yang dibantu pula oleh staf di Bagian Modem dan Internet. 3. Melakukan pencatatan hasil-hasil rapat harian dan mingguan dan penyebaran ke semua jajaran redaksi. 4. Mengerjakan penyusunan daftar piket redaksi. 5. Mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat cheking, rapat final. 6. Mengerjakan tugas-tugas khusus dari Pemred/Wapemred Kepala Desk Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 1. Bertindak sebagai kapten yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan isi dan penataan halaman masing-masing desk yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Merencanakan program untuk desknya masing-masing secara harian maupun mingguan (berkala). 3. Melakukan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan memperhatikan rubrikasi yang telah disepakati. 4. Tugas editing dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyeragamkan gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama sesuaim dengan kebijakan Suara Merdeka. 5. Tugas rewriting: Menulis ulang (rewriting) menulis ulang bahan atau berita dari lapangan dengan penambahan dan pengayaan data redaktur sesingga berita/tulisan sesuai dengan kebijakan redaksi dan press claar. 6. Memberikan pembinaan, supervisi dan penilaian kinerja anggota desk secara kuantitas maupun kualitas. 7. Memberikan masukan kepada Redaktur Pelaksana, baik yang bersifat strategi pemberitaan maupun performance wartawan Staf Desk Bertanggung jawab kepada Kepala Desk 1. Membantu Kepala Desk dalam perencanaan sampai pengendalian program untuk desknya masing-masing 2. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan meperhatikan rubrikasi yang telah disepakati 3. Tugas editing dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyeragamkan gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama sesuaim dengan kebijakan Suara Merdeka. 4. Tugas rewriting : Menulis ulang (rewriting) menulis ulang bahan atau berita dari lapangan dengan penambahan dan pengayaan data redaktur sesingga berita/tulisan sesuai dengan kebijakan redaksi dan press claar. 5. Memberikan masukan kepada Kepala Desk tentang strategi pemberitaan dan performance wartawan
Kepala Biro Bertanggung jawab kepada Koordinator Liputan 1. Berkoordinasi intensif dengan Kepala Desk 2. Merencanakan sendiri atau/dan bersama-sama dengan Kepala Desk 3. Mengorganisasi operasi wartawan untuk tugas-tugas liputan 4. Mengendalikan seluruh wartawan dan liputan yang menjadi tugasnya 5. Melakukan pembagian tugas kepada wartawan di tingkat biro sesuai dengan kemampuan dan spesialiasi masing-masing 6. Mengompilasi hasil liputan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Desk dan Redaktur Pelaksana 7. Memberikan masukan kepada Redaktur Pelaksana menyangkut liputan yang memerlukan pendekatan lintas biro Reporter (Wartawan Lapangan) Bertanggung jawab kepada Kepala Desk dan Kepala Biro 1. Melakukan tugas-tugas liputan sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan Kepala Desk/Kepala Biro kepadanya. 2. Melakukan tugas liputan secara kreatif tanpa harus menunggu order dari Kepala Desk/Kepala Biro 3. Melaporkan hasil liputan kepada Kepala Desk/Kepala Biro 4. Memenuhi standar minimal jumlah liputan 5. Memberikan usulan berita kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan. 6. Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting di berbagai instansi Bagian Pracetak • Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Bersama staf, melakukan perencanaan, pengorganisasian, penerapan clan pengendalian seluruh tugas pracetak, jaringan dan pemeliharaan 2. Memberikan masukan kepada Pemimpin Redaksi mengenai perkembangan teknologi yang menjadi bidangnya untuk pengambilan keputusan. 3. Berkoordinasi dengan Redaktur Pelaksana pada penyelesaian pekerjaan di tingkat teknis 3. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Wajah menyangkut optimalisasi sumber daya manusia clan sumber daya alat (komputer). Kepala Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) • Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Bersama staf, melakukan tugas-tugas penelitian dan pengembangan berdasarkan kreativitas sendiri maupun order dari Pemred/Wapemred 2. Melakukan evaluasi seluruh isi koran secara strategis terhadap koran-koran pesaing 3. Membuat program-program untuk peningkatan kualitas sajian koran
4. Memberi masukan kepada Departemen Redaksi untuk pengambilan kebijakan redaksional 5. Memberikan saran-saran menyangkut pengembangan pemberitaan 6. Koordinasi aktif dengan R&D perusahaan. Kepala Pusat Data, Analisa dan Produksi(PUSDAPRO) Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Bersama staf, mempersiapkan pengadaan buku, kliping, foto dan bahan- bahan dokumentasi lainnya yang dibutuhkan redaksi untuk melengkapi berita atau tulisan yang akan dimuat 2. Menyediakan data-data, artikel, tulisan yang dibutuhkan untuk sebuah penulisan oleh reporter, redaktur, redaktur pelaksana, dan Pemimpin Perusahaan. Mencari dan menata buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan kerja para wartawan 3. 4. Mengusulkan suatu berita kepada redaksi bila dalam melaksanaan tugas menemukan data-data atau informasi penting Kepala Artistik • Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 1. Bersama staf merencanakan pola tata muka untuk seluruh halaman 2. Memberikan dummy kepada tiap-tiap penanggung jawab halaman 3. Berkoordinasi dengan Bagian Iklan untuk perencanaan kapling halaman 4. Memberikan arahan, masukan menyangkut besar-kecilnya huruf dan melakukan pengawasan atas tugas-tugas artistik halaman 5. Memberikan arahan menyangkut detail artistik halaman dari sudut tata wajah keseluruhan dengan memperhatikan besar-kecilnya judul/kepalaan berita dan foto-foto, ilustrasi, gambar yang harus dimuat 6. Berkoordinasi dengan Bagian Teknologi Informasi (TI) untuk optimalisasi sumber daya lay-outerdan peralatan (komputer). Kepala Personalia/ Diklat. Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Menyusun program peningakatan kualitas SDM wartawan melalui program pendidikan intern maupun ekstern di lembaga-lembaga resmi 2. Mengevaluasi kinerja wartawan tiap bulan agar terjaga kontinuitasnya 3. Mengompilasi data potensi seluruh personalia redaksi 4. Membantu pemenuhan hak clan kesejahteraan wartawan sesuai dengan aturan perusahaan 5. Memberi masukan menyangkut tentang, perencanaan rekruitmen, penempatan mutasi, pembinaan karier wartawan, dsb.
Tata Usaha/ Administrasi Redaksi Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi 1. Melakukan tugas-tugas administrasi dan keuangan untuk operasional Redaksi, honor wartawan lepas dan tambahan operasional bulanan 2. Mengoordinasi pengiriman honor untuk penulis luar Tim Bahasa Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 1. Mensupervisi, membantu mengoreksi, dan membetulkan naskah dari sisi tata tulis maupun penggunaan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 2. Mengevaluasi dan memberikan saran dan masukan kepada redaksi manakala ditemukan dugaan kesalahan materi pada berita/tulisan 3. Membuat kesepakatan-kesepakatan internal yang disampaikan ke redaksi Karikatur/ Ilustrator Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana 1. Melakukan tugas-tugas visualisasi isu ke dalam bentuk karikatur berdasarkan kreativitas sendiri 2. Membuat ilustrasi/gambar sesuai dengan pesanan dari desk 3. Merancang ilustrasi agar halaman koran terlihat lebih "bervariasi". Semarang, AMIR MACHMUD NS Pemimpin Redaksi Sumber : Berdasar Data Yang Diterima Oleh Peneliti dari Josep Army selaku Staf Depo Arsip Suara Merdeka Bertempat Di Kantor Depo Arsip Suara Merdeka Jalan Merak 11A Semarang. Rabu 7 Februari 2018. Pukul 11.00 WIB. Amir Machmud adalah Pemimpin Redaksi Periode Tahun 2011-2015
3. Catatan hasil observasi peneliti selama 11 hari melaksanakan penelitian. Catatan Hasil Obervasi Peneliti di Ruang Redaksi Suara Merdeka pada Selasa 19 Juni 2018 Untuk Artikel Wacana Layak Muat Edisi Rabu 20 Juni 2018. Selasa 19 Juni 2018 sekitar pukul 18.28 WIB hingga pukul 18.45 WIB, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka, membuka akun e-mail resmi desk wacana dan mendapatkan dua calon artikel wacana, yaitu tentang "Merajut Ukhuwah di Hari Fitri" dan "Permintaan Maaf Melalui Media Sosial". Dalam kesempatan ini, Kunadi Ahmad menjelaskan kepada peneliti bahwa, Kedua calon artikel wacana tersebut diterima berdasar aspek kalendaris yaitu bertepatan dengan momentum hari raya idul fitri. Sekitar pukul 18.47 WIB, Rapat Redaksi yang membahas konten koran edisi Rabu 20 Juni 2018 resmi dimulai. Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Edi Muspriyanto. Dalam rapat tersebut, Kunadi Ahmad menyampaikan dua calon artikel wacana tentang "Merajut Ukhuwah di Hari Fitri" dan "Permintaan Maaf Melalui Media Sosial". Namun Kunadi Ahmad lebih menyarankan kepada Edi Muspriyanto agar artikel wacana berjudul "Merajut Ukhuwah Di Hari Fitri" bisa diprioritaskan untuk termuat. Kunadi Ahmad beralasan dengan termuatnya artikel tersebut karena ada sisi urgent atau kepentingan mendesak mengingat adanya gejolak kondisi persatuan bangsa. Mendengar penjelasan tersebut, Edi Muspriyanto pun nenyetujui calon artikel wacana "Merajut Ukhuwah di Hari Fittri" untuk diproses editing dan diusahakan termuat. Edi Muspriyanto berpesan kepada Kunadi Ahmad agar artikel tersebut ada sisi sosial yang dibahas jika termuat. Edi Muspriyanto pun juga meminta saran kepada para anggota peserta rapat. Salah seorang peserta rapat ada yang mengusulkan agar jika bisa ada artikel lain, seperti artikel yang membahas syawalan, namun Kunadi Ahmad menyatakan tidak ada artikel yang membahas hal tersebut. Pada
akhirnya, Edi Muspriyanto dan para peserta rapat menyetujui agar calon artikel wacana "Merajut Ukhuwah di Hari Fitri" diproses untuk dimuat. Pada saat itu pula, Edi Muspriyanto memberikan saran agar judul ada perubahan, lebih mengangkat sisi sosial, sisi sosial tersebut yaitu judul yang semula "Merajut Ukhuwah di Hari Fitri" dirubah menjadi "Merajut Ukhuwah Yang Terkoyak". Pada pukul 19.15 WIB, rapat redaksi yang khusus membahas artikel wacana dinyatakan selesai. usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk pembuatan ilustrasi foto penulis. Selanjunya pada pukul 20.15 WIB hingga pukul 21.50 WIB Kunadi Ahmad melakukan proses penyuntingan/ editing naskah calon artikel wacana. Dalam proses tersebut, Kunadi Ahmad hanya mengolah bahasa agar lebih tepat serta pengubahan judul, judul yang semula "Merajut Ukhuwah di Hari Fitri" dirubah menjadi "Merajut Ukhuwah Yang Terkoyak" (perubahan judul sesuai keputusan Edi Mupriyanto dalam forum rapat). Pukul 21.53 WIB Kunadi Ahmad mencetak sementara/ memprint out calon artikel wacana dalam lembaran kertas dan diserahkan kepada Edi Muspriyanto untuk proses konsultasi, cek ulang, dan proses persetujuan akhir. Proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir berlangsung sejak pukul 21.56 WIB hingga pukul 22.10 WIB. Dalam proses tersebut, Edi Muspriyanto tidak memberikan revisi apapun dan langsung memberikan tanda tangan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi dan layak muat. Pada saat itu juga usai dikoreksi, Kunadi Ahmad langsung menyerahkan artikel wacana kepada staff redaksi bagian layout untuk proses pemuatan.
Catatan Hasil Obervasi Peneliti Di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 20 Juni 2018 Untuk Artikel Wacana Layak Muat Edisi Kamis 21 Juni 2018. Rabu 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.14 WIB hingga pukul 18.21 WIB, Kepala Desk Wacana dan Edukasi, Kunadi Ahmad membuka akun e-mail resmi desk wacana. Dari e-mail tersebut, Kunadi Ahmad mendapatkan tiga calon artikel wacana untuk disampaikan dalam forum rapat redaksi.Tiga calon artikel wacana tersebut yaitu "Berguru Pada Haul", "Efek Joko di Pemilu 2019" dan "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018". Dalam proses seleksi ini, Kunadi Ahmad sempat menjelaskan kepada peneliti bahwa beliau akan mengusulkan calon artikel wacana "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018" untuk termuat dan mengusulkannya menjadi artikel wacana headline. Hal tersebut dikarenakan artikel wacana tersebut ditulis oleh penulis yang kompeten pada bidangnya yaitu seorang dosen dengan jenjang pendidikan doktor dan aktif mengajar di Unika Soegijapranata. Sekitar pukul 18.44 WIB, rapat redaksi atau rapat budgeting berita dimulai. Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin. Turut hadir pula dalam rapat tersebut yaitu Wakil Pemimpin Redaksi II (Wa.Pem.Red II), Triyanto Triwikromo dan beberapa anggota dari berbagai desk. Rapat redaksi yang khusus membahas artikel wacana berlangsung sejak pukul 18.48 hingga pukul 19.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad langsung menyampaikan tiga calon artikel wacana. Dalam kesempatan itu pula, Kunadi Ahmad mengusulkan agar artikel pertama yang terletak pada bagian atas sebaiknya tentang "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018" dengan pertimbangan artikel tersebut memaparkan pertumbuhan ekonomi provinisi Jawa Tengah yang semakin membaik serta ditulis oleh seorang dosen bergelar Doktor (S3) yang berkompeten dalam bidang ekonomi dan seorang Doktor tersebut berasal dari Unika Soegijapranata. Selain itu, keputusan tersebut diambil karena dalam forum
rapat menghendaki agar tidak monoton mengangkat artikel dengan tema lebaran. Selanjutnya artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah, Kunadi Ahmad mengusulkan artikel wacana berjudul "Berguru Pada Haul" dengan pertimbangan bahwa hari Minggu 24 Juni 2018 merupakan peringatan Haul / momen tahunan untuk memperingat kepergian salah satu sosok Kiai. Usai penyampaian calon artikel wacana oleh Kunadi Ahmad, Triyanto Triwikromo mengusulkan agar jika bisa juga memuat artikel wacana momen syawalan idul fitri. Kunadi Ahmad dengan tegas menyatakan tidak ada e-mail masuk berkaitan dengan syawalan, beliau menyampaikan jika berkaitan dengan momen keagamaan hanya ada artikel tentang "Berguru Pada Haul". Usai mendengar saran dari Triyanto Triwikromo tersebut, Saroni Asikin menyetujui agar calon artikel wacana tentang "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018" diprioritaskan untuk termuat dan mendapat posisi sebagai artikel pertama yang terletak pada bagian atas. Sementara artikel kedua yang terletak pada bagian bawah, Saroni Asikin menyetujui sebagai ruang dari calon artikel wacana tentang "Berguru Pada Haul". Menjelang akhir rapat desk wacana, Saroni Asikin berpesan kepada Kunadi Ahmad agar dua calon artikel wacana tersebut judulnya diubah untuk disesuaikan dengan isi artikel. Pukul 19.00 WIB rapat redaksi yang khsus membahas calon artikel wacana dinyatakan selesai. Usai rapat redaksi, Kunadi Ahmd menyerahan foto penulis kepada staf redaktur artistik untuk pengerjaan ilustrasi foto. Selanjutnya pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 Kunadi Ahmad melakukan proses editing calon artikel wacana, dalam proses tersebut Kunadi Ahmad melakukan revisi judul artikel sesuai saran dari Saroni Asikin serta menambahkan beberapa kata penghubung agar lebih tepat. Revisi judul tersebut terdapat dalam artikel pertama, revisi tersebut yaitu judul "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018" dirubah judulnya menjadi "Harapan Baru Ekonomi Jateng".
Pukul 22.00 WIB Kunadi Ahmad telah selesai melakukan proses editing dan beliau pun mencetak sementara calon artikel wacana dalam lembaran kertas untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir dari Saroni Asikin. Proses tersebut berlangsung hingga pukul 22.15 WIB. Mengenai artikel wacana tentang"Harapan Baru Ekonomi Jateng", Saroni Asikin menyarankan Kunadi Ahmad agar mencari informasi secara online yang valid berkaitan dengan hal-hal perekonomian. Pada saat itu juga Saroni Asikin dan Kunadi Ahmad terlibat dalam diskusi singkat berkaitan data yang valid mengenai perekonomian yang didapatkan oleh Kunadi Ahmad dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses diskusi tersebut, Saroni Asikin menyatakan bahwa ternyata data yang ditulis oleh penulis wacana, Andreas Lako sangat valid dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saroni Asikin pun menyetujui artikel wacana tersebut untuk diproses pemuatan. Sementara calon artikel wacana mengenai "Berguru Pada Haul", Saroni Asikin menyatakan artikel tersebut dibatalkan untuk dimuat karena ternyata alur pemikiran atau alur pemahaman materi artikel tersebut susah dipahami oleh Saroni Asikin dan Kunadi Ahmad. Saroni Asikin akhirnya memberikan keputusan kepada Kunadi Ahmad agar artikel tersebut diganti dengan artikel wacana yang berjudul "Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019" dengan pertimbangan karena artikel tersebut selalu bisa dimuat kapanpun karena mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik dan karena artikel wacana tersebut mampu memberikan wawasan tentang politik kepada pembaca. Kunadi Ahmad pun menerima keputusan Saroni Asikin tersebut dengan pertimbangan yang sama dari Saroni Asikin, yaitu karena tahun 2018 ini sudah memasuki tahun politik. Kunadi Ahmad juga beranggapan bahwa calon artikel wacana "Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019"layak termuat juga karena kompetensi penulis yang pekerjaan sehari-harinya sebagai analis politik.
Usai adanya diskusi pergantian calon artikel wacana tersebut, Kunadi Ahmad kembali menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk pembuatan ilustrasi foto penulis kedua. Selanjutnya pada pukul 22.17 WIB hingga pukul 22.35 WIB Kunadi Ahmad langsung mengerjakan proses editing calon artikel wacana tentang "Efek Jokowi Dalam Pemilu 2019". Dalam proses tersebut Kunadi Ahmad hanya mengubah judul, judul tersebut diubah menjadi "Efek Jokowi Pada Pemilu 2019". Selanjutnya pada pukul 22.37 Kunadi Ahmad mencetak sementara calon artikel wacana tersebut dalam lembaran kertas dan diserahkan kepada Saroni Asikin untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir. Proses tersebut berlangsung hingga pukul 22.42 WIB. Dalam proses tersebut, Saroni Asikin tidak memberikan revisi apapun dan lanngsung memberikan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi serta layak dibaca oleh pembaca. Proses terakhir, pukul 22.45 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan calon artikel wacana kepada staff redaksi bagian layout untuk diproses pemuatan.
Catatan Hasil Obervasi Peneliti Di Kantor Redaksi Suara Merdeka pada Selasa 11 September 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi Rabu 12 September 2018. Hari Selasa 11 September 2018 sekitar pukul 17.55 WIB hingga pukul 18.30 WIB, Kepala Desk Wacana dan Edukasia Suara Merdeka, Kunadi Ahmad melakukan proses seleksi terhadap dua calon artikel wacana yang beliau terima dari akun resmi e-mail desk wacana. Dari proses tersebut, Kunadi Ahmad mendapatkan dua calon artikel wacana untuk dipertimbangkan secara matang, yaitu mengenai "Inflasi dan Tahun Politik" dan "Menguji Peran Komite Sekolah". Dari dua calon artikel wacana tersebut, beliau lebih memilih artikel mengenai "Inflasi dan Tahun Politik" untuk disodorkan dalam forum rapat redaksi dengan pertimbangan hangatnya pemberitaan gejolak nilai tukar rupiah. Sekitar pukul 18.40 WIB Rapat Redaksi / Rapat Budgeting Berita untuk koran Suara Merdeka edisi 12 September 2018 resmi dimulai. Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad langsung menyampaikan usulan calon artikel wacana. Beliau hanya menyampaikan satu calon artikel wacana tentang "Inflasi dan Tahun Politik". Dalam penjelasannya kepada Hasan Fikri, Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa calon artikel wacana tersebut layak dimuat karena sangat aktualitas dengan keterkaitan berita terhangat gejolak nilai tukar rupiah. Hasan Fikri dalam kesempatan tersebut hanya menanyakan mengenai kapasitas atau kapabilitas penulisnya. Kunadi Ahmad pun menjelaskan bahwa penulis calon artikel wacana tersebut seorang Ekonom dan Dosen di IAIN Kudus. Setelah mendapat penjelasan tentang kapabiltas penulis tersebut, Hasan Fikri langsung menyetujui karena beliau menganggap kapabilitas penulis telah kompeten dengan artikel yang ditulis. Sekitar pukul 18.56 WIB rapat redaksi yang membahas calon artikel wacana dinyatakan telah selesai. Usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad
menyerahkan foto penulis artikel wacana kepada staf redaktur artistik untuk pembuatan ilustrasi foto penulis. Selanjutnya pada pukul 20.15 WIB hingga pukul 22.15 WIB, Kunadi Ahmad melakukan proses editing/ penyuntingan naskah calon artikel wacana "Inflasi dan Tahun Politik". Dalam proses tersebut, Kunadi Ahmad hanya melakukan proses editing dengan menambahkan kata penghubung agar lebih tepat. Kemudian pada pukul 22.20 WIB, Kunadi Ahmad mencetak sementara / mem-print out calon artikel wacana tersebut dalam lembaran kertas dan menyerahkannya kepada Hasan Fikri untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir. Dalam proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir, Hasan Fikri tidak memberikan revisi atau perubahan apapun. Hasan Fikri pun langsung memberikan tanda tangan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi oleh Redaktur Pelaksana dan layak termuat untuk dibaca oleh pembaca. Proses terakhir, pukul 22.23 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan calon artikel tersebut kepada staff redaksi bagian Layout untuk proses pemuatan.
Catatan hasil observasi peneliti pada Jumat 21 September 2018 untuk artikel wacana koran Suara Merdekaedisi Sabtu 22 September 2018. Pada pukul 18.30 WIB hingga pukul 18.50 Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad membuka akun e-mail resmi wacana nasional Suara Merdeka untuk mencari calon artikel wacana yang layak. Dari kegiatan tersebut, Kunadi Ahmad mendapatkan beberapa pesan masuk calon artikel wacana namun beliau hanya tertarik mengusulkan calon artikel wacana mengenai "Menyelamatkan BPJS Kesehatan" dan merencanakan jika disetujui, akan diletakkan sebagai wacana pertama (terletak bagian atas) dengan pertimbangan terkait berita terhangat. Pada pukul 19.00 rapat redaksi dimulai, rapat redaksi dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri. Pada kesempatan tersebut hadir pula Agus Toto Widiyatmoko selaku Wakil Pemimpin Redaksi I, Triyanto Triwikromo selaku Wakil Pemimpin Redaksi II, Rukardi selaku anggota Koordinator Liputa, Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Edukasia, serta berbagai anggota desk lain. Awal rapat, Kunadi Ahmad hanya menyampaikan satu artikel wacana mengenai "Menyelamatkan BPJS Kesehatan" dan usul agar artikel tersebut menjadi artikel wacana yang terletak pada bagian atas karena dengan pertimbangan aktual terkait berita BPJS. Pada saat itu pula Kunadi Ahmad meminta saran kepada Hasan Fikri dan semua anggota desk yang hadir dalam rapat. Pada kesempatan rapat redaksi tersebut terjadi perdebatan. Pada saat setelah Kunadi Ahmad selesai mengusulkan, Wakil Pemimpin Redaksi II, Triyanto Triwikromo dan Koordinator Liputan, Rukardi menanyakan mengenai kapabilitas penulis. Kunadi Ahmad pun menyatakan kurang mengetahui pasti kapabilitas penulis, karena dalam artikel tersebut, penulis hanya menuliskan kapasitas diri sebagai "esais". Triyanto Triwikromo pun berusaha memberikan pertimbangan kepada Kunadi Ahmad dan Hasan fikri agar artikel tersebut tidak dimuat supaya
tidak terjadi masalah. Senada dengan Triyanto Triwikromo, Rukardi pun juga menyarankan agar artikel tersebut tidak dimuat dengan pertimbangan karena kapabilitas penulis belum jelas atau tidak terfokus. Hasan Fikri pun juga tidak menyetujui artikel tersebut, beliau beranggapan isu tersebut milik suatu LSM tertentu. Ketika usulan tersebut tidak disetujui, seketika itu pula Kunadi Ahmad kembali mengusulkan dua artikel wacana untuk menjadi pertimbangan, yakni mengenai "Hukum Tata Negara" dan "Akankah Kasus Century Terulang Kembali?". Namun dalam forum rapat redaksi tersebut, anggota rapat lebih menyoroti artikel wacana tentang "Akankah Kasus Century Terulang Kembali?". Triyanto Triwikromo bertanya kepada Kunadi Ahmad mengenai identitas penulis dan fokus pembahasan dalam artikel tersebut. Senada dengan Triyanto Triwikromo, Wakil Pemimpin Redaksi I, Agus Toto Widyatmoko juga menanyakan mengenai fokus arah pembahasan artikel wacana tersebut. Kemudian Kunadi Ahmad memaparkan identitas penulis dan memberikan penjelasan bahwa usulan artikel wacana mengenai Kasus Century terkait aktualitas berita tentang media di Hongkong yang mengungkap keterlibatan pejabat dalam kasus century. Beliau pun juga menjelaskan bahwa maksud dari artikel tersebut bahwa artikel tersebut berusaha memaparkan apakah kasus century akan terulang kembali atau tidak?. Pada saat itu pula, Hasan Fikri juga menjelaskan kepada anggota rapat bahwa fokus dalam artikel tersebut adalah berusaha memaparkan apakah kasus century akan terulang kembali atau tidak?. Menjelang akhir rapat membahas artikel wacana, Rukardi menyarankan agar artikel wacana tersebut disetujui, Hasan Fikri pun menyetujui. Pada saat itu pula, Hasan Fikri menyarankan kepada Kunadi Ahmad agar artikel wacana kedua yang terletak dibawah agar artikel yang bersifat ringan atau tidak terlalu serius, karena mengingat artikel pertama dianggap cukup serius untuk dipahami masyarakat.
Usai mendapat persetujuan calon artikel wacana tersebut, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada redatur artistik untuk proses pengerjaan ilustrasi foto. Pada pukul 20.30 WIB, Kunadi Ahmadi kembali mengusulkan artikel wacana kedua (yang terletak pada bagian bawah) kepada Hasan Fikri. Usul artikel kedua tersebut mengenai "Bantuan Langsung Masyarakat", usulan tersebut beliau sampaikan karena dalam ulasannya terdapat pesan pentingnya pengelolaan dana bantuan. Menurut Kunadi Ahmad dalam paparannya kepada Hasan Fikri, artikel tersebut mampu menjadi pengimbang karena tidak terkait berita aktual. Hasan Fikri pun langsung menyetujui dengan pertimbangan salah satunya karena artikel tersebut bisa sebagai pengimbang dari artikel pertama. Pengimbang dalam arti karena artikel kedua tidak terlalu berat pembahasannya sedangkan artikel pertama terlalu serius/ terlalu berat jalur pemahamannya. Memasuki sekitar pukul 20.40 WIB Kunadi Ahmad melakukan proses editing dua artikel tersebut hingga sekitar pukul 22.25 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB artikel tersebut diserahkan kepada Hasan Fikri untuk dikonsultasikan, dicek ulang dan untuk mendapatkan persetujuan akhir. Pada proses konsultasi, cek ulang, dan proses persetujuan akhir tersebut, Hasan Fikri hanya menyarankan kepada Kunadi Ahmad agar judul dalam artikel sedikit diubah agartidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Pada saat itu pula Kunadi Ahmad langsung mengubah judul. Usai Kunadi Ahmad mengubah judul dalam artikel, sekitar pukul 22.45 WIB Hasan Fikri memberikan bukti persetujuan akhir berupa tanda tangan. Persetujuan akhir tersebut sebagai bukti artikel tersebut telah dikoreksi Redaktur Pelaksana yang bertanggung jawab sekaligus artikel tersebut telah layak untuk dimuat. Sekitar pukul 22.47 WIB artikel tersebut diserahkan pada Bagian Layout Redaksi agar diproses dalam pemuatan.
Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Selasa 25 September 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 26 September 2018. Sekitar pukul 18.30 WIB hingga sekitar pukul 18.45 WIB Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad membuka E-mail Desk Wacana guna menyeleksi artikel wacana yang akan disodorkan dalam rapat redaksi. Pada saat membuka e-mail tersebut, terdapat 6 artikel yang menjadi fokus seleksi. Enam calon artikel wacana tersebut yaitu : "Mengubah Politik Beras", "Kampanye Sehat dan Bermartabat", "Belajar Kelompok", "Makna Akses Layanan Pendidikan"Hari Statistik Nasional", dan "Banalitas Kejahatan Dalam Lingkaran Suporter Sepakbola Indonesia". Dari proses seleksi tersebut, Kunadi Ahmad lebih memilih calon artikel wacana tentang "Mengubah Politik Beras" untuk diusulkan dalam rapat redaksi karena terkait maraknya pemberitaan penanganan beras oleh berbagai lembaga negara. Memasuki sekitar pukul 18.52 WIB rapat redaksi Suara Merdeka dimulai, rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Edi Muspriyanto. Rapat redaksi yang membahas artikel wacana edisi Rabu 26 September 2018 berlangsung dengan durasi yang singkat, hanya sekitar 3 menit mulai dari pukul 18.52 WIB hingga pukul 18.55 WIB. Kunadi Ahmad dalam rapat redaksi hanya mengusulkan satu artikel wacana yakni mengenai "Mengubah Politik Beras". Kunadi Ahmad mengusulkan artikel tersebut dengan mengungkap identitas penulis. Pada kesempatan itu pula, Kunadi Ahmad memberikan saran kepada Edi Muspriyanto bahwa artikel tersebut layak termuat karena sang penulis pembahasan artikelnya lebih tajam dan artikelnya selalu menyikapi mengenai pemberitaan terhangat atau yang sedang ramai. Mendengar hal tersebut, Edi Muspriyanto tanpa ragu langsung menyetujui. usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis untuk pembuatan ilustrasi foto.
Setelah artikel tersebut disetujui dalam rapat, Kunadi Ahmad melakukan proses editing mulai pukul 20.20 WIB hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Memasuki pukul 22.05 hingga pukul 22.10 WIB artikel "Mengubah Politik Beras" diserahkan kepada Edi Muspriyanto untuk proses konsultasi, cek ulang, dan proses persetujuan akhir. Dalam proses tersebut, Edi Muspriyanto menghendaki agar judul ada sedikit perubahan menjadi "Mengubah Politik Perberasan" dan penghilangan kata pengantar pada alenia pertama. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar judul lebih tepat. Sedangkan kata pengantar pada alenia pertama bersifat terlalu keras sehingga perlu diubah agar lebih halus dan agar lebih tepat. Menyikapi saran dari Edi Muspriyanto tersebut, Kunadi Ahmad pada pukul 22.15 WIB langsung mengubah atau merevisi artikel wacana sesuai saran dari Edi Muspriyanto. Pukul 22.18 WIB Kunadi Ahmad telah selesai merevisi dan artikel kembali diserahkan kepada Edi Muspriyanto. Pukul 22.22 WIB Edi Muspriyanto telah memberikan tanda tangan pada artikel tersebut sebagai persetujuan akhir karena telah sesuai dan menyatakan artikel tersebut layak termuat. Pada pukul 22.25 WIB artikel tersebut dimasukkan kepada bagian Layout Redaksi Suara Merdeka untuk diproses pemuatan. Untuk Artikel Wacana hari Rabu 26 September 2018 hanya satu yang termuat karena sesuai kesepakatan bersama dalam Redaksi diputuskan bahwa setiap hari Rabu hanya satu artikel wacana yang dimuat.
Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Rabu 26 September 2018 untuk artikel wacana edisi Kamis 27 September 2018. Pada pukul 19.20 WIB hingga pukul 19.30 WIB, Kepala Desk Wacana dan Edukasia, Kunadi Ahmad membuka e-mail desk wacana dan mendapatkan 9 calon artikel wacana yang menjadi fokus seleksi. Sembilan calon artikel wacana tersebut yaitu : "Revolusi Industri dan Makin (Tidak) Pentingnya Pendidikan", "CASN dan Pengangguran Terdidik", "Inilah Cara Bikin Produk UKM Naik Kelas", "Menakar Kekuatan Petani Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", "Menyehatkan BPJS Kesehatan", "Zaman Sandwich di Zaman Milenial", " Mengubah Kinerja Guru Menjadi Kesuksesan Ekonomi","Meluruskan Persepsi Mengenai Kartu Tani", dan "Guru Dalam Pusaran Kampanye Pilpres". Dari hasil proses seleksi, Kunadi Ahmad memilih tiga artikel wacana untuk disodorkan dalam rapat redaksi. Tiga artikel wacana tersebut yaitu "Menyehatkan BPJS Kesehatan", "Meluruskan Persepsi Mengenai Kartu Tani", dan "Guru Dalam Pusaran Kampanye Pilpres". Memasuki pukul 19.35 WIB rapat redaksi dimulai, rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri. Rapat redaksi yang membahas artikel wacana berlangsung sejak pukul 19.35 WIB hingga pukul 19.45 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad mengusulkan tiga artikel wacana pilihannya dari proses seleksi, yaitu "Menyehatkan BPJS Kesehatan", "Meluruskan Persepsi Mengenai Kartu Tani", dan "Guru Dalam Pusaran Kampanye Pilpres". Hasan Fikri menolak atau tidak menyetujui calon artikel wacana tentang penanganan BPJS, beliau beralasan bahwa hal tersebut telah melewati waktu aktualitas berita dan karena BPJS telah mendapatkan penanganan dari pihak-pihak terkait. Hasan Fikri lebih menyetujui calon artikel wacana tentang "Meluruskan Persepsi Mengenai Kartu Tani" serta meletakkannya pada bagian atas(Headline), dan calon artikel wacana "Guru Dalam Pusaran Kampanye
Pilpres" yang terletak pada bagian bawah. Terkait calon artikel wacana tentang "Meluruskan Persepsi Mengenai Kartu Tani", Hasan Fikri menyetujui dengan alasan karena masih berkaitan dengan momen Pelantikan Periode ke II Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Masih terkait artikel itu pula, Hasan Fikri berpesan kepada Kunadi Ahmad agar berhati-hati dalam proses editing calon artikel wacana karena artikel tersebut berkaitan erat dengan Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan berkaitan dengan calon artikel wacana tentang "Guru Dalam Pusaran Kampanye Pilpres", Hasan Fikri beralasan bahwa artikel tersebut masih berkaitan dengan tahun politik. Seusai mendapat persetujuan dalam forum rapat, Kunadi Ahmad memulai editing calon artikel wacana yang akan dimuat, editing mulai pukul 20.50 WIB hingga sekitar pukul 22.25 WIB. Pada saat menjelang proses editing terebut, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepadaa staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ilustrasi foto. Memasuki pukul 22.30 WIB, kedua calon artikel wacana yang akan dimuat selanjutnya diserahkan kepada Hasan Fikri guna proses konsultasi, cek ulang, dan proses persetujuan akhir. Dalam proses tersebut, Hasan Fikri hanya memberikan pertimbangan kepada Kunadi Ahmad agar judul calon artikel wacana yang pertama (yang terletak pada bagian atas) ada perubahan agar dipersingkat atau tidak terlalu panjang. Kunadi Ahmad pun menerima pertimbangan tersebut dan segera melakukan perubahan. Selanjutnya pada pukul 22.35 WIB Kunadi Ahmad telah selesai merevisi dan pada saat itu pula Hasan Fikri telah membubuhkan tanda tangan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi oleh Redaktur Pelaksana serta layak untuk dimuat. Pukul 22.38 WIB artikel wacana tersebut diserahkan kepada bagian Layout Redaksi Suara Merdeka untuk proses pemuatan.
Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada Kamis 4 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Jumat 5 Oktober 2018. Sekitar pukul 18.15 WIB hingga sekitar pukul 18.40 WIB, Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi Ahmad membuka E- mail Desk Wacana untuk menerima dan menyeleksi calon artikel wacana. Dari pesan masuk calon artikel wacana dalam akun email resmi wacana nasional Suara Merdeka, terdapat 10 calon artikel wacana yang menjadi pertimbangan seleksi. 10 Calon artikel yang menjadi pertimbangan seleksi yaitu : (1) TNI Profesional Dicintai Rakyat, (2) Etika dan Bual Politisi, (3) Aspek Multidimensi Merokok, (4) Ujian Bencana dan Kepemimpinan Pro- Ekologi, (5) Sisi Suram Merebaknya Desa Wisata, (6) Urgensi Mitigasi Bencana, (7) Panduan Syariat Bermedsos, (8) KHA Azhar Basyir, dari Jogja Untuk Indonesia, (9) Masyarakat Kota Lebih Anti Korupsi, (10) Manjemen Bencana Untuk Keselamatan Masyarakat. Dari proses seleksi tersebut, Kunadi Ahmad memilih dua artikel wacana yakni mengenai "TNI Profesional Dicintai Rakyat" dan "Masyarakat Kota Lebih Anti Korupsi" untuk diusulkan dalam forum rapat redaksi/ rapat budgeting berita. Pada saat itu pula, Kunadi Ahmad sempat menjelaskan kepada peneliti bahwa, artikel wacana "TNI Profesional Dicintai Rakyat" terkait aspek kalendaris tentang peringatan hari TNI yang jatuh setiap tanggal 5 oktober dan dalam artikel tersebut terdapat beberapa solusi atau ide segar dari penulis terkait TNI meskipun identitas diri penulis belum pas dengan artikel. Sementara pada artikel wacana "Masyarakat Kota Lebih Anti Korupsi", Kunadi Ahmad menjelaskan kepada peneliti bahwa, artikel tersebut berisi hasil temuan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait peilaku korupsi masyarakat kota. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB rapat redaksi dimulai dan rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin.
Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan calon artikel wacana yang akan termuat. Rapat redaksi yang membahas artikel wacana berlangsung selama 20 menit, sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 19.20 WIB. Pada saat itu pula, Kunadi Ahmad menyampaikan 2 calon artikel wacana yang akan dimuat pada Jumat 5 Oktober 2018. Dalam rapat, Kunadi Ahmad memaparkan bahwa usulannya tentang artikel "TNI Profesional Dicintai Rakyat" perlu dimuat karena mengingat setiap 5 Oktober merupakan peringatan Hari Ulang Tahun TNI dan adanya tawaran ide/ solusi dari penulis terkait profesionalitas TNI. Sementara, artikel tentang "Penduduk Kota Lebih Anti Korupsi" Kunadi Ahmad merasa perlu hal tersebut termuat karena suatu hal yang menarik, mengingat ada persepsi yang terbalik bahwa selama ini masyarakat kota lekat dengan perilaku koruptif. Senada dengan Kunadi Ahmad, Saroni Asikin langsung menyetujui dua calon artikel wacana tersebut untuk dimuat pada Jumat 5 Oktober 2018. Saroni Asikin dalam kesempatan tersebut memberikan arahan kepada Kunadi Ahmad agar artikel tentang "TNI Profesional Dicintai Rakyat" menjadi artikel wacana pertama (yang terletak pada bagian atas) karena dengan pertimbangan aktualitas, untuk artikel mengenai "Penduduk Kota Lebih Anti Korupsi" Saroni Asikin menyarankan agar menjadi artikel wacana kedua (yang terletak pada bagian bawah) karena mengingat artikel tersebut tidak terlalu aktual namun sangat penting dan menarik untuk diketahui masyarakat. Pukul 19.20 WIB rapat redaksi khusus membahas artikel wacana telah selesai. Usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ilustrasi foto. Kemudian proses pengolahan atau editing artikel wacana berlangsung sejak pukul 21.00 WIB hingga sekitar pukul 22.50 WIB. Pukul 22.50 WIB dua calon artikel wacana telah selesai diolah dan selanjutnya Kunadi Ahmad menyerahkan calon artikel wacana tersebut kepada Saroni Asikin untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses
mendapatkan persetujuan akhir. Pada proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir itu, Saroni Asikin hanya memberikan saran revisi judul wacana kedua kepada Kunadi Ahmad. Saran revisi judul tersebut yaitu dari judul "Penduduk Kota Lebih Anti Korupsi" diubah menjadi judul "Masyarakat Kota dan Sikap Antikorupsi". Saroni Asikin menjelaskan kepada Kunadi Ahmad bahwa dengan judul "Masyarakat Kota dan Sikap Antikorupsi" itu bisa menggugah keingintahuan pembaca dan bisa menarik minat baca pembaca. Kunadi Ahmad pun menerima saran dari Saroni Asikin tersebut dan pada pukul 23.00 WIB Kunadi Ahmad melakukan revisi judul artikel wacana kedua. Sekitar pukul 23.02 WIB Kunadi Ahmad telah selesai melaksanakan revisi dan artikel tersebut kembali diserahkan kepada Saroni Asikin untuk memperoleh tanda tangan persetujuan akhir. Pada saat itu pula Saroni Asikin mengecek ulang keseluruhan dan memberikan tanda tangan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi dan layak untuk dimuat pada edisi Jumat 5 Oktober 2018. Proses terakhir, pada pukul 23.10 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan artikel wacana tersebut kepada staff redaksi bagian Layout untuk proses pemuatan dalam koran.
Catatan hasil observasi peneliti di Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka pada Jumat 5 Oktober 2018 untuk artikel wacana Sabtu 6 Oktober 2018. Jumat 5 Oktober 2018, Pada pukul 18.00 WIB hingga pukul 18.15 WIB, Kepala Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas mengolah artikel wacana untuk edisi Sabtu, 6 Oktober 2018, Kunadi Ahmad melakukan penjaringan terhadap dua pesan masukcalon artikel wacana dan mempertimbangkannya secara matang untuk diusulkan dalam rapat redaksi. Dua calon artikel wacana yang sangat dipertimbangkan yaitu "Literasi Sarumpaet" dan "Aspek Multidimensi Merokok". Kunadi Ahmad menjelaskan kepada peneliti bahwa artikel wacana "Literasi Sarumpaet" terkait trend pemberitaan kebohongan Ratna Sarumpaet, sedangkan artikel wacana "Aspek Multidimensi Merokok" terkait pandangan seorang sosiolog terhadap pemerintah provinsi Jawa Tengah tentang rencana penerapan kawasan tanpa rokok. Lalu pada pukul 18.30 WIB rapat redaksi dimulai dan rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Edi Muspriyanto. Rapat redaksi yang khusus membahas artikel wacana berlangsung selama kurang lebih 10 menit, mulai pukul 18.35 WIB hingga pukul 18.45 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad langsung menyodorkan dua artikel dalam forumrapat. Artikel pertama mengenai "Literasi Sarumpaet" dan artikel kedua mengenai "Aspek Multidimensi Merokok". Edi Muspriyanto pun menampung saran dua calon artikel wacana tersebut dan beliau meminta Kunadi Ahmad untuk memberikan penjelasan singkat tentang alasan mengapa Kunadi Ahmad menyodorkan dua calon artikel tersebut. Kunadi Ahmad dalam penjelasannya menjelaskan calon artikel tentang "Literasi Sarumpaet" ini sangat sesuai dengan perkembangan berita yang sedang panas membahas masalah kebohongan Ratna Sarumpaet. Kunadi Ahmad pun juga menjelaskan bahwa artikel tersebut layak menjadi yang pertama (yang terletak di bagian atas) dengan alasan sangat mungkin menarik minat baca pembaca dan ditulis oleh seseorang
yang sangat kompeten. Sementara, Artikel berkaitan dengan "Aspek Multidimensi Merokok" Kunadi Ahmad memaparkan bahwa artikel tersebut menarik untuk dimuat karena artikel tersebut membahas kematangan Pergub Jawa Tengah tentang kawasan tanpa rokok dan dalam artikel itu pula ada ada pandangan sosial dan kemasyarakatan dari tokoh sosiolog kompeten yang membahas sisi lain rokok. Beliau juga menyarankan agar artikel kedua agar terletak dibawah. Mendengar penjelasan dari Kunadi Ahmad tersebut, Edi Muspriyanto dan para peserta rapat redaksi menyatakan tidak ada masalah berkaitan dua calon artikel wacana tersebut. Edi Muspriyanto pun menyetujui dua calon artikel wacana tersebut untuk dimuat pada edisi Sabtu 6 Oktober 2018 karena beliau sependapat dengan penjelasan dari Kunadi Ahmad. Pukul 18.45 WIB rapat redaksi yang membahas artikel wacana telah selesai. Usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ilustrasi foto penulis. Selanjutnya pada pukul 20.20 hingga pukul 21.50 Kunadi Ahmad melakukan proses editing calon artikel wacana. Memasuki pukul 21.55 WIB artikel tersebut dicetak sementara oleh Kunadi Ahmad dalam lembaran kertas untuk proses konsultasi, cek ulang, dan proses persetujan akhir kepada Edi Muspriyanto. Dalam kesempatan tersebut, Edi Muspriyanto tidak memberikan revisi atau perubahan apapun untuk dua calon artikel wacana. Edi Muspriyanto pun langsung membubuhkan tanda tangan persetujuan akhir sebagai bukti telah dikoreksi agar tidak ada masalah serta sebagai bukti artikel tersebut layak termuat untuk dibaca oleh para pembaca. Lalu pada pukul 22.10 Kunadi Ahmad menyerahkan dua artikel wacana tersebut kepada staff redaksi bagian layout agar diproses dalam pemuatan di koran.
Catatan hasil observasi peneliti di Redaksi Koran Suara Merdeka pada hari Selasa 9 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 10 Oktober 2018. Pada pukul 18.30 WIB hingga pukul 18.50 WIB Kepala Desk Wacana dan Edukasia melalukan proses seleksi calon artikel melalui Akun E-mail Desk Wacana dan melalui Whatsapp Messengger. Dari proses seleksi tersebut, didapatkan 4 calon artikel wacana melalui Akun E-mail Desk Wacana dan 1 calon artikel wacana dari Whatsapp Messengger.Empat calon artikel wacana yang diterima melalui e-mail yaitu (1) Menjadi Guru Abad Ke-21, (2) Ketika Kasih Sayang Satwa Hilang, (3) Urgensi Ruang Hijau, dan (4) Politisasi Pesantren, Trend dan Kesengajaan yang Di Aminkan". Sementara satu calon artikel wacana yang berasal dari Whatsapp Massenger yaitu ""Menyemai Generasi Muda Qur"ani"". Dari Proses seleksi tersebut, Kunadi Ahmad memilih 1 calon artikel wacana mengenai "Menyemai Generasi Muda Qur"ani" untuk diusulkan dalam forum rapat redaksi dengan pertimbangan penulis yang bersangkutan tokoh yang dikenal di Jawa Tengah dan dimungkinkan artikel wacananya bisa memberikan dampak yang baik. Selain itu, artikel wacana tersebut dipilih untuk diusulkan dalam rapat redaksi, juga berdasar aspek kalendaris terkait perayaan Muzabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII yang berlangsung sejak 4/10/2018 hingga 13/10/2018. Sekitar pukul 18.55 WIB Rapat Redaksi Suara Merdeka yang membahas konten koran edisi Rabu 10 Oktober 2018 dimulai, rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri. Rapat Redaksi yang membahas calon artikel wacana hanya berlangsung singkat, sekitar 10 menit, sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 19.10 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad langsung mengusulkan satu tema artikel wacana yakni tentang "Menyemai Generasi Muda Qur"ani". Dalam kesempatan itu pula, Kunadi Ahmad menjelaskan kepada pemimpin rapat dan para anggota rapat tentang alasan dirinya
menyampaikan calon artikel wacana tersebut, yakni karena tokoh penulis yang dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah dan tokoh tersebut memiliki artikel wacana yang dianggap bisa berdampak positif bagi masyarakat luas mengingat adanya kegiatan Muzabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII . Selain itu, Kunadi Ahmad juga menyampaikan artikel wacana ini juga mengikuti aspek kalendaris karena dalam kurun waktu 4 Oktober 2018 hingga 13 Oktober 2018 sedang berlangsung Muzabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVII, di Medan, Sumatera Utara. Dari dua hal pertimbangan tersebut, Kunadi Ahmad merasa ada hal urgent sehingga artikel wacana tersebut perlu diprioritaskan termuat. Hasan Fikri dan para anggota rapat pun menyatakan tidak ada masalah serta tidak ada saran atau masukan apapun. Hasan Fikri pun langsung menyetujui calon artikel wacana tersebut untuk diolah. Pada pukul 19.10 WIB rapat redaksi yang membahas tentang calon artikel wacana dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan rapat dari desk-desk lain. Usai rapat redaksi, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ilustrasi foto penulis. Sekitar pukul 21.00 WIB hingga pukul 23.05 WIB Kunadi Ahmad melakukan proses editing. Pada pukul 23.10 WIB Kunadi Ahmad mencetak sementara calon artikel wacana tersebut dalam lembaran kertas untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir dari Hasan Fikri. Pada pukul 23.20 WIB hingga pukul 23.41 Hasan Fikri melalukan proses pembacaan ulang, dan proses koreksi/ cek ulang. Dalam proses tersebut, Hasan Fikri tidak menemukan masalah apapun atau tidak memberikan saran revisi apapun. Pada pukul 23.41 WIB Hasan Fikri memberikan tanda tangan persetujuan akhir bahwa artikel tersebut telah dikoreksi dan layak untuk dimuat. Memasuki pukul 23.42 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan calon artikel wacana yang sudah mendapat persetujuan akhir kepada staff redaksi bagian Layout untuk proses pemuatan dalam koran.
Catatan Hasil Obervasi Peneliti di Kantor Redakasi Suara Merdeka pada hari Senin 15 Oktober 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi Selasa, 16 Oktober 2018. Pada pukul 18.25 WIB hingga pukul 18.43 WIB, Kunadi Ahmad yang bertugas mengolah artikel wacana pada Senin 15 Oktober 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi Selasa, 16 Oktober 2018, menyeleksi calon artikel wacana yang masuk melalui akun e-mail resmi desk wacana.
Dari akun e-mail resmi tersebut, Kunadi Ahmad mendapatkan 7 calon artikel wacana. Tujuh calon artikel wacana yang beliau peroleh dari e-mail yaitu : (1) Mencetak Pelaut Andal, (2) Memantapkan Ketahanan Pangan, (3) Permasalahan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, (4) Bahaya Laten Pilpres, (5) Efektifitas PMK 110/2018, (6) Kampanye Tanaman Obat Keluarga, (7) Politik Bermartabat, Dari Utopia Menuju Realita. Menjelang dimulainya rapat redaksi, Kunadi Ahmad lebih memilih dua calon artikel wacana untuk diusulkan dalam forum rapat redaksi. Dua calon artikel wacana tersebut yaitu mengenai "Memantapkan Ketahanan Pangan" dan "Mencetak Pelaut Andal". Pada saat itu pula, Kunadi Ahmad sempat menjelaskan secara singkat kepada peneliti tentang keputusannya menerima calon artikel wacana "Memantapkan Ketahanan Pangan" untuk diusulkan dalam rapat redaksi. Terkait calon artikel wacana "Memantapkan Ketahanan Pangan", Kunadi Ahmad mempertimbangkan bahwa penulis yang bersangkutan memiliki ide aau gagasan terkait masalah pangan meski identitas diri penulis dirasa belum pas. Selain itu penulis ini dipilih karena artikel wacananya terkait aspek kalendaris artikel wacana dengan peringatan Hari Pangan Sedunia yang digagas oleh PBB yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Berkaitan calon artikel wacana "Mencetak Pelaut Andal", dalam proses seleksi, peneliti melihat adanya perbincangan antara salah satu wartawan koran Suara Merdeka biro kota Semarang dengan Kunadi Ahmad. Salah satu wartawan tersebut meminta kepada Kunadi Ahmad agar artikel
wacana tersebut termuat dengan pertimbangan akademis, yaitu penulis tersebut sedang menempuh pendidikan S3 atau doktoral dan salah satu syarat kelulusannya dengan termuatnya artikel wacana akademis dalam koran Suara Merdeka. Memasuki sekitar pukul 18.47 WIB rapat redaksi yang membahas konten koran Suara Merdeka edisi Selasa, 16 Oktober 2018 resmi dimulai. Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Hasan Fikri. Dalam kesempatan tersebut, Kunadi Ahmad mendapat waktu sebanyak 15 menit, mulai dari pukul 18.49 WIB hingga pukul 19.04 WIB untuk mengusulkan dua calon artikel wacana dan menjelaskannya dalam forum rapat. Kunadi Ahmad dalam penjelasannya, menguraikan bahwa artikel mengenai "Memantapkan Ketahanan Pangan" perlu dimuat karena mengingat setiap 16 Oktober merupakan peringatan Hari Pangan Sedunia serta mengingat beberapa tahun terakhir dunia sedang mengalami krisis pangan. Hal tersebut tentunya sesuatu hal yang berkaitan dengan aspek kalendaris. Beliau pun mengusulkan agar artikel tersebut menjadi artikel pertama yang terletak pada bagian atas. Berkaitan dengan artikel mengenai "Mencetak Pelaut Andal", Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan artikel tersebut perlu terfasilitasi termuat karena penulis yang bersangkutan sedang menempuh studi S3 atau jenjang doktoral dan salah satu syarat kelulusan jenjang doktoral yakni termuatnya artikel wacana bersifat akademis dalam surat kabar. Beliau pun mengusulkan kepada Redaktur Pelaksana agar artikel tersebut menjadi artikel kedua yang terletak pada bagian bawah. Mendengar penjelasan tersebut, Hasan Fikri dan para peserta rapat menyatakan tidak ada masalah. Hasan Fikri pun menyetujui agar dua calon artikel wacana diproses untuk dimuat. Hasan fikri memaparkan bahwa artikel pertama sangatlah berkaitan dengan aspek kalendaris dan kontekstual karena 16 Oktober 2018 merupakan peringatan hari pangan sedunia sedangkan artikel kedua Hasan Fikri menyatakan bahwa Suara Merdeka memberikan ruang untuk artikel akademis. Hasan Fikri hanya
memberikan saran kepada Kunadi Ahmad agar artikel kedua yang terletak dibawah, kapasitas narasumber haruslah ditambahi dengan "Sedang Menempuh Studi S3". Usai mendapat persetujuan tersebut, Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ilustrasi foto penulis. Selanjutnya pada pukul 21.15 WIB hingga pukul 23.50 WIB Kunadi Ahmad melakukan proses editing artikel. Dalam proses tersebut, Kunadi Ahmad hanya mengubah judul artikel wacana yang kedua, yakni judul yang semula "Mencetak Pelaut Andal" diubah menjadi "Upaya Mencetak Pelaut Andal". Memasuki pukul 23.53 WIB, Kunadi Ahmad mencetak sementara dua calon artikel wacana tersebut dalam lembaran kertas untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir oleh Hasan Fikri. Memasuki pergantian hari, tepatnya Selasa 6 Oktober 2018 pukul 00.00 WIB hingga pukul 00.18 WIB calon artikel wacana tersebut diperiksa ulang oleh Hasan Fikri. Dalam proses tersebut, Hasan Fikri tidak memberikan revisi atau peurbahan apapun. Hasan Fikri pun langsung memberikan tanda tangan persetujuan akhir yang menyatakan bahwa artikel tersebut telah dikoreksi dan siap termuat untuk dibaca oleh para pembaca. Terakhir, pada pukul 00.21 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan lembaran calon artikel wacana tersebut kepada staff redaksi bagian Layout untuk diproses dalam pemuatan.
Catatan hasil Observasi peneliti di Redaksi Suara Merdeka pada Rabu 10 Oktober 2018 untuk artikel wacana layak muat edisi Kamis 11 Oktober 2018. Pada pukul 18.14 WIB sampai 18.35 WIB Kepala Desk Wacana dan EdukasiaSuara Merdeka, Kunadi Ahmad menerima dua calon artikel wacana dari jalur kerjasama. Dua calon artikel wacana tersebut yakni mengenai "Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah" dan artikel pengolahan sampah yang berjudul "Ber- Ecobrick Asyik". Pada saat itu, Kunadi Ahmad menjelaskan kepada peneliti bahwa pertimbangannya terkait artikel "Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah" merupakan temuan data yang menarik yang bisa menambah pengetahuan pembaca, sedangkan pertimbangannya terkait artikel wacana "Ber- Ecobrick Asyik" karena adanya pengetahuan tentang pengolahan sampah dan hal tersebut masih terkait berita menumpuknya sampah plastik. Mulai pukul 18.38 rapat redaksi yang membahas tentang konten koran edisi Kamis 11 Oktober 2018 dilaksanakan di Ruang Redaktur Pelaksana Suara Merdeka. Rapat tersebut dipimpin oleh Redaktur Pelaksana, Saroni Asikin. Rapat Redaksi yang membahas khusus calon artikel wacana berlangsung singkat, hanya berdurasi sekitar sepuluh menit, mulai pukul 18.40 WIB hingga pukul 18.50 WIB. Dalam waktu yang singkat tersebut, Kunadi Ahmad menyampaikan dua calon artikel wacana beserta alasannya. Dalam penyampaiannya, Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa artikel mengenai "Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah" merupakatan data yang sangat menarik, dan data tersebut data yang valid dari lembaga yang terpercaya yakni BPS Kabupaten Wonogiri serta mengusulkannya menjadi artikel wacana pertama yang terletak diatas, Sedangkan artikel "Ber-Ecobrick Asyik" Kunadi Ahmad menjelaskan bahwa artikel tersebut menarik untuk dimuat karena memberikan wawasan tentang pengolahan limbah sampah serta
mengusulkannya menjadi artikel wacana kedua yang terletak dibawah. Pemimpin rapat redaksi dan para anggota rapat redaksi menyatakan tidak masalah, pada saat itu juga pemimpin rapat memutuskan artikel tersebut boleh diproses editing dan diproses pemuatan. Usai mendapat persetujuan tersebut , Kunadi Ahmad menyerahkan foto penulis kepada staff redatur artistik untuk proses pembuatan ilutrasi foto penulis. Selanjunya pada pukul 20.20 WIB Kunadi Ahmad mulai mengedit dua calon artikel wacana tersebut. Disela-sela proses editing, tepatnya pukul 21.00 WIB Saroni Asikin menemui Kunadi Ahmad untuk mengecek ulang kelayakan dua calon artikel wacana tersebut. Pada waktu itu pula, Saroni Asikin memberikan keputusan kepada Kunadi Ahmad bahwa dua calon artikel wacana tersebut haruslah diganti dengan pertimbangan artikel pertama mengenai "Rokok dan Miras Membuat Wonogiri Miskin, Bukan Hanya Pendidikan Rendah" merupakan artikel yang bernuansa sensitif bisa menyinggung masyarakat Wonogiri dan karena artikel mengenai "Pengolahan Sampah" belum memenuhi standar kelayakan sebuah artikel wacana. Selanjutnya pada pukul 21.15 WIB Kunadi Ahmad kembali menyodorkan dua calon artikel wacana kepada Saroni Asikin. Artikel pertama mengenai "Bantuan Konseling Pemulihan Korban Gempa", Kunadi Ahmad mengusulkan artikel tersebut karena masih aktual berkaitan dengan berita gempa di Palu dan sekitarnya serta mengusulkannya menjadi artikel pertama yang terletak diatas. Sementara artikel kedua, Kunadi Ahmad menyodorkan artikel tentang "Apakah Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban?", Kunadi Ahmad menguraikan bahwa artikel kedua tersebut masih aktual dengan berita nilai tukar rupiah yang melemah dan mengusulkan agar artikel tersebut menjadi artikel kedua yang terletak dibawah. Mendengar penjelasan tersebut, Saroni Asikin pun langsung menyetujui karena beliau beranggapan bahwa kedua calon artikel wacana tersebut sangat aktual dengan pemberitaan beberapa hari terakhir sebelumnya. Pada
saat itu pula, Kunadi Ahmad kembali menyerahkan foto penulis kepada staff redaktur artistik untuk proses pembuatan ulang ilustrasi foto penulis. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB hingga pukul 22.55 WIB Kunadi Ahmad melakukan proses editing terhadap dua calon artikel wacana tersebut. Dalam proses editing tersebut, Kunadi Ahmad hanyalah melakukan proses editing berupa penyelarasan kata atau bahasa. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Kunadi Ahmad mencetak sementara calon artikel wacana tersebut dalam lembaran kertas untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir dari Saroni Asikin. Pukul 23.06 WIB Kunadi Ahmad menyerahkan dua calon artikel wacana tersebut kepada Saroni Asikin untuk untuk proses konsultasi, cek ulang dan proses persetujuan akhir. Proses tersebut berlangsung sejak pukul 23.06 WIB hingga pukul 23.25 WIB. Dalam proses tersebut, Saroni Asikin hanya memberikan revisi judul artikel wacana yang pertama, saran tersebut yaitu judul semula "Bantuan Konseling Korban Gempa" diubah menjadi "Konseling Untuk Korban Gempa". Sedangkan untuk calon artikel wacana kedua yang terletak pada bagian bawah, Saroni Asikin menyatakan tidak ada masalah atau tidak ada revisi apapun. Pada saat itu pula Saroni Asikin langsung membubuhkan tanda tangan persetujuan akhir pada lembaran calon artikel wacana tersebut sebagai bukti telah selesai mengalami berbagai proses dan siap untuk dimuat. Pada pukul 23.28 WIB Kunadi Ahmad melakukan revisi judul artikel pertama yang terletak pada bagian atas dan kemudian menyerahkan revisi calon artikel wacana tersebut kepada staff redaksi bagian Layout untuk diproses dalam pemuatan.
4. Transkrip wawancara peneliti dengan berbagai narasumber dari staf redaksi harian Suara Merdeka. Wawancara Peneliti dengan Redaktur Pelaksana Serta Desk Wacana dan Edukasia Ketika Melaksanakan Penelitian Observasi Selama 11 Hari : Wawancara Klarifikasi Dengan Edi Musprinyato, 19 Juni 2018 :Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang Narasumber bertugas memimpin rapat redaksi pada Selasa 19 Juni 2018 untuk konten koran edisi Rabu 20 Juni 2018, Edi Muspriyanto. Lokasi Wawancara Pandanaran II No 10 Semarang. : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka Jalan Waktu : Rabu, 19 Juni 2018, Pukul 21.29.04 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Edi Mus, ini berkaitan dengan tadi rapat redaksi antara Pak Edi Mus beserta kawan-kawan dengan Pak Kunadi. Tadi tu mengapa meng-acc tema Idul Fitri pak? Apakah sedang lagi waktunya atau bagaimana pak?. Ada pertimbangan apa gitu pak?. : Ya, jadi pra Lebaran/ pra Idul Fitri maupun beberapa hari Narasumber setelahnya kita memang inimengambil topik-topik yang terkait dengan moment- moment Idul Fitri yakni soal halal-bihalal. Jadi sebelumnya memang sudah ada sejumlah tulisan yang terkait dengan Idul Fitri, hanya saja titik fokusnya berbeda- beda. Nah Kalau yang sekarang ini terkait dengan halal-bihalal dengan titik beratnya di tradisi. Jadi ini tetep tidak ada masalah karena sepanjang dalam seminggu terakhir ini memang masyarakat masih disibukkan oleh suasana halal- bihalal itu gitu. Peneliti : Jadi memang masih ibaratnya layak? Narasumber : Masih layak, nggih, iya. Peneliti : Terus tadi kan kalau gak salah ya pak ya, saya mengamati kan dari penulis kan mengirimkan lebih pada ke ukhuwah ya pak ya, la lalu pak Edi Mus mengusulkan agar judulnya Ukhuwah itu ibaratnya itu lebih diganti pada sisi sosialnya ya pak ya, itu apakah benar pak?. Narasumber : Jadi tadi yang saya minta untuk tidak ditonjolkan adalah kata Idul Fitrinya, itu jadi karena Idul Fitri itu persepsi orang kan satu syawal, satu syawal nah terus tapi makna ukhuwah, ukhuwah itu silaturohmi itu kan berlangsung lebih dari satu atau dua hari, tanggal 1 atau tanggal 2 syawal tetapi bisa lebih dari itu, bahkan dalam satu bulan itu pun juga orang masih dimaklumi untuk melakukan silaturahmi, itu. Peneliti : Gitu?.
Narasumber : Njih. Peneliti : Berarti kalau Idul Fitrinya dihilangkan berarti kurang lebihnya diharapkan yang ketika diedit oleh Redaktur Wacana itu isinya menjadi kurang lebih harapannya seperti apa pak?. Narasumber : Terus terang kan saya belum tahu isi dari materi itu ya tetapi penonjolan judul nanti ke makna ukhuwahnya itu. Jadi makna dari silaturahmi itu, apalagi tadi juga disampaikan juga ada dominasi isi tulisan adalah terkait dengan tradisi dan tradisi ini kan juga ada yang berbeda dibanding dengan perayaan- perayaan Idul Fitri di Luar Negeri/ di negara-negara lain. Jadi Indonesia itu punya kekhususan selain terkait dengan persoalan yang diatas jauh waktu itu kan juga ini makna idul fitri itu juga saling bermaafan dengan sesama manusia, kalau selama ini kan puasa berikut ibadah selama bulan Romadhon itu kan sebagai upaya penghapusan dosa antara manusia dengan Sang Pencipta ya, nah kalau di kita itu oleh Para Leluhur dulu dijabarkan saling memaafkan juga antar sesama manusia dan itu pada akhirnya kan menjadi tradisi yang berbeda dibanding dengan perayaan Idul Fitri di negara-negara lain terutama yang berada di Arab. Jadi seperti apa mudik terus saling mengunjungi itu di negara negara lain itu sangat tidak kita temukan Peneliti : Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan ibaratnya ketika penonjolan judul ukhuwah ini harapannya agar sesama umat manusia itu bisa berkumpul saling memaafkan gitu ya pak?. Narasumber : Iya, jadi kita mencari sisi penggambaran yang lebih detail tentang filosofi dari makna silaturahmi atau ukhuwah itu, jadi tidak hanya sekedar silaturahmi dan saling memaafkan tetapi makna dibalik itu Peneliti : Makna sesungguhnya ya pak ya? : Iya, disamping kita mengenal juga mengetaui juga tradisi-tradisi Narasumber terus yang sudah berjalan selama perkembangannya hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi dan merubah tatanan dan kebijakan dan bahkan pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan multidimensi yang diambil ole pemerintah. Jadi tidak hanya persoalan transportasi tetapi juga persoalan keamanan karena disitu misalnya ada tradisi menyulut mercon, ada yang menerbangkan balon udara dan juga disisi lain persoalan ekonomi itu juga kan selama ini karena permintaan yang meningkat itu kan secara hukum ekonomi akan menaikkan harga gitu ya, nah ini kan pemerintah juga mengambil peran bagaimana caranya agar harga-harga itu juga tidak melambung/ tidak tinggi. Jadi kebijakan yang sangat komplek dalam menangani persoalan ukhuwah ini, njih. ini gitu, cikal bakalnya seperti apa Peneliti jabatan bapak : Pak, terakhir mohon maaf pak bisa disebutkan nama lengkap dan Narasumber : Edi Muspriyanto jabatan Redaktur Pelaksana. Peneliti : Terimakasih Pak.
Narasumber tahu persis isi. : Njih. tolong nanti yang soal penjelasan saya karena saya tidak Wawanacara Klarifikasi Dengan Kunadi Ahmad, 19 Juni 2018. : Kunadi Ahmad selaku Kepala Desk Wacana dan Narasumber Edukasia Harian Suara Merdeka, yang bertugas mengolah artikel wacana pada Selasa, 19 Juni 2018 untuk artikel wacana layak muat Rabu 20 Juni 2018, Kunadi Ahmad. Lokasi wawancara Pandanaran II No 10 Semarang. : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka Jalan Waktu : Selasa, 19 Juni 2018 Pukul 22.57.40 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Selamat Malam. Peneliti penyaringan artikel yang layak muat ya pak ya?. : Ini berkaitan dengan observasi hari ini pak, kan mengenai Narasumber : Iya. Peneliti besok Rabu 20 Juni pak?. : Pertama, bisa disampaikan dulu pak tema apa yang dipilih untuk Narasumber : Kebetulan untuk Rabu 20 Juni ini kita masih mengangkat tema terkait lebaran ya karena memang masih moment lebaran, jadi cuma lebaran kita maknai lebih luas/ tidak sekadar perayaan moment lebarannya atau sekadar moment hala-bihalalnya tetapi lebih luas dari itu. Jadi bisa halal-bihalal ke arah tradisi halal-bihalalnya, bisa juga kearah bagaimana moment halal-bihalal ini menjadi moment pemersatu bangsa dan sebagainya karena semua orang kan merayakan, bahkan ini menjadi lintas agama karena menjadi hari besar nasional kan. Jadi meskipun ini perayaan hari besar islam tapi juga sebenarnya yang merayakan semuanya, bahkan semua umat non muslim ikut merayakanlah. Ini kan moment bagus untuk sebagai moment pemersatu golongan, jadi kita pilih tema yang seperti itu dengan alasan karena ini juga mendekati pilkada dan sebagainya, makanya judul itu kita sesuaikan, dari artikel itu kita usahakan. Seperti anda baca tadi, merajut ukhuwah yang terkoyak, yang memang intinya begitu tadi, ternyata halal-bihalal ini seandainya bisa dimanage dengan baik bukan tidak mungkin untuk memunculkan sebuah persatuan yang solid gitu. Peneliti : Iya Narasumber : Itu alasan kami kenapa kami masih mengangkat tema itu.
Peneliti : Oke, terus sebentar pak. Mengenai kapilitas penulis pak, tadi sekilas kalau saya lihat kan pak Muzakha tapi saya belum tahu beliau dari mana, mungkin bisa dijelaskan pak asalnya Pak Muzakha itu dari background apa lalu itu mengapa menjadi kredibel untuk dimuat pak?. Gitu pak. Narasumber : Ya, terutama memang ada beberapa penulis yang masuk dengan tema lebaran ya. Peneliti : Iya. Narasumber tema yang menjadi pertimbangan, tema kebetulan yang paling tepat itu, ada juga tema yang lebaran yang lain soal misalnya salah satunya tadi seperti anda ketahui itu soal permintaan maaf lewat media sosial. Saya pikir itu juga topik yang menarik dan kekinian, namun ada sisi yang lebih urgent saya pikir dari pemilihan judul yang kenapa kami anggap tulisan pak Muzakha ini karena dari sisi esensi itu tulisannya lebih penting saya pikir karena bagaimana merajut, ukhuwah itu artinya kan persaudaraan. Ya merajut persaudaraan ini kan lebih penting dari sekedar memanfaatkan/ pemanfaatan teknologi terbaru dan sebagainya. Saya pikir ini jelas alasan yang mendasar bahwa ini lebih esensial dari sisi temanya. Kemudian soal penulisnya, kami kira memang sebelumnya penulis yang masuk ke Suara Merdeka sudah kami pilih dari sekian banyak yang masuk. Memang atribut itu menjadi salah satu pertimbangan, atribut penulis itu menjadi salah satu pertimbangan karena memang wacana ini kan tulisan para cendekiawan saya pikir, para penulis di wacana ini kan penulis orang-orang yang memang cerdik, pandai, orang terpelajar dan sebagainya jadi sehingga kami berharap usulan- usulan atau apa yang dia tulis itu kan sebagai usulan itu ada ide-ide segar, ide-ide yang menarik, yang mengandung pembaruan, yang mengandung sisi-sisi lain yang saya pikir menarik untuk diungkapkan dan disampaikan. Jadi salah satunya soal pak Muzakha ini, pak Muzakha ini kan backgroundnya memang dia dosen sastra Undip, jelas dosen sastra Undip dan dia background sebelumnya memang orang yang aktif di NU, NU itu salah satunya ormas besar ya, ormas besar di Indonesia ini, jadi dia memang aktif di kajian-kajian dan sebagainya makanya ini menjadi penting karena tradisi erat juga dengan NU. Tradisi ini halal-bihalal atau apapun yang berbau tradisi islam itu kan banyak digiatkan oleh NU. Jadi saya pikir ini salah satu pertimbangan penting, jadi kenapa dia kita pilih, jadi itu. : Yang pertama itu sebenarnya soal Peneliti : Tadi pak ini mengklarifikasi dari hasil dinamika ya pak ya Narasumber : Ya Peneliti mulai penyaringan sekitar kurang lebih pukul 18.28 pak, kurang lebihnya?. : Dari proses seleksi sampai di rapat itu tadi apakah benar bapak Narasumber : Iya, iya itu kita mulai kerja. Sebenarnya secara waktu kerja memang itu memang masa-masa kita memilih atau memilah calon tulisan yang akan kita angkat tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah kami persiapkan karena memang kami sudah antisipasi, yang namanya moment lebaran ini kan hampir semua orang tenggelam pada aktivitas berlebaran ya, nah ini jadi kami
khawatirkan kalau tidak ada penulis ataupun tulisan yang masuk jadi kami sudah antisipasi.Kebetulan tulisan ini masuk sebelum lebaran, jadi sudah kami agendakan meskipun kami tidak meminta/ tidak meminta untuk tema tertentu. Tetapi sudah kebetulan dengan harapan kami ya sudah cukup tapi bila perlu kami juga meminta, bila perlu kami meminta tema tertentu, meminta tema tertentu kepada pakar tertentu/ penulis tertentu yang memang kami anggap kapabilitasnya memang mencukupi. Peneliti : Berarti kayak ada konsultasi gitu ya pak?. Narasumber : Semacam permintaan aja gitu. Seandainya kita butuh soal misal pada moment peringatan lingkungan hidup misalnya nah bisa aja kita meminta Prof Darto mantan rektor Undip. Misalnya bisa saja, jadi atau bisa soal lain, bisa saja meminta pada pakar tertentu, jadi bisa, bisa begitu untuk moment moment tertentu. Peneliti 18.45, itupun berlangsung selama singkat kurang lebih 10 menit ya pak?. : Terus ini tadi pak yang rapat, kita kan mulainya sekitar pukul Narasumber : Iya Peneliti artikel ke Pak Edimus?. : Tadi awalnya apakah benar pak Kunadi menyanpaikan 2 ide/ 2 Narasumber : Ya betul, ya memang rapat itu berlangsung 15 menit atau 10 menit itu untuk saya saja lo mas, berikutnya berlanjut rapat lain, dari desk-desk lain. Desk ekonomi, desk yang lain masih banyak, saya sudah menyampaikan dan udh dibahas dan udah selesai. Saat ini tadi saya menyampaikan 2 karena yang sebenarnya yang harus dipilih satu tapi kami beri alternatif, jadi dengan berbagai pertimbangan kami tentukan satu. Seandainya setiap hari pada hari itu ada dua, dua tulisan yang dimuat bisa saja saya mengusulkan tiga atau empat pilihan. Jadi sebagai alternatif pilhan. Jadi karena yang menghadapi tulisan masuk kan saya, sementara pemimpin rapat/ redpel itu tidak menghadapi, jadi saya sampaikan biar redpel punya pilihan konteks sekarang yang paling pas apa disamping saya juga mengamati mungkin konteks kali ini yang pas apa kemudian redpel punya pertimbangan tertentu. Bisa saja yang kami usulkan ditolak gitu, dari koteks tulisan yang lain Peneliti : Terus selanjutnya pak, tadi kan waktu, masih klarifikasi sih pak, tadi saat rapat sih pak, tadi selanjutnya kan bapak kan menyampaikan, meminta pertimbangan pak Edi Mus mengenai tema yang di artikel yang diartikel yang diajukan lalu ketika Pak Edimus menerima itu kan beliau mengusulkan agar judul akhir yang idul fitri itu diganti apakah benar pak?. : Iya betul karena memang kalau konteks masih menyebut idul Narasumber fitri itu kan konteksnya pas perayaan gitu lho ya, jadi seolah-olah, seolah-olah sudah berlalu kan. Peneliti : Ke yang terkoyaknya itu ya pak ya?.
