Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 PROSIDING SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVI MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Jambi, 18 - 20 September 2013 i
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Sidang Pleno (ke-16 : 2013 : Jambi) Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Editor, Hermanto Siregar...[et al.]. Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2013) ix & 336 hlm ; 21 X 29,7cm ISBN 978 - 602 - 14722 - 0 - 0 Cetakan pertama, Desember 2013 Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jl. Daksa IV / 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. : +62 21 720 8130 / 722 2463, Fax. : +62 21 720 1812 Email : Hak Cipta PP - ISEI, 2013 ii
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 PROSIDING SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVI MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Jambi, 18 - 20 September 2013 Editors: Hermanto Siregar Aviliani Edy Suandi Hamid Lincolin Arsyad Mangara Tambunan Yoopi Abimanyu Nimmi Zulbainarni Ninasapti Triaswati Tulus Tambunan Denni P. Purbasari Firman S. Parningotan Penyusun: Firman S. Parningotan Y. Kadarusman Efrilia Sukmagraha Y. Sri Soesilo Rudy Badrudin Rokhedi P. Santoso Dipublikasi oleh: Pengurus Pusat - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia iii
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) KATA PENGANTAR Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai pada akhir tahun 2015. MEA merupakan suatu momentum yang penting bagi Indonesia karena dapat memberikan peluang untuk memperluas pasar bagi produk industridan jasa nasional. Namun di lain pihak, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia agar tidak sekedar menjadi tujuan pasar bagi produk dan jasa negara ASEAN lainnya. Secara konseptual, integrasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas akan memberikan manfaat pada suatu negara jika kinerja antar sektor dan daya saing terbentuk secara khusus. Meningkatnya integrasi ekonomi antar negara ASEAN membuat profil perdagangan barang dan jasa, terutama pada sektor prioritas, antar negara ASEAN akan memiliki kemiripan. Hal ini akan mendorong adanya suatu keterkaitan antar sektor prioritas yang tinggi dan tentu saja memerlukan penguatan daya saing yang menciptakan spesialisasi industri pada setiap negara agar manfaat positif keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dirasakan setiap negara. Dengan demikian, daya saing merupakan suatu indikator penting yang menentukan suatu negara di ASEAN memperoleh kesejahteraan ekonomi dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah di tingkat pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat menyangkut kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PISEI) telah mengadakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ke-XVI, pada tanggal 18 - 20 September 2013, di Ballroom Abadi Suite Hotel - Jambi, dengan mengangkat tema: "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Tujuan penyelenggaraan Seminar Nasional & Sidang Pleno XVI adalah menganalisis dimensi-dimensi daya saing ekonomi nasional dan ekonomi daerah; mengidentifikasi sektor/produk andalan ekonomi daerah; menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha; dan memberikan masukan kepada pemerintah dan pelaku ekonomi bagi perumusan kebijakan dan strategi untuk mempercepat peningkatan daya saing ekonomi. Melalui forum ini telah dirumuskan suatu rekomendasi strategi suntuk mempercepat peningkatan daya saing ekonomi di tingkat daerah dan tingkat nasional sehingga Indonesia dapat lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pada saat pembukaan acara, Ketua Umum ISEI, Dr. Darmin Nasution, memberikan pidato khusus yang bertema: "Membangun Kelembagaan Ekonomi Untuk Mendukung Daya Tahan dan Daya Saing". Pada akhir pidato Ketua Umum ISEI menyatakan bahwa: "dengan merajut kelembagaan ekonomi pada berbagai bidang berarti akan membangun landasan dan mekanisme yang sehat dan kuat untuk menilai dan menyempurnakan efektifitas dan efisiensi pencapaian berbagai bidang di masyarakat". Seminar Nasional ini mengangkat 23 makalah yang terkait dengan tema percepatan penguatan daya saing daerah dalam menghadapi MEA 2015 pada perspektif makro maupun perspektif daerah. Semua Makalah yang dipresentasikan di dalam Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI dan yang masuk melalui Call for Papers dikumpulkan dalam Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI. Di dalam prosiding ini terdapat juga Perumusan Hasil dan Rekomendasi yang disusun oleh Pengurus Pusat ISEI. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu terlaksananya seluruh rangkaian acara. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha di pusat dan pelaku usaha di daerah, serta masyarakat luas di seluruh Nusantara untuk mempersiapkan daya tahan dan meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jakarta, September 2013 Prof. Dr. Hermanto Siregar Ketua Tim Editor iv
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 DAFTAR ISI Kata Pengantar ... iv Daftar Isi ... v - vi Sambutan Tokoh Jambi Marzuki Usman ... vii - viii SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG JAMBI Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A... ix SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT Prof. Dr. Edy Suandi Hamid ... x SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI H. Hasan Basri Agus ... xi - xiii ISEI MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA TAHAN DAN DAYA SAING Dr. Darmin Nasution ... 1 - 6 MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana ... 7 - 12 DAYA SAING PERTANIAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DAN PASAR GLOBAL Dr. Rusman Heriawan ... 13 -16 KESIAPAN SEKTOR JASA TERMASUK SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Bayu Krisnamurthi ... 17 - 24 PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti ... 25 - 45 PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI Iskandar Simorangkir ... 46 - 65 PROTEKSI PERDAGANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA... 66 - 76 PERANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Rudy Badrudin ... 77 - 88 DAYA SAING KAWASAN EKONOMI KHUSUS: STUDI KOMPARASI INDONESIA, MALAYSIA THAILAND DAN CHINA Sari Wahyuni ... 89 - 113 PENILAIAN LINGKUNGAN DAN VALUASI EKONOMI PERIKANAN TERHADAP REKLAMASI 'WATER FRONT CITY' TELUK JAKARTA Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono ... 114 - 127 PENGUATAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis ... 128 - 137 MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: PELUANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN BAGI UMKM INDONESIA Tulus Tambunan ... 138 - 159 v
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) SISTEM MANAJEMEN PENGEMBANGAN EKONOMI NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 Firwan Tan ... 160 - 175 KESIAPAN INTEGRASI EKONOMI ASEAN DAN PELAJARAN DARI KRISIS EROPA Gaffari Ramadhan ... 176 - 196 PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 (STUDI KASUS PADA INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DI KABUPATEN CIREBON-JABAR) Dr. Hj.Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM... 197 - 211 PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI SURABAYA MELALUI UPAYA TRIPLE HELIX DAN KEUNGGULAN BERSAING Gendut Sukarno ... 212 - 224 PEMETAAN DAN PEMERINGKATAN ACARA BUDAYA KAJIAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA DIY Amiluhur Soeroso, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo ... 225 - 241 PERANAN KOMODITI KELAPA SAWIT DALAM PEREKONOMIANDAERAH PROVINSI JAMBI: ANALISIS INPUT-OUTPUT TAHUN 2000, TAHUN 2010 DAN PERBANDINGANNYA Edwin Mahatir M. R. & Bambang Juanda ... 242 - 253 PENGELOLAAN SUMBERDAYA, STRATEGI BISNIS, ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR JAWA TIMUR: PENDEKATAN STUDI KASUS Lena Ellitan ... 254 - 278 EKSPOR DAN PEREKONOMIAN DAERAH: ANALISIS EMPIRIS HIPOTESIS EXPORT-LED GROWTH DAN GROWTH-DRIVEN EXPORT Heni Hasanah & Hermanto Siregar ... 279 - 289 PERKEMBANGAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM LINGKUP REGIONAL ASEAN DAN CHINA SELAMA PERIODE 2000-2010 Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin ... 290 - 301 RE-INDUSTRIALISASI INDONESIA, KONSOLIDASI OTONOMI DAERAH, MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Djisman Simanjuntak ... 302 - 305 TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Agus Dwitarto ... 306 - 317 KEBIJAKAN USAHA DI DAERAH (KABUPATEN/KOTA): GAMBARAN REGULASI PUNGUTAN DAN PERIJINAN DI ERA OTONOMI Robert Endi Jaweng ... 318 - 327 PERUMUSAN HASIL: SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVI "MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015" JAMBI, 18-20 SEPTEMBER 2013 PP ISEI ... 328 - 329 *** vi
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 SAMBUTAN TOKOH JAMBI Assalamu'alaikum Wr. Wb. Perkenankanlah saya sebagai Tokoh Indonesia kelahiran Jambi menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, bahwa akhirnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memutuskan untuk bersidang Pleno ISEI yang ke XVI di kota Jambi. Meskipun saya pernah menjadi Ketua Umum ISEI selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1993 - 2000, tetapi saya tidak berhasil meyakinkan ISEI untuk bersidang pleno di kota Jambi. Rekan-rekan pimpinan ISEI pada waktu itu mereka bertanya, apakah kota Jambi memiliki fasilitas yang cukup untuk menyelenggarakan Sidang Pleno ISEI? Sayapun tidak lagi memaksa, agar ISEI mau bersidang Pleno di kota Jambi, karena teman saya sendiri, Mar'ie Muhammad, ketika ditahun 1995, beliau menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertanya kepada saya, "Marzuki, kota Jambi itu dibandingkan dengan Ciputat, Jakarta, besar mana?" Tetapi, alhamdulillah berkat kerja keras dan cerdik dari Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus, dimana-manakan sudah pada bermunculan hotel-hotel baru berkelas internasional.Maka oleh karena itu, saya minta kepada ISEI, agar nanti pada Kongres ISEI yang akan datang, supaya ditetapkan di Jambi! Alhamdulillah, keputusan ISEI untuk bersidang Pleno yang ke XVI di kota Jambi dengan tema, "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", adalah tepat sekali. Kenapa demikian? Hadirin sekalian yang berbahagia, Ijinkanlah saya mengemukakan alasan kenapa kota Jambi, tepat sekali sebagai tempat untuk mencanangkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, agar Indonesia bisa mengisi ASEAN, dan bukan ASEAN yang mengisi Indonesia. Pertama, diabad ke 7, yakni pada tahun 600-an, di Jambi telah berdiri suatu Kerajaan Melayu Tua, Ibu Wiendu Nuryanti,Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Kebudayaan, Republik Indonesia, menduga kerajaan itu sebagai The Lost Kingdom of Sumatera. Buktinya adalah berupa peninggalan Candi Muaro Jambi, yang luasnya 2600 hektar. Saya persilahkan para peserta Sidang Pleno ISEI untuk berkunjung ke situs Candi Muaro Jambi, yang tidak begitu jauh dari kota Jambi. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Kacung Marijan, sudah menyatakan bahwa Candi Muaro Jambi diusahakan untuk menjadi Warisan Dunia, The World Heritage. Dalam waktu dekat di Jambi akan diadakan Seminar Internasional, Candi Muaro Jambi dan Candi Nalendra di India. Kedua, kenapa candi-candi ini didirikan di Muaro Jambi pada abad ke 7 itu? Jawabnya, pada waktu itu China sudah besar dan berjaya, demikian juga dengan India. Didalam hubungan dagang, kedua negara pada waktu itu, para saudagar China mau ke India, dan saudagar India mau ke China, karena jalan darat yang memerlukan waktu yang lama, maka mereka mengambil jalan laut. Karena letak Muaro Jambi (baca: Indonesia) secara geografis berada diposisi yang strategis, maka kapal laut China, ketika Matahari berada dibelahan bumi bagian selatan, angin berembus dari utara ke selatan, maka mereka berlayar dari China dan berhenti di Muaro Jambi. Demikian pula kapal-kapal India, berlayar ke China, tetapi berhenti dulu di Muaro Jambi. Ketika angin berganti arah, maka kapal-kapal China terus ke India, dan kapal-kapal India terus ke China. Ketiga, Muaro Jambi (Indonesia) memiliki absolut advantage, disamping lokasi yang strategis juga menghasilkan emas, disebut sebagai pulau emas (Swarna Dwipa), cula badak untuk obat, rempah-rempah lada dan pala, gading gajah, pinang, yang pada waktu itu merupakan barang-barang yang mahal. Hadirin sekalian yang berbahagia, Sekarang China dan India kembali besar lagi. China pada tahun 2013 ini memiliki Cadangan Devisa vii
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) sebanyak USD 3500 miliar, dan India memiliki Cadangan Devisa sebanyak USD 500 miliar. Banyak ekonom dunia yang membaca, China adalah masa mendatang, Amerika masa lalu, dan Eropa barang antik. Hal ini dapat dibaca, bahwa saatnya Indonesia untuk menjadi besar kembali. Cuma, kata pepatah Jawa, Ono mangsane (Waktunya), Ono wonge : Pertanyaannya, siapakah orang itu yang nanti akan menyamakan kedudukan ekonomi Indonesia dengan China dan India? Saya berpendapat bahwa, Indonesia supaya kembali lagi kepada strategi perdagangan luar negeri yang memanfaatkan kebolehan absolut (absolut advantage). Faktanya, 1500 juta penduduk China senang sekali memakan: Durian, Alpokat dan Mangga Indonesia. Mereka juga suka sekali menyantap: daging buaya, daging ular pithon, daging labi-labi, daging biawak, dan sebagainya. Kalaulah Indonesia, baca daerah- daerah di Indonesia, memusatkan usahanya kepada peringkatan ekspor barang-barang yang sangat disuka oleh 1500 juta penduduk China, maka ketika nanti memasuki era mondial, era dimana mulai Perdagangan Bebas (Free Trade), Indonesia akan bisa menjadi anggota dari Tiga Negara Penggerak Ekonomi Dunia (The Three Globe Economic Generator), yaitu : China, India dan Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, Saya atas nama masyarakat Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada ISEI dan anggotanya yang telah berkenan bersidang Pleno ke XVI di kota Jambi. Selagi berada di Jambi, saya sarankan jangan lupa menikmati wisata kuliner, seperti: gulai tempoyak, mie celor, kue padamaran, dan juga mengunjungi Candi Muaro Jambi, kebun binatang Jambi, yang banyak harimaunya. Jangan lupa pula membeli batik Jambi, kain songket Jambi. Nanti ketika balik ketempat masing-masing, jangan lupa membeli oleh-oleh berupa: empek-empek, kopi Jambi, dan durian Jambi.Terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jambi, 18 September 2013 Marzuki Usman viii
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG JAMBI Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat dipercayakan dan diselenggarakan di Jambi. Tentu ini suatu kehormatan bagi masyarakat Jambi, karena Jambi dipandang memenuhi kriteria sebagai tuan rumah perhelatan nasional tersebut. Salah satu kriterianya adalah tersedianya sarana dan prasarana seperti hotel dan jasa penerbangan serta tempat rekreasi dan infrastruktur lainnya. (sebelumnya pada setiap perdebatan tentang tuan rumah, sering Jambi dipandang sebelah mata). Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi pertimbangan adalah keberhasilan pembangunan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan sidang pleno tersebut. Khusus bagi Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Jambi merupakan ujian dan kepercayaan pertama diberikan oleh ISEI pusat, yang sangat terkait erat dengan perkembangan dan kontribusi ISEI Jambi pada setiap pelaksanaan kegiatan ISEI dan perjuangan meyakinkan ISEI pusat pada Kongres tahun 2012 di Yogyakarta. Kemudian juga keberanian, kekompakan dan daya juang pengurus ISEI Jambi periode 2012- 2016 untuk melaksanakan programnya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan khususnya pembangunan Provinsi Jambi. Untuk itu sidang Pleno ISEI digabungkan dengan seminar nasional dengan tema: "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Kami sangat yakin bahwa makalah dan presenter yang terpilih dengan sangat ketat, serta kualitas peserta seminar, akan mampu menjawab dan membahas tuntas tema utama tersebut. Salah satu persoalan ekonomi Indonesia sekarang adalah lemahnya daya saing ekonomi daerah termasuk ekonomi Jambi. Satu sisi banyak daerah yang mempunyai keuntungan komparatif (comparative advantage) bila dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi lemah dalam daya saing (competitive advantage) pada pasar baik nasional maupun internasional, sehingga berimbas kapada melemahnya keuntungan neraca perdagangan (balance of trade) dan membesarnya defisit neraca transaksi berjalan (current account). Tidak mengherankan kondisi ini merupakan salah satu faktor kepada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dengan Dollar Amerika Serikat, yang sekarang menjadi isu hangat persoalan ekonomi Indonesia. Melalui Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan kepada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Sebagai tuan rumah, kami berharap akan keluar rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk membantu mempercepat daya saing ekonomi Jambi salah satunya adalah mendorong dan membantu cepat selesainya pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional. Sebagai ketua ISEI Jambi, saya meyakinkan kesuksesan pelaksanaan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI di Jambi merupakan kerjasama semua pihak. Untuk itu sepantasnya kami mengucapkan terima kasih kepada: Pertama, Pengurus Pusat ISEI atas kepercayaannya. Kedua, pemerintah daerah dalam pendanaan dan penyelenggaraan, khususnya perhatian dan dukungan nyata Bapak Gubernur H. Hasan Basri Agus yang ikut mengarahkan suksesnya acara tersebut. Ketiga, pemerintah Kota Jambi terutama sebagai tempat dan sponsor dana pada acara hari kedua. Keempat, semua pihak yang telah memberi kontribusi baik materi maupun sumbangan pemikiran antara lain Bank Indonesia dan pengelola Candi Muara Jambi yang telah memberi sumbangan dana. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua panitia dengan tanpa gaji dan upah telah bekerja sama untuk suksesnya acara ini. Kepada anak-anak kami mahasiswa Fakultas Ekonomi yang terlibat, kalian telah mewarnai kesuksesan perhelatan nasional di Jambi. Sukses beserta kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jambi, 18 September 2013 Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A. ix
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahNya kita dapat bertemu dan berkumpul di Kota Jambi untuk menyelenggarakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI ISEI pada tanggal 18 - 20 September 2013. Tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI adalah: "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Tema utama ini ditentukan mengingat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan lama lagi, dan banyak pihak menilai bahwa Indonesia belum siap menghadapi regionalisme di tingkat ASEAN ini karena daya saing ekonomi nasional dan ekonomi daerah yang dinilai masih belum kuat. Potensi dan prospek perekonomian Indonesia yang berkelimpahan sumber daya produksi tidak akan berkelanjutan jika tidak diikuti dengan daya saing ekonomi daerah. Kenyataannya saat ini meskipun suatu daerah kaya dengan sumber daya alam, tetapi daerah tersebut tidak memiliki industri pengolahan bahan mentah tersebut. Demikian pula daerah yang memiliki potensi pariwisata tetapi tidak siap dengan industri jasa pendukungnnya. Setiap daerah sejak lama hanya menikmati nilai tambah output yang rendah dan cenderung kalah bersaing dengan negara ASEAN lain yang memiliki strategi industri pengolahan dan jasa yang semakin maju. Untuk itu harus disadari bahwa daya saing ekonomi daerah harus ditingkatkan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi diberlakukan harus dijadikan momentum untuk menuju perekonomian yang berbasis pada efisiensi tenaga kerja dan efisiensi pasar. Untuk mendapatkan kondisi yang terkini tentang ekonomi di daerah maka panitia pengarah menetapkan beberapa ISEI Cabang untuk melakukan riset kecil terutama pada daerah-daerah yang memiliki keunggulan komoditas agroindustri, tekstil, pelayanan logistik, dan pariwisata selain informasi terkini ekonomi daerah juga dilakukan oleh para dosen, peneliti dari beberapa perguruan tinggi dan lembaga lain yang mengikuti call for papers dalam rangka Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI. Ada dua kegiatan utama yang akan diselenggarakan oleh kita bersama. Pertama, Seminar Nasional yang terdiri dari dua plenary session dan dua parallel session. Plenary session yang pertama memberikan perhatian pada tinjauan makro. Kemudian plenary sessionkedua pada perspektif daerah atas upaya percepatan penguatan daya saing ekonomi daerah menghadapi Masyakarat Ekonomi ASEAN. Pada Parallel session akan diisi oleh para pemenang call for papers yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan anggota cabang ISEI. Kedua, Sidang Pleno yang akan diikuti oleh sebagian besar Pengurus Pusat ISEI dan 40 Ketua ISEI Cabang dari 51 ISEI Cabang di seluruh Indonesia, tercatat jumlah peserta yang diperkirakan akan hadir sejumlah 600 peserta. Akhirnya, kami atas nama segenap Panita Pengarah dan Panitia Pelaksana Pusat Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI mengucapkan terimakasih atas dukungan segenap pihak mulai dari pihak sponsor, pihak panitia daerah, pihak pemerintah pusat dan khususnya kepada pihak pemerintah kota dan pihak pemerintah daerah Jambi yang telah mendukung sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaan acara. Kiranya segala tujuan kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI dapat tercapai dengan baik berkat perhatian dan koordinasi segenap pihak. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jambi, 18 September 2013 Prof. Dr. Edy Suandi Hamid Ketua Panitia Pelaksana Pusat x
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Pertama-tama sebagai Gubernur Jambi, saya ingin mengucapkan selamat atas pelaksanaan Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Jambi, tanggal 18-20September 2013. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia dan berpartisipasi dalam membahas upaya-upaya untuk mempersiapkan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat, juga mengucapkan terima kasih atas dipilih dan dipercayakannya Provinsi Jambi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berupaya sejak jauh-jauh hari mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini. Saya yakin tanpa kerja keras dan koordinasi yang rapi antara Panitia Pusat dan Daerah, tidak mungkin rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ini, dapat diselenggarakan dengan baik. Bapak Menteri dan peserta yang saya hormati, Sejak awal saya diinformasikan bahwa Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI, ISEI mengangkat tema "MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015", saya sangat antusias mengikutinya karena sangat relevan dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh daerah. Masih banyak pihak yang berpandangan bahwa keadaan perdagangan Indonesia setelah implementasi MEA sesungguhnya masih sulit diprediksi. Dikhawatirkan bagi pelaku ekonomi yang tidak mampu bersaing, akan sulit mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran. Pada sisi yang lain, sejumlah pelaku ekonomi justru menyambut baik perjanjian MEA ini. Mereka optimis MEA dapat memberikan keuntungan karena membuka peluang terutama bagi industri hilir pertanian lebih berkembang. Dengan keberadaan bahan baku dan tenaga kerja yang melimpah di Indonesia, MEA lebih menjanjikan keuntungan karena masa depan ekspor Indonesia akan meningkat karena membuka pasar yang lebih besar. Mencermati tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno ini, perkenankan saya mengupas sedikit tentang perekonomian Jambi dalam kaitannya dengan implementasi MEA 2015 serta perdagangan bebas pada umumnya. Posisi geografis Jambi memiliki keuntungan alamiah (natural advantage) karena menghadap langsung ke Laut China Selatan serta memiliki akses ke Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran perdagangan paling sibuk di dunia. Posisi ini sangat memungkinkan bagi Jambi untuk melakukan perdagangan internasional intra ASEAN dengan biaya transportasi yang lebih rendah sehingga dapat menarik keuntungan yang berlipat ganda. Peluang besar juga diperoleh Jambi sejalan dengan kebangkitan ekonomi China menjadi raksasa ekonomi di kawasan Asia Pasific serta dalam kontek perdagangan antar regional dengan diberlakukannya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), tahun 2020. Atas dasar pemikiran inilah Pemerintah Provinsi Jambi bertekad dan bekerja keras untuk membangun Pelabuhan Samudera Ujung Jabung. Alhamdulillah, berkat dukungan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas serta Perhubungan, rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sudah masuk dalam revisi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jajaran Pemerintah Provinsi Jambiakan terus berjuang agar infrastruktur yang sangat dibutuhkan ini mulai dibangun dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, termasuk dengan menjajajaki kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri. Penduduk Provinsi Jambi dewasa ini berjumlah 3,1 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata hanya 57,8 jiwa per kilometer. Penduduk Jambi telah terbiasa dengan interaksi multi etnis di bidang sosial, budaya dan ekonomi sehingga Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah yang teraman di Indonesia. Sementara kearifan lokal terus ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan sosial dan budaya melalui lembaga adat hingga sampai ke desa-desa. Ini semua merupakan kondisi pemungkin yang besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan termasuk dalam kegiatan investasi dan perdagangan dalam menghadapi MEA pada tahun 2015. xi
Exchange Market Pressure dan Invervensi ... (Telisa Aulia Falianty & Mirzhaldy Andhony) Provinsi Jambi juga memiliki Situs Percandian Muaro Jambi yang merupakan tinggalan arkeologi terluas di Indonesia dengan luas 2.062,5 hektar, dibangun pada masa klasik abad 7 - 15 M (Melayu Kuno). Potensi Arkeologi tergambar dari konsep kosmologi dan ekologi yang diwujudkan dengan bangunan- bangunan candi, pemukiman, kolam dan sistem jaringan kanal yang diselaraskan dengan kondisi alamnya. Dinamika pembangunan komplek percandian ini terus maju. Sejak tahun 2009 komplek candi ini telah didaftarkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai peninggalan sejarah warisan dunia. Kemudian, pada tanggal 22 September 2011 yang lalu, kawasan ini juga telah diresmikan oleh Presiden Bambang Soesilo Yudoyono sebagai "Kawasan Wisata Sejarah Terpadu". Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami terus mengembangkan komplek percandian Muaro Jambi sebagai objek yang dapat memberikan manfaat pada implementasi MEA 2015. Potensi Candi Muarajambi harus digali dan dikembangkan guna dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, perekonomian, dan pembangunan daerah secara umum. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, Hingga dewasa ini, perekonomian Provinsi Jambi masih mengandalkan kelimpahan sumber daya alam yang dimilikinya terutama sektor pertanian. Pada tahun 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi untuk sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 29%. Sektor pertanian juga penting perannya dalam menyusun struktur lapangan kerja di Provinsi Jambi di mana hingga tahun 2012 mencapai 52%. Jambi memproduksi komoditas ekspor yang dapat menjadi andalan dalam perdagangan internasional. Di antaranya adalah karet alam dengan produksi 265.875 ton per tahun; kelapa sawit dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) 6,3 juta tonyang menghasilkan produksi Cruide Palm Oil (CPO) 1,3 juta ton per tahun; kayu manis 57.450 ton per tahun; kelapa dalam dengan produksi 113.089 ton per tahun; dan kopi 12.731 ton per tahun. Di dalam perut bumi Jambi juga terdapat cadangan minyak bumi sebesar 395.445,68 barel; gas bumi 15.672,87 BSCF; panas bumi 549 MW; dan batu bara 383,20 juta ton. Berdasarkan Indeks Konsentrasi Pasar, produk CPO dan Karet serta Produk Ikan olahan juga memiliki nilai yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun produk tersebut cukup potensial, namun perlu peningkatan jumlah pasar sasaran, sehingga tidak lagi tertuju hanya pada satu atau dua pasar. Jika tujuan ekspor komoditi tersebar ke banyak negara, komoditi tersebut relatif tahan terhadap gangguan (disturbance) yang terjadi dalam perdagangan internasional. Eksportir komoditas unggulan Provinsi Jambi perlu melakukan strategi pengembangan pasar secara terus menerus guna menjaga stabilitas nilai ekspor. Berdasarkan Indeks Reveal Competitive Advantage (RCA), Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif untuk komoditi karet alam olahan dan karet remah. Oleh karena itu, strategi revitalisasi karet rakyat masih menjadi prioritas pembangunan pertanian di Provinsi Jambi agar keunggulan komparatif tersebut masih dapat dipertahankan. Sementara komoditi CPO meskipun cukup potensial, namun sedikit berfluktuasi diakibatkan infrastruktur yang belum memadai serta pengaruh krisis global terhadap permintaan dari CPO tersebut. Untuk itu, kebijakan infrastruktur terutama pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan kawasan Ekonomi Ujung Jabung terus diupayakan. Bapak Menteri dan Hadirin yang saya hormati, Selain potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, kami juga menyadari beberapa persoalan yang memerlukan solusi, antara lain adalah: (1) Perekonomian Provinsi Jambi memerlukan percepatan transformasi sehingga lebih seimbang; Penduduk Jambi yang bekerja pada sektor pertanian ditandai dengan tingkat pendidikan umumnya masih rendah, inisiatif dan kreativitas tergolong rendah, kurang responsif terhadap adopsi teknologi sehingga produktivitas usahatani mereka masih rendah; (2) Dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan (gain) yang lebih besar dalam kegiatan perdagangan dan industri, Provinsi Jambi terkendala oleh kesediaan energi listrik untuk mendukung pembangunan industri pengolahan serta pelabuhan samudra untuk menjangkau pasar yang lebih luas; (3) isu kunci lainnya adalah permasalahan pembiayaan terhadap inftastruktur ekonomi dan publik ditengah kemampuan Aggaran Pemerintah yang terbatas. xii
Finance and Banking Journal, Vol. 14 No. 1 Juni 2012 Bapak Menteri dan Hadirin yang saya hormati, Kendatipun pro dan kontra terus bergulir tentang kesiapan Indonesia menuju MEA 2015, menurut hemat saya era globalisasi adalah suatu keniscayaan. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas tidak dapat dicegah ataupun dibatalkan. Lazimnya di dalam kesepakatan perjanjian perdagangan bebas, kendati terdapat klausul-klausul yang memberi kesempatan para pihak menyesuakan diri dalam rangka memperbaiki posisi daya saingnya, namun Indonesia harus terus berbenah dan bekerja keras dalam melaksanakan komitmen perjanjian MEA sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana daerah- daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Jambi berupaya untuk menjadi the new frontier economic atau daerah baru bagi perkembangan ekonomi ke depan, Provinsi Jambi akan memelopori daya saing bangsa di tengah ekonomi Asia dan menjadi penggerak ekonomi utama abad ke-21 ini. Saya berharap rangkaian Kegiatan Seminar dan Sidang Pleno Nasional ISEI XVI Tahun 2013 di Provinsi Jambi ini, berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan rekomendasi dalam upaya MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015". Untuk itu, melalui pengalaman, pengetahuan dan wawasan anggota ISEI yang telah dikenal luas oleh publik, secara khusus saya meminta seminar nasional dan sidang pleno ISEI yang akan digelar mencermati empat hal. Pertama, menyiapkan peta jalan yang terpadu bagi upaya percepatan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.Kedua, menyusun prototype kawasan industri yang adaptif, dan mengupayakan suatu rekomendasi suatu pilot project di daerah tertentu.Ketiga, mencari solusi perubahan struktural bagi pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi dan publik termasuk dengan menempatkannya dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang tengah berlangsung sekarang ini.Keempat, menyusun kerangka konseptual bagi pengembangan entrepreneurship Government, untuk mendorong perdagangan, investasi, manajemen logistik serta penyiapan SDM yang kompetitif. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno Nasional ISEI XVI Tahun 2013, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada bangsa Indonesia. Wabillahi taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb Jambi, 18 September 2013 H. Hasan Basri Agus Gubernur Jambi xiii
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA TAHAN DAN DAYA SAING*) Dr. Darmin Nasution Dinamika Internal di Tengah Gejolak Ekonomi Global Krisis ekonomi global yang bermula dari krisis KPR bodong (subprime mortgage) di Amerika Serikat pada paroh kedua 2007 menular kepada sistem keuangan dunia pada tahun berikutnya. Negara ini yang kehabisan ruang memacu kebijakan fiskal, seperti yang dialami negara maju pada umumnya, menempuh kebijakan moneter yang tidak lazim guna keluar dari tekanan krisis. Kebijakan ini yang kemudian dikenal dengan "quantitative easing" (QE) merupakan upaya Bank Sentral mengguyur likuiditas ke dalam perekonomian dengan cara membeli berbagai aset. Harap dicatat bahwa pembelian tidak hanya terhadap surat berharga pemerintah, melainkan juga yang diterbitkan swasta dan bahkan yang masuk kategori aset "toxic" sekalipun. Kebijakan tersebut memang menunjukkan hasil yang positip sehingga krisis kemudian beralih ke zona ekonomi Eropa. Memperoleh hasil yang menggembirakan dari upaya tersebut mendorong Amerika Serikat melanjutkan kebijakan QE kedua dan selanjutnya ketiga sampai sekarang ini, walaupun hasilnya terbukti semakin kecil. Guyuran likuiditas tersebut pada gilirannya menggiring arus penempatan dana ke kawasan yang memberi return lebih tinggi dengan risiko rendah atau moderat. Indonesia termasuk negara emerging yang menjadi tujuan penempatan dana panas tersebut. Di latar belakang fenomena ini sesungguhnya semua pihak sepakat bahwa manakala kebijakan tersebut dikurangi atau bahkan dihentikan, yang ditandai dengan recovery ekonomi AS, maka segera akan terjadi pembalikan arah dana kembali ke negeri asalnya. Di Indonesia fenomena masuknya dana murah dalam jumlah besar tersebut, berakumulasi dengan mulai pulihnya perekonomian dari krisis besar Asia, yang ditopang oleh konsumsi domestik, ekspor, dan kemudian investasi. Maka kita menyaksikan fenomena yang menarik dimana tingkat bunga tertekan ke bawah, dan tercipta pertumbuhan kredit melebihi kenaikan dana pihak ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Di pihak lain aliran dana murah membuka peluang pemerintah dan juga swasta melakukan pinjaman dengan biaya rendah. Pemerintah meminjam melalui penerbitan obligasi sedangkan swasta meminjam ke lembaga keuangan dalam negeri maupun internasional. Keduanya mendorong pinjaman dengan kecepatan yang semakin tinggi. Dinamika yang dilalui ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana negara emerging pada umunya, merupakan kombinasi yang nyaris sempurna dari peluang emas sekaligus ancaman bahaya. Peluang emas datang dalam bentuk aliran dana murah dalam jumlah besar, untuk ukuran negara emerging manapun. Sementara bahaya berupa pelarian modal dalam jumlah besar menghadang pada moment dan rentang waktu yang ditentukan pihak lain. Menghadapi situasi yang demikian lnisiatif kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia terdiri dari empat unsur. Pertama, membentengi instrumen moneter terhadap spekulasi aliran dana asing. Dalam hal ini BI menetapkan batas waktu minimum pemilikan Sertifikat Bank Indonesia. Kedua, menekan tingkat bunga - melalui penetapan suku-bunga kebijakan- serendah mungkin, sehingga gelombang masuknya modal asing jangka pendek tidak terlalu besar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketiga, memupuk cadangan devisa untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembalikan arus modal tiba-tiba. Keempat, dalam hal terjadi gejolak yang diiringi oleh aliran dana keluar, BI melakukan aksi pembelian SBN segera setelah dilakukan intervensi di pasar valas. Kebijakan ini selain melahirkan "self assurance" menghadapi goncangan, berfungsi pula mengurangi kejatuhan harga SBN dan saham serta mengurangi kepanikan jual. BI memliki instrumen mengatur kembali Pidato Ketua Umum ISEI 1
Pidato Ketua Umum ISEI Membangun Kelembagaan Ekonomi ... (Dr. Darmin Nasution) likuiditas melalui pembelian SBN setelah menyedot rupiah pada saat intervensidi pasar valas. Selain itu kebijakan ini bermanfaat pula memperkuat neraca BI. Rangkaian kebijakan ini mampu mengisolasi eksposur neraca keuangan BI dari gejolak pasar keuangan. Selanjutnya untuk mengantisipasi deficit transaksi berjalan -yang diperkirakan segera terjadi-BI memberlakukan pengaturan tentang DHE (devisa hasil ekspor). Suatu langkah terobosan dibawah kendala Undang-undang yang sangat bebas. Sayangnya Pemerintah kurang mengambil dapat untuk mengoptimumkan manfaat atau mengantisipasi dinamika aliran dana tersebut. Tidak lahir misalnya keragaman instrument investasi, teristimewa dalam rangka pembiayaan infrastruktur. Kebijakan ini sekaligus berfungsi menahan arus balik pada saat diperlukan, karena instrument ini selain bersifat jangka panjang juga menjanjikan capital gain yang menarik. Defisit Transaksi Berjalan: Kelemahan Fundamental Ekonomi? Masih segar dalam ingatan kita beberapa tahun berlalu ketika ekonomi Indonesia dianggap memiliki daya tahan atau resiliensi terhadap gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pandangan yang demikian disampaikan pula oleh pers internasional terpandang, seperti The Economist dan Financial Times. Itulah periode ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh tiga faktor penting sekaligus, yaitu ekspor, konsumsi dalam negeri dan investasi. Prestasi yang demikian baik memang tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Dalam periode itu tujuan utama ekspor Indonesia juga berubah dari Jepang dan USA ke Cina, India, dan negara emerging. Capital inflow mengalir dengan deras sehingga tingkat bunga bergerak turun, dana murah tersedia bagi pemerintah, perbankan maupun pasar modal. Sedangkan investasi meningkat pesat, walaupun lebih berorientasi kepada konsumsi dalam negeri, termasuk properti dan sarana transportasi. Secara kasat mata kelemahan ekonomi Indonesia berada pada ketidakseimbangan eksternal. Tanpa faktor perubahan kebijakan QE pun yang makin sering dibicarakan akhir-akhir ini konstalasi neraca pembayaran (NP) telah secara terus menerus menekan perekonomian Indonesia sejak September 2011. Sesungguhnya kelemahan tersebut juga telah ada sejak tiga dasawarsa yang lalu, dan merupakan warisan kelemahan perekonomian Orde Baru. Sebelum terlanjur bicara terlalu jauh tentang hal ini, sebaiknya dijernihkan apa yang dimaksud dengan fundamental ekonomi di dalam uraian ini. Terminologi ini sering dianggap kabur (vague) dan tidak begitu umum digunakan di dalam analisis ekonomi yang ketat. Demi menghindari kesalah fahaman kita perlu memberi batasan terhadap istilah ini. Secara operasional pengertian fundamental ekonomi yang digunakan dalam uraian ini adalah keseluruhan kinerja dan kualitas ekonomi (makro) yang meliputi: pertumbuhan, inflasi, kesempatan kerja (dan pengangguran), tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, nilai tukar, transaksi berjalan (neraca pembayaran), cadangan devisa, beserta tingkat keyakinan konsumen, tingkat keyakinan bisnis, dan tingkat keyakinan terhadap sektor perbankan (dan keuangan lainnya). Paling tidak ada tiga sumber utama dari permasalahan NP yang kita hadapi. Pertama, kelemahan struktural dimana sektor industri manufaktur sangat minim menghasilkan barang setengah jadi dan barang modal. Sebagai akibatnya rangkaian pertumbuhan ekonomi yang relatip tinggi membutuhkan pertumbuhan impor yang lebih cepat. Kedua, pertumbuhan pendapatan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir di satu pihak tidak mampu diimbangi oleh produksi barang konsumsi seperti sejumlah bahan pangan termasuk hasil peternakan. Dalam hal kebutuhan BBM persoalan kenaikan harga yang sangat politis menjadi penyebab tambahan. Ketiga, situasi ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan merosotnya nilai ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir. Jadi sumber masalah ketidakseimbangan eksternal yang kita hadapi pun sungguh sudah kompleks. Didalamnya ada persoalan struktural, kebijakan yang tidak memadai, kurang antisipatif, dan situasi ekonomi dan perdagangan dunia yang tidak menguntungkan. Dalam masa pemulihan setelah krisis besar Asia, defisit transaksi berjalan (TB) pada mulainya lebih bersifat sementara, namun cenderung dalam kurun waktu yang semakin panjang, misalnya pada kw-1 thn 2004, kw-3 thn 2005 dan kw-2 sampai kw-4 thn 2008. Respons Pemerintah yang cukup cepat terutama dengan menaikkan harga BBM menjadi salah satu alasan pemulihan yang juga cepat. 2
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Sejak September 2011, diawali gejolak yang berasal dari krisis Yunani, transaksi berjalan (TB) di dalam NPI mulai dan selanjutnya terus menerus mengalami defisit sampai hari ini. Gejala tersebut terus menekan kurs rupiah, dibarengi berkurangnya capital inflow, serta cadangan devisapun mulai terpengaruh. Tekanan bertambah besar dengan penundaan-penundaan kenaikan harga BBM yang berfungsi mengurangi subsidi di dalam APBN maupun impor BBM. Defisit TB ini sendiri menjadi faktor yang berperan memberi tekanan kepada keseimbangan makro, khususnya terhadap nilai tukar. Tentu saja manakala terjadi bentuk shock yang lain, seperti tekanan aliran keluar modal dan/atau inflasi, maka defisit TB ini akan memperbesar tekanan, karena berisiko memperbesar ketidakseimbangan. Ada analis yang mengatakan bahwa defisit TB tidak perlu dikhawatirkan, karena akan ada penyeimbang dari bagian NP yang lain. Pandangan demikian hanya berarti secara ex-post, dan mengabaikan dinamika yang terjadi secara ex-ante. Artinya penyeimbang dimaksud akan terjadi dalam bentuk surplus neraca Modal dan Finansial atau pengurangan jumlah Cadangan Devisa. Jika neraca Modal dan Finansial juga menghadapi masalah, maka seluruh beban akan jatuh kapada Cadangan Devisa. Kelembagaan Ekonomi Kurang Diperhatikan Saya menyebutkan diatas, bahwa defisit TB ini sebagai salah satu faktor kelemahan fundamental ekonomi Indonesia, karena masih terdapat sejumlah kelemahan lain. Hanya saja kelemahan lain dimaksud jarang ditonjolkan atau pengaruhnya tidak terlihat langsung kepada fundamental ekonomi. Berikut ini mari kita tinjau secara ringkas saja faktor-faktor dimaksud serta sumber utama yang menyebabkannya sebagai kelemahan. Apakah kita bertujuan meningkatkan daya saing-daya tahan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi- yang sifatnya berkelanjutan pertama-tama pasti dilandasi oleh sejumlah faktor yang membentuk fundamental ekonomi itu sendiri. Daftar dari pilar yang membentuk fundamental ekonomi tersebut bisa disusun lebih panjang atau lebih pendek, tetapi untuk Indonesia sekurang-kurangnya adalah keenam faktor di bawah ini. Tinjauan ringkas lebih ditekankan kepada unsur utama yang menjadi kendala pencapaian kinerja yang optimal. Pertama, pembangunan infrastruktur fisik yang sudah banyak diwacanakan, merupakan kelemahan yang selama ini belum teratasi. Selain melalui anggaran, atau mengundang investor, kebanyakan negara membentuk lembaga keuangan-bank atau non-bank-sebagai lembaga penting pengembangan infrastruktur. Untuk menjaga integritas dan kapasitasnya perlu disusun dasar hukum dalam bentuk Undang- undang. Sumber modal dan pendanaanya berasal dari masyarakat serta negara. Selanjutnya penting aturan-aturan dan mekanisme penetapan konsesi, pembebanan tariff/harga, hak dan kewajiban pemegang konsesi. Masalah pembebasan tanah perlu dilandasi dengan peraturan yang adil dan pelaksanaan yang konsisten. Selain infrastruktur, masih ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu sumberdaya manusia termasuk perangkat peraturan dan kebijakan tenaga kerja. Dewasa ini dengan anggaran pendidikan yang cukup besar dan terjamin, kebijakan dan langkah bidang pendidikan terlalu fokus dan terbatas pada pendidikan umum, dan sangat kurang dalam pelatihan kompetensi dan ketrampilan. Tidak terlihat mekanisme insentif dan biaya, organisasi/lembaga penyusun standar kompetensi di berbagai kegiatan, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan, serta perangkat aturannya. Bahkan ada kesan tidak jelas arah dan strategi pengembangan pendidikan jenis ini. Padahal Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dalam bidang ini, yang merupakan faktor kunci dalam membentuk daya saing yang sesungguhnya. Lembaga keuangan untuk pembiayaan berbagai kegiatan termasuk untuk pengembangan dan peningkatan produktifitas (modernisasi). Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa dukungan jaringan lembaga keuangan yang terjangkau masyarakat umum baik dari segi harga maupun layanannya. Perbankan sebagai lembaga keuangan paling dominan di Indonesia telah berbenah sejak krisis besar Asia tahun 1997-98. Namun penyehatan yang terjadi cenderung bersifat nominal saja, dimana CAR maupun NPL menjadi lebih baik. Gambarannya akan berbeda jauh bila diukur dari keterjangkauan masyarakat, baik diukur dari akses maupun harganya. Lagipula konsolidasi sektor perbankan itu sendiri sangat minim sehingga struktur sektor ini tetap lemah. Sejumlah perbaikan yang ditempuh beberapa tahun terakhir, dalam bentuk 3
Pidato Ketua Umum ISEI Membangun Kelembagaan Ekonomi ... (Dr. Darmin Nasution) pengaturan dan pengawasan, baru merupakan tahap awal kearah konsolidasi perbankan yang lebih efisien dan sehat untuk mendukung perekonomian nasional. Jika ditinjau lebih jauh ke tatanan sektor perbankan akan segera tampak heterogenitas dan segmentasi di dalamnya. Artinya dalam hal terjadi tekanan maka akan mencuat hubungan dan mekanisme antar-bank sangat lemah dalam meredam gejolak. Segelintir bank besar yang relatip kuat dan sehat sejauh ini sangat sedikit membuka window pinjaman antar bank. Jika satu atau beberapa bank kecil dan menengah mengalami kesulitan likuiditas maka window yang tersedia sangat terbatas, yaitu bank yang bersangkutan menjual asset-yang kemungkinan besar tidak memadai- atau meminta bantuan likuiditas ke bank sentral. Upaya yang disebut terakhir ini umumnya dihindari bank karena pertama akan mengundang stigma. Untuk permasalahan yang berat malah bukan tidak mungkin berisiko secara politik. Jadi walaupun tingkat kesehatan perbankan secara rata-rata baik, namun cukup rawan tergelincir ke dalam instabilitas. Selanjutnya kebijakan industrial, yang dewasa ini melahirkan struktur industri yang lemah dalam menghasilkan barang modal dan bahan baku. Pertumbuhan ekonomi yang relatip tinggi dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan investasi dan kemudian impor barang modal, bahan baku maupun alat transportasi dalam jumlah besar. Secara parsial dan sporadis bukan tidak ada kebijakan dirumuskan, seperti insentif fiskal misalnya, untuk mendorong perkembangan sektor industri. Bahkan sejumlah koridor pembangunan industri seperti MP3EI dan terakhir upaya hilirisasi produk primer, telah diluncurkan. Akan tetapi Pemerintah, pusat maupun daerah, lemah dalam pemenuhan prasarana dasar yang merupakan pekerjaan rumahnya, seperti menyusun rancangan detil tata-ruang, akses keluar-masuk utama, dan penyaringan air bersih. Investor membutuhkan iklim kepastian berusaha dan leadershif. Mereka menunggu tersedia barang publik atau semi-publik yang kental dengan unsur eksternalitas. Selanjutnya dalam suatu kebijakan industri perlu disusun prioritas jenis kegiatan -terutama barang setengah-jadi dan barang modal- sekaligus dilengkapi dengan paket insentif. Bahkan kebijakan pemenuhan hasil-hasil pangan dari sektor pertanian, termasuk peternakan, semakin ketinggalan dari perkembangan kebutuhan. Jaringan distribusi dan pemasaran tetap kental dengan praktek eksploitasi terhadap petani dan atau konsumen. Situasi yang demikian tentu menghambat produsen (petani) memperoleh porsi harga yang wajar dari harga eceran. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan mayoritas penguasaan lahan yang sangat didominasi skala kecil/mikro, sehingga tidak memungkinkan petani menggantungkan hidup secara penuh waktu dalam bidang ini. Dengan kondisi demikian sulit bagi petani untuk merespons atau bahkan untuk memanfaatkan kebijakan atau stimulus apalagi memanfaatkan sinyal pasar. Tiga empat tahun lalu Pemerintah melansir wacana dan persiapan kebijakan mendorong pengolahan tanah terlantar atau menganggur untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif di bidang pertanian. Dengan demikian akan terjadi proses lahirnya berbagai kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan skala yang lebih rasional. Artinya disatu pihak kegiatan tersebut mampu mendukung pekerjaan penuh kepada petaninya. Dipihak lain para petani atau pengolah lebih mampu merespons sinyal pasar dan stimulus, seperti memperbaiki cara bercocok tanam untuk meningkat produktifitas lahan. Kelihatannya kelembagaan ekonomi di bidang ini justru paling lemah untuk menjawab persoalan pangan nasional maupun kesejahteraan petani, terlebih-lebih di Jawa. Bidang energi berkaitan sangat erat dengan kebijakan harga dan dengan demikian kebijakan subsidi. Sesungguhnya dibelakang kedua faktor ini terentang persoalan lain yang lebih pelik, yaitu alokasi penggunaan sumberdaya bukan hanya dalam bentuk penggunaan energinya sendiri tetapi yang lebih penting lagi dalam bentuk dorongan atau hambatan perkembangan berbagai kegiatan menurut tingkat pemakaian energi. Artinya kegiatan yang menggunakan energi yang menikmati subsidi memperoleh insentip dibandingkan kegiatan yang bukan. Dewasa ini Indonesia sedang bersiap-siap pula menghadapi subsidi bentuk lain, yaitu subsidi kepada orang dalam rangka SJSN, yang akan dimulai tahun 2014 dengan Jamkesmas. Pada gilirannya nanti, akan berakumulasi jenis subsidi komoditi dengan subsidi orang. Berarti beban anggaran negara semakin berat. Jalan keluar yang paling terjangkau mengenai subsidi ini adalah merancang skenario penghapusan subsidi komoditi kearah subsidi orang dan alokasi anggaran untuk infrastruktur. Misalnya saja, dengan total subsidi komoditi sebesar Rp 350 T pertahun dirancang sekenario penghapusannya dalam waktu 10 tahun. Untuk 4
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI penyederhanaan, anggaplah persoalannya diwakili BBM dan harga minyak mentah tidak berubah. Misalnya, dengan kenaikan harga BBM ditetapkan pengurangan subsidi Rp35T setahun. Pengurangan subsidi tersebut dialokasikan masing-masing sepertiga untuk subsidi orang, infrastruktur pedesaan dan infrastruktur ekonomi lainnya. Pada tahun ke sebelas Indonesia tidak perlu membiayai subsidi komoditi lagi. Yang perlu dilanjutkan adalah sudsidi orang yang tepat sasaran, serta pembiayaan infrastruktur pedesaan dan infrastruktur ekonomi yang lain. Dengan sosialisasi yang baik saya percaya solusi ini bisa diterima mayoritas mayarakat. Dari tinjauan ringkas di atas jelas menunjukkan bahwa semua pihak, termasuk Pemerintah, bukan tidak menyadari faktor-faktor tersebut. Namun keberhasilannya hanya sampai tingkat cita-cita saja, dan sangat minim dalam implementasi dan delivery. Mari kita ambil satu contoh wacana yang dilansir belum lama ini, yaitu keinginan merubah pencatan ekspor dari FOB menjadi CIF. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan perangkat peraturan termasuk insentip dan disinsentip, kesiapan lembaga pendukung, memperbaiki praktek umum, serta membentuk institusi pemberi informasi dan konsultasi. Sudah menjadi praktek umum bahwa eksportir kita sekedar mencari pembeli diluar, tidak mau repot mengurus sejumlah jasa seperi asuransi, jasa pengiriman dan freight. Lagipula di Indonesia belum berkembang kelembagaan yang terpercaya tentang standar berbagai produk ekspor. Hasil jasa pekerjaan ini menjadi input berharga bagi perusahaan asuransi, handling dan freight. Pendeknya perlu dukungan seperangkat peraturan dan kegiatan jasa modern untuk mendukung keinginan tersebut. Bahkan untuk merubah praktek umum yang sudah berlangsung puluhan tahun, dibutuhkan aturan mengenai insentif bagi yang malaksanakannya dan atau penalti bagi yang masih mengabaikannya. Tentu praktek dan pelaksanaannya masih lebih sulit dan rumit dari gambaran ringkas di atas. Namun untuk kepentingan kita dalam kesempatan ini uraian ringkas tersebut cukuplah sebagai ilustrasi terhadap pentingnya peran pembangunan kelembagaan ekonomi. Dengan demikian berbagai cita-cita yang telah digariskan tidak terus menerus menjadi wacana saja. Secara umum rendahnya delivery dan kinerja berbagai faktor yang telah dikemukakan di bagian sebelumnnya, bisa ditarik benang merah kepada kekurangan dukungan kelembagaan ekonomi yang appropriate. Penting digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan kelembaan ekonomi adalah keseluruhan peraturan perundangan, perilaku umum, dan organisasi di masayarakat yang mempengaruhi dan menggiatkan ekonomi. Pada kenyataannya kita sering tidak mendorong lahirnya kelembagaan termasuk peraturan perundangan yang dibutuhkan agar masyarakat bekerja baik dan efisien memperbaiki kinerja ekonomi. Kelembagaan ekonomi atau unsurnya tidak dibentuk bisa jadi karena tidak faham, tetapi bisa juga karena lembaga pemerintahan terkait tidak ingin. Di pihak lain, kendala ekonomi serta kelemahan tatanan sosial masyarakat itu sendiri menjadi kendala. Saatnya Membenahi dari Dasar Menyimak pengalaman ekonomi bangsa kita paling tidak pada tahun 2005, 2008, dan 2013 ini, sepatutnya memberikan alarm bagi kita semua, otoritas maupun masyarakat. Pada ketiga tahun tersebut Indonesia menaikkan harga BBM, dalam situasi iklim ekonomi regional dan atau global mengalami gangguan. Pada tahun 2005 terjadi mini-krisis di Indonesia dan kawasan, pada tahun 2008 mulai merambat krisis ekonomi global, sedangkan pada tahun 2013 ekonomi global masih belum keluar dari krisis. Kenaikan harga BBM pada ketiga peristiwa tersebut selalu disertai oleh kenaikan inflasi dan kurs terhadap US$ serta penurunan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi (dengan catatan pada tahun 2008 kurs memburuk setelah harga BBM diturunkan kembali karena dipicu oleh shock Lehman Brother). Sudah saatnya penetapan kebijakan yang penting tidak menunggu keadaan terpaksa dan pada saat tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan lagi. Tentu kurang beralasan untuk menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena kita tidak belajar dengan baik dari peristiwa sebelumnya. Lebih masuk akal untuk menerima bahwa sekalipun telah dicapai sejumlah perbaikan, mekanisme dan dan kelembagaan untuk melakukan kajian dasar dan usulan kebijakan belum dibentuk. Di dalam negara seperti Indonesia, dimana siklus pemerintahan semakin teratur, merupakan hal yang niscaya bagi negara memiliki institusi kajian strategis dalam berbagai bidang dan kebutuhan pembangunan. Institusi yang dimiliki negara dalam hal ini tidak berarti berstatus Lembaga Negara. Tetapi 5
Pidato Ketua Umum ISEI Membangun Kelembagaan Ekonomi ... (Dr. Darmin Nasution) institusi dimaksud tidak langsung di bawah pemerintah, sehingga kesinambungan pemikiran dan pekerjaannya terjaga. Tentu status dan "reward"-nya perlu diperhatikan untuk membangun martabat dan kredibilitas institusi serta profesionalitas para ahli dan SDM-nya. Sudah waktunya pula setiap lembaga publik mengkaji secara sistimatik kondisi kelembagaan ekonomi di bidang masing-masing. Keperluan tersebut bukan hanya agar jangan terlambat, tetapi lebih dari itu agar ekonomi dan bangsa kita tidak terus tertatih dan terombang-ambing di dalam gejolak dan dinamika global. Bahkan untuk hal penting yang langsung membentuk fundamental ekonomi perlu dilakukan "audit" kinerja untuk mengetahui efektifitas dan efisiensinya. "Audit" dimaksud bias dilakukan oleh konsultan profesional, memiliki pengalaman dan database agar mampu mem"benchmark" dengan praktek terbaik misalnya dengan negara-negara di kawasan. Berdasarkan itu bisa diidentifikasi berbagai kelemahan beserta rekomendasi perbaikannya. Tanpa bermaksud membuka polemik diantara penganut mazhab ekonomi yang berbeda, tidak bisa dipungkiri bahwa sangat minim perhatian ekonom pada umumnya terhadap peranan kelembagaan dalam pencapaian kinerja ekonomi. Banyak diantara kita yang merasa nyaman dengan analisis disertai rekomendasi yang bersifat marginal untuk perbaikan. Kita jarang menekuni struktur, perilaku (conduct), efektifitas, efesiensi dari bidang atau kegiatan yang didalami, disertai analisis berkenaan dengan peraturan perundangan, organisasi/lembaga, serta praktek yang berlaku umum. Dengan membangun dan mengembangkan kelembagaan ekonomi yang diperlukan di berbagai bidang tentu tidak berarti segalanya akan terjawab dan terselesaikan. Tetapi kita berarti telah membangun landasan dan mekanisme yang sehat dan kuat untuk menilai dan menyempurnakan efektifitas dan efisiensi pencapaian berbagai bidang di masyarakat. Sebagaimana kata orang bijak, dengan metode yang benar pun belum tentu kita mencapai hasil yang optimum, tetapi sebaliknya dengan metode yang salah siap- siaplah menuai hasil yang mengecewakan. *** 6
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015*) Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana**) A. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 A SEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MAE) akan diberlakukan pada akhir tahun 2015, dimana kawasan ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan terbuka yang berbasis produksi; dengan pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. AEC dicetuskan pertama kali pada pertemuan ASEAN CONCORD II di Bali 2003 dimana pada pertemuan itu ASEAN sepakat untuk membentuk suatu komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Selanjutnya tindak lanjut dari pertemuan pertama tersebut dituangkan dalam sebuah Declaration of AEC Blue Print di Singapura 2007. Dalam blue print tersebut AEC ditunjang dengan 4 pilar. Pilar I adalah single market and production base atau pasar tunggal dan basis produksi. Melalui pilar ini, ASEAN akan dijadikan kawasan pasar bebas untuk aliran barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja terampil dan pengembangan 12 sektor prioritas untuk integrasi kawasan (Gambar 1). Gambar 1 Empat Pilar MAE Sumber: ASEAN Secretariat Pilar II adalah competitive economic region atau menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi. Dalam rangka memperkuat pilar ini, beberapa kerjasama kebijakan digalang dalam hal kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, Hak Kekayaan Intelektual, pembangunan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce. Pilar III adalah equitable economic development atau pembangunan ekonomi yang lebih merata. Untuk menegakkan pilar tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan usaha kecil dan menengah serta melaksanakan Initiative for ASEAN Integration (IAI). Pilar IV adalah integaration to the global economy atau integrasi ASEAN pada perekonomian global. Pilar ini dibentuk dengan pendekatan yang koheren dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan ) Makalah ini disampaikan pada Acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tanggal 19 September 2013 di Jambi. **) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 7
Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah ... (Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana) negara atau kawasan di luar ASEAN. Disamping itu ASEAN diharapkan lebih aktif lagi untuk berpartisipasi dalam global supply network. B. Tantangan Eksternal dan Internal Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang masih dihadapi adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu tantangan internalnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap AEC, ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia. Gambar 2 Perkembangan Tarif dan Perdagangan Intra Kawasan ASEAN Sumber: WITS (diolah Bappenas) Saat ini, tingkat persaingan perdagangan antar negara ASEAN sangat ketat. Peningkatan persaingan yang semakin terbuka dan tajam dalam pemasaran barang dan jasa tersebut bermula dari penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 dimana implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002 (Gambar 2). Sementara itu, Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 14,6% terhadap ekspor intra kawasan ASEAN pada 2011 dan peran tersebut masih berada pada posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Tabel 1). Tabel 1 Peran dan Pertumbuhan Ekspor Intra Kawasan ASEAN Exporters Peran Thd Ekspor ASEAN (%) 2009 2010 2011 2009 Pertumbuhan (%) 2010 2011 ASEAN Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Viet Nam 100.0% 42.1% 20.9% 16.8% 12.7% 3.0% 4.5% 100.0% 41.5% 19.7% 17.3% 13.0% 4.5% 4.0% 100.0% 44.2% 19.4% 18.8% 14.6% 3.0% N.A 20.5% -24.7% -20.7% -18.1% -9.4% -17.6% -15.2% 32.5% 30.6% 24.9% 36.5% 35.4% 97.5% 18.3% 12.4% 19.6% 11.0% 22.5% 26.2% -25.2% N.A Sumber: Trademap (diolah Bappenas) Tantangan eksternal yang kedua adalah neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN mengalami defisit yang semakin besar. Defisit tersebut untuk pertama kalinya terjadi pada 2007 dan defisit terbesar terjadi pada 2008. Defisit sempat mengalami perbaikan pada tahun berikutnya, namun trend defisit cenderung terus terjadi dan semakin membesar sampai saat ini (Gambar 3). 8
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 3 Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia-ASEAN Sumber: WITS (diolah Bappenas) Secara eksternal, Indonesia memiliki tantangan untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik investasi. Di sisi investasi langsung masuk (FDI inflow) ke kawasan ASEAN, Indonesia terlihat menjadi salah satu negara ASEAN kedua yang diminati oleh investor, setelah Singapura (Gambar 4). Sedangkan dari total investasi langsung yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2011, sebesar 16,3% ditujukan ke Indonesia; dimana proporsi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa yang akan datang, Indonesia perlu meningkatkan daya tarik investasinya agar dapat bertahan sebagai negara tujuan investasi di ASEAN. Gambar 4 Proporsi Investasi Masuk ke ASEAN Sumber: World Development Indicators (2012) Secara internal, Indonesia masih menghadapi rendahnya tingkat pemahaman berbagai stakeholders baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, akademisi maupun masyarakat terhadap AEC 2015. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Benny dan Kamarulnizam (2011) terhadap 399 responden di 5 kota besar menunjukkan bahwa hampir seluruh responden mengetahui adanya ASEAN namun hanya sebesar 39% yagn mengetahui adanya AEC 2015. Mayoritas responden (66%) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan terhadap AEC 2015 disebabkan oleh belum adanya penjelasan dari pemerintah (Benny dan Kamarulnizam, 2011)). Dari sisi kesiapan Pemerintah Daerah, masih banyaknya Pemda yang belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan ataupun program. Di samping itu, koordinasi antara pusat dan daerah maupun koordinasi antara pemerintah dan swasta belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan Pemerintah Daerah menghadapi AEC 2015. Ketidaksiapan Pemda di atas juga diperburuk dengan tingkat pembangunan yang masih sangat bervariasi antar daerah di Indonesia. Pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu sebagian 9
Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah ... (Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana) besar pada pembangunan ekonomi di Jawa. Tingkat aktifitas ekonomi di luar Jawa terutama Kawasan Indonesia Timur masih rendah (Gambar 5). Gambar 5 PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Provinsi Sumber: BPS (diolah Bappenas) Tantangan internal lain yang tidak pentingnya adalah masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Menurut Asian Productivity Organization (APO), dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia berada pada peringkat ke-6 di ASEAN (Tabel 2). Tabel 2 Human Development Index Negara-Negara ASEAN 2013 Peringkat Negara Human Development Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Singapura Brunei Malaysia Thailand Philipina Indonesia Vietnam Kamboja Laos Myanmar 0,895 0,855 0,769 0,690 0,645 0,629 0,617 0,543 0,543 0,498 Sumber : Human Development Report 2013, UNDP C. Peluang Disamping memiliki sejumlah tantangan, Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengambil manfaat dari implementasi MEA bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dibandingkan negara- negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN secara rata-rata tumbuh pada tingkat yang cukup tinggi dengan laju yang sangat bervariasi. Indonesia bersama dengan Philipina, Myamar, Vietnam dan Thailand, tumbuh sekitar 6,0 persen. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan pada kisaran 6,0-6,5%, yang lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya (Gambar 6). 10
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 6 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN Sumber: IMF Data Mapper, Asumsi RAPBN 2014 (diolah Bappenas) Disamping peluang dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia juga memiliki peluang yang bagus karena masih merupakan tujuan investasi yang menarik. Dari sebuah survey terhadap 174 perusahaan oleh UNCTAD, Indonesia termasuk urutan keenam negara yang paling prospektif di bidang bisnis dan ekonomi selama 2012 sampai dengan 2014. Bahkan urutan ini merupakan urutan pertama dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (UNCTAD Survey, 2011). Survey lain yang diselenggarakan oleh JBIC terhadap 514 perusahaan menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan tujuan investasi utama perusahaan-perusahaan Jepang dan berada pada urutan ketiga setelah China dan Indonesia. Sebanyak 215 atau 41.8 persen perusahaan Jepang menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu tempat investasi yang paling menarik di dunia (JBIC, 2013). Gambar 7 Jumlah Penduduk dan Jumlah Usia Kerja Negara-Negara ASEAN Sumber: WDI (diolah Bappenas) Peluang lain dari MEA bagi Indonesia adalah karena Indonesia memiliki jumlah populasi yang terbesar di antara negara ASEAN lainnya (Gambar 7). Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 247 juta jiwa maka sebanyak 46,2% dari usia bekerja di ASEAN berada di Indonesia (WDI, 2012). Dengan struktur penduduk yang ada, Indonesia memiliki penduduk usia muda yang sangat besar jumlahnya. Ini merupakan sebuah potensi bagi negara kita. Dampak positif MEA terhadap pasar tenaga kerja Indonesia antara lain industri di dalam negeri yang mampu bersaing dengan pasar internasional, akan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian sehingga memberi peningkatan kesejahteraan bagi pekerja mencapai kehidupan yang layak. 11
Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah ... (Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana) Berkembangnya perdagangan dan perusahaan internasional yang masuk membuka kesempatan kerja lebih luas sehingga memperkecil tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur yang saat ini jumlahnya masih besar dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Implementasi MEA juga dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif bagi setiap individu untuk meningkatkan daya saingnya karena mempunyai peluang yang sama dengan terbukanya pasar dan bebas hambatan sehingga mudah masuk ke pasar internasional di negara lain. Jika dievaluasi dari AEC Scorecard selama 2008 sampai dengan Maret 2013 menunjukkan bahwa tingkat implementasi AEC sudah mencapai 77.54% (Tabel 4). Khusus untuk Indonesia, perkembangan AEC Scorecard terakhir periode 2012-2013 adalah 80.3 dimana dengan skor ini Indonesia masih berada pada urutan ke 6 diantara negara-negara ASEAN lainnya. Tabel 4 AEC Scorecard 2008-2013 No Countries 2008-2009 Periods 2010-2011 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brunei D Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippine Singapore Thailand Vietnam ASEAN-wide 95.4 95.3 91.7 95.3 94.5 94.4 95.4 96.3 95.4 95.4 89.5 80.6 77.6 78.9 77.8 84.5 81.4 82.0 85.6 83.2 83.9 72.12 80.3 79.7 80.3 76.8 85.1 82.9 80.8 84.9 86.5 84.1 71.88 Sumber: Kemendag (2013) Dalam Prioritas Nasinal RKP Tahun 2014, maka isu strategis yang terkait dengan AEC adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, kebijakan ekonomi diarahkan untuk peningkatan pemahaman sektor swasta dan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat MEA 2015. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia dalam enghadapi MEA 2015 antara lain ditempuh dengan menyiapkan standar produk Indonesia, sertifikasi pekerja Indonesia, kesiapan industri, dan penguatan kapasitas sektor swasta dan masyarakat. Arah kebijakan lainnya adalah pelaksanaan dan pemenuhan komitmen Cetak Biru MEA 2015. Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang menjadi prioritas adalah mendirikan AEC Center sebagai pusat layanan informasi dan solusi terhada AEC 2015 D. Strategi Ke Depan Upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam AEC 2015 antara lain perlunya menjaga momentum Indonesia sebagai tujuan berinvestasi yang lebih menarik dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Disamping itu pemerintah perlu melakukan sinergi dan sinkronisasi antara strategi dan program pemerintah dengan strategi dan program swasta dalam mencermati dan memanfaatkan peluang pasar ASEAN. Strategi lainnya adalah sektor-sektor yang menjadi fokus prioritas Indonesia harus dipilih dan dikembangkan pemanfaatannya, serta menentukan langkah-langkah strategis untuk pengembangannya. Indonesia harus mulai merumuskan dan memperjuangkan penetrasi tenaga kerja terampil Indonesia di kawasan ASEAN. Dalam rangka mendorong peran penting ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia maka perlu meningkatkan daya tahan kawasan ASEAN (resilience), dimana untuk Indonesia perlu meningkatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan. *** 12
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI DAYA SAING PERTANIAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DAN PASAR GLOBAL*) Dr. Rusman Heriawan**) A. Beban Pertanian Dunia P royeksi jumlah penduduk pada 2050 adalah 9 miliar jiwa atau meningkat 2 miliar jiwa dari penduduk 2012 sebesar 7 miliar jiwa. Untuk dapat menjamin kelangsungan hidup proyeksi penduduk dunia tersebut, maka produksi pangan harus mampu tumbuh 70 persen. Saat ini, masih terdapat 1 miliar penduduk dalam kondisi kemiskinan, kekurangan gizi dan bahkan kelaparan. FAO memprediksikan bahwa untuk menciptakan pertanian berkelanjutan dan food security diperlukan investasi pertanian sebesar US$ 83 miliar per tahun. Pada sisi lainnya, saat ini negara maju sangat rewel dengan produk berkualitas dan aman, sedangkan negara berkembang dan terbelakang masih menyibukan diri untuk mencukupi kuantitas pangan untuk rakyatnya. B. Beban Pertanian di Indonesia Kebijakan pemerintah pada sektor pertanian selalu ditantang untuk mampu menciptakan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Dengan demikian, beban sektor pertanian di Indonesia adalah sangat berat mengingat saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta, atau urutan ke-4 terbesar setelah Cina, India dan AS. Setiap penduduk harus terjamin dalam hal kebutuhan pangannya. Sebagai emerging economy, Indonesia memiliki pertumbuhan middle income class yang sangat cepat. Pertumbuhan tersebut memiliki implikasi bahwa tuntutan ketersediaan pangan yang lebih banyak dan lebih berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Padahal pada sisi lainnya diversifikasi pangan belum berjalan sebagaimana diharapkan bahkan jalan di tempat. Konsumsi pangan utama masyarakat Indonesia masih bertumpu pada monokultur yaitu beras. Dari kondisi beban pertanian yang cukup berat tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah memfokuskan kebijakan pertanian pangan dalam rangka untuk memenuhi kuantitasnya terlebih dahulu. Kuantitas pangan yang cukup akan dapat menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Disamping itu, pemerintah perlu menunjang ketahanan pangan dengan memfokuskan kebijakannya pada pengembangan hortikultura dan perkebunan. Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan mengejar daya saing pertanian pada pengembangan hortikultura dan perkebunan ini. C. Fakta Pertanian di Indonesia Fakta pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa posisi pertanian Indonesia merupakan sepuluh terbesar dunia setelah Turki dan Perancis. Indonesia juga merupakan produsen terbesar dunia untuk CPO. Di bidang pangan, Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Tidak hanya pada komoditi beras, Indonesia juga merupakan produsen terbesar ketiga dunia untuk komoditi kopi dan coklat. Dengan gambaran umum tersebut, saat ini nilai ekspor produk pertanian mencapai US$ 43 miliar. Ketika perekonomian dunia masih mengalami krisis, sektor pertanian di Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 4.7 persen pada 2012. Sementara itu dari aspek kontribusi terhadap pembentukan PDB, sektor pertanian menyumbang 14.7 persen terhadap total PDB Indonesia. Dengan kontribusi tersebut, sektor ini masih mampu menyerap 33.3 persen tenaga kerja di Indonesia. Ironisnya, kemiskinan masih menjadi ciri sektor pertanian dimana sebanyak 17,7 juta (63 persen) orang miskin tinggal di Indoneia tinggal di perdesaan, dan 70 persen di antara mereka bekerja di pertanian. ) Makalah ini disampaikan pada Acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tanggal 19 September 2013 di Jambi. **) Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia 13
Daya Saing Pertanian Indonesia Menghadapi ASEAN ... (Dr. Rusman Heriawan) D. Empat Sukses Target Pembangunan Pertanian Empat sukses target pembangunan pertanian meliputi (1) Pencapaian swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung, serta swasembada untuk komoditi kedele, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan diversifikasi pangan dengan pengurangan konsumsi beras 3% per tahun; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor melalui pengembangan Industri hilir berbasis komoditas dan pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk, serta Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi dan deregulasi; (4) Peningkatan kesejahteraan petani dengan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Pencapaian Empat Sukses Pembagunan Pertanian di atas, diupayakan Kementerian Pertanian dengan menerapkan Strategi '7 GEMA Revitalisasi', yaitu (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan, (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani, (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Implementasi Tujuh GEMA Revitalisasi tersebut tentunya membutuhkan kerjasama dan komitmen dari para pelaku pembangunan pertanian di setiap tingkatan yang disesuaikan dengan karakteristik, prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah. Hal ini berarti pembangunan pertanian membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang profesional, mandiri, inovatif, kreatif dan berwawasan global, guna mendukung terwujudnya Empat Sukses Pembangunan Pertanian. E. Global Crop Production Forecast Pada 1961, jumlah penduduk dunia masih sebanyak 3.08 miliar jiwa. Dalam durasi hampir lima puluh tahun, jumlah penduduk dunia berkembang lebih dari dua kali lipat menjadi 6.51 juta jiwa. Dengan trend pertumbuhan penduduk dunia selama ini, jumlah penduduk dunia pada 2050 diproyeksikan sebanyak 8.9 miliar jiwa. Pada tahun yang sama, produksi pangan diproyeksikan sebesar 8.16 miliar ton. Dalam rangka menganalisis kebutuhan konsumsi penduduk dan produksi pangan dunia maka terdapat dua pendekatan yaitu land extention approach dan productivity improvement approach. Dengan land extention approach, pertanian masih memerlukan tambahan lahan pertanian seluar 846 juta hektar selama 2005-2050, dengan asumsi tidak ada kenaikan produktifitas pertanian (Tabel 1). Sementara itu potensi lahan subur yang merupakan lahan pertanian dunia adalah 2,945 juta hektar. Lain halnya jika terdapat peningkatan produktifitas hasil panen (productivity improvement approach), maka pertanian sama sekali tidak memerlukan tambahan lahan pertanian dari 2005-2050. Proyeksi peningkatna produktifitas pertanian 2050 adalah sebesar 6.73 ton/hektar (Tabel 2). Dengan demikian, peningkatan produktifitas merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Tabel 1 Proyeksi Kebutuhan Lahan Pertanian 2050 1961 2005 2050 Actual Actual Forecast Population (billions) Crop production (billion tons) Cropland (million hectares) Crop Yield (t/ha) 3.08 1.8 960 1.84 6.51 4.8 1,208 3.96 8.9 8.16 1,208 6.73 Tabel 2 Proyeksi Kebutuhan Peningkatan Produktifitas Pertanian 2050 1961 2005 2050 Actual Actual Forecast Population (billions) Crop production (billion tons) Cropland (million hectares) Crop Yield (t/ha) 3.08 1.8 960 1.84 6.51 4.8 1,208 3.96 8.9 8.16 1,208 6.73 14
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI F. Fokus pada Instrumen Peningkatan Productivitas (Yield) Dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas pertanian (yield)maka pemerintah dapat memfokuskan pada instrumen kebijakan peningkatan produktifitas. Instrumen pertama peningkatan produktifitas adalah lahan dan infrastruktur pertanian. Instrumen kebijakan lainnya adalah pengembangan dan penggunaan bibit unggul, dimana multiplier effect-nya adalah 1 gabah dapat menghasilkan 250 gabah baru. Selain itu, pemerintah perlu memfokuskan pada kebijakan pemberian pupuk yang berimbang. Konversi yang diharapkan adalah dari pupuk urea ke non-urea misalnya NPK dan ZA, serta konversi dari pupuk kimia ke pupuk organik (bio fertilizer). Dengan pemberian pupuk berimbang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Penggunaan teknologi pertanian juga diyakini dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Beberapa bentuk teknologi pertanian antara lain penentuan kalender tanam, mekanisasi pengolahan tanah pertanian, jajar legowo, teknik pemupukan yang tepat dan teknologi pertanian lainnya. Tingkat produktifitas dapat menurun apabila pemerintah gagal menangani maupun mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Untuk itu pemerintah perlu menggalakkan penggunaan varietas tahan terhadap pengganggu organisme, penggunaan pestisida secara terpadu, sanitasi dan teknik budidaya yang tepat. Produktifitas hasil pertanian akan menjadi kurang optimal apabila penangangan pasca panen belum sempurna. Penangangan pasca panen juga perlu mendapat perhatian khusus karena rata-rata losses masih mencapai 10-15%. Untuk meminimalisasi kerugian tersebut maka diperlukan mekanisasi pengelolaan hasil panen. Aspek lain untuk meningkatkan produktifitas adalah aspek managemen di lapangan dan aspek kelembagaan pertanian. Aspek ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan sektor pertanian. G. Peningkatan Kualitas Produk dan Daya Saing Untuk dapat bersaing pada pasar bebas, Indonesia dapat mengandalkan sektor agribisnis dan agro- industri (hilirisasi). Disamping itu diperlukan kemitraan (partnership) yang baik antara pemerintah, swasta dan petani. Melalui praktek pertanian yang baik seperti Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan sikap disiplin yang tinggi, pertanian Indonesia dapat meningkatkan produktifitasnya. Di samping itu praktek pertanian yang baik tersebut dapat menciptakan produk berkualitas, ramah lingkungan dan memiliki daya saing tinggi pada pasar global (Gambar 1). Gambar 1 Skema Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pertanian H. Harapan pada Daerah Dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian pada AEC 2015, beberapa harapan masih bertumpu pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan tetap fokus pada produk pertanian yang secara historis dan kearifan lokal pernah atau masih menjadi unggulan daerah. Dari sisi jumlah, jenis produknya tidak perlu banyak tetapi sedikit namun fokus pengembangannya. Daya saing pertanian akan tinggi apabila setiap Pemerintah Daerah bisa meningkatkan dan menguatkan mata rantai pasokan (supply chain) dan agribisnis petani misalnya pada aspek pengembangan pasar, sistem gudang pendingin, stabilitas harga dan jaminan kualitas. 15
Daya Saing Pertanian Indonesia Menghadapi ASEAN ... (Dr. Rusman Heriawan) Akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan pertanian, asuransi dan capacity building (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) harus selalu diupayakan oleh Pemerintah Daerah bersama- sama dengan Pemerintah Pusat. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu untuk mempertahankan lahan pertanian yang potensial untuk kelangsungan pertanian dan secara aktif selalu mencegah konversi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Daya saing pertanian akan lebih kuat lagi apabila setiap Pemerintah Daerah menjadikan pertanian sebagai pengarus-utamaan (mainstream) pembangunan daerah dalam bingkai kebijakan politik pertanian. *** 16
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI KESIAPAN SEKTOR JASA TERMASUK SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan I. PENDAHULUAN P erdagangan Bebas (Free Trade Area atau FTA) dilakukan karena 1) perundingan WTO/ multilateral-Doha Development Agenda (DDA) belum dapat diselesaikan dan terus tertunda sejak dideklarasikan 2002; 2) makin banyak negara dan kelompok negara di suatu kawasan yang mengikatkan diri pada perjanjian FTA (bilateral & regional) untuk pertukaran preferensi khusus yang tidak diberikan kepada non-party; 3) data empirik membuktikan bahwa biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal apabila suatu negara tidak bergabung dalam FTA; dan 4) "Engagement" dapat meningkatkan posture negara dalam tata pergaulan dunia dan efeknya adalah kepercayaan dunia (bisnis) usaha pada Indonesia, selain meningkatkan status bangsa di mata dunia. Perjalanan ASEAN di pilar ekonomi ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini: Gambar 1 Perjalanan Asean di Pilar Ekonomi Kronologi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ditunjukkan dengan di mulainya pertemuan ASEAN Vision 2020, dimana stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang menurun. Hal ini diselenggarakan pada KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Desember 1997. Kemudian pertemuan Bali Concord II 2003, di mana 3 pilar untuk mewujudkan Visi ASEAN, yaitu 1) ASEAN Economic Community, 2) ASEAN Security Community, dan 3) ASEAN Socio-Cultural Community (KTT ASEAN, Bali, Oktober 2003). Setelah itu disambung dengan pertemuan Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015, dimana para pemimpin ASEAN mensahkan roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 pada tanggal1 Maret 2009 di Hua Hin- Cha am Thailand, yang memuat 3 (tiga) cetak-biru Masyarakat ASEAN, yaitu 1) Politik-Keamanan, 2) Ekonomi, dan 3) Sosial-Budaya. 17
Kesiapan Sektor Jasa Termasuk Sektor Keuangan ... (Bayu Krisnamurthi) Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 merupakan pilar ekonomi, yang menjadi peta-jalan (roadmap) ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015; merupakan implementasi AEC Blueprint yang dibagi ke dalam empat periode, yaitu 1) 2008-2009; 2) 2010-2011; 3) 2012-2013; dan 4) 2014 - 2015, dan merupakan rincian mengenai langkah yang harus diwujudkan pada setiap periode dapat diperiksa pada Strategic Schedule for ASEAN Economic Community yang menjadi bagian integral dari AEC Blueprint. Perhatikan Gambar 2 berikut ini: Gambar 2 MEA Tahun 2015 Elemen pilar aec blueprint memuat 1) rencana aksi dan target waktu hingga tahun 2015: 2) pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional berupa arus barang, jasa, dan investasi yg bebas, tenaga kerja yang bebas, arus permodalan yang lebih bebas, Priority Integration Sectors (PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry; 3) kawasan Berdaya-saing Tinggi dimana kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce; 4) kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata karena terdapat pengembangan UKM, prakarsa bagi integrasi ASEAN (untuk CLMV); dan 5) integrasi dengan perekonomian dunia, dimana pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global. Implementasi baik tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan dimonitor II. PEMBAHASAN 1. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 MEA 2015 mempunyai 4 pilar, yaitu: 1. Pilar 1: Integrasi Pilar Pasar Tunggal dan Berbasis Produksi Pilar ini meliputi arus bebas barang, jasa, investasi, dan bidang lainnya. Arus bebas barang meliputi bebas tarif bea masuk (TBM) kecuali TBM beberapa produk (Indonesia: Beras, Gula dan Minol); Non Tariff Barriers (NTBs) semakin berkurang; SKA/COO; harmonisasi atau saling mengakui standar mutu barang, sistem kepabeanan yang semakin sederhana, National Single Window (NSW)/ASEAN Single Window (ASW); penerapan National Trade Repository (NTR)/ATR); dan Self Certification (SC). Arus bebas jasa meliputi telekomunikasi, kesehatan, pariwisata, transportasi udara, keuangan, dan sebagainya, Penyertaan Modal Asing (PMA) hingga 70%, hambatan perdagangan jasa dihapus secara nyata, dan mobilitas tenaga kerja professional semakin bebas. Arus bebas investasi meliputi penghapus an hambatan terhadap investasi asing (FDI) dan melakukan promosi investasi. Bidang lainnya di antaranya ASEAN yang memiliki cadangan beras untuk tujuan emergensi (APTERR) dan sistem informasi ketahanan pangan (AFSIS) . 2. Pilar 2: Integrasi Pilar Kawasan Berdaya Saing Tinggi Pada Pilar 2, ASEAN memiliki kebijakan persaingan usaha, sistem dan mekanisme perlindungan konsumen, serta Hak Kekayaan Intelektual; Masing-masing negara anggota memiliki konektivitas domestik yang baik (Indonesia misalnya perlu membangun konektivitas laut dan udara secepat mungkin); Masing-masing negara anggota semakin terhubung dengan 18
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI baik (ASEAN Connectivity) secara fisik (darat, udara, laut), institusi, dan orang per orang (Pariwisata ASEAN); Kerjasama energi dalam rangka keamanan energi Negara anggota; serta Kerjasama Perpajakan dan Perdagangan secara elektronik (e-Commerce). 3. Pilar 3: Integrasi Pilar Pembangunan Ekonomi yang Merata Pada Pilar 3, pembangunan perekonomian yang ditujukan pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara negara anggota dan pelaku usaha di masing-masing negara anggota melalui pengarusutamaan UKM: peningkatan akses pelaku UKM ke sumber-sumber pembiayaan (ASEAN SME Development Fund) ke pasar ASEAN dan pasar lainnya, akses ke informasi dan teknologi; program pembangunan di sektor ekonomi yang menjadi sektor andalan negara anggota yang kurang berkembang seperti Laos, kamboja, Myanmar dan Vietnam dalam bidang pertanian, investasi, transportasi, fasilitasi perdagangan dan optimalisasi kerjasama ASEAN - Mitra Dialog bagi pengurangan kesenjangan. 4. Pilar 4: Integrasi di Pilar Integration Into Global Economy Pada Pilar 4, berkembangnya kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara Mitra (ASEAN + 1 FTA dan ASEAN FTA +++) seperti negara mitra saat ini seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India; negara mitra potensial seperti AS, Rusia, Uni Eropa, dan Canada; terbukanya pasar negara mitra bagi produk negara- negara ASEAN dan sebaliknya; serta meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam negara anggota ASEAN melalui transfer teknologi dan informasi dari negara mitra sehingga mampu memasuki pasar negara mitra 2. PASAR TUNGGAL JASA ASEAN Sektor jasa penting bagi ASEAN karena sektor jasa memberikan kontribusi sebesar 41,5% dari total PDB ASEAN pada tahun 2009, investasi jasa di ASEAN pada tahun 2009 mencapai 50% dari total investasi di ASEAN; pertumbuhan sektor jasa lebih cepat dibanding sektor manufaktur; kontribusi terhadap GDP terus meningkat dari 45% tahun 2000 menjadi 55% tahun 2012; sektor jasa menyerap tenaga kerja cukup tinggi tinggi (mencapai 39% angkatan kerja pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 45% tahun 2010); total perdagangan jasa intra ASEAN mencapai US$ 44,4 Milyar, sementara total perdagangan jasa ekstra ASEAN mencapai US$ 216,5 Milyar; dan jasa embeded and embodied to manufacturing. ASEAN Framework Agreement On Services (AFAS) merupakan integrasi sektor jasa dimulai sejak ditandatanganinya AFAS pada 15 Desember 1995 sebagai bentuk komitmen sektor jasa dinegosiasikan ke dalam paket-paket komitmen (Protocol to Implement AFAS). Hingga saat ini ASEAN telah menyelesaikan delapan paket komitmen AFAS, dan akan menyelesaikan dua paket berikutnya di tahun 2013 dan 2015. Tujuan AFAS adalah meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, divesifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa, baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN; memfasilitasi pertumbuhan sektor barang, jasa dan investasi (sektor jasa sebagai "pelumas" pertumbuhan sektor jasa sendiri maupun sektor lainnya); menghapus hambatan perdagangan jasa secara substansial antara anggota ASEAN; dan liberalisasi jasa dilakukan secara progresif sesuai dengan roadmap yang telah disepakati. Pada tahun 2015, sebanyak 128 sektor jasa (ditambah sektor keuangan bank dan non bank serta jasa angkutan udara) akan terbuka dengan kepemilikan ASEAN (Foreign Equity Participation/ FEP) maksimum sebesar 70%, serta tidak adanya hambatan maupun diskriminasi untuk cross border supply dan consumption abroad. Telah ditandatangani Protokol Implementasi AFAS Paket 8 oleh Menteri Perdagangan (tanggal 28 Oktober 2010). AFAS Paket 8 sebanyak 80 sub-sektor dengan ambang batas mode 1 dan 2 none dan mode 3 untuk PIS 70% dan non PIS 51%. Untuk Indonesia menggunakan fleksibilitas FEP di 22 sub-sektor. Roadmap AFAS meliputi kerangka waktu integrasi sektor jasa ASEAN, yaitu Tahun 2010 di 4 sektor jasa prioritas (air transport, e-ASEAN, healthcare & tourism), yaitu Mode 3, Foreign Equity 19
Kesiapan Sektor Jasa Termasuk Sektor Keuangan ... (Bayu Krisnamurthi) Participation (FEP) 70%; Tahun 2013 di Sektor logistik (jasa pergudangan, pengepakan, kargo, kurir, dan jasa pengiriman barang): Mode 3, dan FEP 70%; Tahun 2015 di semua sektor, yaitu Mode 3, FEP 70%, no barriers untuk Mode 1 dan 2, dan revisi target integrasi sub-sektor; Tahun 2010 di AFAS-8, yaitu 80 sub-sektor, baru tercapai 2012 dan belum semua negara ASEAN meratifikasinya termasuk Indonesia; Tahun 2013 di AFAS-9, yaitu 104 sub-sektor; dan Tahun 2015 di AFAS-10, yaitu 128 sub-sektor. Komitmen indonesia dalam AFAS adalah business services termasuk legal, accounting, architecture, engineering, advisory and consultative services related to engineering;computer and related services; research and development services; rental and leasing services; other business services termasuk advertising services, packaging services; communication services; construction and related engineering services; distribution services; education services; environmental services; financial services; healthcare services; tourism and travel services; recreational, cultural and sporting services; transport services, dan energy services. Liberalisasi jasa keuangan di ASEAN meliputi perundingan sektor jasa keuangan yang dilakukan melalui suatu badan di ASEAN yang membidangi isu liberalisasi jasa keuangan yaitu Working Committee on Financial Services Liberalisation (WCFSL); perundingan liberalisasi jasa keuangan dijadwalkan dalam beberapa putaran perundingan yang mana setiap putarannya membutuhkan waktu dua tahun. Saat ini, perundingan berada dalam putaran keenam; wakil Indonesia pada perundingan WCFSL adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Protocol to Implement Commitments in Financial Services yang meliputi 1st Package ditandatangani 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; 2nd Package ditandatangani 6 April 2002 di Yangon, Myanmar; 3rd Package ditandatangani 6 April 2005 di Vientiane, Lao PDR; 4th Package ditandatangani 4 April 2008 di Da Nang, Vietnam; dan 5th Package ditandatangani 4 Mei 2011 di Ha Noi, Vietnam. Komitmen liberalisasi sektor jasa keuangan Indonesia di semua forum perundingan tidak dapat lepas dari komitmen liberalisasi perdagangan yang irundingkan di forum perundingan WTO. Komitmen WTO selalu menjadi acuan dan basis komitmen sektor jasa Indonesia. Komitmen liberalisasi jasa keuangan Indonesia di forum ASEAN dimulai pada tahun 1998 di putaran pertama perundingan AFAS dengan memberikan komitmen WTO plus pada sektor jasa keuangan perbankan. Pada sektor tersebut, kantor cabang bank asing atau bank patungan asing diperbolehkan membuka kantor perwakilan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, Denpasar, Batam, Padang, Manado, dan Ambon. Sementara komitmen sektor jasa keuangan perbankan untuk kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 49%. Selanjutnya hingga putaran kelima perundingan jasa keuangan, Indonesia telah memberikan beberapa peningkatan komitmen sebagai berikut: 1) Sektor jasa keuangan perbankan memberikan pihak asing (ASEAN) keleluasaan untuk memiliki saham bank lokal yang tercatat di bursa efek hingga 51%; 2) di samping itu telah dibuka juga ibukota propinsi lain bagi kantor-kantor cabang asing sepanjang permohonan pembukaan kantor-kantor cabang telah lulus economic needs test; dan 3) Memperbolehkan bank asing memiliki dua kantor cabang pembantu dan dua kantor pemasaran tambahan. Beberapa komitmen jasa keuangan Indonesia di ASEAN, yaitu life insurance services; non-life insurance services; reinsurance services; insurance brokerage services; reinsurance brokerage services; securities business: trading for own account or for account of customers, on an exchange or over the counter market; listed shares, bonds;portfolio management, all forms of collective investment management; asset management limited only to investment fund management; financial lease services;factoring services; consumer finance services; commercial banking business; guarantees and commitments; money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits); foreign exchange;exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements; cash management, custodial, and depository services; dan transferable issued in the money market. 20
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Komitmen jasa keuangan Myanmar di ASEAN meliputi average and loss adjustment services (insurance services); actuarial services (insurance services); foreign bank representative offices services; guarantee and commitments; and provisions of financial data processing and related software by suppliers of other financial services. Komitmen jasa keuangan Kamboja di ASENA meliputi life insurance services; non-life insurance services; reinsurance and retrocession; services auxiliary to insurance; acceptable of deposits and other payable funds from the public; lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction; all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travelers cheques and bankers draft; financial leasing; guarantee and commitments; trading for own account or for account for customers; participation in issues of all kinds of securities; asset management; provision of financial information advisory; dan intermediation and other auxiliary financial services. Komitmen jasa keuangan Laos di ASEAN meliputi life insurance services; non-life insurance services; reinsurance and retrocession; acceptable of deposits and other payable funds from the public; lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction; all payment and money transmission services; financial leasing; guarantee and commitments; trading for own account or for account for customers; participation in issues of all kinds of securities; money broking; asset management such as cash or portfolio management advisory, dan intermediation and other auxiliary financial services. Tabel 1 Eksportir Utama: Jasa Keuangan (Tidak Termasuk Asuransi) Nilai (dalam juta Dolar AS) Pangsa di 10 negara (%) Perubahan persentase per tahun 2009 2010 2009 2010 '05-'09 2008 2009 2010 129.396 55.446 16.183 11.285 130.415 58.003 15.817 12.608 54,7 23,4 6,8 4,8 52,98 23,56 6,43 5,12 8 9 4 16 0 0 0 -4 20 -9 -16 -6 1 5 -2 12 9.302 4.804 3.662 2.530 2.280 1.578 12.168 3.606 6.003 3.312 2.847 1.373 3,9 2,0 1,5 1,1 1,0 0,7 4,94 1,46 2,44 1,35 1,16 0,56 20 -1 34 7 8 21 4 -12 27 -4 -5 43 7 -12 -15 -18 -40 9 31 -25 64 31 25 -13 Sumber: WTO International Trade Statistics 2011, Tabel III.23 Tabel 2 Eksportir Utama: Jasa Asuransi Nilai (dalam juta Dolar AS) Pangsa di 10 negara (%) Perubahan persentase per tahun 2009 2010 2009 2010 '05-'09 2008 2009 2010 Uni Eropa (27) Amerika Serikat Swiss Kanada Singapura China Meksiko India Jepang Bahrain 43.338 14.651 5.395 3.983 2.396 1.596 1.594 1.628 861 851 42.414 14.558 4.843 4.392 2.846 1.727 1.831 1.782 1.272 906 56,9 19,2 7,1 5,2 3,1 2,1 2,1 2,0 1,1 1,1 55,4 19,0 6,3 5,7 3,7 2,3 2,4 2,3 1,7 1,2 17 18 13 6 17 31 1 13 0 7 14 25 18 10 20 53 1 4 -30 12 5 8 -6 -5 31 15 -21 -2 -8 -7 2 -1 -10 10 19 8 15 17 48 6 Sumber: WTO International Trade Statistics 2011, Tabel III.20 21
Kesiapan Sektor Jasa Termasuk Sektor Keuangan ... (Bayu Krisnamurthi) Tabel 3 Perusahaan Indonesia Yang Memiliki Anak Perusahaan Di Luar Negeri Bank Jumlah Lokasi Kantor Contoh Lokasi Kantor di Luar Negeri Mandiri 7 kantor Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London BNI 5 kantor New York, Hong Kong, Kepulauan Cayman BRI 3 kantor Singapura, Hong Kong BCA 2 kantor Hong Kong Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Tabel 4 Anak Perusahaan Bank - 4 Negara (Malaysia, India, China, Brasil) di Luar Negeri Malaysia Maybank 14 negara Bahrain, Brunei, Kamboja, China India CIMB 5 negara Bahrain, Brunei, Hong Kong, Indonesia State Bank of India 84 kantor Hong Kong, Sri Lanka, Laos (3) ICICI 9 negara Kanada. Oman, Qatar, Singapura, Bahrain China ICBC 14 lokasi Singapura, Tokyo, Seoul, New York, Sydney Bank of China 60 kantor 29 Asia-Pasifik, 17 Eropa, 12 Amerika, 2 Afrika Brasil Banco Itali 13 negara HK, Shanghai, London, Luksemburg, NY Bradesco 8 kantor NY, Cayman, Nassau, Argentina, Luksemburg Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Tabel 5 Anak Perusahaan Asing di Indonesia Negara Asal Perusahaan Induk Perusahaan (Beberapa Contoh) Inggris HSBC Holdings OLC; Standard Chartered PLC; Barclay's PLC; AVIVA PLC; Prudential PLC; ICAP PLC Jepang Mizuho Financial Group, Inc; MS&AD Insurance Group Holdings, INC; Itochu Corporation; Mitsui & Co.; Nomura Holdings, Inc. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. UFJ Holdings, Inc. Malaysia CIMB Group Holdings Berhad; Malayan Banking Berhad; OSK Holdings Berhad; AMMB Holdings Berhad; Kurnia Asia Berhad Amerika Serikat AON Corporation; Marsh & MacLennan Companies, Inc.; Marsh & MacLennan Companies, Inc.; Citigroup Holdings, Inc.; JP Morgan Chase & Co.; Crawford & Company, American Express Company Jerman Allianz SE; Deutsche Bank AG; Singapura DBS Group Holdings Ltd; Oversea-Chinese Banking Corporation; United Overseas Bank Limited Australia ANZ Banking Group Limited; AXA Asia Pacific Holdings Limited; Commonwealth Bank of Australia Swiss Zurich Financial Services AG; UBS AG; ICB Financial Group Holdings AG; Rothschild Concordia AG Republik Korea Woori Investment & Securities Co.; Samsung Fire & Marine Insurance Company Sumber Data: Investasi Map, International Trade Centre (ITC) 22
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP Agreement) dilakukan dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil yang penandatangannannya pada Perjanjian Perpindahan Tenaga Kerja (Movement of Natural Person) ASEAN di Cambodia bulan November 2012. Tujuan MNP Agreement adalah menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan perpindahan tenaga kerja terampil di antara negara anggota ASEAN; memfasilitasi perpindahan tenaga kerja terampil yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN; membangun prosedur yang transparan dan efisien dalam aplikasi formalitas keimigrasian terkait ijin tinggal sementara dari tenaga kerja terampil di mana perjanjian ini berlaku; melindungi integritas perbatasan negara anggota dan melindungi tenaga kerja terampil domestik dan tenaga kerja terampil permanen di dalam teritori negara anggota. Dalam MNP Agreement, fasilitas diberikan pada transparansi dalam pemberian Visa untuk 3 kategori natural person yaitu visa kunjungan bisnis, visa perpindahan tenaga kerja antar perusahaan (intra corporate transferee khusus untuk executive, manager, dan specialist), serta penyedia jasa yang dikontrak tanpa adanya keberadaan secara komersial (contractual services supplier). Pemberian fasilitas tersebut diberikan bagi penyedia jasa di sektor atau sub-sektor jasa sesuai dengan yang telah dikomitmenkan pada AFAS 8 atau di ASEAN FTA lainnya Mutual Recognition Arrangements (MRA) merupakan kesepakatan dalam rangka memfasilitasi pergerakan penyedia jasa terampil di Kawasan ASEAN yang telah ditandatangani dan merupakan kesepakatan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreements) untuk 8 (delapan) jenis tenaga terampil sebagai berikut: Tabel 6 Mutual Recognition Arrangements (MRA) No. M R A Tempat dan Tanggal Penandatanganan 1 2 3 4 5 6 7 8 MRA on Engineering Services MRA on Nursing Services MRA on Architectural Services Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification MRA on Tourism Professional MRA on Accountancy Services MRA on Medical Practitioners MRA on Dental Practitioners Kuala Lumpur, 9 Desember 2005 Cebu, Filipina, 8 Desember 2006 Singapura, 19 November 2007 Singapura, 19 November 2007 Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009 III. KESIMPULAN Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan dan pembahasan, maka disimpulkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapan sektor jasa termasuk sektor keuangan dan perbankan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa; memperkuat peranan instansi pembina untuk meningkatkan sektor jasa (perijinan, prosedur, standar kompetensi, dan sertifikasi); mendorong pelaku bisnis mengembangkan joint venture dengan pelaku bisnis dari negara ASEAN lainnya di Indonesia: peningkatan penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, transfer of technology; menyediakan informasi mengenai peraturan di bidang jasa dan peluang pasar jasa di negara ASEAN lainnya; investasi pada Sumber Daya Manusia Indonesia dan memperkuat daya saing (efisien, kualitas, dan kapasitas); memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia bersaing dalam era MEA; mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA dan kebijakan umum pengembangan sektor jasa nasional; meningkatkan kegiatan sosialisasi perkembangan perundingan biang jasa (oleh Pemerintah, KADIN, dan perguruan tinggi); dan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan ruang bagi UMKM Peran penyedia jasa, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah adalah pemerintah tidak dapat melakukan tugas ini secara sendiri. Para akademisi, pebisnis, dan LSM perlu 23
Kesiapan Sektor Jasa Termasuk Sektor Keuangan ... (Bayu Krisnamurthi) meningkatkan pemahamannya tentang tujuan yang ingin dicapai ASEAN dan kebijakan untuk mengimplementasikannya; MEA ditujukan bagi kepentingan pebisnis di ASEAN, khusus untuk jasa adalah para penyedia jasa (services supplier) termasuk para terampil. Oleh karena itu, para penyedia jasa diharapkan untuk ikut proaktif berpartisipasi ambil bagian dalam memberikan masukan dan rekomendasi; akademisi diharapkan juga dapat memahami cetak biru dalam menyusun kurikulum pendidikan, flow of skilled labor memerlukan penguatan kompetensi dari tenaga kerja kita yang dibekali di Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah Politeknik; dan Lembaga Swadaya Masyarakat, selain mengamati semua rencana dan target dari MEA diharapkan juga dapat menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang dapat memberikan masukan bagi Pemerintah agar MEA ini meningkatkan daya saing bangsa. *** 24
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Prasetijono Widjojo Malang Joedo *) Amalia Adininggar Widyasanti **) ABSTRAK ASEAN Economic Community (AEC) 2015 akan mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2015. Pelaksanaan AEC ini tentunya akan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia dan juga bagi setiap daerah di Indonesia. Dengan terciptanya pasar tunggal ASEAN dan basis tunggal produksi (single market and single production base), persaingan antara negara akan semakin ketat. Secara alamiah, negara yang lebih siap akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari pelaksanaan AEC 2015. Sementara itu, kondisi geografis negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat pembangungan yang berbeda-beda, merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Daya saing daerah menjadi kunci penting agar Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam memanfaatkan AEC. Untuk itu, upaya-upaya terintegrasi untuk meningkatkan daya saing menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Upaya untuk meningkatkan daya saing nasional perlu difokuskan pada tiga hal utama, yaitu: (i) menjaga stabilitas ekonomi makro; (ii)Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional; (iii) mengurangi defisit neraca perdagangan dengan negara ASEAN. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan daya saing daerah perlu difokuskan pada enam hal utama, yaitu: (i)peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap AEC 2015; (ii) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha daerah; (iii) peningkatan infrastruktur daerah, (iv) peningkatan daya saing produk ekspor unggulan daerah; (v) peningkatan kualitas SDM daerah; serta (vi) penciptaan iklim ketenagakerjaan daerah yang lebih kondusif. Keywords: ASEAN Economic Community, Indonesia JEL Classification Code: International Economics ) Dr. Prasetijono Widjojo Malang Joedo, MA adalah Deputi Bidang Ekonomi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS **) Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, MSi, M.Eng adalah Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Makalah ini disampaikan pada Acara Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tanggal 19 September 2013 di Jambi. Pemikiran dan pendapat yang tertuang dalam makalah ini adalah sepenuhnya pemikiran/pendapat penulis, dan bukan merupakan kebijakan ataupun keputusan institusi Bappenas. 25
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) A. Perkembangan Kerjasama Ekonomi Internasional S eiring dengan terhambatnya penyelesaian kebuntuan putaran Doha dalam kerjasama multilateral, kesepakatan kerjasama ekonomi antar negara saat ini lebih berkembang ke arah kerjasama bilateral dan plurilateral.1 Hal ini seiring dengan teori ekonomi internasional yang mengatakan bahwa multilateral cooperation adalah yang paling ideal (first best option) jika bisa terlaksana dengan baik. Namun, karena kebuntuan kerjasama multilateral, kerjasama plurilateral dan bilateral akan menjadi second best option bagi negara-negara di dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari liberalisasi ekonomi. Kesepakatan kerjasama ekonomi antar negara terlihat meningkat secara signifikan di sekitar tahun 2000-an. Grafik 1 menunjukkan bahwa kesepakatan kerjasama antar negara dimulai dengan berkembangnya kerjasama bilateral. Kemudian sejak awal tahun 2000-an, dengan semakin meningkatnya jumlah kerjasama ekonomi antar negara, mulai terlihat adanya kerjasama plurilateral. Bahkan, belakangan ini kesepakatan kerjasama ekonomi antar negara mulai menunjukkan pergeseran ke arah plurilateral, karenabanyak negara sudah menyadari kerumitan implementasi dari kesepakatan bilateral yang semakin banyak. Fenomena noodle-bowl syndrome saat ini telah dirasakan oleh negara- negara yang memiliki kesepakatan kerjasama ekonomi dalam jumlah yang cukup banyak. Grafik 1. Perkembangan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Antar Negara (Berdasarkan Jenis Kesepakatan) Sumber: ADB-Aric Database (diolah) Baldwin (2007) menyebutkan bahwa proses regionalisme di kawasan Asia telah menyebabkan kerumitan dalam implementasi dan monitoringnya. Hal ini karena puluhan kesepakatan perdagangan telah ditandatangani, bahkan sebagian masih dalam proses negosiasi dan sebagian lagi masih dalam proses pengusulan. Kerumitan ini digambarkan oleh Baldwin dalam Gambar 2, dimana jalinan kerjasama antar negara di kawasan Asia tergambar seperti benang kusut (atau seperti Mie di dalam mangkuk yang sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya). 1 Kerjasama plurilateral adalah kerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan lebih dari dua negara. Sedangkan kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi yang hanya melibatkan dua negara. 26
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 2. Noodle Bowl Syndrome Sumber: Disadur dari Baldwin (2007) Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga cukup aktif melakukan kesepakatan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Sampai dengan bulan Januari 2013, terdapat 196 kesepakatan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan negara lain, baik kerjasama dalam bentuk bilateral maupun plurilateral. Dari 196 kesepakatan ini, 91 kesepakatan telah ditandatangani dan telah efektif diimplementasikan, sedangkan sisanya berstatus sudah ditandatangani tetapi belum diimplementasikan, dalam tahap negosiasi, dalam tahap kesepakatan kerangka kerjasama, dan dalam tahap pengusulan (proposal). Tabel 1. Perkembangan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Negara Anggota ASEAN Under Negotiation Negara Proposed Framework Agreement signed Negotiations launched Signed but not yet In Effect Signed and In Effect TOTAL Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Viet Nam 5 3 5 3 6 3 6 5 6 4 2 0 1 0 1 1 0 1 3 1 2 2 6 2 6 2 2 10 5 5 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 8 6 7 8 12 6 7 18 12 7 17 11 21 13 26 12 15 37 26 18 TOTAL 46 10 42 7 91 196 Sumber: ADB-Aric Database (diolah) Dalam makalah ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada ASEAN Economic Community (AEC) yang merupakan salah satu bentuk kesepakatan kerjasama ekonomi plurilateral. 27
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) B. Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 ASEAN Economic Community (AEC) merupakan realisasi dari integrasi ekonomi kawasan ASEAN, dengan menciptakan kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi atau yang sering disebut sebagai single market and production base. Dengan harapan bahwa ASEAN akan menjadi kawasan yang lebih dinamis dan kompetitif. Namun demikian, konsekuensi dari terbentuknya AEC ini adalah bebasnya pergerakan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara sesama negara ASEAN. Pada pertemuan Pemimpin ASEAN di Bali bulan Oktober 2003, disepakati bahwa AEC merupakan sasaran dari integrasi ekonomi regional tahun 2020. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan "Bali Concord II". Selain AEC, dalam pertemuan ini disepakati pula kedua pilar lain dari ASEAN Community, yaitu: ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Ketiga pilar ini diamanatkan untuk selalu bersinergi demi tercapainya the ASEAN Community tahun 2020. Kemudian, pada pertemuan ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006, disepakati untuk menyusun suatu cetak biru agar AEC dapat diimplementasi dengan pentahapan dan kerangka waktu yang jelas. Dalam pertemuan ini disepakati pula untuk tetap mengedepankan fleksibilitas yang dapat mengakomodasi kepentingan negara anggota ASEAN, sesuai dengan tingkat pembangunannya. Selanjutnya, pada pertemuan ASEAN Summitke-12 tahun 2007 di Cebu - Filipina, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mempercepat pelaksanaan AEC pada akhir tahun 2015 dan mencanangkan pentahapannya dalam "ASEAN Economic Community Blue Print". Secara spesifik, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk terus mendorong implementasi AEC dan menjadikan kawasan ASEAN yang bebas untuk arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. AEC memiliki empat karakteristik, yaitu:(a)Pembentukan pasar tunggal dan basis produksi (a single market and production base), (b)Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (a highly competitive economic region), (c) Pertumbuhan ekonomi yang merata(a region of equitable economic development), dan(d)Integrasi ke kawasan ekonomi global (a region fully integrated into the global economy). Keempat karakteristik ini kemudian sering disebut sebagai pilar AEC, dan masing-masing pilar tersebut memiliki elemen-elemen pendukung untuk mencapai tujuan AEC secara keseluruhan (Gambar 3). Karakteristik yang pertama, pembentukan pasar tunggal dan basis produksi, bertujuan untuk mentransformasikan berbagai keragaman karakteristik di kawasan menjadi pasar tunggal ASEAN yang besar. Sasaran dari pembentukan pasar tunggal dan basis produksi tentunya adalah menjadikan kawasan ASEAN yang bebas untuk arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Gambar 3. Pilar dalam AEC Blue Print Sumber: ASEAN Economic Community Blue Print, 2008 (diolah) 28
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Karakteristik yang kedua, peningkatan daya saing kawasan, merupakan prakondisi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian pasar tunggal dan basis produksi kawasan regional yang lebih berdaya saing. Untuk itu, kerjasama yang digalang untuk menciptakan kawasan yang lebih berdaya saing antara lain adalah pengembangan infrastruktur, kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak cipta, perpajakan, dan e-commerce. Karakteristik yang ketiga adalah mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata agar hasil- hasil pembangunan ekonomi kawasan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ASEAN dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN. Untuk itu, kerjasama antara negara ASEAN yang lebih maju dengan yang kurang maju menjadi salah satu yang terus didorong; kemudian kerjasama dan bantuan teknis akan didahulukan untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pasar tunggal ASEAN, serta dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN. Karakteristik yang keempat, integrasi ke perekonomian global, akan terlaksana jika pasar tunggal ASEAN telah tumbuh kuat. Sehingga, ASEAN akan menjadi kawasan yang kompetitif untuk masuk ke dalam global production-supply chain2. C. Perkembangan Kawasan ASEAN Perekonomian negara-negara ASEAN tumbuh dengan laju yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1990-2012, rata-rata pertumbuhan perekonomian kawasan ASEAN-10 adalah sebesar 10,0 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 22,7 persen. Hal ini seiring dengan pulihnya harga komoditas dan membaiknya ekonomi global setelah krisis tahun 2008-2009. Kemudian, perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN terjadi di tahun 2011 dan terus berlangsung di tahun 2012, seiring dengan krisis keuangan kawasan Eropa dan Amerika. Secara rata-rata, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi ASEAN hanya tumbuh sebesar 6,7 persen. Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan ASEAN (1990-2012) Sumber: CEIC (diolah) Kontribusi PDB Indonesia terhadap PDB kawasan ASEAN merupakan yang terbesar di antara negara- negara ASEAN lainnya, dimana pada tahun 2012 adalah sebesar 38,1 persen. Sementara itu, negara dengan PDB terbesar kedua dan ketiga di kawasan ASEAN adalah Thailand dan Malaysia, dengan kontribusinya pada tahun 2012 sebesar 15,8 dan 13,2 persen. 2 Djaafara, et.al (2012), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan, Bank Indonesia. 29
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Dalam kurun waktu tujuh tahun (2006-2012), peranan ekonomi Indonesia, Vietnam, Laos, dan Myanmar terhadap PDB kawasan ASEAN mengalami peningkatan (Tabel 2). Sementara itu, peranan ekonomi negara anggota ASEAN lainnya mengalami penurunan. Tabel 2. Peranan PDB Negara Anggota ASEAN Terhadap PDB ASEAN TAHUN NEGARA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ASEAN 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Brunei Darussalam 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.7% 0.8% Cambodia 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% Indonesia 33.3% 33.1% 33.6% 35.3% 37.8% 39.1% Lao PDR 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Malaysia 14.9% 14.8% 15.2% 13.2% 13.2% 13.3% Myanmar 1.3% 1.5% 2.1% 2.3% 2.4% 2.4% Philippines 11.2% 11.4% 11.4% 11.0% 10.6% 10.4% Singapore 12.7% 12.9% 11.8% 12.7% 11.6% 11.3% Thailand 18.9% 18.9% 17.9% 17.3% 17.0% 16.0% Viet Nam 5.6% 5.4% 6.0% 6.4% 5.7% 5.7% Sumber: CEIC (diolah) Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN yang cukup tinggi, walaupun di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, menunjukkan besarnya potensi ekonomi kawasan dan diharapkan akan semakin kuat dengan adanya AEC 2015. Lebih lanjut, besarnya peranan ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi untuk memperoleh manfaat yang besar dari pelaksanaan AEC. Hubungan perdagangan antara negara-negara ASEAN (intra-ASEAN) terlihat cukup tinggi, dengan trend yang semakin meningkat. Nilai ekspor intra-ASEAN pada tahun 2012 mencapai nilai sebesar USD 324,5 triliun; yang meningkat sebesar sembilan kali lipat dibandingkan dengan tahun 1992. Menurunnya tarif di kawasan ASEANdengan adanya implementasi AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak tahun 2003,3telah mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN4. Gambar 5. Perkembangan Ekspor Intra-ASEAN Gambar 6. Pangsa Ekspor dan Impor Intra-ASEAN Sumber: CEIC (diolah) 3 Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema penurunan tarif untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Berdasarkan skema CEPT-AFTA, semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. 4 Jadwal penurunan tarif CEPT-AFTA dapat dilihat pada Lampiran A. 30 2012 100.0% 0.7% 0.6% 38.1% 0.4% 13.2% 2.3% 10.8% 11.9% 15.8% 6.1%
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Intensitas perdagangan intra-ASEAN juga terlihat dari besarnya proporsi ekspor negara anggota ASEAN yang ditujukan ke kawasan ASEAN. Pada tahun 2012, sebesar 25,9 persen ekspor negara- negara ASEAN ditujukan ke kawasan ASEAN. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan dari 1990 yang hanya sebesar 18,9 persen. Begitu pula halnya proporsi impor ASEAN yang bersumber dari kawasan ASEAN mengalami peningkatan selama periode 1990-2012. Tabel 3. Pangsa Pasar Ekspor Intra-ASEAN Negara Tujuan Ekspor Country Indonesia Singapore Thailand Malaysia Philippines Vietnam Rest of ASEAN ASEAN Indonesia 41.0% 15.9% 27.0% 8.9% 5.4% 1.9% 100% Singapore 33.3% 12.0% 38.8% 4.9% 8.0% 3.0% 100% Thailand 19.8% 19.1% 21.9% 8.6% 11.8% 18.9% 100% Malaysia 14.7% 50.7% 20.0% 5.6% 6.3% 2.7% 100% Philippines 8.6% 49.6% 25.0% 10.4% 6.1% 0.4% 100% Viet Nam 13.6% 13.7% 16.4% 26.0% 10.8% 19.6% 100% Rest of ASEAN 5.5% 8.7% 62.5% 4.1% 1.0% 18.3% 100% Sumber: CEIC (diolah) Ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN sebagian besar ditujukan ke Singapura, yaitu sebesar 41% dari total ekspor ke ASEAN, yang kemudian diikuti dengan pangsa ekspor di Malaysia (27,0%) dan Thailand (15,9%). Sementara itu, ekspor dari Singapura yang ditujukan ke ASEAN sebagian besar adalah ke Malaysia dan Indonesia. Bagi Thailand, sebagian besar ekspornya ditujukan ke: Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Kedekatan lokasi geografis kelihatannya masih merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya pangsa ekspor. Seperti halnya Vietnam yang secara geografis dekat dengan Malaysia dan Thailand yang dekat dengan Malaysia; sehingga sebagian besar ekspornya ditujukan ke negara yang dekat secara geografis. Lain halnya dengan Indonesia, penyebab sebagian besar ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN ditujukan ke Singapura bukan disebabkan oleh kedekatan secara geografis, tetapi lebih karena Singapura sebagai pelabuhan hub internasional. Sehingga, peran Singapura disini lebih sebagai "pedagang pengumpul", karena barang Indonesia yang diekspor ke Singapura pada akhirnya akan diekspor kembali oleh Singapura ke negara lain. Gambar 7. Neraca Perdagangan Indonesia dengan ASEAN Sumber: BPS (diolah) 31
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Tabel 4. Asal Impor Minyak Indonesia Negara Asal Impor Kontribusi terhadap Impor Bahan Bakar Mineral Indonesia (HS 27) Tahun 2012 Singapura 36,2% Malaysia 13,9% Saudi Arabia 9,7% Korea 8,6% Nigeria 6,4% Sumber: Trademap (diolah) Neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN terlihat defisit sejak tahun 2008 sampai sekarang. Penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia-ASEAN adalah tingginya impor minyak Indonesia dari dua negara ASEAN, yaitu: Singapura dan Malaysia, yang merupakan negara asal impor minyak terbesar untuk Indonesia. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan impor minyak yang semakin besar ke depan akan mendorong defisit neraca perdagangan dengan negara ASEAN. Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan ASEAN pertama kali defisit terjadi di tahun 2012. Penyebab dari defisit ini adalah karena ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN yang melemah sebagai akibat dari krisis global, namun sebaliknya impor Indonesia dari ASEAN tetap kuat, terutama untuk peralatan mesin (HS84), barang-barang dari plastik (HS39), kendaraan bermotor (HS87), serta kimia organik (HS29). Kelima kelompok barang ini memberikan kontribusi terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia-ASEAN sebesar USD 16,1 triliun pada tahun 2012. Tantangan sisi perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya adalah peranan ekspor produk manufaktur Indonesia terhadap total ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yang hanya sebesar 37,5 persen. Sebaliknya, mayoritas produk impor Indonesia, atau sebesar 64,5 persen, merupakan produk manufaktur. Sebagai contoh, ekspor produk manufaktur Thailand memberikan kontribusi sebesar 75,3 persen terhadap total ekspornya, sedangkan impor produk manufakturnya adalah sebesar 70,0 persen. Tabel 5. Komposisi Ekspor dan Impor Negara ASEAN-6 Sumber: Kementerian Perdagangan (2013) Arus masuk investasi yang berasal dari intra-kawasan ASEAN terlihat mengalami peningkatan yang cukup besar. Namun secara keseluruhan, sumber utama arus masuk investasi langsung (FDI) kawasan ASEAN adalah yang berasal dari luar ASEAN. 32
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 8. Arus Masuk Investasi FDI Intra-ASEAN Gambar 9. Proporsi Arus Masuk FDI ke Kawasan ASEAN Berdasarkan Asalnya Berdasarkan indeks daya saing yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (Global Competitiveness Index 2013-2014), Indonesia terlihat mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan, yaitu dari peringkat ke-50 pada tahun sebelumnya menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Namun demikian, posisi Indonesia tersebut masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand; yang masing-masing menempati peringkat ke-2, 24, 26, dan 37. Tabel 5. Posisi Daya Saing Negara ASEAN Negara Peringkat dalam Global Competitiveness Index 2012-2013 2013-2014 Singapura 2 2 Malaysia 25 24 Brunei 28 26 Thailand 38 37 Indonesia 50 38 Filipina 65 59 Vietnam 75 70 Laos 81 n.a Cambodia 88 85 Myanmar 139 n.a Sumber: Global Competitiveness Index, WEF, September 2013 D. Kondisi Daya Saing Ekonomi Daerah Kondisi ekonomi daerah dengan tingkat pembangunan yang bervariasi merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan tingkat kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015. Hal ini tentunya terkait erat dengan kondisi geografis yang bervariasi dan penyebaran pembangunan yang relatif belum merata. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih terkonsentrasi pada beberapa Provinsi di Pulau Jawa, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan di luar Pulau Jawa, provinsi yang memiliki PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain adalah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara; dimana sektor kelapa sawit menjadi penopang tingginya PDRB Provinsi Riau dan sektor minyak dan gas bumi menjadi penopang ekonomi Kalimantan Timur. 33
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Gambar 10. PDRB Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 Sumber: Buku Pegangan Perencanaan Daerah 2014, Bappenas (2013) Sekitar setengah dari provinsi Indonesia memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional yang sebesar 11,6 persen. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta sebesar 3,7 persen, dan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua dengan tingkat kemiskinan sebesasr 30,7 persen. Kondisi ini menunjukkan besarnya disparitas pendapatan dan tingkat kesejahteraan antar provinsi di Indonesia. Sehingga, hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi AEC, karena perbedaan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan akan memberikan konsekuensi terhadap perbedaan dalam menentukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan. Gambar 11. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Provinsi (September 2012) Sumber: Buku Pegangan Perencanaan Daerah 2014, Bappenas (2013) Kemudian, kondisi infrastruktur di daerah juga menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Salah satu indikatornya adalah rasio kerapatan jalan yang dihitung dengan jumlah panjangan jalan (km) terhadap luasan provinsi (km2). Rasio ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antara provinsi yang berlokasi di Pulau Jawa dengan Provinsi yang berlokasi di Indonesia bagian Timur. 34
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 12. Rasio Kerapatan Jalan (km/km2) Tahun 2012 Sumber: Buku Pegangan Perencanaan Daerah 2014, Bappenas (2013) Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah di Indonesia telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran investasi. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana kontribusi PMA dan PMDN di Pulau Jawa adalah sebesar 65 persen dan 55 persen. Sementara itu, di Maluku dan Papua hanya sebesar 5 persen dari total PMA dan 1 persen dari total PMDN pada tahun 2013. Gambar 13. Realisasi PMDN Tahun 2013* Gambar 14. Realisasi PMA Tahun 2013* Sumber: BKPM (diolah) Keterangan *: sampai dengan Semester I - 2013 Sementara itu, perdagangan antar wilayah sebagian besar berasal dan menuju ke Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 64,3% dari total perdagangan antar wilayah di Indonesia. Gambar 15. Perdagangan Antar Wilayah Sumber: perhitungan dengan Inter-Regional Input Output (2005) Disparitas antar daerah juga tercermin dari perbedaan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam memproses perijinan untuk memulai usaha. Dalam laporan Subnational Doing Business (2012), terlihat bahwa jumlah hari, banyaknya prosedur, serta biaya yang dibutuhkan untuk memproses ijin memulai usaha berbeda-beda di setiap kota yang disurvei. Tiga kota terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan untuk memulai usaha adalah: Yogyakarta, Palangkaraya, dan Surakarta. Sebaliknya, tiga kota terburuk dalam pelayanan perijinan untuk memulai usaha adalah Jambi, Medan, dan Menado. 35
