2022 LKjIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Desember 2016. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah beberapa kali berubah nomenklatur yaiu dari Biro Bina Lingkungan Hidup, lalu berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka nomenklatur Bapedalda berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang otomatis merubah struktur organisasi yang ada. Pada akhir desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sangatlah strategis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dan di lain pihak tuntutan dunia internasional akan kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu perwujudan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan ataupun aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelaksana tugas bidang lingkungan hidup menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2019-2023 serta target capaian RPJMD 2019-2023. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah: 1. Memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang diemban selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan; 2. Memberikan pelaporan realisasi kinerja dan keuangan pada program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan; 3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam penetapan kinerja Tahun 2022; 4. Tersedianya data dan informasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang esselon II (Kepala Dinas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 2. Tugas Pokok Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan 2
Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian terjadi perubahan nomenkaltur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah. 3. Fungsi Berdasarkan fungsinya sebagai satu institusi Pemerintah yang menangani bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. penetapan kebijakan tingkat provinsi; b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi; c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL- UPL; f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan; g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota; 3
k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan; l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup; m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup; n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan; p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi; q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi; r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan; t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi; u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi; v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi; w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi; x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi; y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi; 4
aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi; ab. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; ac. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; ad. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ae. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi; af. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ag. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ah. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ai. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi; aj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; ak. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya; al. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan. am. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota; an. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah; ao. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan ap. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 5
4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas: 1. Seksi Tata Lingkungan 2. Seksi Pengkajian Lingkungan 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3: 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3. 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis. e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup: 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. 3. Seksi Perubahan Iklim. f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat: 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan. 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat. g. Bidang Pertanahan 1. Seksi Pengadaan Tanah. 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan. 3. Seksi Perizinan Pertanahan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. 6
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir, dalam lampiran I. PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan Kepangkatan sebagaimana tabel berikut ini : No . 1. 2. 3. 4. Golongan Kepangkata n I.d II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c IV.d IV.e JUMLAH Laki- laki 1 2 1 5 10 10 5 1 1 Perem puan 4 1 6 11 6 1 Jumlah (Orang) 1 - - - - 6 2 11 21 16 6 1 1 - 65 Ket. 36 29 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan sebagaimana tabel berikut ini. NO JENIS PENDIDIKAN Laki- laki Perempuan I II GOLONGAN III IV d a b c d a b c d a b c d e 1. SD