Narasumber : Jadi kita makanya kita artikan ke tentang idul fitri tapi ke yang lebih luas. Jadi tidak semata-mata perayaannya tapi bisa hal yang lebih luas dati itu. Peneliti : Dari sudut pandang lain gitu ya pak? Narasumber : Ya dari sudut pandang yang lain. Mungkin bisa momentnya kita manfaatkan tapi ada sisi lain yang kita harapkan gitu lo, sisi lain yang kita tembakkan kita harapkan, kalau tadi kan sisi ukhuwah/ sisi persaudaraan. Peneliti : Ya sisi persaudaraan. Narsumber : Jadi momentnya moment idul fitri tapi juga bisa dimanfaatkan sisi sebagai moment yang baik untuk mengangkat kembali atau merajut kembali ukhuwah atau persaudaraan yang hampir terkoyah dengan berbagai isu yang telah berlalu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang kita sampaikan. : Terus ini pak masih klarifikasi pak. Tadi ketika pak Edi mus Peneliti memberikan saran kan tidak hanya beliau yang menyampaikan tapi dia juga kan menyampaikan ke Pak Wa.Pem.Red Triyanto Triwikromo, apakah benar pak?. Narasumber : Iya, Iya. Peneliti : Oke Terus. Narasumber : Dan Kami minta pertimbangan juga dari dua penulisnya itu, akhirnya Pak Triyanto dan ACC dan memilih itu juga gitu kan, tentu saja dengan pengubahan judul karena judul awalnya masih soal idul fitri ternyata dalemnya masih bisa saya koreksi dan bisa saya sesuaikan dengan apa yang dibahas, judulnya masih dan itu kewenangan kami lho mas, kami punya kewenangan untuk mengubah judul, punya kewenangan menyesuaikan tulisan, jadi dari tulisan aslinya kita punya kewenangan untuk mengubah beberapa hal sepanjang tidak mengubah esensinya. Oke gitu. Peneliti disarankan untuk mencari artikel edisi yang syawalan pak?. : Terus, sebentar, apakah benar pak tadi waktu rapat juga Narasumber sebenarnya tidak harus itu juga kan masih banyak sisi juga kan. : Iya tadi itu sekedar saran atau masukan, kalau ada, tapi Peneliti : Iya : Banyak sisi dan saya memilih sisi yang ini, ini kan sisi yang Narasumber menarik, sekedar tradisi syawalan banyak lah, ada tadi tulisan yang masuk soal tradisi syawalan tapi saya pilih ini karena ini lebih menurut saya lebih penting. Peneliti : Oke. Narasumber salah satu tema dan mempertahankannya dalam rapat. Oke. : Dan ini otoritas saya juga punya kewenangan untuk memilih Peneliti : Terus, mohon maaf pak ini masih ada 4 pertanyaan.
Narsumber : Ya Oke. Peneliti : Jadinya bisa lebih santai. Narasumber : Iya iya. Peneliti : Tadi setelah mendapat saran dan masukan dari redpel dan wapemred ya pak ya, setelah itu kan bapak kan melakukan proses editing, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses editing yang terjadi pak?. Narasumber : Ya tentu saja secara otomatis saya baca semuanya, saya tahu inti persoalannya, dengan begitu saya bisa meyesuaikan kata atau kalimat yang mungkin tidak pas saya paskan, ada yang keliru saya ubah dan sebagainya, dan tentu saja saya sesuaikan dengan judul yang kemudian saya tentukan gitu, judul itu pun muncul dari kalimat atau kata di dalam tulisan itu sendiri. Gitu ya. Inti dari kalimat, inti dari tulisan itu kan memang pentingnya merajut kembali ukhuwah itu atau persaudaraan itu. Tidak sekedar persaudaraan umat islam yang merayakan lebaran atau idul fitri tapi persaudaraan secara umum/ persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniah dalam bahasa isitilah khususnya ya. Peneliti : Iya Narasumber : Ukhuwah watoniah itu persaudaraan sebangsa atau persaudaraan kebangsaan, ada juga ukhuwah persaudaraan kemanusiaan, jadi atas nama kemanusiaan kita semuanya bersaudara gitu lo. Jadi itu yang kita angkat, dengan memanfaatkan moment lebaran. Peneliti : Kalu editingnya kan memang nggak ada pengubahan esensi makna ya pak ya?. Narsumber : Nggak ada. Hanya kata atau kalimat yang tidak pas atau ada kelebihan ya saya sesuaikan. Peneliti : Penyelarasan kata ya pak ya?. Narasumber : Penyelarasan, lebih pada penyelarasan kata ya misalnya kayak tadi judulnya begitu ukhuwah, merajut ukhuwah yang terkoyak tapi dalam sub judulnya ukhuwah lagi jadi saya ubah lagi. Akhirnya sub judulnya saya ubah gitu, jadi kita sesuaikan aja. Peneliti : Beberapa hari yang lalu itu waktu saya berbincang dengan pak Saronji kan, beliau menyampaikan intinya bahasanyan itu kan hanya mengubah bahasa yan kurang sopan diubah menjadi lebih halus. Narasumber : Iya. Peneliti : Jadi kurang lebihnya gitu ya pak ya?. Narasumber : Iya salah satunya. Peneliti : Salah satunya ya.
Narasumber : Kalau memang ada bahasa yang kasar karena penulis punya bahasa sendiri ya, punya gaya sendiri, mungkin bahasanya meledak-ledak, kadang ada yang begitu, kita sesuaikan karena Suara Merdeka itu tidak terbiasa dengan yang meledak-ledak. Ya kita sesuaikan dengan karakter Suara Merdeka biar karakternya lebih Suara Merdeka. Tidak karakter yang meledak-ledak atau karakter yang terlalu kasar misalnya. Kita ubah, kita sesuaikan saja, kita selaraskan supaya lebih dibaca oleh para pembaca itu nikmatlah tidak terlalu Adikatif, tidak terlalu misalnya menggurui karena biasanya ada yang seperti itu, ya misalnya. Ada juga penulis yang modelnya meledak-ledak kita selaraskan saja, kita ambil intinya memang begitu kita selaraskan. Bahwa kadang-kadang tulisan itu penting banget tapi sebenarnya penulis terlalu terlalu bersemangat sehingga meledak-ledak ya kita sesuaikan. Itu saja. Jadi itu bagian penting dari editing ya disamping bahasa, tentu juga bahasa yang salah ketik dan sebagainya kita sesuaikan. Bukan tidak mungkin penulis itu salah tulis ya kan. Peneliti : O typo-typo kecil gitu ya pak ya?. Narasumber : Iya kayak misalnya atau bahkan kata tertentu yang tidak sesuai kamus kita selaraskan dengan kamus ya kan, misalnya ukhuwah ditulis tanpa H jadi ukuwah, jadi kita luruskan/ kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada baik kaidah kebahasaan maupun kaidah yang lain Peneliti : Terus ada ndak sih pak kalau kendala ketika mengedit gitu pak?. Narssumber : Ya tentunya semua tulisan ada kendalanya, kendalanya misalnya ada penulis yang tulisannya sangat sulit untuk kita koreksi, sulit dalam arti mungkin agak kacau tulisannya, itu yang pertama. Yang kedua sulit karena terlalu rapi. Peneliti : Oh terlalu rapi. Narasumber : Terlalu rapi itu sementara kita mungkin butuh space yang mungkin perlu ngurangi jumlah karakter tulisannya atau kita perlu memotong sebagian kalimat tapi ada penulis yang tulisannya tu runtut sehingga sulit kita potong karena mungkin kalau kita penggal akan ada sesuatu yang hilang. Peneliti : Ya esensi yang hilang ya pak?. Narasumber : Ya, nah kita mengedit sekalipun menghilangkan beberapa kalimat ataupun alinea sebisa mungkin Rohnya tetep kecekel/ tetep kepegang gitu lo mas, jadi itu disitu tantangannya disitu atau kesulitannya disitu. Kan tidak semua penulis itu langsung sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita butuh 5000 karakter bahkan mereka itu ada yang mengirim tulisan itu sampai 9000 karakter, coba bagaimana kita bingung mengedit. Nah memotong kan mau tidak mau kita memotong kalau harus kita muat tapi ya mau tidak mau mereka harus rela kita potong. Cuma kita juga memotongnya tidak asal potong gitu, kita perlu memilih mana kalimat atau bagian-bagian dari alinea yang mungkin terlalu melebar kita buang/ kita sesuaikan. Biasanya wacana itu kan kalimat-kalimat awal itu kan ngembang-ngembang.
Peneliti : Iya Narasumber : Sebagai premis ya, untuk mengantarkan ke premis itu kan biasnya ada kembang-kembang yang macem-macem baru ke persoalannya. Nah disitu yang mungkin bisa kita hilangkan, mungkin penulis memberikan banyak contoh lha mungkin kita ambil satu atau dua saja, gitu kan, itu bisa kita hilangkan. Peneliti ; Kalu tadi dari artikel pak Muzakha sendiri apakah ada kendala yang berarti pak?. Narasumber : Kebetulan tidak ada, jadi tadi sudah banyak yang pas, hanya kami selaraskan beberapa kalimat saja, tidak banyak tadi. Hanya kami selaraskan kalimatnya dan kami ubah judulnya biar sesuai denganhasil rapat tadi, gitu ya. Kita sesuaikan saja. Peneliti : Oke pak. Narsumber : Masih ada lagi?. Peneliti : Sebentar pak. Ketika esok hari dibaca oleh pembaca kan judulnya merajut ukhuwah yang terkoyak, apa harapannya dari Redaksi Suara Merdeka seperti tadi ketika berbicara pak redpel kan, apalagi ini mendekati politik/ tahun politik ya pak? Bagaimana?. Narasumber : Tahun politik ya. Atau pilkada ya. Ya harapan kami, ya mungkin saya mewakili Suara Merdekam secara umum bahwa harapan kami dengan menurunkan tulisan itu ya siapapun yang membaca tulisan itu terinspirasi/ setidaknya bahwa ternyata ada yang lebih penting kan dari sekadar persoalan- persoalan politik atau hal-hal lain yang lebih yang hanya menimbulkan perpecahan gitu kan, mungkin semoga terinspirasi dengan tulisan ini sehingga tidak lagi mengumbar hal-hal yang memicu perpecahan tetapi justru kemudian terinspirasi untuk merajut kembali kebersamaan/kebersatuan/ persaudaraan yang kita ingini. Jadi sekalipun dalam tahun politik, kita tidak harus terpecah belah kan meskipun berbeda pilihan gitu kan. Meskipun berbeda calon gubernur misalnya, berbeda calon presiden misalnya berbeda partai, berbeda agama bahkan, tidak harus terpecah belahkan. Peneliti : Iya Narasumber ; Kita bisa bersatu atas nama kemanusiaan ataupun atas nama satu bangsa ya to, kita masih bisa bersatu, barang kali ada semoga harapan kami bisa terinspirasilah semua pembaca yang membaca tulisan kami ya dan lainnya, saya kira begitu. Peneliti ; Oh berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan berarti ibaratnya kan kalau idul fitri ini kan identik dengan silaturahmi, apakah bisa saya tarik kesimpulan kalau dengan berkumpul bersilaturahmi bersama itu bisa menyatukan kembali yang berselisih gitu pak? Narasumber : Yak kami berharap begitu, kami harapkan begitu karena moment idul fitri itu kan disamping bersilaturahmi, bermaafan ya kan, ketemu ngobrol
bareng. Ya kalau tidak memaafkan mana mungkin mau ketemu lah mas, ya kan. Jadi saling memaafkan, kemudian bersilatruahmi saling berkunjung. Ndak mungkin kalau orang bermusuhan itu mau bertemu, ya kan. Kalu kemudian sudah memaafkan bisa dilanjutkan dengan saling berkunjung, juga bisa disepakati dengan satu pikiran yang sama, misalnya okelah kita lupakan hal-hal yang membuat kita bertengkar gitu kan, kita satukan pandangan, okelah toh kita satu bangsa, kita toh satu daerah misalnya kalau disini Jawa Tengah kalau bisa Jawa Tengah jangan sampai terkoyak, kalau bisa secara keseluruhan masyarakat NKRI jangan sampai terkoyak, bangsa kita jangan sampai terkoyak. Sekalipun kita berbeda-beda tetep kita tetep satu kan gitu kan. Peneliti ; Terakhir ini pak tentunya setelah editing kan apa bapak kan tentunya juga menyerahkan ke redpel untuk dikoreksi kalau boleh tahu bapak tadi sempat menyerahkan berapa kali?. Narasumber : Iya. Iya. Sebenarnya satu kali, satu kali dah selesai hanya ada satu atau dua koreksi, salah satunya ukhuwah tadi ada kelebihan U sehingga kami ubah dan ada perubahan dari penulis Sirpong ada perubahan sehingga jadi dua kali sebenarnya gak ada masalah, teknis saja karena memang kesalahan/ ada keperluan mengganti ya kita gantii, gak ada masalah. Peneliti : Tapi itu kan tambahan karena sirpong tapi aslinya kalau untuk sirpong sendiri Cuma satu kali ya pak?. Narasumber : Iya Cuma satu kali, satu kali dan kebetulan, tapi kalau memang belum selesai bisa dilanjut, bisa dilanjut dua kali gitu tapi kebanyakan satu kali selesai karena satu kali sudah dikoreksi semua dan dicek lagi. Saya pun ketika akan meletakkan pekerjaaan ini juga saya cek dulu, ketika sudah selesai dari redpel lho ya kok ternyata masih menemukan kesalahan ya akan diubah lagi, kan gitu. Peneliti ; Terus ini pak ada 2 pertanyaan lagi pak, hanya singkat sih pak, tadi kalau saya amati kalau ndak salah bapak mulai editing sekitar pukul 20.00 hingga pukul 22.00 ya kurang lebihnya, apakah benar ya pak ya?. Narasumber : Ya kurang lebih itu, itu sudah sampai ke layout sekaligus ngawal layout. Peneliti : Oke, terus yang kedua,sebentar pak kok saya agak lupa. Iya biasanya kan setiap hari kan muncul 2 tapi khusus hari rabu kok Cuma satu karena apa pak?. Tadi sdh dijelaskan tapi ini hanya penegasan. Narasumber : Itu karena pertimbangan redaksi, jadi memang itu ketentuan redaksi kita juga, sudah disepakati bahwa pada hari rabu itu kita perlu memuat satu karikatur, karikatur yang tematik lah, itu saja. Itu untuk sepenuhnya kewenangan karikatur sepenuhnya ada pada karikatur berita/ karikatur Suara Merdeka jadi tentu saja temanya juga disesuaikan dengan tema yang berkembang. Jadi itu memang disepakati memang setiap hari rabu, jadi ada wacananya memang satu kemudian ada karikatur satu. Kalau hari-hari yang lain kita dua tapi pada moment
tertentu misalnya kita butuh tulisan panjang dan sebagainya ya bisa saja kita satu tulisan, jadi nggak pasti. Artinya nggak pasti, kalau rabu pasti satu kalau diluar rabu ada kemungkinan satu tapi pakemnya dua tapi ada juga kemungkinan satu. Tergantung moment juga gitu. Peneliti : Apakah ada keterkaitan antara karikatur sama artikel wacananya pak?. Narasumber : Tidak selalu. Tidak selalu ada. Kalau toh ada itu secara kebetulan karena memang kita mengikuti tema yang sedang/ isu yang sedang berkembang. Misalkan isu kali ini soal sepak bola yanng dikarikatur tapi tema yang tulisannya tentang lebaran, gak masalah. Peneliti : Tapi beda dimensi ya pak antara karikatur sama wacana. Narasumber : Beda hanya muatnya disitu karena emmang karikatur itu sebagai bagian dari, itu kan sebenarnya karikatur bisa diartikan sebagai sebuah wacana tersendiri to sekalipun berbetuk karikatur, itu sebuah wacana sebenarnya. Jadi orang bisa mengartikan luas apa yang ada dalam karikatur itu, bisa saja yang mengkaji seperti ini. Tapi kalau kita lihat semangatnya bisa nyambung juga lho mas, semangatnya di tulisan kita merajut kembali ukhuwah yang terkoyak berarti merajut persaudaraan dan sebagainya, kita lupakan soal perpecahan. Yang terpicu politik dan sebagainya, di karikatur kita juga ngomong coba kalau kita perhatikan misalnya kita matikan urusan politik. Kita konsentrasi soal sepak bola, sisi lain yang bermakna hiburan dan sebaginya, ya kan. Jadi toh terbukti sepakbola bisa menyatukan kebangsaan artinya kita lupakan politik. Peneliti ; Kumpul gitu ya pak ya?. Narasumber ; Nah itu, kemudian politik yang bisa memecah belah, yang membuat sengsara, kita tinggalkan sejenak, kita berhibur dengan menyaksikan sepakbola yang toh semua orang punya semangat yang sama, gitu kan, terhibur dengan menyaksikan sepak bola. Itu bisa juga nyambung juga esensinya/ rubriknya, bisa sama Roh persatuannya, ya kan. Peneliti. Ya Betul. Terakhir pak mohon maaf, minta tolong disebutkan nama lengkap dan jabatan bapak. Narasumber : saya nama saya Kunadi, nama lengkapnya Kunadi Ahmad , Jabatan saya disini sebagai Kepala Desk Wacana dan Edukasia. Ya Wacana dan Edukasia, gitu ya. Peneliti : Gitu saja apak, nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin di lain hari. Narasumber : Oke Peneliti : Oke pak, terimakasih ya pak.
Wawanacara Klarifikasi Dengan Kunadi Ahmad, 20 Juni 2018 Narasumber mengolah artikel wacana pada Rabu 20 Juni 2018 untuk artikel wacana edisi Kamis 21 Juni 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasi Suara Merdeka yang bertugas Lokas Semarang. : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Rabu, 20 Juni 2018, Pukul 22.51.16 WIB. Peneliti : Selamat malam Pak, ini saya hanya klarifikasi saja hasil observasi sih pak. Tadi kan waktu saya ikut bapak observasi kalau tidak salah saya kan waktu melihat email itu kan ada 11 email yang masuk lalu yang lolos kan dua apakah benar itu pak? Dari 11 menjadi 2 yang layak?. : Bukan begitu, memang tiap hari kan maksimal dua, jadi saya Narasumber memilih di antara itu gitu, bukan berarti yang lolos dua, bukan. Bisa jadi diseleksi bisa jadi lolos semua tapi maksimal kan besok dua. Saya ambil dua, saya harus memilih dari sekian email itu, memilih dua yang pas untuk besok. Peneliti tambahan pak?. : Kalau yang masuk email sendiri benar 11 atau ada tambahan- Narasumber : Ya tadi anda lihat sendiri berapa?. Peneliti : Ada 11 kalau saya cek. Narasumber : Nah berarti kan setelah itu ada masuk lagi entah berapa nggak ngerti, artinya tiap menit berubah karena email, saat paling tidak anda lihat ada 11 email kan?. Peneliti : Iya pak. Narasumber seterusnya. : Malemnya ada lagi ya udah bukan urusan kita, sudah malem dan Peneliti pak ya?. : Iya betul pak. Kalau yang ditampilkan besok itu tentang apa ya Narasumber : Ya tadi seperti yang anda ikuti rapat tentang apa?. Peneliti sedang hot atau bagaimana?. : Tentang pertmbuhan ekonomi dan yang Efek Jokowi, itu memang
Narasumber : Ya iyalah tentu saja. Kita mau memuat tulisan yang masuk ada edisi soal lebaran dan sebagainya, lebaran saya pikir sudah kelewat, makanya seperti tadi anda ikuti di rapat kan rapat menghendaki sudahlah tidak usah soal lebaran lagi kecuali ada tulisan soal tradisi syawalan atau apa mungkin masih memungkinkan tapi kan tadi nggak ada. Kalau sekedar maaf-maafan dan sebagainya sudah beberapa hari kita muat. Jadi akhirnya saya lemparkan tema baru. Pertumbuhan ekonomi Jateng yang memang ada perbaikan dan diprediksi akan baik terus sampai akhir tahu, itu yang saya tawarkan dan itu dipilih. Peneliti pak?. : Kalau sama yang Efek Jokowi sendiri itu karena berkaitan apa : Ya kita kan selalu tiap hari kan sebenarnya persoalan politik kan Narasumber selalu ada terus, ya karena memang masih itu kan selalu hangat dibiacarakan. Jadi memang maka itu saya taruh di posisi kedua karena kita mengedepankan soal perekonomian kedepan ini gitu kan apalagi untuk Jateng, tapi kalau untuk artikel tapi kan sudah bisa kita Jokowi sebenarnya momentnya masih perbincangkan sejak sekarang gitu kan. lama Peneliti judul agak dirubah sedikit biar terkesan menarik gitu ya pak?. : Terus tadi ketika pengajuan judul/ artikel itu apakah benar pak Narasumber : Oiya, iya itu memang selalu ada penyusunan. Itu sebenarnya kan setiap apapunlah, berita ataupun artikel yang masuk kan harus kita sesuaikan aja, kita sesuaikan sesuai dengan koran kita sendiri. Mungkin judul terlalu keras, kita sesuaikan. Mungkin judul terlalu tidak pas ya kita sesuaikan , biar lebih pas saja. Peneliti : Terus ini pak yang terakhir, hanya konfirmasi yang terakhir. Tadi kan sekitar pukul 22.15 kan Bapak Kunadi sudah selesai mengkoreksi untuk artikel yang layak muat dan pada pukul 22.15 itu kan yang kolom bawahnya kan kalau ndak salah judul sebelumnya kan yang "Haul" itu ya pak ya, terus lalu diganti menjadi Efek Jokowi. ini hanya mengkonfirmasi , apakah benar tadi diganti gitu ya pak?. Narasumber : Iya diganti karena ternyata dengan pertimbangan tulisannya sangat sulit untuk dipahami. Semula saya pikir dengan membaca sekilas saya pikir ada hal yang menjelaskan tentang bagaimana Haul itu sendiri dan kemudian dipahami oleh pembaca tetapi ternyata setelah saya dalami ternyata tulisannya sangat rumit, modelnya model kolom sangat mungkin kontemplatif tapi tidak menawarkan apa-apa dan pembaca sulit memahami tulisannya jadi akhirnya redpel menghendaki dirubah, yaudah kita ganti. Peneliti pertumbuhan ekonomi dan Efek jokowi. Sekilas untuk masyarakat. : Terakhir ini pak apa harapannya dengan adanya artikel Narasumber : Ya setidaknya kalau yang pertama soal pertumbuhan ekonomi otomatis memberikan harapan baru kan, artinya ketika tulisan pertumbuhan ekonomi Jateng itu kita lemparkan atau kita pasang, pembaca tentu akan turut senang dan mendukung, juga semua pembaca terutama Jawa Tengah akan bangga
dengan apa yang perkembangan yang terjadi di Jawa Tengah kan. Kalau provinsinya maju terus perokonomian maju tentu akan ikut seneng. Setidaknya itu memberikan semangat. Setidaknya itu memberikan harapan yang jadi akan bangga kalau ternyata memang kenyataannya pertunbuhan ekonomi di Jateng bagus. tentu saja persentasenya sangat jauh kan ada karena ekonomi maju dan lain sebagainya mungkin ketimpangan antara miskin dan kaya akan teratasi. Kemiskinan akan terkurangi dan sebagainya. Saya kira itu kemudian soal efek jokowi itu kan wacana soal politik, itu ndakpapa itu, wajar-wajar aja. Peneliti : Kalau yang "efek Jokowi"?. Narasumber : Ya karena itu wacana politik kan setiap saat kita ikuti meskipun momentnya masih lama, 2019. Tapi kan selalu tetap punya tempat untuk diperbincangkan, lalu menarik untuk diomongkan, selalu ada selalu orang mengikuti perkembangan itu, sebagai suatu hal baru atau perkembangan baru atau paling tidak pandangan baru dari salah satu penulis ya bagus saja kita ungkapkan supaya orang juga lebih punya wacana, lebih punya refrensi dan sebagainya. Peneliti : Terakhir pak mohon maaf. Narasumber : Terakhir terus ket mau. Peneliti : Sek to pak dicantumkan nama lengkap dan mohon maaf jabatan. Narasumber : Ket mau terakhir terus, lho kan sama dengan yang kemarin tohol, wah kamu. Peneliti : La iya la Narasumber Edukasia. : nama saya Kunadi Ahmad, jabatan Kepala Desk Wacana dan Peneliti : Siap.Oke. Makasih pak Narasumber : Oke yak. Wis ya ?. Peneliti : Oke.
Wawancara dengan Saroni Askin, 20 Juni 2018 : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas Narasumber memimpin rapat redaksi pada Rabu 20 Juni 2018 untuk konten koran Kamis 21 Juni 2018, Saroni Asikin. Lokasi No 10 Semarang. :Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka Jalan Pandanaran II Waktu : Rabu, 20/06/2018, Pukul 22.58.27 WIB. Peneliti : Selamat malam pak Saroni, ini hanya klarifikasi hasil observasi sih pak. Tadi kan waktu rapat itu kan pertamanya pak Kunadi kan menyampaikan beberapa artikel pak, terus yang menjadi disetujui kan ada 2, yang pertama "Memacu Pertumbuhan Ekonomi 2018" dan hasil pengamatan saya tadi kan judulnya tadi itu kan diganti, apakah benar demikian ada perubahan pak?. Narasumber : Selamat Malam. Benar dan itu ndak ada persoalan artinya apa yang disampaikan di rapat itu memang kesepakatan awal. Ibaratnya yang bisa diubah berdasarkan kesepakatan berikutnya, nah pertimbangan-pertimbangannya bisa karena topiknya ternyata sudah kuat dari aktualitas atau apa. Yang ini kalau hari ini itu tadi tulisan yang durencanakan akan dipasang itu tulisannya tidak memenuhi syarat sebagai sebuah tulisan artikel berikut isinya seperti itu, dari pertimbangan redaktur pelaksana sebenarnya ketika tulisan itu disampaikan redaktur wacana tadi itu memang gagasannya bagus, topiknya bagus dan tadi belum dicek terlalu mendalam apakah tulisan itu sudah layak atau belum. Kadang pertimbangan redpel mengatakan tulisan itu bisa diganti dengan yang lain, tulisan yang lain. Peneliti :Itu yang "berguru pada haul" itu ya pak?. Narasumber : Ha'a, tadinya direncanakan itu terus ganti artikel lainnya. Peneliti : Ini pak mau tanya dulu yang memacu pertumbuhan ekonomi 2018, itu kan judul semulanya itu lalu diganti, mungkin bisa diceritakan singkat saja pak mengapa kok diganti apakah karena faktor waktu atau bagaimana gitu pak?. judul kan sebenarnya dalam Narasumber perkembangan dirapat itu baru embrio, penentuannya ya ketika sudah diprint out dan terus dicek bersama terutama terakhir oleh redpel itu. Ketika judul, nanti redpel punya wewenang untuk : Ya sama seperti, kalau judulnya baru, artinya dirapat
mengganti judul atau menyarankan penggantian judul agar teratur lebih pas, itu pun bisa didiskusikan dengan redaktur jadi sifatnya wewenang ada di tangan redpel tetapi redaktur juga diberi kesempatan untuk beragumentasi untuk pilihan judul, untuk pilihan atas bawahnya/ letak kotak dari artikel itu. Jadi tapi terakhir tetap otoritas redaktur pelaksana, judul bisa setiap kali berganti hingga terakhir sudah ditandatangani itu sudah dibawa ke layout, sudah itu yang terakhir. Peneliti : Ini pak tadi yang "berguru pada haul" kan pada akhirnya sekitar pukul 22.15 wib kan diganti menjadi yang "efek jokowi di pemilu 2019", sekilas mungkin bisa diceritakan pak mengapa memilih artikel yang baru ini? Apakah karena sedang panas-panasnya politik atau bagaimana mungkin pak ? atau sedang tema yang masih hot atau bagaimana gitu?. Narasumber : Yang Jokowi itu kan sebenarnya artikel yang bisa tidak harus dipasang malam ini atau untuk terbitan besok, artinya masih mungkin satu atau dua hari lagi atau seminggu kemudian karena pilpres masih jauh gitu. Cuma pertimbangannya sebagai ganti artikel yang sudah direncanakan bahwa ternyata tidak memenuhi syarat itu. Tulisan itu juga punya kemungkinan dimunculkan untuk terbitan besok. Intinya tulisannya juga tulisan yang bagus, tulisan yang memberi gambaran topik yang lebih pas pada pembaca. Peneliti : Terus ini pak yang tadi, mengenai ekonomi 2018 yang karyanya Prof Andreas Lako tadi kan bapak menyampaikan ke pak Kunadi agar googling di websitenya BPS untuk mengecek kebenaran apakah benar demikian bapak menyarankan ? Narasumber : Iya karena memang namanya itu bagian dari pengecekan karena jangan sampai kami menurunkan artikel yang tidak bermutu gitu ya, apakah data- data tadi yang disebutkan tadi di artikel tadi itu memang sudah tepat atau belum, artinya bukan tidak memercayai si penulis tetapi standar kerja memang harus dicek benar-benar data yang ditulis itu adalah data yang benar, gitu. Maka salah satu caranya mengecek di refrensi yang ada, dalam hal ini yah google kebetulan bisa dipakai untuk itu. Peneliti dan jabatannya pak. : Terakhir, mohon maaf minta tolong disebutkan nama lengkap Narasumber : Saroni Asikin, nulisnya jangan sampai salah ya.Nulisnya biasa, Saroni Asikin tanpa ada embel-embel segala, orang sering salah tulis, saya perlu menegaskan itu. Kalau di Suara Merdeka sebagai Redaktur Pelaksana. Peneliti : Siap. Terimakasih pak. Narasumber : Sip.
Wawancara Klarifikasi dengan Hasan Fikri, 11 September 2018. Narasumber redaksi pada Selasa 11 September 2018 untuk kontan koran edisi Rabu 12 September 2018, Hasan Fikri. : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin rapat Lokasi Pandanaran II No 10 Semarang. : Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Waktu : Selasa, 11 September 2018, Pukul : 22.04.02 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak. Narasumber : Selamat Malam. Peneliti : Ini pak mau wawancara tadi hasil rapat ya pak ya?. Narasumber : Iya. Peneliti ya pak ya ? : Tadi kan Pak Kunadi selaku desk wacana mengusulkan satu topik Narasumber : Iya. Peneliti : Tadi tentang "inflasi dan tahun politik" kalau tidak salah ya pak? Narsumber : Iya Peneliti ada sedikit saran attau bagaimana gitu pak?. : Mengapa pak kok langsung meng-ACC judul tersebut? Kok tanpa : Satu, Itu kontekstual, kontekstual dengan situasi sekarang, jadi Narasumber memang ada inflasi situasi sekarang, ada gejolak rupiah, lalu kemudian ada kaitannya tahun politik, menjelang tahun politik sebentar lagi itu kan kita masuk pada masa kampanye ya, masa kampanye sebentar lagi, itu. Pertimbangan kedua, penulisnya itu kita sudah pahamlah ya, artinya apa yang akan ditulis itu kita sudah tahu dia pakarnya disitu. Dari sisi kompetensi penulis itu kita anggap layak. Kemudian nanti setelah jadi artikelnya nanti saya akan mengamati satu per satu apakah perlu ada yang kita selaraskan lalu kita perbaiki atau tidak. Kalau ada ya perlu kita selaraskan/ akan kita lakukan/ akan kita cek ulang pada saat itu menjadi print out. Jadi semacam itu pertimbangan pertimbangannya. Yang pasti setiap kali kita menurunkan artikel wacana itu kompeteni si penulis itu kita harus tahu dulu. Jadi sekalipun misalnya kalau penulis baru maka kita akan menguji siapa dia gitu,
kompetensinya apa. Kalau misalnya orang ahli politik menulis tentang ekonomi tidak bisa kita loloskan begitu saja karena kompetensinya dibidang politik. Kalau dia ekonomi harus menulis di bidang ekonomi. Itu pun perlu kita selaraskan apakah itu nanti tulisannya itu kemana arahnya akan kita baca, prinsip menara gitu. Itu pertimbangannya. Peneliti : Kemarin kalau mengenai kebijakan redaksi kan saya diberitahu oleh WaPemRed dan salah satu anggota Redpel pak, itu kan salah satu harapan dengan adanya wacana kan untuk memberikan solusi atas permasalahan ya pak, harapannya dengan adanya artikel inflasi dan tahun politik ini bagaimana pak?. Narasumber : Iya, Begini harapannya kan kesatu dari wacana yang kita turunkan apapun bentuknya apapun isinya itu satu minimal pembaca kita mendapat gambaran soal tema yang diangkat. Kemudian kedua, kalau bisa akan menjadi harapan yang paling kita inginkan sebenarnya itu bisa menjadi pencerah itu, mencerahkan pembaca yang membaca artikel itu gitu lo. Jadi kalau tulisannya mung nggabrul gitu ya atau sekedarnya saja atau tanpa ada landasan yang kuat ya dia gak akan bisa lolos artikelnya. Peneliti harapannya bagaimana pak?. : Ketika artikel inflasi dan tahun politik dibaca masyarakat Narasumber : Ketika masayarakat membaca, harapannya masyarakat bisa lebih bijak lebih mengerti terhadap masalah inflasi yang sedang terjadi. Jadi tidak sekedar bereaksi negatif tetapi minimal mereka memahami "oh ini penyebabnya, ini solusinya" bagaimana menyikapinya, kami berharapnya seperti itu gitu sehingga isinya harapannya orang ndak gampang bereaksi serampangan gitu dengan setelah membaca itu gitu Peneliti naik ya pak?. : Berarti ibaratnya biar ndak terlalu membully dolar yang sedang : Iya. Jadi orang harus paham begitu. Minimal ada gambaran "oh Narsumber ini sebabnya" jadi orang lebih bijak menyikapinya terutama ya para pembaca yang kritis agar tidak sembarangan. Saya kira gitu. Peneliti : Oke terimakasih Pak Hasan Fikri dari Redpel njih pak njih?. Narasumber : Iya. Peneliti : Terimakasih pak. Narasumber : Iya.
