PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK (Kajian Diskursus Feminisme Jurisprudence dalam Sistem Politik Indonesia) Moh. Ikmal (Dosen Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep) Abstrak Sejak kelahirannya, demokrasi diakui telah mengandung spirit pembebasan dari segala bentuk kese- wenang-wenangan. Hal ini kita saksikan dalam literatur sejarah peradaban Yunani bahkan Athena yang dianggap lebih tua sebagai embrio demokrasi. Gelombang demokratisasi yang hampir melanda dunia hampir bisa dipastikan bahwa system politik ini menawarkan spirit perjuangan melawan penindasan. Dua prinsip yang terkandung di dalamnya yakni persamaan dan kemerdekaan yang harus diakuinya ini menjadi jaminan dan legitimasi politik demokratis. Konsekuensinya adalah bahwa jaminan hak-hak dasar warga negara tersebut tentunya juga berlaku secara umum baik bagi laki-laki maupun perem- puan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hak-hak politik. Transformasi politik demokra- si telah mendorong negara-negara melakukan berbagai upaya ratifikasi perundang-undangan untuk menjamin hak-hak minoritas seksual tersebut agar terwujud dalam berbagai berbagai produk kebi- jakan perundangan-undangan yang dilahirkannya. Di Indonesia, reformasi membawa implikasi pent- ing terhadap perjalanan demokratisasi di Indonesia, keterwakilan peran perempuan dalam parlemen menjadi bukti nyata adanya pengakuan terhadap prinsip demokrasi. Dalam kehidupan demokratis, perubahan pola dan sikap memungkinkan terjadi sebagai konsekuensi logis jaminan instrinsik prinsip demokrasi. Semua orang tanpa terkecuali dapat menikmati demokrasi dengan cara mereka sendiri. Kata Kunci: Perempuan, Politik, Sistem Politik Indonesia A. Pendahuluan 2005:205). Dalam Negara demokrasi, peran warga Negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah suatu keniscayaan yang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk jaminan pelaksanaan dan penghor- matan terhadap HAM. Hak azazi yang mengandung dua prinsip penting tersebut tentu tidak terlepas jaminan demokrasi yang terkandung di dalamnya. Demokrasi menjamin semua hak-hak dasar dapat diperjuangkan secara demokratis tanpa ada diskrim- inasi social maupun yang lain. Karena itu, Ian Sha- piro mengatakan bahwa jika demokrasi dilembaga- kan dengan tepat, demokrasi menawarkan harapan terbaik bahwa kebenaran akan senantiasa ada dalam arena politik dan bahwa hak-hak dasar manusia akan dihargai serta elemen tradisi dan budaya konstitutif yang perlu dilestarikan akan dipertahankan (Shapiro, Oleh karena itu implementasi cita-cita demokra- si meniscayakan mesin politik untuk melaksanakan prinsip-prinsipnya, sehingga keberadaan negara memiliki peran sentral dalam kehidupan berbang- sa dan bernegara. Negara harus menyediakan akses yang mudah dijangkau dan didapatkan oleh semua wargauntuk melakukan hak dan kewajibannya tanpa terkecuali serta menjamin bahwa hak-hak dasar ma- nusia dihormati dan diakui bersama. Dalam system demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung rakyat maupun wakil rakyat menempati posisi dalam arena politik, ia menjadi unsur pokok dalam suatu Negara dan menjadi pemegang kedaulatan terting- gidalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Karena itu, rakyat harus diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak dibeda-bedakan dalam pemenu- 67
68 PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK hannya dalam bidang kehidupan politik, pendidikan bahkan hukum. Jaminan konstitusional pelaksanaan demokrasi tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum." Demokrasi mengisyaratkan suatu kebebasan dalam berekpresi, berbicara bahkan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, perempuan yang dulu hanya berkiprah dalam urusan rumah tangga, seka- rang sudah bisa berada di level Negara. Partisipasi perempuan dalam suatu pemilu menunjukan adan- ya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum feminis lebih bebas mengembangkan potensinya. Upaya kaum feminis yang memperjuangkan hakn- ya dalam bidang politik membuahkan hasil dengan terlahirnya UU yang menginsyaratkan adanya wakil rakyat berjenis kelamin perempuan di parlemen se- banyak 30% (parlementary treshold). Kemajuan cukup signifikan terlihat dalam regulasi dan sistem pemilu 2004 yang memberikan