BAB y MILIK PERPUST AKAJlNl u N I fl·! E I) f REHABILITASI DAN REKONSTRU:KSI PASCABENCANA: KASUS PUSONG DAN WILA YAH SEKITARNY A Seperti disebutkan sebefumnya bahwa tahapan penanganan bcncana gempa I bumi dan gelombang tsunami di NAD setelah tahapan tanggap darurat adalah tahapan rehabililasi dan rekonstru~si. Jika diJibat dari tenninologi yang digunakan,... kedua tahapan inl dirnaksudkan sebagai~ tindakan pe~ulihan atau diken~J 'j uga dengan sebutan "recovery". Rehabilitasi adalah tenninologi yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi "sesuatu" yang keadaannya terganf?gu atau rusak akibat bencana yang te!)arli dengan jal3_!l_memperbaiki ata"u m engaktifkan kembali sesuatu tersebut. Sesuatu yaug dimajcsud di sini pisa berupa benda materia) seperti r-umah, . . bangunan kantor, sekolalmn dll. NamWl derrhk.ian hal-hal lainnya yang bersifat non- meteri seperti mlai, ide dan aktifitas sosial juga mentpakan bagian yang bisa dipeng~ oleh bencana. Karenanya rehabilitasi di bidang yang demihan ini juga perlu diperbatikan. ~ 1 > Adapun tenninologi rekonstruk.si ditujukan untuk sebuah kegiatan atau uPa.ya membangun kembali sesuatu yang hancur, rusak totaCatau yang musnah akibat dari dampak bencana alam. Model konstruksi yang dilakukan dalam sebuah kegiatan rekonstruksi bisa sama dan sesuai dengan model sebelum wilayah tersebut teikena bencana namun bisa juga berbeda. Oleh karenapya, proses rehabilitasi dan rekonstruRsi berpotensi mengintrodusir ililai-nilai bam.
91 Berdasarkan identiflkasi dan aktualitas kondisi real di lapangan, akhirnya saya berpendapat paling tidak terdapat enam aspek kehidupan, yaitu menyangkut aspek~ perumahan dan air hersih , jatah hidup (selanjutnya disingkat JADUP), pendidikan, kesehatan, perekonomian dan layanau dokumen kepemilikan. Keenam isujni menjadi sebuah ~s-u sentral yang selama kurun waktu Maret 2005 sarrtpai dengan awal tahun 2006 menjadi sorot perhatian. :; Gambar!in berikut itfi perlu dtlakukan sebagai sebuah upaya u.u,tuk fuenilai tahapan kemajuan masa rebafiilitasi dan rekonstruksi yang terjadi. Adapun relevansi pemaparan keenam aspek tersebut diatas dengan studi ini adalab, bahwa ganr"baran terhadap hal-hal tersebut akan berguna sebagai iden:tjfikast awal atas proses rehabilita.si dan rekonstru-'5s'i: )"ang berlangsl.lng. Proses identitikasi ioi akan mempermudah upaya"'J)Cndeskripsian peran perempuan pada:setiap aspek nantinya. Cakupan wilayah perhatian yang meliputi_ Kota Lhokieumawe dan Kabupaten . Aceh Utara unttlk keenam aspek yang direhabilitaSi dan direkonstruksi, dimaksudk.an . untu ~ melihat secara U(num proses "recovery" yang bertangsung. Tidak itu, saja, pembatasan wilayah per-ha.tian ini akan membantu upaya .ko;mparj atas apa yang terjadi di Pusong~dengan wilayab lainnya di sekitar Lhokseumawe dan Aceh tJtara ... (: 5.1. Rebabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Pendidikan 5.1.1. KeadaaJl ketersediaan pela)'amfn ~ a. Perspe.ktif Penyedia Jayanan ("-?,. ~ Program pendidikan dasar dan menWJgah hampir tidak mengalami masalab karena banyak:nya lembaga penyedi'a Jayanan yang bergerak di bidang pendidikan.