Transkrip Wawancara dengan Kunadi Ahmad, 11 September 2018. : Kepala Desk Wacana dan Edukasi Koran Suara Merdeka yang Narasumber bertugas mengolah artikel wacan pada Selasa 11 September 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu, 12 September 2018, Kunadi Ahmad. Lokasi 10 Semarang. : Ruang Redaksi Kantor Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No Waktu : Selasa 11 September 2018, Pukul : 22.45.53 WIB. Peneliti : Selamat malam Pak Kunadi. Narasumber : Selamat malam. Peneliti : Ini pak mau wawancara hasil tadi observasi ya pak ya?. Narasumber : Oke. Peneliti ada 2 artikel yang masuk hari ini pak?. Apakah benar ?. : Tadi kan kalau tidak salah, pertama, kalau saya mengamati kan Narasumber : Oiya 2 artikel yang masuk. Iya betul hari ini ada dua. Peneliti agustus ya pak?. : Terus apakah benar pak tadi yang dipilih artikel masuk tanggal 28 Narasumber : Betul karena artikel yang masuk hari ini itu penulis baru dan tentang pendidikan, saya pikir untuk wacana hari rabu edisi rabu ini kan Cuma satu kalo soal pendidikan praktis itu tidak pas karena kalau artikel yang hari rabu itu kita cari yang lebih makro dan konsepnya bukan praktis/ bukan untuk dipraktekan/ bukan tulisan praktis tetapi lebih pada tentang konsep. Biasanya cenderung tulisan yang lebih makro lah atau lebih besar misalnya membahas ekonomi, membahas politik atau membahas hal lain yang lebih besar lingkupnya, kebetulan yang saya ambil tadi kan soal ekonomi yang konteksnya lebih pas untuk sekarang ini apalagi tulisannya itu ekonomi dan ada kaitannya dengan tahun politik. Jadi konteksnya ini lebih pas dan lebih luas, lebih kontekstual. Peneliti : Kalau topik yang diambil tadi kan tentang "inflasi" ya pak ya?. Narasumber : Iya. Tentang bagaimana agar inflasi tetap rendah terkait dengan kekhawatiran orang terhadap nilai tukar rupiah, juga bagaimana menjaga inflasi
ini tetap rendah sampai 2019. Dimana kalau tahun politik muncul kekacauan itu kan bisa jadi inflasi tidak terjaga. Jadi kaitannya konteks ini lebih pas semua. Peneliti naik gitu? : Berarti ini akurat dengan yang saat ini nilai tukar rupiah sedang Narasumber gitu. : Ya. Lebih pas, lebih kontekstual dan lebih mencakup banyak sisi Peneliti : Berarti itu ada kaitannya dengan dolar dan rupiah saat ini?. Narasumber : Bisa juga kan dikaitkan. Kan konteksnya saat ini kan masih pas. Peneliti di-ACC oleh Pak RedPel.? : Tadi benar ya pak hanya menyodorkan satu topik dan langsung Narasumber : Iya betul. Kebetulan pilihan saya Cuma satu tapi ada sih beberapa pilihan tetapi tidak saya ajukan karena memang hanya satu dan ini saya yakin konteks ini lebih pas dan saya bisa mempertahankan pendapat saya di depan redpel dan akhirnya redpel menyetujui. Peneliti bagaimana harapannya gitu?. : Mungkin bisa secara singkat pak bagaimana isinya dan Narasumber : Ya isinya kan secara umum kan masyarakat saat ini sedang khawatir akan nilai tukar rupaiah terhadap dolar yang melemah, kekhawatiran itu kan kadang berlebihan. Tulisan ini kan memberikan gambaran bahwa nilai tukar rupiah tidak soal itu saja, perekonomian makro Indonesia itu kan tidak fundamental tidak soal nilai tukar rupaiah saja namun juga ada hal lain termasuk juga bagaimana menjaga inflasi, inflasi terjaga otomatis akan membuat kondisi perekonomian stabil kemudian kalau dikaitkan dengan pemilu dan pilpres itu bagaimana bisa terjaga, tetap terjaga semuanya kan gitu. Makanya misi ini kan lebih pas gitu, makanya saya turunkan tulisan itu Peneliti WIB sampai jam 22.00 WIB ya pak ya?. : Kalau tadi saya amati memang proses editing sekitar jam 21.00 Narasumber : Iya. Agak lama itu karena tadi tulisannya panjang. Peneliti : Ada kendala pak yang membuat agak lama? Narasumber : Ketika tulisannya panjang, kita kan tidak mau memotong, yang tidak begitu penting akan kita buang, artinya ruh dari tulisan itu tidak hilang, tema secara umum tetap terjaga jadi hal lain yang biasa tulisan orang lain itu kan ada kembangnya ada ilustrasinya dan sebaginya, makanya sampai ukuran yang pas akhirnya jadi cukup lama karena mengedit tulisan orang orang itu kan tidak mudah. Supaya tetap teredit tetep dikurangi atau ditambahi atau disesuaikan tapi tetap terjaga tema dan ide serta dasarnya. Peneliti : Jadi yang membuat lama itu memang itu ya pak?.
Narasumber : Iya memang tantangannya begitu dan kebetulan tidak semua penulis lancar menuturkan kalimatnya dengan baik. Kalau tulisan tulisan yang rumit, logikanya yang kadang sedikit kacau ya kita luruskan. Disitulah kadang agak lama. Peneliti : oke pak, gitu saja pak. Narasumber : Cukup?. Peneliti : Cukup. Pak Kunadi Ahmad, Kepala Desk Wacana njih pak?. Narasumber : Iya. Oke.
Wawancara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 21 September 2018 (pertama). Narasumber : Kepala Desk Wacana Suara Merdeka, Kunadi Ahmad (Kepala Desk Wacana yang bertugas mengolah wacana pada Jumat 21 September 2018 untuk Artikel Wacana Sabtu 22 September 2018). Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandaran II NO 10 Waktu : Jumat 21 September 2018, Pukul 23:17:46 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Ya. : Ini mau wawancara. Kan hari ini Jumat 21 September 2018 kan Peneliti ada rapat untuk artikel wacana 22 September 2018 hari Sabtu ya pak ya. Tadi kan pada awalnya kan Bapak usul yang tentang BPJS itu ya pak ya?. Narasumber : Heem. Peneliti : Mungkin bisa cerita singkat pak, pertama mengusulkan itu kenapa pak?. Apakah karena ada kaitannya antara cukai rokok yang bisa dipergunakan untuk BPJS?. Narasumber : Lha ya itu, itu kan sedang ramai sekarang, tetapi ternyata ini kan bukan keputusan saya sendiri. Ini kan keputusan sidang. Disini yang paling punya kewenangan pada proses itu kan RedPel. Peneliti : RedPel ya pak ya?. Narasumber itu ada penanganannya khusus. Mungkin lain kali kalau udah kuat. Jadi akhirnya tidak pilih kan, ya gak masalah. Saya kan hanya mengusulkan. : Dan RedPel menolak itu dengan alasan BPJS Peneliti pak?. : Berarti orangnya itu harus benar-benar kompeten di bidang itu ya Narasumber : Ya kita upayakan itulah. Itu sebenarnya tadi yang dipersoalkan adalah penulisnya. Memang kan karena penulisnya seorang penulis biasa, artinya bukan perkoro biasa atau tidak biasa, kalau dia penulis memang konsen dibidang tertentu misale politik terus sekalipun dia seorang penulis biasa artinya bukan
pejabat tertentu ya ndak masalah, gitu. Yang dipersoalkan kan ketika si A menulis apa saja, ini kan menjadi tidak spesifik gitu. Jadi Kompetensinya kan dipertanyakan, mengapa menulis sembarang persoalan yang dia tulis. Jangan- jangan dia tidak berkompeten dibidang bicara soal itu gitu lho, masalahnya kan disitu. Peneliti : Terus pada akhirnya kan sebagai penggantinya kan ada yang kasus dengan judul kurang lebihnya kan "Apakah mungkin masalah century kembali muncul?" Narasumber : Ya. Peneliti pemberitaan belum lama ini dari media Hongkong itu pak?. : Kurang lebihnya kan seperti itu, apakah ini ada kaitannya dengan Narasumber sampean melu rapat intine gitu to? : Iya to, intinya kan kita gitu to, intinya kan distu tadi ya. La Peneliti : Iya. Narasumber masalah to. : La ya itu. Artinya kan ada penulis yang menjawab itu ya kan gak Peneliti Masyarakat" ya pak? : Terus tadi yang kedua kan yang "Bantuan Langsung untuk Narasumber : Ya. Peneliti : Ada pertimbangan apa pak?. Mungkin kan orang selama ini belum begitu mengetahui tentang tema ini pak?. Apa pertimbangannya gitu pak?. Narasumber : La ya itu karena justru pertimbangannya itu karena tidak banyak ditulis orang, makanya kan kita prinsipnya mengangkat banyak persoalan kan/ apa saja. Termasuk kalau itu memang belum atau jarang bahkan belum pernah ditulis ya kita coba muat. Yang penting penulisnya berkompeten dan sebagainya itu ndak masalah. Peneliti gempa terus diselewengkan oleh oknum tertentu?. ; Apakah ada kaitannya dengan itu pak yang bantuan untuk korban Narasumber untuk membangun fisik dan sebagainya. Kan banyak to sekarang. : Endak. Ini khusus dana desa dan sebagainya yang kemudian Peneliti : Berarti itu kaitan untuk pembangunan ya pak ya? : Ya. Artinya pemberian dana dari pemerintah itu murni untuk Narasumber , macam-macam. Yang penting kegiatan di desa baik kesejahteraan-lah pengelolaannya gitu lo. Disitu kan memotret soal kolaborasi pengelolaannya, pelaporannya dan sebagainya. Banyak para pelaksana itu tidak terjerat korupsi gitu lo mas. karena dananya besar akhirnya tergiur untuk nah disitu-lah. Intinya disitu.
Peneliti ini ya pak?. : Mungkin ada kaitannya dengan kasus korupsi yang marak-marak Narasumber : Yaiyalah. Semuanya kan berakitan akhirnya. Artinya hal seperti itu kan bisa memberikan gamabaran kepada masyarakat supaya tidak terjerat dan sebagainya. Begitu. Peneliti : Oke Pak Kunadi. Narasumber : Yak. Peneliti : Terimakasih Pak. Narasumber : Oke.
Wawancara Klarifikasi Tambahan dengan Kunadi Ahmad untuk artikel wacana 22 September 2018. Narasumber bertugas mengolah Artikel Wacana pada 21 September 2018 untuk artikel Wacana 22 September 2018. : Kepala Desk Wacana Koran Suara Merdeka, Kunadi Ahmad yang Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Selasa, 25 September 2018, Pukul 22:41:07 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Piye piye?. Peneliti bawah itu kan tentang pengelolaan bantuan langsung masyarakat. : Mau tanya yang kemarin kan Wacana 22 September 2018 yang Narasumber : Heem. Peneliti : Itu kan dibawah fotonya penulis kan ada tulisan kurang lebihnya "Hendaknya penggunaan dana desa dipergunakan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari". Mengapa ada penonjolan demikian? Narasumber : Di Highlight itu ya? Peneliti : Heem. Narasumber : Ya itu kan, pertama gaya Wacana.Kita tiap hari kan ada begitu yang bawah, yang atas ada ilustrasinya lalu yang bawah ada highlightnya. Itu hanya penonjolan kalimat diantara sekian banyak kalimat lalu kita ambil salah satu kalimat yang menarik sebagai kutipan gitu lo. Supaya orang melihat "oh ngelihat judulnya mungkin kurang menarik akhirnya melihat highlightnya mungkin bisa menarik kemudian bisa membaca seluruhnya". Kan begitu. Itu hanya trik media aja. Peneliti : O trik agar orang tertarik membaca ya pak?. Narasumber : Iyalah, itu kan semua hanya bagaimana menonjolkan supaya ini penting. Karena ini penting kita tonjolkan supaya setidaknya orang membaca kemudian menarik ide ini "ini bener ide ini" gitu kan. Jadi orang punya perhatian gitu lo. Melihat sekilas mungkin. mungkin malas baca seluruhnya, mungkin dengan melihat sekilas itu intinya barangkali sudah cukup gitu, begitu.
Peneliti : Oke. Terimakasih pak. Narasumber : Oke. Wawancara Klarifikasi dengan Hasan Fikri, 21 September 2018 Narasumber : Anggota Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hasan Fikri yang bertugas memimpin Rapat Redaksi 21 September 2018 untuk konten koran Suara Merdeka 22 September 2018. Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Jumat, 21 September 2018. Pukul 22:43:08 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Hasan Fikri. Narasumber : Iya. Oke. Peneliti ; Ini pak, saya mau nanya saja, wawancara klarifikasi pak. Narasumber : Iya. Peneliti yang bertugas hari ini ya pak ya?. : Tadi yang pertama itu kan Pak Kunadi selaku Desk Wacana kan Narasumber : Ya. Peneliti ya?. : Pertama kan mengusulkan tema tentang yang BPJS itu ya pak Narasumber : Oke, iya. Penelitian memang sedang hot ya pak?. : Kan itu keterkaitan dengan pendapatan dari cukai untuk BPJS kan Narasumber : Ya. Peneliti : Tetapi ternyata pak Hasan Fikri yang memimpin rapat hari ini tadi kan tidak menyetujui, apakah benar karena kapabilitas penulisnya itu kurang memenuhi atau bagaimana pak?. Narasumber : Ya, satu memang soal itu, jadi soal kompetensi itu kan dalam menulis artikel opini itu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan karena bagaimana mungkin orang bisa menulis sesuatu kalau tidak kompeten disitu ya. Itu catatannya. Terus yang kedua, soal BPJS itu soal yang sekarang ini sedang menjadi isu Nasional, jadi kita harus menyikapi dengan extra hati-hati. Jangan sampai kita keliru mengumumkan artikel opini yang ditulis oleh orang yang tidak kompeten. Kalau itu nanti yang terjadi nanti kita ditertawakan pembaca terutama Itu orang yang betul-betul paham tentang seluk-beluk BPJS, gitu.
pertimbangannya sebenarnya. Intinya pertimbangannya tetep pada kompetensi. Salah dalam memilih penulis yang tidak kompeten dalam satu bidang gitu ya kita tidak dipercaya oleh orang. Akhirnya orang-orang yang punya spesifikasi/ spesialisasi tertentu yang bisa menulis berbagai bidang, nah itu biasanya orang- orang yang sudah terasah/ sudah berpengalaman, gitu. Paling endak ya saya tau gitu kan siapa orang orangnya, itu kan kita sebagai redaktur pelaksana itu minimal kita tahu background jadi kita tahu siapa-siapa dan seleranya. Kita harus ketahui dulu nanti redaktur bisa ya aman atau istilahnya baru bisa menurunkan, gitu pertimbangannya. Peneliti : Tadi kan pak Hasan baru saja menyampaikan kalau orang yang bisa menulis dengan berbagai sektor kan itu dengan spesifikasi terntentu memang jarang ya pak ya?. Narasumber : Ya. : Jadi apakah secara garis besar memang harus rata-rata semua Peneliti penulis itu menulis sesuai kemampuannya? Misalnya kalau orang politik berarti nulis politik, kalau orang ekonomi nulis ekonomi, apakah kurang lebihnya harus seperti itu?. Narasumber : Ya, harus minimal seperti itu. Minimal seperti itu, kalaupun ada orang diluar disiplin ilmu itu ya jadi misal orang politik gitu tentu dia harus ahli dibidang politik ya. Tidak harus politisi, tidak harus praktisi tetapi dia menguasi ilmu itu gitu. Itulah namanya pakar tetapi ada orang-orang tertentu itu biasanya budayawan gitu ya, budayawan itu dia memiliki kemampuan yang lebih, dia boleh menulis berbagai bidang. Kalau kamu baca tulisan Gunawan Muhamad gitu ya, catatan pinggir itu namanya di majalah TEMPO itu, itu dia penulis banyak bidang. Hampir seluruh bidang, nah tapi kan dia punya kemampuan yang lebih lalu kemudian punya pemahaman dalam banyak bidang lalu refrensinya juga kuat, nah itu persoalannya disitu. Lalu kalau refrensinya ndak kuat, lalu kemampuannya menulis biasa saja gitu kan, wawasannya juga kurang ya ndak bisa, gitu. Peneliti Din siapa gitu lah pak. : Lalu tadi kalau ndak salah kan penulis BPJS kalau ndak salah Din Narasumber : Ya, ya. Peneliti bagaimana?. : Apakah bapak sudah pernah mengetahui Din itu siapa atau Narasumber cukup lama itu dihalaman itu. : Saya cukup tau karena dulu sebelum jadi redpel ini saya dulu Peneliti : Di halaman wacana ya pak?. Narasumber orang yang menulis disitu. : Iya. lama, berapa tahun gitu. Saya masih ingat gitu beberapa Peneliti itu belum memiliki kemampuan di BPJS ya pak?. : Jadi kalau menyangkut sepengetahuan bapak sendiri itu Din-nya
Narasumber : Belum. Kalau dibidang sosial, ekonomi mungkin bisa, tapi kalau BPJS itu kan bidang yang baru. Kita kan baru mengenal BPJS itu beberapa tahun sehingga kita butuh orang yang memang spesial gitu, yang memiliki pengetahuan lebih tentang seluk beluk BPJS ini, gitu. Seorang dokter itu bisa nulis BPJS tapi tendensinya subjektif, seorang direktur rumah sakit bisa menulis BPJS itu kan tetapi subjektif karena dia hanya dari sudut pandang rumah sakit. Intinya kan itu. Peneliti : Ndak secara umum gitu ya pak?. : Ndak secara umum gitu. Makanya memang orang yang harus Narasumber paham BPJS itu apa, dibangun atau dibentuk berdasarkan apa, lalu pijakannya apa. Itu kan berdasarkan undang-undang kesehatan, undang-undang kesehatan itu berarti kan ada kaitannya dengan ekonomi , politik dengan ekonomi segala macam, itu. Peneliti pak Kunadi mengusulkan Century ya pak ya?. : Terus yang kedua tadi kan sebagai pengganti yang BPJS itu kan Narasumber : Ya. Peneliti : Century yang tentang "Apakah mungkin masalah Century kembali muncul" kurang lebihnya kan seperti itu ya pak, judulnya kurang lebih seperti itu. Narasumber : Ya. Peneliti : Lalu ketika mengapa pak Hasan ini menyetujui?. Kan mungkin orang lebih tahu century itu sudah masalah lama, bagaimana kira-kira menurut bapak?. Narasumber : Ya karena itu, satu penulisnya ya dan kompetensinya. Kedua, yang kita harapkan orang bisa belajar, baca semua ini mengambil keputusan nanti bisa belajar dari tulisan itu karena kan ada analisis hal-hal yang terkait dengan century lalu kemudian seluk beluk century itu seperti apa, kenapa itu terjadi. Nah kenapa itu terjadi itu yang perlu bisa diketahui pembaca sehingga orang bisa belajar gitu lo di tengah tengah mengambil keputusan itu, bisa belajar dari situ. Harapannya seperti itu. Maka itu kita pilih gitu. Peneliti lalu tentang Setya Novanto membongkar kasus Century itu pak?. : Apakah ini ada kaitannya dengan pemberitaan beberapa hari yang : Salah satu pertimbangan, salah satu pertimbangan itu tetapi kan Narasumber isu century mencuat setelah Asia Sentinel, media di Hongkong itu mengungkap keterlibatan Pak SBY to. Peneliti : Asia Sentinel ini ya pak?. Narasumber ACC itu untuk diturunkan. ; Iya. Makanya jadi isu menarik lagi gitu, makanya oke saya meng- Peneliti pak?. : Terus tadi kan ketika rapat banyak dari anggota desk lainnya ya
Narasumber : Heem. Peneliti memang benar dari desk lain diperbolehkan untuk memberikan saran?. : Mereka kan juga ikut memberikan pertimbangan, apakah : Boleh memberi saran tetapi dalam keputusan akhirnya kan tetep Narasumber pada saya, tetep pada saya, tetap pada RedPel itu dalam hal ini kan fungsinya memang memutuskan. Jadi memutuskan keputusan akhiir dari diskusi yang muncul. Jadi mana yang bisa, harus dipilah gitulah itu bener apa ndak, lalu ini mengarah kemana. Harus disaring, keputusan akhir tetap pada RedPel karena RedPel bertanggungjawab langsung, kita bertanggungjawab pada pemimpin redaksi, untuk pertanggungjawaban. langsung kepada pimpinan Peneliti artikel itu matang, aman dan tidak ada masalah gitu atau bagaimana pak?. : Terus apakah dari saran-saran dari berbagai desk itu apakah agar Narasumber : Ndak sih, kalau itu sih lebih pada masukan-masukan itu lebih pada kontekstualitas. Jadi Kontektualitas artikel itu terhadap isu digarap itu dan tentang kemampuan tentang kelayakan, kelayakan si penulis untuk menulis itu. Jadi persoalannya itu saja. Kalau soal Safety dan lain-lain itu kan tetep pada redakturnya dan pada RedPel yaitu saya. Anggota desk lain itu kan lebih pada soal masih kontekstual atau tidak, ada newsspeknya ndak, ini orangnya layak ndak. Itu kan untuk menulis isu itu gitu. Sementara itu saja. Kalau soal Safety dan lain-lain tetep pada redaktur dan RedPel. Jadi gitu. Peneliti mengusulkan topik yang kedua. : Terus pak yang kedua tadi kan sekitar jam 20.30 WIB pak Kunadi Narasumber : Iya. Peneliti pak?. : Kalau ndak salah tentang "Bantuan Langsung Masyarakat" ya Narasumber : Ya. Peneliti : Ada pertimbangan apa pak dari ACC itu pak?. Narasumber untuk pengimbang. : Kalau itu kan itu yang wacana kedua itu sebenarnya lebih pada Peneliti : O pengimbang. : Sebagai pengimbang dari wacana yang pertama. Pengimbangnya Narasumber itu maksudnya begini, semisal diatas itu sudah topiknya serius gitu kan diharapkan wacana yang kedua yang lebih tidak terlalu serius, pertengahan gitulah. Nah hal-hal yang pertimbangan utamanya begitu. Pertimbangan utamanya itu. Jadi selama masih tulisan itu masih layak, ditulis oleh orang yang kompeten ya no problem. Kalau artikel yang pertama itu memang harus dipertimbangkan karena itu headline. Peneliti : Yang headline itu yang Century ya pak?.
Narasumber : Ya. Makanya harus dipertimbangkan betul. Saya kira itu saja. Peneliti : Terus mau tanya sih pak, ini setau saya saja sih pak. apakah ada pertimbangan dengan bantuan untuk masyarakat korban gempa yang terus diselewengkan, apakah ada kaitannya dengan itu gitu pak?. Narasumber : Ya kalau kontekstualnya tetep kita jaga , ada sebenarnya tentang itu. Penulis artikel opini itu mereka tetep saja itu tetap berpijak pada isu yang sedang terjadi gitu. Peneliti : O gitu. Narasumber : Ya. Jadi misalnya kamu mau menulis artikel wacana gitu tetep saja tetep berpegang pada isu kontekstual ya paling tidak dalam satu minggu gitu lo. Dalam satu minggu berjalan itu isu yang kontekstual itu apa yang sedang dibicarakan orang. Nah orang yang penulis artikel harus tetap berpegang pada isu itu gitu, tidak lepas terlalu jauh. Jadi misalnya ujug-ujug nulis yang diluar konteks atau diluar isu yang sedang dibicarakan ya ditolak, kan gitu. Kalau itu ya jangan dikoran harian, ya dijurnal aja atau diapa gitu. Peneliti : Berarti bisa saya simpulkan salah satu pertimbangannya yang "Bantuan Langsung Masyarakat" itu karena ada kontekstualitas dengan kejadian korban gempa, yang bantuan korban terus diselewengkan ya pak?. Narasumber : Ya, ya. Peneliti : Terimakasih pak Hasan Fikri, Redaktur Pelaksana Suara Merdeka yang memimpin rapat Jumat 21 September 2018 untuk artikel besok Sabtu 22 September ya pak?. Narasumber : Nggih, ya. Sama-sama mas. Peneliti : Terimakasih ya pak. Narasumber : Yap.
Wawancara Narasumber Pendukung Susilo. : Anggota Redaktur Artistik Redaksi Suara Merdeka, Djoko Susilo. Penelitian Skripsi, Dengan Djoko Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Kamis, 4 Oktober 2018. Pukul = 20:45:33 WIB. Peneliti : Permisi. Mas Djoko Susilo ya? Narasumber : Iya. Peneliti : benar dengan mas Djoko Susilo dari bagian Karikatur Suara Merdeka ya?. Narasumber : Iya dari bagian karikaur. Peneliti : Gini mas mau nanya, kan kemarin artikel wacana 22 september 2018 kan salah satunya ada artikel yang berjudul "Akankah Kasus Century Terulang Kembali" kurang lebihnya kan seperti itu mas. Terus didalam artikel itu kan ada ilutrasi gambar seperti harta karun bergambar mata uang dolar atau apa itu saya lupa terus ibaratnya itu membeku ada es batunya itu, ibaratnya ada pertimbangan apa mas kok memberi ilustrasi itu?. Narasumber : seperti kalau kita ketahui itu kan kasus century itu kan selama ini sepertinya kayak beku ya tidak bisa dibongkar. Kenapa penggabaran saya disitu ada peti terus itu dilapisi oleh es yang beku?. Saya menggambarkan bahwa begitu susahnya untuk membongkar kasus itu gitu lho. Peneliti : apakah ada kemungkinan, berarti simpelnya itu ndak mungkin terbongkar lagi gitu ya mas? Narasumber : ya bisa, tinggal kemauannya. Kan kalau soal saya ibaratkan es beku, es kan sebenarnya bisa dicairkan,la tergantung bagaimana sing kasus yang berkaitan dengan pemerintah mau berniat membongkar atau endak. Apakah itu juga berkaitan dengan orang orang kuat di sekitarnya saya juga gak tau karena kenyataanya selama ini memang begitu, sejak jaman kasusnya mencuat sampai sekarang juga belum jelas. Peneliti ; berarti ibaratnya bisa sebagai penjelas tambahan ya mas? Narasumber : Iya penjelasan tambahan tapi disitu juga memunculkan sebuah wacana baru. Jadi gambar itu kan walau di bagaian wacana tapi kadang kadang gambar saya itu punya wacana baru sendiri tidak harus mengikuti apa yang ada dalam tulisan itu juga tapi berkaitan erat. Peneliti : oke gitu saja mas, terimakasih. Narasumber : Ya sama-sama.
Wawanacara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 25/9/2018. Narasumber bertugas pada Selasa 25 September 2018 untuk Artikel Wacana Rabu 26 September 2018. : Kepala Desk Wacana Koran Suara Merdeka, Kunadi Ahmad yang Lokasi : Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka. Waktu : Selasa, 25 September, Pukul : 22.30.32 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Malam Mas. Peneliti 2018 kan ada rapat redaksi, salah satunya juga membahas untuk artikel wacana besok Rabu 26 September 2018 ya pak?. : Ini pak mau klarifikasi saja, hari ini kan Selasa 25 September Narasumber : Iya. Peneliti Kunadi mengusulkan satu tema. : Mau tanya pak, tadi kan sekitar pukul 18.45 kan itu kan pak Narasumber : Iya. Peneliti : Dan itu langsung di-ACC ya pak?. Narasumber : Iya. Peneliti : Tentang "Mengubah Politik Beras" Narasumber : Iya. Peneliti kenapa hanya usul sebagai satu-satunya pak?. : Apa pak salah satu pertimbangannya untuk mengusulkan itu dan Narasumber : Ya karena memang artikel yang dimuat untuk hari ini kan satu. Peneliti : Untuk rabu besok itu ya pak?. Narasumber : Iya. Tiap rabu kan hanya satu, ya sudah dan tema yang paling menarik dari artikel yang masuk ya itu. Soal beras ini kan masih kacau, masih ramai kan cerita tentang impor beras dan sebagainya. Saya Pikir ini pantas. Ada juga yang soal sepakbola tapi saya pikir lebih fundamental soal beras daripada sepakbola kan, itu oke mengenai rakyat banyak tapi kan soal pangan semua orang. Ya kan?. Peneliti mendasar setiap orang gitu ya pak?. : Berarti lebih, ibaratnya kalau tentang beras itu lebih kebutuhan Narasumber : Iya dong.
Peneliti menolak impor itu ya?. : Ini berarti kaitannya dengan pemberitaan yang Dirut bulog Narasumber to soal yang carut marut impor beras itu. : Ya pokoknya yang lagi ramai masalah beras lah. Kan lagi ramai Peneliti : Yang tarik ulur itu ya pak?. Narasumber : Iya. Saya cari yang pas. Peneliti : Terus ketika tadi memilih ini harapannya bagaimana?. Narasumber judulnya aja kan sudah bisa dilihat "Mengubah Politik Tentang Peberasan", bagaimana pengadaannya, bagaimana soal impor dan sebagainya, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya supaya ndak terjadi persoalan. Saya pikir itu kan ide yang menarik mengubah pola berarti dirubah polanya penanganan berasnya. Captionnya kan mengubah pola penanganan beras, selama ini kan kalu kita kurang maka kita impor, kalau kurang lalu impor. Sementara kita ingin swasembada pangan, swasembada beras tapi sampai saat ini kan belum tercapai nah dia menawarkan solusi itu. Perkara tercapai atau tidak, itu baru ide kan. : Ya artikel kan sebenarnya selalu menawarkan solusi. Dari Peneliti ; Iya. Narasumber : Bisa aja itu dikaji gitu kan. Peneliti : Untuk kapabilitas penulisnya bagaimana pak?. Narasumber Dahlan, guru besar bidang ekonomi juga. : Dia profesor doktor, dia guru besar dari Universitas Ahmad Peneliti : Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ya pak?. Narasumber : Iya Yogyakarta. Peneliti : Apakah penulis ini sering mengirim ke Suara Merdeka. Narasumber tulisannya. : Sering, sering banget. Dia penulis aktif dan bagus tulisan- Peneliti untuk membahas masalah ini ya pak?. : Berarti menurut bapak sendiri orang ini sudah spesifik dan akurat Narasumber diupayakan menjadi seperti itu, menjadi penulis spesialis lah tapi kalau soal ekonomi. Kalau dia mau ngomong soal ekonomi harus berbackground ekonomi dong. Tidak akan saya muat kalau dia seorang ekonom menulis soal politik, kecuali perpolitikan tentang ekonomi. Pokoknya lingkup perekonomian. Jadi kan kalau dengan catatan setiap penulis yang sering termuat di koran kami kelak jadi pakar dibidangnya. Kalau dia seorang jadi pakar, kalau butuh tulisan ekonomi yang bagus bisa minta bantuan kesini. Gitu lo mas. : Oiya. Itu yang saya cari. Jadi setiap penulis di koran kami kan
Peneliti rabu maalam. Narasumber Peneliti Narasumber ; Gitu dulu pak sementara ini. Kalau kurang, menambahkan besok : Oke. ; Makasih Pak. : Oke.
Wawancara Klarifikasi dengan Edi Muspriyanto, 25 September 2018. Narasumber Muspriyanto, yang bertugas memimpin rapat redaksi pada Selasa 25 September 2018 untuk konten koran Rabu 26 September 2018. : Anggota Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Edi Lokasi : Ruang Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka. Waktu : Selasa 25 September 2018, Pukul :21.34.49 WIB Peneliti : Permisi ya pak, saya rekam ya pak. Narasumber ; Iya. Peneliti : Selamat Malam Pak Edi Mus. Narasumber : Nggih, selamat malam. Peneliti kan ada rapat redaksi ya pak?. : Ini pak mau tanya, kan tadi ada sekitar jam 19 kurang 15 menit Narasumber ; Iya. Peneliti rabu ya pak ya?. ; Salah satunya kan membahas tentang artikel wacana untuk besok Narasumber : Ya betul. Peneliti : Terus tadi kalau tidak salah kan Pak Kunadi yang redaktur wacana yang bertugas pada hari ini kan mengusulkan hanya satu artikel ya pak, itu tentang impor beras ya pak ya ? oh "Mengubah Politik Beras". Narasumber : Mengubah politik beras, iya. Peneliti menyetujui usulan tersebut pak?. : Apa pak pertimbangan yang bapak miliki sehingga langsung Narasumber : Ya kalau dilihat dari sisi judul itu ya pasti itu yang menarik karena saat ini lagi kontroversi soal impor beras itu. Jadi pemilihan materi itu saya rasa cukup tepat, adapun kalau soal isi kalau dilihat dari penulis juga kapabel, artinya dia sering menulis di Suara Merdeka terus pihak redaktur sendiri mengusulkan itu tentu juga sudah dipertimbangkan dengan matang dan sudah dilihat materinya. Peneliti : Berarti untuk penulisnya sudah spesifik dan kompeten ya pak ya?. Narasumber : Ya betul. Peneliti berasnya sesuai dengan perkembangan berita saat ini ya pak ya?. ; Terus mengenai tadi kan katanya untuk mengubah politik Narasumber : Ya.
Peneliti mengatakan tidak ada impor beras gitu ya pak ya?. : Berarti yang berkaitan dengan direktur utama perum bulog yang Narasumber bulog. Jadi antara perlu tidaknya soal impor itu. : Ya antara perseteruan menteri perdagangan dengan pimpinan Peneliti : Kalau sekilas itu apa yang terlintas di benak bapak Edi Mus sendiri sebagai RedPel yang memimpin rapat hari ini apa harapannya denagn adanya artikel ini bagaimana pak?. Narasumber : Yang pasti gabah dan beras itu kan menjadi sesuatu yang penting untuk masyarakat karena menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat kita. Itu menjadi sesuatu yang penting, nah karena selama ini menjadi sesuatu yang penting/ yang pokok nah biasanya banyak orang yang memanfaatkan peluang itu. Peneliti ndak ada "orang nakal" yang memanfaaatkan gitu ya pak ya?. ; Berarti harapannya biar ndak ada orang yang dalam tanda kutip Narasumber : Ya, jadi karena keberadaan beras itu penting, ya dari dulu sampai hilir itu kan banyak permainan. Nah dengan adanya politik perberasan itu megubah politik perberasan selama ini. Ya diharapkan kita benar-benar baik mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari produksinya terus kemudian manajemen pengaturan pemasaran hingga ke masyarakatnya. Peneliti : Maaf pak tadi benar ya saat rapat tadi kan Pak Edi langsung menyetujui tanpa ada pertimbangan lain, Cuma menanyakan penulis itu siapa, apakah benar begitu ya pak?. Narasumber : Iya Betul. Peneliti selasa 25 September 2018 untuk artikel hari Rabu 26 September ya pak?. : Terimakasih Pak Edi Muspriyanto yang memimpin rapat hari Narasumber : Ya. Peneliti : Terimakasih pak. Narasumber : Nggih, sama-sama.
Wawancara Klarifikasi Tambahan dengan Kunadi Ahmad, 26 September 2018. Narasumber bertugas pada Selasa 25 September 2018 untuk Artikel Wacana Rabu 26 September 2018. : Kepala Desk Wacana Koran Suara Merdeka, Kunadi Ahmad yang Lokasi : Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka. Waktu : Rabu, 26 September, Pukul : 22.40.37 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Malam. Peneliti : Ini saya mau konfirmasi. Narasumber : Saya sambil makan gakpapa ya mas?. Peneliti haha : Santai-santai. Kalau saya mau dibelikan makan gakpapa lo pak. Narasumber : Oiya, la tadi udah ku ajak dikantin ndak mau. Gimana-gimana?. Peneliti yang hari rabu 26 September 2018 pak. : Ini pak, mau tanya, tadi kan saya sudah membaca artikel wacana Narasumber : Yang hari ini tadi ya?. Peneliti : Heem. Narasumber : Oke. Tentang apa ya? Saya lupa. Peneliti : Tentang politik perberasan. Narasumber : Oiya. Politik perberasan dari Purwoko. Peneliti dari penulisnya sendiri. : Secara garis besar kan semuanya kan sama dengan naskah asli Narasumber : Iya dong Peneliti bagian awal ada kalimat " Memalukan sekali melihat". La itu kalimat "Memalukan sekali melihat" itu kan dihilangkan pak, apakah ini sebagai bentuk/ wujud dari pengamalan kebijakan redaksional yang istilahnya menyelaraskan bahasa menjadi enak dipandang dan mudah dipahami?. : Cuma kan ada beberapa kata yang hilang, yang saya amati kan Narasumber : Iyak betul. Wis jawabane ngono. Bener. Peneliti : Oke. Narasumber sesuai dengan gaya Suara Merdeka ya kita sesuaikan. Misale neng kono ono kata- : Kabeh disesuaikan to ya. Nek ono kata atau kalimat sing orak
katane terlalu keras atau tidak enak ya kita ubahlah. Pokoknya diksi, banyak pilihan kata. Ya kan? Gitu. Peneliti : Terus. Narasumber : Dan tidak mengubah maknanya. Peneliti dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. : Oke. Teruss yang kedua, kemarin kan mengenai penulisnya kan Narasumber ; Iya. Peneliti : Yang dimaksud itu apakah benar Pak Purwoko itu?. Narasumber : Iyo, sing mbok woco. Kan kowe moco to?. Peneliti : Iya pak Purwoko. Itu memang sering menulis ya pak?. Narasumber : Iyo. Kowe ngetes aku po piye? Hahaha sing genah. Peneliti : Maksude kan konfirmasi. Narasumber isih takon . hahaha : Neng kono kan jelas ono tulisan jeneng wonge, ono keterangane, Peneliti : Siap. Narasumber ngono. : Iki holy ngetest aku ki hahaha rak usah ditakonke sing ngono- Peneliti ; Siap. Narasumber : Sing apik-apik wae pertanyaane. Peneliti : Oke siap. Narasumber : Sing kritis opo piyelah. Peneliti ; Dah gitu dulu pak. Narasumber : Oke, Wis?. Peneliti ; Dah, terimakasih pak.