kebijakan affirmative action dengan "memperhatikan 30% keterwakilan perem- puan", sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Demikian pula dalam regulasi dan sistem pemilu 2009, keten- tuan tentang perlakuan khusus (affirmative action) ini diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 56 menyebutkan, daftar calon yang diajukan parpol memuat paling sedikit 30% keterwakilan per- empuan (Hamdan, 2009). rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan- perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuanganmencapai ke- merdekaan Indonesia. Dalam keseluruhan sejarah Indonesia perempuan memiliki peran terbatas di parlemen. Pada tahun 1955 pemilihan umum Indonesia pertama diseleng- garakan. Perempuan mencapai 6,5 persen dari ang- gota parlemen(Parawansa, 2010:82). Sejak pemilu pertama keterwakilan perempuan dalam dunia poli- tik telah pasang-surut, sebagaimana diuraikan Gam- bar 2. Para perempuan dalam politik memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik,Hal ini berubah pada tahun 1999 sehingga perempuan telah mam- pu memasuki dunia politik lagi. Pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999, perempuan mencapai 8,8 persen di parlemen nasional, sedikit meningkat sejak pada tahun 1955. Berikut ini adalah grafik prosentasi perempuan dan laki-laki di parlemen. Gambar 1. Grafik Kecenderungan Dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR RI) 1955-2014 Kaum perempuan terutama mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik boleh berbangga hati. Karena dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen maka diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa "terinstitusionalisasikan" melalui berbagai produk politik yang dibuat. Sesungguhnya jaminan persa- maan kedudukan laki-laki dan perempuan khusus- nyadi bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-UndangDasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemer- intahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintah- an itu dengan tidak ada kecualinya." Ketika parlem- en Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan dilembaga itu bukan karena pilihan Sumber: Data diproses Dari Anggota DPR RI, Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi, Sekjen DPR RI, dan Par- lemen Indonesia Tahun 50-an. Pusat Data dan Informasi Arsip Nasiona (UNDP, 2010 3). Gambar 2. Rasio Perempuan dan Laki-Laki di Komisi-Komisi di DPR RI (2009-2014) Sumber: Data diolah dari daftar anggota berdasarkan komisi DPR RI, di akses di komisi/ (UNDP, 2010:4).
Moh. Ikmal Gambar 3. Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sembilan Partai Politik Pasca Pemilu 2009 bangunan daerah-daerah. Perempuan yang terpaksa menjadi tenaga kerja migrant pada kenyataannya mendatangkan devisa bagi Negara, tetapi mereka justru menjadi korban kekerasan lebih parah diband- ingkan dari tenaga kerja migrant laki-laki (Prasetyo, 2008 : 14-15). Sumber: Data diolah dari sekretariat semua DPP Partai Politik tahun 2010 (UNDP, 2010:10). Sampai pada zaman orde baru, ketika per- empuan hanyadiberikan status sebagai pendamp- ing suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaituPKK dan Dharma Wanita tidak memberi kon- tribusi dalam pengambilan keputusan politis,tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung "topdown". Seharusnya organ- isasi-organisasi perempuan mempunyai program untuk meningkatkanderajat kaum perempuan serta menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan (Ro- sidawati, 1-2). Selain itu, visi pembangunan yang digaungkan pada era kekuasaan orde baru memperlihatkan adan- nya upaya "pemanfaatan perempuan" yang berifat eksploitatif.Perempuan dijadikan alat untuk mem- peroleh keuangan Negara, menjadi "robot" diru- mah-rumah majikannya diluar negeri dan itu semua menghasilkan keuntungan bagi Negara berupa devi- sa. Menurut Kwik Kwian Gie, "pendekatan kuepemba- ngunan" yang dipilih pemerintah orde baru diwarnai oleh mental habis-habisan dan bubar-bubaran kare- na yang diperuntukan adalah sumbernya, modalnya. Pendekatan ini mendorong semua sumber digunakan untuk peningkatan produksi, termasuk "peman- faatan" tenaga kerja perempuan sebagai sumber daya manusia. Jumlah perempuan Indonesia yang lebih separuh jumlah penduduk telah menimbulkan inspi- rasi para konseptor