92 Rata-rata orientasi pendiclikan yang diterapkan adalah membangun sistem pelayanan pendidikan yang bersifat reguler, kepada anak-anak korban tsunami. Namun pola ini akhirnya memakan korban, dengan banyaknya siswa Aceh yang tidak lulus UAN (42 persen untuk seluruh NAD, dan tempat yang ternarah adalah di dae..rah-daerah tsunami). Seharusnya ~ej;t~ awal telah di upayakan sis tern pendidij(an darurat atau luar biasa bagi korban tsunami, baik untuk kepentingan a.ksele.rasi, strategi komanikasi, pemulihan psi:kologi korban, si~tem pendidiK'an lunak (soft-pedagogy .~ystem), pendidikan rekreatif, dll). Hanya saja program ini beluin sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Perbaikan gedung-gedung sek<>lah SD dan S?vlP yang rusak telah dilaksanakan di bebc;rapa garup<>ng dengan cara relokasi gedung sekolaban. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada saat ini maslh belum memadai, 1m dapat dilihat dari belum adanya antisipasi bagi anak-anak yang bersekolah jauh dari barakltenda pengungsiannya. Seperti penyediaan aJat transportasi atau biaya transportasl tamoahan bagi anak-anak korban tsunami. ,Hal ini telab dl:\akukan di beberapa tempat seperti di bara.k Seunodo.n, naroun masih be~uVl m.emadai. ~' Sampai saat ini belum ada data pasti tentang seberapa besar dana yang telah dioperasionaliSas.ikan. Menurut KDK (Komite Darurat Kemanusiaan), dana pendidikan tennasuk yang sulit diakses. Diketahui ada beberapa proyek yang menangani masalah pembangunan sekolah seperti SO dl Tanah Pasir, -yang memanfaatkan -dana dari bantuan Pemda Batam yang dikerjakan ~ldl Dinas Pendidika.il 9nng 'temY,_ata ada kelebihan ~nggaran Rp. 200 juta, dan tidak diketahui rimbanya. Masalah yang paling mencolok.:~atah kinerjaKepala Dinas Propinsi NAD yang bukaq berasal dari latar belakang pendidikan, sebingga tidak ada manajemen
93 yang baik dan integratif dalam proses penanganan. Disfungsi manajemen dan kinerja ini berimbas hingbra ke daerah tingkat dua. Dinas Pendidikan seperti hanya reaktif terhadap program yang ada, dan tidak memiliki perencanaan dan strategi pelaksanaan proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang terarah dan jeJas. Masalah personel tenaga pendidi:kan juga terkendala, terutama untuk honor para pengajar. Banyak guru pendidikan yang menjalani peran edukasi hanya berdasar'kan kerelaan saja, r~a ka~.ihan jika anak:.,3.:Q.ak. tersebut tidak roendapatkan pendidikan yang cukup. Pmyek bantuan pendldikan bagi guru. honor dfri Dinas Pendidikan Pusat dan Jakarta teJah berhenti, dan hal itu sangat mengganggu proses keberlangsungan pend1dikan anak-anak untuk jangka panjang. ~ b. Petspektif Masyara.kat tayanan pendi_dikan dasar (tingkat SD dan S.MP) sejauh ini tidak rnengalami perubahan yang berarti. Beberapa bangunan sek; Jah dasar dan meneJ}gah yang hancur dan rusak. akibat sapuan gelombang tsJ).nami di wilayah Aceh Utara tdah dan sedang diperbaik1 dan diban&'lln. Dj bebera~ barak pengungsj yang terletak agak jauh dari sekolah telah disediakan bus anak sekolah (kasus Seunodon), namllll jumlab dan kondlsi bus dirasa bermn memadai. Sedangkan untuk peptbangunan sarana pendiqikan Kota LhQkseumawe sejauh inr tidak ada yang berarti, sebab hanya sebagian Jecil ~ari bangunan sekolan saja yang m~ngalami darnpak dAfi bencana gempa P'ln tsunami xang teljadi. Bantuan pendidikan lainnya yang diak-ui oleh seba~an besar informan adalah bantuan peralatan dan petiengkapan sekobh dari beberapa lembaga (baik LSM maupun pemerintah). Beberapa Dayah/Pesantren juga