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Gambar 13. Tiga Kota Terbaik dan Terburuk Dalam Memberikan Izin Memulai Usaha Sumber: IFC, Bank Dunia, 2012 (diolah Bappenas) Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indeks Pendidikan Indonesia dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Develoment Index) Indonesia berada di urutan ke-6. Singapura menempati urutan pertama, yang disusul oleh Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tabel 6. Perbandingan Indeks Pendidkan dan Pembangunan Manusia Antar Negara ASEAN Negara Education index Human Development Index (HDI) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Singapore 0.804 0.804 0.804 0.892 0.894 0.895 Brunei Darussalam 0.757 0.757 0.757 0.854 0.854 0.855 Malaysia 0.731 0.731 0.731 0.763 0.766 0.769 Thailand 0.599 0.599 0.599 0.686 0.686 0.690 Philippines 0.679 0.679 0.679 0.649 0.651 0.654 Indonesia 0.577 0.577 0.577 0.620 0.624 0.629 Viet Nam 0.539 0.539 0.539 0.611 0.614 0.617 Kamboja 0.52 0.52 0.52 0.532 0.538 0.543 Laos 0.453 0.453 0.453 0.534 0.538 0.543 Myanmar 0.402 0.402 0.402 0.49 0.494 0.498 Sumber: UNDP5 Sementara itu, hampir lebih dari setengah tenaga kerja yang tersedia di setiap provinsi hanya memiliki ijazah pendidikan SMP ke bawah; kecuali di provinsi DKI Jakarta dan Jambi yang tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah kurang dari 50 persen. Tenaga kerja berpendidikan universitas terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki ijazah non-universitas (Lampiran C). Kondisi ini merupakan tantangan ke depan bagi Indonesia untuk menghadapi aliran tenaga kerja terampil antara negara ASEAN pada saat AEC diimplementasikan. Di lain pihak, kekakuan pasar tenaga kerja sering menjadi permasalahan bagi pengusaha, terutama terkait dengan: penentuan upah minimum, aturan pesangon, dan aturan tenaga kerja kontrak6. Pasar tenaga kerja yang kaku merupakan salah satu faktor yang menghambat terbukanya kesempatan kerja, karena para investor tidak memperoleh insentif untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, penetapan upah minimum yang terlalu rendah diangggap tidak memenuhi standar hidup layak dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. 5 Diakses melalui website: pada tanggal 16 September 2013 6 Winantyo dan Rohmadyati (2008) 36
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Namun demikian, SMERU (2003) menemukan bahwa upah mimimum yang merupakan salah satu indikator fleksibilitas tenaga kerja mempengaruhi kesempatan kerja secara signifikan dan upah minimum tampaknya juga telah mengurangi insentif bagi pekerja untuk meningkatkanproduktivitas. Hal ini karena membatasi kemampuan perusahaan untukmenggunakan upah sebagai sistem insentif untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Sementara itu, kenaikan upah minimum di Indonesia terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum di Thailand dan Filipina. Gambar 14. Peningkatan Upah Minimum Beberapa Negara ASEAN Sumber: ILO Database (diolah) Sementara itu, JETRO (2006) telah melakukan analisis terhadap iklim ketenagakerjaan di enam negara ASEAN, China, dan India. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa iklim ketenagakerjaan di Indonesia cenderung lebih kaku dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, tenaga kerja kontrak tidak diperkenankan di Indonesia tetapi masih dimungkinkan untuk dilakukan di negara ASEAN lainnya walaupun dengan beberapa persyaratan. Contoh lainnya adalah proses pemutusan hubungan kerja yang relatif lebih sulit serta regulasi yang terlalu melindungi pihak buruh sehingga merugikan pihak pengusaha. Perbandingan iklim ketenagakerjaan ini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran D. Stiglitz (2012) dalam acara Seminar World Economic Forum on "Asean Connectivity: Road Map to 2015 secara tegas mengingatkan: "Asean has been warned of downside risks of economic integration, especially the free movement of skilled labour, which could lead to a brain drain from poor countries to richer ones" Hal ini karena arus perpindahan tenaga kerja terampil akan terjadi dari negara yang lebih miskin ke negara yang lebih maju, sehingga akan menyebabkan kekosongan (hollow-out)tenaga kerja terampil di negara yang lebih miskin. Sementara itu, kesiapan daerah untuk menghadapi AEC dapat tergambarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Benny dan Abdullah (2011). Survei yang dilakukan terhadap 399 responden di 5 kota Indonesia (Jakarta, Medan, Makassar, Pontianak, dan Surabaya) menunjukkan ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan AEC yang akan diimplementasikan pada tahun 2015. Masyarakat sudah memahami keberadaaan ASEAN, tetapi sebagian besar belum mengetahui adanya ASEAN Community. Kemudian, bagi yang telah mengetahui adanya ASEAN Community, hanya 39 persen yang mengetahui bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan pada thaun 2015. Namun demikian, masyarakat pada umumnya (sekitar 88% responden) menyatakan akan mendukung pelaksanaan AEC. 37
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Tabel 7. Hasil Survei di 5 Kota Indonesia Hasil Survei (%) No Komponen Survei A B C D E F 1 Mengetahui adanya ASEAN 99 95 90 99 98 96 2 ASEAN penting untuk Indonesia 80 79 80 83 72 79 3 Sudah pernah mendengar tentang ASEAN Community 29 49 51 41 43 42 4 Sudah pernah mendengar AEC dan tahu bahwa AEC akan dilaksanakan tahun 2015* 36 46 31 35 44 39 5 Belum pernah mendapat penjelasan tentang ASEAN Community dari pemerintah 59 68 82 50 73 66 6 Akan mendukung pelaksanaan AEC 81 86 90 89 81 88 Sumber: Benny dan Abdullah (2011) Keterangan: * A B C : Medan D : pertanyaan diajukan kepada responden yang telah tahu adanya ASEAN Community : Jakarta : Makasar : Pontianak E : Surabaya Kemudian, pada bulan Maret 2013 Kementerian Luar Negeri melakukan survei tentang kesiapan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap AEC 2015. Survei ini dilakukan kepada 153 peserta sosialisasi AEC, yang terdiri dari: pelaku usaha, pegawai negeri, mahasiswa, dan peserta lainnya. Dari hasil survei ini diperoleh bahwa sebagian besar sudah mengetahui tentang AEC, namun belum memiliki pemahaman yang cukup. Para responden merasa optimis terhadap AEC yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya, para responden menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi AEC adalah kurangnya dukungan pemerintah kepada pelaku usaha dan daya saing Indonesia yang masih lemah.7 E. Upaya Ke Depan Indonesia tidak dapat menghindar dari ASEAN Economic Community, karena hal ini telah disepakati oleh para pemimpin negara ASEAN pada Bali Concord II. Oleh sebab itu, AEC selayaknya dipandang sebagai suatu tahapan proses yang harus dilalui, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih memandang secara positif tentang keberadaan AEC karena pada dasarnya banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dari AEC tersebut jika Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya. Namun demikian, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat pembangunan yang berbeda-beda. Peningkatan daya saing bangsa perlu lebih difokuskan pada peningkatan daya saing daerah8; karena dengan daerah yang berdaya saing secara agregasi akan mendukung peningkatan daya saing nasional. 7 Hasil survei selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B. 8 Abdullah, et.al (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional. 38
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi AEC 2015, upaya pembenahan daya saing Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 1. Perbaikan daya saing di tingkat nasional, yang perlu difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut: a. Menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih tumbuh dengan laju yang cukup tinggi, walaupun di tengah situasi perekonomian global. Namun demikian, momentum pertumbuhan ekonomi ini perlu diimbangi dengan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, yang antara lain dengan menjaga: stabilitas harga (inflasi), stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial sektor keuangan. Stabilitas ekonomi makro yang lebih terjaga tentunya akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap daya saing perekonomian nasional. b. Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional. Kelembagaan ekonomi yang diharapkan berperan penting untuk mendukung daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi AEC 2015 dapat dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan fungsinya, yaitu kelembagaan terkait dengan: (i) persaingan usaha; (ii) standar kompetensi kerja; (iii) standarisasi produk; dan (iv) perlindungan konsumen. Gambar 15. Peranan Kelembagaan Ekonomi c. Mengurangi defisit neraca perdagangan dengan negara ASEAN. Penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN adalah besarnya impor minyak Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Oleh sebab itu, upaya Pemerintah ke depan perlu juga difokuskan pada: (i) peningkatan diversifikasi energi (terutama pengembangan energi terbarukan), sehingga tingkat kebergantungan pada impor minyak menjadi berkurang; serta (ii) memudahkan prosedur dan perijinan investasi sektor migas. 2. Perbaikan daya saing di tingkat daerah, yang perlu difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut: a. Peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap AEC 2015. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha di daerah terhadap pelaksanaan AEC 2015 akan menjadi salah satu faktor penghambat pemanfaatan AEC secara optimal. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat yang lebih intensif dan tepat sasaran, melalui berbagai media komunikasi yang dapat menjangkau lapisan 39
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) masyarakat yang lebih luas. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan swasta daerah menjadi suatu hal yang penting. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan Forum Dialog AEC antara pemerintah dan swasta daerah yang perlu dilakukan secara rutin, agar pemerintah dapat segera mengantisipasi pemberian fasilitas yang diperlukan untuk dunia usaha memanfaatkan peluang AEC dan pihak dunia usaha pun dapat segera memperoleh informasi dari pemerintah daerah terkait dengan perkembangan kebijakan terkini. b. Perbaikaniklim investasi dan iklim usaha daerah. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan daerah lainnya secara bersama-sama perlu meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha agar daerahnya dapat menjadi tempat berinvestasi yang lebih menarik dan sebagai tempat pengembangan usaha yang kondusif. Hal ini sangat penting karena peningkatan investasi akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar, sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan (hollow out) tenaga kerja terampil di masing-masing daerah. Untuk itu, upaya strategis yang perlu segera dilakukan adalah: (i) mempermudah pelayanan perijinan usaha, (ii) meningkatkan transparansi proses dan biaya perijinan, serta (iii) menghapuskan berbagai regulasi/peraturan daerah yang tumpang tindih dan yang terlalu membatasi dunia usaha untuk berkembang. c. Peningkatan infrastruktur daerah. Salah satu faktor yang meningkatkan daya tarik investasi di daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga tingkat kesenjangan antar daerah dapat berkurang. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat agar dapat memfokuskan pembangunan daerahnya pada upaya peningkatan infrastruktur, terutama: infrastruktur jalan, energi, pelabuhan, dan telekomunikasi. Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik secara otomatis akan mengurangi biaya produksi dan biaya transportasi. d. Peningkatan daya saing produk ekspor unggulan daerah. Masing-masing daerah memiliki produk unggulan ekspor yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan pasar ASEAN yang lebih terbuka, masing-masing daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasarkan produk unggulan ekspornya di kawasan ASEAN. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor daerahnya adalah: (i) pemberian fasilitasi pengembangan industri berorientasi ekspor di daerah, terutama usaha kecil dan menengah, (ii) pendirian pusat layanan informasi pasar ASEAN agar para pengusaha dapat memperoleh informasi peluang pasar ASEAN secara cepat dan akurat, (iii) peningkatan kualitas dan standar produk; serta (iv) perluasan akses UKM daerah terhadap modal dan teknologi. e. Peningkatan kualitas SDM daerah. Aliran bebas tenaga kerja terampil saat pelaksanaan AEC 2015 akan menyebabkan pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan dan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di daerahnya. Beberapa hal perlu dilakukan antara lain adalah: (i) Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja untuk menghasilkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan standar kompetensi tenaga kerja tingkat ASEAN; (ii) peningkatan kerjasama dengan negara ASEAN lainnya (terutama dengan negara ASEAN yang lebih maju) untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja terampil sesuai dengan standar dan kualifikasi ASEAN; (iii) peningkatan kerjasama Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha untuk meningkatkan link and match antara pendidikan dan pasar tenaga kerja, sehingga lulusannya dapat mudah terserap di pasar tenaga kerja f. Penciptaan iklim ketenagakerjaan daerah yang lebih kondusif. Kekakuan pasar tenaga kerja (labour market rigidity) dapat mengakibatkan industri padat karya tidak berkembang, dan bahkan dapat mendorong industri padat karya bertransformasi menjadi industri padat modal. Akhirnya, kondisi ini dapat mengakibatnya berkurangnya kesempatan kerja dan penurunan daya beli masyarakat. Dilain pihak, fleksibilitaspasar tenaga kerja yang meningkat 40
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI juga perlu diimbangi dengan kebijakan jaminan sosial yang memadai, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tetap terjaga. Untuk itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian daerah adalah: (i) meninjau ulang pengaturan upah minimum provinsi/kabupaten/ kota agar sesuai dengan laju inflasi tetapi tidak memberatkan dunia usaha; (ii) mendorong komunikasi bipartit yang lebih baik antara pengusaha dan pekerja, terutama dalam penentuan upah dan penyelesaian permasalahan perburuhan lainnya; (iii) mempermudah perusahaan di daerah melakukan rekruitmen tenaga kerja dan melaksanakan rasionalisasi jumlah pekerja; serta (iv) memberikan edukasi kepada asosiasi/serikat buruh di daerah untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang lebih baik dan menghindari gerakan buruh yang bersifat radikal dan anarkis. F. Kesimpulan ASEAN Economic Community (AEC) merupakan realisasi dari integrasi ekonomi kawasan ASEAN, dengan menciptakan kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi atau yang sering disebut sebagai single market and production base. Dengan harapan bahwa ASEAN akan menjadi kawasan yang lebih dinamis dan kompetitif. Namun demikian, konsekuensi dari terbentuknya AEC ini adalah bebasnya pergerakan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara sesama negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN yang cukup tinggimenunjukkan besarnya potensi ekonomi kawasan dan diharapkan akan semakin kuat dengan adanya AEC 2015. Namun demikian, Indonesia masih perlu bekerja keras untuk menyusun upaya-upaya yang terintegrasi agar AEC 2015 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Hal ini karena masih banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan AEC 2015, yang antara lain: defisit neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN yang cenderung meningkat, belum berfungsinya kelembagaan ekonomi secara optimal, serta bervariasinya kondisi ekonomi dan tingkat pembangunan daerah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan tingkat kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, makalah ini merekomendasikan berbagai upaya strategis yang dikelompokkan menjadi: upaya peningkatan daya saing tingkat nasional dan upaya peningkatan daya saing tingkat daerah. Dengan demikian diharapkan setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dapat segera menyelaraskan langkahnya agar Indo- nesia dapat lebih siap dalam menghadapi AEC 2015. Daftar Pustaka Abdulah, Piter., et.al (2002). Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, BPFE, Yogyakarta. ASEAN (2008),ASEAN Economic Community Blue Print, The ASEAN Secretariat, Indonesia. Baldwin, Richard E(2007),Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 7. Benny, Guido and Kamarulnizam Abdullah (2011),Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30, 1, 39-67. Djaafara, Rizal, et.al (2012), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan, Bank Indonesia. IFC (2012), Doing Business in Indonesia, Bank Dunia. JETRO (2006), Comparative Survey of the Labour Environment in ASEAN, China, India. JETRO, Japan. 41
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (2013), Kondisi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan Indonesia dalam Menghadapi AEC 2015, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3, No. 6. Kementerian Luar Negeri (2013), Optimisme Masyarakat Sulawesi Selatan Menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN, Buletin Komunitas ASEAN, Edisi Kedua, Juli 2013. SMERU (2003), Penerapan UpahMinimum diJabotabek danBandung, Jakarta. Winantyo, R dan Usmanti Rohmadyati (2008), Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam MEA 2015, dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Bank Indonesia. LAMPIRAN A Jadwal Penurunan Tarif Skema CEPT-AFTA Negara Anggota AFTA Jadwal Penurunan/Penghapusan ASEAN - 6 1. Tahun 2003 : 60% produk dengan tarif 0% 2. Tahun 2007 : 80% produk dengan tarif 0% 3. Tahun 2010 : 100% produk dengan tarif 0% Vietnam a. Tahun 2006 : 60% produk dengan tarif 0% b. Tahun 2010 : 80% produk dengan tarif 0% c. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0% Laos dan Myanmar 1. Tahun 2008 : 60% produk dengan tarif 0% 2. Tahun 2012 : 80% produk dengan tarif 0% 3. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0% Kamboja 1. Tahun 2010 : 60% produk dengan tarif 0% 2. Tahun 2015 : 100% produk dengan tarif 0% LAMPIRAN B Hasil Lengkap Kuesioner Kementerian Luar Negeri Pertanyaan Jawaban Responden Pemahaman masyarakat Sulsel terhadap AEC a. Belum memahami secara mendalam, meski pernah mendengar AEC dari berbagai sumber (54%) b. Telah mengetahui dan memahami AEC (26%) c. Belum mengetahui adanya AEC (20%) Sumber informasi AEC a. Kegiatan sosialisasi/seminar (40%) b. Media elektronik (32%) c. Media cetak (16%) d. Media online (12%) Dukungan masyarakat Sulsel terhadap AEC a. Mendukung (88%) b. Netral (11%) c. Tidak mendukung (1%) Sikap masyarakat Sulsel menghadapi AEC a. Optimis (80%) b. Netral (18%) c. Pesimis (2%) Tantangan paling besar dihadapi oleh Indonesia dalam perwujudan AEC a. Daya saing Indonesia yang lemah (36%) b. Kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha (40%) c. Lemahnya infrastruktur (17%) d. Peraturan nasional yang tidak harmonis (7%) 42
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Kesiapan Indonesia menghadapi saingan di AEC a. Sudah siap (64%) b. Belum siap (36%) Bagaimana daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya a. Masih tertinggal dari negara ASEAN lainnya (43%) b. Setingkat dengan negara ASEAN lainnya (38%) c. Melebih negara ASEAN lainnya (19%) Manfaat AEC bagi masyarakat Sulsel a. Menarik investasi asing ke Sulawesi Selatan (40%) b. Memberikan perluasan pangsa pasar proudk lokal (24%) c. Menjaga kestabilan ekonomi(19%) d. Meningkatkan produksi serta ekspor Sulsel (17%) Keterangan: Survei ini dilakukan oleh Ditjen Kersama ASEAN, Kementerian Luar Negeri pada Bulan Maret 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 153 responden. Adapun profil respondennya adalah: 50% pelaku usaha, 15% pegawai negeri, 7% mahasiswa, dan 18% lain-lain. LAMPIRAN C Komposisi Tenaga Kerja di Setiap Provinsi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Sumber: BPS yang diolah Bappenas, dan disadur dari Buku Pegangan Perencanaan Daerah 2014, Bappenas (2013) 43
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam ... (Prasetijono Widjojo Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti) LAMPIRAN D Perbandingan Iklim Ketenagakerjaan di Lima Negara ASEAN, China, dan India Thailand Malaysia Indonesia Philippines Regulations concerning employment contracts Contracts with fixed terms are difficult in principle. Contracts with fixed terms are difficult in principle. Contracts with fixed terms are prohibited except for temporary works or seasonal works An employee who has worked continuously for 6 months or longer must be made a regular employee. Regulations concerning dismissal However, dismissal is possible anytime during the trial period (119 days). It is required that the proper dismissal procedures be complied with, and documentations be prepared indicating the basis. Under current law, the approval of the Ministry of Labor and Employment must be obtained whenever an employer dismisses an employee. In order to dismissal, the employer have to give a warning letter to the employee and submit evidences to the lawyer at least twice. Systems related to temporary employees No restrictions Even for temporary employees dispatched by an agency, the company that engages the employee has to verify whether or not the person is an illegal worker. Dispatched employeel are permitted only for supplementary works or not directly related to the production lines Dispatching unskilled workers is prohibited. Current status concerning labor disputes Few labor strikes have occurred (1 or 2 annually over the last few years). However, there appears to be an increase in petitions being submitted and unions established Few labor strikes have occurred (2~4 annually over the last few years). The number of strikes is increasing from 96 for 2005 (whole year) to 169 for Jan-May 2006 Although the occurrence of labor strikes is tending to decrease, union activities led by a radical central organization are a cause for concern. Main issues concerning labor Rising wages. Personnel shortage (engineers, etc.), job-hopping. Prohibition on salary reductions ( impediment to Rising wages. Restrictions on bringing in foreign workers. Personnel shortage (engineers, mid-level managers), job-hopping. Rising wages. Radical labor movements. Overprotective labor laws. Rising wages. Radical union activities. Unpredictable "non-work special holidays," low levels of English and education, prohibition on salary reductions. introduction of merit pay) Sumber: JETRO (2006) 44
Regulations concerning employment contracts Regulations concerning dismissal System related to temporary employees Current status concerning labor disputes Main issues concerning labor Sumber: JETRO (2006) Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI LAMPIRAN D (lanjutan) Vietnam China India Even with fixed period contracts, a permanent contract must be concluded with the third contract renewal. Contracts are ordinarily for 1~3 years. However, a permanent contract must be concluded in the event employment exceeds 10 years. When 180 days of the employment period pass, the employee will be given the right to become a formal employee. Depending on the kinds of contracts, the employer notified the employee the discharge of a contract 45, 30, 3 days before. Dismissal is possible by not renewing the contract. Trial period may be established up to 6 months. Other than in cases of misconduct, companies with 100 or more employees are required to receive approval in advance from the state government for instances of dismissal. No restractions No restractions The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act requires the company who is receiving workers to register. Labor disputes have occurred in the South since the second half of 2005 to the beginning of 2006. Labor disputes are on the rise. Labor strikes are also increasing. In 2004, collective labor disputes, including strikes, increased 72.7% to 19,000 cases. The number of labor strikes that occurred in 2004, 2004 reached 236, 243, respectively. But the number from January to May in 2006 decreased to only 76. Rising wages, personnel shortage (engineers, mid- level managers), job- hopping. Rising wages, job-hopping. Rising wages, rigid employee protections laws, labor disputes. 45
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI Iskandar Simorangkir Kepala Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia I. PENDAHULUAN Perbandingan indikator ekonomi kelompok negara di dunia ditunjukkan pada data berikut ini: Tabel 1 Perbandingan Indikator Ekonomi Kelompok Negara di Dunia Kelompok Negara GDP (%) 2012 2013 GDP Nominal (Milyar USD) 2012 2013 2012 Inflasi 2013 World Advanced economies Euro area Major advanced economies (G7) Emerging market and developing economies Developing Asia ASEAN-5 3.15 1.25 (0.58) 1.45 5.06 6.64 6.10 3.31 1.28 (0.34) 1.26 5.31 7.13 5.88 71,707.30 44,417.08 12,197.53 33,931.66 27,290.22 12,324.73 1,935.80 74,171.72 45,042.86 12,751.93 34,067.56 29,128.86 13,499.86 2,139.71 3.94 2.00 2.22 1.57 5.94 4.74 3.79 3.76 1.70 1.63 1.61 5.79 5.07 4.83 GDP (%) GDP Nominal (Milyar USD) Inflasi 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Indonesia 6.23 5.81 878.2 946.39 4.28 6.01 Tabel 2 Ekspor Impor Indonesia Ekspor Terbesar Indonesia Impor Terbesar Indonesia No Mitra Dagang Ekspor (Milyar USD) % No Mitra Dagang Impor (Milyar USD) % 1 Japan 2 China 3 Singapore 4 United States 5 South Korea India 6 7 Malaysia Thailand 8 Australia 9 Netherlands 10 32.29 32.03 20.19 18.84 15.68 14.19 10.09 8.14 7.23 3.88 14.86 14,74 9.29 8.67 7.21 6.53 4.64 3.74 3.33 1.78 China 1 Singapore 2 3 Japan 4 Malaysia 5 6 7 8 9 10 South Korea United States Thailand Australia Saudi Arabia India 29.39 26.09 22.77 12.24 11.97 11.61 11.44 5.30 5.20 4.31 15.33 13.61 11.88 6.39 6.24 6.06 5.97 2.76 2.71 2.25 Ekspor Indonesia ke ASEAN Impor Indonesia dari ASEAN No Mitra Dagang Ekspor (Milyar USD) % No Mitra Dagang Impor (Milyar USD) % 1 2 Malaysia Thailand 3 Phillipines 4 5 Vietnam 6 Myanmar Cambodia 7 Brunei 8 Darussalam Lao PDR Singapore 9 20.19 10.09 8.14 2.73 2.25 0.44 0.32 0.09 0.03 9.29 4.64 3.74 1.26 1.03 0.20 0.15 0.04 0.01 1 2 Malaysia Thailand 3 Vietnam 4 Phillipines 5 Brunei 6 Darussalam Singapore 7 Myanmar Cambodia 8 Lao PDR 9 26.09 12.24 11.44 2.60 0.80 0.42 0.06 0.01 0.003 14.86 14,74 9.29 8.67 7.21 6.53 4.64 3.74 3.33 Sumber: Bloomberg Peringkat daya saing Indonesia dalam kontels global menunjukkan peningkatan relatif terhadap negara- negara lain dari peringkat 50 di tahun 2012 menjadi peringkat 38 di tahun 2013. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini: 46
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel 3 Peringkat Daya Saing Indonesia Dalam Kontels Global Negara Skor 2013-2014 (1-7) 2013-2014 GCI GCI Negara Skor 2013-2014 (1-7) 2013-2014 GCI GCI Negara Skor 2013-2014 (1-7) 2013-2014 GCI GCI Switzerland Singapore Finland Germany US Sweden Hongkong Netherlands Japan UK Norway Taiwan Qatar Canada Denmark Austria Belgium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.67 5.61 5.54 5.51 5.48 5.48 5.47 5.42 5.4 5.37 5.33 5.29 5.24 5.20 5.18 5.15 5.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 New Zealand United Arab Emirates Saudi Arabia Australia Luxembourg France Malaysia Korea, Rep Brunei Darussalam Israel Ireland China Puerto Rico Iceland Estonia Oman 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5.11 5.11 5.10 5.09 5.09 5.05 5.03 5.01 4.95 4.94 4.92 4.84 4.67 4.66 4.65 4.64 23 24 18 20 22 21 25 19 28 26 27 29 31 30 34 32 Chile Spain Kuwait Thailand Indonesia Azerbaijan Panama Malta Poland Bahrain Turkey Mauritius Czech Rep Barbados Lithaunia Italy Kazakhstan 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4.61 4.57 4.56 4.54 4.53 4.51 4.50 4.50 4.46 4.45 4.45 4.45 4.43 4.42 4.41 4.41 4.41 33 36 37 38 50 46 40 47 41 35 43 54 39 44 45 42 51 Sumber: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index Report 2013-2014 Dibandingkan tahun 2012, pada 2013 peringkat daya saing 10 pilar meningkat, yaitu institusi, infrastruktur, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, business sophistication dan inovasi. Hanya 2 pilar yang mengalami penurunan peringkat, yaitu kondisi makroekonomi dan pendidikan dasar dan kesehatan. Peningkatan peringkat tertinggi terjadi pada pilar infrastruktur dan efisiensi pasar tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Peringkat 10 Pilar Daya Saing Indonesia Global Competitiveness Index 2013-2014 Peringkat (dari 148) Skor (1-7) 2012-2013 Peringkat (dari 144) Skor (1-7) GCI Kebutuhan dasar Institusi Infrastruktur Kondisi makro ekonomi Pendidikan dasar dan kesehatan Peningkatan efisiensi Pendidikan tinggi dan pelatihan Efisiensi pasar barang Efisiensi pasar tenaga kerja Pengembangan pasar keuangan Kesiapan teknologi Ukuran pasar Inovasi dan sophistication factors Business sophistication Inovasi 38 45 67 61 26 72 52 64 50 103 60 75 15 33 37 33 4.5 4.9 4 4.2 5.8 5.7 4.3 4.3 4.4 4.0 4.2 3.7 5.3 4.1 4.4 3.8 50 58 72 78 25 70 58 73 63 120 70 85 16 40 42 39 4.4 4.7 3.9 3.7 5.7 5.7 4.2 4.2 4.3 3.9 4.1 3.6 5.3 4.0 4.3 3.6 Peningkatan peringkat daya saing tertinggi terjadi pada infrastruktur, dari peringkat 78 pada tahun 2012 menjadi peringkat 61 pada 2013. Peningkatan peringkat daya saing infrastruktur tersebut didukung oleh Pemerintah Indonesia yang telah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur antara lain guna memperbaiki kondisi jalan, pelabuhan, fasilitas air, pembangkit listrik.Efisiensi pasar tenaga kerja meningkat, meskipun dari dasar peringkat yang rendah. Masih rendahnya kinerja pilar ini disebabkan antara lain karena rigiditas dalam prosedur penentuan upah, penggajian, pemutusan hubungan kerja, dan rendahnya partisipasi wanita di pasar tenaga kerja. Berikut ditunjukkan perbandingan tahapan perkembangan GCI framework negara-negara di dunia tahun 2013. 47
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Tabel 5 Perbandingan Tahapan Perkembangan GCI Framework Stage 1: Factor-driven (38 economies) Transition from stage 1 to stage 2 (20 economies) Stage 2: Efficiency-driven (31 economies) Transition from stage 2 to stage 3 (22 economies) Stage 3: Innovation-driven (37 economies) Bangladesh Benin Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Chad Cote d'Ivoire Ethiopia Gambia, The Ghana Guinea Haiti India Kenya Kyrgyz Republic Lao PDR Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Myanmar Nepal Nicaragua Nigeria Pakistan Rwanda Senegal Sierra Leone Tanzania Uganda Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Algeria Angola Armenia Azerbaijan Bhutan Bolivia Botswana Brunei Darussalam Gabon Honduras Iran, Isliamic Rep. Kuwait Libya Moldova Mongolia Morocco Phillippines Saudi Arabia Sri Lanka Venezuela Albania Bosnia and Herzegovina Bulgaria Cape Verde China Colombia Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Georgia Guatemala Guyana Indonesia Jamaica Jordan Macedonia, FYR Mauritius Montenegro Namibia Paraguay Peru Romania Serbia South Afrika Suriname Swaziland Thailand Timor Leste Tunisia Ukraine Argentina Barbados Brazil Chile Costa Rica Croatia Estotia Hungary Kazakhstan Latvia Lebanon Lithuania Malaysia Mexico Oman Panama Poland Russian Federation Seychelles Slovak Republic Turkey Uruguay Australia Austria Bahrain Belgium Canada Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hong Kong SAR Iceland Ireland Israel Italy Japan Korea Rep. Luxembourg Malta Netherlands Norway Portugal Puerto Rico Qatar Singapore Slovenia Spain Sweden Switzerland Taiwan, China Trinidad and Tobago United Arab Emirates United Kingdom United States Berdasarkan kinerja GCI Negara ASEAN 2013-2014, daya saing Indonesia menempati urutan ke-5 setelah Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), Brunei Darussalam (peringkat 26) dan Thailand (peringkat 37).Kinerja paling lemah terjadi pada pilar efisiensi pasar tenaga kerja (peringkat 103), kesiapan teknologi (peringkat 75), pendidikan dasar dan kesehatan (peringkat 72). Hal ini ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6 Kinerja GCI ASEAN, Tahun 2013-2014 48
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Sumber: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index Report 2013-2014. Negara ASEAN saat ini mempersiapkan diri menuju integrasi regional dalam ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Visi AEC adalah mewujudkan pasar tunggal dan berbasis produksi, mewujudkan wilayah ekonomi yang kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi tinggi serta terintegrasi dengan ekonomi global. AEC memberikan motivasi kepada negara anggota ASEAN untuk mejadikan daya saing sebagai prioritas. Daya saing mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya mengurangi disparitas dan mempercepat integrasi regional dan global. Posisi daya saing Indonesia yang berada pada peringkat ke-5 dibandingkan negara anggota ASEAN menjadi tantangan yang cukup berat dengan akan diterapkannya AEC 2015. Diperlukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan daya saing nasional yang didukung oleh daya saing daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (2006 -2013), 7 negara ASEAN berhasil mempertahankan dan meningkatkan peringkat GCI. Performa negara ASEAN lebih baik secara relatif dibandingkan dengan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation). Indonesia dan Filipina mencapai peningkatan peringkat tertinggi sejak 2006, meningkat 19 peringkat. Hal ini nampak pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Evolusi Peringkat GCI ASEAN, Tahun 2006-2013 Stage of development GCI Indonesia dan Singapura tahun 2012 dan 2013 ditunjukkan pada Gambar 1, 2, 3, dan 4 berikut ini: Stage of development 1 Transition 1-2 2 Transition 2-3 3 Factor driven Efficiency driven Innovation driven Gambar 1 Stage of development Indonesia 49
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) 1 Transition 1-2 2 Transition 2-3 Factor driven Efficiency driven Gambar 2 Stage of development Indonesia Gambar 3 Sumber: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index Report 2013-2014. Gambar 4 Sumber: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index Report 2013-2014. 50 3 Innovation driven
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI II. PEMBAHASAN Berikut disajikan pembahasan tentang stylized fact perekonomian nasional dan daerah. Indikator perekonomian Indonesia ditunjukkan pada Tabel 7 dan 8, serta Gambar 5 berikut ini: Tabel 7 Indikator Perekonomian Indonesia Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*) Pertumbuhan PDB Total (yoy) 5.50 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23 5.81 GDP Nominal (Milyar USD) GDP per kapita (USD) Inflasi (%) Tingkat pengangguran (% total labor force) 364.36 1,622.60 6.6 10.28 432.18 1,897.56 6.05 9.11 510.84 2,211.37 11.06 8.39 538.8 2,299.63 2.78 7.87 709.54 2,985.77 6.96 7.14 846.16 3,510.59 3.79 6.56 878.20 3,592.29 4.28 6.2 946.39 3,816.80 6.01 6.1 Populasi (juta orang) CA balance (Milyar USD) 224.56 9.66 227.76 6.95 231.01 0.286 234.3 10.628 237.64 5.145 241.03 1.685 244.47 24.183 247.95 31.056 Sumber: World Economic Outlook. Gambar 5 Indikator Perekonomian Indonesia Sumber: World Economic Outlook. Tabel 8 Indikator Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 2013** Trw. 1 Trw. 2 Pertumbuhan PDB Total (yoy) 5.50 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23 6.03 5.81 Menurut Migas & Non Migas - Non Migas - Migas 6.11 (1.27) 6.95 (0.79) 6.47 0.18 5.00 (0.47) 6.60 0.83 6.98 (1.00) 6.81 (3.33) 6.68 (5.06) 6.35 (3.86) Menurut Lapangan Usaha 51
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) - Pertanian - Pertambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas, dan Air Bersih - Bangunan - Perdagangan, Hotel, dan Restoran - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan, dan Jasa - Jasa-jasa 3.36 1.70 4.59 5.76 8.34 6.42 14.23 5.47 6.16 3.47 1.93 4.67 1.33 8.53 8.93 14.04 7.99 6.44 4.83 0.71 3.66 1.93 7.55 6.87 16.57 8.24 6.24 3.96 4.47 2.21 14.29 7.07 1.28 15.85 5.21 6.42 3.01 3.86 4.74 5.33 6.95 8.69 13.41 5.67 6.04 3.37 1.39 6.14 4.82 6.65 9.17 10.70 6.84 6.75 3.97 1.49 5.73 6.40 7.50 8.11 9.98 7.15 5.24 3.61 (0.20) 5.89 6.55 7.00 6.54 9.98 8.35 6.48 Menurut Jasa Penggunaan - Konsumsi - Investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) - Perubahan Inventory - Ekspor - Impor 3.91 4.87 9.32 (13.37) (100.84) 8.54 9.06 2.60 9.41 8.58 5.94 11.89 992.96 9.53 10.00 6.20 3.29 (195.15) (9.69) (14.98) 4.14 8.48 70.74 15.27 17.34 4.51 8.77 1594.67 13.65 13.34 4.76 9.81 489.24 2.01 6.65 4.70 5.78 16.50 3.57 (0.06) Sumber: Badan Pusat Statistik Tekanan inflasi IHK pada tw II-2013 meningkat terutama bersumber dari inflasi adm prices pada akhir triwulan sejalan dng keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini nampak pada Gambar 6 berikut ini: Gambar 6 Asesmen Terkini Inflasi di Indonesia Prakiraan pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat berada di kisaran 5,8% (yoy). Daerah KTI sebagian besar tumbuh di atas 6%. Berikut ini disajikan peta pertumbuhan ekonomi daerah pada Gambar 7 dan Tabel 9. 52 3.20 (1.19) 5.84 6.60 6.88 6.47 11.46 8.07 4.48 4.70 4.67 (0.59) 4.78 0.62
Provinsi 01 ACEH 02 SUMUT 03 SUMBAR 04 RIAU 05 JAMBI 06 SUMSEL 07 BENGKULU 08 LAMPUNG 09 BANGKA BELITUNG 10 KEPRI 11 DKI JAKARTA 12 JAWA BARAT 13 JAWA TENGAH 14 BANTEN 15 JAWA TIMUR 16 BANTEN 17 BALI 18 N T B 19 N T T 20 KALBAR 21 KALTENG 22 KALSEL 23 KALTIM 24 SULUT 25 SULTRA 26 SULSEL 27 SULTENG 28 GORONTALO 29 SULBAR 30 MALUKU 31 MALUT 32 PAPUA BARAT 33 PAPUA Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 7 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tabel 9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah PDB Nominal (Trilyun Rp) Pertumbuhan PDB (yoy) 2012 2013*) 2012 2013*) 96.16 351.12 110.10 469.07 72.65 206.33 24.17 144.56 34.33 91.72 1,103.74 946.86 556.48 57.03 1,001.72 212.86 83.94 49.53 35.25 75.03 55.88 75.92 419.10 47.20 36.60 159.43 51.06 10.37 14.41 11.47 6.92 42.76 77.77 50.62 194.13 60.75 250.89 40.54 110.29 13.29 80.02 18.78 49.43 600.16 507.33 303.59 30.63 548.10 117.18 45.66 26.00 19.02 39.77 30.38 39.22 211.35 23.85 19.50 87.80 27.98 5.68 7.94 6.22 3.74 24.26 39.05 5.20 6.22 6.35 3.55 7.44 6.01 6.61 6.48 5.72 8.21 6.53 6.21 6.34 5.32 7.27 6.15 6.65 (1.12) 5.42 5.83 6.69 5.73 3.98 7.86 10.41 8.37 9.27 7.71 9.01 7.81 6.67 15.84 1.08 3.89 6.18 6.07 2.68 7.34 6.08 5.08 5.98 5.46 5.17 6.33 6.13 6.11 5.71 6.97 5.66 6.05 3.53 5.42 5.46 7.51 5.52 1.12 7.21 7.14 6.41 11.18 7.74 10.02 1.94 6.32 3.58 0.25 53
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Data tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan daerah tahun 2011 disajikan pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan No Daerah Pulau Prosentase pengangguran dibandingkan angkatan kerja IPM Tingkat Kemiskinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG DKI JABAR JATENG DIY JATIM BALI N T B N T T KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA MALUKU PAPUA Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Sumatera Jawa-Bali Jawa-Bali Jawa-Bali Jawa-Bali Jawa-Bali Jawa-Bali Timur Timur Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Timur Timur 7.43 6.37 6.45 4.00 4.02 4.96 2.37 5.78 10.8 7.74 5.93 3.97 4.16 2.32 5.33 2.69 3.88 2.55 5.23 9.84 6.03 4.01 6.56 3.06 4.44 3.17 72.2 74.7 74.3 76.5 73.3 73.4 73.4 71.9 78.0 72.7 72.9 76.3 72.2 72.8 66.2 67.8 69.7 75.1 70.4 76.2 76.5 71.6 72.1 70.6 71.9 65.4 19.57 11.53 9.04 8.47 8.65 10.29 17.50 16.93 3.75 10.65 15.76 16.08 14.23 4.20 19.73 21.23 8.60 6.56 5.29 6.77 8.51 15.83 10.29 14.56 23.00 31.98 Kinerja ekspor KTI dan Sumatera (didominasi oleh SDA) relatif masih tumbuh melambat, sementara ekspor Jakarta dan Jawa (didominasi manufaktur - Non SDA) terindikasi membaik. Kontribusi perlambatan nilai ekspor terutama dari Sumatera dan KTI terkait masih rendahnya harga komoditas di pasar global. Gambar 8 Perkembangan Volume dan Kontribusi Ekspor Kawasan 54
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tekanan inflasi meningkat di seluruh daerah pada akhir Tw II-2013 seiring dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan inflasi yg cukup tinggi terjadi di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, serta sebagian Jawa Gambar 8 Perkembangan Inflasi Daerah Peningkatan inflasi di Jawa merupakan risiko yang perlu diwaspadai karena bobot kawasan ini mencapai 42% thdp IHK nasional. Gambar 9 Perkembangan Inflasi Daerah 55
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Disparitas inflasi antar daerah terindikasi menunjukkan perbaikan dalam empat tahun terakhir sbgmana terlihat dr koefisien ß convergence yg negatif. Dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi perlu diwaspadai mendorong kembali melebarnya disparitas inflasi, seperti pada tahun 2005 dan 2008. Pada dua episode kenaikan BBM ini, lonjakan inflasi lebih tinggi terjadi di daerah luar Jawa, terutama Sumbagut dan Sulampua. Gambar 10 Disparitas Inflasi Antar Daerah Pada pembahasan tentang stylized fact perekonomian nasional dan daerah, disajikan juga peta daya saing daerah seperti yang ditunjukkan pada Bagan 1 berikut ini: Bagan 1 Indikator daya saing daerah Sumber: Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kab/Kota di Indonesia, PPSK BI & LP3E FE Unpad, 2008. 56
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Karakteristik peringkat daya saing daerah tergantung pada basis ekonomi yang bersumber dari SDA dan/atau memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa (daerah resource based atau manufacturing industry). Berikut disajikan Tabel 11 tentang peringkat daya saing daerah. Tabel 11 Peringkat Daya Saing Daerah Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Kota Surabaya 2. Kota Medan 3. Tangerang 4. Kota Bandung Daerah dengan basis ekonomi sektor primer, khususnya pertanianmemiliki nilai tambah rendah 5. Bekasi 6. Kota Makassar 7. Kota Semarang 8. Bandung 9. Bogor Peran sektor pemerintah cukup dominan ditandai dengan government size dan/atau belanja pelayanan publik yang cukup besar 10. Kota Palembang 11. Kota Pekan Baru 12. Sidoarjo 13. Kota Tangerang Memiliki penduduk sedikit berdampak pada kecilnya jumlah angkatan kerja. 14. Kota Bandar Lampung 15. Gresik Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kab Kota di Indonesia, Tahun 2012. Sepuluh persen peringkat teratas dan terbawah daya saing daerah kabupaten/kota di Indonesia disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 sebagai berikut: Tabel 12 Sepuluh Persen Peringkat Teratas Daya Saing Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah Kabupaten Kota Total Daya Saing 2010 Total Daya Saing 2008 Kota Surabaya Kota Medan Tangerang Kota Bandung Bekasi Kota Makasar Kota Semarang Bandung Bogor Kota Palembang Kota Pekanbaru Sidoarjo Kota Tangerang Kota Bandar Lampung Gresik Kota Batam Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Denpasar Kota Bekasi Kota Depok Karawang Kota Banjarmasin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13 23 30 22 17 50 34 43 28 49 75 29 20 109 44 14 27 16 52 53 107 64 89 57
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Serang Jember Kota Padang Kudus Kota Cilegon Deli Serdang Manado Kota Pontianak Kota Surakarta Kota Bontang Kota Malang Kotawaringin Timur Kota Jambi Badung Kota Bogor Semarang Malang Indramayu Karanganyar Kota Dumai Sleman Kutai Kartanegara 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 66 152 35 56 12 95 78 54 69 1 46 151 114 59 139 223 102 58 213 45 133 7 Tabel 13 Sepuluh Persen Peringkat Terbawah Daya Saing Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah Kabupaten Kota Total Daya Saing 2010 Total Daya Saing 2008 Halmahera Barat Siau Tagulandang Biaro Padang Lawas Wakatobi Raja Ampat Boven Digoel Tana Tidung Batu Bara Sekadau Seluma Seram Bagian Timur Pesawaran Mamasa Mappi Kepahiang Asmat Tojo Una-Una Kolaka Utara Waropen Lebong Kaur Bombana Puncak Jaya Pegunungan Bintang Padang Lawas Utara Seram Bagian Barat Nias Selatan Buton Utara Tolikara Yahukimo Supiori Gorontalo Utara Kepulauan Aru Samosir Manggarai Timur 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 387 267 0 425 51 157 0 0 388 434 427 0 249 313 339 314 408 156 124 366 426 404 285 384 0 430 224 0 310 346 138 0 390 146 0 58
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Minahasa Tenggara Nagekeo Pakpak Bharat Pidie Jaya Teluk Wondama Bolaang Mongondow Utara Sumba Tengah Kepulauan Anambas Bengkulu Tengah Kota Sungai Penuh 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 0 0 330 0 254 0 0 0 0 0 Peringkat daya saing daerah indikator total input kabupaten/kota di luar Jawa mempunyai karakteristik pada kekayaan Sumber Daya Alam sedang kabupaten/kota di Jawa pada sektor industri dan jasa. Data tersebut disajikan pada Tabel 14 dan 15. Tabel 14 Peringkat Daya Saing Daerah Indikator Total Input Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Kota Surabaya 2. Kota Medan 3. Tangerang Aktivitas ekonomi utama di sektor pertanian 4. Kota Bandung 5. Bekasi 6. Kota Makassar 7. Kota Semarang Merupakan daerah miskin SDA 8. Bandung 9. Bogor 10. Kota Palembang Kondisi geografis kurang menguntungkan 11. Kota Pekan Baru 12. Sidoarjo 13. Kota Tangerang Kurang menarik minat dunia usaha 14. Kota Bandar Lampung 15. Gresik Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kab/Kota di Indonesia, Tahun 2012 Tabel 15 Sepuluh Persen Peringkat Teratas Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Total Input Provinsi Wilayah Kabupaten Kota Total Input 2010 Total Input 2008 Jawa Timur Sumatera Utara Banten Jawa Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat Sumatera Selatan Riau Kota Surabaya Kota Medan Tangerang Kota Bandung Bekasi Kota Makasar Kota Semarang Bandung Bogor Kota Pelambang Kota Pekanbaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 13 16 14 43 27 22 15 42 72 59
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Jawa Timur Banten Lampung Jawa Timur Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Timur Bali Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Kalimantan Selatan Banten Jawa Timur Sumatera Barat Jawa Tengah Banten Sumatera Utara Sulawesi Utara Kalimantan Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur Jawa Timur Kalimantan Tengah Jambi Bali Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Riau Di Yogyakarta Kalimantan Timur Sidoarjo Kota Tangerang Kota Bandar Lampung Gresik Kota Batam Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Denpasar Kota Bekasi Kota Depok Karawang Kota Banjarmasin Serang Jember Kota Padang Kudus Kota Cilegon Deli Serdang Manado Kota Pontianak Kota Surakarta Kota Bontang Kota Malang Kotawaringin Timur Kota Jambi Badung Kota Bogor Semarang Malang Indramayu Karanganyar Kota Dumai Sleman Kutai Kartanegara 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 25 26 90 40 35 41 33 32 31 56 46 63 36 85 37 92 10 95 113 71 52 3 55 238 94 60 86 201 57 65 193 98 89 8 Karakteristik daerah dengan produktivitas sektor primer, produktivitas sektor sekunder, produktivitas sektor tersier, kapasitas fiskal daerah, government size, potensi total ekspor daerah, total investasi per kapita, dan firm density yang tinggi. Tabel 16 Peringkat Daya Saing Daerah Sub Indikator Perekonomian Daerah Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Kota Cilegon 2. Siak 3. Bengkalis 4. Sumbawa Barat 5. Kota Tangerang 6. Sukamara 7. Kotawaringin Timur 8. Murung Raya 9. Seruyan 10. Kotawaringin Barat 11. Barito Utara 12. Katingan 13. Kota Palangkaraya 14. Lamandau 15. Rokan Hilir Daerah dengan produktivitas sektor primer, produktivitas sektor sekunder, produktivitas sektor tersier, serta dengan kapasitas fiskal daerah, government size, potensi total ekspor daerah, total investasi per kapita, dan firm density yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kab/ Kota di Indonesia, Tahun 2012 60
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Karakteristik daerah dengan indikator Sumber Daya Manusia (tercermin dari jumlah penduduk, rasio ketergantungan, rata-rata lama sekolah penduduk, angka harapan hidup) dan indikator ketenagakerjaan (rata-rata lama sekolah angkatan kerja, jumlah angkatan kerja, laju pertumbuhan angkatan kerja) yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia di dominasi oleh kabupaten/kota di Pulau Jawa dan dengan jumlah angkatan kerja dan laju pertumbuhan angkatan kerja tinggi. Tabel 17 Peringkat Daya Saing Daerah Sub Indikator SDM dan Ketenagakerjaan Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Tangerang 2. Bogor 3. Bandung 4. Kota Surabaya 5. Kota Bandung 6. Kota Bekasi 7. Bekasi 8. Karawang 9. Kota Tangerang 10. Kota Medan 11. Cirebon 12. Cianjur 13. Malang 14. Garut 15. Sidoarjo Didonasi oleh kab/kota di luar P. Jawa Jumlah angkatan kerja dan laju pertumbuhan angkatan kerja daerah Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kab Kota di Indonesia, Tahun 2012. Karakteristik menarik minat dunia usaha à menciptakan kondisi ideal bagi dunia usaha untuk melakukan aktivitas dan intensitas kegiatan dunia usaha tinggi. Tabel 18 Peringkat Daya Saing Daerah Sub Indikator Lingkungan Usaha Produktif Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Kutai Kartanegara 2. Bandung 3. Bekasi 4. Bogor 5. Bengkalis 6. Tangerang 7. Mimika 8. Kota Surabaya 9. Malang 10. Kota Samarinda 11. Banyuwangi 12. Semarang 13. Kota Balikpapan 14. Tasikmalaya 15. Rokan Hilir Kurang memiliki daya tarik ekonomi yang dapat menarik dunia usaha Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Tahun 2012. 61
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) Karakteristik daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki basis ekonomi di sektor industri. Tabel 19 Peringkat Daya Saing Daerah Sub Indikator Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Mimika 2. Kutai Kartanegara 3. Sumbawa Barat 4. Kutai Timur 5. Siak 6. Bengkalis 7. Pasir 8. Rokan Hilir 9. Kepulauan Anambas 10. Natuna 11. Musi Banyuasin 12. Luwu Timur 13. Kutai Barat 14. Kampar 15. Tanjung Jabung Timur Daerah yang miskin akan SDA Terletak di luar P. Jawa secara umum kondisi alamnya relatif lebih buruk dibandingkan kab/ kota di P. Jawa Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Tahun 2012. Karakteristik daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi. Tabel 20 Peringkat Daya Saing Daerah Sub Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Kota Surabaya 2. Kota Medan 3. Tangerang 4. Kota Bandung 5. Bekasi 6. Kota Makassar 7. Kota Semarang 8. Bandung 9. Bogor 10. Kota Palembang 11. Kota Pekan Baru 12. Sidoarjo 13. Kota Tangerang 14. Kota Bandar Lampung 15. Gresik Daerah dengan inten sitas aktivitas ekonomi yang relatif rendah Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Tahun 2012. Karakteristik daerah dengan produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. 62
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel 21 Peringkat Daya Saing Daerah Indikator Output Peringkat Teratas Karakteristik 15 Peringkat Terbawah 1. Mimika 2. Kota Bontang 3. Siak 4. Kota Kediri 5. Kutai Timur 6. Kutai Kartanegara 7. Sumbawa Barat 8. Bengkalis 9. Kota Lhokseumawe 10. Rokan Hilir 11. Kota Balikpapan 12. Kota Cilegon 13. Kota Dumai 14. Kota Surabaya 15. Pelalawan Daerah dengan pembentuk output terendah, yaitu daerah menghasilkan produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, dan tingkat kesempatan kerja yang rendah. Sumber: Laporan Akhir Pengkinian Buku Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Tahun 2012 Tabel 22 Sepuluh Persen Peringkat Teratas Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Output Provinsi Wilayah Kabupaten Kota Total Output 2010 Total Output 2008 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mimika Kota Bontang Siak Kota Kediri Kutai Timur Kutai Kartanegara Sumbawa Barat Bengkalis Kota Lhokseumawe Rokan Hilir Kota Balikpapan Kota Cilegon Kota Dumai Kota Surabaya Pelalawan Cilacap Pasir Kota Batam Sorong Indragiri Hulu Musi Banyuasin Kota Pekanbaru Kuantan Sengingi Kampar Bekasi Kota Tarakan Kota Cirebon Kota Medan Batu Bara Kota Samarinda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 1 5 3 4 6 8 9 7 14 12 11 27 18 52 29 22 10 15 43 19 78 71 25 17 35 21 34 0 23 63
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Era Globalisasi (Iskandar Simorangkir) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Kota Palembang Natuna Berau Kota Padang Kota Malang Luwu Timur Kudus Kota Bandung Rokan Hulu Kota Tangerang Merauke Kota Banda Aceh Tanjung Jabung Timur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 13 20 33 39 49 38 60 135 26 147 32 66 III. KESIMPULAN Untuk meningkatkan daya saing nasional dan daerah dalam era globalisasi, maka diperlukan cara untuk mengatasi kendala ekonomi biaya tinggi melalui kebijakan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan stabilitas makro, kebijakan kelembagaan, kebijakan iklim usaha dan kebijakan sosial yang tepat dengan didukung penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang kompetitif, sehingga tercipta efisiensi dunia usaha yang berdaya saing tinggi. Gambar 11 Peningkatan Daya Saing Nasional Dan Daerah Konteks pemahaman tentang daya saing dalam perekonomian global Abad 21 telah mengalami pergeseran. Dahulu basis daya saing adalah buruh murah dengan ketrampilan rendah, nilai tukar, dan pembiayaan murah, sekarang basis daya saing adalah kapasitas inovasi, pekerja terampil berpengetahuan tinggi (human capital), dan penerapan IPTEK (knowledge and innovation economy) untuk menghasilkan produk-produk variatif bernilai tambah tinggi. Ketahanan perekonomian nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri-industri nasional untuk beradaptasi dengan realitas knowledge & innovation economy sehingga pengeluaran pendidikan yang lebih besar merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah.Bagi pemangku kebijakan publik, hal ini menimbulkan tuntutan perumusan langkah-langkah kebijakan struktural untuk menggeser basis daya saing industri 64
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI nasional. Dalam konteks itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter serta sistem keuangan, dapat berupa kebijakan APBN dan APBD transformatif (transformative fiscal budget) untuk membangun lingkungan perekonomian yang memperkuat dan menumbuh-suburkan aktifitas produksi swasta bernilai tambah tinggi, produktif dan efisien, serta berbasis inovasi dan IPTEK. Sehubungan dengan hal tersebut, transformative budget tersebut dilakukan baik di pusat melalui APBN maupun di daerah melalui APBD, untuk mendukung penyelesaian kendala human capital (pendidikan dan kesehatan), kapasitas research dan development (Litbang IPTEK), infrastruktur dasar, infrastruktur lunak, dan ketersediaan energi. Kebijakan moneter dan sistem keuangan yang memastikan adanya kondisi perekonomian makro dan sistem keuangan yang stabil agar transformasi struktural dapat berlangsung dengan mulus (prudent macro-financial policies). Bagan 2 Global Competitiveness Index Framework *** 65
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) PROTEKSI PERDAGANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA. Fakultas Hukum Universitas Indonesia I. Pengantar. P oteksi perdagangan dapat dilakukan melalui hambatan perdagangan berupa tarif maupun non tarif. Proteksi perdagangan dilakukan dengan tujuan memberikan keunggulan daya saing bagi produk domestik.1 Pada kawasan perdagangan bebas dengan semakin turunnya tarif, sebagian besar permasalahan hukum justru timbul dari hambatan non-tarif.2 Kawasan Perdagangan Bebas adalah wilayah Negara-negara yang menjadi peserta suatu kesepakatan untuk melakukan liberalisasi perdagangan dengan membebaskan hampir semua tarif maupun hambatan-hambatan perdagangan lainnya (Free Trade Agreement/FTA).3 Dalam pengalaman Uni Eropa, kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas merupakan tahap awal dari proses berikutnya, yaitu pembentukan Common Market dan kemudian Economic Union. Pro dan kontra terhadap Proteksionism tercermin pada pooling tahun 1998 yang diselenggarakan oleh majalah The Economist untuk mengukur perbandingan kekuatan antara pendukung Free Trade dengan Protectionism. Pooling dalam lingkup internasional ini melibatkan 22.000 orang di 22 Negara dengan pertanyaan: Apa cara terbaik untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan lapangan kerja di masing-masing Negara, melalui proteksi terhadap industri domestik dengan cara restriksi impor, atau meningkatkan perdagangan internasional dengan cara penghapusan restriksi perdagangan? 1 Lihat: Jerry M. Rosenberg, Dictionary of International Trade. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994, h. 235. 2 Types of Non-tariff Trade Barriers: 1. Specific Limitations on Trade: 1. 2. Proportion restrictions of foreign to domestic goods (local content requirements) 3. Minimum import price limits 4. Free 5. Embargoes. Import Licencing requirements 2. Custom and Administrative Entry Procedure: 1. Valuation systems 2. Anti-dumping practices 3. Tariff classifications 4. Documentation requirements 5. Fees 3. Standards: 1. Standard disparities 2. Intergovernmental acceptances of testing methods and standards 3. Packaging, labeling, and marking 4. Government Participation in Trade: 1. Government procurement policies 2. Export subsidies 3. Countervailing duties 4. Domestic assistance programs 5. Charges on imports: 1. Prior import deposit subsidies 2. Administrative fees 3. Special supplementary duties 4. Import credit discrimination 5. Variable levies 6. Border taxes 6. Others: 1. Voluntary export restraints 2. Orderly marketing agreements. (Source: Wikipidea). 3 Lihat: Boris Rigod, "Global Europe": The EU's New Trade Policy in Its Legal Context. Columbia Journal of European Law. Vol 18. 2012. 66
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Hasil pooling ternyata diluar dugaan: para pendukung Protectionism unggul terhadap pendukung Free Trade dengan 47% lawan 42%. Bahkan di Amerika Serikat, Negara yang berlagak bagai Pendekar yang paling keras memperjuangkan free trade hasilnya sangat mengejutkan: pendukung Protectionism unggul terhadap pendukung Free Trade dengan 56% lawan 37%. Hasil pooling tersebut didukung oleh pooling yang diselenggarakan oleh NBC News/Wall Street Journal pada tahun 1999 yang hasilnya: 58% orang Amerika Serikat berpendapat bahwa perdagangan internasional berakibat buruk terhadap perekonomian Negaranya, dan hanya 32% yang berpendapat sebaliknya. Mengapa demikian? Apakah betul bahwa proteksi atau hambatan-hambatan perdagangan berkorelasi dengan daya saing, sehingga berpengaruh pada keunggulan bagi produk domestik dalam pasar global? Mengapa setelah krisis multi-dimensi di tahun 1998 negara-negara di sekeliling Indonesia segera pulih daya saingnya, tetapi hal tersebut tidak terjadi di Indonesia? Bagaimana memanfaatkan "Bonus Demografi" yang akan segera dapat kita nikmati, agar tidak justru berbalik menjadi beban bangsa? Pada bagian ke-II makalah ini dibahas peran hukum dalam pengembangan kegiatan bisnis, termasuk di bidang perdagangan, dan keterkaitan yang erat antara bidang hukum dengan non-hukum. Bagian ke-III merupakan kajian terhadap beraneka sumber permasalahan hukum, dan masalah yang ditimbulkannya, baik dalam lingkup nasional, domestik/lokal/kedaerahan, multilateral, regional, maupun bilateral/inter-regional. Bagian ke-IV membuka langkah awal mencari solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak negatif, kalau mungkin memanfaat peluang pasar global, maupun solusi mendasar dengan mengkaji akar permasalahannya. Pada makalah ini Penulis mengemukakan bagaimana tiadanya kepastian hukum akibat transplantasi hukum asing dan pelaksanaan otonomi daerah yang tidak terkontrol merupakan hambatan perdagangan yang berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat menurunkan daya saing nasional maupun daerah. II. Permasalahan Hukum, Non-hukum dan Sumber-sumbernya Dikemukakan oleh Max Weber bahwa kepastian hukum sangat penting bagi para pelaku bisnis agar mereka dapat melakukan perencanaan bisnis.4 Ditekankannya bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting bagi eksistensi sistem kapitalism modern, yang merupakan produk "Rationalism" dari "Western Culture". Dalam ilmu hukum mereka yang mengedepankan kepastian hukum dikelompokkan sebagai penganut faham legal formalism.5 Dengan demikian, tiadanya kepastian hukum merupakan satu diantara hambatan perdagangan, yang berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat menurunkan daya saing nasional maupun daerah. Dalam era globalisasi ini sumber-sumber permasalahan hukum dapat berasal dari hukum internasional maupun hukum nasional, termasuk hukum dalam lingkup domestik seperti Peraturan Daerah. Sedangkan hukum internasional dapat berwujud kesepakatan-kesepakatan multilateral, regional maupun bilateral. Bahkan permasalah hukum tidak pernah berdiri sendiri, steril, terisolasi dari keterkaitan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Antara keduanya selalu terdapat hubungan timbal balik yang erat. Dengan demikian kelemahan-kelemahan di bidang hukum maupun non-hukum dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh para kompetitor dalam memperebutkan keunggulan- keunggulan di bidang perdagangan. Berikut permasalahan hukum maupun non-hukum yang berasal dari berbagai sumber tersebut akan dikaji satu persatu. 4 Max Weber: The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (Talcott Parson, Trans.), New York: Scribner's, (Original work published 1904 - 1905), p. 25. 5 Bagi penganut faham ini Hakim tidak boleh lebih dari sekedar corong dari bunyi yang formal; bahkan keadilan tidak harus menjadi landasan keputusan Hakim. 67
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) III. Beraneka Sumber Permasalahan Hukum. 1. Hukum Nasional dan Transplantasi Hukum Asing. Pada tataran konstitusional, permasalahan hukum timbul akibat transplantasi hukum dan sistem perekonomian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi NKRI, maupun jiwa UUD 1945 yang asli. Hal ini menimbulkan anomie di kalangan masyarakat, yang dalam bahasa hukum berati ketidak-pastian hukum, karena masyarakat bingung mana yang harus diikuti: norma-norma hukum lama yang asli, atau norma-norma hukum asing yang baru ditransplantasikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI adalah Negara Hukum; maka segala perencanaan dan kegiatan pembangunan -terutama di bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan - , harus mengacu pada norma konstitusionel - Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33 ayat 1-3) - , yang bersumber pada landasan ideologis Pancasila, sehingga dalam arus globalisasi sekalipun harus tetap mempertahankan eksistensi Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (asli) sangat jelas mengamanatkan sistem perekonomian kerakyatan, yang lebih mengutamakan kepentingan komunal dibanding kepentingan individu; dan lebih menghargai nilai spiritualis daripada nilai materialism. Namun ironisnya, produk-produk Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagian besar mengacu pada upaya perwujudan sistem perekonomian liberal, yang lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan nilai komunal, didominasi nilai materialism dibanding spiritualism. "Dualism" dalam sistem perekonomian akibat transplantasi sistem perekonomian liberal ini menimbulkan situasi "anomie" di kalangan masyarakat, yang berakibat tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan pasal 33 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar 1945, sistem perekonomian yang menjadi tujuan bangsa Indonesia adalah sistem perekonomian kerakyatan, bukan sistem perekonomian liberal. Namun pada amandemen ke-4, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 ditambahkan ayat (4) yang mengandung kata: efisiensi, yang merupakan kata kunci sistem perekonomian liberal.6 Kontradiksi ini menimbulkan anomie, karena rakyat tidak tahu lagi mana yang harus diikuti: sistem perekonomian kerakyatan yang dijamin pasal 33 ayat (1-3) Undang- Undang Dasar 1945, atau sistem perekonomian liberal yang dikehendaki oleh ayat (4), pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945? Perdebatan tentang hal inilah yang membuat pejoang pembela sistem ekonomi kerakyatan Prof. Mubyarto mengundurkan diri dari Panitia Ad Hock Amandemen UUD 1945. Sementara itu dampak perekonomian liberal sudah semakin nyata. Sebagaimana telah diramalkan oleh Coleman, dikejarnya efisiensi telah semakin meningkatkan jurang antara pihak yang kaya dan miskin. Hal ini tercermin pada Gini-Ratio Index di negara kita. Pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jurang pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Bila pada tahun 1999 Gini index menunjukkan 0.31, index meningkat menjadi 0.37 di 2009, 0.38 di 2010, 0.41 di 2011, dan 0.42 2012. Padahal pada saat yang sama perekonomian tumbuh 4.58 % di 2009, 6.1 % di 2010 dan 6.5 % di 2011. Kalangan akademisi berpendapat Gini index diatas 0.4 berbahaya bagi stabilitas sosial masyarakat karena menimbulkan kekecewaan di kalangan si miskin akibat jurang pendapatan yang semakin meningkat. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 1999 20 persen kalangan terkaya di negeri ini menguasai 40.57 % dari keseluruhan pendapatan, tapi pada 2011 kekayaan 20 % kelompok terkaya meningkat menjadi 48.42 %. Sebaliknya, 40 % kelompok masyaraakat miskin yang pada tahun 1999 memperebutkan 21.66 %, porsinya merosot tinggal 16.85 % di 2011. 6 Oleh C.E. Baker (Philosophy and Public Affairs, 1975) the Economic Analysis of Law yang mengutamakan efisiensi dikritik sebagai pencerminan ideologi kapitalistik dan berorientasi pasar bebas, sehingga pendekatan ini juga merupakan apologia untuk konservatism. Demikian pula Coleman (Ethics, 1984) yang ikut membidani lahirnya the Economic Analysis of Law pada akhirnya mengkritik faham ini bahwa: bilamana oleh pengadilan diterapkan pendekatan the Economic Analysis of Law sehingga dikedepankan prinsip effisiensi, akibatnya bukan saja pihak yang kaya akan semakin kaya, tetapi mereka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk meningkatkan lagi kekayaannya. Ditekankannya bahwa efisiensi tidak hanya pada awalnya mempersyaratkan: tidak-meratanya kekayaan; tetapi juga bahwa dikejarnya efisiensi tidak pelak lagi mengarah pada timbulnya akibat: semakin meningkatnya kondisi tidak-meratanya kekayaan di masyarakat. 68
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Pada tataran operasional, ketidak-pastian hukum timbul sebagai konsekuensi logis dari kenyataan bahwa setelah lebih dari 68 tahun merdeka, Indonesia tidak memiliki "trade policy", sehingga segala peraturan di bidang perdagangan hanya berupa keputusan-keputusan "Ad Hock", bersifat reaktif terhadap permasalahan sesaat, yang ada di depan mata saja.7 Sampai saat ini Indonesia tidak memiliki Undang-udang Perdagangan yang integral dan komprehensif, yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perumus kebijakan maupun pelaku transaksi bisnis di bidang perdagangan. Kelemahan ini tidak disia-siakan oleh pihak asing, sehingga ketidak-pastian hukum akibat transplantasi perekonomian liberal ke dalam konstitusi NKRI tersebut semakin diperparah dengan kenyataan besarnya pengaruh asing dalam proses legislatif penyusunan undang-undang di negeri ini. Seorang anggota DPR, Dr. Eva Sundari, mengakui paling sedikit ada 76 undang- undang yang penyusunannya dibiayai pihak asing. Sebagian besar peraturan perundang- undangan terkait perdagangan seringkali lebih menguntungkan pihak asing, dan merugikan pelaku usaha nasional.8 Lebih menyedihkan lagi, hukum asing yang telah ditranplantasikanpun dalam implementasi mengalami proses sedemikian rupa, sehingga seringkali hanya menguntungkan pihak asing. Sebagai contoh, kewajiban internal RI setelah meratifikasi keanggotaannya di WTO seharusnya adalah mengejawantahkan seluruh ketentuan-ketentuan WTO ke dalam hukum nasional. Yang terjadi adalah bahwa ketentuan-ketentuan WTO yang telah diwujudkan ke dalam hukum nasional hanyalah yang menguntungkan pihak asing, misalnya saja ketentuan-ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPS Agreement, telah dibuat beraneka undang-undang, antara lain: UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten; UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek; dan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Gambaran bahwa hak monopoli atas kekayaan intelektuel yang kepemilikannya lebih banyak didominasi oleh pihak asing telah dilindungi dengan sangat rapi oleh undang-undang di negeri ini dapat dilihat pada tabel 1 mengenai permohonan paten, dan tabel 2 tentang hasil pemeriksaan paten berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemohon hak paten nasional hanya 2,77% Tabel 1 Permohonan Paten Tahun 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Jumlah % Paten Nasional Nasional PCT 34 67 38 29 61 40 79 93 152 156 210 959 2,77% 1 2 3 0.01% Asing 1280 3905 2031 2305 2813 3957 3939 1608 1051 983 813 24.685 71,25% Asing PCT 145 1733 2750 2901 7529 21,73% Paten Sederhana Lokal 19 12 28 33 61 59 80 109 168 213 197 979 2,83% Asing 3 43 43 60 71 76 80 32 19 38 24 489 1,41% Jumlah 1.336 4.027 2.140 2.427 3.006 4.132 4.178 1.987 3.123 4.141 4.147 36.644 100% Sumber: Diolah dari Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan, 2001. 7 Lihat Agus Brotosusilo: International Trade Law Indicators, 2003: Indonesia. Indonesian Journal of International Law, Volume 1, No. 2, January, 2004. 8 Lihat Agus Brotosusilo: "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard", Universitas Indonesia, 2006. 69
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) dari total pemohon.9 Sedangkan hak paten yang diberikan kepada pihak lokal -jauh lebih kecil lagi dibanding hak yang diberikan kepada pihak asing - , hanyalah 1,19%, dibanding dengan hak paten yang dimiliki oleh pihak asing sebesar 98,81%.10 Tabel 2 Hasil Pemeriksaan Substantif Paten Tahun Diberi Ditolak Paten Paten Sederhana Paten Sederhana Paten Sederhana Lokal Asing Lokal Asing Lokal Asing Lokal Asing 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 1 5 14 19 15 10 7 5 9 1 54 376 883 961 1.207 1.207 1.048 1.325 11 26 27 41 26 6 21 13 40 5 7 23 17 19 157 6 8 24 3 3 6 79 187 177 36 42 19 54 3 2 10 13 9 28 19 6 23 9 37 Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan, 2001. 2. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN/AFTA dan WTO Melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota the World Trade Organization/WTO. Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.11 Prinsip-prinsip dasar WTO terdiri dari 5 (lima) pilar, yaitu, Non-Discrimination Rule yang terdiri dari: 1. Prinsip MFN (the Most Favourite Nation); 2. Prinsip National Treatment; Market-Access Rule, yang terdiri dari: 3. Prinsip Tariff Binding; 4. Prinsip larangan "Non-Tariff Barriers/NTB"; dan 5. Prinsip Liberalisasi Pasar yang Diskriminatif.12 9 Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's. Penerbit Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, 2005, h. 168. 10 Ibid., h. 169. 11 Lihat "the Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969". Meskipun Indonesia belum meratifikasi "Konvensi Wina, 1969" ini, namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakat internasional, karena hakekat "Konvensi Wina, 1969" itu sendiri sebenarnya adalah kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada saat itu. 12 Prinsip KE-5 ini tidak pernah dikemukakan secara terbuka, bahkan berusaha ditutup-tutupi oleh pendukung WTO. Dalam WTO Rule liberalisasi pasar hanya diberlakukan untuk produk unggulan Negara-Negara Maju, sebagaimana diatur pada kesepakatan-kesepakatan Non-Agriculture Products Market-Access/NAMA, Trade in Sevices Market-Access, Trade Related Intellectual Property Rights/TRIPs, dan Trade Related-Foreign Investment Measures/TRIMs. Sebaliknya: Liberalisasi pasar tidak berlaku bagi produk unggulan Negara Negara Berkembang, yaitu Agriculture Product, yang berdasarkan Agreement on Agriculture bahkan menghadapi hambatan perdagangan berupa bea-masuk impor tinggi dan subsidi yang besar atas produk sejenis di Negara-Negara Maju. Akibatnya produk unggulan negara-negara berkembang ini meskipun biaya produksinya jauh lebih murah dari produksi serupa di negara-negara maju, tidak dapat bersaing di pasar internasional. Semua hal tersebut merupakan upaya menciptakan dan mempertahankan ketergantungan (dependency) Negara-negara Berkembang kepada Negara-negara Barat/maju. Lihat Agus Brotosusilo et. al.,: Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Uruguay Round (kerjasama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, 1994). 70
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Keberadaan WTO tidak terlepas dari The Bretton Woods System, sebagai upaya mencegah kebangkrutan sistem kapitalisme akibat perang dagang diantara negara-negara kapitalis di awal tahun 1930an yang berakibat timbulnya The Great Depression. Kesepakatan negara-negara kapitalis untuk menghindari pengalaman buruk tersebut melahirkan 3 lembaga: The World Bank untuk rekonstruksi dan pembangunan internasional, The International Monetary Fund/IMF untuk memonitor neraca pembayaran, dan GATT (sebagai embrio The International Trade Organization/ ITO yang gugur sebelum berkembang) yang harus mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi pasar liberal dan sistem kapitalisme.13 Apabila WTO konon menganut prinsip Non-Discrimination, sedangkan kawasan perdagangan bebas menerapkan prinsip diskriminasi perlakuan terhadap Negara-negara bukan anggota, dapatkah Indonesia sebagai anggota WTO juga menjadi anggota ASEAN Free Trade Agreement/ AFTA? Prinsip Non-Discrimination dalam WTO dapat disimpangi melalui pengecualian dengan pembentukan free trade agreement/FTA sebagaimana diatur pada pasal XXIV GATT. Dalam free trade agreement/FTA biasanya diatur kesepakatan-kesepakatan perdagangan timbal-balik (reciprocal trade commitments) diluar apa yang telah di atur di dalam kerangka WTO, atau bahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan- perundingan WTO selanjutannya, misalnya topik-topik yang belum disetujui dalam Doha Round. Beberapa motif yang mendorong suatu Negara ikut seta dalam FTA antara lain adalah untuk: memperbesar akses pasar, mengikat pemerintah dalam komitmen perdagangan jangka panjang, untuk mencapai tujuan non-ekonomis politik luar negeri, dan memberikan tekanan politik kepada Negara-negara anggota lain untuk akselerasi negosiasi dan meningkatkan komitmen.14 Kegagalan Doha Round merupakan salah satu sebab semakin maraknya FTA diantara Negara-negara anggota WTO.15 Namun di dalam AFTA sendiri, Indonesia tidak terlepas dari masalah. Pangkal permasalahan adalah karena Indonesia tidak memiliki "trade policy", sehingga segala peraturan di bidang perdagangan hanya berupa keputusan-keputusan "Ad Hock", bersifat reaktif terhadap permasalahan sesaat, yang ada di depan mata saja.16 Sampai kini Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Perdagangan yang integral dan komprehensif, yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perumus kebijakan maupun pelaku transaksi bisnis di bidang perdagangan. Tiadanya "Trade Policy" membuka kesempatan bagi bermainnya Rent Seekers, yang akan dengan sigap memainkan perannya pada saat timbul kelangkaan komoditi tertentu. Kita kenal dengan "8 Samurai" yang selalu muncul dan menguasai medan pada saat terjadi kelangkaan komoditi gula. Pada saat mendamping Menteri Pertahanan RI dalam Forum ADMM di Vietnam, Penulis menyaksikan betapa herannya Menteri Pertahanan Kamboja melihat Indonesia membeli beras dari Thailand dengan harga tinggi, padahal menurut sang Menteri, beras yang dibeli Indonesia dengan harga tinggi tersebut dibeli oleh pedagang Thailand dari Kamboja dengan harga jauh lebih murah. Menteri Pertahanan Kamboja menawarkan bahwa kalau Indonesia membeli komoditi beras ke Kamboja langsung, harganya akan jauh lebih murah. Disamping perihal tersebut di atas, masalah juga timbul karena sebagian besar komoditi pokok maupun tujuan ekspor Negara-negara Asean saling bersaing di lingkup regional maupun di pasar global. Komoditi gula adalah arena persaingan antara Philiphina, Indonesia dan Thailand; pasar komoditi karet alam diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia; pasar komoditi beras diperebutkan oleh Thailand, Kamboja dan Indonesia, serta pasaran komoditi kelapa sawit diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Anehnya, meskipun dalam kuantitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih luas daripada Malaysia, namun posisi Indonesia di pasar global ternyata tidak lebih baik dari Negara jiran tersebut. 13 Thomas M. Frank: Why do Nations Obey International Law? Yale Law Journal, vol. 106, 1997, p. 2614. 14 Boris Rigod, "Global Europe": The EU's New Trade Policy in Its Legal Context. Columbia Journal of European Law. Vol 18. 2012. 15 Agus Brotosusilo: WTO, Regional and Bilateral Trade Liberalization and Its Implication for Indonesia, a paper presented at an ASEAN Law Association/ ALA Conference, Bangkok, 2005. 16 Agus Brotosusilo: International Trade Law Indicators, 2003: Indonesia. Indonesian Journal of International Law, Volume 1, No. 2, January, 2004. Lihat juga: 71
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) Dari kasus sengketa tanah di perkebunan yang timbul antara pemilik tanah WNI berdasarkan hak adat (yang tidak tertulis), melawan perusahaan-perusahaan asing (sebagian besar Malaysia) pemilik perkebunan yang mengantongi hak tertulis yang diberikan oleh Penguasa Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tidak adanya kepastian hukum, pihak yang kuat (Pemerintah (Pusat/Daerah), Pemilik Modal) seringkali memanipulasi keadaan untuk menindas pihak yang lemah. Disini timbul hal yang ironis: dalam suasana ketidak-pastian hukum, pihak yang kuat memanfaatkan faham Legal Positivism untuk melegitimasi dukungan aparat penegak hukum. Berdasarkan faham ini jelas pertimbangan keadilan -yang seharusnya menjadi rujukan hukum - , diabaikan, dan pihak yang hanya memiliki hak adat (tidak tertulis) tidak akan dipandang sebelah matapun. Faham Legal Positivism yang mendewa-dewakan kepastian hukum lebih jakin pada dokumen tertulis, tanpa peduli bagaimana diperolehnya dokumen tersebut, apakah melanggar keadilan atau tidak. Kerawanan-kerawanan sosial akibat tiadanya kepastian hukum di pusat maupun daerah telah ikut berperan menciptakan ekonomi biaya tinggi di negeri ini, sehingga menurunkan daya saing Indonesia di kalangan sesama Negara anggota AFTA maupun di pasar global. 3. Otonomi Daerah dan Hambatan Perdagangan Masa euphoria diluar kendali setelah reformasi 1998 tidak semakin meningkatkan kepastian hukum. Berarti menurut teori Max Weber hal ini bukan suatu hal yang baik untuk pelaku bisnis (termasuk perdagangan) dan tidak berpengaruh positif terhadap daya saing. Hal ini terbukti bahwa setelah krisis multi-dimensi di tahun 1998 negara-negara di sekeliling Indonesia segera pulih daya saingnya, tetapi Indonesia justru mengalami hal yang sebaliknya, seperti terlihat pada diagram berikut: Loosing Convetitiveness Penurunan Daya Saing Indonesia, 2002-2003 Phenomena tersebut dapat difahami melalui kajian berikut ini. Pergulatan antara globalitas vs. lokalitas dalam hukum di Indonesia antara lain tampak manifestasinya pada arus lalu-lintas barang dan jasa. Lalu-lintas barang dan jasa dalam perdagangan adalah urat-nadi perekonomian. Tingkat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat suatu negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus lalu-lintas ini.17 Secara ekonomis, yang harus menjadi sasaran akhir dari kelancaran lalu lintas barang dan jasa adalah agar semua pihak: produsen, konsumen dan para pelaku distribusi, semuanya mendapatkan manfaat. 17 Agus Brotosusilo, et. al., : Naskah Akademik Rancangan Akademik Undang-undang Tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa. Kerjasama Fakultas Hukum UI dengan Departemen Perdagangan, 2001. 72
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Pengaturan lalu lintas barang dan jasa di dalam negeri berarti ada aturan yang bersifat formal, menata pergerakan barang dan jasa di dalam negeri, terutama yang terkait dengan mekanisme alokasi dan distribusi barang dan jasa yang melibatkan semua mata-rantai alokasi bahan mentah dan distribusi produk dari produsen hingga ke konsumen. Kebutuhan akan pengaturan ini semakin mendesak apabila diingat kewajiban-kewajiban RI sebagai anggota WTO, yaitu bahwa semua produk perundang-undangan nasional RI harus mengacu pada prinsip-prinsip WTO, antara lain dihapuskannya segala hambatan non-tarif dalam perdagangan(non-tariff trade barrier/NTB) yang menimbulkan distorsi dalam perdagangan. Hambatan terhadap arus lalu-lintas barang dan jasa di dalam negeri juga dapat timbul karena pungutan-pungutan ganda, bahkan jamak, baik dengan label pajak, retribusi, sumbangan pihak ketiga maupun bentuk-bentuk pungutan lain di daerah. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang integral dan komprehensif dibidang perdagangan, termasuk yang mengatur lalu lintas barang dan jasa di dalam negeri. Dengan demikian tujuan untuk secara bertahap membebaskan arus perdagangan dari segala hambatan dan distorsi belum dapat terwujud secara maksimal. Dalam kondisi yang demikian, pada masa euphoria ini hambatan dan distorsi terhadap arus perdagangan dalam negeri justru semakin meningkat akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun penyebabnya adalah: undang- undang ini telah diberlakukan sejak 4 Mei 1999, namun setelah sekian waktu berlalu ternyata belum dilengkapi dengan peraturan-pelaksana yang memadai.18 Tidak adanya pedoman, sementara pemerintah daerah tetap harus menjalankan fungsinya sehari- hari, memancing timbulnya agresifitas yang berlebihan dari pemerintahan daerah otonom untuk merumuskan sendiri kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya. Diantara kebijakan-kebijakan sementara pemerintah daerah otonom, misalnya saja yang berkaitan dengan beraneka-ragam pungutan yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), akibat tidak adilnya system anggaran (terutama perihal pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Beraneka ragam pungutan ini jelas merupakan hambatan baru yang dapat meningkatkan distorsi dalam arus lalu lintas barang dan jasa. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tugas-tugas di bidang perdagangan diserahkan sepenuhnya dan wajib dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Namun Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, menyerahkan kembali sebagian kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat, diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas barang dan jasa di dalam negeri. Meskipun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sekaligus merupakan revisi terhadap Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur persyaratan-persyarartan yang ketat untuk pungutan di daerah, dalam praktek cukup banyak Pemerintah Dearah Otonom (kabupaten dan kota) yang masih tetap menarik beraneka macam pungutan, bukan hanya pajak dan retribusi, tetapi juga apa yang disebut sebagai "sumbangan pihak ketiga".19 Sikap daerah seperti yang dikemukakan di atas, dapat merupakan gejala jangka pendek, namun dapat juga menjadi sikap permanen yang akan terus dipertahankan daerah. Karena itu diperlukan usaha yang serius dari pemerintah pusat untuk mengoreksinya. Tentu saja koreksi yang dilakukan bukanlah merupakan "resentralisasi". 18 Ryas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah yang ikut membidani lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berpendapat bahwa: untuk peraturan pelaksanaan undang-undang ini, kecuali dibutuhkan cukup banyak Peraturan Pemerintah, juga memerlukan ratusan Keppres. Sebagai contoh, khusus hanya untuk bidang pemerintahan saja, diperlukan lebih dari 190 Keppres sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. 19 Agus Brotosusilo, et. al., : Naskah Akademik Rancangan Akademik Undang-undang Tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa. Kerjasama Fakultas Hukum UI dengan Departemen Perdagangan, 2001. 73
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berpendapat sejumlah peraturan daerah di bidang usaha bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. UU No.28 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan Januari 2010 mengharuskan Pemda membatalkan Perda yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat. Dari temuan KPPOD, saat ini ada sekitar 70% Perda yang harus direvisi atau dibatalkan sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tersebut. Tumpang tindihnya Perda, menurut Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng disebabkan karena manajemen pengaturan Perda masih lemah. "Salah satunya adalah kewenangan pembatalan perda yang hanya dipegang oleh presiden.20 Sedangkan Direktur Eksekutif KPPOD, Agung Pambudi menyatakan sejak berlakunya otonomi daerah, sedikitnya 26 ribu Perda telah diterbitkan, tapi 30 persen di antaranya dalam kategori bermasalah. Akibatnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah. Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan pada 2009, dari 14 ribu Perda yang ada, terdapat lebih dari 4 ribu Perda bermasalah dan harus dicabut. Oleh karena itu KPPOD mengusulkan agar Pemerintah membentuk satu lembaga independen untuk memantau keberadaan Peraturan Daerah yang bermasalah.21 4. Permasalahan Hukum akibat Kesepakatan-kesepakatan bilateral/inter-regional. Di lingkungan AFTA sendiri volume perdagangan antar sesama negara ASEAN tidak cukup besar. Volume perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan mitra di luar ASEAN, seperti Jepang, China, Kore Selatan, India, Australia-New Zealand jauh lebih besar. Hal ini diantaranya berkat kesepakatan FTA Asean dengan beberapa negara, seperti Asean-China FTA, Asean-India FTA, Asean-Korea FTA, Asean-Jepang FTA, Asean-Australia dan New Zealand FTA. China-ASEAN in force in 2005 Korea-ASEAN in force in June 2007 India-ASEAN reached broad agreement in 2008 Japan-ASEAN in force in December 2008 (excluding some member countries) ASEAN Free Trade Area (AFTA) in force in 1992 Australia/New Zealand-ASEAN signed in February 2009 Sumber: Ariawan Gunadi, 2013. 20 Talkshow di Tempo TV dan KBR 68H - Selasa, 25 Juli 2012. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam acara diskusi yang diadakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2011 mengemukakan sampai saat ini masih ada sekitar 2.000 peraturan daerah (Perda) bermasalah yang menghadang para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya di daerah. Perda bermasalah tersebut membuat biaya ekonomi tinggi. Sebelumn berlakunya UU No.28 Tahun 2009 Perda bermasalah dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Saat ini yang dapat membatalkan Perda hanya Presiden. Namun sampai 1 Januari 2011 belum juga ada keputusan Presiden yang membatalkan Perda-Perda bermasalah tersebut. KPPOD sudah mengusulkan pembatalan ke Kemenkeu tapi belum ada tanggapan; belum ada Keppres yang membatalkannya. 21 KBR68H, 12 June 2012. 74
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Permasalahan hukum juga dapat timbul akibat Kesepakatan-kesepakatan Inter-regional, misalnya akibat Perjanjian Perdagangan China-AFTA. Ariawan Gunadi dalam Disertasi di Fakultas Hukum UI dengan Promotor Agus Brotosusilo mengemukakan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:22 a. Dampak Liberalisasi dan Free Trade Agreement terhadap Impor Indonesia Diantara sektor-sektor perekonomian Indonesia, kontribusi nilai tambah perdagangan dan industri kreatif sangat signifikan. Sektor perdagangan menempati peringkat 3 besar dari 10 sektor perekonomian, di bawah sektor (1) industri pengolahan; (2) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Disamping itu, kecenderungan Dampak Liberalisasi dan FTA terhadap Impor Indonesia adalah terjadinya peningkatan import sebagaimana tercermin pada statistik dan grafik dibawah ini.23 b. Dampak Bagi Sektor Industri (Deindustrialisasi) dan Dampak Berlanjut bagi Negara Dengan Pangsa Besar Jelang tutup tahun 2009, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai penjabaran dampak dari perjanjian perdagangan bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia itu menyatakan, pada 2010, banyak industri manufaktur tutup dan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal mencapai 7,5 juta. Itu berarti, angka penganggur terbuka yang saat ini sekitar 8,9 juta akan membengkak menjadi 17,8 juta orang.24 Sebelum memasuki ACFTA pun, negara-negara Asean sudah kebanjiran produk RRC. Kini, dengan bea masuk nol persen, produk China akan semakin mencengkeram pasar domestik dan PHK tak terelakkan. 22 Ariawan Gunadi, Perjanjian Perdagangan Bebas dalam era Liberalisasi Perdagangan : Studi mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diikuti oleh Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013. 23 Ariawan Gunadi, 2013. 24 Lihat 75
Proteksi Perdagangan dan Permasalahan Hukum ... (Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA.) IV. Kesimpulan. Keputusan untuk mengikatkan diri pada suatu kesepakatan perdagangan multilateral (misalnya WTO) maupun regional (misalnya AFTA) seharusnya didasarkan pada kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Pembentukan kawasan perdagangan bebas juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi, antara lain: apakah komoditi perdagangan Negara-negara anggota pesertanya merupakan komplemen, atau sebaliknya saling bersaing/kompetitor? Apakah tujuan ekspor Negara-negara anggota tersebut sama atau berbeda? Komoditi-komoditi unggulan di Negara-negara anggota AFTA sebagian besar saling bersaing, bukan komplemen. Demikian juga tujuan ekspornya seringkali sama. Dalam pembentukan AFTA faktor-faktor ini kurang dipertimbangkan. Ini tidak mengherankan, karena AFTA adalah perpanjangan ASEAN; sedangkan ASEAN pada hakekatnya dibentuk berdasarkan pertimbangan politik.25 Sampai saat ini keberadaan AFTA tidak terbukti meningkatkan spesialisasi dikalangan para anggotanya yang sejak awal saling merupakan kompetitor; sehingga AFTA gagal meningkatkan keunggulan daya saing (daerah maupun nasional) diantara negara-negara anggotanya. Oleh karena itu di tahun-tahun mendatang volume perdagangan perdagangan antar negara-negara ASEAN harus ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa keberadaan AFTA memang bermanfaat secara ekonomis bagi para anggotanya. Maka dalam jangka pendek perlu dicari alternatif lain untuk meningkatkan keunggulan daya saing, antara lain dengan memanfaatkan kesepakatan-kesepakatan (antar) regional, misalnya saja dengan mengoptimalkan "Sao Paulo Declaration, 2004". Dalam Konferensi UNCTAD XI yang diselenggarakan di Brasil pada bulan Juni 2004 berhasil dirumuskan "Sao Paulo Declaration, 2004" yang intinya adalah untuk peningkatan akses pasar antar Negara-negara berkembang dan Negara-negara Selatan-Selatan dengan cara mengurangi hambatan-hambatan tariff dan non-tarif. Urgensi dari deklarasi ini tidak diragukan lagi apabila diingat bahwa porsi perdagangan antar Negara-negara berkembang semakin mengalami peningkatan, dari 20% pada tahun 1980an menjadi 30% pada saat ini. Apalagi data menunjukkan bahwa 70% tariff yang dihadapi produk ekspor Negara berkembang ternyata dikenakan oleh Negara berkembang lainnya.26 Adapun manfaat "Sao Paulo Declaration, 2004" bagi Negara-negara pesertanya antara lain akan ditentukan oleh jenis-jenis produk diantara Negara peserta, apakah saling komplementer, atau saling bersaing/kompetitor karena menghasilkan produk yang sama. Semakin besar tingkat "komplementer" produk antar Negara peserta, semakin besar manfaat yang dapat dinikmati. Namun yang terpenting, langkah awal untuk meningkatkan daya saing daerah (maupun nasional) dalam menghadapi era globalisasi adalah mengakhiri "Dualisme" hukum dan sistem perekonomian yang mengakibatkan "Anomie" dan ketidak-pastian hukum di kalangan masyarakat. Bukan maksud makalah ini untuk menilai dan memilih sistem perekonomian mana yang lebih unggul: sistem perekonomian kerakyatan, merkantilism, liberal-kapitalism, sosialism, syariah atau sistem perekonomian lainnya. Namun kerancuan hukum dan sistem perekonomian harus diakhiri dengan menetapkan mana diantara aneka sistem perekonomian tersebut yang dipilih untuk diwujudkan di Negara ini secara konsekuen. Membiarkan kerancuan hanya memberikan kesempatan kepada pihak yang kuat dan berkuasa untuk menangguk keuntungan dengan mengorbankan pihak yang lemah, karena bagi pihak pertama dengan sumberdaya dan sumberdana tak terbatas mudah bersikap oportunistis, setiap saat dapat memilih sistem yang menguntungkannya secara konteksual kasus per kasus, sedangkan pihak kedua dalam keterbatasannya hampir tidak memiliki kesempatan melakukan pilihan.*** 25 Agus Brotosusilo: WTO, Regional and Bilateral Trade Liberalization and Its Implication for Indonesia, a paper presented at an ASEAN Law Association/ ALA Conference, Bangkok, 2005. 26 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti:"Kesiapan Indonesia Menghadapi Perkembangan Pembentukan "Free Trade Areas", Keynote Address pada Semi-Loka "Forum WTO Indonesia", Jakarta, 5 Agustus 2004. 76
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI PERANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Rudy Badrudin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. (rudy.badrudin@stieykpn.ac.id) Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan pembangunan infrastruktur terhadap penguatan daya saing ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional setelah DKI untuk penilaian tentang Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan berdasarkan riset Asia Competitiveness Institute dari National University of Singapore. Di samping itu, Provinsi Jawa Timur dipilih karena merupakan salah satu wilayah di samping Provinsi Bali yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rancangan studi ini adalah eksplanatori dengan unit analisis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sumber data berupa data sekunder dengan metode pengujian hipotesis menggunakan Uji Tanda dan Uji Korelasi Spearman. Hasil pengujian membuktikan bahwa terjadi kenaikan alokasi anggaran pembangunan DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terjadi kenaikan peringkat daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi searah dengan kenaikan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci: infrastruktur, dayasaing, uji tanda, Spearman The purpose of this study is to analyze the infrastructure development role to the strengthening of the regional economy competitiveness of East Java Province. The East Java Province was chosen because it nationally ranked second after DKI Province for their Assesment of Competitiveness Analysis and Development Strategy based on the research of Asian Competitiveness Institute from the National University of Singapore. Furthermore, The East Java Province also chosen because it is one region along with Bali Province that able to fund routine expenditure sourced by Own-Source Revenue (PAD). The study design is explanatory with the data sources are secondary data in which the hypothesis testing methods are using Sign Test & Spearman Correlation Test. The testing results prove that i) there is an increase of the Specific Allocation Fund (DAK) development budget allocation in 38 regency/city in East Java Province for its infrastructure field, ii) there is an increase of regional economic competitiveness rank in 38 regency/city in East Java Province, iii) and the increasing of regional economy competitiveness rank in 38 regency/city in East Java Province have a direct correlation with the increasing of the DAK allocation in infrastructure field in in 38 regency/city in East Java Province. Keywords: infrastructure, competitiveness, sign test, Spearman 77
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) PENDAHULUAN Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukanpada tahun 2015. MEA terwujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian internasional. Integrasi ekonomi yang diterapkan dalam MEA bukan merupakan integrasi perekonomian seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa (European Union) yang memberlakukan mata uang tunggal (euro). Tujuan yang ingin dicapai MEA adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu perikanan, e-travel, e-ASEAN, otomotif, logistik, industri berbasis kayu, industri berbasis karet, furnitur, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, serta kesehatan Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 sebenarnya cukup besar. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Prospek ekonomi Indonesia yang positif juga didukung oleh perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia serta masuknya Indonesia sebagai peringkat empat prospective destinations berdasarkan UNCTAD World Investment Report. Pada tahun 2011, pemerintah telah menyusun rangkaian program sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Semua rangkaian program dan kegiatan pembangunan tersebut menjadi kurang bermakna apabila pemerintah kurang memahami vicious circle (lingkaran setan) yang menjadi kendala pembangunan nasional. Salah satu kendala tersebut adalah kendala pembangunan infrastruktur. Pemerintah belum berhasil dalam pembangunan infrastuktur seperti pembangunan infrastruktur untuk transportasi massal yang terintegrasi dan infrastruktur transportasi umumnya untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Kegagalan pembangunan infrastuktur tersebut berdampak pada high cost economy dan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri. Kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia menurut INDEF dan Bank Dunia disebabkan faktor korupsi yang relatif tinggi hingga 40% yang terjadi di birokrasi, kendala pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan dan biaya logistik. Sampai dengan November 2011 rata-rata biaya logistik di Indonesia 17% dari total biaya produksi, sedangkan Singapura hanya 6% dan Malaysia 8%. Kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal. Sebagai contoh, anggaran belanja sampai dengan September 2011 terserap 47,6% dan sampai dengan 1 Desember 2011 terserap 66,3%. Kondisi ini diperparah dengan anggaran belanja pada tahun anggaran 2012 yang sampai dengan 17 Februari 2012 terdapat anggaran belanja sebesar Rp69,9 Trilliun atau 13,65% yang masih diblokir sehingga belum dapat dialokasikan untuk pembangunan. Keterbatasan kemampuan penyerapan anggaran belanja dari tahun ke tahun termasuk tahun 2013 menjadi faktor terkendalanya pembangunan infrastruktur (Badrudin, 2013). Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan pembangunan infrastruktur terhadap penguatan daya saing ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Peranan pembangunan infrastruktur terhadap penguatan daya saing ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui: i) kenaikan alokasi anggaran pembangunan DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ii) kenaikan peringkat daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan iii) korelasi antara peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kenaikan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional setelah DKI untuk penilaian tentang Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan (Competitiveness Analysis and Development Strategy) untuk 33 provinsi di Indonesia berdasarkan riset Asia Competitiveness Institute (ACI) dari National University of Singapore (NUS). Riset tersebut menggunakan empat komponen, yaitu stabilitas makro ekonomi, pengaturan pemerintahan dan kelembagaan, kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja, kualitas hidup, dan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, Provinsi Jawa Timur dipilih karena merupakan salah satu wilayah di samping Provinsi Bali 78
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mampunya belanja rutin dibiayai dari PAD maka belanja publik untuk pembangunan infrasruktur dapat sepenuhnya menggunakan sumber dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan tujuan alokasi dana transfer ke daerah (Sriyana, 2011). Hoftman et al. (2006) dalam evaluasinya terhadap kebijakan transfer fiskal di Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan transfer fiskal dalam bentuk block grant (DAU) belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan pemerataan kapasitas fiskal antardaerah sehingga akan berdampak pada tercapainya kinerja pembangunan di daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat belum mampu meningkatkan belanja untuk pembangunan dan layanan publik secara signifikan. Hidayatika (2007) menjelaskan bahwa akumulasi modal bersama-sama dengan penduduk dan teknologi merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal dilakukan dengan investasi langsung stok modal secara fisik seperti pembangunan pabrik baru dan pengadaan mesin baru maupun dilakukan dengan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang infrastruktur seperti pembangunan jalan, penyediaan telekomunikasi, jembatan, pelabuhan udara, dan listrik. Investasi langsung dan penunjang akan meningkatkan daya saing daerah. Menurut Ma'ruf (2008), pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di samping itu, pengeluaran pemerintah yang di antaranya berupa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur selain berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berdampak terhadap peningkatan daya saing daerah. Menurut Samiadji (2009), pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi suatu negara walaupun pembangunan infrastruktur itu sendiri bukan faktor satu-satunya. Indonesia telah memiliki strategi pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing nasional di kancah global sebagaimana komitmen yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah pusat maupun daerah. Pramuka (2010) menjelaskan bahwa berdasarkan pengujian simultan maupun parsial, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan terbukti bahwa flypaper effect tidak terjadi pada Kabupaten dan Kota di Jawa. DAU dan PAD terbukti menyebabkan peningkatan jumlah Belanja Daerah di tahun berikutnya. Peningkatan Belanja Modal berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur yang berdampak terhadap peningkatan daya saing daerah di Jawa. Tjahayana (2010) menjelaskan bahwa berdasarkan analisis terhadap permasalahan peningkatan daya saing produk Indonesia, industri dalam negeri masih menghadapi berbagai permasalahan yang masih menghambat peningkatan daya saing, baik dari segi kualitas maupun harga. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai, antara lain ketersediaan dan jaminan kontinuitas suplai energi, serta kondisi infrastruktur jalan yang menyebabkan tingginya biaya produksi. Menurut Hartono (2011), pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan mengesampingkan pembangunan lingkungan telah menyebabkan banyak masalah, seperti pencemaran, banjir, pemanasan suhu, dan lain-lain. Untuk meminimalkan dan memperbaiki keadaan maka diperlukan pengaturan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang mensinergikan kehidupan dan mewujudkan keberlanjutan yang dapat terlaksana apabila pembangunan infrastruktur ditopang oleh hukum. Menurut Prasetyo (2011), daya saing diartikan sebagai kemampuan perekonomian dalam menjaga pertumbuhan pembangunan dalam tingkat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan nasional, regional, maupun internasional. Hal ini mengandung konsekuensi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya saing. Prasyarat penguatan daya saing adalah inovasi, kejujuran terhadap produk-produk yang dihasilkan, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme terhadap branding produk yang dihasilkan. Menurut Dharma (2012), infrastruktur mempunyai peran penting dalam pengembangan wilayah. Peran tersebut ditunjukkan dengan infrastruktur sebagai alat dalam pengembangan wilayah yang didorong oleh adanya fasilitas, akomodasi, regulasi, dan insentif dari pemerintah. Infrastruktur merupakan kunci strategis dalam mengembangkan wilayah. Oleh karena itu, dorongan fasilitas, akomodasi, regulasi, dan insentif dari pemerintah akan mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan daya saing daerah. 79
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) Menurut Jedawi (2012), birokrasi mempunyai pengaruh sentral dalam meningkatkan investasi dan daya saing lokal. Namun, dalam era otonomi daerah sekarang ini budaya birokrasi belum menunjukkan hasil peningkatan investasi dan daya saing yang optimal. Nursini (2012) menjelaskan bahwa komponen anggaran belanja pada APBD lebih banyak untuk belanja tidak langsung yang didominasi belanja pegawai daripada komponen untuk belanja langsung yang didominasi belanja modal atau untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu berakibat pada mahalnya biaya logistik perusahaan akibat pembangunan infrastruktur yang terkendala sehingga daya saing daerah menjadi rendah. Ramadhan (2012) menjelaskan bahwa berdasarkan sesi layanan publik maka implikasi terhadap publik apabila dilihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang masih minim sekali. Selama empat tahun, alokasi anggaran untuk belanja aparatur lebih tinggi daripada belanja layanan publik. Alasan yang mendasarinya adalah terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Malang sehingga perlu adanya alokasi anggaran aparatur yang lebih banyak dan berdampak terhadap pengurangan anggaran layanan publik. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas sehingga berdampak pada pencapaian daya saing daerah. METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Rancangan penelitianini adalah eksplanatori, yaitu penelitian yang dirancang melalui tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan, penentuan alat (instrumen) analisis yang digunakan, dan analisis terhadap data yang digunakan. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel Tahapan dalam memilih unit analisis adalah dimulai dengan menyebutkan populasi (33 provinsi). Kemudian memilih provinsi yang mempunyai penilaian tinggi tentang Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk semua provinsi di Indonesia berdasarkan riset Asia Competitiveness Institute dari National University of Singapore, yaitu DKI dan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih bukan DKI karena Provinsi Jawa Timur selain Provinsi Bali mampu membiayai belanja rutin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mampunya belanja rutin dibiayai dari PAD maka belanja publik untuk pembangunan infrasruktur dapat sepenuhnya menggunakan sumber dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat (Sriyana, 2011). Jenis dan Sumber Data Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/compact disk yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Artikel pendukung studi dikumpulkan melalui website yang berupa referensi dari terbitan berkala, buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Variabel Penelitian dan Pengukurannya Variabel dalampenelitianiniadalah pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan anggaran negara untuk pembangunan dalam urusan pekerjaan umum. Variabel pembangunan infrastruktur diproksi dengan Dana Alokasi Khusus dan diukur dengan satuan Rupiah. Daya saing ekonomi daerah adalahkemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Variabel daya saing ekonomi daerah diukur dengan peringkat daya saing ekonomi. Model Penelitian Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan seperti pada Gambar 1. Tampak Pada Gambar 1, dua variabel penelitian yaitu pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi daerah. Pembangunan infrastrukturdalam penelitian ini diproksi dengan Dana Alokasi Khusus dan diukur dengan satuan Rupiah. 80
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Daya saing ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur dengan peringkat daya saing ekonomi. Selanjutnya, variabel penelitian dalam kerangka pemikiran tersebut akan diuji dengan menggunakan Uji Tanda untuk menguji apakah terdapat perubahan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan perubahan daya saing ekonomi daerah. Di samping itu, variabel penelitian dalam kerangka pemikiran tersebut akan diuji dengan menggunakan Korelasi ranking Spearman untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara dua variabel dengan cara membuat ranking dari masing-masing variabel tersebut. Uji Tandadan Korelasi Rangking Spearman Anggaran PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR diproksi dengan Dana Alokasi Khusus
DAYA SAING EKONOMI DAERAH diukur dengan peringkat Daya Saing Ekonomi Gambar 1 Kerangka Pemikiran Metode Pengujian Hipotesis Analisis Deskriptif Analisis ini digunakan untuk mengungkap gambaran data lapangan secara deskriptif dengan cara menginterpretasikan hasil pengolahan melalui tabulasi untuk memaparkan kecenderungan data empirik dan deskriptif seperti nilai rata-rata. Analisis Sign Test (Uji Tanda) Uji Tanda dilakukan dengan melihat perbedaan frekuensi tanda plus (+) dan tanda minus (-) pada data skor observasi yang berpasangan (alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi daerah) dari waktu ke waktu. Nilai data skor yang tidak mengalami perubahan (tidak berbeda) diberi nilai nol. Pasangan data skor observasi yang bernilai 0 diabaikan dalam pengujian ini. Uji Tanda terdiri dari dua, yaitu uji tanda untuk sampel kecil dan uji tanda untuk sampel besar. Uji Tanda untuk sampel kecil menggunakan distribusi binomial, sedangkan uji tanda untuk sampel besar menggunakan distribusi normal. Kriteria sampel kecil tidak terikat dengan banyaknya anggota sampel. Jika Uji Tanda masih dimungkinkan menggunakan rumus distribusi binomial, maka Uji Tanda dapat menggunakan distribusi binomial. Namun, jika anggota sampel sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan rumus distribusi binomial, maka Uji Tanda menggunakan distribusi normal. Hipotesis nol (Ho) dalam pengujian ini menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi tanda plus dan tanda minus, atau H0: π = 0,5, sedang Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa terdapat perbedaan frekuensi tanda plus dan tanda minus, atau Ha: π= 0,5. Apabila dalam pengujian statistika terdapat perbedaan, maka (1) terjadi kenaikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun dan (2) terjadi kenaikan daya saing ekonomi daerah dari tahun ke tahun. Analisis Korelasi Rangking Spearman Korelasi ranking Spearman dapat digunakan untuk mengetahui korelasi (hubungan) antara dua variabel dengan cara membuat ranking dari masing-masing variabel tersebut. Ukuran keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dapat diketahui melalui koefisien korelasi ranking.Besarnya koefisien korelasi ranking (rs) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: di mana: rs : koefisien korelasi ranking Spearman n : banyaknya pasangan data Σ : notasi jumlah d : perbedaan ranking antara pasangan data 81
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan transfer ke daerah dilaksanakan melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah. Tujuan transfer ke daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal, meningkatkan kualitas dan pelayanan publik antardaerah, pengembangan potensi dan daya saing ekonomi daerah, efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Sistem pendanaan tersebut dilakukan dalam bentuk alokasi dana transfer ke daerah. Salah satu sumber dana transfer ke daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan tersebut merupakan trilogi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya mengingat tujuan dari ketiganya adalah saling melengkapi (trilogi dana perimbangan). Jenis dana perimbangan yang berkaitan dengan studi ini adalah DAK yang berfungsi membantu keuangan daerah dan wujud intervensi pemerintah pusat terkait dengan prioritas nasional. Dengan demikian, DAK dialokasikan untuk tujuan memeratakan ketimpangan layanan publik antardaerah yang meliputi 19 bidang di antaranya bidang infrastruktur, yang tidak mampu diselesaikan walaupun daerah sudah menerima DBH dan Berikut disajikan Tabel 1 tentang perkembangan rata-rata DAK dari tahun ke tahun berdasarkan kabupaten, kota, provinsi, Jawa, dan luar Jawa. Tabel 1 Perkembangan Rata-Rata DAK, Tahun 2008-2012 (Rupiah) Tahun Kabupaten Kota Provinsi Jawa Luar Jawa 2008 2009 2010 2011 2012 37.857.615,192 40.751.377,529 47.079.013,082 37.314.081,904 47.100.984,622 20.648.019.120 32.505.847.765 39.911.158.282 43.930.207.776 49.017.636.398 42.158.363.972 56.100.080.837 37.849.831.673 35.578.383.030 36.970.780.391 38.165.294.809 33.716.533.900 51.350.785.250 25.406.004.224 43.104.217.954 33.959.171.897 42.157.204.875 43.294.006.910 42.406.948.665 47.960.921.078 Rata-rata 42.020.614,466 37.202.573.868 41.731.487.981 38.348.567.227 41.955.650.685 Sumber: Data diolah. Berdasarkan Tabel 1, tampak jumlah DAK dari tahun 2008-2012 mengalami perubahan rata-rata yang fluktuatif naik turun dan tidak berpola, baik DAK kabupaten, kota, provinsi, Jawa, dan luar Jawa. Satu- satunya alokasi DAK yang perubahan rata-ratanya naik terus menerus selama tahun 2008-2012 adalah DAK untuk wilayah kota. Bahkan, pada tahun 2011 dan 2012, rata-rata alokasi DAK untuk kota lebih besar daripada rata-rata alokasi DAK untuk kabupaten. Padahal luas wilayah kabupaten berlipat ganda daripada luas wilayah kota. DAK dialokasikan untuk tujuan memeratakan ketimpangan layanan publik antardaerah yang meliputi 19 bidang di antaranya bidang infrastruktur. Pada Tabel 2 disajikan alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007-2011. Berdasarkan Tabel 2, tampak rata-rata alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 tertinggi sebesar Rp737.051.191.993,- (Kota Surabaya), dan terendah Rp19.298.708.158,- (Kota Blitar). Tabel 2 Alokasi DAK Bidang Infrastruktur per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007-2011 (Rupiah) No. Nama Daerah 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata 1 2 3 4 5 Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso 97.229.360.436 147.749.722.811 115.992.864.500 171.791.967.757 46.347.370.240 145.124.881.428 135.986.910.269 169.107.159.316 186.704.306.067 37.314.698.450 117.779.711.587 221.439.857.786 112.601.396.862 187.443.597.370 85.382.392.630 95.994.889.870 137.553.898.675 100.610.993.024 135.719.902.397 45.550.037.100 165.272.250.684 145.684.678.639 95.144.493.331 122.164.698.024 36.839.556.200 124.280.218.801 157.683.013.636 118.691.381.407 160.764.894.323 50.286.810.924 82
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar KotaKediri Kota Madiun KotaMalang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo KotaSurabaya 69.719.695.837 141.907.458.406 111.020.073.913 223.120.706.175 84.470.352.000 77.339.500.986 76.970.414.035 87.576.546.722 264.539.300.000 49.628.357.750 95.380.677.067 101.668.883.392 55.743.944.340 29.209.317.013 112.232.534.529 82.577.024.710 107.036.245.000 66.828.457.183 175.050.485.426 88.426.595.721 213.323.035.396 63.075.417.000 106.313.540.750 61.101.754.160 56.527.431.512 - 43.067.489.251 51.298.460.000 88.580.546.725 27.155.414.000 38.717.372.894 59.463.555.930 461.827.316.948 91.200.355.370 130.107.393.228 102.774.398.089 267.767.630.925 110.105.768.000 101.691.219.028 76.787.099.282 61.546.320.322 174.571.582.000 109.641.648.650 86.681.090.225 19.094.518.000 65.009.674.369 71.047.672.854 91.402.501.636 66.760.379.900 74.658.063.000 79.964.124.868 174.431.644.785 75.651.998.940 89.975.033.441 120.835.275.200 134.632.283.600 110.826.100.210 47.307.600.000 28.006.980.700 27.077.615.176 25.276.721.000 118.149.001.000 32.112.664.600 45.033.690.250 61.016.925.751 447.767.004.999 117.448.080.482 240.558.874.915 142.936.404.107 179.207.245.565 66.613.408.955 43.179.423.705 83.672.654.135 61.341.354.454 205.264.389.000 73.952.703.530 130.578.083.376 76.595.219.945 66.710.834.171 55.181.558.603 130.371.482.341 71.663.072.622 88.596.469.000 107.653.401.107 178.154.845.875 80.790.500.567 126.985.188.793 92.632.442.730 145.813.948.510 72.693.880.116 40.274.866.000 23.840.263.775 49.075.746.310 43.099.175.000 139.218.769.284 36.125.879.750 48.812.380.719 66.739.886.732 784.062.963.247 81.027.639.350 123.091.382.728 61.222.987.794 127.292.236.050 57.030.617.500 48.490.174.736 80.614.948.323 36.086.169.325 189.334.142.000 46.954.547.530 65.925.971.650 78.807.183.100 33.772.323.493 65.649.927.012 125.654.552.085 54.079.050.769 72.711.978.000 87.901.104.865 133.745.558.050 74.591.732.348 76.792.659.188 45.641.457.285 131.411.453.856 114.871.510.013 85.923.334.584 20.141.219.014 65.679.345.750 77.275.698.000 106.318.891.048 39.091.938.950 28.463.218.155 50.860.747.000 1.030.180.673.943 95.040.180.650 173.960.307.534 68.639.579.398 129.094.961.950 87.559.827.900 108.851.134.904 103.334.958.326 77.747.300.500 205.365.655.200 96.906.688.016 79.464.028.745 73.300.484.200 37.829.934.160 110.937.555.634 124.324.527.768 81.838.326.100 110.738.528.000 64.041.075.435 139.007.161.216 96.883.736.215 84.925.065.526 47.197.448.413 130.918.442.044 80.536.540.102 103.213.666.308 24.505.077.300 43.759.868.715 50.264.814.000 81.135.623.251 40.834.634.850 47.943.678.796 47.495.069.776 961.418.000.828 90.887.190.338 161.925.083.362 97.318.688.660 185.296.556.133 81.155.994.871 75.910.290.672 84.276.014.820 64.859.538.265 207.815.013.640 75.416.789.095 91.605.970.213 69.893.257.727 51.813.342.107 66.405.206.223 116.797.119.672 71.383.570.820 90.748.256.600 81.277.632.692 160.077.939.070 83.268.912.758 118.400.196.469 73.876.408.126 129.817.933.752 88.005.956.920 66.649.379.681 19.298.708.158 45.732.013.040 49.442.973.600 106.680.566.262 35.064.106.430 41.794.068.163 57.115.237.038 737.051.191.993 Sumber: Data diolah. Berdasarkan Tabel 2, dapat dihitung pertumbuhan alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 yang hasilnya disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, tampak pertumbuhan alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai Kabupaten Ngawi sebesar 53,95% sedang terendah dicapai Kabupaten Sumenep sebesar -11,41%.Hal ini menunjukkan bahwa 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 tidak setiap tahun mempunyai kepastian memperoleh kenaikan alokasi DAK dari pusat, sehingga besarnya alokasi DAK dari pusat yang diterima di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 daerah dapat meningkat, menurun, atau tetap. Tabel 3 Pertumbuhan Alokasi DAK Bidang Infrastruktur per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007-2011 Persentase) No. Nama Daerah 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Rata-Rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto 49.26 -7.96 45.79 8.68 -19.49 30.81 -8.32 -7.43 20.01 30.35 31.49 -0.24 -29.72 -34.01 120.93 18.84 62.84 -33.41 0.4 128.82 28.78 84.89 39.08 -33.07 -39.5 -57.54 8.97 -0.33 17.58 -32.55 18.5 -37.88 -10.65 -27.59 -46.65 -31.01 -48.83 -57.17 -28.97 -14.39 12.3 -3.65 -41.17 -7.76 -36.51 72.17 5.91 -5.43 -9.99 -19.12 17.29 41.33 12.11 1.42 53.53 124.48 28.18 115.45 8.47 106.38 21.02 5.73 -0.93 -7.13 10.89 11.47 17.27 -3.35 -10.15 7.5 27.68 8.31 11.06 -3.93 39.56 83
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar KotaKediri Kota Madiun KotaMalang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo KotaSurabaya 9.12 -81.22 16.62 143.24 -18.56 -19.15 -30.25 19.66 -0.35 -14.45 -57.82 91.57 26.64 81.38 -16.31 - -37.13 -50.73 33.38 18.26 16.31 2.61 -3.04 50.64 301.14 2.62 -22.33 42.63 7.34 18.67 34.63 2.13 6.79 41.13 -23.34 8.31 -34.41 -14.87 -14.88 81.24 70.51 17.83 12.5 8.39 9.38 75.11 49.51 2.89 -49.38 18.97 -3.62 -24.54 -17.93 -18.35 -24.93 -7.67 -39.53 -50.73 -9.88 58.02 113.34 -15.52 33.83 79.3 -23.63 8.21 -41.69 -23.79 31.39 20.54 -6.99 12.01 68.98 -1.06 51.33 52.3 -27.14 3.93 29.89 10.59 3.41 -0.38 -29.89 20.12 21.67 -33.37 -34.95 -23.69 4.46 68.44 -6.62 -6.67 3.14 53.95 -4.53 52.21 4.85 3.75 5.7 2.2 -4.8 3.64 -11.41 5.23 6.17 18.78 25.57 -2.91 11.14 16.03 0.97 10.86 12.86 -4.6 24.19 Sumber: Tabel 2. Data diolah. Berdasarkan Tabel 2, dapat dihitung bagian alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.Berdasarkan Tabel 4, tampak bagian alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007- 2011 mengalami fluktuasi bagian dan nilainya relatif rendah. Rata-rata bagian tertinggi dicapai Kota Surabaya sebesar 34,12% sedang terendah dicapai Kota Blitar sebesar -10,09%. Tabel 4 Bagian Alokasi DAK untuk Bidang Infrastruktur per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007-2011 Persentase) No. Nama Daerah 2007 2008 2009 2010 2011Rata-Rata Bagian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung 48.97 23.76 21.33 37.09 16.01 21.17 20.72 23.68 37.52 18.75 20.47 23.38 22.75 38.73 17.94 20.71 27.51 19.15 22.48 24.75 20.85 31.22 31.25 46.3 29.95 43.5 16.77 60.92 16.96 31.6 20.57 25.31 29.92 12.21 21 17.09 19.18 81.62 20.48 23.41 17.81 13.63 20.97 23.79 15.76 24.43 35.06 40.49 16.56 25.34 19.59 19.49 41.88 23.09 19.07 25.04 27.04 21.41 15.61 16.83 11.91 17.88 12.38 11.82 18.65 15.57 17.28 7.38 5.5 12.61 8.45 13.6 9.55 14.13 10.09 10.35 8.03 12.8 8.92 11.97 13.62 13.17 13.15 13.6 13.44 16.73 8.39 12.71 10.59 10.42 12.99 6.52 7.77 8.8 6.43 11.57 6.05 5.91 11.64 4.95 12.04 5.83 7.26 9.57 5.46 8.35 11.16 6.32 9.47 11.83 8.63 10.8 8.32 6.35 13.38 11.29 14.3 10.5 8.22 8.84 4.88 7.74 9.59 6.31 10.1 7.21 9.76 11 9.05 11.3 10.3 7.54 33.8 5.02 11.3 8.79 7.39 10.6 8.55 7.62 11.2 7.77 5.06 11.1 7.56 24.64 16.44 15.44 21.34 10.4 13.9 14.97 14.23 31.62 11.98 13.01 15.29 11.77 19.32 13.48 13.08 21.09 15.01 18.13 14.81 13.77 16.56 16.95 23.52 17.63 18.45 13.33 25.84 13.12 84
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kota Batu Kota Blitar KotaKediri Kota Madiun KotaMalang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo KotaSurabaya 46.19 0 16.25 29.63 3.69 36.6 25.94 30.69 70.11 36.41 32.21 9.92 13.3 51.38 16.24 42.52 28.19 37.92 10.46 7.08 7.99 10.98 17.76 8.62 11.08 14.56 19.46 20.64 5.73 10.3 17.96 12.59 9.78 6.96 10.76 24.61 22.9 5.44 6.36 10.2 8.03 9.58 10.6 8.19 18.5 27.32 10.09 10.16 16.42 18.69 16.16 19.42 18.48 34.12 Sumber: Tabel 2. Data diolah. Berdasarkan data sampel daya saing ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur diperoleh rangking daya saing seperti disajikan pada Tabel 5. Tampak pada Tabel 5, rangking daya saing ekonomi daerah yang menjadi sampel menunjukkan bahwa semua daerah mengalami kenaikan rangking daya saing, kecuali Kabupaten Banyuwangi yang rangkingnya daya saingnya tetap pada rangking 75. Daya saing daerah meliputi Ekonomi Daerah; Faktor Kelembagaan; Infrastruktur Fisik; Keamanan, SosPol, dan Budaya; serta Ketenagakerjaan. Berdasarkan 5 unsur daya saing daerah, rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai kelemahan di daya saing infrastruktur fisik. Daya saing ekonomi daerah mempunyai kelemahan di efisiensi barang, efisiensi tenaga kerja, dampak peraturan perundangan, hambatan perdagangan, ongkos bisnis kejahatan dan kekerasan (Nasich, 2011). Tabel 5 Sampel Rangking Daya Saing Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2009-2010 Daerah 2009 2010 Kab.Banyuwangi Kab.Blitar Kab.Kediri Kab.Magetan Kab.Mojokerto Kab.Pamekasan Kab.Pasuruan Kab.Sidoarjo 75 84 82 112 76 118 118 23 75 72 66 92 68 98 103 18 Sumber: Pengujian dengan Uji Tanda untuk membuktikan hipotesis penelitian bahwa 1) H1: terjadi kenaikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun; 2) H2: terjadi kenaikan daya saing ekonomi daerah dari tahun ke tahun; dan 3) H3: peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi searah dengan kenaikan alokasi DAK bidanginfrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, maka H1 yang menyatakan bahwa terjadi kenaikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun diterima, karena nilai p value 0,035 < 0,05 (alpha). Demikian juga, H2 yang menyatakan bahwa terjadikenaikan daya saing ekonomi daerah dari tahun ke tahun diterima, karena nilai p value 0,004 < 0,05 (alpha). Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Hipotesis P value Z hitung Pengujian 1 2 3 0,035 *) 0,004 *) - - 5,99 **) Signifikan Signifikan Signifikan Sumber: Tabel 2 dan Tabel 5. Keterangan: *) signifikan karena p value<a = 0,05. **) Zhitung= 0,9983(38-1)0,5 = 5,99 signifikan karena 5,99>1,96 (nilai kritis). 85
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dengan Uji Tanda maka nampak bahwa peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur searah dengan kenaikan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis (H3) bahwa peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi searah dengan kenaikan alokasi DAK bidanginfrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan koefisien korelasi ranking Spearman (rs).Berdasarkan olah data Tabel 2 dan Tabel 5, maka dapat ditentukan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil olah perhitungan data tersebut ke dalam rumus untuk menentukan koefisien korelasi ranking Spearman, yaitu sebagai berikut: rs = 1 - (6 Σ d2) / n(n2 - 1) = 1 - 6(16) / 38(382 - 1) = 1 - 96/54834 = 1 - 0,0017 = 0,9983 Koefisien korelasi sebesar 0,9983 antara skor alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan yang positif (searah). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi Spearman (rs) bertanda positif (lebih besar daripada 0). Artinya, semakin tinggi skor alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka ada kecenderungan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka ada kecenderungan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur rendah. Arti angka rs = 0,9983 atau 99,83% menunjukkan bahwa hubungan antara alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terjadi hubungan yang sangat erat (sempurna) karena angka 99,83% mendekati angka 100%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 6, maka peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi searah dengan kenaikan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, apabila alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai pertumbuhan yang berfluktuatif dan nilai persentase alokasi DAK bidang infrastruktur terhadap alokasi DAK total yang relatif rendah maka capaian daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga rendah. Penjelasan tersebut tampak pada Tabel 3, bahwa pertumbuhan alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai Kabupaten Ngawi sebesar 53,95% sedang terendah dicapai Kabupaten Sumenep sebesar -11,41%. Sedang penjelasan pada Tabel 4, tampak bagian alokasi DAK untuk bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi bagian dan nilainya relatif rendah. Rata-rata bagian tertinggi dicapai Kota Surabaya sebesar 34,12% sedang terendah dicapai Kota Blitar sebesar -10,09%. Hal ini menunjukkan bahwa 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 tidak setiap tahun mempunyai kepastian memperoleh kenaikan alokasi DAK dari pusat, sehingga besarnya alokasi DAK dari pusat yang diterima di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 daerah dapat meningkat, menurun, atau tetap. Ketidakpastian kenaikan alokasi DAK yang diterima daerah disebabkan 1) tidak ada pagu DAK seperti halnya DAU (26%) sehingga menjadi tidak pasti besaran alokasi DAK per tahun, 2) perubahan bobot kriteria teknis pada penentuan besaran DAK menjadi 80% yang sebelumnya 50% berdampak terhadap banyaknya daerah yang tidak akan menerima alokasi DAK seperti tahun-tahun sebelumnya, 3) alokasi DAK untuk tunjangan-tunjangan sehingga mengakibatkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak optimal dalam pencapaiannnya, dan 4) perolehan 19 bidang yang terlalu banyak sehingga DAK per wilayah yang diterima menjadi tidak bermakna (bagian DAK menjadi relatif rendah persentasenya). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur agar mampu bersaing dengan daerah lain dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015, maka pemerintah harus berhasil dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur fisik untuk transportasi massal yang terintegrasi dan infrastruktur transportasi 86