pembangunan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan. Konsep women in development (WID) adalah upaya memasukan perem- puan ke dalam pembangunan untuk meningkatkan produksi nasional. Ideologi pembangunan yang da- lamprosesnya bersifat maskulin telah menciptakan sistem perekonomian dan wacana kehidupan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam posisi ini perempuan dipandang sebagai po- tensi manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pem- Semua permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan inilah yang membuat kaum feminis menjadi geram,akan lemahnya imuni- tas yang diberikan oleh hukum kepada kaum perem- puan. Para feminis meyakini hukum tidak lahir dalam sebuah ruang hampa. Hukum adalah hasil pergulatan kepentingan (sosial, budaya, ekonomi, politik) dan mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dia- nut masyarakat ddan kekuasaan dalam proses pem- buatannya. Para feminis percaya bahwa nilai-nilai dan norma patriakhis melandasi bagaimana hukum dirumuskan dan sudah barang tentu akan meru- gikan perempuan (Sagala, 2006:8-9). Kaum feminis menginginkan adanya sebuah protect (perlindungan) secara legal yang terformulasikan berupa aturan da- lam suatu undang-undang. Keterwakilan perempuan menjadi wakil rakyat adalah sebuah ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam arena legislasi. Dengan demikian, tulisan ini mencoba untuk melilhat potret kaum perempuan dalam bidang politik serta bagaimana kegelisahan kaum feminis mengenai permasalahan yang menim- panya. Selain itu, yang paling penting adalah tulisan ini menyajikan mengenai peran politik perempuan dalam arena perpolitikan nasional di Parlemen da- lam perspektif feminisme hukum atau feminisme jurisprudence. B. Diskursus Gender dan Feminsme Jurisprudence Banyak istilah yang berkaitan dengan keberadaan kaum perempuan dapat membuat seseorang terjeb- ak dan dengan sepihak bisa mengklaim bahwa seks, gender dan feminisme adalah sama. Konsep gender adalah suatu kontruksi sosial yang mengatur hubun- gan pria dan wanita yang terbentuk melaui proses sosialisasi. Kontruksi sosial itu mengalokasikan per- anan, hak, peranan, kewajiban dantangungjawab pria dan wanita dalam fungsi produksi atau reproduksi. Dengan kata lain, terminologi gender merujuk pada sifat yang melekat pada wanita maupun pria sebagai hasil kontruksi secara sosial dan budaya setempat. Jika seks dianggap sebagai sesuatu yang berhubun- gan degan aspek-aspek biologis seseorang yang melibatkan karakteristik perbedaan laki-laki dan per- 69
70 PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK empuan berdasarkan kromosom, anatomi reproduksi, hormon dan karakter fisiologis lainnya. Sedangkan gender mellibatkan aspek sosio-kultural yang dile- takkan pada laki-laki dan perempuan, yaitu apa yang didefinisikan masyarakat sebagai maskulinitas dan feminitas (Rahman, 2007:2). Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang amat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya per- bedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, dian- taranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikontruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau Negara (Fakih, 2006:9). Diskursus gender secara epistemologis dapat dilacak dengan menelisik fenomena feminisme. Feminisme merupa- kan istilah kolektif untuk menyebut sebuah sistem- kepercayaan dan teori atau bahkan gerakan yang memberikan perhatian amat besar bagi pemenuhan dan penghormatan atas hak-hak perempuan ser- ta bagaimana posisi dan status perempuan dalam kebudayaan dan masyarakatnya. Penggunaan isti- lah feminisme sebagai sebuah gerakan perjuangan hak-hak perempuan dimulai sejak abad ke-18. Para feminis sebutan untuk orang-orang yang mengaba- dikan diri, waktu dan hidupnya untuk bergiat dalam feminisme, dipersatukan oleh ide dasar bahwa posisi perempuan ditengah-tengah masyatrakat nyata tidak setara dengan pria.Secara historis, pemikiran dan ak- tivitas para feminis dapat dikategorikan kedalam dua gelombang besar. Gelombang pertama dimulai tahun 1800-an dan berakhir tahun 1930-an. Bentuk paling awal darifeminisme menekankan kesederajatan da- lam beberapa hak antara laki-laki dan perempuan. Ide-ide tentang feminisme muncul setelah Revolusi Amerika (1775-1778) dan Revolusi