94 bersedia menampung dan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak korban tsunami . Layanan pendidikan baru yang ditemukan di beberapa barak pcngungsian dan di beberapa ~ampong adalah taman bennain anak (selanj utnya disingkat TBA). Layanan pendidikan TBA ini memang--cendenmg diperuntukkanbagi anak-anak usia dini. LSM yang menyea iakan layanan ini diantaranya adalah Save The Children dan YEU. Kualit~s pelayanan TBA oleh para infonnan dirasakan sangat m~l!}bantu anak- anak mereka untuk kembaJ i tertawa dan bergenJbi'ra meJalui permainan. Pada beberapa. t~mpat para korban bencana juga maslh harus membayar uang sekolah dan iuran pembangunau sekolah (BP} Keberadaan bangunan -sekolah (SD dan SMP) yartg_baru oleh sebagian informan yang memiliki anak jelas merupakan hal yang menggembirakan . .Ranya saja perbaikian bangunan fisik temyata tidak dibarengi dengan perbaikan mutu seK:olah. Oleh sebagian informan hal ini dapat dihhat dari tidak adanya- k-ebtjakan penam&ahan guru bantu di sekolah-sekolah s ang telah dibangun. Tidak hanya itu. oleh sebagian k,ecil infonnan perbaikan gedung sekQlah (SD dan SMP) tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi anak-anak mereka, sebab ' sebelum tsunanii melanda, anak-anak mereka juga tidak sekolah. Pat'a informan melihat perbailam gedung sekolah (SD dan SMP) yang rusak dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sebagai sesuatu yang baik Hanya s~a ketika layanan pembangunan sekolah menjaqi Iebih baik tanpa kem"E"gian didukung <l,engan upaya peningk.atan 'kua1itasnya m~ ·haJ itu di]asakan oleh para korban masih kurang. Bantuan peralatan!perJengkapan sekolah dan pembangunan TBA dirasakan sangat betguna untuk meringan.kan beban orang tua. Dari berbagaj wawancara yang
dilakukan tidak ditemukan adanya inisiatif dan kontribusi penduduk untuk mendukung layanan pendidikan yang ada. Namun demikian di beberapa gampong/ barak pengungsian te rdapat beberapa orang pengungsi yang dengan sukarela menjadi guru mengaji bagi anak-anak korban bencana. ~ Selain tersedia,nya layanan pendidikan formal, layanan pendidikan informal juga ditemukan di beberapa barak pengungsian tennasuk di b,arak Pusong. Dibarak Mon Geudong ter.dapat sauggar p~ndidikan anak yang dikelola oleb sebuah LSM. 5.1.2. Keadaan ketttrjangkauan pelayanan '\~ a. Perspektif Penyedb layanao "J' ~ ~ ~ l ~ Menurut kalangan pemerintah, tidak terdapat mekanisme yang jelas tentang penyebaduasaninfonnasi seputar Yayanan pendidikaa Jnformasi tentang pendidikan tidak didapatkan dari sumber resmi (pemerintah dan Dinas l?endidikan ), tapi ada juga melalui orang per orang, atau bantuan LSM/asing. Saat mi di Aceh Utara dan .kota Lhokseumawe terutama untuk kawasan Pusong, tidak terdapat sekolah darurat. Sekolah darurat hanya ada pa:da masa emagetwy. Kebijakan subsidi dalam penentuan biaya dan pemberian oeasiswa kepada siswa, selama jni telah ada dan poJanya
diserahKan. kepada masing-masing lembaga pendidikan atau selrofah. lfanya saja
untuk saat ini program subsidi dan at$u beasiswa lebih ditekankan kepada korban tsunami. Pemberian Beasis:wa diperuntukkan terutama bagi meteka yang kehilangan orang tuanya ataa kehilangan rumah Namun kebanyakan program bea siswa juga i 95