SMP 1
SMA 1
D.III 2
D.IV 1
S.1 12
5 14
S.2 19
5 7
14 5
S.3 1
JUMLAH 36
29 1
11 21
16 6
JUMLAH 0
25 32
1 65
PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjejangan sebagaimana tabel berikut ini. No. Nama Diklat Penjenjangan Jumlah (Orang) Ket 1. 2. 3. 4. ADUM ADUMLA PIM IV SPAMA PIM III SPAMEN PIM II PIM I SPATI 20 10 3
- JUMLAH 33 Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut ini : No. 1. 2. 3. Jabatan Struktural Eselon IV Eselon III Eselon II Jumlah Jumlah (orang) 20 7 1 28 P 8 1 0 9 L 12 6 1 19 Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut ini. No. Jabatan Fungsional Jumlah (orang) P 1. Pengendalian Dampak Lingkungan 9 4 2. Pengawas Lingkungan Hidup 3 3 3. Penyuluh Lingkungan Hidup 1
Surveyor Pemetaan 1
1 Jumlah
14 8
PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan sebagaimana tabel berikut ini: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan AMDAL A AMDAL B AMDAL C Pengawas Lingkungan Pengendali Dampak Lingkungan PPNS Lingkungan PPNS Perda Jumlah (orang) Keterangan 28 9 16 6 4 2 1 - - - - - - JUMLAH 66 9
PERENCANAAN KINERJA Untuk terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Departemen/Lembaga menyusun Renstra. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Pasal 5 dan 6), maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun anggaran tertentu, dan APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah media pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu Tahun anggaran. yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tolok ukur Renstra. Guna mempercepat pembangunan daerah dengan menggali potensi sumber daya lokal yang tersedia dan berdaya saing global maka mengacu pada RPJMD 2019 - 2023, ditetapkanlah Visi, Misi dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai Rencana Strategis yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhatikan Potensi, Peluang, serta Kendala yang ada dilapangan juga kendala yang mungkin timbul. 10
Dalam bab ini akan diuraikan sekilas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, yang didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Selatan pada Tahun 2016, melalui penjelasan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kinerja Tahun 2019-2023. Adapun kerangka logis Rencana Strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. RPJMD 2019 - 2023 2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2019 - 2023 3. Indikator Kinerja Utama 4. Penetapan Kinerja Tahun 2017 A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN TAHUN 2019 - 2023 Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel telah mengacu pada RPJMD 2019 - 2023, khususnya terkait dengan misi pembangunan ke empat dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 adalah "Sumsel Maju untuk Semua". Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan yang terdiri atas lima Misi Pembangunan, yaitu: 1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sector pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai- nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. 4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta 11
mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. 5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Namun terdapat perbedaan antara RPJMD dan RENSTRA dikarenakan pada urusan pertanahan tidak tercantum pada RPJMD dan hanya tercantum pada Dokumen RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 4: Tujuan 5: Sasaran 12: 1. Indeks Kualitas Membangun dan Mewujudkan Maju Kualitas Lingkungan Hidup meningkatkan pemerataan Lingkungan 2. Persentase kualitas dan pembangunan (Meningkatnya Penurunan Emisi kuantitas berkelanjutan kualitas GRK infrastruktur, lingkungan) termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya 12
saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. a. TUJUAN Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2019-2023 sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan adalah : "Sumsel Maju Untuk Semua" b. SASARAN Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai misi ke-4 yaitu : "Maju Kualitas lingkungan Hidup". c. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang merupakan rencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut : 13
Visi : Sumsel Maju Untuk Semua IV : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, Misi termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan Sasaran Maju Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup) Kualitas Strategi 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan 2. Pemetaan dan kelembagaan peran pembagian antar stakeholder (termasuk kab/kota), identifikasi sumber pendanaan (APBN, Prov. APBD dan Kab/Kota sumber lainnya), melakukan sosialisasi pelaksanaan mitigasi emisi melakukan pemantauan, evaluasi Pelaporan GRK. aksi penurunan GRK, dan RAD Arah Kebijakan 1. Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam b idang pengawasan dan pemantauan 2. Melaksanakan inventori mengevaluasi emisi GRK sesuai dengan GRK RAD Provinsi Sumatera Selatan. dan 3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan bimbingan teknis masyarakat, usaha pelaku aparatur dan bidang LH serta melakukan kegiatan- kegiatan melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan 4. Menyediakan perangkat peraturan yang 14 3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan bimbingan teknis masyarakat, usaha pelaku aparatur dan bidang LH serta melakukan kegiatan- kegiatan melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan 4. Menyediakan perangkat peraturan yang 14 dan bagi
perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan; 15
No 4 4.1 5 5.1 Untuk lebih rinci Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov.Sumsel Tahun 2019 - 2023 yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan dan Program Kerja, dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator Sasaran Strategis Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2019)` Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi Urusan Pertanahan Persentase Konflik Lahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya izin dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbtikan Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Urusan Lingkungan Hidup Indeks diatas lokasi % % % 10
23,68
75 11,66
12,19
75 12
80 12,45
12,45 50
90 13
13 90 90 Kualitas Nilai 67.29 67,35 67,59 67,40 68,53 67,43 70,79 67,47 71,17 67,85 71,55 16 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023) Realisasi 13 90 90 71,55
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.9 Lingkungan Hidup IKLH Indeks Kualitas Air Nilai IKA 62,64 62,74 64,45 Indeks Udara Kualitas Nilai IKU 96.11 96,19 96,30 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nilai IKTL 49,17 49,189 49,19 Indeks Kualitas Air Laut Nilai IKAL
Persentase Penurunan % 4,33 4,95 4,39 Emisi GRK Penyelesaian Kasus % 33.33 34 34 Lingkungan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin izin lingkungan, PPLH dan %
7,5 PUU
LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
62,82 96,23 49,206
5,56 34,50
64,62 96,86 50,21
5,56 34,50 10
62,89 96,25 49,224
6,18 35
67,05 84,55 38,02 68,24 6,18 35 12 17 62,93 96,32 49,243
6,8 35,60
67,15 84,65 39,86 68,82 6,8 35,60 13 64,04 96,45 49,263
7,42 36
67,25 84,75 41,71 69,4 7,42 36 15 67,25 84,75 41,71 69,4 7,42 36 15
d. PROGRAM DAN KEGIATAN Setiap tujuan dan sasaran strategis pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dijabarkan ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki persamaan perspektif yang dikaitkan dengan karakteristik Program. Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1 ( satu ) Tahun dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut: No. PROGRAM KEGIATAN/SUBKEGIATAN 1. Program Penunjang 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja urusan pemerintahan Perangkat Daerah Penyediaan jasa komunikasi Sumber daerah provinsi daya air dan listrik. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Pakaian Kerja Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Taman, Lapangan Parkir) 9. Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2. Program Pengelolaan 1. Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Izin Lokasi dalam Satu Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi 3. Program Pengadaan 1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Tanah Untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi Kepentingan Umum Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 4. Program Penyelesaian 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Sengketa Tanah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi Garapan
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 5. Program Penyelesaian 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Ganti Kerugian dan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Santunan Tanah untuk Provinsi Pembangunan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi 6. Program Perencanaan 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan Hidup (KLHS) Provinsi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKPP yang berpotensi yang menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup 7. Program Pengendalian 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Hidup Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 8. Program Pengelolaan 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Keanekaragaman Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Hayati Keanekaragaman Hayati 9. Program Pengendalian 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Bahan Berbahaya dan Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi Beracun (B3) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Limbah Bahan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Berbahaya dan pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Beracun (Limbah B3) Penimbunan 10. Program Pembinaan 1. Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan Terhadap izin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lingkungan dan Izin Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan (PPLH) Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan 11. Program Pengakuan 1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Keberadaan Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait Masyarakat Adat dengan PPLH (MHA), Kearifan Lokal Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan 21
