PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM BISNIS PEMBIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19991 Oleh : Rhey A. Karinda2 Anna S. Wahongan3 Karel Yosi Umboh4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tujuan, asas-asas dan penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis pembiayaan konsumen berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 di mana dengan metode normatif disimpulkan: 1. 1. Tujuan perlindungan konsumen adalah merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindugan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas manfaat ,Asas ,Asas keadilan keamanan dan keselamatan konsumen, dan Asas Pelaku usaha,Konsumen ,Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. 2. 2. Perlindungan bisnis pembiayaan konsumen konsumen dalam perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur itu sendiri, yaitu asas kebebasan jawab, berkontrak adil/seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya dalam praktek, muncul perjanjian pembiayaan yang tidak seimbang/tidak adil dan cendrung berat sebelah, apalagi dengan adanya kontrak baku yang isinya memuat klausul- klausul yang berat sebelah dan tidak seimbang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam penelitian hukum 3 Undang-Undang ,Asas keseimbangan hukum kepastian . dalam sebenarnya terdapat yang bertanggung 1 Artikel Skripsi. 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101367 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 Pasal 18 ayat 1 huruf d mengatur secara tegas larangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk melakukan sepihak yang berkaitan dengan obyek/barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Kata kunci: konsumen; bisnis pembiayaan; tindakan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia cukup pesat. Keberadaan lembaga pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat. Misalnya pembiayaan konsumen, banyak dinimati oleh masyarakat karena relatif tidak instrument sulit perjanjian pembiayaan konsumen, dalam sekejap konsumen dapat segera mengendarai kendaraan yang diinginkan, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif sangat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan sehingga menyebabkan konsumen terlena. prosedurnya. Melalui Di sisi lain, pembiayaan konsumen kelihatan membantu konsumen yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli kendaraan yang harganya cukup mahal di Indonesia. Konsumen cukup menghubungi pensuplai (dealer) kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan. Biasanya keduanya merupakan perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama meskipun tidak selalu demikian.5 Disamping kemudahan-kemudahan pemberian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan, dalam praktek timbul berbagai masalah. misalnya masih banyak lembaga pembiayaan yang mengeksekusi barang jaminan tanpa prosedur jasa debt yang benar, bahkan memakai collector. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakadilan di pihak debitur. Untuk menghindari hal-hal demikian, maka diperlukan hukum dan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga pembiayaan agar tidak merugikan konsumen (debitur). dalam B. Rumusan Masalah 5 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen Hukumnya,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 219 47
Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 1. Bagaimana tujuan, asas-asas dan penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen ?. 2. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis pembiayaan konsumen Undang- berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 . E. Metode Penulisan Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan. PEMBAHASAN A. Tujuan, Asas Dan Istilah Hukum Perlindungan Konsumen 1. Tujuan Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlibdungan Konsumen merumuskan dalam Pasal 3 tentang tujuan Perlindungan Konsumen yaitu : a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan konsumen untuk dan melindungi diri; kemandirian dan martabat b. Mengangkat konsumen cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; harkat dengan c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; sistem perlindungan Menciptakan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; d. e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jawab dalam jujur dan bertanggung berusaha; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. barang dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan karena 48 konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila disimpulkan maka hasilnya adalah sama seperti tujuan hukum pada umumnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum (umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan huruf f dari Pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh keseluruhan subsisten perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. 2. Asas-asas Perlindungan Konsumen sejumlah Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: 1. Asas manfaat 2. Asas keadilan 3. Asas keseimbangan 4. Asas konsumen 1. Asas manfaat 2. Asas keadilan 3. Asas keseimbangan 4. Asas konsumen keselamatan 5. Asas kepastian hukum6 Asas manfaat menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki dan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya bahwa dengan hukum pengaturan dan perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. diharapkan penegakan demikian, Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh secara rakyat dapat diwujudkan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk pelaku dan melaksanakan memperoleh haknya usaha dan pengaturan 6 Ibid, hal.25
kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan ,dan pemerintah konsumen, pelaku usaha dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda nya. Oleh ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan larangan yang harus dipatuhi oleh produsen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. karena itu, undang-undang jumlah Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan tentang hak dan bahwa kewajiban yang terkandung di dalam undang- undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.7 perlindungan aturan-aturan 7Ibid, hal 26-27 Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 3. Istilah Perlindungan Konsumen tentang Penjelasan istilah perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk memperoleh kesatuan pendapat/persepsi dalam beberapa istilah antara lain : 1. Produsen atau Pelaku Usaha. sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen,sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. 8 Dengan tidak hanya diartikan demikian, produsen sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan industri, maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir importer, dan pengecer, baik yang atau berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Produsen sering diartikan hasil Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah pelaku usaha, yang bunyinya sebagai berikut :" Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun melalui bersama-sama perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Termasuk dalam pengertian ini adalah BUMN, Koperasi dan perusahaan berupa pabrikan,importer, pedagang eceran, distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh swasta, baik 8 Agnes Toar, Tanggung jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara, DKIH Belanda- Indonesia, Ujung Pandang,1988,hal 2. 49
Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 terhadap pihak usahanya konsumen, sama seperti seorang produsen. 2. Konsumen ketiga, yaitu sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan " setiap orang pemakai Konsumen adalah dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan Dengan tidak untuk diperdagangkan". demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang jasa untuk mempertahankan hidupnya dan untuk ataupun keluarganya, sendiri, memelihara/merawat harta bendanya. 3. Produk dan Standardisasi Produk. Konsumen umumnya diartikan tidak untuk diperdagangkan : Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen : " Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupu tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen." Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : " Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen". Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu jenis, membuat produk beraneka macam bentuk, kualitasnya, sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan lapisan menjangkau masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. kegunaan, maupun terbesar bagian sesuai tidak dengan 50 Berkaitan dengan produk, cacat dapat ditemukan dalam 3 (tiga) klasifikasi menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi dapat yang dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak memadai. Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat membahayakan konsumen. tidak memadai. Produk Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu yang harus ditetapkan standar minimal dipedomani untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha ini yang disebut standardisasi. dalam berproduksi Menurut Gandi, standardisasi adalah : 9 " Proses penyusunan dan penerapan aturan- aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang untuk berkepentingan, meningkatkan penghematan secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman. ia mengatakan Selanjutnya, bahwa dengan standardisasi akan diperoleh manfaat sebagai berikut : 10 khususnya Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat. b. Penyederhanaan pengiriman dan a. penanganan barang. c. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan. d. Interchangeability komponen memungkinkan subcontracting. e. Keselamatan kehidupan dan harta. Dengan demikian, standardisasi berfungsi membantu kepentingan menjembatani konsumen dan produsen pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dan dapat mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. memenuhi kepentingan 9 Gandi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen BPHN-Binacipta,Jakarta, 1980,hal 80. 10 Ibid,hal 81 -82.
ini akan Dengan ada standardisasi produk memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi ini hak milik dari konsumen. Standardisasi dan dengan berkaitan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen. Selain merugikan konsumen dari segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum. erat keamanan Sebagai implementasi dari standardisasi ini, maka kepada produk yang sudah memenuhi standar diberikan sertifikat produk (Certification Marking) yang dibuat dengan tanda SII atau SNI, yang dapat ditempatkan pada produk, ini kemasannya, atau dokumennya. Tanda dibubuhkan oleh produsen pada barang produknya setelah mendapat izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 SK Menteri Perindustrian Nomor 210 Tahun 1979. Melalui sertifikasi produk ini akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi produsen- pelaku usaha, pemakai professional, maupun konsumen, yaitu sebagai berikut: 11 a. Bagi produsen-pelaku usaha, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa hasi produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsisten dan memberikan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dalam dan luar negeri. bantuan b. Bagi pemakai profesional atau konsumen umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai secara dengan persyaratan konsisten. standar c. Transaksi lebih lancer karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya. Dengan demikian, untuk dapat memperoleh manfaat dan keuntungan itu secara maksimal, maka di satu pihak diperlukan kejujuran produsen-pelaku usaha untuk sungguh-sungguh menaati yang ditetapkan dan di pihak lain aparat pemerintah dan mengawasi perlu peraturan standardisasi aktif membina 11 op-cit hal 89 Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 itu pelaksanaan diterapkan dengan baik dan benar. 