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI umumnya di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan keseluruhan wilayah Indonesia. Kegagalan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada high cost economy dan lemahnya daya saing ekonomi daerah. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan keseluruhan wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa: 1. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan terhadap penguatan daya saing ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Peranan tersebut ditunjukkan pada i) Kenaikan alokasi anggaran pembangunan DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan ii) Kenaikan peringkat daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi searah dengan kenaikan alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Artinya, semakin tinggi skor alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka kecenderungan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah skor alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka kecenderungan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur rendah.Arti angka rs = 0,9983 atau 99,83% menunjukkan bahwa antara alokasi DAK bidang infrastruktur di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terjadi korelasi yang sangat erat (sempurna) karena angka 99,83% mendekati angka 100%. Berdasarkan simpulan tersebut, maka disampaikan saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu: 1. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur agar mampu bersaing dengan daerah lain dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015, maka pemerintah harus berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyediakan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berupa alokasi DAK bidang infrastruktur sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang terkelola dengan benar dan baik. Prioritas bidang infrastruktur yang dipilih adalah bidang jalan/jembatan, ketenagalistrikan, dan transportasi. 2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah unit analisis sebagai lokasi penelitian sehingga obyek penelitian menjadi lebih ragam dan luas. Lebih ragam dan luasnya obyek penelitian akan menjadikan hasil penelitian menjadi lebih robust. DAFTAR PUSTAKA Dharma, Agus, (2012), "Peran Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah", staffsite.gunadarma.ac.id/ agus_dh, download 6 Juni 2013. Hidayatika, Meiningtyas Dwi, (2007), "Kaitan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi", Tesis, download 6 Juni 2013. Hartono, Ocktavianus, (2011), "Aspek Hukum Penataan Ruang dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis, Dialogia Iuridica, 3(1):90-100. Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., dan Sjahrir, B.S. (2006), "Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia. World Bank Policy Research Working Paper 3911, May 2006. Jedawi, Murtir, (2012), "The Role of Bureucracy Increasing Competitiveness and Local Invesment", Mangkau, 1:9-16. Ma'ruf, Ahmad dan Latri Wihastuti, (2008), "Pertumbunan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya",Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 9(1):44 - 55. Nasich, M. (2011), "Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015". Seminar Nasional di Jombang, Oktober 2011, download26 Agustus 2013. Nursini, (2012), "Implementation of Fiscal Decentralization in Indonesia: 2001-2009", Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(1):1-17. 87
Peranan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penguatan ... (Rudy Badrudin) Pramuka, Bambang Agus, (2010), "Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa", Jurnal Ekonomi Pembangunan,11(1):1-12. Prasetyo, Adi, (2011), "Peningkatan Daya Saing Daerah Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN", Diplomasi: Media Komunikasi dan Interaksi, 4(49):4. Ramadhan, Alvian, (2012), "Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif (Studi tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Bidang Pembangunan Tahun 2012, di Kabupaten Malang)", Jurnal Politik Muda, 1(1):94-107. Samiadji, Bambang Tata, (2009), "Skenario Global Pengembangan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional", Water Forum, 30 Maret 2009. Sriyana, Jaka, (2011), "Disparitas Fiskal Antardaerah di Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1):56-66. Tjahayana, Agus, (2010), "Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Menghadapi Asean-China FTA dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional", Jurnal Kajian Lemhannas RI, 14:41-73. 88
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI DAYA SAING KAWASAN EKONOMI KHUSUS: STUDI KOMPARASI INDONESIA, MALAYSIA THAILAND DAN CHINA Sari Wahyuni Senior Lecturer at the Faculty of Economics Universiy of Indonesia and Editor in Chief the South East Asean Journal of Management. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. (rudy.badrudin@stieykpn.ac.id) Keberadaan kawasan perdagangan bebas atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah terbukti dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Beberapa karakteristik kunci dari kawasan yang berhasil adalah bahwa mereka menawarkan akses langsung ke infrastruktur yang baik, status tanah yang jelas, fasilitas, dan dukungan layanan lainnya. Selain itu penegakan hukum yang efisien, aturan pendirian usaha yang sederhana, percepatan administrasi kepabeanan, prosedur administrasi dan persetujuan khusus juga ditawarkan di zona tersebut. Tulisan ini mencoba membantu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan KEK di Indonesia dengan memberikan perbandingan pelaksanaan KEK di negara-negara lain yaitu China, Malaysia, dan Thailand. Sementara China memiliki program KEK paling mapan, KEK dan insentif investasi di Malaysia dan Thailand juga telah sangat baik. Negara-negara tetangga telah mengembangkan KEK dalam jumlah yang signifikan namun keuntungan terbesar didapatkan dari kawasan yang memiliki lokasi yang menguntungkan, perencanaan yang baik dan akses ke sumber daya. Thailand memiliki sedikit KEK, namun tingkat keberhasilannya cukup tinggi seperti klaster mobil yang menjadi jangkar produksi otomotif di Asia. Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lain, menjadi pertanyaan utama dari studi ini. Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, investasi asing, perbandingan, daya saing, China, Malaysia, Thailand. 89
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) PENDAHULUAN Tujuan dari kebijakan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan investasi asing (Penanaman Modal Asing), mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Tujuan ini secara otomatis akan menuju pada kinerja perekonomian yang lebih baik dan peningkatan indeks daya saing. Salah satu strategi untuk mencapai kinerja ekonomi yang baik adalah melalui peningkatan ekspor. Untuk mendukung strategi ekspor, banyak negara giat mempromosikan Export Processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs atau Kawasan Ekonomi Khusus -KEK), atau Free Trade Zones (FTZs). Istilah- istilah ini telah digunakan secara bergantian melalui berbagai literatur manajemen. Kawasan tersebut dilihat sebagai instrumen kunci tidak hanya untuk mempromosikan ekspor dan mendapatkan devisa tetapi juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi tambahan, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. KEK telah terbukti dapat membantu investor industri dalam mengatasi berbagai kendala dan memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi negara. KEK juga berperan dalam meningkatkan daya saing negara-negara berkembang. China telah terkenal menggunakan KEK untuk meningkatkan arus masuk investasi asing ke industri manufaktur. Kawasan industri Singapura telah menjadi inti dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian dan mengarahkan fase transisi dari tenaga kerja menjadi industri manufaktur padat modal dan kemudian knowledge-intensive industri. Taiwan telah membangun kawasan industri berbasis ilmu pengetahuan yang penting menuju transformasi menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi. Thailand menggunakan kebijakan insentif yang sukses dalam membangun kawasan industri dengan menciptakan klaster manufaktur tertentu dan mendukung investasi di lokasi yang secara historis belum berkembang. IFC dan World Bank dalam laporan tahunannya mengenai Reformasi dalam Waktu yang Sulit, mengkategorikan Indonesia sebagai pembaharu regulasi usaha yang paling aktif di Asia Timur dan Pasifik. Sebagai hasil dari reformasi tersebut, Indonesia naik ke peringkat 121 dari 122 pada peringkat kemudahan melakukan bisnis (World Bank, 2011). Apakah kita puas dengan hasil ini? Tidak, kita harus terus meningkatkan posisi jika kita tidak ingin dikalahkan oleh negara-negara tetangga yang juga melakukan upaya terbaik mereka untuk menarik investor. Di China, Thailand, Vietnam dan Malaysia, KEK telah menjadi kekuatan pendorong dalam membangun kapasitas industri dan telah menjadi tujuan utama investor asing. Di negara-negara tersebut, sebagian besar perusahaan multinasional manufaktur berlokasi di KEK. Sebagai contoh di Penang, banyak perusahaan terkenal seperti Dell, IBM, AMD, dan lainnya yang secara agresif memperluas bisnis mereka di Malaysia. Mereka tidak hanya hanya mengoperasikan satu pabrik tetapi mereka juga telah mengembangkan beberapa lini produksi di Penang. Bahkan Dell telah memindahkan call center mereka ke Penang. Lokasi strategis KEK di Penang (hanya 10 menit dari bandara dan 15 menit dari pelabuhan) memungkinkan Dell untuk mengirimkan produk mereka di Penang ke AS hanya dalam waktu 28 jam. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi SEZ di Penang sangat strategis, infrastruktur dilengkapi dengan baik, transparansi di Bea Cukai, kantor pajak serta ketersediaan tenaga kerja berbahasa Inggris menjadi sumber daya saing mereka. Daya saing yang sama juga ditunjukkan di Thailand. Meskipun tidak semua orang Thai dapat berbicara bahasa Inggris, laster otomotif yang kuat di Thailand memberikan nilai tambah kepada investor. Sebagai contoh, Triumph (Perusahaan Motor Inggris) melakukan ekspansi internasional pertama di Thailand pada tahun 2002. Pabrik pertama mereka dibangun di Amata Nakorn (daerah KEK terbesar di Bangkok) untuk memproduksi komponen dan dikirim kembali ke Inggris. Semua perakitan dilakukan di Inggris pada waktu itu. Kemudian pabrik kedua dikembangkan pada tahun 2004 yang memiliki pencetakan plastik, fasilitas cat, dan jalur perakitan. Pada tahun 2006 mereka memiliki sebuah pabrik baru untuk perakitan mesin yang akhirnya memungkinkan mereka untuk memproduksi sepeda motor yang lengkap di Thailand. Hanya dalam waktu enam tahun, Triumph telah membangun 3 pabrik di Thailand untuk melayani pasar di Amerika , Eropa, dan Australia (wawancara dengan Direktur Triumph di Thailand, Juni 2011). Indonesia sejauh ini masih kurang komprehensif dalam membentukstrategi KEK dan juga tertinggal dalam daya saing industri. Sehingga bukan jaminan bahwa KEK dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan yang sama untuk Indonesia seperti yang telah terjadi di negara-negara lain. 90
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif dalam memperbaiki kebijakan KEK di Indonesia dengan memberikan perbandingan strategi dan pelaksanaan KEK di China, Malaysia, dan Thailand. Sementara China memiliki program KEK paling mapan, KEK dan insentif investasi di Malaysia dan Thailand juga telah sangat baik. China dan Malaysia telah mengembangkan KEK dalam jumlah yang signifikan tetapi kembali keunggulan terbesar didapatkan dari kawasan dengan lokasi yang menguntungkan, perencanaan yang baik dan akses ke sumber daya. Thailand memiliki lebih sedikit KEK, namun memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Landasan Teori Sebuah Kawasan Ekonomi Khusus merupakan wilayah geografis yang dirancang dengan baik di mana kegiatan ekonomi tertentu dipromosikan oleh satu perangkat kebijakan yang tidak umum berlaku untuk seluruh negara. Istilah KEK biasanya meliputi jenis kawasan yang memiliki klasifikasi tertentu seperti yang terlihat di Tabel 1(Competitiveness Support Fund, 2007). Tabel 1. Jenis Kawasan Jenis Kawasan Definisi Kawasan Kerjasama Ekonomi Perbatasan (Border Economic Cooperation Zone) Sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara dua negara dimana barang- barang dapat keluar dan masuk ke negara tetangga tanpa dikenakan pajak dan tarif. Kawasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi (Economic and Technology Development Zone) Istilah yang biasa digunakan di China, yaitu kawasan yang meliputi industri manufaktur dan pengolahan akhir berteknologi tinggi. Kawasan Pengembangan Ekonomi (Economic Development Zone) Sebuah istilah umum yang digunakan di China, menunjuk sebuah kawasan dimana investasi ditargetkan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Pemrosesan Ekspor (Export Processing Zone) Mirip dengan kawasan perdagangan bebas, kawasan ini adalah suatu wilayah bebas tarif di mana produsen dapat mengimpor barang untuk diproses, dirakit atau dibuat untuk tujuan ekspor. Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Suatu kawasan di mana barang dapat diimpor dan disimpan, diproses, dirakit, dipamerkan dan atau dimanfaatkan dan dikapalkan tanpa bea cukai dan pajak. Kawasan Teknologi tinggi dan Baru (High and New Technology Zone) Sebuah kawasan yang disediakan untuk investasi industri dengan teknologi tinggi. Industrial Estate Suatu lahan yang ditujukan untuk pendirian pabrik-pabrik industri dan terdiri dari kawasan industri, fasilitas, utilitas dan infrastruktur yang lengkap, istilah ini sering digunakan bergantian dengan industrial park. Di Thailand istilah ini digunakan untuk kawasan yang dibangun dengan keterlibatan dana pemerintah. Industrial Park Suatu daerah yang disiapkan untuk keperluan industri. Istilah ini kerap digunakan bergantian dengan industrial estate. Dalam beberapa yurisdiksi istilah ini dapat menunjukkan pembangunan skala kecil. Di Thailand istilah ini ditujukan untuk kawasan yang dikembangkan hanya oleh sektor swasta yang bukan diselenggarakan oleh Otoritas Kawasan Industri Thailand (IEAT). Kawasan Industri (Industrial Zone) Suatu kawasan yang diperuntukkanuntuk pengembangan industri, mirip dengan industrialestate dan park. IT and Software Park Suatu kawasan yang disiapkan untuk perusahaan IT dan perangkat lunak. Kawasan Ekonomi Terbuka (Open Economic Zone) Sebuah istilah yang digunakan di Vietnam untuk menunjukkan pembangunan skala besar yang tidak hanya mencakup manufaktur, tetapi juga berbagai industri dengan tujuan untuk membuat kawasan ekonomi yang beragam. Kawasan Rekonstruksi Peluang (Reconstruction Opportunity Zone) Suatu kawasan yang diidentifikasi membutuhkan perlakuan ekonomi khusus karena keadaan buruk di Pakistan. Istilah ini digunakan untuk kawasan yang diusulkan di North West Frontier Province (NWFP) yang akan memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Suatu wilayah geografis yang didefinisikan sebagai kawasan dengan kegiatan ekonomi tertentu yang didukung oleh penetapan regulasi tertentu yang tidak secara umum diberlakukan untuk seluruh negara. Sumber: Competitiveness Support Fund, 2007 91
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Oleh karena itu dalam penelitian ini, kita tidak membedakan kategorisasi kawasan. Ketika kita menggunakan istilah kawasan ekonomi khusus (KEK) itu mengacu pada semua kategori karena pada dasarnya 13 jenis kawasan di atas memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendorong ekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa karakteristik kunci dari suksesnya suatu kawasan adalah bahwa mereka menawarkan akses langsung kepada infrastruktur berkualitas tinggi, status tanah yang jelas, dukungan fasilitas, dan layanan. Selain itu, penegakan hukum yang efisien, aturan pendirian bisnis yang sederhana, administrasi kepabeanan dan prosedur administrasi yang cepat serta berbagai perijinan khusus juga ditawarkan di kawasan tersebut (CSF, 2007; Wahyuni, et al. 2009, Wahyuni 2013). Karakteristik-karakteristik tersebut terkait dengan daya saing suatu kawasan. Sebagian besar studi menggunakan beberapa faktor berikut sebagai pendorong utama daya saing KEK: Faktor input (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administrasi, infrastruktur informasi, infrastruktur ilmiah dan teknologi), Peran pemerintah (peraturan, tata kelola dan kapasitas kelembagaan), dan industri terkait & pendukung (kualitas dan spesifikasi, kapabilitas, adanya pemasok berbasis lokal, adanya industri terkait yang berdaya saing). Dalam persaingan yang saat ini lebih luas dan dinamis, Porter (2008) mengemukakan pentingnya lokasi strategis yang akhirnya mempengaruhi keunggulan kompetitif melalui pengaruhnya terhadap produktivitas dan terutama pada pertumbuhan produktivitas. Produktivitas adalah nilai yang diciptakan per hari kerja dan modal unit atau sumber daya fisik yang digunakan. Faktor input itu sendiri biasanya berlimpah dan mudah diakses. Kemakmuran tergantung pada produktivitas faktor-faktor yang digunakan dan perbaikannya pada bagian-bagian tertentu. Gambar 1 menunjukkan bahwa kecanggihan dan produktivitas perusahaan yang bersaing di lokasi KEK sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan bisnis. Perusahaan tidak dapat menggunakan teknik logistik canggih, misalnya, kecuali infrastruktur transportasi yang berkualitas tersedia. Perusahaan tidak dapat bersaing menggunakan strategi teknologi tinggi kecuali mereka dapat mengakses orang-orang terdidik. Perusahaan tidak dapat beroperasi secara efisien di bawah aturan birokrasi yang banyak, membutuhkan dialog tak berujung dengan pemerintah, atau di bawah sistem pengadilan yang gagal untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Kawasan ekonomi tersebut dapat menjadi alat dalam mengatasi kendala daya saing di perekonomian yang sedang berkembang. Gambar 1.Daya saing berdasarkan Diamond's Porter Sumber: Porter (2008), p. 227 92
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 1 menunjukkan input faktor termasuk aset berwujud (seperti infrastruktur fisik), informasi, sistem hukum, lembaga penelitian dan universitas yang dimanfaatkan perusahaan dalam persaingan. Untuk meningkatkan produktivitas, input faktor harus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akhirnya spesialisasi ke daerah-daerah klaster tertentu (Porter, 2008). Faktor khusus, terutama integral inovasi dan upgrade (misalnya, sebuah universitas khusus institut penelitian), tidak hanya mendorong tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi cenderung kurang dapat diperdagangkan atau tersedia dari tempat lain. Dimensi lain dari konteks persaingan adalah kebijakan lokal mempengaruhi persaingan itu sendiri. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing, kepemilikan pemerintah, aturan lisensi, kebijakan persaingan usaha, dan pengaruh korupsi, memiliki peran penting dalam menentukan intensitas persaingan lokal. Karakter persaingan juga dipengaruhi oleh banyak aspek lain dari lingkungan bisnis (seperti faktor- faktor yang tersedia dan kondisi permintaan lokal). Karena kita tidak mengukur strategi perusahaan, kita akan menggunakan variabel di atas yang terkait dengan negara/wilayah pesaing. Sebuah studi tahunan yang dilakukan oleh Doing Business (2011) menunjukkan bahwa ada 10 indikator penting dari daya saing KEK (lihat Tabel 2). Tabel 2.Faktor Daya Saing Daerah Memulai Usaha Melindungi Investor Prosedur, waktu, biaya, dan modal minimal untuk membuka usaha baru. Kekuatan indeks perlindungan investor: meningkatkan indeks disclosure, meningkatkan indeks director liability, dan memenuhi indeks sesuai keinginan pemegang saham. Izin Konstruksi Prosedur, waktu, dan biaya untuk mendapatkan izin konstruksi, pengawasan langsung, dan utility connection. Membayar Pajak Jumlah pajak yang harus dibayar, waktu untuk mempersiapkan dan mengajukan pengembalian pajak, total pajak sebagai bagian dalam keuntungan sebelum semua pajak tertanggung. Registrasi Properti Prosedur, waktu, dan biaya untuk berubah menjadi komersial. Perdagangan Lintas Batas Dokumen, waktu, dan biaya untuk ekspor dan impor. Mendapatkan Kredit Kekuatan indeks hak-hak atas hukum, indeks informasi kedalaman kredit Penegakan Kontrak Prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan sengketa niaga. Penutupan Usaha Tingkat pemulihan dan kebangkrutan. Sumber: Porter (2008), hal 227 Model Penelitian Berdasarkan literatur di atas, kita mengembangkan model penelitian untuk mengukur daya saing negara yang diwakili oleh Gambar2. Dari model ini kita dapat melihat bahwa daya saing KEK dapat diukur dari faktor-faktor input, peran pemerintah dan industri pendukung yang terkait. Ketiga variabel akan diukur secara kualitatif berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Khusus untuk infrastruktur Administrasi, kita akan menggunakan data sekunder tentang daya saing negara yang diukur setiap tahun oleh banyak organisasi internasional. Dalam hal ini, daya saing dapat didefinisikan sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (Bilbao-Osorio, et al. 2011). Tingkat produktivitas, pada gilirannya, menentukan tingkat kemakmuran yang dapat diterima oleh suatu perekonomian. Tingkat produktivitas juga menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investasi dalam perekonomian, yang pada gilirannya menjadi penggerak fundamental dari tingkat pertumbuhan. 93
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Gambar 2. Model Daya Saing KEK Metodologi Analisis dalam studi ini didasarkan pada data sekunder tentang daya saing negara, wawancara mendalam dan kunjungan lapangan/observasi langsung di wilayah KEK yang dipilih di Indonesia, Malaysia, China dan Thailand. Analisa terhadap KEK di Indonesia berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2010) terhadap KEK di Batam. Disamping itu riset ini mengupdate data yang ada dengan melakukan interview terhadap staf Ahli di MP3EI, Sekretaris Dewan Pengembangan BBK dan perwakilan direksi BKPM. Sedangkan pengumpulan data di tiga Negara lainnya dilakukan selama bulan Mei-Agustus 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unit analisis penelitian ini adalah KEK di empat negara, yang terdiri dari: 1. Lima wilayah KEK di Batam, Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah KEK tertua dan terbesar di Indonesia; 2. Wilayah KEK di Penang, Malaysia yang tercatat memiliki jumlah investasi tertinggi di Malaysia; 3. Wilayah KEK di Amatha Nakorn, Thailand yang diakui sebagai yang tertua dan daerah KEK paling sukses di Thailand; 4. Wilayah KEK di Tianjin, China yang relatif mapan dan dekat dengan Beijing, ibukota China. Selain pertimbangan di atas, pilihan lokasi KEK juga didasarkan pada bahwa mereka memiliki klaster elektronik sehingga kita dapat membandingkannya dengan Batam yang dikenal sebagai pusat produksi elektronik. Tujuan dari pengamatan ini secara tidak langsung adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan gambaran tentang karakteristik operasional, infrastruktur dan perbedaan yang mungkin ada dalam empat KEK tersebut. Wahyuni (2012) menekankan bahwa pengamatan langsung adalah pengamatan dengan interaksi terbatas antara peneliti dan orang-orang yang diamati. Pengamatan langsung dapat dibedakan berdasarkan partisipasi objek observasi partisipan dalam sejumlah cara. Pertama, seorang pengamat tidak sebagai bagian partisipan dalam konteks. Pengamat berusaha untuk mengganggu agar pengamatan tidak bias. Kedua, pengamatan tidak langsung menunjukkan perspektif yang lebih terpisah. Peneliti lebih sebagai pengamat daripada mengambil bagian. 94
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Selain melakukan pengamatan kami juga melakukan wawancara mendalam kepada dewan investasi di masing-masing negara, manajemen dan investor KEK di lokasi. Daftar wawancara tersajikan di Tabel 3. Secara total kami melakukan 17 wawancara di luar Indonesia dengan total durasi wawancara 48,5 jam. Di Indonesia, riset Wahyuni et al. (2010)melakukan sembilan puluh delapan wawancara mendalam dengan para investor bersamaan ketika mereka mengisi kuesioner.Kuesioner di olah dengan menggunakan korelasi Spearman. Informasi yang kami terima dari penelitian kuantitatif telah diperiksa ulang dengan informasi dari wawancara mendalam. Metode triangulasi ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan data. Kriteria sampel kami di Indonesia adalah: adanya perusahaan di BBK yang terletak di kawasan industri • perusahaan yang beroperasi di Batam selama lebih dari tiga tahun • perusahaan dengan investasi minimal US $ 100.000 • perusahaan dengan jumlah karyawan > 50 Kuesioner yang sama telah didistribusikan kepada para investor di ketiga negara dengan harapan bahwa kita dapat membandingkan kepuasan investor dari satu negara ke negara lain. Namun di lapangan sulit terlaksana. Sulitnya menghubungi investor luar negeri kita dan tingkat respon yang rendah, menjadi kendala utama. Namun dengan bantuan dari Malaysian Investment Development Authority (MIDA) di Malaysia dan Board of Investation (BOI) di Thailand, pengambilan data relatif lancar. Kendati demikian pengambilan data di China ternyata memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi karena masalah bahasa dan birokrasi yang ketat. Akibatnya, kita hanya mampu melakukan wawancara dengan pemerintah China, manajer kawasan, asosiasi dan satu perusahaan BUMN di China. Sayangnya, kami tidak bisa mendapatkan pandangan apapun dari investor internasional di China yang akhirnya menjadi kelemahan dari studi ini. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengecualikan kepuasan investor dari studi ini dan menggunakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Grup Breakstone tentang pendapat investor AS terhadap China (lihat Tabel3.Daftar Wawancara Tanggal Nama Perusahaan/Institusi Durasi Wawancara Malaysia 25 April 2011 25 April 2011 26 April 2011 26 April 2011 27 April 2011 27 April 2011 27 April 2011 28 April 2011 Malaysian Investment Development Authority (MIDA) Malaysian Royal Custom Benchmark Venture Electronic Services (Sdn) BHd Inventec Electronics Sdn Bhd Kobay Technology Sdn. Bhd. PSDC (training centre) Fabtronics 4 Jam 4 Jam 3,5 Jam 3.5 Jam 3.5 Jam 3 Jam 1.5 Jam 3,5 Jam Thailand 20 Juni 2011 21 Juni 2011 22 Juni 2011 22 Juni 2011 22 Juni 2011 Interview with KEK's policy maker (BOI) Amatha Park (Interview and Field Visit) Triumph (Thailand) Ltd Motorcycle Komatsu (Thailand) Co., Ltd Autoliv 2.5 Jam 3.5 Jam 2 Jam 2.5 Jam 3.5 Jam China 4 Juli 2011 5 Juli 2011 5 Juli 2011 5 Juli 2011 Investment Promotion Agency, Ministry of Commerce (MOFCOM) Tianjin Zhonghuan Electronics and Information (Group) Co., Ltd Jinnan District Scientific Industrial and Trade Park China Association of Development Zones 3 Jam 3.5 Jam 2 Jam 3 Jam Total Waktu Wawancara 48.5 Jam 95
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Selain penelitian kualitatif di atas, kami juga menggunakan data sekunder dari banyak organisasi internasional (misalnya World Bank dan UNCTAD) untuk menilai daya saing negara. Penelitian ini akan menilai 10 indikator di atas dan membuat perbandingan antara Indonesia, Malaysia, China dan Thailand. Karena data asli membandingkan 183 negara, maka peringkat doing business index ekonomi dari 1 sampai 183. Bagi setiap negara, indeks dihitung berdasarkan rata-rata peringkat prosentase masing- masing 10 topik yang dibahas dalam Doing Business 2011. HASIL RISET DAN ANALISIS Hasil temuan lapangankajian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) bagian pertama menganalisa faktor input(kecuali sistem administrasi), peran pemerintah, industri pendukung terkait, dan kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan bagian kedua, lebih menekankan pada variabel sistem administrasidengan menggunakan data sekunder yaitu daya saing suatu negara. Faktor Input, Peran pemerintah, Industri Pendukung Terkait, dan Kinerja KEK Hasil pengamatan dan wawancara mendalam menunjukkan terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4. Ringkasan Hasil Temuan Variabel Indonesia Malaysia Thailand China Faktor Input 1. Sumber Daya Alam (SDA) SDA melimpah SDA terbatas SDA terbatas SDA terbatas 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kebanyakan tenaga kerja (TK) terlatih terdapat diluar Batam TK terdidik, bisa berbahasa asing (Inggris) Sulit untuk menenmukan teknisi terlatih pada level manajer TK melimpah, rajin, kebayakan tidak bisa berbahasa asing (Inggris) 3. Infrasturktur Fisik Cukup baik Sangat baik Baik Baik, dibangun oleh pemerintah pusat 4. Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Banyak yang terlantar Baik Cukup Baik Baik Peran Pemerintah Pemerintah pusat Sangat Kuat Sangat Kuat Sangat Kuat Pemerintah Daerah Kuat Sangat Terbatas Sangat Aktif Industri Pendukung Terkait 1. Kualitas dan Spesifikasi Rendah- Menegah Tinggi Menengah-tinggi Rendah- Menegah-Tinggi 2. Kemampuan Pemasok Lokal Ya, khususnya untuk industri berbasis teknologi rendah dan menengah Ya, khususnya untuk elektronik berbasis teknologi tinggi Ya, khususnya untuk industri otomotif dan suku cadang elektronik Ya, baik untuk industri elektonik berbasis teknologi rendah maupun teknologi tinggi 96
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Hasil temuan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Faktor Input Ada 4 variabel yang digunakan untuk menghitung faktor input, yaitu: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kondisi dan persepsi dari investor terkait variabel-variabel ini dijelaskan sebagai berikut: Indonesia Sumber Daya Alam, penelitian yang kami lakukan di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penting yang berpengaruh sangat signifikan dalam menentukan daya saing BBK (lihat pada tabel5). Dua faktor penting tersebut adalah faktor letak geografis BBK (kedekatan dengan Singapura)dan faktor SDM. Tabel 5. Daya Saing Batam Bintan Karimun Komponen 1 Daya Saing Perusahaan 0,491 Faktor SDM 0,753 Faktor Kelembagaan 0,597 Industri-industri Pendukung 0,589 Infrastruktur 0,503 Faktor Geografis 0,775 SDM dan Infrastruktur di Indonesia dianggap sangat penting namun kepuasan investor pada sektor ini cukup rendah (lihat tabel6).Variabel SDM ini diukur berdasarkan ketersediaan manajemen yang kompeten, kebijakan SDM, dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Faktor tenaga kerja sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat tingkat kepuasan investor hanya 2,93. Tingkat kepuasaan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh hasil interview di bawah ini "Sulit untuk menemukan teknisi yang berpengalaman dan Insinyur sehingga kami harus mempekerjakan tenaga kerja dari Singapura, Malaysia dan India." "Tidak mudah untuk menemukan tenaga kerja yang baik dan terlatih" "Manajemen dengan level yang lebih tinggi biasanyaberasal dari Jawa atau luar Batam" Jadi, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja terlatih merupakan faktor penting yang seharusnya disediakan oleh perusahaan bagi para karyawannya. Pemerintah juga bisa menyediakan fasilitas tersebut. Pada umumnya, negara hanya menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang mengembangkan keterampilan umum dan bersifat publik. Namun Keunggulan kompetitif tidak diperoleh dari keterampilan umum tetapi diperoleh melalui karyawan dengan keahlian tertentu yang langka dan unik. Jadi, ada argumen yang kuat bagi perusahaan untuk menyediakan in-house training saat pengembangan keterampilan khusus. Tabel 6. SDM berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Kepuasaan (Skala 1-5) Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan dengan KEK BBK Faktor Tenaga Kerja Faktor Kelembagaan Faktor Pemerintah Faktor Iklim Usaha Faktor Infrastruktur Faktor Daya Saing secara keseluruhan 4,37 4,67 4,69 4,32 4,71 4,55 2,93 3,06 2,91 3,28 3,40 3,16 97
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Malaysia Sumber daya alam tampaknya bukan menjadi faktor pendorong investor dalam memilih Malaysia sebagai tempat investasinya. Hal ini tercermin dari opini beberapa investor dalam kutipan berikut: "Kami memilih Penang karena beberapa pertimbangan: 1) supporting manufacturing operation, 2) infrastruktur yang baik: lokasi dekat dengan bandara dan pelabuhan, 3) insinyur yang terampil dan berbakat, 4) perguruan tinggi berkualitas yang dapat melatih karyawan kami, 5) Pemerintah sangat ramah, 6) Tax Holiday, 7) Keberadaan dari Intel, Motorola, dan perusahaan multinasional lainnya yang akan kami pasok". (Benchmark di Malaysia) Manajemen Venture mengungkapkannya dalam hal yang berbeda: "Alasan utama mengapa kami memilih Malaysia karena: 1) Perkembangan klaster industri yang dinamis di Penang, rantai pasok (logistik), masyarakat, keterampilan, kesehatan, teknologi tinggi, industri terkait akan berinvestasi di Penang karena klaster dan masyarakat disana, sertapemasoknya dekat. 2) Pemerintahan yang stabil, 3) Tenaga kerja yang terdidik dan menguasai multi-bahasa, sangat mudah berkomunikasi dengan mereka, layanan pelanggan yang memiliki keterampilan yang baik dalam berbahasa asing (Inggris). 4) Infrastruktur yang baik (dekat dengan bandara, pelabuhan, Singapura): sangat cepat, sistem pengiriman yang sangat baik, imigrasi, pemerintah memiliki database online, bahkan polisi memeriksa tindakan kriminal dengan cara online. 5) Lingkungan bisnis yang efektif dan bersemangat (kami tidak perlu membangun pelatihan di sini, dan kembali ke negara ini). Di sini, kita memiliki 48% tenaga kerjaasing (Indonesia, Nepal, dll) dan 52% tenaga kerjalokal". (Venture di Malaysia) Kutipan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa SDM di Malaysia sangat dihargai oleh investor sebagai tenaga kerja yang berpendidikan dan produktif. Fakta bahwa mereka fasih berbahasa Inggris membuat komunikasi dan transfer pengetahuan lebih mudah. Selain itu, pendidikan di Malaysia juga mendukung pertumbuhan industri manufaktur: Terkait dengan persepsi tenaga kerja, tingkat kepuasan investor dapat dilihat di bawah ini: Tenaga kerja Malaysia sangat terlatih Tenaga kerja Indonesia dapat dilatih Masyarakat di China sudah familiar dengan manufaktur jadi mereka mudah untuk dilatih Perilaku orang-orang Vietnam baik. Mereka mudah untuk diatur tetapi tidak bisa berbahasa asing (Inggris) Perilaku orang-orang Thailand sulit untuk dilatih dan tidak bisa bernegosiasi(Venture) Infrastruktur Fisik, sangat jelas bahwa fasilitas infrastruktur di Malaysia sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan diatas baik menurut Benchmark maupun Venture. KEK di Penang sangat dekat dengan bandara dan pelabuhan sehingga biaya transportasi sangat murah dan meminimalkan waktu pengiriman produk. Untuk menjamin ketersediaan infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi, Human Resource Development Fund (HRDF) Malaysia meluncurkan program yang mendorong pelatihan, pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan di sektor swasta. Pengusaha, di sektor manufaktur dan jasa yang berkontribusi untuk mendanai program ini berhak untuk mengajukan permohonan hibah untuk membiayai atau mensubsidi biaya yang timbul dalam pelatihan dan pelatihan kembali tenaga kerja mereka. Kementerian Sumber Daya Manusia menkoordinasikan semua lembaga pelatihan publik dan swasta yang ada, mengevaluasi permintaan TK terlatih yang dibutuhkan sekarang dan untuk masa depan, serta mengidentifikasi pendidikan kejuruan di masa depan dan kebutuhan pelatihan industri (MIDA, 2011).Selain itu meningkatnya jumlah lembaga pelatihan publik seperti sekolah teknik, politeknik, lembaga pelatihan industri dan pusat pengembangan keterampilan untuk memenuhi permintaan dari sektor industri, upaya kolaboratif antara pemerintah Malaysia, perusahaan dan pemerintah asing telah mrndorong berdirinya beberapa lembaga pelatihan keterampilan seperti Jerman-Malaysia Institute, Malaysia-Perancis Institute, Jepang Malaysia Technical Institute, Inggris-Malaysia Institute, dan Spanyol-Malaysia Institute. Pemerintah juga telah mendirikan lembaga untuk pendidikan kebutuhan industri yang disebut PSDC. Selain itu, pemerintah telah memulai proses transfer ilmu pengetahuan dengan mendirikan Fabtronics, sebuah perusahaan industri elektronik. Mereka bekerja sama dengan AMD untuk memastikan bahwa ada transfer pengetahuan dari perusahaan asing bagi TK Malaysia. 98
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Thailand Sumberdaya Alam di Thailand memang penting tetapi bukan yang paling menarik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini: "Yah, mungkin kami tidak menggunakan SDA dari Thailand, tetapi kami membeli dari pemasok lokal, jadi kami tidak tahu apakah bahan baku itu berasal dari Thailand atau diimpor oleh pemasok kami. Jadi, intinya komponen bisa kami dapatkan dari pemasok lokal." (Autoliv Management di Thailand) "SDA diimpor. Hal yang terpenting bagi kami disini adalah ketersedian pasokan air dan lain-lain". (Triumph Management di Thailand) Persepsi yang sedikit berbeda dinyatakan oleh Komatsu manajemen: "SDA Thailand yang digunakan Komatsu adalah karet. Bahan baku lainnya berasal dari negara-negara lain, namun proses produksi dilakukan di Thailand, misalnya pengolahan baja dilakukan di Thailand. 57% adalah komponen lokal, sedangkan sisanya (43%) diperoleh dari impor (pemasok utama adalah Jepangdan Indonesia)". (Komatsu Manajemen di Thailand) Untuk mengetahui alasan mengapa investor memilih Thailand, Triumph menyatakan sebagai berikut: "Alasan utama kami memilih Thailand didorong oleh beberapa alasan berikut: a. Industri otomotif di Thailand sudah berdiri dalam waktu yang cukup lama. Perusahaan mobil dan sepeda motor asal Jepang sudah berada disini selama bertahun-tahun. Jadi banyak indutri pemasok berbasis di Thailand; b. Mereka memiliki tenaga kerja terlatih, Insinyur Thailand sangat penting bagi kami. Kebanyakan dari mereka bekerja sangat baik, mereka berkembang bersama perusahaan ini. Kami telah merekrut mereka ketika mereka berumur sekitar 24-25 dan mereka telah berkembang cukup baik bersama Triumph. c. Sikap pemerintah terhadap investasi asing sangat positif. (Triumph Manajemen di Thailand) Dalam kesempatan yang berbeda, manajemen Amata park menjelaskan usaha mereka dalam SDA di SEZ mereka, seperti yang terlihat dalam quote di bawah ini:. "Kami mengundang beberapa sekolah yang berkualitas dan terkenal sehingga orang-orang ingin datang kesini. Kami juga memiliki fasilitas pusat pelatihan bagi tenaga kerja, yaitu Thai-Jerman Institute". (Amata Nakorn) Hal ini menjadi pertimbangan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi menarik investor untuk datang, berinvestasi dan mendirikan pabrik di dalam zona industri. Walaupun SDM mudah untuk dilatih dan cukup terampil, tetap saja masih sangat sulit untuk menemukan TK terdidik dengan kompetensi tinggi karena kualitas pendidikan dan jumlah karyawan berpendidikan tinggi sangat langka di Thailand. Pada tingkat manajemen yang tinggi akan semakin sulit menemukan orang yang tepat. Seperti yang bisa kita lihat dalam kutipan di bawah ini, tiga perusahaan yang kami wawancarai memiliki masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja di Thailand. Sebagian besar dari mereka memiliki banyak ekspatriat karena jika mereka menggunakan orang Thailand, harapan pelanggan tidak akan tercapai. Hal menarik yang kami dapatkan dari Triumph adalah bahwa hubungan tenaga kerja (termasuk serikat pekerja) khususnya pengadilan tenaga kerja di Thailand tidak baik, mereka selalu berada di posisi membela karyawan. Buruknya lagi adalah tidak adanya standar hukum tertentu karena pengadilan tenaga kerja dapat memerintahkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan dalam jumlah yang tak terbatas. "Autoliv memiliki 16 ekspatriat. Kami percaya bahwa kami perlu TK asing untuk datang ke Thailand karena harapan global tidak akan tercapai jika kita hanya menggunakan orang Thailand. Masih ada kesenjangan antara kompetensi teknologi dan harapan. Perusahaan-perusahaan otomotif bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang berpendidikan. Tapi untungnya ada banyak mantan TK yang datang kembali kepada kami karena lebih baik menjadi ikan besar di kolam kecil. Selain itu, isu utama di Thailand adalah: a) Meningkatnya biaya overhead dan biaya tenaga kerja (biaya langsung), b) Kempotensi TK, kita perlu banyak pengembangan". (Autoliv Manajemen di Thailand). 99
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Pendapat berbeda dinyatakan oleh Komatsu: "Kuantitas SDM relatif baik tetapi untuk manajemen pada tingkat menengah tidak memiliki kemampuan yang tinggi.Di sini, kami memiliki 7 ekspatriat dan semua dari mereka adalah orang Jepang. Kami juga mengalami masalah ketenagakerjaan dalam menemukan dan mempertahankan tenaga kerja yang terbaik. Salah satu masalah utama yang berhubungan dengan tenaga kerja di Thailand adalah kekurangan tenaga kerja terampil sehingga dampaknyapada kualitas kontrol kami. Saat ini setiap perusahaan menghadapi masalah tersebut. Karyawan kami berasal dari Thailand saja. Kami tidak menggunakan TK asing (misalnya dari Myanmar, Laos) karena kualitas mereka berbeda". (Komatsu Manajemen di Thailand) Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Triumph: "Isu utama yang kami hadapi adalah sulitnya untuk mendapakan insinyur terlatih pada level manajer. Disamping itu, hubungan dengan TK, khususnya dengan Pengadilan TK sangat rumit". (Triumph Manajemen di Thailand) Terkait dengan infrastruktur fisik, investor merasa bahwa infrastruktur fisik sangat mendukung pertumbuhan investasi. Hal itu memudahkan operasional perusahaan sehari-hari. Infrastruktur fisik selalu mendukung kawasan industri seperti yang ditunjukkan dalam kutipan berikut: "Bandara direlokasi 5 tahun yang lalu untuk mengakomodasi kawasan industri (dari Don Muang ke Svarnabhumi). Hal ini memudahkan perusahaan dalam melakukan ekspor dan impor. Pelabuhan laut dalam juga dipindahkan, saat ini lebih dekat dengan Amata. Jadi, Hal ini adalah salah satu alasan mengapa investor memilih Amata. Alasan lain mengapa Amata sangat terkenal adalah karena akses transportasi yang mudah. Ada dua jalan utama yang terhubung ke Amata Nakorn. Jadi lokasi ini tidak terkena kemacetan lalu lintas. Ekspatriat juga bisa tinggal di Bangkok karena lokasinya tidak jauh". (Amata Manajemen) Selain Infrastruktur fisik umum, Amata Nakorn mencoba untuk menarik investor dengan menyediakan fasilitas sosial, kualitas pelayanan dan juga kawasan industri yang ramah lingkungan. Tidak seperti kawasan industri lainnya, Amata juga menyediakan executive club dan fasilitas golf di dalam kawasan industri. Meskipun sudah ada infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (institusi dan pusat pelatihan), kebanyakan perusahaan di kawsan tersebut tidak menggunakannya. Mereka lebih yakin pelatihan yang mereka lakukan sendiri lebih baik. Beberapa dari perusahaan tersebut melakukan pelatihan di kantor pusat untuk memperoleh TK yang berkulitas. "Kami kebanyakan melakukan pelatihan sendiri, tetapi kami juga melakukan kerjasama dengan pusat pelatihan yang ada di Bangkok". (Komatsu) "Cara perusahaan kami dikembangkan, kami selalu yakin lebih baik melakukan pelatihan sendiri. Kami memiliki program untuk mengirimkan sekelompok tehnisi ke United kingdom setiap enam bulan". China SDA juga tidak menjadi daya tarik utama di China karena sejak awalnya sudah mulai dibatasi."SDA yang dapat menarik investor hampir tidak ditemukan di China, Tianjin sesungguhnya hanya membutuhkan pemerintah dalam rangka menyedikan listik dan gas". (Tianjin Park Management) SDM di China sangat melimpah, tenaga kerja disana juga rajin, mereka bersedia bekerja lemburdengan gaji yang sesuai.Namun demikian, berdasarkan pengalaman kami selama wawancara dan pengamatan, kita harus mengakui bahwa tenaga kerja yang bisa berbahasa asing (Inggris) sangat langka dan hal itu dapat menghambat komunikasi dan transfer pengetahuan. Infrastruktur fisik cukup dikembangkan di Cina, bahkan sebelum KEK dan kawasan industri dikembangkan. Sebagian besar pembangunan infrastruktur ini diprakarsai oleh pemerintah. "Tianjin Balitai Industrial Park (TBIP) terletak di antara darat dan laut, sehingga lokasi tersebut benar- benar strategis". (Tianjin) 100
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi didukung oleh budaya belajar dari Cina dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. "Transfer pengetahuan dilakukan melalui: a) Pelatihan yang diberikan kepada karyawan, b) dukungan moral dari para karyawan untuk terus belajar, c) Pelatihan di luar negeri yang didukung oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah selalu memberitahu orang-orang untuk terus belajar dari perusahaan- perusahaan asing karena hal itu adalah salah satu media transfer ilmu pengetahuan". (Kawasan Industri Tianjin Balitai) Seperti di Thailand dan Malaysia, Kawasan Industri Tianjin juga mendukung layanan pendidikan di kawasan tersebut. "Tianjin memiliki universitas-universitas yang berkualitas di sekitar kawasan dan memiliki blue color collegues serta sekolah. Kawasan ini memiliki 3 perguruan tinggi untuk kelompok mereka sendiri untuk mendidik tenaga yang sebagian besar terkait dengan bidang elektronik". (Zhonghuan) Peran Pemerintah Indonesia Faktor Kelembagaan dari daya saing BBK terkait dengan kepuasaan, kebijakan,kepuasan terhadap dukungan pemerintah, dan Tata Kelola BBK. Tabel 7. Faktor Kelembagaan Koefisien Korelasi Kebijakan dan Peraturan 0,872 Dukungan Pemerintah 0,381 Tata Kelola 0,823 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7, kebijakan, peraturan dan tata kelola memiliki korelasi yang kuat dengan faktor kelembagaan. Sebaliknya, dukungan pemerintah memiliki korelasi yang lemah. Kondisi ini ditunjukkan dalam kutipan berikut: "Tidak ada dukungan dari Legislatif", "Tidak ada kesinambungan program dari Kantor Walikota", "Tidak ada konsistensi dalam aturan, peraturan dan program". Aspek penting lainnya dari masalah kelembagaan di BBK ini terkait dengan koordinasi dan respon yang sangat terkait dengan tata kelola: "Sistem di Indonesia membuat hal-hal berjalan lambat". (General Manager, Industrial Park di Batam) "Dikatakan bahwa pengurusan ijin dapat selesai dalam waktu seminggu tetapi pada kenyataannya dibutuhkan waktu lebih dari 2 minggu.Pengurusan ijin membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkannya". (Managing Director, Perusahaan Elektronik di Batam) Meskipun pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk mengurangi prosedur yang panjang ini melalui penggabungan beberapa institusi, kebingungan dan ketidakpastian masih saja tetap ada. Dalam hal ini, struktur kelembagaan harus dibangun dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran yang jelas bagi institusi-institusi yang terlibat. Organisasi harus terkait erat satu sama lain dalam rangka untuk menghindari kebingungan dan juga untuk meningkatkan kerja sama serta efisiensi. Dalam hal ini penting untuk dicatat bahwa kebijakan dan peraturan memiliki nilai korelasi tertinggi yang akan mempengaruhi bisnis dan perusahaan pada umumnya. Seperti yang terlihat dalam kutipan di bawah ini: "Dibutuhkan stabilitas politik. Di Malaysia situasi politik tampaknya tidak ada masalah signifikan terhadap lingkungan bisnis, tetapi situasi yang berbeda ditemui di Indonesia". (CEO di Batam) Goncangan politik tidak hanya mempengaruhi arah tetapi juga dapat menghambat proses pelaksanaan: "Peraturan mudah berubah sejalan dengan perubahan pejabat pemegang kekuasaan. Akibatnya, tidak ada konsistensi dalam aturan, peraturan dan program". ( Ketua Asosiasi di BBK) 101
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) "Pengambilan keputusan mengikuti pola selama pemerintah daerah tidak dapat membuat keputusan mereka sendiri, keterlibatan pemerintah pusat akan tetap ada dan itu menyebabkan biaya tinggi dan waktu lama".(Eksekutif manajer hotel di Batam) Komentar-komentar di atas menegaskan bahwa daya saing daerah adalah hasil dari perjuangan politik, economic,, mobilisasi sosial dan praktek politik. Analisa di atas menunjukkanbahwa ada banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan, regulasi, dukungan pemerintah dan tentunya pembentukan tata pemerintahan yang baik. Malaysia Peran pemerintah di Malaysia banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh MIDA yang menjadi titik kontak pertama bagi investor. Mereka sangat membantu, ramah, profesional dan bersih (setiap tahun ada program monitoring yang dilakukan pemerintah untuk memeriksa harta kekayaan para pegawai MIDA). Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia dikenal oleh investor sangat kaku tetapi mereka ramah, baik, efisien dan bersih. Selain itu, mereka menetapkan peraturan yang mendukung pertumbuhan investasi di Malaysia. Dengan kata lain, mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh investor. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini bahwa citra yang baik dari pemerintah dianggap sangat penting oleh investor. "Pemerintah tahu banyak tentang kebutuhan investor untuk bertahan di Malaysia dan mereka juga sangat efisien". (Venture) "Pemerintah sangat ramah".(Benchmark) "Pemerintah Malaysia memperlakukan kami dengan sangat baik".(Kobay) "Regulasi di China sangat kaku tetapi tidak jelas (peraturan berbeda di setiap provinsi), regulasi di Malaysia juga cukup kaku, tetapi sangat jelas dan bersih".(Benchmark) Thailand Peran pemerintah di Thailand (dalam bidang investasi) sebagian besar dilakukan oleh Board of Investment/ BOI (BKPM-Thailand). Seperti di Malaysia dan China, pemerintah pusat memiliki peranan besar dalam mengatur investasi, sedangkan pemerintah provinsi hampir tidak memiliki peran sama sekali. Sentralisasi di Thailand menghasilkan peraturan yang jelas, tidak bias dan tidak tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan wawancara kami, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Thailand melalui BOI sangat mendukung investor, mereka bersih dari korupsidan transparan. "BOI sangat ramah. Mereka menawarkan bantuan dan terbuka untuk mendiskusikan masalah anda". (Autoliv) "Sampai saat ini tidak ada korupsi di BOI, tetapi 20 tahun yang lalu korupsi terjadi karena terlalu banyak perusahaan yang datang ke Thailand. 10 tahun yang lalu mereka membersihkan korupsi ini dan membangun pelayanan satu atap yang disebut invesment club. Jadi formulir diserahkan ke kantor ini dan anda akan membayar sesuai dengan beban yang harus dibayarkan.Hal ini dilakukan secara transparan karena dijalankan oleh sebuah perusahaan outsourcing. Anda masih harus membayar, tetapi itu legal. Sekarang, mereka memiliki banyak layanan satu atap salah satunya ada di Bangkok, sehingga jauh lebih mudah. Saya berpikir bahwa dari sisi bisnis sangat baik". (Komatsu) "Kami tidak memiliki interaksi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan bisnis.Setiap proses bisnis berada di bawah peraturan BOI".(Autoliv) Pemerintah Thailand sangat peduli terhadap karyawan, regulasi tenaga kerja lebih berorientasi terhadap karyawan. Hal ini karena tidak ada aturan yang jelas tentang berapa banyak perusahaan harus membayar kepada karyawan jika mereka dipecat. 102
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI "Pengadilan tenaga kerja disini cenderung selalu membela karyawan. Mereka tidak selalu menggunakan aturan hukum; mereka selalu mencoba untuk kompromi dengan anda dan membayar uang sebagai kompensasi. Memecat tenaga kerja tidak masalah, tetapi jika mereka membawa anda ke pengadilan tenaga kerja, saya dapat menjamin bahwa tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah, pengadilan tenaga kerja akan meminta anda untuk membayar sesuatudalam jumlah yang tak terbatas".(Triumph) China Pemerintah China sedikit unik dalam membuat peraturan untuk investasi. Peraturan sering tidak jelas dan tidak terintegrasi.Regulasi di satu wilayah dapat berbeda dengan wilayah lain. Mereka juga membuatnya sedikit rumit seperti yang dituturkan beberapa investor di bawah ini. "Regulasi di China sangat kaku tetapi tidak jelas(peraturan berbeda di setiap provinsi), regulasi di Malaysia juga cukup kaku, tetapi sangat jelas dan bersih".(Benchmark) "China memiliki peraturan yang cukup kaku. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengubah peraturan dengan cepat. Jadi secara tiba-tiba mereka akan menerapkan peraturan bahwa Anda tidak akan dapat mendaftarkan sepeda motor anda di kota itu atau tidak dapat mengendarai sepeda motor di kota ini pada hari-hari tertentu.Bagi kami, China adalah pasar yang besar tetapi untuk ukuran perusahaan kami, cukup berisiko besar memasuki ke pasar China". (Triumph) Wawancara dengan investor AS yang diatur oleh Breakstone Group menunjukkan gambaran yang sama: "Intervensi Pemerintah di China menakutkan karena datang tanpa peringatan." "Saya tidak yakin dengan apa yang saya rasakan tentang partisipasi pemerintah. Di satu sisi, hal yang baik adalah ekonomi dengan pengaruh kuat pemerintah sehingga anda lebih suka menjadi teman mereka daripada musuh mereka. Di sisi lain, saya berpikir bahwa dari waktu ke waktu, keputusan yang dibuat dapat menyebabkan inefisiensi". "Secara keseluruhan, pasar Cina sangat menjanjikan, dengan potensi yang mereka ditawarkan, tetapi investor khawatir denganhal-hal tidak terlihat". Meskipun Cina memiliki peraturan tidak jelas, di sisi lain mereka sangat mendukung dalam pembentukan KEK. Tidak seperti di Thailand, (dimana KEK dikelola oleh swasta) pemerintah daerah di Cina mengelola KEK mulai dari mengembangkan infrastruktur, pengelolaan KEKsampai promosi. Industri-Industri Pendukung Terkait Indonesia Terkait dengan industri-industri pendukung, sebagian besar pemasok tersedia di BBK tetapi ketika mencari informasi kepada pemerintah daerah terkait siapa yang bertanggung jawab untuk investasi di BBK, mereka tidak tahu berapa banyak perusahaan elektronik yang tersedia di Batam dan spesifikasi produk apa saja yang dihasilkan. Untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang hubungan antara perusahaan- perusahaan yang ada di BBK dengan pasar internasional, kami mengukur dengan melihat hubungan perusahaan dengan pasar dan pemasok dari negara-negara di seluruh dunia, hubungan dengan perusahaan dan lembaga di Singapura, dan juga hubungan di Indonesia seperti kawasan industri, asosiasi bisnis dan KADIN. Hasil dari analisis faktor ini ditunjukkan pada Tabel 8. Tabel 8. Hubungan dengan pasar lainnya Koefisien Korelasi Hubungan dengan pasar dan pemasok internasional 0,045 Hubungan dengan Perusahaan dan Lembaga di Singapura 0,920 Hubungan di Indonesia 0,923 103
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Cukup menarik untuk di catat bahwa hubungan antara pasar dan pemasok internasional tidak memiliki korelasi yang nyata karena koefisien korelasinya hanya -0,045 atau mendekati 0, sementara hubungan dengan perusahaan dan lembaga di Singapura dan Indonesia memiliki korelasi mendekati 1 (0,920 dan 0,923). Rupanya perusahaan di BBK memiliki hubungan yang lemah dengan negara-negara di dunia karena kebanyakan perusahaan di BBK hanya memiliki hubungan dengan negara-negara yang dekat secara geografi dengan Indonesia.Dengan kata lain, hubungan itu ada karena posisi lokasi. Tetapi jika kita melihat hubungan Singapura dan Indonesia dengan faktor hubungan secara keseluruhan, korelasinya sangat signifikan. Malaysia Menurut investor, Industri pendukung di Malaysia sangat baik. Ada banyak pemasok yang bekerja sama dengan investor. Hal ini disebabkan kluster strategi di Malaysia yang membuat kawasan tertentu lebih difokuskan pada industri tertentu. Jadi, investor dalam industri yang sama akan terletak di dekat industri pendukungnya. Investor melihat industri pendukung terkait merupakan faktor yang sangat penting yang dapat membuat value chainefektif dan efisien, seperti yang ditunjukkan dalam kutipan berikut: "Investor memilih Penang karena pasokan bahan baku berasal dari daerah ini. Lokalisasi value chain akan membuat biaya lebih rendah, lead time akan pendek. Jadi merupakan ide yang baik untuk membangun kerjasama strategis dengan perusahaan lain untuk membangun value chain yang kuat". (Venture) Thailand Investor melihat Thailand sebagai negara yang memiliki bisnis industri otomotif yang matang. Mereka mengatakan bahwa ketika suatu negara memiliki industri yang telah berdiri cukup lama, maka pasti ada banyak industri pendukung terkait yang tersedia dan siap untuk mendukung permintaanindustri tersebut. Investor pada awalnya melihat pemasok di Thailand sebagai pemasok yang tidak berkualitas, seiring berjalannya waktu mereka percaya bahwapemasok di Thailand telah meningkat pesat selama beberapa tahunterakhir. Peningkatan ini membuat mereka mulai membeli bahan-bahan dari pemasok lokal. Kita dapat menyimpulkan bahwa industri pendukung terkait telah meningkat cepat baik secara kualitas maupun kuantitas.Seperti yang terlihat pada hasil wawancara di bawah ini: "Kenapa Thailand? Thailand sudah memiliki industri otomotif yang telah berdiri dalam waktu yang cukup lama".(Komatsu) "Ketika memulai bisnis ini kami menggunakan banyak pemasok yang ada di luar Thailand, tetapi sekarang kami lebih banyak menggunakan pemasok lokal.Lokalisasi sangat penting karena saya melihat prospek pasar ASEAN di masa depan".(Triumph) China China dikenal dengan pendekatan cluster industri yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan kemudian didukung oleh pemerintah pusat. Strategi cluster dimana perusahaan umumdikelompokkan bersama-sama dan dikelilingi oleh industri pedukung terkait. Tentu saja perusahaan melihat ini sebagai kesempatan supaya lebih dekat denganpemasoknya Kinerja KEK Indonesia Indonesia memiliki PDB sekitar US$ 707 Milyar pada tahun 2010 dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara (BKPM 2010). Sedikit terpengaruh oleh krisis keuangan global, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,5% pada tahun 2009 dan 6,1% di tahun 2010 dan diperkirakan akan mencapai 6,4% pada tahun 2011. Jadi, dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, Indonesia telah melakukan pekerjaan besar dengan sukses. Gambar 3 menunjukkan pola peningkatan investasi baik dari nilai investasi dan jumlahproyek. Jika kita melihat pertumbuhan PDB riil pada Gambar 4 kinerja Indonesia relatif stabil dari tahun 2000 dan seterusnya, tetapi masih berada di bawah China dan India. 104
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Malaysia FDI dipandang sebagai faktor pendorong utama yang mendukung kinerja pertumbuhan perekonomian Malaysia. Untuk menarik investasi masuk yang lebih besar dari FDI, pemerintah memperkenalkan insentif yang lebih liberal termasuk memungkinkan persentase lebih besar bagi kepemilikan saham asing di perusahaan di bawah Undang-Undang Promosi Investasi (PIA, 1986). Upaya ini mengakibatkan investasi yang masuk dari FDI meningkat tajam setelah 1987 (FDI tumbuh rata-rata 38,7 persen per tahun antara 1986 dan 1996). Terlepas dari faktor-faktor kebijakan, diyakini bahwa manajemen ekonomi makro yang baik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan adanya sistem keuangan yang berfungsi dengan baik telah membuat Malaysia menjadi prospek yang menarik untuk FDI (Malaysia Ministry of Finance, 2001). Gambar 3. Realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Gambar 4. Pertumbuhan PDB Riil Wawancara kami dengan MIDA menunjukkan bahwa KEK di Malaysia memberikan kontribusi 9% terhadap PDB dan 26% dari total investasi berlokasi di Penang. Pada tahun 2011, ada 300 perusahaan asing di Penang (kebanyakan dari Singapura, Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat). Selain peningkatan nilai investasi, investor terbesar juga berubah setiap tahunnya. Sebagian besar investasi (60,6%) berasal dari produk elektronik & listrik. Sisanya berasal dari industri pendukung seperti plastik, medis, transportasi, dan lain-lain. Meskipun Penang dikenal dengan kluster industri elektronik, menariknya ada industri lain (seperti berlian, dll) yang terletak di zona mereka. Pemerintah tidak membatasi jenis industri yang terletak di zona tersebut. Dengan demikian, kluster industri elektronik dikembangkan karena mekanisme pasar. Thailand Investasi di Thailand merupakan salah satu komponen PDB yang banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomianThailand sejak tahun 1980-an. Meskipun FDI sendiri hanya menyumbang sekitar 3-4% sejak 2000-2009 (ASEAN Economic Community Chartbook 2010), hal itu merupakan efek dari investasi 105
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) yang membuat PDB Thailand terlihat baik. Efek dari investasi di Thailand membuat komponen PDB lainnya tumbuh setara atau bahkan lebih tinggi dari laju pertumbuhan investasi itu sendiri. Ekspor adalah aspek yang dipengaruhi oleh komponen investasi. Hal Ini karena sebagian besar FDI di Thailand merupakan perusahaan perdagangan yang berorientasi ekspor. Mengundang perusahaan yang berorientasi ekspor juga merupakan salah satu tujuan pemerintah Thailand yang dinyatakan dalam strategi menarik investor. Gambar 5. Investasi di Thailand berdasarkan Negara Asal Sumber: Board of Investment (BOI) 2010 Foreign Investors Confidence Survey Report Berdasarkan Gambar 5, terlihat jelas bahwa sumber utama FDI di Thailand datang dari Jepang sebesar 49% dari total investasi. Terbesar kedua adalah Eropa (kecuali Perancis) sebesar 14,5%. Melihat negara-negara tetangga (negara ASEAN), sebagai pesaing tujuan FDI, Thailand telah menerima 16,6% dari investasi yang datang ke ASEAN dari tahun 2004 sampai 2009. Hal ini membuat Thailand sebagai negara peringkat kedua penerima FDI di kawasan ASEAN setelah Singapura (43,1%). Di antara negara-negara ASEAN, IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Pertumbuhan Segitiga) mempunyai pertumbuhan yang tinggi dalam aspek FDI dengan Indonesia (12,3%) menduduki peringkat penerima FDI tertinggi ketiga di antara negara-negara ASEAN, dan Malaysia (10,8%) sebagai keempat tertinggi penerima FDI (ASEAN Economic Community Chartbook 2010). China KEK memberikan kontribusi yang penting terhadap kesuksesan Cina dan berhasil membangun model acuan yang diikuti di seluruh Cina (Zhong et al. 2009). Secara ekonomi, KEK telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, lapangan kerja, ekspor, dan daya tarik investasi asing, pengembangan teknologi baru, serta penerapan praktek-praktek manajemen modern.Pada tahun 2006, KEK menyumbang 5 persen dari total PDB riil China, 22 persen dari ekspor barang, dan 9 persen dari total FDI yang masuk. Pada saat yang sama, 54 Economic and Technological Zone (ETDZ)nasional menyumbang 5 persen dari total PDB, 15 persen dari ekspor, dan 22 persen dari total FDI yang masuk (lihat Tabel 8). Tabel8. Performance of Initial Five SEZ & National Economic and Technological Zone, 2006 Indicator SEZs National ETDZs China Total employment (millions) as % of China total 15 20 4 0,5 758 100 Real GDP (RMB 100 millions) as % China total 9,101 5.0 8,195 4.5 183,085 100 106
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Utilized FDI (US$ 100 millions) as % of China total Merchandise exports (US$ 100 millions) as % of China total 5.5 9.1 1,686 22.1 130 21.6 1,138 14.9 603 100 7,620 100 Total population (millions) as % of China total 25 1,9 - - 1,308 100 Source: National Statistics Bureau 2006. Note: - = not available Adanya KEK di China juga berhasil memacu tumbunya perusahaan China yang baru dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2007, 54 SEZ di China menjadi tuan rumah pengembangan ilmu pengetahuan dan inkubator teknologi. Ini terbukti dengan terdatanya 50.000 paten penemuan dan lebih dari 70 persen yang terdaftar adalah perusahaan dalam negeri (Zhong et al.2009). Mereka juga menghasilkan 1,2 juta penelitian dan pengembangan personil (18,5 persen karyawan SEZ) dan menyumbang 33 persen teknologi tinggi nasional (Qian, 2008). Di Wilayah Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), pemerintah juga memiliki kekuasaan legislatif untuk bereksperimen dengan berbagai perintis reformasi. Salah satu inovasi TEDA adalah mengundang universitas terkenal untuk mendirikan kampus di wilayah ini, mengembangkan pendidikan kejuruan dan industri terkait penelitian. Ini merupakan cara yang efektif untuk membangun hubungan universitas dan industri. DAYA SAING NEGARA KEK telah memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing negara-negara berkembang. Indeks daya saing Negara-negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masihkurang bagus dalam variable starting business. Mengacu pada Tabel 7 Indonesia tampaknya kurang kompetitif dalam mempekerjakan pekerja, membayar pajak, menutup bisnis-mendapatkan kredit dan pendaftaran properti. Masing-masing variabel dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel 9. Indikator Melakukan Bisnis Variable Singapore Thailand Malaysia Korea China Vietnam India Indonesia Phillipines 1 2 3 Dealing with construction Ease Doing Business Rank Starting Business 1 4 19 95 21 113 16 60 79 151 78 100 134 165 121 155 148 156 permits Registering Property 4 5 Getting Credit Protecting investors 6 Paying taxes 7 Trading across border 8 9 Enforcing contracts 10 Closing a business 2 15 6 2 4 1 13 2 12 19 72 12 91 12 25 46 108 60 1 4 23 37 59 55 22 74 15 74 49 8 5 13 181 38 65 93 114 50 15 68 62 43 15 173 124 63 31 124 177 94 32 44 164 100 182 134 60 98 116 44 130 47 154 142 156 102 128 132 124 61 118 153 Sumber: Doing Business, 2011 Perdagangan Lintas Batas Salah satu variable penting yang selalu di pertimbangkan oleh pengusaha adalah "Kemudahan perdagangan lintas batas". Variable ini bukan hanya mencakup posisi geografis suatu negara, akan tetapi juga tarif, kuota dan jarak terhadap pasar pada umumnya yang acapkali dapat meningkatkan biaya produksi maupun hambatan perdagangan. 107
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Tabel 10. Indikator Perdagangan Lintas Batas Dokumen untuk kelengkapan ekspor dan impor (jumlah) Dokumen perbankan Dokumen"custom clearance" Dokumen "Port and terminal handling" Dokumen transportasi Waktu yang dibutuhkan untuk ekspor dan impor (hari) Memperoleh keseluruhan dokumen Transportasi dan penanganan di darat Pemeriksaan "Customs clearance" Dokumen "Port and terminal handling" Tidak termasuk waktu pengapalan Biaya ekspor dan impor (USD per kontainer) Seluruh dokumen Transportasi dan penanganan di darat Pemeriksaan "Customs clearance" Dokumen "Port and terminal handling" Biaya Administrasi saja, tanpa suap Sumber: Doing Business, 2011 Pada bagian ini, Indonesia berada di posisi yang cukup baik (peringkat ke-47) di bawah Singapura, Thailand and Korea. Pada kenyataannya, potensi keuntungan dari fasilitasi perdagangan mungkin lebih besar dari yang hanya didapatkan melalui penurunan tarif. Sebuah penelitian dari UNCTAD (2011) menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang dianggap sangat penting bagi investor, seperti waktu untuk ekspor, biaya impor, dll (lihat tabel 11) Tabel 11. Perdagangan Lintas Batas Negara Dokumen Ekspor (ju7mlah) Waktu Ekspor (hari) Biaya Ekspor (USD per kontainer) Dokumen Impor (jumlah) Waktu Impor (hari) Biaya Impor (USD per kontainer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Singapore Thailand Malaysia Korea China Vietnam India Indonesia Philippines 4 4 7 3 7 6 8 5 8 5 14 18 8 21 22 17 20 15 456 625 450 790 500 555 1055 704 675 4 3 7 3 5 8 9 6 8 4 13 14 7 24 21 20 27 14 439 795 450 790 545 645 1025 660 730 Sumber: Doing Business, 2011 Peringkat Indonesia di Mata Para Investor Merujuk pada angka - angka diatas, tidaklah mengejutkan apabila dalam laporan Global Competitiveness Report 2011-2012 peringkat Indonesia turun dua peringkat pada tahun ini ke posisi ke-46, menyusul peningkatan yang mengesankan yaitu 11 peringkat selama dua tahun terakhir. Namun demikian, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berkinerja paling baik diantara negara di kawasan Asia setelah Malaysia dan China melampaui India, Vietnam dan Filipina. Kondisi makroekonomi (peringkat ke-23, naik 12 peringkat) terus mengalami pertumbuhan meskipun dalam bayang -bayang kekhawatiran inflasi. Manajemen Fiskal yang sehat telah membawa defisit anggaran dan utang publik turun ke tingkat yang sangat rendah, penanda yang berkontribusi pada peningkatan lebih lanjut rating kredit dan menaikkan 108
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI peringkat negara di pilar kondisi makroekonomi ke posisi ke-23 tahun ini (naik dari posisi ke-89 di tahun 2007). Kondisi fisik juga mengalami perkembangan, meskipun dari basis yang jauh lebih rendah, infrastruktur fisik (berada pada peringkat ke-76, naik enam peringkat). Sementara, kualitas fasilitas pelabuhan tetap mengkhawatirkan dan belum ada tanda - tanda perbaikan (peringkat ke-103, turun tujuh peringkat, dengan nilai 3.6) dan suplai listrik masih belum cukup tersedia dan langka (peringkat ke-98). Penilaian terhadap institusi publik terus memburuk, dengan penurunan 10 tingkat pada pilar terkait (posisi ke-71). Meskipun berbagai usaha telah digunakan untuk menangani isu korupsi dan penyuapan, namun masalah tersebut tetap ada, dan merupakan satu masalah utama yang dipilih usahawan sebagai persoalan paling utama dalam Doing Businessdi Indonesia. Keamanan atau kesenjangan sosial lainnya kembali menjadi perhatian, dan golongan pelaku usaha menilai indikator ini masih di tingkat yang sama seperti yang terlihat di tahun 2005 (peringkat ke-91). Gambar 6. Kinerja Daya Saing Indonesia2011-2012 Sumber: The Global Competitiveness Report 2011-2012 Disebabkan karena saat ini hampir memasuki tahapan perkembangan efficiency driven, berdasarkan klasifikasi GCI, Daya saing Indonesia meningkat lebih didasarkan pada elemen komplek, seperti efisiensi pasar. Merujuk pada banyaknya kekakuan (peringkat ke-120) dan ketidakefisienan pasar tenaga kerja (peringkat ke-94) akan menjamin alokasi tenaga kerja yang lebih efisien.Keuntungan produktivitas tambahan dapat diperoleh dengan meningkatkan kesiapan teknologi (posisi ke-94), yang masih berada pada posisi rendah, dengan adopsi IT yang sedikit dan lambat oleh dunia usaha maupun masyarakat pada umunya (Global Competitiveness Report 2011-2012). Jadi, Apa pandangan investor yang sebenarnya mengenai Indonesia dan tiga negara dalam tulisan ini? Tabel 12 akan menggambarkan dan memilah kekuatan dan kelemahan dari keempat negara tersebut. 109
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) Tabel 12. Opini Investor mengenai Kekuatan dan Kelemahan antara Indonesia, Malaysia, China dan Thailand Negara Kekuatan Kelemahan Indonesia Kaya sumber daya alam dan tenaga Pemerintahan pusat yang lemah investor kerja yang murah Masyarakat di Indonesia memiliki sangat mengkhawatirkanbagaimana Pemda setempat akan memperlakukan investor sikap bersahabat dan lebih terbuka dalam pertukaran ide dan pekerjaan. Pasar yang besar dan tingkat konsumsi yang bagus Sistem perbankan sedang Logistik dan suplier tidak siap Keterbatasan infrastruktur Korupsi Biaya overhead yang tinggi, terutama upah tenaga kerja berkembang Ketidakpastian UU tenaga kerja. UU No.3 tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak berpihak pada pengusaha Infrastruktur terutama terkait impor sangat kurang sehingga menghambat importansi. Strategy Pemerintah yang buruk Malaysia Infrastruktur yang sangat memadai· Pasar di Penang sangat kecil dibandingkan Rantai nilai dan kluster yang memuaskan Dukungan kuat dari pemerintahan pusat China. Ketersediaan tanah terbatas sehuingga sangat mahal (Tanah di Penang bahkan lebih mahal dari Kuala Lumpur). Akses mudah untuk mendapatkan Malaysia melindungi pasar dalam negeri tenaga kerja terampil mereka. Pelayanan Kesehatan, pendidikan kejuruan dan pelatihan yang memadai Thailand Kluster dan Rantai suplai yang Masyarakat di Thailand cukup terpelajar namun memadai sulit berbahsa Inggris Mudah dalam melakukan usaha· customs clearance relatif baik· Pemerintah pusat sangat mendukung Peningkatan biaya overhead dan upah tenaga kerja (direct cost). Sumberdaya manusianya masih butuh pengembangan. China Pasar besar Rantai nilai dan logistik sangat maju Mudah mendapatkan bahan baku Infrastruktur baik Masuk ke China sangat mudah, namun untuk keluar sangat sulit terutama untuk investasi. Biaya produksi di China semakin tinggi. Penjiplakan dan pemalsuan porduk. Peratuan pemerintah yang rumit China identik dengan mafia (kebijakan tidak diimplementasikan dengan semestinya dan mereka tidak peduli dengan perusahaan anda. Sumber: hasil wawancara Sudah barang tentu, setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Namun demikian, harapan besar masih digantungkan ke Indonesia. Ukuran pasar yang besar dan tingkat konsumsi dalam negeri menjadi salah satu daya tarik, seperti dalam kutipan berikut: "Autolive Thailand dibangun lebih dahulu dibandingkan Autolive Indonesia. Autolive Indonesia didirikan pada tahun 1995 dan juga berawal sebagai joint venture dengan Bimantara. Tetapi saat ini 100% PMAsetelah krisis. Pilihan kami adalah menjadi PMA atau meninggalkan Indonesia. Ya, kami cukup agresif dalam berinvestas,i karena strategi 15 tahun lalu adalah untuk mendapatkan cakupan geografis yang luas. Sehingga kami harus berlokasi di tempat pelanggan berada. Strategi ini sedikitberubah semenjak krisis 2008, dimana kami mencari lokasi pabrik. Untuk Indonesia kami memutuskan untuk tetap meneruskannya (meskipun dengan membeli tambahan areal) karena pasar Indonesia cukup besar. Kami menutup lokasi di Malaysia karena kami telah berada disana beberapa tahun namun tidak melihat(adanya) 110
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI perkembangan.Jadi, kami menduga karena pasarnya kecil. Kualitas permintaan mereka juga berbeda, yang tidak begitu tinggi sehingga kami harus berinvestasi dengan jumlah cukup besar untuk membuat standar kualitas yang berbeda. Biaya Sumber daya manusia juga tinggi. Jadi kami tidak melihat adanya laba investasi (ROI) yang tinggi. Pasar Filipina juga kecil jadi kami mencoba untuk membantunya dari Thailand pada saat ini.Ukuran pasar Australia relatif tanpa perubahan dan kamitidak percaya jika pasar kan tumbuh sehingga kami juga menutupnya. Hanya ada dua pabrikan kendaraan di Australia, yaitu GM dan Ford. Kami hanya memiliki kantor perwakiulan saja disana untuk melayani pelanggan, dan kami mengirimkan produknya dari Thailand." (Autolive Thailand) Pandangan menarik lainnya ditunjukkan oleh Manajemen Komatsu: "Indonesia mepunyai konsumsi yang tinggi sehingga merupakan pasar yang bagus. Akan tetapi tidak bagus untuk ekspor. Thailand lebih baik karena kami memiliki industri pendukung yang murah. Namun demikian, efisiensi manajemen di Indonesia lebih baik, saya mengatakan demikian karena perusahaan kami telah beradadisana selama 30 tahun (dan hanya 15 tahun di Thailand).Sebenarnya, Komatsu Thailand banyak belajar dari Komatsu Indonesia karena mereka memang lebih mampu. Indonesia mempunyai pasar yang lebih kecil dari China. Komatsu memproduksi 70.000 unit di Thailand. Sebagian besar masyarakat Indonesia berbahasa Inggris lebih baik dibanding orang Thailand. Komatsu Indonesia lebih besar dua kali lipat dari kami tetapi kami memproduksi lebih banyak dari Indonesia karena pasar domestik kami lebih besar dari Indonesia. Jadi industri kami lebih kuat, tetapi Indonesia lebih besar dari sisi konstruksi." (Komatsu di Thailand). KESIMPULAN Diskusi diatas memberikan pesan yang kuat bahwa Pemerintahan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk meningkatkan kapasitas, kinerja dan daya saingnya. Pada kenyataannya negara - negara tetangga berlomba-lomba menarik investor dan mendorong perlunya reformasi. Kita harus sadar bahwamelimpahnya sumberdaya alam bukan lah pemikat utama bagi investor. Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan investor. Gambar 7. Rekomendasi Kebijakan Dari gambar di atas dapat kali lihat bahwa terdapat tiga pilar tahap investasi yaitu: - Tahap Pertama: Faktor penggerak ekonomi adalah kebutuhan dasar untuk investasi - Tahap Kedua: Peningkatan efisiensi, setiap negara harus dapat mengembangkan strategi klaster, peningkatan efisiensi pada proses produksi dan peningkatan kualitas produk. - Tahap ketiga: Penggerak inovasi, dimana negara bersaing dengan mengembangkan produk barudan berbedamelalui inovasi dan proses produksi yang lebih baik. Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan perhatian pada pengembangan masing-masing ketiga pilar tahap investasi tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk barang dan jasa. Pesan dari penelitian ini jelas: iklim investasi tidak dapat berkembang hanya dengan menerapkan UU 111
Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Komparasi Indonesia ... (Sari Wahyuni) investasi, mengeluarkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus, mengurangi kewenangan pusat, dan lain - lain. Ada hal - hal lain yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan. Agenda reformasi yang perlu di dukung oleh pemerintah, masyarakat pengusaha, dan seluruh lapisan rakyat Indonesia dapat dibagi menjadi lima bagian: Pertama, keberhasilan KEK memerlukan pemerintahan yang cakap dan sistem pasar dengan baik. Untuk dapat memiliki KEK yang sukses, pemerintah perlu mencoba pendekatan klaster dengan lebih mengedepankan pendekatan bottom up dibandingkan top down. Dalam pengertian ini, meningkatkan daya saing saja tidaklah cukup. Kita perlu mengukur sinyalemen pasar dan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keunggulankomparatif domestik dan situasi pasar (baik domestik maupun internasional). Rantai suplai yang tepat dan industri pendukung terkait seharusnya dikembangkan menjadi penguat dalam menentukan posisi klaster. Saat ini, ada ketimpangan pengetahuan dan informasi mengenai suplayer domestik yang prospektif di BBK.Hal ini dapat dicarikan jalan keluar dengan menciptakan database yang andal dan pengetahuan mendalam terhadap perusahaan yang ada di wilayah KEK. Kedua, perhatian yang cukup seharusnya juga diberikan kepada lokasi KEK, infrastruktur di sekitarnya, kualitas pemerintahan yang mengatur atau berada di dalam kawasan itu sendiri, dan dikombinasikan dengan penawaran paket insentif dari pemerintah pusat dan daerah. Kawasan yang berlokasi dekat dengan pusat kota dapat menyediakan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang lebih baik yang pada gilirannya nanti menimbulkan hallo effectpada ekonomi domestik, yang kemudian disebut sebagai "keterkaitan (linkages)". Sedangkan KEK yang terletak dekat dengan bandara dan pelabuhan memiliki kemungkinan lebih berhasil dalam kegiatan ekspor (Semil Shah, 2008). Kualitas infrastruktur sekitar kawasan, baik infrastruktur keras (seperti jalan, air) dan soft (seperti sekolah, layanan kesehatan), memberikan efek yang signifikan, sebagaimana kualitas pemerintahan. Pendekatan klaster semestinya dikembangkan pada tempatnya dengan mengundang investor yang kredibel yang dapat mengembangkan efek ekonomi berkesinambungan di wilayah tersebut. Sebagai tambahan, pemerintah perlu menciptakan sistem regulasi yang efektif dan kondusif bagi iklim dunia usaha dan menjadikan KEK menarik bagi investor. Seperti Justin Lin menyatakan, "Sebagai pelengkap dalam mekanisme pasar yang efektif, pemerintah seharusnya proaktif memainkan peranannya, peran fasilitasi dalam diversifikasi industri dan meningkatkan proses pengembangan infrastruktur" (Lin, 2010). Ketiga, riset ini menunjukkan bahwa faktor kualitas tenaga kerja memainkan peranan yang penting. Infrastruktur first-world dengan mentalitas dunia-ketiga tentunya tidak akan menghasilkan produk yang diinginkan. Oleh karenanya investasi di dunia pendidikan, pelatihan dan pengembangan ketrampilan dapat menentukan kapasitas suatu bangsa untuk berubah seiring perubahan waktu. Tingkat pelatihan staf yang kesinambungan,on-the-job training, dan transfer ilmu pengetahuan perlu ditingkatkan. Keempat, daya tarik paket kebijakan ekonomi adalah untuk menciptakan investasi yang menguntungkan. Selama bertahun - tahun, Indonesia telah memformulasikan dan mengimplementasikan beberapa jenis paket kebijakan investasi bertujuan menarik investasi asing (FDI) ke Indonesia. Namun, efektifitas kebijakan tersebut masih perlu dipertanyakan. Paket kebijakan tersebut apakah tidak efektif menarik investasi asing ataukah tidak dilaksanakan dengan konsisten dan tepat waktu. Untuk meningkatkan iklim investasi, Indonesia perlu memiliki strategi yang koheren yang didukung dengan pemerintahan yang baik. Untuk itu kita harus serius menghilangkan birokrasi yang berbelit dan berlebihan, overregulasi, korupsi, ketidakjujuran,yang pada gilirannya memperlambat proses pembangunan ekonomi (Bilbao-Osorio et al, 2011). Untuk itu, sangatlah penting mengembangkan key contact point untuk investor (seperti peran MIDA di Malaysia) yang sangat membantu investor, tidak korup dan profesional Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa membangun KEK yang berhasil , diperlukan keseluruhan strategi yang koheren, dan hubungan erat antara ekonomi dan politik. Memang sistem politik kita saat inisulit untuk membentuk sebuah strategi koheren, namun tidak ada yang tidak mungkin. Kesuksesan KEK banyak yang tergantung dengan kejelasan visi pemerintah, yaitu kapasitas teknokratik untuk membentuk strategi kluster yang handal, transparan dan mampu membuat kebijakan operasional yang tepat. Lebih lanjut, strategi harus diimplementasikan dengan konsitensi yang tinggi dan dalam jangka waktu lama. Hal ini akan menciptakan kondisi yang dapat diprediksi dan memberikan kenyamanan bagi investor lokal dan 112
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI asing. Dengan pemahaman daya saing nasional dan daerah yang dipadukan dengan strategi yang komprehensif, diharapkan KEK yang terkemuka dapat terwujud di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA ASEAN Economic Community (2010), ASEAN Economic Community Scorecard, Charting Progress Towards Regional Economic Intergration. Bilbao-Osorio, B, Jennifer Blanke, Ciara Browne, Roberto Crotti (2011)¸ The Global Competitiveness Report 2011-2012,World Economic Forum. BKPM report 2011, BOI Thailand (2010), Thailand BOI sets positive outlook for 2010 80% surge in 2009 investment value shows investors' confidence, Breakstone Group (2010), US investors view about China (see CSF- Competitiveness Support Fund (2007), Special Economic Zone Benchmarking and Policy Action Plan, USAID and Ministry of Finance Government of Pakistan. Doing Business (2010), Reforming trough Difficult Times, Comparing Regulations in 183 Economies. Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic ForumGeneva, Switzerland. IMD (2009), IMD World Competitiveness Yearbook 2009, TheWorld Competitivness Scoreboard 2009 INBC (2011) DOING BUSINESS IN INDONESIA: A Norwegian Perspective 2011, Report from Indonesia Norway Business Council and the Royal Norwegian Embassy in Jakarta, February 4th. Lin, Justin Yifu. (2010), "New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development." Policy Research Working Paper 5197, World Bank, Washington, Ministry of Finance, Economic Reports, 2001/2002/2006. Kuala Lumpur. Porter,M (2008), Harvard Bussines Review, The Five Compettitive Forces That Shaspe Strategy Qian, J. (2008), "National High-Tech Industry Development Zones," Presentation to the EU Science and Technology Counselors Meeting, Beijing, December. Shah, Z.(2008)Special Economic Zones in South Asia, A Comparative Analysis of Bangladesh, Sri Lanka, and India UNCTAD,(2011), World Investment Report 2011,United Nation Conference on Trade and Development. Wahyuni, S. (2012),Conducting Qualitative Research Method,Salemba Empat. Wahyuni,S. , E.S.Astuti S.A (2010), WHAT INVESTORS THINK ABOUT OUR FTZ AREAS? Case Study on Batam, Bintan, Karimun,MRC Working paper, Wahyuni,S. I.K. Djamil, E.S.Astuti S.A., T. Mudita (2010), The Study of Regional Competitiveness in Batam, Bintan, and Karimun, MRC Working paper, WAHYUNI, S. & NG KWAN KEE (2012), HISTORICAL OUTLOOK AT THE INDONESIAN COMPETITIVENESS: PAST AND CURRENT PERFORMANCE, AMERICAN SOCIETY FOR COMPETITIVENESS JOURNAL, EMERALD. S. Wahyuni (2013), Developing Special Economic Zone: Benchmarking between Indonesia, Thailand, Malaysia and China, Indonesian Ministry of Trade, University of Indonesia and SalembaEmpat. World Bank (2011), Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, World Bank and IFC Publications. Zeng, Douglas Zhihua (2010), Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, World Bank. Zhihua Zeng, D. (2011),How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China's Rapid Development, Policy Research Working Paper 5583, Worldbank Zhong, J, et al., eds. (2009), Annual Report on the Development of China's Special Economic Zones. Beijing: Social Sciences Academy Pres. *** 113
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) PENILAIAN LINGKUNGAN DAN VALUASI EKONOMI PERIKANAN TERHADAP REKLAMASI 'WATER FRONT CITY' TELUK JAKARTA Budy Wiryawan Staf Pengajar (PSP) Fakultas PerikanandanIlmu Kelautan (FPIK) InstitutPertanian Bogor (IPB). (bud@psp-ipb.org) Nimmi Zulbainarni StafPengajarDepartemen PSP, FPIK-IPB. dan nim@psp-ipb.org) Nono Sampono Alumni Program Program Studi Doktor,Teknologi Perikanan Laut, Departemen PSP, FPIK-IPB Perikanan merupakan salah satu sektor prioritas dalam perwujudan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015. Pertumbuhan berbagai industri dan bertambahnya penduduk di Jakarta membutuhkan ruang terbuka yang luas. Daya tarik Jakarta telah memicu kepadatan penduduk yang tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,7 juta jiwa. Hal ini tentu saja mendorong terjadinya reklamasi sebagai solusi terhadap kebutuhan lahan yang semakin mendesak. Salah satu daerah yang akan direklamasi adalah "water front city" Teluk Jakarta yang berhadapan langsung dengan laut sehingga berdampak terhadap aktivitas perikanan. Oleh karena itu tujuan penulisan paper ini adalah menganalisis dampak kegiatan reklamasi terhadap aktivitas perikanan melalui penilaian lingkungan dan valuasi ekonomi. Metode penilaian lingkungan yang digunakan adalah analisis deskriptif dari hasil data primer dan data sekunder serta analisis spasial. Berdasarkan hasil penilaian lingkungan yang dlakukan kemudian divaluasi secara ekonomi dengan metode Extended Cost Benefit Analysis (ECBA).Secara umum kondisi kualitas lingkungan perairan Teluk Jakarta menunjukkan bahwa kualitas yang buruk ada di bagian tengah teluk Jakarta. Berdasarkan valuasi ekonomi kegiatan reklamasi di Teluk Jakartadapat diteruskan karena dampak positif lebih besar daripada dampak negatifnya khususnya untuk perikanan, dengansyarat proses (RKL/RPL) International Kata Kunci : Masyarakat Ekonomi Asean, perikanan, reklamasi, penilaian lingkungan, valuasi ekonomi Fishery is one of the priority sectors in the realization of the ASEAN Economic Community (AEC) which will starting in 2015. Growth of various industries and increasing population in Jakarta requires a large open space. Jakarta appeal has sparked a high population density, with a population of 9.7 million people. This of course led to reclamation of coastal land as a solution to the needs of an increasingly urgent. One of the areas that will be reclaimed as water front city is Jakarta Bay thatwilleffect on fishereis activity. Therefore the objective of this paper was to analyze the impact of reclamation on fishery activities through environmental assessment and economic valuation. Environmental assessment method used is descriptive analysis the primary data gathered from and secondary data that combined withl spatial analysis. Based on the results of the environmental assessment, then the economic valuation usingExtended Cost Benefit Analysis (ECBA) has been applied. In general, environmental quality of Jakarta Bay waters showed that poor quality was in the center of Jakarta Bay. Based on the economic valuation indicated that reclamation activities could be forwarded due to having a higher positive impact than its negative impacts to fisheries in particular, as long as the process of Environmental Monitoring and Supervision (EMMP) is done strictly following International Guidance for Reclamation, and to legislations related to coastal development. Key Words: Asean Economic Community, fisheries, reclamation, environmental assessment, economic valuation. 114
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI I. PENDAHULUAN P erikanan merupakan salah satu sektor prioritas dalam perwujudan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai pada tahun 2015. Studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini memiliki pasar yang sangat potensial. Nilai investasi, pada sektor jasa konsumen; pertanian dan perikanan; sumberdaya energi; dan pendidikan, sudah mencapai US$500 miliar, diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai US$1,8 triliun, dan pada tahun tersebut, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Pertumbuhan berbagai industri dan bertambahnya penduduk di Jakarta membutuhkan ruang terbuka yang luas.Daya tarik Jakarta telah memicu kepadatan penduduk yang tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 9,7 juta jiwa. Tentunya hal tersebut akan membawa persoalan tersendiri, antara lain permasalahan perkotaan, pemukiman, infrastruktur, transportasi, rekreasi, lingkungan hidup dan lain- lain. Pertumbuhan kota Jakarta yang semakin pesat membutuhkan konsep perencanaan tata kota yang tepat sehingga tidak semakin menambah permasalahan yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan ruang tersebut maka pemerintah harus menyediakan lahan baru. Bagian darat wilayah Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat sehingga ada pilihan mereklamasi pantai. Reklamasi menjadi bagian dari pembangunan misalnya Jakarta "Water Front City"di Teluk Jakarta yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan lahan yang semakin mendesak, sesuai dengan harapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2025. Wilayah Teluk Jakarta meliputi daerah pesisir Jakarta dan Perairan Teluk Jakarta yang dibatasi oleh Tanjung Pasir di sebelah Barat (6°00,96' LS/106°47,76' BT) dan semenanjung Muara Gembong di bagian Timur (5°56,48' LS/107°01,93' BT). Luas keseluruhan perairan Teluk Jakarta adalah 514 km², dengan panjang garis pantai sekitar 72 km. Saat ini Teluk Jakarta ini telah mengalami perubahan akibat pembangunan pesisir yang sangat signifikan dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini, dan masih banyak lagi sejumlah proyek pembangunan yang akan diusulkan maupun sedang berlangsung yang akan memberikan dampak serius terhadap wilayah disekitar Teluk Jakarta. Reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Jakarta tentunya akan membawa berbagai dampak baik teknis, ekologi (lingkungan), ekonomi, sosial termasuk terhadap kegiatan perikanan.Misalnya, Reklamasi yang dilakukan di Kota Manado telah menyebabkan menurunnnya hasil tangkapan nelayan pukat pantai dan pancing noru. Penurunan hasil tangkapan tersebut disebabkan oleh 2 hal yaitu perubahan garis pantai akibat adanya reklamasi telah menyebabkan berubahnya habitat ikan di daerah penangkapan serta ikan-ikan semakin menjauh dari daerah penangkapan nelayan (Wagiu 2011). Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian lingkungan dan valuasi ekonomi perikanan terhadap reklamasi "water front city" Teluk Jakarta mengingat Jakarta adalah ibukota negara dan dalam menghadapi MEA ditandai dengan pergerakan bebas dan tanpa hambatan lima elemen kunci yaitu arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan arus tenaga kerja terlatih (skilled labour). Tujuan penulisan paper ini adalah menganalisis dampak kegiatan reklamasi terhadap aktivitas perikanan melalui penilaian lingkungan dan valuasi ekonomi akibat pembangunan dan pengembangan Jakartawater front city. II. METODOLOGI PENILAIAN LINGKUNGAN DAN VALUASI EKONOMI 2.1. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di kawasan pesisir Teluk Jakarta yang akan terdampak langsung oleh kegiatan reklamasi.Teluk Jakarta sebagaimana dimaksud dalam kajian ini dibatasi pada daerah pesisir Jakarta dan perairan Teluk Jakarta, dengan 3 (tiga) titik pengambilan contoh responden di Muara Karang, Muara Baru dan Cilincing, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 115
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Teluk Jakarta 2.2 Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan responden.Responden dalam penelitian ini terdiri nelayan, pengumpul ikan, pedagang ikan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta pihak terkait lainnya. Responden diambil secara purposive dan incidental sampling dengan jumlah sampling 100 orang.Pengambilan data daerah penangkapan ikan dilakukan dengan interview kepada nelayan-nelayan yang tinggal dan menangkap ikan di sekitar Teluk Jakarta dan nelayan diminta menunjukkan lokasi daerah penangkapan ikan pada sebuah petalaut dan alat tangkap yang digunakan. Lokasi-lokasi daerah penangkapan ikan kemudian di digitasi pada peta digital dan dihitung luasannya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber publikasi antara lain data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS dan Instansi-instansi terkait lainnya. 2.3 Analisis Data 2.3.1 Penilaian Lingkungan Analisis Lingkungan Dampak Reklamasi dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Penilaian Menyeluruh atas Aspek-aspek Perencanaan Kegiatan Penilaian menyeluruh ini dilaksanakan berdasarkan data perencanaan yang tersedia. Namun, mengingat bahwa proyek ini telah dibahas dan diperdebatkan selama bertahun-tahun di banyak tempat, ada kemungkinan bahwa perkembangan terbaru proyek reklamasi ada perubahan dengan kondisi lapagan. Perlu juga dicatat bahwa pertimbangan yang disampaikan dalam dokumen ini didasarkan pada hasil Kajian Lingkungan dan Literatur review dari pengalaman pada proyek reklamasi besar serupa yang pernah dilakukan. Empat isu kunci yang menjadi sorotan utama penilaian lingkungan adalah sebagai berikut: (1) Menciptakan pengembangan kawasan pantai yang menarik untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat umum, (2) Ketidaksesuaian antara rencana yang diusulkan dengan kondisi lapangan, (3) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, (4) Implementasi Proyek. 2) Ketidaksesuaian antara rencana yang diusulkan dengan kondisi lapangan. Idealnya, rencana induk yang terperinci (RTRW Jakarta 2025)untuk pembangunan kota pantai harus dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kepentingan publik dapat terlindungi dan pembangunan infrastruktur dapat dikoordinasikan dengan baik. Pihak pengembang swasta sebaiknya hanya diberi 116
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI kewenangan untuk mengembangkan kawasan pantai yang lingkup areanya lebih kecil berdasarkan rencana induk terperinci yang disetujui pemerintah. 3) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai di sepanjang Teluk Jakarta Ada beberapa penggunaan lahan sangat tidak sesuai dan menyimpang dari usulan pengembangan pulau-pulau reklamasi. Kondisi tersebut meliputi: PLTU dan PLTGU terletak di wilayah Pluit/ Muarakarang, yang mengakibatkan pencemaran udara dan limbah air panas; Pabrik gelas PT. Asahi Mas (pencemaran udara); Tempat pembuangan sampah dan limbah sementara di daerah Cilincing (pencemaran air); Pelabuhan perikanan dan desa-desa di sepanjang Teluk Jakarta (pencemaran air); Kawasan hutan lindung di Muara Angke; danJaringan kabel bawah laut dan infrastruktur terkait. 4) Penilaian Dampak Lingkungan Untuk penilaian lingkungan pada paper ini digunakan analisis deskriptif dari data primer persepsi masyarakat dan data sekunder dari hasil penelitian rencana reklamasi di Teluk Jakarta oleh Jury et al. (2011). Penilaian lingkungan ini akan dikuantifikasi atau divaluasi secara ekonomi untuk mengetahui apakah reklamasi yang dilakukan berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan khususnya lingkungan perikanan pada bab valuasi ekonomi. Untuk mengetahui dampak spasial terhadap perikanan akibat reklamasi Water Front City di Teluk Jakarta digunakan metodeGeograpichal Information System (GIS).Setelah diperoleh data dan informasi reklamasi dan daerah penangkapan ikan dalam bentuk spasial, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah mendigitasi informasi tersebut. Sebelum dilakukan digitasi,dilakukan terlebih dahulu koreksi peta sehingga peta yang ada memiliki format peta yang sama. Digitasi rencana reklamasi berupa file GIS dengan format polygon. Analisis data untuk melihat dampak reklamasi terhadap lingkungan kegiatan perikanan teknik overlay. Overlay ikan) menggunakan (daerah penangkapan padakajianpenelitianini, merupakan teknik GIS untuk menumpang-susunkan (overlaying)antara peta rencana reklamasi dengan peta kegiatan perikanan sehingga diperoleh informasi daerah perikanan yang terdampak langsungsecaraspasial akibat kegiatan reklamasi.Setelah diperoleh lokasi kegiatan perikanan yang akan terdampak langsung, makadilakukanperhitunganluasan (polygon) daerah penangkapan ikan yang terdampak langsung akibat kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. 2.3.2 Valuasi ekonomi Penilaian manfaat ekonomi kawasan Teluk Jakarta dilakukan dengan teknik valuasi ekonomi (Fauzi et al, 2007). Valuasi ekonomi terhadap keberadaan Teluk Jakarta dihitung berdasarkan manfaat langsung dari adanya kawasan Teluk Jakarta, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Extended Cost Benefit Analysis.Metode ini dilakukan untuk menganalisis suatu kawasan dengan memasukan unsur biaya dan manfaat yang disesuaikan dengan kawasan/spasial daerah penelitian. Dalam studi ini, beberapa aspek berupa dampak ekonomi tidak langsung terhadap semua stakeholder dimasukkan dalam perhitungan (Jenkins 1998). Extended Cost Benefit Analysis akan menghasilkan suatu analisis yang komprehensif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari suatu aktifitas ekonomi terhadap stakeholder dan sumberdaya alam secara keseluruhan. Secara matematis, "Extended Cost Benefit Analysis" dapat ditulis sebagai berikut : 117
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) dimana : Bt Ct r EXT : Benefit Tahun ke-t : Cost Tahun ke-t : Discount rate : Externalitas yang dihitung berdasarkan dampak ekonomi direct dan indirect Pada penelitian ini digunakan discount rate12 % atas dasar bahwa discount rate untuk analisis ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya adalah 8 % sampai 15 % (Gittinger, 1986). Metode valuasi yang digunakan adalah metode pendekatan produktivitas dan benefit transfer.Khusus untuk perikanan, metode valuasi yang digunakan adalah pendekatan produktivitas. Pendekatan produktivitas adalah pendekatan yang mengukur nilai ekonomi sumberdaya alam berdasarkan kontribusi produktivitas sumberdaya tersebut. III. HASIL DAN DISKUSI 3.1. Penilaian Lingkungan Dalam perjalanan upaya reklamasi Teluk Jakarta, tampaknya para pengembang swasta memiliki keleluasaan dalam mengajukan rencana pembangunan terperinci untuk wilayah yang luas, walaupun rencana pembangunan tersebut masih perlu persetujuan dari pemerintah terkait. Walaupun kendali pembangunan dan persetujuan masih dipegang oleh pemerintah, namun mekanisme tersebut dapat (dan tampaknya telah) menimbulkan pembangunan yang parsial dan bersifat tumpang tindih. Perhatian dari penilaian lingkungan adalah pada dampak proses. Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengerukan dan penimbunan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta disebut sebagai dampak proses. Bencana utama yang dihadapi perairan laut akibat reklamasi adalah peningkatan konsentrasi sedimen tersuspensi di kolom perairan yang memacu kekeruhan tinggi. Dampak lanjutan dari kondisi keruh ini adalah sedimentasi dan pengendapan sedimen yang memicu perubahan kondisi batimetri, membahayakan komunitas bentik di dasar perairan, dan mengganggu aktivitas maritim. Khusus untuk kawasan Teluk Jakarta bagian tengah, yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan reklamasi saat ini, terdapat sejumlah daerah kritis yang terdampak, walau sangat mungkin wilayah terdampak tidak terbatas pada daerah tersebut. Daerah kritis yang terdampak reklamasi yang dilakukan oleh otorita Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Muara Wisesa Samudera adalah: (1) Lokasi budidaya dan daerah penangkapan ikan di sektor timur kawasan teluk, dan (2) Pipa penyerapan air pendingin pada pembangkit listrik yang ada di sektor tengah dan timur kawasan teluk. Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan proyek reklamasi yang laju produksi sedimennya 60,000m3/hari, yang merupakan profil laju produksi yang umum dalam mayoritas proyek reklamasi. Aktivitas terkait, seperti penambangan pasir sebetulnya merupakan kegiatan yang berkontribusi utama sebagai sumber sedimen dan berdampak signifikan terhadap luapan sedimen ke perairan sekitarnya. Dari hasil pemodelan hidrodinamika (Jury et al, 2011) maka secara umum kondisi kualitas lingkungan perairan menunjukkan bahwa kualitas yang buruk ada di bagian tengah teluk Jakarta (Gambar 2). Hasil simulasi berdasarkan pada kondisi Pasang air laut tertinggi 2005, menunjukkan bahwa waktu pembilasan massa air (flushing time) di Teluk Jakarta menjadi 14 hari setelah adanya reklamasi, dari kondisi sebelum ada reklamasi. Taurusman, 2007, melaporkanwaktupembilasanmassa air Teluk Jakarta 7 hari. Berdasarkan peta rencana reklamasi Teluk Jakarta akan dilakukan pada sepanjang pantai mulai dari daerah Cilincing hingga Teluk Naga. Reklamasi dilakukan tidak pada sepanjang pantai, 118
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI namun dilakukan dengan membuat "pulau-pulau" di depan pantai.Terdapat beberapa 10 (sepuluh) perusahaan pengembangreklamasi yang telah mengusulkan hak atas wilayah reklamasi antara lain (Jury et al. 2011 dan van Berkel, 2012). Gambar 2. Kondisi Kualitas Perairan Teluk Jakarta dan Waktu Pembilasan (Flushing Time) Berdasar Hasil Pemodelan DHI, 2012. Observasiterhadap daerah penangkapan ikan (DPI),menunjukanbahwanelayan yang menangkap ikan di sekitar Teluk Jakarta adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap payang, mini purse seine, gillnet, bagan dan dogol. DPI untuk alat tangkap payang dan dogol terletak di sebelah barat, tengah dan timur Teluk Jakarta serta di sekitar Pulau Damar, sedangnelayan yang menggunakan alat tangkap gillnet menangkapikandi sekitar Pulau Damar dan sebelah timur dan barat Teluk Jakarta. Nelayan yang mengoperasikan mini purseine, menangkapikan di daerah Pulau Damar dan sebelah barat Teluk Jakarta. Bagan yang digunakan di sekitar Teluk Jakarta umumnya bagan tancap. Bagan tancap banyak di pasang di sebelah barat dan timur Teluk Jakarta. Selain kegiatan penangkapan, kegiatan perikanan lainnya di Teluk Jakarta berupa budidaya kerang hijau. Budidaya kerang hijau banyak dilakukan di sebelah barat dan timur Teluk Jakarta yang berdekatan dengan wilayah pemasangan bagan. Berdasarkan analisis hasil overlay DaerahPenangkapanIkan (DPI), maka DPIdan areal budidayakeranghijau yang akan terdampak akibat kegiatan reklamasi adalah daerah penangkapan untuk alat tangkap payang, gillnet, bagan, wilayah perairan tersebut dan berganti menjadi daratan (pulau) dan akan memaksa nelayan untuk menemukan DPI baru yang tentunya akan lebih jauh ke arah lautan bebas. Selain kegiatan perikanan pantai, kegiatan budidaya kerang hijau juga akan terdampak langsung dari kegiatan reklamasi. Lokasi budidaya yang selama ini dimanfaatkan oleh nelayan akan hilang dengan terbentuknya daratan baru hasil reklamasi. Nelayan budidaya kerang hijau harus mencari daerah lain yang cocok untuk meneruskan budidaya kerang hijau (Perna viridis). DPI lain yang juga akan terpengaruh adalah daerah penangkapan mini purse seine di sekitar wilayah Pulau Bidadari.Perubahan habitat di perairan pantai akan menyebabkan perubahan struktur habitat dan komposisi SDI sehingga akan mempengaruhi DPI yang berada lebih jauh dari pantai.Gambar overlay rencana reklamasi dan DPI disajikan pada Gambar 3. 119
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) Gambar 3. Peta Overlay Rencana Reklamasi dan Daerah Penangkapan Ikan di Teluk Jakarta Daerah penangkapan ikan yang terdampak langsung akibat reklamasi mencakup 306,12 ha untuk DPI payang, 43,40 ha untuk DPI gillnet, 500,84 ha untuk DPI bagan dan budidaya, dan 339,28 ha untuk DPI dogol serta 337,70 ha untuk DPI beberapa alat tangkap dalam satu wilayah. DPI yang tidak terkena dampak langsung dari kegiatan reklamasi adalah daerah penangkapan di sekitar Pulau Damar dan sebelah barat Teluk Jakarta, sehingga kedua wilayah ini dapat dijadikan alternatif daerah penangkapan jika nelayan tidak dapat melakukan penangkapan di sekitar pantai yang tereklamasi. Estimasi luasan masing-masing DPI disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Estimasi Luasan Daerah Penangkapan Ikan Terdampak Langsung Reklamasi di Teluk Jakarta No. Jenis Alat Luas DPI (ha) A 1. 2. 3. 4. DPI masing-masingalattangkap Payang Gillnet BagandanBudidayaKerangHijau Dogol Jumlah 306,12 43,40 500,84 339,28 1.189,64 B 5. 6. 7. 8. 9. 10. DPI Dogoldan gillnet Dogol, bagandanbudidayakeranghijau Dogoldanpaying Gillnet, bagandanbudidayakeranghijau Payang, bagandanbudidayakeranghijau Dogol, gillnet, bagandanbudidayakeranghijau Jumlah Jumlah total DPI (A + B) 58,01 2,26 94,97 121,42 18,37 42,67 337,70 1.527,34 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Reklamasi akan memberikan gangguan terhadap jalur perahu nelayan yang akan menuju maupun kembali dari operasi penangkapan ikan. Adanya daratan baru akan menyebabkan perubahan pola alur pelayaran dan jalur keluar masuknya kapal. Hal ini akan dirasakan oleh ketiga wilayah penelitian dimana persentase responden di Cilincing memiliki nilai yang paling tinggi (Gambar 4). Kegiatan reklamasi akan berdampak merugikan untuk wilayah Cilincing, namun tidak untuk wilayah Muara Baru dan Muara Angke. Demikian ditunjukkan oleh Gambar 5. Daerah Cilincing merupakan salah satu sentra budidaya kerang hijau. Adanya kegiatan reklamasi akan menghilangkan lokasi budidaya kerang hijau yang saat ini sudah ada. Selain itu adanya lahan baru akan menyebabkan pasokan dan aliran air laut menjadi terganggu sehingga akan menggangu keseluruhan dari 120
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI proses budidaya. Namun disisi lain, hilangnya lahan budidaya kerang hijau memberikan keuntungan bagi konsumen,karena lokasi yang dijadikan lahan budidaya kerang hijau saat ini sudah tercemar dan menghasilkan kerang hijau yang tidak sehat. Gambar 4. Dampak Reklamasi Terhadap Jalur Perahu Nelayan Berdasarkan Sebaran Wilayah Responden Gambar 5. Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Budidaya Berdasarkan Sebaran Wilayah Responden Widodo (2005) mengungkapkan bahwa salah satu dampak negatif dari reklamasi adalah meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Begitu pula dengan persepsi reponden di Teluk Jakarta yang secara umum menyatakan bahwa reklamasi akan memberikan dampak yang merugikan terhadap sumberdaya ikan. Persentase persepsi tertinggi diberikan oleh responden di Cilincing dengan nilai 68% seperti disajikan pada Gambar 6. Reklamasi akan menghilangkan sumberdaya hayati pada daerah yang ditimbun sehingga akan menggangu keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk sebelumnya.Untuk dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem pasca reklamasi, dibutuhkan waktu yang relatif lama.Suryadewi et al. (1998) menyatakan bahwa reklamasi akan memusnahkan ekosistem alami yang terkena dampak reklamasi. Kusumawati (2012) mengemukakan bahwa reklamasi di daerah Kamal Muara hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah sekitar 25%, sementara nelayan di wilayah ini akan dipindahkan ke daerah lain sehingga hal tersebut akan menyebabkan hilangnya pendapatan nelayan yang selama ini menangkap ikan di Teluk Jakarta. Reklamasi juga akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan di Teluk Jakarta, terutama pada saat dilakukan proses pengurugan. Tanah timbunan akan menyebabkan kekeruhan yang 121
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) secara langsung akan mengganggu keberadaan dan kelimpahan sumberdaya ikan. Jaya et al. (2012) menyatakan bahwa kualitas perairan Pantai Losari setelah reklamasi telah melampaui standar baku mutu air laut untuk biota sehingga dapat dikatakan telah mengalami penurunan (tercemar). Reklamasi di sekitar Pulau Batam juga telah menyebabkan perubahan terhadap pola arus, gelombang, kualitas air dan batimetri wilayah pantai. Reklamasi juga telah menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Bahkan ikan kerapu, kakap dan udang semakin sulit ditangkap oleh nelayan, karenaadanyagangguan terhadap keseimbangan ekosistem yang berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas nelayan (Priyandes dan Majid 2009). Gambar 6. Dampak Reklamasi Terhadap Sumberdaya Ikan Berdasarkan Sebaran Wilayah Responden Selain dampak langsung terhadap kegiatan perikanan, dampak langsung lainnya dari kegiatan reklamasi adalah dampak terhadap sumberdaya dan ekosistem pesisir. Sumberdaya dan ekosistem pesisir yang akan terdampak langsung adalah ekosistem mangrove dan sumberdaya ikan. Dampak dari reklamasi terhadap ekosistem mangrove menurut Alikodra (1996) akan mengurangi fungsi ekosistem mangrove baik dari sisi manfaat langsung bagi masyarakat nelayan maupun manfaat ekologis yang juga kemudian juga berdampak negatif bagi nelayan. Sumberdaya ikan yang berada di sekitar Teluk Jakarta juga akan terdepak langsung dari kegiatan reklamasi. Ekosistem-ekosistem yang terdapat di Teluk Jakarta memiliki keterkaitan. Ikan-ikan yang memiliki habitat di beberapa ekosistem di Teluk Jakarta dan sekitarnya; seperti ekosistem mangrove, estuaria di muara sungai, terumbu karang di pulau-pulau di dalam dan sekitar Teluk Jakarta akan melakukan migrasi diantara ekosistem-ekosistem tersebut. Dengan adanya kegiatan reklamasi, maka jalur migrasi ikan tersebut akan terganggu sehingga akan berdampak terhadap kondisi sumberdaya ikan di Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi juga berpotensi memberikan ancaman terhadap kelestarian ekosistem mangrove (Setyawan dan Winarno 2006). Dampak lainnya dari kegiatan reklamasi adalah sedimentasi yang diakibatkan proses kegiatan reklamasi dan perubahan gerakan massa air akibat adanya pulau reklamasi.Sedimentasi memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya dan ekosistem pesisir di Teluk Jakarta dan sekitarnya seperti mangrove dan terumbu karang. Perubahan gerakan massa air juga berdampak terhadap sedimentasi serta masa penyimpanan air di dalam Teluk Jakarta. Perubahan masa penyimpanan air akan berdampak terhadap kualitas perairan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kondisi sumberdaya ikan. Berdasarkan analisa model dinamika massa air, kawasan yang akan terdampak akibat perubahan masa penyimpanan air adalah di sekitar Tanjung Priok dan Muara Baru yang akan memiliki masa penyimpanan air sebesar 14 hari, 7 hari lebih tinggi dari masa penyimpanan air normal (Jury et al. 2011). Djainal (2012) menemukan bahwa meskipun belum berdampak terhadap gelombang dan arus namun reklamasi di Kota Ternate telah menyababkan sedimentasi yang cukup tinggi dimana telah terjadi perubahan kedalaman dari 3 122
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI meter (sebelum reklamasi) menjadi 1,5 meter (setelah reklamasi). Quadros et al. (2004) juga menyebutkan bahwa reklamasi di pantai India telah menyebabkan kekeruhan yang sangat tinggi yang mengakibatkan naiknya padatan tersuspensi hingga 713,69% dan penurunan kandungan oksigen terlarut hingga 21,55%. Sesungguhnya reklamasi tidak selamanya memberikan dampak negatif, reklamasi yang direncanakan dan dilakukan dengan baik akan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di wilayah pesisir. Qi dan Zhang (2003) mengemukakan bahwa rencana proyek reklamasi di Pantai Timur Hengsha justru memberikan dampak positif. Reklamasi tesebut akan meningkatkan kestabilan pantai, mencegah, mengatur dan mengendalikan potensi banjir melalui saluran yang telah dibuat serta menjadi perangkap sedimen sehingga meminimumkan terajadinya sedimentasi di muara sungai Yangtse. 3.2. Valuasi Ekonomi Berdasarkan penilaian lingkungan di atas, maka kemudian divaluasi secara ekonomi dampak reklamasi water front city di Teluk Jakarta untuk memutuskan apakah reklamasi ini diteruskan atau tidak. Apabila dampak positifnya lebih besar (khususnya pada perikanan) maka reklamasi dapat diteruskan, visa versa. Oleh karena itu dilakukan analisis Extended Cost Benefit Analysis (ECBA) dampak reklamasi Teluk Jakarta di wilayah studi dengan menggunakan beberapa asumsi karena terbatasnya data. Daerah penelitian yang akan direklamasi diperkirakan seluas 1,189.64 ha yang merupakan daerah penangkapan ikan bagi nelayan di daerah penelitian. Menurut informasi dari perusahaan pengembangreklamasi, makadiharapkan harga lahan setelah reklamasi diperkirakan sebesar Rp 13 juta per m2. Semakin menuju ke arah pantai atau laut maka harga tanah reklamasi akan semakin mahal. Rencana reklamasi ini berdasarkan informasi di lapangan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 6 juta per m2 meliputi biaya perolehan lahan, umum dan administrasi, sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selain biaya langsung dan tidak langsung yang ditanggung oleh pelaku reklamasi maka pelaku reklamasi seharusnya pula mengeluarkan biaya kerusakan lingkungan (eksternalitas) akibat reklamasi. Biaya eksternalitas atau biaya dampak lingkungan ini jugadapat langsung maupun tidak langsung. Kegiatan reklamasi berdampak langsung terhadap kegiatan perikanan karena wilayah yang akan di reklamasi merupakan daerah penangkapan ikan nelayan di wilayah penelitian.Adapun nelayan dengan daerah penangkapan ikan di Teluk Jakarta adalah nelayan Gillnet, Dogol, Bubu, Bagan dan Budidaya Kerang Hijau serta Payang (sebagian kecil). Berdasarkan analisis pendapatan nelayan di wilayah studi, dengan dilakukannya reklamasi maka akan menimbulkan dampak sosial terhadap kegiatan perikanan sebesar Rp 314.511.300.000,-. Angka ini diperoleh dari kehilangan pendapatan nelayan Gillnet, Dogol, Bubu, Bagan dan Budidaya Kerang Hijau serta Payang di wilayah studi. Secara rinci disajikan pada Tabel 2. No Alat Tangkap Biaya/unit (x Rp 1.000) Pendapatan Kotor/unit/th (x Rp 1.000) Pendapatan Bersih/unit/th (x Rp 1.000) Jumlah (unit) Total (x Rp 1.000) 1 2 3 4 5 Gillnet Payang Dogol Bubu Bagan dan budidaya* 117.500 167.000 199.700 99.500 172.800 234.000 270.000 120.000 55.300 67.000 70.300 20.500 1.979 341 437 1849 109.438.700 22.847.000 30.721.100 37.904.500 103.600.000 Total 314.511.300 Sumber: Jury et al. (2011) 123
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) Nilai manfaat ekonomi dari sektor perikanan tangkap (Tabel 2) sebesar Rp. 314,5 M. Sumbangan nilai manfaat terbesar berasal dari perikanan gillnet, yaitu sebesar Rp. 109 M (35,9%). Manfaat terkecil berasal dari payang yaitu sebesar Rp. 23 M (7,5%).Hasil valuasi ekonomi terhadap kegiatan perikanan tangkap menunjukkan kawasan Teluk Jakarta memberikan manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan sebesar Rp. 314,5 M. Manfaat ekonomi diperoleh dengan perhitungan perkiraan besarnya ikan hasil tangkapan rata-rata nelayan selama setahun. Jika dilihat dari pendapatan bersih, maka kontribusi terbesar adalah dari alat tangkap dogol yaitu sebesar 70,3 juta rupiah dan disusul dengan payang sebesar 67 juta rupiah. Kontribusi terendah berasal dari bubu. Jadi kontribusi pendapatan bersih per unit alat tangkap akan memberikan manfaat yang lebih tinggi bila jumlah unit alat tangkap yang ada juga lebih banyak. Selain berdampak langsung terhadap perikanan, kegiatan reklamasi juga berdampak langsung terhadap mangrove karena dengan kegiatan reklamasi ini tentu saja akan menghilangkan hutan mangrove dan berbagai fungsinya. Valuasi ekonomi terhadap hutan mangrove pada penelitian ini dilakukan dengan metode benefit transfer. Aktivitas reklamasi dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem mangrove sehubungan dengan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai wilayah reklamasi. Jika aktivitas reklamasi menyebabkan kerusakan hutan mangrove maka akan terjadi eksternalitas negatif langsung yang menyebabkan kerugian. Untuk mengetahui rata-rata nilai manfaat bersih dari hutan mangrove di Indonesia digunakan hasil penelitian terdahulu seperti terlihat pada Tabel 3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata manfaat bersih hutan mangrove per ha per tahun adalah berkisar antara Rp. 2.547.245,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00 atau dapat pula diartikan bahwa setiap kerusakan 1 ha hutan mangrove maka akan kehilangan manfaat bersih sebesar Rp. 18.041.038,84. Tabel 3. Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove No. Peneliti/Tahun LokasiPenelitian Manfaatbersih (Rp/ha/thn) 1. 2. 3. 4. Kusumastantoet al. /1999 Fahrudin/1996 Agustono/1996 Ruitenbeek/1991 SegaraAnakan KabupatenSubang KabupatenIndramayu Bintuni Bay, Irian Jaya 2,547,245.00 14,998,692.34 14,618,218.00 50,000,000.00*) Oleh karena itu, berapa besar kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya reklamasi terhadap hutan mangrove yang terdapat di wilayah penelitian (Muara Angke) dapat dicari dengan cara mengalikan luas hutan magrove yang rusak (ha) dengan manfaat bersih per hektarnya. Sementara itu, van Berkel et al. (2012) mangrove menyediakan habitat penting bagi bermacam benih ikan dan dengan demikian penting untuk daerah semua stok ikan. Selain itu, hutan mangrove juga berhubungan dengan makanan dan perangkap sedimen dan tentu saja sebagai habitat penting bagi burung dan hewan lainnya. Studi ekstensif telah dilakukan pada nilai sosial dari hutan mangrove oleh IUCN 2007, nilai hutan mangrove antara USD 2853/ha-USD 12843 / ha. Muara Angke adalah salah satu daerah yang memiliki hutan mangrove di pusat Teluk Jakarta, dapat dikatakan bahwa nilai sosialnya tinggi apabila harus direklamasi, akan tetapi saat ini daerah hutan mangrove terdegradasi, sehingga cenderung menunjukkan nilai yang lebih rendah. Dengan tidak adanya data, maka dipilih untuk mengadopsi rata-rata USD 7848 / ha. Muara Angke memiliki hutan mangrove 117,7 ha (79,5 ha area hutan mangrove dan 38,2 ha suaka margasatwa), nilai sosial yang dihasilkan diperkirakan sebesar USD 923.000 (2007). Dengan asumsi tingkat diskonto 8%, maka perkiraan nilai 2012 adalah 1,35 juta USD. Pada penelitian ini nilai dampak kerusakan mangrove akibat reklamasi digunakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh van Berkel et al. (2012) dimana nilai hutan mangrove yang hilang akibat reklamasi yang terdapat di wilayah penelitian adalah sebesar Rp 13.500.000.000,- yang selanjutnya digunakan dalam ECBA. Selanjutnya dampak lingkungan langsung dari reklamasi juga akan dirasakan oleh sektor Listrik Negara mengingat di wilayah reklamasi ini terdapat 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Jakarta. Menurut van Berkel et al. (2012), Estimasi biaya pemadaman listrik di Nigeria adalah antara USD1.27-$ 22.46/kWh untuk keperluan sektor industri, sedangkan tingkat hunian 124
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI lebih rendah, USD0.03-USD14.61. Biaya sektor komersial ekonomi berkisar dari $ 5,02 untuk pelayanan ritel, sampai $ 21,73 untuk gedung perkantoran, dan lebih rendah untuk fasilitas pemerintah. Untuk daerah pasokan campuran sebagai Jakarta dan biaya sosial rata-rata USD 10.85/kWh. Kapasitas total Power Station Muara Karang, Muara Tawar, dan Tanjung Priok adalah 4.522 MW yang memasok sekitar 53% kebutuhan listrik di Jakarta. PLTU Muara Karang sendiri memasok sekitar 1.670 MW. Menunjukkan biaya sosial 18.11 Juta USD per jam jika stasiun Daya Muara Karang dimatikan. Jika diasumsikan bahwa reklamasi ini akan berdampak terhadap matinya listrik akibat kegiatan ini tentu saja ini merupakan biaya ekstenalitas yang dirasakan oleh masyarakat (biaya sosial). Dengan demikian berdasarkan data ini maka biaya eksternalitas (biaya sosial) yang ditanggung oleh masyarakat adalah sebesar Rp 18.11x1.000.000x10000x24 jamx12 bulan. Diasumsikan listrik mati selama 12 kali dalam satu tahun. Reklamasi pantai ini juga memiliki dampak lingkungan tidak langsung, karena reklamasi ini dapat mengakibatkan banjir karena telah hilangnya beberapa fungsi dari lingkungan.Dampak lingkungan (eksternalitas) tidak langsung tersebut salah satunya adalah banjir. Menurut van Berkel et al. (2012), banjir akibat reklamasi di Teluk Jakarta akan berdampak terhadap daerah penelitian seperti yang disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Kerugian Ekonomi Akibat Banjir Parameter Yang TerkenaDampak Nilai (Feb 2007 dalam Rupiah) a. b. c. d. e. f. g. h. i. Pertanian Indutri FasilitasPublik Kontruksi Perdagangan TransportasidanKomunikasi Keuangan Jasa Ekonomi 18,320,000,000 1,684,030,000,000 7,270,000,000 76,480,000,000 66,350,000,000 89,510,000,000 76,530,000,000 33,650,000,000 97,000,000,000 Total 2,149,140,000,000 Sumber : Jakarta Coastal Defence Study (2011), van Berkel et al. (2012) Nilai-nilai pada Tabel 4 digunakan dalam penelitian ini dalam mengukur dampak lingkungan tidak langsung akibat reklamasi yang dilakukan. Diasumsikan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan berdampak terhadap banjir diwilayah studi terhadap komponen-komponen yang terkena dampak tersebut di wilayah studi dengan menggunakan benefit transfer. Dengan menggunakan discount factor 12 % maka dari ECBA diperoleh NPV positif (Gambar 7). Dapat disimpulkan, nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa manfaat dari kehadiran reklamasi lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan baik itu langsung maupun tidak langsung. Dengan asumsi pada tahun 2014 reklamasi pantai sudah selesai dilaksanakan dan ECBA dilakukan selama 19 tahun dari tahun 2012-2030 berdasarkan rencana tata ruang DKI Jakarta sesuai Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah. Jika diskenario reklamasi ini menyebabkan listrik mati secara total karena semua pipa listrik yang ada tertimbun maka reklamasi ini tidak layak diteruskan. Hal ini sesuai dengan Pergub No. 122 Tahun 2012 tentang tata ruang di kawasan reklamasi untuk menghindari konflik dengan pihak lain (listrik dan telekomunikasi). Oleh karena itu diharapkan kegiatan reklamasi ini dapat memperhatikan hal ini. 125
Penilaian Lingkungan dan Valuasi Ekonomi ... (Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni & Nono Sampono) Gambar 7. Perbandingan Present Value sebelum dan sesudah Memasukkan Biaya Eksternalitas IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Reklamasi water front city Teluk Jakarta memberikan dampak lingkungan khusus untuk kawasan Teluk Jakarta bagian tengah, yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan reklamasi saat ini, terdapat sejumlah daerah kritis yang terdampak. Daerah kritis yang terdampak reklamasi yang dilakukan oleh otorita Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Muara Wisesa Samudera adalah lokasi budidaya dan daerah penangkapan ikan di sektor timur kawasan teluk dan pipa penyerapan air pendingin pada pembangkit listrik yang ada di sektor tengah serta timur kawasan teluk. Berdasarvaluasiekonomi reklamasi ini dapat diteruskan karena dampak positif yang ditimbulkankan lebih besar daripada dampak negatif.Namun, khusus untuk dampak terhadap perikanan kehilangan daerah penangkapan ikan dan budidaya kerang hijau dapat diatasi dengan mencari tempat yang baru, mengingatperairanpantai di Proses pemantauandanpengawasan (RKL/RPL) reklamasi pesisir haruslah dilakukan secara ketat, terpadu dan sesuai dengan Panduan International tentang Reklamasi serta sesuai dengan peraturan perundangan, maka manfaat lingkungan dan ekonomi akan didapat secara optimal. 4.2. Saran Dalam menghadapi MEA perlu peningkatan investasi dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan.Dalam memutuskan pelaksanaan investasi perlu penilaian yang tidak semata-mata dari sisi ekonomi melainkan juga dari sisi lingkungan sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, akan tetapi juga tetap menjaga lingkungan agar usaha yang dilakukan dapat berkesinambungan atau berkelanjutan. DAFTAR PUSTAKA Alikodra HS. 1996. Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove. Media Konservasi Vol 5 No. 1: 31-34. Djainal H. 2012. Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate. Jurnal Lingkungan Sultan Agung Vol 1 (1) : 16-28. Fauzi, A. 2000. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir. Bahan Pelatihan "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil". Bogor 20-25 Maret 2000. Jaya AM, Ambo Tuwo, Mahatma. 2012. Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga. E-Journal Program Pascasarjana UNHAS Desember 2012. 126
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Jury M, S Pans, T Golingi, B Wiryawan. 2011. Kajian Dampak Lingkungan Pengembagnan Pesisir Teluk Jakarta (Rapid Environmental Assessment Coastal Development in Jakarta Bay) by DHI Water&Environment. Publikasi Danida ESP2. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 143 p. Kusumawati J. 2012. Kajian Kebijakan Reklamasi Pantai dan Relokasi Perkampungan Nelayan di Kelurahan Kamal Muara Kodya Jakarta Utara. Jurnal Transparansi (Abstrak). Priyandes A dan MR Majid. 2009. Impact of Reclamation Activities on The Environmentcase Study: Reclamation in Northern Coast of Batam. Jurnal Alam Bina Jilid 15 (1) : 21-34. Quadros G, V Mishra, MU Borkar, RP Athalye. 2004. Impact of Construction and Reclamation Activities on The Water Quality of The Thane Creek, Central-West Coast of India. Journal Coastal Development Vol 7 (2) : 71-78. Ruitenbeek, H.J. 1992. Mangrove Management: An Economic Analysis of Management Options with a Focus on Bintuni Bay, Irian Jaya. EMDI Environmental Report No. 8. Suryadewi A, Edward, A Setiadi. 1998. Masalah Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari Aspek Psikologi Lingkungan. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 18 No. 2 : 145-163. Taurusman AA. 2007. Community Structure, Clearance Rate, and Carrying Capacity of Macrozoobenthos in Relation to Organic Matter in Jakarta Bay and Lampung Bay, Indonesia. [Dissertation]. Kiel University, Kiel, Germany. Van Berkel J., M. Jury, T. Foster, J. Dusik, B. Wiryawan, L. Salaki, N. Chans, and S. Pans. 2012. Jakarta Bay Recommendation Paper by DHI Water & Wagiu M. 2011. Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. VII No.1 : 12-16. Widodo L. 2005. Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai dengan Pendekatan Model Dinamik. Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT Vol. 6 No. 1 : 330-338. *** 127
Penguatan Produk Unggulan Sektor ... (Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis) PENGUATAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Dr. Muhammad Ridwansyah Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Dr. Tona Aurora Lubis Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. In order to frame the era of the Asean Economic Community (AEC) by 2015, implementation of the Excellent Product (EP), there are three things deemed necessary, in addition to fulfilling the potential area once populated, selecting products competitive from local materials using local wisdom (shared values ) and skills unique skills to produce original products, unique and valuable aimed at domestic and global markets as well as the original also includes a commitment and intervention of local and central government. The effectiveness and success of the implementation of EP not get out of the six keys successful implementation, namely: awareness and understanding about the EP human resources, explore the hidden potential of each country/region.As the term Triple Helix, which is needed in developing EP three parties, namely the role of government, the private property that must sustain small and medium enterprises (SMEs). Any potential owned by SMEs facilitated by government, business and entrepreneurship driven by the private sector and created a better mechanism to generate and improve product quality by the property so that Indonesia local products can be more known, trusted and chosen by the public. Keywords: Asean Economic Community (AEC), Triple Helix and Strengthening Local Product. 128
I. Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang D iberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 telah menimbulkan banyak reaksi dan bahkan kontroversi dalam masyarakat. Mereka menilai Indonesia cenderung tidak siap menghadapinya karena bergabungnya Indonesia dalam komunitas perdagangan bebas regional ini akan berimplikasi terhadap perekonomian domestik Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang khususnya untuk sektor-sektor domestik yang belum bisa bersaing secara keseluruhan. Produk-produk dari negara ASEAN dapat masuk dengan mudah ke Indonesia karena sudah tidak diberlakukannya lagi bea, bersaing secara langsung dan bebas dengan produk-produk lokal yang sejenis yang ada di Indonesia.World Economic Forum (WEF) 2012, menempatkan Indeks Daya Saing Indonesia berada pada urutan ke-5 dengan skor 50 jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand, selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut ini. Tabel 1. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012 No. Negara 2008 2012 Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Singapura Malaysia Brunei Darussalam Thailand Indonesia Filipina Vietnam Kambodia Timor-Leste 5 21 39 34 55 71 70 109 129 2 25 28 38 50 65 75 85 136 3 -4 11 -4 5 6 -5 24 -7 Sumber : World Economic Forum (WEF) 2012 Negara-negara ASEAN yang mengalami kenaikan indeks daya saing terbesar sejak 2008 adalah Kambodia (24 tingkat), Brunei Darussalam (11), Filipina (6), Indonesia (5) dan Singapura (3). Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Timor Leste mengalami penurunan peringkat daya saing selama 2008-2012. Pro daan kontra terus bergulir, banyak pengamat/ekonom yang berpandangan bahwa keadaan perdagangan Indonesia setelah MEA sesungguhnya masih sulit diprediksi. Dikhawatirkan bagi pelaku ekonomi yang tidak mampu bersaing, akan sulit mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran. Dari kalangan industri dan para pelaku usaha di sektor jasa bereaksi paling keras dengan menuntut pemerintah melakukan penundaan terhadap kesepakatan tersebut. Pada sisi yang lain, sejumlah pelaku ekonomi justru menyambut baik perjanjian MEA ini. Mereka optimistis MEA dapat memberikan keuntungan karena membuka peluang terutama bagi industri hilir pertanian lebih berkembang. Dengan keberadaan bahan baku dan tenaga kerja yang melimpah, MEA lebih menjanjikan keuntungan karena masa depan ekspor Indonesia akan meningkat karena membuka pasar yang lebih besar. Kendatipun demikian, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian ini tidak dapat dicegah ataupun dibatalkan. Lazimnya di dalam kesepakatan perjanjian perdagangan bebas, terdapat klausul- klausul yang memberi kesempatan para pihak memodifikasi dan penundaan konsesi sementara dalam rangka memperbaiki posisi daya saingnya. Dalam pembicaraan ulang pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, telah menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN, yang isinya mengenai Indonesia akan tetap melaksanakan komitmen (FTA) sesuai jadwal, tetapi terdapat sektor industri tertentu yang menghadapi ancaman pelemahan daya saing. 129
Penguatan Produk Unggulan Sektor ... (Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis) Berkaitan dengan dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapinya adalah mengembangkan program produk unggulan. Penerapannya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akses pasar industri kecil dan menengah (IKM), tidak hanya meliputi IKM kerajinan, tapi juga makanan dan minuman, produk herbal, dan interior, dan lain-lain ke tingkat global serta diproduksi secara kontinyu dan konsisten. Kementerian Koperasi dan UKM memperluas produk unggulan daerah di 100 titik di 33 provinsi berbasiskan peningkatan mutu dan daya saing agar produk unggulan itu bernilai tambah melalui industri pengolahan/processing (value chain), pengepakan, perluasan jaringan pemasaran secara integrasi dan lain-lain hingga tahun 2014 1.2. Tujuan Paper ini bertujuan untuk menyajikan gagasan penguatan produk unggulan sektor industri kecil dan menengah (IKM)di Provinsi Jambiguna memberikan solusi bagi peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang. 1.3. Metode Pengumpulan data dan informasi mengenai produk unggulan sektor industri Provinsi Jambi diperoleh dari hasil review terhadap hasil penelitian terdahulu terutama yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi tahun 2012. Review dikonsentrasikan untuk megidentifikasi produk olahan sektor industri di Provinsi Jambi. Upaya penguatan produk sektor industri tersebut, menggunakan skema Triple Helixmelalui sinergi fungsi dari pemerintah, intelektual dan kalangan IKM. Peran dari ketiga stakeholdertersebut adalah sebagai agent of exchange dalam proses perluasan pemasaran, meningkatkan penjualan produk lokal, sampai pada peningkatan geliat wirausaha di dalamnya, maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah. II. TINJAUAN PUSTAKA Penetapan produk unggulan daerah umumnya menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang merupakan suatu alat analisis, didukung oleh pendekataan matematika sederhana, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan 'decision making' seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi ( 2012) menggunakan AHP dengan kriteria penetapan produk unggulan kabupaten/kota sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini. Tabel 2 Kriteria penetapan produk unggulan kabupaten/kota di Provinsi Jambi No. Kriteria Variable yang Dipertimbangkan 1. Tenaga Kerja Terampil (skilled) Tingkat Pendidikan Pelatihan yang pernah diikuti Pengalaman kerja Jumlah lembaga/ sekolah ketrampilan/ pelatihan 2. Bahan Baku (manufacturing) Ketersediaan/kemudahan bahan baku Harga perolehan bahan baku Parishability bahan baku (mudah tidaknya rusak)· Kesinambungan bahan baku Mutu bahan baku 3. Modal Kebutuhan investasi awal Kebutuhan modal kerja Aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan 4. Sarana Produksi/Usaha Ketersediaan/ kemudahan memperoleh Harga 5. Teknologi Kebutuhan teknologi Kemudahan (memperoleh teknologi) 130
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 6. Sosial Budaya (faktor endogen) Ciri khas lokal Penerimaan Masyarakat Turun temurun 7. Manajemen Usaha Kemudahan untuk memanage 8. Ketersediaan Pasar Jangkauan/wilayah pemasarn Kemudahan mendistribusikan 9. Harga Stabilitas harga 10. Penyerapan TK Kemampuan menyerap TK 11. Sumbangan terhadap perekonomian wilayah Jumlah jenis usaha yang terpengaruh karena keberadaan usaha ini (Backward & Forward Lingkages) Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (2012) Analisis Triple Helix pertama kali diungkapkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, dan kemudian diulas lebih lanjut oleh Gibbons et al (1994) dalam The New Production of Knowledge dan Nowotny et al (2001) dalam Re-Thinking Science. Konsep Triple Helix selain digunakan untuk menjelaskan hubungan ketiga elemen (business, intellectuals, and government), model ini juga dapat memberikan gambaran mengenai koordinat dari simbiosis (irisan) dari masing-masing elemen. Dalam Triple Helix, masing-masing elemen merupakan entitas yang berdiri sendiri, memiliki perannya masing- masing meskipun mereka bersinergi dan mendukung satu dengan yang lainnya atau yang disebut dengan "Reflexivity". Dalam ekonomi kreatif, sistem "Triple Helix" menjadi payung yang menghubungkan antara Akademis (Intellectuals), Bisnis (Business), dan Pemerintah (Government) dalam kerangka bangunan ekonomi kreatif. Di mana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan. Gambar 1. Model Triple Helix Sumber : OECD, 1999 131
Penguatan Produk Unggulan Sektor ... (Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis) Bangunan ekonomi dipayungi oleh interaksi triple helix yang terdiri dari Academic (Intelektual), Business (Swasta), dan Government (Pemerintah) sebagai para aktor utama penggerak industri kreatif. Academic, kaum intelektual yang berada pada institusi pendidikan formal, informal dan non formal yang berperan sebagai pendorong lahirnya ilmu dan ide yang merupakan sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan Indonesia.Business, pelaku usaha yang mampu mentransformasi kreativitas menjadi bernilai ekonomis. Government, pemerintah selaku fasilitator dan regulator agar industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Darma (2012) yang meneliti produk unggulan dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melaporkan bahwa produk uggulan yang tercipta di Indonesia umumnya adalah UKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan terus mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara. Produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya, melalui kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ketrampilan SDM. Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Dimana mayoritas atau sekitar 65 persen penduduknya masih tergolong miskin, berpendapatan rendah. Dan mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian atau agrikultur. Triple Helix merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan peran serta dan kerja sama tiga elemen pembangunan yaitu pemerintah, pengusaha, dan intelektual (Abiyoso, 2008 : 1). Triple Helix, terkesan merupakan sebuah istilah baru, padahal istilah ini sudah cukup lama berkembang. Namun konsep ini kurang populer jika dibandungkan konsep lain dalam terminologi administratsi publik, seperti misalnya good governance. Serupa dengan good governance, yang menitikberatkan pada tiga sektor, namun perbedaannya terletak pada sektor terakhir yaitu masyarakat, namun pada triple helix sektor yang terakhir yaitu intelektual. Setiap potensi yang dimilki oleh IKM difasilitasi oleh pemerintah, didorong bisnis dan kewirausahaannya oleh pihak swasta, serta meningkatkan kualitas produk oleh pihak intelektual sehingga produk-produk lokal Indonesia dapat lebih dikenal, dipercaya dan dipilih oleh masyarakat (Ayip, 2008). Berikut ini skema interaksi dalam jejaring komunitas UKM: Gambar 2. Skema Interaksi Antar UKM Mendorong Terciptanya Produk Baru Berbagi Gagasan Dialog Terbuka Berbagi Pengalaman S K I L L UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang B UKM Bidang A UKM Bidang A UKM Bidang A UKM Bidang A UKM Bidang A UKM Bidang A UKM Bidang A Networking Toleran Sinergi Berbagi Pengetahuan Semangat Kebersamaan Sumber : Saiful Ulum, 2010. 132 I N O V A S I
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Skema pada gambar diatas, menunjukan bahwa dalam jejaring komunitas UKM harus terus terdapat (1) berbagi gagasan; (2) dialog terbuka; (3) berbagi pengalaman; (4) berbagi pengetahuan; (5) networking; (6) toleran,serta; (7) saling bersinergi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya produk-produk baru, mendorong inovasi, memupuk semangat kebersamaan serta terus mengembangkan skill dalam melakukan peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing. Dengan adanya skema interaksi tersebut, UKM-UKM dalam jejaring komunitas akan dapat terus berkembang secara optimal. Secara berkesinambungan diperlukan peran Triple Helix untuk mendukung perkembangan UKM tersebut. III. PEMBAHASAN Identifikasi Produk Unggulan Daerah Jambi Dalam skema MP3EI, pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan Jambi termasuk di dalam Koridor Ekonomi Sumatera, yang memiliki tema pembangunan sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional". Secara umum, Koridor Ekonomi Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengankegiatan ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor. Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah yang berbasis kepada perkebunan, terutama karet, kelapa sawit, kelapa dalam dan kulit manis (cassiavera). Awal tahun 1990 dimulainya pembangunan perkebunan, sehingga sampai saat ini luas perkebunan karet lebih dari 650.000 ha, perkebunan kelapa sawit lebih dari 600.000 ha, kemudian kelapa dalam mencapai lebih dari 150.000 ha, sementara kulit manis lahannya terus mengecil karena berbatasan dengan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Subsektor perkebunan adalah penghasil komoditi ekspor non migas yang cukup potensial dan peranannya dalam sektor perdagangan luar negeri sangat besar. Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu komoditas perkebunan penyumbang devisa negara dan juga penyerap banyak tenaga kerja. Demikian juga di Provinsi Jambi, pada tahun 2012 Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu 783,5 ribu orang (55,04 persen dari penduduk yang bekerja,) atau lebih dari setengah penduduk yang bekerja berada di Sektor Pertanian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa komoditi unggulan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan perhitungan Indeks Spesialisasi Perdagangan, produk CPO dan karet memiliki nilai yang lebih dari 1, yang berarti bahwa untuk komoditi tersebut Provinsi Jambi berlaku sebagai eksportir yang mempunyai daya saing yang relatif baik dibandingkan komoditi ekspor lainnya. Berdasarkan Indeks Konsentrasi Pasar, produk CPO dan Karet serta Produk Ikan Olahan juga memiliki nilai yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun produk tersebut cukup potensial, namun perlu peningkatan jumlah pasar sasaran, sehingga tidak lagi tertuju hanya pada satu atau dua pasar. Jika tujuan ekspor komoditi tersebar ke banyak negara, komoditi tersebut relatif tahan terhadap gangguan (disturbance) yang terjadi dalam perdagangan internasional. Eksportir komoditi unggulan Provinsi Jambi perlu melakukan strategi pengembangan pasar secara terus menerus guna menjaga stabilitas nilai ekspor. Berdasarkan Indeks RCA Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif untuk komoditi karet alam olahan dan karet remah. Oleh karena itu, strategi revitalisasi karet rakyat masih menjadi prioritas pembangunan pertanian di Provinsi Jambi agar keunggulan komparatif tersebut masih dapat dipertahankan. Sementara komoditi CPO meskipun cukup potensial, namun sedikit berfluktuasi diakibatkan infrastruktur yang belum memadai serta pengaruh krisis global terhadap permintaan dari CPO tersebut. Untuk itu, kebijakan infrastruktur terutama pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan kawasan Ekonomi Ujung Jabung terus diupayakan. 133
Penguatan Produk Unggulan Sektor ... (Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis) Bank Indonesia Jambi (2012) dalam laporannya menyajikan komoditas/produk unggulan Provinsi Jambi. Khusus mengenai produk unggulan sektor Provinsi Jambi disajikan dalam Lampiran 1. PenguatanProduk Unggulan Provinsi Jambi melalui Peran Triple Helix Ada tiga hal yang diperlukanuntuk implementasi produk unggulan melalui sinergi dalam Triple Helix, yaitu (a) mengidentifikasi desa-desa yang potensial sekaligus penduduknya, (b) menyeleksi produk- produk competitive yang berasal dari bahan-bahan lokal dengan menggunakan kearifan lokal (shared value) danketerampilan yang unik untuk menghasilkan produk-produk asli yang ditujukan untuk pasar domestik maupun global dan, (c)komitmen dan campur tangan pemerintah pusat dan daerah. Efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan produk unggulantidak lepas dari enam kunci sukses pelaksanaannya, yaitu: kesadaran dan pemahaman SDM tentang produk unggulan, menggali potensi yang tersembunyi dari masing-masing desa/wilayah. Selain memperhatikan produk-produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, melanjutkan riset dan usaha-usaha yang terus-menerus, membangun pasar dan saluran distribusi serta pembinaan bakat dan kreativitas SDM. Dalam tahap implementasinya, produk unggulan tidaklah dapat berjalannya dengan sendirinya tanpa 3 (tiga) pihak dan stakes holder lainya yang dinamakan sebagai Triple Helix, yang mengedepankan peran serta dan kerja sama tiga elemen pembangunan yaitu pemerintah, pengusaha, dan intelektual (Abiyoso, 2008 : 1), dengan pembagian peran sebagai berikut: 1) Peran PemerintahDaerah Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota)harus mampu memanfaatkan semua potensi yang ada di daerahnya masing-masing melalui langkah-langkah berikut: (1) melakukan koordinasi dengan aparat sampai tingkat bawah (desa) untuk mendiskusikan konsep produk unggulan; (2) pejabat berwenang langsung turun lapangan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep produk unggulan kepada masyarakat setempat; (3) memanfaatkan media massa khususnya TV untuk membangkitkan pelaksanaan produk unggulan; (4) pemda mempersiapkan berbagai lembaga kajian dan laboratorium untuk mendukung upaya promosi produk yang khas desa. Dalam tahap inilah produk unggulan desa dikaji bersama para pakar untuk menetapkan fokus pengembangan produk yang ada di desa.; (5) membentuk pusat latihan di beberapa tempat untuk menghasilkan yang menjadi pelopor dan penggerak produk unggulan daerah. Produk unggulan desa yang telah dijadikan fokus disini terus didalami agar semakin dapat memunculkan citra daerahnya; (6) pemda berusaha memperkenalkan dan menginformasikan produk-produk khas desa kepada masyarakat di dalam dan luar wilayah; dan (7) pemda memberikan penghargaan terhadap orang atau kelompok yang berusaha sukses melaksanakan produk unggulan. 2) Pelaku Ekonomi Peran pelaku ekonomi adalah sebagai pihak pemacu gerak IKM agar bertumbuh dan berkembang serta mampu menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing. Pihak swasta yang terlibat diantaranya: (1) Investor, disini berperan sangat penting dalam meningkatkan skala usaha melalui aliran pendanaan yang diberikan kepada UKM yang menerapkan konsep produk unggulan; (2) Distributor, disini berperan dalam hal penyaluran produk-produk hasil UKM untuk dapat dipasarkan ke area yang lebih luas. Dengan adanya kerjasama dengan pihak distributor besar, maka produk UKM akan lebih mudah disebar di pasar yang luas dan akan mudah dikenal secara global; (3) Supplier, disini supplier adalah pihak yang telah bergerak dalam penyediaan bahan baku tertentu dalam jumlah besar. 3) Peran Intelektual Cara-cara konkrit yang dapat dilakukan oleh para intelektual adalah dengan mengadakan pelatihanpengembangan potensi-potensi IKM daerah dan mengadakan riset mengenai pengembangan sektor-sektor produk potensi lokal agar bisa terus berinovasi dan bersaing di pasar asing. Para intelektual dianggap memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas mengenai pengambangan suatu produk yang dimiliki daerah masing-masing, dan juga tentang perkembangan bahan baku yang dibutuhkan dengan harga yang dapat ditekan sehingga dari segi harga produk nantinya dapat lebih bersaing lagi. 134
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Triple Helix dalam disain Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi, secara tersirat menggambarkan upaya ketiga stakeholder tersebut untuk mengembangkan IKM di Provinsi Jambi dengan menggunakan skema sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Di setiap kecamatan terdiri dari beberapa masyarakat yang tinggal di desa-desa yang menghasilkan produk olahan.Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi mereka bersatu dalam suatu wadah BUMDes. Selanjutnya BUMDes dan BUMN/S melakukan perjanjian kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dimana dalam perjanjian ini akan diatur pengembangan Sistem Agribisnis. Pada Sub Sistem Input, hal yang mendasar adalah alokasi sumberdaya dimana BUMN/S akan menyediakan teknologi dan manajemen yang baik. Selanjutnya pada Sub Sistem Produksi, BUMN/ S berfungsi sebagai operator yang akan menjadi mitra BUMDes dalam pengelolaan sumberdaya alam. BUMN/S mendapat dukungan pembiayaan dari Bank yang dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan secara modern dan pengolahan hasil serta untuk keperluan pembiayaan ekspor. BUMN/S akan membangun industri pengolahan sebagai wadah yang dapat memberikan kepastian harga dan menampung komoditas unggulan, sehingga diperoleh pengetahuan, perlindungan, peningkatan kualitas produk dan harga yang pantas serta peningkatan kesejahteraan petani. Dilain pihak, suplai bahan baku untuk kebutuhan industri lebih terjamin serta meningkatkan kualitas produksi. Jika produk olahan lebih baik serta tingkat harga domestik lebih murah, maka akan mendorong peningkatan produk unggulan. Gambar 3 Model Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi (Ridwansyah, 2012) 135
Penguatan Produk Unggulan Sektor ... (Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis) IV. PENUTUP Kesimpulan Dalam rangka rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015 mendatang, implementasi produk unggulan melalui sinergitas dalam Triple Helix, yang diperlukan, yaitu (a) identifikasi daerah produser yang potensial sekaligus penduduknya, (b) menyeleksi produk-produk competitive yang berasal dari bahan-bahan lokal dengan menggunakan kearifan lokal (shared value) dan (c) keterampilan yang spesifik untuk menghasilkan produk-produk asli, unik dan bernilai yang ditujukan untuk pasar domestik maupun global serta termasuk komitmen dan campur tangan pemerintahan lokal dan pusat. Dalam mengembangkan produk unggulan diperlukan peran tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan intelektual dalam menopang IKM. Setiap potensi yang dimilki oleh IKM difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pelaku ekonomi dalam menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam menghasilkan serta meningkatkan kualitas produk oleh pihak intelektual sehingga produk- produk lokal dapat lebih dikenal, dipercaya dan dipilih oleh masyarakat. Saran Semua pihak, hendaknya memberikan partisipasi dan bekerjasama yang baik serta memberikan dukungan yang positif dalam setiap kebijakan pemerintah yang diambil dalam menentukan langkah strategis yang ditempuh Indonesia dalam keterlibatannya di komunitas perdagangan bebas regional ASEAN-China, khususnya dalam mengahadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015 mendatang. Bagi Pemerintah daerah, mendukungnya dengan menyiapkan regulasi dan birokrasi yang menguapayakan pengintegrasianIKM yang menghasilkan produk unggulan. Bagi kalangan intelektual menyediakan berbagai bentuk pelatihan (training) atau lokakarya (workshop) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan;meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pendampingan. Bagi pelaku ekonomi mengupayakan sinergi dengan IKM dalam menjangkau sumber-sumber pembiayaan, penataan manajemen dan pengembangan teknologi tepat guna. DAFTAR PUSTAKA Abiyoso. 2008. Hal : 1. Konsepsi Academic, Bussines and Goverment dalam Triple Helix Guna Memperbaiki Good Governance. Penerbit PT. UPPA MPYKPN. Yogyakarta.. Achsani, N.A. and H. Siregar. 2005. Toward East Asian Economic Integration: Classification of ASEAN+3 Economies using Fuzzy Clustering Approach. Paper was presented at the International Conference "EU-ASEAN Facing Economic Globalization" at the Center for European Studies. July 20-22, 2005. Chulalongkorn University. Thailand.. Arifin, Sjamsul dkk. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kompas Gramedia. Jakarta Ayip. 2008. Peranan Triple Helix dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. Darma, D.C, Revitalisasi Konsep One Village One Product (Ovop) Melalui Peran riple Helix Sebagai Strategi Penguatan Produk Lokal Dalam Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Ghofar, Simogaki. 1999. Intituitif Subjektif. Penerbit PT. Medyatama Sarana Perkasa. Bogor. Inpres No.6 tahun 2007 tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Sektor UMKM. Pengembangan Sentra Melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP). Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Jakarta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (2012). Penelitian Pengembangan Komoditas/Produk Jenis Usaha Unggulan UMKM. Moelong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Nowotny, et.al. 2001, Re-Thinking Science. Tech. Forecasting and Social Change. 69: 653 - 680. Pinter. London. OECD. 1999. Managing National Innovation System. Bangkok. Thailand. Ulum, Saiful. 2010. Penguatan Produk Lokal Melalui Konsep One Village One Product (OVOP). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. 136
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Undang-undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM. Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP). Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. Jakarta. World Economic Forum. 2012. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN 2012. Bappenas Pusat. Jakarta. Lampiran 1. Produk Unggulan Sektor Industri Berarsip Perindustrian Provinsi Jambi tahun 2012 No Kabupaten Industri 1 Muaro Jambi Keripik Ubi, Keripik Pisang, Genteng, Kerajinan Tangan, Perkayuan, Pandai Besi, Anyaman Tikar, Kertas, Minuman, Kimia, Barang dari Logam, Mebel, Kue KeringMakanan 2 Batang Hari Batako, Kayu; Kerajinan tangan, Kertas, Agro, Aneka, Minuman, Batu Bata, Perabotan, Kimia, Barang dari Logam 3 Sarolangun Makanan, Kertas, Minuman, Barang dari Logam; Kayu, Agro, Aneka, Batu Bata, Perabotan, Kimia 4 Merangin Keripik, Pandai Besi, Anyaman Rotan; Mebel, Bata/Batako, Perkayuan,Keripik PisangMakanan, Minuman, Kertas, Susu KedelaiDodol Gelamai, Kerajinan Tangan, Barang dari Logam, Umbai, Usaha Tahu, Makanan Olahan, Tungku Tanah 5 Tebo Bata/Batako,Keripik Pisang, Mebel, Percetakan, Kerajinan Tangan, Perkayuan, Makanan, Pandai Besi, Barang dari LogamBumbu Pecel, Tahu/Tempe, Anyaman 6 Bungo Mebel, Tahu Sumedang, Keripik JengkolAnyaman, Keripik Tempe, KerupukKeripik Pisang, Keripik Ubi, Bata/Batako, Kerajinan Tangan, Mebel, Makanan, Perkayuan, Barang dari logam, Las Besi, RotiAir Minum Kemasan, Anyaman, Dodol 7 Sungai Penuh Makanan, Kertas, Minuman, Barang dari Logam, KayuAgroAneka, Batu Bata, Perabotan, Kimia 8 Kerinci Makanan, Kertas, Minuman, Barang dari Logam, Kayu, Agro, Aneka, Batu Bata, perabotan, Kimia 9 Kota Jambi Batu Bata, Keripik Ubi, Minuman RoselaSongketa, Batik, Makanan, Depot Air MinumMebel, Meja Oshin, Sablon, Percetakan, Penjahit, Minuman, Kerajinan Tangan, Anyaman, Keripik Ubi, Kerupuk Ikan, Pabrik Pengelolahan PelastikPerkayuan 10 Tanjung Jabung Timur Makanan, Kertas, Minuman, Barang dari , , Logam, Kayu, Agro, Aneka,Kimia 11 Tanjung Jabung Barat Makanan, Kertas, Minuman, Barang dari Logam, Kayu, Agro,Aneka, Batu BataPerabotan, Kimia 137
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: PELUANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN BAGI UMKM INDONESIA Tulus Tambunan Center for Industry, SME and Business Competition Studies USAKTI Makalah ini didasarkan pada hasil penelitian fase pertama dari sebuah penelitian yang sedang berjalan mengenai kesiapan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia menghadapi pasar tunggal ASEAN atau pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 nanti. Fokus dari penelitian pertama ini adalah UMKM yang berorientasi ekspor. Dengan menganalisis data sekunder, melakukan sebuah studi literatur kunci mengenai dampak dari liberalisasi perdagangan terhadap UMKM, dan sebuah survei lapangan, penelitian yang bersifat deskriptif ini mengkaji kinerja ekspor UMKM Indonesia dan membahas tantangan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut dengan diberlakukannya MEA 2015, dan akses UMKM terhadap fasilitas perdagangan (TF). Hasil surveinya menunjukkan bahwa hanya sebagian dari responden yang punya akses ke TF, dan alasan utama tidak punya akses ke TF bervariasi, mulai dari ruwetnya prosedur dan tidak mengetahui adanya TF. 138
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI I. Pendahuluan D i Indonesia, sejak awal periode Orde Baru (1966-1998) hingga sekarang ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM di dalam negeri dalam berbagai macam program dan kebijakan/peraturan, termasuk menerbitkan undang-undang (UU) UMKM No.20 tahun 2008. Program-program yang telah/ masih dilakukan mulai dari berbagai skim kredit bersubsidi mulai dari KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) pada dekade 1970-an hingga KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diperkenalkan oleh Presiden SBY. Namun banyak studi maupun data nasional yang ada menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relatif buruk bukan saja dibandingkan dengan UB, tetapi juga dibandingkan dengan UMKM di negara-negara maju (NM)1.Bahkan belakangan ini, muncul perdebatan terutama dikalangan akademis dan pembuat kebijakan apakah UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar ekspor atau paling tidak bisa bertahan di pasar dalam negeri terhadap persaingan yang semakin ketat dari barang-barang impor. Perdebatan ini semakin sengit dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ME-ASEAN) pada tahun 2015 nanti, yang pada intinya adalah tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM Indonesia saat ini, yang menjadi pembahasan utama dari tulisan ini, adalah menyangkut dua pertanyaan berikut. Pertama, mampukah kelompok usaha tersebut bersaing atau bahkan bertahan terhadap semakin gencarnya barang-barang impor yang masuk ke pasar domestik? Kedua, mampukah UMKM Indonesia memanfaatkan peluang yang muncul dari diberlakukannya nanti ME-ASEAN 2015, yakni kesempatan memperluas pasar ekspor? Dengan latar belakangan dan dua pertanyaan tersebut di atas, dengan menganalisis data sekunder dan melakukan studi literatur kunci mengenai dampak dari liberalisasi perdagangan terhadap UMKM, penelitian yang sederhana ini bertujuan mengkaji kinerja ekspor UMKM Indonesia dan membahas tantangan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN. Metode analisa yang diadopsi oleh penelitian ini adalah: 1) analisa data sekunder, 2) penelitian literatur kunci, dan survei lapangan. II. Dampak Pasar Bebas: Pembahasan Teori Kebijakan perdagangan internasional telah mengalami suatu perubahan fundamental di banyak negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara dan Timur, dalam dua dekade terakhir ini. Di Indonesia sendiri, liberalisasi perdagangan luar negeri telah dimulai bertahap sejak tahun 1986 dan sejak tahun 1994 Indonesia sudah mengurangi secara signifikan tarif-tarif impornya dari rata-rata tidak tertimbang sekitar 20 persen pada tahun 1994 ke 9,5 persen pada tahun 1998. Pada tahun 1998, tarif-tarif impor yang dikenakan terhadap berbagai produk makanan juga dikurangi hingga maksimum 5 persen. Selain tarif-tarif impor, pemerintah Indonesia juga menghilangkan berbagai macam hambatan nontarif (NTBs) terhadap impor and hambatan-hambatan terhadap ekspor. Sejak krisis ekonomi tahun 1997-98, Indonesia telah melakukan berbagai deregulasi di dalam kebijakan perdagangan luar negerinya untuk komoditas-komoditas utama pertanian (terkecuali beras untuk alasan-alasan sosial dan politik), dan juga sudah menghapus praktek-praktek monopoli dalam produksi dan perdagangan di industri-industri tertentu terutama yang membuat produk-produk perantara atau bahan baku bagi sektor-sektor lainnya, termasuk semen, kayu lapis dan rotan dan mengurangi pajak teradap ekspor kayu. Sudah banyak studi yang menganalisis dampak terhadap ekonomi dari negara-negara seperti Korea Selatan, Indonesia, China, Thailand dan lainnya dari reformasi kebijakan perdagangan luar negeri mereka ke arah pasar bebas2,wilayah Asia Tenggara dan Timur yang memberi banyak bukti mengenai 1 Lihat misalnya Tambunan (2009 a,b,c, 2010). 139
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) keuntungan-keuntungan, selain juga ancaman-ancaman yang bisa muncul dari liberalisasi perdagangan internasional. Berdasarkan data tahunan dari WTO dan UNCTAD, dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perdagangan eksternal, wilayah tersebut telah menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan juga mengalami penurunan dalam kemiskinan sekitar rata-rata 12,5 persen pada awal tahun 2000 jika dibandingkan dengan awal dekade 90-an. Melalui perluasan perdagangan luar negeri, wilayah itu menjadi semakin terintegrasi dengan ekonomi global dan mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan dari itu. Namun demikian, fokus dari studi-studi tersebut lebih pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri manufaktur dalam negeri. Implikasi dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap UMKM di negara-negara tersebut masih merupakan suatu isu yang kurang diteliti di dalam literatur mengenai UMKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) pada umumnya dan di Asia pada khususnya. Kemungkinan studi yang paling komprehensif yang ada hingga saat ini mengenai isu tersebut di Asia adalah dari Nugent dan Yee (2002) terhadap UMKM di Korea Selatan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa UMKM di negara itu yang jauh lebih maju dibandingkan UMKM Indonesia, terkait langsung dengan kebijakan perdagangan luar negeri negara tersebut yang berorientasi ekspor. Ada kepercayaan umum bahwa liberalisasi perdagangan antar negara akan menguntungkan ekonomi dalam negeri maupun dunia secara keseluruhan. Pada tingkat makro, jalur-jalur lewat mana liberalisasi perdagangan internasional dapat membawakan keuntungan-keuntungan secara luas adalah berikut ini: perbaikan alokasi sumber-sumber daya produksi (dalam arti sumber-sumber daya produksi yang terbatas akan tersalurkan ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif); akses ke teknologi-teknologi yang lebih baik atau barang-barang modal dan perantara dengan teknologi maju (jadi negara-negara yang belum mampu mengembangkan teknologinya sendiri, termasuk Indonesia, tidak akan ketinggalan dalam perkembangan teknologi karena dengan mudah bisa didapat dari negara-negara yang mampu mengembangkan teknologi seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang dan lainnya); skala ekonomis dan skop (dengan adanya perdagangan antar negara maka setiap negara bisa memperluas pasarnya sehingga dalam produksinya skala ekonomis bisa tercapai dan setiap negara bisa memperluas variasi produk yang dapat diproduksi di dalam negeri dengan berdasarkan spesialisasi); persaingan di pasar domestik yang lebih besar (dan ini memaksa setiap perusahaan di dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya lewat peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, dan lainnya); dan adanya pertumbuhan eksternalitas yang menguntungkan seperti peralihan pengetahuan dan lainnya (Falvey dan Kim, 1992). Sedangkan pada tingkat mikro, secara teori, liberalisasi perdagangan internasional, atau seperti ME- ASEAN 2015 dalam konteks ASEAN, bisa mempengaruhi secara negatif atau positif perusahaan- perusahaan lokal (misalnya Indonesia) secara individu lewat empat (4) cara sebagai berikut. Pertama, lewat peningkatan persaingan di pasar domestik. Tarif impor yang rendah atau nol dan tidak adanya pembatasan (kuota) dan hambatan-hambatan impor lainnya akan meningkatkan daya saing di pasar domestik, dan hal ini akan memaksa perusahaan-perusahaan lokal yang tidak efisien/produktif untuk memperbaiki kinerjanya atau meningkatkan produktivitasnya dengan cara menghilangkan pemborosan-pemborosan, mengeksploitasikan skala ekonomis eksternal dan mengembangkan skop, menggunakan teknologi-teknologi baru, dan melakukan secara terus menerus inovasi, atau menutup usaha. Keterbukaan dari suatu ekonomi terhadap perdagangan internasional juga dilihat sebagai peningkatan skala usaha/pabrik hingga mencapai efisiensi skala dari perusahaan-perusahaan lokal dengan cara mengadopsi teknologi-teknologi, manajemen, organisasi dan metode-metode produksi yang lebih efisien.3Kedua, lewat penurunan biaya produksi. Karena tidak ada lagi tarif impor dan 2 Beberapa dari yang paling dikenal adalah Krueger (1978), Dollar (1992), dan Kruger dkk. (2000). 3 Pandangan ini sejalan dengan teori umum yang mana skala usaha diprediksi mempengaruhi secara positif kinerja ekspor dari perusahaan- perusahaan. Teori perdagangan internasional yang baru The new international trade theory menghipotesakan suatu dampak positif dari luas pasar dalam pandangan dari skala ekonomis. Teori tersebut menegaskan bahwa skala ekonomis memberikan keuntungan biaya-biaya dalam kegiatan-kegiatan produksi, R&D, dan pemasaran. Lihat misalnya, Tybout (1992) dan Bonaccorsi (1992) untuk suatu tinjauan literatur. Di sisi lain, literatur mengenai pemasaran ekspor memberi kesan bahwa UB mempunyai sumber-sumber daya produksi yang lebih besar untuk mendapatkan informasi mengenai pasar-pasar di negara-negara lain dan untuk menanggung ketidakpastian-ketidakpastian dari suatu pasar luar negeri (lihat misalnya Wakelin, 1997). Oleh karena itu, sebagai suatu hipotesa umum, UB, bukan UMKM, yang lebih berorientasi ekspor. 140
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI hambatan-hambatan impor lainnya maka harga-harga dari bahan-bahan baku dan input lainnya yang diimpor menjadi murah, dan oleh karena itu memperkuat posisi dari perusahaan-perusahaan domestik dalam persaingan di pasar domestik dengan barang-barang jadi impor atau/dan di pasar ekspor. Ketiga, lewat peningkatan ekspor. Suatu negara membuka diri terhadap perdagangan dunia tidak hanya membuat peningkatan efisiensi di perusahaan-perusahaan domestik tetapi juga menstimulasi ekspor mereka.4 Keempat, lewat pengurangan ketersediaan bahan-bahan baku atau input lainnya di pasat dalam negeri. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap ekspor bahan-bahan baku, maka ekspornya akan meningkat, dan ini berarti perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami kelangkahan atas bahan-bahan baku tersebut. Ini merupakan suatu efek negatif dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap perusahaan-perusahaan domestik. Jadi, seperti yang diilustrasikan di Gambar1, kombinasi dari garis-garis (a) (yakni produk-produk konsumen yang diimpor) dan (b) (yakni produk-produk serupa (substitusi) buatan lokal/dalam negeri) adalah 'efek-efek persaingan' dari liberalisasi perdagangan internasional. Efek-efek persaingan tersebut bisa juga disebut efek-efek efisiensi, karena tingkat daya saing juga ditentukan oleh tingkat efisiensi. Sementara itu, kombinasi dari garis-garis (c) (yakni produk-produk yang diimpor untuk kebutuhan produksi dalam negeri (input)) dan (d) (yakni input serupa buatan lokal) adalah 'efek-efek penurunan biaya produksi' dari liberalisasi perdagangan internasional. Selanjutnya, garis (e) adalah 'efek-efek kesempatan ekspor' dari perusahaan-perusahaan lokal/dalam negeri. Dalam konteks ini, perusahaan- perusahaan tersebut mendapatkan peluang ekspor lebih besar dari liberalisasi perdagangan internasional. Terakhir, kombinasi dari garis-garis (d) dan (f) (yakni input buatan lokal yang bisa dijual keluar negeri) adalah 'efek kekurangan input di dalam negeri' dari liberalisasi perdagangan internasional. Efek penurunan biaya produksi dan efek efek kekurangan input di pasar dalam negeri tersebut dapat digabungkan menjadi 'efek sisi penawaran total', sedangkan kombinasi dari efek persaingan dan efek peluang ekspor tersebut dapat dianggap sebagai efek sisi permintaan total dari liberalisasi perdagangan internasional. Efek sisi penawaran total tersebut bisa negatif apabila efekkdua itu lebih besar daripada efek pertama tersebut. Sebagai alternatifnya, itu bisa positif apabila yang tejadi sebaliknya, atau jika satu efek sepenuhnya dikompensasi oleh efek satunya lagi tersebut. Gambar 1: Empat Cara Utama lewat Mana Liberalisasi Mempengaruhi UMKM di Indonesia: Suatu Pemikiran Teoretis (a) (b) (e) (f) (d) Sumber: Tambunan (2010) Jadi, ekspektasi umum adalah bahwa liberalisasi perdagangan internasional yang meningkatkan persaingan internasional di pasar domestik akan berdampak buruk terhadap UMKM yang tidak efisien atau yang berdaya rendah, sementara itu akan menguntungkan UMKM yang efisien dan berdaya saing tinggi. Tentu, efek-efek kekurangan input di pasar lokal tersebut bisa berdampak negatif bagi UMKM lokal, sekalipun perusahaan bersangkutan sangat efisien atau berdaya saing tinggi. Namun, secara umum, efek-efek persaingan/efisiensi lebih besar daripada efek-efek kelangkahan input di pasar lokal tersebut. Efek-efek efisiensi dari liberalisasi perdagangan dunia bisa diobservasi dalam suatu kenaikan dari skala usaha/pabrik rata-rata diantara UMKM dan penurunan biaya produksi rata- rata. Namun demikian, literatur internasional, walaupun masih relatif terbatas, mengenai efek dari kebijakan perdagangan luar negeri terhadap UMKM menunjukkan penemuan-penemuan yang berbeda. Misalnya, hasil penelitian dari Tybout (2000) mengenai efek-efek dinamika mikro dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur di NSB secara 4 Pandangan ini lebih didukung secara umum oleh hasil-hasil ekonometri. Lihat, misalnya, Aggarwal (2001) dan Tybout dkk. (1991). 141
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) konsisten menunjukkan bahwa peningkatan dalam penetrasi impor maupun pengurangan proteksi industri dalam negeri terhadap impor berasosiasi erat dengan pengecilan bukan perluasan skala usaha/pabrik dari perusahaan-perusahaan dalam negeri. Jadi, suatu penemuan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa efek-efek dari liberalisasi perdagangan internasional bisa bekerja melawan efisiensi skala dari UMKM dalam periode jangka pendek, bukannya meningkatkan segera efisiensi (atau kalau ada keuntungan-keuntungan dari efisiensi, nilainya sangat kecil).5 Penemuan-penemuan dari Tybout tersebut didukung oleh penelitian dari Tewari (2001) mengenai pengalaman dari Tamil Nadu di India dalam 15 tahun belakangan ini. Setelah pemerintah India menghilangkan semua rintangan di sejumlah industri termasuk tekstil, yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk masuk ke industri-industri tersebut, dan secara bersamaan meliberalisasikan perdagangan luar negeri, banyak sekali pemain baru yang pada umumnya UMKM di industri-industri tersebut, terutama industri tekstil. Tewari menemukan bahwa hingga pertengahan dekade 1990-an, rata-rata luas pabrik per perusahaan di industri tekstil mengecil secara signifikan, bukannya tambah besar. Penelitian lainnya di wilayah yang sama adalah yang dilakukan pada tahun 2002 oleh Tewari dan Goebel. Mereka menemukan dua fakta yang menarik. Pertama, UMKM di sejumlah industri berkinerja lebih baik dibandingkan rekannya di industri-industri lainnya; persis seperti kinerja dari sejumlah industri lebih baik dibandingkan industri-industri lainnya. Kedua, UMKM yang terikat ke segmen- segmen pasar paling bawah di kota-kota besar atau wilayah-wilayah metropolitan adalah yang paling terancam oleh barang-barang impor yang murah. Ironisnya, UMKM yang melayani segmen-segmen pasar yang sama di perdesaan tidak menghadapi tekanan-tekanan yang sama dari kehadiran barang- barang impor. Salah satu alasannya, menurut studi tersebut, adalah bahwa jaringan distribusi antara penjual/produsen dan masyarakat perdesaan (pembeli) dilandasi oleh hubungan sosial yang sangat kuat yang merupakan suatu sumber kekuatan UMKM pedesaan dalam menghadapi persaingan dari barang-barang impor, dan pesaing-pesaing non-lokal akan menghadapi biaya yang besar jika ingin membuat jaringan distribusi yang sama (Tewari dan Goebel, 2002). Di China, Wang dan Yao (2002) menemukan bahwa liberalisasi perdagangan internasional sejak akhir dekade 1970an telah membuat sangat dinamisnya UMKM di negara panda itu. Banyak UMKM yang tumbuh pesat sehingga mereka bisa meningkatkan nilai tambah terhadap ekonomi China dari hasil peningkatan produktivitas total mereka. Sedangkan dari data perusahaan di Ghana, Steel dan Webster (1992) menemukan sebaliknya. Akibat liberalisasi perdagangan luar negeri, banyak UMKM di negara itu mengalami penurunan keuntungan akibat peningkatan biaya input, lemahnya permintaan domestik terhadap produk-produk mereka, dan masuknya barang-barang impor dengan daya saing yang lebih baik. Sama juga, setelah mengkaji data perusahaan untuk periode 1993-1996 di Chad dan Gabon, Navaretti, dkk.(2003) menemukan bahwa proses reformasi perdagangan luar negeri menuju ke suatu sistem yang lebih terbuka yang berbarengan dengan devaluasi nilai mata uangnya gagal menciptakan pertumbuhan bagi UMKM lokal. Sebaliknya, banyak dari kelompok usaha ini ditemukan sedang kesulitan keuangan akibat tingginya biaya bahan baku dan input lainnya. Studi-studi lainnya termasuk Valodia dan Velia (2004), Kaplinskly, dkk. (2002), Roberts dan Tybout (1996), dan Roberts (2000). Studi pertama itu meneliti hubungan antara liberalisasi perdagangan luar negeri pada tingkat makro dan efek-efek penyesuaian pada tingkat mikro atau perusahaan di industri manufaktur di Afrika Selatan. Penemuan-penemuan mereka memberi kesan bahwa ada suatu relasi yang kuat antara besarnya perusahaan dan perdagangan internasional. Lebih dari setengah dari perusahaan-perusahaan yang diteliti yang tidak terlibat dalam perdagangan internasional adalah UMKM. Pada ekstrim lainnya, hampir setengah dari perusahaan-perusahaan yang diteliti yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan impor dan ekspor adalah UB dengan mengerjakan lebih dari 200 pekerja. Kelihatannya perusahaan-perusahaan besar lebih berhasil dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil dalam mengintegrasikan kegiatan-kegiatan produksi mereka ke dalam rantai global dari produksi. 5 Lihat selanjutnya tinjauan ulang literatur dari Tybout (2000). 142
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Sedangkan studi-studi lainnya itu menyimpulkan bahwa keberhasilan UMKM dalam liberalisasi perdagangan internasional, khususnya impor, terletak pada kemampuannya untuk bersaing dengan produk-produk impor, dan kemampuan ini pada gilirannya tergantung pada kemampuannya memperluas kapasitas produksi, mendapatkan SDM yang baik dan teknologi-teknologi maju, melakukan inovasi, dan meningkatkan kualitas dari produk-produknya. Untuk kasus Indonesia, tidak terlalu banyak penelitian secara empiris mengenai dampak dari perdagangan bebas terhadap UMKM. Namun ada beberapa studi mengenai dampak dari perubahan- perubahan kebijakan perdagangan luar negeri terhadap UMKM, yang diantaranya adalah dari Berry dan Levy (1994). Mereka mensurvei 91 UMKM yang melakukan ekspor di tiga (3) subsektor dari industri manufaktur dan juga melakukan wawancara intensif dengan 40 lembaga-lembaga publik dan swasta yang aktif terlibat dalam isu-isu UMKM. Ketiga subsektor tersebut adalah industri pakaian jadi di Jakarta dan Bandung (Jawa Barat), meubel rotan di Jakarta dan Surabaya (Jawa Timur), dan meubel kayu di Jepara (Jawa Tengah). Kebanyakan dari responden mulai melakukan ekspor atau meningkatkan ekspor mereka sejak pemerintah Indonesia menerapkan larangan terhadap ekspor rotan mentah atau setengah jadi. Sepertinya larangan tersebut menjadi suatu faktor kunci yang mendorong suatu ekspansi besar dalam ekspor meubel rotan dari UMKM Indonesia. Sesaat setelah krisis ekonomi 1997, Dierman dkk. (1998) melakukan suatu pengkajian terhadap dampak dari reformasi kebijakan perdagangan luar negeri dan reformasi kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan kesepakatan pemerintah dengan IMF terhadap UMKM di industri manufaktur di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan dampaknya bervariasi menurut kelompok industri. UMKM di industri-industri yang pada era sebelum krisis sangat diproteksi diperkirakan akan mengalami efek negatif dibandingkan UMKM di industri-industri yang tidak terlalu dilindungi semasa era orde baru. Secara metodologi, dampak dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap UMKM di Indonesia bisa dianalisis dengan dua pendekatan, yakni pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah dengan survei lapangan terhadap pemilik/pengusaha UMKM, misalnya dengan menanyakan apakah ekspor mereka meningkat atau produksi mereka menurun akibat persaingan dari barang-barang impor. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah analisis data sekunder, misalnya data perkembangan nilai atau pangsa ekspor UMKM, pertumbuhan output mereka, atau jumlah unit usahanya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM dan kontribusi outputnya terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) terus bertambah setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan internasional atau semakin terbukanya ekonomi Indonesia terhadap dunia tidak mematikan UMKM. Hasil pembandingan (plot) antara jumlah unit usaha UMKM dan rasio total perdagangan internasional (impor + ekspor) terhadap PDB (%) hingga 2008 juga mengindikasikan hal yang sama (Gambar 2). Gambar 2: Jumlah Unit Usaha UMKM dan Jumlah Perdagangan Internasional (% dari PDB) di Indonesia Sumber: BPS 143
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) III. Faktor-faktor Penentu Daya Saing dan Kinerja Ekspor Pertumbuhan dan perkembangan (diversifikasi pasar serta produk dan pendalaman) ekspor dipengaruhi secara bersamaan oleh banyak faktor, yang menurut sifatnya (endogen/bisa dikontrol versus eksogen/tidak bisa dikontrol) bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni faktor-faktor di sisi permintaan dan faktor-faktor di sisi penawaran (Gambar 3). Faktor-faktor di sisi permintaan bersifat eksogen bagi Indonesia, termasuk perubahan harga di pasar internasional untuk semua produk yang Indonesia ekspor. Karena menurut laporan tahunan dari WTO, berdasarkan sumbangannya terhadap nilai total ekspor dunia, Indonesia hingga saat ini tidak termasuk negara- negara eksportir penting untuk hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Jadi dalam perdagangan dunia, Indonesia bukan penentu harga, melainkan price taker. Pemerintah Indonesia hanya bisa mempengaruhi harga dalam mata uang asing dari produk-produk ekspor Indonesia lewat perubahan kurs rupiah (devaluasi atau revaluasi). Faktor-faktor yang bersifat endogen bagi Indonesia adalah dari sisi penawaran yang meliputi SDM, ketersediaan/penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaa, pendanaan yakni ketersediaan pinjaman dan skim-skim pendanaan ekspor dan impor dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, ketersediaan bahan baku bukan hanya dalam arti jumlah tetapi juga kualitas dan harga (walaupun untuk faktor satu ini sifat endogennya terbatas), infrastruktur dan logistik dalam kuantitas dan kualitas, pembangunan industri-industri pendukung yang membuat komponen, barang-barang modal dan perantara dan mengolah bahan baku (di dalam model "berlian" mengenai konsep daya saing ekonomi dari M. Porter, industri pendukung termasuk diantara empat pilar utama daya saing), enerji dalam kuantitas, kualitas dan harga, ketersediaan informasi, dan kebijakan khusus ekspor. Gambar 3: Faktor-faktor Penentu Daya Saing dan Kinerja Ekspor di Tingkat Makro (Negara) Sisi Pebawaran Sisi Permintaan 144
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Yang membuat faktor-faktor di sisi penawaran ini semakin kompleks dari sudut pandang kebijakan pemerintah adalah bahwa masing-masing dari faktor-faktor tersebut mewakili sektor masing-masing, dan ini berarti berbagai kebijakan sektoral secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkat daya saing dan kinerja ekspor. Misalnya dalam hal SDM: kebijakan dari Kementerian Pendidikan turut serta mempengaruhi ketersediaan pekerja-pekerja terampil siap pakai bagi perusahaan- perusahaan eksportir. Demikian juga, UU Perburuhan sangat mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang berarti juga daya saing perusahaan-perusahaan eksportir, khususnya yang padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi dan industri alas kaki. Demikian juga kebijakan moneter, misalnya dalam penentuan suku bunga pinjaman atau nilai tukar rupiah, sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi membuat biaya produksi meningkat yang berarti mengurangi daya saing harga dari ekspor Indonesia, yang selanjutnya menurunkan permintaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi juga membuat daya saing harga dari ekspor Indonesia menurun relatif dibandingkan harga dari produk yang sama buatan negara lain. Selain dibedakan menurut sifatnya seperti yang diuraikan di atas tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya saing dan kinerja ekspor bisa juga dibedakan menurut tingkatnya, yakni pada tingkat makro dan tingkat mikro. Di tingkat makro adalah yang telah dibahas tersebut di atas, yakni faktor-faktor di sisi permintaan dan sisi penawaran yang mempengaruhi daya saing dan kinerja ekspor nasional secara keseluruhan. Sedangkan di tingkat mikro adalah mengenai daya saing ekspor dari sebuah perusahaan secara individu. Tingkat daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari tingkat daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah: keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti enerji, bahan baku, dan lainnya (Gambar 4). GAMBAR 4: DAYA SAING PRODUK DAN FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENENTUNYA DAYA SAING PRODUK DI TINGKAT PERUSAHAAN Dua faktor pertama tersebut adalah aspek SDM, yang mana, keahlian pekerja tidak hanya dalam teknik produksi (antara lan disain produk dan proses produksi), tetapi juga teknik pemasaran dan dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Sedang keahlian pengusaha terutama adalah wawasan bisnis, dan yang dimaksud di sini adalah wawasan mengenai bisnisnya dan juga lingkungan eksternalnya (antara lain perkembangan saat ini dan ke depan dari pasar ekspor yang dilayani dan 145
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) juga dari pasar-pasar ekspor lainnya yang belum dilayani, kondisi persaingan (termasuk calon-calon pesaing yang akan muncul), dan segala macam peraturan pemerintah atau dunia (seperti dalam konteks World Trade Organisation (WTO) dalam perdagangan internasional) mengenai perdagangan, produksi dan investasi di bidang bisnisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan eksternalnya adalah kebijakan-kebijakan ekonomi umum seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan luar negeri, kecenderungan dari perubahan selera masyarakat, perubahan sosial-budaya yang bisa mempengaruhi dalam jangka panjang permintaan atau persepsi pembeli (masyarakat) terhadap produknya, dan lain-lain). Wawasan pengusaha yang luas juga sangat penting bagi inovasi, dan bukan lagi rahasia umum bahwa inovasi merupakan kunci utama daya saing. Bahkan banyak literatur menyatakan bahwa banyak faktor yang menentukan kemampuan perusahaan melakukan inovasi, diantaranya adalah kreativitas pengusaha, dan yang terakhir ini, pada gilirannya, ditentukan oleh wawasannya mengenai bisnis yang ditekuninnya (Shahid, 2007). Menurut sumbernya, tingkat daya saing sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yakni faktor-faktor internal seperti ciri-ciri pengusaha (sifat, sikap, kecekatan, pendidikan, dll.), keterampilan pekerja, dan masih banyak lainnya, dan faktor-faktor eksternal seperti infrastruktur, dan lainnya, seperti yang diilustrasikan di Gambar 5, dan pentingnya faktor-faktor tersebut secara individu maupun bersama dalam mempengaruhi daya saing sebuah perusahaan akan berbeda untuk produk yang berbeda. Gambar 5: Faktor-faktor Utama Penentu Daya Saing Sebuah Perusahaan Faktor-faktor Utama Internal: - sifat pengusaha/manajer - sifat pekerja - sistem manajemen & organisasi - strategi yang diterapkan - budaya & visi perusahaan - ketersediaan input-input penting termasuk modal & kemampuan perusahaan mengakses Daya Saing Faktor-faktor Utama Eksternal 1) infrastruktur & logistik 2) lokasi geografi & sifatnya 3) kebijakan pemerintah (regulasi) 4) retribusi/pungutan 5) kondisi pasar input (termasuk aksesnya) 6) kondisi pasar output 7) sistem pemasaran/distribusi 8) kelembagaan IV. Kinerja Ekspordan Daya Saing UMKM Indonesia Selama ini UMKM di Indonesia diharapkan berperan tidak hanya sebagai sumber peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya, di sektor industri manufaktur. Sayangnya hingga saat ini UMKM Indonesia masih belum kuat dalam ekspor, walaupun berdasarkan data BPS/Menegkop & UKM, nilai ekspor dari kelompok usaha tersebut setiap tahun mengalami peningkatan. Misalnya, pada tahun 1990, sumbangan UMKM di semua sektor ekonomi terhadap total nilai ekspor (termasuk minyak dan gas) Indonesia tercatat sekitar 11,1 persen, dan mengalami suatu peningkatan ke hampir 16 persen pada tahunn 2006. Di dalam kelompok UMKM itu sendiri, usaha menengah (UM) lebih bagus daripada usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Pada tahun 1990, pangsa ekspor dari sub-kelompok pertama itu tercatat sebesar 8,9 persen dibandingkan 2,2 persen dari usaha mikro dan kecil (UMK), dan pada tahun 2006 rasionya adalah 11,81 persen terhadap 3,89 persen. Khusus di tiga sektor ekonomi utama, yakni pertanian, pertambangan dan industri manufaktur, nilainya pada tahun 2000 tercatat mencapai Rp75.448,6 miliar dan meningkat lebih dari 50 persen ke Rp.122.311 miliar pada tahun 2006, dan bertambah lagi menjadi Rp 142.822 miliar. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor setiap tahun dari UB, perbedaannya sangat besar. Pada tahun 2006, nilai ekspor dari UB tercatat sebanyak hampir Rp 484,8 triliun atau mendekati Rp 570,6 triliun pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun tahun 2008 nilai ekspor UMKM yang dirinci menurut UMI, UK, dan UM, dan UB tercatat, masing-masing, sekitar 20, 44, 119, dan 915 miliar rupiah (Gambar 6). 146
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 6 Nilai Ekspor UMI, UK, UM, UB dan Total, 2008 (miliar rupiah) Sumber: Kementerian Koperasi & UKM Sebagian besar dari ekspor UMKM Indonesia berasal dari industri manufaktur, namun kontribusinya jauh lebih kecil dibandingkan pangsa ekspor UB di dalam total ekspor manufaktur Indonesia. Selain itu, pada umumnya UMKM industri manufaktur lebih berorientasi padar domestik dibandingkan ke luar. Data terakhir dari BPS 2010 mengenai UMK di industri manufaktur menunjukkan bahwa di semua kelompok industri sebagian besar dari UMK menjual produk mereka ke pasar dalam negeri; walaupun derajadnya bervariasi antar kelompok industri. Sedangkan dari mereka yang ekspor tidak semuanya menjual hanya ke luar negeri; banyak juga yang lebih mengandalkan pasar dalam negeri (Tabel 1). Misalnya, jumlah UMK yang tercatat melakukan ekspor sebanyak 8.550 unit, dan dari jumlah ini sebanyak 670 unit mengekspor kurang dari 15 persen dari jumlah output mereka. Masih kecilnya peran UMKM Indonesia di dalam ekspor nonmigas mencerminkan kapasitas produksi yang rendah atau daya saing yang buruk. Kapasitas produksi yang rendah pada gilirannya disebabkan oleh banyak faktor, termasuk modal yang terbatas tidak hanya untuk membiayai kegiatan produksi sehari-hari (modal kerja) tetapi juga untuk memperluas pabrik, menambah mesin atau menggantikan mesin lama dengan dengan mesin baru dengan kapasitas produksi lebih banyak, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan bahan baku. Sedangkan dalam hal daya saing, seperti yang dijelaskan oleh Long (2003), tidak diragukan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekspor terkait erat dengan kemampuan dari kelompok usaha itu untuk internasionalisasi/globalisasi. Ini juga merupakan suatu faktor yang kritis yang mengukur daya saing globalnya. Daya saing global yang rendah dari UMKM secara umum di NSB dapat menjadi suatu hambatan serius bagi kelompok usaha tersebut bukan saja untuk bisa menembus pasar global tetapi juga untuk bisa memenangi persaingan dengan barang-barang impor di pasar domestik. Sayangnya, hingga saat ini belum ada penelitian atau evaluasi dari pemerintah, dalam hal ini misalnya yang dilakukan oleh Departemen Industri atau Kementerian Koperasi (Menegkop)& UKM untuk mengkaji sejauh mana tigkat daya saing UMKM Indonesia di pasar internasional. Hingga saat ini belum ada bukti empiris mengenai daya saing UMKM di ASEAN, terkecuali satu penelitian untuk wilayah APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), yang dilakukan oleh Pusat Inovasi UMKM APEC terhadap 13 ekonomi anggota APEC pada tahun 2006 (APEC, 2006), yang hasilnya diperlihatkan di Gambar 7. Di studi ini, daya saing diukur melalui indeks skor antara 1 (daya saing terendah) dan 10 (paling kompetitif), dan indeks skor itu dikembangkan berdasarkan sejumlah faktor yang termasuk tipe teknologi yang digunakan, metode produksi yang diadopsi, dan tipe produk yang dibuat dengan melihat pada kandungan teknologinya (yakni rendah/tradisional, menengah, tinggi/maju). Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM Indonesia berdaya saing rendah di bawah 4. Selain itu, menurut hasil studi ini, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pendanaan paling rendah untuk pengembangan teknologi, yakni di bawah 3,5 dalam indeks skala 10. Hasil ini harus ditanggapi serius karena bukan lagi suatu rahasia bahwa pengembangan teknologi merupakan suatu faktor determinan yang sangat penting bagi peningkatan daya saing global. 147
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) Tabel 1: Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Wilayah Pemasaran, 2010 Kelompok Industri Jumlah Unit Wilayah pemasaran* DN LN DN & LN 1) Makanan (2) Minuman (3) Pengolahan Tembakau (4) Tekstil (5) Pakaian jadi (6) Kulit & produknya (termasuk alas kaki) (7) Kayu & produknya (tidak termasuk meubel) & barang anyaman dari rotan, bammbu dan sejenisnya (8) Kertas & produknya (9) Percetakan & reproduksi media rekaman (10) Bahan kimia & produknya (11) Farmasi, produk obat kimia & obat tradisional (12) Karet & plastik & produk-produknya (13) Barang galian bukan logam (14) Logam dasar (15) Barang logam non-mesin & peralatannya (16) Komputer, barang elektronik &optic (17) Alat-alat listrik (18) Mesin & perlengkapannya (19) Kendaraaan bermotor, Trailer & semi-trailer (20) Alat-alat transportasi lainnya (21) Meubel (22) Manufaktur lainnya (23) Jasa reparasi & pemasangan mesin dan alat-alatnya 929 910 30 395 53 169 234 657 276 548 32 910 639 106 7 268 24 305 19 168 5 043 13 786 215 558 1 553 61 731 434 199 1 540 3 488 4 708 107 166 62 898 7 184 928 857 30 395 53 151 233 443 275 461 32 623 635 744 6 988 24 304 19 156 4 954 13 720 214 745 1 553 61 130 434 199 1 540 3 488 4 708 106 142 60 020 7 184 971 - 18 940 733 6 2 480 47 - - - - 268 - 448 - - - - - 798 1 841 - 82 - - 274 354 281 882 233 1 12 89 66 545 - 153 - - - - - 226 1 037 - Total 2 732 724 2 719 939 8 550 4 235 Keterangan: * DN = dalam negeri, LN = luar negeri; Sumber: BPS (2010) Gambar 7 Daya Saing UMKM di Sejumlah Negara/Ekonomi APEC Sumber: APEC (2006a,b). Menurut Suwandi (2012), berdasarkan penelitian-penelitian lapangannya dan juga pengalamannya dalam membina eksportir-eksportir skala mikro, kecil dan menengah, ada tiga motivasi utama UMKM melakukan ekspor, yakni: (i) sepenuhnya motivasi bisnis (memperluas pasar dan omset), (ii) motivasi bisnis dan sosial (memajukan produk usaha rakyat/anggota), dan/atau (iii) 'coba-coba' (ke luar negeri sambil berjualan). Sedangkan menyangkut cara melakukan ekspor, menurutnya, ada UMKM yang melakukan ekspor secara langsung, namun banyak juga yang melakukannya secara tidak langsung, atau lewat perantara. Model ekspor langsung (Gambar 8): UMKM melakukan kegiatan ekspor barang/ 148
V. Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI komoditas tertentu langsung kepada pembeli/importir di luar negeri. Contoh: meubel, batik, sandal karet dan banyak lagi lainnya. Alasan utama melakukan ekspor secara langsung adalah memanfaatkan peluang pasar, atau karena sudah memiliki pengalaman tentang ekspor, atau sudah memiliki pembeli di luar negeri. Gambar 8: Model Ekspor Langsung UMKM Eksportir UMKM Pembeli/Importir Model ekspor tidak langsung (Gambar 9) adalah lewat berbagai perantara, termasuk perusahaan- perusahaan eksportir. Contoh: meubel (misalnya meubel rotan ke banyak negara di Eropa), sandal karet spon (ke antara lain Arab dan Belanda), dan lainnya. Alasan utamanya memilih cara ini adalah karena jumlah barang belum mencukupi untuk ekspor langsung (sehingga membuat biaya ekspor terutama transportasi menjadi sangat mahal), atau kurang memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan ekspor sendiri, atau belum punya pembeli di luar negeri atau lebih murah dan menguntungkan dengan melakukannya lewat eksportir. Namun banyak juga UMKM, terutama UMK yang melakukan ekspor secara tidak langsung lewat pembina atau pengumpul terutama mereka yang masih pemula dalam hal ekspor. Ada juga banyak UMKM melakukan ekspor lewat koperasi, misalnya, Koperasi Kopi Gayo di Aceh dan Koperasi Produsen Kelom Geulis di provinsi Jawa Barat. Gambar 9: Model Ekspor Tidak Langsung UMKM Perusahaan eksportir Eksportir UMKM Pembina/pengumpul Pembeli/Importir Koperasi Namun model-model ekspor tersebut di atas pada umumnya adalah untuk ekspor barang-barang jadi. Di luar model-model tersebut, banyak juga UMKM memproduksi barang-barang setengah jadi atau komponen-komponen untuk barang-barang jadi yang diproduksi oleh UB untuk ekspor. Keterkaitan produksi ini dikenal dengan sebutan subcontracting. Di Indonesia juga banyak UMKM terlibat dalam kegiatan ekspor namun tidak langsung, yakni lewat sistem subcontracting. Tantangan, Peluang dan Ancaman Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi, seperti dalam konteks ASEAN adalah ME-ASEAN 2015, memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan dan, bahkan, ancaman-ancaman bagi setiap perusahaan/pengusaha dari semua skala usaha. Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dalam berbagai aspek, misalnya, bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri (impor), bagaimana bisa unggul di pasar ekspor atau mampu menembus pasar di negara- negara lain; bagaimana usaha bisa berkembang pesat (misalnya skala usaha tambah besar, membuka cabang-cabang perusahaan), bagaimana penjualan/output bisa tumbuh semakin pesat; dan lain- lain. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau dihadapi sebaik-baiknya, karena perusahaan bersangkutan menghadapi banyak kendala (misalnya, keterbatasan modal, teknologi dan SDM berkualitas tinggi), maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur dari pasar, atau ada produksi menurun (Gambar 10). 149
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) Gambar 10: Peluang, Tantangan dan Ancaman ME-ASEAN 2015 Peluang Tantangan Faktor-faktor determinan utama: - akses ke informasi - akses ke teknologi - akses ke modal - akses ke tenaga terampil - akses ke bahan baku Infrastruktur Ancaman Faktor-faktor utama yang menentukan besar kecilnya peluang bagi seorang pengusaha/sebuah perusahaan adalah: (a) akses sepenuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha seperti kondisi pasar yang dilayani dan peluang pasar potensial, teknologi terbaru/terbaik yang ada di dunia, sumber-sumber modal dan cara pembiayaan yang paling efisien, mitra kerja (misalnya calon pembeli, pemasok bahan baku, distributor), pesaing (kekuatannya, strateginya, visinya,dll), dan kebijakan atau peraturan yang berlaku, (b) akses ke teknologi terkini/terbaik; (c) akses ke modal, (d) akses ke tenaga terampil/SDM, (e) akses ke bahan baku, (f) infrastruktur, (g) kebijakan atau peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah sendiri maupun negara mitra (misalnya kesepakatan bilateral) dan yang terkait dengan WTO, AFTA, APEC, dan lain-lain. Sebenarnya untuk menjawab seberapa besar tantangan dan peluang serta seberapa seriusnya ancaman yang dihadapi UMKM Indonesia dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau ME- ASEAN 2015 nanti, perlu pendekatan survei lapangan dengan menanyakannya langsung ke pemilik/ produsen UMKM. Namun demikian, ada sejumlah pendekatan yang bisa memberikan jawaban secara tidak langsung. Pertama, dengan mengkaji karakteristik-karakteristik utama UMKM, yang menunjukkan bahwa bahwa posisi UMI sangat lemah dalam banyak hal dibandingkan dengan UK, apalagi UM. Misalnya dalam hal kualitas tenaga kerja,di UMK jumlah pekerja yang digaji lebih sedikit dibandingkan di UM, dan di antara UMK, di UMI paling banyak tenaga kerja tidak dibayar dibandingkan di UK. Jadi, komposisi tenaga kerja tidak dibayar memiliki kecenderungan berbanding terbalik dengan skala usaha, yang artinya semakin besar skala usaha semakin kecil komposisi tenaga kerja tanpa upah. Karena pada umumnya tenaga kerja yang digaji atau tingkat gaji (atau nilai) pekerja berkorelasi positif dengan tingkat keahlian, maka dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di UMK, yang berarti juga daya saing UMK, lebih rendah dibandingkan di UM. Jadi dapat diantisipasi bahwa khususnya UMI akan menghadapi tantangan lebih besar sedangkan UM akan memiliki peluang lebih besar dengan adanya ME-ASEAN 2015; atau ancaman "gulung tikar" yang dihadapi oleh UMI jauh lebih besar dibandingkan UM. Subkategori UMKM yang terakhir ini lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan untuk bisa bersaing di pasar global, dibandingkan dengan UK, apalagi dibandingkan dengan UMI. Pendekatan kedua adalah menganalisis kendala-kendala utama yang dihadapi oleh UMKM. Teorinya, semakin banyak kendala yang dihadapi sebuah perusahaan semakin besar tantangan dan semakin kecil peluangnya bisa bertahan di dalam era pasar bebas. Secara umum, perkembangan UMKM di NSB dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda di satu daerah dengan di daerah lain atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok NSB. Rintangan- rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan- kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan enerji yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan 150
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.6 Survei BPS terhadap UMK di industri manufaktur menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar dari kelompok usaha ini adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Walaupun banyak skim-skim kredit khusus bagi pengusaha kecil, sebagian besar dari responden terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka tergantung sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan dan dari saudara/kenalan atau dari sumber-sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi mereka. Alasannya bisa macam-macam; ada yang tidak pernah dengar atau menyadari adanya skim-skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga- lembaga keuangan formal. Dalam hal pemasaran, UMKM pada umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka (misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau trading house) untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka atau, walaupun persentasenya kecil sekali, melalui keterkaitan produksi dengan UB lewat sistem subcontracting. Data BPS mengenai UMK di industri manufaktur tahun 2010 menunjukkan sebanyak 78,06 persen dari seluruh UMK (2.732.724 unit usaha) di sektor itu mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Jenis kesulitan utama terbesar yaitu kesulitan dalam permodalan, pemasaran, dan bahan baku masing-masing sebanyak 806.758 unit usaha, 495.123 unit usaha, dan 483.468 unit usaha. Industri makanan yang mengalami kesulitan terbesar sebanyak 745.824 unit usaha (34,96 persen) meliputi: kesulitan modal sebanyak 255.793 unit usaha, bahan baku sebanyak 206.309 unit usaha, dan kesulitan pemasaran sebanyak 146.185 unit usaha (Tabel 2). Tabel 2 Jumlah UMK di Industri Manufaktur Menurut Jenis Kesulitan dan Kelompok Industri, 2010 Kelompok Industri** Jumlah unit Punya kesulitan serius 1 2 3 Jenis kesulitan utama* 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 929910 30395 53169 234657 276548 32910 639106 7268 24305 19168 5043 13786 215558 1553 61731 434 745824 22141 46682 164144 172307 26735 514990 2731 21185 15744 4320 8541 181747 1460 52594 349 206309 7074 8434 19320 18584 3764 140664 736 1750 5621 1226 1794 22578 358 9149 25 146185 8206 3094 43718 36119 5833 141798 610 5441 1202 1378 2514 45475 301 13820 107 255793 3883 20978 78722 75038 12908 165355 1127 8087 6019 1587 3793 85238 692 24297 209 21506 185 4334 2131 729 272 2141 86 740 16 - 23 1627 - 796 - 23346 1061 1328 2081 867 228 4862 25 167 1045 57 13 2484 10 643 - 19732 260 430 8608 12006 917 16589 94 1036 178 30 45 2876 27 919 - 3849 41 512 770 4558 66 8109 - 102 57 - 63 1811 - 232 - 69104 1431 7572 8794 24406 2747 35472 53 3862 1606 42 296 19658 72 2828 8 6 Sayangnya, studi-studi yang memberi bukti empiris mengenai problem-problem yang dihadapi oleh UB, yang dapat digunakan sebagai suatu perbandingan, sangat terbatas, dan tidak ada data BPS mengenai itu. Walaupun beberapa laporan, studi-studi yang ada, atau berita-berita/ tulisan-tulisan di surat-surat kabar mengenai iklim usaha dan persaingan di Indonesia bisa memberi suatu gambaran aktual mengenai hambatan- hambatan yang dihadapi oleh UB seperti suku bunga pinjaman yang tinggi atau masih kurang lancarnya perbankan menyalurkan dananya ke sektor bisnis, harga input seperti bahan baku dan enerji yang terus meningkat, permasalahan disekitar ketenagakerjaan seperti Undang-undang Perburuhan No.13, distorsi-distorsi pasar baik output maupun input, birokrasi, sistem perpajakan yang tidak pro bisnis, kondisi infrastruktur yang buruk, banyaknya pungutan-pungutan resmi maupun liar (khususnya di daerah-daerah), dan banyak lagi. 151
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) 17 18 19 20 21 22 23 199 1540 3488 4708 107166 62898 7184 113 1148 3269 4394 93175 43722 5818 56 582 1503 23171 10604 166 47 273 2231 708 23239 11252 1572 20 652 331 1717 40914 16545 2853 48 - 45 132 38 - - - 48 330 718 258 - 8 60 2252 1555 540 - - 73 401 218 22 Total 2732 724 2 133133 48346 495123 806758 34759 39571 68162 20884 Keterangan: * 1=bahan baku ;2= pemasaran;3= modal;4= BBM/enerji;5= transportasi ;6 =keahlian;7 =upah buruh=;8= lainnya; ** kelompok industri: lihat Tabel 1. Sumber: BPS (2010) VI. Survei Lapangan VI.1 Profil dari Responden Untuk lebih memahami persoalan atau kendala yang dihadapi UMKM Indonesia dalam melakukan ekspor, telah dilakukan sebuah survei lapangan di tiga lokasi sebagai berikut: Kota Solo: 20 UB dan 10 UMKM (total 30 responden); D.I.Yogyakarta: 3 UB dan 49 UMKM (total 52 responden); dan kota Semarang: 11 UB dan 37 UMKM (total 48 responden). Komoditas dari responden bervariasi mulai dari meubel (kayu, rotan), pakaian jadi hingga kerajinan. Dari kategori UB, perusahaan terbesar mengerjakan lebih dari 1000 pekerja, dan terkecil 100 orang. Dari kategori UMKM, terbesar 86 pekerja, dan terkecil tanpa pekerja. Dari sampel tersebut ditemukan bahwa tidak semua melakukan ekspor sepenuhnya. Lebih banyak responden yang juga menjual produknya ke pasar dalam negeri (Gambar 11). Dalam melakukan ekspor, sebagian besar dari jumlah responden melakukannya secara tidak langsung, yakni lewat perantara seperti perusahaan eksportir dan pengumpul (Gambar 12). Gambar 11: Orientasi Pasar dari Responden Sumber: survei lapangan 2012 Gambar 12: Cara Responden melakukan Ekspor Sumber: survei lapangan 2012 152 46 119 117 240 2736 2792 407 184408
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI VI.2 Penemuan-penemuan Kendala Utama Melakukan Ekspor Sesuai fokus dari survei lapangan tersebut, para responden ditanya apa kendala-kendala utama mereka dalam melakukan ekspor. Untuk mempermudah mereka atau untuk mendapatkan jawaban konkrit, mereka diminta memilih permasalahan-permasalahan berikut ini: (I) akses ke bahan baku atau input lainnya; (II) akses ke dana untuk modal kerja; (III) akses ke pendanaan perdagangan; (IV) akses ke informasi mengenai pasar, kebijakan/peraturan perdagangan, dan lainnya (V) akses ke teknologi; (VI) akses ke SDM; (VII) identifikasi potensi pembeli di LN; (VIII) akses ke fasilitas transportasi yang efisien; (IX) membangun jaringan kerja di luar negeri: (X) mendapatkan enerji murah berkelanjutan; dan lainnya. Hasil wawancara diperlihatkan di dua gambar berikut. Satu hal yang menarik adalah bahwa kebanyakan responden mengaku tidak mengetahui kebijakan/peraturan apa saja dan program bantuan pemerintah apa saja yang sedang berjalan yang sebenarnya berpengaruh (paling tidak secara potensial) terhadap ekspor mereka. Gambar 13: Persentase dari Total Respondent dari Kategori UB menurut Jenis Kendala Utama Sumber: Survei lapangan 2012. Gambar 14: Persentase dari Total Respondent dari Kategori UMKM menurut Jenis Kendala Utama Sumber: Survei lapangan 2012. 153
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) Akses ke Fasilitas Perdagangan (FP) Akses ke fasilitas perdagangan (FP) juga sangat menentukan kemampuan UMKM melakukan ekspor. FP membuat melakukan ekspor lebih mudah dan murah. Oleh karena itu, para responden juga ditanya apakah mereka punya akses ke FP, yakni: (I) pendanaan perdagangan luar negeri (ekspor dan/atau impor); (II) asuransi perdagangan; (III) informasi mengenai pasar dan lainnya; (IV) laboratorium untuk pengujian kualitas; (V) gudang penyimpanan sebelum pengiriman; (VI) pelatihan mengenai ekspor; (VII) jaringan telepon; (VIII) internet; (IX) listrik; (X) dan dukungan untuk melakukan promosi (misalnya pameran di luar negeri). Hasilnya dapat dilihat di Gambar 15. Selanjutnya, mereka yang tidak dapat akses ke FP, ditanya penyebab utamanya dengan empat pilihan jawaban berikut ini: (I) prosedur ruwet; (II) tidak tau adanya FP; (III) biaya untuk mendapatkan FP terlalu mahal; (IV) alasan lainya. Hasilnya ditunjukkan di Gambar 16. Selain itu, para responden juga ditanyakan mengenai kemudahan dan biaya transportasi dan khususnya pengapalan, yang hasilnya bisa dilihat di Gambar 17. Satu hal yang menarik adalah bahwa sebagian besar dari responden UB yang punya akses ke FP menyatakan puas dengan FP tersebut, atau terasa manfaatnya terhadap ekspor mereka; sedangkan dari responden UMKM yang punya akses ke FP, hanya setengahnya yang mengaku puas. Gambar 15: Persentase dari Responden menurut Akses ke FP Sumber: Survei lapangan 2012. Gambar 16: Alasan Utama Tidak Punya Akses ke FP Tersebut Sumber: Survei lapangan 2012. 154
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 17: Persentase dari Responden menurut Kemudahan dan Biaya Transportasi dan Pengapalan Sumber: Survei lapangan 2012 Persaingan Pasar dan Pertumbuhan Ekspor \Dengan berlakunya perdagangan bebas, termasuk penerapan perdagangan bebas ASEAN dengan China, dan nanti pada tahun 2015 Masyarakat ASEAN, persaingan semakin ketat, bukan saja di pasar ekspor tetapi juga di pasar ekspor. Akan banyak UMKM, terutama yang memproduksi barang berkualitas rendah dan tidak efisien, kehilangan pangsa pasar atau bahkan tutup usaha karena kalah bersaing. Dalam kaitan ini, para responden juga ditanya apakah mereka merasa persaingan di pasar semakin ketat dan apakah hal tersebut membuat ekspor mereka berkurang. Hasilnya diperlihatkan di Gambar 18. Dapat dilihat bahwa lebih banyak responden dari kategori UB yang mengalami pertumbuhan ekspor dibandingkan responden dari kategori UMKM. Gambar 18: Persentase dari Responden yang Merasa Persaingan Semakin Ketat dan Dampaknya terhadap Ekspor Mereka Sumber: Survei lapangan 2012. Dukungan dari Pemerintah dan Sektor Swasta Dukungan dari pemerintah maupun sektor swasta juga sangat penting bagi keberhasilan ekspor UMKM, terutama bagi UMK yang memang kondisinya tidak sebaik UM, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi UB. Oleh karena itu, para responden juga ditanya apakah mereka pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yakni dari Kementerian Perdagangan (I), Kementerian Industri (II), Kementerian Koperasi dan UKM (III); Litbang (IV); perguruan tinggi (V); Kamar Dagang dan Industri atau Kadin (VI); asosiasi bisnis terkait (VII) seperti misalnya ASMINDO untuk pengusaha meubel atau API untuk UMKM di industri tekstil dan pakaian jadi; bank/lembaga keuangan nonbank (VIII); BUMN (IX) seperti PLN atau Pertamina; dan pemerinah daerah/Pemda (X). Hasilnya dapat dilihat di Gambar 19 yang menunjukkan bahwa peran dari 155
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tersebut bervariasi. Untuk lembaga atau organisasi tertentu seperti Kadin dan bank atau lembaga keuangan nonbank, jauh lebih banyak responden dari kelompok UB yang pernah mendapatkan dukungan dibandingkan responden dari kategori UMKM. Sedangkan dari sisi UMKM, tentu Kementerian Koperasi dan UKM yang paling berperan. Gambar 19: Persentase dari Responden Yang Mendapat Dukungan Menurut Lembaga Pemerintah dan Swasta Sumber: Survei lapangan 2012. Para responden juga ditanya jenis-jenis atau bentuk-bentuk dukungan yang pernah mereka dapatkan dari salah satu atau beberapa lembaga atau organisasi tersebut. Mereka diminta menyebut bentuk-bentuk dukungan yang pernah mereka dapatkan berikut ini: pelatihan (I), pendanaan (II), bantuan teknis (III), bantuan pemasaran/promosi (IV), pengadaan bahan baku (V), informasi pasar (VI), lainnya (VII). Hasilnya ditunjukkan oleh Gambar 20. Berdasarkan frekuensi penyebutan bentuk atau jenis dukungan yang pernah mereka terima, ternyata pelatihan adalah yang paling populer. Gambar 20: Frekwensi Penyebutan Tipe/Jenis Dukungan yang didapat Responden Sumber: Survei lapangan 2012. Kebijakan Pemerintah Terakhir adalah tentu kebijakan, karena kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kinerja ekspor UMKM atau kemampuan mereka untuk meningkatkan ekspor atau mempertahankan pangsa pasar luar negeri mereka. Suatu kebijakan bisa berdampak negatif atau positif, langsung maupun tidak langsung. Misalnya kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri lewat peningkatan suku bunga (SBI) bisa berdampak buruk bagi kegiatan ekspor UMKM karena biaya pinjaman dari bank menjadi mahal. Berdasarkan pemikiran ini, para responden diminta menyebutkan kebijakan-kebijakan yang selama ini positif bagi usaha mereka. Hasilnya ditunjukkan di Tabel 3 yang 156
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI menunjukkan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap positif yang dapat dikelompokkan ke dalam aspek- aspek pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas produk, pertumbuhan ekspor, ketersediaan/pasokan energi, ketersediaan/suplai tenaga kerja/SDM, dan lingkungan usaha. Tabel 3: Kebijakan yang dianggap "Positif" oleh Responden Aspek Kebijakan-kebijakan yang "Positif" Bahan baku Kebijakan-kebijakan yang "Positif" - Melarang ekspor bahan baku mentah - Fasilitas untuk impor bahan baku keperluan ekspor; - - tidak ada bea masuk impor bahan baku tidak ada hambatan untuk impor barang bekas sebagai bahan baku untuk ekspor - nilai tukar yang kompetitif dan stabil Kualitas produk - Penerapan (SNI) dan dukungan bagi pengusaha untuk memenuhi SNI Kegiatan ekspor - Dukungan dalam bentuk, a.l. bantuan teknik, skim kredit murah, pelatihan, promosi, informasi pemasaran; - Sentralisasi jaringan pelayanan ekspor dan bekerja 24 jam, termasuk pelayanan online untuk mendapatkan semua izin. - Tidak ada hambatan/tarif ekspor (terkecuali barang mentah)-Nilai tukar kompetitif dan stabil-Biaya transportasi ke pelabuhan, pengapalan Energi - Biaya rendah - Kesinambungan energi (misalnya, listrik) Infrastruktur - Pembangunan/perbaikan infrastruktur SDM - regulasi upah yang kondusif Lingkungan usaha - Tidak ada perubahan secara mendadak sebuah peraturan atau pembuatan suatu peraturan yang tidak konsisten - Peraturan baru harus jelas dan dipikirkan baik-baik sebelum dikeluarkan Sumber: Survei lapangan 2012. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Walaupun sudah cukup banyak program pemerintah sejak era Orde Baru hingga sekarang untuk mendukung perkembangan UMKM di tanah air, kinerja UMKM dan kondisinya di tanah air secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan seperti yang telah ditunjukkan di dalam studi ini, hasil dari sebuah penelitian APEC menunjukkan bahwa daya saing UMKM Indonesia paling rendah dibandingkan UMKM di sejumlah ekonomi APEC lainnya yang diteliti. Ini menimbulkan keraguan mengenai kemampuan UMKM Indonesia, khususnya UMI yang mendominasi jumlah UMKM di tanah air, untuk mampu bersaing di pasar regional (misalnya ASEAN atau APEC) atau dunia, atau bahkan untuk bisa mempertahankan pangsa pasar domestik dengan semakin dahsyatnya barang-barang impor membanjiri pasar dalam negeri. Oleh sebab itu, banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang diantaranya adalah: (1) Pembangunan infrastruktur baik fisik (seperti jalan raya, listrik dan fasilitas komunikasi, dan pelabuhan) dan nonfisik (seperti bank/lembaga pendanaan, pusat informasi, lembaga pendidikan/pelatihan, litbang/lab), mulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga di tingkat provinsi. (2) Pemberdayaan kembali semua sentra-sentra UMKM yang sempat dikembangkan dengan dukungan pemerintah pada era Orde Baru, namun terlantarkan sejak mulainya era reformasi. Khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di sentra-sentra yang ada perlu diremajakan dengan antara lain menggantikan mesin-mesin dan alat-alat pengujian/lab yang sudah usang dengan yang baru. 157
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang, Tantangan dan Ancaman ... (Tulus Tambunan) (3) Walaupun bantuan pendanaan memang penting, namun sudah saatnya penekanan dari kebijakan atau program-program pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM lebih pada peningkatan pendidikan pengusaha dan pekerja, pengembangan teknologi, dan peningkatan kemampuan inovasi. Selain itu, UMKM baik yang hanya melayani pasar domestik maupun yang menjual produk-produknya ke pasar luar negeri perlu dibantu sepenuhnya (misalnya dengan penyediaan lab. untuk pengujian kualitas barang) agar bisa mendapatkan label Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan kualitas produk dan berarti juga daya saing UMKM.Untuk maksud ini, perlu adanya intensif agar terjalin kerjasama yang erat antara UMKM setempat dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan/pelatihan dan litbang setempat sehingga terjadi peralihan teknologi dan pengetahuan ke UMKM. (4) Perlu diupayakan peningkatan keterkaitan produksi lewat misalnya subcontracting antara UMKM dan UB, termasuk PMA. Berdasarkan fakta bahwa sulit mendapatkan UMKM lokal yang siap sebagai pemasok bagi UB/PMA karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan, maka untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta seperti Kadin, asosiasi bisnis, himpunan pengusaha, dan universitas harus sepenuhnya membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan mereka sebagai pemasok yang kompetitif dan efisien bagi UB/PMA. (5) Dalam mengembangkan enam koridor ekonomi, pengembangan UMKM lokal di enam wilayah tersebut untuk menjadi UMKM berdaya saing tinggi, baik sebagai pelaku usaha yang mandiri maupun sebagai pemasok UB, harus menjadi salah satu komponen penting dari kebijakan pengembangan enam koridor tersebut. (6) Perlu diupayakan agar semua UMKM di manapun lokasinya mendapatkan akses sepenuhnya ke informasi mengenai pasar dan lainnya, teknologi, pendidikan/pelatihan, fasilitas perdagangan, dan perbankan; tentu dengan tidak menghilangan penilaian obyektif mengenai kelayakan usaha dari UMKM bersangkutan. Daftar Pustaka Aggarwal, A (2001),"Liberalisation, multinational enterprises and export performance: evidence from Indian manufacturing", Working Paper No. 69, Juni, New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations. APEC (2006a), "A Research on the Innovation Promoting Policy for SMEs in APEC: Survey and Case Studies", Desember, APEC SME Innovation Center, Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs, Seoul. APEC (2006b), "Economic Impacts of Innovative SMEs and Effective Promotion Strategies", Oktober, Seoul: APEC SME Innovation Center. Berry, Albert dan Brian Levy (1994), "Indonesia's Small and Medium-Size Exporters and Their Support Systems", Policy Research Working Paper 1402, Desember, Policy Research Department, Finance and Private Sector Development Division, World Bank, Washington, D.C. Bonaccorsi, A. (1992), "On the Relationship Between Firm Size and Export Intensity", Journal of International Business Study, 23(4). BPS (2010), Profil Industri Kecil dan Mikro 2010, Desember, Jakarta: Badan Pusat Statistik. Dierman, Peter van, Thee Kian Wie, Mangara Tambunan, dan Tulus Tambunan (1998), "The IMF Reform Agreements: Evaluating The Likely Impact on SMEs", Study Report, Juni, The Asia Foundation, Jakarta. Dollar, D. (1992), 'Outward oriented developing economics really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985', Economic Development and Cultural Change, 40. Falvey, A dan C.D. Kim (1992), "Timing and sequencing issues in trade liberalization", The Economic Journal, 102. Kaplinsky, R., M. Morris dan J. Readman (2002), "The globalisation of product markets and immiserising growth: lessons from the South African furniture industry'", World Development 30(7) Krueger, A. (1978), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences, Cambridge, Mass.: Balinger Publishing Co. for National Bureau of Economic Research. 158
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Kruger, J.J., U. Cantner dan H. Hanusch (2000), "Total factor productivity, the East Asian miracle, and the world production frontier", Weltwirtschafliches Archiv, 136. Long, Nguyen Viet (2003), "Performance and obstacles of SMEs in Viet Nam Policy implications in near future", reseach paper, International IT Policy Program (ITPP) Seoul National University, Seoul. Navaretti, G. B, R. Faini dan B.Gauthier (2003), "The Impact of Trade Liberalisation on Enterprises in Small Backward Economies: The Case of Chad and Gabon" Centro Studi Luca D'Agliano Development Studies Working Paper No. 176 Nugent, J. B. dan S. Yhee (2002), "Small and Medium Enterprises in Korea: Achievements, Constraints and Policy Issues", Small Business Economics, 18 (1-3). Roberts, S. (2000). Understanding the effects of trade policy reform: the case of South Africa, South African Journal of Economics, 68(4). Roberts, M.J. dan J. Tybout (1996). Industrial Evolution in the Developing Countries, Oxford: Oxford University Press. Shahid, Yusuf (2007), "From Creativity to Innovation", Policy Research Working Paper 4262, Juni, Development Research Group, Washington, D.C.: World Bank. Suwandi (2012), "Model/Jaringan Ekspor", makalah, Seminar SEADI, 5 November, Jakarta. Steel, Wiliam F. dan Webster, L.M.(1992). "How Small Enterprises in Ghana have responded to Adjustment", World Bank Economic Review, 6. Tambunan, Tulus (2009a), Development of Small and Medium Enterprises in ASEAN Countries, New Delhi: Readworthy Publications, Ltd. Tambunan, Tulus (2009b), SME in Asian Developing Countries, London: Palgrave Macmillan Publisher. Tambunan, Tulus (2009c), UMKM di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Tambunan, Tulus (2010), Trade Liberalization and SMEs in ASEAN, New York: Nova Science Publishers, Inc. Tewari, Meenu (2001), "The challenge of reform: How Tamil Nadu's textile and apparel industry is facing the pressures of liberalization", makalah, the Center for International Development, Harvard University, Cambridge, MA Papers/Tewari%20paper_ Indian% 20 apparel_18June2004.pdf). Tewari, Meenu dan Jeffery Goebel (2002), "Small Firm Competitiveness in a Trade Liberalized World Lessons for Tamil Nadu", April, Research Paper tewari_small firms_ 042102. pdf). Tybout, James R. (1992), 'Linking Trade and Productivity: New Research Directions', World Bank Economics Review, 6. Tybout, James R (2000), 'Manufacturing Firms in Developing Countries: How Well do They Do, and Why?" Journal of Economic Literature, 38(1). Tybout, James R., J. de Melo dan V. Corbo (1991), "The effects of trade reforms on scale and technical efficiency: New Evidence from Chile", Journal of International Economics, 31. Valodia, Imraan dan Myriam Velia (2004), "Macro-Micro Linkages in Trade: How are FirmsAdjusting to Trade Liberalisation, and doesTrade Liberalisation lead to improved Productivityin South African Manufacturing Firms?", makalah, the African Development and Poverty Reduction: The Macro-Micro Linkage Conference, Development Policy Research Unit (DPRU) and Trade and Industrial Policy Secretariat (TIPS), 13-15 Oktober. Wakelin, K. (1997), Trade and Innovation: Theory and Evidence, Edgar Publishing Inc. Wang, Y dan Y. Yao (2002), "Market reforms, technological capabilities and the performance of small enterprises in China",Small Business Economics,19. *** 159
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) SISTEM MANAJEMEN PENGEMBANGAN EKONOMI NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 Firwan Tan2 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional maka ekonomi daerah harus semakin berperan sebagai titik tumbuh ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber-sumber ekonomi lokal. Dua faktor ini mesti didayagunakan secara serentak dan terintegrasi. Studiini bertujuan mengkajipermasalahan masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan; menganalisis potensi perikanan laut di Kab. Pesisir Selatandan selanjutnya menyusunsistem manajemen pengembangan ekonomi nelayan berbasis hasil-hasil perikanan laut. Metode studi menggunakan analisis diskriptif dengan pendekatan perencanaan partisipatif (participatory planning).Hasil studi menunjukkan perlukebijakan transformasi kelembagaan dan transformasi struktural.Transformasi kelembagaan meliputi: menetapkan wilayah pesisir Kab.Pesisir Selatan sebagai Kawasan Andalan Strategis Nelayan (KASN) Sumatera Barat dan membentuk satu Badan Pengelola; pendirian pusat pelayanan dan pembinaan terpaduusaha nelayan; dan pendirian perusahaan modal ventura (venture capital company) sebagai pembiayaan alternatif nonbank. Transformasi struktural meliputi tindakan merobah pola fikir masyarakat nelayan agar berorientasi industrialisasi; kemudian menumbuhkembangkan usaha industri kecil dan menengah (UIKM) berbasis komoditi hasil-hasil perikanan laut. Untuk suksesnya implementasi kebijakan transformasi yang dimaksud diperlukan koordinasiprogram yang solid dan berkelanjutanantara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kata Kunci: SDM, Sumber Ekonomi Lokal, UIKM; ransformasi Kelembagaan danS truktural. 1 * Disampaikan pada Seminar Nasional dan Sidang PLENO ISEI XVI, diselenggarakan di Jambi, Kamis 19 September 2013. Makalah ini bersumber dari hasil penelitian tentang "Kajian Sistem Manajemen Pengembangan UMKM/UIKM Berbasis LERD (Local Economic Resources Development), dibiayai oleh APBD-I, melalui DIPA BAPPEDA Prov.Sumatera Barat 2012. 2 Mantan Ketua BAPPEDA Provinsi Jambi (2000-2004); Guru Besar ekonomi industri Fak.Ekonomi Univ.Andalas;Master of Economics (M.Ec) Faculty of Economics Thammasat University, Thailand; Deplome d'Etude Approfondied en Genie des System Industrieks (DEA,Ing) Institut National Polytechnique de Lorraine, Perancis; Ph.D en Genie des System Industriels Institut National Polytechnique de Lorraine, Perancis; Peneliti ahli/ Ketua Tim Peneliti tentang "Kajian Sistem Manajemen Pengembangan UMKM/UIKM Berbasis LERD (Local Economic Resources Development), 2012. Sekarang sedang melakukan penelitian lanjutan penyusunan "Action Plan" Pengembangan UMKM/UIKM-Nelayan Berbasis LERD di Kab.Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 160
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI I. PENDAHULUAN P emberdayaan Sumber-Sumber Eko- nomi Lokal (PSSEL) atau "Local Economic Resource Developmant (LERD)" sangatlah relevandengan tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah(OTDA) seba- gaimana yang telah digaris bawahi dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pelaksanaan PemerintahDaerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kab.Pesisir Selatan terletak pada bagian barat P.Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, merupakan wilayah terluas dan memiliki pantai terpanjang (234 Km) di Provinsi Sumatera Barat (Peta I.1). Kab. Pesisir Selatan terdiri dari 12 Kecamatan (2012), semua ekonomi masyarakatnyaterkait dengan kehidupan kelautan (Tabel I.1& I.2). Disepanjang pantai ini berdiam sekitar 80 persen dari 448 ribu (2009) jiwa penduduk Kab. Pesisir Selatan dan 90% diantaranya adalah nelayan. Daerah ini juga memiliki cukup banyak pulau-pulau disekitarnya, terdapat lebih kurang 47 buah pulau-pulau kecil dan beberapa diantaranya yang berukuran relatif besar.Sumber-sumber kelautan di wilayah inicukup potensial, terdapat bebagai jenis hasil laut seperti: Ikan teri super, ikan tongkol, Ikan kembung, Ikan tuna, ikan kerapu, rumput laut, kerang mutiara, dll.Juga memiliki ombak yang relatif tenang sehingga sangat cocok sebagai lokasi membudidayakan beraneka jenis ikan dan hasil-hasil kelautan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kelauatan di wilayah pesisir belum berkembang efektif, ini terbukti sumber-sumber kelautan baru sekitar 30% yang terdayagunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Peta I.1: Posisi Geografis Kab.Pesisir Selatandalam Wilayah Sumatera Barat Tabel I.1: Jumlah Nagari, Penduduk, Kepadatan Penduduk Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009 No. Kecamatan Nagari Penduduk Luas Wilayah Kepadatan Penduduk Per Km2 Per-Nagari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lunas Silaut Basa IV Balai Pancung Soal Linggo S. Baganti Ranah Pesisir Lengayang Sutera Batang Kapas IV Jurai Bayung IV Nagari Bayang Utara Koto X Tarusan 5 8 8 7 4 9 4 5 6 4 4 9 31,693 26,833 39,080 44,145 31,406 53,911 48,011 32,150 45,250 38,304 7,590 50,115 929.50 677.50 740.10 315.41 564.39 590.60 445.65 359.07 373.80 77.50 250.74 425.63 6338,60 3354,13 4885,00 6306,43 7851,50 5990,11 12002,75 6430,00 7541,67 9576,00 1897,50 5568,33 34.10 39.61 52.80 139.96 55.65 91.28 107.73 89.54 121.05 494.25 30.27 117.74 Total 73 448,488 5749.89 6143,67 78.00 Sumber : BPS Kab.Pesisir Selatan, 2009 Tabel III.2: Produksi Hasil Tangkap Ikan, 2011 NO. KECAMATAN Produksi (Ton) Koto XI Tarusan Bayang Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Lunang Silaut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.608,23 1.984,33 41,83 2.575,83 2.371,38 4.206,71 3.481,38 2.082,48 4.442,34 2.266,82 12,68 817,44 Hal ini disebabkan masihrendahnya pro- duktivitas dan tidak teraturnya kegiatan produksi.Persoalannya bermuara pada masalah relatif rendahnya kualitas SDM karena tingkat pendidikan masyarakat nelayan hampir 90% tamatan Sekolah Dasar. Pendayagunaan sumber-sumber daya kelautan pada dasarnya bisa memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif jika didukung oleh keahlian dan keterampilan nelayan yang cukup dan dikelola dengan menggunakan sistem manajemen pengelolaan yang lebih maju dan profesional. 30.891,45 JUMLAH Sumber : DKP Kab.Pesisir Selatan, 2011 Tapi dalam kenyataannya justrunegara lain yang mendapatkan nilai tambah yang besar atas keunggulan komparatif tersebut. Misalnya sering terjadi kapal-kapal ilegal dari negara-negara kawasan datang diam-diam menangkap ikan, dan juga membeli hasil-hasil tangkapan nelayan di tengah laut 161
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) atau di wilayah yang tidak begitu jauh dari bibir pantai Kab.Pesisir Selatan. Juga terdapat pengusaha- pengusaha asing yang berinvestasi di kawasan pantai dengan membangun keramba-keramba budidaya ikan dengan menggunakan teknik dan teknologi relatif tinggi, dan begitu panen hasilnya langsung dibawa keluar melalui laut lepas. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak jatuh keluar dibandingkan yang dinikmati oleh masyarakat lokal. Kondisi yang demikian ini juga sebagai penyebabmengapa masyarakat nelayan menjadi sulit untuk meningkatkan pendapatannya.Ketimpangan tingkat kehidupan ekonomi akhirnya menjadi semakin menyolok antara masyarakat nelayan dengan saudara-suadara mereka yang hidup dan bertempat tinggal di perkotaan atau di wilayah dataran tinggi seperti di Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, di Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kota Sawahlunto, dll.Jika permasalahan tersebuttidak dicari solusinya,akan berakibat terus bertambahnyajumlah penduduk pesisir yang meninggalkan wilayahnya dan berpindah ke daerah-daerah perkotaan, dan wilayah perdesaan pesisir menjadi semakin tertinggal dan akan menjadi tidak menarik bagi kelompok terdidik. Ketertinggalan ekonomi masyarakat nelayan jika berlangsung terus bisa berakibat penguasaan kekayaan alam kelautan akan jatuh ketangan pihak pendatang dari luar, termasuk yang datang dari negara-negara di kawasan. Hal ini tentu tidak diinginkan terjadiberkelanjutan karena akan melemahkan daya saing ekonomi lokal dan terganggunya kesetabilan perekonomian Sumatera Barat karena 2/3 wilayahnya adalah pantai/pesisir. "Dalam kontek ini makatujuan studiadalah mengkaji permasalahan masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ekonominya; menganalisis potensi perikanan laut di Kab. Pesisir Selatan dan selanjutnya menyusun sistem manajemen pengembangan ekonomi nelayan berbasis hasilperikanan laut di wilayah pesisir Kab.Pesisir Selatan, Sumatera Barat". II. METODE STUDI Metode studi menggunakan analisis diskriptif dengan pendekatan perencanaan partisipatif (participatory planning). Oleh karena itu,"primary data" lebih banyak digunakan untuk mendukung analisis. Alat pengumpulan data primer terdiri dari: Forum Group Dis- cussion (FGD), lokakarya, Seminar, kunjungan/ pengamatan lapangandan melakukaninterview mendalam (in-depth interviews) dengan masyarakat nelayan. Penelitian dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012. (Skema dan Tabel II.1). III. HASIL DAN PEMBAHASAN III.1.5 Katagori Masyarakat Nelayan di Kab Pesisir Selatan Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima kategori masyarakat nelayan diwilayah pantai pesisir Kab.Pesisir Selatanyaitu: nelayan pengusaha tambak, nelayan juragan atau toke,nelayan penangkap dan nelayan buruh, nelayan pedagang pengumpul/perantara (Tabel III.1), masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Nelayan Pengusaha Tambak, dapat dikatakan sebagai investor skala menengah keatas, mereka adalah pemilik tambak, melakukan budidaya ikan untuk ekspor, nelayan kelas ini tergolong relatif maju dan berproduksi dalam jumlah yang relatif besar, memperkerjakan 5- 162
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 15 nelayan buruh, demikian pula dalam hal pemasaran dan jaringan distribusi usahanya sudah cukup luas dan berorientasi ekspor, organisasi usahanya relatifterstruktur dengan baik dan berbadan hukum yang jelas dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT). Pengusaha kelas ini masih sedikit sekali, hasil survei (2012) menunjukkan baru ada 5 perusahaan sekelas ini,dimata perbankan sudah dikatagorikan sebagai usaha yang "bankable". Biasanya mereka tidak tinggal di Sumbar, kalau pun ada hanya sebatas membuka kantor perwakilan di Padang, sementara kontor pusatnyadi ibu kota Jakarta atau di Luar Negeri. (2) Nelayan Juragan/Toke, organisasi usahanya belum terstruktur dengan baik dan belum memiliki badan hukum, masih bersifat usaha perorangan,jumlahnya tidak banyak, hasil survei lapangan(2012) menemukan baru ada 15 pengusaha sekelas ini yang beroperasi diwilayah Kabupaten pesisir Selatan.Walaupun bank tertentu dan lembaga keuangan lainnya ada yang sudah berani memberikan pinjaman namun dalam jumlah yang masih sangat terbatas berkisar antara 50-200 juta rupiah. Biasanya pinjaman dari Bank digunakan sebagai modal untuk membeli atau membuat Kapal Motor, termasuk untuk biaya operasional awal. Skala usaha Nelayan Juragan/Toke ini masih dikatagorikan ralatif kecil karena rata-rata mereka hanya memiliki sebuah Kapal Motor yang dioperasikan dan memperkerjakan nelayan buruh sebanyak 3-5 orang.Jaringan pemasaran baru sebatas mengisi pasar lokal dan pasar regional. Pada waktu melaut,Kapal Motor dioperasikan oleh nelayan buruh 3-5 orang yang sekaligus juga berperan sebagai anak kapal. Setiap akan melaut segala sesuatu dipersiapkan oleh Juragan/Toke untuk kebutuhan selama 10-15 hari dilaut seperti Batu Es sebagai pendingin Ikan hasil tangkapan, minyak atau premium/solar untuk kapal motor, termasuk beras dan lauk pauk yang diperlukan selama melaut. Tabel III.1: Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kab. Pesisir Selatan 2012, dan Perkembangan Jumlah secara Keseluruhan (2006-2012) No Kecamatan Nelayan Pengusaha Tambak* (1) Nelayan Juragan/ Toke* (2) Nelayan Pedagang Pengumpul/ Perantara* (3) Nelayan Penangkap (4) Nelayan Buruh (5) Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lunang Silaut Basa IV Balai Linggo Sari Baganti Pancung Soal Ranah Pesisir Lengayang Sutera Batang Kapas IV Jurai Bayang IV Nagari Bayu Koto XI Tarusan - - - - - - - - 2 - 3 - - 2 1 2 4 1 - - 5 - 2 5 2 7 8 2 4 2 - 11 48 63 183 728 465 994 1.059 409 391 173 75 1.305 42 103 1.125 1.676 1.204 1.713 1.827 1.050 1.350 985 123 2.266 90 166 1.308 2.404 1.669 2.707 2.886 1.459 1.741 1.158 198 3.571 J u m l a h 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 5 - - - - - - 15 - - - - - - 43 - - - - - - 5.893** 5.805 5.755 5.090 5.040 5.038 2.139 13.464** 13.373 13.338 13.872 12.735 13.728 14.300 19.420 19.178 18.993 18.962 18.775 18.767 16.439 Sumber : Dinas Perikanan Laut Kab. Pesisir Selatan 2012 Catatan : * Hasil Survey lapangan 2012. BPS dan Dinas Perikanan Laut Kab Pesisir Selatan belum memiliki data jumlah Nelayan Pengusaha Tambak,NelayanJuragan/Toke dan Nelayan Pedagang Pengumpul (2006-2012) ** Angka perkiraan Dinas Perikanan Laut Kab. Pesisir Selatan setelah ditambah dengan hasil survey. 163
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) (3) Nelayan Pedagang Pengumpul/Perantara, walaupun mereka sudah memiliki modal usaha namun dalam bentuk modal sendiri yang bersumber biasanya dari keluarga dan jumlahnya juga masih relatif kecil. Itu sebabnya kemampuan daya beli relatif kecil, usaha dijalankannya sendiri dan adakalanya dibantu oleh isteri atau anak, jumlah usaha sekelas ini tidak banyak, menurut hasil survei (2012) ternyata hanya ada 43 orang nelayan sekelas ini yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang pengumpul/perantara ini tidak memiliki tempat khusus jual beli ikan, kalau toh ada hanya terdapat satu-dua diantara mereka yang memiliki tempat penampung tersendiri. Mereka biasanya membeli langsung ke nelayan penangkap pada saat mendarat di bibir pantai, dan setelah itu langsung dibawa ke pasar lokal. Pedagang pengumpul pada umumnya menggunakan kenderaan roda dua untuk membawa hasil beliannya ke pasar-pasar kecamatan. Tempat tinggal pedagang penampung/perantara ini dilingkungan masyarakat nelayan di wilayah pantai/pesisir. (4) Nelayan Penangkap, nelayan sekelas ini merupakan kedua terbanyak jumlahnya setelah nelayan buruh. Terdapat 5.893 orang yang dikatagorikan sebagai nelayan sekelas ini (2012). Mereka memiliki peralatan sendiri untuk melaut, alat yang digunakan masih tradisional seperti "perahu tanpa motor" atau disebut "perahu papan", ada juga beberapa yang memiliki "perahu dengan motor tempel". Kalau melaut biasanya sendiri saja dan tidak bisa terlalu jauh masuk ketengah laut karena perahu yang digunakan relatif kecil, terbatas kemampuan jelajah dan kapasitasnya.Kelaut mencari ikan hanya untuk menyambung kehidupan dari hari kehari, pendapatan yang diperolah nelayan tidak cukup untuk disisihkan sebagai tabungan penunjang masa depan. Masih banyak diantara mereka yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, dan juga tidak pernah mendapatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan wawasan. (5) Nelayan buruh, tidak memiliki perkerjaan alternatif kecuali melaut, mereka hanya mengandalkan tenaga atau hanya menjual jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak terbatas.Pada umumnya mereka tidak tamat SD. Mereka ternyata masih relatifmuda dari segi umur, rata-rata dibawah 40 tahun. Jika lagi tidak musim ikan mereka menganggur, untuk menyambung kehidupan selama tidak berkerja mereka terpaksa meminjam ke toke atau juragan atau ke keluarga lainnya, justru itu mengapa mereka sering dibelit hutang berkepanjangan. Masyarakat nelayan sekelas ini merupakan kelompok terbanyak dalam jumlah, hasilsurvei (2012) menunjukkan terdapat 13.464 orang, dan meraka tinggal di wilayah pesisir/pantai Kab Pesisir Selatan. III.2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan Hasil penelitian (F.Tan, dkk, 2012) menunjukkan 2 (dua) faktor utama penyebab kemiskinan masyarakat nelayan di Kab. Pesisir Selatan yaitu: (1)faktor sosial-ekonomi (Grafik III.1), dan(2)faktor tekno-ekonomi. Masing-masing dapat diuraikan sbb: Grafik III.1: Faktor Sosial-Ekonomi Penyebab Kemiskinan III.2a.5 Permasalahan Sosial-Ekonomi Penyebab Kemiskinan 1) Adanya ketimpangan dalam sistem bagi hasil: perbedaan status sosial ekonomi nelayan membawa konse- kuensi pada perbedaan penghasilan Sumber : In Dept Interviews yang tidak adil antara nelayan pemilik perahu atau bagan dengan nelayan buruh. Hasil dari "In Dept Interviews" menunjukkan 30% responden mengatakan tidak puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan juragan kepada mereka. Nelayan buruh cenderung meminjam terlebih dahulu kepada Nelayan Juragan sebelum melaut. Pinjaman ini digunakan untuk 164
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI keluarga yang tinggal selama melaut. Sekembali dari melaut hasilnya dibagi dengan Juragan Kapal. Pola bagi hasil yang dilaksanakan adalah dengan cara semua hasil tangkapan ikan setelah dirupiahkan dikurangi biaya operasional, sisanya baru dibagi dengan perbandingan 2/3 untuk nelayan buruh (Anak Buah Kapal-ABK dan Kapten Kapal-KK) dan 1/3 untuk pemilik kapal atau Juragan/Toke. Akan tetapi jika hasil tangkapannya tidak mencukupi menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan termasuk pinjaman ABK/KK maka kekurangannya dihitung sebagai piutang Juragan terhadap nelayan ABK/KK. Artinya, resiko atas usaha dibebankan ke nelayan buruh/ABK/KK. 2) Penghasilan tidak memadai: hambatan yang dihadapi oleh nelayan penangkap tradisional adalah keterbatasan modal kerja, sarana dan prasarana. Peralatan produksi masih sangat sederhana, akibatnya hasil tangkapan nelayan penangkap tidak maksimal. Pendapatan yang diterima untuk satu kali pergi melaut masih sangat rendah berkisar antara Rp.25.000- Rp.50.000,- . Sebagian besar nelayan atau 29% responden mengakui bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan minimal sehari- hari. Kondisi cuaca menjadi permasalahan utama bagi nelayan tangkap tradisional yang tidak memiliki kapal motor. Mereka tidak bisa melaut jika cuaca buruk, dalam satu bulan rata-rata 5 hari dan bahkan ada yang sampai 15 hari karena buruknya kondisi cuaca (ombak besar, air deras, angin kencang, atau badai, dll). Hal ini menyulitkan mereka untuk mengatur secara baik"cash flows"pendapatan dan pengeluaranrumah tangga. 3) Keterbatasan akses dan modal usaha: keterbatasan modal dan akses ke sumber modal usaha menyebabkan masyarakat nelayan menjadi sulit untuk memiliki perahu dan alat tangkap yang lebih baik dan produktif untuk bisa melaut jauh ketengah. Untuk memiliki perangkap teknologi penangkapan yang lebih produktif dan efisien membutuhkan modal yang relatifbesar. Nelayan penangkap tradisional masih menggunakan perahu dayung tentu saja mempunyai keterbatasan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, dan ini berbeda dengan nelayan yang menggunakan perahu motor, sudah pasti jangkauan operasi penangkapan ikan bisa sampai ke wilayah laut yang jauh dari bibir pantai. Keterbatasan modal kerja disebabkan kesulitanmendapatkan akses permodalan terutama dari lembaga pembiayaan formal (hal ini diakui oleh 15% nelayan responden). Disamping itu, nelayan penangkap tradisionalini jugatidak memiliki agunan yang cukup untuk meminjam di Bank. 4) Kurangnya tatakelolapembinaan/bimbingan yang relevan: hasil wawancara dengan para nelayan responden ditemukan bahwa pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang merata (hal ini diakui oleh 14% nelayan responden). Pembinaan diberikan di wilayah yang sudah ada kelompok nelayan, sedangkan wilayah yang belum memiliki kelompok tidak mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Banyak pula pembinaan dan bimbingan teknis yang diberikan tidak relavan dengan kebutuhan, malah sering terjadi tumpang tindih program karena dilakukan oleh beberapa SKPD secara terpisah dan tidak bersinergi satu sama lain. Luasnya wilayah juga menjadi faktor penyebab keterbatasan pembinaan dan bimbingan yang dapat diberikan karena keterbatasan dana dan tenaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 5) Bantuan kurang merata, kurang tepat sasaran dan terbatas: Berbagai bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah masih sangat terbatas dan tidak merata (hal ini diakui oleh 12% nelayan responden). Misalnya, nelayan yang sering mendapat bantuan adalah kelompok nelayan yang sudah memiliki kapal. Sedangkan yang merupakan jumlah terbanyak adalah masyarakat nelayan yang hanya memiliki jaring dan sampan sebagai alat tangkapnya belum mendapat bantuan dari Pemerintah. Lebih parah lagi tidak pula sedikit bantuan yang disalurkan kurang relavan dengan kebutuhan, terdapat beberapa bantuan sarana yang diberikan tidak diperlukan nelayan sehingga menjadi mubazir.Gambar III.1. melukiskan potret kondisilingkungan usaha masyarakat nelayan. 165
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) Gambar : III.1 III.2b.6 Permasalahan Tekno-Ekonomi penyebab kemiskinan 1) Belum ditetapkan wiayah pantai pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagai KASNkarena PEMDA masih enggan melakukan program terobosan dan cenderung berkerja biasa-biasa saja, tidak siap menghadang resiko ke- bijakan walaupun sangat dibutuhkan oleh publik. Potret Sosial-Tekno Ekonomi Keluarga Nelayan Pada dasarnya, masyarakat nelayan di Kab. Pesisir Selatan belum merasakan "Public Services" yang memadai (kurangnya ketersediaan infrastruktur seperti: jalan, listrik, pabrik batu es, puskesmas, sekolah, tempat-tempat pelatihan, dll). jika dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Kurangnya eksesibilitas: jauh dari sentra pemerintahan, informasi, pembiayaan dan pembinaan dst.... Kendala Prasarana dan Sarana yang menyebabkan usaha diwilayah pantai pesisir pedesaan sulit untuk mencapai skala ekonomi yang "Marketable" 2) Belum berkembangnya sistem sarana logistik dan akomodasi untuk kegiatan "incubator" bagiUIKM/UMKM/KUB/ Koperasi-Nelayan karena masih le- inisiatif PEMDA untuk mahnya membangun kebijakan yang pro- nelayan. Lemahnya semangat inovatif atau kreativitas dari individu nelayan kerena belum tersedianya sistem institusional yang berperan sebagai stimulator, dinamisator dan inovator bagi masyarakat nelayan. meminjamu angkut kehidupan & keluarga. Mereka sering jatuh kepengijon/ tengkulak dan terbelit hutang. "Zero Saving"/Dissaving" Menunggu Musim IkanDatang Nelayan Sumber : hasil Survey 3) 4) Belum berkembangnya kegiatan transfer teknologi keUIKM kerena lemahnya komunikasi antara PEMDA dengan lembaga Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Hal ini menyebabkan sulit bagi yang lemah untuk memasuki pasar teknologi produk perikanan laut. 5) Belum berkembangnya kegiatan budidaya, deversifikasi, modifikasi dan inovasi hasil-hasil perikanan laut karena tidak tersedianya pusat pelayanan/pelatihan/pembinaan dan pendampingan yang berkerja lebih fokus dan berkelanjutan 6) Belum berkembangnya lembaga permodalan alternatif nonbank karena kurangnya inisiatif terobosan kebijakan PEMDA setempat untuk mendirikan perusahaan modal berisiko daerah/ Kabupaten (venture capital companies) yang berorientasi PSSEL/LERD. III.3. Potensi Pengembangan Produk Nilai Tambah Hasil Perikanan Laut Potensi pengembangan produk nilai tambah hasil-hasil perikanan laut ternyata cukup potensial. Hal inidapat dilihat dari 5 faktor, yaitu:sosial-budaya(social capital), produksi dan teknologi, pemasaran dan jaringan distribusi, sumber pembiayaan, tatakelola pemerintahan daerah. Masing-masing dapatdijelaskansbb: III.3a. 4 Faktor Sosial Budaya Masyarakat sebagai "social capital" 1) Budaya kegotoroyongan, terdapatnya budaya kekeluargaan yang cukup erat,terlihatdari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan, misalnya pada saat mereka tidak melaut, mereka biasanya berkumpul di warung-warung sekitar pantai sambil minum kopi dan bermain catur atau domino, bercanda dan bergurau, disini terjadi hubungan emosional yang erat penuh persahabatan. Begitu pula ketika ada perahu kawan mereka yang baru pulang dari melaut dan merapat ditepi pantai, tanpa dimintai pertolongan para nelayan lainnya yang berada disana berinisiatif menolong nelayan tersebut untuk menarik perahunya ke daratan dan seterusnya. Budaya kegotoroyongan yang demikian iniadalah salah satu bentuk dari modal sosial (social capital) yang sangat diperlukan dalam membangun kelompok kerja dan usaha bersama yang solid. 2) Hubungan "patron-client"yang toleran,hubungan antara nelayan buruh/penangkap tradisional dengan pemilik kapal/modaltidaklah berdasarkan kontrak kerja formal, melainkan hubungan yang didasari oleh rasa kekeluargaan saling percaya. Keberadaan juragan pemilik 166
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI kapal/modalini sangat membantu sekali bagi para nelayan buruh/penangkap tradisional, karena juragan tidak menuntut kepada nelayan untuk mendapatkan ikan sebanyak- banyaknya, dan apabila hasil melaut tidak membuahkan hasil tangkapan karena disebabkan oleh terjadinya sesuatu musibah tanpa terduga maka tidak ada kewajiban bagi nelayanyang bertugas untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh juragan kepadanya. Rasa toleransi yang tinggi ini merupakan faktor kekuatan atau "social capital"yang dibutuhkan manakala menumbuhkembangkan usaha baru. 3) Masyarakat Minang berbudaya perantau dan pedagang, kebiasaan merantau dan berdagang adalah potensi modal sosial (social capital) yang sangat berharga. Dimana-mana di nusantara Indonesia bisa ditemukan orang Minang yang notabenenya berkerja sebagai pedagang dan terkenal dengan sebutan sebagai aktor-aktor pedagang kaki lima. Budaya merantau dan berdagang adalah basis kekuatan untuk bisa masuk dunia industrialisasi dan perdagangan.Para perantau dijadikan sebagai mitra yang kompak dalam menumbuhkembangkan jaringan pemasaran karena sesama orang Minang terdapat hubungan emosional. Dengan demikian akan lebih mudah membangun hubungan kemitraan dalam berbisnis karena sudah saling percaya. 4) Kaum Adat dan Alim Ulama yang stimultif dan promotif, di Sumatera Barat kaum adat dan alim ulama berperan stimultif dan promotif untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Orang adat bernaung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), kaum alim ulama bernaun dalam Lembaga Majlis Ulama (MUI) SumateraBarat. Lembaga-lembaga ini punya Visi anti kemiskinan, justru itu terus memberikan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa program bantuan dan pembiayaan terhadap usaha mikro sudah banyak direalisasikan, termasuk bantuan- bantuan untuk nelayan, misalnya pembelian kapal motor dengan dukungan dana dari lembaga BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Begitu pula dalam kontek adat, para ninik mamak merasa malu jika diantara anggota kaumnya ternyata ada yang dalam kondisi miskin. Justru itu mereka berusaha membantu mencari solusinya. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Pesisir Selatan menurut laporan tahunan DKP Kab.Pesisir Selatan (2011) sebesar 95.000 ton/th. Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis 34.000 ton/tahun dan demersal 60.435 ton/tahun. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 4) Kaum Adat dan Alim Ulama yang stimultif dan promotif, di Sumatera Barat kaum adat dan alim ulama berperan stimultif dan promotif untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Orang adat bernaung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), kaum alim ulama bernaun dalam Lembaga Majlis Ulama (MUI) SumateraBarat. Lembaga-lembaga ini punya Visi anti kemiskinan, justru itu terus memberikan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa program bantuan dan pembiayaan terhadap usaha mikro sudah banyak direalisasikan, termasuk bantuan- bantuan untuk nelayan, misalnya pembelian kapal motor dengan dukungan dana dari lembaga BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Begitu pula dalam kontek adat, para ninik mamak merasa malu jika diantara anggota kaumnya ternyata ada yang dalam kondisi miskin. Justru itu mereka berusaha membantu mencari solusinya. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Pesisir Selatan menurut laporan tahunan DKP Kab.Pesisir Selatan (2011) sebesar 95.000 ton/th. Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis 34.000 ton/tahun dan demersal 60.435 ton/tahun. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 4) Kaum Adat dan Alim Ulama yang stimultif dan promotif, di Sumatera Barat kaum adat dan alim ulama berperan stimultif dan promotif untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Orang adat bernaung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), kaum alim ulama bernaun dalam Lembaga Majlis Ulama (MUI) SumateraBarat. Lembaga-lembaga ini punya Visi anti kemiskinan, justru itu terus memberikan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa program bantuan dan pembiayaan terhadap usaha mikro sudah banyak direalisasikan, termasuk bantuan- bantuan untuk nelayan, misalnya pembelian kapal motor dengan dukungan dana dari lembaga BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Begitu pula dalam kontek adat, para ninik mamak merasa malu jika diantara anggota kaumnya ternyata ada yang dalam kondisi miskin. Justru itu mereka berusaha membantu mencari solusinya. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Pesisir Selatan menurut laporan tahunan DKP Kab.Pesisir Selatan (2011) sebesar 95.000 ton/th. Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis 34.000 ton/tahun dan demersal 60.435 ton/tahun. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 4) Kaum Adat dan Alim Ulama yang stimultif dan promotif, di Sumatera Barat kaum adat dan alim ulama berperan stimultif dan promotif untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Orang adat bernaung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), kaum alim ulama bernaun dalam Lembaga Majlis Ulama (MUI) SumateraBarat. Lembaga-lembaga ini punya Visi anti kemiskinan, justru itu terus memberikan perhatian terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa program bantuan dan pembiayaan terhadap usaha mikro sudah banyak direalisasikan, termasuk bantuan- bantuan untuk nelayan, misalnya pembelian kapal motor dengan dukungan dana dari lembaga BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Begitu pula dalam kontek adat, para ninik mamak merasa malu jika diantara anggota kaumnya ternyata ada yang dalam kondisi miskin. Justru itu mereka berusaha membantu mencari solusinya. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Pesisir Selatan menurut laporan tahunan DKP Kab.Pesisir Selatan (2011) sebesar 95.000 ton/th. Potensi sumberdaya ikan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis 34.000 ton/tahun dan demersal 60.435 ton/tahun. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Tabel III.1. Jumlah, Jenis Perahu Nelayan di Kab. Pesisir Selatan, 2007-2011 Jumlah Unit Tahun Perahu Perahu Tanpa Motor 1.001 1.034 1.056 951 487 431 794 663 674 1.576 492 465 485 485 526 1,68 Pertumbuhan Rata-rata (%) 38,28 (16,48) Sumber : PSDA DKP,2011; Ket: (...)= nilai negatif Tabel III.2 Produksi dan Nilai Ikan SegarKab.Pesisir Selatan (2007-2011) Jumlah Produksi (Ton) 25.550,89 25.575,21 29.548,70 29.967,50 30.507,42 255.508,90 281.327,31 450.028,60 460.619,90 470.135,37 Total 1.924 2.293 2.204 2.110 2.589 7,70 Pertumbuhan Rata-rata (%) 4,53 4,48 Sumber: PSDA-DKP, 2011 167
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) yang termanfaatkansekitar 30.645 ton/th atau 31,26 %/thdari potensi lestari. Potensi budidaya laut khususnya ikan masih sangat besar di wilayah Kab. Pesisir Selatan dimana luas lahan untuk budidaya laut ± 603,7 Ha, ini tergambar dari Peta III.1. Jika dicermati tabel III.2, terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata nilai produksi ikan segar (4,84%) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata jumlah produksi (4,53%), ini menunjukkan bahwa harga ikan cendrung meningkat. Tabel III.1menunjukkan bahwa jumlah nelayan tanpa perahu motor semakin menurun (- 16,48%) sedangkan jumlah nelayan yang memiliki mator tempel dan kapal motor meningkat (+38,28% dan +1,68%), Ini berartiselama periode 2007-2011 terjadi peningkatan tekhnologi peralatan penangkapan. Atau dikatakan bahwa potensi untuk peningkatan pendapatan nelayan masih cukup besar jika teknologi penangkapan dan sistem penangkapan ditingkatkan (tabelIII.3). III.3c. Pemasaran dan Jaringan Distribusi Tingkat konsumsi ikan perkapita di pasar domestik cendrung terus meningkat dengan rata-rata per tahun 5,06% (2007- 2011), walaupun disisi produksi sedikit bervariasi namun tetap naik pada angka 7,15% pertahun selama periode 2007- 2011, lihat table III.4. Demikian pula dipasar ekspor seperti ke Negara-negara ASEAN dan China, Tabel III.5 menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi yang cukup signifikan, kecuali untuk Brunei dan Thailand. Semua ini menunjukkan bahwa potensi pasar ikan masih terbuka.Tentu akan lebih bernilai tambah besar manakala hasil tangkap atau budidaya ikan tsb tidak dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan "end products" yang lebih "marketable" dipasar internasional. III.3d Sumber Pembiayaan Lembaga keuangan Bank dan NonBank di Indonesia cendrung terus bertumbuh dan berkembang, hampir di semua daerah paling bawah terdapat lembaga keuangan perbankan.Pemerintah dengan berbagai kebijakan juga menggelontor berbagai skim pinjaman baik yang diberikan 168 Tabel III.3 Estimasi Produksi dan Nilai Ikan Laut Segardi Kab. Pesisir Selatan, 2007-2020 Tahun Jumlah Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp Juta) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32.521,549 33.952,084 35.382,619 36.813,154 38.243,689 39.674,224 41.104,759 42.535,294 43.965,829 566.087,675 626.942,228 687.796,781 748.651,334 809.505,887 870.360,440 931.214,993 992.069,546 1.052.924,099 Pertumbuhan Rata-rata (%) 3,80 7,95 Sumber: PSDA DKP, 2011, (diolah) Tabel III.4. Konsumsi dan Produksi Perkapita Ikan di Indonesia (2007-2011) Keterangan Rata-rata (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 Tahun Konsumsi Per Kapita (Kg/Kap/Th) 26,00 28,00 29,08 30,48 31,64 5,06 Produksi Per Kapita (Kg/Kap/Th) 28,28 30,95 35,51 38,98 36,98 7,15 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Tabel III.5. Konsumsi Ikan Perkapita ASEAN dan CHINA (2003-2007) Negara Rata-rata Konsumsi (2003 -2007) Pertumbuhan Indonesia Brunei Cambodia Malaysia Myanmar Philipina Singapura Thailand Vietnam China 24.3 34.4 33,0 56.1 29.6 35.4 48.9 31.1 30.6 26.7 16.27 -4.71 41.03 1.26 22.31 11.67 29.02 -4.6 20.47 3.09 Sumber : Fishery and Aquaculture Statistics 2008 and 2010, FOA Yearbook. Gambar III.1
IV. Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI langsung olehkementerian, PEMDA maupun melalui BUMN dan BUMD. Anggaran untuk Investasi dalam strukturAPBN dan APBD terus diperbesarkan porsinya agar pembangunan sektor riil bisa dipercepat dan diperbanyak. Sementara itu, sumber-sumber pembiayaan dari pihak ketiga untuk pengembangan usaha, temasuk yang bersumber dari luar negeri semakin dibuka pintunya lebar- lebar, termasuk dana-dana hibah dan bantuan seperti: CSR, dana-bergulir PEMDA, KUR, Bazda, dll. Terdapat dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang setiap tahunnya selalu ada. Justru itu, masyarakatnelayan harus segera berbenah diri agar bisa masuk pasar sistem pembiayaan modern. III.3e. Tata Kelola PemerintahanDaerah Tata kelola pemerintahan daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin profesional, dan semuanya menempatkan persoalan rakyat paling bawah menjadi program prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Semakin berperannya kelembagaan pemerintah daerah dan DPRDdalam pengaturan ekonomi daerah adalah suatu kekuatan besar untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan inovatifbagi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.Dengan terbukanya nuansa OTDA, demokratisasi politik dan ekonomi, makaPEMDA semakin dituntut untuk lebih proaktif dalam pembangunan yang berorientasi "pro-poor"dan menyelesaikan persoalan- persoalan rakyat paling bawah.Begitu pula dengan semakin berperannya lembaga Pengawasan Keuangan Negara maka semakin terbuka dan terarah pemanfaatan dana APBN/APBD dan BUMN/ BUMD untuk tujuan kepentingan rakyat banyak,lihat gambar III.1. IMPLIKASI KEBIJAKAN Pendayagunaan sumber-sumber ekonomi lokal merupakan kebijakan yang sudah teruji kebenarannya di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, India, Korea Selatan, China, dll, dalam mendorongpercepatan kemajuan bagi pembangunan wilayah pesisir serta kawasan ekonomi berdasarkan prinsipberikut: 1) Pembangunan ekonomi lokal dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya masyarakat setempat yang didorong merencanakan kebutuhannya, kemudian mereka pula yang merealisasikannya dan pemerintah menyiapkan system pelayanan, peralatan dan regulasi serta kelembagaan pendukung yang diperlukan. 2) Pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (stake holders), mereka didorong untuk menentukan nasibnya dan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan. 3) Dilakukan dengan cara yang berkesinambungan dan terpadu dengan mensinergiskan antara modernisasi dan nilai-nilai kearifan lokal, diorganisir secara multidimensi berbasis koordinasi dan sinergivitas lintas sektoral dan lintas program. Berlandaskan poin1,2 dan 3 diatas maka percepatan pengembangan ekonomi nelayan di Kab.Pesisir Selatan, diperlukan 2 (dua) kebijakaninovatif yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: Transformasi Kelembagaan (institutional transformation) dan Transformasi Struktural (structural transformation). Masing-masing dapat dijelaskan sbb: IV.1.Transformasi kelembagaan (institutional transformation) Yang menjadi essensial permasalahan bukanlah semata karena karakter individu masyarakat nelayan yang terbiasa berkerjadengan pola-pola tradisional, melainkan juga karena kurangnya sistem kelembagaan pendukung.Masyarakat yang beradab tak akan berfungsi lebih produktifdan efektif tanpa pemerintahan yang produktif dan efektif didukung oleh sistem kelembagaan dan manajemen operasionalnya yang tepatdan professional. Dalam kontek pemikiran yang demikian maka direkomendasikan 4 sistem kelembagaan, yaitu (IV.1a-d): IV.1a Menetapkan Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Andalan Strategis Nelayan (KASN) Sumatera Barat KASN bertujuan untuk mengkonsentrasikan kegiatan, alasannya sederhana karena dengan terkonsentrasi pada satu kawasan akan memudahkan pelaksanaan manajemen organisasi, produksi dan pemasaran, termasuk dalam pelaksanaan fungsi evaluasi dan monitoring. Banyak contoh yang berhasil seperti a.l yang dilakukan oleh *Prefecture Niigata-Jepang*, begitu pula 169