dan Hak MHA yang Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Terkait dengan PPLH Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 12. Program Peningkatan 1. Pengelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pendidikan, Pelatihan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Penyuluhan Tingkat Daerah Provinsi Lingkungan Hidup Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 13. Program Penghargaan 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Lingkungan Hidup Daerah Provinsi untuk Masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14. Program Pengelolaan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Persampahan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah TPA/TPST Regional e. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap Tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) Tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. 22
Rencana Kinerja 2022 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator Target No Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Satuan 2023 1. Terwujudnya Maju Persentase % 12,45 Masyarakat Stabilitas Konflik Lahan Madani Keamanan, yang Ketertiban terselesaikan dan Kehidupan Beragama Persentase % 50 pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase % 90 pengadaan tanah untuk 23
kepentingan umum yang selesai tepat waktu Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota 2 Mewujudkan Maju Indeks Kualitas . pemerataan Kualitas Lingkungan pembangunan Lingkungan Hidup berkelanjutan Hidup Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Laut Persentase Penurunan Emisi GRK Jumlah Penurunan Emisi GRK Sektor lahan dan gambut Sektor pertanian dan peternakan % Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks % ton CO2eq.tahun ton CO2eq.tahun ton CO2eq.tahun 90 71.55 67.25 84.75 41.71 68,82 69.40 4.563.570 4.354.439 59.391 24
Sektor energi ton 64.075 dan CO2eq.tahun transportasi Sektor limbah ton 85.665 CO2eq.tahun Penyelesaian % 36 Kasus Lingkungan Ketaatan % 13 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi f. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja utama yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2022 25
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagaimana pada tabel di bawah ini : NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target 1. Meningkatnya Kualitas Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan 12,45 % Pelayanan Pertanahan Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai 50% dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase pengadaan tanah untuk 90% kepentingan umum yang selesai tepat waktu Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas 90% Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,17 Lingkungan Hidup yang Indeks Kualitas Air 67.15 lebih baik Indeks Kualitas Udara 84,65 Persentase Penurunan Emisi GRK 6,80 % Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan 35,6 % Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau 13 % kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi No Program Anggaran Keterangan 1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 200.000.000 APBD 2. Program Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerrintah daerah provinsi 9.050.000.000 APBD 3. Program Lokasi pengadaan tanah untuk 297.000.000 APBD kepentingan umum di wilayah provinsi 4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 300.000.000 APBD 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.571.712.681,90 APBD Provinsi 6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 300.000.000 APBD 7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau 2.554.875.000 APBD 26
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan 200.000.000 150.000.000 505.000.000 50.000.000 578.400.000 635.000.000 50.000.000 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 27
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023. Pada pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja sasaran dengan metode membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas bahwa sasaran dan program Tahun 2022 telah dikonversi dari program yang dirumuskan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2022. Secara ringkas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat pada Bab 2 28
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini a. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara, Kualitas Air Laut dan tutupan lahan adalah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada Tahun 2022 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,17 dari target yang ditetapkan yaitu 72,12 Tahun 2022 nilai IKLH melebihi target, hal ini disebabkan perbaikan kualitas udara dan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan. Capaian sasaran dan target serta capaian indikator kinerja misi adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Capaian Tahun 2022 Satuan Target Realisasi % 1. Nilai Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kualitas IKLH 71.17 72.12 101,32 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir a) Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Perhitungan Indikator Nilai IKLH Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2022 ditargetkan 71.18 dengan realisasi 72.12 (101,32%). Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 dan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada bulan Desember 2014 Indikator yang dimasukan ke dalam perhitungan terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2022 yaitu 89.10 Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 59.85 , Indeks Kualitas Air Laut 29