4. Peranan Pemerintah standardisasi sehingga Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan supaya tujuan standardisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah ditempuh yang pemerintah adalah : 12 dapat a. Registrasi dan penilaian b. Pengawasan produksi. c. Pengawasan distribusi. d. Pembinaan dan pengembangan usaha. e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. Peranan Pemerintah dapat dikategorikan jangka sebagai peranan yang berdampak panjang secara sehingga perlu dilakukan kontinyu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen-pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan itu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen. 5. Klausula Baku peraturan-peraturan 12 op-cit, hal 20 51
Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah : " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". menerima undang-undang kenyataan bahwa memberlakukan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalah gunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain. 13 Pembuat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Konsumen larangan penggunaan 1999 membuat klausula baku dalam standar kontrak. tentang Perlindungan sejumlah B. Perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis pembiayaan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bisnis pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 14 Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan berkepentingan yang cara menghubungi pembiayaan perusahaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang dibelinya dari supplier/dealer dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. konsumen 13 op-cit hal 105 14 Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2013, hal 1. 52 Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat tidak mampu ternyata memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut jangkauan keterbatasan diakibatkan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan lain yang sumber dana, dan keterbatasan mengakibatkan dalam melakukan fungsinya. 15 Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan. kurang fleksibel Banyaknya perusahaan pembiayaan atau yang , merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor lainnya secara kredit. dan benda bergerak Munculnya telah memberikan ini kontribusi positif bagi masyarakat karena dengan adanya finance maka masyarakat sangat terbantu yaitu "cukup" dengan uang muka, motor atau mobil sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup 5-10 % dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka, kendaraan sudah bisa dibawa, sedangkan Kemungkinan terjadinya sisanya diangsur. kerugian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bisa saja terjadi. lazim disebut finance finance konsumen dalam Dalam perjanjian baku (standar) konsumen dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan, menyebabkan terjadinya kerugian konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausul-klausul baku yang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu secara sepihak. Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan- terbaru suatu kelebihan mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial, dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas produk 15 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Teori dan Praktek), Citra Adiya Bakti, Bandung, 1995, hal 2..
ini bawah yang berpenghasilan rendah hal tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. dan berkembangnya Pembiayaan konsumen dalam Bahasa Inggris disebut dengan finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakekatnya sama saja dengan kredit konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaan diberikan kredit (financing konsumen diberikan oleh Bank. Dalam system pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Dengan demikian marketnya tertentu. sudah Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut Captive Finance Company.16 istilah consumer oleh company), perusahaan sedangkan Pengaturan pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalam kegiatan usaha pembiayaan kendaraan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang bermotor Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila terjadi kerugian konsumen yang disebabkan adanya resiko yang terjadi berupa penarikan kendaraan bermotor yang menjadi usaha dalam jaminan pembiayaan akan kendaraan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 0.10/2012. Apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan karena lembaga pembiayaan kendaraan kesalahan bermotor, dan apabila lembaga pembiayaan konsumen terbukti telah lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian. fidusia kegiatan bermotor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Berdasarkan Pasal 45 16 Rudyanti D Tobing, Hukum, Konsumen dan Masyarakat Sebuah Bunga Rampai, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015., hal 12 Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 Konsumen, menyebutkan konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen, Biaya pada yang konsumen relative kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, tempat tidur, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Dengan iklan yang sangat merayu beragam konsumen, muncullah tawaran pembiayaan konsumen. Dengan inti dari memberi cicilan/angsuran ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi ringan sampai ke bunga nol persen. diberikan kemudahan, mulai Mulai pembiayaan konsumen, dalam sekejap konsumen dapat memiliki barang-barang yang diinginkannya, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat ditawarkan. berbagai Berbagai ditawarkan menyebabkan konsumen terlena. Memang di sisi lain, pembiayaan konsumen kelihatan amat membantu konsumen yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli barang-barang secara tunai. Konsumen cukup membayar sejumlah uang muka (bahkan ada kalanya tanpa uang muka), maka barang yang dinginkan sudah sebenarnya dapat dibawa pulang. Tetapi sepanjang berlakunya perjanjian pembiayaan konsumen dapat saja dibelit masalah. Di mata hukum, konsumen belumlah menjadi pemilik perjanjian barang pembiayaan, barang tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan. Konsumen hanyalah sebagai peminjam atau pemakai saja, barang baru menjadi milik konsumen, bila semua angsurannya telah dilunasi. Memang tidak mudah menemukan klausula yang menyatakan kemudahan kemudahan yang yang tersebut. Menurut 53
Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 kendaraan itu milik perusahaan pembiayaan saat penandatangan perjanjian pembiayaan, apalagi biasanya konsumen sudah terlalu excited bakal segera memiliki barang tersebut. Masalah baru muncul bila pembayaran angsuran tanpa surat peringatan pihak perusahaan pembiayaan segera mengambil barang yang merupakan obyek perjanjian, meskipun angsuran tinggal beberapa kali saja. Kedudukan konsumen menjadi amat lemah, karena tidak jelas nasib sejumlah uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan. tertunda, seringkali konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjan yang lahir berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam Hukum Perjanjian Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian pembiayaan tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak diberi sifat sebagai asas kebebasab berkontrak yang bertanggung ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil kebebasan berkontrak merupakan "roh" dan "nafas" sebuah kontrak atau perjanjian. Asas kebebasan berkontrak jawab. Asas Secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Namun banyak demikian ditemukan kontrak yang tidak seimbang, tidak adil dan cendrung berat sebelah. Kontrak yang demikian dengan pertarungan antara " David vs Goliath", dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining positionnya kuat (baik karena penguasaan yang modal/dana,teknologi maupun diposisikan sebagai Goliath dengan pihak lemah sekedar bargaining dalam praktik masih seringkali diibaratkan skill position-nya hanya 54 menerima segala isi kontrak dengan terpaksa, sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternative lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternative pilihan bagi pihak yang lemah bargaining position-nya untuk menerima atau menolak. seimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama pembiayaan konsumen dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausula-klausula yang isinya cendrung berat sebelah. Konsumen selalu ditempatkan lemah, ditempatkan sebagai objek bukan sebagai subjek. Pola pemikiran seperti ini sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan perjanjian. Fenomena adanya ketidak kontrak-kontrak pada posisi yang Apabila konsumen terlambat membayar tanpa cicilannya pemberitahuan kepada terlebih konsumen pihak perusahaan pembiayaan menarik barang yang merupakan obyek perjanjian dari tangan konsumen. Di sisi lain, ingin melunasi hutangnya ketika konsumen jangka waktu dalam sebelum berakhir perjanjian, konsumen malah dikenakan denda dan bunga pinjamanpun tetap diperhitungkan. Malang benar nasib konsumen, punya uang dan ingin cepat-cepat melunasi utangnya sekaligus, malah kena denda. Tidak punya uang dan terlambat untuk membayar cicilannya kena denda pula. , maka kadangkala dahulu Pada saat penagihan cicilan seringkali debt collector melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, yang bertentangan dengan etika bahkan bertentangan dengan hukum. Secara normatif pemberian pembiayaan konsumen pada umumnya diberikan setelah melalui beberapa tahap, antara lain tahap pengecekan lapangan. Berdasarkan dan pemeriksaan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat visit), konsumen pengecekan ke tempat lain (credit checking) dan observasi secara umum/khusus lainnya. calon (plant
lapangan, marketing perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen, dan suami/istri, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan dan lain-lain. Apabila semua tahap tersebut telah dilaksanakan maka barulah diputuskan apakah konsumen tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan department dari Secara normatif, hukum sudah memberikan perlindungan dengan menjamin kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang, tetapi dalam praktik pihak yang merasa kuat lemah, seperti selalu menekan pihak yang halnya pembiayaan perjanjian konsumen. Bisnis pembiayaan konsumen akan tidak menarik minat banyak masyarakat diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang, disamping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperi kredit konsumsi oleh bank, kredit dari Pegadaian, Koperasi atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar bisnis pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan tertib, dan terutama pula aturan-aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum Lembaga pembiayaan. Perjanjian dalam kepada konsumen konsumen merupakan perjanjian yang timbul karena kebutuhan dalam dunia bisnis. Dalam Perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, konsumen dan supplier. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan adalah hubungan antara pihak kreditur dan konsumen, hubungan antara konsumen dengan supplier dan hubungan antara penyedia dana dengan supplier.17 pembiayaan Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam 17 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 165. Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen0 sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk untuk memberi pembelian konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Dengan demikian, hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian dalam KUHPerdata berlaku sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan sebagai perbankan. konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik kemudian biasanya konsumen, walaupun barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian hak milik secara fidusia.18 sejumlah uang sesuatu barang pinjam-meminjam Dengan demikian, Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu sebagai pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena jual beli, maka seluruh adanya perjanjian ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.19 Hubungan penyedia dana dengan supplier ini antara pihak penyedia dana dalam hal (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu 18 Ibid, hal 166. 19 .Ibid, hal 167 55
Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.20 yaitu disyaratkan tersebut yang terpenting adalah hubungan antara kreditur dengan konsumen. Hubungan antara kreditur dengan konsumen didasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan pembiayaan mengenai apa saja isi atau klausul- klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian pembiayaan tersebut. Diharapkan perjanjian konsumen pembiayaan konsumen yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak perusahaan pembiayaan karena dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi konsumen selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Dari ketiga hubungan Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara perusahaan pembiayaan dan penerima pembiayaan (debitur), dibuat dengan berlandaskan semata-mata hanya kepada asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana lazimnya setiap pembuatan perjanjian yang pada semata-mata asas berlandaskan kebebasan berkontrak, maka juga pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen, masing- masing pihak berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya, maka yang saling berhadapan adalah dua lawan janji dan bukannya mitra janji.21 perjanjian hal pada pembiayaan konsumen, kedudukan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan penerima pembiayaan seimbang. sebagai debitur Dalam tidak pernah 20 Ibid, hal 168.. 21 Rudyanti D Tobing, Op-cit, hal 107.. 56 yang Perjanjian dilandaskan hanya pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul- klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu lebih banyak melindungi kepentingan akan pihak yang kuat. pembiayaan konsumen PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tujuan perlindungan konsumen adalah merupakan sasaran akhir yang harus dalam pelaksanaan dicapai hukum di pembangunan perlindugan sebagaimana konsumen diamanatkan dalam Pasal 3 Undang- Konsumen. Undang Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas Asas manfaat ,Asas keamanan dan keseimbangan dan Asas keselamatan konsumen, kepastian usaha, Konsumen, Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya perlindungan konsumen. keadilan, hukum. dengan Pelaku ,Asas bidang Perlindungan 2. Perlindungan konsumen dalam bisnis sebenarnya konsumen pembiayaan terdapat dalam perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur itu sendiri, yaitu asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, adil/seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya dalam perjanjian pembiayaan yang tidak seimbang/tidak adil dan cendrung berat sebelah, apalagi dengan adanya kontrak baku yang isinya yang berat memuat sebelah dan tidak seimbang. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d mengatur secara tegas larangan pemberian kuasa dari usaha konsumen untuk (perusahaan melakukan yang berkaitan dengan obyek/barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. pelaku pembiayaan) klausul-klausul tindakan sepihak kepada praktek, muncul
B. Saran 1. Hendaknya tujuan dan asas perlindungan konsumen dapat terlaksana dengan baik terutama dalam asas keadilan dan keseimbangan dalam proses perjanjian pembiayaan agar kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur sama-sama dapat diuntungkan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. 2. Lembaga konsumen pembiayaan sebaiknya dapat membuat perjanjian yang lebih adil dan patut sehingga tidak merugikan konsumen. Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tugas memiliki wewenang lembaga keuangan dapat mengawasi mengambil peran dalam mengawasi kerangka perjanjian pembiayaan yang klausul-klausulnya memberatkan konsumen dan konsumen hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih barang atau jasa yang akan dibeli dan mempertimbangkan resiko-resiko terhadap barang dan jasa tersebut. dan sebagai DAFTAR PUSTAKA Ahmadi Miru, dkk, Hukum Perlindungan Jakarta, Raja Grafindo Konsumen, Persada, 2014. Agus Sardjono dkk, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013. Arus Akbar Silondae dan Wirawan, Pokok-pokok Hukum Bisnis, Jakarta, 2011. (Lihat Kansil 1977,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka). Anonim, Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Undang-undang Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Dudu Duswara Machmudin, Pengantar ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama, 2013. Fuady Munir, Hukum Tentang Pembiayaan (Teori dan Praktek), Citra Adiya Bakti, Bandung, 1995. Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 Gandi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan BPHN-Binacipta,Jakarta, Konsumen 1980. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. Inosensius Samsul, Ringkatan Disertai Prinsip Jawab Mutlak, Fakultas Tanggung Hukum, Pascasarjana, 2003. Janus Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Sidabalok, J.S. Badudu Sutan & Muhammad Zain, Kamus PT Bahasa Umum 1ntergrafika, Jakarta, 1994. Indonesia, Khairandy Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan II, UI Fakultas Berkontrak, Cetakan Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004. 57