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) beberapa provinsi di China, dan malah PEMDA Jawa Barat yang baru mendisain pilot proyek untuk Kawasan Wilayah Pesisir Jawa Barat Selatan yang disebut dengan istilah Badan Pengelola Jawa Barat Bagian Selatan (BP-JABARSEL).Oleh karena itu, wilayah pesisir sepanjang pantai di Kab.Pesisir Selatan mesti dijadikan sebagai KASN dan dikelola oleh satu Badan yang profesional sehingga kebijakan dan strategi lintas sektoral dan program bisa lebih terfokus kepada usaha menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat nelayandan mengintegrasikan secara terpadu antara kegiatan disektor hilir dan hulu industrialisasi hasil-hasil kelautan dan perikanan. IV.1b. Menetapkan Badan Pengelola KASN Sektor perikanan laut pada dasarnya dapat dijadikan sebagai sektor yang memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian keluarga nelayan dan peningkatan PAD. Masyarakat nelayan yang hari ini dalam realitanya masih saja sebagai "cost center" bagi APBN dan APBD sebetulnya bisa ditransformasikan sehingga berobah menjadi "income center" bagi PAD. Essensial permasalahan terletak pada belum adanya suatu kebijakan yang betul-betul bersifat "over all" dalam mengelola SDA wilayah pantai/pesisir secara profesional. Oleh sebab itu, penetapan KASN harus diikuti dengan pembentukan Badan Pengelolanya (BP), sebagai sebuah badan tempat berkumpulnya orang-orang profesional yang mewakili lintas sektoral atau lintas SKPD (pemerintah, swasta dan masyarakat). Kelembagaan ini bisa berbentuk sebuah Badan Layanan Umum (BLU) atau Perusahaan Terbatas (PT) dan berfungsi sebagai lembaga induk dengan misi utamanya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan mayarakat nelayan. IV.1c. Pendirian Pusat Pelatihan dan Pembinaan Terpadu Nelayan (P3TN) sebagai Instrument Strategis BP-KASN dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pemberdayaan masyarakat di daerah pantai/pesisir tidak mungkin diabaikan lagi. Kehidupan ekonomi masyarakat pesisir yang lemah jauh tertinggal dari tetangganya akan mendistabilisasikan keamanan nasional dan persatuan NKRI. Sumber-sumber daya kelautan yang begitu besar dan berlimpah ternyata belum terdayagun sepenuhnya oleh bangsa sendiri. Hal ini tercermin dari tidak sedikit setiap tahun kasus pencurian kekayaan kelautan Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Oleh karena itu diperlukan percepatan proses transformasi pola pikir tradisonal masyarakat nelayan ke pola pikir agroindustri dan agribisnis agar terwujudnya SDA kelautan yang bernilai tambah tinggi, yang akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita nelayan. Untuk itu kehadiran kelembagaan P3TN sangat diperlukan sebagai instrument strategis yang lebih fokus pada pekerjaan merubah "mindset" masyarakat nelayan supaya berorientasi industrialisasi. IV.1d. Pendirian Perusahaan Modal Ventura Pesisir Selatan (PMVPS) sebagai Instrumen StrategisBP-KASN dalam mendorong investasi. Walaupun lembaga-lembaga pembiayaan nonbank mulai berkembang di Indonesia, ada yang betul-betul berbeda dengan sistem perbankan seperti PNM, Leasing, Pegadaian, Ansuransi, dll.Juga ada yang hanya mengembangkan fungsi karena instruksi pemerintah seperti BUMN/BUMD, Modal Bergulir,dll. Persoalannya, sumber- sumber pembiayaan tersbut cenderung menerapkan prinsip mekanisme pasar, hal ini sering menyulitkan bagi usaha baru dan juga usaha yang potensial tetapi lemah dalam hal SDM.Alangkah tidak adil jika sistem pembiayaan ekonomi diatur semata-mata oleh kekuatan pasar. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan yang sangat relevan dalam Tabel IV.1 Sumber : Diolah dari berbagai literature dan pengalaman penulis. Ket : X = tidak; V=Ya; M.Ven=Modal Ventura; PPU=Perusahaan Pasangan Usaha 170
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI kondisi relative lemahnya faktor SDM namun SDA sangat potensial. Konsep "venture capital" artinya modal beresikoyang dalam operasionalnya bersifat "risk sharing", tidakmemberikan kredit atau pinjaman sementara tetapi berinvestasi dalam bentuk pernyertaan modal walaupun usaha tersebut belum "bankable".Beberapa keunggulan Perusahaan Modal Ventura dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnyaterlihat pada tabel IV.1. IV.2.Transformasi Struktural (structural transformation) Kebijakan dan program-program pembangunan sudah waktunya lebih berorientasi penyelesaian persoalan jangka panjang.Oleh sebab itu, diperlukan "structural transformation" untuk tujuan mengindustrialisasikan masyarakat nelayan. Dalam konteks ini terdapat 3 program strategis terkait yaitu(IV.2a-c): IV.2a.Mentransformasikan pola pikir nelayan agar berorientasi industrialisasi Persoalan masyarakat nelayan terkait dengan pola pikir dan kebiasaan dalam kehidupan sehari- hari yang masih dalam ekonomi subsistem atau tradisonal,artinya belum berorientasi industrialisasi. Mereka masih lemah dalam hal: kemampuan, keahlian, danketerampilan dibidang industri dan bisnis (agroindustri dan agribisnis). Justru itu, diperlukan merubah "mindset" masyarakat nelayan agar berindustri. Industrialisasi bukanlah dikaitkan selalu dengan konotasi teknologi canggih, lebih sederhana pengertiannya adalah. "Industrialisasi merupakan suatu proses melakukan transformasi faktor input ke faktor output sehingga bernilai tambah tinggi dan diterima oleh pasar". Dengan demikian seorang industrialis bisa karena bakatnya yang suka dan rajin melakukan kegiatan transformasi/pengolahan dan bisa juga seorang industrialis adalah sebagai hasil dari suatu proses pengalaman, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan yangdilakukan oleh kelembagaan tertentu secara teratur dan berkelanjutan. IV.2b.Mentransformasikan Produksi Tradisional ke Pola Agroindustri dan Agribisinis. Keterampilan dalam berproduksi masyarakat nelayan masih tradisional, belum mengalami suatu perubahan teknologi yang berarti sehingga ikan yang dihasilkan sebagian besar masih bersifat ikan mentah yang tentunya bernilai tambah rendah, kalau toh ada yang diolah hanya baru sampai pada tingkatan barang seperempat jadi, kondisi proses produksi juga belum begitu bersih karena dilakukan pada lingkungan yang kurang steril, dan kontrol kualitas produkbelum menjadi perhatian sepenuhnya dikalangan nelayan; malah bagi sebagian nelayan jika terjadi "over fishing" dan tidak terjual sering dibuang dengan cara ditanamkan kedalam tanah supaya jika busuk tidak berbaun keluar.Oleh karena itu, perlu dilakukan perobahan pola produksi dari yang semata- mata menghasilkan bahan baku (ikan mentah) kepada pola produksi yang menghasilkan produk- produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Ini berarti merubahpola produksi yang ada sekarang menjadi pola produksi yang berorientasi agroindustri dan agribisnis. IV.2c.Menumbuhkembangkan UIKM/UKM/KUB/Koperasi yang berbadan hukum. Hasil wawancara mendalam (2012) menemukan bahwa masyarakat nelayan di wilayah pantai pesisir Kab. Pesisir Selatan ternyata memiliki kemauan yang cukup signifikan untuk lebih maju. Persoalannya, kondisi organisasi usaha belum bisa mendukungkarena masyarakat nelayan pada umumnya masih didominasi oleh kegiatan perorangan, belum terorganisir dalam bentuk organisasi usaha formal. Hal ini menyulitkan nelayan disatu sisi untuk mendapatkan sumber- sumber pembiayaan formal dan disisi lain juga menyulitkan bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pendampingan. Oleh sebab itu, perludifasilitasi masyarakatnelayan supaya terbiasa membangun kegiatan dalam bentuk usaha yang memiliki organisasi usaha berbadan hukum yang jelas. Dengan demikian akan lebih mudah mendapatkan legalitas usaha seperti Surat Izin Usaha Perusahaan bagi UIKM/UKM atau Surat Izin Usaha Kelompok bagi KUBatau Surat Izin Koperasi bagi Koperasi. V. Matrik Kebijakan, Topoksi Kelembagaan dan Program Strategis dalam SistemManajemen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kab.Pesisir Selatan Hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana diuraikan pada bagian IV diatas dapat 171
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) disederhanakan dalam bentuk"matrix sistem pengembangan ekonomi masyarakat nelayan berbasis hasil-hasil perikanan laut".TabelV.1: Matrik kebijakan dan program strategis.TabelV.2: Matriktopoksi institusi/kelembagaan dan program strategis. Tabel V.2: Skema sistem manajemen koordinasi dan operasional BP-KASN. Tabel V.I : Matrik Kebijakan dan Program Strategis Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kab.Pesisir Selatan Tabel V.2: Matrik Topoksi Institusi/Kelembagaan dan Program Strategis Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kab. Pesisir Selatan 172
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Skema V.1: Lembaga Terkait dalam Manajemen Koordinasi Pnengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pesisir Selat VI. KESIMPULAN dan SARAN VI.1. Kesimpulan 1) Persoalan ekonomi masyarakat nelayan dan pendayagunaan sumber-sumber kelauatan adalah sektor yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh bagi pemegang kebijakan daerah di tanah air Indonesia ini. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan 2/3 wilayah-nya adalah laut yang didalamnya terdapat sumber- sumber kelauatan yang potensilitasnya masih sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. 2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah terluas dan memiliki pantai terpanjang di Provinsi Sumatera Barat, persoalan yang esensial dihadapi oleh masyarakat nelayan pada umumnya adalah: Pertama, penghasilan mereka belum memadai, dengan kata lain belum bisa menutupi kebutuhan hidup yang layak; Kedua, terjadinya ketimpangan bagi hasil yang menyolok (tidak adil) antara nelayan buruh dengan nelayan juragan/toke, nelayan juragan/toke lebih mendominasi dalam pembagian hasil; Ketiga, sulit mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan formal atau perbankan karena tidak memiliki anggunan yang cukup; Keempat, pembinaan dan bantuan dari pemerintah yang mereka dapatkan ternyata tidak merata dan sering kurang relevan dengan kebutuhan; Kelima, PEMDA belum serius dan fokus dalam penyelesaian permasalahan masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, ini terlihat dari masih banyaknya program- progam yang bersifat parsial dan solusi reaktif untuk jangka pendek. 3) Menghadapi kondisi tersebut (poin 1 dan 2), hasil studiini menunjukkan bahwa sangat diperlukan kebijakan dan program strategis yang inovatif untuk bisa keluar dari permasalahan masyarakat nelayan tersebut. 4) Dalam hubungan dengan (poin 3), kebijakan dan program strategis yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) kebijakan utama yaitu: Kebijakan Transformasi Institusional (KTI) dan Kebijakan Transformasi Struktural (KTS). Untuk sukses maka kedua kebijakan ini harus diimplementasikan secara serentak, terintegrasi dan terpadu. 173
Sistem Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan ... (Firman Tan) 5) KTI meliputi: Pertama,menetapkan wilayah pantai pesisir Kab. Pesisir Selatan sebagai Kawasan Andalan Strategis Nelayan (KASN) Sumatera Barat; Kedua,mendirikan Badan Pengelola yang mengkoordinir program lintas sektoral untuk pembangunan KASN; Ketiga,mendirikan Pusat Pelatihan dan Pembinaan Terpadu Nelayan (P3TN) sebagai Instrumen Strategis/UPT bagi BP-KASN untukpemberdayaan masyarakat nelayan, termasuk menumbuhkembangkan calon pengusaha dan pengusaha yang sudah ada terutama UIKM di bidang pendayagunaan sumber-sumber daya kelautan (ikan); dan Keempat, mendirikan Lembaga Keuangan NonBank, sebagai lembaga keuangan alternatif yaituperusahaan modal beresiko "Perusahaan Modal Ventura Pesisir Selatan (PMVPS)", berbadan hukum PT, berbentuk *BUMD* sebagai Instrumen Strategis atau UPT bagi BP-KASN dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi di bidang pendayagunaan hasil-hasil kelautan khususnya hasil-hasil perikanan laut. 6) KTS meliputi program strategis yang terdiri dari: Pertama,mentransformasikan pola pikir SDM masyarakat nelayan yang beraktivitas di KASN agar berorientasi industrialisasi; Kedua, mentransformasikan pola produksi tradisional masyarakat nelayan di KASN ke kegiatan produksi pola agroindustri dan agribisnis; dan Ketiga, mentransformasi organisasi usaha tradisional ke yang lebih profesional danmemilki statushukumyang jelas. VI.2.Saran Hasil studi ini belum menyeluruh dan tuntas sampai kepada "action plan". Perkerjaan penelitian ini baru meliputi: evaluasi, eksplorasi informasi dankonsepsi kebijakan serta strategi inovatifinstitusional dan struktural. Masih terdapat dua langkah utama lagi yang harus dikerjakan yaitu: memnyusun program pilotasi, realisasi dan pengembangan usaha. Untuk itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih dalam sehingga bisa dibuat "Action Plan" dari masing- masing program kebijakan institusional dan struktural tersebut. VII. DAFTAR PUSTAKA Firwan Tan, dkk (2012), Kajian Sistem Manajemen Pengembangan UMKM/UIKM berbasis "Local Economic Resources Development" (LERD), laporan penelitian diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (1-223) Syamsurijal Tan, Firwan Tan (2010), Perencanaan Pembangunan (teori dan implemntasi pada pembangunan daerah), penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, ISBN: 978-602-98081-0-0, (1- 219). Firwan Tan (2005), Industrialisasi Untuk Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat di Daerah, Peranan SMTEs, Jurnal Industri dan Perkotaan ISSN 1410-3575, diterbitkan Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan Universitas Riau (968-986) Firwan Tan (1994), Industrialisasi Berbasis Inovasi Teknologi, Peranan Transfer Teknologi Bagi Pengembangan Usaha di Daerah, Jurnal PRISMA LP3ES (3-12) Wolfgang Fengler and Bert Hofman (2009), Managing Indonesia's Rapid Decentralization: Achievements and Challenges, Decentralization Policies in Asian Development, published by World Scientific, ISBN-13 978-981-281-863-8; ISBN -10 981-281-863-4 (245-261). Chuk Kyo Kim (2004), Industrial development strategy for Indonesia: Lessons from the Korean Expirience, Report on conference Industry Policy: Setting a Policy Framework for a competitive Industrial Sector, Held in Jakarta, 14-15 January 2004, published by UNSFIR (61-93) Chuk Kyo Kim (2004), Development on SME Development Policy for Indonesia, Drawing in the Korean Expirience, published by UNSFIR (1-25) M.Ghufran H.Kordi K (2011), Buku Pintar Budi Daya 32 ikan laut ekonomis, diterbitkan oleh Lily Publisher ISBN 978-979-29-2610-1 (1-422) PERDA Provinsi Sumatera Barat No.5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (1-312) John W.Wison (1986), The New Ventures, Inside the High-Stakes World of Venture Capital, Published by Addison-Wesley Publishing Company, ISBN 0-201-09791-1 (1-219). 174
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Karl H. Vesper (1993), New Venture Mechanics, published by Prentice Hall, Englewood Cliffs, ISBN 0-13-620790-1 (1-379) Adrim. M., H.P.Hutagalung dan L.Effendi (1988), Ikan Tambak dan habitatnya, Jakarta: proyek Studi Potensi Sumber Daya Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, LIPI (1-203). Barg,U.C. (1992), Guidelines of Promotion of Environmental Management of Coastal Aquaculture Development, Rome FAO Fishiries. Anders Lundstrom, Lois A.Stevenson (2005), Entrepreneurship Policy: Theory and Practice, Published by Springer Science+Business Media, Inc. ISBN 0-387-24140-X (1-303). William L. Megginson, Mary Jane Byrd, Leon C. Megginson (2000), Small Business Management: An Entrepreneur's Guidebook, Published by Irwin McGraw-Hill, ISBN 0-7-303564-5 (1-510) Franco Malerba and Stefano Brusoni (2007), Perspectives on Innovation, Published by Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-68561-0 (1-490). RITTS (2000), Final Report, Regional Innovation and Technolgy Transfer Strategies, Published by Rhineland-Palatine (1-35) Laporan Tahunan DKP Sumatera Barat (2010-2012) *** 175
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) KESIAPAN INTEGRASI EKONOMI ASEAN DAN PELAJARAN DARI KRISIS EROPA Gaffari Ramadhan Peneliti Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII. (gaffari_r@bi.go.id) Krisis yang terjadi di Eropa memberikan pelajaran bahwa perlunya mempersiapkan kelembagaan dan mekanisme yang mendukung resolusi krisis, tentunya ketika sebelum krisis tersebut terjadi. Integrasi ekonomi dan moneter tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter tunggal, namun juga perlu adanya integrasi fiskal yang menjamin bahwa negara-negara anggota melaksanakan kebijakan fiskalnya secara disiplin.Perkembangan ekonomi di ASEAN dalam upaya mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 masih menunjukkan kondisi struktural ekonomi yang beragam. Belum optimalnya intra-trade di kawasan ASEAN, tingkat persepsi risiko yang masih timpang, respon kebijakan moneter yang beragam dalam menghadapi krisis, serta kapasitas fiskal yang berbeda- beda masih perlu menjadi perhatian penting.Perwujudan integrasi ekonomi dan moneter di ASEAN harus dilakukan secara gradual, infrastruktur kelembagaan dan mekanisme resolusi krisis harus disiapkan sejak dini guna mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan krisis yang terjadi. Selain itu, komitmen politik masing-masing negara sangat dibutuhkan, dan juga pentingnya keberadaan mekanisme pengaturan kebijakan fiskal sebagai syarat konvergensi integrasi ekonomi harus mendapat perhatian jika belajar dari pengalaman krisis yang terjadi di kawasan Eropa. Keywords: economic integration, competitiveness 176
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 1. PENDAHULUAN U paya untuk mengarah terwujudnya ekonomi di antara negara-negara ASEAN yang lebih terintegrasi semakin tinggi dengan diinisiasinya konsep ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Declaration of ASEAN Concord II pada Oktober 2003. MEA sendiri merupakan salah satu aspek dari pembentukan ASEAN Community selain ASEAN Political-Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community untuk pencapaian ASEAN Vision 2020. Seiring berjalannya waktu, muncul upaya untuk semakin mempercepat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui MEA yang sebelumnya pada 2020 menjadi 2015 melalui 12th ASEAN Summit pada Januari 2007 di Cebu. Muara dari MEA ini adalah terwujudnya pasar tunggal dimana terjadinya aliran bebas baik pada pasar barang, jasa, tenaga kerja, investasi maupun modal. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya sejumlah restriksi baik menyangkut regulasi nasional masing-masing negara, perbatasan, maupun lintas antar negara secara bertahap mulai dihapus untuk mendukung mobilitas faktor-faktor produksi (ASEAN, 2008).1 Dengan adanya pasar tunggal dan ekonomi yang lebih terintegrasi, jelas akan memiliki implikasi baik pada kondisi ekonomi masing-masing negara maupun di kawasan ASEAN secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan tingkat persaingan ekonomi di intra kawasan itu sendiri maupun bagaimana pengelolaan ekonomi kawasan dalam konteks persaingan global. Dengan semakin terjadinya interpendensi ekonomi antar negara dalam satu kawasan, maka gejolak atau krisis ekonomi yang terjadi pada suatu negara dapat turut berdampak dengan negara-negara lainnya menjadi semakin tinggi (contagion). Meskipun langkah menuju integrasi ekonomi ASEAN masih jauh dari apa yang telah ditempuh negara-negara Eropa hingga terbentuknya European Economic and Monetary Union dan pemberlakuan mata uang tunggal (currency union), namun ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari terjadinya krisis di Eropa dan bagaimana penanganan yang mesti ditempuh untuk mencegah terjadi krisis berikutnya. Krisis keuangan yang terjadi di Eropa melibatkan kombinasi banyak faktor. Menurut Volz (2012), beberapa penyebab krisis di Eropa antara lain karena terjadinya krisis di lembaga keuangan yang memicu sovereign debt crisis, ataupun sebaliknya.2 Beberapa penyebab lainnya antara lain terjadinya peningkatan utang pemerintah di beberapa negara Eropa seperti Yunani dan Italia sebagai imbas dari tidak disiplinnya manajemen kebijakan fiskal (EIU, 2012).3 Selain itu, terjadinya trade imbalances akibat terapresiasinya real effective exchange rate beberapa negara lingkar luar (periphery) di Eropa berdampak pada kinerja ekspor dan menyebabkan besarnya defisit neraca berjalan (current account). Defisit anggaran dan utang pemerintah yang besar, khususnya di Yunani, berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan pasar dan juga penurunan rating kredit akibat memiliki risiko tidak mampu mempertahankan sustainabilitas pendanaan ekonominya. Dengan sejumlah faktor penyebab krisis di Eropa tersebut, penanganan krisis melalui kebijakan moneter menjadi tidak mudah, mengingat hanya ada kebijakan moneter tunggal (single monetary policy) yang dijalankan di antara negara-negara yang tergabung dalam European Union. Kritik mengenai bagaimana kawasan Eropa melakukan penanganan krisis menurut Kudrna (2012) yaitu kurangnya antisipasi dan penguatan institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis. Kebijakan banyak dijalankan ketika krisis sudah terjadi.4 Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dan tinjauan kebijakan yang bertujuan untuk melihat: (i) Upaya yang dilakukan di kawasan European Union dalam penanganan krisis; (ii) Melihat kekurangan European Economic and Monetary Union dalam mengantisipasi terjadinya krisis; (iii) Pelajaran dari krisis Eropa yang dapat diambil terkait dengan penyiapan berbagai kebijakan dan kelembagaan pendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. 1 Selengkapnya lihat ASEAN Secretariat, 2008. ASEAN Economic Community Blueprint. 2 Ulrich Volz, 2012. "Lessons of the European Crisis for Regional Monetary and Financial Integration in East Asia", ADBI Working Paper Series, No. 347, Februari. 3 Economist Intelligence Unit, "State of the Union: Can the Euro Zone Survive Its Debt Crisis?", 1 March 2011. 4 Zdenek Kudrna, 2012. "Cross Border Resolution of Failed Banks in the European Union after the Crisis: Business as Usual", Journal of Common Market Studies, Vol. 50, Issue 2, pp. 283-299. 177
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) 2. LANDASAN TEORI DAN STUDI EMPIRIS 2.1. Landasan Teori Integrasi suatu perekonomian dengan perekonomian lainnya terjadi bermula akibat adanya interdependensi. Menurut Cooper (1986) interdependensi dapat dilihat melalui transaksi ekonomi antar wilayah suatu negara dan sensitivitas dampaknya terhadap masing-masing negara tersebut terhadap pembangunan ekonominya.5 Kerjasama antara dua negara atau lebih akan mengalami tingkat interdependensi yang tinggi jika nilai perdagangannya sensitif terhadap peningkatan pendapatan dan juga mempengaruhi tingkat harga dalam negara-negara tersebut. Tinbergen (1954) menyebutkan bahwa proses integrasi ekonomi melibatkan dua aspek, (i) Negative integration, yaitu melalui penghapusan berbagai hambatan, dan (ii) Positive integration, yaitu melalui harmonisasi dan koordinasi berbagai instrumen yang sudah ada.6 Begitupula menurut Balassa (1967), dengan terjadinya peningkatan integrasi ekonomi, berbagai hambatan perdagangan antar negara akan hilang. Seiring dengan pergerakan bebas faktor-faktor produksi lintas negara, secara alami akan mendorong tingginya keinginan untuk berintegrasinya antar negara, tidak hanya secara ekonomi (melalui monetary union) namun juga secara politik. Dengan demikian, dengan terbentuknya komunitas ekonomi (economic community) seiring berjalannya waktu akan berkembang menjadi penyatuan politik (political union).7 Integrasi ekonomi dapat terbagi menjadi empat level, antara lain: (i) Kawasan perdagangan bebas (free trade area/FTA), FTA dapat dibentuk jika dua negara atau lebih secara parsial atau sepenuhnya menghapus hambatan tarif perdagangan perbatasan antar negara dalam suatu kawasan; (ii) Customs union, melakukan penyeragaman pemberlakuan tarif bagi negara-negara lain di luar perbatasan kawasan (common external tariffs); (iii) Pasar tunggal (common or single market), berupa adanya aliran bebas baik pada pasar barang, jasa, tenaga kerja dan modal; dan (iv) Economic and monetary union, melalui penyatuan kebijakan moneter melalui single monetary policy, dan juga pemberlakuan mata uang tunggal (single currency atau currency union). Untuk melengkapi berbagai kondisi pendukung integrasi ekonomi, integrasi fiskal dan integrasi politik juga memiliki peran penting (De Bandt dan Mongelli, 2000), terutama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan juga komitmen serta kesepahaman politik antar negara dalam kawasan tersebut. Mundell (1961) memperkenalkan konsep integrasi ekonomi melalui penerapan Optimum Currency Area (OCA)8 dimana currency area dapat mengadopsi mata uang tunggal maupun menggunakan beberapa mata uang dalam domain kawasan. Jika dalam ekonomi dunia terdapat beberapa currency area maka akan menyebabkan variasi dalam nilai tukar. Optimun currency area menekankan pentingnya mobilitas faktor produksi.Selain itu, untuk menerapkan mata uang tunggal negara-negara dalam suatu kawasan harus merelakan kedaulatan mata uangnya. Nilai tukar dalam suatu kawasan bersifat fixed exchange rate, namun bersifat flexible exchange rate terhadap ekonomi di luar kawasan. Integrasi ekonomi kawasan juga dapat menerapkan Target Zone Arrangement (Krugman dan Taylor, 1976), di mana terdapat kesepakatan yang dibuat antar dua negara atau lebih untuk mempertahankan nilai tukar mata uang di antara mereka berada pada rentang tertentu dalam rezim fixed exchange rate within band. Mundell (1961) menyatakan bahwa suatu sistem mata uang nasional hanya berlaku di negara tersebut saja, namun kemudian muncul ide untuk membentuk sebuah sistem mata uang dimana mata uang tidak terbatas secara nasional saja, namun juga berlaku pada suatu kawasan tertentu. Mundell (1961) berpendapat bahwa pemberlakuan mata uang yang berlaku di kawasandalam pilihan menganut rezim nilai tukar tetap maupun fleksibel dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi 5 Richard N. Cooper, 1986. Economic Policy in an Interdependent World. MIT Press. 6 J. Tinbergen,1954. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier. 7 B. Balassa, 1967. "Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market". The Economic Journal, Vol. 77, pp. 1-21. 8 Robert A. Mundell, 1961. "A Theory of Optimum Currency Areas", The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, pp. 657-665. 178
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI negara-negara dalam kawasan. Kebijakan untuk tergabung dalam kawasan integrasi moneter dapat memperhatikan tiga faktor, antara lain: tingginya intensitas perdagangan antar negara- negara dalam kawasan; terdapat karakteristik spesifik ekonomi; dan adanya simetris kegiatan ekonomi antar negara-negara dalam kawasan. Menurut Mundell (1961), mata uang bersama dapat mengurangi guncangan asimetris karena melibatkan ekonomi beberapa negara sehingga membagi dampak risikonya dengan negara-negara lainnya. McKinnon (2000)9 berargumen bahwa dengan mengadopsi OCA beberapa negara yang tergabung mendapatkan keuntungan berupa: (i) Pasar yang lebih luas bagi negara-negara yang tergabung dalam OCA dengan biaya transaksi yang lebih rendah; (ii) Gejolak (shock) dalam ekonomi akan secara simetris terjadi pada negara-negara yang tergabung dalam OCA sehingga risiko dapat lebih tersebar; (iii) Mobilitas tenaga kerja yang tinggi antar negara akan membantu dalam mekanisme penyesuaian jika terjadi guncangan asimetris yang kemudian dapat berpotensi meningkatnya pengangguran terpusat pada perekonomian tertentu; (iv) Kebijakan fiskal dapat dilakukan jika terdapat shock spesifik yang terjadi dalam kawasan untuk mengurangi dampak guncangan menyebar ke ekonomi negara-negara lainnya; dan (v) Penerapan OCA menuntut negara-negara yang tergabung dalam kawasan untuk lebih disiplin dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi karena pada sisi lain kebijakan moneter menjadi tersentralisasi atau tunggal, serta diasumsikan kebijakan moneter akan selalu memperhatikan bagaimana menjaga inflasi yang rendah dan stabil. 2.2. Studi Empiris 2.2.1. Integrasi Ekonomi Kawasan Eropa Proses integrasi ekonomi Eropa untuk menunju Economic and Monetary Union (EMU) dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada periode 1971-1973 sistem Bretton Woods melalui nilai tukar mengambang dihapuskan. Kemudian pada 1979 dibentuk European Monetary System (EMS) untuk menjaga nilai tukar mata uang beberapa negara dalam kawasan Eropa dalam tingkat tertentu. Pada 1991, dibuat kesepakan Maastricht Treaty yang menguraikan spesifikasi kriteria bagi negara-negara untuk tergabung dalam EMU, seperti menjaga fluktuasi nilai tukar (+/- 2,5%); menjaga tingkat inflasi maksimum 1,5%; dan suku bunga kebijakan maksimum 2%. Selain itu, untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan kawasan dikeluarkan Stability and Growth Pact (SGP) pada 1997, di mana mempersyaratkan konvergensi ekonomi bagi negara-negara yang akan tergabung dalam EMU untuk menjaga defisit anggaran pemerintah tidak melebihi 3% dari PDB dan rasio utang pemerintah tidak melebihi 60% dari PDB. Inisiatif pelaksanaan SGP berasal dari Jerman sebagai upaya untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah. Pelaksanaan SGP diharapkan akan membatasi pengaruh kebijakan fiskal pemerintah yang dapat berimbas pada peningkatan inflasi sehingga memberikan tekanan pada perekonomian di kawasan Eropa. Pada 1999, diimplementasikan Economic and Monetary Union (EMU) dengan pemberlakuan rezim fixed exchange rate di beberapa negara kawasan Eropa seperti Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugal dan Spanyol, kemudian Yunani turut bergabung pada 2001. Setelah itu pada 2002 dikeluarkan mata uang tunggal Euro. 2.2.2.Penyebab Krisis Eropa Penyebab terjadinya sovereign debt crisis di Eropa menurut Haidar (2012) merupakan kombinasi beberapa faktor kompleks, termasuk di dalamnya mengenai liberalisasi di sektor keuangan, ketidakseimbangan perdagangan internasional, bubbles di sektor properti, perlambatan pertumbuhan, pilihan kebijakan fiskal yang tidak tepat terkait penerimaan 1 RonaldMcKinnon, 2000. "Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas', Stanford University, Working Paper, No. 09. 179
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) dan belanja pemerintah, dan beragamnya pendekatan masing-masing negara dalam mengatasi permasalahan di industri perbankan dan menggelembungnya utang swasta. Menurut Volz (2012) keparahan krisis semakin bertambah ketika negara-negara Eropa sedang berusaha mengatasi krisis di 2008-2009, namun di saat yang bersamaan negara anggota lainnya seperti Yunani tidak cermat dalam pengelolaan anggaran pemerintahnya. Defisit anggaran Yunani pada 2009 mencapai 12,7% dari PDB, dan ini mengubah persepsi pasar terhadap kemampuan Yunani dalam menjaga kesinambungan pendanaan perekonomiannya, termasuk kemampuan untuk pengembalian utang pemerintahnya. Hal ini berdampak pada penurunan (downgrades) rating baik oleh Standard & Poor's, Moody's maupun Fitchs, bahkan jauh di bawah investment grade, dan kemudian berdampak pada semakin meningkatnya suku bunga utang pemerintah. Dengan yields utang pemerintah yang tinggi, tentunya menyulitkan Yunani dalam mengakses pendanaan dari pasar modal (capital market). Gambar 1. 10-Year Government Bond Yields di Beberapa Negara Eropa 2007-2011 Gambar 2. Sovereign Credit Default Swaps di Beberapa Negara Eropa 2007-2011 Sumber: Datastream, Volz (2012) Sumber: Datastream, Volz (2012) Krisis di Yunani dan respon politik negara-negara lain di Eropa yang tidak sama terkait bagaimana penanganan krisis di negara tersebut justru semakin melemahkan kondisi ekonomi di beberapa negara periphery di kawasan Eropa, khususnya PIIGS (Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol). Konsekuensinya, biaya pinjaman (borrowing cost) semakin meningkat seiring menurunnya tingkat kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi di negara-negara tersebut. Menurut Volz (2012) penyebab krisis di Eropa dapat dijelaskan melalui beberapa hal sebagai berikut: (i). Krisis Lembaga Keuangan yang Memicu Sovereign Debt Crisis (Begitupun sebaliknya) Krisis finansial global pada 2008-2009 berdampak pada terjadinya sovereign debt crisis di beberapa negara Eropa pada 2010. Untuk mengkompensasi pelemahan tingkat output, beberapa negara di kawasan Eropa merespon melalui kebijakan fiskal counter-cyclical yang justru meningkatkan defisit fiskal. Lebih lagi, dengan melemahnya tingkat output, berimbas pada menurunnya penerimaan pajak serta membengkaknya transfer payment seiring dengan meningkatnya pengangguran selama krisis. Di beberapa negara, kebijakan pemerintahnya untuk melakukan bailout kepada industri perbankannya juga berkontribusi terhadap meningkatnya utang pemerintah. Selain itu, bubble burst pada industri properti juga banyak menambah utang pemerintah melalui adanya pengambilalihan utang swasta ke pemerintah. Kondisi ini menunjukkan fakta bahwa beberapa negara di kawasan Eropa tidak lagi memenuhi Stability and Growth Pact sebagai syarat pemenuhan konvergensi ekonomi kawasan dengan utang pemerintah tidak melebihi 60% dari PDB. 180
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 3. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB (%) di Kawasan Eropa Periode 2007-2010 Sumber: Volz (2012) (ii). Kesalahan Penilaian Risiko dan Misalokasi Modal Salah satu elemen penting yang berkontribusi terjadi krisis di Eropa adalah kesalahan penilaian risiko di pasar modal dan juga misalokasi modal satu dekade sebelum terjadinya krisis. Dengan terbentuknya EMU, berimplikasi pada terkonvergensinya tingkat suku bunga di antara negara-negara anggota. Selisih tingkat suku bunga negara-negara PIIGS semakin kecil dibandingkan Jerman yang dianggap sebagai acuan di kawasan Eropa. Tingkat suku bunga utang pemerintah Yunani untuk jangka waktu 10 tahun dari sebelumnya 25% pada 1992 dapat menurun drastis sejak bergabung dalam EMU menjadi hanya sekitar 5% pada 2001. Menurut Mersch (2011), dengan adanya Maastricht Treaty dan SGP, pasar terlalu beranggapan positif bahwa negara-negara yang tergabung dalam EMU sudah memiliki disiplin anggaran pemerintah yang tinggi. Dengan masuknya era tingkat suku bunga rendah, akses untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah semakin terbuka pula. Hal ini ternyata berdampak pada akumulasi utang swasta yang berlebihan di Irlandia, Portugal dan Spanyol, sedangkan akumulasi utang pemerintah berlebihan terjadi di Yunani dan Portugal. Dengan akses pendanaan yang mudah, justru semakin mendorong belanja fiskal yang tinggi melalui pembiayaan utang pemerintah di Yunani. (iii). Ketidakseimbangan Struktural Ekonomi di Kawasan Eropa Perbedaan level pertumbuhan ekonomi di negara-negara periphery dibandingkan negara-negara utama di kawasan Eropa menyimpan ketidakseimbangan struktural ekonomi. Menurut Mayer (2011), sejak negara-negara PIIGS tergabung dalam EMU, dan dapat mengakses pendanaan melalui suku bunga rendah dan banyak masuknya aliran modal, hal ini dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan di negara-negara tersebut. Hasilnya, terjadi booming ekonomi domestik di masing-masing negara tersebut. Peningkatan produktivitas berlebihan mendorong peningkatan upah, peningkatan biaya tenaga kerja dan juga berdampak pada inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Jerman sebagai acuan negara yang mampu menjaga stabilitas harga di kawasan tersebut. Mayer (2011) menyatakan bahwa kondisi tersebut berdampak pada apresiasi real effective exchange rates (REER) dan berimbas pada kinerja ekspor serta defisit neraca berajalan (current account) yang lebih tinggi. Dengan kebijakan moneter tunggal dalam EMU, sangat tidak memungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mendevaluasi nilai tukar untuk mendorong ekspor lebih kompetitif dan mengurangi defisit neraca berjalan di PIIGS. 181
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) Gambar 4. Unit Labor Costs (Index Base Year 2005=100) Gambar 5. CPI Differential over German CPI (%) Sumber: OECD, Volz (2012) Sumber: IMF, Volz (2012) Gambar 6. Real Effective Exchange Rates Based on Relative Unit Labor Costs Gambar 7. Current Account (Juta USD) Sumber: IMF, Volz (2012) Sumber: IMF, Volz (2012) 2.2.3. Kritik terhadap Penyelamatan Krisis Eropa Berbagai upaya penyelamatan krisis di kawasan Eropa menurut Kudrna (2012) dilaksanakan secara reaktif dengan mengeluarkan berbagai perangkat kebijakan maupun institusi pendukung setelah krisis terjadi, dan tidak secara preventif menyiapkan sejumlah instrumen yang dapat mengatasi krisis agar tidak terjadi lebih dalam. Beberapa perangkat yang digunakan dan muncul ketika krisis di Eropa telah menjalar relatif dalam antara lain: European Financial Stability Facility (EFSF), dibentuk 9 Mei 2010 melalui kesepakatan 27 negara anggota Uni Eropa berupa instrumen penyelamatan stabilitas keuangan dengan menyediakan financial assistance di kawasan Eropa bagi negara anggota yang mengalami kesulitan. EFSF dapat mengeluarkan surat utang atau instrumen pinjaman lainnya di pasar modal melalui dukungan German Debt Management untuk meningkatkan pendanaan yang dibutuhkan penyelamatan ekonomi negara anggota maupun untuk merekapitalisasi perbankannya. Jumlah dana yang tersedia sejumlah 440 miliar euro dari komitmen kontribusi masing-masing negara anggota, ditambah 60 miliar euro dari European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) yang baru disepakati pada Oktober2011, dan dukungan institusi pihak ketiga IMF sebesar 250 milliar euro. Mekanisme ini hanya berlaku hingga 2013. Namun demikian, upaya ini menuai kritik, menurut Landon (2011) sangat sulit bagi negara- negara anggota Eropa khususnya peripherial countries untuk mendukung komitmen skema EFSF karena di saat yang bersamaan harus mendukung pengumpulan kontribusi pendanaan dan meningkatkan pendanaan penyelamatan krisis melalui penerbitan surat 182
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI utang. Sementara di sisi lain, beberapa negara justru memerlukan kebijakan untuk mengurangi jumlah utang dan juga urgensi keperluan dana yang besar untuk menginjeksi krisis perbankan di negaranya masing-masing.10 European Stability Mechanism(ESM), dibentuk sebagai instrumen permanen untuk mendukung program penyelamatan keuangan yang dibentuk temporer seperti EFSF dan EFSM pada Juli 2012. European Council menyetujui untuk mengamandemen Lisbon Treaty11 dalam rangka membentuk mekanisme bail-out yang lebih permanen dan juga mengatur sanksi lebih tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara anggota. Komisi Eropa (European Comission) diberi kewenangan memainkan peran utama dalam menjalankan program ESM, dan ESM merupakan sebuah institusi lintas pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Harapan dari dibentuknya ESM ini adalah dapat menciptakan skema sebagai "Financial Firewall", yaitu jika terjadi krisis pada salah satu negara anggota tidak menjalar dampaknya ke negara-negara lainnya dalam satu kawasan. Mekanisme ini dapat meyakinkan negara- negara anggota dan sistem perbankannya dilindungi oleh jaminan melalui surat obligasi. Dengan demikian, krisis ekonomi pada satu negara anggota dapat dikelola sebaik mungkin untuk membatasi financial contagion. European Fiscal Compact, dibentuk pada Maret 2011 sebagai bentuk baru dari Stability and Growth Pact, (SGP) yang bertujuan untuk memperkuat aturan dengan mengadopsi prosedur yang lebih jelas dalam memberikan sanksi atau penalti jika negara anggota tidak mampu membatasi batas maksimal defisit anggaran dan jumlah utangnya. Setelah krisis terjadi, negara-negara anggota kawasan Eropa baru menyadari pentingnya konsolidasi kebijakan fiskal dalam kawasan, tidak cukup hanya dengan adanya kebijakan moneter tunggal. Beberapa negara seperti Jerman, Perancis dan beberapa negara kecil di kawasan Eropa bersepakat untuk membentuk fiscal union dengan aturan kebijakan fiskal yang lebih ketat beserta sanksi yang tegas agar masuk dalam EU Treaties. Adapun pandangan lain seperti Schulmeister (2011) mengatakan bahwa lebih penting untuk membentuk lembaga baru berupa European Monetary Fund (EMF) yang dapat menyediakan dukungan dana melalui penerbitan Eurobonds dengan tingkat suku bunga fixed sedikit di bawah persentase pertumbuhan ekonomi jangka menengahnya.12Eurobonds ini tidak dapat diperdagangkan, namun dipegang oleh masing-masing kontributor modal dalam EMF, dan sifatnya dapat dicairkan sewaktu-waktu. Untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan fiskal yang displin oleh negara-negara anggota, EMF harus melaksanakan aturan yang tegas, yaitu hanya memberikan bantuan keuangan bagi negara- negara anggota yang memenuhi sejumlah kriteria makroekonomi maupun fiskal yang telah ditentukan. 3. Perkembangan Ekonomi Kawasan Eropa dan ASEAN 3.1. Perkembangan Terkini dan Proyeksi Ekonomi Eropa Berdasarkan World Economic Outlook, IMF (2012), pelemahan aktivitas ekonomi yang terjadi di Eropa lebih dari yang diperkirakan, dimana sebagian besar negara-negara dalam kawasan Eropa mengalami kontraksi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Eropa pada 2012 mengalami revisi ke bawah (downward revision) dibandingkan tahun sebelumnya. Pelemahan ekonomi yang lebih 10 Thomas Landon, Jr., "Banks Retrench in Europe While Keeping Up Appearances",The New York Times, 22 December 2011. 11 "The Treaty of Lisbon or Lisbon Treaty (initially known as the Reform Treaty) is an international agreement that amends the two treaties which form the constitutional basis of the European Union (EU). The Lisbon Treaty was signed by the EU member states on 13 December 2007, and entered into force on 1 December 2009. It amends the Maastricht Treaty (also known as the Treaty on European Union) and the Treaty establishing the European Community (TEC; also known as the Treaty of Rome). In this process, the Rome Treaty was renamed to the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)." 12 Stephan Schulmeister, 2011. "The European Monetary Fund: A systemic problem needs a systemic solution". Austrian Institute of Economic Research, October. 183
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) tinggi disebabkan oleh peningkatan persepsi risiko terhadap prospek pertumbuhan, daya saing, dan kemampuan mengatasi krisis utang di beberapa negara periphery dan juga Italia. Sektor perbankan memiliki peran utama dalam mentransmisikan shock dalam ekonomi ke seluruh kawasan akibat beberapa utang pemerintah yang dipegang oleh pihak perbankan. Peningkatan risiko utang mendorong tekanan yang lebih tinggi dalam pendanaan, meningkatkan yield serta premium risiko (risk premium). Proses ini masih berlanjut sepanjang 2012 dimana tekanan pada supply kredit perbankan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sebagai akibat menurunnya penyaluran kredit ke sektor swasta. Tabel 1. Perkembangan dan Proyeksi Indikator Ekonomi Eropa: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance dan Unemployment (annual percent change) Real GDP Consumer Frices1 Current Account Balance2 Unemployment3 Projections Projections Projections Projections 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Europe Advanced Europe Euro Area 4,5 Germany France Italy Spain Netherlans 2.0 1.4 1.4 3.1 1.7 0.4 0.7 1.3 0.2 -0.1 -0.3 0.6 0.5 -1.9 -1.8 -0.5 1.4 1.1 0.9 1.5 1.0 -0.3 0.1 0.8 3.2 2.8 2.7 2.5 2.3 2.9 3.1 2.5 2.7 2.1 2.0 1.9 2.0 2.5 1.9 1.8 2.2 1.7 1.6 1.8 1.6 1.8 1.6 1.8 0.5 1.1 -0.3 5.7 -2.2 -3.2 -3.7 7.5 0.6 1.3 0.7 5.2 -1.9 -2.2 -2.1 8.2 0.8 1.5 1.0 4.9 -1.5 -1.5 -1.7 7.8 ... 9.4 10.1 6.0 9.7 8.4 21.6 4.5 ... 10.0 10.9 5.6 9.9 9.5 24.2 5.5 ... 9.9 10.8 5.5 10.1 9.7 23.9 5.5 Belgium Austria Greece Portugal Finland Ireland Slovak Republic Slovenia Luxembourg Estonia 1.9 3.1 -6.9 -1.5 2.9 0.7 3.3 -0.2 1.0 7.6 0.0 0.9 -4.7 -3.3 0.6 0.5 2.4 -1.0 -0.2 2.0 0.8 1.8 0.0 0.3 1.8 2.0 3.1 1.4 1.9 3.6 3.5 3.6 3.1 3.6 3.3 1.1 1.4 1.8 3.4 5.1 2.4 2.2 -0.5 3.2 2.9 1.7 3.8 2.2 2.3 3.9 1.9 1.9 -0.3 1.4 2.1 1.2 2.3 1.8 1.6 2.6 0.1 1.2 -9.7 -6.4 -0.7 0.1 0.1 -1.1 6.9 3.2 0.3 1.4 -7.4 -4.2 -1.0 1.0 -0.4 0.0 5.7 0.9 0.4 1.4 -6.6 -3.5 -0.3 1.7 -0.4 -0.3 5.6 -0.3 7.2 4.2 17.3 12.7 7.8 14.4 13.4 8.1 6.0 12.5 8.0 4.4 19.4 14.4 7.7 14.5 13.8 8.7 6.0 11.3 8.3 4.3 19.4 14.0 7.8 13.8 13.6 8.9 6.0 10.0 Cyprus Malta United Kingdom5 Sweden Switzerland Czech Republic Norway Denmark Iceland 0.5 2.1 0.7 4.0 1.9 1.7 1.7 1.0 3.1 1.2 1.2 0.8 0.9 0.8 0.1 1.8 0.5 2.4 0.8 2.0 2.0 2.3 1.7 2.1 2.0 1.2 2.6 3.5 2.4 4.5 1.4 0.2 1.9 1.3 2.8 4.0 2.8 2.0 2.4 2.5 -0.5 3.5 1.5 2.6 4.8 2.2 1.9 2.0 2.0 0.5 1.9 2.0 2.2 3.5 8.5 -3.2 1.9 6.7 14.0 -2.9 14.6 6.2 -6.5 6.2 -3.0 1.7 3.0 12.1 -2.1 14.8 4.8 -2.8 6.3 -2.9 1.1 -2.9 11.6 -1.9 13.7 4.5 -1.5 7.8 6.4 8.0 7.5 3.1 6.7 3.3 6.1 7.4 9.5 6.6 8.3 7.5 3.4 7.0 3.6 5.8 6.3 9.6 6.5 8.2 7.7 3.6 7.4 3.5 5.5 6.0 1 Movements in consumer prices are shown as annual averages. December-December changes can be found in Tables A6 and A7 in the Statictical Appendix. 2 Percent of GDP. 3 Percent. National definitions of unemployment may differ. 4 Current account position corrected for reporting discrepancies in intra-area transactions. 5 Based on Eurostat's harmonized index of consumer prices. Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2012. Bervariasinya tingkat laju perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Eropa berkaitan dengan tekanan krisis yang berbeda-beda pada masing-masing negara, dan juga dilihat dari kondisi awal (intialcondition) baik pada posisi fiskal maupun kerapuhan sektor keuangannya. Diperkirakan Yunani, Irlandia dan Portugal masih berada pada kondisi krisis yang relatif dalam, dan intensifikasi krisis tersebut secara kuat mempengaruhi Italia dan juga Spanyol. Pada awal tahun 2012, situasi ekonomi di Eropa sempat menunjukkan kondisi yang relatif stabil akibat semakin membaiknya sentimen di pasar keuangan dan sinyal akan kondisi ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) dalam mengeluarkan Longer-Term Refinancing Operations (LTROs) pada pertengahan Desember 2011 dalam mengurangi likuiditas terkait solvensi risiko perbankan di kawasan Eropa, ditambah dengan kebijakan reformasi dan konsolidasi, serta juga dipengaruhi mulai menggeliat kembalinya kegiatan ekonomi di regional lain seperti Amerika Serikat. 184
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI IMF (2012) mengestimasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa pada 2012 hanya tumbuh 0,5%. Resesi pada tahun berikutnya diperkirakan akan lebih dangkal untuk beberapa negara seiring dengan tingkat kepercayaan dan kondisi keuangan secara perlahan mulai membaik, serta didukung oleh permintaan eksternal yang tinggi dari kawasan ekonomi lainnya. Namun di sisi lain, Yunani dan Portugal diperkirakan masih dalam proses pemulihan melalui kelanjutan program kerjasama antara Uni Eropa dan IMF. Sementara di Italia dan Spanyol, yield spreads tetap mengalami peningkatan meskipun beberapa upaya kebijakan fiskal telah dilakukan. Pada negara-negara tersebut, kondisi resesi diperkirakan masih dalam dan diproyeksikan mulai terjadi recovery paling cepat terjadi pada akhir 2013. 3.2. Perkembangan Kondisi Ekonomi dan Daya Saing Negara-Negara ASEAN Berdasarkan ASEAN Economic Community (AEC) Blue Print (2008), tujuan akhir Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah terbentuknya pasar tunggal dengan adanya komitmen aliran barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal yang lebih bebas. Meskipun AEC ditargetkan pada 2015 namun perbedaan struktural ekonomi di negara-negara ASEAN masih relatif besar, sedangkan terbentuknya pasar tunggal akan memberikan implikasi bagi negara-negara yang terlibat. Adapun asesmen dari beberapa aspek terkait dengan perkembangan struktural ekonomi kawasan ASEAN antara lain sebagai berikut: (i). Intra-Perdagangan Barang Antar Negara ASEAN Masih Rendah. Penghapusan hambatan perdagangan telah dimulai sejak Preferential Trading Agreement (PTA) awal 1977 yang kemudian dilanjutkan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1992. Perjanjian-perjanjian tersebut berupa pengurangan dan penghapusan tarif di negara- negara anggota. MEA mensyaratkan adanya penurunan tarif bertahap yang disebut Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dan juga memberikan perhatian pada penghapusan non- tarif barrier bagi barang-barang impor. Tabel 2. Intra-Trade dan Extra-Trade ASEAN 2010 value in US$ millions; share in percent Intra-ASEAN trade Extra-ASEAN trade Country Value Share to total trade Value Share to total trade Total trade Brunei Darussalam 2,267.6 20.6 8,731.5 79.4 10,999.2 Cambodia 2,384.6 22.8 8,095.8 77.2 10,480.3 Indonesia 80,472.6 27.4 212,969.7 72.6 293,442.4 Lao PDR 2,576.5 57.1 1,932.6 42.9 4,509.1 Malaysia 95,270.6 26.2 268,263.7 73.8 363,534.3 Myanmar 5,733.1 48.6 6,065.2 51.4 11,798.3 The Philippines 27,827.5 25.4 81,832.9 74.6 109,660.3 Singapore 189,983.2 27.2 509,290.1 72.8 699,273.3 Thailand 86,510.7 22.5 298,430.1 72.5 365,040.8 Viet Nam 26,678.3 17.0 130,314.8 83.0 156,993.1 ASEAN 519,804.7 25.4 1,525,926.3 74.6 2,045,731.0 Sumber: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database ASEAN Secretariat Namun demikian, sejauh ini perkembangan intra-trade ASEAN masih lebih rendah dibandingkan extra-trade ASEAN. Berdasarkan data ASEAN Secretariat, hingga 2010 intra- trade ASEAN hanya sebesar 25,4%, sementara extra-trade ASEAN sebesar 74,6% dari total perdagangan eksternalnya. Sebagian besar barang ASEAN diekspor ke Cina, Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini terjadi akibat karakteristik barang dari negara-negara ASEAN cenderung sama. Ibrahim et.al (2010) menunjukkan bahwa Index of Export Overlap (IEO) dan Index of Export Similarity (IES) produk barang ASEAN relatif tinggi. 185
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) Gambar 8. Index of Export Overlap (IEO) dan Index of Export Similarity (IES) ASEAN 5 tahun terakhir Sumber: Ibrahim et al (2010) (ii). Kesenjangan Iklim Pasar Investasi Langsung (Direct Investment) Masih terlihat Salah satu aspek MEA dalam blueprint adalah terciptanya aliran bebas investasi yang bebas dan terbuka. Namun demikian, iklim investasi langsung di negara-negara ASEAN masih sangat beragam baik dari sisi daya saing maupun faktor-faktor yang mendukung kemudahan investasi. Berdasarkan ASEAN Investment Statistic, data historis menunjukkan bahwa aliran masuk Foreign Direct Investment (FDI) pada Intra ASEAN relatif kecil dan bahkan pada periode 2008-2010 mengalami penurunan dari 20,1% menjadi 16,1%, sedangkan dari luar ASEAN pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 79,9% menjadi 83,9% dari total aliran masuk FDI di kawasan ASEAN. Tabel 3. Trend of Foreign Direct Investment (FDI) Inflows di Kawasan ASEAN 2008 dan 2010 value in US$ millions; share in percent 2008 Share total net inflow to ASEAN, 2008 Share of Intra-ASEAN 2008 Country Intra- ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Intra-ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Intra-ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Brunei Darussalam 0.9 238.3 239.2 0.0 0.6 0.5 0.4 99.6 100.0 Cambodia 240.9 574.3 815.2 2.5 1.5 1.7 29.6 70.4 100.0 Indonesia 3,398.0 5,920.1 9,318.1 36.0 15.7 19.8 36.5 63.5 100.0 Lao PDR 47.7 180.1 227.8 0.5 0.5 0.5 20.9 79.1 100.0 Malaysia 1,645.5 5,602.9 7,248.4 17.4 14.9 15.4 22.7 77.3 100.0 Myanmar 103.5 872.1 975.6 1.1 2.3 2.1 10.6 89.4 100.0 The Philippines 139.9 1,404.1 1,544.0 1.5 3.7 3.3 9.1 90.9 100.0 Singapore 659.5 7,929.4 8,588.9 7.0 21.1 18.2 7.7 92.3 100.0 Thailand 508.4 8,031.0 8,539.5 5.4 21.3 18.1 6.0 94.0 100.0 Viet Nam 2,705.0 6,874.0 9,579.0 28.6 18.3 20.3 28.2 71.8 100.0 Total 9,449.3 37,626.3 47,075.6 100.0 100.0 100.0 20.1 79.9 100.0 ASEAN5'' 6,351.3 28,887.6 35,238.9 67.2 76.8 74.9 18.0 82.0 100.0 BLCMV'' 3,098.0 8.738.7 11,836.7 12.0 21.2 25.1 26.2 73.8 100.0 186
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2010 Share total net inflow to ASEAN, 2010 Share of Intra-ASEAN 2010 Country Intra- ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Intra-ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Intra-ASEAN Extra ASEAN Total Net Inflow Brunei Darussalam 89.6 539.9 629.5 0.7 0.8 0.8 14.2 85.8 100.0 Cambodia 349.0 433.6 782.8 2.8 0.7 1.0 44.8 55.4 100.0 Indonesia 5,904.2 7,400.1 13,304.3 48.1 11.6 17.5 44.4 55.6 100.0 Lao PDR 135.4 197.2 332.6 1.1 0.3 0.4 40.7 59.3 100.0 Malaysia 525.6 8,630.2 9,155.9 4.3 13.5 12.0 5.7 94.3 100.0 Myanmar 171.7 278.5 450.2 1.4 0.4 0.6 38.1 61.9 100.0 The Philippines (7.8) 1,720.8 1,713.0 0.1 2.7 2.2 0.5 100.5 100.0 Singapore 3,377.0 32,143.2 35,520.2 27.5 50.3 46.6 9.5 90.5 100.0 Thailand 433.6 5,886.1 6,319.7 3.5 9.2 8.3 6.9 93.1 100.0 Viet Nam 1,300.9 6,699.1 8,000.0 10.6 10.5 10.5 16.3 83.7 100.0 Total 12,279.2 63,928.7 76,207.9 100.0 100.0 100.0 16.1 83.9 100.0 ASEAN5'' 10,232.7 55,780.4 66,013.1 83.3 87.3 86.6 15.5 84.5 100.0 BLCMV'' 2,046.5 8,148.3 10,194.8 16.7 12.7 13.4 20.1 79.9 100.0 Sumber : ASEAN Foreign Direct Investment Statistios Database (compiled/computed from data submission, publication and/or websites of ASEAN Member States' central banks, national statistios offices, and relevant government agencies through the ASEAN Working Group on Foreign Direct Investment Statistics) Tidak hanya itu, iklim investasi langsung berupa kemudahan investasi dan daya saing beberapa negara anggota ASEAN sangat terlihat perbedaan yang signifikan. Studi Kurniati et.al (2009) menunjukkan bahwa aliran FDI ke negara-negara Asia, termasuk di dalamnya ASEAN dipengaruhi oleh faktor potensi pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, stabilitas ekonomi dan country risk. Berdasarkan hasil survei World Bank dalam Doing Business 2011 menunjukkan bahwa Singapura berada pada rangking pertama sebagai negara yang memiliki iklim kemudahan investasi, sedangkan Indonesia berada pada urutan ke 121 dan Filipina 148. Begitupula pada indikator Global Competitivenes, yang juga menunjukkan rentang perbedaan yang besar dalam daya saing investasi antar negara-negara ASEAN. Tabel 4. Indikator Daya Saing Investasi Doing Business (2011) Global Competitiveness (2011) Country Rank Starting Business Procedure Investor Protection Rank Index (# of days required) (higher, better) Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 121 21 148 1 19 47 17 38 3 32 6.0 8.7 4.0 9.3 7.7 44 28 85 3 38 4.43 4.88 3.96 5.48 4.51 Sumber: World Bank, Doing Business 2011: East Asia and Pacific dan UNDP, Global Competitiveness Report 2010-2011 (iii). (Namun) Interkoneksi di Pasar Investasi Portfolio Semakin Terlihat Dampak yang lebih cepat terlihat berkaitan dengan aliran bebas modal antar negara-negara di ASEAN berkaitan dengan portfolio investment. Aliran bebas modal ini juga berkaitan dengan keterkaitan harga aset, pendalaman pasar keuangan dan stabilitas pasar keuangan. Berdasarkan studi Nugroho dan Yanfitri (2011) menunjukkan bahwa pergerakan harga saham dan obligasi di pasar modal kawasan ASEAN telah menunjukkan co-movement antar negara 187
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) yang semakin kuat. Korelasi Yield Government Bond (10 tahun) beberapa negara ASEAN menunjukkan peningkatan seperti pada Tabel 5 pada periode waktu 2005 dibandingkan 2010, begitu pula terjadi keterkaitan yang semakin tinggi pada pergerakan indeks harga saham seperti pada Tabel 6.13 Menurut Fung et.al (2008) dalam studinya menunjukkan bahwa mulai terwujudnya integrasi pasar modal di kawasan Asia termasuk di kawasan ASEAN meskipun dengan tingkat dan kecepatan integrasi yang berbeda-beda antar masing-masing negara. Namun demikian, kecenderungan integrasi pasar modal ASEAN dengan pasar modal di luar ASEAN (global) relatif lebih kuat dibandingkan integrasi dalam intraregional ASEAN. Beberapa faktor yang menyebabkan integrasi pasar modal intraregional ASEAN masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal global menurut Garcia dan Herero (2008) antara lain disebabkan oleh likuiditas pasar modal yang belum cukup dalam; belum adanya infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi; belum adanya harmonisasi standar ketentuan dan operasional antar pasar modal; tidak adanya koordinasi pengembangan dan kebijakan pasar modal; masih terdapat restriksi bagi investor asing; dan kurang efisien dalam risk diversification karena adanya korelasi positif antara pasar saham dengan pasar obligasi. Tabel 5. Perbandingan Tingkat Korelasi Yield Government Bond (10 tahun) di ASEAN 2005 dan 2010 Countries Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 0.54 0.39 -0.28 0.54 0.91 0.73 0.93 0.58 -0.55 0.84 Countries Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 0.84 0.89 0.82 0.87 0.70 0.83 0.82 0.86 0.86 0.65 Sumber: Nugroho dan Yanfitri (2011) Tabel 6. Perbandingan Tingkat Korelasi Indeks Harga Saham di ASEAN 2005 dan 2010 Countries Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 0.41 0.57 0.00 0.60 0.42 -0.04 0.08 0.10 -0.22 0.55 Countries Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 0.57 0.59 0.69 0.42 0.47 0.46 0.50 0.41 0.51 0.25 Sumber: Nugroho dan Yanfitri (2011) 13 Meera Majid dan Omar (2008) dalam studinya menunjukkan "...the ASEAN stock markets are going towards a greater integration either among themselves or with the US and Japan, particularly in the post-1997 financial turmoil. This implies that the long-run diversification benefits that can be gained by investors across the ASEAN markets tend to diminish..." 188
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Dengan semakin konvergennya pergerakan yields government bonds antar negara dalam satu kawasan menurut Tamakoshi (2011) maupun Nugroho dan Yanfitri (2011) akan semakin memperbesar terjadinya spill-over effect jika terjadi debt crisis di suatu negara terhadap negara-negara lainnya. Dengan demikian, dengan semakin konvergennya pergerakan yield government bonds di negara-negara ASEAN, jika terjadi krisis utang di salah satu negara ASEAN berpotensi semakin besar memberikan dampak terhadap negara-negara ASEAN lainnya. (iv). Pendalaman Aset Keuangan dan Tingkat Risiko Masih Timpang Tingkat pendalaman aset keuangan baik perbankan maupun pasar modal masih sangat timpang. Akumulasi aset perbankan terhadap PDB di Malaysia dan Singapura masing-masing lebih dari 100% dan 150%, sementara di Indonesia bahkan masih belum mencapai 50% dari PDB. Ketimpangan juga terlihat pada kapitalisasi pasar saham terhadap PDB dan juga rasio obligasi terhadap PDB. Di Indonesia perkembangan perbankan masih lebih dominan dibandingkan perkembangan di pasar modal baik melalui kapitalisasi saham maupun surat utang. Sedangkan di Singapura akumulasi aset dari pasar saham jauh lebih tinggi dibandingkan melalui industri perbankan dan pasar surat utangnya. Gambar 9. Pendalaman Aset Keuangan Menurut Pasar (Percent to GDP, 2009) Sumber: Nugroho dan Yanfitri (2011) Selain itu, tingkat rating sovereign debt masing-masing negara di ASEAN sangat beragam dan mencerminkan tingkat risiko yang berbeda-beda. Berdasarkan sovereign rating Standard & Poor's, Singapura memiliki rating yang paling baik di kawasan ASEAN dengan masuk dalam kategori AAA (extremly strong capacity to meet financial commitment/highest rating). Sedangkan di saat yang bersamaan Kamboja masih dalam kategori B (more vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to meet financial commitments). Tabel 7. Sovereign Rating di Negara-Negara ASEAN (As of May 2012) Country Local Currency Rating Foreign Currency Rating T & C Assessment Kamboja Indonesia Malaysia Filipina Singapura Sri Langka Thailand Vietnam B BB+ A BB+ AAA B+ A- BB- B BB+ A- BB AAA B+ BBB BB- B+ BBB- B+ BB+ AAA B+ A BB- Sumber: Nugroho dan Yanfitri (2011) 189
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) Integrasi ekonomi kawasan menurut Volz (2012) selain mendorong adanya selisih yields dan suku bunga kebijakan kawasan yang semakin kecil dan pergerakan yang lebih konvergen, integrasi ekonomi kawasan juga seringkali menjadi tidak mencerminkan competitiveness yang sebenarnya pada suatu negara yang sesungguhnya memiliki risiko ekonomi relatif tinggi. Selain itu, menurut Veron (2011), dengan adanya integrasi ekonomi kawasan, perubahan rating sovereign debt khususnya jika terjadi downgrade rating yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat, maka akan menyebabkan perubahan persepsi yang mendadak bagi pasar terhadap kondisi ekonomi suatu kawasan serta berpotensi meningkatkan efek menular (contagion effect) krisis utang menjalar dalam satu kawasan.14 (v). Respon Kebijakan Moneter Negara-Negara ASEAN Menghadapi Krisis 2008-2009 Menghadapi krisis global pada 2008 lalu, bank sentral beberapa negara di ASEAN secara umum melaksanakan kebijakan moneter yang lebih longgar. Berdasarkan Parulian (2009) bank sentral Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam memangkas suku bunga kebijakan atau menurunkan reserve requirement ratio. Sementara Singapura selain melakukan pelonggaran kebijakan moneter juga mengintervensi nilai tukarnya terkait komposisi penggunaan mata uang asing dalam aktivitas perdaganganya dengan menerapkan the target of zero appreciation. Sedangkan bank sentral Vietnam mendevaluasi mata uangnya.15 Bagi negara yang memiliki kebijakan moneter independen, ekspansi kebijakan moneter dapat membantu mendorong permintaan domestik dengan tetap mempertimbangkan stabilitas inflasi. Tabel 8. Respon Kebijakan Moneter di Beberapa Negara ASEAN saat Krisis Finansial Global 2008 Components/Country Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam Policy rate Reserve ratio Liquidity injection Exchange rate arrangement X O X O O O O O X X X X O O X X O O X O X X O O O X X X O O X O O = with policy response, x = no policy response Depresiasi mata uang yang terjadi pada beberapa negara ASEAN di pertengahan 2008 menuntut pentingnya pengelolaan cadangan devisa sebagai amunisi untuk meng-counter volatilitas mata uang. Berdasarkan Parulian (2009) sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki ruang kebijakan moneter yang terbatas, khususnya Kamboja, Laos dan Vietnam. Negara-negara tersebut memiliki ruang kemampuan untuk mengintervensi nilai tukarnya yang lebih sempit terkait dengan rendahnya jumlah cadangan devisanya dibandingkan sebagian negara-negara lain di ASEAN. Tabel 9. Indikator-Indikator Moneter Beberapa Negara ASEAN Region Inflation (% per year) Current Account Balance (% per year) Gross International Reserves (USD million) 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Southeast Asia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Phillipines Singapore Thailand Vietnam 8.5 2.1 25.0 9.8 7.6 5.4 22.5 8.2 6.6 5.4 23.0 2.7 1.0 -0.7 4.8 0.6 8.2 4.2 0.6 -0.9 6.9 4.1 0.4 4.0 5.1 6.0 1.7 7.3 3.8 2.8 3.3 9.2 5.5 2.0 5.5 5.4 7.6 3.2 4.2 4.8 5.2 3.8 18.7 4.3 48.5 -11.1 0.1 -19.1 17.7 -2.2 2.1 13.9 0.5 -11.9 6.9 37.3 -10.3 2.0 -21.0 16.5 -1.3 5.6 16.2 8.3 -6.8 6.1 48.5 -10.4 0.7 -17.1 11.5 -0.9 4.5 24.4 4.2 -4.0 5.6 50.0 -7.1 0.2 -15.9 11.5 -2.7 3.1 21.9 3.4 0.2 751 2,164 51,639 636 91,648 4,042 37,551 174,196 111,008 23,022 23,022 1,357 2,367 66,105 633 96,744 5,233 44,243 187,809 138,418 14,148 1,563 2,653 96,207 727 106,590 6,070 62,373 225,754 172,129 12,382 - 3,032 110,123 679 138,408 7,903 75,302 237,737 175,124 13,800 Sumber: ADB (2012) 14 Nicolas Veron, 2011. "What Can and Cannot Be Done about Rating Agencies", Policy Brief PB11-21, Peterson Institute for Internastional Economics. 15 Friska Parulian, 2009. "Global Financial Crisis and Policy Responses in Southeast Asia: Towards Prudent Macroeconomic Policies", Policy Brief, No. 2009-04, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). 190
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI (vi). Respon Kebijakan Fiskal Menghadapi Krisis Keterbatasan kebijakan moneter untuk mendorong permintaan domestik di tengah krisis global memerlukan komplemen kebijakan seperti stimulus kebijakan fiskal. Pemerintah dalam hal ini, selain harus mengelola bagaimana defisit fiskal yang tetap prudent, juga harus mampu melaksanakan kebijakan jangka pendek untuk menjaga sustainabilitas pertumbuhan ekonomi pada jangka menengah. Kunci dari kebijakan fiskal ini adalah ruang dan kapasitas fiskal yang cukup untuk melaksanakan counter-cyclical policy yang efektif dalam merespon dampak krisis global, baik berupa expenditure-related measures maupun revenue-related measures. Namun perlu diperhatikan juga bahwa selama krisis, pembiayaan anggaran pemerintah bagi negara berkembang melalui penerbitan surat utang seringkali menjadi lebih sulit ketika kecenderungan pelaku di pasar lebih memilih menyimpan dananya ke instrumen yang secara persepsi lebih aman, 'safe haven'. Gambar 10. Fiscal Balance of Central Government (% of GDP) Gambar 11. Total Public Debt (% of GDP) Pada pertengahan krisis 2008 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki ruang kapasitas fiskal yang beragam. Hanya Singapura dan Brunei yang memiliki surplus fiskal, namun pada saat yang bersamaan Singapura memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB yang tertinggi di kawasan ASEAN (102,6% pada 2008). Di sisi lain, Vietnam, Laos, dan Kamboja memiliki baik defisit fiskal maupun rasio utang pemerintah terhadap PDB yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki ruang yang terbatas bagi kebijakan fiskalnya. Sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina memiliki defisit fiskal yang relatif rendah dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih relatif terjaga. Menurut IMF (2009), negara yang melaksanakan kebijakan stimulus fiskal dengan kondisi defisit fiskal dan rasio utang pemerintah yang tinggi terhadap PDB akan memberikan tekanan ekonomi pada jangka panjang. Tingginya rasio utang akan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dan imbas negatifnya akan menjadi lebih tinggi jika rasio utang terhadap PDB sudah melebihi 60%. Tabel 10. Fiscal Balance dan External Debt Outstanding di Beberapa Negara ASEAN Region Fiscal Balance of Central Govt (% of GDP) External Debt Outstanding (USD million) 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Southeast Asia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Phillipines Singapore Thailand Vietnam 26.5 -2.7 -0.1 -5.0 -4.8 -2.4 -0.9 0.1 -1.3 -3.1 1.6 -8.6 -1.6 -6.3 -7.0 -4.8 -3.7 -0.3 -4.8 -9.3 17.5 -8.1 -0.7 -5.0 -5.6 -5.7 -3.5 0.7 -2.0 -6.6 - -7.6 -1.1 -2.0 -5.3 -5.5 -2.0 0.7 -1.5 -4.0 - 2,776 155,080 2,575 66,936 8,103 54,328 420,461 76,102 21,816 - 2,946 172,871 2,694 68,316 8,602 54,856 412,504 75,306 27,929 - 3,206 202,413 2,802 73,652 11,240 60,048 498.749 100,561 32,501 - 3,611 224,757 3,700 80,968 11,841 61,711 641,445 115,605 - Sumber: ADB (2012) 191
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) (vii). Perangkat dan Institusi Pendukung Penanganan Krisis di Kawasan ASEAN Masih Terbatas Sejauh ini perangkat pendukung penanganan krisis jika terjadi di kawasan ASEAN sudah mulai disusun. Terkait dengan krisis di Asia pada 1997-1998, negara-negara ASEAN+3 (Cina, Jepang dan Korea) pada tahun 2000 membangun fasilitas jejaring bilateral pendukung keuangan yang dikenal melalui Chiang Mai Initiative (CMI), yang kemudian diperluas dan ditransformasikan menjadi skala multilateral pada 2010 melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) termasuk di dalamnya Hong Kong sebagai bagian dari Cina. Terkait bagian dari CMIM, dibentuk juga lembaga independen untuk regional surveillance pada 2011 yang dikenal sebagai ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang berbasis di Singapura. Tugas AMRO adalah melakukan monitoring dan analisis mengenai kondisi ekonomi dan keuangan regional sebagai pendukung CMIM dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, menurut Volz (2012) dukungan dana yang terkumpul dalam CMIM sebesar USD120 miliar masih terbilang belum cukup untuk penanganan krisis jika terjadi di negara- negara ASEAN+3. Sementara upaya untuk membentuk Asian Monetary Fund (AMF) belum berjalan dengan baik akibat adanya tekanan eksternal baik dari IMF maupun Amerika Serikat. Selain itu, masih adanya konflik dukungan antara Jepang dan Cina terkait dengan proposal pembentukan AMF mengakibatkan pembentukan lembaga tersebut masih terkendala. 4. Implikasi Kebijakan Berdasarkan pelajaran yang dapat diambil mengenai penyebab krisis di Eropa, termasuk kritik mengenai penanganan krisis sejauh ini dan juga melihat masih besarnya perbedaan struktural ekonomi di kawasan ASEAN, beberapa rekomendasi terkait mengenai upaya integrasi ekonomi kawasan tersebut antara lain: (i). Integrasi Ekonomi dan Keuangan di Kawasan ASEAN harus Dilakukan Secara Gradual Negara-negara di kawasan ASEAN harus menggunakan pendekatan yang gradual dalam upaya untuk mengintegrasikan ekonomi dan moneternya. Currency union masih menjadi pilihan terakhir bagi tujuan integrasi ekonomi di kawasan ini. Managed floating regime dengan menjaga pada rentang tertentu masih menjadi pilihan relatif lebih baik dibandingkan melalui currency union. Melalui rezim tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang intra-regional ASEAN dan lebih menghindari penggunaan regime fixed yang lebih rigid (Volz, 2012). Usaha untuk lebih mengintegrasikan keuangan di ASEAN dan menjaga stabilitas nilai tukar harus didukung oleh kesungguhan komitmen politik dan kesiapan untuk menggerakan ekonomi domestik di masing-masing negara, mengingat sejauh ini berdasarkan pengalaman krisis 2008, respon dan kapasitas kebijakan moneter masing-masing negara masih berbeda-beda. (ii). Perlu Lebih Memperhatikan Biaya dari Integrasi Ekonomi dan Moneter Pengalaman krisis Eropa mengajarkan bahwa integrasi ekonomi dan moneter tidak dapat dijalankan secara otomatis, terutama dalam mengalokasikan modal secara efisien. Bahkan melalui Stability and Growth Pact (SGP) saja tidak dapat menjamin bahwa alokasi modal yang efisien dan pelaksanaan manajemen fiskal yang displin dapat berlangsung begitu saja (Mersch 2011). Dengan tingkat risiko negara-negara ASEAN yang berbeda-beda, dan juga kebijakan pengendalian capital flow yang beragam, liberalisasi keuangan di kawasan ASEAN harus dilakukan secara perlahan. Berdasarkan AEC Blue Print (2008) dimana salah satu tujuannya adalah mewujudkan aliran modal yang lebih bebas di kawasan ASEAN, maka perlu memperhatikan potensi risiko sistemik. Terutama jika terjadi gangguan pada lembaga keuangan yang beroperasi di lintas negara ASEAN. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk menghindari potensi risiko tersebut dan bagaimana upaya penanganannya. (iii). Optimalisasi Kelembagaan Penanganan Krisis dan Mekanisme Resolusi Krisis di ASEAN Perlu adanya optimalisasi peran kelembagaan yang sudah terbentuk seperti CMIM dan AMRO. Selain meningkatkan jumlah pendanaan untuk skema penanganan krisis, CMIM juga harus 192
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI mengatur kriteria dan aturan yang jelas mengenai negara mana yang berhak mendapatkan bantuan penanganan krisis. Hal ini untuk mengurangi terjadinya moral hazard pada masing- masing negara. Mekanisme yang jelas juga sangat dibutuhkan untuk menghindari moral hazard khususnya jika mengharuskan adanya bail out pada lembaga keuangan, khususnya cross- bordered financial institutions di kawasan. Selain itu, AMRO juga harus semakin diperkuat untuk melaksanakan fungsi survelliance terutama dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi secara dini dan juga memberikan rekomendasi terhadap kemungkinan terjadinya risiko sistemik yang memungkinkan adanya krisis menjalar di kawasan ASEAN+3. AMRO juga diharapkan dapat membantu memberi masukan kebijakan dalam bentuk mekanisme resolusi krisis. (iv). Upaya Integrasi Ekonomi dan Moneter harus Didukung dengan Integrasi Fiskal Kawasan ASEAN harus memiliki mekanisme yang jelas seperti SGP di Uni Eropa, namun dengan penerapan dan sanksi yang ketat jika memang akan menuju terbentuknya integrasi ekonomi dan moneter. Pengelolaan kebijakan fiskal yang disiplin dan dukungan ruang kapasitas fiskal yang cukup, merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable, baik bagi ekonomi negara anggota secara individu maupun ekonomi kawasan secara keseluruhan. Dengan semakin konvergennya pergerakan yields government bonds di kawasan ASEAN, juga mempertimbangkan sovereign debt rating yang beragam, kebijakan fiskal yang tidak disiplin di suatu negara ASEAN akan berdampak pada negara-negara lainnya di ASEAN. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional saat ini masih punya peran besar dalam mempengaruhi persepsi pasar terhadap risiko suatu negara, terutama jika dianggap pendanaan anggaran pemerintahnya tidak sustainable sehingga berdampak pada penurunan rating sovereign debt-nya. (v). Indonesia Perlu Semakin Meningkatkan Surveillance dan Daya Saing di Sektor Keuangan dan Perbankan Dengan sudah mulai terlihatnya konvergensi perkembangan sektor keuangan diantara negara- negara ASEAN, ekonomi Indonesia semakin memerlukan mekanisme yang menjamin efektivitas fungsi surveillance sistem keuangan. Perlu adanya mekanisme monitoring indikator mulai dari level perusahaan, industri, perekonomian, maupun global dalam rangka mendeteksi risiko lebih dini sebelum krisis benar-benar terjadi. Surveillance yang dilakukan terhadap sektor keuangan perlu diperluas cakupannya baik perbankan maupun sektor keuangan secara keseluruhan. Selain itu, penguatan infrastruktur sistem pembayaran juga sangat diperlukan sebagai garda terdepan early warning system krisis keuangan. Salah satu kunci keberhasilan negara-negara Asiaterhindar dari krisis yang dalam pada tahun 2008 adalah karena investasi infrastruktur sistem pembayaran yang bisa memantau pergerakan serta memahami perilaku dana perbankan khususnya yang bersifat sistemik. Peningkatan efisiensi sektor keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan sektor keuangan belum efisienadalah masih tingginya suku bunga. Hal ini juga tidak terlepas dari inflasi yang selalu menjadi indikator utama dalam menghitung imbal hasil dari suatu investasi. Secara historis suku bunga sebagai cost of fund di Indonesia saat ini telah lebih rendah dibandingkanpada masa orde baru dimana bunga kredit pernah berada di atas 20%. Namun demikian, level suku bunga tersebut masih termasuk tertinggi di kawasan sehingga turut mempengaruhi daya saing perekonomian. Terkait hal tersebut, sebagai salah satu upaya untuk efisiensi perbankan, dapat dilakukan pengembangan infrastruktur perbankan termasuk sistem pembayaran yang lebih terintegrasi. Saat ini pengembangan tersebut masih dilakukan sendiri-sendiri, dan menyebabkan besarnya biaya investasimengingat luasnya wilayah cakupan geografis Indonesia, sehingga hal ini pada akhirnya akan dibebankan kepada nasabah melalui tingginya suku bunga kredit. 193
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) 5. Referensi ASEAN, 2008. ASEAN Economic Community Blueprint. Jakarta: ASEAN Secretariat. Asian Development Bank, 2009. The Global Economic Crisis: Challenges for Developing Asia and ADB's. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank Asian Development Bank, 2012. Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. Balassa, Â., 1967. "Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market". The Economic Journal, Vol. 77, pp. 1-21. Biswa N. Bhattacharyay, 2012. "Benefits and Challenges of Integrating South and Southeast Asia", CESifo Working Paper Series, No. 3819. Cooper, Richard. N, 1986. Economic Policy in an Interdependent World. MIT Press. De Bandt, Oliver dan Mongelli, Francesco P., 2000. "Convergence of Fiscal Policies in the Euro Area", Working Paper Series, No.20, European Central Bank. Economist Intelligence Unit, "State of the Union: Can the Euro Zone Survive Its Debt Crisis?", 1 March 2011. Fung, Laurence Kang-por, Chi-sang Tam dan Ip-wing Yu. 2008. Assesing the integration of Asia's equity and bond markets. BIS Papers No. 42. Garcia-Herrero, Alicia, Doo-yong Yang dan Philip Wooldridge. 2008. Why is there so little regional financial integration in Asia. BIS Papers No. 42. Haidar, Jamal Ibrahim, 2012. "Sovereign Credit Risk in the Eurozone," World Economics, vol. 13(1), pp. 123-136. Henning, C. R. 2011.Coordinating Regional and Multilateral Financial Institutions. PIIE Working Paper, No. 11-9. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics. Hill, Hal, Menon, Jayant, 2010. "ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future", Asian Development Bank Working Papers on Regional Economic Integration, No. 69. Ibrahim et al., 2010. "Dampak ACFTA Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia", Bank Indonesia, Working Paper, WP/ 08/2010. International Monetary Fund, 2009. "Crisis and Recovery." World Economic Outlook, April 2009. International Monetary Fund, 2012. World Economic Outlook April 2012: Growth Resuming, Dangers Remain. Washington DC: International Monetary Fund. Krugman, P., dan Taylor, L., 1976, "Contractionary Effects of Devaluation," Working Papers, No. 191, MIT. Kurniati et al. 2009. Dampak Integrasi Ekonomi dan Keuangan ASEAN terhadap Sinkronisasi Business Cycle Indonesia dengan Negara ASEAN Lainnya. Bank Indonesia : WP/ 14/2009. Majid, M.S.A., Meera, A.K.M., Omar, M.A., 2008. "Interdependence of ASEAN-5 Stock Markets from the US and Japan", Journal of Global Economic Review. Mayer, T., 2011. "Euroland's Hidden Balance-of-payments Crisis." EU Monitor 88. Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research. 26 October. McKinnon, Ronald, 2000. "Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas', Stanford University, Working Paper, No. 09. Mersch, Y. 2011. "Optimal Currency Area Revisited" mimeo Pierre Werner Lecture at the European Institute. Florence. 26 October Mundell, Robert A., 1961. "A Theory of Optimum Currency Areas", The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, pp. 657-665. Mundell, Robert A., 1963. "Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates." Canadian Journal of Economics, Vol.29, pp. 475-485. Nugroho, M. Noor, dan Yanfitri, 2011. "Potensi Dampak Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN terhadap Perekonomian Indonesia", Bank Indonesia, Occasional Paper, OP/01/2011. Parulian, Friska, 2009. "Global Financial Crisis and Policy Responses in Southeast Asia: Towards Prudent Macroeconomic Policies", Policy Brief, No. 2009-04, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Peter J. Morgan and Mario Lamberte, 2012. "Strengthening Financial Infrastructure", ADBI Working Paper, Series 345. Plummer, Michael G., 2006. "The ASEAN Economic Community and the European Experience", Asian Development Bank Working Papers on Regional Economic Integration, No. 1. 194
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Response." Schulmeister, Stephan, 2011. "The European Monetary Fund: A systemic problem needs a systemic solution". Austrian Institute of Economic Research, October. Thomas, Landon, Jr., "Banks Retrench in Europe While Keeping Up Appearances", The New York Times, 22 December 2011. Thomas, Landon, Jr., "Banks Retrench in Europe While Keeping Up Appearances", The New York Times, 22 December 2011. Tinbergen, J., 1954. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier. Ulrich Volz, 2012. "Lessons of the European Crisis for Regional Monetary and Financial Integration in East Asia", ADBI Working Paper Series, No. 347, Februari. Veron, Nicolas, 2011. "What Can and Cannot Be Done about Rating Agencies", Policy Brief,PB11-21, Peterson Institute for Internastional Economics. Yap, Josef T., Aldaba, Rafaelita M., 2009. "Investment and Capital Flows: Implications of the ASEAN Economic Community," Philippine Institute for Development Studies Discussion Papers, No. DP 2009- 01. Zdenek Kudrna, 2012. "Cross Border Resolution of Failed Banks in the European Union after the Crisis: Business as Usual", Journal of Common Market Studies, Vol. 50, Issue 2, pp. 283-299. *** Annex Tables Indikator Makroekonomi dan Moneter Negara-Negara ASEAN Region Growth Rate of GDP (% per year) Inflation (% per year) Change in Money Supply (% per year) 2010 2011 2012* 2013* 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2010 2011 Southeast Asia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Phillipines Singapore Thailand Vietnam 7.9 2.6 6.0 6.2 7.5 7.2 5.3 7.6 14.8 7.8 6.8 4.6 2.9 6.8 6.5 7.8 5.1 5.5 3.7 4.9 0.1 5.9 5.2 2.6 6.5 6.4 7.9 4.0 6.0 4.8 2.8 5.5 5.7 5.7 3.2 7.0 6.7 7.7 5.0 6.3 5.0 4.5 5.5 6.2 8.5 2.1 25.0 9.8 7.6 5.4 22.5 8.2 6.6 5.4 23.0 2.7 1.0 -0.7 4.8 - 0.6 8.2 4.2 0.6 -0.9 6.9 4.1 0.4 4.0 5.1 6.0 1.7 7.3 3.8 2.8 3.3 9.2 5.5 2.0 5.5 5.4 7.6 3.2 4.2 4.8 5.2 3.8 18.7 4.4 1.8 5.0 5.5 6.7 2.4 6.2 3.7 3.0 3.4 9.5 4.4 2.0 5.0 5.0 6.0 2.8 6.3 4.1 2.5 3.3 11.5 9.4 20.0 15.4 39.1 7.2 36.8 10.6 8.6 10.9 33.3 - 21.5 16.4 24.9 14.6 33.3 6.3 10.0 15.2 12.1 Proyeksi ADB Sumber: ADB (2012) Indikator Fiskal Negara-Negara ASEAN Region Central Govt. Revenues (% of GDP) Central Govt. Expenditured (% of GDP) Fiscal Balance of Central Govt (% of GDP) 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Southeast Asia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Phillipines Singapore Thailand Vietnam 55.8 13.3 19.8 14.4 21.5 13.1 15.6 16.9 16.9 29.3 40.9 11.9 15.1 14.9 23.3 12.1 14.0 17.2 16.0 28.1 54.2 13.2 15.5 15.7 20.8 12.2 13.4 17.2 17.2 31.1 - 12.7 16.1 19.4 21.5 11.4 14.0 17.9 17.7 30.3 29.3 15.9 19.9 19.4 26.3 15.5 16.5 16.8 18.3 32.4 42.5 20.5 16.7 21.1 30.3 16.9 17.7 17.5 18.8 37.4 36.6 21.3 16.2 20.7 26.5 17.9 16.9 15.6 15.8 37.7 - 20.2 17.2 21.4 26.8 16.9 16.0 17.2 16.9 34.4 26.5 -2.7 -0.1 -5.0 -4.8 -2.4 -0.9 0.1 -1.3 -3.1 1.6 -8.6 -1.6 -6.3 -7.0 -4.8 -3.7 -0.3 -4.8 -9.3 17.5 -8.1 -0.7 -5.0 -5.6 -5.7 -3.5 0.7 -2.0 -6.6 - -7.6 -1.1 -2.0 -5.3 -5.5 -2.0 0.7 -1.5 -4.0 Proyeksi ADB Sumber: ADB (2012) 195
Kesiapan Integrasi Ekonomi Asean dan Pelajaran ... (Gaffari Ramadhan) Indikator Current Account dan International Reserves Negara-Negara ASEAN Region Current Account Balance (% per year) Gross International Reserves (USD million) 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2008 2009 2010 Southeast Asia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Phillipines Singapore Thailand Vietnam 4.3 48.5 -11.1 0.1 -19.1 17.7 -2.2 2.1 13.9 0.5 -11.9 6.9 37.3 -10.3 2.0 -21.0 16.5 -1.3 5.6 16.2 8.3 -6.8 6.1 48.5 -10.4 0.7 -17.1 11.5 -0.9 4.5 24.4 4.2 -4.0 5.6 50.0 -7.1 0.2 -15.9 11.5 -2.7 3.1 21.9 3.4 0.2 4.4 50.0 -7.6 -0.1 -21.0 12.1 -4.8 2.1 18.0 0.5 -1.5 4.0 50.0 -7.0 0.2 -22.0 11.9 -5.0 2.3 16.0 -0.5 -2.2 751 2,164 51,639 636 91,648 4,042 37,551 174,196 111,008 23,022 1,357 2,367 66,105 633 96,744 5,233 44,243 187,809 138,418 14,148 1,563 2,653 96,207 727 106,590 6,070 62,373 225,754 172,129 12,382 Proyeksi ADB Sumber: ADB (2012) 196 2011 - 3,032 110,123 679 138,408 7,903 75,302 237,737 175,124 13,800
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 (STUDI KASUS PADA INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DI KABUPATEN CIREBON-JABAR) Dr. Hj.Ida Rosnidah, SE. MM., Ak. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. Wadek II Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Adi Setiawan, SE., MM. Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang sangat menarik untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan daya saing industri rotan dan batik dalam menghadapi tantangan MEA 2015. Industri rotan dan batik merupakan dua produk unggulan dari 9 komoditi unggulan yang menjadi Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID). Pengembangan dan peningkatan daya saing dapat ditentukan dengan mengidentifikasi faktor internal serta faktor eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kedua industri tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bila kedua industri tersebut memiliki nilai kekuatan dan peluang pasar yang lebih dominan. Penetapan strategi pengembangan dan peningkatan daya saing untuk menghadapi tantangan MEA adalah dengan menetapkan strategi Comparative Advantage yang memungkinkan industri bisa berkembang lebih cepat melalui optimalisasi kekuatan dan mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan peluang. Penerapan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna akan mampu meningkatkan daya saing Industri Rotan dan Batik dalam menghadapi tantangan MEA 2015. Kata Kunci: Daya saing, Masyarakat Ekonomi Asean /MEA, Analisis SWOT, dan Kompetensi Inti Industri Daerah/KIID Cirebon District has a very interesting potential in the development and improvement of rattan and batik industries in order to face the challenges of Asean Economic Community (AEC) by 2015. Rattan and batik are two superior products of 9 commodities that become Core Competence of Regional Industry (KIID). Development and increased competitiveness of both industries can be determined by identifying the internal and external factors that form the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Based on the results of the SWOT analysis, it is found that both industries have the power and more dominant market opportunities. The establishment of development strategy and the competitiveness improvement to face the challenges of MEA is by establishing comparative advantage strategy that allows both industries to develop faster by optimizing strengths and overcoming weaknesses in order to take advantage of opportunities. Implementation and utilization of appropriate technology will be able to increase the competitiveness of Rattan and Batik Industry in the face of AEC 2015challenges. Keywords: competitiveness, ASEAN Economic Community (AEC), SWOT Analysis, and Core Competence of Regional Industry (KIID) 197
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) A PENDAHULUAN K abupaten Cirebon merupakan daerah terpadat dari tiga daerah yang memiliki jumlah persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 16,12% (BPS, 2012). Kemampuan Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dapat terlihat dari keberadaan industri rotan dan batik. Kedua industri tersebut merupakan ikon Kabupaten Cirebon dan merupakan dua komoditi unggulan dari 9 komoditi unggulan yang menjadi KIID disamping tujuh komoditi lainnya seperti meubel kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam, sandal karet, konveksi dan kerajinan kulit kerang. Pengembangan dan peningkatan daya saing industri diukur oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berdasarkan unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi dan nilai produksi dari masing-masing industri. Dibandingkan dengan komoditi unggulan lainnya sampai dengan akhir tahun 2012 industri rotan menjadi komoditas yang paling potensial, berdasarkan ukuran yang ditentukan Disperindag Kabupaten Cirebon. Namun perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon mengalami masa sulit sejak dikeluarkannya SK Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/ 2005 tentang ketentuan ekspor rotan, yang memperbolehkan ekspor bahan baku rotan dan rotan setengah jadi. Keberadaan peraturan tersebut berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan industri rotan seperti terlihat pada Gambar 1. Gambar 1 Nilai Produksi Rotan di Kabupaten Cirebon Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon (dalam juta rupiah) Industri kedua yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan daya saingnya dalam menghadapi MEA 2015 adalah komoditi batik. Industri batik Cirebon merupakan usaha turun temurun yang sudah dikenal sejak abad ke 14 (1430 M) dan terus berkembang menjadi mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Cirebon (2012), pada saat ini terdapat 403 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.680 orang. Sedangkan nilai investasi Rp 10.455.250.000,- dengan nilai produksi sebesar Rp 53.221.000.000 per tahun. Para tenaga kerja batik tersebut berasal dari beberapa daerah yang ada di sekitar Desa Trusmi, seperti dari Desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali dan Kalitengah. Sentra industri batik di Kabupaten Cirebon saat ini berada di daerah Trusmi. Selain memiliki konsumen dari dalam negeri, batik dari Kabupaten Cirebon juga di ekspor ke luar negeri dengan tujuan Jepang, Belanda Thailand, dan Brunei. Dilihat dari pangsa pasar di dalam negeri batik Cirebon menempati posisi ketiga setelah Pekalongan dan Solo, sedangkan di Provinsi Jawa Barat keberadaan batik Cirebon merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sentra batik lainnya seperti yang terletak di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang dan Indramayu. Bertolak dari kenyataan tersebut maka akan sangat penting mengetahui strategi dalam pengembangan dan peningkatan daya saing dari industri rotan serta batik di Kabupaten Cirebon dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi dalam pengembangan dan daya saing dari industri rotan serta batik di Kabupaten Cirebon, dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. 198
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI B METODE ANALISIS Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis untuk mengetahui pengembangan dan daya saing industri rotan dan batik dalam meningkatkan kesiapan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menghadapi MEA 2015, dengan memberikan pembobotan dan pemeringkatan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kedua industri tersebut. Selanjutnya perumusan strategi pengembangan dilakukan dengan mengindentifikasi kekuatan (S) dan kelemahan (W) yang berasal dari faktor internal, serta peluang (O) dan ancaman (T) yang berasal dari faktor eksternal. Maka untuk mencapai tujuan penelitian guna menentukan pola dan strategi dalam memecahkan permasalahan pengembangan serta peningkatan daya saing dilakukan berdasarkan analisis SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan (Strenght = S), Peluang (Opportunity = O), hambatan (Treaths = T) dan kelemahan (Weakness = W) dari setiap komoditi. Pengembangan dan daya saing industri Rotan dan Batik Cirebon disampaikan dengan membaurkan data primer dan data sekunder dari kedua variabel tersebut kedalam aspek kebijakan dan peraturan terkait industri batik, aspek operasional, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek sumber daya manusia. Analisis SWOT didasarkan kepada data sekunder dan primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan fihak terkait. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan berpedoman kepada indikator pengembangan yang di tetapkan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)1, sedangkan untuk indikator Daya Saing berpedoman terhadap Tulus Tambunan2, dengan komposisi pembauran indikator ke dalam lima aspek, seperti ditunjukkan Tabel 1. Tabel 1 Indikator Acuan Wawancara, Diskusi dan Wawancara ASPEK KEBIJAKAN DAN PERATURAN Kebijakan pemerintah pusat· Kebijakan pemerintah daerah· Pengakuan dunia ASPEK OPERASIONAL ASPEK PEMASARAN Pengembangan Pengembangan Standarisasi. Modularitas. Pemanfaatan Komputer. Penyederhanaan dan analisis Hasil. Pengujian Prototipe Desain Akhir. Daya Saing Daya Saing Nilai Mesin dan Peralatan Produksi. Produk terstandarisasi. Pertumbuhan Nilai atau Volume Output. Pangsa di dalam PDB. Pangsa Pasar. Pengeluaran R&D. Biaya Pemasaran. Jumlah Sertifikat dan Paten. Teknologi yang digunakan Investasi. ASPEK KEUANGAN ASPEK SDM Pengembangan Pengembangan Analisis untung rugi. Pelatihan keterampilan terhadap para pengrajin Keamanan (safety) dan faktor Manusia. Daya Saing Daya Saing Nilai Omset. Profit. Tingkat Pendidikan rata-rata Pekerja . Tingkat Pendidikan rata-rata Pengusaha 1 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2010) Aplikasi Alat Manajemen Pemasaran Dalam Proses Pengembangan Produk. Unpublised 2 Tulus Tambunan (2010) Ukuran Daya Saing Koperasi Dan UKMBackground Study RPJM Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bappenas 199
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) C HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data sekunder yang mampu memberikan gambaran, selain itu disampaikan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait yang mampu mendeskripsikan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam pengembangan dan daya saing dari industri rotan serta batik di Kabupaten Cirebon dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, ditunjukkan Tabel 2. Tabel 2 Lokasi Penelitian Analisis SWOT SUMBER LOKASI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Pengurus AMKRI Cirebon Pengurus Koperasi Batik Budi Tresna Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon 1 Potensi Industri Rotan dan Batik di Kabupaten Cirebon. Seperti telah disampaikan pada bagian pendahuluan, pemilihan industri rotan dan batik, tidak terlepas dari tingginya potensi kedua industri tersebut untuk dikembangkan serta ditingkatkan daya saingnya dibandingkan dengan 7 produk lainnya dari sembilan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Industri rotan dan batik merupakan industri yang berbasis budaya dan tradisi dengan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, memiliki nilai budaya, menyerap tenaga kerja yang banyak dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena semakin terdiri dari banyaknya usaha menengah dan kecil bahkan dalam ukuran mikro yang terdiri dari industri rumah tangga (Gobel, 2010). Sebagai industri berbasis budaya dan tradisi, kedua industri tersebut merupakan modal bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesiapan menghadapi MEA 2015. 1.1 Potensi Industri Rotan Peningkatan Kabupaten Cirebon menghadapi MEA 2015 dilihat dari potensi industri rotan sangat besar jika dilihat dari besarnya angka penyerapan tenaga kerja diantara 9 KIID lainnya, kondisi tersebut terlihat dari penyerapan tenaga kerja dalam kurun waktu 8 tahun terakhir seperti ditunjukan Gambar 2. Gambar 2Penyerapan Tenaga KerjaIndustri Rotan di Kabupaten Cirebon Penyerapan tenaga kerja dari industri rotan di Kabupaten Cirebon sangat besar, kondisi tersebut menunjukan besarnya kontribusi industri tersebut dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi MEA 2015. Tingkat penyerapan tenaga kerja tersebut akan terus meningkat sejalan dengan kembalinya dukungan pemerintah terhadap industri rotan. Penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja dikarenakan sempat melesunya industri rotan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai diperbolehkannya ekspor bahan baku ke luar negeri. Kondisi industri rotan yang lesu tersebut mendorong banyak pekerja beralih profesi dan bahkan memilih bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Di sisi lain 200
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI dengan penerapan peraturan baru mengenai ekspor bahan baku industri rotan Kabupaten Cirebon mulai bangkit lagi jika dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha dalam 8 tahun terakhir. Gambar 3 Unit Usaha Industri Rotan di Kabupaten Cirebon 1.2 Potensi Industri Batik Potensi batik di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesiapan menghadapi MEA 2015 cukup menjanjikan jika di lihat dari keberadaan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja dalam kurun 8 tahun terakhir seperti ditunjukan Gambar 4. Gambar 4Unit Usahadan Penyerapan Tenaga kerja Industri Batik di Kabupaten Cirebon (2006-2012) Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon (2013) serta Koperasi Batik Budi Tresna Kabupaten Cirebon Perkembangan industri batik di Kabupaten Cirebon khususnya di sentra batik trusmi mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya pengakuan UNESCO pada Oktober 2009. Faktor lain yang mendorong perkembangan industri batik adalah keberadaan peraturan, kebijakan dan himbauan dari pemerintah terkait pemakaian batik bagi pegawai pemerintahan, para siswa sekolah dan karyawan swasta. Keberadaan faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan permintaan terhadap batik di Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon. Peningkatan permintaan pasar tersebut mendorong peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja pada industri batik di Kabupaten Cirebon. Potensi lainnya dari industri batik yang perlu dicermati dalam meningkatkan kemampuan Kabupaten Cirebon menghadapi MEA adalah, keberadaan corak batik sebetulnya mencapai 201
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) 412 corak telah diakui berasal dari Cirebon. Pengembangan keragaman corak batik didasarkan kepada upaya meningkatkan segmentasi pasar konsumen batik. Keragaman corak tersebut pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 2 kelompok ragam yaitu padaleman (keraton) dan pesisiran. Dari keberadaan ragam batik tersebut hanya beberapa saja yang sampai saat ini diproduksiuntuk pasar di dalam maupun luar negeri seperti ditunjukan Tabel 4. Tabel 4 Contoh Ragam Batik Cirebon Ragam Klasik Ragam Modern Ayam Alas Banjar Balong Banji Banyak Angrum Burung Gelatik Dara Tarung Dlorong Gunung Giwur Kembang danas Kembang kates Kembang Kantil Kembang Terompet Kliwed Kumpeni Kraton Laseman Naga Saba Paksi naga liman Pangkon Patran Kangkung Patran keris Pekalis Penari Cina Perabonan Semarangan Sembagi Soko Cina Simbar anggur Simbar Kendo Simbar Menjangan Singa Barong Singa payung Kombinasi Reformasi Babaran Sogan Bang Biru Babar Mas Sumber: Wawancara dengan Masnendi Masina 2 Pengembangan Dan Daya Saing Industri Rotan 2.1 Aspek Kebijakan dan Peraturan Industri Rotan. Walaupun pemerintah sempat membuat peraturan yang membuat para pengusaha rotan mengalami kesulitan dengan dibukanya ekspor rotan mentah, namun saat ini dibuat peraturan yang dapat mendukung dan memfasilitasi pengembangan serta daya saing rotan, seperti berikut ini: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 35/M-DAG/PER/11/2011. Tentang ketentuan rotan dan produk rotan, melarang rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan rotan setengah jadi untuk di ekspor kecuali oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan Ekportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Dukungan pemerintah daerah penghasil rotan mendukung kebijakan penghentian ekspor rotan oleh pemerintah serta program sentra industri rotan dimulai Februari 2012 Komitmen Menteri Dalam Negeri untuk menghimbau penggunaan produk rotan untuk peralatan kantor oleh instansi-instansi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu pengumpul rotan dapat meletakkan rotan mentah yang tidak terserap pasar ke gudang pemerintah senilai 70% dari harga jual. Permendag No.35 dan 36 akan menjadi dasar untuk pengawasan pencegahan penyelundupan rotan. Permendag No.37 akan mengatur sistem tunda jual bahan baku rotan, yang mulai berlaku 1 Januari 2012 guna mendukung program hilirisasi industri rotan di Indonesia 2.2 Aspek Operasional Industri Rotan. Sebagai sentra industri rotan di Indonesia, Cirebon dapat dijadikan barometer industri rotan. Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan terdapat intisari hasil wawancara dan diskusi seperti berikut ini: Penetapan standarisasi untuk produk rotan dengan menggunakan SNI dan standar kualitas produk yang telah ditetapkan oleh pemesan dari luar negeri. Penerapan modularitas belum bisa diterapkan khususnya untuk perusahaan kecil dan menengah karena sistem pesanan. Bahan baku yang didapatkan dari daerah lain. Tidak memanfaatkan komputer dalam kegiatan produksi. Penyederhanaan dan analisis hasil harus seizin pemesan. Reliabilitas terkait kualitas atau daya tahan produk sesuai yang dijanjikan. Teknologi yang dimiliki masih kalah dengan Negara lain. 202
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2.3 Aspek Pemasaran Industri Rotan Aspek pemasaran merupakan faktor terpenting untuk kembali meningkatkan volume penjualan tanah air yang sempat menurun akibat pernah dibukanya ekspor rotan mentah. Pengujian prototipe terletak pada daya tahan produk. Desain produk ditawarkan kepada pemesan terlebih dahulu. Pertumbuhan penjualan tidak sebesar sebelum diberlakukan ekspor rotan mentah. Pangsa pasar terbesar bagi Kabupaten Cirebon. Pangsa pasar di benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia. Kegiatan pemasaran khususnya promosi dibantu oleh pemerintah. Belum dilindungi oleh Hak Kekayaan Inteletual. 2.4 Aspek Keuangan Industri Rotan Kesulitan yang sering kali dikeluhkan IKM di Indonesia adalah terkait permasalahan keuangan atau modal. Akan tetapi walaupun terdapat kucuran modal dari pemerintah melalui jalur tertentu sering kali tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan IKM. Adapun aspek keuangan industri rotan yang dapat dijadikan faktor dalam penentuan daya saing adalah sebagai berikut: Menghindari kerugian dengan memilih pembuatan produk berdasarkan pesanan. Pengelolaan modal yang masih harus ditingkatkan. Tingkat keuntungan menjanjikan walaupun tidak sebesar sebelum diberlakukannya ekspor bahan baku rotan. 2.5 Aspek Sumber Daya Manusia Industri Rotan Walaupun menjadi aspek yang terakhir di bahas akan tetapi keberadaan SDM menjadi aspek penentu dalam pengembangan dan daya saing produk rotan di Indonesia. Yang menarik adalah para tenaga kerja borongan dan harian di Industri rotan banyak yang beralih mata pencaharian dikarenakan adanya kelesuan dari usaha rotan. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek SDM adalah sebagai berikut: Peningkatan keterampilan yang diberikan BLK. Tingkat pendidikan pekerja dianggap tidak lebih penting dari tingkat keahlian dasar dalam kegiatan produksi. Tingkat pendidikan rata-rata pengusaha adalah SMA sederajat, serta hanya sebagian kecil yang memiliki diploma dan pendidikan tinggi 2.6 Analisis SWOT Industri Rotan. Analisis SWOT pertama yang dilakukan dengan membaurkan data sekunder dan data primer dari hasil wawancara dan diskusi dengan para pihak terkait di dalam industri rotan, untuk kemudian disusun Matriks SWOT dengan data kualitatif dari industri rotan. Matrik 1 Analisis SWOT Pengembangan dan Daya Tarik Rotan FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (TREATH) Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. 2. Peraturan pemerintah yang 1. 1. Produk Cina dengan harga yang jauh lebih murah. 2. Bahan baku yang terletak di mendukung daerah lain. 3. Bantuan pemerintah dalam promosi di luar negeri. 3. Belum dilindungi oleh Hak Kekayaan Inteletual. FAKTOR INTERNAL 4. Pangsa pasar di benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia. 5. Peningkatan keterampilan yang 4. Teknologi pesaing yang lebih baik. 5. Sentra produksi masih menyatu dengan perumahan masyarakat diberikan BLK KEKUATAN (STRENGTH) Strategi SO /Comparative Advantage. Memungkinkan industri bisa berkembang lebih cepat Strategi ST/ Mobilization Menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman 203
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) 1. Penerapan SNI 2. Reliabilitas yang diakui konsumen. 3. Kemampuan memenuhi harapan pasar di luar negeri 4. Menjadi sentra mebeul rotan terbesar di Indonesia. 5. Keragaman produk yang ditawarkan Meningkatkan volume penjualan dengan memperhatikan standar mutu, dan reliabilitas dari konsumen. (S 1, 2 ; O1, 2,3,&5) Menggunakan sarana pemasaran untuk menunjukan keragaman produk yang dimiliki. (S 5 ; O 4 & 5) Menjaga mutu produk, reliabilitas produk dan terus meningkatkan pemahaman terhadap keinginan konsumen. (S1,2,3 ; T 1,3&4) Mengatasi masalah pencemaran lingkungan. (S4; T 5) KELEMAHAN (WEAKNESS) Strategi WO/ Divestmen/ Investment Pemanfaatan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada. Strategi WT/ Damage Control (mengendalikan kerugian) Meminimalkan kelemahhan serta menghindari ancaman 1. Tidak menerapkan modularitas. 2. Sebagian besar tidak mampu mengaplikasikan penggunakan komputer. 3. Teknologi pembuatan rotan yang tertinggal. 3. Teknologi pembuatan rotan yang tertinggal. 4. Ketidakmampuan mengelola modal. Mempelajari arsitektur produk untuk menciptakan modularitas. (W1 ; O 2, 3,5, & 6) tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk. (W 1, &2 ; O 2&5) Mempelajari modularitas agar mampu mengoptimalkan bahan baku, dan menciptakan keragaman produk. (W1;T 1& 2) Meningkatkan pengelolaan modal untuk meningkatkan investasi pada teknologi. (W4;T 4) 5. Pendidikan yang dimiliki SDM masih rendah dan tidak sesuai. Meningkatkan pengelolaan modal untuk meningkatkan skala usaha. (W2 ; O 1,2,3 &5) Peningkatkan kualitas SDM yang mampu memanfaatkan teknologi terkini. (W5 & T4) Meningkatkan kualitas SDM yang mampu menggunakan teknologi tertinggi. (W 2,3,&5; O 2 & 6) Matriks SWOT data kualitatif dari industri rotan tersebut kemudian dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT seperti ditunjukan Tabel 3. Pemberian skor dan bobot didasarkan kepada tinggi rendahnya kontribusi faktor-faktor terhadap keberadaan industri rotan. Tabel 3. Matrik Eksternal (O-T) Dan Internal (S-W) Peluang Skor Bobot Total 1. 2. Peraturan pemerintah pusat yang mendukung perekembangan industri rotan. Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. 4 4 0.2 0.1 0.8 0.4 3. Kebijakan pemerintah terkait KIID. 4. Bantuan pemerintah dalam promosi di luar negeri. 5. Pangsa pasar di benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia. 6. Peningkatan keterampilan yang diberikan BLK Total Peluang 3. Kebijakan pemerintah terkait KIID. 4. Bantuan pemerintah dalam promosi di luar negeri. 5. Pangsa pasar di benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia. 6. Peningkatan keterampilan yang diberikan BLK Total Peluang 0.1 0.01 0.1 0.01 0.4 0.04 0.4 0.04 2.08 Ancaman Skor Skor Bobot Bobot Total Total 1. Produk Cina dengan harga yang jauh lebih murah. 2. Bahan baku yang terletak di daerah lain. 3. Belum dilindungi oleh Hak Kekayaan Inteletual. 4. Teknologi pesaing yang lebih baik. 5. Sentra produksi menyatu dengan perumahan masyarakat Total Ancaman 4 3 2 4 4 0.1 0.08 0.05 0.2 0.05 0.4 0.24 0.1 0.8 0.2 1.74 Sumbu Y adalah Selisih Total Peluang dan Ancaman 1 0.34 Kekuatan Skor Skor Bobot Bobot Total Total 1. Penerapan SNI 2. Reliabilitas yang diakui konsumen. 3. Kemampuan memenuhi harapan pasar di luar negeri 4. Menjadi sentra mebeul rotan terbesar di Indonesia. 5. Keragaman produk yang ditawarkan Total kekuatan 3 4 4 3 4 0.1 0.1 0.2 0.05 0.05 0.3 0.4 0.8 0.15 0.2 1.85 Kelemahan Skor Skor Bobot Bobot Total Total 1. Tidak menerapkan modularitas. 2. Sebagian besar tidak mampu mengaplikasikan penggunakan komputer. 4 3 0.15 0.05 0.6 0.15 204
3 Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 3. Teknologi pembuatan rotan yang tertinggal. 4. Ketidakmampuan mengelola modal. 5. Pendidikan yang dimiliki SDM masih rendah dan tidak sesuai. Total Kekuatan 3. Teknologi pembuatan rotan yang tertinggal. 4. Ketidakmampuan mengelola modal. 5. Pendidikan yang dimiliki SDM masih rendah dan tidak sesuai. Total Kekuatan 0.1 0.15 0.05 0.3 0.45 0.2 1.7 Sumbu X adalah Selisih Total Kekuatan dan Kelemahan 1 0.15 Dari sisi peluang faktor yang diyakini memberikan pengaruh paling besar adalah keberadaan Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar, keberadaan bahan baku utama tersebut merupakan peluang untuk terus mengembangkan dan meningkatkan daya saing rotan di Kabupaten Cirebon. Faktor ancaman yang terbesar bagi industri rotan di Kabupaten Cirebon adalah teknologi pesaing yang lebih tinggi, dengan teknologi yang dimiliki tersebut akan mempengaruhi kemampuan untuk pengembangan serta peningkatan daya saing di masa depan. Faktor yang paling menentukan kekuatan dari industri rotan adalah kemampuan untuk memenuhi harapan pasar luar negeri khususnya negara tujuan ekspor. Faktor yang dianggap paling menentukan terkait kelemahan yang harus segera diatasi adalah ketidakmampuan untuk mengelola modularitas dalam kegiatan produksi, sehingga kurang mampu meningkatkan efesiensi penggunaan bahan baku. Gambar 5 Matrik Grand Pengembangan dan Daya Saing Rotan Melalui penentuan sumbu Y dari sisi ekternal dan sumbu X dari sisi internal maka diperoleh hasil untuk menerapkan strategi Comparative Advantage dalam pengembangan dan peningkatan daya saing industri rotan di Indonesia. Dengan kata lain industri rotan dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Keberadaan Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar di dunia merupakan suatu peluang terbesar untuk melakukan pengembangan dan peningkatan daya saing. Apalagi selama ini cukup terbukti bahwa produk yang ditawarkan oleh industri rotan cukup diminati oleh konsumen rotan di dalam dan luar negeri. Adapun kelemahan yang harus segera dibenahi adalah kemampuan pemanfaatan teknologi terkini dan membuat modularitas yang mampu memenuhi permintaan pasar sekaligus menjaga penggunaan bahan baku secara optimal. Selain itu pelaksanaan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Cirebon harus berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat industri di Cirebon. Pengembangan dan Daya Saing Industri Batik Cirebon. 3.1 Aspek Kebijakan dan Peraturan Terkait Industri Batik Keberadaan industri Batik Indonesia pada dasarnya didukung oleh keberadaan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat, maupun daerah maupun pengakuan dari masyarakat internasional, diantaranya: 205
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) 1. 2 Oktober 2009 Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar- Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005. Tertuang dalam disiplin kerja mengenai penggunaan pakaian setiap hari Jum'at, pegawai diwajibkan berpakaian batik atau khas daerah yang bersangkutan, dalam rangka melestarikan budaya bangsa dan meningkatkan produksi dalam negeri. 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor: 138/M-IND/PER/12/2011, tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Cirebon dalam periode 2011-2015. Menjadikan rotan dan batik sebagai salah satu dari 9 komoditi unggulan Cirebon, yang berarti komoditi tersebut menjadi fokus perencanaan pengembangan industri kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 4 tahun mendatang (2011-2015). Keberadaan kebijakan dan peraturan tesebut mampu kembali menggairahkan industri Batik di Indonesia termasuk Cirebon, apalagi di Kabupaten Cirebon produk tersebut merupakan Komoditi Inti Industri Daerah yang berimbas pada dukungan pemerintah, dinas dan pihak terkait lainnya bagi pengembangan industri Batik. 3.2 Aspek Operasional Industri Batik Kegiatan operasional dari industri Batik di Kabupaten Cirebon sebagian besar masih dilakukan dan menggunakan teknologi yang bersifat tradisional. Pada tingkatan industri kecil sulit untuk memiliki teknologi terkini karena tidak terjangkaunya harga alat tersebut, ataupun ketidakmampuan mereka mengoperasikannya. Keberadaan peralatan baru seperti canting listrik dianggap belum bisa menggantikan kualitas yang dihasilkan canting yang biasa mereka gunakan. Adapun aspek operasional industri batik adalah sebagai berikut: Keaslian batik khas Indonesia termasuk Cirebon sebenarnya terletak karena menggunakan bahan pewarna alami dan tidak menggunakan bahan pewarna kimia. Dengan penghasil warna dari daun, kulit akar, bubuk akar mentah, kulit, kayu, dan kulit jambal. Penerapan wadasan (batu cadas) yang disesuaikan pada pengembangan motif tertentu. Penggunaan dasar kain dengan warna yang lebih muda dibandingkan dengan warna garis dari motif utama. Kemampuan menjaga dasar kain tetap bersih dari warna-warna yang tidak dikehendaki. Proses pengerjaan batik yang unggul dibandingkan daerah lainnya dalam penutupan (blocking area) dengan menggunakan canting khusus (canting tembok dan bleber). Kemampuan memberikan gradasi warna dalam produknya. 3.3 Aspek Pemasaran Industri Batik Potensi pasar Batik Cirebon cukup menjanjikan dengan permintaan dari dalam dan luar negeri. Adapun upaya yang selama ini dilakukan oleh para pengerajin batik Cirebon untuk menjaga dan meningkatkan permintaan pasar terhadap produknya adalah sebagai berikut: Standarisasi dilakukan dengan penerapan SNI batik baru pada batik secara umum dengan parameter terbatas, seperti uji tarik, warna, dan keamanan bagi pemakainya. Pemberian label untuk membedakan kualitas produk, dengan pemberian label berwarna emas untuk Batik Tulis, warna label perak untuk Batik Kombinasi Cap dan Tulis dan ada label putih untuk batik Cap. Kepemilikan atas label tersebut untuk sebagian pengerajinproses cukup menyulitkan pengrajin dan pengenaan biaya yang tidak sedikit, selain itu keberadaan pelabelan tersebut tidak dipayungi dengan kepastian hukum atau tidak terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Walaupun pemerintah memberikan pembeda pada kualitas batik dengan memberikan label. Permintaan pasar dalam negeri terhadap Batik Cirebon terus meningkat dari seluruh pulau besar di Indonesia. 206
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Informasi terkait pasar di luar negeri masih berasal dari para penyalur asing dari luar negeri. Kemampuan para pengusaha dalam menjaga kepuasan konsumen di luar negeri khususnya Jepang, Thailand, Belanda dan Australia. Keberadaan showroom yang tersentralisasi memudahkan konsumen yang ingin membeli. Kesadaran dan kemampuan untuk menyesuaikan motif atau corak dengan keinginan pasar. Munculnya produk sejenis batik printing asal Cina dengan harga yang sangat murah. 3.4 Aspek Keuangan Aspek keuangan merupakan bagian yang sering dikeluhkan bagi industri Batik Cirebon, walaupun sebenarnya pemerintah pusat dan daerah telah membuat peraturan dan kebijakan untuk membantu permasalahan tersebut: Tingkat keuntungan terus meningkat seiring kembali bergairahnya industri batik di dalam negeri. Perhatian khusus di bidang pemodalan bagi Komoditi Inti Industri Daerah. Masih lemah dalam mengelola kepemilikan modal, sehingga sulit untuk meningkatkan kapasitas usahanya serta sistem pencatatan keuangan yang belum baik. 3.5 Aspek Sumber Daya Manusia Aspek SDM menjadi faktor yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam pengembangan dan peningkatan daya saing bagi industri Batik Cirebon, seperti berikut ini: Keahlian yang bersifat khusus dan pengetahuan yang mereka miliki adalah kekuatan mereka dalam memenuhi harapan pasar. Sumber daya manusia saat ini umumnya sudah berusia lanjut dan regenerasi pengrajin sangat lambat. Tingkat pendidikan rata-rata pengusaha adalah SMA sederajat, serta hanya sebagian kecil yang memiliki diploma dan pendidikan tinggi yang tidak terdapat kesesuaian dengan bidang yang ditekuninya. Ketidakmampuan mengaplikasikan perkembangan teknologi untuk membantu pengembangan dan peningkatan daya saing. 3.6 Analisis SWOT Industri Batik Berdasarkan kepada hasil pembauran data sekunder dan primer dari hasil wawancara dan diskusi dengan pihak terkait maka dapat disusun matrik seperti Matrik 2. Matrik 2 Analisis SWOT Pengembangan dan Daya Tarik Batik FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (TREATH) FAKTOR INTERNAL 1. Kebijakan pemerintah terkait batik. 2. Pengakuan Unesco. 3. Peningkatan minat konsumen dalam negeri. 4. Kepercayaan pasar luar negeri. 1. Perkembangan teknologi 2. Harga produk luar negeri yang lebih murah. 3. Tidak adanya payung hukum terhadap pemberian label. KEKUATAN (STRENGTH) Strategi SO /Comparative Advantage. Memungkinkan industri bisa berkembang lebih cepat Strategi ST/ Mobilization Menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman 1. Memiliki corak yang khas. 2. Kemampuan membuat gradasi warna. 3. Kemampuan memberikan warna alam yang bervariasi. 4. Showroom terpusat di suatu Meningkatkan dan menjaga kualitas produk serta meningkatkan kemampuan memahami keinginan pasar (S 1,2,3,4, &5 ; P 1,2,3&4) Meningkatkan dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk dari negeri lain (S 1,2,3,4, &5 ; T 1,2, &3) tempat. 5. Standarisasi produk. 207
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) KELEMAHAN (WEAKNESS) Strategi WO/ Divestmen/ Investment Pemanfaatan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada. Strategi WT/ Damage Control (mengendalikan kerugian) Meminimalkan kelemahhan serta menghindari ancaman 1. SDM yang berusia lanjut dan regenerasi yang lambat. 2. Lemahnya kepemilikan modal. 3. Ketidaksesuaian pendidikan. 4. Tidak mampu mengaplikasi teknologi 5. Pengetahuan pasar luar negeri yang terlalu sedikit. Regenerasi dengan memperhatikan peningkatan kualitas SDM, pengetahuan pasar, dan kemampuan mengaplikasikan teknologi agar terus bisa menawarkan produk yang sesuai keinginan pasar. (W 1,3, 4 & 5; O 1,2,3&4) Regenerasi dengan meningkatkankemampuan mengaplikasikan teknologi agar terus bisa menawarkan produk yang sesuai keinginan pasar. (W 1,3, 4 & 5; T 1,2, &3) Berdasarkan matrik diketahui jika industri batik Cirebon memiliki kekuatan yang potensial untuk memenangkan persaingan pasar. Selain itu peluang yang dapat dimanfaatkan dengan meningkatnya permintaan pasar merupakan faktor yang membuat industri batik di Cirebon dapat terus berkembang dan memiliki daya saing. Matriks SWOT data kualitatif dari industri batik tersebut kemudian dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT seperti ditunjukkan Tabel 5. Tabel 5 Matrik Eksternal Dan Internal Peluang Skor Bobot Total 1. Kebijakan pemerintah terkait KIID. 2. Pengakuan Unesco. 3. Peningkatan minat konsumen dalam negeri. 4. Kepercayaan pasar luar negeri. Total Peluang 3 4 4 3 0.1 0.1 0.2 0.15 0.3 0.4 0.8 0.45 1.95 Ancaman Skor Bobot Total 1. Perkembangan teknologi 2. Harga produk luar negeri yang lebih murah. 3. Tidak adanya payung hukum terhadap pemberian label Total Ancaman 3 4 4 0.15 0.2 0.1 0.45 0.8 0.4 1.65 Sumbu Y adalah Selisih Total Peluang dan Ancaman 0.3 Kekuatan Skor Bobot Total 1. Memiliki corak yang khas. 2. Kemampuan membuat gradasi warna. 3. Kemampuan memberikan warna alam yang bervariasi. 4. Showroom terpusat di suatu tempat. 5. Standarisasi produk Total kekuatan 4 4 4 3 4 0.1 0.1 0.2 0.05 0.05 0.4 0.4 0.8 0.15 0.2 1.95 Kelemahan Skor Bobot Total 1. SDM yang berusia lanjut dan regenerasi yang lambat. 2. Lemahnya kepemilikan modal. 3. Ketidaksesuaian pendidikan. 4. Tidak mampu mengaplikasi teknologi 5. Pengetahuan pasar luar negeri yang terlalu sedikit. Total Kelemahan 4 3 3 4 4 0.1 0.05 0.1 0.15 0.1 0.4 0.15 0.3 0.6 0.4 1.85 Sumbu X adalah Selisih Total Kekuatan dan Kelemahan 1 0.1 Faktor yang memiliki nilai skor dan bobot terbesar dari aspek peluang yang dapat dimanfaatkan seiring meningkatnya permintaan pasar, disisi ancaman adalah keberadaan produk pesaing yang mampu menawarkan harga lebih bersaing. Di sisi kekuatan faktor kemampuan memberikan warna alam yang bervariasi menjadi modal untuk semakin meningkatkan pengembangan dan daya saing dari produk batik Cirebon. Selanjutnya walaupun dengan selisih peluang dan ancaman ataupun kekuatan kelemahan yang hampir seimbang namun hasil penilaian menunjukan tingginya kemungkinan industri untuk berkembang lebih cepat dengan pendekatan yang tepat. 208
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 6 Matrik Grand Pengembangan dan Daya Saing Industri Rotan D KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan hasil analisis industri rotan dan batik menghadapi MEA 2015 dapat disampaikan berdasarkan masing-masing industri tersebut, seperti berikut ini: Terkait pada kesiapan industri rotan di Kabupaten Cirebon memiliki banyak peluang untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan daya saingnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai penghasil rotan terbesar di dunia, negara manapun akan sulit untuk terus menjalankan industrinya jika tidak ditunjang dengan keberadaan bahan baku yang dihasilkan di Indonesia. Peluang lainnya adalah perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan daya saing rotan dengan serangkaian peraturan yang memfasilitasinya. Peluang lainnya adalah permintaan komoditas rotan di dalam dan di luar negeri yang sangat menjanjikan. Dilihat dari kekuatan industri rotan Cirebon mampu memenuhi harapan konsumen baik di dalam dan luar negeri akan kualitas produk rotan yang mereka inginkan serta keragaman produk yang ditawarkan. Adapun kelemahan yang paling menonjol dari produk rotan adalah kemampuan menciptakan modularitas produk agar mampu meningkatkan efesiensi modal dan pemanfaatan bahan baku. Disisi lain pihak pengelolaan modal dari para pengusaha rotan yang sangat memprihatinkan menyulitkan mereka sendiri untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan teknologi yang digunakan bisa dikatakan jauh tertinggal dengan para pesaing, disamping kemampuan dari SDM untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang dimiliki belum dioptimalkan secara tepat guna. Kesiapan dari industri batik menghadapi MEA 2015 jika melihat dari faktor internal dan ekseternal tidak kalah berpotensi seperti industri rotan. Peluang yang dimiliki industri batik dengan adanya pengakuan Unesco, peraturan pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Cirebon untuk memfasilitasi pengembangan dan peningkatan daya saing batik, permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri menciptakan permintaan pasar yang menjanjikan. Dilihat dari faktor kekuatannya produk batik Cirebon memiliki corak yang menunjukan kekhasan yang tidak dimiliki para pesaing, kemampuan membuat gradasi warna, kemampuan memberikan warna alam yang bervariasi, dan keberadaan standarisasi produk. Dilihat dari segi ancaman terhadap produk batik Cirebon yang paling menonjol adalah rendahnya teknologi yang digunakan, harga produk pesaing yang bersaing, dan tidak adanya payung hukum yang melindungi stadarisasi khususnya pemberian label. Dilihat dari faktor kelemahan ditunjukan oleh ketidakmampuan mengaplikasikan teknologi terkini, adanya regenerasi yang terlalu lambat, ketidaksesuaian pendidikan yang dimiliki SDM dengan industri batik yang ditekuni, dan rendahnya pengetahuan dari para pengusaha batik mengenai informasi mengenai pasar di luar negeri karena hanya mengandalkan para perantara yang melakukan pemesanan produk. 209
Pengembangan ... (Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM.) Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat disampaikan terkait pengembangan dan daya saing industri batik dan rotan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: Pemerintah memegang peranan penting untuk memfasilitasi dan terus mendorong pengembangan dan daya saing produk rotan, melalui perlindungan dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang mendukung. Selain itu pemerintah juga harus turut serta meningkatkan keterampilan SDM dengan pemberian latihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri rotan itu sendiri. Penyelenggara pendidikan formal juga dapat memiliki andil besar bagi pengembangan dan daya saing dengan menyelenggarakan pendidikan didasarkan kepada kebutuhan industri rotan. Peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi serta pengembangan dengan menciptakan arsitektur produk melalui penerapan modularitas dalam kegiatan industri merupakan hal yang wajib diterapkan untuk menjamin daya saing industri di masa depan. Saran yang dapat disampaikan mengenai pengembangan dan daya saing industri batik di Kabupaten Cirebon adalah dengan terus meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki agar mampu memanfaatkan peluang yang begitu besar. Yang paling utama adalah terus menjaga kekhasan produk batik Cirebon dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan harapan konsumen baik di dalam dan luar negeri melalui upaya peningkatan pengetahuan akan pasar di dalam dan luar negeri. Selain itu perlunya memanfaatkan teknologi tanpa merubah nilai-nilai mendalam, serta menghilangkan ciri khas batik sebagai kain motif dengan menggunakan proses tulis dan cap. Salah satu teknologi yang sudah ada saat ini adalah penerapan perangkat lunak yang dapat memfasilitasi pembuatan desain motif batik. Dengan kata lain penerapan teknologi yang tepat guna dalam industri batik diharapkan akan membuat industri batik bisa terus berkembang dan berdaya saing di tengah persaingan industri pakaian ataupun kain motif baik di pasar dalam dan luar negeri. DAFTAR PUSTAKA Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012) Peluang Investasi Daerah. Kabupaten Cirebon. Badan Pusat Statistik (2010) Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2010- Statistics Of Cirebon Regency Data Sekunder Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon. Unpubliesh Media Industri (2011) Industrialisasi Menunjuk Kehidupan Yang Lebih Baik. No. 2. 2011. Kementerian Perindustrian (2013) Laporan Perkembangan Program Kerja Kementerian Perindustrian 2004- 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Nomor: 138/M-IND/PER/12/2011. Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Cirebon. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Nomor: 35/M-IND/PER/12/2011. Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Puji Yosep Subagiyo (2008) "Tekstil Tradisional Pengenalan Bahan dan Teknik". Studio Primas Toria. Bekasi Indonesia Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2010). Aplikasi Alat Manajemen Pemasaran Dalam Proses Pengembangan Produk. Unpublised Rachmat Gobel (2010) "Membangun Kewirausahaan dengan Semangat Falsafah Pohon Pisang dan Air Mengalir". Diskusi Kewirausahaan pada Simposium Internasional PPI Dunia 2010 London, Inggris, 23-24 Oktober 2010 Rangkuti, F. (2001). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tulus Tambunan (2010) "Ukuran Daya Saing Koperasi Dan UKM Background Study RPJM Nasional Tahun 210
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2010-2014" Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bappenas. Yan Yan Sunarya, Biranul Anas, dan Achmad Syarief (2011) "Pemetaan Desain BatikPriangan (Jawa Barat) Modern dalam Konteks Industri Kreatif di Bandung". Konfrensi Internasional Budaya Sunda. Yayasan Kebudayaan Rancagé. *** 211