Wawancara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 26 September 2018. Narasumber Utama yang bertugas mengolah artikel wacana pada Rabu 26 September 2018 untuk artikel wacana koran edisi Kamis 27 September 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka Narasumber Tambahan : Anggota Desk Semarang Metro Koran Suara Merdeka, Purwoko Adi Seno. Lokasi Semarang. : Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Rabu 26 September 2018, Pukul : 22.51.04 WIB Peneliti : Selamat Malam pak Kunadi. Narasumber : Malam Mas. Peneliti rapat ya pak ya. : Mau konfirmasi tadi ketika proses seleksi dan ketika pada saat Narasumber : Heem. Peneliti : Tadi pada saat seleksi kan Pak Kunadi kan memutuskan untuk mengusulkan "Meluruskan Persepsi Kartu Tani" dan itu pada akhirnya kan disetujui oleh Pak Hasan Fikri yang memimpin rapat ya pak ya. Narasumber : Ya. Peneliti : Ada pertimbangan apa pak ketika memilih topik itu pak?. Narasumber : Ya ini masa-masanya pertanian juga kan, sudah mulai musim tanam, mau menjelang ini kan kita dan kartu tani kan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya sukses. Masih banyak masyarakat yang salah paham atau belum ngerti bener gitu. Nah disitu saya pengen mengangkat itu karena supaya terbaca masyarakat dan dari sekian banyak orang mungkin ada yang membaca dan memahami sebenarnya fungsi kartu tani itu kedepannya seperti apa. Sebenarnya banyak sekali fungsi yang diniatkan dari situ banyak tapi kan belum semuanya memang. Bahkan penolakan beberapa masyarakat juga banyak karena ribet dan sebagainya, padahal secara tidak langsung itu juga pemerintah akhirnya punya data yang valid gitu lo jumlah petani kita dengan adanya kartu tani dan itu sebenarnya kedepannya itu kan untuk pemulihan profesi pertanian. Artinya petani itu dianggap sebagai profesi, bukan sekedar pekerjaan biasa tetapi sebagai profesi. Artinya pemerintah menghargai mereka gitu lo. : Ini kan katanya tadi kan sudah lama tersendat, ndak terlaksana ya Peneliti pak, apakah seinget saya apakah sebagai janji pemerintah Gubernur Jawa Tengah waktu periode pertama kampanye pertama itu pak?. Narasumber : Wah saya nggak melihat sampai sisi itu ya.
Peneliti : Ndak sampai sisi situ ya?. Narasumber : Yang saya tahu bahwa kartu tani itu kan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Jawa Tengah dan sebagainya mau meneruskan itu sudah semestinya. Peneliti : O gitu. Narasumber : Dia mau melaksanakan di tingkat daerah kan memang gitu kan. Hanya yang saya lihat memang banyak orang yang belum memahami dan kita sendiri kadang-kadang belum paham sebenarnya maksud kartu tani seperti apa. Yang pengen saya ungkapkan itu, supaya orang jan-jane piye kartu tani ki, ben paham. Gitu. Peneliti : Terus yang kedua pak, tadi kan pak Hasan berpesan agar pak Kunadi itu kan berhati-hati dalam mengedit dan mengolah artikel ini pak. Maksudnya berhati-hati dalam hal bagaimana itu pak?. Apakah karena yang penulisnya itu dari orang pejabat pemerintah provinsi atau bagaimana gitu pak?. Narasumber : Yo enggak papa, itu kan hanya jangan sampai nyenggol sana nyenggol sini. Namanya tulisan itu kan bisa saja mengkritik salah satu pihak kemudian tidak imbang dan sebagainya. Kan begitu. Padahal ini enggak, ini sekalipun dia pegawai pemprov tapi dia menyuarakan kebenaran tentang maksud tujuan kartu tani, kan gak masalah dan itu tugas dari pemerintah memang. Gitu kan. Seandainya itu kemudian selaras dengan apa yang diprogramkan gubernur yo sah-sah saja kan, bagus saja kan, gak masalah. Itu program yang memang, kecuali memang itu program yang ditolak dan sebagainya, kan endak kan. Itu kan program yang belum selesai, program yang masih perlu pembenahan. Jadi saya pikir kan pas juga kalau kita angkat supaya pihak pemerintah lebih serius membenahi, masyarakat juga lebih banyak memahami gitu kan. Jadi ketemu juga gitu kan akhirnya, gitu maksud saya. Peneliti Mahendra ini kapabilitasnya bagaimana?. : Kapabilitas penulisnya sendiri bagaimana pak?. Pak Opick Narasumber : Dia memang PNS di bidang itu dan dia doktor, sudah doktor. Peneliti : Otomatis sudah berpengalaman ya pak?. Narasumber monggo. : Iya, doktor di bidang itu, mbok anggep pengalaman po ra, Peneliti : Ya, siap. Narasumber : Doktor di bidang pertanian lo. Narasumber tambahan : Bukan pengalaman tapi punya ilmu. Narasumber : Ilmunya, punya kompetensi. Narasumber tambahan : Punya kompentensi.
Narasumber : Kalau pengalaman, dia sudah lama jadi PNS pak Pur. Jadi dia juga pengalaman dari sisi birokrasi selama ini kerja menangani hal itu, mungkin dia berpengalaman. Dari sisi kemampuan keilmuannya dia sangat kapabel, sangat kompeten gitu kan, pas dibidang itu. Kalau dia menulis soal politik tentu tidak akan saya tayangkan. Peneliti : Oya. Narasumber : Ya kan?. Kecuali politik terkait dengan pertanian. Peneliti : Oya. Narasumber : Gitu mas. Tapi kita dengan mengangkat orang-orang yang menulis sesuai dengan kompetensinya itu kita berharap bisa muncul pakar-pakar baru gitu. Misal kita butuh tulisan tentang pertanian oh pak Opick, kan sudah jelas. Ya itu. Peneliti kampanye" ya pak ya?. : Terus yang kedua pak, mengenai "Guru dalam pusaran Narasumber : Ya. : Mungkin selama ini kan belum ada berita terakit guru yang Peneliti berkaitan pusaran kampanye ya pak, mengapa tertarik untuk menyodorkan tema ini?. : Ya kadang dari sekian banyak persoalan kan ada yang luput dari Narasumber pemotretan orang, ada yang luput dari perhatian, makanya ini kan satu sisi yang ndakpapa kita mulai. Kan momennya juga pas, kita sudah mulai masa-masa kampanye kan ini kan, setelah penetapan capres-cawapres kemarin kan berarti kita sudah mulai dan selama ini yang namanya PNS termasuk salah satunya guru itu kan tidak lepas dari pusaran itu kan. Kalau jaman dulu, jaman orde baru mereka semua PNS kan masuk dalam lingkaran-lingkaran partai pendukung, kan gitu, lingkaran pemerintah incumbent yang harus mendukung, sekarang kan ndak boleh. Ya aturan memang ndak boleh dan PGRI sendiri sebagai salah satu organisasi terbesar untuk guru juga bersikap netral, gitu lo. Dan ini perlu kita sekadar mengingatkan kembali, supaya tidak, supaya guru yang mau terlibat secara praktis berpikir lagilah. Ada ancaman juga disitu kan. Anacaman kalau tidak netral dan sebagainya kan ada. Peneliti terlibat dan karena ini sudah memasuki masa kampanye gitu ya pak?. : Berarti secara garis besar dulu era orde baru itu pernah ada yang Narasumber besar ora ngomong guru pada saat itu gitu. : Kowe keliru memahami nek ngono mas. Tulisan kui secara garis Peneliti ; Ndak, maksudnya kan seperti jaman dulu gitu ya pak?. Narasumber : Ya. Artinya tulisan ini sekedar mengingatkan kembali. Narasumber Tambahan : Mengingatkan kembali.
Narasumber : Supaya tidak terjebak Narasumber tambahan : Gini lo, guru itu warga negara yang punya visi dan pandangan-pandangan politik tapi pandangan-pandangan politik itu sebagai personal. Dia punya hak pilih tetapi kalau PNS, yang administrasi swasta. Kalau PNS itu kan dia harus netral to, nah sikap netralnya itu yang harus ditekankan. Gitu lo. Narasumber jangan sampai tidak netral gitu lo. : Iya sebagai personal. Maksudnya supaya diingatkan kembali Narasumber tambahan : Ya. : Kalau tidak netral ada ancaman-ancaman bagi dia. Makanya Narasumber diminta berpikir ulang untuk terlibat langsung, baik menjadi tim kampanye maupun sekadar menggerakan massa. Peneliti : Menggerakkan massa gitu ya pak?. Narasumber : Iya. Atau sekadar mengikut sendiri pun ndak bolehlah. Mustinya. Narasumber tambahan : Atau bahkan gini menggiring opini siswanya itu. Narasumber : Itu juga nggak boleh. Peneliti : Pembentukan opini gitu?. Narasumber : Iya ndak boleh. Peneliti : Dalam belajar mengajar gitu ya?. Narasumber tertentu juga ndak boleh. : Tidak sekadar menggerakan orang tapi menggiring opini ke arah Peneliti : Oke. Narasumber : Gitu. Peneliti esais serta alumnus Padjajaran. : Terus yang kedua, penulisnya kan Joko Subinarto, kolumnis dan Narasumber : Iya. Dia memang murni penulis ya, dan dia bukan pejabat atau apapun dan dia lulusan Universitas Padjajaran. Dia memang esais dan penulis murni tapi selama ini tulisannya selalu dibidang politik. Jadi makanya itu saya angkat ndak masalah. Peneliti : Sudah spesifik gitu ya pak?. : Iya sudah spesifik. Jadi dia memang penulis dibidang politik. Narasumber Kalau memang secara keilmuan dia saya pikir juga memadahi dan pengalaman selama ini menulis. Dia menulis di berbagai media dan tulisannya selalu tentang politik. Kalau dia sekali-sekali mengirim tulisan non politik ya tidak saya muat karena menjadi bias nanti.
Peneliti pak dia mengirimnya pak?. : Kalau di Suara Merdeka sendiri apakah sudah agak sering gitu Narasumber : Sering, sering, sering dimuat tulisannya. Peneliti : Berarti sudah mengenal ya pak?. Narasumber : Sudah, sudah, sudah, sudah biasa dia menulis. Peneliti : Oke, gitu saja sih pak. Terimakasih pak. Narasumber : Cukup?. Peneliti : Cukup. Terimakasih pak. Narasumber : Oke. Oke. Peneliti : Yak.
Wawancara Klarifikasi Dengan Hasan Fikri, 26 September 2018. Narasumber Redaksi pada Rabu 26 September 2018 untuk konten koran Kamis tanggal 27 September 2018, Hasan Fikri. : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang memimpin Rapat Lokasi Pandanaran II NO 10 Semarang : Ruang Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Jalan Waktu : Rabu 26 September 2018, Pukul 22.31.19 WIB. Peneliti : Selamat malam Pak Hasan Fikri. Narasumber : Iya. Peneliti : Ini mau wawancara klarifikasi berkaitan dengan hari ini Rabu 26 September 2018 kan ada rapat rutin, salah satunya kan membahas artikel wacana untuk besok Kamis 27 September 2018 ya pak. Narasumber : Ya. Peneliti : Pertama pak, mau tanya, kenapa bapak selaku pemimpin rapat redaksi hari ini itu meng-ACC judul yang pertama yang jadi headline itu ya pak "Meluruskan Persepsi Kartu Tani" ada pertimbangan apa pak? Mungkin kan selama ini orang belum begitu mendengar berita koar-koarnya tentang kartu tani atau bagaimana gitu pak?. Narasumber : Yak, satu, kartu tani itu masalah isu yang sebenarnya sudah lama ya tetapi memang sampai sekarang itu masyarakat masih simpang siur memahami kartu tani itu, prosedurnya itu seperti apa, penyebarannya seberapa jauh gitu seberapa luas dan sampai sekarang ini kan masih banyak petani yang belum mengerti benar gitu. Belum mengerti secara detail mengurusnya gimana gitu kan, lalu kemudian fungsinya seberapa banyak gitu, itu hal yang perlu dijelaskan karena ini program kalau saya tidak keliru, itu programnya Pak Ganjar, Gubernur kita itu, Gubernur Jawa Tengah itu, ketika pada masa periode pertama dia berkampanye. Itu salah satu yang dia perjuangkan, yang dia sampaikan, yang dia kampanyekan kepada publik Jawa Tengah. Nah sampai sekarang itu kan masih banyak petani yang belum mendapatkan, artinya belum paham apa sih kartu tani itu. Sebenarnya saya kira kalau ada seorang pakar, seorang pengamat yang mampu, yang saya anggap mampu untuk menjabarkan lebih detail soal itu ya saya kira layak untuk kita turunkan karena ini periode keduanya pak Ganjar ya. Periode keduanya Pak Ganjar sehingga saya kira perlu lagi direview ulang "seperti apa gitu". Dan penulisnya saya kira layak untuk menyampaikan hal itu. Peneliti sebelum kemarin itu ya pak?. : Berarti yang periode pertama kampanye Pak Ganjar dijabarkan : Iya sebelum pilkada kemarin. Ini kan kartu tani, kartu nelayan, Narasumber dua program dari sekian programnya pak Ganjar yang dia kampanyekan. Sampai
sekarang kan masih banyak masyarakat petani terutama yang belum terlalu paham benar tentang seperti apa kartu tani. Itu saya kira. Peneliti : Bisa dikatakan berarti isunya sudah lama ya pak ya?. Narasumber direview ulang. : Sudah lama, isu ini sudah lama dan sekarang saya kira perlu Peneliti dilantik itu?. : apakah karena berkaitan dengan Pak Ganjar yang baru saja Narasumber :Ya, salah satunya itu pertimbangannya. Salah satunya itu. Kedua, mengingatkan lagi, mengingatkan lagi masyarakat petani akan adanya kartu tani itu. Saya kira perlu diulang lagi, disampaikan lagi agar bermanfaat. Peneliti ; Teurs Selanjutnya yang kedua pak, mohon maaf sebelumnya ini. Narasumber : Heem. Peneliti Hasan kan berpesan agar hati-hati kepada pak Kunadi dalam menulis naskah. ; Tadi kalau ndak salah, kalau saya ndak salah dengar kan pak Narasumber : Iya. Peneliti : Mengapa demikian perlu berhati-hati pak?. Narasumber : Iya karena itu kan sebenarnya isu yang sensitif ya, kartu tani itu karena di masyarakat itu masih berkembang anggapan bahwa kartu tani itu tidak terlalu fungsional, kan gitu. Kita perlu berhati-hati itu jangan sampai terlalu keras gitu kan. Jadi kalau tulisan itu terlalu keras mengkritisi soal kartu tani itu nanti menghantam si pemilik program kan gitu lo. Bahkan apalagi gubernur gitu kan. Bahwa kita boleh menulis mengkritiknya secara kritis gitu, secara mendalam tetapi kita harus punya basis data yang kuat gitu. Kalau basis data ndak kuat ya kita harus pikirkan gitu karena kalau ndak punya data yang kuat tetapi mengkritisi sedemikian rupa ya itu namanya menyebar sesuatu yang. Peneliti : Sesuatu yang tidak benar gitu ya pak?. : Bisa jadi dianggap begitu, bisa jadi hanya sekedar mengkritik tapi Narasumber ndak ada argumen data dan itu hampir mirip dengan melempar isu baru, kan menyerang orang tanpa data yang kuat. Saya kira itu. Peneliti provinsi gitu ya pak?. : Berarti ibaratnya biar ndak ada gesekan dengan pemerintah Narasumber : Salah satunya itu pertimbangannya, kalau pun harus bergesekan tapi kita lihat basis data yang kuat. Jadi penulis itu harus punya basis data yang kuat. Kalau endak, jangan. Gitu. Peneliti : Terus yang ketiga pak, tadi kan saya lihat di e-mail kan ternyata itu berulang kali itu yang penulis tentang BPJS itu kan mengirim secara terus menerus dan ternyata tadi mohon maaf pak Kunadi kembali menyampaikan, kan
pak Hasan kembali menolak itu apakah sama seperti alasan kemarin orangnya belum spesifik gitu?. Narasumber : Satu, itu. Kedua sebenarnya kan isu itu sudah lewat ketika kemarin pemerintah sudah memberikan solusi terhadap persoalan BPJS itu. Ya saya kira isunya sudah tidak lagi persoalan pembayaran yang tersendat, bukan lagi isu itu, tetapi kalau masih persoalan itu saja yang diotak-atik ya gak ada gunanya kan sudah selesai. Kan pemerintah sudah memberikan talangan. Peneliti : Iya. Narasumber : Nah berarti kan sudah ketemu solusi, kalau sudah ketemu solusi ya sudah selesai gitu, apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau disampaikan. Kalau dia masih berkutat di persoalan itu ya mengulang-ulang namanya, kecuali dia punya hal yang baru gitu. Hal yang baru itu, isu yang baru yang berkaitan dengan BPJS itu harus menggali lebih dalam news speknya apa, harus tetep ada news speknya gitu. Kan sekarang ini kan yang tergali itu kan dilemanya posisi rumah sakit dan itu harus seorang yang ahli dalam bidang itu, kalau endak ya ndak bisa. Jadi ndak bisa kalau sekedar berputar disitu saja. Itu sudah selesai, dana talangannya sudah turun. Jadi dia harus, makanya wacana itu selain harus memiliki data yang kuat/ basis data yang kuat, dia juga harus kontekstual, aktualitasnya harus tetep terjaga dan juga dengan kajian mendalam, kan gitu. Peneliti : Terus, terakhir ini pak. Narasumber : Iya. : Kenapa menyetujui yang terakhir yang menjadi kolom dibawah Peneliti kan, kenapa setuju artikel opini, artikel wacana "Guru Dalam Pusaran Kampanye", seberapa penting pak hal yang menarik untuk diangkat?. Narasumber : Ya, guru itu kan salah satu komunitas masyarakat yang besar. Dia tersebar mulai pelosok desa sampai wilayah perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa. Ini adalah basis suara yang luar biasa besar ya. Nah itu siapapun bisa menunggangi, siapapun bisa memanfaatkan mereka gitu sehingga itu perlu diberikan pemahaman terkait pilpres atau pileg sekarang ini gitu, jangan sampai mereka hanya dimanfaatkan begitu saja tanpa mengerti kemana arah dari misalnya seorang calon presiden. Biasanya kalau mereka memilih si A itu, itu mereka tau nggak programnya apa, apa manfaatnya mereka setelah mereka misalnya memilih si A. Kan banyak yang nggak tau. Orang sekedar dimanfaatkan saja. Misalnya memilih caleg, caleg ini apa sih yang akan programnya seperti apa. Manfaatnya terhadap kita kalau kita memilih dia,apa terhadap kita. Nah itu yang perlu itu banyak. diberikan pemahaman kepada guru karena sampai sekarang Komunitas-komunitas sekarang itu banyak sekali dimanfaatkan oleh para politikus yang sekarang ini sedang berkampanye. Maka itu landasannya saya menyetujui itu gitu.
Peneliti mengajar lalu diselipkan materi kampanye gitu pak?. : Salah satu potensi pemanfatannya itu apakah ketika proses belajar Narasumber tidak sampai segitu. Tetapi mereka punya komunitas, kan ada PGRI, ada Himpunan Guru Independen, ada semuanya macem-macem. Ada himpunan guru swasta, sekarang makin banyak, tidak hanya PGRI. : Tidak, tidak, Peneliti massa?. : Tapi apakah jaman dulu itu ada ibaratnya ada penggerakan Narasumber : Itu ada. Ada. Kalau jaman orde baru jelas. Tetapi kalau jaman setelah reformasi itu ada ya, jadi guru independen dimanfaatkan oleh siapa gitu ya. Itu sama dengan persatuan komunitas buruh, sama, itu sama. Buruh itu pekerja ada yang SPSI, SDI siapa, serikat buruh itu siapa, itu siapa, itu siapa, itu ada. Dia menembak ketua komunitasnya ya, ketua organisasinya itu. Nah biasanya ketua organisasinya itu membidik anggotanya biasanya terpengaruh dengan iming- iming segala macam. Nah itu yang harus kita informasikan. Kalau mau memanfaatkan, harus dipahami. Beri mereka pemahaman gitu lo. Pemahaman soal ini seperti apa, kedepannya seperti apa. Kan begitu. Itu yang ingin kita informasikan. Peneliti : Kan ini katakanlah walaupun belum ada berita yang mengenai guru dalam pusaran kampanye gitu memang belum ada tapi ini masih kaitan dalam tahun politik gitu ya? Narasumber : Iya. Masih ada kaitan tahun politik dan saya kira perlu secara dini kita berikan pemaparan soal itu karena bahaya nanti kalau misal mereka hanya dimanfaatkan. Ya itu 5 tahun yang lalu ada DPD, calon dewan perwakilan daerah yang memanfaatkan itu ada. Itu biasa. PGRI misalnya anggota PGRI yang berusaha menjadi calon dewan perwakilan daerah memafaatkan itu ada dan mereka tetep saja sampai sekarang. Kan gitu. Itu yang terutama harus kita beri pemahaman. Peneliti sebagai prosedur dalam persetujuan artikel wacana ya pak. ; Terakhir ini pak, ini terpisah dari konteks artikel wacana tapi Narasumber : Heem. Peneliti : Kemarin kan saya sudah wawancara dengan RedPelnya itu kalau ndak salah dengan pak Saroni. Dari bagian sebelum dimuat itu kan pasti diatas ada tanda centangnya itu ya pak ya?. Narasumber : Iya. Peneliti untuk dikonsumsi ole publik gitu pak?. : Itu apakah sebagai bukti pesetujuan ini sudah benar-benar layak Narasumber : Centang begini maksudnya?. Peneliti : Heem.
Narasumber : Iya, artinya saya RedPel itu gitu kan sudah membaca, sudah artikel itu dianggap sesuai dengan kebijakan, sesuai kesepakatan rapat, kebijakan media lalu dari sisi safety/ keamanannya, dari segala sisi, politik, hukum, sosial, segala macam itu sudah aman berarti itu layak. Peneliti : Dengan tanda centang itu ya pak?. Narasumber misalnya saya mau tanda tangan, ini omotatis dia sudah selesai. : Iya dengan tanda tangan segala macem itu lah. Kayak gini Peneliti rapat hari Rabu 26 September 2018. Terimakasih pak. : Gitu saja, terimakasih pak Hasan Fikri, Redaktur Pelaksana untuk Narasumber : Iya. Sama-sama.
Wawancara Klarifikasi Tambahan Kunadi Ahmad, 4/10/2018. Narasumber bertugas mengolah Artikel Wacana edisi 27 September 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka yang Lokasi Semarang. : Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Kamis, 4 Oktober 2018. Pukul : 23.12.31 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi Ahmad. Narasumber : Iya selamat malam. Peneliti Oktober eh 27 September 2018 yang lalu pak. : Ini pak, pertama mau konfirmasi dulu sih mengenai artikel 27 Narasumber : Heem. : Kalau yang artikel pertama sih menurut saya ndak ada masalah Peneliti yang berarti ya pak, Cuma kan hanya penambahan kata-kata tertentu ya pak ya?. Narasumber : Heem. Peneliti kedua tentang "Guru Dalam Pusaran Kampanye Pilpres". : Tapi yang kedua itu kan kalau saya amati kan, itu kan artikel Narasumber : Heem. Peneliti itu ya pak sejarah adanya kampanye itu ya pak ya?. La itu dihilangkan karena memang ibaratnya kurang penting untuk disampaikan dalam wacana atau bagaimana pak?. : Itu kan kalau saya amati kalau tidak salah yang dihilangi tentang Narasumber : Opo ono penghilangan?. Peneliti : Ada. Narasumber : Yo itu ngepaske wae mas. Peneliti : Ngepaske ya?. Narasumber terbatas, kalau nuruti, tidak semua penulis kan nulisnya pas. : Ngepaske tulisane wae supaya pas, sekarang ruangnya kan Peneliti : Oh gitu. Narasumber : Heem. Ngepaske. Peneliti : O berarti ngepaske ya pak ya?. Narasumber : Heem.
Peneliti tapi yang ndak perlu dibuang saja atau bagaimana pak?. : Bukan berarti karena dia membahasnya pilpres terus pilpres saja Narasumber persis porsi yang kita butuhkan. Itu kita sesuaikan saja supaya lebih pas. : Ya kan kadang-kadang kan porsinya penulis kan ndak ngerti Peneliti : Oke pak, terimakasih pak. Narasumber : Sudah?. Peneliti : Sudah.
Wawancara Klarifikasi Dengan Kunadi Ahmad 4/10/2018. Narasumber bertugas mengolah artikel wacana pada Kamis 4 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Jumat 5 Oktober 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka yang Lokasi Semarang. : Ruang Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Kamis 4 Oktober 2018, Pukul : 23.16.22 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Iya selamat malam. Peneliti redaksi untuk artikel wacana 5 Oktober 2018 ya pak ya?. : Mau tanya pak, hari ini kan Kamis 4 Oktober 2018 kan ada rapat Narasumber : Heem. Peneliti : Yang diusulkan bapak ke dalam rapat itu kan ada dua ya pak ya?. Narasumber : Heem. Peneliti : Yang Artikel wacana yang atas itu kan yang "HUT TNI" Narasumber : Heem. Peneliti Kota" ya pak ya?. : Dan yang artikel kedua kan "Tingkat Korupsi di desa dan di Narasumber : Heem. Peneliti mengajukan itu pak?. Dari yang artikel pertama pak. : Mungkin bisa dijelaskan pak, pertimbangan apa untuk Narasumber : Yang sekarang ini?. Peneliti : Yang untuk besok HUT TNI itu. Narasumber TNI. : Ya kita memperlihatkan tulisan itu karena besok hari ulang tahun Peneliti puncak ulang tahun gitu ya?. : O berarti dipaskan dengan momennya gitu ya pak ya?. Momen Narasumber : Iya. Karena besok kan ulang tahun, kalau bisa kita ikut meramaikan. Kita biasa juga memuat tulisan pada hari-hari tertentu. kalau gak ada yang nulis, kadang kita meminta. Gitu. Peneliti dan di kota ya pak ya?. : Oke. Terus yang kedua kan membahas perbedaan korupsi di desa
Narasumber : Iya. Peneliti desa dan di kota ini?. Seberapa pentingnya pak? : Ada pertimbangan apa pak kok mau memuat tentang korupsi di Narasumber : Heem?. Peneliti pak?. : Seberapa pentingnya pak tentang korupsi di desa dan di kota ini : ya itu kan hasil survei BPS , jadi kita ada orang yang penulisnya Narasumber orang BPS juga, jadi kan itu kan penting sebagai data bahwa ternyata kan ada perkembangan perilaku yang baik gitu kan. Orang semakin terpelajar, kedepan semakin sadar bahwa korupsi itu kemudian pihak-pihak yang bersama sama menolak berarti kan ya hanya sebagai catatan bahwa itu kan juga penting untuk diketahui masyarakat, gitu kan. Ya itu aja. Peneliti : apakah agar masyarakat desa tahu?. Narasumber : Ya bukan hanya masyarakat desa. Ya siapapun lah semakin perlu kesadaran itu. Itu perlu kita kembangkan bahwa siapapun sebenarnya semakin sadar, semakin tahu, semakin melek. Pertama orang semakin terpelajar akan juga akan punya kesadaran lebih tinggi. Peneliti akurat ya pak ya? : Berarti menurut bapak sendiri penulisnya dari BPS sudah cukup Narasumber kan gak mungkin. Siapa yang meragukan?. : Ya iyalah. Kalau Statistisi jelas akurat lah, mosok kalah akurasi Peneliti : O gitu. Narasumber : Ya. Peneliti : Oke gitu saja, terimakasih pak. Narasumber : Oke.
Wawancara Klarifikasi Dengan Saroni Asikin, 4/10/2018 Narasumber memimpin rapat redaksi pada Kamis 4 Oktober 2018 untuk konten koran edisi Jumat 5 Oktober 2018, Saroni Assikin. : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Jumat 5 Oktober 2018. Pukul 00.00.28 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Saroni Asikin. Narasumber : Oke, selamat malam Holy. Peneliti : Ini pak tadi kan berkaitan pak Saroni kan memimpin rapat redaksi, hari ini Kamis 4 Oktober 2018 ada rapat redaksi untuk materi koran besok Jumat 5 Okober 2018 ya pak ya?. Narasumber : Betul. Peneliti : Begini pak, khususnya terkait artikel wacana pak. Pertama kan tadi yang diajukan sama Pak Kunadi kan itu berkaitan dengan HUT TNI dan Tingkat Korupsi di Perkotaan ya pak ya?. Narasumber : Iya, hasil data BPS. Peneliti menyetujui usulan tersebut pak?. : Itu apa pak yang menjadi pertimbangan sehingga pak Saroni Narasumber : Yang jelas karena besok itu Hari TNI ya, 5 Oktober. Jadi memang itu sudah jadi tradisi di media massa dan di koran kami itu memang semestinya ada hal-hal, ada berita atau apapun yang terkait artikel itu ditujukan untuk ikut menyambut perayaan itu. Sifatnya kami memang selalu mempertimbangkan aspek kalendaris atau aspek-aspek yang berkaitan dengan waktu perayaaan khusus yang momen-momen penting itu. Itu makanya kalau tidak ada, bahkan harus diada- adakan. Entah bagaimana caranya redaktur wacana harus mencari hal itu. Nah terus tulisan yang kedua itu, yang kedua memang kalau memang ada artikel lain tentang TNI ada memang tetapi. Tolong dipause dulu. Peneliti : Yang kedua tadi pak yang artikelnya. Narasumber : Artikel yang kedua itu kalau bisa memang ada kaitannya juga dengan TNI, kalau tidak ya ada beberapa materi tapi belum memenuhi standar gitu ya dan maka dipilih alternatif yang mungkin tidak terlalu aktual tetapi penting. Maka ketika pak Kunadi menyodorkan beberapa artikel, berdasarkan kesepakatan dan visi itu ya dipertimbangkan tentang "Masyarakat Kota yang ternayata anti korupsi". Ini sangat menarik karena umumnya bicara korupsi, para koruptor itu kebanyakan berasal dari kota-kota, nah ternyata ini temua BPS menarik. Ternyata masyarakat kota itulah, yang berdasar data survei mereka itu,
justru memiliki anti korupsi yang tinggi ketimbang masyarakat katakan pedesaan. Gitu, nah itu artikelnya sangat menarik dan ditulis oleh orang BPS. Peneliti agak bertabrakan gitu atau bagaimana?. : Menariknya apakah karena mungkin antara fakta dan survei itu Narasumber : Bukan, survei itu jelas mengungkap data ya, data adalah fakta. Itu berdasarkan kerja BPS dan data BPS itu tentu sangat valid dari survei yang mereka lakukan dan ini kan sebenarnya kenapa menarik? Karena selama ini orang berpikir bahwa masyarakat kota-lah yang korup gitu lo. Nah ini ternyata ada temuannya bahwa kalau dilihat sebenarnya dari data yang ada itu masyarakat kota itu justru lebih anti korupsi ketimbang masyarakat yang lain. Mungkin bisa seperti itu lo. Ini kan menjadi menarik, membalik persepsi orang selama ini gitu. Tulisan- tulisan yang seperti itu umumnya bagus dan menarik, gitu. Peneliti Joko Riyanto dari fakultas hukum ya pak ya?. : Terus untuk kapabilitas penulis pak, tadi kan yang pertama kan Narasumber : Iya. Peneliti : Fakultas Hukum UNS, menurut bapak sendiri apa orang ini cukup valid karena mengingat kan yang ditulis tentang TNI namun dia kan menulisnya kan lulusanFakultas Hukum , profilnya gitu sih pak, bagaimana melihat kredibilitasnya pak?. : O iya nanti tinggal menambahi misalnya "Pengamat tentang Narasumber Militer" atau apa gitu. Tapi memang sebenarnya kami punya kebijakan, menulis sesuatu kalau halnya bersifat umum itu bisa siapa saja tapi dipilih biasanya berdasarkan kepakaran, orang ini memang kerap menulis ini dan sudah beberapa kali menulis di Suara Merdeka. Jadi dari sisi pertanyaan validitas, kapabilitas orangnya bisa dibuktikan. Peneliti : Berarti karena sudah sering mengirim ya pak ya?. Narasumber : Iya bukan itu, jadi bahwa tentu konten memnuhi standar atau tidak. Banyak aspek. Tapi umumnya rata-rata para penulis di Suara Merdeka itu kalau sudah pernah beberapa kali misalnya dimuat berarti sudah terstandar gitu ya. Saya yakin tiap penulis akan berusaha seperti itu. "Oh Standarnya seperti ini " dan sebagainya, artinya kami dalam memilih pun harus super pertimbangan, pertimbangan banyak gitu. Peneliti dari BPS juga lumayan akurat ya pak ya?. Terstandar ya pak ya?. : Terus yang kedua itu berarti termasuk juga, ini kan penulisnya Narasumber : Kalau ini kapablitasnya tidak lagi diragukan karena dia tercatat sebagai Statistisi pada BPS Provinsi Jawa Tengah. Itu sudah jelas bahwa dia orang memang bekerja disitu, bisa disebut Praktikkan artinya praktisi disitu. Tulisan dia juga berdasarkan hasil kerjanya terus disarikan terus dikonseptualisasi menjadi tulisan yang saya pikir sangat menarik tentang masyarakat kota yang anti korupsi, gitu.
Peneliti : Terus kalau yang masalah penempatan sih pak, yang HUT TNI ini kan ditaruh diatas berarti ibaratnya kembali lagi seperti yang disampaikan pertama tadi karena untuk menyambut dan merayakan besok ulang tahun TNI jadinya ditaruh yang bagian atas gitu ya pak ya?. : Iya. Itu strategi namanya, strateg penyajian. Bagaimana pun, Font Narasumber nya sendiri kan berbeda, artinya ini tulisan yang ditonjolkan pada hari itu meskipun tulisan yang satunya juga penting. Peneliti : Iya. Narasumber : Kan ada yang prioritaskan lebih dahulu. Kan untuk, kami beberapa kali sering menyajikan momen-momen tertentu ada tulisan serupa di halaman satu. Jadi tidak hanya di halaman wacana tapi di halaman satu bentuknya bentuk artikel seperti itu misalnya, misalnya menganalisis sesuatu. Contoh pada saat pilkada serentak gitu, analisis tentang pilkada dan pilgub saat itu tahun 2018, itu juga kami turunkan secara khusus disitu. Jadi berdasarkan pertimbangan, itu tadi bersifat insidental kalau wacana kan tetap. Peneliti : Terus yang terakhir ini pak, tadi kan ketika sudah selesai diedit oleh Pak Kunadi kan diserahkan lagi ke pak Saroni ya pak ya?. Itu kan yang artikel kedua kan "Masyarakat Kota Kian Anti Terhadap Korupsi" habis itu judulnya diganti "Masyarakat Kota dan Anti Korupsi" Narasumber : Iya Peneliti bagaimana?. : Ada Pertimbangan apa pak ? Untuk penyelarasan saja atau : Ya tentu memang itu bagian wewenang saya ya sebagai redaktur Narasumber pelaksana, mengubah judul bahkan meminta satu tulisan berita atau artikel untuk tidak usah dimuat dengan pertimbangan kebijakan-kebijakan, baik dari sisi struktur, penyajian, kebahasaan dan macem-macem. Judul pertama yang disodorkan redaktur tadi memang masih berkesan sebuah berita straight news ya. Jadi untuk sebuah artikel itu kurang menggigit ketimbang pilihan alternatifnya saya tadi itu "Masyarakat Kota dan Sikap Anti Korupsi", dengan judul seperti itu memang judulnya terkesan menggoda "apa sih hubungannya masyarakat kota dan sikap anti korupsi?". Itu kalau dalam konsep judul, judul-judul berita, judul- judul tulisan dan sebagainya, judul seperti itu menggugah keingintahuan. Peneliti : O gitu. Narasumber : Untuk omong gaulnya ya menggoda pembaca untuk membaca lebih lanjut. Jadi ketimbang judul yang pertama tadi sudah jelas atau dalam bahasa jawanya cetho tadi "Masyarakat kota kian anti terhadap korupsi", orang mungkin sudah bisa tentang itu"ketimbang judul pilihan yang saya tadi itu, tentu harus dikomunikasikan dengan redaktur, artinya tiap sesuatu itu ada pengubahan dan sebagainya meskipun itu wewenang saya, saya memberi peluang pada redaktur untuk sepakat atau tidak sepakat, kan gitu. Kalau sepakat, oke. Pertimbangan tentu ada. Kalau langsung menyimpulkan "o ternyata paling isine
judul kedua, masyarakat kota dan sikap anti korupsi, kata "dan" ini adalah kata yang kata penghubung ya. Ketika kata penghubung, pasti ada hubungannya. Pembaca pasti akan bertanya "ada hubungan apakah antara masyarakat kota dan sikap anti korupsi. Orang bisa menduga "O masyarakat kota kemungkinan memang koruptif". Peneliti : O gitu ya. Narasumber dugaaan. : Iya, kemungkinan tidak anti korupsi ya. Jadi ada dugaaan- Peneliti : Dugaan-dugaan ya. : Nah dugaan-dugaan itu, saya sangat yakin mengajak pembaca Narasumber untuk membaca isinya, gitu. Itu salah satu strategi judul karena judul sangat penting, gitu. : Oh iya mohon maaf pak, ada tambahan satu pak. Ini terpisah dari Peneliti rapat hari ini sih pak. Saya Cuma mau tahu, konfirmasi tentang struktur pemuatan artikel sih pak. Ini kan kalau saya amati beberapa kali kan, pertama kali kan memang alurnya kan redaktur wacana menyeleksi terus selanjutnya kan dibawa ke dalam rapat dan diusulkan dengan berbagai saran dan masukan dari pemimpin dan teman-teman anggota ya pak ya, terus terakhir selanjutnya kan dikoreksi oleh Redaktur Pelaksana yang memimpin rapat ya pak ya?. : Endak, pada saat penentuan di rapat itu pun yang sudah Narasumber ditentukan karena dari usulan beberapa artikel dari redaktur, kan prosedurnya gitu. Redaktur wacana dalam hal ini malam ini, Pak Kunadi mengusulkan beberapa tulisan terus dipertimbangkan bareng bersama anggota rapat tapi tetep nanti terakhir yang menentukan memang pemimpin rapat dalam hal ini Redaktur Malam yang bertanggung jawab itu. Setelah disepakati itu memang misalkan artikel A yang tadi itu tentang TNI diatas terus satunya pilihan dari beberapa itu kemudian terpilih "Masyarakat Kota dan Anti Korupsi" tadi dibagian bawah karena memang ada dua itu, itu juga bisa sewaktu-waktu juga berubah, artinya dalam prosesnya ternyata "Oh mungkin lebih menarik yang ini" "oh mungkin lebih menarik yang tadinya dibawah" atau bahkan kandidat dalam rapat itu tidak diterima bisa dipertimbangkan untuk kemudian dimuat. Jadi rapat memang menentukan tetapi bukan keputusan final, keputusan finalnya yaitu setelah dicetak, setelah ACC tanda tangan dari RedPel terakhir. Intinya itu. Peneliti skripsinya membahas proses. : Maksudnya ini terlepas dari berbicara rapat hari ini, ini kan Narasumber : Ya prosedur sepertinya itu. Prosedurnya seperti itu. Peneliti : Seleksi, rapat habis itu koreksi dari Redpel. Narasumber : Agar lebih tertata begini, begini. Jadi Redaktur Wacana bertanggungjawab dari menyiapkan materi yang hendak dipublikasikan keesokan harinya/ untuk diterbitkan, gitu. Standarnya mereka mengajukan minimal tiga
karena harus ada dua yang dipilih, minimal tiga, dari tiga itu dua disepakati bahkan letak atau posisi penyajiannya sudah disepakati di dalam rapat. Yang menentukan terakhir memang pemimpin rapat dari hasil diskusi, gitu. Terus dalam proses penggarapan ternyata setelah dibaca, karena itu baru poin-poinnya kan, isi artikel-artikel yang redaktur pelaksana belum membaca keseluruhan disodorkan dan sudah dipastikan tentunya untuk dimuat itu bisa ternyata ada perubahan "Oh ada hal yang lebih menarik, ini ini misalnya. Oh ternayata artikel yang harusnya diatas itu cukup dibawah". Itu bisa setiap kali berubah tapi tetap terakhir dateline sebelum pukul 23.00 WIB itu sudah harus dipastikan. Itu prosedurnya. Peneliti : Berarti dari seleksi dibawa rapat diusulkan ya pak ya, terus di ACC terus nanti malamnya nanti sebelum jam 23.00 WIB itu masih mungkin ada perubahan? Narasumber terakhir ya itu yang dimuat keesokan harinya. : Masih mungkin ada perubahan tetapi kemudian keputusan Peneliti : Habis itu dikoreksi dan jika sudah selesai, memang itu dianggap layak dimuat itu diakhiri dengan tanda centang itu ya pak ya, tanda ACC itu ya pak ya?. Narasumber : Iya, Tanda ACC dari RedPel yang bertugas. Peneliti : Oke. Terimakasih Pak Saroni. Peneliti : Sip. Terimakasih kembali Holy.