(IKAL) yaitu 81.03 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 42.17. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar 72.12. Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah: = (0,428 x IKU) + (0,340 x IKA) + (0,133x IKL) + ( 0,099 x IKAL) = (0,428 x 89,10) + (0,340x 59,85) + (0,133x 42,17) + ( 0,099 x 81,03) = 72,12 Analisis dan Evaluasi Jika dibandingkan dengan target IKLH pada Tahun 2022 yaitu 71.18, realisasi IKLH di Tahun 2022 yaitu 72.12, terjadi mencapai target. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut : 1. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 89.10. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar 0,032. Kenaikan nilai IKU akibat hujan yang turun secara merata di sepanjang tahun, yang hampir tidak mengalami musim kemarau. Pada tahun 2022, dilakukan penambahan titik pantau udara ambien dengan metode Passive sampler, sehingga pemantauan menjadi lebih banyak dan lebih merata di setiap Kabupaten/Kota. 2. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 59.85 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2022 Pemantauan kualitas air bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 58.77 maka terjadi kenaikan sebesar 1.08 30
kenaikan karena adanya kenaikan nilai IKA pada beberapa Kabupaten, seperti kabupaten Banyuasin dan Muratara, peningkatan parameter-parameter IKA seperti Fecal Coli dan TSS akibat sungai-sungai di sumsel terjadi peningkatan debit air sungai. Berdasarkan 668 titik pantau yang menyebar di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 570 titik pantau pada tahun 2021; dengan rincian 330 titik kategori memenuhi, 337 titik kondisi cemar ringan dan 1 titik cemar sedang yang menurun dari 23 titik pantau pada tahun 2021 sehingga indeks Kualitas Air adalah 59,85. 3. Indeks Kualitas Air Laut 81,03 Indeks Kualitas air laut merupakan kualitas air laut yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah perairan laut untuk Sumatera Selatan hanya berada di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang posisinya berada di Pantai Timur Pulau Sumatera. Dengan 20 (dua puluh) titik pantau, maka nilai IKAL masuk kategori Baik. Air laut menjadi bagian hilir dari sungai Musi, maka banyak pengotoran yang berasal dari domestic yang berasal di wilayah daratan Provinsi Sumatera Selatan. 4. Indeks Kualitas Lahan 42,17 Berdasarkan pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi dan Kabupaten/Kota diperoleh data IKL di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :
Kategori sedang : 2 kabupaten/kota
Kategori kurang : 12 Kabupaten/Kota
Kategori sangat Kurang : 3 Kabupaten/kota. Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Tutupan Lahan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan serta pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas lainnya. 31
No Kabupaten/Kota 1 Muara Enim 2 Musi Banyu Asin 3 Musi Rawas 4 Musi Rawas Utara 5 Ogan Ilir 6 Ogan Komering Ilir 7 Ogan Komering Ulu 8 Ogan Komering Ulu Selatan 9 Ogan Komering Ulu Timur 10 Penukal Abab Lematang Ilir 11 Pagar Alam 12 Palembang 13 Prabumulih 14 Banyuasin 15 Empat Lawang 16 Lahat 17 Lubuklinggau TL 0.15 0.22 0.22 0.3 0.01 0.33 0.16 0.19 0.08 0.05 0.26 0.04 0.01 0.28 0.16 0.24 0.01 IKTL 35.85 42.41 42.57 50.34 23.3 53.02 36.66 40.27 29.66 26.85 45.89 26.22 22.91 48.11 36.69 44.7 23.26 DKK -0.002976253 -0.008655415 -4.622E-07 -0.000171096 0 -0.020610871 0 0 0 4.30404E-05 0 0 0 -0.00672388 0 0 0 IKL 36.13 43.21 42.57 50.36 23.3 54.92 36.66 40.27 29.66 26.84 45.89 26.22 22.91 48.73 36.69 44.7 23.26 Berikut rekapitulasi IKL Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 Capaian IKL Tahun 2022 sebesar 42.17 dimana melebihi target sebesar 39.86 Hal ini disebabkan Tahun 2022 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) serta curah hujan cukup tinggi. Kesimpulan dari Nilai IKLH Tahun 2022 adalah Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan berada di klasifikasi BAIK. 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Selatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks Kualitas Udara 89.34 84.06 83.86 89.25 94,96 Indeks Kualitas Air 60.80 55.00 63.20 66.19 50,28 Indeks Tutupan Hutan 34.52 34.68 36.03 37.47 33,66 Indeks Kualitas Air Laut 0 0 0 0 0 Nilai IKLH 58.85 55.59 58.53 61.62 57,04 Ket Kurang Kurang Kurang Kurang Sangat Kurang Sumber Data BLH BLH BLH BLH BLH 32