Perancis (1789- 1799), yang keduanya sama mengusung kesetaraan dan kebebasan. Pada tahun tersebut muncul gerakan intelektual yang memperjuangkan hak-hak perem- puan. Di inggirs misalnya, Mary W menulis sebuah buku "A Vindication Of The Right Of Woman" (1792) yang menuntut kesetaraan dan pendidikan yang baik untuk perempuan. Gerakan feminsime gelombang kedua muncul ta- hun 1960-an. Dorongan paling mendasar bagi mun- culnya gelombang kedua gerakan feminisme ini adalah gerakan-gerakan hak sipil dan protes-protes anti perang yang muncul pada 1960-an di Amerika serta gerakan protes sosial di Eropa. Dalam gelom- bang kedua ini, tuntutan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki mulai lebih spesifik dengan cakupan yang relatif luas, seperti hak atas pembayaran yang sama, kesempatan yang sama atas pendidikan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki.Muara dari gerakan feminisme sejak kelahirannya adalah terwujudnya kesetaraan gender. Gender dalam logika feminisme tidak sekedar per- bedan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Gender yang dimaksudkan sebagai pembagian sifa- t,peran, kedudukan dan tugas laki-laki dan perem- puan yang banyak dipengaruhi oleh masyarakat, baik berdasarkan pada norma,adat kebiasaan, maupun ke- percayaan masyarakat (Nurhayanie, 2007:3-6). Selain itu, gerakan feminisme juga terlihat ketika adanya anggapan mengenai hukum yang memihak dan tidak netral. Bagi mereka, hukum hanyalah untuk kepentingan penguasa yang sedang didominasi oleh kaum maskluin. Dengan demikian, muara keberpi- hakan hukum hanya memarjinalisasi kaum femininis. Masih banyak yang menganggap hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Bagi para feminis angggapan ini sebenarnya melegitimasikan ketidaksetaraan gender, orientasi seksual. Etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat. Begitulah, padaakhir tahun 1960-an dan khususnya selama ta- hun 1970-an, di Amerika dan Eropa para feminis mu- lai mengkritisi netralitas hukum. Sejak itu, mereka berusaha membentuk teori hu- kum berperspektif feminis (feminist jurisprudence). Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada perempuan yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penin- dasan tersebut (Danardono, 2008:3). Feminsime hukum atau feminsme jurisprudence adalah arus pemikiran lain yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika. Aliran ini dipandang se- bagai aliran yang awalnya berada pada payung crit- ical legal studies, namun kemudian aliran ini muncul dan berkembang justru sebagai respon kritis sebagai aliran critical legal studies. Ahli-ahli hukum feminis sangat kritis mencoba melihat bahwa hukum pada dasarnya memiliki sejumlah keterbatasan untuk merealisasikan nilai-nilai sosial, bahwa hukum (baik pembentukan maupun substansinya) sangat bersi- fat phallocentris (yaitu lebih memihak kepentingan laki-laki), sehingga hukum berjalan untuk kepentin- gan status quo. Feminisme dalam hukum juga me- nolak bagaimana posisi wanita senantiasa dimar- jinalkan dalam perjanjian, pekerjaan dan berbagai kehidupan sosial, kaum feminis melihat bahwa seka- lipun para wanita telah berusaha untuk memperbaiki
Moh. Ikmal masa depannya, namun tetap saja hukum selalu di- bayang-bayangi oleh ideologi-ideologi yang bersifat maskulin (Lilli, 2007:72-73). Jurisprudensi feminisme itu muncul antara lain disebabkan meningkatnya pemahaman perempuan akan hukum, peranan dan dampaknya pada kehidupan manusia secara umum, termasuk perempuan. Menurut Catharine MacKinnon, Jurisprudence Feminisme adalah teori hubungan an- tara hukum dan kehidupan. Jurisprudensi feminis be- rarti usaha untuk menunjukkan hubungan antara hu- kum dan kehidupan dari sudut pandang perempuan yang bertekad untuk merebutkan kerangka kuasa la- ki-laki (Johani, 2006: 115-118). Persoalan isu gender di atas, tentu tidak bisa di- pandang sebelah mata menyusul berkembangnya instrument hukum internasional maupun kebijakan nasional dalam upaya mengawal pemajuan HAM dan demokrasi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Disriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) adalah merupakan instrument hukum internasion- al dalam rangka mengurangi atau menghapuskan segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pem- batasan terhadap kaum perempuan