Wawanacara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 5/10/2018 Narasumber : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka yang bertugas mengolah artikel wacana pada Jumat 5 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Sabtu 6 Oktober 2018, Kunadi Ahmad. Lokasi Semarang. : Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Waktu : Jumat 5 Oktober 2018, Pukul : 22.20.57 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi Ahmad. Narasumber : Selamat Malam. Peneliti artikel wacana 6 Oktober 2018 ya pak ya?. : Ini kan hari ini 5 Oktober 2018 kan ada pembuatan artikel untuk Narasumber : Heem. Peneliti kan ada dua artikel wacana ya pak ya?. : Ini pak, mau tanya. Tadi kan yang diusulkan ke dalam rapat itu Narasumber : Iya. Peneliti pak ya?. : Yang pertama kan usul tentang "Literasi Ratna Sarumpaet" ya Narasumber : Heem. Peneliti ini yang sedang hot gitu pak?. : Alasan pengajuan ini apakah terkait dengan pemberitaan selama Narasumber : Yak betul. Peneliti pak ya?. : Oke. Ini berarti masih ada kaitannya dengan kontekstual gitu ya Narasumber : Iya. Aktual dan kontekstual. Aktual kekinian. Peneliti Sarumpaet" ini kan ditaruh di bagian atas ya pak ya?. : Oke, terus tadi kan bapak juga usul kalau yang "Literasi Ratna Narasumber : Heem. Peneliti akhirnya RedPel juga menyetujui pak. : Seberapa penting sih pak diusulkan ditaruh diatas? Kan tadi Narasumber : Ya karena tingkat aktualitasnya ya, sebenarnya karangan tulisan kedua itu tidak begitu aktual ya tapi penting juga, bisa kapan aja bisa dimuat makanya saya taruh dibawah.
Peneliti mengkampanyekan biar enggak menyebarkan berita hoax juga?. : Apakah juga ada pertimbangan lain?. Misalkan agar Narasumber : Ya otomatis itu dari nilai tulisannya kan begitu. Itu kan intinya kan kenapa mempertimbangkan itu? Pertama ya itu aktual, tulisannya tentu sesuai dengan isinya. Peneliti Machmud ya pak?. : Terus tadi kalau tidak salah kan penulisnya kan pak Amir Narasumber : Iya. Peneliti ya?. : Itu kan sebagai Wartawan Suara Merdeka dan Ketua PWI Jateng Narasumber : Heem. Yak betul. Peneliti : Melihat itu sendiri, bagaimana kompetensi beliau berkaitan dengan masalah hoax yang dibahas dalam artikel "Literasi Ratna Sarumpaet" ini pak?. Narasumber sangat pas. Sudah sangat pas. : Itu ndak usah dipertanyakan lagi kan, kompetensi penulis sudah Peneliti kebijakan wartawan gitu?. : Sudah pas nya karena beliau berkaitan dengan kebijakan- Narasumber hoax sudah pas to. : Ya otomatis kan, otomatis kalau wartawan nulis artikel tentang Peneliti : Iya, ibaratnya sudah makanan sehari-hari gitu ya pak?. Narasumber hoax juga kan, gitu kan. : Iya, tulisan itu kan membuat teman-teman agar tidak terjebak Peneliti Tanpa Rokok" itu ya pak?. : Terus yang artikel kedua pak. Itu kan tentang "Perda Kawasan Narasumber : Iya. Peneliti dengan sliwar-sliwer berita ini ya pak ya?. : Mungkin kan selama ini orang belum tahu atau belum heboh Narasumber : Iya. Peneliti : Kenapa kemudian mengusulkan hal ini pak?. Narasumber : Saya pikir baik juga kita angkat lagi karena memang sebenarnya kemauan untuk itu kan banyak dorongan dan sebagainya tapi kajian dari sisi yang lain kan jarang. Nah ini kajian dari sisi yang lain. Peneliti : Kajian dari sisi sosiologi ya pak?.
Narasumber dan sebagainya, lalu kemudian itu dipertimbangkan oleh seorang sosiolog kan. : Heem dari sosiolog, berarti kan dari sisi sosial, kemasyarakatan Peneliti sempat ada berita mengenai "Perda Kawasan Tanpa Rokok" ini pak?. : Tapi apakah beberapa bulan lalu atau beberapa hari yang lalu Narasumber : Sebenarnya nggak juga tapi bahwa sekarang kan umpamanya pergub itu sedang diproses, sedang digodok, nah dia menyaksikan itu dan mengikuti itu, gitu. Peneliti : Oh gitu. Narasumber : Dan saya pikir sepanjang dalam proses boleh juga karena ada masukan, ini kan menjadi masukan. Disitu kan dia mengusulkan "bagaimana kalau pertimbangannya tidak sekedar mengatur kesehatan?". Karena selama ini kan orang yang gembar-gembor dampak negatif rokok dan sebagainya kan orang yang tidak merokok. Peneliti : Ya. Narasumber : Dan selalu berpendapat seperti itu. Sementara fungsi rokok sendiri kan disitu dipotret banyak sisi lain di tengah masyarakat, dari kacamata sosiologi lo ya. Peneliti : Ya. : Dari kacamata antroplogi tadi kan dia memotret itu dan Narasumber menggambarkan tolonglah dipertimbangkan hal-hal lain ini, gitu lo. Artinya dia mengadakan itu jangan hanya melulu soal kesehatan tapi ada alasan lain. Tentu saja supaya tidak mengecewakan banyak pihak. Semakin kecil tingkat kekecewaan bagi banyak pihak kan semakin bagus, artinya perda itu dibikin memang semuanya punya kemauan untuk itu gitu lo, kan akan lebih baik. kedepan. Jadi seandainya perda dibuat, Peneliti ini kan ada interaksi singkat antara Pak Kunadi dengan Pak Edi Mus ya pak ya?. : Terus untuk selanjutnya, kan waktu bapak menyampaikan usulan Narasumber : Iya. Peneliti tentang apa gitu, memang benar ya pak?. : Tadi kan menjelaskan singkat tentang artikel ini membahas : Oya itu , saya sampaikan alasannya, saya jelaskan yang dibahas Narasumber "ini ini" gitu kan. Artinya ini supaya orang liat judul aja ini kan tentang "Perda Kawasan Tanpa Rokok" bisa dilihat dari kacamata mana kan banyak to. Beliau kan tidak membaca, kan saya yang membaca sekilas. Peneliti : Berarti memberi gambaran gitu ya pak?. Narasumber : Iya, penulis ini menulis dari sisi mana, dari kacamata apa, gitu kan. Bisa juga dari kacamata kesehatan, bisa juga dari kacamata yang lain.
Makanya saya sampaikan itu kan supaya ada gambaran untuk teman-teman atau pemimpin rapat itu kan. Biar paham gitu. Peneliti : Oke, terus yang terakhir ini pak. Bagaimana kapabilitas dari penulis ini sendiri apakah sudah cukup mengenal Gus Tedi Kholiludin dari IAIN Unwahas?. Narasumber beberapa tulisannya dan dia kan seorang sosiolog. : Mengenal secara pribadi enggak tapi sudah membaca dari Peneliti : Memang cukup terkenal gitu atau bagaimana pak?. Narasumber : Mengenal atau tidak kan yang penting kompetensinya kan memenuhi gitu kan. Dia seorang sosiolog membahas sautu persoalan yang bisa dilihat dari kacamata sosiologi ya why not kan?. Peneliti : Ya. : Pas kan?. Kecuali kalau dia memandang dari sisi politik nah tentu Narasumber saya pertimbangkan untuk tidak saya muat gitu lo. Kalau saya memandang dari kompetensinya, sesuai dengan kompetensi dia ya sudah. Kan gitu kan, pas to. Peneliti pak?. : Kalau sebelumnya apakah sering juga menulis di Suara Merdeka Narasumber : Iya sering. Peneliti : Berarti dah cukup akurat ya pak ya kompetensinya?. Narasumber : Ya yang dilihat tidak hanya sering sering dan tidak sering menulis lo mas, tapi keilmuannya, kompetensi keilmuannya itu kan memenuhi gitu, tulisannya bagus, bisa dibaca, bisa ada ide segar yang digelontorkan ya pas gitu. Ya mau cari yang gimana lagi. Gitu kan tapi persoalannya kan disitu. Bukan masalahnya aku kenal opo ora itu ora penting. Peneliti : Iya. Narasumber : Dia dikenal orang atau tidak ini kan tidak penting. Nek nggolek sing terkenal tok engko dosen ngendi wae sing ora dikenal yo iso tapi siapa orang bisa dikenal semua orang, kan semua orang bisa dikenal. Nah ngono kui, ojo nggolek sing terkenal tok. Peneliti : Siap. Narasumber : Nah ngono. Peneliti : Oke terimakasih pak. Narasumber : Oke.
Wawancara Klarifikasi dengan Edi Muspriyanto 5 Oktober 2018. Narasumber : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas memimpim rapat redaksi pada Jumat 5 Oktober 2018 untuk konten koran edisi Sabtu 6 oktober 2018, Edi Muspriyanto. Lokasi Pandanaran II No 10 Semarang. : Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Waktu : Jumat, 5 Oktober 2018. Pukul: 22.32.25 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Edi Muspriyanto. Narasumber : Selamat malam. Peneliti : Ini pak saya Holy, mau wawancara, tadi kan hari ini 5 Oktober 2018 kan ada rapat redaksi termasuk juga membahas artikel wacana untuk 6 Oktober 2018 ya pak?. Narasumber : Nggih. Peneliti : Tadi kan ada dua artikel wacana ya pak dari Pak Kunadi?. Narasumber : Iya. Peneliti ya pak?. : Yang pertama tadi itu kan mengenai "Literasi Ratna Sarumpaet" Narasumber : Iya. Peneliti : Mengapa pak Edi Mus yan g memimpin rapat hari ini menyetujui itu pak?. Apakah karena berkaitan dengan berita terhangat beberapa hari terakhir ini pak?. Narasumber : Ya,Yang pasti dari sejumlah artikel yang masuk seperti tadi disampaikan Desk Wacana bahwa yang paling aktual adalah soal pengakuan kebohongan Ratna Sarumpaet, gitu. Nah kebetulan ada artikel terkait dengan itu dengan judul "Literasi Sarumpaet". Jadi ini justru menariknya disini ini kan karena dari pengakuan kebohongan itu beliau membawa sisi positif karena orang justru yang selama ini agak abai terhadap berita-berita hoax. Sekarang menjadi tersadar bahwa berita-berita yang selama ini banyak beredar itu masyarakat kurang tahu entah itu benar atau salah ya kabar-kabar di medsos itu. Entah itu benar atau salah masyarakat jangan abai, jadi terkadang berita itu salah mereka itu langsung ikut ngeshare, apalagi terkadang mereka sudah ada yang prihatin. Dengan kasus ini mereka tersadarkan bahwa tidak semua kabar bahkan termasuk baik yang dilakukan oleh salah satu tokoh yang selama ini kita nilai cukuop kritis, sangat dipercaya bahwa terus juga membela rakyat kecil ternyata dia melakukan kebohongan yang sangat-sangat fatal.
Peneliti ditaruh diatas ya pak ya?. : Terus selanjutnya, tadi kan pak Kunadi kan mengusulkan agar itu Narasumber : Iya. : Kalau bapak sendiri menilai dengan ini ditaruh diatas gitu karena Peneliti sebagai aktualitas gitu atau untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu atau bagaimana?. Narasumber banyak dibaca orang. : Ya karena itu paling aktual dan saya yakin jelas tulisan itu akan Peneliti ya pak?. : Berarti bisa disimpulkan kalau ditaruh diatas itu sangat strategis Narasumber : Ya, ya itu otomatis. Peneliti : Oke pak. Terus yang kedua pak, kalau kapablitas penulis sendiri bagaimana pak? Kan yang menulis Pak Amir Mahmud, wartawan Suara Merdeka dan Ketua PWI Jateng, bagaimana pak?. Narasumber : Ya sangat kritis ya. Selama ini kita kenal sangat kritis, sangat kapabel terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Jadi apalagi kalau secara sepintas melihat isinya juga cukup menarik. Itu jadi ya otomatis kami mengangkat yang tulisam itu pada posisi yang terhormat. Peneliti PWI berbicara literasi ratna?. : Berarti cukup kapabel ya pak ketika seorang wartawan dan Ketua Narasumber : Ya, iya tentu saja. Peneliti Tanpa Rokok" ya pak ya?. : Terus mengenai yang artikel kedua, ini yang "Perda Kawasana Narasumber : Iya. Peneliti sliwar-sliwer tentang perda ini ya pak?. : Mungkin kan selama ini kan masyarakat belum mengetahui Narasumber : Ya betul. Peneliti : Kenapa kemudian menyetujui artikel ini pak?. : Ya selama ini kita itu kan abai terhadap persoalan areal rokok. Narasumber Jadi yang selama ini terbit yang kadang-kadang mengerjakan aturan itu dikoordinasikan di tempat lain meskipun di tempat umum itu relatif masih kurang padahal setiap orang yang punya hak untuk tidak menghirup asap rokok, gitu. Jadi dengan penegakkan aturan itu saya kira menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Peneliti : Tapi apakah beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan belum ada berita tentang penegakkan perda kawasan tanpa rokok gitu belum ada ya pak ya?. Atau bapak sendiri sudah mendengar?.
Narasumber atau secara berkala walaupun waktunya cukup panjang itu pernah sesekali ya. : Kalau berita tidak secara continue tapi misalnya pemberitaan itu Peneliti : Pernah sesekali ya pak?. Narasumber dilakukan secara maksimal gitu. : Nggih.Cuma kalau ini kan penegakkan aturan kan yang belum Peneliti : Terus ini pak, kalau ini mau klarifikasi saja sih pak. Apa benar pak, tadi kan kalau saya melihat waktu dinamika rapat redaksi kan, waktu pak Kunadi menyampaikan ini kan bapak kan meminta untuk menjelaskan singkat ini isinya bagaimana ya pak?. Narasumber : Heem. Peneliti : Apakah benar pak ada dinamika demikian pak?. Narasumber : Ya benar. Peneliti : Oke pak. Terus yang terakhir pak. Tadi kan yang menulis artikel tentang "Perda Kawasan Tanpa Rokok" itu kan Gus Tedi Kholiludin, Sosiolog dari Unwahas Semarang ya pak ya?. Narasumber : Ya heem. Peneliti kawasan tanpa rokok ini bagaimana melihat kapabel atau tidaknya?. : Menurut bapak sendiri, ini sebagai seorang sosiolog sama artikel Narasumber : Ya kapabel karena sosiologi itu kan terkait di perilaku masyarakat. Nah selama ini kan kalau kita lihat kondisi riil di masyarakat, kita itu sangat abai terhadap penegakkan aturan, satu diantaranya adalah soal kawasan tanpa rokok itu. Peneliti sering menulis artikel wacana untuk Suara Merdeka pak?. : Tapi kalau pak Edi sendiri apakah sudah pernah melihat dia Narasumber : Kadang. Peneliti : Kadang ya pak ya?. Narasumber : Heem. Peneliti : Tapi pernah termuat ya pak ya?. Narasumber : Iya. Peneliti : Oke Terimakasih Pak Edi Mus. Narasumber : Ok mas,sama-sama.
Wawancara Klarifikasi dengan Hasan Fikri, 9/10/2018. Narasumber : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas memimpin rapat redaksi pada Selasa 9 Oktober 2018 untuk konten koran edisi Rabu 10 Oktober 2018, Hasan Fikri. Lokasi Pandanaran II No 10 Semarang. : Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Waktu : Selasa, 9 Oktober 2018, Pukul : 23.32.55 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Hasan Fikri. Narasumber : Iya, selamat malam mas. Peneliti untuk Koran Suara Merdeka besok Rabu 10 Oktober 2018 ya pak?. : Ini pak, kan hari ini ada rapat redaksi Selasa 9 Oktober 2018 Narasumber : Iya. Peneliti pak ya?. : Salah satunya kan membahas artikel wacana yang akan dimuat ya Narasumber : Iya. Peneliti satu topik ya pak?. : Tadi kan Pak Kunadi yang bertugas hari ini kan mengusulkan Narasumber : Heem. Peneliti pak?. Kurang lebihnya seperti itu ya pak?. : Satu topik mengenai "Menyiapkan Generasi Muda Qurani" ya Narasumber : Iya, heem. Peneliti pak?. : Apa yang menjadi pertimbangan ketika meng-ACC judul tersebut : Ya itu sebenarnya kan sedang kontekstual juga karena kan Narasumber sekarang ini kan sedang ada Musabaqah, MTQ di Sumatera Utara itu, satu itu. Kedua kan, ada hal-hal yang memang perlu kita akomodasi, jadi ada penulis- penulis tertentu yang harus/ yang perlu kita akomodasi gagasannya gitu kan. Jadi sekalipun misalnya kadang tidak terlalu kontekstual gitu ya, tidak terlalu kontekstual lalu kemudian kita tidak terlalu banyak berita-berita yang mengupas MTQ segala macam gitu tetapi karena ada hal-hal yang perlu kita akomodasi apalagi penulisnya seorang Guru Besar, seorang Profesor yang mendalami ilmu agama maka kita akomodasi. Saya setujui. Saya setujui redakturnya untuk menurunkan tulisan itu. Kira-kira itu pertimbangannya.
Peneliti : Apakah pertimbangannya juga termasuk karena ini tahun politik ?. Karena tadi kan artikelnya MTQ bisa meredam kondisi politik/ sistem politik yang kurang baik. Narasumber : Ndak juga. Ndak ndak, ndak juga. Itu artikelnya kan sebenarnya kan gagasan besar yang butuh waktu lama gitu kan, butuh waktu lama, butuh rutinitas dalam menwujudkan gagasan itu kan. Jadi hampir ya kalau mau dikaitkan dengan tahun politik ndak ada sebenarnya tapi itu lebih pada untuk menyiapkan generasi muda yang qurani. Peneliti : Terus yang kedua, kan pembicaranya/ penulisnya dari Ahmad Rofiq, Wakil Ketua MUI Jawa Tengah dan Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang ya pak?. Narasumber : Ya. Peneliti : Sudah cukup kapabilitas gak?. Narasumber : Iya, iya kalau itu kompeten, kompeten dibidang itu, satu itu. Kedua, dari sisi popularitas ya, katakan popularitas yang bersangkutan juga bukan orang asing di Jawa Tengah. Peneliti : Cukup dikenal gitu ya pak?. Narasumber pasti sudah ada pengingat gitu lo yang menunggu tulisan-tulisan kita. : Cukup dikenal di Jawa Tengah. Jadi, dari sisi pembaca kita, dia Peneliti : Terus, tadi hanya mengklarifikasi sih pak. Narasumber : Heem. Peneliti singkat materinya membahas tentang apa gitu, benar ya pak?. : Tadi kan sempat dalam proses rapat kan sempat dijelaskan Narasumber : Membahas? Peneliti : Iya tadi pak Kunadi menjelaskan singkat gitu dalam prosesnya memang benar ya pak ada proses itu tentang artikelnya tentang apa?. Sempat menjelaskan ya pak?. Narasumber : Ya, ya memang harus begitu. Jadi Redaktur harus paling tidak memberikan gambaran, memberikan gambaran apa isinya artikel itu, kemana arahnya ya lalu kemudian apakah cukup bermanfaat untuk pembaca/ untuk masyarakat, itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan seberapa penting gagasan itu bagi masyarakat. Kalu endak ya lalu ada kan orang yang menulis sekedar melampiaskan emosinya saja, untuk apa, kan gitu. Peneliti : Terus terlepas dari artikel besok itu pak. Narasumber : Heem. Peneliti wacana ya pak?. : Kan kalau khusus untuk hari rabu itu cuma memuat satu artikel
Narasumber : Iya. Peneliti berapa topik pak dalam rapat seharusnya?. : Kalau memuat satu artikel wacana itu harusnya mengusulkan : Nggak, nggak ada ketentuan, nggak ada ketentuan itu tetapi Narasumber RedPel harus memilih, harus memilih kalau misalnya yang diusulkan belum pas ya harus mencari lagi. Peneliti gitu?. : Berarti ndak ada ketentuan pakem harus mengusulkan berapa Narasumber : Ndak, ndak ada. Peneliti : Termasuk begitu juga dengan yang selain hari rabu gitu?. Narasumber : Betul. Ndak ada. Jadi kalau misal ditolak ya harus menyiapkan, Redaktur harus memahami paling tidak gambaran awalnya, gambaran awalnya isi dari artikel itu. Peneliti : Isi dari artikel yang diusulkan itu ya pak?. Narasumber : Iya. Peneliti : Oke. Narasumber : Iya. Peneliti : Terimakasih pak. Narasumber : Ya.
Wawancara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 9/10/2018. Narasumber bertugas mengolah artikel wacana pada Selasa 9 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Rabu 10 Oktober 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka yang Lokasi 10 Semarang. : Kantor Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No Waktu : Selasa, 9 Oktober 2018. Pukul : 23.38.25 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Iya, selamat malam. Peneliti : Gini pak, tadi kan bapak mengusulkan satu topik untuk besok Rabu 10 Oktober 2018 ya pak tentang "Mengemas Generasi Muda Qurani" ya pak?. Narasumber : Mengemas opo, menyemai!. Peneliti : Menyemai, iya. Menyemai Generasi Muda Qurani. Narasumber : Iya. Peneliti pak?. Apa saja?. : Apa yang menjadi pertimbangan mengusulkan itu dalam rapat Narasumber : Ya memang satu, edisi rabu kan tulisannya hanya satu. Peneliti : Iya Narasumber profesor doktor. Kemudian ide yang dibawakan ide besar melalui momen besar juga, momen nasional, momen MTQ, MTQ ke 27 kan. : Dan klasifikasi penulis dan momennya kan penulisnya jelas, Peneliti : Iya. Narasumber menjadi hal untuk seluruh Indonesia kan, bisa jadi perbaikan sikap dan generasi yang baik, kan gitu lo. Kan artinya itu kan ide besar dan kemudian ditulis oleh orang besar juga makanya hanya satu karena memang tulisannya hanya satu kan. : Nah artinya dari nek lewat momen MTQ itu diharapkan bisa Peneliti : Iya. Narasumber : Kan yang tayang hanya satu. Yaudah satu aja itu. Peneliti itu ya pak?. : Berarti kontekstualnya itu karena ada berbarengan dengan MTQ Narasumber : Iya, kan ini MTQ belum berakhir kan. Masih berlangsung. Peneliti : Sampai besok tanggal 13 itu ya pak?.
Narasumber : Iya. Peneliti : Terus, untuk tadi kan Penulisnya Ahmad Rofiq ya pak ya?. Narasumber : Iya. Peneliti MUI Jawa Tengah ya pak ya?. : Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Walisongo dan Wakil Ketua Narasumber : Iya. Peneliti : Berarti itu sudah cukup kredibel untuk mengupas itu ya pak?. Narasumber ngomong kredibel. : Yo sudah nggak usah ditanyakan lagi to, lha wong kui ndak usah Peneliti : Dah cukup besar ya pak ya?. Narasumber : Iya dong, masih kurang besar lagi?. Peneliti : hahaha siap. Oke. Narasumber sekolah perguruan tinggi kan yo sudah apalagi sudah sering menulis dan sebagainya kan sudah. : Gitu kan, Guru Besar Ilmu Hukum Islam, dia Guru Besar di Peneliti sering ya pak ya?. : O berarti sudah sering menulis termasuk di Suara Merdeka sudah Narasumber bolan balen. : Sudah saya sampaikan, kan sudah sering menulis. Kan sudah Peneliti : Sip, terimakasih ya pak. Narasumber : Wis ngono tok kui?. Peneliti : Siap. Bener to pak. Narasumber : Walah wis ngono tok. Yowis. Peneliti : Iya, kan Cuma satu. Narasumber : Yowis. Peneliti : Kalau dua agak lama pak. Narasumber : Yowis.
Transkrip Wawancara dengan Saroni Asikin, 10 Oktober 2018. Nasrasumber : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas memimpin rapat redaksi pada Rabu 10 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Kamis 11 Oktober 2018, Saroni Asikin. Lokasi Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. : Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran Suara Waktu : Rabu 10 Oktober 2018, Pukul : 23.51.14 WIB. Peneliti : Selamat malam pak Saroni. Narasumber : Selamat malam Holy. Peneliti : Ini pak, kan tadi pak Saroni kan hari ini kan Rabu 10 Oktober 2018 kan Pak Saroni memimpin rapat koran Suara Merdeka untuk besok Kamis, 11 Oktober 2018 ya pak?. Narasumber : Iya. Peneliti : Gini pak, salah satunya kan membahas tentang artikel wacana, yang pertama kan tadi Pak Saroni yang headline kan meng-ACC yang "Rokok dan Alkohol membuat miskin masyarakat wonogiri" tetapi ditengah-tengah proses editing yang dilakukan Pak Kunadi kan diganti menjadi artikel tentang "Bantuan Konseling Pemulihan Korban Gempa", ada pertimbangan apa pak Saroni ini meng-ACC pergantian artikel itu pak?. : Setelah yang teks " Rokok dan Alkohol Wonogiri" itu dicek Narasumber ternyata isinya agak sensitif untuk itu, meskipun itu data dari BPS Wonogiri tetapi akhirnya saya pertimbangkan untuk diganti yang lain dan pak Kunadi menyodorkan tulisan baru ketika diperiksa itu juga cukup menarik. Jadi akhirnya itu yang diturunkan tentang konseling untuk gempa, apalagi itu masih aktual Peneliti : Berkaitan dengan berita terhangat gitu ya pak ya?. : Iya.Berita harian saben hari juga Suara Merdeka menurunkan Narasumber penggalangan dana, aktivitas kegiatan menyumbang gempa di palu dan ini konseling ini kan juga bagus jika disodorkan pada pembaca. Ada inspirasi yang bisa diambil, ternyata tak semata membutuhkan dana tapi juga konseling secara psikologis untuk para korban gempa, gitu itu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi yang wonogiri kemungkinan juga nanti kalau mungkin/ memungkinkan penulisnya dihubungi untuk sedikit agar tidak terlalu sensitif, kemungkinan bisa dimuat tapi ya nanti dilihat sambil dilihatlah. Peneliti : Penulisnya sendiri kan yang "Bantuan Konseling" kan saudara Rohim dari Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Kabupaten Banyumas ya pak?. Narasumber : Iya.
Peneliti cukup kredibel bagaimana pak?. : Apakah menurut bapak sendiri meilhatnya penulis ini sudah Narasumber : Kami memandang kredibiltas penulis itu bukan pada status atau posisinya, ini memang guru SMA, mungkin bukan sekelas Profesor atau doktor ya, tapi kami lebih pada melihat isinya. Memang bila ada dua tulisan dengan tulisan yang serupa, kami selalu bersandar pada isi tulisan yang dikemukakan. Jadi gelar atau atribusi, atribut penulis itu menjadi pertimbangan berikutnya. Peneliti : O Gitu. Narasumber : Jadi, tetap yang utama adalah isi. Peneliti : Isinya ya?. Narasumber diturunkan. : Isi artikel. Kalau isi artikel itu aspiratif, inspiratif maka itu yang Peneliti ya pak?. : Kalau berarti artikel yang konseling ini kalau dilihat dari isinya Narasumber sangat inspiratif untuk diturunkan, untuk dibaca dan sebagainya, gitu. : Konten, isinya bagus. Ada tawaran baru, ada. Intinya tulisan itu Peneliti : Oke. Terus Tadi kan judul yang pertama yang diajukan dalam konseling ini kan "Bantuan Konseling Korban Gempa", lalu kan ketika dikoreksi menjadi "Konseling Untuk Korban Gempa" gitu ya pak?. Narasumber : Iya. Peneliti : Benar begitu ya pak?. Narasumber : Itu standar biasa karena yang disodorkan redaktur itu judul "Bantuan Konseling Korban Gempa" itu belum memenuhi standar judul karena masih agak terjadi ambiguitas atau susah ditafsir, maka saya minta untuk diganti menjadi "Konseling Untuk Korban Gempa", lebih jelas, gitu dan pembaca sudah bisa mereka-reka kemungkinan apa isinya dan sebagainya itu. Itu judul itu harus mewarnai isi. Mencerminkan isi itu judul sendiri. Peneliti "pengelohan sampah" ya pak ya?. : Terus yang kedua tadi kan artikel bawah itu kan semula kan Narasumber : Ya. Peneliti banyak Beban?", ada kebijakan apa pak yang kemudian juga digunakan?. : Terus diganti menjadi "Apakah kebijakan Moneter Terlalu : Yang "Pengolahan Sampah" itu tulisannya belum layak, belum Narasumber memenuhi standar untuk sebuah tulisan artikel di rubrik wacana Suara Merdeka karena masih sangat ya mungkin lebih mendekati tulisan features. Peneliti : Kayak berita gitu ya pak?.
Narasumber : Iya kayak berita yang bercerita gitu. Features, istilahnya seperti itu. Maka, sama seperti "Rokok" tadi, terpaksa tidak dimuat atau gagal dimuat itu karena pertimbangan struktur penyajian, belum memenuhi standar. Kalau yang tadi itu kan karena faktor sensitif. Itu tadi juga masuk dalam pertimbangan, pertimbangan ini kalau yang artikel yang gagal ditayangkan, mungkin kalau seperti tadi yang menulis rokok itu kalau nantii direvisi dan layak atau sesuai standar artikel di rubrik wacana ya kemungkinan bisa dimuat karena sebenarnya isinya menarik, sebenarnya. Tetapi penyajiannya belum memenuhi standar sebuah opini. Masih sangat deskriptif. Peneliti : Terus berkaitan dengan penyajian yang "Apakah Kebijakan Moneter Terlalu Banyak Beban", apakah ini kaitan kontekstual dengan nilai tukar rupiah yang melemah?. Narasumber : Ya pasti ada, karena itu juga. Jadi lagi-lagi kebijakan utamanya adalah menurunkan berita, tulisan yang masih ada kaitannya dengan aktualitas. Menjadi prioritas utama. Yang, kedua isinya bagaimana, apakah isinya standar atau tidak. Yang ketiga, aspek-apek lain untuk pembaca, jadi seperti inspiratif, persuasif dan sebagainya. Itu, jadi banyak-banyak sekali pertimbangannya. Peneliti : Ini udah memenuhi gitu ya pak ya?. Narasumber terpenuhi, isinya, dan ini juga penulis yang sudah rutin. : Untuk tulisan tentang moneter ini yo sangat memenuhi, aktualitas Peneliti : Nugroho SBM yang dosen Undip itu ya pak?. Narasumber persoalan topik yang diangkat itu sangat-sangat aktual. : Jadi, tingkat standarnya pasti sudah jelas, gitu. Lebih-lebih Peneliti pak?. : Penulisnya sendiri sudah sering menulis di Suara Merdeka ya Narasumber : Sudah sangat sering. Peneliti : Berarti sudah cukup kompeten ya pak?. : Ya karena kami anggap seperti itu karena memang biasanya Narasumber penulis yang pernah menulis di Suara Merdeka nanti secara teknis pada intinya nanti akan sudah mengenal atau sudah mengetahui standardisasi artikel wacana di Suara Merdeka. Itu akan lebih memudahkan redaktur secara teknis, ya mungkin bahkan misalnya pemenuhan jumlah karakter, Kalau toh ada editing pasti tidak terlalu banyak, gitu. Peneliti : Itu saja pak. Terimakasih pak. Narasumber : Sama-sama Holy. Sukses Holy. Peneliti : Siap. Narasumber : Semoga cepat selesai Holy.
\ Transkrip Wawancara Klarifikasi Dengan Kunadi Ahmad, 10 Oktober 2018. Narasumber bertugas mengolah artikel wacana pada Rabu 10 Oktober 2018 untuk artikel wacana edisi Kamis 11 Oktober 2018, Kunadi Ahmad. : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka yang Lokasi II No 10 Semarang. : Ruang Redaksi Kantor Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran Waktu : Rabu 10 Oktober 2018, Pukul : 23.18.54 WIB Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi. Narasumber : Iya, malam. Peneliti artikel wacana untuk besok Kamis, 11 Oktober 2018 ya pak?. : Ini kan hari ini Rabu 10 Oktober 2018 kan ada untuk pembahasan Narasumber : Iya. : Ini pak mau tanya, tadi kan yang pertama kali waktu di rapat kan Peneliti itu ya pak yang untuk headline itu kan yang "Rokok membuat miskin masyarakat wonogiri" kurang lebihnya kan seperti itu, di tengah-tengah pengeditan kan diganti yang atas itu kan "Bantuan Konseling pemulihan korban gempa" ya pak?. Narasumber : Iya. Peneliti : Apa benar demikian begitu?. : Iya itu bukan saya yang memilih, jadi ada masukan asal dari BPS, Narasumber dia melontarkan data itu. Jadi, datanya sebenernya bener gitu, Cuma karena "Rokok membikin masyarakat miskin" ini kan sangat sensitif. Peneliti : O gitu. Narasumber : Jadi nanti dulu, kita pelajari dulu. Nanti biar diperbaiki oleh penulisnya karena itu sensitif sekalipun data bener tapi gaya mengungkapkannya mungkin perlu diperhalus supaya lebih jelas. Kan ndak mungkin diperbaiki saat ini karena penulisnya kan, makanya kan diganti. Peneliti Korban Gempa" ya pak?. : Terus tadi kan diubah menjadi "Bantuan Konseling Untuk Narasumber : Itu saya yang mengusulkan. Peneliti memang aktual?. : Heem. Itu mengusulkan itu dasarnya apa pak? Apakah karena Narasumber "Bantuan Konseling Untuk Korban Gempa" kan sangat pas to. : Ya sekarang masih kontekstual kan, kalau sekarang ngomong soal Peneliti : O masyarakat sana masih butuh gitu ya pak?.