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI SURABAYA MELALUI UPAYA TRIPLE HELIX DAN KEUNGGULAN BERSAING Gendut Sukarno UPN"Veteran" Jawa Timur. (sukarnogendut@yahoo.co.id) Globalisasi dan perdagangan sudah masuk menggurita di industri di Indonesia termasuk industri kreatif. Empat belas pokok sektor industri kreatif yang telah dipetakan Departemen Perdagangan Republik Indonesia mempunyai kontribusi terhadap PDB memang masih relatif rendah, akan tetapi mempunyai potensi untuk industri kreatif di Jawa Timur sangat besar.Triple Helix yang merupakan sinergitas antara Akademisi, Business, Goverment adalah salah satu konsep dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Di samping itu kemapanan industri kreatif juga ditentukan keunggulan bersaing industri kreatif tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Triple Helix dan Keunggulan Bersaing terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/ pengelola industri kreatif dari 14 sektor dengan sampel sebanyak 42 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah PLS (Partial Least Square).Hasil penelitian diketemukan bahwa Triple Helix mempunyai kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif. Sedangkan Keunggulan bersaing belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif Globalization and trade have entered in all front of industries in Indonesia including the creative industries. The contribution of fourteen principal creative industries sector which has been mapped by the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia to GDP is still relatively low, but the potential of creative industries in East Java are very large.Triple Helix which is a synergy between Academics, Business, and Government is one concept in an effort to boost the growth of the creative industries. In addition, the reliability of the creative industries also determined the competitive advantage of the creative industries.This study aimed to assess the contribution of the Triple Helix and Competitive Advantage on the growth of the creative industries in Surabaya. The populations in this study are the owners / managers of the 14 creative industries sectors, with a sample of 42 respondents. The data analysis technique used was PLS (Partial Least Square).The results found that the Triple Helix has contributed significantly to the growth of the creative industries. While the competitive advantage has not been able to contribute significantly to the growth of creative industries 212
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 1. Pendahuluan G lobalisasi dan perdagangan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dari kemajuan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat telah mengaburkan batas- batas wilayah karena satu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lainnya dalam satu waktu yang sama. Pentingnya informasi di era tersebut kemudian menimbulkan ekonomi informasi, yaitu kegiatanekonomi yang berbasis pada penyediaan informasi. Hampir sebagian besar wilayah dunia terhubung pada era ekonomi informasi, tantangan globalisasi menjadi semakin nyata. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya. Diperlukan kreativitas yang tinggi untuk dapat menciptakan produk- produk inovatif. Berpijak dari kajian ini, ekonomi kreatif menemukan eksistensinya dan berkembang (salman, 2010). Ekonomi kreatif telah dikembangkan di berbagai Negara dan menampilkan hasil positif yang signifikan, antara lain berupa penyerapan tenaga kerja, penambahan pendapatan daerah, hingga pencitraan wilayah di tingkat internasional. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Arsitektur, produk mode, barang kerajinan, musik, lukisan, atau pertunjukan seni bukan barang baru. Meski begitu, pemerintah memasukkannya ke dalam kelompok industri kreatif. Industri kreatif atau sering disebut juga ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama banyak negara karena industri ini memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian negara. Selain menyumbang pada ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik bruto (PDB), ekonomi berbasis ide kreatif ini juga dianggap tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Dengan kata lain, dapat menjadi ramah lingkungan, sejalan dengan kebutuhan mengurangi kerusakan lingkungan. Industri kreatif diberbagai Negara di dunia saat ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Indonesia mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya industri. Departemen Perdagangan Republik Indonesia telah memetakan 14 sektor industri kreatif yang terdiri dari Periklanan, Arsitektur, Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Desain, Fashion, Video-Film-dan Fotografi, Permainan Interaktif, Music, Seni Pertunjukan, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Televisi dan Radio, Riset dan Pengembangan.Perkembangan ekonomi dunia yang banyak diwarnai oleh industri kreatif, menginspirasi Pemprov Jawa Timur membentuk tim pengembangan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. "Potensi industri kreatif di Jawa Timur masih sangat besar, meski dalam beberapa sisi banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal," (Budi Setiawan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Surabaya Post, Kamis, 08/03/2012). Fenomena perihal industri kreatif di bawah ini dapat memberikan gambaran masih kecilnya kontribusi PDB sektor industri kreatif dibandingkan dengan sektor industri lainnya pada tahun 2011. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan industri kreatif berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada urutan ke-9 dari 10 sektor lapangan usaha. Kontribusi industri kreatif terhadap PDB memang masih relatif rendah, akan tetapimenurut Adi Suryo(Ketua Bidang Industri Kreatif, Teknologi Informasi, dan Media Hipmi Jatim, SURYA Online,26/2/2013)"Potensi untuk industri kreatif di Jatim sangat besar, bahkan industri kreatif ini mampu memenuhi kebutuhan eksport Jatim di bidang non migas," Saat ini industri kreatif berkontribusi sekitar 7 persen dari total PDRB Surabaya. 213
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) Tabel 1.1 Data Distribusi PDB Sektor Lapangan Usaha Tahun 2011 Sektor Lapangan Usaha (triliun rupiah) Persentase Peringkat Industri Pengolahan 479.928.098.413 25,99% 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 261.296.800.000 14,15% 2 Perdagangan, Hotel dan Restoran 259.272.101.124 14,04% 3 Pertambangan dan Penggalian 168.729.900.000 9,14% 4 Jasa Kemasyarakatan/ Public Service 167.544.819.489 9,07% 5 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 155.633.748.390 8,43% 6 Pengangkutan dan Komunikasi 124.399.000.000 6,74% 7 Bangunan 112.762.200.000 6,11% 8 Industri Kreatif 104.787.209.313 5,67% 9 Listrik, Gas, dan Air Bersih 12.263.600.000 0,66% 10 Sumber: BPS Jatim. Persaingan industri yang semakin ketat akan menimbulkan kreatifitas negatif bagi perusahaan yang "Nakal" untuk mengurangi budget perusahaan di bidang research and development. Upaya yang sering terjadi terus berkembang tidak hanya di daerah-daerah kecil, tetapi juga di kota-kota besar. Industri bajakan inipun omsetnya hampir menyamai perputaran uang pada industri orisinilnya. Pada beberapa produk industri kreatif bahkan kemasan dan plastik pembungkuspun sudah sama persis dengan yang asli (Pratiknyo, 2013). Peranpendidikan dan regulasi pemerintah terhadap perlindungan karya cipta bangsa sangat diperlukan. Sebagian besar perlindungan yang dirasakan, masih hanya pada pembajakan bidang musik dan perfilman saja, sedangkan di bidang industri kreatif yang lainnyaris perhatian itu belum terlihat. Kontribusi Akademisi dan Pemerintah nampaknya dapat ditingkatkan, demikian juga peran dunia bisnis dalam menompang peningkatan industri kreatif (Gibbons et al (1994) dalam The New Production of Knowledge dan Nowotny et al (2001) dalam Re-Thinking Science). Dalam ekonomi kreatif, sistem Triple Helix menjadi payung yang menghubungkan antara (1) Akademisi (Intellectuals); (2) Bisnis (Business) dan (3) Pemerintah (Government), dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Sebagai konsep, gagasan utama Triple Helix adalah sinergi kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif (Etzkowitz&Leydesdorff, 2000). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan olehAstawa (2010) "Pola Pengembangan Kinerja Industri Pariwisata Pada Model Triple Helix di Wilayah Bali Tengah". Pengelolaan industripariwisata dilakukan melalui kerjasama terpadu antara masyarakat sebagai pemegang peran sentral, pengusaha pariwisata sebagai mitra usaha dan pemerintah sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai control terhadap pengembangan pariwisata setempat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan pengusaha (Triple Helix) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri pariwisata.Kajian empirik lainnya penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2009) dengan judul "Peran Perguruan Tinggi dalam Triple Helix Sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif". Kesimpulan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa Triple Helix mampu menjadi solusi yang signifikan terhadap industri kreatif. Hal senada juga dilakukan oleh Fizzanty & Hiskia (2009)dengan judul "Dinamika Kemitraan ABG dan Pengelolaan Inovasi Teknologi di Indonesia". Penelitian ini bertujuan memaparkan hasil kajian terhadap satu studi kasus pengelolaan inovasi teknologi dan informasi. Pengembangan inovasi teknologi ini mempunyai pengaruh signifikan dengan memanfaatkan kemitraan ABG. 214
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Konsep triple helix relevan bagi Indonesia saat ini ketika ekonomi Indonesia begitu menjanjikan dan menjadi salah satu pasar yang sedang bertumbuh, para investor asing berdatangan ingin menanamkan modal.Menurut Global Competitiveness Report terkini, Indonesia duduk di peringkat ke-30 dari 142 negara, ditilik dari kapasitas inovasinya. Ini merupakan keunggulan komparatif yang tak bisa dipandang sebelah mata karena Indonesia bahkan mengungguli negara berekonomi lebih maju, seperti Spanyol di peringkat ke-36 dan Hongkong peringkat ke-39. Namun, ironisnya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,2 juta orang (2012). Fenomena di atas nampak bahwa industri kreatif yang bertahan dalam suatu lingkungan industri harus lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Membanjirnya produk-produk Cina yang menggempur produk lokal menuntut industri/ industri kreatif harus mempunyai keunggulan bersaing dari produk rival. Porter (1990) menjelaskan bahwa keunggulan bersaing adalah jantung kinerja pemasaran untuk menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing diartikan sebagai strategi benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing yang lebih efektif. Strategi ini harus didesain untuk mewujudkan keunggulan bersaing yang terus menerus sehingga industri kreatif dapat mendominasi baik dipasar lama maupun pasar baru. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai-nilai atau manfaat yang diciptakan oleh industri kreatif yang melebihi/dominan daripada industri lainnya. Kajian konseptual tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Suendro (2011) "Analisis Inovasi dan Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Pemasaran".Penelitian ini menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi industri pariwisata sebagai upaya mempengaruhi keunggulan bersaing berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pemasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk industri pariwisatadapat ditingkatkan dengan meningkatkan orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi lintas fungsi. Selanjutnya, keunggulan bersaing yang semakin tinggi akan mempengaruhi kinerja pemasaran. Hal senada disampaikan oleh Purnama dan Setiawan (2003)dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Sumber -Sumber Keunggulan Bersaing Bidang Pemasaran terhadap KinerjaPerusahaan Manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi bidang pemasaran terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan pangsa pasar (market share) dan pertumbuhan pangsa pasar (market share growth) dan menguji serta menganalisis pengaruh sumber keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil riset meyebutkan keunggulan bersaing bidang pemasaran atau kompetensi pemasaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerjaperusahaan. Berdasarkan kajian-kajian empirik di atas penulis tertarik untuk mensinergikan konsep triple helix dan keunggulan bersaing terhadap pertumbuhan industri kreatif. 2. Metode Penelitian 2.1. Definisi Operasional Variabel 2.1.1. Triple Helix (X) Triple Helix adalah suatu konsep yang merupakan penciptaan sinergi tiga kutub yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah yang memiliki tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dengan indikator-indikator (dalam Murniati, 2009): A. Akademisi/Intellectual : a. Litbang; b.Sumber Daya B. Business : a. Produksi; b. Komersialisasi C. Government : a. Regulator; b. Entrepreneur 2.1.2. Keunggulan Bersaing ( X1) Keunggulan bersaing diartikan sebagai strategi benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing yang lebih efektif dalam pasarnya, dengan indikator-indikator (Barney, 1991 danGrant, 1991 dalam Sukarnodan Permanasari 2012): a. Valuable b. Imitability c. Durabilitas; 215
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) 2.1.3. Industri Kreatif (Y) Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, dengan indikator-indikator (dalam Anggraini, 2008): a. Kreatifitas Individu ; b. Menambah Lapangan Kerja; c. Meningkatkan Taraf Hidup. 2.2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha industri kreatif yang ada di kota Surabaya, yang terdiri dari sektor : (1) Periklanan (2) Arsitektur (3) Pasar barang seni (4) Kerajinan (5) Desain (6) Fesyen (7) Video, film, fotografi (8) Permainan Interaktif (9) Musik (10) Seni pertunjukan (11) Penerbitan dan Percetakan (12) Layanan komputer dan piranti lunak (13) Televisi dan radio (14) Riset dan pengembangan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola industri kreatif dari 14 sektor yang ada di Surabaya dengan sampel sebanyak 42 responden. 2.3. Teknik Analisis Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Partial Least Sequare (PLS). PLS menurut Wold dalam Ghozali (2008) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Penelitian ini menggunakan PLS sebagai teknik analisis data dengan software SmartPLS versi 2.0. M3. Metode PLS mempunyai keunggulan tersendiri diantaranya: data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus besar. Hal ini sesuai dengan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 42 responden. Adapun tahapan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 2.3.1. Confirmatory Factor Analysis (Analisis Faktor Konfirmatori). Latan dan Gozali (2012 ) mengatakan bahwa teknik Analisis Faktor Konfirmatori adalah salah satu teknik yang cukup adekuat dalam menganalisis model sederhana dalam melihat berfungsinya konstruk empirik (faktor) di sebuah model struktural. Salah satu kelebihan Analisis Faktor Konfirmatori adalah tingkat fleksibilitasnya ketika diaplikasikan dalam sebuah model hipotesis yang kompleks. Confirmatory Factor Analysis konstruk digunakan untuk melihat validitas dari masing- masing indikator dan untuk menguji reliabilitas dari konstruk tersebut. Kriteria validitas indikator diukur dengan convergent validity, dan dapat pula ditunjukkan oleh nilai Average Variance Extracted (AVE). Reliabilitas konstruk diukur dengan Composite Reliability dan Cronbach Alpha. 2.3.2. Analisis Regresi Berganda Analisis Regresi Berganda ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh langsung antar konstruk berdasarkan hipotesis yang telah diungkapkan dan model persamaan struktural. 2.3.3. Path analysis (analisis jalur) Langkah selanjutnya untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar konstruk, digunakan Path Analysis. Path Analysis akan mengungkapkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar konstruk, didasarkan pada koefisien regresi yang standardized. Selain menggunakan analisis statistik juga menggunakan analisis deskriptip digunakan untuk menjelaskan kajian yang lebih komprehensif. 3. Hasil Dan Pembahasan 3.1. Uji Validitas 3.1.1. Model Pengukuran Dimensi dengan Indikator Menilai validitas dari sebuah konstruk dapat dilihat dariouter loading dan average variance extracted.Hasil pengujian pertama model pengukuran indikator dengan dimensi pada variabel Triple Helixdengan PLS ini menghasilkan outer loading sebagaimana pada tabel 1.2. Validitas Indikator dapat dilihat dari besarnya Nilai Factor Loading, jikalebih besar dari 0,5 dan atau nilai T-Statistic lebih besar dari 1,645 (nilai Z pada α = 0,10), maka korelasi 216
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI disebut valid dan jika nilai T-Statistic lebih besar dari 1,645 maka korelasinya disebut signifikan (Latan dan Gozali, 2012). Tabel 1.2. First Order Outer loading Factor Loading (O) T Statistics X1.1 <- Keunggulan Bersaing (X1) X1.2 <- Keunggulan Bersaing (X1) X1.3 <- Keunggulan Bersaing (X1) X2.1.1 <- Akademisi X2.1.2 <- Akademisi X2.2.1 <- Business X2.2.2 <- Business X2.3.1 <- Government X2.3.2 <- Government Y1 <- Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) Y2 <- Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) Y3 <- Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) 0.48493 0.40190 0.46524 0.84673 0.83923 0.79624 0.81734 0.82903 0.79719 0.65081 0.78929 0.67358 1.34749 1.15720 0.87696 3.55620 6.41509 9.71307 7.0.277 2.36230 4.92581 Sumber: data diolah Berdasarkan pada tabel outer loading di atas, maka pada variabel dengan indikator reflektif Yaitu Keunggulan bersaing, Pertumbuhan Industri Kreatif serta dimensi dari variabel Triple Helix,menunjukkan untuk variabel keunggulan bersaing tidak seluruh indikator tersebut memiliki factorloading lebih besar dari 0,50 dan atau signifikan (Nilai T-Statistic lebih besar dari nilai Z α = 0,10 (10%) = 1,645 ), sehingga indikator memiliki factorloading lebih besar dari 0,50 dan atau signifikan (Nilai T-Statistic lebih besar dari nilai Z α = 0,10 (10%) = 1,645 ), tersebut adalah menjadi pengukur/indikator variabel keunggulan bersaing. Sedang pada variabel Pertumbuhan Industri Kreatif serta dimensi-dimensi dari variabel Triple Helix seluruh indikator tersebut memiliki factorloading lebih besar dari 0,50 dan atau signifikan (Nilai T-Statistic lebih besar dari nilai Z α = 0,10 (10%) = 1,645 ), sehingga indikator tersebut merupakan indikator dari variabel keunggulan bersaing dan dimensi akademisi, business dan government. Secara keseluruhan hasil estimasi telah memenuhi Convergen vailidity dan validitas baik. 3.1.2. Model Pengukuran Variabel dengan Dimensinya Hasil pengujian kedua, model pengukuran variabel dengan dimensi dengan PLS menghasilkan outer loading sebagai berikut. Tabel 1.3. Second Order Outer loading Factor Loading (O) T Statistics Triple Helix (X1) -> Akademisi Triple Helix (X1) -> Business Triple Helix (X1) -> Government 0.70448 0.68352 0.59875 5.7341 9.3426 2.0238 Sumber: data diolah Berdasarkan pada tabel outer loading di atas, maka pada variabel dengan indikator reflektif yaitu Triple Helix menunjukkan seluruh dimensi memiliki factorloading lebih besar dari 0,50 dan atau signifikan (Nilai T-Statistic lebih besar dari nilai Z á = 0,10 (10%) = 1,645 ), sehingga dimensi Akademisi, Business, dan Government tersebut adalah menjadi pengukur/indikator variabe Triple Helix. Secara keseluruhan hasil estimasi telah memenuhi Convergen vailidity dan validitas baik. 3.1.3. Discriminant validity Discriminant validity pada indikator refleksif dapat dilihat pada square root of average variance extracted (AVE) untuk setiap variabel dengan nilai korelasi antara variabel. 217
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) Tabel 1.4. Average Variance Extract (AVE) AVE Keunggulan Bersaing (X1) Triple Helix (X2) Pertumbuhan Industri Kreatif(Y) 0.33526 0.46478 0.55948 Sumber: Data diolah Nilai Avarage Variance Extracted (AVE) , yaitu nilai menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabelindikator reflektif dapat dilihat dari nilai Avarage variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk(variabel). Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5 (Latan dan Gozali, 2012). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai AVE untuk konstruk (variabel) Pertumbuhan Industri Kreatif memiliki nilai lebih besar dari 0,5, sehingga valid. Sedang variabel keunggulan bersaing dan triple helix memiliki nilai AVE lebih kecil dari 0,5 sehingga validitasnya rendah. 3.2. Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjukkan suatu konsistensi alat pengukur. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.5. Reliabilitas Data: Composite Reliability Keunggulan Bersaing (X1) Pert. Industri Kreatif (Y) Triple Helix (X1) 0.59735 0.87637 0.72494 Sumber: data diolah Reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai composite reliability, konstruk reliabel jika nilai composite reliability di atas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel latennya (Gozali, 2008). Hasil pengujian menunjukkan bahwa konstruk (variabel) Triple Helix dan Pertumbuhan Industri Kreatif memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,7 sehingga reliabel. Sedang untuk variabel Keunggulan Bersaing memiliki nilai composite reliability lebih kecil 0,7 maka reliabilitasnya rendah. 3.3. Uji Goodness-Fit Model Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness-fit model.Nilai R2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat). Tabel 1.6. R-Square R Square Keunggulan Bersaing (X1) Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) Triple Helix (X1) 0.32763 Sumber : data diolah Nilai R2 = 1- (1-0,32763) = 0,32763. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model mampu menjelaskan fenomena Pertumbuhan Industri Kreatifsebesar 33%. Sedangkan sisanya (67%) dijelaskan oleh variabel lain (selain Keunggulan Bersaing dan Triple Helix) yang belum masuk ke dalam model dan error. Artinya Pertumbuhan Industri Kreatif dipengaruhi oleh Keunggulan Bersaing dan Triple Helix sebesar 33% sedang sebesar 67% dipengaruhi oleh variabel selain Keunggulan Bersaing dan Triple Helix. Selanjutnya dapat dilihat koefisien path pada inner model. 218
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar 1.1. Diagram Jalur Hasil Output PLS 3.4. PathAnalisis 0.4849 0.6508 0.4019 0.415330 Pertumbuhan Industri Kreatif 0.7892 0.4652 Keungg Bersaing 0.6735 0.8467 0.7044 0.8392 Akademisi 0.629523 0.7962 0.6835 0.8173 Business Triple Helix 0.8290 0.5987 0.7971 Goverment 3.5. Uji Kausalitas Tabel 1.7. Uji Kausalitas Koefisien Path (O) T Statistics Keunggulan Bersaing (X1) ->Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) 0.415330 1.183757 Triple Helix (X2) ->Pertumbuhan Industri Kreatif (Y) 0.629523 2.135126 Sumber : data diolah Berdasarkan tabel 1.7. diatas menunjukkan bahwa: 1. Keunggulan bersaing (X1) belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif (Y) dengan koefisien path sebesar 0.415330lebih kecil dari 0.50 dengan nilai T-Statistic = 1.183757 lebih kecil dari nilai Z á = 0,10 (10%) = 1,645 2. Triple Helix (X2) mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif (Y)dengan koefisien path sebesar 0.629523 lebih besar dari 0.50, dengan nilai T-Statistic = 2.135126lebih besar dari nilai Z α = 0,10 (10%) = 1,645 Pembahasan Pengaruh Keunggulan Bersaing Terhadap Pertumbuhan Industri Kreatif Perkembangan perekonomian dunia banyak diwarnai oleh industri kreatif, kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim pengembangan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. "Potensi industri kreatif di Jawa Timur masih sangat besar, meski dalam beberapa sisi banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya tim pengembangan ekonomi kreatif Pemprov tersebut, akan dipetakan daerah mana yang dinilai cocok untuk mengembangkan masing-masing sektor yang ada, industri kreatif akan lebih didorong menuju arah pemerataan, terutama dengan memacu sektor yang dirasa belum optimal. Selama ini industri kreatif lebih banyak didominasi oleh busana atau fashion, serta kerajinan tangan yang masuk dalam pasar barang seni. Adapun sub sektor lain seperti permainan interaktif, video, film, atau fotografi belum dioptimalkan secara maksimal, baik dari pelaku usaha maupun pemerintah. Industri kreatif subsektor industri fashion dan kerajinan, tercatat memberi kontribusi besar dalam 219
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan mencatat, industri fashion dan kerajinan menyumbang masing-masing 43% dan 25% dari total industri kreatif. Untuk di Jawa Timur Kontribusinya masih sangat kecil berkisar 5%.Sejauh ini industri kreatif di Surabaya berkembang pesat, namun kontribusinya masih kecil untuk PDRB, berkisar 7% dari total PDRB Surabaya sebesar 176 triliun (Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi). Sejalan dengan uraian diatas, berdasarkan hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa keunggulan bersaing belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa industri kreatif di Surabaya belum mempunyai sesuatu yang lebih unggul baik dalam hal aspek: a.Valuable; b.Imitability; dan c.Durabilitas. Terkait aspek Valuable, industri kreatif di Surabaya belum mempunyai nilai hasil karya yang langka. Kelangkaan dalam industri kreatif di Surabaya merupakan unsur dasar keunggulan bersaing, namun hasil dari industri bersaing sering merupakan hasil yang banyak diproduksi oleh industri lain. Kelangkaan tersebut juga analog dengan indikator yang dipersyaratkan dalam industri kreatif yaitu kreatifitas. Karya industri kreatif di Surabaya yang langka dapat terwujud jika sumber daya manusia yang mengelola industri tersebut mempunyai kekayaan kreatifitas yang tinggi. Hal tersebut tercermin dalam faktor loading indikator keunggulan bersaing Valuable yang rendah yaitu sebesar sebesar 0.48493. Dalam hal Imitability, industri kreatif di Surabaya belum mempunyai nilai hasil karya yang sulit ditiru, namun sering hasil industri kreatif merupakan karya jiplakan (tiruan) karya sebelumnya walaupun sebenarnya bukan tiruan murni akan tetapi pengembangan dan perubahan dari sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam faktor loading indikator keunggulan bersaing Imitability yang rendah yaitu sebesar sebesar 0.40190. Adapun Durabilitas yang dimiliki industri kreatif di Surabaya belum mempunyai daya tahan perusahaan terhadap persaingan. Hal tersebut tercermin dalam faktor loading indikator keunggulan bersaing Durability yang rendah yaitu sebesar sebesar 0.46524. Daya tahan yang rendah yang dimiliki industri kreatif sebenarnya dapat dimaklumi dikarenakan industri kreatif di Indonesia memang masih dan sedang digalakkan oleh pemerintah. Sebagai langkah nyata dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia 2025, maka pemerintah telah melakukan kajian awal untuk memetakan kontribusi ekonomi dari industri kreatif yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan'Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015. Penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Suendro (2011) yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing dan inovasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependen kinerja industri batik di kota Pekalongan. Hal senada juga yang disampaikan Potter (1997) tentang pengaruh keunggulan bersaing terhadap kesuksesan produk, dinyatakan bahwa pengaruh keunggulan bersaing dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan industri, serta menumbuhkan prioritas membeli konsumen dan pembelian ulang konsumen.B e r d a s a r k a n hasil uraian tersebut maka dengan adanya keunggulan bersaing yang rendah maka belum dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di kota Surabaya. Dari uraian di atas nampak bahwa instrumen-instrumen dalam keunggulan bersaing yang dimiliki oleh industri kreatif di Surabaya belum maksimal, sehingga kondisi demikian belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Namun demikian menyadari Surabaya sebagai kota metropolis kedua setelah Jakarta sangat besar sekali potensi pertumbuhan industri kreatif ke arah masa depan. Memang dapat dimengerti Surabaya bukan merupakan "Art Zone" (Area Seni) seperti Bandung, Yogyakarta, maupun Bali. Akan tetapi industri kreatif banyak ditunjang dengan kreatifitas, bakat maupun kemajuan IT, sehingga memungkinkan sekali Surabaya mempunyai kontribusi yang sangat besar sekali terhadap peningkatan PDRB Surabaya dan Jawa Timur yang dapat mendukung daya saing kota Surabaya. Pengaruh Triple Helix Terhadap Pertumbuhan Industri Kreatif Keterlibatan Kolaborasi ABG (Akademisi, Business, dan Goverment) di Surabaya cukup pesat. Hal tersebut sebagai contoh terlihat sebagaimana dikatakan oleh Wakil Rektor II Universitas Airlangga Prof Soetjipto, MS, Ph.D menegaskan bahwa sudah lama mengembangkan kerja sama "tiga pihak" 220
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI yakni ABG atau akademisi, bisnis/industri, dan "government".Pusat Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PPKK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bekerja sama dengan perusahaan ritel Carrefour membina 100 usaha kecil menengah (UKM) di Surabaya. "Kami sudah lama bermitra dengan UKM, karena 70 persen dari 4.000-an pemasok kami tergolong UKM. Demikian juga MPPO (Magister Perubahan dan Pengembangan Organisasi) Fakultas Psikologi UNAIR berupaya menggelar terbitnya IndONEsia Kreatif (The Raising Of Creative Indonesia) adalah wahana sharing selaksa IndONEsia, ide gila, media kolaborasi ribuan potensi sudah terkenal menciptakan karya kreatif, sekaligus ajang berkompetisi karya tempat lahirnya orang hebat. Perguruan Tinggi lainnya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Di perguruan tinggi negeri tersebut muncul Brian Arfi Faridhi yang mengelola perusahaan web development di bawah bendera DheZign Online Solution.Brian telah terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2009 bidang kreatif yang diselenggarakan Bank Mandiri. Dia mengatakan apresiasi dari masyarakat/ klien atas hasil karya dan inovasi yang dilakukannya terus dijaga dan mendorong semangatnya untuk menggeluti industri kreatif. Di samping itu Universitas Ciputra melalui tangan dingin pengusaha Ciputra meluncurkan Program Pelatihan Kewirausahaan Secara Online. Pada tataran Jawa Timur Penyelenggaraan JFC (Jember Fashion Carnaval) merintis penyelenggaraan JFC yang pertama pada 2003 bertepatan HUT Kota Jember. Kemudian berlangsung setiap tahun dalam bentuk pagelaran fesyen sepanjang 3,6 km (terpanjang di dunia) yang berdampak positif berupa pengembangan sektor kepariwisataan di Jember, yang otomatis mendongkrak perekonomian setempat. Selain itu, dapat menstimulasi kemunculan bakat baru di bidang seni pertunjukan yang dapat dikembangkan secara komersial seperti tari, musik, marching band. Triple helixmerupakan salah satu solusi darikendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan mewadahi terciptanyakolaborasi mutualisme antara ketiga pihak yang terlibatdi dalamnya. Diharapkanhubungan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan akan dapat dilakukan antarapihak akademisi dengan pemerintah, akademisi dengan pelaku bisnis, dan pelaku bisnisdengan pemerintah.Tridharma Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa kewajiban dosen adalahmelakukan pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Danayang dialokasikan pemerintah untuk membiayai penelitan dimaksudkan untukmemotivasi penelitian-penelitian yang melahirkan inovasi teknologi dan ide kreatif. Hasilpenelitian jangan berakhir di ruang laboratorium atau diarsipkan dalam koleksiperpustakaan. Di dalamtriple helix, hasil penelitian akademisi perguruan tinggidiharapkan tidak hanya melayani kebutuhan ilmu pengetahuan semata, namun jugasebagai solusi permasalahan pemerintah di dalam menentukan kebijakan dan regulasiyang berkaitan dengan masyarakat pebisnis. Pihak pemerintah perlu memberikanstimulus positif yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan investasi bisnissekaligus mendorong atmosfer bisnis yang kondusif. Uraian di atas mengindikasikan bahwa Triple Helix yang merupakan sinergi 3 dimensi yang terdiri Akademisi, Business, dan Goverment benar-benar sangat dibutuhkan dalam menompang pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Dalam penelitian ini hal tersebut dapat tercermin dari indikator dari Akademisi yang terdiri dari Transmisi Pengetahuan, serta Penelitian dan Teknologi telah mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Transfer pengetahuan dari dunia akademisi benar-benar dibutuhkan oleh kalangan industri kreatif di Surabaya. Transfer pengetahuan yang sering dibutuhkan adalah pengetahuan memasarkan produk, pengetahuan pembukuan sederhana, pengetahuan mengelola SDM dan transfer pengetahuan lainnya. Hal tersebut nampak dari besarnya faktor loading 0.84673 jauh lebih besar dari 0.50 yang menunjukkan kalangan industri kreatif sangat setuju adanya transfer pengetahuan dari dunia akademisi kepada industri kreatif. Adapun indikator penelitian teknologi yang dibutuhkan industri kreatif antara lain solusi-solusi dari problem-problem industri kreatif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihak akademisi. Demikian juga dari indikator penelitian dan teknologi mencerminkan peran yang menonjol dari dunia pendidikan dalam memberikan kontribusi terhadap industri kreatif di Surabaya. Transfer pengetahuan teknologi yang sering dibutuhkan adalah terkait perkembangan IT dalam hal desain produk, desain grafis, desain visual, desain komunikasi, animasi, video, photo, musik dan teknologi multimedia lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreatifitas industri kreatif di surabaya. Hal tersebut nampak dari faktor loading sebesar 0.83923 jauh melebihi yang dipersyaratkan 0.50. 221
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) Dimensi pebisnis juga cukup besar dalam memberi kotribusi pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Peran pebisnis dalam memberikan pengetahuan dalam bisnis yang beretika sangat dibutuhkan industri kreatif dalam hal perekrutan karyawan, penawaran harga, pemberian gaji, upah karyawan, dan tunjangan. Hal senada dengan butir diatas yang dibutuhkan industri kreatif yaitu adanya tanggung jawab perusahaan (corporate responsibility). Kedua indikator tersebut tercermin dari indikator etika bisnis, serta corporate responsibility sebesar 0.79624 dan 0.81734. Sedangkan peran pemerintah dalam regulasi dan proteksi terhadap industri kreatif di surabaya di respon cukup besar. Sebagian besar pelaku industri menerima kenyataan bahwa tatanan politik dibutuhkan untuk menciptakan kondisi dasar untuk akumulasi dan menegakkan institusi yang nantinya difungsikan untuk mengatur kompetisi dan disiplin pasar, sistem finansial yang efektif, pasar tenaga kerja dan proteksi atas hak properti kapitalis yang terlegitimasi (Dunford, 2000). Hal tersebut sesuai dengan indikator dari regulasi dan proteksi dengan faktor loading sebesar 0.82903 yang menggambarkan bahwa pelaku industri kreatif sangat mengharapkan adanya regulasi dan perlindungan terutama perlindungan dari barang impor. Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan terhadap industri kreatif baik dalam hal pemberdayaan organisasi, pemberdayaan managerial cukup banyak membentuk di dalam Triple Helix, tampak dari faktor loading sebesar 0.79719. Penelitian ini didukung oleh Purnama dan Setiawan (2003)dalam penelitian yang berjudul analisis pengaruh sumberkeunggulanbersaing bidangpemasaran terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi bidang pemasaran terhadap kinerja perusahaan. Hasil riset menyebutkan keunggulan ber- saing mempunyai pengaruh positif terhadap kinerjaperusahaan. Pelaku industri kreatif di kalangan UKM hingga saat ini disebutkan masih di bawah 10%, mengingat sektor UKM masih didominasi bidang jasa dan perdagangan. Kedua bidang usaha itu mengalami pertumbuhan tinggi pasca berlangsungnya krisis moneter 1998. UKM dinilai berpotensi memasuki industri kreatif lebih besar lagi, maka Kadin akan mendorong agar pada 2020 mendatang pelaku industri kreatif di UKM bisa bertambah menjadi 20% atau tumbuh 5 juta per tahun di seluruh Indonesia. Peran Jawa Timur tentu dibutuhkan dalam pencapaian angka pertumbuhan pelaku industri kreatif, mengingat provinsi tersebut selama ini memiliki sejumlah pelaku industri kreatif berorientasi ekspor maupun pasar domestik. Adapun masyarakat Jawa Timur yang terbiasa berpikir kreatif juga cukup banyak jumlahnya, termasuk kalangan muda usia, dimana mereka ini perlu diakomodasi. Pertumbuhan industri kreatif harus ditopang dengan kekuatan enam pilar ekonomi kreatif diantaranya sumber daya insani, industri, teknologi, sumber daya, institusi, dan lembaga pembiayaan. Pembangunan industri kreatif pada hakekatnya dipayungi oleh kerja sama antara cendekiawan, bisnis, dan pemerintah yang disebut sebagai Triple Helix.Hubungan ketiga faktor tersebut merupakan penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. "Hubungan tersebut harus saling menunjang dengan peran-peran seperti peran cendekiawan yang menyebarkan, mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Kemudian peran bisnis yaitu sebagai pelaku usaha, investor, dan pencipta teknologi-teknologi baru, serta merupakan konsumen industri kreatif. Peran pemerintah berfungsi sebagai katalisator, fasilitator, dan advokasi yang dapat memberi rangsangan, tanyangan, dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Industri kreatif sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis pada kekuatan budaya, tumbuh dan berkembang serta mampu menjadi sektor penyumbang terbesar perekonomian nasional. Yang paling utama dalam menggerakkan sektor industri kreatif adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Hal itu disebabkan industri kreatif merupakan kegiatan yang mengandalkan keahlian. 222
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 4. Kesimpulan dan Saran 4.1. Kesimpulan 4.1.1. Keunggulan bersaing belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya, kondisi demikian menunjukkan bahwa industri kreatif di Surabaya belum mempunyai sesuatu yang lebih unggul baik dalam hal aspek: a.Valuable; b.Imitability; dan c.Durabilitas. 4.1.2. Triple Helixmampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. Fenomena demikian mengindikasikan bahwa Triple Helix yang merupakan sinergi 3 dimensi yang terdiri Akademisi, Business, dan Goverment benar- benar sangat dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan industri kreatif di Surabaya. 4.2. Saran 4.2.1. Hendaknya pengelola industri kreatif lebih meningkatkan dan memahami valuable sebuah produk/jasa. Produk yang dihasilkan hendaknya merupakan sesuatu karya yang unik dan bernilai, agar valuable sebuah produk menjadi tinggi. Di samping itu perlu ditingkatkan Imitability danDurabilitas untuk menciptakan industri kreatif yang benar-benar "Tidak mudah ditiru" dan lebih "Handal" yang berdampak terhadap tumbuhnya industri kreatif. 4.2.2. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan peran serta ABG (akademisi, business, dan goverment) sebagai komponen Triple Helix dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. 4.2.3. Hendaknya perlu ditingkatkan dan dikembangkan perihal kreatifitas, bakat, talenta dan kemampuan IT, dikarenakan hal tersebut merupakan unsur dasar industri kreatif, agar kreatifitas dalam industri kreatif semakin kokoh. DAFTAR PUSTAKA Achjari, Didi,2004, "PLS: Another Method of SEM Analysis" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,Vol. 19 No. 3. Tahun 2004. Anggraini, nenny, (2008). "Industri Kreatif" Jurnal Ekonomi Vol. XIII No.3, Desember 2008. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, (2008). "Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 : Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 - 2025". Dunford, Michael. (2000). "Globalization and Theories of Regulation", dalam Ronen Palan (ed.), Global Political Economy: Contemporary Theories, London: Routledge, pp. 143-167. Etzkowitz, H & L. Leydesdorff, (2000). The Dynamics of Innovation: from National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industrygovernment. Research Policy 29: pp. 109-123. Gibbons et al, (1994).The New Production of Knowledge dan Nowotny et al (2001) dalam Re-Thinking Science Ginanjar,Suendro, (2010). Analisis Pengaruh Inovasi Produk Melalui Kinerja Pemasaran Untuk Mencapaian Keunggulan Bersaing Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Industri Kecil dan Menengah Batik Pekalongan). Jurnal Fakultas Magister Manajemen UNDIP Semarang, 1-24. Ghozali Imam, 2008, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Undip, Semarang. Latan Hengky dan Ghozali Imam, 2012, Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Murniati, Dewi Eka, (2009). "Peran Perguruan Tinggi Dalam Triple Helix Sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif"Seminar Nasional Jurusan PTBB FT UNY, 21 November 2009. Purnama, (2003).Analisis Pengaruh Sumber- sumber Keunggulan Bersaing Bidang Pemasaran terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Jurnal Siasat Bisnis, Vol 2, No 8 (2003). Nursya'bani, Setiawan, Hery, Porter, Michael E. (1994). Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul. Terjemahan BinaRupa Aksara. Jakarta: Bina Rupa Aksara. Pratiknyo, Byuwono,(2013). Degradasi Industri Kreatif Indonesia, ARTICLE,melalui 2013/ content/ articles_detail/ 18/ Degradasi- Industri- Kreatif Indonesia.html , Diakses : 2013-07- 19, pukul 11.25 223
Pertumbuhan Industri Kreatif di Surabaya Melalui Upaya Triple Helix ... (Gendut Sukarno) Pujaastawa, dkk,(2003). Pola Pengembangan Pariwisata Terpadu Bertumpu Pada Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Bali Tengah, Indonesian Science & Technology Digital Library, Diakses : 2013-07-23, pukul 13.20 Salman, Duygu, (2010). "Rethinking of Cities, Culture and Tourism within a Creative Perspective" sebuah editorial dari PASOS, Vol. 8(3) Special Issue 2010-06-16. Sukarno, Gendut, Permanasari, Resi, (2012). Competitive Advantage Through "SANTRI" Community In Improving Performanve, GLOBAL NETWORK International Journal Of Business Management, Volume 5, Number 2 August 2012 SURYA Online, SURABAYA, (26/2/2013), Diakses : 2013-07-18, pukul 10.20 Surabaya Post Online, Kamis, 08/03/2012 | 12:51 WIB, Industri Kreatif Jatim Belum Maksimal, Diakses : 2013-07-10, pukul 09.07 Trina Fizzanty dan Hiskia, (2009). Dinamika Kemitraan ABG dan Pengelolaan Inovasi Teknologi di Indonesia: Studi Kasus Pengembangan Radar Nasional, Makalah KIPNAS X:Tahun 2009. *** 224
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI PEMETAAN DAN PEMERINGKATAN ACARA BUDAYA KAJIAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA DIY1 Amiluhur Soeroso Ike Janita Dewi Murti Lestari Y. Sri Susilo Tim Peneliti ISEI Cabang Yogyakarta. Yogyakarta Special Province (DIY) is known to have a lot of cultural tourism destination in the form of cultural events, performing arts, heritage buildings and other historical relics. However, many of these cultural events has not been sought optimal, either because it was not detected in the event tourism map and the lack of awareness and understanding that it needs a marketing event calendar integrated tourist. Aims of this study aims to map important cultural events that has a market value to be developed as a tourism destination as well as marketing objects, as well as doing the ranking of cultural events that have high competitiveness in the market. The result shows that the important events in DIY that have been mapped and has a value to be developed as a tourism destination as well as marketing objects is performing arts (i.e dance, music, puppets, macapat, kethoprak, ceremonies, art, religious and anniversaries). Then after the rating event, we found several master events i.e Jogja Biennale, Chinese Culture Week, Jogja Java Carnival and Yogyakarta Art Festival (FKY). Furthermore, the entire events that have been mapped patterns combined with tourist peak season there in June to September so as to create a calendar event that is tailored to the distribution of arrival times travelers. That way, the arrival of tourists who actually focus on the "master events", can also be drawn for shopping at the events in the many area in DIY, complete with arts and crafts. Keywords: DIY, cultural events, master events, calendar events, tourism. 1 Bagian dan pengembangan dari riset berjudul "Pemetaan Acara-Acara (Events) Budaya dan Sinergi Strategi Pemasaran Pariwisata DIY" yang dibiayai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY pada tahun 2011. Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada stakeholders pariwisata DIY yang telah memberikan kritik dan masukan yang signifikan, demikian juga kepada konsultan/pembimbing penelitian Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. 225
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) I LATAR BELAKANG M asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diimplementasikan pada tahun 2015, ditandai dengan pergerakan bebas dan tanpa hambatan lima elemen kunci: arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan arus tenaga kerja terlatih (skilled labour) (PP ISEI, 2013). ASEAN akan menjadi kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia dengan 12 sektor prioritas yaitu: (1) Wood based products, (2) Automotives, (3) Rubber based products, (4) Textile and apparels, (5) Agro based products, (6) Fisheries, (7) Electronics, (8) e-ASEAN, (9) Healthcare, (10) Air travel, (11) Tourism, dan (12) Logistics Services. MEA 2015 merupakan momentum yang penting bagi Indonesia karena dapat memberikan peluang untuk memperluas pasar bagi produk industri nasional. Di sisi lain, MEA juga akan menjadi tantangan karena Indonesia dapat menjadi tujuan pasar bagi produk negara ASEAN lainnya. Khusus dunia pariwisata, tantangannya adalah mengupayakan agar destinasi wisata dapat dikenal luas dan menarik minat masyarakat, baik domestik dan mancanegara, untuk bepergian ke wilayah Indonesia. Sarana transportasi yang baik, menjadi percuma jika destinasi wisatanya tidak dikenal luas oleh masyarakat. Ini artinya, mengelola dan memajukan pariwisata akan lebih banyak berkutat dengan sisi suplai dibanding sisi demand. Lebih jauh, juga tergantung pada "political will" pemangku kepentingan (stakeholedrs) dalam memajukan dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal memiliki banyak destinasi wisata budaya baik berupa acara- acara (events) budaya, pertunjukan kesenian, gedung pusaka (heritage) maupun peninggalan sejarah lainnya. Namun demikian, banyak dari acara-acara budaya tersebut belum diupayakan optimal, baik karena tidak terdeteksi dalam satu peta acara pariwisata maupun belum adanya kesadaran dan pemahaman bahwa pemasaran acara itu perlu satu kalender wisata yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan memetakan acara-acara (events) budaya penting di DIY yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata maupun sebagai obyek pemasaran produk wisata. Selanjutnya dalam riset ini juga dilakukan pemeringkatan (ranking) acara budaya (cultural events) yang memiliki daya saing tinggi untuk dipasarkan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. II PARIWISATA DAN DAYA SAING DIY Salah satu ciri khas dari pariwisata adalah produknya tidak dapat berpindah/bergerak. Untuk mengkonsumsinya, turis harus datang menuju lokasi tempat produk tersebut berada seperti pantai, gunung, hotel, atraksi dan sebagainya. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kunjungan turis yaitu pendapatan masyarakat/turis yang akan bepergian (demand side) dan kondisi destinasi wisata itu sendiri (supply side). Tingkat pendapatan masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya jumlah orang yang bepergian (turis). Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat semakin besar peluang mereka untuk bepergian. Di sisi lain, banyaknya turis yang mengunjungi suatu destinasi wisata akan ditentukan oleh faktor-faktor kondisi destinasi seperti keunikan, kemudahan mencapai daerah yang dituju, infrastruktur, sarana transportasi, sarana komunikasi dan akomodasi, faktor kemananan dan sebagainya. II.1 Acara Pariwisata Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 ayat (2) termaktub bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan( oleh seseorang atau sekelompok orang dengan( mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,( pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan( daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka( waktu sementara. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang( disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,( dan Pemerintah Daerah. 226
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Sementara itu, acara (event) dalam kamus artikata (2013) didefinisikan sebagai kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan melalui programa televisi, radio, dan sebagainya. Dengan demikian acara (events) pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan telah diprogram untuk dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan dengan dukungan fasilitas dan layanan para pemangku kepentingannya. Gambar II 1 Tipologi Acara Yang Direncanakan PERAYAAN BUDAYA - Festival - Karnal - Peringatan - Acara keagamaan BISNIS & PERDAGANGAN - Pertemuan - Konvensi - Pergerlaran konsumen dan perdagangan KOMPETISI OLAH-RAGA - Amatir/profesional - Penonton/partisipan REKREASI - Permainan untuk - Pameran kesenangan POLITIK & KENEGARAAN - Pertemuan - Acara Kerajaan - Acara politik - Kunjungan VIP PENDIDIKAN & ILMIAH - Konferensi - Seminar - Klinik ACARA PRIBADI - Pengantin - Pesta Sosial SENI & PERTUNJUKAN - Konser - Upacara pemberian penghargaan Sumber: Getz (2008) Beberapa acara pariwisata menurut Getz (2008) berkaitan dengan perayaan publik yang disebut sebagai festival masyarakat (community festival)". Isi acaranya menyangkut berbagai macam program yang bertujuan untuk memupuk kebanggaan warga dan kohesi mereka. Sementara itu, acara yang lain direncanakan untuk keperluan kompetisi, kegembiraan, hiburan, bisnis atau bersosialisasi. Seringkali mereka memerlukan fasilitas tujuan khusus, dan manajer dari fasilitas tersebut (seperti pusat konvensi dan arena olahraga) menargetkan jenis tertentu peristiwa. Asosiasi profesional dan jenjang karir secara tradisional dikaitkan dengan jenis acara. Tipologi acara dapat dilihat melalui Gambar II-1. Dalam penelitian ini acara pariwisata dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan perayaan budaya masyarakat, dan telah dijadikan produk pariwisata yang siap go public. II.2 Daya Saing Daya saing memiliki beberapa pengertian. Menurut KUBI (2013), daya saing diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya yang menjadi pesaing dalam satu habitat atau dalam satu bidang usaha dan sebagainya. Businessdictionary (2013) menyatakan bahwa daya saing merupakan kemampuan sebuah suatu bangsa untuk menawarkan produk dan layanan yang memenuhi standar kualitas pasar lokal dan dunia dengan harga yang kompetitif dan memberikan hasil yang memadai pada sumberdaya yang digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksinya. Sementara itu Porter (2005) mendefinisikan daya saing sebagai produktivitas suatu bangsa dengan memanfaatkan sumberdaya manusia, sumberdaya modal dan sumberdaya alamnya. World Economic Forum (2013) dalam situsnya menyatakan bahwa daya saing pariwisata merupakan indikator ekonomi yang penting, karena dapat menjadi elemen utama dalam paket stimulasi ekonomi. Pariwisata adalah salah satu usaha terbesar di sebagian besar negara dan bagi kaum muda dan perempuan dapat menjadi kendaraan dengan jalur-cepat untuk memasuki dunia kerja. Wisata Mendorong meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis, memperkuat perdagangan dua arah dan mempromosikan pendapatan ekspor. 227
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) Lebih jauh, dalam pandangan Tõzsér (2010), daya saing pariwisata tergantung pada pertumbuhan lalu lintas turis. Dia mengatakan pula bahwa dari sudut pandang wisatawan, daya saing pariwisata tidak saja berhubungan dengan pengalaman yang diperoleh di tempat tujuan, tetapi juga untuk pemilihan tujuan. Selain itu, kualitas layanan sebelum dan selama perjalanan juga mempengaruhi pendapat turis tentang wisata, dan sebagai hasilnya, hal itu sekaligus mempengaruhi daya saing. Ini berarti bahwa daya saing pariwisata dipengaruhi oleh seluruh proses perjalanan atau liburan. Daya saing pariwisata terhubung dengan tingkat perkembangan wilayah, yang tercermin pada standar hidup penduduk dan peluang yang disediakan untuk bisnis pariwisata. II.3 Perkembangan Perekonomian dan Pariwisata DIY Ekpektasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional menyebabkan optimisme pertumbuhan ekonomi DIY. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan pada triwulan II dan triwulan III-2013 yaitu masing-masing 5,9%. Secara sektoral, dua sektor ekonomi utama yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dan Sektor Jasa-Jasa diperkirakan masih tetap akan menjadi penggerak utama perekonomian DIY. Sektor-sektor ekonomi unggulan diperkirakan akan mengalami perbaikan kinerja, seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata, sektor jasa-jasa, jasa dunia usaha dan sektor industri yang tentunya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan yang lebih baik di sektor pariwisata akan memberikan dampak ikutan pada perkembangan sektor ataupun sub sektor yang lain, seperti sektor transportasi dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha dan juga sektor industri yang didominasi industri UMKM. II.3.1 Perkembangan Ekonomi DIY Secara sektoral, dua sektor ekonomi utama yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dan Sektor Jasa-Jasa selama beberapa tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan yang stabil dan selalu tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi secara umum (Tabel II.1). Pada tahun 2010 misalnya, pertumbuhan ekonomi secara umum sebesar 4,87%, sementara sektor PHR tumbuh di atas 5% dan sektor jasa-jasa tumbuh di atas 6%. Tabel II.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011 menurut Lapangan Usaha (Persen) No Lapangan Usaha Tw I 2011 thd Tw IV 2010 Tw I 2011 thd Tw I 2010 (q-on-q) (y-on-y) 1 2 3 4 5 Konstruksi 6 7 8 Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9 Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Jasa-jasa PDRB 47,72 5,82 -5,27 -2,84 -28,70 1,75 -0,02 3,11 -2,45 3,16 2,49 15,60 1,79 1,16 3,58 2,23 10,17 18,06 6,86 4,31 Sumber: BPS DIY (2011) Angka ini menunjukkan bahwa kedua sektor ini merupakan penggerak perekonomian DIY secara umum. Tahun 2011 diperkirakan dua sektor ini masih tetap menjadi penggerak utama perekonomian DIY. Tabel II.1 menunjukkan baik pertumbuhan q on q, maupun y on y, sektor PHR dan jasa-jasa tumbuh secara positif, meskipun relatif kecil dibanding pertumbuhan secara umum. Sementara itu, sektor yang lain mengalami pertumbuhan negatif dan fluktuatif. Selain karena pertumbuhan yang stabil dan di atas pertumbuhan ekonomi umum, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), dan sektor jasa-jasa, memiliki pangsa yang besar dalam pembentukan PDRB DIY. Secara rinci, pangsa dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB DIY dapat dilihat pada Tabel II.2. Dari data tersebut dapat ditunjukkan 228
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI bahwa sektor PHR selalu memiliki pangsa yang paling besar, sementa sektor jasa-jasa selalu menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian. Atas dasar data-data ini, maka kedua sektor ini merupakan sektor unggulan bagi perekonomian DIY. Jika diamati lebih jauh, kedua sektor ini berkaitan erat dengan kepariwisataan. Secara Tabel II.2 Pangsa Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2011 (Persen) No. Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Real Estat, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 18,84 0,72 14,57 0,91 8,25 20,37 9,90 9,60 16,85 100,0 18,86 0,72 14,15 0,87 9,01 20,36 10,05 9,08 16,91 100,0 18,22 0,76 13,82 0,91 9,47 20,50 10,25 9,27 16,80 100,0 18,33 0,72 13,36 0,91 9,57 20,67 10,41 9,32 16,71 100,0 18,13 0,69 12,96 0,93 9,59 20,94 10,57 9,49 16,70 100,0 17,90 0,67 13,28 0,92 9,70 20,79 10,67 9,76 17,04 100,0 18,44 0,71 13,40 1,30 8,77 18,90 8,76 10,55 19,17 100,0 Sumber: BPS DIY dan Bappeda DIY (2011); Keterangan: *) TW I empiris, konsumsi hotel dan restoran, serta jasa-jasa lain adalah bagain dari pendukung konsumsi pariwisata. Saat ini bahkan dimungkinkan sektor perdagangan merupakan salah satu bentuk pariwisata, karena berkembangnya model wisata belanja. Oleh karena itu, perkembangan yang baik dan stabil dari kedua sektor ini merupakan indikator berkembangnya sektor pariwisata, baik dari sisi pengunjung ataupun dari sisi pengeluaran. Perkembangan yang lebih baik di sektor pariwisata selanjutnya akan memberikan dampak ikutan pada perkembangan sektor ataupun sub sektor yang lain, seperti sektor transportasi dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha dan juga sektor industri yang didominasi industri UMKM. Atas dasar kondisi ini maka keberhasilan pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum bagi DIY II.3.2 Perkembangan Pariwisata DIY Selain menggunakan indikator sektoral, perkembangan pariwisata DIY secara khusus dapat diukur dengan indikator perkembangan jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara. Secara rinci perkembangan wisatawan DIY pada beberapa tahun terakhir (Tabel II.3) menunjukkan perkembangan kunjungan wisata selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2007-2009 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setelah mengalami penurunan (pertumbuhan negatif) pada tahun 2005 dan 2006. Secara global selama lima tahun terakhir kunjungan wisatawan ke DIY mengalami pertumbuhan sekitar 40 % atau rerata 8% per tahun. Khusus untuk wisatawan mancanegara wisatawan yang berkunjung ke DIY mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2007 sampai 2009. Pertumbuhan tahun 2009 bahkan mencapai 8,42%, sementara data BPS pusat pertumbuhan wisatawan mancanegara secara nasional sebesar -1,4% atau mengalami penyusutan. Dari data ini menunjukkan bahwa DIY sebagai tujuan wisata untuk wisatawan mancanegara adalah masih relevan. Tabel II.3 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2005-2009 Tahun Wisatawan Mancanegara Pertumbuhan (%) Wisatawan Nusantara Pertumbuhan (%) Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Pertumbuhan (%) 2005 1003,488 0.08 967,449 10.11 1,070,937 9.21 2006 78,145 24.49 836,682 13.52 914,827 14.58 2007 103,224 32.09 1,146,197 36.99 1,249,421 36.57 2008 128,660 24.64 1,156,097 0.86 1,284,757 2.83 2009 139,492 8.42 1,286,565 11.29 1,426,057 11 Sumber: Dinas Pariwisata DIY (2011) 229
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) Jika dirinci berdasarkan negara asal wisatawan, perkembangan wisatawan mancanegara selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II.4. Wisatawan asal Belanda selalu menduduki peringkat teratas. Hal ini diperkirakan terkait dengan sejarah masa lalu. DIY merupakan kota yang cukup banyak menyimpan kenangan bagi warga Belanda. Sementara untuk urutan kedua dan ketiga, tampak terjadi pergeseran pola yang cukup menarik. Beberapa tahun yang lalu, urutan ke dua selalu diduduki oleh wisatawan Jepang, namun tahun 2008 dan 2009 wisatawan Malaysia ternyata menggeser posisi Jepang. Kemungkinan besar hal ini terkait dengan adanya penerbangan langsung dari Bandara Kuala Lumpur ke bandara Adi Sucipto secara regular setiap hari. Selain itu, dari pemberitaan media (Kompas, 2011), beberapa tahun terakhir ini terjadi boom wisatawan asal Malaysia ke beberapa kota di Indonesia. Dari pengamatan Kompas, tujuan wisata mereka kebanyakan adalah wisata belanja, mengingat harga beberapa komoditas (khususnya tekstil dan fashion) di Indonesia jauh lebih murah dari Malaysia. Khusus untuk ke DIY, wisatawan Malaysia kebanyakan mengunjungi beberapa mall besar dan pasar batik. Tabel II.4 Peringkat Sepuluh Besar Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DIY Tahun 2005-2009 No Negara 2005 Jml % Negara 2006 Jml % Negara 2007 Jml % Negara 2008 Jml % Negara 2009 Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Belanda Jepang Jerman Perancis Malaysia Amerika Serikat Australia Singapura Inggris Korea Selatan Negara Lainnya 24,040 16,858 7,871 7,473 5,547 5,370 4,594 3,832 2,862 2,593 23,448 23.01 16.13 7.53 7.15 5.31 5.14 4.40 3.67 2.74 2.48 22.44 Belanda Jepang Malaysia Amerika Serikat Jerman Perancis Australia Singapura Korea Selatan Inggris Negara Lainnya 15,726 10,669 5,390 5,310 4,475 4,236 3,414 3,021 2,596 2,213 21,095 20.12 13.65 6.90 6.80 5.73 5.42 4.37 3.87 3.32 2.83 26.99 Belanda Jepang Perancis Amerika Serikat Malaysia Jerman Australia Inggris Belgia Korea Selatan Negara Lainnya 28,139 13,377 8,241 6,332 5,424 5,306 4,841 3,336 2,720 2,494 23,014 27.26 12.96 7.98 6.13 5.25 5.14 4.69 3.23 2.64 2.42 22.30 Belanda Malaysia Jepang Perancis Jerman Amerika Serikat Australia Inggris Belgia Singapura Negara Lainnya 27,228 17,955 16,638 9,634 6,762 6,550 4,947 3,861 3,251 3,111 28,723 21.16 13.96 12.93 7.49 5.26 5.09 3.85 3.00 2.53 2.42 22.32 Belanda Malaysia Jepang Perancis Jerman Amerika Serikat Singapura Australia Siam/ Muangthai Inggris Negara Lainnya 25,745 16,150 13,835 12,346 8,312 6,350 6,177 4,982 4,847 4,148 36,600 Total 104,488 100 Total 78,145 100 Total 103,224 100 Total 128,660 100 Total 139,492 Sumber: BPS DIY (2011) Perkembangan tahun 2010 menunjukkan perubahan pola untuk kembali ke pola lama. Data tahun 2010 menunjukkan urutan ke dua kembali diduduki Jepang dan urutan ke tiga diduduki Perancis. Sementara Malaysia hanya berada pada urutan ke 4, karena mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar 4,82%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kunjungan wisata ke DIY adalah masih konsisten yaitu orientasi budaya dan etnik, karena DIY merupakan pusat perkembangan budaya. Gambar II 2 Wisman Ke DIY Berdasarkan Negara Asal Sumber: BPS (2011) 230 % 18.46 11.58 9.92 8.85 5.96 4.55 4.43 3.57 3.47 2.97 26.24 100
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Namun demikian kalau dilihat dari data yang dikeluarkan BPS (2011) melalui Gambar II-2 tampak bahwa sekarang kondisi telah berubah. Mayoritas wisman justru berasal dari Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Singapura. Di sini dapat diartikan pula, penanganan terhadap perilaku wisatawan tersebut juga akan mengalami pergeseran II.4 Prospek dan Potensi Pariwisata DIY II.4.1 Dinamika Pariwisata di DIY Gambar II-3 memperlihatkan data yang dirilis BPS (2011) terhadap jumlah wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2010 yang masuk melalui pintu Bandara Adisucipto Yogyakarta. Total jumlah wisman yang datang adalah 46.987 orang, kedatangan terendah terjadi pada bulan November (1.254 orang) dan tertinggi pada bulan Mei (5.170 orang). Rerata jumlah kedatangan per bulan mencapai 3.916 orang, dengan median 4.097 orang. Kemudian data kedatangan wisatawan mancanegara ke DIY tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat melalui Gambar II-4 Pada bulan 11 tahun 2010 terlihat jika kunjungan wisatawan mancanegara mencapai titik nadir dikarenakan Bandara Adisucipto ditutup berkaitan dengan adanya erupsi Gunung Merapi. Faktor keamanan (ancaman alam dan terorisme) sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Biasanya Negara tempat asal wisman akan mengeluarkan travel warning untuk kunjungan wisata ke Indonesia berkaitan dengan adanya ancaman faktor keamanan. Setelah dirasakan kondisi memungkinkan, mereka akan mencabut travel warning tersebut. Gambar II 3 Jumlah Wisman Melalui Bandara Adisucipto Tahun 2010 Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Melalui Bandara Adisucipto Tahun 2010 Jumlah Wisatawan Mancanegara Sumber: BPS (2011) Gambar II 4 Kunjungan Wisman Ke DIY Tahun 2010-2011 Sumber: BPS (2011) 231
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) II.4.2 Pasar Pariwisata DIY Berdasarkan data Dinas Pariwisata DIY (2012) tercatat bahwa persentase wisatawan yang berasal dari negara-negara Eropa semakin menurun. Untuk menarik minat wisatawan Eropa dan sekitarnya, DIY berupaya mengembangkan beberapa sumber daya budaya yang dapat dikemas menjadi acara (event) pariwisata. Selama ini, DIY dikenal sebagai kreator budaya yang unggul di antara daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hal ini maka prospek wisata DIY di masa depan diupayakan berkembang cukup baik. Sumberdaya dan potensi pariwisata yang berbasis kebudayaan banyak yang dapat dikemas menjadi sebuah acara (event) yang menarik untuk keperluan wisata, bukan hanya untuk konsumsi wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan nusantara (domestik). Pasar pariwisata DIY pada tahun 2011 menyerap 1,6 juta wisatawan domestik dan 200 ribu orang wisatawan mancanegara. Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan ke DIY mencapai 1,4 juta untuk wisatawan Nusantara dan 170 ribu untuk wisatawan mancanegara. Pada Gambar II.4 terlihat jika total jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY dari tahun 2005-2012 dalam trend positif, mengalami peningkatan. Dalam tujuh tahun, kenaikannya mencapai hampir 1 juta orang. Gambar II.4 Jumlah Wisatawan Ke DIY 2005-2012 Sumber: BPS (2011) Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke DIY menginap di hotel non bintang yang harga kamarnya relatif murah. Hal ini juga menunjukkan pula bahwa wisatawan yang berkunjung ke DIY masih didominasi oleh orang yang mempunyai penghasilan tidak cukup tinggi. Di DIY, kecuali urban tourism juga tersedia jenis rural tourism. Di sini wisatawan dapat menikmati hidup di alam pedesaan termasuk melihat kehidupan keseharian warga desa dengan menginap di rumah penduduk. Kemudian wisatawan dapat melihat langsung pertunjukan kesenian tradisional dan kegiatan warga desa lainnya. Beberapa Desa Wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2014 diproyeksikan memiliki prospek cukup baik sehingga bisa menjadi andalan pariwisata daerah. Daerah ini memiliki keunikan berupa suasana khas terutama budaya, adat istiadat dan seni maupun pemandangan alam yang dapat dikemas menjadi sebuah acara yang berbasis eko-budaya (eco-culture) pada sebuah cultural landscape. 232
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI III METODE PENELITIAN III.1 Lokasi dan Data Penelitian Lingkup wilayah kajian penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan penggalian datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli (Kuncoro, 2009). Data primer ini digali dengan cara observasi dan survei. Dalam survei, peneliti menggali data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 200 orang responden yang diambil secara purposif. Untuk mempermudah wawancara, pewawancara dipandu dengan serangkaian kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Subyek wawancara adalah pemangku kepentingan yaitu tokoh masyarakat, kelembagaan lokal, SKPD (Pemda DIY dan Jateng, Pemkab Sleman dan Pemkab Klaten), pengelola Candi Prambanan, dan pelaku wisata (PHRI dan ASITA). Expert Meeting (EM) dan Focus Group Discussion (FGD dilakukan dengan perwakilan ASITA, PHRI, Pusat-pusat Studi Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota/Provinsi. Adapun data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (Kuncoro, 2009). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber publikasi, termasuk dari internet. III.2 Metode Analisis dan Sintesis Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan cara mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena (Leedy dan Ormrod, 2005). Analisis deskriptif memberikan gambaran pola yang konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna, melakukan komparasi antar hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan (Kuncoro, 2009). Analisis deskriptif dapat juga dilakukan dengan teknik statistik yang relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan ukuran tendensi sentral yaitu nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus (Kontour, 2003). Jadi, sekalipun metode analisis dalam studi ini relatif sederhana, namun dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya setelah dianalisis, dilakukan sintesis berupa interprestasi data yang ada dalam penelitian untuk diubah menjadi informasi yang berguna. III.3 Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan berikut, pertama, melakukan dokumentasi, inventarisasi dan pengumpulan data sekunder dari literatur, publikasi dan lembaga terkait (BPS, Pemerintah Daerah, dll) serta menyusun kuesioner untuk panduan wawancara mendalam serta kegiatan focus group discussion (FGD). Setelah itu, melakukan wawancara mendalam terhadap responden; Tahap kedua adalah melakukan diskusi, tukar pikiran (brainstorming) antara peneliti dengan pihak yang kompeten dan dilanjutkan survei lapangan, pertemuan dengan pakar (expert meeting, EM) serta FGD dengan masyarakat dan lembaga. Agar lebih efisien maka dalam FGD digunakan teknik mind mapping yaitu suatu cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pemikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping adalah upaya pengembangan cara berpikir secara divergen, kreatif, inovatif dan efektif, dengan memetakan pikiran-pikiran peserta FGD secara menarik, mudah, efisien dan berdaya guna sehingga lebih mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Langkah ketiga adalah menganalisis serta mensintesiskan hasil penelitian dan kemudian diikuti tahap terkahir yaitu menarik kesimpulan dan merekomendasikan kebijakan. 233
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) IV HASIL PENELITIAN IV.1 Pemetaan Potensi Sumberdaya Kebudayaan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam sumberdaya yang berhubungan dengan kebudayaan. Mayoritas penduduk DIY beretnis Jawa dengan bahasa pengantar keseharian Jawa dialek Mataraman; dan juga bahasa Indonesia untuk kegiatan formal. Etnis Jawa memiliki stereotipe sebagai suku bangsa yang sopan dan halus baik dalam tutur kata maupun tingkah laku, tetapi mereka juga dikenal sebagai komunitas yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat. Masyarakat Jawa di Yogyakarta memiliki sikap hidup religius dengan menahan diri dari berbagai godaan material, prasojo atau secukupnya sesuai dengan takaran kewajaran, setia kawan dengan mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan individu, tepo- seliro (toleransi) atau tenggang rasa serta mengutamakan ajinining diri menjunjung kehormatan, harkat, martabat dan kualitas eksistensi dibandingkan kepemilikan (Tranggono, 2007). Dalam membina rasa persatuan dan kesatuan orang Jawa memiliki pedoman "Desa mawa cara, Negara mawa tata" yaitu kesadaran terhadap pluralisme setiap daerah. Oleh karena itu hubungan dibuat hamonis dengan mengedepankan subasita atau tata perilaku yang santun, saling menghormati. Kemudian juga rasa kegotong-royongan dalam memikul beban kehidupan sehingga pameo "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" dijalankan di dalam kehidupan masyarakat, dan permasalahan yang muncul dikomporomikan melalui rembug warga atau rembug desa. Namun sayangnya cara seperti ini mulai terkikis oleh arus globalisasi yang bersifat individualistis sehingga acara-acara (events) sambatan (membantu tetangga yang mempunyai hajat), gugur gunung (bekerja bersama tetangga membersihkan, merawat lingkungan tempat tinggalnya tanpa menerima upah) dan lain-lain sudah jarang dilakukan. Karakteristik masyarakat Jawa bersifat agraris dengan mengembangkan lahan persawahan (wetland) yang seringkali dikombinasikan dengan pembenihan ikan, mina padi dan kolam. Sektor ini menjadi andalan karena relatif tidak memerlukan ketrampilan khusus. Namun, seperti pada umumnya masyarakat pertanian, bercocok tanam baginya bukan hanya matapencaharian tetapi juga praktik upacara dengan tata susila dan memperlihatkan identitas etnis, sehingga pertanian terjalin dalam kebudayaan (O'Connor, 1995: 969). Beragam seni dan budaya yang tersebar di DIY merupakan kekayaan tidak ternilai yang merupakan produk kreasi budaya masyarakat di wilayah DIY. Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki DIY merefleksikan tatanan kehidupan dan daya kreativitas yang memberikan corak, warna identitas budaya DIY. Potensi budaya yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen budaya yang memiliki "ruh kekuatan" dan nilai penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat pendukungnya. Kekayaan budaya yang tersebar itu, ada yang kondisinya dalam keadaan timbul tenggelam, memudar, tetapi ada pula yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat pendukungnya dan berkembang mengikuti zaman. Dari Gambar IV.1-2 terlihat bahwa DIY memiliki potensi 66 jenis upacara adat yang tersebar di seluruh wilayah mulai dari siraman pusaka, garebeg, sekaten, rajawedha, bersih desa, saparan bekakak gamping, suran mbah demang, tunggul wulung minggir, becekan, tawur agung, saparan wanalela, ngombeake jaran kepang, berbagai bentuk labuhan seperti labuhan Merapi, alit, ageng, nelayan, hondodento, pisusung Jaladri, serta melasthi, ngliwet pitik, nyekar atau ruwahan, rosulan, kupatan jala sutra, nyadran, rebo pungkasan, cembengan, kirab pusaka, midhangan, barithon, nawu sendhang Jambi, rejeban Gunung Kelir, Dzulkaidah Pringtali, cincing goling, madhilakiran, wiwit, sri negal, garap siti, pembukaan cupu Jala, kenduri dan sebagainya. 234
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Gambar IV 1 Peta Pertunjukan dan Acara Wisata di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY (2000) dan Survei (2011) Gambar IV 2 Peta Pertunjukan dan Acara Wisata di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY (2000) dan Survei (2011) Potensi kesenian di DIY meliputi Jathilan, keroncong, kerawitan, macapat, kethoprak, wayang orang, kulit dan klithik, gejlok lesung, campur sari, panembromo, salawatan, thek-thek, thek- bung, pedhalangan, lawak, qasidahan, samroh, seni-rupa, seni tari klasik, calung, siteran, cokekan, rodat, srandul, hadrah, laras madya, emprak, kubrasiswa, tari Badui, ande-ande lumut, kuntulan, klenthing, nini thowog, montro, orkes bambu, brambangan, cokekan, gambus, trengganom, langen swara, langen crito, terbangan, pajidor, krumpyung, ndolalak, saniswa, oglek, angguk, barzanji, lenggek, bangilun dan lain-lain. Khusus untuk wayang, UNESCO menetapkan sebagai "a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity" pada tahun 2003 (UNESCO, 2003), sebuah karya agung warisan budaya dunia. Seni pertunjukan berjumlah 86 buah dari 9 jenis yang ada yaitu mulai tari, musik, wayang, macapat, kethoprak, upacara adat, seni, keagamaan dan hari jadi (Tabel IV.1). Tabel IV.1 Jenis Seni Pertunjukan No. Jenis Pertunjukan Kota Yogya Sleman Bantul Kulonprogo Gunungkidul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tari Musik Wayang Macapai Ketoprak Upacara adat Seni Keagungan Hari Jadi 4 3 3 2 1 7 - - - 1 - - - - 11 - - - - - - - 24 3 - - - - - - 9 - 1 1 - - - - 16 - - - Jumlah 20 12 27 11 16 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY (2013) 235
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) Sumberdaya permainan tradisional yang eksis di DIY adalah adu kemiri, bèkelan, jèg-jègan, benthik, dakon, égrang, layang-layang, nini thowong, paseran, thuprok-thuprok, gobak-sodor, watu gatheng dan lain-lain. Permainan tradisional dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan karakteristiknya. Permainan yang hanya dimainkan anak perempuan adalah bèkelan, dakon; dilakukan oleh anak laki-laki saja adalah jèg-jègan, watu gatheng, dan adu kecik (isi buah sawo), sedangkan yang dilakukan keduanya adalah gobak sodor dan èngklèk. Beberapa permainan perlu dilakukan secara berpasangan satu lawan satu seperti dakon, jèg- jègan dan gobak sodor atau memerlukan peralatan tertentu seperti benthik. Permainan lain diikuti dengan nyanyian seperti jamuran, bahkan ada yang diikuti dengan sanksi bagi yang kalah seperti gendiran atau mengawali permainan dengan memberikan udhu (modal) terlebih dulu seperti sumbar suru. Permainan yang lain melakukan peniruan terhadap perilaku orang dewasa seperti pasaran, dhayoh-dhayohan (tamu-tamuan). Namun sayang, pada saat ini di daerah perkotaan, permainan tradisional sudah punah, sedangkan di daerah perdesaan pun jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan masyarakat beralih pada permainan individualistis dari produk budaya mancanegara seperti video games, play station dan lain-lain. Padahal permainan tradisional sangat luas mengandung nilai-nilai: (1) kesenangan atau kegembiraan untuk menuju kemajuan, (2) kebebasan (lepas dari tekanan) dengan tujuan memperoleh inspirasi, (3) pertemanan (friendship) dan kebersamaan (togetherness) untuk saling membantu, (4) demokrasi (karena setiap pemain diberikan status yang sama tidak pandang strata sosial yang dimilikiya seperti anak orang kaya atau miskin, pejabat atau masyarakat biasa; atau dalam hal memilih kolega atau pemenang seringkali dilakukan dengan cara ping-sut bila satu lawan satu atau hompimpah jika dilakukan pada banyak orang), (5) kepemimpinan, (6) tanggung-jawab untuk mendapatkan prestasi, (7) kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan (8) kejujuran atau sportivitas. Selain itu juga bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani, berpengaruh pada ketajaman berpikir, kehalusan perasaan serta kekuatan kemauan. Dengan demikian permainan tradisional bermanfaat untuk mendidik sosialisasi, melatih kedisiplinan, tertib, bersikap awas dan waspada dan siap menghadapi segala situasi (Purwaningsih, 2006). Purwaningsih (2006) mengatakan bahwa tidak dikenalnya permainan tradisional oleh generasi kini, bukan karena kesalahan mereka tetapi karena dipengaruhi beberapa hal di antaranya adalah penyampaian materi atau tidak dikenalkan oleh generasi sebelumnya. IV.2 Peringkat Sumberdaya Kebudayaan dan Kalender Acara (Events) DIY Untuk menentukan sumberdaya kebudayaan yang berpotensi memiliki daya saing adalah menggunakan asumsi bahwa DIY telah memiliki peraturan kebijakan dan perundangan (Perda, Pergub dll) yang memadai, kelestarian lingkungan hidup, jaminan keamanan dan keselamatan, kesehatan dan kebersihan, prioritasasi perjalanan dan pariwisata (travel and tourism), infrastruktur transportasi udara (bandara internasional), darat dan pariwisata (terminal bus dan KA), tingkat penetrasi layanan dan pengguna internet, jalur telepon, dan broadband, yang semuanya relatif baik. Sementara industri perjalanan dan pariwisata DIY cukup kompetitif dibandingkan daerah lain, sedangkan untuk sumberdaya manusia relatif dapat dipenuhi dengan adanya berbagai sekolah atau institusi yang membinanya. Untuk daya tarik (affinity) industri pariwata DIY dan sumberdaya alam hanya tidak kalah dari bali. Oleh karena itu, fokus dari potensi yang digali adalah pada sumberdaya kebudayaan. 236
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel IV.2 Acara Unggulan No Sleman Bantul Kulon Progo Gunung Kidul Kota Yogyakarta Lain-lain 1 Bekakak/N Labuhan Keraton Ngayogyakarta/P Ngguyang Jaran Bendung Kayangan (Kembul Sewu Dulu)/K Sedekah Laut Pantai Baron dan Kukup/P Sekaten & Grebeg Maulud/N Kirab Budaya DIY/N 2 Sarapan Ki Ageng Wonolelo/N Kirab Budaya Imogiri/P Ritual Gunung Lanang/K Bersih Desa Wiladeg/K Siraman Pusara Kraton/P Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta/I 3 Labuhan Merapi/N Nguras Enceh/P Festival Layang- Layang Tingkat Nasional.N Bersih Desa Karang Rejek/K Nampi Pareden/K Jogja Java Carnival/N 4 Suran Mbah Demang/K Rebo Pungkasan/K Pesta Kembang Api/N Bersih Desa Gubug Gedhe/K Malioboro Festival/I 5 Tuk Sibedug/K Gerebeg Selarong/K Jamasan Pusaka Pembukaan Suroloyo/P Cupu Panjala/K Festival Kesenian Yogyakarta (FKY)/I 6 Art Jog/I 7 8 Jogja International Street Performance/I Biennale Jogja/I Sumber: Survei lapangan; Keterangan: tingkatan acara - I- tingkat internasional N- tingkat Nasional, P- tingkat Provinsi, dan K-Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan wawancara terhadap pemangku kepentingan, diskusi dan tukar pikiran dilakukan pemetaan terhadap sumberdaya kebudayaan. Hasilnya diperoleh 20 acara kebudayaan di setiap kabupaten/kota. Kemudian melalui diskusi, pertemuan pakar dan FGD, dari 20 acara yang ada kemudian diperas untuk ditetapkan menjadi lima acara (events) sebagai unggulan di setiap Kabupaten/Kota di DIY (Tabel IV.2). Penentuan sumberdaya unggulan ditentukan berdasarkan kemampuan untuk bersaing (daya saing) yaitu rutinitas penyelenggaraan, animo penonton, organisasi penyelenggaraaan, pendanaan, skala cakupan, keunikan, kemanfaatan terhadap masyarakat, daya tarik, esensi dan kandungan kearifan lokal. Setiap aspek diberikan skor 1-5 (mulai dari sangat tidak baik sampai dengan sangat baik) dan tingkat penyelenggaraan (domestik, provinsi, nasional, maupun internasional) oleh responden (pemangku kepentingan). Jumlah skor kemudian diurutkan mulai tertinggi sampai dengan terendah. Selanjutnya dari berbagai acara unggulan tersebut kembali dipilih yang menjadi "master events" berdasarkan jumlah skor dan tingkat penyelenggaraan. "Master events" yang ada dihubungkan (link) dengan sub-events yang sudah eksis di Kabupaten/Kota (Gambar IV.3). 237
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) Gambar IV 3 Master Events dan Sub-Events Budaya di DIY Sumber: Hasil survei lapangan, EM, & FGD Semua acara unggulan termasuk "master events" dipetakan dan diletakkan pada suatu kalender acara pariwisata budaya (events calendar) di DIY yang terintegrasi dan tentu juga disesuaikan dengan sebaran waktu kedatangan wisatawan (Gambar IV.4) yang puncaknya (peak season) ada pada bulan Juni-September. Dengan begitu, kedatangan wisatawan yang sebenarnya fokus pada "master events", dapat pula ditarik untuk belanja di acara (events) lain di daerah, yang terhubung dengannya. Gambar IV 4 Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Sumber: UNWTO (2011) Namun demikian, perlu disadari bahwa hal ini tidak mudah, tidak semua sub-events dapat terhubung dengan master events, karena beberapa acara di Kabupaten dan Kota terikat dengan penanggalan Jawa yang terus bergerak, tidak selaras dengan penanggalan Masehi yang dianut dunia internasional. 238
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel IV.3 Jadwal Acara Master Events dan Sub-Events Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Pekan Budaya Tionghoa FKY Bersih Desa Gubug Gede (GK) Labuan Merapi (Slm) Tuk Sibedug (Slm) Sekaten & Grebeg Maulud (YK) Labuan Kraton (Btl) Garebeg Selarong (Btl) Siraman Pusaka Krataon (YK) Festival Layang-layang (KP) Nampi Pareden (YK) Bersih Desa Wiladeg (GK) Aug Sep Oct Nov Dec Jogja Carnival Biennale Jogja Pembukaan Cupu Panjala (SK) Sarapan Bekakak (Slm) Pesta Kembang Api (KP) Bersih Desa Karang Rejek (GK) Sarapan Wonolelo (Slm) Sedekah Laut Baron & Kukup (GK) Suran Mbah Demang (Slm) Rebo Pungkasan (Btl) Kirab Budaya Imogiri (Btl) Nguras Enceh (Btl) Ngguyang Jaran (KP) Ritual Gunung Lanang (KP) Jamasan Pusaka Suroloyo (KP) Sumber: Hasil survei lapangan, EM, dan FGD. Telaah mendalam terhadap acara unggulan yang diprioritaskan untuk dijadikan master events, paling tidak untuk jangka waktu tiga tahun ke depan (setelah itu dapat ditinjau kembali), menghasilkan empat acara yang dianggap memenuhi persyaratan yaitu pekan budaya Tionghoa (dilaksanakan bulan Januari-Februari), Festival Kesenian Yogyakarta atau FKY (Juni-Juli), Jogja Java Carnival (Oktober) dan Biennale Jogja (November). Jadwal acara selengkapnya (master events dan sub-events) dapat dilihat pada Tabel IV.3. IV.3 Persaingan Acara Budaya DIY Dengan Daerah Lain Beberapa daerah di Indonesia memiliki acara kebudayaan yang mirip dengan yang dimiliki DIY. Sebagai contoh, Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) di DIY sama dengan Pesta Kesenian Bali (di Denpasar Bali). Hal ini terjadi karena memang ide awal FKY adalah mencontoh platform PKB di Bali yang fokusnya pada kepedulian terhadap kelestarian kebudayaan dan menjadikan seni untuk menjalin kesatuan intra dan inter bangsa (Soeroso, 2012). Kemudian Jogja Carnival yang menampilkan banyak kegiatan budaya di DIY termasuk juga peragaan busana batik, diadopsi oleh Kota Surakarta (Solo) dengan acara sejenis yang diberi nama Solo Batik Carnival (Antarajateng, 2013). Pekan budaya Tionghoa di DIY mirip dengan China Town Art Festival di Kota Semarang, Jawa Tengah (Adam, 2012) atau di Festival Peh Cun atau dikenal dengan Festifal Perahu Naga di Singkawang, Kalimantan Barat. Namun demikian, masing-masing acara tentu memiliki isi (content) dan keunikan yang berbeda sesuai dengan tradisi panjang yang melekat pada masyarakat pemangku kepentingannya. Sebagai contoh, festival budaya impor dari China, akan berbeda di setiap daerah karena akulturasinya dengan budaya lokal akan menghasilkan tampilan dan sifat yang unik. 239
Pemetaan dan Pemeringkatan Acara Budaya ... (Amiluhur Soesoro, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo) V PENUTUP V.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Politik dan Ekonomi DIY dipandang kondusif sehingga acara-acara (events) budaya penting yang telah dipetakan dan memiliki nilai jual, dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dan obyek pemasaran. Acara itu meliputi seni pertunjukan yang berjumlah 86 buah dari 9 jenis yang ada yaitu tari, musik, wayang, macapat, kethoprak, upacara adat, seni, keagamaan dan hari jadi daerah. Kemudian setelah dilakukan pemeringkatan ditemukan empat master events acara kebudayaan di DIY yaitu Biennale Jogja, Pekan Budaya Tionghoa, Jogja Java Carnival dan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY); 2. Seluruh acara-acara (events) yang telah dipetakan diselaraskan dengan pola kedatangan wisatawan yang puncaknya (peak season) ada pada bulan Juni-September sehingga tercipta kalender acara (events calendar) yang disesuaikan dengan sebaran waktu kedatangan wisatawan. Dengan begitu, kedatangan wisatawan yang sebenarnya fokus pada "master events", dapat pula ditarik untuk belanja di acara (events) lain di daerah lengkap dengan kerajinan dan keseniannya, yang terhubung dengannya. V.2 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah DIY dan juga Kabupaten/Kota dalam memajukan dunia pariwista khususnya dalam hal pemanfaatan acara-acara (events) budaya sebagai salah satu destinasi wisata adalah sebagai berikut. 1. Melakukan dan memberikan branding acara-acara (events) wisata bukan hanya dianggap "penting", tetapi juga harus dapat menjadi suatu "keperluan" bagi pemangku kepentingan pariwisata; 2. Melakukan pengemasan (packaging) terhadap produk yang ditawarkan, sehingga produk bukan hanya menarik dari sisi produsen, tetapi jauh lebih penting utama justru "menarik" dari sudut pandang konsumen; 3. Melakukan upaya programming penyelenggaraan acara-acara (events) dengan melibatkan wisatawan dalam penciptaan produk dan pengalaman berwisata (prinsip co-creation). Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan berbagai komunitas yang ada di DIY seperti motor club di antaranya HD (Hardley Davidson) club, Vespa Club, Motor Antique Club (MAC) dan lain-lain; komunitas sepeda tua di antaranya PODJOK (Paguyuban Onthel Djokdjakarta), sepeda lipat (seli), dan juga penggemar fotografi dan sebagainya sebagai duta wisata. Implementasi branding, packaging, dan programming tersebut dikoordinasikan oleh Pemda DIY (Dinas Pariwisata DIY) dan didukung oleh Pemkab/Pemkot (Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota), pelaku wisata (PHRI, ASITA, Komunitas Pemandu Wisata, dsb), Perbankan, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya; 3. Melakukan upaya programming penyelenggaraan acara-acara (events) dengan melibatkan wisatawan dalam penciptaan produk dan pengalaman berwisata (prinsip co-creation). Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan berbagai komunitas yang ada di DIY seperti motor club di antaranya HD (Hardley Davidson) club, Vespa Club, Motor Antique Club (MAC) dan lain-lain; komunitas sepeda tua di antaranya PODJOK (Paguyuban Onthel Djokdjakarta), sepeda lipat (seli), dan juga penggemar fotografi dan sebagainya sebagai duta wisata. Implementasi branding, packaging, dan programming tersebut dikoordinasikan oleh Pemda DIY (Dinas Pariwisata DIY) dan didukung oleh Pemkab/Pemkot (Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota), pelaku wisata (PHRI, ASITA, Komunitas Pemandu Wisata, dsb), Perbankan, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya; 5. Cara pemetaan dan pemeringkatan acara seperti dilakukan peneliti di DIY dapat diterapkan di wilayah lain, khususnya pada acara yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang akan dijadikan unggulan pariwisata. Namun demikian, dalam pengkajian perlu dilihat pula apakah acara budaya yang diteliti untuk menjadi unggulan masih bersifat "tuntunan" ataukah sudah menjadi "tontonan" yang sifatnya siap "go public". 240
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Daftar Pustaka Adam, R. (2012) Naga Doreng Meriahkan China Town Art Festival. Diakses pada tanggal Agustus 2013. Antarajateng. (2012) Solo Batik Carnival Bakal Ikuti Festival Bunga Pasadena. Edisi Senin, 06 Agustus 2012. Diakses pada tanggal Agustus 2013. Artikata. (2013) Acara. Diakses pada tanggal Agustus 2013. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan BAPPEDA DIY. (2010) Analisis Produk Domestik Bruto 2005-2009. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY dan BAPPEDA DIY. ________. (2011) Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DIY. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY. Badan Pusat Statistik (BPS). (2011) Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bussinessdicitonary. (2013) Competitiveness. Diakses pada tanggal Agustus 2013. Dinas Pariwisata DIY. (2011) Statistik Pariwisata. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY. ________. (2012) Statistik Pariwisata. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY. Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29: 403-428. International Monetary Fund (IMF). (2011) World Economic Outlook Database. Washington, DC: International Monetary Fund. April 2011. Kamusbesar. (2013) Deskripsi dari daya saing. Diakses pada tanggal Agustus 2013. Kompas. (2011) Promosi Wisata Yogyakarta Perlu ditingkatkan. Edisi 18 Juni 2011. Kompas. Kountur, R. (2003) Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit PPM. Kuncoro, M. (2009) Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Cetakan 1, Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Leedy, P.D., and Ormrod, J.E. (2005) Practical Research: Planning and Design. 8th Edition. Singapore: Pearson Education Pte. Mandarin Centre. (2011) Asal-usul Festival Peh Cun/Festival Makan BakCang. iakses pada tanggal Agustus 2013. O'Connor, R.A. (1995) Agriculture change and ethnic succession in Southeast Asian Studies: A case for regional anthropology. The Journal of Asian Studies, 54 (4): 969. Porter. M. (2005) What is competitiveness? Diakses pada tanggal Agustus 2013. Purwaningsih, E. (2006) Permainan tradisional anak: Salah satu khasanah budaya yang perlu dilestarikan. Jantra, 1 (1): 44-50. Searle, M.S. and Jackson, E.L. (1985) Socioeconomic variations in perceived barriers to recreation participation among would-be participants. Leisure Sciences, 7: 227-249. Smith, V.L. (1989) Host and Guest: The Anthropology of Tourism. (2nded.). Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. Sunario, W. (2007) Perlu Manajemen Handal Untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia. Media Indonesia, 20 Desember 2007. Tõzsér, A. (2010). Competitive Tourism Destination: Developing a New Model of Tourism Competitiveness. Univerisity of Miskolc, Faculty of Economics. Unpublished PhD Dissertation. Tranggono, I. (2007) Menakar daya saing kebudayaan DIY. Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Di Bapeda DIY pada tanggal 10 Desember 2007. UNESCO. (2003) The Unesco hereby Proclaims Wayang Puppet Theatre - Indonesia as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Diakses pada tanggal 21 Juli 2013. UNWTO. (2013) UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition. World Economic Forum (WEF). (2013) Tourism Competitiveness. and-tourism-competitiveness/. Diakses pada tanggal Agustus 2013. *** 241
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) PERANAN KOMODITI KELAPA SAWIT DALAM PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI JAMBI: ANALISIS INPUT-OUTPUT TAHUN 2000, TAHUN 2010 DAN PERBANDINGANNYA Edwin Mahatir M. R. Mahasiswa Program Magister, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Bambang Juanda Guru Besar, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Sektor atau komoditi unggulan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dengan tanpa mengenyampingkan aspek sosial dan lingkungan.Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi dari kelompok sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2000 dan tahun 2010, secara keseluruhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dilihat dari struktur output pada tahun 2000 sebesar Rp 18,088 triliun meningkat sebesar Rp 85,274 triliun menjadi Rp 103,362 triliun pada tahun 2010. Begitu pula dengan beberapa parameter struktur I-O lainnya yang mengalami peningkatan.Dampak langsung ke belakang kelapa sawit sebesar 0,342284 dan industri CPO sebesar 0,379214 pada tahun 2010. Dampak langsung kedepan kelapa sawit sebesar 0,213546 dan industri CPO sebesar 0,217101 pada tahun 2010. Nilai multiplier output tipe I kelapa sawit sebesar 1,5516 dan industri CPO sebesar 1,6187 pada tahun 2010. Kata kunci: Perekonomian daerah; kelapa sawit; Provinsi Jambi; analisis input-output; dampak multiplier. A leading sector is needed in order to accelerate economic growth of a local economy without ignoring the social and environmental aspects. Oil palm is one of the sectors which is expected to contribute greatly the economic growth of Jambi Province. The results showed that during the period of 2000 and 2010, the economy of Jambi overall has developed very significantly as its output Rp 18.088 trillion in 2000 to Rp 103.362 trillion in 2010. Some structural parameters of the I-O analysis have also changed considerably. Backward direct effect 0,342284 for palm oil and 0,379214 for CPO industry in 2010.Forward direct effect 0,213546 for palm oil and 0,217101 for CPO industry in 2010. Output multiplier of tipe I 1,5516 for palm oil and 1,6187 for CPO industry in 2010. Keywords: Local economy; oil palm; Jambi province; input-output analysis; multiplier effect. 242
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI I. PENDAHULUAN D alam dekade terakhir, daerah hutan hujan tropis di Indonesia mengalami perubahan dalam penggunaan lahan.Deforestasi juga terjadi di Provinsi Jambi yaitu sekitar 2,3 juta Ha kawasan jelajah orang rimba telah berubah menjadi perkebunan sawit, akasia, areal hak pengusahaan hutan, dan permukiman transmigran (Sardi, 2010). Sejalan dengan temuan Stole (2003), penggunaan lahan di Provinsi Jambi ditentukanbaik olehkondisipredisposisi(iklim, ketinggian dankesesuaian untuktanaman pohontertentu) dan penyebabyang terkait dengan manusia (proyektransmigrasi danuntukpenggunaan lahantertentu).Sementara Wicke (2011), menyatakan kecenderungan penggunaan lahan akan terus meningkat untukproduksi kelapa sawitdi Indonesia sampai tahun 2020. Isuperdagangan global dan konsumerisme akan produk yang ramah lingkungan (green consumerism), jika tidak ditanganisecara tepatdapat menimbulkandampakyang merugikan pada perdagangan komoditi kelapa sawit (Othman, 2003).Pengembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, output dan devisa(Susila, 2004).Kinerja sektor kelapa sawit akan terlihat dalam kapasitas untuk mempertahankan input dan penciptaan nilai tambah (Othman, 2004). Produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2010sebesar 1.266.225 ton.Luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2010 mencapai490.151Ha(BPS Jambi, 2011).Penelitian yang dilakukan Febriyezi (2004), menyatakan produktivitas perkebunan kelapa sawit Provinsi Jambi masih dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknologi usahatani sampai 5 ton/Ha. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui dan dianalisis bagaimana peranan komoditi kelapa sawit dalam perekonomian daerah Provinsi Jambi.Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisiskondisi perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2000 dan tahun 2010, 2) menganalisisketerkaitan dan dampakpengganda antar sektor dalam perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2000 dan tahun 2010, dan 3)menganalisis peranan komoditi kelapa sawit dalam penciptaan output, penyedia lapangan kerja dan pemicu peningkatan pendapatan di Provinsi Jambi pada tahun 2000 dan tahun 2010. Penelitian ini dibatasi denganmenggunakan tabel Input-Output (I-O)berdasarkan transaksi domestik atas dasar harga produsen Provinsi Jambi tahun 2000 dan tahun 2010 updating dengan klasifikasi 70 sektor (matrix 70 x 70). Sektor yang dianalisis peranannya adalah Kelapa Sawit atau Tandan Buah Segar (kode sektor 13) dan Industri CPO (kode sektor 35). II. METODE PENELITIAN 2.1. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di daerah Provinsi Jambi, dipilih secara sengaja (purposive) didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: 1) Provinsi Jambi memiliki aktivitas perekonomian khususnya subsektor kehutanan yang cukup lengkap (seperti HPH, industri kehutanan, dan sektor pendukung) sehingga layak untuk menjadi obyek penelitian ekonomi makro regional. 2) Dalam pembangunan ekonomi, Provinsi Jambi memberikan prioritas pada sektor pertanian termasuk kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan pertambangan tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya. 2.2. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian yaitu: - Tabel Input-Output Provinsi Jambi Tahun 2000 dan Tahun 2010(updating),klasifikasi 70 sektor (Matriks 70 x 70 sektor); - PDRB Provinsi Jambi Tahun 2000 danTahun 2010; - Data tenaga kerja Provinsi Jambi Tahun 2000 dan Tahun 2010. 243
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) 2.3. Analisis Data (Analisis Input-Output) Struktur Tabel Input-Output (I-O) memungkinkan untuk digunakan sebagai alat analisis keterkaitan sektor ekonomi.Struktur tabel Input-Output sederhana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Struktur Tabel Input-Output (I-O) Dua Sektor Ekonomi Sektor Upah/gaji 1 2 Nilai tambah (W) 1 Z11 Z21 L1 N1 M1 Sektor 2 Z12 Z22 L1 N1 M1 C1 C2 LC NC MC Permintaan akhir I1 I2 LI NI MI G1 G2 LG NG MG E1 E2 LE NE ME Total output X1 X2 L N M Total input X1 X2 C I G E X Sumber :Miller dan Blair (2009) Beberapa Angka Pengganda dalam Analisis Input-Output a. Output multiplier, yaitu dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap total b. output seluruh sektor di daerah penelitian. Income multiplier, yaitu dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di daerah penelitian secara keseluruhan. c. Employment multiplier, dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan kesempatan kerja. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Input-Output Provinsi Jambi Tahun 2000 Struktur Permintaan dan Penawaran Permintaan dan penawaran barang dan jasa di Provinsi Jambi menurut tabel Input-Output tahun 2000 berdasarkan transaksi domestik atas dasar harga produsen mencapai Rp21,311triliun.Jumlah permintaan tersebut merupakan permintaan yang dilakukan oleh sektor-sektor produksi (permintaan antara) Rp 5,295triliun atau sekitar 24,84%. Rp 10.600triliun atau 49,74% untuk permintaan oleh konsumen akhir domestik,Rp 5,416triliun atau 25,42% untuk permintaan ekspor dan daerah lainnya. Struktur Output Tabel Input-Output Provinsi Jambi tahun 2000 menunjukkan keseimbangan antara input dengan output sebesar Rp 18,088 triliun. Tabel 2. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Output di Provinsi Jambi Tahun 2000 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 53 41 52 43 35 67 11 56 36 Pertambangan Migas Perdagangan Industri Kayu Lapis dan sejenisnya Bangunan Industri Barang dari Karet & Plastik Industri Crude Palm Oil (CPO) Pemerintahan dan Pertahanan Perkebunan Karet Angkutan Jalan Raya Industri Penggilingan Padi 1.540.604 1.217.221 1.008.622 846.272 825.637 816.122 769.831 741.863 706.696 567.379 8,52 6,73 5,58 4,68 4,56 4,51 4,26 4,10 3,91 3,14 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya Total (70 sektor) 9.040.246 9.047.420 18.087.666 49,98 50,02 100 Sumber :Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 244
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Sektor pertambangan migas merupakan sektor terbesar menurut peringkat outputnya dengan nilai Rp 1,541 triliun atau mempunyai peranan sebesar 8,52% dari total output. Sektor industri CPO di peringkat ke-6 dengan nilai Rp 0,816 triliun atau 4,51% dari total output, sedangkan sektor kelapa sawit di peringkat ke-16 dengan nilai Rp 0,375 triliun atau mempunyai peranan sebesar 2,07% dari total ouput. Struktur Input a. Struktur Input Antara Total input antara adalah sebesar Rp 5,295 triliun, yang terdiri dari komponen domestik Rp 4,159triliun atau mempunyai peranan sebesar 78,56% dan yang berasal dari luar daerah adalah sebesar Rp 1,135triliun atau mempunyai peranan sebesar 21,44%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa input antara yang digunakan dalam proses produksi di Provinsi Jambi sebagian besar adalah berasal dari lokal. b. Struktur Input Primer Input primer sering juga disebut dengan nilai tambah bruto (NTB), sektor pertambangan migas merupakan sektor terbesar menurut NTB dengan nilai Rp 1,537 triliun atau mempunyai peranan sebesar 12,01% dari total NTB. Tabel 3. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Nilai Tambah Bruto di Provinsi Jambi Tahun 2000 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 53 67 52 43 41 35 56 48 47 Pertambangan Migas Perdagangan Pemerintahan Umum dan Pertahanan Bangunan Industri Barang dari Karet & Plastik Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya Industri Crude Palm Oil Angkutan Jalan Raya Industri Barang dari Logam, Mesin dan Perlatannya Industri Barang Mineral Bukan Logam 1.536.545 776.266 764.317 718.383 598.722 551.429 493.371 454.418 388.400 386.023 12,01 6,07 5,97 5,62 4,68 4,31 3,86 3,55 3,04 3,02 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya 6.667.875 6.125.260 52,12 47,88 Sumber : Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 Sektor Industri CPO di peringkat ke-7 dengan nilai Rp 0,493 triliun atau mempunyai peranan sebesar 3,86% dari total NTB. Sedangkan sektor kelapa sawit di peringkat ke-22 dengan nilai Rp 0,211 triliun atau mempunyai peranan sebesar 1,65% dari total NTB. Ekspor dan Impor Ekspor terbesar adalah sektor pertambangan migas dengan nilai sebesar Rp 1,495triliun atau mempunyai peranan sebesar 28,04% dari nilai keseluruhan ekspor. Industri CPO menempati peringkat ke-4 dengan nilai sebesar Rp 0,548triliun atau mempunyai peranan sebesar 10,28% dari nilai keseluruhan ekspor.Sedangkan sektor kelapa sawit menempati peringkat ke-7 dengan nilai sebesar Rp 0,259 triliun atau mempunyai peranan sebesar 4,86% dari nilai keseluruhan ekspor.Sementara nilai impor pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 3,223 triliun. Tabel 4. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Ekspor di Provinsi Jambi Tahun 2000 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 3 4 5 30 41 43 35 53 Pertambangan Migas Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya Industri dan Barang dari Karet dan Barang Plastik Industri Crude Palm Oil Perdagangan 1.495.417 711.668 687.048 548.355 412.795 28,04 13,34 12,88 10,28 7,74 245
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) 6 7 8 9 10 11 13 15 24 12 Karet Kelapa Sawit Kayu Manis Kayu Bulat Kopi 350.113 259.259 193.663 110.854 96.890 6,56 4,86 3,63 2,08 1,82 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya Total (70 sektor) 4.866.062 467.523 5.333.585 91,23 8,77 100 Sumber : Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun (2000) Nilai impor terdiri dari nilai permintaan antara sebesar Rp 1,135 triliun atau 35,22% dari total input antara adalah berasal dari luar daerah atau impor. Sedangkan sisanya sebesar Rp 2,088 triliun atau 64,78% dari total permintaan akhir adalah berasal dari luar daerah atau impor. Analisis Keterkaitan Dampak langsung ke belakang sektor kelapa sawit (13) berada pada peringkat ke-17 dengan nilai 0,335925 atau mempunyai peranan sebesar 2,20% terhadap total output. Tabel 5. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Dampak Langsung Ke Belakang (DLKB) dan Dampak Dampak Langsung ke Belakang Dampak Langsung ke Depan Peringkat Kode I-O DLKB % (Total Output) Kode I-O DLKD % (Total Output) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 49 42 65 11 41 23 16 64 35 0,442644 0,436708 0,418795 0,414570 0,405606 0,401976 0,390403 0,388466 0,385668 0,381715 2,90 2,86 2,75 2,72 2,66 2,64 2,56 2,55 2,53 2,50 37 53 48 56 24 1 60 11 62 66 1,027880 0,960484 0,829894 0,747107 0,592461 0,585920 0,527673 0,498717 0,496647 0,474786 6,74 6,30 5,44 4,90 3,88 3,84 3,46 3,27 3,26 3,11 Total (70 sektor) 15,252715 15,252715 Sumber : Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 Sektor industri CPO(35) berada pada peringkat ke-10 dengan nilai DLKB sebesar 0,381715 atau mempunyai peranan sebesar 2,50% terhadap total output. Dampak langsung ke depan sektor kelapa sawit berada pada peringkat ke-25 dengan nilai 0,190685 atau mempunyai peranan sebesar 1,25% terhadap total output, sedangkan sektor industri CPO berada pada peringkat ke-22 dengan nilai 0,237924 atau mempunyai peranan sebesar 1,56% terhadap total output. Tabel 6. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang (KLTB) serta Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan (KLTD) Tahun 2000 Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (70 sektor) Kode I-O 40 11 65 49 35 16 41 42 64 26 DLKB 1,641585 1,616981 1,588264 1,575354 1,567508 1,567263 1,562883 1,545675 1,540152 1,528249 15,252715 % (Total Output Multiplier) 1,82 1,79 1,76 1,75 1,74 1,74 1,73 1,71 1,71 1,69 100 Kode I-O 53 37 48 56 11 62 24 1 66 60 DLKD 2,244795 2,200058 2,105235 2,017195 1,790904 1,762841 1,752415 1,747825 1,710342 1,687725 15,252715 % (Total Output Multiplier) 2,49 2,44 2,33 2,24 1,98 1,95 1,94 1,94 1,90 1,87 100 Sumber : Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 246
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Nilai KLTB untuk sektor kelapa sawit (13) pada peringkat ke-19 sebesar 1,421993 atau mempunyai peranan sebesar 1,58% terhadap total output multiplier.Sektor industri CPO (35) mempunyai nilai KLTB sebesar 1,567508 atau mempunyai peranan sebesar 1,74% terhadap total output multiplier.Sektor kelapa sawit (13) berada di peringkat ke-27 dengan nilai KLTD sebesar 1,246312 atau mempunyai peranan sebesar 1,38% terhadap total output multiplier.Sektor industri CPO (35) berada di peringkat ke-21 dengan nilai KLTD sebesar 1,333482 atau mempunyai peranan sebesar 1,48% terhadap total output multiplier. Angka Pengganda (Multiplier) a. Multiplier Output Nilai multiplier output sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 1,0000s/d 1,6416 untuk Tipe I, selang antara 1,0000 s/d 1,8188 untuk Tipe II. Nilai multiplier output Tipe I untuk sectorkelapa sawit sebesar 1,4220 dan sektor industri CPO sebesar 1,4649. Sedangkan nilai multiplier output Tipe II untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,6080dan sektor industri CPO sebesar 1,5065. b. Multiplier Pendapatan Nilai multiplier pendapatan untuk tahun 2000 didapatkan bahwa nilai multiplier pendapatan sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 0,0000s/d 8,8295 untuk Tipe I dan selang antara 0,0000 s/d 9,8423 untuk Tipe II. Nilai multiplier pendapatan Tipe I untuk sektorkelapa sawit sebesar 1,2658 dan industri CPO sebesar 3,0116. Sedangkan nilai multiplier pendapatan Tipe II untuk sektorkelapa sawit sebesar 1,4110, dan sektorindustri CPO sebesar 3,3571. c. Multiplier Tenaga Kerja Nilai multiplier tenaga kerja untuk tahun 2000 didapatkan bahwa nilai multiplier tenaga kerja sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 0,0000s/d 31,2222 untuk Tipe I dan selang antara 0,0000 s/d 35,4705 untuk Tipe II. Nilai multiplier tenaga kerja Tipe I untuk sektorkelapa sawit sebesar 1,3332 dan sektor industri CPO sebesar 4,0980. Sedangkan nilai multiplier tenaga kerja Tipe II untuk sektorkelapa sawit sebesar 1,5331 dan sektor industri CPO sebesar 4,7648. 3.2. Input-Output Provinsi Jambi Tahun 2010 Struktur Permintaan dan Penawaran Permintaan barang dan jasa di Provinsi Jambi menurut tabel input-output tahun 2010 berdasarkan transaksi domestik atas dasar harga produsen mencapai Rp. 127,099triliun, terdiri dari permintaan antara sebesar Rp. 28,040triliunatau sekitar 22,06% dari seluruh permintaannya. Selanjutnya Rp. 63,460 triliun atau 49,93% untuk permintaan oleh konsumen akhir domestik,dan Rp 35,598triliun atau 28,01% untuk permintaan ekspor luar negeri dan daerah lainnya. Struktur Output Tabel Input-Output Provinsi Jambi tahun 2010 menunjukkan keseimbangan antara input dengan output sebesar Rp 103,362 triliun. Tabel 7. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Output Tahun 2010 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 52 53 11 35 43 67 36 56 37 Pertambangan Migas Bangunan Perdagangan Perkebunan Karet Industri Crude Palm Oil (CPO) Industri Barang dari Karet & Plastik Pemerintahan dan Pertahanan Industri Penggilingan Padi Angkutan Jalan Raya Industri Makanan Lainnya 10.904.528 9.736.870 5.951.715 5.290.293 4.745.951 4.485.121 4.394.092 3.299.446 3.228.062 3.141.192 10,55 9,42 5,76 5,12 4,59 4,34 4,25 3,19 3,12 3,04 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya Total (70 sektor) 55.177.272 48.185.143 103.362.415 53,38 46,62 100,00 Sumber : Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2010 247
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) Pada tahun 2010 sektor pertambangan migas masih menjadi sektor terbesar seperti pada tahun 2000 menurut peringkat outputnya dengannilai Rp 10,904 triliun atau mempunyai peranan sebesar 10,55% dari total output. Sektor industri CPO berada di peringkat ke-5 dengan nilai Rp 4,745 triliun atau mempunyai peranan sebesar 4,59% dari total output. Struktur Input a. Struktur Input Antara Total input antara adalah sebesar Rp 28,040triliun, yang terdiri dari komponen domestik Rp 20,589 triliun atau mempunyai peranan sebesar 73,42% dan yang berasal dari luar daerah adalah sebesar Rp 7,451triliunatau mempunyai peranan sebesar 26,58% dan sektor karet mempunyai nilai input antara paling besar yaitu Rp 2,113 triliun. Sektor kelapa sawit mempunyai nilai input antara sebesar Rp 0,931 triliun, dan sektor industri CPO sebesar Rp 1,779 triliun. b. Struktur Input Primer Sektor pertambangan migas masih memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan NTB dengan nilai Rp 10,875triliunatau 14,44% dari total NTB. Sedangkan sektor industri CPO mengalami peningkatan peringkat yang semula menempati peringkat ke-7 pada tahun 2000 naik menjadi peringkat ke-6 pada tahun 2010 dengan nilai Rp 0,551triliun atau mempunyai peranan sebesar 3,81% dari total NTB. Tabel 8. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Peringkat Nilai Tambah Bruto di Provinsi Jambi Tahun 2010 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 52 67 53 43 35 11 62 31 56 Pertambangan Migas Bangunan Pemerintahan Umum dan Pertahanan Perdagangan Industri Barang dari Karet & Plastik Industri Crude Palm Oil Karet Bank Pertambangan Non Migas Angkutan Jalan Raya 10.875.792 8.472.010 4.362.615 3.795.628 3.173.143 2.869.075 2.684.935 2.623.322 2.385.191 2.075.703 14,44 11,25 5,79 5,04 4,21 3,81 3,56 3,48 3,17 2,76 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya Total (70 sektor) 43.317.413 32.003.806 75.321.220 57,51 42,49 100 Sumber : Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun (2010) Sektor kelapa sawit mengalami peningkatan signifikan dari peringkat ke-22 pada tahun 2000 menjadi peringkat ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai Rp 1,058 triliun atau mempunyai peranan sebesar 2,00% dari total NTB. Ekspor dan Impor Ekspor barang dagangan dan jasa yang dilakukan, nilai yang terbesar adalah sektor pertambangan migas dengan nilai sebesar Rp 10.239.910 juta atau 28,77% dari nilai keseluruhan ekspor. Industri CPO mengalami peningkatan yang semula peringkat ke-4 pada tahun 2000 menjadi peringkat ke-3 pada tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp 3.270.181 juta atau 9,19%, sedangkan sektor kelapa sawit mengalami penurunan dari yang semula peringkat ke-7 pada tahun 2000 menjadi peringkat ke-8 dengan nilai sebesar Rp 1.919.432 juta atau 5,39% dari nilai keseluruhan ekspor.Nilai impor pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 23,737 triliun. Tabel 9. Sepuluh SektorTerbesar Menurut Peringkat Ekspor di Provinsi Jambi Tahun 2010 Peringkat Kode I-O Nama Sektor Nilai (Juta Rp) Peranan (%) 1 2 30 43 Pertambangan Migas Industri dan Barang dari Karet dan Barang 10.239.910 3.838.858 28,77 10,78 248
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 3 4 5 6 7 8 9 10 35 11 53 31 41 13 15 56 Plastik Industri Crude Palm Oil Karet Perdagangan Pertambangan Non Migas Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya Kelapa Sawit Kayu Manis Angkutan Jalan Raya 3.270.181 2.797.980 2.592.381 2.520.596 2.144.088 1.919.432 1.297.790 925.037 9,19 7,86 7,28 7,08 6,02 5,39 3,65 2,60 Jumlah 1 s/d 10 Sektor lainnya Total (70 sektor) 31.546.254 4.052.227 35.598.481 88,61686 11,38314 100 Sumber : Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun (2010) Nilai impor terdiri dari nilai permintaan antara Rp 7,451 triliun atau 31,39% dari total input antara adalah berasal dari luar daerah atau impor. Sisanya sebesar Rp 16.285.876 juta atau 68,61% dari total permintaan akhir adalah berasal dari luar daerah atau impor. Analisis Keterkaitan Dampak langsung ke belakang sektor kelapa sawit (13) berada pada peringkat ke-15 dengan nilai 0,342284 atau mempunyai peranan sebesar 2,40% terhadap total output. Sektor industri CPO (35) berada pada peringkat ke-7 dengan nilai DLKB sebesar 0,379214 atau mempunyai peranan sebesar 2,66% terhadap total output. Tabel 10. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Dampak Langsung Ke Belakang (DLKB) dan Dampak Langsung Ke Depan (DLKD) Dampak Langsung ke Belakang Dampak Langsung ke Depan Peringkat Kode I-O DLKB % (Total Output) Kode I-O DLKD % (Total Output) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 65 33 40 49 35 64 42 36 0,399336 0,396353 0,395636 0,394072 0,393075 0,388568 0,379214 0,377163 0,366370 0,359103 2,80 2,78 2,78 2,76 2,76 2,73 2,66 2,65 2,57 2,52 62 37 53 52 50 56 11 48 24 1 1,550041 1,021599 0,840022 0,667130 0,563189 0,529440 0,501758 0,486388 0,406198 0,398034 10,87 7,17 5,89 4,68 3,95 3,71 3,52 3,41 2,85 2,79 Total (70 sektor) 14,253344 100 14,253344 100 Sumber : Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2010 Nilai KLTB untuk sektor kelapa sawit di peringkat ke-15 sebesar 1,430125 atau mempunyai peranan sebesar 1,62% terhadap total output multiplier. Sektor industri CPO di peringkat ke-2 mempunyai nilai KLTB sebesar 1,551559 atau mempunyai peranan sebesar 1,76% terhadap total output multiplier. Sektor kelapa sawit berada di peringkat ke-21 dengan nilai KLTD sebesar 1,274685 atau mempunyai peranan sebesar 1,46% terhadap total output multiplier. Sektor industri CPO berada di peringkat ke-19 dengan nilai KLTD sebesar 1,298097 atau mempunyai peranan sebesar 1,47% terhadap total output multiplier, artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir pada sektor industri CPO sebanyak Rp. 1 juta akan meningkatkan pasokan input antara secara menyeluruh dalam perekonomian Provinsi Jambi sebesar Rp. 1,298097 juta yang terdistribusi pada sektor industri CPO itu sendiri sebesar Rp 1,211292 juta, sisanya terdistribusi pada sektor lainnya sebesar Rp 0,086805 juta. 249
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) Tabel 11. Sepuluh Sektor Terbesar Menurut Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang (KLTB) serta Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan (KLTD) Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang Kaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (70 sektor) Kode I-O 11 35 65 40 64 49 16 55 41 26 DLKB 1,606598 1,551559 1,529730 1,525674 1,502746 1,486669 1,473176 1,468012 1,466450 1,461708 88,183016 % (Total Output Multiplier) 1,82 1,76 1,73 1,73 1,70 1,69 1,67 1,66 1,66 1,66 100 Kode I-O 62 37 53 52 11 50 56 48 66 64 DLKD 3,341463 2,151325 2,045094 1,785013 1,775378 1,733134 1,663667 1,606836 1,527751 1,499804 88,183016 % (Total Output Multiplier) 3,79 2,44 2,32 2,02 2,01 1,97 1,89 1,82 1,73 1,70 100 Sumber : Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2010 Angka Pengganda (Multiplier) a. Multiplier Output Nilai multiplier output sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 1,0026s/d 1,6066 untuk Tipe I, selang antara 1,0027 s/d 1,8172 untuk Tipe II. Nilai multiplier output Tipe I untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,4301 dan sektor industri CPO (35) sebesar 1,5516. Sedangkan nilai multiplier output Tipe II untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,6153 dan sektor industri CPO sebesar 1,6187. b. Multiplier Pendapatan Nilai multiplier pendapatan untuk tahun 2010 didapatkan bahwa nilai multiplier pendapatan sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 1,0264s/d 3,9141 untuk Tipe I dan selang antara 1,1631 s/d 4,4355 untuk Tipe II. Nilai multiplier pendapatan Tipe I untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,2465dan sektor industri CPO sebesar 2,9141. Sedangkan nilai multiplier tenaga kerja Tipe II untuksectorkelapa sawit sebesar 1,4125 dan sektor Industri CPO sebesar 3,2499. c. Multiplier Tenaga Kerja Nilai multiplier tenaga kerja untuk tahun 2010 didapatkan bahwa nilai multiplier tenaga kerja sektor-sektor perekonomian di Jambi berkisar antara 1,0021s/d 24,2843 untuk Tipe I dan selang antara 1,0033 s/d 29,7603 untuk Tipe II. Nilai multiplier tenaga kerja Tipe I untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,0277 dan sektor industri CPO sebesar 3,6977. Nilai multiplier tenaga kerja Tipe II untuk sektor kelapa sawit sebesar 1,1443, dan sektor industri CPO sebesar 4,3149. 3.3. Perbandingan Analisis Input-Output Tahun 2000 dan Tahun 2010 Perbandingan analisisinput-output tahun 2000 dan tahun 2010 secara keseluruhan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode tersebut. Struktur permintaan dan penawaran pada tahun 2000 sebesar Rp 21,311 triliun meningkat sebesar Rp 105,788 triliun menjadi Rp 127,099 triliun pada tahun 2010. Struktur output pada tahun 2000 sebesar Rp 18,088 triliun meningkat sebesar Rp 85,274 triliun menjadi Rp 103,362 triliun pada tahun 2010, begitu pula dengan beberapa parameter struktur I-O lainnya yang mengalami peningkatan. Dengan menggunakan tabel Input-Output (I-O) Provinsi Jambi tahun 2000 dan tahun 2010 diperoleh perbandingan analisis struktur input-output sebagai berikut: 250
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel 12. Perbandingan Indikator Keterkaitan dan Multiplier Sektor Kelapa Sawit Tahun 2000 dan Tahun 2010 Indikator Tahun 2000 2010 DLKB DLKD KLTB KLTD Multiplier Output - Tipe I - Tipe II Multiplier Pendapatan 0,335925 0,190685 1,421993 1,246312 1,4220 1,6080 0,342284 0,213546 1,430125 1,274685 1,4301 1,6153 Sumber :Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 dan Tahun 2010 Sektor kelapa sawit dilihat dari indikator keterkaitan ke belakang dan ke depan mengalami peningkatan.Sementara indikator multiplier mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan.Multiplier output tipe I kelapa sawit pada tahun 2010 memiliki nilai 1,5516, artinya jika terjadi peningkatan output di sektor kelapa sawit sebesar Rp 1 juta maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah output pada semua sektor sebesar Rp 1,5516 juta. Multiplier output tipe II nilainya selalu lebih besar dari tipe I, karena dalam multiplier tipe II efek konsumsi rumah tangga ikut diperhitungkan. Multiplier output tipe II kelapa sawit pada tahun 2010 memiliki nilai 1,6187, artinya jika terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga di sektor kelapa sawit sebesar Rp 1 juta maka output disemua sektor perekonomian akan meningkat sebesar Rp 1,6187 juta. Begitu pula halnya dengan sektor kelapa sawit, keterkaitan dan multiplier sektor industri CPO pada tahun 2000 dan tahun 2010 secara keseluruhan dilihat dari indikator keterkaitan ke belakang dan ke depan mengalami peningkatan. Sementara indikator multiplier mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Tabel 13. Perbandingan Indikator Keterkaitan dan Multiplier Sektor Industri CPO Tahun 2000 dan Tahun 2010 Tahun Indikator 2000 2010 DLKB DLKD KLTB KLTD Multiplier Output 0,381715 0,237924 1,567508 1,333482 0,379214 0,217101 1,551559 1,298097 - Tipe I - Tipe II 1,4649 1,5065 1,5516 1,6187 Multiplier Pendapatan - Tipe I - Tipe II 3,0116 3,3571 2,9141 3,2499 Multiplier Tenaga Kerja - Tipe I - Tipe II 4,0980 4,7648 3,6977 4,3149 Sumber : Diolah dari Tabel I-O Provinsi Jambi Tahun 2000 dan Tahun 2010 Analisis tabel Input-Output transaksi domestik atas dasar harga produsen dan indikator keterkaitan dan multiplier Provinsi Jambi tahun 2000 dan tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa peranan sektor industri CPO terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi lebih tinggi dari sektor kelapa sawit. Analisis keterkaitan sektor industri CPO menunjukkan bahwa industri CPO mempunyai kemampuan menarik yang lebih besar terhadap pertumbuhan output sektor hulunya yaitu sektor kelapa sawit jika dibandingkan dengan kemampuanya untuk mendorong pertumbuhan output sektor hilir. 251
Peranan Komoditi Kelapa Sawit Dalam Perekonomian ... (Edwin Mahatir M.R. & Bambang Juanda) 3.4. Implikasi Kebijakan Dari hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa pengembangan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan daerah Provinsi Jambi.Walaupun secara output kelapa sawit mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi, kelapa sawit belum mampu memacu pertumbuhan sektor lain. Hal ini tergambar dari keterkaitan kebelakang dan kedepan yang rendah. Namun keterkaitan komoditi kelapa sawit dengan sektor lain dibandingkan dengan dirinya sendiri sangat besar, hal inimempunyai dampak yang besar terhadap angka pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja di sektor kelapa sawit sendiri. Kondisiini disebabkan oleh adanya industri CPO di dalam wilayah Provinsi Jambi yang merupakan pengolahan lanjutan dari kelapa sawit (tandan buah segar). Sejalan dengan itu, kebocoran wilayah sektor perkebunan yang dialami oleh komoditi kelapa sawit masih cukup besar. Hal ini disebabkan karena kepemilikan perkebunan dan pabrik pengolahan hasil kelapa sawit umumnya berasal dari luar daerah sehingga akan berpengaruh kepada penggunaan tenaga kerja dan penggunaan aset atau modal.Selain itu, masih rendahnya diversifikasi produk atau industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan dari kelapa sawit sejalan dengan yang dikemukakan Basiron dan Weng(2004), sekitar 80% dari hasil produksi kelapa sawit digunakan untuk konsumsi (minyak goreng) dan 20% untuk diolah lebih lanjut menjadi oleokimia. Penerapan kebijakan komoditi kelapa sawit di Provinsi Jambi seyogyanya dilaksanakan secara komprehensif.Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan sebagai strategi dalam percepatan daya saing saing ekonomi untuk komoditi kelapa sawit di Provinsi Jambi antara lain: 1) Menciptakan kawasan dan sistem agroindustri kelapa sawit yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, serta diversifikasi hasil olahan kelapa sawit guna meningkatkan nilai tambah yang dapat diterima oleh petani dan pemerintah daerah. 2) Meningkatkan peranan pemerintah daerah Provinsi Jambi sebagai salah saetu daerah dalam Koridor Ekonomi Sumatera dalam memfasilitasi sarana dan prasarana agar petani kelapa sawit dapat menghadapi isu-isu global seperti sustainable palm oil sehingga dapat berdaya saing ekonomi. 3) Penguatan kelembagaan petani dan pasar komoditi kelapa sawit, agar petani dapat berdaya saing dan turut merasakan proses penciptaan nilai tambah dari produk kelapa sawit. 4) Menciptakan iklim investasi kelapa sawit yang kondusif dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam pengambilan kebijakan agar tidak terjadi konflik sosial seperti sengketa lahan kawasan perkebunan kelapa sawit. 5) Peningkatan produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat menyumbangkan devisa yang besar bagi perekonomian nasional, sehingga penerapan kebijakan tarif ekspor harus benar- benar dikaji lebih lanjut. Penerapan tarif ekspor kelapa sawit dapat berdampak negatif terhadap daya saing internasional (Larson, 2004). Hal tersebut sejalan dengan Riffin (2010), penetapan tarif ekspor kelapa sawit harus memperhatikan harga internasional, jika tetap dipaksakan akan menurunkan daya saing CPO Indonesia. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Secara agregat pembentukan struktur output di Provinsi Jambi tahun 2000 dan tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian berada pada urutan kedua setelah sektor industri pengolahan yang menjadi sektor dengan kontribusi terbesar. 2) Peranan sektor kelapa sawit terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2000 dan tahun 2010 walaupun belum menjadi sektor andalan namun terus mengalami peningkatan. Sedangkan industri CPO pada periode tahun 2000 dan tahun 2010 memberikan peranan yang sangat signifikan dan dapat direkomendasikan menjadi sektor andalan perekonomian di masa yang akan datang. 3) Dilihat dari keterkaitan antara sektor kelapa sawit memiliki kaitan yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang antar kedua sektor tersebut. Sehingga diperlukan koordinasi yang dapat mensinergikan 252
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI arah kebijakan untuk sektor tersebut, karena kebijakan terhadap sektor kelapa sawit akan berdampak kepada sektor industri CPO, begitu pula sebaliknya. 4) Kebijakan pemerintah untuk pengembangan industri olahan atau sektor hilir diperlukan agar dapat meningkatkan multiplier perekonomian daerah Provinsi Jambi tanpa mengenyampingkan aspek sosial dan lingkungan dengan menarik minat para investor di sektor kelapa sawit yang berwawasan lingkungan sejalan dengan programIndonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 5) Disarankan perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengembangan agroindustri kelapa sawit yang terintegrasi dan berwawasan berkelanjutan terutama dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. DAFTAR PUSTAKA [BPS Jambi] Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.(2011).Jambi Dalam Angka 2010.Jambi. Basiron, Y., &Weng, C. K., (2004).The oil palm and its sustainability.Journal of Oil Palm Research, 16:1, 1- 10. Febriyezi.(2004). Strategi pengembangan perkebunan untuk penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Larson, D. F., (1996).Indonesia's palm oil subsector.Policy Research Working Paper, 1654. Washington, D.C: World Bank. Miller, R.E., and Blair, P.D.,(2009).Input-output analysis: foundations and extensions(2nded.). Cambridge: Cambridge University Press. Othman, J. (2003). Linking agricultural trade, land demand and environmental externalities: Case of Oil Palm in South East Asia.ASEAN Economic Bulletin, 20:3, 244-55. Othman, J., Alias, M. H., & Jusoh, M. (2004).Sustainability of growth in the Malaysian oil palm farm subsector.Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 16:2, 85-101. Riffin, A. (2010). The effect of tax on Indonesia's crude palm oil (CPO) export competitiveness. ASEAN Economic Bulletin, 27:2, 173-84. Sardi, I. (2010).Konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan (studi kasus di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi).Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Susila W. R. (2004).Contribution of oil palm industry to economic growth and poverty alleviation in Indonesia.Jurnal Litbang Pertanian, 23, 107-114. p3233045.pdf Stolle, F., Chomitz, K.M., Lambin, E.F., Tomich, T.P. (2003). Land use and vegetation fires in Jambi Province, Sumatra, Indonesia. Forest Ecology and Management, 179, 277-292. Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., Faaij, A. (2011). Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia.Land Use Policy, 28, 193-206 *** 253