dalam pemenu- han hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak sipil lainnya. C. Pelembagaan Peran Politik Perempuan di Parlemen Upaya mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam men- dorong partisipasi politik perempuan dalam ruang publik tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan legislatif, UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan beberapa undang-un- dang yang lain. Harapan terhadap perubahan kualitas demokrasi melalui kebijakan yang bersifat regulative yang lebih memihak kepada kelompok perempuan diatas semakin baik dan proporsional seiring dengan jumlah kontestan partai politik yang semakin sedikit, dari Pemilu 2009 yang berjumlah 38 Partai menja- di hanya 12 partai politik pada tahun 2014 dengan asumsi peluang terakumulasinya suara perempuan menjadi kursi juga semakin besar. Sementara di sisi lain, dorongan komunitas inter- nasional untuk menghapus diskriminasi dan mem- berdayakan perempuan terus dilakukan. Tahun 2000, PBB mengakui peran penting perempuan dalam pembangunan dengan memasukkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu Millennium Develop- ment Goals (MDGs), namun tak satupun kawasan di dunia yang dapat mencapai 30 persen perempuan dalam posisi pembuatan keputusan. Meski terdapat perkecualian dan praktek terbaik dalam bidang ini, beberapa hambatan masih menghantui partisipasi perempuan secara penuh dan setara sebagai pihak yang bertanding. Stereotipe peran dan bias gender masih meluas, dalam berbagai tingkatan, di semua negara di dunia dan tercermin dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Peran perempuan yang berkiprah dibidang parle- men mungkin telah menjadi format perjuangan baru di Indonesia terutama di era reformasi. Tuntutan reformasi dalam segala aspek kemudian terejewan- tahkan dan terlembagakan dalam berbagai kekuatan social yang berkembang. Menuju masyarakat yang demokratis inilah kemudian peran perempuan mu- lai nampak dalam berbagai kegiatan social politik yang ada. Perempuan yang dulu diidentikan hanya sebagai seorang yang hanya mengurus rumahtang- ga, merawat anak dan mengurus suami, kini melaku- kan transformasi identitas dan etos kerja yang lebih luas tanpa melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang perempuan. Wacana mengenai keterlibatan perempuan diluar arena rumahtangga menjadi per- debatan dan masalah krusial kaum pejuang feminis sejak pra kemerdekaan. Adalah RA Kartini, seorang wanita yang tidak pantang semangat memperjuang- kan hak-hak kaum hawa sejak zaman kolonial Be- landa. Kita bisa mencermati terebelenggunya peran wanita yang tidak leluasa dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah karena peraturan komunal (adat), kebiasaan yang sudah membudaya, aturan keluarga dan sikap kerendahan hati dari wan- ita itu sendiri.Hal ini memiliki ekses negatif pada kaum perempuan yang menyebabkan mereka gagap dalam kehidupannnya. Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya yang berhadapan dengan adanya aturan atau adat kebiasaan suatu masyarakat di Indonesia, bisa kita lihat film layar lebar berjudul "Perempuan Berkalung Sorban " karya Sutradara Muda, Hanung Bramantyo. Film yang mu- lai ditayangkan pada tahun 2009 ini mengkisahkan perjuangan seorang anak Kyai Pengasuh Pondok Pe- santren bernama, Annisa yang diperankan oleh Re- valina S. Temat yang memperjuangkan hak-haknya 71
72 PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK ditengah dominasi peran dan kebijakan pria. Film ini mencoba "membongkar" tradisi pesantren dan kebi- jakan orangtua yang kerap mengatasnamakan logika agama ketika kaum perempuan ingin lebih leluasa mengembangkan bakat dan potensinya. Hal ini bisa kita lihat ketika Annisa (Revalina S. Temat) yang masih remaja terpilih menjadi ketua ke- las secara voting tapi gurunya secara sepihak mem- berikan jabatan ketua kelas kepada temannya yang pria dengan alasan bahwa selama masih ada laki-laki maka perempuan tidak dibolehkan menjadi pemi- mpin. Tindakan ketidakadilan gender dalam Film ini juga diperlihatkan dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumahtangga. Namun, film ini mendapa- tkan berbagai kritikan terutama kalangan buday- awan yang terusik dengan sajian yang memojokan pesantren. Sebut saja misalnya budayawan terkenal, Taufiq Ismail yang