94,96 2016 96,11 2017 96,11 2018 96,298 2019 96,86 2020 86.28 2021 2022 89.10 *) Keterangan : 50 62,64 62,64 64,45 64,62 58.25 59.85 57,14 36,03 49,17 48,41 50,21 41.25 42.17 0 0 0 0 0 75.53 81.03 66,34 62,04 67,29 67,59 68,53 69.70 72.12 Cukup Kurang Cukup Cukup Cukup Cukup Baik BLH DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP DLHP Rentang nilai IKLH sbb : Unggul : > 90 Sangat Baik : 82 < x ≤ 90 Baik : 74 < x ≤ 82 Cukup : 66 ≤ x ≤ 74 Kurang : 58 ≤ x < 66 Sangat Kurang : 50 ≤ x < 58 Waspada : < 50 Tabel perbandingan capaian IKLH Tahun 2022 dengan Target RPJMD 2022 dan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Tahun 2022 Target Realisasi Tahun 2022 (Target jangka menengah Renstra) Tahun 2022 (Target Kementerian LH dan Kehutanan) Nilai IKLH 71.18 72.12 71.18 Masih proses penghitungan 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Perbandingan nilai IKLH Tahun 2013 s.d. 2022 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2022 dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dalam proses penghitungan seperti dilihat pada grafik berikut: 33
Pada Tahun 2016 sampai pada Tahun 2017 nilai IKLH mengalami fluktuasi penurunan, hal ini disebabkan adanya kebakaran hutan tahun 2017 seluas 9286 Ha dengan jumlah hotspot 1204 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 2016 luas kebakaran hutan hanya 978 Ha dengan jumlah hotspot 973 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota. sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 belum tercapai. Untuk selanjutnya Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu sebagai berikut : 1. Pada tahun 2018 dan 2019 nilai IKLH mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan. 2. Pada tahun 2020 nilai IKLH melebihi target 67.40 Hal ini disebabkan capaian IKA, IKU dan IKL yang meningkat dikarenaka adanya pandemic Covid 19 dimana aktivitas masyarakat berkurang, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2020 serta tidak terjadi kebakaran hutan. 3. Pada tahun 2021 nilai IKLH tidak mencapai target, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air. Hal ini dapat dilihat dari 68 titik lokasi pantau di Tahun 2021 yang berstatus tercemar berat. Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/ kegiatan masyarakat seperti 34
pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO3-N, Sulfida dan Cyanida. Walaupun IKLH tidak mencapai target namun pencapaian IKLH meningkat dari tahun 2020 sebesar 68,53. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 ada perubahan metode perhitungan dengan adanya tambahan indicator IKAL, sehingga mempengaruhi capaian IKLH. 4. Tahun 2022 nilai IKLH melebihi target, hal ini disebabkan perbaikan kualitas udara dan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan. Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui : Sumber APBD: Pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. 5. Analisis Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup a) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi sebesar Rp300.000.000,00 Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp300.000.000,00 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.120.000.000,00 35
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebesar Rp495.000.000,00 berkurang sebesar Rp75.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp570.000.000,00 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebesar Rp625.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp675.000.000,00 b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp300.000.000,00 Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 c) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.134.875.000,00 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi sebesar Rp1.134.875.000,00 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp505.000.000,00 Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp325.000.000,00 berkurang sebesar Rp275.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp600.000.000,00 36
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan sebesar Rp180.000.000,00 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat a) Kegiatan Pengelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi sebesar Rp578.400.000,00 Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sebesar Rp310.000.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 Sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi sebesar Rp268.400.000,00 berkurang sebesar Rp56.600.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp325.000.000,00 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi sebesar Rp635.000.000,00 Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp635.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 dari pagu induk tahun 2022 sebesar Rp685.000.000,00 5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja 1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi Sumsel sebanyak 1 Dokumen; 2. Tercapainya Indeks Kualitas Air 67,15, Indeks Kualitas Udara 84,65, Jumlah Unit Usaha Kegiatan Sektor Pertambangan sebanyak 12 Perusahaan dan Terkait dengan lingkungan, perlu memperhatikan kualitas udara dikarenakan keberadaan beberapa pabrik industri 37