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) PENGELOLAAN SUMBERDAYA, STRATEGI BISNIS, ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR JAWA TIMUR: PENDEKATAN STUDI KASUS Lena Ellitan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Studi ini berusaha menjawab beberapa persoalan essensial yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Secara garis besar pertanyaan- pertanyaan penelitian studi ini adalah: (1). Apa saja tujuan umum pengelolaan sumber daya oleh organisasi perusahaan? (2). Bagaimana faktor eksternal dan internal mendorong perusahaan mengelola sumberdaya mereka? (3). Sumberdaya mana yang lebih dominan digunakan, dan lebih berperan dalam mencapai keunggulan kompetitif? (4). Bagaimana manajemen sumber daya dilakukan, strategi apa yang dilakukan perusahaan? (5). Faktor-faktor apa saja yang mendukung pengelolaan sumber daya, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengalokasiannya? (6). Bagaimana peran dan apa strategi bisnis dalam mendukung manajemen sumber daya organisasi dalam upaya optimalisasi pencapaian keunggulan kompetitif? (7). Bagaimana perusahaan mengelola sumberdaya dalam mengakomodasi ketidakpastian lingkungan bisnis? (8). Bagaimana cara perusahaan mengembangkan kapabilitas sumber daya? Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.Hasil menelitian terhadap lima perusahaan manufaktur di Surabaya dan sekitarnya dengan bidang yang berbeda yang berpartisipasi dalam studi ini memberikan beberapa temuan yang dirumuskan dalam simpulan studi ini antara lain: Pertama, dalam hal sumber daya teknologi khususnya hard technologi, tingkat adopsi teknologi masih dalam level moderate. Kedua,tingkat skill SDM perusahaan partisipan pada level yang moderate bahkan cenderung rendah. Ketiga,kualitas dan ketersediaan bahan baku perusahaan partisipan cenderung pada level moderate. Selanjutnya terkait dengan hubungan lingkungan bisnis dengan pengelolaan sumberdaya penelitian ini menemukan bahwa: Pertama,terkait strategi bisnis dan strategi dengan pengelolaan sumber daya menelitian ini menemukan bahwa: Pertama, strategi bisnis digunakan sebagai acuan organisasi dalam pengelolaan sumber daya secara menyeluruh dan terintegrasi, atau sebaliknya berdasar sumber daya yang dimiliki organisasi merumuskan strateginya (strategi dirumuskan lebih fleksibel berdasar sumber daya yang dimiliki). Kedua, management sumber daya yang efektif,memerlukan suatu strategi pengelolaan yang baik untuk mendukung aktifitas bisnis suatu perusahaan. Ketiga, semua perusahaan partisipan menyatakan bahwa strategi operasi terkait dengan pengelolaan sumber daya organisasi. Simpulan terakhir adalahwalaupun pengukuran kinerja finansial maupun operasional ternyata dapat dilihat dari banyak aspek, namun demikian studi ini dibatasi pada aspek kinerja keuangan dan operasional yang lazim dan sering digunakan oleh peneliti terdahulu. 254
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah S aat ini organisasi bisnis dihadapkan pada tantangan makin kritisnya konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi demikian perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kualitas tinggi, harga rendah, waktu tunggu yang pendek, dan pengiriman (delivery) pada konsumen yang lebih cepat. Ketatnya persaingan bisnis, perubahan selera konsumen, serta perubahan sosial ekonomi memunculkan berbagai tantangan dan peluang dalam bisnis. Organisasi bisnis harus bisa membuat pilihan terbaik tentang apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan bagaimana memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen tersebut pada harga yang serendah mungkin. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan suatu strategi dalam menentukan keunggulan kompetitif dan menemukan cara untuk mencapai keunggulan tersebut. Untuk meraih keunggulan kompetitif ini, perusahaan perlu menerapkan strategi yang fleksibel terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Perusahaan harus memiliki kapabilitas untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan sumber daya yang terbatas. A resource-based view of strategy (sebuah strategi berbasis sumber daya) memberikan solusi bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif secara terus menerus melalui sekumpulan sumber daya yang unik yang dimiliki perusahaan. Strategi berbasis sumber daya memfokuskan pada firm specific resources (sumber daya spesifik perusahaan) lebih daripada struktur industri, dan menunjukkan keunggulan kompetitif dan strategi untuk mengeksploitasi keunggulan kompetitif (Oetzel, 2004). Resource-based dalam konsep strategi ini didefinisikan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan yang berbeda dengan perusahaan lain dan memiliki keunggulan khusus dalam jangka panjang (Barney, 1991; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984 dalam Chuang, 2004). Isu yang berkembang memfokuskan pada hubungan antara sumber daya dan kinerja, apakah hubungan berlaku bagi semua organisasi dalam lingkungan bisnis. Telah banyak studi yang menganalisa hubungan antara sumber daya perusahaan dan keunggulan kompetitif (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Harrison et al. 1993; Russo dan Fauts, 1997, Olala, 1999). Teori yang melatarbelakangi peran sumber daya terhadap kinerja organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dikembangkan oleh Barney (1991) dan dan para peneliti yang mengemukakan teori keunggulan kompetitif berbasis sumber daya.Teori tersebut mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan merupakan faktor kunci penentu kinerja dan keunggulan kompetitif, Perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai yang dapat menghalangi peniruan oleh perusahaan lain. Beberapa penelitian terdahulu melaporkan bahwa pengaruh sumber daya perusahaan terhadap kinerja bisnis dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan tajamnya persaingan bisnis (Spital, 1992; Badri, 2000, Zahra dan Covin, 1993). Hubungan ini juga dipengaruhi oleh hubungan bisnis (Chisea, Manzini dan Tecilla, 2000), strategi manufaktur, stategi bisnis (Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; Russo & Fouts, 1997), dan tipe kerjasama (Ellitan, 2006). Studi terdahulu mengenai pentingnya sumberdaya, dan integrasinya dengan faktor internal dan eksternal telah dilakukan sebelumnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia menemukan fenomena bahwa Ellitan (2008, 2009): (1). sumber daya perusahaan (teknologi, SDM, material dan praktek-praktek manajemen) berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. (2). Hubungan antara sumber daya perusahaan dan kinerja perusahaan tergantung kepada kondisi ekonomi dan kondisi persaingan bisnis. (3). Hubungan antara sumber daya perusahaan dan kinerja perusahaan dipengaruhi atau dimoderasi oleh karakteristik perusahaan (mencakup strategi bisnis, strategi manufaktur, dan hubungan bisnis/business relationship). Namun demikian studi empiris tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga lebih menonjolkan generalisasi temuan terhadap fenomena perusahaan manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa studi mengenai integrasi fenomena integrasi sumber daya dengan faktor kontekstual internal dan ekternal kurang dari kajian kedalaman penyelidikan dan analisisnya kondisi riilnya. 255
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus diharapkan studi ini dapat mengekslorasi bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana peran manajemen, bagaimana sumberya harus dikelola dengan mengintegrasikannya dengan strategi bisnis dan operasinya, bagaimana perusahaan menghadapi persaingan dan ketidakpastian lingkungan bisnis, serta apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perusahaan dengan memiliki sumberdaya dan kondisi internal dan ekternal yang ada. 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan studi ini secara umum adalah menggambarkan kasus pada beberapa perusahaan manufaktur terkait dengan pengelolaan sumberdaya, strategi, lingkungan bisnis dan kompetis dalam pencapaian keunggulan kompetitif.Tujuan penelitian ini secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Untuk mengeksporasi tujuan umum pengelolaan sumber daya oleh organisasi (teknologi, sumber daya manusia, capital, material, dan kapabilitas lain) perusahaan. 2. Untuk mengeksplorasi faktor eksternal dan internal yang mendorong perusahaan mengelola sumberdaya mereka. 3. Untuk mengidentifikasi sumberdaya mana yang lebih berperan digunakan, dalam mencapai keunggulan kompetitif, serta mengeksplorasi jenis teknologi, praktek manajemen, dan kapabilitas yang dimilikinya. 4. Untuk mengekplorasi bagaimana manajemen sumber daya dilakukan, strategi apa yang dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya, mengalokasikan sumber daya, mengimplemetasikan teknologi baru, dari sumber mana saja ide diperoleh, dan siapa yang memonitor pengelolaan dan alokasi sumber daya tersebut. 5. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung pengelolaan sumber daya, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengalokasiannya? 6. Untuk pengeksplorasi strategi bisnis dan strategi operasi yang dilakukan dalam mendukung manajemen sumber daya organisasi dalam upaya optimalisasi pencapaian keunggulan kompetitif. 7. Untuk mengeksplorasi bagaimana perusahaan mengelola sumberdaya mereka dalam mengakomodasi ketidakpastian lingkungan bisnis dan kompetisi yang ketat. 8. Untuk mengeksplorasi cara perusahaan mengembangkan kapabilitas sumber daya dan benefit yang diharapkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat. 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN 2.1 Sumber Daya dan Keunggulan Kompetitif Walaupun pentingnya sumber daya dalam menciptakan keunggulan kompetitif telah diakui, namun tidak ada kesepakatan sudut pandang yang umum mengenai sumber daya sebagai sebuah konsep. Satu pandangan kritis mengenai Resource-Based View research adalah perlunya definisi luas mengenai sumber daya atau "resource" yang telah dihasilkan oleh menelitian-penelitian yang dilakukan secara terpisah dengan berbagai pendekatan yang berbeda (Newbert, 2007). Baik dalam praktek dan teori peneliti dapat menelusuri bahwa konsep mengenai sumber daya dalam studi-studi sebelumnya adalah berbeda-beda, dan kami pandang belum ada rekonsiliasi mengenai konsep tersebut. Pengamatan langsung terhadap studi mengenai sumber daya kadang masih terlihat sebagai sebuah paradoks (Armstrong et al., 2007). Meskipun beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menguji pengaruh sumber daya terhadap kesuksesan perusahaan, sebagian besar studi lebih fokus pada sumber daya khusus yang terisolasi dalam, tanpa mempertimbangkan flownya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Beberapa ahli menyarankan mempertimbangkan intangible resources, disamping tangible resources sebagai sumberdaya yang complement, saling memperkuat dan melengkapi antara satu dengan lainnya dalam memberi kontribusi terhadap keuggulan kompetitif (Barney et al., 2007). Definisi klasik mengenai sumber daya berkembang berdasarkan neoclassical theory of the firm (e.g. Barney, 1991) dan resources-based. Model berbasis sumber daya menekankan pada internal perusahaan, bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai jika perusahaan memiliki sumber daya 256
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI unik (Lado dkk., 1992; Hunt, 2000; Hunt dkk., 1995). Hunt dan Morgan (1995) membahas detail mengenai resource-based theory of competition (persaingan berbasis sumber daya) dengan menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, permintaan bersifat heterogen di luar industri. Kedua, Informasi konsumen bersifat tidak sempurna. Ketiga, motivasi manusia adalah ketidakleluasaan dalam mencari kepentingan pribadi. Keempat, tujuan perusahaan adalah kinerja yang superior. Keempat, sumber daya perusahaan adalah keuangan, fisik, organisasional, informasional, dan relasional. Karakteristik sumber daya adalah heterogen dan mobilitas tidak sempurna. Ketujuh, peranan manajemen adalah mengenali, memahami, menciptakan, menyeleksi, mengimplementasi dan memodifikasi strategi. Kompetisi adalah keunggulan komparatif, dan akhirnya dinamika kompetitif adalah merangsang ketidakseimbangan sehingga terjadi inovasi. Teori yang menjelaskan bagaimana adopsi teknologi, sumber daya, dan praktik-praktik manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Barney (1991) dan peneliti-peneliti lain (Grant, 1991; Lado dan Wilson, 1994; Wernerfelt, 1984; Oetzel, 2004; Chuang, 2004) yang mendukung teori keunggulan kompetitif berbasis sumber daya. Menurut teori ini, sumber daya-sumber daya perusahaan merupakan kunci penentu kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan. Teknologi. Adopsi teknologi dan inovasi teknologi merupakan kekuatan perusahaan untuk melakukan industrialisasi, meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan dan memperbaiki standar kehidupan (Abernathy dan Clark, 1985; Calantone, dkk., 2002; Pavia, dkk. 2008). Kekuatan teknologi mempengaruhi biaya pabrikasi dan competitive drivers lainnya (Harisson & Samson, 1997; Ellitan, 2004a). Schroeder (1990) menemukan bahwa adopsi teknologi (inovasi) menciptakan kesempatan dan tantangan yang kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang mengadopsi dan perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi. Berbagai studi (seperti Youseff, 1993; Mechling et al., 1995; dan Mc Gregor & Gomes, 1999, Ellitan, 2003b; 2005a) menekankan pada manfaat stratejik dari fleksibilitas dan perbaikan produktivitas melalui adopsi teknologi manufaktur maju (advanced manufacturing technology/AMT). Berbagai literatur memberikan bukti bahwa manfaat adopsi AMT tidak hanya dapat dirasakan perusahaan berskala besar, tetapi juga perusahaan berskala kecil (Mechling et al., 1995; Rishel dan Burn, 1997; Ignance, et al. 1998; McGregor dan Gomes, 1999). Kebanyakan studi menemukan bahwa AMT memberikan pengaruh positif pada kinerja perusahaan (Youseff, 1993; Zammuto dan O' Connor, 1992; Rishel dan Burn, 1997; McGregor dan Gomes, 1999). Tetapi beberapa studi menyatakan bahwa hard technology tidakmemiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Burgess et al. 1998; Dean dan Snell, 1996). Bahkan Beaumount dan Scroeder (1997) menemukan bahwa hard technology memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. Sehingga dapat disimpulkan studi-studi yang terkait dengan pengaruh AMT terhadap kinerja memiliki hasil yang bertentangan. Studi di Indonesia, tingkat adopsi teknologi dan implementasinya memiliki pengaruh positif pada semua dimensi kinerja (operasional, finansial, dan pertumbuhan (Ellitan, 2002a, 2002b, 2003a, 2004a). Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja. Berdasarkan konsep sumber daya intangible dan beberapa isu yang dikemukakan oleh Hall (1993), dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (keterampilan, pengetahuan, talenta, dan sebagainya) merupakan sumber daya intangible. Sumber daya manusia dapat bergabung dalam suatu perusahaan yang memiliki kompensasi tinggi, program pengembangan karir dan sejenisnya (Ellitan, 2002c). Menurut Hall (1993), sumber daya manusia dapat melahirkan kapabilitas fungsional dan cultural dikarenakan pengalaman, kemampuan, nilai-nilai, intergrasi dalam perusahaan dan faktor lain. Keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja perusahaan dan keselarasan antara teknologi dan ketrampilan serta kapabilitas sumber daya manusia dapat memperbaiki produktivitas dan fleksibilitas perusahaan (Ellitan, 2003b, 2005a). Material (Bahan Baku). Bahan baku mencakup bahan mentah, kegunaan dan bahan pendukung lain dalam proses produksi (Heizer & Render, 2000). Sumber daya material dipertimbangkan sebagai aset -aset yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif jika memiliki keunggulan khusus dibandingkan dengan perusahaan pesaing (Badri, 2000; Ellitan, 2003b, 2005a). 257
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Ketersediaan dan sumber material juga menentukan daya saing perusahaan. Harrison et al. (1993) menemukan bahwa perusahaan yang menangani ekstraksi bahan baku dan produk manufacturing lebih cenderung kearah capital intensive dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi produk jadi. Ellitan, (2004c) menemukan bahwa ketersediaan bahan baku akan meningkatkan pengaruh teknologi terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku merupakan kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Praktik-Praktik Manajemen. Terdapat banyak artikel dan studi empiris yang menguji pengaruh praktik-praktik manajemen (seperti TQM, JIT, TPM, MRP, dan benchmarking) terhadap kinerja perusahaan (Beaumont & Schroeder, 1997; Sakakibara, et al., 1997; Sohal dan Terziovky, 2000; Tzang dan Chan, 2000; Sim, 2001; Ellitan, 2002d, 2002e; 2004d). Sohal dan Terziovky (2000) mengemukakan bahwa implementasi praktik-praktik perbaikan kualitas yang efektif (TQM, benchmarking, process reengineering) membawa dampak pada perbaikan kinerja perusahaan baik dalam hal produktivitas dan profitabilitas, seiring dengan perbaikan kepuasan konsumen. Beaumount and Scroeder (1997) menyarankan bahwa mencapai harga dan kualitas yang kompetitif tidak akan mungkin tanpa teknologi yang tepat dan praktik-praktik manajemen modern. Sim (2001) menguji pengaruh TQM, JIT, dan AMT terhadap kinerja perusahaan. Successive incremental technique dapat mempercepat proses produksi melalui eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (Ellitan, 2002d; Ellitan 2006a). Sebaliknya, investasi modal dalam teknologi manufaktur maju sering terkait dengan "quantum leap" dalam mencapai kinerja perusahaan. Kebanyakan studi menunjukkan bahwa praktik-praktik manajemen memiliki pengaruh signifikan pada perusahaan baik yang memiliki skala produksi besar maupun kecil (Ellitan, 2002d; 2004d, 2004f, 2006a). Tetapi beberapa peneliti menemukan hasil yang bertentangan. Misalnya, Dean and Snell (1996) menemukan bahwa JIT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penemuan Burgess et al. (1998) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara soft technology (TQM, JIT, MRP) dengan penjualan dan pangsa pasar. Hal yang mengejutkan adalah penemuan Beaumont dan Schroeder (1997) yang menyatakan bahwa TQM meningkatkan biaya kualitas. 2.2. Peran Ketidakpastian Lingkungan dan Persaingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Spital (1992) mengemukakan bahwa ketidakpastian lingkungan (yang disebabkan oleh perubahan cepat dalam teknologi produk dan proses) membawa dampak pada strategi teknologi dan kompetitif. Dalam lingkungan bisnis dimana terdapat dinamika teknologi produk yang tinggi, perusahaan cenderung memiliki tingkat investasi R & D yang tinggi, kompetensi teknis yang mendalam dan diikuti strategi inovasi produk. Dalam perusahaan yang memiliki dinamisme teknologi produk yang rendah, organisasi memiliki tingkat investasi R&D yang lebih rendah, pemahaman pengetahuan teknologi produk yang lebih kecil dan diikuti dengan suatu strategi diferensiasi produk. Perusahaan dengan kompetensi teknologi dan sumber daya akan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengurangi hambatan sehingga unggul dibandingkan pesaing (Ellitan, 2003c, 2005b). Hostility adalah tingkat persaingan, tingkat tekanan, dan jumlah dimensi atau sumber persaingan (Miller, 1988). Hostility juga mewakili tajamnya kompetisi dalam pasar (Badri et al., 2000). Inovasi teknologi lebih dibutuhkan ketika kompetisi lebih ketat untuk mencapai keunggulan kompetitif (Zahra & Covin, 1993). Sehingga, makin tajam persaingan dalam lingkungan bisnis makin besar kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru, praktik manajemen, dan meningkatkan ketrampilan atau kapabilitas sumber daya manusia dan perusahaan akan lebih inovatif. Ellitan (2004g; 2005b) menemukan bahwa kondisi lingkungan persaingan yang tajam akan membuka kesempatan dalam mengeksploitasi teknologi untuk mendapat manfaat lebih besar yaitu perusahaan lebih inovatif. 2.3. Strategi Bisnis dan Sumberdaya Mintzberg (1978) mengemukakan bahwa strategi merupakan tindakan atau pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, strategi tidak hanya meliputi strategi yang direncanakan, tetapi juga mencakup "sequence of decision" yang menggambarkan konsistensi dalam perilaku keputusan. Implementasi strategi perusahaan memfokuskan pada 258
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI pengembangan kompetensi perusahaan yaitu pengetahuan dan keterampilan yang secara khusus tercermin dalam keahlian teknologi dan produksi. Kompetensi perusahaan menunjukkan sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh pesaing dan memberikan competitive advantage (Schoemaker, 1992). Upaya meningkatkan kinerja bisnis melalui pencapaian efisiensi dan produktivitas perusahaan sebagai tujuan perusahaan, memerlukan strategi kompetitif yang berpijak pada kompetensi inti (core competence). Porter (1980) mengemukakan bahwa pilihan strategi kompetitif perusahaan didasarkan pada dua hal yaitu daya tarik industri untuk profitabilitas jangka panjang dan faktor- faktor yang menentukannya dan bagaimana posisi bersaing relatif perusahaan dalam suatu industri. Pilihan strategi kompetitif yang tepat sangat menentukan kesuksesan perusahaan karena perusahaan yang dapat menempatkan diri dengan baik akan dapat memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi walaupun struktur industrinya tidak menunjang dan profitabilitas rata- rata industri yang bersangkutan berada dibawah rata-rata atau berada pada posisi rata rata. Porter juga mengemukakan tiga strategi generik untuk mencapai kinerja diatas rata-rata dalam suatu industri yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Strategi fokus bisa berupa strategi fokus biaya dan strategi fokus diferensiasi. Kesuksesan implementasi strategi kompetitif sangat dipengaruhi dinamisme lingkungan bisnis yang terjadi. Studi untuk mengetahui pengaruh dinamisme lingkungan pada strategi kompetitif dilakukan oleh Keats dan Hitt (1988) dengan menggunakan sebuah struktur model covariance untuk menggambarkan adanya keterkaitan antara dimensi-dimensi lingkungan, strategi kompetitif, dan kinerja perusahaan. Kim dan Lim (1988) juga memberikan bukti model keterkaitan antara lingkungan, strategi kompetitif, dan kinerja perusahaan. Pilihan strategi kompetitif dan kesuksesan bisnis perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan bisnis terkait dengan perubahan teknologi maupun permintaan konsumen. Perusahaan juga harus bisa mengantisipasi dan merespon tindakan pesaing dalam industri, mengantisipasi berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perubahan harga, output, maupun ketenagakerjaan. 3. METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian dan Kerangka Kerja Terdapat beberapa pendekatan untuk mempelajari pengelolaan sumberdaya perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu mempelajari pengelolaan sumberdaya dan alokasinya melalui kuesioner yang dikembangkan dengan beberapa metode, (Schroeder & Sohal, 1999; Sim, 2001; Koo, et al., 2000; Burgess, et al., 1998; Mechling, et al., 1995), dan melakukan interview secara langsung pada organisasi yang ditelitinya (e.g. Doms, et al., 1994). Beberapa peneliti lainnya menggunakan studi kasus untuk meneliti pengelolaan sumberdaya dan dampaknya terhadap keunggulan kompetitif organisasi (Butcher, et al., 1999; Harrison & Samson, 1997). Studi ini menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh Dawson (1994), yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan studi. Pendekatan ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan kajian terhadap pengalaman organisasi bisnis dalam upaya memperoleh sumberdaya unggul dan mengalokasikannya. Gambar 1 menyajikan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumberdaya organisasi. 259
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Gambar 1: Kerangka Kerja Integrasi dengan Faktor-faktor Motivational pengelolaan SD Faktor-faktor Akuisisi dan pengelolaan Sumberdaya Organisasi: Faktor internal (strategi bisnis, aspek2 manajemen lainnya) Keuanggulan Kompetitif Internal. Faktor-faktor External (Teknologi, SDA,SDM, Kapital, Kapabilitas) Faktor Eksternal (ketidakpastian dan persaingan). Operational Keuangan Pemasaran Pertumbuhan Umpan balik (Analisis SWOT dan Perumusan Strategi) : Perlu Studi Lanjutan 3.2. Sampel dan Metode Pengumpulan data Untuk keperluan studi ini, sampel diperoleh dari Direktori Perusahaan Manufaktur yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, 2007. karena studi ini bertujuan untuk melakukan studi kasus yang mendalam pada organisasi tersebut maka untuk mendapatkan perusahaan yang bersedia menjadi partisipan dalam studi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1). Proposal dikirimkan kepada perusahaan manufaktur skala menengah dan sedang di Surabaya dan Sekitarnya, dengan harapan akan memperoleh 5 sampai 10 tanggapan dari perusahaan yang bersedia menjadi partisipan. (2). Pengumpulan data tahap awal dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur kepada pimpinan perusahaan. (3). Wawancara secara mendalam dilakukan untuk mengklarifikasi beberapan informasi yang diperoleh sebelumnya. Diharapkan beberapa perusahaan manufaktur di Surabaya dan sekitarnya dengan bidang yang berbeda bersedia berpartisipasi dalam studi ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan interview kepada pimpinan perusahaan berisi isu-isu terkait dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yang dirumuskan pada bagian awal proposal ini serta mengikuti alur framework pada Gambar 1 di atas. Peneliti melakukan interview dan juga pengamatan pada kelima perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini 3.3. Elemen-Elemen Kajian dan Garis Besar Instrument Penelitian Terdapat beberapa elemen atau aspek utama yang akan dieksplorasi untuk kepentingan kajian ini. Secara garis besar elemen-elemen tersebut terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: 1. Apa saja tujuan umum pengelolaan sumber daya oleh organisasi (teknologi, sumber daya manusia, capital, material, dan kapabilitas lain) perusahaan? 2. Bagaimana faktor eksternal dan internal mendorong perusahaan mengelola sumberdaya mereka? 3. Sumberdaya mana yang lebih dominan digunakan, dan lebih berperan dalam mencapai keunggulan kompetitif, serta mengeksplorasi jenis teknologi, praktek manajemen, dan kapabilitas yang dimilikinya? 4. Bagaimana manajemen sumber daya dilakukan, strategi apa yang dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya, mengalokasikan sumber daya, mengimplemetasikan teknologi baru, dari sumber mana saja ide diperoleh, dan siapa yang memonitor pengelolaan dan alokasi sumber daya tersebut? 5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pengelolaan sumber daya, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengalokasiannya? 260
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 6. Bagaimana peran dan apa strategi bisnis dan strategi operasi yang dilakukan dalam mendukung manajemen sumber daya organisasi dalam upaya optimalisasi pencapaian keunggulan kompetitif? 7. Bagaimana perusahaan mengelola sumberdaya mereka dalam mengakomodasi ketidakpastian lingkungan bisnis dan kompetisi yang ketat? 8. Bagaimana cara perusahaan mengembangkan kapabilitas sumber daya dan benefit yang diharapkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat? 3.4. Teknik Analisis Data Perencanaan Prosedur analisis Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola-pola, pengungkapan hal-hal yang penting dan penentuanapa yang dilaporkan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat teknik (Santoso, 2010). Pertama, kredibilitas (credibility )yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu: perpanjangan kehadiran peneliti/pengamat (prolonged engagement), pengamatan terus-menerus (persistent observation), triangulasi (triangulation), diskusi teman sejawat (peer debriefing), analisis kasus negatif (negative case analysis), pengecekan atas kecukupan referensial (referencial adequacy checks), dan pengecekan anggota(member checking).Kedua, transferabilitas (transferability). Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (setting) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki tipologi yang sama. Ketiga, dependabilitas (dependability). Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek: apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya. Teknik terbaik yang digunakan adalah dependability audit dengan meminta dependent dan independent auditor untuk mereview aktifitas peneliti.Keempat, konfirmabilitas (confirmability). Merupakan kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil penelitian. Jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti, maka konfirmabilitas untuk menilai kualitas hasil penelitian, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam audit trail. 4. ANALISIS DATA 4.1. Profil Perusahaan Partisipan Lima perusahaan manufaktur di Surabaya dan sekitarnya dengan bidang yang berbeda berpartisipasi dalam studi ini. Data dikumpulkan dengan interview kepada pimpinan perusahaan dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur. Lebih kurang interview dilakukan selama 2 jam. Interview ini berkisar pada isu-isu yang terkait dalam framework pada Gambar 1. Profil lima perusahaan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian iniadalah Perusahaan- perusahaan tersebut beroperasi pada industri makanan (3 perusahaan), 1 perusahaan gas (industri kimia), dan peralatan keselamatan. Semua perusahaan merupakan perusahaam swasta yang telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun. Skala produksi perusahaan berkisar 500 sampai 1.500 karyawan yang bekerja dalam waktu kerja penuh. Data tersebut dikumpulkan pada pertengahan tahun 2011, dan mengejutkan bahwa kelima perusahaan diantaranya menunjukkan perbaikan kinerja finansial selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya perkembangan perusahaan ditinjau dari capaian kinerjanya. Empat dari lima perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki kerjasama dengan entitas di luar 261
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) negara dan hanya satu perusahaan yang beroperasi tanpa kerjasama dengan entitas di luar negara. Ditinjau dari kepemilikannya kelima perusahaan ini adalah perusahaan milik pelaku bisnis lokal. 4.2. Teknologi Manufaktur Maju (Advanced Manufacturing Technologyies) Adopsi teknologi dapat dikategorisasikan menjadi hard technology(semua yang terkait dengan fasilitas, peralatan, mesin, robotik dan teknologi berbasis computer) dan soft (semua yang terkait dengan sistem manajerial) seperti Total Quality Management (TQM), Just In Time (JIT), Total Productive Manufacturing (TPM) dan praktek-praktek manajemen modern lainnya. Tabel 4.1. menunjukkan jenis-jenis hard technologi yang diadopsi. Dalam hal hard technologi, tingkat adopsi teknologi masih dalam level moderate,Semua perusahaan dalam studi ini belum mengadopsi dan mengimplementasikan teknologirobotics.Hanya satu perusahaan yang sudah mengadopsi dan Automated material handling system (AMHS). Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli yang memelihara dan mengoperasikan teknologi canggih tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya sumber dana untuk melakukan investasi beberapa teknologi canggih yang biasanya memang sangat mahal. Kemungkinan alasan lain untuk temuan dalam studi ini adalah bahwa 3 perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan, dan satu dalam peralatan keselamatan, dan hanya satu perusahaan yang bergerak dalam industri yang dituntut untuk menggunakan teknologi yang canggih (industri kimia). Walaupun demikian memang secara keseluruhan temuan studi ini menunjukkan bahwa tingkat adosi teknologi pada perusahaan partisipan dinilai masih terbatas. Hanya partisipan ke dua yang mengadopsi hamper semua teknologi canggih yang utama kecuali robotics dan Automated Guide Machine. Tabel 4.1. Adopsi dan Teknologi Manufaktur Maju (Advanced Manufacturing Technologyies) No. Jenis teknologi berbasis komputer Adopsi/implementasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Computer Aided Manufacturing (CAM) Computer Aided Design (CAD). Computer Numerical Control (CNC). Robotics. Automated Assembly. Flexible Manufacturing System (FMS). Automated Material Handling System (AMHS). Computer Aided Process Planning (CAPP). Computer Aided Engineering (CAE). Automatically Guided Machine (AGV). Flexible Manufacturing Cell (FMC). Updating Process Equipment (UPE). Shop floor monitoring and control by computers. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X: Mengadopsi teknologi/mengimplementasi teknologi 4.3. Skill dan Ketersediaan Sumberdaya Manusia Seperti yang dikemukakan dalam kajian teoritis, penelitian ini meyakinkan bahwasumber daya manusia (keterampilan, pengetahuan, talenta, dan sebagainya) merupakan sumber daya intangible Hall (1993). Tetapi sampai beberapa tahun terakhir, sedikit usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberikan struktur pada sifat dasar dan peran sumber daya intangible (sumber daya manusia) dalam manajemen stratejik. Kapabilitas dan ketrampilan sumber daya manusia penting bagi perusahaan. Menurut Hall (1993), sumber daya manusia dapat melahirkan kapabilitas fungsional dan cultural dikarenakan pengalaman, kemampuan, nilai-nilai, integrasi dalam perusahaan dan faktor lain (Lynch, 2006). Hasil temuan studi menunjukkan bahwa tingkat skill SDM perusahaan partisipan 1, 2, 3 pada level yang moderate bahkan cenderung rendah (Tabel. 4.2.). Hal ini mungkin juga menyebabkan 262 5 x x
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI rendahnya adopsi teknologi manufaktur maju. SDM yang dimiliki kurang mendukung implementasi teknologi manufaktur maju. Fakta lain yang dapat dijadikan dasar analisis adalah bahwa perusahaan yang bergerak dalam food and baverage industry di Indonesia masih cenderung padat karya dengan ketrampilan kerja yangmasih perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di dalam industri gas serta alat-alat keselamatan menunjukkan tingkat skill SDM yang cenderung tinggi. Dari aspek ketersediaan tenaga kerja temuan pada studi ini menuntukkan pada level moderate, walaupun Indonesia memiliki tenaga kerja yang berlimpah. Persepsi ini terkait dengan skill tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 4.2. Tingkat Skill dan Ketersediaan Sumberdaya Manusia No Sumber Daya Manusia 1 Perusahaan 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Tenaga manajerial (Managerial staff) Tenaga Administratif (Administrative staff) Teknisi (Technician). Tenaga Klerikal (Clerical worker) Spesialis dan tenaga trampil (Specialist/skill worker). Tenaga opearasi/ Produksi (Operation/production worker). T N N N T T N N R R R N R R N N N T T T T T T T Keterangan: Skill dan kapabilitas sumber daya di perusahaan anda SR Sangat rendah R Rendah N netral T tinggi ST Sangat tinggi Perusahaan No Sumber Daya Manusia 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Tenaga manajerial (Managerial staff) Tenaga Administratif (Administrative staff) Teknisi (Technician). Tenaga Klerikal (Clerical worker) Spesialis dan tenaga trampil (Specialist/skill worker). Tenaga opearasi/ Produksi (Operation/production worker). T T T N N N N T N N R N R N N R R N N N R N N N Ketersediaan sumberdaya di perusahaan anda SR Sangat rendah R Rendah N netral T tinggi ST Sangat tinggi 4.4. Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Material (Material Resources). Bahan baku mencakup bahan mentah, kegunaan dan bahan pendukung lain dalam proses produksi (Heizer & Render, 2006). Sumber daya material dipertimbangkan sebagai aset -aset yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif jika memiliki keunggulan khusus dibandingkan dengan perusahaan pesaing (Badri, 2000; Lynch 2006). Ketersediaan dan sumber material juga menentukan daya saing perusahaan. Harrison et al. (1993) menemukan bahwa perusahaan yang menangani ekstraksi bahan baku dan produk manufacturing lebih cenderung kearah capital intensive dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi produk jadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku merupakan kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kualitas dan ketersediaan bahan baku perusahaan partisipan cenderung pada level moderate. Hanya perusahaan partisipan ke 2 yang memiliki kualitas bahan baku tinggi walalupun dengan ketersediaan pada level yang moderate. Tingkat ketersediaan yang moderate kemungkinan juga disebabkan oleh kurang optimalnya rantai pasokan. Tabel 4.3. Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Material (Material Resources) No Sumber Daya Manusia 1 Perusahaan 2 3 4 1 2 Utilities (water, gas, and electricity) 3 Bahan baku (Raw material) Sumber daya pendukung (Supporting natural resources) R N N T T T T N N T N N 5 T T T N T T 5 N N T T T N 5 N N N 263
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Kualitas sumber daya alam dan bahan baku Sangat rendah SR Rendah R netral N tinggi T Sangat tinggi ST No Sumber Daya Manusia 1 Perusahaan 2 3 4 1 2 Utilities (water, gas, and electricity) 3 Bahan baku (Raw material) Sumber daya pendukung (Supporting natural resources) N N R N N N T N T T N N Kualitas sumber daya alam dan bahan baku Sangat rendah SR Rendah R netral N tinggi T Sangat tinggi ST 4.5. Praktek-praktek Manajemen (Management Practices) Tabel 4.4 menyatakan bahwa soft technologies seperti TQM sudah sudah meresap dalam sendi- sendi perusahaan. Ini terkait dengan faktor pendorong internal organisasi yaitu tuntutan pelanggan atas kualitas barang yang dihasilkan. Fokus pada soft technology juga disebabkan oleh investasi awal yang relatif lebih rendah dibanding hard technology. Untuk mengatasi berbagai hambatan seperti meningkatnya persaingan perusahaan mencoba untuk tetap bertahan dan mendapatkan keunggulan kompetitifnya dengan mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi dan praktek- praktek manajemen baru. Beaumount and Scroeder (1997) menyarankan bahwa mencapai harga dan kualitas yang kompetitif tidak akan mungkin tanpa teknologi yang tepat dan praktik-praktik manajemen modern. Hal yang menarik pada temuan ini adalah bahwa belum satu pun perusahaan partisipan yang menerapkan Just in Time System. Sayangnya peneliti kurang melakukan eksplorasi mengapa hal ini terjadi. Salah satu faktor yang kemungkinan bisa dikaitnya dengan temuan terkait sumber daya adalah kurang siapnya sistem (computer-based technology) dan kurang optimalnya hubungan dengan pemasok. Temuan menarik dari studi ini adalah, perusahaan yang bergerak di industri makanan (low tech industry) cenderung mengaplikasikan semua praktek manajemen modern), tidak demikian halnya dengan perusahaan yang bergerak di high tech industry (partisipan 4 dan 5). High technology industry cenderung lebih mengandalkan pada advanced technologies. Partisipan 5 yang beroperasi pada industri alat-alat keselamatan hanya mengimplementasikan TQM, Process reengineering dan Quality Function Deployment. 4.4. Praktek-praktek Manajemen (Management Practices) No. Praktek-pratek Manajemen Modern Adopsi/implementasi Adopsi/implementasi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TQM (Total Quality Management) JIT (Just in Time) TPM (Total Productive Maintenance) MRP2 (Material Resource Planning) Concurrent engineering Process Reengineering Team work Integrated business planning and quality goal Benchmarking Introduce policy deployment QFD (Quality function deployment) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sumber daya merupakan sarana bagi organisasi untuk menciptakan nilai. Penciptaan nilai dalam hal ini meliputi meningkatkan nilai output dan menurunkan biaya input atau dilakukan secara simultan. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya serta mempengaruhi keunggulan kompetitif lestari yang bisa dicapainya (Lynch, 2006). Konsep generating value sangat penting bagi strategi korporat. Hal ini semua tergantung pada bagaimana pengelolaan organisasi terhadap sumber daya yang dimilikinya dan apa tujuan umum organisasi tersebut yang ingin dicapai dengan pengelolaan sumber daya. 264 5 N N N 5 x x x
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Studi ini menemukan tujuan pengelolaan sumber daya yang beragam bagi tiap tiap organisasi. Namun demikian hampir semua perusahaan menilai bahwa tujuan umum pengelolaan sumber daya organisasi adalah untuk orientasi jangka pendek dan mengkaitkan dengan aspek operasional perusahaan. Hanya sedikit sudut pandang mereka yang mengkaitkan dengan aspek strategik jangka panjang organisasi seperti pertumbuhan, ekspansi dan kelangsungan hidup jangka panjang. Perusahaan belum menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya untuk orientasi profit jangka panjang. Perusahaan perlu melakukan identifikasi secara lebih mendalam dapam upaya menciptakan keuanggulan kompetitif bagi perusahaan. Tujuan penengolaan sumber daya hendaknya difokuskan pada penciptaan sumber daya yang valuable dan sulit untuk diimitasi pesaing. Disamping itu analisis sumber daya organisasi semestinya dikaitkan dengan analisis sumber daya organisasi. Tabel 4.5. Tujuan Umum Pengelolaan Sumber Daya Oleh Organisasi Perusahaan Tujuan umum pengelolaan sumber daya oleh organisasi 1 a. SDM: bagaimana mengatur hubungan dan peranan SDM yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.b. Sumber daya Material: memanfaatkan kapasitas pemanfaatan Sumber daya material organisasic. Manajemen teknologi: membantu pengelolaan sumber daya lain dalam perusahaan. Membantu mengoptimalkan memanfaatan sumber daya alam dan manusia. c. Pengelolaan modal: membantu perencanaan perusahaan jangka panjang seperti ekspansi. 2 a. MSDM: untuk desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. b. SDA: munurunkan penyusutan dan meningkatkan pengawasan terhadap kebocoran bahan baku atau material. c. Manajemen teknologi: mendorong inovasi perusahaan.Manajemen modal: melihat rinci cash flow dan melakukan analisis cash flow, mengelola keuntungan atau mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. 3 a. MSDM bertujuan membuat semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya b. MSDA: menjaga kelancaran produksi. c. Manajemen teknologi: menjadikan perusahaan lebih unggul dibanding yang lain dengan teknologi yang sifatnya masih tradisional.d. Manajemen Modal: melihat peluang pertumbuhan organsasi dengan modal atau kapital yang dimiliki. 4 a. SDM: agar skill dan kompetensi SDM terus meningkat.b. Material: agar dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. c. Teknologi: agar perusahaan lebih baik dalam mengelola aspek operasional di semua lini dan area fungsional organisasi.d. Capital: Agar segala bentuk kapital yang dimiliki organisasi dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. 5 a. MSDM: memanusiakan karyawan - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Namun agar SDM menjadi roh yang memotori hidup organisasi. b. Sumber daya material: mengurangi waste dan kelancaran proses produksi. c. Manajemen teknologi: memberikan peluang bagi organisasi untuk melakukan inovasi, efisiensi produksi dan memperbaiki proses produksi.d. Manajemen kapital: melihat kemungkinan investasi masa kini dan masa yang akan datang. Studi ini menemukan bahwa 3 dari lima perusahaan menganggap SDM adalah sumber daya yang paling berperan, sedangkan 2 perusahaan lainnya menilai bahwa sumber daya material yang paling berperan (Tabel 4.6). Bagi perusahaan yang menganggap SDM adalah sumber daya organisasi yang paling dominan dikarenakan kualitas dan ketersediaan SDM yang tinggi merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya organisasi. Dalam SDM melekat 265
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) knowledge dan kemampuan manajerial. Sementara bagi perusahaan yang menganggap bahwa sumber daya yang dominan adalah mereka yang berorientasi pada biaya produksi dan output. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi maupun praktek-praktek manajemen modern digunakan sebagai pemampu atau enabler bagi tercapainya tujuan organisasi dengan mengintegrasikannya dengan SDM (Sumber daya manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dimiliki organisasi (Ellitan, 2007). Tabel 4.6. Sumber Daya yang Paling Dominan Perusahaan Sumber Daya yang Paling Dominan 1 Sumber daya material, karena material dinilai hal yang paling dominan dalam menentukan biaya produksi perusahaan. 2 Sumber daya manusia, karena dengan kualitas SDM yang tinggi kemampuan manajemen sumber daya yang lain akan lebih efektif dan efisien. 3 Sumber daya material, karena menentukan mutu output dan menetukan biaya produksi 4 SDM: kualitas SDM diperlukan di smua divisi, semua fungsi dan semua sendi organisasi. SDM merupakan mesin kunci di dalam R & D. Jika kualitas SDM terus meningkat maka kinerja semua lini dan semua area akan sesuai target yang diterapkan perusahaan. 5 SDM, karena merupakan penggerak utama keberhasilan organisasi. 4.6. Ketidakpastian/Kepastian Lingkungan Bisnis Tabel 4.7 menunjukkan ketidakpastian bisnis menurut persepsi partisipan. Ketidakpastian lingkungan bisnis cenderung pada level yang mederate, kecuali ketidakpastian kondisi politik yang dinilai tinggi. Ketidakpastian lain yang dinilai cukup tinggi adalah perubahan selera konsumen dan perubahan strategi pesaing dalam melakukan inovasi produk maupun proses. Spital (1992) mengemukakan bahwa ketidakpastian lingkungan (yang disebabkan oleh perubahan cepat dalam teknologi produk dan proses) membawa dampak pada strategi teknologi dan kompetitif. Dalam lingkungan bisnis dimana terdapat dinamika teknologi produk yang tinggi, perusahaan cenderung memiliki tingkat investasi R & D yang tinggi, kompetensi teknis yang mendalam dan diikuti strategi inovasi produk. Dalam perusahaan yang memiliki dinamisme teknologi produk yang rendah, organisasi memiliki tingkat investasi R&D yang lebih rendah, pemahaman pengetahuan teknologi produk yang lebih kecil dan diikuti dengan suatu strategi diferensiasi produk. Selain itu, dalam lingkungan yang tidak pasti, perusahaan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, baik dalam hal tantangan dan kesempatan yang lebih besar. Dengan demikian perusahaan partisipan studi ini dituntut untuk lebih fleksibel dalam mengakomodasi perubahan. Analisis lingkungan bisnis perlu dilakukan secara lebin mendalam agar akurasi dalam perumusan strategi dan kebijakan dapat dicapai. Tabel 4.7. (Ketidakpastian/Kepastian) Lingkungan Bisnis No Lingkungan bisnis 1 Perusahaan 2 3 4 1 2 3 Nilai tukar (Exchange rate). 4 5 6 7 8 Waktu yang dibutuhkan inovasi produk baru. 9 Waktu yang diperlukan untuk inovasi proses baru Tingkat perubahan selera dan pilihan pelanggan. Kos bisnis (Business cost). Peraturan dan perundang-undangan Kedudukan neraca Kondisi politik (Political environment). Tingkat inovasi produk baru Tingkat inovasi proses baru T N N T T M N T T T T T T N ST T T N N T T T T N ST N ST T T N N N N N N N T T T N 10 266 5 N N T N T N N R N T
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Keterangan: Tingkat ketidakpastian lingkungan bisnis, ST T N R SR Sangat tinggi Tinggi netral Rendah Sangat rendah Tidak dapat Sulit diprediksi netral Mudah diprediksi Sangat mudah diprediksi 4.7. Tingkat Persaingan Menganalis persaingan adalah sesuatu yang penting utuk dilakukan. Hampir semua pakar strategik menyepakati bahwa lingkungan bisnis saat ini adalah hostile.Hostility lingkungan dapat memberikan peluang bagi organisasi, namun juga memberikan tantangan tersendiri bagi organisasi yang tidak mampu mengakomodasi hostility lingkungan bisnis. Di samping itu dengan melakukan analisis ketajaman persaingan ini membuka wawasan bagi organisasi untuk berfikir dengan siapa saja mereka dapat melakukan kooperasi atau kerjasama untuk membangun kekuatan bersama. Tabel 4.8. menunjukkan tingkat persaingan. Hostility atau tingkat persaingan menunjukkan tajamnya kompetisi dalam pasar (Badri et al., 2000).Tajamnya persaingan pasar lokal dinilai tinggi menurut persepsi partisipan. Hal ini disebabkan mereka tidak hanya bersaing dengan produk lokal namun juga bersaing dengan produk impor dengan kualitas dan harga bersaing. Semakin tajamnya persaingan juga dipicu oleh makin tingginya tuntutan konsumen atas kualitas dan persaingan dalam memperoleh pemasok yang berkualitas dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang. Inovasi teknologi lebih dibutuhkan ketika kompetisi lebih ketat untuk mencapai keunggulan kompetitif (Zahra & Covin, 1993). Sehingga, makin tajam persaingan dalam lingkungan bisnis makin besar kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru, praktik manajemen, dan meningkatkan ketrampilan atau kapabilitas sumber daya manusia dan perusahaan akan lebih inovatif. Ketajaman analisis persaingan akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu analisis perlu dilakukan secara lebih cermat oleh organisasi bisnis. Tabel 4.8. Tingkat Persaingan No Lingkungan bisnis 1 Perusahaan 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Tajamnya persaingan di pasar lokal. Tajamnya persaingan di luar negara. Permintaan di pasar lokal. Permintaan di pasar luar negara. Tuntutan pelanggan terhadap kualitas. Kualitas pemasok T N T N T N T ST N N T T T R T N N N N SR N SR T T Keterangan: Tingkat ketidakpastian lingkungan bisnis, SR Sangat rendah R Rendah N netral T tinggi ST Sangat tinggi Sumber daya organisasi perlu dikelola terutama untuk mengakomodasi ketidakpastian lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat. Analisis dan pengelolaan sumber daya perlu dilakukan secara paralel terkait dengan bagaimana peran sumber daya dalam menciptakan value added dan bagaimana sumber daya akhirnya mencapai menciptakan sustainable competitive advantage. Karena kondisi lingkungan bisnis selalu berubah maka pengelolaan resources (sumber daya) organisasi perlu dikelola secara fleksible. Sumber daya memiliki peran strategik artinya bahwa sumber daya lebih dari sekedar digunakan untuk bertahan. Tabel 4.9 menunjukkan pendapat perusahaan partisipan mengenai peran analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan eksternal dalam pengelolaan sumber daya. Secara garis besar dapat disimpulkan analisis lingkungan berperan dalam melakukan peramalan dan perencanaan 5 T N T R N T 267
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang suatu organisasi. Analisis ini juga berperan dalam merumuskan strategi terutama terkait dengan perubahan permintaan dan selera pasar, tindakan pesaing, kondisi politik dan ekonomi negara, berbagai peluang dalam mendapatkan pasar potensial. Tabel 4.9. Peran Analisis Lingkungan Bisnis atau Analisis Lingkungan Eksternal bagi Pengelolaan Sumberdaya Organisasi Perusahaan Tujuan umum pengelolaan sumber daya oleh organisasi 1 Peran Analisis Lingkungan Bisnis atau Analisis Lingkungan Eksternal bagi Pengelolaan Sumberdaya Organisasi 2 Peramalan harga bahan baku Peramalan biaya produksi Prediksi kondisi politik ekonomi suatu negara bagi kepentingan perusahaan 3 Mengetahui perubahan permintaan pasar dan selera konsumen Mengetahui bersarnya kebutuhan pasar dan pasar potensial Membaca strategi perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing utama. 4 Mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar. Mendapatkan informasi mengenai kondisi pesaing dan persaingan dalam industri. Sebagai dasar dalam perumusan strategi perusahaan. 5 Sebagai dasar dalam rumusan strategi perusahaan Sebagai acuan dalam membuat perencaan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi seperti pembelian mesin, pengembangan cabang atau perluasan usaha, pengembangan fasilitas usaha peningkatan kompatensi SDM dan R&D. 6 Merumuskan langkah dan strategi pepasaran perusahaanAnalisis pesaing. Mengetahui pasar potensialMengetahui kondisi persaingan dan bagaimana harus bersaing.Membantu melakukan analisis pasar secara lebih luas. Keberhasilan pengelolaan sumber daya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor demikian juga dengan faktor-faktor penghambatnya. Tabel 4.10. menunjukkanbahwa faktor pendukung pengelolaan sumber daya yang terutama adalah hubungan dan kemitraan yang dibangun dengan supplier. Hal ini memungkinkan tercapainya skala ekonomis. SDM dengan skill dan availability tinggi juga menjadi faktor utama yang mendukung pengelolaan sumber daya organisasi lainnya. Dalam SDM melekat pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan manajerial yang dapat diandalkan dalam pengelolaan sumber daya. Jika masalah pengelolaan sumber daya terjadi maka dalam konteks strategi bersaing organisasi tersebut memerlukan revolusi atau perubahan diluar struktur yang ada (Lynch, 2006).Studi ini juga mengindikasikan bahwa kelemahan SDM menjadi penghambat dalam pengelolaan sumber daya di samping ketidakstabilan harga sumber daya, keterbatasan teknologi, dan kapital. Konsisten dengan temuan terkait faktor pendukung, maka hubungan kemitraan yang kurang baik dengan supplier juga mempengaruhi pengelolaan sumber daya organisasi. Tabel 4.10. Faktor-faktor yang Mendukung Pengelolaan Sumber daya, dan hambatan yang Dihadapi dalam Pengalokasian Sumberdaya Perusahaan Faktor-faktor yang Mendukung Pengelolaan Sumber daya, dan hambatan yang Dihadapi dalam Pengalokasian Sumberdaya Pendukung Penghambat 1 a. Tersedianya pasokan yang memadai dari supplier yang didukung oleh kemitraan yang dibangun dengan a. kecepatan penanganan bahan baku harus ditingkatkan karena bahan baku tidak bertahan lama.b. 268
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI supplier.b. Mamadainya SDM dan tenaga kerja pendukung yang sangat menunjang pengeloan sumberdaya lainnya mesin, teknologi, bahan baku dan bahan pembantu serta menunjang praktek2 pengelolaan organisasi di semua lini. Kurangnya disiplin dan etos kerja karyawan. 2 Tersedianya parasara dan prasarana yang memadai di dalam organisasi. a. Kurangnya skill dan knowledge tenaga ahli yang dimiliki organisasi.b. Kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan biaya listrik dan biaya fasilitas lainnya. 3 SDM yang kompeten a. Kurangnya teknologi yang memadai.b. Fasilitas produksi terbatas. 4 a. SDM: training yang berkaitan dengan peningkatan motivasi dilakukan secara berkala.b. Pengelolaan sumber daya material dengan upaya penyediaan sumber daya material secukupnya sehingga proses produksi tidak terhambat oleh stock out.c. Pengelolaan mesin dan energi dilakukan dengan maintenance planning dan peningkatan ketrampilan teknis.d. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional melalui pihak manajemen yang melibatkan Manajer Keungan, Direktur keuangan, dan BOD.e. Informasi termasuk data: teknologi yang diterapkan seperti aplikasi komputer dan penerapan SOP. a.Keterbatasan dana operasional dalam memberikan training, upaya peningkatan skill dan knowledge karyawan.b. Komunikasi antar divisi yang tidak menyeluruhc. masing masing divisi cenderung mementingkan kelompok dan kurang berorientasi pada keseluruhan kepentingan organisasi.d. sebagian dana diperoleh dari pinjaman sehingga terkena tingkat bunga yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk kepentingan lain.d. jaringan yang kurang bagus dalam transfer informasi. 5 a.sistem manajemen yang sistematis dan terorganisasi.b.SDM dengan skill dan kapabilitas tinggi a. teknologi kurang memadai.b. lemahnya hubungan dengan supplier 4.9. Strategi Bisnis Dalam organisasi, strategi tidak hanya meliputi strategi yang direncanakan, tetapi juga mencakup "sequence of decision" yang menggambarkan konsistensi dalam perilaku keputusan. Implementasi strategi perusahaan memfokuskan pada pengembangan kompetensi perusahaan yaitu pengetahuan dan ketrampilan yang secara khusus tercermin dalam keahlian teknologi dan produksi. Kompetensi perusahaan menunjukkan sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh pesaing dan memberikan competitive advantage (Schoemaker, 1992). Strategi bisnis juga merupakan kecerdasan perusahaan membangun hubungan formal di luar dinding mereka dengan para pelanggan, mitra, pemasok dan masyarakat umum. Hubungan ini adalah antena perusahaan di dunia, sensor perubahan, baik mengenai peluang atau ancaman. Secara internal, organisasi bisnis harus bisa membaca pikiran para karyawan mereka dengan cara-cara yang berbeda dari perusahaan lain dan menggunakan teknologi untuk melacak apa yang sedang terjadi dalam waktu dekat. Dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi kaitan antara strategi bisnis dalam pengelolaan sumber daya. Pada dasarnya sebagian besar perusahaan partisipan studi ini mengemukakan bahwa strategi bisnis digunakan sebagai acuan organisasi dalam pengelolaan sumber daya secara menyeluruh dan terintegrasi, atau sebaliknya berdasar sumber daya yang dimiliki organisasi merumuskan strateginya (strategi dirumuskan lebih fleksibel berdasar sumber daya yang dimiliki). Kedua hal ini merupakan menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam merumuskan strategi yaitu pendekatan preskriftif dan pendekatan emergent. Semuanya akan tergantung pada sudut pandang dan pertimbangan organisasi. 269
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Tabel 4.11. Kaitan Stategi Bisnis dan Bisnis dan Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan Kaitan strategi bisnis dengan Pengelolaan Sumber Daya Ya 1 Strategi bisnis digunakan sebagai guideline dalam pengelolaan sumberdaya organisasi secara menyeluruh. 2 Strategi bisnis dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi. Sebagai dasar analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan sumber daya yang dimiliki. 3 Strategi bisnis disusun berdasar sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan akhir tercapainya produktifitas dan profitabilitas organisasi. 4 Strategi bisnis diperlukan dalam perencanaan sumber daya dan penuntun jalannya operasi perusahaan. 5 Mengkaitkan antara strategi bisnis dan pengelolaan sumberdaya diperlukan untuk pencapaian keunggulan kompetitif. Hubungan antara strategi bisnis dan sumber daya bersifat timbal balik. Untuk dapat memenangkan persaingan bisnis, perusahaan harus memiliki kinerja bisnis yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Kinerja bisnis yang baik akan tercapai bila perusahaan mampu memposisikan dirinya dalam industri dan mempertahankan posisinya tanpa mengabaikan pengaruh perubahan lingkungan bisnis. Untuk itu pilihan dan implementasi strategi kompetitif maupun strategi manufaktur yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Strategi kompetitif diimplementasikan untuk menetapkan posisi perusahaan dalam lingkungan bisnisnya, sedangkan strategi manufaktur memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam persaingan. Tabel 4.12. secara rinci menunjukkan strategi bisnis yang diterapkan oleh organisasi partisipan dalam pengelolaan sumberdaya mereka. Strategi bersaing meliputi positioning menentukan apakah keuntungan perusahaan di atas atau di bawah rata-rata industri. Suatu perusahaan yang dapat memposisikan diri dengan baik dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi meskipun struktur industri yang tidak menguntungkan. Dasar fundamental atas kinerja di atas rata-rata dalam jangka panjang adalah keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dua tipe dasar keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan lingkup kegiatan yang yang berupaya untuk mencapai perusahaan mereka memimpin dengan tiga strategi generik untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Strategi fokus memiliki dua varian, kepemimpinan biaya, diferensiasi dan fokus. Masing-masing dari strategi generik melibatkan rute berbeda secara mendasar untuk keunggulan kompetitif, menggabungkan pilihan tentang jenis mencari keunggulan kompetitif dengan cakupan sasaran strategis di mana keunggulan kompetitif akan dicapai. Strategi bisnis generik meliputi: Pertama, Strategi Kepemimpinan biaya adalah mungkin yang paling 'bersih' dari tiga strategi generik. Di dalamnya, sebuah perusahaan menetapkan untuk menjadi produsen berbiaya rendah dalam industri. Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan berfungsi banyak dalam segmen industri, dan mungkin bahkan beroperasi di industri terkait - luasnya perusahaan sering menjadi penting bagi keunggulan biayanya. Jika suatu perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan kepemimpinan biaya keseluruhan, maka akan menjadikannya pemain yang di atas rata-rata dalam industri asalkan dapat mengendalikan harga di atau dekat dengan rata-rata industri. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi kepemimpinan biaya lebih banyak menjadi preferensi perusahaan partisipan (Tabel 4.15). Kedua adalah strategi deferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industri sepanjang beberapa dimensi yang secara luas dihargai oleh pembeli. Alat untuk diferensiasi adalah khas masing-masing industri. Diferensiasi dapat didasarkan pada 270 Tidak
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI produk itu sendiri, sistem pengiriman yang dijual, pendekatan pemasaran, dan berbagai faktor lain. Logika strategi diferensiasi mengharuskan perusahaan memilih atribut yang membedakan dirinya yang berbeda dari para pesaingnya. Sebuah perusahaan harus benar-benar unik pada sesuatu atau dianggap sebagai unik jika mengharapkan harga yang premium. Berbeda dengan kepemimpinan biaya. Namun, strategi diferensiasi bisa lebih sukses dalam suatu industri jika ada sejumlah atribut yang dihargai secara luas oleh pembeli. Ketiga adalah Strategi Focus. Strategi ini sangat berbeda dari yang lain karena didasarkan pada pilihan dari ruang lingkup kompetitif yang sempit dalam sebuah industri. The Focuser memilih segmen atau kelompok segmen industri dan menjalin strategi untuk melayani mereka dengan mengesampingkan orang lain. Strategi fokus memiliki dua varian. Fokus biaya sebuah perusahaan mencari keuntungan biaya dalam target segmen, sedangkan di fokus diferensiasi perusahaan mencari diferensiasi dalam target segmen. Target segmen harus memiliki baik pembeli dengan kebutuhan yang tidak biasa atau produksi dan sistem pengiriman yang melayani segmen target harus berbeda dari industri segemen lainnya. The Focuser dengan demikian dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mendedikasikan diri pada segmen eksklusif. Jika suatu perusahaan dapat mencapai pembangunan kepemimpinan biaya (fokus biaya) atau diferensiasi (fokus diferensiasi) dalam segmen dan segmen secara struktural menarik, akan menjadikan focuser di atas rata-rata pemain dalam industri. Temuan lain penelitian ini adalah, 4 dari lima perusahaan partisipan membuat dua bagian besar unit bisnis yang terpisah dalam entitas korporat yang sama, masing-masing dengan strategi generik yang berbeda. Masalahnya adalah mencapai kepemimpinan biaya dan diferensiasi juga biasanya tidak konsisten, karena biasanya diferensiasi itu mahal. Tetapi mengurangi biaya tidak selalu mengorbankan diferensiasi. Jika suatu perusahaan dapat mencapai kepemimpinan biaya dan diferensiasi secara simultan, maka ganjaran yang besar datang karena manfaat aditif - pembedaan mengarah pada harga premi pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa kepemimpinan biaya biaya lebih rendah. Keberlanjutan strategi generik memerlukan perusahaan memiliki beberapa hambatan yang membuat peniruan dari sebuah strategi menjadi sulit. Karena hambatan untuk meniru tidak pernah dapat diatasi, bagaimanapun, biasanya diperlukan untuk suatu perusahaan untuk menawarkan target yang bergerak kepada para pesaing dengan melakukan investasi dalam rangka untuk terus meningkatkan posisinya. Di beberapa industri, struktur industri strategi pesaing menghilangkan kemungkinan untuk mencapai satu atau lebih dari strategi generik. Namun, tiga strategi generik dapat hidup berdampingan secara menguntungkan selama perusahaan mengejar sesuatu yang berbeda atau berbasis memilih berbeda untuk diferensiasi atau fokus. Jika dua atau lebih banyak perusahaan memilih untuk mengejar strategi generik yang sama dengan dasar yang sama, hasilnya bisa menjadi berlarut- larut dan tidak menguntungkan dalam pertempuran. Situasi terburuk adalah di mana beberapa perusahaan yang berlomba-lomba untuk kepemimpinan biaya keseluruhan. Tabel 4.12. Strategi Bisnis (business strategy) yang Terkait dengan Pengelolaan Sumberdaya. Strategi Bisnis yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Strategi Biaya (Cost Leadership) 1 2 3 4 1 Memperbaiki tingkat penggunaan kapasitas produksi. 2 Meningkatkan efisiensi operasi 3 Menawarkan produk dengan harga 4 Meningkatkan usaha untuk menemukan cara menurunkan X X X X X X X X X X X 5 biaya produksi Efisiensi channel distribusi. X X X X X X X X Strategi Pembedaan (Differentiation) 6 Memperluas lini produksi X X 5 X X X 271
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) Dewasa ini pengelolaan sumber daya yang baik menjadi salah satu dari kunci sukses dan keberhasilan dalam menjalankan bisnis strategi bisnis perusahaan. Kemampuan, pengetahuan dan kreatifitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan akan menentukan langkah kedepan dari kesuksesan dan kejayaan suatu perusahaan untuk menentukan langkah atau strategi bisnis yang ada.Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menjamin tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktivitas bisnis nya. Sebaliknya Strategi bisnis merupakan outline dalam pengelolaan sumber daya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan terhadap dana atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Management sumber daya yang efektif,memerlukan suatu strategi pengelolaan yang baik untuk mendukung aktifitas bisnis suatu perusahaan. Anda dapat memiliki sumber daya manusia yang mampu mencakup beberapa aspek bisnis sekaligus. Tingkat efisiensi tenaga kerja dan pengetahuan spesialisasi di bidang masing-masing menjadi salah satu fokus utama kami dalam mencermati kebutuhan utama perusahaan.Belum banyak perusahaan penyedia sumber daya yang mewaspadai strategi pengelolaan sumber daya yang berfokus pada aktivitas bisnis utama perusahaan. Tabel 4.13. Peran Strategi bisnis dalam Pengelolaan Sumberdaya Perusahaan Peran strategi bisnis dalam pengelolaan sumber daya 1
2 Dapat meminimalilasi biaya produksi yang selanjutnya mengarah kepada penetapan harga bersaing dibandingkan pesaing utama. 3 Kemampuan, pengetahuan dan kreatifitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan akan menentukan langkah kedepan dari kesuksesan dan kejayaan suatu perusahaan untuk menentukan langkah atau strategi bisnis yang ada. 4 Strategi bisnis merupakan outline dalam pengelolaan sumber daya yang berhubungan dnegan pengambilan keputusan terhadap dana atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 5 Manajemen sumber daya yang efektif, memerlukan suatu strategi pengelolaan yang baik untuk mendukung aktifitas bisnis suatu perusahaan. 4.10 Keunggulan Kompetitif Barney (2007) menyatakan Sustainability Competitive Advantage dapat diperoleh dengan melakukan proses penemuan terus menerus yang akan berlanjut kepada inovasi. Proses ini akan berjalan dengan baik bila terlebih dulu membangun kompetensi inti organisasi yaitu sumberdaya dan kapabilitas.Salah satu cara mengidentifikasi kompetensi inti adalah dengan Value Chain Analysis. yang merupakan analisis terhadap aktifitas pokok dan aktifitas pendukung yang terjadi baik di dalam maupun diluar organisasi. Primary activities terdiri dari service, marketing, sales, dan outbound logistics. Sedangkan support activities terdiri dari firm's infrastructure, human resource management, technological development, dan procurement (Barney, 2007).Barney (2007) menyatakan bahwa sebuah perusahaan mencapai keunggulan bersaing bila perusahaan menerapkan value creating strategy yang pada saat yang sama tidak dilakukan oleh perusahaan lain. Keunggulan bersaing merupakan sumber yang utama untuk menghasilkan perbedaan dalam laba antara perusahaan dalam sebuah industri menekankan issue mengenai posisioning stratejik dalam bentuk pilihan antara keunggulan biaya dan diferensiasi. Untuk mengukur keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan mengukur kinerja perusahaan.Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anthony dan Govindarajan (2000) dalam Deni (2003), membagi aspek kinerja perusahaan menjadi dua, yaitu aspek finansial dan non finansial. Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan pula sebagai prospek, pertumbuhan, dan potensi 272
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI perkembangan yang dapat dibandingkan dengan horison waktu atau dengan perusahaan lain yang bergerak pada di bidang yang sama (Mulyadi, 2001:415). Kinerja juga bisa diukur dengan kinerja operasional dapat dilihat dari kualitas, fleksibilitas, produktivitas, kemapuan penghantaran dan dependability. McNair et al. (1990) mengembangkan suatu kerangka dalam strategi sistem informasi yang menggabungkan pengukuran non-finansial yang mencakup kepuasan pelanggan, fleksibilitas dan produktivitas dengan pengukuran kinerja secara umum seperti kualitas, delivery, cycle time dan produk rusak. Eccles (1991) berpendapat bawa pengukuran kualitas internal seperti tingkat produk cacat perlu dilengkapi dengan data eksternal yang diperoleh dari konsumen atau pelanggan seperti market share dan penerimaan konsumen terhadap barang atau jasa. Dale (1994) berpendapat bahwa beberapa pengukuran kinerja yang ada tidak akurat dan gagal ketika digunakan untuk mengukur adanya perbaikan kualitas. Horngren (1994) menganjurkan suatu gabungan pengukuran internal dan eksternal atas kualitas yang ditunjukkan dalam bentuk finansial dan non-finansial. Pengukuran kualitas eksternal secara finansial mencakup warranty repairs, liability claims, lost contribution margin, lower selling price dan pengukuran kualitas secara non-finansial mencakup jumlah produk cacat, jumlah komplain pelanggan, tanggapan dari pelanggan dan kinerja pendistribusian. Pengukuran kualitas internal menyangkut biaya pencegahan dan penilaian serta biaya kegagalan internal, sedangkan pengukuran non-finansial menyangkut tingkat produk cacat, siklus pembuatan produk dan employee turnover. Tabel 4. 21. Keunggulan Kompetitif Berilah tanda silang pada kolom yang paling sesuai yang menunjukkan kinerja dan keunggulan kompetitif yang dicapai perusahaan anda dibandingkan dengan rata-rata dalam industri. Lebih rendah (LR) Sama Dengan rata2 (RT) Lebih Tinggi Perusahaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ROI (Return on Investment) ROA (Return on Asset) Profitabilitas Pertumbuhan penjualan (growth in sales). Produktivitas secara keseluruhan (overall productivity). Pertumbuhan Kos produk per unit (product cost per unit). Kualitas proses (process quality). Kualitas produk (product quality). Kemampuan menangani perubahan jumlah permintaan. (volume flexibility) Kemampuan memenuhi perubahan selera pelanggan. (product flexibility). Penghantaran tepat pada waktunya (on time delivery). Kemampuan penghantaran sebelum waktu yang ditentukan (Delivery capability before customer demand) LT LT LT LT LT LT RT LT LT LT LT LT RT RT LT RT RT RT RT LR RT LT LT LT RT RT RT RT RT LT LT RT RT RT RT LT RT LT RT RT RT RT RT LT RT RT LT LT RT RT RT RT RT RT RT LT LT LT RT RT LT RT RT RT LT SIMPULAN 5.1. Simpulan Hasil menelitian terhadap lima perusahaan manufaktur di Surabaya dan sekitarnya dengan bidang yang berbeda yang berpartisipasi dalam studi ini memberikan beberapa temuan yang dirumuskan dalam simpulan studi. Terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan yang berparsisipasi dalam penelitian ini antara lain: Pertama, dalam hal sumber daya teknologi khususnya hard technology, tingkat adopsi teknologi masih dalam level moderate. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli yang memelihara dan mengoperasikan teknologi canggih tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya sumber dana untuk melakukan investasi beberapa teknologi canggih 273
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) yang biasanya memang sangat mahal. Kedua,Hasil temuan studi menunjukkan bahwa tingkat skill SDM perusahaan partisipan pada level yang moderate bahkan cenderung rendah. Hal ini mungkin juga menyebabkan rendahnya adopsi teknologi manufaktur maju. SDM yang dimiliki kurang mendukung implementasi teknologi manufaktur maju. Fakta lain yang dapat dijadikan dasar analisis adalah bahwa perusahaan yang bergerak dalam food and baverage industry di Indonesia masih cenderung padat karya dengan ketrampilan kerja yangmasih perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di dalam industri gas serta alat-alat keselamatan menunjukkan tingkat skill SDM yang cenderung tinggi. Ketiga,kualitas dan ketersediaan bahan baku perusahaan partisipan cenderung pada level moderate. Hanya perusahaan partisipan ke 2 yang memiliki kualitas bahan baku tinggi walalupun dengan ketersediaan pada level moderate. Tingkat ketersediaan yang moderate kemungkinan juga disebabkan oleh kurang optimalnya rantai pasokan. Keempat, temuan menarik dari studi ini adalah, perusahaan yang bergerak di industri makanan (low tech industry) cenderung mengaplikasikan semua praktek manajemen modern), tidak demikian halnya dengan perusahaan yang bergerak di high tech industy (partisipan 4 dan 5). High tech industry cenderung lebih mengandalkan pada advanced technologies. Partisipan 5 yang beroperasi pada industri alat-alat keselamatan hanya mengimplementasikan TQM, Process reengineering dan Quality Function Deployment. Studi ini menemukan tujuan pengelolaan sumber daya yang beragam bagi tiap tiap organisasi. Namun demikian hampir semua perusahaan menilai bahwa tujuan umum pengelolaan sumber daya organisasi adalah untuk orientasi jangka pendek dan mengkaitkan dengan aspek operasional perusahaan. Hanya sedikit sudut pandang mereka yang mengkaitkan dengan aspek strategik jangka panjang organisasi seperti pertumbuhan, ekspansi dan kelangsungan hidup jangka panjang. Perusahaan belum menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya untuk orientasi profit jangka panjang. Perusahaan perlu melakukan identifikasi secara lebih mendalam dapam upaya menciptakan keuanggulan kompetitif bagi perusahaan. Tujuan penengolaan sumber daya hendaknya difokuskan pada perciptaan sumber daya yang valuable dan sulit untuk diimitasi pesaing. Disamping itu analisis sumber daya organisasi semestinya dikaitkan dengan analisis sumber daya organisasi. Selanjutnya terkait dengan hubungan lingkungan bisnis dengan pengelolaan sumberdaya penelitian ini menemukan bahwa: Pertama,ketidakpastian bisnis menurut persepsi partisipan. Ketidakpastian lingkungan bisnis cenderung pada level yang mederate, kecuali ketidakpastian kondisi politik yang dinilai tinggi. Ketidakpastian lain yang dinilai cukup tinggi adalah perubahan selera konsumen dan perubahan strategi pesaing dalam melakukan inovasi produk maupun proses. Dengan demikian perusahaan partisipan studi ini dituntut untuk lebih flesibel dalam mengakomodasi perubahan. Analisis lingkungan bisnis perlu dilakukan secara lebin mendalam agar akurasi dalam perumusan strategi dan kebijakan dapat dicapai. Kedua, Tajamnya persaingan pasar lokal dinilai tinggi menurut persepsi partisipan. Hal ini disebabkan mereka tidak hanya bersaing dengan produk lokal namun juga bersaing dengan produk impor dengan kualitas dan harga bersaing. Semakin tajamnya persaingan juga dipicu oleh makin tingginya tuntutan konsumen atas kualitas dan persaingan dalam memperoleh pemasok yang berkualitas dan berorientasi pada kemitraan jangka panjang. Ketajaman analisis persaingan akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu analisis perlu dilakukan secara lebih cermat oleh organisasi bisnis. Ketiga, analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan eksternal berperan dalam pengelolaan sumber daya. Secara garis besar dapat disimpulkan analisis lingkungan berperan dalam melakukan peramalan dan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang suatu organisasi. Analisis ini juga berperan dalam merumuskan strategi terutama terkait dengan perubahan permintaan dan selera pasar, tindakan pesaing, kondisi politik dan ekonomi negara, berbagai peluang dalam mendapatkan pasar potensial. Terkait dengan kaitan strategi bisnis dan strategi dengan pengelolaan sumber daya menelitian ini menemukan bahwa: Pertama, strategi bisnis digunakan sebagai acuan organisasi dalam pengelolaan sumber daya secara meneyluruh dan terintegrasi, atau sebaliknya berdasar sumber daya yang dimiliki organisasi merumuskan strateginya (strategi dirumuskan lebih fleksibel berdasar sumber daya yang dimiliki). Kedua hal ini merupakan menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam merumuskan 274
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI strategi yaitu pendekatan preskriftif dan pendekatan emergent.Semuanya akan tergantung pada sudut pandang dan pertimbangan organisasi. Kedua, manajemen sumber daya yang efektif,memerlukan suatu strategi pengelolaan yang baik untuk mendukung aktifitas bisnis suatu perusahaan. Anda dapat memiliki sumber daya manusia yang mampu mencakup beberapa aspek bisnis sekaligus. Tingkat efisiensi tenaga kerja dan pengetahuan spesialisasi di bidang masing-masing menjadi salah satu focus utama kami dalam mencermati kebutuhan utama perusahaan.Belum banyak perusahaan penyedia sumber daya yang mewaspadai strategi pengelolaan sumber daya yang berfokus pada aktivitas dari bisnis utama dari perusahaan. Ketiga, semua perusahaan partisipan menyatakan bahwa strategi operasi terkait dengan pengelolaan sumber daya organisasi. Strategi operasi berperan dalam pengelolaan sumber daya melalui Peran Operasi dalam Strategi Perusahaan:pemberian dukungan untuk seluruh strategi perusahaan, tindakan yang sesuai kemampuan perusahaan dan harus konsisten pada strategi secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan menerapkan keempat strategi operasi yang ada kecuali perusahaan 5 yang secara nyata lebih mengutamakan pada fleksibilitas dan penghantaran. Simpulan terakhir studi ini adalahwalaupun pengukuran kinerja finansial maupun operasional ternyata dapat dilihat dari banyak aspek, namun demikian dalam studi ini peneliti hanya membatasi aspek kinerja keuangan dan operasional yang lazim dan sering digunakan oleh peneliti terdahulu. Kelima perusahaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini menilai kinerja mereka pada level moderate dan memiliki kecenderungan lebih tinggi dari kinerja rata-rata industri. Jika dikaitnya dengan pertumbuhan perusahaan yang diakui maka tidak mengherankan jika perusahaan ini sudah mapan lebih dari 10 tahun. Tingkat adopsi teknologi manufaktur maju masih perlu ditingkatkan, tingkat implementasi praktek manajemen modern masih perlu dikembangkan, sumber daya masih perlu dikelola lebih baik lagi, namun perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam studi ini sudah menyadari pentingnya analisis lingkungan, pentingnya integrasi strategi dengan pengelolaan sumberdaya dan juga pentingnya partnership dengan entitas luar. 5.2. Keterbatasan dan Saran Selanjutnya peneliti mengakui sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat menimbulkan gangguan hasil penelitian. Pertama, jumlah perusahaan yang terlibat dalam penelitian ini masih dianggap sedikit sehingga temuan hasil penelitian ini sangat unik untuk masing-masing perusahaan. Penelitian ini sama sekali tidak dapat digeneralisasi. Kedua, peneliti hanya menggunakan persepsi CEO dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner semi terstruktur ini, sehingga tidak terdeteksi apakah bidang-bidang yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya organisasi. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada keterkaitan ketidakpastian lingkungan bisnis dan strategi. Peneliti menyarankan untuk studi selanjutnya sebaiknya dipertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya seperti kultur atau budaya kerja, sistem dan struktur organisasi. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahas pertimbangan perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi dan pengelolaan sumber daya dalam upaya meningkatkan daya saingnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan arahan bagi manajer untuk mengelola sumber daya secara lebih baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap akademisi maupun praktisi terutama dalam mengembangkan literatur manajemen manajemen strategik, strategi kompetitif dan strategi korporat. Hasil penelitian ini minimal dapat mendorong dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya yang jauh lebih sempurna dan memberikan manfaat yang lebih besar. DAFTAR PUSTAKA Amit, R. & Schoemaker, P. (1993). Strategic asset and organizational rent. Strategic Management Journal, 14. pp. 23-46. Anatan, L & Ellitan, L. 2009. MSDM dalam Bisnis Modern (Edisi Revisi), Alfabeta, Bandung (ISBN: 978- 979-8433-26-9). Anatan, L. & Ellitan, L. 2009. Supply Chain Management: Teori dan Aplikasi, Alfabeta Bandung (ISBN:978- 275
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) 979-8433-99-3). Ansoff, I. & Steward. J.M. (1967). Strategies for a technology based business. Harvard Business Review, November-December, pp. 71-83. Badri, M.A., Davis, D. & Davis, D. (2000). Operation strategy, environment uncertainty, and performance: a path analytic model of industries in developing country. Omega, International Journal of Management Science, 28, pp. 155-173. Barney, J. (1991). Firm's resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17. pp. 791-800. Beaumont, N.B. & Schroeder, R.M. (1997). Technology, Manufacturing Performance, and Business Performance Amongst Australian Manufacturers. Technovation, 17 (6), pp. 297-307. Bond, T.C. (1999). The role of performance measurement in continuous improvement. International Journal of Operation and Production Management, 19(12), pp. 1318-1334. Burgess, T.F. Gules, H.K. Gupta, J.N.D., & Tekin, (1998). Competitive priorities, process innovations and time based competition in the manufacturing sectors of industrializing economies: the case of Turkey. Benchmarking for Quality Management and Technology, 5(4), pp. 304-316. Buttler, J. (1988). Theories of technical innovation as useful tools for corporate strategy. Strategic Management Journal, Jan-Feb. pp. 15-30. Cagliano, R & Spina, G. (2000). How improvement programs of manufacturing are selected: the role of strategic priorities and past experience. International Journal of Production and Operation Management, 20 (7), pp. 772-791. Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., dan Zhao, Y., 2002. Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance. Industrial Marketing Management, 31: 515-524. Chiesa, V., Manzini, R., Teccila, F., (2000). Selecting sourcing strategies for technological innovation: an empirical case study. International Journal of Production and Operation Management, 20(9), pp. 1017-1037. Chiu, I. & Brennan, M. (1990). The effectiveness of some techniques for improving mail survey response rate: a meta analyses, Marketing Bulletin, 1, pp 13-18. Chuang, S.H., 2004. A Resource-based view on Knowledge manufacturing Capability dan Competitive advantage: An Empirical Investigation, 27, 459-465 Cooper, R. 1995. When Learn Enterprise Collide: Competing Through Confrontation, Boston, MA, Harvard Business School Press. Dean, J.W.&Snell, S.A. (1991). Integrated manufacturing and job design: moderating effects of organizational inertia. Academy of Management Journal, 34(4), pp.776-804. Dean, J.W.&Snell, S.C. (1996). The strategic use integrated manufacturing: an empirical examination. Strategic Management Journal, 17, pp. 459-480. Dess, G.G. & Beard, D. (1984). Dimension of organizational task environment. Administrative Science Quarterly, 29, pp. 52-73 Donier, P., Ernest, R., & Kouvelis, P. (1998). Global Operation and Logistic: Text and Cases, New York, NY, John Willey & Son. Ellitan, L. 2002. Technology Adoption, technology management and manufacturing performance: a case study from Indonesia, Journal of Business and Accounting, Faculty of Economic, Trisakti University, Jakarta ,pp 1-21 Ellitan, L. 2003. Peran Sumber daya dalam Meningkatkan Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas, Jurnal Manajemen dan Wirausaha, Vol 5 no. 2. Universitas Kristen Petra, Surabaya, September, pp. 155-170. Ellitan, L. 2004. Implementation of Advanced Manufacturing Technologies: Expected Benefit Vs Anticipated Risks, Matrix: Jurnal Teknik Industri dan Produksi, Vol 1, no. 2, pp. 123-131. Ellitan, L. 2005. Adopsi Teknologi dan Fleksibilitas Manufaktur: Peran Sumberdaya Sebagai Moderator, Jurnal Manajemen Maranatha, Vol 5 November, pp. 13-34. Ellitan, L. 2006. Teknik Perbaikan terus-menerus (continuous improvement techniques), pentingnya partnership dan pengaruhnya terhadap kinerja operasional perusahaan, Jurnal Widya Manajemen Akuntansi, April, 2006. Ellitan, 2008. The impact of internal and external contectual factors on Resource-Performance relationship, Laporan Penelitian Program Pasca Sarjana UKWMS. Surabaya. Ellitan, L. 2009. Keselarasan sumberdaya, strategi dan partnership Perusahaan Manufaktur Skala Besar 276
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI di Indonesia, Laporan Penelitian PHK A3 Dikti. Ellitan, L. 2010. The Role of Modern Management Practices, Government's Regulation and Economic Uncertainty on Firm's Resource - Performance Relationship, Laporan Penelitian Program Pasca Sarjana UKWMS. Frohman, A.L. (1985). Putting technology in strategic planning. California Management Review, 27(1), Winter, pp. 48-68. Godfrey, P.C. & Gregersen, H.B. (1999). Where do resources come from, Journal of High Technology Management Research, vol. 10, Issue 1, pp. 37-51. Grant, R.M. (1991). The resources based theory of competitive advantage: implication for strategy formulation, California Management Review, vol. 33(3) pp.114-135. Gulfielt, R. (1992), CBOT selected to run auctions for polluters, Wall Street Journal, Sept 25, pp. 16-17. Hall, R.K. (1990). Total Productive Maintenance: a timely integration of production and maintenance. Production & Inventory Management Journal, 33 (4), pp. 6-10. Harrison, Jeffrey S., Ernest H. Hall Jr, and Rajendra Nargundkar. (1993). Resource Allocation as an Outcropping of Strategic Consistency: Performance Implication, Academy of Management Journal, 36(5), 1026-1051. Harrison, N & Samson, D. (1997). International Best Practice in the Adoption and Management of New Technology, Department Industry, Science and Tourism, Australia. Heizer, J. & Render, B. (1993). Production and Operation Management: Strategies and Tactics. 3rd edition, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. Hinton, M., Francis, G. & Holloway J. (2000). Best practice benchmarking in UK. Benchmarking : An International Journal., vol. 7(1), pp. 52-61. Ignance, Ng. Dart, J. & Shakar, A. (1998). The impact of management technology on SMEs peformance, Proceeding International Conference On Small and Medium Scale Enterprices, University Utara Malaysia, pp. 93-101. Jensen Michael and William Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360. Kantrow, A.M. (1980). The strategy-technology connection, Harvard Business Review, 58, July-August, Pp. 6-21. Khandawala, P. 1972. The effect of different types of competition on the use of management control, Journal of Accounting Research. Vol. 10, pp.275-285. Ko, E; Kincade, D. & Brown, J.R. (2000). Impact of business type upon the adoption of quick response technologies: the apparel industry experience. International Journal of Production and Operation Management, 20(7), pp. 772-791. Lado, A.A & Wilson, M.C. (1994). Human resources systems and sustained competitive advantage: a competency based perspective, Academy Management Review, 19 (4), pp. 699-727. Lynch, R. 2007. Corporate Strategy. Fourth Edition, Prentice Hall, Essex, England. McGregor, J & Gomes, C. (1999). Technology uptake in small and medium-sized enterprises: some evidence from New Zealand. Journal of Small Business, Management, 37(3) pp. 94-103. Mechling, G.W. Pearce, J.W. & Busbin, J.W. (1995). Exploiting AMT in small manufacturing firms for global competitiveness, International Journal of Operation and Production Management, 2, pp. 61-76. Myers, S.C., 1984, The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, 39, July, 575-592. Olala, M.P. (1999). The resources based theory and human resources, International Advances in economic Research, vol. 5 Issue 1, p. 84-95. Paiva, E.L., Roth, A.V., Fensterseifer, J.E., 2008. Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An Empirical Test. Technolovation, 28, 315-326. Porter, M. (1985). Competitive advantage. New York: Free Press. Rishel, T.D. & Burn, O.M. (1997). The impact of technology on small manufacturing firms. Journal of Small Business Management, 35 (1), p. 2-11. Russo, M.V. & Fouts, P.A. (1997). A resource-baed perspective on corporate environmental performance and profitability, Academy Management Journal, Vol 40 no. 3, pp 535-559. Sakakibara, S., Flynn, B., Schroeder,R. & Morriss, W.T. (1997). The impact of JIT manufacturing and infrastructure on manufacturing performance. Management Science, Vol. 43. pp. 1246-1257. Santosa, B.P. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Schroeder, D.M. (1990). Dynamic Perspective on the impact of process innovation upon competitive 277
Pengelolaan Sumberdaya, Strategi Bisnis, Analisis Lingkungan ... (Lena Ellitan) strategies. Strategic Management Journal, 11. pp. 25-41. Schroeder, R. & Sohal, A, (1999). Organizational characteristics associated with AMT adoption: toward a contingency framework. International Journal of Operation & Production Management, 19 (12), pp. 1270-1291. Sekaran, U. (2000). Research Method for Business, N.Y. John Willey & Sons, Inc. Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny. (1994). Politicians and firms,Quarterly Journal of Economics 109/4, 995-1025. Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny. (1997). A survey of corporate governance, Journal of Finance 52, 737-783. Sim, K.L. (2001). An empirical examination of successive incremental improvement techniques and investment in manufacturing strategy. International Journal of Operation and Production Management, 21(3), pp. 1-19. Sohal, A.S. & Terziovsky, M. (2000). TQM in Australian manufacturing: factor critical to success. International Journal of Quality and Reliability Management, 17 (2). pp. 158-167. Stonebaker, P. & Leong, G. (1994). Operation Strategy: Focusing Competitive Excellence. Boston, MA, Allyn and Bacon. Susilo. Y.S, Sutarta, A.E., Sieroso, A., 2008. Strategi bertahan industri kecil pasca kenaikan harga pangan dan energi : kasus pada industri makanan di kota Yogyakarta Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II 2008 Universitas Lampung, 17-18 November2008 Swamidas, P. & Newell, P. (1987). Manufacturing strategy, environmental uncertainty: a path analytical model. Management Science, 33(40), pp. 509-524. Tambunan, Mangara. 2004. Tiga Kendala Besar Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor. Makalah dalam Diskusi Panel Pengembangan UKM dalam KegiatanEkspor, 21 September 2004, Hotel Bumi Karsa, Jakarta. Tandelilin, Eduardus., Hermeindito Kaaro, Putu Anom M., and Supriyatna. (2006). Corporate Governance, Risk Management, Bank Performance: Does Type of Ownership Matters? EADN Research Report. Tsang, A.J.H., & Chan, P.K. (2000). TPM implementation in China a case study. International Journal of Quality and Reliability Management, 17(2), pp. 144-157. Uli, S. 2009. Kegagalan Industri Manufaktur Indonesia, 19 Januari 2009. Vickery, S.K, Droge, C. & Markland, (1993). Production competence and business strategy: do they affect business performance, Decision Science, vol. 24, pp. 435-453. Warnock, I. (1996). Manufacturing and Business Excellence: Strategies, Techniques, and Technologies. Prentice Hall Europe. Wernerfelt, B. (1984). A resources based view of the firm, Strategic Management Journal, 5. Pp. 171- 180. 2009. Industri Manufaktur Indonesia Masih Seksi, detik finance, 19 Februari 2009. 17 Maret 2010. 23 Maret 2010. 23 April 2010 Yasin, M.M., Small, M., & Wafa, M.A. (1997). An empirical investigation of JIT effectiveness: an organizational perspective. Omega, International Journal of Management Science, 25 pp. 461-471. Youseff, M.A. (1993). Computer based technology and their impact on manufacturing flexibility. International Journal of Technology Management, 8. pp. 355-370. Zahra, S.J. and Covin J.G. (1993). Business Strategy, technology policy, and firms performance, Strategic Management Journal, 14 pp. 451-478. Zammuto, R.F. & O'Connor, K. (1992). Gaining advanced manufacturing technologies benefit: the role of organization design and culture. Academy Management Review, vol. 17(4). Pp. 701. *** 278
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI EKSPOR DAN PEREKONOMIAN DAERAH: ANALISIS EMPIRIS HIPOTESIS EXPORT-LED GROWTH DAN GROWTH-DRIVEN EXPORT Heni Hasanah Staf Pengajar, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor(heni_hasanah@yahoo.co.id) Hermanto Siregar Guru Besar, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering disandingkan dengan tingginya pertumbuhan ekspor suatu negara atau wilayah. Hal ini menyebabkan terdapat perdebatan apakah ekspor merupakan driving force bagi pertumbuhan ekonomi yang sering dinamakan sebagai export-led growth hypothesis (ELG) atau terjadi sebaliknya growth-driven export (GDE). Secara empiris hasil penelitian yang ada masih terfokus pada kajian cross section dan panel data dengan ruang lingkup perekonomian nasional berbagai negara dan kajian time series negara tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hipotesis tersebut terbukti pada ruang lingkup perekonomian daerah. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2008-2011, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis yang terbukti adalah export-led growth dan growth-driven export. Artinya terdapat hubungan dua arah antara ekspor dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun dua hipotesis tersebut terbukti, tetapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh PDRB (pertumbuhan PDRB) terhadap ekspor (pertumbuhan ekspor) lebih besar dibandingkan dengan pengaruh sebaliknya. Implikasinya, strategi kebijakan promosi ekspor harus dibarengi atau bahkan didahului dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah. Karena pengembangan ekspor yang cepat memerlukan perkembangan perekonomian daerah yang baik. Kata Kunci: ELG, GDE, analisis deskriptif, analisis panel data, elastisitas High economic growth is oftencoupledwithhighexport growth of acountryorregion. This led todebatewhetherexportsarea driving force foreconomicgrowthwhichis oftencalledas theexport-led growthhypothesis (ELG) orthe reverse effect which is called growth-driven export(GDE). Empirically, the previousresearchs are stillfocusedon thestudy ofcross sectionandpaneldata with thescope ofthe national (aggregate) economyandtime series study of variouscountry-specific. This study aimedtoexaminewhether thehypothesisis provedonthe scope ofthe regional economy. Byusing apanelof 2008-2011, the results showthat theexport-led growthandgrowth-driven export hypothesis are proved. It means thatthere isa two- Regional Domestic Product(GRDP). Although thetwohypothesisare proven, butin this studyit was found thatthe influence ofGRDP(GRDP growth) toexport(export growth) is greater than thereverseeffect. As implication, export promotionpolicystrategymustbe accompaniedorpreceded bythe policies ofcentral and economic development. Keywords: ELG, GDE, descriptive analysis, panel data analysis, elasticity 279
Ekspor dan Perekonomian Daerah: Analisis Empiris Hipotesis ... (Heni Hasanah & Hermanto Siregar) PENDAHULUAN Terkait dengan kajian pertumbuhan dan pembangunansuatu negara atau wilayah, hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang sering menjadi kajian utama para peneliti dan ekonom. Aktivitasekspor dianggap dapat memengaruhi kinerja perekonomian. Beberapa stylized factbahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat selalu disandingkan dengan kuatnya pertumbuhan ekspor menyebabkan banyak orang berkesimpulan bahwa ekspor menjadi driving force utama bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Tetapi terdapat perdebatan apakah ekspor sebagai mesin utama atau penopang pertumbuhan ekonomi, dengan hubungan yang mungkin bersifat temporer atau persisten. Perdebatan lain mengacu pada pengaruh sebaliknya yaitu pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi kinerja ekspor. Secara empiris hasil yang didapat berbeda-beda, tetapi dapat mengacu pada tiga kesimpulan, apakah ekspor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (export-led growth, ELG), pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi ekspor (growth-driven export, GDE) atau ada hubungan kausalitas dua arah diantara keduanya. Export-led growth hypotesis (ELG)berfokus pada apakah suatu negara/daerah akan menjadi lebih baik dengan mengorientasikan kebijakan perdagangannya kepada promosi ekspor, karena ekspor yang lebih baik berimplikasi pada semakin baiknya pertumbuhan ekonomi. GDE berdasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menginduksi arus perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan keunggulan komparatif suatu negara atau daerah tertentu yang mengarah pada spesialisasi dan fasilitasi ekspor yang lebih baik. Penelitian terkait ELG dan GDE baik yang merupakan cross-section study, time series study, maupun dengan panel telah banyak dilakukan. Dengan menggunakan data 25 negara OECDdari tahun 1960 sampai 1998, Lászlól (2004) menemukan bahwa ELG secara empiris hanya terbukti di negara Islandia. Kanada, Jepang, dan Korea justru mengalami GDE. Sementara hubungan timbal balik terjadi di dua negara yaitu Swedia dan Inggris. Sementara selain negara yang telah disebutkan di atas, tidak terbukti secara empiris ada hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi. Yang (2008) mengumpulkan data 42 negara dengan periode-periode tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa dari 71 periode high growth di negara- negara tersebut, hanya 37 periode saja yang membuktikan secara empiris hipotesis ELG. Sementara 24 periode lain merupakan episode dimana terjadi GDE. Furuoka (2007) melakukan kajian serupa untuk negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dengan menggunakan data dari tahun 1985-2002. Pada penelitian ini, ELG tidak terbukti untuk negara manapun. Sementara itu, GDE hanya terbukti secara empiris di negara Malaysia saja. Pada negara Indonesia dan Filipina tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung kedua hipotesis tersebut. Khusus di Indonesia, dengan mengunakan data time series dari tahun 1971-2008, Rahmaddi dan Ichihashi (2011) menemukan bahwa terjadi hubungan dua arah antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi terdapat sedikit perbedaan dimana ELG terjadi dalam jangka panjang sementara GDE terjadi dalam jangka pendek. Beberapa penelitian yang menemukan adanya buktiempiris ELG antara lain, Awokuse (2002) di Kanada, Santos, Ribeiro, dan Carvalho (2013) di 23 negara anggota EU, Sahni dan Atri (2012) di India, Tang dan Lai (2011) di Hongkong, Korea, Taiwan, Singapura serta Yelwa dan Diyoke (2013). Kajian yang menunjukkan bukti empiris GDE adalah Ahmad dan Harnhirun (1996) di negara ASEAN, Alimi dan Muse (2013) di Nigeria, Safdari et al. (2011) di 13 negara berkembang, serta Abbas (2012) di Pakistan. Sedangkan Tang dan Ravin (2013) menemukan adanya hubungan timbal balik antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Kamboja serta Hatemi (2002) di Jepang. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian terkait hubungan ekspor dan pertumbuhan ekonomi sudah cukup banyak. Tetapi kebanyakan dari penelitian tersebut melihat apakah ELG dan atau GDE terbukti secara empiris pada lingkup perekonomian nasional suatu negara. Artinya yang dilihat adalah bagaimana hubungan total ekspor suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional suatu negara. Padahal kita dapat menerapkan hipotesis sederhana ini untuk studi perekonomian daerah. Jika secara agregat banyak ditemukan ELG terbukti, belum terlihat apakah hipotesis tersebut juga berlaku 280
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI untuk lingkup yang lebih kecil khususnya untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Jadi penelitian ini ingin melihat apakah ekspor setiap provinsi juga merupakan driving force bagi pertumbuhan ekonomi/ pendapatan regional provinsi tersebut atau terjadi hal sebaliknya. Hal ini dapat berimplikasi bahwa jika memang secara agregat ekspor men-drive pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula pada lingkup perekonomian regional, maka berarti memang provinsi-provinsi tersebut juga harus dipacu untuk terus mengembangkan ekspornya. Tetapi jika tidak terjadi, maka harus dicari strategi atau sumber pertumbuhan yang lebih visible dan berkelanjutan terutama dalam menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 1. METODE PENELITIAN Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia untuk periode 2008 sampai 2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi dalam berbagai edisi publikasi Provinsi dalam Angka dan Berita Resmi Statistik. Variabel yang digunakan adalah nilai ekspor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 dalam satuan milyar rupiah. Secara teknis terkait pengolahan, data-data tersebut ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode panel data.Analisis deskriptif digunakan untuk melihat provinsi-provinsi berdasarkan tipologinya masing-masing. Panel data digunakan untuk menghitung nilai elastisitas dari ekspor terhadap PDRB atau sebaliknya. Kelebihan panel data yang utama menurut Hsiao (2003) dan Klevmarken (1989) dalamBaltagi (2005) antara lain, dapat mengontrol individual heterogeneity dan meningkatkan derajat bebas sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta presisi dari pendugaan. Tetapi tidak berarti bahwa panel data adalah metode yang dapat memecahkan semua masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan metode cross section atau pun time series. Secara umum persamaan matematisnya berbentuk (Baltagi, 2005): (1) Error pada persamaan tersebut mengandung komponen individual effect atau pun time effect. Jika hanya mengandung individual effect maka disebut dengan one-way error component dengan spesifikasi (Baltagi, 2005): (2) Atau dapat berupa spesifikasi two-way error component yang mengandung kedua efek tersebut (Baltagi, 2005): (3) Pada persamaan (2) dan (3), dan merupakan time effect yang konstan tetapi berbeda antar waktu, serta merupakan individual effect yang konstan tetapi berbeda antar individu, Terdapat dua pendekatan dalam metode data panel, yaitu fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Keduanya dibedakan berdasarkan pada ada tidaknya korelasi antara komponen sisaan dengan variabel bebas.Pendekatan FEM mengasumsikan terdapat korelasi antara individual effect dan/atau time effect dengan variabel bebas. Jika kita asumsikan spesifikasi sisaan hanya mengandung individual effect, maka akan menjadi bagian dari konstanta. Jika diasumsikan hanya terdapat satu variabel penjelas, maka persamaan (1) menjadi (Baltagi, 2005): (4) Penduga pada FEM dapat menggunakan pendekatan pooled least square (PLS), within group (WG) dan least square dummy variable (LSDV). Pendekatan PLS menggabungkan semua data cross section dan time series. PLS juga mengasumsikan semua individu memiliki dugaan parameter yang sama, sehingga β dugaan dapat bersifat bias karena arah kemiringan PLS yang tidak sejajar dengan garis regresi masing-masing/kelompok individu. Sementara itu pendekatan WG menghasilkan persamaan FEM yang tidak memiliki intersep, tetapi kelebihannya dibanding PLS adalah sifat β dugaan yang tak bias. Pendekatan LSDV merepresentasikan perbedaan intersep dengan menambahkan variabel dummy dalam persamaannya. Kelebihan pendekatan LSDV adalah dapat menghasilkan penduga β yang tak bias dan efisien. Tetapi kelemahannya jika jumlah unit observasinya besar maka akan sulit menduga persamaan regresinya karena penggunaan peubah dummy yang terlalu banyak. 281
Ekspor dan Perekonomian Daerah: Analisis Empiris Hipotesis ... (Heni Hasanah & Hermanto Siregar) Sementara itu pendekatan REM mengasumsikan tidak adanya korelasi antara individual effect dengan peubah bebas. Pada REM, individual effect diasumsikan bersifat random dari suatu distribusi peluang tertentu. Sehingga individual effect dimasukkan ke dalam sisaan, dengan persamaan sebagai berikut (Baltagi, 2005): (5) Asumsi yang utama dari pendekatan REM adalah tidak adanya korelasi antara individual effect dan time effect dengan peubah bebas yang dinotasikan dengan untuk one- way error dan untuk two-way error. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi penduga pada REM yaitu pendekatan generalized least square (GLS). , dimana Untuk memilih antara model FEM dengan REM dapat digunakan Uji Hausman. Hipotesis yang diuji pada Hausman test adalah: Sebagai dasar penolakan H0 maka digunakan statistik hausman dan membandingkannya dengan Chi square. Statistik Hausman dirumuskan dengan: (6) dimana M adalah matrik kovarians untuk parameter β dan k adalah derajat bebas. Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ2 - tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H0 sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, begitu juga sebaliknya. Sementara itu untuk memilih apakah intersep konstan atau tidak, dapat menggunakan F-test (atau sering disebut dengan Chow test). Pada dasarnya Chow test dilakukan untuk memilih antara model PLS atau model LSDV (FEM). Sehingga hipotesis nol nya adalah Nilai F-Statistik dihitung dengan rumus (Baltagi, 2005): (7) Jika nilai F hitung lebih dari F-tabel, maka tolak H0, yang artinya intersep tidak konstan dan pendekatan yang digunakan adalah LSDV. Pada penelitian ini variabel ekspor dan PDRB ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (LN). Model yang diduga pada penelitian ini ada dua, pertama PDRB yang menjadi variabel terikat dengan ekspor sebagai variabel penjelas untuk membuktikan hipotesis ELG. Dan sebaliknya ekspor yang menjadi variabel terikat dengan PDRB sebagai variabel penjelas untuk membuktikan hipotesis GDE. Berikut persamaan regresi yang diduga: (9) (10) (11) (12) Persamaan (9) dan (10) merupakan persamaan jangka panjang karena menggunakan data level. Karena variabel sudah ditransformasi ke dalam bentuk logaritma, maka α 1 merupakan elastisitas jangka panjang. Nilai α 1 mengukur persentase perubahan PDRB akibat perubahan ekspor sebesar 1 persen dan nilai β 1 mengukur persentase perubahan ekspor akibat perubahan PDRB sebesar 1 persen. Sementara persamaan (11) dan (12) menggunakan data pada first difference, sehingga γ 1 dan δ 1 dapat dikatakan sebagai elastisitas jangka pendek. Nilai γ 1 mengukur persentase perubahan pertumbuhan PDRB1 akibat perubahan pertumbuhan ekspor sebesar 1 persen dan nilai δ 1 mengukur persentase perubahan pertumbuhan ekspor akibat perubahan pertumbuhan PDRB sebesar 1 persen. 1 dan β 282
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kinerja Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Peran ekspor dalam perekonomian Indonesia cukup signifikan, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Pada kuartal pertama tahun 2013, pangsa ekspor terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sebesar 23,3 persen dengan total ekspor senilai Rp. 500.977 miliar. Dari sisi share, terjadi penurunan pangsa ekspor terhadap PDB dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bernilai 25,81 persen. Apalagi jika kita membandingkan peran ekspor tahun ini dengan tahun 2005, terjadi penurunan share yang cukup besar dengan nilai pangsa pada tahun 2005 sebesar 34,1 persen. Dengan pangsa sebesar itu, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2013 sebesar 6 persen. Jika kita bandingkan dengan Malaysia, peran ekspor yang berkisar antara 20-30 persen tersebut sebenarnya tidak sebesar pangsa ekspor Malaysia. Pangsa ekspor Malaysia pada tahun 2005 dan kuartal pertama tahun 2013 berturut-turut adalah 112,9 dan 85,8 persen. Pada tahun 2011, Jakarta merupakan provinsi dengan nilai ekspor tertinggi mencapai 297,8 triliun rupiah. Tetapi provinsi yang memiliki pangsa ekspor terbesar terhadap PDRB adalah Kalimantan Timur. Dari sisi ekspor non migas, menurut data Kementerian Perdagangan tahun 2012, DKI Jakarta juga merupakan provinsi yang memiliki share ekspor non migas terbesar (31 persen) terhadap nilai ekspor non migas nasional dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peringkat kedua dan ketiga secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jawa Timur (11 persen) dan Kalimantan Timur (10 persen). Dua provinsi yang memiliki share -terkecil terhadap nilai ekspor non migas nasional sekaligus memiliki pertumbuhan ekspor non migas yang paling kecil adalah Gorontalo dan DIY. Sementara itu, Jambi dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki rata-ratapertumbuhan ekspor non migas tertinggi dari tahun 2008-2012. Tetapi dari 5 provinsi dengan volume ekspor non migas tertinggi, 4 provinsi justru berada di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Hanya satu yang berasal dari kawasan Indonesia bagian barat yaitu Riau. Sementara itu, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara merupakan dua provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012, bahkan melebihi 10 persen. Kontras dengan pembahasan sebelumnya, Kalimantan Timur dan Riau yang menjadi lima provinsi dengan volume ekspor non migas terbesar justrumasuk ke dalam 4 peringkat terbawah dari sisi pertumbuhan ekonominya. Begitu pun dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Gambar 1. Sebaran Rata-rata PDRB dan Ekspor, 2009-2011 Gambar 1 memperlihatkan scatter plot dari logaritma natural variabel ekspor dan PDRB. Dari gambar tersebut dapat terlihat adanya hubungan positif antara ekspor dengan PDRB. Jakarta merupakan provinsi dengan nilai PDRB dan ekspor tertinggi di Indonesia. Provinsi lain yang 283
Ekspor dan Perekonomian Daerah: Analisis Empiris Hipotesis ... (Heni Hasanah & Hermanto Siregar) memiliki nilai PDRB dan ekspor yang tinggi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sementara 4 provinsi dengan nilai PDRB dan ekspor yang rendah antara lain Maluku Utara, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Gambar 2 memperlihatkan sebaran pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dengan pertumbuhan ekspor. Provinsi paling barat dan paling timur Indonesia yaitu Aceh dan Papua merupakan 2 dari 4 provinsi yang mengalami pertumbuhan ekspor negatif. Aceh bahkan merupakan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terkecil selama periode tersebut. Sementara Papua Barat menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan PDRB dan ekspor tertinggi. Ada 15 provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB 2009-2011 kurang dari rata-rata pertumbuhan nasional dalam periode yang sama (5,78 persen). Sementara sisanya (18 provinsi) memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB 2009-2011 melebihi rata-rata pertumbuhan nasional. Tabel Gambar 2. Sebaran Rata-rata Pertumbuhan PDRB dan Ekspor, 2009-2011 (dengan mengeluarkan Papua Barat sebagai outlier) 1 menunjukkan pembagian provinsi secara detail dengan 4 tipologi sebagaimana dilihat pada Gambar 2. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa mayoritas provinsi di Indonesia berada pada tipologi dimana pertumbuhan PDRB dan ekspornya masih di bawah rata-rata seluruh provinsi. Perbedaan tipologi provinsi-provinsi tersebut akan berimplikasi pada perbedaan strategi yang harus dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tabel 1. Provinsi Berdasarkan Tipologi Pertumbuhan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi, 2009-2011 Tipologi Pertumbuhan PDRB dan ekspor di atas rata-rata (Tipe I) Pertumbuhan PDRB di atas rata-rata dan pertumbuhan ekspor di bawah rata-rata (Tipe II) Pertumbuhan PDRB di bawah rata-rata dan pertumbuhan ekspor di atas rata-rata (Tipe III) Pertumbuhan PDRB dan ekspor di bawah rata-rata (Tipe IV) Provinsi 1. Sulbar 2. Jambi 3. Kalteng 4. Bali 5. Sulsel 6. Sulteng 7. Sultra 8. Sumut 9. Bengkulu 10. Jakarta 11. Maluku 1. Gorontalo 2. Malut 3. Jatim 4. Sulut 1. Sumbar 2. Jabar 3. Sumsel 4. Kalsel 5. NTB 1. NAD 2. Papua 3. Babel 4. Riau 5. Kaltim 6. DIY 7. Kalbar 8. NTT 9. Lampung 10. Kepri 11. Jateng 12. Banten 284
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2.2. Hasil Empiris Pengujian Hipotesis Export-led Growth dan Growth-Driven Export Pada kajian ini, peneliti mencoba melakukan tiga pemodelan dengan menggunakan data lengkap (33 provinsi), lalu memisahkan antara provinsi yang memiliki rata-rata pangsa ekspor terhadap PDRB 2008-2011 di atas dan di bawah rata-rata pangsa ekspor terhadap PDB nasional. Sehingga terbentuk tiga model yaitu model keseluruhan provinsi (n=33), model dengan share ekspor lebih tinggi dari rata-rata (n=15) dan model dengan share ekspor lebih rendah dari rata-ratanya (n=18). Provinsi-provinsi yang masuk ke dalam kategori pemodelan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Perbandingan antar model disajikan pada Tabel 3. Baik model 33 provinsi (model 1), model 2, maupun model 3, dari kajian ini ditemukan bahwa hipotesis ELG dan GDE terbukti dalam jangka panjang dan jangka pendek. Artinya sebenarnya yang terjadi adalah hubungan dua arah antara ekspor dengan PDRB, dimana ekspor dan PDRB saling memengaruhi. Terdapat tiga hal yang menarik dari hasil tersebut. Pertama, dari semua model yang dibentuk, elastisitas jangka panjang dan jangka pendek dari variabel PDRB (dengan ekspor sebagai variabel terikat) lebih besar dibandingkan dengan elastisitas variabel ekspor (dengan PDRB sebagai variabel terikat). Artinya pengaruh PDRB (pertumbuhan PDRB) terhadap ekspor (pertumbuhan ekspor) lebih besar dibandingkan dengan pengaruh sebaliknya. Tabel 2. Daftar Provinsi Masing-masing Kelompok Pemodelan Provinsi dengan rata-rata pangsa ekspor terhadap PDRB di atas rata-rata pangsa ekspor nasional (Model 2) Provinsi dengan rata-rata pangsa ekspor terhadap PDRB di bawah rata-rata pangsa ekspor nasional (Model 3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DKI Jakarta 8. 9. 10. Banten 11. Bali 12. Kalimantan Selatan 13. Kalimantan Timur 14. Sulawesi Utara 15. Papua Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Utara Riau Jambi Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau 1. NAD 2. 3. 4. 5. 6. DIY 7. NTB 8. NTT 9. 10. Kalimantan Tengah 11. Sulawesi Tengah 12. Sulawesi Selatan 13. Sulawesi Tenggara 14. Gorontalo 15. Sulawesi Barat 16. Maluku 17. Maluku Utara 18. Papua Barat Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Barat Kalimantan Barat Kedua, dalam jangka panjang, pengaruh PDRB terhadap ekspor dan sebaliknya, lebih besar terjadi pada provinsi-provinsi yang memliki pangsa ekspor terhadap PDRB lebih rendah dibanding pangsa ekspor nasional. Tetapi sebaliknya, pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan ekspor dan sebaliknya, lebih besar terjadi pada provinsi-provinsi dengan pangsa ekspor terhadap PDRB lebih tinggi dibanding pangsa ekspor nasional. Artinya pada provinsi dengan pangsa ekspor terhadap PDRB lebih rendah dibanding pangsa ekspor nasional, pengaruh yang lebih terlihat baru pada variabel levelnya. Sehingga peningkatan (penurunan) ekspor akan meningkatkan (menurunkan) PDRB, begitu pun sebaliknya. Tetapi, di provinsi dengan pangsa ekspor yang tinggi, peningkatan (penurunan) pertumbuhan ekspor akan meningkatkan (menurunkan) pertumbuhan PDRB, dan sebaliknya. Ketiga, khusus untuk pembuktian hipotesis GDE, semua model memperlihatkan hasil yang konsisten. Dimana, pengaruh PDRB dalam jangka pendek (pertumbuhan PDRB) terhadap pertumbuhan ekspor, lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh jangka panjang (PDRB) terhadap ekspor. Nilai-nilai elastisitas secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 3. 285
Ekspor dan Perekonomian Daerah: Analisis Empiris Hipotesis ... (Heni Hasanah & Hermanto Siregar) Tabel 3. Hasil Perbandingan antar Model Hipotesis ELG Hipotesis GDE Model Variabel Penjelas Elastisitas Jangka Panjang Model Panel Elastisitas Jangka Pendek Model Panel Elastisitas Jangka Panjang Model Panel Elastisitas Jangka Pendek 33 Provinsi (Model 1) LN_Ekspor LN_PDRB 0.53 FEM 0.21 REM 1.23 REM 1.98 Model 2 LN_Ekspor 0.20 FEM 0.22 REM LN_PDRB 1.03 REM 2.17 Model 3 LN_Ekspor 0.31 FEM 0.17 REM LN_PDRB 1.21 REM 1.85 Ket: angka cetak tebal berarti signifikan pada taraf nyata 5 persen 2.3. Implikasi Kebijakan Dari hasil analisis deskriptif, mayoritas provinsi di Indonesia masih berada pada wilayah dengan pertumbuhan PDRB dan ekspor di bawah rata-rata (tipe IV). Jumlah provinsi terbanyak kedua masuk pada kategori tipe I (pertumbuhan PDRB dan ekspor di atas rata-rata). Untuk kelompok tipe I dan IV ini tidak terlihat ada ciri-ciri khusus yang menandainya jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari sumber pertumbuhannya. Tetapi ada hal yang menarik dimana baik di kelompok Tipe I maupun IV, mayoritas provinsi memiliki derajat keterbukaan perdagangan (rasio ekspor dan impor terhadap PDRB) yang tinggi di atas 80 persen. Tetapi untuk Tipe I, nilai rata-rata term of trade (rasio ekspor terhadap impor)pada tahun 2010 bernilai 1,07. Artinya ekspor tetap lebih tinggi dibandingkan impor tetapi perbedaannya relatif sedikit. Lain halnya dengan provinsi di kelompok IV, dimana rata-rata term of trade bernilai 1,44. Hal ini memiliki arti bahwa nilai ekspor 44 persen lebih besar dibandingkan impor. Beda halnya dengan kelompok tipe II dan III. Terdapat 4 provinsi dimana pertumbuhan PDRB di atas rata-rata sementara pertumbuhan ekspornya di bawah rata-rata (Tipe II). Keempat provinsi tersebut yaitu Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Jika dilihat secara lebih detail, keempat provinsi tersebut ternyata memiliki struktur PDRB yang ditopang dengan begitu besar oleh sisi konsumsi, bahkan lebih dari 70 persen (kecuali Sulawesi Utara) dengan pangsa ekspor bersih yang relatif kecil. Selain itu, pada kelompok ini ditandai juga dengan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan impor (Jawa Timur dan Gorontalo). Untuk Maluku dan Sulawesi Utara terjadi sebaliknya, tetapi perbedaan pertumbuhannya relatif kecil. Jadi untuk provinsi yang berada pada kelompok Tipe II, untuk memacu perekonomian daerah harus dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan sisi konsumsi baik masyarakat maupun pemerintah. Sementara untuk provinsi-provinsi yang masuk Tipe III, sumber pertumbuhan selain ekspor harus digenjot karena ternyata pertumbuhan ekspor yang tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB. Provinsi-provinsi yang termasuk pada Tipe III ini juga memiliki karakteristik khusus dimana pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspornya. Dari hasil analisis data panel didapat bahwa hipotesis ELG maupun GDE terbukti secara empiris. Meskipun demikian, hasil penelitian ini didapat pula bahwa pengaruh PDRB (pertumbuhan PDRB) lebih besar dalam memengaruhi ekspor (pertumbuhan ekspor) dibandingkan dengan pengaruh sebaliknya. Implikasinya, perekonomian daerah yang semakin bagus yang salah satunya diproksi dengan PDRB atau pun growth--nya akan semakin mendorong aktivitas ekspor. Dalam teori perdagangan umum dinyatakan bahwa derajat keterbukaan perdagangan suatu negara atau daerah yang semakin tinggi berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, seperti yang dinyatakan Chang et al. (2005) bahwa manfaat dari aktivitas dan keterbukaan 286 Model Panel REM PLS PLS
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI perdagangan lebih dapat dirasakan jika masalah-masalah fundamental sudah teratasi. Masalah fundamental yang dimaksud seperti pendidikan/human capital, infrastruktur, sistem keuangan dan pemerintahan. Jika hal-hal tersebut belum berjalan cukup baik, maka manfaat dari keterbukaan perdagangan juga tidak akan optimal atau bahkan tidak akan dirasakan. Secepat apa pun ekspor tumbuh, pengaruh positifnya terhadap pertumbuhan akan tergerus oleh masalah- masalah tersebut. Sama halnya seperti yang dinyatakan Helpman dan Krugman (1985) bahwa ekspor dapat meningkat dari realisasi economies of scale sebagai manfaatdari produktivitas.Pertumbuhan ekonomi daerah menyebabkan peningkatan dalam keterampilan tenaga kerja dan juga teknologi. Peningkatan keduanya dapat meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya mampu menciptakan keunggulan komparatif bagi daerah-daerah tersebut. Tetapi untuk provinsi-provinsi yang belum memiliki perekonomian daerah yang cukup baik, tentunya belum dapat memacu ekspor secepat dan sebesar provinsi-provinsi yang lebih maju. Belum lagi keadaan infrastruktur yang biasanya berhubungan positif dengan perkembangan perekonomian daerah. Padahal infrastruktur juga merupakan faktor pendorong utama lancarnya aktivitas perdagangan baik antar daerah, antar pulau, maupun antar negara. Hal kedua yang menjadi alasan mengapa ekspor kurang menjadi mesin pertumbuhan seperti yang diungkapkan oleh Thirlwall (2000) dan Dowrick dan Golley (2004). Keduanya berpendapat bahwa manfaat trade opennes terhadap perekonomian tergantung pada karakteristik barang yang diproduksi dan diekspor. Trade opennes akan lebih optimal memengaruhi perekonomian untuk negara yang berspesialisasi pada barang manufaktur dibandingkan dengan negara yang berspesialisasi pada produk primer. Hal inilah yang terjadi di Indonesia, sehingga pengembangan produk hilir dari produk primer yang menjadi andalan ekspor saat ini menjadi mutlak untuk segera dilakukan. Apalagi jika provinsi-provinsi di Indonesia belum mampu berspesialisasi pada komoditas manufaktur. Sehingga, kebijakan promosi ekspor yang sebenarnya baik untuk pengembangan wilayah, perlu didahului atau dibarengi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ekspor dapat dipacu lebih baik dengan kondisi perekonomian daerah yang baik pula. Jadi strategi promosi ekspor yang dijalankan dengan besar-besaran mungkin akan menjadi kurang efektif jika kondisi perekonomian daerah tidak mendukung untuk itu. Secara umum, kebijakan perdagangan dengan orientasi keluar memang dapat memberikan peluang dan keuntungan bagi aktivitas usaha. Tetapi terdapat kekhawatiran apakah ketergantungan ekspor tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dalam jangka panjang karena adanya ketidakpastian dalam pasar dunia, apalagi jika terjadi perlambatan perekonomian dunia. Belum lagi dengan adanya isu hambatan perdagangan baik eksplisit maupun implisit yang diterapkan wilayah atau negara tujuan ekspor. Promosi terhadap industri substitusi impor menjadi salah satu strategi umum yang dapat diterapkan untuk provinsi manapun. Karena selain bersifat komplementer dengan strategi promosi ekspor, promosi terhadap industri substitusi impor dapat membantu membangun keragaman pada struktur industri provinsi sedangkan promosi ekspor dapat membantu beberapa industri tertentu saja, yang memang dianggap sebagai produk unggulan. Jika dalam jangka panjang hubungan antara ekspor dan aktivitas ekonomi terjadi, orientasi ekspor belum tentu masih menjadi strategi terbaik untuk menjamin pertumbuhan ekonomi daerah juga terjadi. Hal tersebut terjadi jika pertumbuhan ekspornya sendiri belum mampu menjadi sumber pertumbuhan utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dan pusat harus lebih fokus mengembangkan produksi domestik selain promosi ekspor. Pengembangan produksi domestik memerlukan perhatian khusus pemerintah dan dapat dipromosikan dengan cara menciptakan kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang bersifat friendly terhadap investasi. 287
Ekspor dan Perekonomian Daerah: Analisis Empiris Hipotesis ... (Heni Hasanah & Hermanto Siregar) Provinsi-provinsi yang relatif kecil atau perkembangan ekonomi regionalnya belum terlalu pesat dapat berdampak pada daya beli masyarakat lokal yang belum memadai. Sehingga, strategi yang mengutamakan orientasi ekspor memang masih menjadi pilihan utama, jika permintaan domestik dianggap belum mampu menjadi sumber pertumbuhan daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Jordaan dan Eita (2009). Otoritas pengambil keputusan juga diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan fiskal maupun moneter yang mampu meningkatkan peran permintaan domestik dan investasi swasta untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. SIMPULAN DAN SARAN Pada penelitian ini ditemukan bahwa ekspor dan PDRB memiliki hubungan dua arah yang saling memengaruhi. Tetapi secara lebih detail, pengaruh PDRB (pertumbuhan PDRB) terhadap ekspor (pertumbuhan ekspor) lebih besar dibandingkan dengan pengaruh sebaliknya. Sehingga, strategi kebijakan promosi ekspor harus didahului oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini perlu dilakukan, karena kekhawatiran tidak efektifnya strategi promosi ekspor yang dilakukan pemerintah daerah jika perekonomiannya sendiri belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi ekspansi ekspor. Strategi pengembangan industri substitusi impor dan juga industri domestik lain diharapkan dapat membantu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, agar tidak terjadi ketergantungan yang begitu besar pada sisi ekspor. Dalam penelitian ini belum dapat dilihat dampak dari adanya resesi khususnya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 terhadap hubungan ekspor dan PDRB. Analisis lebih komprehensif ke depannya dengan menggunakan data time series dimungkinkan dapat menangkap hal seperti itu. Selain itu, fokus pada ekspor komoditas unggulan masing-masing provinsi juga perlu dilakukan apakah ekspor tersebut mampu menjadi sumber utama pertumbuhan. Jangan sampai daerah atau provinsi sudah begitu terfokus pada pengembangan komoditas tertentu padahal bukan menjadi engine of growth dari provinsi tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abbas, S. (2012). Causality between Exports and Economic Growth: Investigating Suitable Trade Policy for Pakistan. Eurasian Journal of Business and Economics, 5: 91-98. Ahmad, J., Harnhirun, S. (1996). Cointegration and Causality between Exports and Economic Growth: Evidence from the ASEAN Countries.Canadian Journal of Economics, 24: S413-S416. Alimi, S.R., Muse, B.O. (2013). Export-Led Growth or Growth-Driven Exports? Evidence from Nigeria. British Journal of Economics, Management & Trade, 3: 89-100. Awokuse, T.O. (2002). Is The Export-Led Growth Hypothesis valid for Canada?. FREC Staff Paper, 02: 1- 21. Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons, Ltd, England. Chang, R., Kaltani, L., Loayza, N. (2005). Opennes Can be Good for Growth: The Role of Policy Complementarities. NBER Working Paper Series, 11787: 1-40. Dowrick, S., Golley, J. (2004). Trade Opennes and Growth: Who Benefits?. Oxford Review of Economic Policy, 20 (1): 38-56. Furuoka, F. (2007). Econometric Analysis of The Export-led Growth Hypothesis: Evidence for BIMP-EAGA Countries. Philippine Journal of Development, 63: 25-41. Hatemi, A. (2002). Export Performance and Economic Growth Nexus in Japan: a Bootstrap Approach. Japan and World Economy, 14: 25-33. Helpman, E., Krugman, P.R. (1985) Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy. The MIT Press, Cambridge, MA. Jordaan, A.C., Eita, J.H. (2009). Testing the Export-Led Growth Hypothesis for Bostwana: A Causality Analysis. Bostwana Journal of Economics, 6: 2-14. Laszlol, K. (2004). Export-Led Growth, Growth-Driven Export, Both or None? Granger Causality Analysis on OECD Countries. Applied Econometrics and International Development, AEEADE, 4(1): 73-94. Rahmaddi, R., Ichihashi, M. (2011). Export and Economic Growth in Indonesia: A Causality Approach based on Multi-Variate Error Correction Model. Journal of International Development and Cooperation, 288