merasa bahwa film ini terlalu mengkambinghitamkan pesantren dan mencampur- kan antara budaya dan agama. Film berjudul Perem- puan Berkalung Sorban ini hanyalah sepintas wajah kehidupan kaum feminis negeri ini yang dihadapkan pada aturan tradisional sekaligus terdapat faktor in- ternal seperti kekurangan yang dimiliki kaum perem- puan sendiri. Masalah kultural dalam lingkungan pe- santren ini makin krusial ketika menimpa para ulama perempuan juga. keterlibatannya dalam arena publik sektor politik. Keterlibatan perempuan dalam kancah perpoliti- kan nasional menjadi pembicaraan yang krusial dan melegenda ketika pemilu 1999. Kemenangan suara terbanyak yang berhasil kantongi oleh PDIP mela- hirkan berbagai respon ditengah masyarakat akan munculnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presi- den. Respon yang menyatakan ketidaksetujuan terh- daap Megawati menjadi Presiden muncul dari berb- agai sudut pandangan yang berbeda-beda. Bagi para kaum feminis yang awam, kemunculan Megawati menjadi calon presiden adalah harapan baru dalam memperjuangakan hak-hak kaum perempuan. Mun- gkin mereka melihat ada hal pengaruh dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan kelak yang ber- dampak pada peningkatan kesetaraan perempuan, tidak terkecualibagi mereka sendiri. Namun, kritikan yang tajam sekaligus pendapat yang tidak setuju akan kemunculan Megawati untuk meraih kursi RI 1 dilontarkan oleh tokoh muslim dan politisi senior In- donesia. Sebut saja Nurcholis Madjid. Ia mengatakan, "Mbak Mega itu pribadinya agak lemah, itu memang kenyataannya" (Republika, 18 Juni 1999 dalam Soat- jibto, 2005 : 19). D. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri, Aceh, Nurjannah Ismail, mengatakan faktor kultur- al yang telah melekat di masyarakat dinilai menjadi penghambat peran aktif ulama perempuan. Mereka sering dihadapkan pada kenyataan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sehingga meng- hindarkan diri dari kegiatan publik. "Perempuan lebih memilih menjadi pendukung, pendorong, dan pembantu setia kegiatan suami," kata Nurjannah. Budaya patriarki menghambat perempuan memper- oleh pendidikan agama yang tinggi. Dengan alasan, perempuan hanya bertugas di ranah domestik, yai- tu rumah tangga (Republika, 24 November 2010). Dikemukakan pula bahwa sebab-sebab wanita gagal untuk mempergunakan kesempatan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik yang diberikan kepa- da mereka dinegara-negara tersebut adalah karena sikap tradisional dan kerendahan atau kekurangan wanita sendiri (Soekito, 1989:52). Disamping wacana yang menunjukan perjuangan kaum feminis dalam lingkup makro, lokal dan ko- munal. Perjuangan kaum feminis juga ikut terlibat dalam kancah nasional dalam lingkup Negara yaitu Bidang Politik Dalam upaya untuk mewujudkan suatu kesetaraan kedudukan wanita dalam bidang politik adalah pent- ing untuk menyoal tentang affirmative action. Konsep affirmative action merupakan tindakan yang terbukti produktif untuk meningkatkan jumlah representa- si perempuan di parlemen, dan tindakan ini telah dilakukan oleh banyak Negara lain didunia. Jumlah perempuan yang cukup dalam institusi pengambilan keputusan, akan membuat pergeseran pada cara pan- dang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan anti ke- kerasan. Selain itu, akan dihasilkan pula perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat memasukan kebutuhan khusus perempuan (Soatjibto, 2005 : 98). Keterlibatan perempuan da- lam kancah perpolitikan Indonesia sebenarnya tidak mempermasalahkan keterlibatan perempuan untuk ikut serta menjadi decision maker untuk kepentingan publik. Kemunculan Megawati sebagai satu-satunya calon perempuan yang ingin menjadi Presiden ketika pasca Pemilu 1999 sebenarnya hanya masalah kual- itas dan kepribadian yang dianggap masih kurang. Amin Rais dalam komentarnya menyebutkan, "se-