Narasumber : Iya lah. Peneliti kan dari saudara Rohim, Guru BK SMP 1 Kabupaten Banyumas ya pak?. : Terus untuk penulisnya sendiri itu kan kalau yang konseling itu Narasumber : Iya betul. Peneliti kredibel pak?. : Kalau untuk penulisnya sendiri, seorang guru apakah sudah cukup Narasumber dibidangnya, berarti kompetensinya kan memang disitu. : Yo sudah to, jelas to, dia S2. Bukan hanya itu lah ya. Artinya itu Peneliti : O Karena dia sebagai guru konseling ya?. Narasumber : Iya BK. Guru konseling. Ya udah memang itu bidangnya. Peneliti "pengelolaan sampah" ya pak?. : Terus yang kedua itu kan, yang artikel bawah itu kan semula Narasumber : Itu juga tadi masukan dari WaPemRed. Peneliti : Pak Toto itu ya?. Narasumber itu kan masukan yang meminta saya untuk mengeceknya, saya sampaikan dalam rapat tapi sambil saya cek tapi ternyata perlu dibenahi jadi tidak diangkat dulu. : Iya, tapi Peneliti moneter terlalu banyak beban" ya pak?. : O gitu. Terus akhirnya kan diganti menjadi "Apakah kebijakan Narasumber : Iya, heem, betul. Peneliti : Itu ada pertimbangan apa kok menyampaikan itu pak?. : Ya sekarang kan masih soal itu kan kaitannya dengan nilai tukar Narasumber rupiah dan sebagainya yang merosot gitu. Itu kan kaitannya dengan itu kan, karena program besok itu kan dibicarakan soal beban kebijakan moneter ndak semata-mata untuk satu hal tapi punya banyak tujuan nah padahal untuk saat ini kan mustinya bagaimana menaikkan nilai tukar itu. Itu yang penting. Peneliti : Oke, berarti masih kontekstual dengan nilai tukar rupiah ya pak?. Narasumber : Iya dong, sekarang masih pas. Peneliti pak?. : Terus kalau penulisnya kan Nugroho SBM, dosen FEB Undip ya Narasumber : Ya. Peneliti : Berarti dah cukup kompeten ya pak?. Narasumber : Iya la wong dia dosen Undip kok. Peneliti : Dah cukup kompeten ya pak?.
Narasumber : Iya dong, wong dia juga bola-bali nulis disini kok. Peneliti : Gitu saja pak, terimakasih pak. Narasumber : Ya, dah cukup?. Peneliti : Sudah cukup. Narasumber : Oke.
Transkrip dengan Hasan Fikri, 15 Oktober 2018. Narasumber : Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka yang bertugas memimpin rapat redaksi pada Senin 15 Oktober 2018 untuk konten koran Edisi Selasa 16 Oktober 2018, Hasan Fikri. Lokasi Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. : Ruang Redaktur Pelaksana Kantor Redaksi Koran Suara Waktu : Senin 15 Oktober 2018, Pukul : 23.33.36 WIB. Peneliti : Selamat malam Pak Hasan Fikri. Narasumber : Iya. Peneliti : Gini pak, hari ini kan Senin 15 Oktober 2018 kan ada rapat redaksi untuk membahas masalah konten koran Selasa 16 Oktober 2018 ya pak ya?. Narasumber : Ya, oke. Peneliti : Salah satunya kan membahas tentang artikel wacana. Narasumber : Iya. Peneliti wacana itu ada dua ya pak?. : Tadi ketika pak Kunadi menyodorkan/ mengusulkan artikel Narasumber : Heem, iya. Peneliti : Yang pertama itu kan tentang hari pangan sedunia. Narasumber : Heem, hari pangan. Peneliti : Hari pangan sedunia itu ya pak ya?. Narasumber : Iya. Peneliti : Itu kan ditaruh yang bagian atas ya pak ya?. Narasumber : Betul, iya. Peneliti tersebut pak?. : Itu ada pertimbangan apa pak tadi ketika meng-ACC judul Narasumber : Ya, pertama, kita dalam rangka menyambut hari pangan ya, hari pangan nasional dan bersisi aktualitas, kontekstualitas, itu pas untuk kita pilih. Disamping menyambut hari pangan, juga diharapkan artikel itu bisa menginspirasi banyak orang, pembaca terutama pengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pangan secara nasional ya khususnya Jawa Tengah. Jadi tetap saja hal-hal yang terkait dengan itu, jadi harapan kita artikel itu menginspirasi, menginspirasi para pengambil kebijakan masalah pangan ya, masalah pangan,
kecukupan pangan, cadangan pangan dan sejenisnya. Itu yang penting saya kira dari artikel itu, disamping soal kompetensi si penulis. Itu pertimbangannya. Peneliti : Oke. Hari pangannya itu jatuh besok 16 Oktober itu ya pak ya?. : Iya. Itu penting karena saat ini memang persoalan pangan itu Narasumber masih-masih menjadi persoalan termasuk di Indonesia. Terutama cadangan pangan ya. Cadangan pangan seperti stok beras, segalam macem itu. Itu masih jadi pembicaraan skala nasional. Apalagi negara kita yang termasuk belum bisa, masyarakat kita belum bisa meninggalkan/ belum bisa beralih dari beras itu ya. Artikel itu kita harapkan nanti bisa memberi gambaran soal spesifikasi pangan. Itu saya kira pertimbangannya. Peneliti Bapak Sutrisno, Alumnus UMS, Universitas Muhamadiyah Solo njih pak?. : Terus pak, mohon maaf, untuk kapabilitas penulisnya itu kan tadi Narasumber : Iya, heem. Peneliti dengan HPS bagaimana pak?. : Kalau melihat dari kapabilitas penulis itu sendiri berkaitan : Saya kira cukup ya, artinya dia cukup mampulah untuk berbicara Narasumber ya/ untuk menyampaikan gagasannya terkait soal ini karena kalau penulis artikel yang dari lembaga resmi saya kira akan lebih normatif sifatnya dan terobosan gagasannya juga terlalu monoton saya kira. Kalau dari akademisi gini kan mungkin lebih banyak tawaran yang akan dia berikan kepada khalayak, kepada pembaca, kepada pengambil kebijakan. Itu saya kira. Peneliti singkat tentang sedikit isi materi dari materi itu gitu ya pak?. : Oke. Terus tadi benar ya pak, Pak Kunadi sempat menjelaskan Narasumber : Heem. Ya. Peneliti Pelaut Yang Handal" ya pak ya?. : Oke. Terus pak yang artikel kedua pak. Tadi kan "Mencetak Narasumber : Ya. Peneliti : Ada pertimbangan apa pak dengan menyetujui artikel ini pak?. Narasumber : Ini kan semacam disertasi. Jadi disertasi mahasiswa dosen PIP. Peneliti : Dosen PIP ya pak ya? Narasumber : Dosen PIP gitu ya, nah itu tentu dia kompeten bicara soal laut, tentang pelaut, soal laut, bagaimana potensi laut, bagaimana mencetak pelaut yang handal karena Indonesia ini masih sangat butuh pelaut yang handal. Beberapa hari yang lalu ada berita yang kita muat itu terkait kebutuhan begitu besarnya kebutuhan Indoensia akan pelaut yang handal gitu dan nah ini saya kira pas untuk kita angkat artikel ini.
Peneliti : Tadi kan kalau ndak salah ketika saya mengikuti rapat kan sempat ada bincang-bincang kalau ini kan artikel sebagai disertasi, apakah Suara Merdeka sendiri ibaratnya memberikan ruang atau fasilitas untuk muat mungkin tesis atau disertasi gitu pak?. : Ya, ya. Kita memberikan peluang untuk itu. Jadi terutama yang Narasumber jenjang doktoral gitu ya, kepentingan S3 gitu memang kita beri peluang kepada siapapun, siapapun yang sedang menempuh pendidikan S3 dari berbagai universitas/ perguruan tinggi gitu. Tentu saja untuk itu redaktur akan mengedit ya, akan menyesuaikan karena kerap kali artikel yang mereka bikin itu sangat panjang gitu kan, lalu kemudian bahasanya yang dia gunakan sangat formal sehingga kadang-kadang ndak pas dengan untuk dibaca publik umum itu kan susah, gitu kan karena mahasiswa doktoral itu kan diatas bahasa akademis, bahasa yang sangat formal gitu sehingga walaupun kita memberi peluang tetep kita sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari media dari Suara Merdeka. Gitu. Peneliti : Ini pak terakhir mau tanya klarifikasi saja sih pak. Narasumber : Iya. : Terlepas dari artikel untuk besok, selama ini kan saya selama Peneliti penelitian mengamati kalau proses pemuatan artikel sendiri kan pertama, memang redaktur wacana menyeleksi sebelum rapat ya pak ya?. Narasumber : Iya, heem. Peneliti : Terus yang kedua kan diusulkan dalam rapat?. Narasumber : Heem. Peneliti wacana mengedit gitu ya pak ya?. : Kemudian setelah itu setelah disetujui dalam rapat kan, desk Narasumber : Iya. Peneliti diserahkan ke RedPel yang tadi memimpin rapat untuk dikoreksi?. : Terus selanjutnya kan ketika sudah selesai diedit itu kan Narasumber : Iya, iya. Peneliti tanda tangan gitu untuk semacam persetujuan gitu. : Dan ketika sudah selesai dikoreksi itu kan dibagian atasnya ada Narasumber : Iya persetujuan. Peneliti : Apakah benar demikian alurnya?. : Iya, saya kira alurnya memang begitu. Jadi dari setiap redaktur Narasumber terkait dengan wacana, itu redaktur wacana harus mengusulkan terlebih dahulu dalam sidang rapat malam, rapat malam ini namanya budgeting, budgeting halaman ya. Jadi budgeting halaman itu merangkum/ melibatkan semua redaktur yang malam, jadi semua redaktur mengusulkan programnya terkait desk wacana,
desk wacana itu minimal dua. Minimal dua karena memang setiap hari kita menerbitkan dua artikel ya, dua artikel ya. Peneliti : Kecuali hari Rabu ya?. : Kecuali hari Rabu, kalau hari Rabu satu. Nah dalam rapat itu-lah Narasumber nanti akan dipertimbangkan, akan dilihat kepakaran si penulis artikel, kompetensinya dalam bidang yang ia tulis, lalu tentu saja terkait dengan kebijakan media, kebijakan Suara Merdeka itu terhadap sebuah artikel itu ini siapa, orangnya bagaimana menulisnya, sikap politiknya seperti apa, kemampuan ia menulis seperti apa, itu yang kita pertimbangkan, kita pertimbangkan dalam rapat itu. Nah soal safety, soal bagaimana kemampuan dia menulis ya, rata-rata semua sudah dipahami oleh readaktur. Siapapun oleh redaktur wacana, kemampuannya/ kemahirannya bisa dipahami tetapi soal safety, soal sikap politiknya itu RedPel yang akan lebih tahu sehingga sebelum itu disetujui untuk dimuat maka artikel itu harus dibaca dulu. Disitulah pengamannya karena bisa jadi seorang penulis artikel itu memiliki agenda tertentu dalam artikel itu. Bisa saja dia menyerang, bisa saja dia menyerang pihak-pihak tertentu. Peneliti : Lawan atau pihak tertentu gitu ya ?. Narasumber tertentu, banyak sekali yang harus diawasi disitu. Gitu saya kira. : Pihak tertentu gitu kan. Bisa saja dia membawa misi dari pihak : Itu ketika rapat memang itu kan banyak anggota dari desk lain itu Peneliti kan memang diperbolehkan untuk memberi saran dan masukan gitu ya pak ya?. Tetapi keputusan akhir tetap di RedPel ya pak?. : Sangat boleh, sangat boleh. Sangat boleh dan memang sebetulnya Narasumber memang seperti itu karena rapat budgeting, rapat budgeting itu kan menentukan isi media ini, menetukan isi Suara Merdeka, gitu kan. Jadi semua usulan, semua ganjalan, semua kritik itu bisa dikemukakan semuanya karena rapat kita itu terbatas sebenarnya, artinya dari sisi waktu itu kita terbatas, terbatas dan sebenarnya kalau kita punya waktu yang lebih panjang pengukusannya akan lebih serius, gitu kan, lebih serius. Tetapi karena rata-rata paling berapa menit gitu ya kita rapat dan kita sudah banyak memahami dalam banyak hal kita lebih mempercayakan kepada redaktur dalam beberapa sisi. Tetapi dari sisi safety, sisi kebijakan, dari sisi agenda terselubung segala macem itu ada pada RedPel untuk menelisiknya. Jadi gitu. Peneliti : Terimakasih Pak Hasan. Narasumber : Ya.
Transkrip Wawancara Klarifikasi dengan Kunadi Ahmad, 15/10/2018 Narasumber : Kepala Desk Wacana dan Edukasia yang bertugas menolah artikel wacana pada Senin 15 Oktober 2018 untuk calon artikel wacana edisi Selasa 16 Oktober 2018, Kunadi Ahmad. Lokasi 10 Semarang. : Ruang Redaksi Kantor Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No Waktu : Selasa, 16 Oktober 2018. Pukul : 00.28.58 WIB Peneliti : Selamat malam Pak Kunadi. Narasumber : Malam Holy. Peneliti artikel wacana untuk besok Selasa 16 Oktober 2018 ya pak?. : Ini pak, hari ini kan Senin 15 Oktober 2018 kan ada pengusulan Narasumber : Heem. : Ini pak, pertama, mengapa bapak tertarik mengusulkan yang tema Peneliti Hari Pangan Sedunia, apakah benar berkaitan dengan 16 Oktober 2018 merupakan peringatan hari pangan sedunia yang digagas oleh PBB pak?. Narasumber : Ya Betul. Peneliti : Berarti itu sudah kontekstual gitu ya pak?. Narasumber : Iya dong, iya dong. Aktual dan kontekstual. Peneliti : Oke. Narasumber kadang-kadang kita adakan kan karena ya itu perlu untuk mengingatkan aja. : Yang momen-momen itu kan penting, malah kalau gak ada malah Peneliti pak?. : O kalau ndak ada diada-adakan sebagai upaya mendukung gitu ya : Ya mendukung dan mengingatkan bahwa ini juga penting sebagai Narasumber momen yang setidaknya walau ndak diperingati ya jadi momen tertentu yang patut diberi reward. : Oke. Terus untuk kapabilitas penulisnya bagaimana pak?. Peneliti Soalnya kan penulisnya mencantumkan Alumnus Universitas Muhamadiyah Surakarta ya pak ya?. : Iya betul. Memang dari soal atributnya, atribusinya kita ndak Narasumber ngerti kan tapi ndak masalah karena itu pertama, tulisannya bagus. Ide setiap orang kan bisa macem-macem kan, jadi kan banyak dan dia secara keilmuwan setidaknya lulusan perguruan tinggi, bahkan lulusan S2 kan. Peneliti : Berarti sudah cukup mumpuni ya pak kalau lulusan S2 itu?.
Narasumber : Iyalah. Dan dia kan disitu pandangannya bagus, idenya bagus. Peneliti : Oke pak, yang tadi Cuma mau kalrifikasi sih pak apakah benar tadi ketika penyampaian usulan hari pangan sedunia tersebut bapak sempat menjelaskan secara singkat kepada pak Hasan Fikri karena pak Hasan mungkin kan belum tahu gitu, apakah benar tadi sempat menjelaskan singkat?. Narasumber : Ya iyalah, pasti dijelaskan-lah. tema yang kedua pak, mengapa mencoba Peneliti mengusulkan tema yang tentang mencetak pelaut yang handal ini dan pada akhirnya di-ACC pak?. : Oke. Terus : Ya memang kita juga mendukung upaya teman-teman yang ini Narasumber soal kelautan, kan jarang ada penulis, jarang ada yang menulis bahkan kadang kami berharap dari perguruan tinggi yang khusus dibidang itu atau seperti fakultas kelautan Undip itu sebenarnya kami berharap tapi kan jarang ada yang menulis. Nah kebetulan kok ini ada, ya udah kita masukkan aja. Ini lepas dari konteks juga ndak masalah saya kadang-kadang jarang disentuh, mempertimbangkan itu. Kadang-kadang ada tulisan tentang kesehatan, jarang sekali ada orang yang mau menulis. Kalau dunia kesehatan atau dokter jarang ada yang mau menulis. Makanya kadang-kadang kalau ada, saya upayakan untuk dimuat. Kan kebetulan ini tidak ada isu-isu yang lain, yaudahlah. Yang utama udah kita masukkan pangan atau umkm kan udah, nah ini sisi yang lain-lah, ada wacana yang lain. Tidak hanya persoalan politik saja. Tidak hanya pangan saja tapi banyak hal. tapi ini jadi Peneliti : Iya. Narasumber terus. Kita juga perlu seperti itu, punya penyegaran suasana lah. : Gitu, ini untuk memecah konsentrasi kita yang selama ini politik Peneliti kan artikel ini kan untuk memenuhi salah satu disertasi Dosen PIP ya pak ya?. : Terus tadi itu pak, kalau tadi tidak salah waktu penyampaian itu Narasumber : Ya makanya. Peneliti Suara Merdeka memberikan peluang bagi disertasi gitu?. : Apakah pak Kunadi mengusulkan ini apakah karena memang Narasumber : Ya salah satunya gitu. Ya salah satunya gitu. Ada peluang untuk itu, silahkan-lah kalau ada teman-teman yang mau menulis sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang mereka terkendala sendiri, ndak mau berkomunikasi, ndak mau berhubungan dengan media, jadi kan kadang-kadang ndak terlayani karena mereka ndak mau berkomunikasi. Peneliti : Pada prinsipnya memang diberi ruang ya pak ya?. Narasumber : Pada prinsipnya kita beri ruang. Tentu saja persyaratan tulisannya sesuai standar kan, tidak asal nulis kan, gitu kan. Kan dipertanggungjawabkan kan. Jadi semuanya itu sesuai standar, sesuai aturan-lah. Ada patokannya, ada
aturannya, setidaknya kita memberi ruang tapi juga tentunya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tulisannya memenuhi syarat, dalam hal ini ada premis, ada persoalan, ada ide, ada solusi-lah. La itu. Peneliti menempuh studi Doktor ya pak ya?. : Tadi kan penulisnya sendiri dari Dosen PIP yang sedang Narasumber : Iya. Peneliti kompeten ya pak?. : Berbicara tentang pelaut yang handal ini berarti sudah cukup Narasumber ngomong ngono waeyo iso kan, tetep punya pengalaman kan. : Iyalah,wong kui wae pelaut wae lulus kok. Ngono pelaut Peneliti : Iya. Narasumber : Kalau dia dosen S3 kan sudah cukup mumpuni-lah. Sudah cukup- lah kompetensinya untuk itu kan. Sebenarnya kita tidak membuat klasifikasi-lah, seorang sarjana menulis kan bisa, apalagi ini pasca-sarjana. Mendalami dunia ini. Peneliti : Iya, terus ini terlepas dari artikel untuk besok pak. Selama ini kan saya mengamati kalau proses pemuatan artikel wacana itu kan pertama, mulai dari desk wacana mengumpulkan usulan tema ya pak?. Narasumber : Heem. Peneliti : Terus yang kedua kan diusulkan dalam rapat dan di dalam rapat itu kan ada, ketika rapat itu ada saran, kritik, dinamika lain-lainnya gitu-lah. Terus selanjutnya setelah itu kan kembali ke desk wacana untuk diedit, diolah gitu ya pak?. Narasumber : Iya. : Terus selanjutnya kan setelah diedit kan diserahkan kembali ke Peneliti RedPel yang memimpin rapat untuk dikoreksi, nanti setelah dikoreksi kan kalau sudah selesai diberi persetujuan untuk dimuat ya pak?. Apakah benar demikian pak untuk pemuatannya?. Narasumber : Iyalah, memang gitu proses prosedurnya, prosesnya begitu. Peneliti : Ya, terimakasih pak.
Transkrip Wawancara Penyelarasan Perubahan Nama Artikel Karanagan Khas Menjadi Artikel Wacana : Wawancara Peneliti dengan Salah Satu Tim Penyusun buku Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka Narasumber : Salah Satu Tim Penyusun buku Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka,Supriyanto GS. Lokasi : Rumah Pribadi Supriyanto GS, Jalan Candi Kalasan II No 1003, Manyaran, Pasadena, Semarang. Waktu : Kamis, 13 Desember 2018. Pukul : 09.16 WIB. Peneliti : Selamat Pagi Pak Supriyanto GS. Narasumber : Pagi, iya. Peneliti : Yang akrab disapa Pak Prie GS ya?. Narasumber : Ya, Oke. Peneliti : Gini pak, belum lama ini kan saya ke redaksi Suara Merdeka untuk cari literatur. Narasumber : Ya. Peneliti : Dan kebetulan dapat buku berjudul Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka. Narasumber : Ya. Peneliti : Kebetulan kan disitu kan yang bekerja dalam membuat buku itu kan ada pak Bambang Sadono. Narasumber : Ya.
Peneliti : Ada Pak Thobari dan Pak Prie GS. Narasumber : Ya. Peneliti : Mau tanya sih pak, kira-kira, ini kan saya skripsinya berkaitan dengan proses redaksi Suara Merdeka dalam menetapkan artikel wacana yang layak muat. Narasumber : Ya. Peneliti : Tapi kan di bukunya itu saya tidak mendapatkan tentang artikel wacana, adanya karangan khas. Narasumber : O, ya ya. Peneliti : Kira-kira karangan khas ini mulai ada sejak kapan ya pak ya?. Narasumber : Sejak Suara Merdeka, jadi mungkin tahun 80-an awal. Peneliti : 80-an awal ya pak ya?. Narasumber : Iya 80-an awal. 80-an awal kalau saya tidak salah karena begitu saya masuk tahun 85 itu karangan khas itu sudah ada. Peneliti : Karangan khas itu sudah ada ya?. Narasumber : Sudah ada, tetapi tidak sejak dari awal benar Suara Merdeka itu langsung punya karangan khasnya gitu. Peneliti : O berarti sekitar tahun 1950-an itu belum ada ya?. Narasumber : Belum, belum ada. Peneliti : Baru sekitar tahun 1980-an itu ya pak?. Narasumber : Ya. Peneliti : Terus, saat penyusunan buku itu sendiri Pak Prie GS ini sebagai?. Narasumber : Sebagai anggota tim saja, bukan division makernya, bukan. Jadi, hanya bagian dari tim yang diminta berkontribusi.
Peneliti : Dalam pembuatan buku itu ya?. Narasumber : Berkontribusi dalam pembuatan buku itu, heem. Peneliti : Tetapi kalau secara struktural di redaksi itu sebagai apa pak?. Narasumber : Saya di jajaran redaksi itu, redaksi itu elemennya redaktur, kepala redaktur ya. Redaktur itu sama dengan desk. Lalu kepala desk lalu redaktur pelaksana dan koordinator liputan itu dua pihak yang berbeda tetapi satu Peneliti : Satu garis ya?. Narasumber : Iya satu garis. Terus wakil pemimpin redaksi, terus pemimpin redaksi. Nah saya berada di struktur paling rendah itu. Peneliti : Di desk itu ya pak?. Narasumber : Ya, anggota desk. Peneliti : Terus sebenernya ini tu apakah dari dulu pakem seperti ini, apakah sempat ada perubahan dari katakanlah mungkin dulu karangan khas terus sekarang mungkin ada pergantian itu apakah bapak tau pak?. Narasumber : Karangan khas itu lahir di setiap koran yang ada, baik internasional maupun koran-koran nasional sampai koran lokal. Jadi itu patron dan menu wajib sebuah koran. Peneliti : Iya. Narasumber : Jadi menu wajib koran itu banyak rubrikasi, rubrikasi itu bisa bermacam-macam, tetapi yang tampak wajib ada disana itu kalau di Suara Merdeka karangan khas itu tetapi itu secara umum disebut sebagai semacam by line story kalau nggak salah sebut. Jadi sebuah opini yang ditulis dengan mengedepankan, dengan mengedepankan nama penulisnya. Peneliti : Nama penulisnya ya?. Narasumber : Ya.
Peneliti : Tapi kalau di Suara Merdeka sendiri dari dulu pakem karangan khas atau perkembangan jaman ada perubahan nama rubrik pak?. Untuk rubrik karangan khas ini. Narasumber : Karangan khas itu sepertinya dari awal. Peneliti : Dari awal ya?. Narasumber : Dari awal namanya. Di lain koran bisa macem-macem ya, tapi untuk Suara Merdeka mengambil sebuah stigma karangan khas itu namanya. Peneliti : Tapi kalau misalnya perkembangan jaman ada perubahan nama gitu, pak Prie GS sendiri kurang mengetahui ya pak ya?. Narasumber : Sampai sekarang belum berubah to karangan khas itu?. Peneliti : Cuma kok info-infonya ndak karangan khas, malah orang-orang lebih tahu apa ya?. Narasumber : Lebih tau wacana?. Peneliti : Iya lebih tahu wacana. Narasumber : Iya, saya kira perubahan-perubahan terminologi itu bukan sesuatu yang prinsipil, bukan yang mengubah prinsip-prinsipnya tetapi itu hanya gimik modernitas saja. Peneliti : Oke. Narasumber : Biar mungkin generasi yang lebih baru gitu. Peneliti : Penyesuaian gitu ya pak?. Narasumber : Agak lebih menyukai terminologinya. Peneliti : O gitu. Narasumber : Begitu. Peneliti : Apa pernah pegang desk ini pak, desk karangan khas?.
Narasumber : Karangan khas?. Sebagai kontributor saja. Peneliti : O sebagai kontributor saja. Narasumber : Kadang-kadang redaktur di luar beban keredaksiannya itu sering, kita sering gatel juga menulis opininya. Nah Karangan khas itu juga didedikasikan kepada teman-teman siapapun di Suara Merdeka itu yang memiliki kelebihan- kelebihan intelektual gitu. Peneliti : Oh gitu. Narasumber : Dan itu akan menjadi hentak luberan intelektual teman-teman itu, selain kita tentu kita menerima yang terbesar adalah menerima penulis-penulis dari luar karena memang itu bagian juga dari stake holder ship. Peneliti : Oh ya. Narasumber : Jadi Suara Merdeka mengakomodasi para tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat secara intelektual yang bisa jadi stake holder kami, gitu. Peneliti : Terakhir pak, ini kan kemarin bukunya yang Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka itu kira-kira tepatnya itu tahun terbitnya kapan ya? Soalnya kok sempat saya lihat itu tertulis di bagian bawah itu "Prie GS"92" gitu ya. Narasumber : O ya tahun-tahun itu ya. Peneliti : Tahun-tahun itu ya?. Narasumber : Tahun itu, heem. Peneliti : Antara tahun 90-an gitu ya pak?. Narasumber : Jadi itu pasti tahun saat saya menulisnya. Peneliti ; O saat menulis pasti tercantum petik gitu ya pak ya?. Narasumber : Ya. Heem. Peneliti : Oke, gitu saja pak Prie Gs.
Narasumber : Cukup ya hol ya?. Peneliti : Heem. Terimakasih Pak. Narasumber : Yowis. Transkrip Wawancara Konfirmasi Nama Kolom Artikel Wacana. Narasumber : Kepala Desk Wacana dan Edukasia Koran Suara Merdeka, Kunadi Ahmad. Lokasi : Kantor Departemen Redaksi Koran Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Waktu : Kamis, 6 Desember 2018. Pukul : 23.34.30 WIB. Peneliti : Selamat Malam Pak Kunadi Ahmad. Narasumber : Iya malam. Peneliti : Gini pak, mau tanya, kan untuk pengertian rubrik-rubrik yang ada di halaman wacana itu kan ada rubrik artikel wacana, terus kalau hari rabu kan ada karikatur, terus ada semarangan, ada juga tajuk rencana ya pak ya?. Narasumber : Heem, iya. Peneliti : Untuk pengertian dari karikatur, semarangan dan tajuk rencana itu kan saya sudah dapat dari Buku Pintar Wartawan SM. Narasumber : Iya. Peneliti : Mau tanya kalau di Buku Wartawan Suara Merdeka itu kan kalau pengertian rubrik artikel wacana itu kan ndak ada pak, adanya karangan khas pak, apakah ini sama saja, hanya beda nama gitu?. Narasumber : Iya betul, sebenarnya sama saja. Nama rubriknya sekarang wacana, nama halamannya itu wacana ya, halaman wacana. Jadi sebenarnya
wacana disini nama halaman, kalau rubriknya dalemnya ada rubrik tajuk rencana, ada rubrik semarangan, kalau mau dinamakan rubriknya itu sebenarnya ini rubrik tersendiri, ini rubrik tersendiri, ini rubrik tersendiri, sebenarnya. Ini rubrik ini seandainya bisa aja diberi nama opini bisa, artikel bisa, isinya artikel. Peneliti : Oh. Narasumber : Isinya artikel tadi dan artikel ini itu dari orang luar gitu lo, terutama dari orang luar. Bisa juga sih orang dalem mengisi tapi selama ini yang dimaksudkan itu memang orang dari luar. Disini ini artinya semua dirangkum dalam satu halaman namanya wacana. Paham pengertian wacana paham?. Peneliti : Paham pak. Narasumber : Nah wacana itu kan seperti apa?. Peneliti : Pandangan-pandangan opini. Narasumber : Iya seperti itu. Peneliti : Tapi kalau khusus yang artikel sendiri itu bisa disebut sebagai rubrik artikel wacana atau rubrik opini pak?. Narasumber : Bisa saja. Terserah, terserah mau disebut. Peneliti : Berarti bisa disebut rubrik opini bisa ya pak ya?. Narasumber : Bisa saja. Peneliti : Rubrik artikel wacana juga bisa ya pak?. Narasumber : Bisa. Jadi kan pada intinya gini, semua koran itu kan buatan wartawan. Peneliti : Heem. Narasumber : Nah sebagai upaya interaksi dengan masyarakat dikasihlah satu ruang. Peneliti : Oh gitu.
Narasumber : Untuk masyarakat meluangkan idenya, gagasannya lewat tulisan disitu. Nah biasanya semua media itu dulu kan seperti itu. Narasumber : Iya. Peneliti : Ada yang, rubriknya ada yang menamai rubrik opini, ada yang karangan khas, ada wacana dan ada yang apa terserahlah, itu kan urusan masing- masing. Nah pada intinya isinya itu pendapat atau tulisan artikel tentang sesuatu gitu lo. Jadi artikel dari luar, dari masyarakat terutama, banyak hal gitu kan. Peneliti : Terkait berita terhangat ya pak?. Narasumber : Iya terkait berita yang sedang dibicarakan. Jadi intinya semua media dulu itu mempunyai itu. Nah di Suara Merdeka dulu mungkin karangan khas gitu lo, rubriknya karangan khas. Peneliti : Tapi dulu waktu pertama kali pak Kunadi bergabung di Suara Merdeka juga tau nama pertama kali karangan khas ya pak ya?. Narasumber : Orang sering menyebutnya gitu to tapi saya lupa nama persisnya pada saat itu. Ndak tau dan saya belum mencermati itu, jadi nggak ngerti persisnya kan tapi ndak masalah kan itu. Yang penting intinya itu artikel. Peneliti : Oh Heem. Berarti kriteria dan pengertiannya sama ya pak?. Narasumber : Sama. Pada intinya itulah dan yang nggak pernah berubah ya ini tajuk rencana dari dulu, tajuk rencana, kemudian semarangan dari dulu juga. Peneliti : Ya. Narasumber : Nah ini kan intinya seperti itu. Peneliti : Karikatur itu khusus rabu ya pak ya?. Narasumber : Itu iya. Itu kebijakan kita selama ini, entahlah kalau yang dulu. Entah kalau yang dulu sebelum saya masuk itu tiap hari apa kan nggak ngerti. Dulu kan masih Mas Prie GS itu. Peneliti : Iya.
Narasumber : Dan itu tiap hari apa juga saya gak apal. Yang jelas itu kan warna-warni kita aja supaya juga orang tidak bosen aja, masak tulisan terus, yang ada karena karikatur itu juga salah satu wacana tersendiri ya. Peneliti : Iya. Narasumber : Gitu. Peneliti : Gitu saja pak Kunadi. Narasumber : Sudah? Cukup?. Peneliti : Cukup. Narasumber : Ngono tok kuwi?. Peneliti : Iya, lha meh gimana. Narasumber : Oke. Peneliti : Terimakasih Pak. Narasumber : Oke iya.
Wawancara Awal Peneliti dengan Jajaran Redaksi Harian Suara Merdeka Sebelum Pelaksanaan Observasi (Dengan Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Desk Wacana dan Edukasia) : Narasumber :Gunawan Permadi selaku Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka. Lokasi : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Waktu : Minggu, 27/05/2018, Pukul 21.28 WIB. Peneliti : Begini pak berkaitan dengan artikel wacana yang layak muat di Suara Merdeka ya pak ya, bagaimana prosedur ketika artikel wacana hendak dimuat dalam koran sejak penerimaan email di desk wacana hingga masuk ke dalam rapat dan termuat pak? Narasumber : Nama Gunawan Permadi , Pemimpin Redaksi Suara Merdeka. Jadi kalau alur artikel wacana dari penulis luar biasanya para penulis itu mengirimkan artikel-artikel, ada 2 jenis. Yang jenis pertama itu jenis artikel yang kita pesan kepada penulis-penulis tertentu sesuai tema-tema tertentu atau topik- topik tertentu. Yang kedua adalah kita menyeleksi semua artikel yang terkirim itu masuk ke email kemudian diseleksi oleh redaktur wacana. Tulisan-tulisan mana yang layak muat berdasar kriteria-kriteria jurnalistik dan lain sebagainya. Setelah diseleksi oleh redaktur wacana tentunya punya beberapa pilihan. Satu hari itu kan kita muat dua artikel, kemudian biasanya dibawa ke rapat redaksi malam, itu redaktur menyampaikan beberapa pilihan mungkin 3 atau 4 pilihan artikel lalu disitu dibahas oleh redaktur pelaksana dan tim, kadang ada wakil pemimpin redaksi atau pemred lalu ditetapkan 2 tulisan yang bisa dimuat esok harinya. Itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan jurnalisme, kelayakan, penulisnya dan sebagainya. Gitu ya
Peneliti : Terus setelah itu, berarti setelah rapat gitu berarti habis itu proses editing atau bagaimana ? Narasumber : Ya , setelah ditentukan 2 artikel yang layak muat berdasarkan pertimbangan rapat lalu redaktur melakukan proses penyuntingan, penyuntingan dan pembagian layout untuk diserahkan kembali redaktur pelaksana untuk dicek terakhir apakah memang sudah oke, kalau sudah oke ya bisa dimuat. Peneliti : Berarti setelah selesai dicek habis itu masuk produksi dan dimuat ya pak ya ? Peneliti : Iya Peneliti : Terus bagaimana pak kriteria yang dimiliki Suara Merdeka dalam menetapkan arikel wacana yang akan dimuat baik itu secara teknis maupun isi pak ? Narasumber : Secara isi, garis besarnya tentu sesuai dengan pedoman umum Suara Merdeka yang tag line nya kan Perekat Komunitas Jawa Tengah. Jadi tulisan-tulisan itu tidak bersifat bombastis, tidak memihak, tidak menyerang salah satu pihak, memberikan solusi, itu garis besar yang secara umum. Dihindari atau kita tidak menerima tulisan tulisan yang sifat isinya itu menyerang atau menjelek- menjelekan salah satu pihak atau bermuatan politis dalam pengertian politis sektarian/ mendukung salah satu kelompok, itu yang kita larang. Kalau yang lain- lainnya sesuai dengan kaidah umum jurnalisme tentu topiknya itu adalah topik yang sedang hot, yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat , aktual. Lalu kalau dari sisi teknis ya penulisan, bahasa itu sudah tidak ada masalah. Artinya penulisan itu sudah sesuai. Peneliti : Kalau apa ada berapa karakter pak yang dibatasi? Narasumber : Biasanya lima sampai enam ribu , lima ribu karakter biasanya. Peneliti : Sebelum artikel itu dimuat kan pasti ada rapat redaksi ya pak , seberapa penting perlu diadakan rapat redaksi ini?.