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 17(2): 53-73. Safdari, M., Mahmoodi, M. & Mahmoodi, E. (2011). The Causality Relationship between Export and Economic Growth in Asian Developing Countries. American Journal of Scientific Research, 25: 40- 45. Sahni, P., Atri, V.N. (2012). Export-Led Growth in India: An Empirical Investigation. International Journal of Marketing and Technology, 2: 283-298. Santos, P.G., Ribeiro, A.P., & Carvalho, V.M. (2013). Export-Led Growth in Europe: Where and What to Export?. FEP Working Papers, 479: 1-30. Tang, C.F., Lai, Y.W. (2011). The Stability of Export-led Growth Hypothesis: Evidence from Asia's Four Little Dragons. MPRA Paper, 27962: 1-13. Tang, T.C., Ravin, C. (2013). Export-Led Growth in Cambodia: An Empirical Study. Discussion Paper, 03: 1-10. Thirlwall, A.P. (2000). Trade, Trade Liberalisation and Economic Growth: Theory and Evidence. Economic Research Paper, 63: 1-29. Yang, J. (2008). An Analysis of So-Called Export-led Growth. IMF Working Paper, 220: 1-42. Yelwa, M., Diyoke, K.O. (2013). An Empirical Investigation of Export-Led Growth Amongst Some Selected ECOWAS Countries: An Alternative to FDI?. European Journal of Management Sciences and Economics, 1: 30-48. *** 289
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) PERKEMBANGAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM LINGKUP REGIONAL ASEAN DAN CHINA SELAMA PERIODE 2000-2010 Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Makalah ini dimaksudkan untuk memotret dan mengevaluasi daya saing ekspor Indonesia dalam lingkup regional ASEAN dan China selama periode 2000-2010.Guna menganalisis daya saing komoditi ekspor Indonesia, studi ini menggunakan metode analisis Product Mapping yang memanfaatkan indikator Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA), NormalizedTrade Balance (NTB) dan Competitiveness Index.Selain itu guna melengkapi studi dimaksud, gambaran tren neraca perdagangan intra ASEAN-China juga ditelaah.Hasil analisis daya saing produk Indonesia dalam lingkup regional ASEAN dan China selama periode 2000-2010 tampak bahwa Indonesia memiliki keuntungan komparatif tertinggi untuk komoditi primer dan keuntungan ini cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sebaliknya China adalah negara di tingkat regional yang paling dirugikan secara komparatif, dan seiring dengan berjalannya waktu komoditi primer China tampak semakin terpuruk. Sedangkan untuk komoditi manufaktur Indonesia-lah yang paling tidak diuntungkan dan kondisi ini tampak semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu China justru merupakan "pemenang" dalam perdagangan di komoditi manufaktur dan keunggulan komparatif China untuk komoditi manufaktur tampak semakin "meroket" seiring dengan berjalannya waktu terutama setelah pemberlakuan kesepakatan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA).Berdasarkan data neraca perdagangan intra ASEAN-China ditemukan bahwa untuk komoditi primer Indonesia merupakan net exporter dan kecuali Singapura kecenderungan meningkat juga dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya.Sebaliknya produk primer China tampak semakin cenderung menjadi net importer. Untuk komoditi manufaktur, Indonesia merupakan net importer, dimana sebelumnya produk ini merupakan net exporter.Kondisi ini dapat dikatakan buruk mengingat neraca perdagangan negara-negara lainnya cenderung mengalami peningkatan.Terakhir berdasarkan indikator competitiveness ditemukan bahwa untuk komoditi primer pada tingkat regional ASEAN dan China dikuasai oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk komoditi manufaktur China tampak berhasil merebut pangsa perdagangan di regional ASEAN dan berdampak pada berkurangnya pangsa Malaysia dan Singapura. Sementara, ekspor manufaktur Indonesia tampak tidak mengalami banyak perubahan pangsa perdagangan yang relatif kecil. Keyword: Daya Saing Ekspor, Keunggulan Komparatif,Product Mapping, Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA). JEL classification numbers: F14, F15, F17 290
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 1. Pendahuluan D ampak liberalisasi perdagangan ASEAN-China satu tahun setelah pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) serta perwujudan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 mendatang telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, dan terkait daya saing, Indonesia diharapkan dapat terus memperbaiki daya saingnyadengan menggunakan kesempatan yang ada dan mempelajari strategi baru dalam perdagangan, salah satunya dengan menganalisis produk-produknya yang memiliki keunggulan komparatif dan spesialisasi ekspor sehingga pada akhirnya Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN dan China.Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia, sudah merupakan sangat pentinguntuk dilakukan sebuah studi terkait produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif. Sebagaimana dijelaskan dalam teori perdagangan klasik bahwa pola perdagangan internasional seyogyanya ditentukan berdasarkan keunggulan komparatif yaitu dimana suatu negara dengan keunggulan komparatif (comparative advantage) pada suatu komoditi akan mengekspor, dan negara lain yang tidak memiliki keunggulan komparatif (comparative disadvantage) akan mengimpor. Keunggulan komparatif berbeda dengan keunggulan absolut. Sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam barang X, jika satu unit tenaga kerja menghasilkan lebih banyak X daripada yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja di negara lain. Dan sebuah negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam produk X, jika opportunity cost X menghasilkan Y lebih kecil daripada di negara lain (Markusen et al, 1995, hal. 69). Sebagai gambaran, Indonesia sendiri memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang-barang atau faktor-faktor produksi utamanya berlimpah di dalam negeri, seperti tenaga kerja (berpendidikan rendah), tanah dan berbagai macam bahan baku (SDA) (Tambunan, 2000). Banyak studi empiris dilakukan terkait mengaplikasikan konsep teori keunggulan komparatif khususnya untuk menganalisis kinerja perdagangan dan sumber keunggulan komparatif. Tingkat daya saing komoditas ekspor suatu negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau diukur dengan sejumlah indikator seperti Revealed Comparative Advantage Index (RCA), Constant Market Share (CMS) dan Real Effective Exchange Rate (REER) (Tambunan, 2000). Namun pada makalah ini analisis keunggulan komparatif (daya saing) akan dilakukan dengan pendekatan indeks RCA yang terbaru yakni Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA).Pendekatan RCA indeks dibangun berdasarkan TPC serta variabel post-trade seperti ekspor dan impor untuk mengidentifikasi pola keunggulan komparatif (CA). Salah satu penelitian awal untuk mengukur keunggulan komparatif adalah Balassa RCA Indeks (1965) yang memanfaatkan variabel post-trade equilibria, dan hingga kini masih merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam menganalisis keunggulan komparatif. Balassa RCA Indeks (BRCA) kadang disebut juga sebagai RCA tradisional. Namun demikian BRCA terdapat kelemahan terkait incomparability dan inconsistency, sehingga terdapat penelitian dan pengembangan RCA untuk menutupi kekurangan dari BRCA (Sanidas & Shin, 2010) dan salah satunya adalah pegembangan indeks oleh Yu et al (2009)yaknihypothetical indicesyang merupakan keunggulan komparatif neutral pointdikenal sebagaiNormalized RCA (NRCA) dan secara statistik merupakan yang terbaik dibandingkan RCA export-cum indices lainnya. Studi terkait daya saing komoditas ekspor khususnya terkait RCA telah banyak dilakukan sebelumnya, namun demikian masih relatif sedikit penelitian memanfaatkan pendekatan NRCA guna menganalisis daya saing ekspor suatu perekonomian. Salah satu penelitian sebelumnya terkait daya saing ekspor Indonesia and China telah digambarkan oleh hasil penelitian Widodo (2008), dimana dengan memanfaatkan Balassa RCA ditemukan bahwa keunggulan komparatif Indonesia (dan China) berubah dari tahun 1985, 1995 dan 2005.Salah satu studi sebelumnya terkait keunggulan komparatif RI-China yang secara tidak langsung dijelaskan oleh Widodo (2008) menemukan bahwa keunggulan komparatif negara-negara Asia Timur selama periode 1985-2005 adalah sebagai berikut: (1) produk-produk primer dimiliki oleh Indonesia, Thailand dan China; (2) produk-produk berbahan alam dimiliki oleh China, Thailand dan Indonesia; (3) produk-produk padat modal manusia dimiliki oleh China, Jepang dan Thailand; (4) produk-produk yang padat tenaga kerja tak terlatih dimiliki oleh China, Indonesia dan Thailand; dan (5) pada produk-produk padat teknologi dimiliki oleh Jepang, Korea, Singapura 291
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) dan China (Kuncoro, 2010, hal. 263-264). Dari perbandingan peringkat di atas dapat dilihat bahwa China lebih mendominasi pada hampir semua produk dibanding Indonesia. Pada makalah ini tingkat daya saing Indonesia dianalisis dengan menggunakan indeks NRCAdengan pertimbangan bahwa NRCA merupakan yang terbaik dibandingkan dengan indikator RCA lainnya.Penulis akan menganalisis dan melakukan komparasi hasil olahan Normalized RCA (NRCA) Indonesia dengan ASEAN dan China selama periode 2000-2010. Adapun tujuan komparasi tersebut adalah untuk melihat perkembangan struktur dan daya saing ekspor Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Chinaselama 10 tahun terakhir.Guna melengkapi analisa daya saing ekspor, penulis akan memanfaatkan variabel Normalized Trade Balance (NTB) danCompetitiveness Index memasangkannya dengan NRCA ke dalam perangkat product mapping serta menjelaskan perkembangan neraca perdagangan intra-ASEAN China secara umum. Terakhir, dari seluruh hasil penelitian tersebut akan disajikan simpulan hasil temuan penelitian dan saran kebijakan kepada pembuat kebijakan (policymakers). 2. Metodologi Penelitian RCA (Balassa RCA) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh dunia. Indeks RCA menggunakan pola perdagangan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang mempunyai keunggulan komparatif, dengan membandingkan profil perdagangan dari suatu negara yang diteliti terhadap rata-rata dunia. Namun demikian RCA memiliki keterbatasan, indeks yang dipengaruhi oleh hal-hal yang menyebabkan perubahan pola perdagangan ini, (misalnya hambatan perdagangan) tidak mampu melihat hambatan geografis ataupun politis dalam perdagangan (Badan Pusat Statistik, 2009). Selain itu menurut Yeats (1985) nilai RCA ini terdapat masalah ketika melakukan perbandingan nilai ordinal dan cardinal. Maka tidak mengherankan terdapat berbagai studi lebih lanjut terkait pengembangan indeks RCA tersebut guna menutupi kekurangan/kelemahannya dan salah satunya adalah indikator RCA terkini adalah Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA) yang ditemukan oleh Yu, et al. (2009). Dengan menggunakan Comparative Advantage Neutral (CAN) dari Balassa RCA, dimana ekspor pada titik CAN, , diperoleh dari: Maka NRCA memiliki rumusan sebagai berikut: dimana x menyatakan nilai ekspor; indeks i, w, dan j masing-masing menunjukkan agregat ekspor pada level negara, regional atau dunia, dan komoditi. Rentang nilai NRCA adalah -0.25 s/d 0.25 dengan Comparative Advantage Neutral (CAN) adalah nol ketika ekspor aktual adalah sama dengan yang diekspektasikan dalam dunia CAN. Sebagai gambaran, -0.25 < NRCAij< 0 menunjukkan bahwa ekspor sebenarnya (actual) dari negara i untuk komoditas j lebih rendah daripada comparative- advantage-neutral point, sementara 0 < NRCAij< 0.25 menunjukkan bahwa negara i memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor komoditas j.Karena indeks ini dinormalisasikan berdasarkan ukuran dari ekspor total dunia, yang dimana merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan ekspor negara di suatu sektor, maka nilai NRCA biasanya akan sangat kecil,maka Yu et al (2009) merekomendasikan untuk dikalikan angka 10000.Kelebihan NRCA adalah kemampuan komparabilitasnya antar ruang dan waktu, dimana penjumlahan NRCA adalah stabil dan sama dengan nol antar ruang dan waktu serta stabil pada nilai rata-ratanya. Ini menjelaskan arti zero-sum imbedded in comparative advantage: jika sebuah negara memperoleh keuntungan komparatif di satu sektor, maka negara akan mengalami kerugian keunggulan komparatif di sektor-sektor lainnya. Untuk dapat melihat dinamika dari tingkat daya saing tersebut, maka digunakan series data dari tahun 2000 hingga 2010. Adapun data perdagangan yang digunakan pada studi ini adalah SITC 1 Digit Rev. 2. Guna melengkapi analisa daya saing ekspor, penulis akan memanfaatkan variabel Normalized Trade Balance (NTB) danCompetitiveness Index memasangkannya dengan NRCA ke 292
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI dalam perangkat product mapping sebagaimana dilakukan oleh Widodo (2010). Berikut adalah definisi dan gambaran umum product mapping, serta indikator Trade Balance Index and Competitivenessyaitu: Normalized Trade Balance (NTB) Normalized Trade Balance (NTB) melengkapi NRCA dalam membuat product mapping guna menjawab salah satu hipotesis penelitian ini. Neraca perdagangan yang di"normalkan" (Normalized Trade Balance) dengan total perdagangan di masing-masing sektor. Indikator Normalized Trade Balance (NTB) yang merupakan rasio neraca perdagangan terhadap nilai perdagangan total.Dengan statistik ini akan dapat diperbandingkan sektor mana yang mengalami defisit (net importer) dan surplus (net exporter) di dalam perdagangan internasional.Widodo (2008; 2010) menggunakan indeks RSCA dan indeks Trade Balance Index (TBI) dalam product mapping, namun pada penelitian ini penulis menggantikan RSCA tersebut dengan NRCA dengan pertimbangan bahwa NRCA terbukti merupakan indeks yang lebih baik ketimbang RSCA serta memanfaatkan indikator NTB menggantikan TBI. Produk (SITC) dapat dikategorisasikan ke dalam empat kelompok, yaitu A, B, C dan D sebagaimana tampak pada gambar 1. Kelompok A memuat produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus spesialisasi ekspor. Kelompok B terdiri atas produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif namun tidak memiliki spesialisasi ekspor. Kelompok C memuat produk-produk yang memiliki spesialisasi ekspor namun tidak memiliki keunggulan komparatif. Kelompok D terdiri atas produk-produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif juga tidak memiliki spesialisasi ekspor (Widodo, 2008; 2010). Gambar 1: Product Mapping c i r t e m m y S d e a e v e R l e g a t n a v d A e v i t a r a p m o C ) A C S R ( x e d n I 0 > A C S R 0 < A C S R Group B: Have Comparative Advantage No Export-Specialization (net-importer) (RSCA<0 and TBI<0) Group D: No Comparative Advantage No Export-Specialization (net-importer) (RSCA<0 and TBI<0) Group A: Have Comparative Advantage No Export-Specialization (net-exporter) (RSCA<0 and TBI>0) Group C: Have Comparative Advantage No Export-Specialization (net-exporter) (RSCA<0 and TBI>0) TBI <0 TBI >0 Trade Balance Index (TBI) Sumber: Widodo (2008; 2010) Competitiveness Competitiveness didefinisikan sebagai share ekspor suatu negara untuk komoditas tertentu terhadap total ekspor seluruh dunia pada komoditas yang sama. Indeks competitivenessdalam perdagangan secara luas diartikan sebagai suatu kapasitas dari industri untuk meningkatkan peranannya dalam pasar internasional dengan mengurangi peranan dari saingannya. Indikator ini merupakan indikator tidak langsung mengenai tingkat kekuatan pada pasar internasional, dilihat dari peran suatu negara untuk kategori barang ekspor tertentu. Umumnya, indeks ini dihitung berdasarkan total perdagangan seluruh negara di dunia, namun indeks ini juga dapat diterapkan untuk perdagangan dalam sebuah kawasan/regional. Berikut adalah rumus competitiveness: Dimana s adalah negara yang diteliti, d dan w adalah kumpulan negara-negara di dunia. i adalah sektor yang diteliti, dan x adalah nilai ekspor komoditas. Artinya, indeks ini merupakan export share barang i negara s pada keseluruhan ekspor barang i di dunia. Rentang nilai indeks berada antara 0 sampai 100 persen, dimana nilai yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besarnya peranan negara yang diteliti dalam pasar internasional. Keterbatasan indeks ini adalah nilai indeks akan berbeda-beda sesuai tingkat agregasi data. Ukuran ini juga terbatas pada ukuran kekuatan pasar, dimana hal ini akan sangat ditentukan oleh struktur pasar yang ada. 293
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) Makalah ini membahas mengenai daya saing produk barang Indonesia di pasar luar negeri khususnya dengan kawasan ASEAN dan China. Untuk lebih menyederhanakan analisis, maka produk ekspor maupun impor yang ada digabungkan ke dalam kelompok komoditi primer dan industri/manufaktur sesuai dengan penggolongan di dalam kategori SITC. Berdasarkan kategori ini produk primer merupakan gabungan kelompok komoditi dengan kode SITC 0,1,2, dan 4 dan produk manufaktur merupakan gabungan kelompok komoditi dengan kode SITC 5 - 91. Series data yang digunakan tersedia mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2010 yang diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi ekspor-impor yang diterbitkan BPS, data ekspor impor yang disajikan dalam Toida dan Uemura (2005), dan data dari World Integrated Trade Solution (WITS), World Bank wits.worldbank.org/wits/). Pembahasan pada studi ini mencakup uraian secara deskriptif ekspor dan impor Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya: (a) Keunggulan komparatif (comparative advantage), untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang mempunyai keunggulan komparatif di dalam perdagangan internasional; (b) Neraca perdagangan (trade balance), untuk mengetahui apakah suatu produk bersifat export oriented (berorientasi ekspor) atau sebaliknya bersifat import dominated (didominasi oleh produk impor); dan (c) Tingkat persaingan (competitiveness), untuk mengetahui tingkat persaingan/kompetisi dari suatu produk dalam perdagangan internasional/regional.Ruang lingkup perdagangan luar negeri dalam pembahasan ini dipersempit ke dalam perdagangan intra regional ASEAN dan China karena keterbatasan series data yang diperoleh, maka negara-negara ASEAN yang dicakup hanya melingkupi 5 negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA) dalam Lingkup Regional dan China Keunggulan komparatif produk Indonesia dibandingkan dengan produk yang sama yang diperdagangkan oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN dan China dapat diketahui dengan menghitung indikatorNormalizedRevealed Comparative Advantage (NRCA). Perbandingan NRCA Indonesia dengan beberapa negara di regional ASEAN dan China dalam kurun waktu 2000- 2010 diperlihatkan dalam Gambar 2.Dalam Gambar 2 tampak bahwa Indonesia memiliki keuntungan komparatif tertinggi untuk komoditi primer dan keuntungan ini cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sebaliknya China adalah negara di regional ACFTA yang paling dirugikan secara komparatif, dan seiring dengan berjalannya waktu komoditi primer China tampak semakin terpuruk. Beberapa negara ASEAN (Malaysia, Filipina dan Thailand) tampak mulai dapat mengambil manfaat dari adanya perjanjian perdagangan ACFTA dimana NRCA negara-negara tersebut cenderung mengalami peningkatan dan mengarah pada nilai positif. Singapura merupakan negara ASEAN yang tampak mendapatkan kerugian meski tidak seburuk yang dialami China. Kondisi perdagangan pada komoditi manufaktur tampak merupakan kebalikan dari apa yang dialami komoditi primer bagi negara-negara di regional ASEAN dan China. Jika pada komoditi primer Indonesia merupakan negara yang mendapatkan keuntungan komparatif tertinggi, maka untuk komoditi manufaktur Indonesia-lah yang paling tidak diuntungkan. Kondisi ini tampak semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu China yang paling tidak mendapatkan keuntungan dari komoditi primer justru merupakan "pemenang" dalam perdagangan di komoditi manufaktur. Keuntungan komparatif China untuk komoditi manufaktur tampak semakin "meroket" seiring dengan berjalannya waktu terutama setelah pemberlakuan kesepakatan ACFTA. Meroketnya keuntungan komparatif komoditi manufaktur China 1 Kode SITC satu digit adalah sebagai berikut: 0) Food and Live Animals 1) Beverages and Tobacco 2) Raw Materials 3) Fuels, Lubricant, etc 4) Animal & Vegetables Oil and Fats 5) Chemical 6) Manufactured Goods 7) Machinery and Transport Equipments 8) Miscellaneous Manufactured Articles 9) Commodities & Other Special Transactions 294 ASEAN
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI meninggalkan keterpurukan bagi komoditi manufaktur negara-negara ASEAN. Meski negara- negara ASEAN masih mendapatkan keuntungan komparatif, akan tetapi besarnya keuntungan tersebut - yang dicerminkan dari nilai NRCA - tampak semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Gambar 2 Keunggulan Komparatif NRCA - Komoditi Primer dan Manufaktur dari Beberapa Negara Sumber: WITS, hasil olah data penulis. 3.2 Neraca Perdagangan Perkembangan neraca perdagangan memiliki pola yang agak berbeda dengan keunggulan komparatif (lihat Gambar 3). Neraca perdagangan komoditi primer Indonesia mengalami surplus dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini dapat dikatakan komoditi primer Indonesia merupakan net exporter. Kecenderungan yang meningkat juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2010 ketika diberlakukannya nol tarif untuk semua komoditi primer, negara-negara ASEAN sudah mengalami surplus neraca perdagangan kecuali Singapura yang masih mengalami defisit neraca perdagangan. Agak berbeda dengan negara-negara ASEAN, produk primer China tampak semakin cenderung menjadi net importer.Untuk komoditi manufaktur, neraca perdagangan Indonesia tampak mengalami keterpurukan setelah diberlakukannya nol tarif sesuai kesepakatan ACFTA. Beberapa tahun belakangan produk manufaktur Indonesia merupakan net importer, padahal sebelumnya produk ini merupakan net exporter. Kondisi ini dapat dikatakan buruk mengingat neraca perdagangan negara-negara lainnya cenderung mengalami peningkatan. Satu hal yang menarik adalah bahwa negara yang tergolong maju di kawasan ASEAN dan China, yakni Singapura dan China, masih merupakan net importer baik untuk komoditi primer maupun manufaktur. Kondisi ini setidaknya menunjukkan bahwa kedua negara tersebut masih bergantung pada impor untuk dapat menghasilkan outputnya. Gambaran perkembangan neraca perdagangan selama 10 tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan Singapura untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada impor baik pada komoditi primer maupun manufaktur, 295
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) sementara China tampak masih membutuhkan impor dalam menunjang perekonomiannya terutama untuk komoditi primer. Gambar 3 Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri dari Beberapa Negara ASEAN dan China Sumber: WITS, hasil olah data penulis. 3.3 Product Mapping Untuk melihat dampak dari pemberlakuan kesepakatan ACFTA, digunakan perbandingan data tahun 2004 yang merepresentasikan kondisi sebelum diberlakukannya ACFTA dan data tahun 2010 dimana kesepakatan nol tarif dalam kerangka ACFTA sudah mulai diberlakukan untuk hampir semua komoditi terutama di regional ASEAN-5 dan China. Gambar 4 memperlihatkan keunggulan daya saing komoditi primer Indonesia. Pemberlakuan kesepakatan ACFTA tampak semakin memperkuat daya saing komoditi ini. Gambar ini juga memperlihatkan penurunan daya saing yang dialami negara-negara lainnya dalam regional ASEAN dan China kecuali Filipina yang telah berhasil meningkatkan ekspor komoditi primernya hingga mencapai surplus neraca perdagangan meski masih belum mencapai keunggulan komparatif. Komoditi primer China dengan diberlakukannya kesepakatan ACFTA justru mengalami penurunan daya saing yang cukup signifikan. Pemberlakuan kesepakatan pembebasan tarif ACFTA (nol tarif) tampak memberikan kemerosotan bagi daya saing komoditi manufaktur Indonesia. Gambaran yang ada memperlihatkan bagaimana keterpurukan komoditi manufaktur Indonesia. Sebelum adanya kesepakatan ACFTA, meski tidak memperoleh keuntungan komparatif komoditi manufaktur masih merupakan komoditi yang memiliki spesialisasi ekspor (dalam kuadran IV sebagai expected products). Namun setelah kesepakatan liberalisasi ACFTA berlaku, kondisi menjadi bertambah buruk karena disamping tidak mengalami keuntungan komparatif, komoditi ini sudah didominasi oleh impor (terpuruk ke dalam kuadran III sebagai unprospective products).Kemerosotan yang hampir sama juga dialami komoditi manufaktur dari Malaysia. Pemberlakuan liberalisasi tarif dalam kerangka ACFTA telah mengakibatkan komoditi manufaktur Malaysia "kehilangan" keunggulan komparatifnya. Akan tetapi yang dialami Malaysia tidaklah seburuk Indonesia karena Malaysia masih dapat mempertahankan komoditi tetap memiliki spesialisasi ekspor. Disamping itu, komoditi manufaktur 296
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Singapura tampak mengalami kesulitan untuk menjadi "pemenang" dalam persaingan perdagangan di regional ASEAN dan China. Meski mengalami peningkatan daya saing, akan tetapi komoditi manufaktur Singapura masih tetap tidak memiliki keunggulan komparatif dengan ketergantungan impor yang tinggi. Negara yang paling diuntungkan dengan adanya pemberlakuan liberalisasi tarif ACFTA adalah Filipina. Daya saing produk manufaktur dari negara ini tampak "tak tergoyahkan" dalam posisi di kuadran I. Sementara itu Thailand tampak menunjukkan keberhasilannya memperoleh keuntungan komparatif dengan adanya pemberlakuan nol tarif ACFTA. Di lain pihak, China meski tampak semakin kuat daya saingnya - pemberlakuan kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA semakin memberikan keuntungan komparatif bagi komoditi manufaktur China - akan tetapi komoditi manufaktur negara ini masih didominasi oleh impor. Gambar 4. Products Mapping Komoditi Primer dan Manufaktur dari Beberapa Negara ASEAN dan China Sumber: WITS, hasil olah data penulis. 297
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) 3.4 Tingkat Persaingan (Competitiveness) Tingkat persaingan memberikan gambaran kemampuan suatu negara dalam upaya mendominasi perdagangan pada level regional/internasional terhadap pesaingnya (Mikic dan Gilbert, 2009). Atas dasar tersebut tingkat persaingan dihitung berdasarkan pangsa (share) ekspor komoditi dari suatu negara terhadap total perdagangan untuk komoditi yang sama di level regional/ internasional. Gambaran perkembangan tingkat persaingan dari beberapa negara ASEAN dan China diperlihatkan dalam Gambar 5.Komoditi primer di regional ASEAN dan China dikuasai oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand. Ketiga negara ini tampak mendominasi baik pada masa sebelum diberlakukannya kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA maupun pada masa sesudahnya. China yang memprakarsai adanya kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA tampak mulai mengambil porsi yang cukup besar dibandingkan dengan Singapura dan Filipina. Sepanjang 11 tahun perjalanan, tampak bahwa tingkat persaingan untuk komoditi primer tidak begitu terpengaruh dengan adanya kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA. Gambar 5. Perkembangan Tingkat Persaingan (Competitiveness) Komoditi dari Beberapa Negara ASEAN dan China Sumber: WITS, hasil olah data penulis. Tingkat persaingan di komoditi manufaktur memiliki gambaran yang berbeda dengan komoditi primer. Komoditi manufaktur China tampak berhasil merebut pangsa perdagangan di regional ASEAN dan berdampak pada berkurangnya pangsa Malaysia dan Singapura. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia tampak tidak mengalami banyak perubahan baik pada masa sebelum maupun sesudah diberlakukannya kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA, meski demikian terlihat bahwa Indonesia memiliki pangsa perdagangan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara- negara lainnya di regional ASEAN dan China. Gambaran ini memperlihatkan beratnya tingkat persaingan di komoditi manufaktur yang harus dihadapi Indonesia. Kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA tampak tidak begitu bisa dimanfaatkan oleh komoditi manufaktur Indonesia untuk memperbaiki pangsa perdagangannya. Plot antara tingkat persaingan dengan angka NRCA memberikan gambaran yang lebih menarik. Dengan mengamati dinamika yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA, melalui plot ini dapat diketahui negara mana yang berhasil mengambil keuntungan komparatif dan sekaligus merebut pangsa pasar ASEAN dan China setelah diberlakukannya kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA. Gambaran "perebutan pasar" tersebut diperlihatkan dalam Gambar 6.Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam merebut pasar komoditi primer dengan adanya kesepakatan ACFTA. Disamping meraih keuntungan komparatif, Indonesia juga berhasil meningkatkan pangsa perdagangannya di regional ini. Negara ASEAN lain yang mengalami peningkatan pangsa perdagangan setelah kesepakatan ACFTA adalah Filipina. Namun Filipina tidak berhasil mendapat keuntungan komparatif. Keuntungan komparatif 298
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI dan meningkatnya pangsa perdagangan Indonesia telah mengakibatkan berkurangnya keuntungan komparatif yang diraih negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand. China dan Singapura yang sejak sebelum berlakunya kesepakatan ACFTA tidak berhasil mendapatkan keuntungan komparatif, justru semakin terpuruk ketika kesepakatan liberalisasi tarif diberlakukan. Keadaan berbalik pada komoditi manufaktur. Pada komoditi ini China adalah negara yang berhasil meriah keuntungan komparatif dan sekaligus merebut pangsa perdagangan di regional ini setelah disepakatinya pemberlakuan liberalisasi tarif dalam kerangka ACFTA. Kesempatan ini juga berhasil dimanfaatkan oleh Thailand yang berhasil mendapatkan keuntungan komparatif dimana sebelum kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA disepakati belum berhasil mendapatkan keuntungan komparatif. Disamping itu Thailand juga berhasil merebut pangsa perdagangan di regional ini meski tidak sebesar yang diperoleh China. Keuntungan komparatif yang diperoleh kedua negara tersebut telah mengakibatkan berkurang keuntungan komparatif yang diperoleh Filipina dan bahkan mengakibatkan kerugian komparatif bagi Malaysia. Komoditi manufaktur Indonesia dan Singapura yang sebelumnya sudah mengalami kerugian komparatif, makin terpuruk setelah kesepakatan liberalisasi tarif ACFTA ditandatangani. Pukulan yang dialami Indonesia dalam hal ini lebih besar dibandingkan dengan yang dialami oleh Singapura. Gambar 6. Keunggulan Komparatif vs Tingkat Persaingan Komoditi di Beberapa Negara ASEAN dan China Sumber: WITS, hasil olah data penulis. 299
Perkembangan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia ... (Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin) 4. Simpulan dan Saran Daya saing produk Indonesia dalam lingkup regional ASEAN dan China, selama periode 2000-2010 tampak bahwa Indonesia memiliki keuntungan komparatif tertinggi untuk komoditi primer dan keuntungan ini cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sebaliknya China adalah negara di tingkat regional ASEAN yang paling dirugikan secara komparatif, dan seiring dengan berjalannya waktu komoditi primer China tampak semakin terpuruk. Jika pada komoditi primer Indonesia merupakan negara yang mendapatkan keuntungan komparatif tertinggi, maka untuk komoditi manufaktur Indonesia-lah yang paling tidak diuntungkan. Kondisi ini tampak semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu China yang paling tidak mendapatkan keuntungan dari komoditi primer justru merupakan "pemenang" dalam perdagangan di komoditi manufaktur. Keuntungan komparatif China untuk komoditi manufaktur tampak semakin "meroket" seiring dengan berjalannya waktu terutama setelah pemberlakuan kesepakatan ACFTA. Meski negara-negara ASEAN masih mendapatkan keuntungan komparatif, akan tetapi besarnya keuntungan tersebut tampak semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan data neraca perdagangan intra ASEAN-China ditemukan bahwa untuk komoditi primer Indonesia merupakan net exporter dan kecuali Singapura kecenderungan meningkat juga dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sebaliknya produk primer China tampak semakin cenderung menjadi net importer. Untuk komoditi manufaktur, Indonesia merupakan net importer, dimana sebelumnya produk ini merupakan net exporter. Kondisi ini dapat dikatakan buruk mengingat neraca perdagangan negara-negara lainnya cenderung mengalami peningkatan. Terakhir berdasarkan indikator competitiveness ditemukan bahwa untuk komoditi primer pada tingkat regional ASEAN dan China dikuasai oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk komoditi manufaktur China tampak berhasil merebut pangsa perdagangan di regional ASEAN dan berdampak pada berkurangnya pangsa Malaysia dan Singapura. Sementara, ekspor manufaktur Indonesia tampak tidak mengalami banyak perubahan pangsa perdagangan yang relatif kecil. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, beberapa alternatif kebijakan dalam upaya menghadapi perdagangan bebas RI dengan ASEAN dan China adalah dengan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Perdagangan RI dengan ASEAN dan China menggambarkan bahwa produk ekspor dan impor sama-sama meningkat, namun persaingan dan implikasi dampak terhadap daya saing ekspor dan produsen Indonesia perlu diperhatikan dengan seksama. Persaingan kedepan akan berlangsung lebih ketat, oleh karena itu Indonesia perlu melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Penulis mencatat setidaknya terdapat dua faktor utama terkait rendahnya daya saing ekspor Indonesia yaitu: ekonomi biaya tinggi dan kurangnya pasokan dan tingginya harga bahan baku. Dukungan Pemerintah merupakan keniscayaan, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: perbaikan infrastruktur, akses pembiayaan (dana), tangani masalah pungutan liar, dan tak kalah penting adalah penerapan hukum dan peraturan yang tidak menghambat pengembangan berusaha. Selama praktik-praktik ekonomi biaya tinggi masih terus berlanjut, Indonesia akan terus mengalami kesulitan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi produk-produk dari China. Sedangkan, terkait upaya penanganan masalah bahan baku, dalam hal ini kiranyapolicymaker harus memiliki political will and political actions serta kreatif dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Salah satu upaya diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah secara proaktif membantu mencari peluang pasokan bahan baku yang berkesinambungan dengan harga yang murah, di berbagai mancanegara. Kemampuan mencari peluang serta melakukan negosiasi yang efektif dengan mitra negara pasokan bahan baku yang ditargetkan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan langkah ini. Selain itu, seluruh pihak kiranya perlu upaya lebih lagi untuk meningkatkan keunggulan komparatif negara inimelalui: (1) peningkatan teknologi; (2) usaha penghematan tenaga kerja dan input-input alamiah lainnya (SDA); dan (3) peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi dalam proses produksi serta kualitas produk bertambah baik. 300
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik (2009), Kajian Peran Statistik Perdagangan Sebagai Input Perumusan Kebijakan, Jakarta. Balassa, B., (1965), "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage,", The Manchester School, 33, hal. 99-123. Kuncoro, M.,(2010), Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik, Erlangga, Jakarta. Markusen, J.R., Melvin, R.J., Kaempfer, W.H., Maskus, E.K., (1995), International Trade: Theory and Evidence, International Edition, Singapore, McGraw-Hill. Mikic, M.,&Gilbert, J., (2009), "Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators - Revised Edition," United Nations ESCAP, Bangkok. Dapat diakses pada situs: Sanidas, E.,&Shin, Y., (2010), "Comparison of Revealed Comparative Advantage Indices with Application to Trade Tendencies of East Asian Countries,"Department of Economics, Seoul National University. Dapat diakses pada situs: Sukirno, S., (2004), Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Dalam buku Kajian Peran Statistik Perdagangan sebagai Input Perumusan Kebijakan, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 29 April 2009. Tambunan, T., (2000), Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Penemuan Empiris, LP3ES, Jakarta. Toida, M., & Uemura, J., (2005), FTA in East Asia: Trade Link Model (I), Institute of Developing Economies - Japan External Trade Organization. Widodo, T., (2010), "Comparative Advantage: Theory, Empirical Measures and Case Studies," Review on Economic and Business Studies. Dapat diakses pada situs: Widodo, T., (2008), "Dynamic Changes in Comparative Advantage: Japan "Flying Geese" Modal and Its Implication for China". Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. Vol. 1. No. 3, pp. 200-213. WITS/TRAINS, (2003), Database on International Trade and Tariffs, UNCTAD-World Bank, Jenewa dan Washington. Yeats, A.J., (1985), "On the Appropriate Interpretation of the Revealed Comparative Advantage Index: Implications of a Methodology Based on Industry Sector Analysis," Weltwirtschaftliches Archiv, 121, hal. 61-73. Yu, R., Cai, J. & Leung, P., (2009), "The Normalized Revealed Comparative Advantage Index," Annals of Regional Science, 43, hal. 267-282. *** 301
Re-Industrialisasi Indonesia, Konsolidasi Otonomi ... (Djisman Simanjuntak) RE-INDUSTRIALISASI INDONESIA, KONSOLIDASI OTONOMI DAERAH, MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Djisman Simanjuntak Prasetiya Mulia Business School, Jakarta I. Pendahuluan S ejak pertengahan 1990-an industri pengolahan Indonesia melemah, dalam arti kontribusi pangsa di dunia dan Asia Timur menurun. Hal ini terkait dengan pertumbuhan ekspor yang melambat. Melambatnya pertumbuhan ekspor tersebut terkait dengan kelemahan struktural yang terjadi di industri pengohan. Kelamahan struktural tersebut mencakup: (1) terbatasnya jumlah industrialis dan sebagian besar industrialis berasal dari pedaganga, (2) ekonomi biaya tinggi (rente) yang terjadi di hampir seluruh sektor perekonomian, (3) perijinan dan birokrasi yang berbelit-belit, (4) biaya logistik dan transportasi yang tinggi, dan (5) pemupukan keahlian sumberdaya manusia yang lambat. Dalam kasus Indonesia, UNIDO (2000) dalam studinya mengelompokkan masalah yang dihadapi industri manufaktur nasional ke dalam 2 kategori, yaitu: (1) kelemahan yang bersifat structural dan (2) kelemahan yang bersifat organisasi. Kelemahan-kelemahan struktural di antaranya: (1) basis ekspor dan pasarnya yang sempit: (a) empat produk, yakni kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan alas kaki memiliki pangsa 50% dari nilai total manufaktur. (b) Pasar tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas. (c) Tiga Negara (US, Jepang dan Singapura), menyerap 50% dari total ekspor manufaktur Indonesia, sementara US menyerap hampir setengah total nilai ekspor tekstil dan pakaian jadi. (d) Sepuluh produk menyumbang 80% seluruh hasil ekspor manufaktur. (e) Banyak produk manufaktur padat karya yang terpilih sebagai produk unggulan Indonesia mengalami penurunan harga di pasar dunia akibat persaingan ketat. (f) Banyak produk manufaktur yang merupakan ekspor tradisional Indonesia mengalami penurunan daya saing. (2) Ketergantungan impor yang sangat tinggi. (3) Tidak adanya industri berteknologi menengah. (4) Terjadinya konsentrasi regional. Kelemahan-kelemahan organisasi, di antaranya: (1) industri skala kecil dan menengah (IKM) masih underdeveloped. (2) Terjadinya konsentrasi pasar. (3) Lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan teknologi. (4) Lemahnya sumberdaya manusia. Untuk mengatasi kelemahan struktural tersebut telah dilakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan strategi di bidang industri. Harus diakui hasilnya belum optimal, bahkan sebenarnya dapat dinyatakan belum atau tidak ada obat mujarab untuk megatasi kelemahan tersebut. Berbagai pilihan alternatif strategi industrialisasi telah dicoba diterapkan. Strategi subtitusi impor (SI) adalah industri domestik yang membuat barang menggantikan impor. Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik. Strategi subtitusi impor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industry dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor. Penerapan strategi subtitusi impor dan hasilnya di Indonesia, industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama orde baru. Ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik. Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orde baru menimbulkan high cost economy. Teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri, sangat diproteksi. Kemudian strategi promosi ekspor (PE), lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah. Dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif. Strategi industrialisasi PE sempat digenjot pada tahun 1980-an, hasilnya dianggap lebih efektif dibandingkan SI, namun hasilnya juga belum optimal sesuai dengan harapan. 302
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Perlu kebijakan industri yang lain untuk mendorong agar sektor industri pengolahan mampu bersaing di pasar internasional. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan daya saing adalah revitalisasi industri. Pemerintah selama ini telah melakukan revitalisasi industri di sektor industri TPT dan industri gula. Revitalisasi mesin di in dustri TPT menjadi prioritas karena hingga saat ini masih banyak peralatan industri tersebut yang sudah tua, usianya lebih dari 20 tahun, sehingga perlu diganti dengan mesin baru yang hemat energi serta mampu meningkatkan produksi. Program restrukturisasi permesinan untuk meningkatkan kinerja bidang off-farm, harus dibarengi secara simultan pelaksanaan intensifikasi lahan untuk meningkatkan kinerja bidang on-farm. Peningkatan kinerja bidang off-farm melalui restrukturisasi permesinan, tidak akan dapat diukur kalau tidak diikuti dengan peningkatan suplai bahan baku tebu secara seimbang. Selanjutnya perlu dilakukan revitalisasi aneka industri dan akses ke industri permesinan, alat-alat angkutan, dan alat-alat telekomunikasi. II. Pembahasan 2.1 Beberapa Fakta Tentang Ekonomi Dunia Berikut beberapa fakta terkait dengan kondisi ekonomi dunia terkini: 1. Kedatangan wisatawan internasional mencapai 980 juta dari penduduk sebanyak 7 milyar dalam 2012. Indonesia kebagian sebesar 6 juta kedatangan wisatawan internasional, masih di bawah Malaysia yang mencapai 25 juta wisayawan asing pada tahun 2012. 2. Produk Domestik Bruto (PDB) dunia mencapai USD 72 trilyun, nilai ekspor barang sebesar USD 18 trilyun pada tahun 2012, sedangkan ekspor jasa mencapai USD 4 trilyun pada tahun 2011. Indonesia juga mengalami peningkatan PDB, namun peningkatan PDB tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas bukan sekedar kuantitas. Besaran PDB Indonesia tahun 2012 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8.241,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp 2.618,1 triliun. 3. Stok penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang masuk sebesar USD 23.6 trilyun pada tahun 2012. Arus stok FDI tersebut masuk di kawasan Asia Timur (East Asia) and Asia Tenggara (South East Asia) sebesar USD 3.8 trilyun. Selanjutnya yang masuk ke (Republik Rakyat Cina/RRC) USD 0,8 trilyun, Hongkong USD 1,4 trilyun, dan Indonesia sebesar USD 0,2 trilyun.Arus FDI ke Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas iklim investasi dan meningkatkan infrastruktur ekonomi. 4. Posisi investasi bersih sebagai persentase Produk Domestik Brtuto (PDB), di Hongkong mencapai 353%; Singapura sebesar 224%; Taiwan mencapai 153%; Swiss sebesar dan 136%. Sementara itu negara seperti RRC sebesar 37%; Indonesia sebesar 36%; Amerika Serikat sebesar 17%; United Kingdom sebesar 9%; Spanyol sebesar 91%; dan Portugal mencapi 116%. 5. Kondisi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology/ICT): tilpon genggam (handphone) per 100 penduduk: RRC 81; India 69; Indonesia 115; dan Amerika Serikat 98. Untuk pemakaian tilpon genggam di In donesia lebih besar dari RRC, Amerika Serikat, dan India. 6. Kondisi pemakaian ICT, khususnya pemakai internet per 100 penduduk: RRC 42; India 12,6; Indonesia 15,4; Amerika Serikat 81. Untuk Indonesia masih sedikit lebih tinggi dari India namun di baw3ah RRC dan Amerika Serikat. 2.2. Komposisi Ekspor Indonesia Realisasi ekspor Indonesia hingga akhir 2012 diprediksikan hanya mampu mencapai US$190 milyar, lebih rendah dibandingkan 2011 sebesar US$210 milyar, seiring lesunya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor yang masih terkena krisis ekonomi. Pada 2012, kinerja ekspor migas dan nonmigas Indonesia turun 5,5 persen menjadi US$ 153 milyar. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan pangsa pasar dan mengembangkan program hilirisasi, khususnya pertanian, yang menyerap banyak tenaga kerja. Lebih lanjut, ia menyampaikan, neraca perdagangan Indonesia pada 2012 mengalami defisit US$ 1,66 milyar.\ Pada Januari 2013, neraca masih defisit US$ 171 juta. Bualn Februari 2013, neraca perdagangan tercatat mengalami defisit sekitar US$ 300 juta. Defisit tersebut terjadi karena kenaikan impor 303
Re-Industrialisasi Indonesia, Konsolidasi Otonomi ... (Djisman Simanjuntak) migas. Setidaknya, ada empat upaya yang bisa dilakukan untuk menekan defisit. Pertama, melakukan diversifikasi pasar ekspor nonmigas ke emerging market, seperti Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika. Kedua, melakukan hilirisasi nasional agar Indonesia memiliki added value yang besar. Ketiga, menyelesaikan hambatan perdagangan, misalnya melalui instrumen anti-dumping. Keempat, memanfaatkan kegiatan internasional di dalam negeri secara optimal, seperti APEC 2013. Bagaimana dengan komposisi ekspor Indonesia? Pada tahun 2012 ekspor, khususnya non-migas, Indonesia didominasi oleh produk-produk SITC 0, SITC 1, SITC 2, SITC 3, SITC 4, dan SITC 6 (74,5%). Produk-produk yang termasuk golongan tersebut antara lain: bahan makanan, minuman, tembakau, bahan mentah, dan sebagainya. Untuk kelompok SITC 5 (produk kimia), SITC 7 (produk permesinan), dan SITC (produk aneka indistri) pangsa ekspor masing-masing mencapai 5,7%, 10,7%, dan 8,1% (kihat Tabel 1). Harus ada upaya yang signifikan untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor kelompok industri yang menghasilkan SITC5, SITC 7, dan SITC 8. Salah satu bentuk nyata upaya tersebut dengan melakukan revitalisasi terhadap industri-industri tersebut. Revitalisasi dapat dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan mendorong peningkatan produktivitas faktor produksi. Revitalisasi dan restrukturisasi industri merupakan wujud dari re- industrialisasi. Seperti diketahui kebijakan re-industrialisasi sendiri diterapkan untuk mengatasi fenomena terjadinya de-industrialisasi. Tabel 1 Komposisi Ekspor Dunia (dalam %) Keterangan Indonesia 2012 2000 Semua Produk SITC 0,1,2,3,4,6: Makanan dll . SITC 5 Kimia SITC 7 Permesinan SITC 8 Aneka Industri 100 74.5 5.7 10,7 8.1 100 38.4 8.9 41.3 12.2 Sumber: Comtrade (olahan sendiri) Pangsa pasar ekspor produk SITC 7 dan SITC 8 di pasdar dunia pada tahun 2000 di dominasi oleh negara-negra Eropa Maju (39,6%), USA (12,3%), dan Jepang (6,8%). Pada tahun 2012 sedikit terjadi pergeseran yaitu Eropa Maju (32,3%), RRC (11,1%), dan USA (8,3%). RRC berhasil menggeser Jepang, negara-negra Eropa Maju dan Usa tetap bertahan di peringkat 3 besar. Bagaimanakah kinerja ekspor produk SITC 7 dan SITC 8 Indonesia di pasar dunia? Untuk total produk SITC 7 dan SITC 8, pada tahun 2000 pangsa pasarnya mencapai 0,5% dari total pasar dunia. Selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 1%. Tabel 2 Pangsa Beberapa Negara dalam Ekspor SITC 7 dan SITC 8 (dalam %) Keterangan Total 2000 Total 2012 SITC 72000 SITC 72012 SITC 82000 RRC Eropa Maju Jepang USA Asia Tenggara Indonesia 3.9 39.6 6.8 12.3 6.7 0.5 11.1 32.3 4.3 8.3 6.7 1.0 3.2 38.8 12.6 15.8 8.6 0.4 16.6 35.3 8.3 9.1 7.5 0.39 11.1 37.1 5.6 12.0 2.5 1.3 Sumber: Comtrade (olahan sendiri) 304 2012 100 42.3 10.3 31,5 10.9 SITC 82012 27.0 33.3 3.2 7.7 4.0 0.83
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI III. Penutup Berikut beberapa hal yang disampaikan sebagai catatan penutup: 1. Perlu dilakukanm migrasi secara bertahap dari industri padat keahlian rendah dan sedang ke industri padat keahlian sedang dan tinggi (dari SITC 8 ke SITC 7) dengan bertumpu atas ekspansi ekspor. 2. Konektivitas dengan pusat-pusat konsumsi dan produksi di seluruh dunia, terutama Fragmentasi Produksi Asia Timur dengan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan berbagai peluang kemitraan yang lain. Transformasi beberapa metropolitan menjadi perkotaan multi-fungsi dengan konektivitas global ke luar dan konektivitas ke kawasan sekitar masing-masing: Jabodetabekcil, Surabaya, Medan dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya. 3. 4. Selebihnya? Sektor-sektor lain (ekonomi bio daratan di Sumatra dan Kalimantan bagian Barat dan ekonomi bio kelautan di Timur) 5. De-bottlenecking infrastruktur konektivitas, pemupukan modal manusia yang progresif (kesehatan*literasi dan keahlian* kewirausahaan, perdamaian industrial yang kondusif dengan perbaikan keunggulan regional dan internasional, reformasi birokrasi pusat dan daerah, insentif kinerja pejabat yang jujur dan hukuman berat yang konsisten terhadap yang korup. 6. Regulasi yang memadai yang didasarkan pada keterbukaan,"barang publik" dan ketidaksempurnaan pasar, negara sosial dan auransi sosial sebagai kerangka sistemik. 7. Penyediaan infrastruktur bagi industri kecil dan sedang. *** 305
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Agus Dwitarto Dirut PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung I. PENDAHULUAN K awasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, mari-tim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona : pengolahan ekspor; logistik; industri; pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lainnya. Didalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Didalam setiap KEK disediakan lokasi untuk UMKM dan koperasi. Berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) merupakan perseroan terbatas milik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 50% . JIEP sendiri merupakan perusahaan pengelola kawasan industri pertama di Indonesia, yang pada awalnya bertugas menyediakan tanah kaveling industri dan semua fasilitas industri (SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/69). Namun, pada perkembangan selanjutnya dan sesuai dengan tututan pasar, JIEP pun melaksanakan diversivikasi sekaligus perluasan usaha dengan membangun secara bertahap bangunan sewa, pergudangan (tertutup dan terbuka), transit warehouse,sarana usaha industri kecil, serta bangunan pendukung lainnya, termasuk memberikan pelayanan kepada para penanam modal guna menjamin pendirian dan pengelolaan usahanya. Sebagai pengelola kawasan industri pertama yang hadir di Tanah Air sejak 40 tahun silam (sejak tahun 1973), PT JIEP telah melalui segala tahapan dalam soal mengelola dan mengembangkan sebuah kawasan industri. Mulai dari pembebasan lahan, memberi kemudahan investor, serta mencakup bisnis komersial hingga turut meminjam dana dari World Bank dan berhasil melunasinya. Adapun beberapa kemajuan signifikan yang telah diraih diantaranya pada tahap melayani data dengan teknologi. Juga telah disediakan semisal internet service provider sebagai sarana bagi kalangan yang ingin mempercepat proses datanya, Layanan pergudangan, juga memiliki ragam spesifikasi dengan harga yang memadai. PT JIEP menyatakan sebagai trendsetter pricing dalam soal pergudangan. Memang tak mudah bagi JIEP dalam mengelola kawasan industrinya. Pasalnya, setiap tenant memiliki karakter yang berbeda, sementara perseroan juga tidak bisa mencampuri urusan internal perusahaan tersebut. Adapun dalam mengelola sebuah kawasan dibutuhkan faktor inovasi, informasi teknologi, komitmen, dan konsistensi guna mengembangkan usaha perusahaan. 306
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI II. PEMBAHASAN 2.1. Jenis Kawasan, Definisi, dan Dasar Hukum Kawasan Industri (Industrial Estate) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. (Pasal 20, UU No.5 / 1984, PP No. 24 / 2009) Kawasan Berikat (Bonden Zone) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. (Pasal 1, UU No.17 / 2006, PP No.32 / 2009 ) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) adalah adalah suatu kawasan yang berada dalam Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean Sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai. (UU No.36 / 2000, UU No.44 / 2007, PP No.46 / 2007, PP No.47 / 2007, PP No.48 / 2007) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu((Pasal 31, UU No.25 / 2007, UU KEK No.39 / 2009 ) Kawasan Khusus adalah adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelnggarakan Fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat Khusus bagi kepentingan nasional (Pasal 1, UU No.32 / 2004, PP No.43 / 2010 ) 2.2. Perkembangan Kawasan Industri 1) Tahap I Periode tahun 1970-1989 (Pra KepPres 53/1989) Kawasan Industri dimiliki /dikelola oleh BUMN/BUMD
Jumlah kawasan industri 8 perusahaan (luas 2.896 hektar) Terdaftar resmi di Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebanyak 7 perusahaan (luas 2.596 hektar) 2) Tahap II Periode 1989-2009 (Pasca KepPres 53/1989) Kawasan Industri didominasi oleh Swasta, dengan perbandingan BUMN/BUMD - Swasta
= 12 : 191 Jumlah kawasan industri 203 perusahaan (luas 63.700,85 hektar) Terdaftar resmi di Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebanyak 88 perusahaan (luas 32.460 hektar) 3) Tahap III Periode 2009 dan sesudahnya (Pasca PP 24/2009). Konsep kawasan industri kedepan lebih terintegrasi dengan infrastruktur, potensi daerah & edukasi. Kawasan Industri akan diarahkan atau dikembangkan ke luar Pulau Jawa. Kondisi saat ini terdaftar resmi di Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebanyak 60 perusahgaan (27.320,66 hektar), dengan perbandingan BUMN/BUMD : Swasta = 12 : 48 2.3. Rekapitulasi Jumlah dan Luas Kawasan Industri di Indonesia Berdasarkan Tabel 1, jumlah kawasan industri (KI) di Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebanyak 60 perusahaan dengan luas areal mencapai 27.320,66 hektar. Dari total luas kawasan tersebut telah dibangun industri seluas 11.087,48 hektar. Jumlah tenant (penyewa) mencapai 7.211 perusahaan. Berdasarkan lokasi, jumlah kawasan industri terbanayk di Provinsi Jawa Barat (22 KI), kemudian masing-masing diikuti oleh Kepulauan Riau (9 KI), Jawa Tengah (7 KI), dan Banten (6 KI), 307
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah dan Luas Kawasan Industri di Indonesia Anggota HKI No. Wilayah Jumlah KI % Total Area (Ha) % Dibangun Industri (Ha) % Total Tenant 1 DKI JAKARTA BANTEN 2 JAWA BARAT 3 JAWA TENGAH 4 JAWA TIMUR 5 KEPULAUAN RIAU 6 RIAU 7 SUMATERA UTARA 8 SUMATERA BARAT 9 SULAWESI SELATAN 10 SULAWESI TENGAH 11 KALIMANTAN TIMUR 12 3 6 22 7 3 9 2 3 1 1 1 2 5.0 10.0 36.7 11.7 5.0 15.0 3.3 5.0 1.7 1.7 1.7 3.3 1,089.80 2,790.66 13,034.70 1,766.00 1,415.00 1,663.00 1,590.00 1,403.00 200.00 322.50 1,500.00 546.00 4.0 10.2 47.7 6.5 5.2 6.1 5.8 5.1 0.7 1.2 5.5 2.0 914.50 1,308.00 5,582.13 557.00 943.00 788.85 150.00 522.00 45.00 225.00 n/a 52.00 8.2 11.8 50.3 5.0 8.5 7.1 1.4 4.7 0.4 2.0 - 0.5 527 1,079 3,167 976 596 291 8 332 6 224 n/a 5 TOTAL 60 100 27.320,68 100 11.087,48 100 7.211 Sumber: HKI (2013), data periode Januari-Juni 2013 Tabel 2 Perkembangan Kawasan Industri Per Wilayah Jumlah KI Luas % No. Wilayah HKI Kemenperin HKI Kemenperin HKI Kemenperin 1 SUMATERA + BATAM JAWA KALIMANTAN SULAWESI 2 3 4 5 MALUKU 6 7 PAPUA LAINNYA 15 41 2 2 - - - 4 4 145 7 5 1 1 - 4,784.00 20,003.66 530.00 2,003.00 - - - 15,028.90 45,751.95 1,532.00 1,068.00 120.00 200.00 - 25.00 68.33 3.33 3.33 - - - 21.67 73.43 3.45 2.46 0.49 0.49 - TOTAL 60 203 27,320.66 63,700.85 100.00 100.00 Sumber: HKI (2013) dan Kemenperin (2013) 2.4. Insentif Dalam mengembangkan Kawasan Ekonommi Khusus (KEK), pemerintah telah memberi dukungan dengan memberikan insentif berupa fasilitas fiskal dan fasilitas non-fiskal. Kedua fasilitas tersebut dideskripsikan sebagai berikut. 2.4.1. Fasilitas Fiskal Setiap wajib pajak yang berusaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh). Dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai karakteristik Zona. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat fasilitas kepabeanan dan cukai di dalam KEK serta penyerahan barang ke luar daerah pabean lain Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas kepabeanan, cukai, dan PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Setiap wajib pajak yang berusaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah darah dapat memberikan kemudahan lain. 308 % 7.3 15.0 43.0 13.5 8.3 4.0 0.1 4.6 0.1 3.1 - 0.1 100
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2.4.2. Fasilitas Non Fiskal Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah. Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perijinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhanan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberika fasilitas keamanan, yang ditetapkan seuai dengan peraturan peundang-undangan. Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. Perbandingan insentif atau fasilitas non fiskal untuk Kawasan Industri (KI), Kawasan Berikat (KB), dan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Dari kedua table tersebut jelas bahwa fasilitas yang diterima masing-masing kawasan tidak berbeda (lihat Tabel 3), namun dalam beberapa aspek fasilitas non fiskal yang diterima KEK jauh lebih banayk (lihat Tabel 4). Tabel 3 Jenis Insentif Non Fiskal Jenis Insentif KI KB KEK Keterangan 1, 2. 3. Penetapan sebagai obyek vital Insentif dan kemudahan dari Pemda*) Pelayanan Terpadu *) v v v v v v v v v (Dalam proses) *) sesuai dengan yang berlalu *) sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kewajiban berlokasi di KI Infrastruktur Pengecualian AMD AL, RKL & RPL Pengecualian Izin Lokasi Pengecualian UU G/HO Pengecualian pengesahan Site Plan kavling industri Pengecualian Persetujuan Prinsip v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Sumber: HKI (2003) dan Kemenperin (2003) Dari Tabel 4, KEK memperoleh insentif fiskal yang lebih banyak dibandingkan KI dan KB. Fasilitas kemudahan yang diterima antara lain: 1) ketersediaan fasilitas, 2) kemudahan memperoleh hak atas tanah, 3) kemudahan izin usaha kemudahan kegiatan usaha, 4) kemudahan perizinan kemudahan perdagangan, 5) kemudahan kepelabuhan, 6) kemudahan kepelabuhan, 7) kemudahan keimigrasian, 8) kemudahan keimigrasian, 9) kemudahan keamanan, dan 10) kemudahan ketenagakerjaan. Tabel 4 Jenis Insentif Non Fiskal Lainnya Jenis Insentif KI KB KEK Keterangan 1, Ketersediaan fasilitas v v v ) sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. Kemudahan memperoleh Hak Atas Tanah *) - - v 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kemudahan Izin Usaha Kemudahan Kegiatan Usaha Kemudahan Perizinan Kemudahan Perdagangan Kemudahan Kepelabuhan Kemudahan Keimigrasian Kemudahan Keamanan Kemudahan Ketenagakerjaan - - - - - - v v - - - - - - v v v v v v v v v v Sumber: HKI (2003) dan Kemenperin (2003) 309
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) 2.5 Persebaran Kawasan Industri (HKI) di Indonesia Hingga tahun 2013, penyebaran kawasan industri dari segi unit usaha Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dimana mencapai 68% dari seluruh industri yang ada di Indonesia dari Foreign Direct Investment maupun PMDN serta masih banyak Potensial Sector Utilization (sekunder dan tersier) yang akan digulirkan dimasa mendatang. Distribusi sebaran KI di Indonesia secara lengkap sebagai berikut: Jawa 68,33%, Sumatera 25%, Kalimantan 3,33%, dan Sulawesi 3,33%, sedangkan untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT serta wilayah Maluku dan Papua belum ada kawasan industri yang beroperasi. 2.6. Pengembangan Kawasan Industri di Koridor Ekonomi Sumatera 2.6.1. Aceh Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Provinsi Aceh mulai didatangi para investor luar negeri yang tertarik pada sumber daya alamnya yang hebat. Sejak saat itu Gas Alam Cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diolah di kilang PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL).Co, yang berasal dari instalasiPT. Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) di zona industri Lhokseumawe, telah menyulap wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern. 2.6.2. Jambi Kawasan Agro Industri Jambi adalah salah satu bukti dari upaya pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah Jambi dan mendorong pembangunan nasional. Agroindustri adalah Industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas, termasuk hasil laut, hasil hutan, peternakan, dan perikanan. Sejumlah data perekonomian tahun 2007, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi sebesar 6,6 persen, terutama didukung oleh perkembangan industri hilir yang dominan. 2.6.3. Bengkulu Provinsi Bengkulu memiliki 2 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Salau dan Sekunyit yang keduanya terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 2 bandar udara, yaitu Bandara Fatmawati yang mampu menampung pesawat ukuran kecil hingga sedang, terletak di Kota Bengkulu dan Bandara Muko Muko yang hanya untuk melayani jenis pesawat kecil, terletak di Kabupetan Muko Muko. Di Provinsi ini juga terdapat tiga jalan, Yaitu jalan Negara, Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten / Kota. 2.6.4. Kepulauan Riau Kepulauan Riau merupakan daerah yang cocok sebagai kawasan industri. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Saat ini Kepri menjadi salah satu daerah tujuan investor utama Singapura. 2.6.5. Lampung Provinsi Lampung merupakan daerah yang cocok sebagai kawasan industri. Kemudahan proses perizinan serta kepastian hukum dalam berinvestasi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan kondusif. Sebagai penunjang perekonomian, provinsi Lampung memiliki Perkebunan Tebu & Pabrik Gula PT Gunung Madu Plantations. Keberadaan PT. GMP menyerap tenaga kerja sekitar 1.800 orang sebagai karyawan tetap, ditambah sekitar 10.000 orang sebagai tenaga kerja musiman pada saat musim giling. 310
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2.6.7. Riau Jenis industri kayu di Provinsi Riau tumbuh melebihi nasional, yaitu sebesar 1,12%. Barang- barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman juga merupakan industri yang berorientasi ekspor. Pada triwulan II tahun 2011, secara nasional, jenis industri ini turun sebesar 3,93%. Sedangkan Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan II 2011 tumbuh sebesar 3,88 % (q-to-q) terhadap Triwulan I 2011. Pertumbuhan ini dipengaruhi industri makanan dan minuman yang tumbuh 8,21 % dan industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman yang tumbuh 1,12 %. 2.6.8. Sumatera Barat Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi secara berkelanjutan. 2.6.9. Sumatera Selatan Sumatera Selatan terdapat berbagai macam industri kecil kerajinan, antara lain: tenun songket, kasur lihab, rotan dan enceng gondok, ukiran kayu khas Palembang, laker/guci dari kayu, serta makanan dan minuman seperti empek-empek, kerupuk, kemplang Palembang dan juice mengkudu. Sementara jumlah perusahaan yang telah diterbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal pada periode 2000-2004 mencapai 33 perusahaan, terdiri dari 18 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 15 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun peluang investasi yang ditawarkan dalam bidang perdagangan adalah pengembangan usaha dan pengadaan mesin-mesin pengering rotan, pengering kayu, pembelah rotan, dan bak perendam rotan. 2.6.10. Sumatera Utara Lima industri potensial yang dikembangkan di Sumatera Utara (Sumut) adalah kelapa sawit, karet, industri logam, olahan kopi dan teh, hasil laut dan industri permesinan. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2012 naik sebesar 14,54 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2011 (y-on-y) dan demikian juga dengan angka Nasional naik yang sebesar 4,88 persen pada periode yang sama. 2.7. Prinsip-Prinsip Pengembangan KEK Dalam pengembangan KEK harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Azas Konsistensi Kebijakan; 2. Azas Biaya Minimum (Least Cost); 3. Azas Keadilan; 4. Azas Tertib Tata Ruang 5. Dukungan Pemerintah Daerah Sedangkan kelengkapan data evaluasi yang diperlukan adalah. 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota 3. Gambar Rencana Tapak Tanah Induk (Master Plan) KEK 4. Gambar Ukur sertifikasi atau gambar situasi : Batas koordinat Bentangan peruntukan lahan KEK 5. Photo topografi lahan peruntukan KEK (Citra Satelit 1 : 25.000) 6. Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Angka Statistik 7. Data Potensi Investasi & produk unggulan Provinsi/Kabupaten/ kota 8. Feasibility Study atau business plan mengenai rencana pengembangan kawasan industri 9. Rencana Bagian Wilayah Kota- Pembangunan Jalan baru (role sharing) Provinsi/Kabupten/ Kota 10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan industri 311
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) 2.8. Sinkronisasi Regulasi Antar Pusat dan Daerah Terkait Kawasan Industri 2.8.1. PP No. 38 Tahun 2007 Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1): "Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan". Terdapat Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebanyak 17 (tujuh belas) Sub-Bidang, yaitu : 1. Perizinan - - - - >>>> Kawasan Industri 2. Usaha Industri 3. Fasilitas Usaha Industri 4. Perlindungan Usaha Industri 5. Perencanaan dan Program 6. Pemasaran Teknologi 7. 8. Standarisasi 9. Sumber Daya Manusia 10. Permodalan 11. Lingkungan Hidup 12. Kerjasama Industri 13. Kelembagaan 14. Sarana dan Prasarana Informasi Industri 15. 16. Pengawasan Industri 17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.8.2. PP No. 38 Tahun 2007 Dalam menerapkan PP No. 38 Tahun 2007 terutama dala hal perijinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Tabel 5). Diharapkan tidak terjadi tumpang tindih, terutama regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dengan regulasi di tingkat provinsi. Tabel 5 Kewenangan Perijinan Sub Bidang Sub-Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perizinan 1. Penetapan kebijakan Izin Usaha Industri (IUI) dan kawasan industri. 1. (melaksanakan kebijakan-Perda) 1. (melaksanakan kebijakan- Perda) 2. Penerbitan IUI bagi industri yang mengolah dan menghasilkan bahan Beracun Berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi. 2. Penerbitan IUI skala inventaris di atas Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala inventaris s/d Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Penerbitan izin usaha industri yang lokasinya lintas provinsi. 3. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah. 3. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi.(berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 jo Permenperin Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 telah didelegasikan kepada BKPM) 4. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/ kota. 4. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten/ kota. Sumber: HKI (2003) 312
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI 2.8.3. PP No. 24 Tahun 2009 Menurut PP tersebut tujuan pembangunan Kawasan Industri: a. Mengendalikan pemanfaatan ruang; b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; d. Meningkatkan daya saing industri; e. Meningkatkan daya saing investasi; f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait. 2.8.4. Permasalahan Pada Regulasi Berkaitan dengan implementasi PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri maíz terdapat permasalahan yang berdampak negatif sehingga diperlukan solusi untuk menegakkan regulasi tersebut (Tabel 6). Sekali lagi diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tabel 6 Permasalahan Penerapan PP No. 24 Tahun 2009 Keterangan Permasalahan Dampak Solusi Kewajiban industri Berlokasi di dalam Kawasan Industri Masih banyak Pemda yang tidak melaksanakan Ketentuan tersebut Industri tumbuh sporadis, tata ruang & lingkungan akan rusak Perlu ketegasan dan sanksi untuk industri dan pemberi izin Penetapan Kawasan Industri sebagai Obyek Vital Masih belum maksimal tentang penanganan gangguan Kamtibmas Iklim investasi kurang kondusif, turunnya nilai produksi Perlu penegasan tentang Obyek Vital yang didukung penuh oleh aparatur keamanan Pelayanan Terpadu Walaupun sudah ada PTSP/BPPT unsur perijinan masih belum sederhana Alur birokrasi rumit,belum transparant mengenai waktu & biaya Sudah saatnya Membuat PelayananTunggal/ One Stop Services di KI Tabel 7 Permasalahan Permenperin 35/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri Keterangan Permasalahan Dampak Solusi Penetapan peruntukan lahan 70:30 untuk prasarana & sarana Muncul multi tafsir oleh Pemda bahwa beberapa prasarana & sarana dianggap komersial Kontra produktif terhadap regulasi dan merugikan pengelola Kawasan Industri Perlu ketegasan tentang uraian/jenis prasarana dan sarana Tabel 8 Permasalahan SK Meneg Agraria/Ka. BPN No.2/1999 tentang Izin Lokasi Keterangan Permasalahan Dampak Solusi Adanya pembatasan luas KI maksimum 400 hektar per Provinsi Tidak sesuai dengan PP 24/2009 hanya menyatakan luasan min KI 50 hektar tidak ada batasan luas maksimum Hambatan untuk membangun KI kedepan yang memerlukan luasan 500 - 1000 Ha SK tersebut perlu disesuaikan dengan PP 24/2009 313
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) Peraturan lain yang dianggap menimbulkan permasalahan adalah Permenperin 35/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan dan SK Meneg Agraria/Ka. BPN No.2/1999 tentang Izin Lokasi (lihat Tabel 7 dan Tabel 8). Kedua regulasi tersebut ke depan berdampak kontraproduktif terhadap pengembangan Kawasan Industri (KI). 2.8.5. Perbandingan Insentif Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing negara (Thailand, Philipina, China, dan Malaysia) berlomba-lomba memberikan insenti di kawasan induatrinya. Tujuan pemberian insentif tersebut agar investor, khususnya investro asing, tertarik untuk mendirikan atau melakukan investasi di kawasan industri tersebut. Tabel 9 Perbandingan Insentif Bagi Industri di Kawasan Negara Jenis Insentif Thailand K.I di Zona 1 : Pembebasan Pajak Pendapatan selama 3 Thn K.I di Zona 2 : Pembebasan Pajak Pendapatan selama 7 Thn K.I di Zona 3 : Pembebasan Pajak Pendapatan selama 8 Thn + 50% Reduksi Untuk 5 Tahun berikutnya Philipina Fiscal Insentives antara lain Income Tax Holiday, Pembebasan Wharfage Dues and Export Tax, Duty, Impost and Fees. Pembebasan dari Taxes and Duties on imported Spare part. China Non Fiscal Insentives meliputi: Exemption on payment of corporate Income Tax, Exemtion on the payment of value added Tax. Pemilik perusahaan Asing mendapat pengurangan Income Tax 15%.Perusahaan yang beroperasi untuk lebih dari 10 tahun akan mendapat pengurangan Total Income Tax selama 2 tahun pertama perusahaan mendapat keuntungan, dan pengurangan 50% setelah 3 - 5 tahun mendapat keuntungan.Untuk perusahaan High Tech mendapat pembebasan 100% pada 2 tahun pertama mendapat keuntungan dan sampai dengan 8 tahun mendapat pembebasan 50%. Sumber: JETRO dan HKI Tabel 10 Infrastruktur di Kawasan yang Disediakan Pemerintah Negara Jenis Insentif China Water, Power, Liquefied Gas, Telecomunication, Sambungan ke Jalur Cepat (Jalan), Letak Kawasan sangat strategis (Shenzen) : 30 Km ke Yan Port, 25 Km ke She Kou Port, 30 Km ke Kwai Chung.Container Wharf (Hongkong), 30 Km ke Shenzen Air Port. Malaysia Power, Telepone, Internet, Water Supply, jalan. Philipina Semua kelayakan infrastruktur telah disiapkan. Vietnam Power, water, telepone line, jalan, fasilitas standar industri. Sumber: JETRO dan HKI Motivasi dibuatnya kawasan industri (KI dan KEK) tidak lain adalah sebagai instrumen kebijakan perdagangan internasional untuk mendorong ekspor non migas dan non tradisional. Harapan yang ingin dicapai dari keberadaan KEK dan sejenisnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat, menarik devisa melalui ekspor non tradisional, menarik investasi asing (FDI), serta mendorong terjadinya transfer teknologi. Memang pada akhirnya tidak semua tujuan dapat tercapai, terutama untuk berperan mengurangi pengangguran suatu negara. Kegagalan KEK dan sejenisnya juga dapat terjadi karena salah pilih lokasi, iklim investasi yang kurang menunjang, inefisiensi pengelolaan kawasan, birokrasi yang berlebihan serta rendahnya produktivitas dan ketrampilan pekerja setempat. Dari pengalaman berbagai negara, KEK yang berhasil adalah KEK yang bisa mengoptimalkan keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif secara bersama-sama. Keberhasilan KEK tidak hanya dilihat dari 314
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI meningkatnya ekspor dan jumlah lapangan kerja, tetapi juga pada makin banyaknya peralihan dari industri padat karya menjadi industri padat modal. Tabel 10 menunjukkan berbagai fasilitas atau insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Sekali lagi tujuan pemberian insentif tersebut enarik investor domestk dan asing untuk melakukan investasi di kawasan industri. Insentif yang diberikan seharusnya kompetitif atau mampu bersaing dengan insentif oleh negara lain, khususnya beberapa negara tetangga. Jika insentif yang didukung oleh regulasi tersebut benar-benar mampu bersaing maka bukan impian jika investor asing akan memilih kawasan industri di Indonesia sebaga lokasi investasinya. Tabel 10 Perbandingan Jenis-Jenis Insentif Kegiatan Industri Kawasan Industri PP 24/2009 Kawasan Berikat UU 17/2006 & PP 32/ 2009 Kawasan Ekonomi Khusus UU 39/2009 Kawasan Khusus 1. Tidak diwajibkan AMDAL, RKL & RPL; 2. Tidak diwajibkan Izin Lokasi; 3. Tidak diwajibkan Izin Gangguan/ HO; 1) 1. Penangguhan Bea Masuk; 2. Pembebasan Cukai; 3. Tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPH Pasal 23; 1. Penangguhan Bea Masuk; 2. Pembebasan Cukai; 3. Tidak dipungut PPN, PPnBM; 4. Tidak dipungut PPh Impor; 5. Fasilitas PPh; *) 6. Fasilitas PBB; *) 7. Kemudahan untuk memperoleh Hak Atas Tanah; *) 1. ....... ? 2. ....... ? 3. ....... ? 4. Tidak diwajibkan pengesahan Site Plan Kavling Industri; 5. Pengecualian PBB bagi Kavling/ Bangunan yang tidak komersial. 2) Kemudahan lain, seperti : a. Izin Usaha; b. Kegiatan Usaha; c. Perindustrian; d. Perdagangan; e. Kepelabuhan; f. Keimigrasian; g. Keamanan. Ketenagakerjaan ) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber: JETRO dan HKI Catatan: 1) SK Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 2) SK Dirjen Pajak nomor 57 tahun 1994 tentang Penegasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial untuk Kawasan Industri dan Real Estate. 2.9. Strategi Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus Melalui Kawasan Industri Eksisting Melalui Kawasan Industri (Industrial Estate) yang ada sebagai salah satu jenis dari Kawasan Ekonomi Khusus dapat dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan KEK, dengan pertimbangan, antara lain: 1. Keberadaan lokasi Kawasan Industri*), sesuai dengan kriteria lokasi yang ditetapkan sebagai KEK : sesuai RTRW tidak berpotensi mengganggu Kawasan Lindung. 2. Kawasan Industri, telah memiliki dukungan infrastruktur dan fasilitas yang berkelas standar internasional. Dengan demikian Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur. 3. Kawasan Industri, memiliki master plan sehingga memiliki batas-batas yang jelas. 4. Kawasan Industri, pada umumnya terletak pada posisi yang strategis, mudah diakses dari jalan tol dan pelabuhan sehingga dapat menunjang kelancaran arus perdagangan internasional. ) yang menurut Standar Teknis KI 315
Tantangan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ... (Agus Dwitarto) 2.10.Strategi Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus Melalui Pola Kemitraan Swasta dan Pemantapan Insentif Melalui Kemitraan Swasta dengan BUMN/BUMD (Industrial Estate) yang ada dan Pemantapan Insentif sebagai permodelan pengusahaan yang tepat untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan pertimbangan, antara lain: 1. Keberadaan peran swasta yang berpengalaman dan berkomitmen serta keterlibatan pada penciptaan nilai tambah di semua lini aktifitas bisnis pada setiap pusat produksi dapat menyatukan dan tujuan bersama sehingga arah,strategi dan peran kelembagaan di daerah lebih efektif. Insentif Fiskal dan Non Fiskal pada aspek pajak,kepabeanan, ketenagakerjaan menjadi daya tarik sekaligus pemicu utama jika diberikan secara baik dan tepat waktu sehingga kemudahan ,pelayanan yang cepat serta transparansi pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Industri serta Indonesia memiliki predikat Negara Produsen . 2. 2.11.Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah 1. Terbatasnya dana pemerintah yang bersumber dari APBD, APBN dan pinjaman dari lembaga peminjaman non-profit. Hingga tahun 2025 dana pemerintah hanya sanggup membiayai sebesar Rp. 50 trilyun 2. Sedangkan hingga tahun 2025, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya sekitar Rp. 200 Trilyun. 3. Sehingga ada gap sebesar Rp. 150 Trilyun yang dapat ditangkap oleh BUMD/Swasta melalui bentuk pembiayaan non-konvensional seperti PPP, Obligasi dsb 2.12.Pola Kemitraan Strategis Pola kemitraan strategis dalam pengembangan KI dapat dilakukan sebagai berikut. 1. PT JIEP dan BUMD membentuk perusahaan joint venture 2. Dalam perusahaan joint venture tersebut perlu didampingi oleh konsultan keuangan 3. Mencari partner strategis untuk mengembangkan perusahaan joint venture 4. Setelah mendapat partnet strategis kemudian membentuk holding KEK 5. Dari holding KEK kemudian didirikan anak perusahaan 2.13.Kesamaan Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa ada kesamaan zona-zona dalam Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Zona-zona termaksud adalah: (1) zona pengolahan ekspor, (2) zona pergudangan, (3) zona industri, (4) zona pariwisata, (5) zona teknologi, (6) zona komersial/ perumahan, dan (7) zona energi/ekonomi lainnya. Dengan demikian di samping ada perbedaan, maka KI dan KEK mempunyai kesamaan khususnya diantara zona-zona di kedua kawasan tersebut. Tabel 11 Kesamaan Zona-Zona di KI & KEK No Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zona Pengolahan Ekspor (Kawasan Berikat / Gudang Berikat) I-B Zona Pergudangan & Standard Factory Building (II-B) Zona Kavling Industri (III-B) Zona Perumahan (IV-B) Zona Rekreasi (Olah Raga, Dll) (V-B) Zona Komersial (VI-B) Zona Blk / Iptek & Pendidikan (VII-B) Zona Pengolahan Ekspor (I-A) Zona Logistik (II-A) Zona Industri (III-A) Zona Pariwisata (IV-A) Zone Energi (V-A) Zona Pengembangan Teknologi (VI-A) Zona Ekonomi Lainnya (VII-A) Sumber: HKI (2013) 316
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI III. PENUTUP 3.1. Harapan Harapan pengusaha Kawasan Industri dalam kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain : 1. Peningkatan penyebaran investasi di luar Pulau Jawa khususnya sektor industri manufaktur melalui daya saing nasional terhadap negara-negara lainnya. 2. Memperkuat struktur industri nasional melalui potensi yang dimiliki daerah. 3. Terintegrasinya berbagai infrastruktur wilayah dalam suatu konsep pengembangan Kawasan Industri di daerah. 4. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil dalam kemajuan teknologi di sektor industri. 5. Adanya insentif baik fiskal maupun non fiskal dengan pertimbangan wilayah (zonasi). Contoh: Insentif yang diberikan lebih besar untuk daerah-daerah yang semakin jauh dari pusat kota. 6. Kepastian hukum dan stabilitas keamanan Butir-butir diatas dapat diwujudkan dan dikembangkan oleh pemerintah di daerah-daerah yang akan dijadikan KEK yang selanjutnya dapat mengundang pengusaha/investor sebagai pengelola Kawasan Industri. 3.2. Kesimpulan Bagian penutup merupakan kesimpulan dari makalah ini. 1. Salah satu tantangan dalam pengembangan Kawasan Industri di Indonesia dikarenakan belum adanya instansi secara khusus menangani Kawasan Industri (seperti IEAT di Thailand) yang memiliki full otoritas, untuk itu perlu adanya dukungan / support Pemerintah (Pusat/ Daerah) dan peran swasta bermitra dengan BUMN/D dalam pengusahaan Kawasan Ekonomi Khusus, terutama pada pemantapan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 2. Secara fisik kondisi Kawasan Industri di Indonesia relatif cukup baik bahkan banyak Kawasan Industri yang lebih baik dari negara-negara pesaing di Asia. 3. Melihat potensi / keunggulan Indonesia yang beraneka ragam sangat dimungkinkan mengembangkan Kawasan-kawasan Industri, melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. *** 317
Kebijakan Usaha di Daerah (Kabupaten/Kota): Gambaran Regulasi ... (Robert Endi Jaweng) KEBIJAKAN USAHA DI DAERAH (KABUPATEN/KOTA): GAMBARAN REGULASI PUNGUTAN DAN PERIJINAN DI ERA OTONOMI Robert Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta Pengantar Meski kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah kita langsungkan sejak 2001 berdasar UU No.22/1999, bahasan soal daya saing baru diwadahi pengaturannya tiga tahun kemudian, yakni melalui UU No.32/2004. Untuk pertama kalinya suatu kerangka regulasi mengadopsi pengaturan tentang arti penting daya saing daerah, bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan inti penyelenggaraan otonomi daerah. Pasal 2 ayat (3) UU tentang Pemda tersebut menegaskan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah: "meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat daya saing". Sejalan dengan itu, Pemerintah juga menetapkan prihal "peningkatan daya saing perekonomian" sebagai tema pokok dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2010-2014). Perubahan pada tataran legal-formal tersebut jelas meresonansi perkembangan nyata dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi yang amat mengandalkan sumber pertumbuhannya pada faktor investasi. Kita tahu, topik daya saing (makro-nasional/lokal dan mikro-perusahaan) sudah lama menjadi agenda riset dan strategi pembangunan di berbagai negara maju, sementara Indonesia hanya bisa menjadi salah satu obyek survei yang diukur peringkat daya saingnya. Kesadaran untuk merespon hasil pengukuran tersebut dalam wujud perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan baru muncul seiring desentralisasi dengan menempatkan daerah sebagai unit-unit spasial dalam membangun daya saing nasional.Maka, sebagian besar arah perhatian kita ketika berbicara persaingan dengan negara- negara lain - termasuk kesiapan bersaing dengan para tetangga dalam kerangka MEA 2015 - tertuju kepada kapasitas dan masalah yang terjadi pada tataran lokal (Kabupaten/Kota). Seiring momentum desentralisasi tersebut, signifikansi isu daya saing juga erat terkait fakta sulitnya kita mencari titik leverasi dalam mengungkit posisi daya saing perekonomian. Dalam hal daya saing investasi, sebagaimana terekam dalam laporanDoing Business (IFC-WB), Indonesia seolah stagnan pada peringkat papan bawah di kisaran 128-129 dari 183 Negara beberapa tahun belakangan ini. Demikian pula prihal daya saing ekonomidi mana kita seolah tak mampu lekas keluar dari belitan persoalan inefisiensi dan korupsi yang menjadi tantangan utama dalam berbisnis di negeri ini. Gambar 1: Pilar Penentu Daya Saing Indonesia (Global Competitiveness Report-WEF) Gambar 2: Posisi Kompratif Daya Saing Indonesia (Global Competitiveness Report-WEF) Kualitas Dunia Usaha Ukuran Pasar Inovasi Institusi 7 6 5 4 3 2 1 Infrastruktur Kondisi Makroekonomi Kesehatan dan Pendidikan Dasar Teknologi Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Pengembangan Pasar Keuangan Efisiensi Pasar Barang Efisiensi Pasar Tenaga Kerja No. Negara Swiss 1. USA 2. Singapura 3. 4. Jepang 5. Malaysia China 6. Thailand 7. Indonesia 8. India 9. Brazil 10. Russia 11. Vietnam 12. 13. Filipina s/d 144 2009-2010 1 2 3 8 24 29 36 54 49 56 63 75 87 Ranking 2010-2011 2011-2012 2012-2013 1 5 2 9 21 26 39 46 56 53 66 65 75 1 4 3 6 26 27 38 44 51 58 63 59 85 1 7 2 10 25 29 38 50 59 48 67 75 65 2009 2010 2011 2012 Jumlah negara 131 negara yang disurvei 139 negara 140 negara 144 negara 318
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Melihat Gambar 1 di atas, terlihat bahwa sepanjang kurun 2009-2012, pilar institusi Indonesia stagnan pada skala 4 (empat) dari 7 (tujuh). Kualitas institusi berpengaruh atas keputusan-keputusan investasi dan pengorganisasian produksi, memainkan peran kunci dalam cara-cara Negara mendistribusikan biaya dan mnafaat dari kebijakan pembangunan. Dalam institusi terdapat paling kurang dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja daya saing, yakni kerangka legal/kebijakan (regulasi usaha) dan administrasi (khususnya perijinan usaha). Ketakpastian kebijakan dan rumitnya pengurusan administrasi perijinan menyumbang terhadap inefisiensi dan korupsi yang menjadi sumbatan serius dalam kegiatan berusaha, khususnya fase awal (starting a business). Di era otonomi kedua faktor tersebut merupakan bagian domain kewenangan Pemda, di mana kinerja masing-masingnya masih menunjukan potret kebermasalahan serius yang menandai perjalanan desentralisasi kita sejauh ini. Bahasan prihal kebijakan usaha sebagai topik makalah ini hendak ditempatkan dalam konteks persoalan institusi dalam daya saing dan momentum desentralisasi tersebut. Dengan fokus kepada keberadaan regulasi pungutan (pajak, retribusi, sumbangan) maupun perijinan di level Kabupaten/Kota, makalah ini akan mengidentifikasi tipologi kebermasalahan secara umum dan contoh kasus yang menonjol di daerah- daerah tertentu. Selanjutnya adalah ulasan permasalahan, baik masalah pada tataran kebijakan maupun implementasi,yang dipandang penting dalam merumuskan implikasi dan rekomendasi perbaikan ke depan.Ujung dari basahan ini akan ditutup dengan catatan akhir. Perda Bermasalah:Rezim Pungutan dan Perijinan Dalam studi pemeringkatan Daya Saing Investasi maupun Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Kabupaten/ Kota1 yang dilakukan KPPOD belasan tahun belakangan, perda menempati posisi sentral yang dinilai memiliki bobot pengaruh cukup besar bagi pembentukan daya saing suatu daerah dan menjadiinstrumen kebijakan Pemda yang dapat mengindikasi keberpihakan terhadap dunia usaha. Posisi demikian juga sering dikonfirmasi oleh sejumlah studi kualitatif di mana para pelaku usaha mempersepsikan perda sebagai sinyal awal dalam menilai ramah dan terbukanya Pemda bagi kehadiran investasi: kebijakan lokal yang suportif selalu diartikan sebagai pintu masuk yang menjanjikan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Demikian pula sebaliknya, distorsi yang mewujud dalam ragam pungutan atau potensi biaya transaksi selalu dibaca sebagai lemahnya komitmen Pemda bagi hadirnya investasi. Keberadaan Peraturan Daerah - khususnya yang berklasifikasiPerda bermasalah - mulai menarik perhatian publik sejak muncul dan menjamurnya Perda pungutan (Pajak, Retribusi, Sumbangan Pihak Ketiga, dst) seiring berlakunya desentralisasi dan otonomi2. Meski ini bukan fenomena baru atau khas otonomi semata, tetapi desentralisasi jelas membawa tantangan dan tekanan baru yang mendorong Pemda eksesifmenggali potensi keuangan daerahnya sehingga gampang tergelincir untuksekedar mengejartarget pendapatan asli/PAD semata.Bagi dunia usaha, lingkungan bisnis di era desentralisasi ini justru dirasakan kurang kondusif. Persyaratan regulasi, registrasi, perijinan dan pungutan menumpuk, kurang jelas dan berbelit-belit - meski di sebagian daerah sudah berlaku inovasi birokrasi perijinan melalui penerapan pelayanan terpadu (PTSP/OSS). Kami di KPPOD secara reguler melakukan kajian tekstual atas ribuan perda pungutan, terutama Pajak dan Retribusi. Kajian tersebut memakai 3 kategori kebermasalahan dan 14 indikator, yaknipertama, kebermasalahan yuridis - kategori masalah terkait legal drafting dan asas-asas hukum - seperti relevansi acuan yuridis, up to date acuan yuridis, dan kelengkapan persyaratan yuridis. Kedua, kebermasalahan substansi - kategori masalah terkait pengaturan muatan/isi Perda - seperti kesesuain tujuan dan isi Perda, kejelasan obyek dan subyek Perda, kejelasan hak dan kewajiban sisi wajib pajakmaupun Pemda, standar 1 Studi TKED bertujuan mengukur peringkat setiap Kabupaten/Kota dan memetakan tipologi kebermasalahan tata kelola ekonomi yang melingkupi kebijakan, kelembagaan dan pelayanan usaha yang dilakukan Pemda. Di sini, tata kelola merepresentasikan dinamika sejumlah aktor dan indikator tertentu, antara pemerintah dan non-pemerintah, dalam mendorong perubahan sektor swasta di tingkat daerah. Studi KPPOD ini menggunakan 9 indikator untuk mengukur kinerja TKED: (1) Akses lahan; (2) Infrastruktur daerah; (3) Perizinan usaha; (4) Perda; (5) Biaya; (6) Kapasitas Bupati/ Walikota; (7) Interaksi Pemda-Pengusaha; (8) Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS); (9) Keamanan dan penyelesaian konflik dunia usaha. Ini tidak berarti bahwa "Perda bermasalah" hanya muncul di era otonomi daerah atau dipengaruhi sepenuhnya oleh kebijakan desentralisasi. Studi Bank Dunia (1994) atau SMERU (1999) mengidentifikasi adanya sejumlah Pemda yang memberlakukan kebijakan hambatan tarif dalam perdagangan domestik (internal trade) maupun penetapan pungutan (retribusi) yang tak tepat di kurun waktu 1990-an. Lihat David Ray,Desentralisasi, Reformasi Peraturan dan Iklim Usaha, Makalah Seminar di Jakarta, 2003. Namun mengingat intensitas dan meluasnya proliferasi Perda bermasalah saat ini, tak pelak desentralisasi dilihat sebagai faktor pengaruh signifikan dalam mendorong munculnya kreativitas bermasalah yang mewujud dalam kelahiran aneka Perda distortif tersebut. 2 319
Kebijakan Usaha di Daerah (Kabupaten/Kota): Gambaran Regulasi ... (Robert Endi Jaweng) waktu, prosedurdanperhitungan tarif, sertafilosofi pungutan. Ketiga, kebermasalahan prinsip - kategori masalah berdasar prinsip pengelolaan ekonomi secara umum - seperti kesesuaian dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (hambatan lalu lintas distribusi barang/jasa antardaerah), potensi persaingan usaha yang tak sehat (monopoli, oligopoli, kemitraan wajib, dll), potensi dampak negatif terhadap perekonomian (biaya tinggi, double taxation, dll), halangan bagi akses masyarakat (prinsip keadilan dan kepentingan umum), serta pelanggaran kewenangan pemerintahan di atasnya (Pusat maupun Propinsi). Gambar 3: Kriteria Penilaian Perda Pungutan versi KPPOD No. Variabel Penilaian Bobot Yuridis 1 2 Relevan acuan yuridis Penggunaan acuan yuridis yang terbaru (up-to-date) 15% 3 Kelengkapan yuridis Substandi 4 Keterkaitan tujuan dan isi 5 Kejelasan obyek 6 7 Kejelasan subyek Kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut atu pemda 35% 8 Kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur, atau struktur dan standar tarif 9 Kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan Prinsip 10 Keutuhan wilayah ekonomi nasional dan prinsip perdagangan domestik yang bebas (free internal trade) 11 12 Persaingan sehat Dampak ekonomi negatif 50% 13 Hambatan akses masyarakat dan kepentingan umum (misalnya, lingkungan hidup) 14 Pelanggaran kewenangan pemerintahan Dari kajian atas perda pungutan, intensitas masalah pada umumnya berkisar pada 30% perda yang dikaji. Dari analisa yang dilakukan pada tiap kesempatan sebagai bagian dari studi daya saing/TKED maupun studi-studi lainnya, kami menemukan kisaran kebermasalahan yang sama sehingga kiranya dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya desentralisasi tak kurang dari sepertiga (30%) perda yang dikeluarkan Pemda dikategorikan bermasalah. Kesimpulan itu sejalan dengan temuan Pemerintah: sepanjang desentralisasiKementerian Keuangan telah mengkaji sebanyak13.252 perda pajak/retribusi, di mana ditemukan 4.885 (35%) diantaranya bermasalah dan direkomendasikan batal ke Mendagri [sayangnya, sejauh ini, pembatalan Mendagri baru mencakup 1.843 perda, sementara sisa sebesar 3.042 berdasar rekomendasi Menkeu tadi tidak jelas status penanganannya]. Dari suatu kegiatan yang menyertakan kajian sebanyak 1.379 Perda di228 Kabupaten/Kota, misalnya, KPPOD menemukan 31%diantaranya berpotensi Distortif, patut dibatalkan. Kisaran kebermasalahan serupa juga ditemukan dalam berbagai edisi kajian regulasi lokal, baik tahun-tahun awal otonomi (Review 700 Perda: 2002) maupun edisi terbaru (Review 1480 Perda: 2012). Perda bermasalah yang muncul dalam kerangka UU No.34/2000 tersebut semestinya tidak terus membebenai dunia usaha ketika kita memasuki kerangka legal yang baru sebagai dasar pemungutan pajak/retribusi daerah, yakni UU No.28/2009. Bahkan, mengingat sistem closed list yang dianut UU baru, semestinya sejak 2010 dan paling lambat 2011 semua perda pajak/retribusi yang dibuat dalam kerangka UU lama mesti direvisidan bahkan sebagiannya dibatalkan, namun hingga 2011 masih terdapat setidaknya 72% dari 1451 perda yang dianalisis belum melakukan penyesuaian/perbaikan sebagaimana diperintahkan UU No.28/2009. Hal ini boleh jadi lantaran belum luasnya sosialisasi UU baru tersebut, namun temuan di lapangan juga menunjukan kesengajaan Pemda untuk tetap bertahan dengan anekaregulasi lama yang memang lebih berpihak kepada kepentingan Pemda dalam upaya meningkatan PAD mereka. 320
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI Tabel 1: Sebaran Kebermasalahan Perda Pungutan Mengalir dari gambaran kebermasalahan umum di atas, pada halaman berikut akan diangkat contoh kasus yang menonjol di suatu daerah/Perda tertentu yang sedikit-banyak terjadi pula didaerah-daerah lainnya, cenderung membentuk tipologi masalah tersendiri. Pajak yang Melanggar Prinsip Pengenaanatas Obyek Bermobilitas Rendah Salah satu prinsip dalam pajak daerah, sebagaimana pula diatur UU No.34/2000 juncto UU No.28/2009: pajak dikenakan atas obyek yang mobilitasnya rendah atau hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan. Namun dalam kebijakan perdagangan komoditas(perkebunan, pertanian, pertambangan maupun peternakan) di sejumlah daerah prinsip tersebut sering dilanggar terutama jika aktivitas perdagangan itu melintas (keluar atau pun masuk) wilayah administrasi pemerintahan berbeda. Studi TKED (KPPOD, 2012) menunjukan bahwaaktivitas lalu lintas barang/jasa antar-daerah (suatu kategori aktivitas bermobilitas tinggi) dikenakan Pajak di daerah asal dan/atau daerah tujuan. Hal ini, sebagai misal, terjadi pada hasil perkebunan (tandan buah segar) kelapa sawit yang banyak dijumpai di wilayah Kalsel, Kalbar, dan Sumatera. Pemda di Kabupaten Indragiri Hulu (Riau) menerapkan pungutan atas lalu lintas hasil hutan dan perkebunan, bahkan tidak saja ketika masuk atau keluar wilayah tetapi juga saat melintasi wilayah tersebut. Demikian pula di Kabupaten Toli Toli (Sulteng) di mana Perda tentang Pajak Komoditi secara khusus diberlakukan sebagai intsrumen pungutan atas aneka komoditi yang keluar dari kabupaten, khususnya atas 12 jenis komditi perkebunan dengan tarif berkisar 1-5% dari harga jual produk bersangkutan yang berlaku di daerah tersebut. Masalah serupa juga ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatur Kartu Ternak maupun Hasil Perkebunan Keluar Daerah atau di Kabupaten Bogor yang mengaturPemakaian Jalan untuk Angkutan Barang, transportasi bagi barang keluar perbatasan Propinsi Lampung, atau sertifikat asal (surat keterangan asal)di banyak kabupaten di Jawa Timur. Pungutan semacam itu sesunguhnya tidak hanya melanggar prinsip pajak daerah tetapi jauh lebih serius lagi adalah pengingkaran terhadap hakikat Indonesia sebagai kesatuanwilayah ekonomi nasional di mana hambatan tarif dan nontarif sepatutnya tidak dikenakan. Dan dari sisi hukum, pengenaan pungutan atas obyek demikian mencerminkan tidak tegaknya prinsip perdaganga bebas domestik (free internal trade) sebagaimana yang menjadi implikasi legal dari diratifikasi ketentuan WTO dalam UU No.7/1994. Sementaradari sisi dampak ekonomi, kebijakan hambatan pergerakan berbagai faktor produksi barang/ jasa inimendistorsi pasar, mengakibatkan pungutanganda (double taxation), memicu peningkatan harga jual barang, menekan daya saing produk, serta menjadi sumbatan serius dalam pembentukan kompetisi yang fair dalam dunia usaha. 321
Kebijakan Usaha di Daerah (Kabupaten/Kota): Gambaran Regulasi ... (Robert Endi Jaweng) Retribusi yang Melanggar Filosofi Kontraprestasi Langsung-Spesifik Karakter pungutan di daerah - baik pajak maupun lebih-lebih lagi retribusi - adalah kuatnya identifikasi dasar dan tujuan pemungutan tersebut bagi timbal balik langsung dan spesifik kepada subyek pajak/ retribusi atas penggunaan jasa Pemda. Berbeda dengan pungutan Pusat yang berorientasi kepada fungsi budgeter, karakter pungutan lokal sejatinya mencerminkan fungsi reguleren dari pajak/retribusi tersebut sehingga muncul doronganagar peruntukan pungutan tersebut dilakukan secara earmarking. Namun, alih-alih demikian, bahkan retribusi yang filosofisnya saja sudah melekat kewajiban kontraprestasi [maupun konsep turunannya:user charges, cost recovery,the benefit-tax link, retention] justru diabaikan. Intensitas kebermasalahan dalam kategori ini terbilang besar, bahkan kajian KPPOD atas 232 Perda retribusi menemukan 22% diantaranya melanggar filosofi pungutan di atas.Masalah ini, misalnya, terjadi di Kabupaten Jombang (Jatim) dalam pengaturan retribusi impor komoditi ke dalam wilayah tersebut, di Kabupaten Indramayu (Jabar) yang mengatur retribusi bongkar muatan kargo, atau di Kabupaten Gowa (Sulsel) yang mengatur retribusi penjualan produksi perkebunan.Contoh kasus terkait yang relatif sering menjadi pemberitaan media adalah Perda Kabupaten Kotabaru (Kalsel) prihal retribusi hasil produksi usaha perkebunan. Obyek pengenaan pungutan dalam Perda ini terkait peningkatan jumlah/volume produksi di mana Pemda setempat mengenakan retribusi sebesar Rp 2/kg untuk CPO Kelapa Sawit, atau 2% dari harga jual untuk kelapa, tebu, kopi, lada, dll. dalam dimensi persoalan yang lain, keberadaan retribusi tersebut menimbulkan pungutan ganda karena Pemerintah Pusat juga mengenakan PPN atas peningkatan volume produksi tersebut. Pada tataran praktik, studi TKED yang kami lakukan menunjukan gambaran berikut: masing-maisng 48% dan 26% respondenpelaku usaha mengaku membayar biaya resmi dan tidak resmi untuk distribusi barang antardaerah. Bahkan, di Propinsi Bantenhampir semua pelakuusaha mengaku membayar kedua biaya tersebut dalam aktivitas perdagangan.Hal ini kemungkinan diakibatkan tingginya intensitasdistribusi barang dari dan ke pelabuhan Merak dankawasan-kawasan industri di Banten. Dari kategori wilayah, pelaku usaha di Kota dan kawasan Barat harus membayar biaya distrbusi barang antarwilayah yang lebih tinggi daripada di kabupaten dan kawasan Timur. Hal ini kemungkinan terjadi karena jangkauan dan mobilitas pelaku usaha di kota dan Indonesia Barat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan wilayah Timur. Pengusaha di kota dan Indonesia Barat, selain sebagai tempat perlintasan distribusi barang, juga melakukan pendistribusian barang ke berbagai daerah sekitarnya. Hal ini menyebabkan pengalaman pelaku usaha di dua kategori wilayah tersebut dalam membayar biaya distribusi barang lebih tinggi dibanding kabupaten dan Indonesia Timur. Sumbangan Pihak Ketiga yang Melanggar Hakikat Voluntari Regulasi perpajakan daerah di Indonesia, khususnya UU No.28/2009, hanya mengenal dua jenis pungutan: pajak dan retribusi. Namun di banyak daerah muncul satua kategori generik baru yang menggunakan ragam nomenklatur namun berintikan satu: sumbangan masyarakat, terutama pelaku usaha. Boleh jadi Pemda menafsirkan UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 yang mengenal satu jenis penerimaan daerah berasal dari hibah, namun sesungguhnya makna dimaksudkan oleh jenis penerimaan tersebut lebih ditujukan kepada hibah dari pemerintah di atasnya (Propinsi) ketimbang dari masyarakat. Selain itu, dengan diaturnya jenis sumbangan ini dalam hal subyek-obyek sumbangan, dasar pengenaan sumbangan, struktur penghitungan dan berbagai kalusul lainnya mencerminkan pelanggaran atas hakikat sumbangan yang berintikan: sukarela, tak mengikat dan bebas paksaan/sanksi. Justru materi pengaturan yang perlu dilakukan Pemda adalah prihal administrasi dan akuntabilitas sumbangan tersebut. Studi TKED KPPOD menunjukan cukup bervariasinya resonden pelaku usaha yang membayar sumbangan pihak ketiga. Sekitar dua per tiga pelaku usaha di Sulteng mengaku membayar donasi wajib ini, sementara pada level pemerintahan lebih rendah terdapat Kabupaten Ende (NTT), Lamongan (Jatim), Katingan (Kalsel), Halmahera Utara (Maluku Utara) di mana lebih dari 90% pelaku usaha melakukan hal serupa. Di luar daerah- daerah tersebut,terdapat enam daerah di Sulbar yang memiliki tingkat pembayaran donasikepada pemda yang cukup tinggi. Banggaimerupakan yang tertinggi di antara enam daerahtersebut, mencapai 78,8%. Tingkatpembayaran donasi di Toli-toli, Tojo Una-Una,Morowali, Parigi Moutong, dan Buol masing- masingmencapai 78%, 77%, 72%, 70%, dan 68% dari total responden pelaku usaha setempat. Analisis kualitatif atas regulasi juga menemukan contoh kasus menarik yang muncul di 55 daerah, seperti Kabupaten ASahan 322
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI yang membuat Perda yang menetapkan sumbangan atas komoditi karet (Rp 10/kg), coklat (Rp 5/kg), kelapa sawit (Rp3/kg) atau Kabupaten Kampar, Kabupaten Ogan Komerling, Kabupaten Bima (NTB), dst. Sejumlah Daerah Memiliki Kebijakan Suportif bagi Investasi Kebijakan usaha di daerah tentu tidak selamanya sarat kisah negatif. Sebagian daerah sudah mulai mengkapitalisasi otonomi yang mereka miliki untuk melakukan terobosan kreatif dan mengintrodusir kebijakan suportif bahkan inovatif bagi pengembangan iklim usaha kondusif di daerahnya. Kota Balikpapan (Kaltim) sudah menjadi contoh klasik yang sering disampaikan media. Pemda memberikan insentif Kepada investor yang melakukan kegiatan usaha di Balikpapan berdasarkan kawasan tempat usaha, yakni (1) Kawasan Industri Karaingau/KIK, (2) Kawasan di luar KIK. Investor di wilayah KIK diberikan insentif berupakeringan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (25-75%), dan 5-25% bagi investor yang berusaha di luar KIK, serta berbagai kemudahan terhadap semua perijinan berupa pemberian prioritas penerbitan semua ijin dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota. Selain Kota Balikpapan, terdapat belasan daerah lainnya yang juga memberlakukan kebijakan menarik serupa. Salah satunya yang patut disebut di sini adalah Kabupaten Barru (Sulsel). Sekitar lima tahun silam, Pemda Barru membuat terobosan kebijakan lewat penerbitan PerdaNo.01/2007 tentang Pokok- pokok Perlindungan Investasi. Perda ini mengatur antara lain: (i) penyediaan fasilit as dan infrastruktur berupa bantuan pros es pelayanan perizinan, f asilitas, dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukannya; (ii) kemudahan dan keringanan pajak/retribusi untuk jangka waktu tertentu; (iii) ketenaga kerjaan, dimana pemda wajib berperan memfasilitasi penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan memediasi perselisihan antara investordengantenaga kerja; (iv) kepastian berusaha berupa perlindungan hak-hak keperdataan investordan jaminan atas keberadaan lahan konsesi investor. Perda ini dioperasionalisasikan melalui berbagai instrumentasi kebijakan lainnya, termasuk pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Walaupun perda ini belum sepenuhnya efektif karena belum banyaknya investasi yang masuk ke Barru dan memanfaatkan fasilitas dari perda ini namun upaya Pemda Barru untuk mendorong pengembangan investasi perlu didukung dan dapat direplikasi di daerah lainnya. Birokrasi Perijinan:Reformasi yang Jauh dari Selesai Rencana Kerja Pemerintah/RKP 2013, antara lain, berisi tekad Pemerintah mempercepat fase memulai usaha (starting a business) di negeri ini:45 hari (2011), 36 hari (2012) menjadi 20 hari tahun 2013. Dalam rangka itu, perijinan usaha sebagai elemen inti guna memulai usaha, menjadi sasaran pembenahan - terutama melalui upaya reformasi birokrasi perijinan berupa penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) danmendorong pengurusan seluruh proses perijinan dan nonperijinan ke PTSP (Perpres No. 54 Tahun 2012). Sejauh perkembanganya per hari ini, agenda reformasi perijinan di daerah menyentuh dua level utama: debirokratisasi dan deregulasi. Pada level pertama, arah reformasi dilakukan untuk efisiensi business process pengurusan ijin menuju percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam hal syarat maupun prosedur, dan biaya yang proporsional. Sementara dalam agenda deregulasi, level perubahan menukik lebih subtansial ke aras isu kebijakan, terutama prihal rasionalisasi jumlah/jenis yang selama ini dinilai berlebihan atau pun tak releven dalam perspektif pelaku usaha maupun keperluan administrasi Negara. Gambar 4: Kerangka Logis Reformasi Perijinan di Daerah 323
Kebijakan Usaha di Daerah (Kabupaten/Kota): Gambaran Regulasi ... (Robert Endi Jaweng) Harus diakui, capaian kerja dari "proyek" PTSP saat ini lebih banyak atau sebatas menyentuh level pertama, sementara perubahan berupa deregulasi masih menempuh jalan sulit lantaran melibatkan rasionalisasi banyak regulasi nasional yang mengandung esensi perijinan sektoral yang tidak mudah dihapus, dipangkas atau digabung. Data menunjukan, hinga tahun 2012 sudah terbentuk PTSP di 402 daerah: 16 Propinsi dan 404 Kabupaten/Kota (bandingka dengan perkembangan pada tahun 2006 yang baru diterapkan di 111 Daerah, dan tahun 2008 di 274 Daerah). Namun, meski terlhat fantastis dalam hal jumlah daerah yang menerapkan model terpadu ini, profil maupun kinerjanya amat beragam. Dari sisi profil, terdapat 87 (22%) PTSP yang memiliki otoritas rendah (low level of authority) dalam hal jumlah urusan yang ditangani, yakni kurang dari 5 ijin, serta 43 (11%) PTSP menangani 5-9 jenis ijin. Bahkan, dari skala kewenangan, sebagian PTSP tersebut sejatinya hanya berperan sebagai perantara ("kantor pos") yang alih-alih menjadi one stop service malah menambah another stop serviceatau red-tapetambahan lagi. Profil yang tentu ideal adalah kelompok daerah yang memiliki otoritas relatif kuat dari jumlah urusan yang dilimpahkan. Dalam kategori ini terdapat 121 Daerah (30%) yang mengurus sekitar 10-20 jenis ijin (medium level of authority), 153 (38%) daerah yang mengurus lebih dari 20 jenis ijin (high level of authority) - bahkan 3 diantaranya (Kota Tasikmalaya, Kota Semarang, Kabupaten Mojokerto) mengurus secara berurutan: 102, 102 dan 117 jenis ijin. Sementara di level Propinsi, dari 16 Propinsi yang menerapkan PTSP saat ini terdapat 4 Propinsi diantaranya yang meski secara formil memiliki PTSP namun tenryata tak diberi otoritas perijinan yang kuat (Sumut, Riau, DIY, Papua).Sementara kondisi yang terbilang ideal terlhat di 3Propinsi (Bengkulu, Kaltim, Bali) di mana kepada PTSP dilimpahkansekitar 20 jenis ijin, 9 Propinsi mengurus lebih dari 20 jenis ijin - bahkan 3 Propinsi diantaranya berotoritas tinggi: Sulut menangani 157 jenis ijin, Aceh menangani 149 jenis ijin, dan Jatim menangani 125 jenis ijin. Tabel 2: Level Otoritas PTSP Berdasarkan Propinsi Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki PTSP No. Propinsi Otoritas Tinggi Otoritas Sedang Otoritas Rendah Otoritas Terbatas/ Tanpa Otoritas Kab./Kota Yang Tidak Ada PTSP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jawa tengah Jawa Timur Jawa Barat Sumatra Utara Aceh Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sumatra Barat NTB Kalimantan Timur Bali Bengkulu NTT Sumatra Selatan Riau Yogyakarta 18 17 12 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 15 16 8 9 8 6 4 3 1 5 3 2 5 4 1 0 1 5 3 3 1 0 4 5 0 2 0 0 3 1 3 0 1 0 2 7 7 0 0 1 1 0 0 1 5 2 3 0 0 0 1 7 0 0 0 3 1 1 0 1 3 3 0 0 Total 16 Provinsi 17 Provinsi Lainnya Total Indonesia 127 26 153 90 31 121 31 12 43 30 57 87 20 73 93 (31%) (24%) (9%) (18%) (19%) Diolah dari berbagai sumber Sementara dilhat dari bentuk kelembagaannya, PTSP yang berbentuk Dinas ternyata hanya terdapat di 7 Daerah (2%), sementara PTSP yang mengambil bentuk badan terdapat di 105 daerah (26%), kelembagaan berbentuk Kantor sebanyak 267 Daerah (66%) dan sebatas Unit dalam suatu institusi lain adalah 25 Daerah (6%). Meskipunlevel institusi tidak otomatis berkoeralasi langsung dengan level of authority, namun bentuk kelembagaan yang rendah seperti Unit atau Kantor sedikit-banyak mempengaruhi efektifitas kinerja lembaga tersebut terutama ketika berhubungan dengan pimpinan SKPD sektoral terkait koordinasi 324
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI pemberian rekomendasi, keputusan hasil verifikasi lapangan, status pencatatan administrasi pemasukan dari hasil pungutan (retribusi) yang diperoleh dari urusan perijinan, dst. Tabel 3 Bentuk Kelembagaan PTSP di Kab/Kota Status Limited Level Otoritas Low Medium High Total Badan Dinas Kantor Unit 16 1 65 5 8 0 29 6 30 1 88 7 51 5 90 7 1-5 7 267 25 26% 2% 66% 6% Total 87 43 121 158 404 Dari berbagai sumber Selain itu, pada aras nasional, terdapat problem koordinasi dan sinkronisasisebagai konsekuensi dari ketentuan berbeda dalam ragam aturan yang kini menjadi dasar keberadaan PTSP. Antara PP No.27/ 2009 dan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal sebagai rujukan BKPM dengan Permendagri No.24/ 2006 sebagai rujukan Depdagri tampaknya mengandung muatan substansi berbeda, terutama dalam hal kelembagaan. Berdasarkan Permendagri, lingkup tugas yang ditangani PTSP adalah perijinan usaha, non perijinan usaha, dan nonperijinan yang tidak langsung terkait usaha (administrasi kependudukan, dll). Sementara jika mendasarkan diri pada PP No.27/2009, lingkup tugas PTSP hanya yang berkaitan dengan urusan penanaman modal, baik perijinan maupun nonperijinan sehingga di daerah lalu diterjemahkan sebagai pembentukan dua institusi terpisah. Serupa tak solidnya, masalah lain dalam aras nasional ini adalah ihwal monitoring Pusat atas kinerja PTSP yang parsial/sporadis. Harus diakui, sejak uji coba tahun 2006 hingga implementasi yang meluas saat ini, penilaian dan pemantauan atas profil dan kinerja PTSP belum dilakukan secara solid-menyeluruh. Kapasitas Kebijakan:Problem Pokok Pembuatan Regulasi dan Perijinan Desentralisasi memang membawa tantangan dan tekanan baru bagi pemda untuk menerbitkan kebijakan jangka pendek bagi pemenuhan target pendapatan mereka (PAD), sementara pada sisi lain kerangka nasional dan kapasitas lokal juga menyumbang terhadap munculnya berbagai distorsi kebijakan. Orientasi kepada PAD, misalnya, coba ditata kembali Pemerintah Pusat melalui kehadiran regulasi baru perpajakan daerah: UU No.28/2009 yang berupaya menjaga kesimbangan antarapenguatan kewenangan pemajakan Pemda (taxing power)3 danpenciptaan kondusifitas/kepastian berusaha di daerah lewat penggunaan sistem positive/closed list guna menjamin batasan jenis-jenis pungutan terhadap pelaku usaha. Namun, dalam tataran nasional, perbaikan kerangka kebijakan tersebut masih belum diimbangi dengan penguatan sisi instrumentasi berupa sistem pengawasan atas perda yang efektif. Justru saat ini, perda nyaris tak diawasi apalagi dibatalkan lantaran birokratisasi baru yang problematik.Kitatahu, UU No.28/ 2009 mengatur model pengawasan represif atas perda dan pengawasan preventif atas ranperda. Jika sebelumnya pengawasan represif cukup dilakukan Mendagri dan Kepmendagri bisa dipakai sebagai dasar hukum pembatalan, dalam UU baru ini ditetapkan pembatalan perda dilakukan Presiden berdasar Peraturan Presiden.Problem birokrasi penanganan perda yang aneh ini menyebabkan hingga hari ini tak satu pun perda dibatalkan dan bahkan tahun lalu KPPOD masih menemukan sekitar 70% Perda belum menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Pada tataran lokal, kemunculan berbagai perda distortif tersebut jelas bukan semata mencerminkan masalah legal-drafting tetapi lebih jauh menyangkut kapasitas penyusunan kebijakan itu sendiri. Fakta 3 Penguatan local taxing power dalam beleid baru ini, antara lain, melalui: (i) penambahan jenis pajak/retribusi baru (termasuk pengalihan jenis pajak pusat), seperti Pajak Rokok bagi provinsi dan Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB bagi Kab/Kota, Retribusi Tera/Tera Ulang, Menara Telkom, Pelayanan Pendidikan, dan Ijin Usaha Perikanan bagi Kab/Kota; (ii) perluasan basis pajak/retribusi yang sudah ada, seperti memasukan kendaraan pemerintah sebagai obyek PKB dan BBNKB, seluruh persewaan di hotel sebagai obyek Pajak Hotel, usaha katering/jasa boga sebagai obyek Pajak Restoran, pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja sebagai obyek Retribusi Ijin Gangguan; (iii) pemberian diskresi penetapan tarif pajak, pengenalan pola pajak progresif (PKB) dan kenaikan batas tarif maksimum seperti pada Pajak Hiburan dan Pajak Parkir untuk Kab/Kota serta BBNKB dan PBB-KB untuk Provinsi; (iv) pemberian bagi hasil pajak Provinsi untuk peningkatan kapasitas fiskal Kab/Kota yang menerima sekitar 30%-70% dari bagi hasil lima jenis pajak yang ada. 325
Kebijakan Usaha di Daerah (Kabupaten/Kota): Gambaran Regulasi ... (Robert Endi Jaweng) lapangan menunjukan bahwa tidak banyak pemda memiliki cetak biru reformasi regulasi yang mencerminkan politik kebijakan dan pengaturan perekonomian maupun fiskal mereka, serta bagaimana menempatkan pelaku usaha dan masyarakat secara umum dalam agenda reformasi regulasi tersebut. Visi Kepala Daerah tidak sepenuhnya jelas prihal orientasi kepentingan (investasi dan pembangunana ekonomi versus peningkatan PAD) maupun kebeperpihakan terkait kelompok mana yang "diuntungkan" dalam suatu kebijakan. Turunan dari problemkapasitas penyusunan kebijakan tersebut, pemda tidak memiliki metode kerja yang cerdas dalam menyusun regulasi, dan hanya terpaku pada standar baku berupa prolegda dan teknis legal-drafting yang sudah jauh ketinggalan dari metode-metode inovatif dalam penyusunan dan review regulasi usaha. Reformasi regulasi, baik pada dimensi proses maupun substansi (policy content), hanya dilakukan oleh sedikit Pemda, dan itu pun lebih didorong oleh fasilitasi lembaga donor atau organisasi pembangunan. Tidak heran, dalam praktik penyusunan kebijakan di daerah, sejumlah masalah krusial masih mewarnai politik kebijakan lokal seperti: buruknya identifikasi masalah (memecahkan masalah yang salah atau merumuskan regulasi berdasar identifikasi masalah permukaan atau tak jelas); miksin opsi nonregulasi (seolah semua masalah harus dibuat aturannya tanpa rasionalitas yang solid); lemahnya partisipasi pelaku usaha dan pemangku peraan lainnya dalam proses penyusunan usulan kebijakan dan tertututpnya ruang bagi komplain publik atas regulasi yang ada; serta tidak efektifnya mekanisme review, monitoring dan fasilitasi implementasi. Bertolak dari masalah di atas, pemerintah dan pemda semestinya menimbang secara serius pengadopsian metode inovatif yang kini banyak dipakai Negara-negara maju (OECD) dalam refromasi regulasi, yakni metode Regulatory Impact Assessment (RIA). Mereka tidak saja mampu lebih persis mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengkalkulasi biaya dan manfaat bersih, menimbang opis regulasi atau nonregulasi, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah proses deliberatif yang melibatkan konsultasi publik dan pemangku peran kunci dalam struktur pemerintahan. Bersamaan dengan itu, di level nasional perlu dipikirkan keberadaan suatu meknisme terkonsolidasi dalam reformasi regulasi dengan melembagakan proses perencanaan, penyusunan dan peninjauan regulasi dalam Komite Regulasi, Desk RIA, dst4. Serupa masalah regulasi pungutan, kebijakan perijinan juga masih jauh dari kondisi ideal. Pencitraan publik dari reformasi birokrasi perijinan sangat kuat, tak sebanding dengan realisasi kinerja dalam bentuk ouput layanan dan animo masyarakat mengurus ijin usaha. Pada implementasi di daerah, komitmen Kepala Daerah, dukungan SKPD dan kapasitas PTSP merupakan tiga serangkai persoalan yang membuat reformasi tersebut sulit berjalan efektif. Hal demikian membuat proses perwujudan PTSP ideal sebagai titik ases tunggal (satu pintu) - tempat bermula, berproses, berakhirnya business process - serta dukungan kelembagaan, kepegawaian, pembiayaan hingga proses peralihan wewenang ijin menempuh jalan sulit. Analisis pada tataran persoalan nasional juga menunjukan bahwa kerangka kebijakan Pusat memang tidak soilid dalam memandu berjalannya proses debirokratisasi. Selain tidak ditunjang secara selaras dengan proses deregulasi, pengaturan soal debirokratisasi sendiri juga berjalan terpisah atau saling bertentangan sesuai orientasi kepentingan dan portofolio kerja masing-masing kementerian terkait. Pemdalalu menjadi kebingungan, bahkan dibayangi ketakutan guna berinovasi. Sumbatan berupa masalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan jelas menyumbang secara signifikan lemahnya reformasi birokrasi perijinan, dan ke depan Pusat mesti memiliki kelembagaan dan kebijakan solid dalam memandu daerah menjalankan proses penataan perijinan mereka. Pada hilir dari siklus kebijakan, ketimbang terus mengejar target agar semua daerah bisa mendirikan PTSP, Pemerintah mestinya secara simultan atau bahkan perlu melakukan jeda sementara agenda fasilitasi pendirian PTSP untuk kemudian lebih fokus mengefektifkan yang sudah terbentuk.Pada momentum moratorium tersebut dilakukan monitoring intensif guna memperoleh pasokan data/informasi valid nan 4 Secara kelembagaan, komite ini adalah perangkat kerja fungsional/pendukung bagi otoritas pemerintahan yang oleh UU memang diberikan kewenangan penanganan Perda (Mendagri). Ia berisi para profesional/pakar dan kementerian yang memiliki portofolio kerja terkait regulasi dan isu sektoral terkait, dengan fungsi: pertama, sebagai resources center bagi peningkatan kapasitas daerah dalam identifikasi isu dan perumusan regulasi. Kedua, sebagai bank data Perda berisi rekapitulasi produk hukum daerah, ringkasan isi dan status keberlakuan. Ketiga, sebagai pusat koordinasi kajian Perda dan memberikan hasilnya sebagai rekomendasi kebijakan kepada Mendagri dan disebarkan ke publik. Keempat, sebagai tangan teknis pemerintah dalam mensupervisi Perda. Jaringan kerja komite ini harus menjangkau semua daerah, termasuk Propinsi sebagai wakil pusat di daerah. 326
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI mutakhir prihalexisting conditionssehinga di kemudian hari bisa mengurangi kebiasanPusat melakukan intervensitop-downdangeneral. Selain itu, tanpa instrument pengukuran kinerja yang validmelalui suatu monitoring obyektif tentu sulit bagi Pusat menyusun desain besar konsolidasi kebijakan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi perijinan ke depan. Saat ini orientasi kepada jumlah PTSP terbentuk tampaknya lebih menjadi perhatian Pusat ketimbang prihal efektivitas kinerjanya. Catatan Akhir Daya saing daerah tentu mengandalkan kinerja faktor outputseperti produktivitas tenaga kerja atau kondisi makroekonomi, namun peran institusi yang lemah akan membuat realisasi dan/atau optimalisasi segala prasyarat tersebut bergerak tidak dalam kekuatan penuh. Apalagi, dalam konteks daya saing Indonesia, faktor institusi ini yang tidak terlalu mendapatkan perhatian kita lantaran penilaian yang rendah akan dampak langsungnya bagi kinerja perekonomian. Tentu, anggapan tersebut keliru, dan kita membayarnya dengan mahal sebagaimana terlihat dalam posisi daya saing yang stagnan seturut stagnannya penataan institusi dan inovasi lainnya. Dalam konteks daerah, sebagai unit-unit spasial daya saing, faktor institusi terpenting adalah kebijakan dan administrasi usaha di mana pungutan dan perijinan menjadi material di dalamnya. Reformasi atas kedua ranah tersebut mesti terangkum dalam agenda deregulasi dan debirokratisasi yang berjalan simultan dan progresif. Peran Pusat dalam menyediakan kerangka panduan dan kapasitas Pemda dalam implementasi di lapangan menjadi kunci bagi reformasi tata kelola sebagai instrument membangun daya saing daerah. Di sini jelas kita masih punya banyak agenda lanjutan yang belum beres, sementara berbagai arena bersaing antarnegara, antarawilayah, atau antarkawasan sudah dibuka lebar dan menghubungkan kita secara kuat dalam mata rantai interaksi regional/global. Kalau akhirnya bangsa besar ini gagal bersaing, hal demikian semata karena kegagalan kita bersiap diri. *** 327
Perumusan Hasil PERUMUSAN HASIL Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" Jambi, 18-20 September 2013 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera berlaku tahun 2015. Pertanyaan yang terus muncul adalah: sudah siapkah Indonesia, dan berarti daerah-daerah di seluruh penjuru Nusantara menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN? Data Global Competitiveness Index Report 2013-2014 yang diterbitkan World Economic Forum memang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Peringkat daya saing Indonesia mengalami kemajuan berarti, dari peringkat 50 di tahun 2012 menjadi peringkat 38 di tahun 2013. Namun, peningkatan daya saing global ini harus dilihat dengan cermat. Perbaikan peringkat daya saing secara nasional, ditunjukan antara lain dengan meningkatnya kapasitas inovasi dan peningkatan pengadaan advance technology products oleh pemerintah namun berdasarkan hasil small research, misalnya, ditemukan bahwa pada beberapa daerah pusat produksi seperti industri tekstil dan produk tekstil dan kulit di Jogyakarta, maupun produk agroindustri di Sumatera Barat masih menemukan banyak kendala teknis maupun kelembagaan yang menyebabkan pelaku usaha sulit menembus pasar ekspor ASEAN. 2. Disisi lain, produk dan jasa asing relatif mudah memasuki pasar domestik, contoh nyata industri jasa asing yang masuk kepasar domestik adalah perbankandan asuransi. Pertumbuhan sektor jasa lebih cepat dibanding pertumbuhan sektorindustri. Kontribusi sektor jasa terhadap PDB terus meningkat dari 45 persen tahun 2000 menjadi 55 persen tahun 2012, kemudian sektor jasa menyerap tenaga kerja cukup tinggi (39 persen) dari tenaga kerja tahun 2000 menjadi 45 persen pada tahun 2010.Peluang sektor jasa Indonesia masuk pasar ASEAN sebenarnya sangat nyata. Sebagai contoh, industri perbankan dan industri asuransi Indonesia memang harus bekerja keras untuk masuk ke Singapura, Malaysia atau Thailand, namun peluang kita cukup terbuka untuk negara-negara seperti Myanmar, Cambodia dan Laos. Intinya sektor jasa Indonesia mempunyai kemampuan dan potensi untuk melakukan penetrasi ke negara ASEAN. Hal ini didukung oleh Asean Framework Agreement on Services (AFAS), dimana pada tahun 2015 sebanyak 128 sektor jasa (ditambah sektor keuangan bank dan non-bank serta jasa angkutan udara) akan terbuka dengan kepemilikan ASEAN (Foreign Equity Participation/FEP) maksimum sebesar 70%, serta tidak adanya hambatan maupun diskriminasi untuk cross border supply dan consumption abroad. 3. Indonesia telah memberikan komitmen dalam konteks AFAS, yaitu: (1) sektor jasa keuangan perbankan memberikan pihak asing (ASEAN) keleluasaan untuk memiliki saham bank lokal yang tercatat di bursa efek hingga 51%. (2) Ibu kota provinsi terbuka untuk kantor cabang bank asing sepanjang telah lulus economic needs test dan (3) Memperbolehkan bank asing memiliki dua kantor cabang pembantu dan dua kantor pemasaran tambahan. Di sisi lain beberapa negara ASEAN lain, seperti Laos, Kamboja, Myanmar juga mempunyai komitmen untuk membuka diri untuk sektor jasa keuangan sehingga harus dimanfaatkan oleh pelaku industri jasa keuangan Indonesia. 4. Sektor jasa lain yang perlu mendapat perhatian dalam konteks MEA adalah tenaga kerja trampil. Hal ini telah difasilitasi dengan perjanjian perpindahan tenaga kerja Movement of Natural Person/MNP Agreement). Tujuan MNP Agreement adalah menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan perpindahan tenaga kerja terampil di antara negara anggota ASEAN. Hal ini harus dijadikan peluang bagi tenaga kerja terampil Indonesia untuk penetrasi di pasar tenaga kerja beberapa negara ASEAN. Untuk itu skill formation harus dipercepat. Tantangan human capital formation tidak mungkin sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Universitas dan kalangan bisnis harus terlibat dalam skill formation dengan menekankan pada vocational education. 5. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi defisit neraca transaksi berjalan. Masalah ini harus segera diatasi. Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi MEA tetapi harus mampu memanfaatkannya untuk mengatasi masalahdefisit neraca transaksi berjalan tersebut. Setidaknya 328
Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI ada 3 sumber utama yang menyebabkan permasalah defisit neraca transaksi berjalan(1) kelemahan struktural di mana sektor industri manufaktur relatif minim menghasilan barang setengah jadi dan barang modal sehingga rangkaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi membutuhkan pertumbuhan impor yang lebih cepat (2) pertumbuhan pendapatan yang berlangsung beberapa tahun terakhir tidak mampu diimbangi oleh produksi domestik termasuk bahan-bahan pangan seperti hasil perternakan. Dalam halBBM persoalan kenaikan harga yang sangat politis serta tingginya impor BBM menjadi penyebab lainnya dari defisit tersebut. (3) situasi ekonomi dan perdagangan dunia yang cenderung melesu mengakibatkan merosotnya nilai ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir. Jadi sumber ketidak seimbangan eksternal yang terjadimemang kompleks. Didalamnya ada persoalan struktural, kebijakan yang tidak memadai dan kurang antisipatif serta situasi ekonomi global yang kurangmenguntungkan. 6. Faktor yang harus diperhatikan untuk mengatasi persoalan defisit neraca transaksi berjalan adalah kelembagaan ekonomi yang lemah, dalam hal ini keseluruhan peraturan perundangan yang sejogyanya dapat mempengaruhi perilaku umum dan organisasi di masyarakat yang padagilirannya dapat mempengaruhi dan menggiatkan ekonomi harus diperhatikan. Kelembagaantermasuk peraturan harus diperbaiki agar masyarakat dan perusahaan dapat bekerjalebih baik dan efisien untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Upaya membangun kelembagaan ekonomi setidaknya dengan cara membangun landasan dan mekanisme yang sehat untuk menilai dan menyempurnakan efektifitas danefisiensi kegiatan ekonomi terutama di daerah-daerah yang memiliki potensiekonomi yang unggul dan juga daerah yang memiliki kapasitas besar.Kendala-kendala infrastruktur dan kelembagaan yang menghambat pertumbuhan industri pengolahan dan jasa harusditangani tidak saja oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah-pemerintahdaerah yaitu dengan cara meningkatkan kondisi infrastruktur untuk memperlancar proses produksi dan distribusi. Kemudian memperbaiki kebijakan ekonomi terutama dibidang fiskal, ketenaga kerjaan, energi dan pasar domestik. Demikian pula dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan teknis dari SDM untuk menopang tumbuhnya sektor industri khususnya yang menghasilkan produk unggulan di tiap-tiap daerah. 7. Untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi sektor jasa maupun sektor industri Indonesia menghadapi MEA 2015 diperlukan langkah-langkah ditataran nasional maupun daerah. Untuk meningkatkan daya saing Nasional perlu dijaga stabilitas ekonomi makro terutama inflasi, nilai tukar, kesehatan dan keberlanjutan fiskal dan makro prudential sektor keuangan. Upaya lainnya adalah dengan mengurangi defisit neraca perdagangan khususnya dengan negara ASEAN antara lain dengan diversifikasi energi, kemudahan investasi disektor energi maupun investasi di sektor energi di negara lain, serta memacu diversifikasi ekspor produk-produk hilir bernilai tambah tinggi. Upaya krusial lain adalah meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional. Sedangkan untuk menunjang daya saing nasional, maka daerah perlu meningkatkan pula daya saingnya melalui peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap MEA 2015; perbaikan iklim investasi di daerah; sinkronisasi peraturan pusat dan daerah; peningkatan infrastruktur di daerah; peningkatan daya saing produk ekspor unggulan; dan peningkatan kualitas SDM daerah. Jambi, 20 September 2013 PP ISEI *** 329