pengolahan bahan baku karet dan kelapa sawit yang telah berproduksi selama bertahun-tahun. Dalam kaitan ini, agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik yang tidak layak lagi sesuai dengan Tata Ruang Kota sehingga tidak merugikan masyarakat. 3. Tercapainya 1 Dokumen Emisi GRK, 25 Desa Lokasi Proklim, Jumlah Usaha Kegiatan berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi sebanyak 50 perusahaan 4. Terlaksananya Pembuatan 1 Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun 2 Peraturan Gubernur Perundang-undangan 5. Terlaksananya penyusunan Dokumen usaha kegiatan berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi 6. Terlaksananya Izin Lingkungan yang diawasi sebanyak 25 Perusahaan Dokumen Lingkungan yang dievaluasi sebanyak 20 Perusahaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan sebanyak 12 Lisensi AMDAL. Perlu peningkatan koordinasi antara Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengawasan dan pengendalian penyelesaian kasus lingkungan dan pertanahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 38
B. Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Kegiatan APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 NO Program/Kegiatan Pagu (Rp) 1 2 3 I PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 200,000,000.00 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi 200,000,000.00 200,000,000.00 Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan 200.000,000.00 II PROGRAM KEPENTINGAN UMUM Penetapan Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum PENGADAAN UNTUK TANAH Pengadaan Lokasi Tanah untuk 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 Updating data pertanahan 147,000,000.00 Koordinasi /pendelegasian persiapan pengadaan tanah dan sinkronisasi penetapan lokasi 150.000.000 39 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 91.54 183,076,861 91.54 183,076,861 91.54 183,076,861 91.54 183,076,861 96.65 287.039.203 96.65 287.039.203 96.65 287.039.203 97.91 143.927.462 95.41 143.111.741
NO Program/Kegiatan 1 2 III PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel IV V PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ganti Rugi Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu (Rp) 3 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 9,050,000,000.00 9,050,000,000.00 9,050,000,000.00 9,050,000,000.00 42.506.712.681,90 372.240,000.00 40 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 89.90 269.697.341 89.90 269.697.341 89.90 269.697.341 91.16 136,737,900 88.64 132,959,441 99.86 9.037.000.000 99.86 9.037.000.000 99.86 9.037.000.000 99.86 9.037.000.000 93.24 39,631,136,676 92.40 343.967.492
NO Program/Kegiatan 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bid LH Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan pakaian kerja Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pagu (Rp) 3 372.240,000.00 150,000,000.00 104.180.000 118.060.000 12.219.103.000 11.058.303.000 1.060.800.000 325.680.000 721.920.000 13,200,000.00 118,538,398.00 393.800.000 197.800.000 100.000.000 41 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 92.40 343.967.492 83.81 125.714.750 100 104.180.000 96.62 114.072.742 89.68 10.957.525.697 92.09 10.184.048.988 67.23 713.190.000 54.64 177.950.000 72.58 523.990.000 85.23 11.250.000 49.09 58,189,200 88.46 348.366.250 98.91 195.650.000 71.80 71.796.250
NO Program/Kegiatan 1 2 Penyusunan Anjab dan Evajab ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan dan Pelatihan Formal Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD E-Office 100 Pagu (Rp) 3 100.000.000 96,000,000.00 6.000,000.00 90,000,000.00 1.856.200.000 10,000,000.00 626.200.000 50,000,000.00 60.000.000 50,000,000.00 600,000,000.00 390,000,000.00 50.000.000 42 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 71.80 71.796.250 84.29 80.920.000 0.00 0 89.91 80.920.000 96.12 1.784.122.247 75.71 7.570.856 97.51 610.583.500 99.86 49,930,660 97.81 58.685.450 41.96 20.980.200 99.89 599.364.495 98.51 384.173.737 65.87 32.933.349
NO Program/Kegiatan 1 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Lapangan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu DLHP Prov. Sumsel Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau atau Pagu (Rp) 3 1,372,000,000.00 1,372,000,000.00 1,372,000,000.00 796.930.000 5.930.000 365,000,000.00 4,000,000.00 422.000.000 200,000,000.00 200,000,000.00 22.000.000 617.617.914 422.617.914 43 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 94.23 1.292.882.808 94.23 1.292.882.808 94.23 1.292.882.808 77.91 620.859.575 40.27 2.388.000 75.64 276.102.975 99.90 3.996.000 80.18 338.372.600 99.06 198,120.300 61.97 123.944.400 74.13 16.307.900 94.73 585.053.541 92.52 391.022.541
NO Program/Kegiatan 1 2 Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD VI VII PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKPP yang berpotensi dampak/resiko Lingkungan Hidup PROGRAM DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN Pencegahan dan/atau Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang menimbulkan PENGENDALIAN PENCEMARAN Pencemaran Kerusakan Pemantauan Kualitas Air Pagu (Rp) 3 100,000,000.00 95,000,000.00 24.878.821.767,90 24.878.821.767,90 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 2,554,875,000.00 1,120,000,000.00 495.000.000 270.000.000 44 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 99.03 99,031,000 100 95,000,000.00 95.26 23.698.359.066 95.26 23.698.359.066 99.46 298.393. 355 99.46 298.393. 355 99.46 298.393. 355 96.91 2,475.832,770 97.36 1.090.473.931 96.98 480.003.281 99.51 268.676.234