Narasumber : Yo penting, itu sudah menjadi salah satu SOP, standart prosedur kerja tiap malam harus ada pembahasan di rapat, sudah baku. Peneliti : Sudah baku ya pak, apakah dengan adanya rapat itu untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan seperti untuk menjaga ibaratnya sebagai Perekat Komunitas Jawa Tengah gitu pak ? Narasumber : Ya pada intinya untuk menjaga kualitas produk, rapat-rapat itu kan untuk menjaga kualitas produk, menjaga pekerjaan teman-teman supaya sesuai dengan garis kebijakan yang sudah ditentukan. Jadi misal kita sudah menetukan garis kebijakan tentang tema-tema artikel politik nah supaya itu tetap terjaga, tetap terpenuhi itu dilakukan dibahas di rapat redaksi. Ini terbuka jadi semua bisa memberikan masukan,bisa memberikan pendapat disitu gitu. Peneliti : Selanjutnya, sejak pertama kali artikel wacana ini hadir dikoran pak sampai saat ini apakah pernah ada timbul masalah baik, apa tentunya kan pembaca beragam apakah ada masalah yang timbul dari pembaca pak ? Narasumber : Relatif kalau di wacana belum Peneliti : Belum ada ya pak ya ? Narasumber : Paling masalah yang timbul biasanya persoalan plagiarisme, penulis yang menjiplak atau penulis mengirimkam tulisan secara bersamaan ke media lain. Kalau yang isi nyaris gak pernah ada masalah. Peneliti : Kalau plagiarisme gitu terus apa bagaimana masalah itu yang timbul berjalan terus bagaimana solusi menyelesaikannya pak ?. Narasumber : Ya karena itu sudah terlanjur dimuat kalau ketahuan seorang penulis plagiat ya akan kita blacklist, tidak bisa lagi mengirim tulisan ke kami. Jadi kalau besok-besok kirim tulisan ndak akan kita muat. Jadi sampai rentang beberapa waktu misal dalam waktu beberapa bulan itu kita blacklist dulu. Peneliti : Tapi kalau untuk penyelesaian yang sifatnya mempertemukan antara istilahnya pelapor sama penulis tidak ada ya pak ?
Narasumber : Ndak ada itu. Peneliti : Oke. Terus ini pak ya mungkin sebetulnya, tapi sebenarnya ini ingin perlu saya tahu pak , mengapa hanya tampil di hari senin dan sampai hari sabtu ?. Kadang mungkin ya pak kalau di hari minggu kan orang ndak beraktivitas mungkin intensitas membacanya lebih tinggi pak . jadi kenapa hanya tampil di hari senin sampai sabtu pak ?. Narasumber : Ya karena karangan itu kan sifatnya lebih analitis, berat artinya kan di hari-hari yang orang-orang membutuhkan informasi. Kalau hari minggu orang kan cenderung untuk ringan, jadi kebutuhan masyarakat di hari minggu itu ringan baik dalam hal informasi maupun dalam banyak hal lain karena minggu itu kan istilahnya hari istirahat supaya kita endak menyajikan informasi-informasi yang terlalu berat maka wacana terbitnya tetep hari kerja biasa. Hari minggu itu kan lebih banyak sajian itu yang sifatnya lebih reflektif, lebih perenungan kalau agak berat pun itu agar bisa bersifat perenungan. Peneliti : Terus kalau dari pemimpin redaksi dari bapak sendiri itu ada kewenangan khusus apa pak berkaitan dengan artikel wacana pak ?. Narasumber : Maksudnya kewenangan khusus?. Peneliti : Maksudnya kewenangan khusus dalam menentukan apakah ada kewenangan khusus ? kan ada redaktur pelaksana, ada desk wacana , ada pemimpin redaksi itu ada kewenangan khusus dalam menentukan hal itu ? Narasumber : Maksude kewenangan khusus ki piye ? Ra mudeng aku. Peneliti : Sebentar pak. Narasumber : Kalau dari pemimpin redaksi kan sudah jelas dia bertanggung jawab terhadap semua isi koran, produk semua koran. Jadi yo kalau dikatakan khusus ya itu ndak bisa wong semuanya itu ada di pemimpin redaksi, tanggung jawab kan ada dibawah pemimpin redaksi.
Peneliti : Gitu, berarti bertanggungjawab gitu ya pak. Tadi kan bapak menyampaikan ada penulis tertentu diminta secara rutin untuk mengupas tema tertentu ya pak, mengapa diminta seperti itu? Apakah di Semarang atau di Jawa Tengah ini krisis penulis atau bagaimana ?. Narasumber : Endak, itu kan kadang-kadang kita perlu menampilkan topik- topik secara khusus misalnya tentang pilgub atau apa, nah itu pertimbangannya lebih subyektif juga sih sebetulnya , sebetulnya kita ingin ada perbedaan dari sisi penampilan dari sisi isi sehingga kita pesen, gitu aja. Bukan karena masalah kekurangan penulis. Peneliti : Berarti endak ya pak. Kemudian mau tanya pak ya kalau bapak berkenan salah satu penulis yang diminta menulis itu siapa ya pak ?. Narasumber : Ya ada semua. Tergantung temanya. Kalau temanya politik ya kita cari pakar-pakar politik , kalau ekonomi ya kita cari ekonom , kalau budaya ya kita cari budayawan , ndak mesti. Peneliti : Terus yang selanjutnya pak, apakah ada tema yang dikupas secara rutin?. Misal dari senin pertama dan senin minggu kedua dikupas lagi gitu apakah ada pak ? Narasumber : Ndak ada . Peneliti : Ndak ada ya pak, jadi itu memang sesuai perkembangan ya pak ? Narasumber : Iya. Peneliti : Sebentar pak , tadi pak berkaitan dengan kriteria pak apakah kriteria dan persayaratan menulis artikel perlu berkiatan dengan visi misi dan tata kelola Mulai detik 12:18 rekaman bermasalah / rusak
. Narasumber : Anggota Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka, Hartono. Lokasi : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang. Waktu : Kamis, 31/05/2018, Pukul 01.49 WIB. Peneliti : Begini pak yang pertama, sebelum artikel wacana dimuat ya pak tentunya kan ada rapat menurut bapak sendiri sebagai Redaktur Pelaksana seberapa penting adanya rapat bersama ini?. Narasumber : Loh tidak hanya artikel wacana, semua berita yang mau diterbitkan itu dirapatkan dulu. Jadi pertama masing-masing anggota desk itu menyeleksi naskah-naskah yang akan diterbitkan nah hasil seleksi mereka itu disampaikan dalam rapat, kalau sekiranya apa yang akan diterbitkan itu sesuai dengan misi Suara Merdeka ya langsung disetujui tentunya dengan disertai berbagai argumentasi. Nah kalau ternyata tidak disetujui maka harus diganti, makanya semua desk itu selalu menyiapkan naskah cadangan, yawis itu. Peneliti : Maksudnya adakah itu menjaga khususnya rohnya Suara Merdeka?.
Narasumber : Heem , Suara Merdeka itu kan punya misi, punya pandangan , punya tujuan tertentu dalam menurunkan sebuah naskah jadi itu harus dirapatkan. Ada mungkin sesuai timing, ada temanya sesuai dengan hal-hal aktual, banyak pertibangannya. Peneliti : Terus yang kedua, sejak pertama kali adanya artikel wacana ini sampai saat ini pak apakah ada masalah yang berarti antara pembaca dengan penulis gitu pak?. Narasumber : Kalau dengan pembaca relatif tidak pernah ada, kalau dengan penulis beberapa kali terjadi, misalkan penulis mengirim naskah mungkin merasa tidak akan dimuat di Suara Merdeka kemudian mengirim ke koran lain ternyata terbit artikel yang sama di dua koran berbeda pada hari yang sama. Nah kalau kejadian semacam itu biasanya penulis akan kita blacklist, kecuali dia melaporkan dulu bahwa artikel yang pernah dikirim dicabut, selama belum dicabut itu berarti hanya ditawarkan ke Suara Merdeka. Memang etikanya seorang penulis kalau mengirimkan naskah ke satu koran ya dia harus ikhlas dimuat atau tidak, kalau kemudian dia merasa artikel itu tidak mungkin dimuat di Suara Merdeka dan akan ditawarkan ke koran lain dia harus mencabut dulu. Peneliti : Itu ketika diblacklist apakah hanya dalam waktu sementara atau permanen ? Narasumber : Ya tergantung kejadiannya, ya tergantung kejadiannya. Sering kali permanen. Peneliti : Misalnya dalam kasus artikel apa itu ya pak ? Narasumber : Wah kalau contohnya saya ndak apal karena kejadiannya setahun belum tentu sekali. Bisa jadi ada dua kali dalam setahun, bisa jadi dalam lima tahun tidak terjadi tetapi pernah terjadi. Peneliti : Gitu ? Narasumber : Heem.
Peneliti : Terus selanjutnya bagaimana pak tugas dan kewenangan yang bapak miliki berkaitan artikel wacana yang akan dimuat ini pak?. Apakah hanya sekedar koreksi atau cek gitu atau bagaimana? Narasumber : O redaktur pelaksana mempunyai tugas vital, punya hak peto untuk menentukan artikel mana yang boleh dimuat dan tidak. Dan redaksi itu hanya bisa menyampaikan argumentasi, menyampaikan keberatan kalau artikel yang dia usulkan tidak disetujui tetapi keputusan akhir tetep pada redaktur pelaksana karena redaktur pelaksana itu kan yang bertanggung jawab atas penerbitan pada edisi itu. Peneliti : Jadi Desk Wacana bebas mengajukan tapi yang menetukan tetap Redaktur Pelaksana ya pak ?. Narasumber : Iya tetap Redaktur Pelaksana, iya. Tetapi redaktur pelaksana itu tetep mempertimbangkan banyak aspek artinya tidak peto sewenang-wenang. Peneliti : Apa pak mungkin yang bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dimuat? Narasumber : Ya antara lain tidak sesuai dengan misi Suara Merdeka, masalah yang ditulis itu sudah tidak aktual. Peneliti : Terlalu bombastis gitu pak ? Narasumber : Iya, mungkin materi tulisannya dianggep mengandung unsur Sara, unsur Sara dalam arti memperkeruh suasana bukan memberi solusi. Kalau misi koran itu sesungguhnya kan selain memberikan wacana tetapi juga mengajukan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Itu aja alasannya , itu saja. Peneliti : Pak, sebelum itu , kan setelah diedit sama Desk Wacana itu diserahkan ke bapak untuk cek and recheck kalimat gitu ya pak ya ?. Narasumber : Ya kami Redaktur Pelaksana itu kan sebetulnya hanya kebijakan saja, kalau dari sisi judul dan pembukaan tulisan itu sudah tidak bermasalah,
untuk selanjutnya tidak selalu dikorek dibaca ulang sampai selesai. Kita kan sudah mendelegasikan koreksian itu kepada desk, ya kalau redpel harus membaca semuanya namanya bukan redpel namanya, korektor nanti. Peneliti : O gitu ya pak ? Narasumber : Iya. Yang jelas masing-masing ini kan kerja tim, masing-masing sudah menyadari tanggung jawabnya. Tanggng jawab desk itu mengoreksi tulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Udah. Lha ya apalagi ?. Peneliti : Sebentar pak, ini pak, seperti Rektor Unika itu kan sering, mohon maaf sering dimuat apakah karena ada teken kerja sama atau hanya karena memang kebetulan aktual gitu pak temanya pak ?. Narasumber : Hampir semua rektor perguruan tinggi di Semarang masuk dalam kategori layak menjadi penulis. Peneliti : Layak ya pak ya ?. Narasumber : Iya karena dia wong kelasnya aja rektor, dari sisi, kan pertimbangan sebuah tulisan itu dimuat atau tidak kan antara lain dari sosok penulisnya. Kalau Rektor itu sudah begitu dikenal, analisis terhadap bidangnya sudah kita anggap tajam ya tidak perlu diragukan lagi. Bukan karena kerjasama atau apa dan rektor tidak akan mungkin mengirim tulisan yang tidak sesuai dengan timingnya. Dia biasanya sudah tau ini saatnya nulis apa, kapasitas dia sebagai apa. Tidak selalu dia menulis dalam kapasitas menulis sebagai rektor tetapi bidang keahliannya apa. Saya tidak begitu hafal Rektor Unika bidangnya apa tapi yang jelas seorang rektor biasanya menulis tidak jauh dari kapasitasnya. Kalau dia ahli politik dia akan menulis masalah politik, kalau dia seorang budayawan nanti akan menulis materi-materi soal kebudayaan, begitu juga kalau Rektor itu kebetulan seorang dokter dia juga akan menulis tentang kebijakan di bidang kesehatan, bukan soal penyakit atau pengobatan, tetapi lebih pada soal kebijakan masalah pengobatan.
Peneliti : Untuk selanjutnya, gini pak kan ada kemarin kan berdasar materi yang saya dapatkan kalau hal-hal lain yang perlu diperhatikan itu kan ketika seseorang mengupas hal itu dari hasil ibaratnya dari penemuan suatu profesor gitu perlu dicantumkan nah apakah juga berlaku di Suara Merdeka ?. Narasumber : Iya, jadi kalau dia mengutip sumber dari tempat lain entah buku, entah laporan hasil penelitian semuanya harus disebutkan. Nanti kan teknis penulisannya ada dalam kurung apa gitu kan ada, sama dengan ketika kita membuat skripsi, kalau mengutip dari buku kan akan ditulis juga sumbernya. Peneliti : Iya, ini termasuk dalam kriteria berarti ya pak ?. Narasumber : Ya masuk kriteria, kalau dia nulis, ngutip pendapat orang tidak disebutkan sumbernya dan kemudian kita tidak tahu, dalam tanda kutip kecolongan gitu ya nanti penulisnya akan beresiko sendiri, dia akan ditertawakan oleh pembaca, akan dianggap sebagai plagiat. Peneliti : Iya pak, tapi selama ini apakah ada yang plagiat?. Narasumber : Ndak , kalau plagiat ada juga tapi biasanya akan ketawan karena kan kita ini mengoreksi naskah ini kan sudah puluhan tahun. Peneliti : Terus, yang ini masih kriteria sih pak, kan menyebut merk dagang itu sebaiknya tidak disebutkan, apakah ini juga berlaku ?. Misalnya seperti menyebutkan minuman bersoda ndak perlu gitu apa ? Narasumber : Tergantung konteks, sebuah tulisan itu tergantung konteks. Kalau konteks itu dalam rangka misalkan pelarangan sebuah produk ya kalau itu sudah menjadi keputusan publik, keputusan umum yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya mesti ditulis apa adanya tetapi kalau itu masih bersifat dugaan ya tidak dituliskan atau tidak dicantumkannya merk dagang itu dengan pertimbangan nanti dianggap promotif atau tidak, tetapi dicantumkan atau tidak tergantung konteksnya. Peneliti : Tergantung konteksnya ya ?
Narasumber : Tergantung konteksnya, iya. Peneliti : Terus yang selanjutnya, sebentar pak, ini sih pak kemarin kan saya wawanacara bapak lewat WA, ini cuma untuk penegasan ulang kalau ada wawancaranya. Penegasan ulang mengenai harapan adanya artikel wacana antara masyarakat dengan obyek yang menjadi ia perbincangkan itu harapannya bagaimana pak ? Kan pencerahan dan lain lain itu. Narasumber : Loh lha ya kan kita memberi wacana, jadi menjelaskan tentang sebuah persoalan dan sering kali para penulis wacana itu akan menawarkan solusi, menawarkan solusi atas persoalan yang ia kutip. Jadi misalkan rencana kenaikan pajak kendaraan, dia akan membeberkan fakta fakta, punya analisis bahwa pajak untuk saat ini dan kalau tidak solusinya bagaimana. Dia akan selalu menawarkan itu, bukan sekedar meberitahukan, bukan sekedar menyampaikan wacana tetapi tetep selalu ada bahan yang menjadi permenungan bersama. Peneliti : Terus tadi tu yang biasanya ngikuti rapat itu ada dari desk apa saja ya pak kalau boleh tahu?. Narasumber : Seharusnya semua desk itu dirapatkan . Peneliti : Semua halaman di Nasional ya pak?. Narasumber : Endak, semua halaman yang terbit di Suara Merdeka itu dirapatkan dulu. Rapatnya bergiliran. Setelah halaman komunitas itu jam lima sore , untuk halaman kota tersendiri, baru halaman nasional jam 18.30 Itu halaman Nasional , Olah Raga, fokus Jawa Tengah , Edukasia, Wacana , dan Panggung atau Hiburan . Peneliti : Itu masih dengan redpel yang memimpin ?. Narasumber : Redpel, redpel yang memimpin. Peneliti : Oke pak, terus selanjutnya , sebentar pak. Mungkin sementara itu dulu pak. Narasumber : Ya makasih.
Peneliti : Mohon maaf pak, minta tolong disebutkan nama lengkap dan jabatannya pak. Narasumber : Nama saya Hartono, jabatan Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka. Narasumber : Anggota Desk Wacana dan Edukasia Harian Suara Merdeka, Muhamad Saronji Lokasi : Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka, Jalan Pandanaran II No 10 Semarang Waktu : Kamis, 31/05/2018, Pukul 01.21 WIB. Peneliti : Begini pak apa yang pertama, ini pak kriteria apa saja yang dimiliki oleh Suara Merdeka agar artikel wacana layak dimuat?. Baik secara teknis maupun isi pak. Narasumber : Kriterianya itu banyak tapi antara lain sing penting/ garis besar itu, satu itu isinya materinya itu harus aktual. Aktual itu yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat Jawa Tengah. Yang kedua yaitu tulisannya itu panjangnya menyesuaikan dengan space di halaman Suara Merdeka, yaitu berkisar 4500 karakter sampai 5000 karakter, kalau terlalu panjang kan yo susah motongnya. Motong itu kalau cocok dengan penulis ndak masalah, kalau ndak cocok itu kan minimal membuat gelo istilahe wong jowo, kecewalah kasarnya. Yang ketiga struktur bahasanya itu ya pakai bahasa baku bahasa Indonesia, yang jangan pakai bahasa yang istilah jawa itu mbulet-mbulet / puanjang susah dipahami. Semakin pendek suatu kalimat maka semakin baik. Kalimat yang sempurna itu bukan berarti kalimat yang panjang, tetapi kalimat yang sempurna itu bisa memberikan pemahaman pada yang membaca dam disusun dengan kalimat yang sederhana. Kemudian style, gaya bahasanya tidak
meledak-ledak. Ini sesuai dengan filosofi Suara Merdeka yang Sang Pamomong itu ya. Peneliti : Perekat Komunitas Jawa Tengah itu ya pak ? Narasumber : Perekat Komunitas. Itu menyampaikan kritik, saran sampai kepada yang dituju. Disisi lain orang yang dikritik atau diberi saran tidak merasa dihina atau dibodohi atau disakiti. La itu. Terus berikutnya itu pengirimannya itu naskah itu secepatnya. Jadi kalau ini ada kaitannya dengan aktual nomer satu tadi, ditunda-tundakan menjadi basi. Antara lain ya itu. Disamping dikirim dengan format tulisan yang pake email ya.Ya itu, Antara lain itu. Peneliti : Ya, antara lain itu ya pak?. Narasumber : Hee. Terus apa lagi? Peneliti : Terus itu kan tentunya sebelum dimuat kan ada rapat dulu ya pak ya, kalau menurut pandangan bapak sebagai desk wacana, mengapa perlu ada rapat ini pak rapat redaksi? Narasumber : Rapat redaksi pada prinsipnya kan begini, sebuah artikel nanti kalau sudah tayang dimuat di Suara Merdeka itu pada prinsipnya kan itu kan produk-produk Suara Merdeka, nah Suara Merdeka itu secara teknis pimpinan pada pimpinan teknis malam kan ada redaktur pelaksana, redaktur pelaksana itu yang memutuskan suatu naskah layak muat atau tidak, penulisnya layak atau tidak dan seterusnya. Jadi, bisa jadi usulan dari saya selaku anggota desk wacana itu tidak disetujui di forum rapat/ budgeting berita, tapi selama ini banyak yang disetujui. Peneliti : Apakah dengan adanya rapat ini untuk menjaga ibaratnya kualitas berita, kualitas wacana agar sesuai semboyan Suara Merdeka yang Jawa Tengah itu pak ? Narasumber : Iya toya otomatis itu, misalnya artikel yang meledak-ledak bahasanya, yang ngeritik sana-ngeritik sini kan ndak sesuai dengan Ruh Suara Merdeka karena model artikel yang begitu ndak akan kita turunkan. Apa artikel
yang melawan NKRI tidak akan kita turunkan. Itu. Rapat istilahnya disaring, dibicarakan orang banyak sehingga kalau ada apa-apa itu/ nek dipikir wong akeh kan nganu to lebih matang daripada hanya dipikir satu/ dua orang. Peneliti : Oke. Narasumber : Apalagi?. Peneliti : Terus, bagaimana penyaringan artikel wacana ketika berada di desk wacana? Apa yang menjadi pertimbangan ketika sekian banyak yang masuk tetapi yang dipilih hanya satu atau dua pak ?. Narasumber : Pertimbangannya sama dengan pertanyaan pertama tadi. Peneliti : Oiya pak tadi ya pak ?. Narasumber : Sama. Itu kan pertimbangan saya pertama, terus nanti di kita, kita usulkan di rapat budgeting redaksi. Sama pertimbangannya. Peneliti : Oke pak, terus selanjutnya kalau kewenangan bapak sendiri di desk wacana berkaitan desk wacana ini bagaimana pak?. Apa pak mungkin bisa dijelaskan saat penyaringan , terus lalu proses editing bahasa dan lain lain mungkin pak. Narasumber : Sebenernya pertama kita memilih artikel yang sesuai ruh Suara Merdeka tadi yang tadi itu lo ya, bahasanya tidak meledak-ledak dan seterusnya. Kemudian aktual misalkan hari ini ada berapa naskah kita pilih yang sesuai gitu, kita ambil dua kan tiap hari rata rata dari sekian naskah yang masuk email Suara Merdeka, terus kita pilih. La nanti kan kita kita sunting, kalau terlalu panjang kita potong. Kalau bahasa ada yang kasar kita perhalus tanpa mengubah makna substansi artikel penulis, itu yang kita lakukan pertama. Kedua dari struktur bahasa itu kan sesuaikan dengan bahasa jurnalistik, ragam bahasa jurnalistiik. Peneliti : Kalau apa saya ingin tahu pak, kalau yang dilakukan pemotongan itu pemotongan yang bagaimana?. Narasumber : Artikel terlalu panjang.
Peneliti : Terlalu panjang ya pak ?. Narasumber : Terlalu panjang, maka ndak mungkin kan kita terus bersambung kan ndak mungkin. Harus habis di halaman itu. Ya maka mau tidak mau harus yang panjang dipotong. Makanya kalau penulis-penulis supaya artikelnya tidak lebih panjang ikuti ketentuan yaitu panjangnya 4500 sampai 5000. Itu hampir dijamin tidak akan kami potong. Paling yang kita edit itu bahasanya kita perhalus kalau kasar. Kan gitu. Apalagi?. Peneliti : Sebentar, ini pak Cuma mau tanya sih pak, sebenernya ada ndak sih pak kayak masalah dilema gitu? Seperti ketika misalnya ni pak hanya misalnya saja pak ketika orang memiliki jabatan yang besar, berpengaruh gitu ya pak tetapi ketika mengirimkan tulisan, tulisannya amburadul tetapi ketika orang dengan jabatan mohon maaf jabatan rendah tetapi tulisannya layak, ada ndak sih pak semacam bingung mau menampilkan yang mana gitu pak?. Narasumber : Jadi, yang jadi pertimbangan pertama itu adalah kompetensi penulis. Itu jadi pertimbangan. Jadi artikel-artikel yang sudah diterbitkan Suara Merdeka pertimbangan pertama adalah kompetensi penulis itu tadi. Aktual misalkan sekarang misalkan lagi marak tentang dai, 200 dai rekomendasi Kemenag maka kalau ada artikel yang menurunkan menulis itu ya kita lihat kompentensinya, kalau itu ditulis seorang dai otomatis kan punya kompetensi untuk itu atau pengamat sosial keagamaan gitu kan atau dosen perguruan tinggi IAIN, itu kan punya kompetensi dibidang itu, atau yang menulis itu pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah atau pusat itu kan punya kompetensi. Demikian pula nanti kalau teror/ terorisme seperti kemarin itu di Surabaya, penulisnya yang memiliki kompetensi dibidang itu. Peneliti : Berarti Ndak ada dilema tetapi kita kroscek kapabilitas penulisnya gitu ya pak ? Narasumber : Kapabilitas penulis, kayak misal ndak punya kompetensi menulis kita paksakan kan yo lucu. Ya mungkin satu/ dua ada tapi itu kan istilahnya itu sangat kecil dan jarang terjadi, kita menurunkan sesuai kompetensi.
Peneliti : Terus selanjuntnya , bentar pak, gini pak berdasar teori yang saya baca, masih berkaitan sih pak dengan kriteria layak muat ya pak ya, pertanyaan pertama itu pak. Judul memikat, ini kan saya dapatkan artinya kurang lebih sih pak menggunakan judul yang kontroversi dan penuh tanda tanya, kalau menurut bapak sendiri apakah perlu/ kalau di Suara Merdeka sendiri penerapannya bagaimana pak?. Narasumber : Judul itu bukan kontroversi. Judul itu ibarat etalase, jadi sebuah etalase sebuah tulisan atau ringkasan sebuah tulisan, bukan kontroversi atau apa. Itu judul. Misalkan ya besok pagi saya menurunkan artikel tentang spirit Kebhinekaan Alquran, itu contohnya. Besok pagi saya menurunkan itu karena dalam rangka peringatan Zulquran, gitu kan, 17 romadhon, itu kan bukan kontroversi tetapi memang etalase dari tulisan itu. Tulisan itu kan menggambarkan, mendeskripsikan betapa dalam alquran itu pesan-pesan Kebhinekaan itu ada dan banyak dan itu sesuai bangsa ini (maka sesuai dengan) pendiri bangsa ini/ peletak dasar bangsa ini, itu. Indonesia kan majemuk jadi NKRI itu pas, pas dan itu sesuai dengan ajaran Islam yang kebetulan di Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, itu kan itu, jadi pas. Makanya kalau ada kelompok ya kelompok garis keras yang intoleransi sejatinya itu pemahaman terhadap Alquran itu dipertanyakan karena Alquran itu sendiri kan menyerukan Kebhinekaan, toleransi yang tinggi, ayat-ayatnya banyak dalam alquran. Kalau mereka kan intoleransi makanya dipertanyakan, nah itu Peneliti : Berarti secara singkat berarti menggambarkan singkat tentang isi- isinya?. Narasumber : Itu contoh, kemudian besok juga ada tulisan tentang dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila. Itu juga sama, Pancasila itu kan mengusung semangat dan roh Kebhinekaan, pluralisme. Hampir sama besok itu, hampir sama. Yang satu tinjauan dari agama, Alquran, yang satu tinjauan dari Pancasila. Jadi sama-sama mengusung tema kebhinekaan.
Peneliti : Terus yang kedua pak, ini masih berkaitan dengan kriteria tadi ya pak ya, terus yang kedua, sesuatu yang baru, kan artinya ada pembahasan dari sisi/ sudut pandang lain pak, itu apakah juga ada itu pak tentang pembahasan dari sudut yang lain?. Narasumber : Yang pertimbangan utama itu yang saya sebutkan di point satu tadi, pertimbangan lain hanya pelengkap atau sunnah , tapi yang substansi yang tadi yang pertama tadi itu. Peneliti : nomor satu ya pak, pelengkap ya pak?. Peneliti : Terus , ini pak, apakah dengan adanya halaman wacana di Suara Merdeka ini untuk keberpihakan kepada masyarakat sebagai fungsi pers yang menjajdi wahana komunikasi itu? Narasumber : Jadi, halaman wacana Suara Merdeka itu pada prinsipnya sama dengan fungsi halaman-halaman lain, memberikan edukasi kepada masyarakat, pencerahan, menjadi media control masyarakat, kemudian sebagai media hiburan. Intinya itu. Adanya wacana itu diharapkan masyarakat itu ada pencerahan, kemudian kalau artikelnya itu berupa pesan-pesan moral atau kritik kontruktif ya itu bagian dari media control. Kemudian bisa jadi sebagai media hiburan itu ditengah kepenatan orang yang sibuk membaca koran itu hatinya bisa ada refreshing/ penyegaran, kemudian pedagogi: fungsi mendidik/ edukasi, sama seperti pertama tadi. Peneliti : Bentar pak. Narasumber : Okeh men pertanyaanmu. Peneliti : Endak, ini cuma ngecek-ngecek ulang pak. Bentar pak saya pause dulu pak. Narasumber : Iya Peneliti : Yang terakhir pak, berarti tadi kan bapak menyebutkan kalau kewenangannya kan cuma mengedit bahasa yang kasar menjadi diperhalus ya pak,
berarti kewenangan yang ibaratnya untuk mengurangi atau menambahi esensi isi itu ndak ada kewenangan ya pak?. Narasumber : Ndak punya, nanti kalau menambahi berarti kan kita menambahi point di artikel itu, la itu kan opini milik penulisnya, ndak pas gitu. Kita itu kan menyeleksi artinya menyeleksi yang sesuai yang akan kita muat, mengedit dan mengusulkan dalam rapat. Peneliti : Penyelarasan juga gitu ya pak?. Narasumber : Menyelaraskan, mengubah bahasa itu hanya sebatas menyesuaikan sehingga bahasanya menjadi bahasa efektif/ efisien, bukan bahasa yang mbulet-mbulet dan tidak sesuai struktur bahasa Indonesia, itu kita hindari. Kita sesuaikan tapi hal itu kan bukan berarti mengubah makna/ esensi tulisan, kan endak. Peeneliti : Oke, gitu dulu pak. Narasumber : Nama saya Muhamad Saronji, jabatan saya di Suara Merdeka sebagai anggota Desk Wacana atau artikel. Peneliti : Oke.
5.Screenshoot (tangkapan layar) wawancara peneliti dengan Hartono selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka terkait peletakan artikel wacana dalam halaman empat sesi nasional. Wawancara dilakukan melalui aplikasi Whatsapp Massengger pada hari Sabtu 19 Mei 2018 :
6.Transkrip Rapat Redaksi Rapat Redaksi 11 September 2018 Untuk Artikel Wacana edisi Rabu 12 September 2018 Pembicaraan rapat redaksi antara Kepala Desk Wacana Suara Merdeka, Kunadi Ahmad dengan Redaktur Pelaksana pemimpin rapat redaksi, Hasan Fikri Lokasi : Ruang Rapat Redaksi Suara Merdeka Hari,Tanggal : Selasa 11 September 2018 Waktu : Pukul 18.54 WIB. Kunadi : ini ketoke aku hanya ada satu usulan ini, yaitu dari dosen IAIN Kudus , dia menyoroti soal inflasi dan. Hasan : Tentang Inflasi ? Kunadi : menjaga inflasi lah. Hasan : Itu opo jenenge ned, itu dia mengamati? Kunadi : Ekonom. Kunadi : Ekonom, Dosen Ekonomi Syariah IAIN Kudus. Hasan : Yowis kuwi. Kunadi : Yang lain ketoke tulisane macem-macem dua hari atau tga hari, hari ini tidak ada, dari kemarin. Hasan : Yo Kunadi : Oke ya?. Hasan : Oke. Kunadi : Thank You.
Rapat Redaksi 21 September 2018 untuk artikel wacana edisi 22 september 2018, Yang aktif berdiskusi dalam Rapat Redaksi : 1. Hasan Fikri selaku Redaktur Pelaksana Yang memimpin rapat redaksi 21 September 2018 untuk konten koran 22 Septmber 2018 2. Triyanto Triwikromo : Wakil Pemimpin Redaksi II Suara Merdeka (WaPemRed II). 3. Rukardi : Koordinator Liputan Suara Merdeka. 4. Agus Toto Widyatmoko : Wakil Pemimpin Redaksi I Suara Merdeka (WaPemRed I). 5. Kunadi Ahmad ; Kepala Desk Wacana Suara Merdeka yang bertugas pada 21 September 2018 untuk mengolah artikel wacana 22 September 2018 Lokasi, Waktu : Ruang Redaktur Pelaksana, 21 September 2018, Pukul 19:01:35 WIB Kunadi : Itu kemudian untuk wacana, saya usulkan yang atas itu tentang penyelamatan BPJS Kesehatan. Hasan : siapa yang nulis ?. Kunadi : Din Sudiyanto, sebenernya menarik karena terkait berita Hasan : Dia tu siapa ?. Kunadi : Yo esais, penulis, orang purwokerto. Masih Penulis. Triyanto Triwikromo : Maksude ki piye kapasitase ?. Kunadi : nek aku selama ini ndak tau spesifikasine opo, sebagai penulis opo. Rukardi : neng ngisore sebagai opo?. Kunadi : ya dia hanya sebagai esais atau penulis gitu. Triyanto Triwikromo: wis rak usah wae. Kunadi : rak usah ya?. Rukardi : La deknen ki sopo?. Kan rung jelas , kan iso macem macem. Kunadi : aku yo jarang muat kok. Rukardi : kecuali deknen fokus neng kono la kui rakpopo. Kunadi : ya ada esais kayak dari bandung atau jakarta itu kan selalu politik terus. Rukardi : la kui rakpopo tapi nek deknen pengamat kebijakan publik. Triyanto Triwikromo: engko yen nyoroti BPJS malah bermasalah.
Kunadi : apa ganti aja ? sijine. Kan nggak ngerti riwayate Din Sudiyanto ya. O Direktur Akademis Pusat Analisis Demokrasi Kerakyatan Indonesia. Triyanto Triwikromo: lha kui asale , ojo tinjauane wae. Kunadi : Lha piye? Ojo wae ya?. Hasan ; Ojo ned, isune BPJS ki khusus Kunadi : Ojo ya?. Hasan : Isune BPJS ki khusus, artinya yo punyane LSM. Kunadi : Kalau soal perbenihan rung ono ya?. Hasan : rapopo asal itu ora terlalu lama. Triyanto Triwikromo: sijine opo?. Kunadi : Junctoan Hukum Tata negara gimana?. Hasan : sopo kui sing nulis?. Kunadi : Jos Pandean, Fakultas Hukum UII. Triyanto Triwikromo: soal opo kui?. Kunadi : Soal Hukum tata negara. Ini antara komisi yudisial dan mahkamah konstitusi , ini ndak ada kontekse opo. Ini masih nggolek og. Sekarang rodok sepi penulisnya. Agus Toto : sekarang yang baru baru ini ya terkait dengan gugatan UU, itu ditunggu putusannya. Kunadi : itu ndak ada. Kunadi : "apakah kasus bank century akan terulang lagi" ?. Triyanto Triwikromo: sopo kui sing nulis?. Kunadi : Nugroho SBM. Triyanto Triwikromo : khase opo ?. Kunadi : la embuh tiba tiba nulis ini. Agus Toto : maksudnya fokusnya apa? Bank opo ngasi bantuan opo? Bank BLBI. Kecuali ono bank BLBI ndeknen nulis itu bisa jadi. Triyanto Triwikromo: usul kabeh entok tapi coba didelok tulisane sek to. Kunadi : nek iki sih terkait pemberitaan bank centry neng hongkong, banyak pejabat yang terlibat gitu . Yang terlibat kan banyak pejabat gitu lo. Triyanto Triwikromo : Ya itu lo Kemarin kan dirilis itu berita di hongkong. Rukardi : kuwi wis suwi.
Kunadi : Yo wis rodok suwi. Agus toto : maksude kasuse wis lama banget diulang lagi. Kunadi : lha ini maksudnya akan terulang diungkap kembali apa endak. Agus toto : berarti seolah olah meh ono BLBI meneh po rak ?. Hasan : "apakah". pertanyaane wae "Apakah" . ono kata-kata ""apakah""to ned ?. Kunadi : ya. Agus Toto : Kasus Century to?. Kunadi : Iya. Hasan : kalimate kan "apakah kasus century akan terulang". Kunadi : maksudnya apakah dengan munculnya itu akan diungkit lagi. Rukardi : maksude ngene lho, kui kan politis kan, yawis daripada dewe kakean omong. Hasan : yowis. Sijine goleki ya. Kunadi : ini 30 pejabat lo ya yg terkait. Rukardi : pejabate jokowi yo akeh. Hasan : sijine golekke sing rodok ringan yo rakpopo tapi ojo siji. Kunadi : Kui kan soale definisine berdampak sistemik dan sebagainya. Hasan : yowis kui rakpopo. Kunadi : iki ya. Hasan : sing sijine. Kunadi : sijine engko tak goleke ya mas.
Rapat Redaksi 25 September 2018 Lokasi Rapat : Ruang Redaktur Pelaksana Koran Suara Merdeka. Yang Aktif Berdiskusi : Narasumber 1 : Kunadi Ahmad Selaku Kepala Desk Wacana. Narasumber 2 : Edi Muspriyanto selaku Redaktur Pelaksana yang memimpin Rapat Redaksi. Waktu : Selasa 25 September 2018, Pukul : 18.52.18 WIB Narasumber 1 politik beras" dari Purwoko, ini layak di hari Rabu, tulisannya lebih tajam. Beberapa kali menulis ya sesuai dengan berita yang lagi ramai. : Untuk artikel wacana saya usulkan satu tema, "mengubah Narasumber 2 : Oke, iya. Narasumber 1 : Ini ya pak?. Narasumber 2 : Iya. Narasumber 1 : Mungkin ada hal lain pak?.
7.Kliping peneliti tentang teknik penulisan dan pengiriman artikel wacana yang terdapat pada koran Suara Merdeka edisi Sabtu 22 September 2018 :
8.Visi, Misi dan Tata Nilai Suara Merdeka Sumber : Berdasar Data Yang Diterima Oleh Peneliti dari Josep Army selaku Staf Depo Arsip Suara Merdeka Bertempat Di Kantor Depo Arsip Suara Merdeka Jalan Merak 11A Semarang. Rabu 7 Februari 2018. Pukul 11.00 WIB.