Moh. Ikmal bagai muslim saya dapat menerima wanita menjadi presiden, jendral, professor, ibu rumahtangga dan sebagainya. Masalahnya bukan karena isu jender, tetapi ber- kaitan dengan kualitas seseorang" Soatjibto, 2005 : 19). Keterlibatan kaum feminis ini hamper sama dengan perjuangan kaum feminis yang tindakannya dipengaruhi oleh aliran liberan. Aliran ini berkem- bang pada era 70-an yang mempunyai komitmen adanya otonomi individual dan otonomi dalam melakukan pilihan. Mereka menekankan kebebasan harus dimiliki oleh perempuan sama halnya yang di- miliki oleh laki-laki. Pemikiran feminis liberal dapat diterjemahkan pada kebijakan perubahan hukum yang ada, dengan secara umum hanya mensyaratkan adanya perubahan dan usaha memperluas struktur untuk memberi ruang kepada perempuan. Dalam mensosialisasikan peranan perempuan dalam politik di indonesia misalnya, pendekatan feminis liberal ini dapat diadopsi untuk mengembangkan suatu kebi- jakan peraturan yang memberikan otonomi kepada perempuan untuk berperan lebih besar dalam politik (Johani, 2006:115-118).Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen telah menempatkan derajat perempuan "sekian langkah" untuk memberikan ru- ang dalam mengembangkan bakat dan potensinya dalam wilayah legislasi.Wacana tentang perempuan dan politik semestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kaum perempuan. Itulahsebabnya dalam agenda gerakan dan politik, perempuan memunculkan tuntuan yang lebih modern dalam membentuk kesetaraan men- cakup peran pengambil keputusan yang strategis," Demikian dituturkan anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Karolin Margret Natasa (Okezone,21-4-2010). Dengan keterlibatan perempuan dalam arena poltik Indonesia diharapkan adanya suatu keadilan dan ke- setaraan bagi kaum perempuan dalam bentuk yang lain. tik terhalang dengan budaya atau kultur yang ma- sih mengaggap bahwa aktivitas perempuan dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang lain dan tabu. Demikian juga kekurangan yang dilimiki kaum perempuan dalam dirinya telah menjadi halangan tersendiri. Akan tetapi, perjuangan dalam bidang poltik kaum feminis di Indonesia patut kta hargai dan hormati dalam perjuangan pemenuhan hak-hak kaum perempuan. DAFTAR PUSTAKA Ani W Soatjipto. 2005. Politik Perempuan Bukan Ger- hana: Esai-Esai Pilihan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Donny Danardono. 2007. "Teori Hukum Feminis: Me- nolak Netralitas Hukum, Merayakan Differ- ence dan Anti Esensialisme" dalam Irianto Sulistyowati, 2008. Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperpektis kese- taraan dan keadilan. Jakarta: yayasan Obor Indonesia. Faqih Mansour. 2006. Analisis Gender dan Transforma- si Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hamdan Basyar. 2009. Kepemimpinan Nasional Demokrasi dan Tantangan Globalisasi. Yog- yakarta: Pustaka Pelajar. Ian Shapiro. 2005. Asas Moral Dalam Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia M. Anies Matta. 2010. Menikmati Demokrasi. Bandung: Fitrah Rabbbani. Nunuk Prasetyo M.A. 2008. Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: Kanisius. Rasjidi Lilli dan Rasjidi Thania I. 2007. Filsafat Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju. Sri Soekito. 1989. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Ja- karta: LP3ES. D. Kesimpulan Ai Nurhayanie,"Potret dan Upaya Mengatasi Bias Gen- der Dalam Pendidikan" hal 3-6 dalam SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial FISE UNY, Volume iv, No 1, Mei 2007. Perbincangan mengenai feminisme merupakan perbincangan mengenai perjuangan kaum perem- puan yang ingin mendapatkan haknya setara den- gan kaum laki-laki. Pemenuhan hak ini menyangkup semua bidang kehidupan manusia tidak terkecua- li bidang politik. Mereka ingin ikut serta membuat kebijakan bagi perempuan yang merasa tertindas ditengah dominasi kaum maskulin. Namun begitu, potensi perempuan dalam percaturan bidang poli- Fathur Rahman dan Siti Rohmah Nurhayati. "Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perem- puan". Dalam Jurnal Penelitian Humaniora Volume 12, Nomor 1, April 2007, LEMLIT UNY. Jurnal Perempuan 49: R. Valentina Sagala. 2006. "Program Legislasi Nasional Pro Perempuan: Sebuah Harapan ke depan". Jakarta: Yayasan 73
74 PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK Jurnal Perempuan. K. Parawansa. 2010. Case Study :Indonesia-Enhancing Women's Political Participation in Indonesia. Stockholm: International Institute for De- mocracy and Electoral Assistance. Tulisan "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis". Oleh : Imas Rosidawati Wr,SH.,MH. Mikael, Johani. 2006. Dalam Jurnal Perempuan, "Hu- kum Kita Sudahkah Melindungi?" Republika, 24 November 2010