NO Program/Kegiatan 1 2 Pemantauan Kualitas Udara Pengendalian Pertambangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Sektor Updating Data Emisi GRK melalui Sign Smart Pembinaan Kampung Iklim Kampanye Lingkungan Akibat Kebakaran Huta, Kebun dan Lahan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Reviu Daya Dukung Daya Tampung Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Pemulihan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Pagu (Rp) 3 150.000.000 75.000.000 625,000,000.00 125,000,000.00 175,000,000.00 325,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 200.000.000 100,000,000.00 1.134.875.000 1.134.875.000 45 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 99.92 149.877.657 81.97 61.479.390 97.37 610.440.650 96.75 125.000.000 99.68 174.440.072 95.69 311.000.578 94.88 284.649.881 94.88 284.649.881 92.72 185.446.050 99.20 99.203.831 96.99 1.100.708.958 96.99 1.100.708.958
NO Program/Kegiatan 1 2 Pendampingan Tim Restorasi Gambut VIII PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) IX Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DAN PENGAWASAN Pengawasan Perizinan LH Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLHP Kewenagan Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Pagu (Rp) 3 1.134.875.000 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 505,000,000.00 505,000,000.00 325.000,000.00 200,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 180,000,000.00 46 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 96.99 1.100.708.958 97.98 195.958.223 97.98 195.958.223 97.98 195.958.223 99.15 500.698.037 99.15 500.698.037 99.00 321.757.549 99.62 199.230.663 99.39 74.545.551 95.96 47.981.335 99.41 178.940.488
NO Program/Kegiatan 1 2 Penyelesaian Kasus Lingkungan X PROGRAM MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dan Pemberdayaan, Penguatan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH PENGAKUAN KEBERADAAN Kemitraan, Kelembagaan MHA, Pendampingan Kearifan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat XI PROGRAM PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup PENINGKATAN PENDIDIKAN, Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Linkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Kampanye Lingkungan Hidup Pagu (Rp) 3 180,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 578.400.000 578.400.000 310,000,000.00 310,000,000.00 268.400.000 143.400.000 47 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 99.41 178.940.488 94.15 47.073.013 94.15 47.073.013 94.15 47.073.013 94.15 47.073.013 98.09 567.376.905 98.09 567.376.905 99.01 306.921.540 99.01 306.921.540 97.04 260.455.365 99.72 142.992.762
NO Program/Kegiatan 1 2 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang LH XII PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura Pembinaan Sekolah Adiwiyata Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD) Apresiasi Bidang LH dan dan Kehutanan (Kalpataru) XIII PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional JUMLAH Pagu (Rp) 3 125.000.000 635,000,000.00 635,000,000.00 635,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 285,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 57.376.987.681,90 48 Realisasi T.A (2022) % (Rp) 4 5 93.97 117.462.603 98.05 622.601.970 98.05 622.601.970 98.05 622.601.970 98.73 148.088.653 95.07 281.991.564 98.94 99.85 197,689,126 49.923.197 98.13 49.063.400 98.13 49.063.400 94.64 54.304.060.115
Rekomendasi Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut nilai indeks kualitas air dan udara di Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Prov. Sumsel. 49
PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yang telah disahkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 1 (satu) tujuan, 5 (lima) sasaran, 14 Program , 23 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan . (termasuk kegiatan belanja SKPD) dari Perencanaan Strategis 2019-2023. 50
Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang didukung dengan 14 (dua belas) program dan 23 (dua puluh satu) kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Keberhasilan kinerja yang melebihi target diatas 100% sebayak 0 indikator. 2. Keberhasilan kinerja 90% sampai dengan 100% sebanyak 12 indikator. 3. Keberhasila n kinerja 50% sampai dengan 90% sebanyak 2 indikator. 4. Keberhasilan kinerja dibawah 50% sebanyak 0 indikator. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini sebagai pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2022, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang. sarana 51
PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Jl. Aerobik No. 4 Kampus POM IX Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Telp/Fax. (0711) 351028, (0711) 355360