96 diberikan oleh LSM atau lembaga-lembaga non pemerintah seperti SCTV, Indosiar, LSM asing, Unicef, dsb. b. Perspektif Masyarakat ~ lnformasi mengenai Iayanan pendi(tikan selama mt h:anya diperoteh dari banyak pihak, akibatnya sering sekali teijadi penambahan dan pengurangan informasi . Geuehzk dan aparatur gampong masiltmenjadi pihak yang dominan dalam menyarnpaikan infpnnasi tentang layanan pendidikan yang ada. AdakaJanya koran juga menjadi sumber informasi menyat}gkut keberadaan layat}an pendidikan yang sedang berlan&sung. Layanan p<(ndidikan dasar yaqg tersedia sejauh ini masih bisa diakses walauptin di beberapa desa para pengungsi harus rnengeloarkan biaya tambahan sebagai biaya transportasi. K-etidakmampuan mengeluarkan b'iaya I transp~itasi dan b~ay,a lainnya untuk sekdlah yang dibutuhkan biasanya diatasi dengan tidak menyuruh anak ber~ngk.at sekolah dan atau cara merninja~fi.YC\tng kepa.da keraba1 yang dianggap mampu. Setahu para korban. saat ini di k.awasan Aceh Utara tidak tlitemukan seko~ah datur~t. ~ ~;;; ~? ~ ~ Go Nl ~ ~·-- ~ ' - vNUII'e.v J INI-e.v ~ ___,.____ 5.1.3. Keadaan kesetaraatt pelayanan ~ Q:' uN 1 ~~o ~"" a. Pers{lektif Peoyedia lay an an n 0 : ~ ~ > Se!a:ma ini pemerintah melahli dinas teikait t(.dak. pernah m~m_berlakuk.an adanya kehijakan untuk memqerikan lay~an y!\Ilg berbeda pa.da kelompok tertentu diantara para pengungsi. K husus untuk anak-anak yatim-piatujaminan pendidikannya diantisipas1 dengan metidorong atau mempermudab. pengadopsian mereka oleh yang
peduli. S~jauh ini program umum untuk anak yatim-piatu dan anak cacat di bidang pendidikan hanyaJah bantuan pendidikan dan pemondokan gratis, seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Namun pola ini tidak diadopsi oteh Dinas Pendidikan. ~ NEe(: / . Oj rt '9.., ~ b. Perspektif .Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara di lapangan tidak diperoleh adadya 1ndikasi pengjstjmewaan dalam pemberian Iayanan pendidikan, apa l~gi upaya mempersulit kelompok tertentu. Sebagian informan mengatakan bahwa merekct belum mengetahui tentang adanya bantuan beasiswa khusus untuk ~nak SD dan SMP: Layanan pendidik11n. untu'k anak-anak caeat dan anak-anak t!lnpa orang tua/wali masih terkesan kurang dipeduiikan. Ini didasarkan atas pengakuan sebagian mtorman yang mengatakat;l bahwa bantuan yntuk anak-anak cacat dan anak .. yatim/piatu masih bersifat bantuan temporer dan beh1m ada yang bersifat permanen terutama menyangkut biaya pendiaikan. Beberapa Dayah atau pesanlren yang bekerjasama dengan tembaga tertentu memang menyediakan pendidikan gt:atis bagi anak-anak yatim/piatu korban tsunami. ........___....~ ~sN c~ ("' ., /~' ..P..,- a. Perspektif.Y~oyedia Jayanan_~ Proses penyebaran informasi layanan pendidikan sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan s~kolah dan tenaga pengajar serfi\ aparatur gampong. PengJibatan masyarakat secara umum dalam pengelolaan layanan pendidikan tidak 97
dapat dilakukan sebab masyarakat korban juga tidak dapat diajak secara pro-aktif memikirkan masalah pendidikan. Hal ini diakibatkan persoalan yang lebih mendasar tentang perumahan dan logistik pun mereka menghadapi kendala yang juga sangat besar. Sampai dengan saat ini tidak ada mekanisme mcnamp\lng pcngaduan/ keberatan korban bencana~ dalam pelaksanaan Iayanan pendidikan bagi korban bencana diperoleh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga
.... ,.,,,.,t: -_,r lamnva. ~ - h~sNEc~ :.P, ... e,' ~ b. Per.5pektif.Masyara~t Hasil -pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa layanan pendiCiikan yang terselenggara saat ini bisa dikatakan tidak melibatkan korban bencana dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan. Kalaupun acta keterlibatan pendupuk dalam pembangunan santna sekolah tetap hanya sebatas buruh bangunan yang dibayar atas ji}sa tenaganya beketja. ~ Secara umum para pengungsi ma.sih belum bisa melakukan sesuatu tindak:an yang menyangkut Retidak terpenuhinya keinginan. Sebagai contoh, desakan kebutuhan penambahan bus angku~n anak sekola~ dj Barak Seunodon :sampai saat I ini belu.m bisa ditanggulangf. Kewajiban untuk membayar iuran.tertentu di sekolah masih dengan pasrah harus dibayarkan oleh' korban bencana untuk.kelancaran s~kolah anak-anak mer~a. Tidak terdapa,! ~rana dan mekantswe mengadukan pe.nyimpangan 98
5.2. Rehabilitasj dan Rekonstruksi di Bidang Kesehatan 5.2.1. Keadaan ketersediaan pelayanan a. Perspektif Penyedia Jayanan Hal yang selama ini dilakukan Dinas Keseh~tan adalah dengan memfungsikan Puskesmas, Puskesmas P embantu, dan .iuga Pos Keschatan Satelit yang dibuat di tempat-tempat pengungsian. Saat in\ pos kesehatan Satetit telah berhenti, karena programnya dari Dinas Kesehatan Pusat telah habis, sehingga tenaga medis rnereka juga telah £titarik. Yang dilakUkan adaJah merekrut tenaga medis Puskesrl:tas untuk juga ptela.kukan kerja pemantauan kelilb;~g di barak-barak pehg-Qngsian. HaJ liinnya adalah dengan terus berkoordinasi dengan LSM yang memililci program kesebat~ terutama untuk kcblJ.tuhan obat, d<m ~uga melakukan penyensoran obat-obat yang masih dapat dikonsumsi atau tidak. Dlnas Kesebatan juga terus menyuplai obal- obatan. generik, karena rata-rata para pengungsi mengalami penyakit bagian pemafasan dan infeksi. Selama inj yang dirasakan kurang adalah masaiah mobilitas, karena rata-rata ambulan~ yang dimiliki telah berumur n- 14 tahun, dan banyak yang telah mernprihatinkan. Untuk pelayana~ kesehatan masih j uga dirasa.kan kurang terutama untuk tenaga spesialis penyakit dalam dan yang terkait dengan penyakit yang berhubungan denganrpembuluh darah. "' '\ ..P.., ~"' I.~ "Tidak di.peroleh informasi tentang besaran anggaran yang terseclia untuk penyelehggaraan layanan kesehatan yang k.husus 'untuk pengungsi. MelfiaSuki tahun 2006, tidak ditemtikan adanya layanan .keseh~tan khusus xang berikan oiefi LSM kepada para korban bencanJt. 99
100 b. Perspektif Masyarakat Program Jayanan kesehatan yang tersedia bagi korban bencana hanyalah program penycd1aan pos pelayanan kesehatan satelit dan posko-posko kesehatan yang diselenggarakan olch lembaga-lembaga tertentu scperti BSMI, BS!V(M dan sebagamya. Untuk para J\orban yang masih tinggal di tenda (Kasus Bayu) juga d1seqiakan layanan pertye;nprotan serangga dan nyamuk yang menjadi vektor bagi penyakit te~ntu. Proses penyemyrotan di tenda .£liJakuKan dalam kurun waktu dua minggu sekaJi dal) sepenu1mya dilakukan oleh OXFAM. Terhitung tanggal 1 September 2005, operasi:'onalisasi posko kesehatan satelit sbca.ra resmi dihentikan. Selain posko kesehatan, layanan posyandu juga mulai dia.ktifk.an di beberapa barak pengungsian~ Keberadaan pos kesehatan sateJit ofeb sernua informan dirasakan sangat membantu. Hanya saja keterbatasan sarana seperti aqtbyjans me11jacli keluhan di beberapa barak yang letaknya jauh dari p\lske$mas di pusat ketwnatan. Ini dikare:nakan menurut para korban semua ambulans disiagakan di Puskesmas dan bukan di Pokestit. Tidak hanya itu~ di beberapa posko kesehatan yang dikeJoJa oleh pemerintah a~kalanya petiJgas tidak tersedia setiap saat sehingga- penanganan beberapa kasus kesehatan menjacli terlambat. ' Dlch beberapa inrorman diungka'pkan babwa sering sekali muncul kefuhan bagi mereka y;ang l}erobat ke po.! ke~ehatan menyang!(ut jenis obat ya_ng diberikan. Untuk semua jenis wnyakit, ]enis obat yang dibefikan dalam pandangan para korban cenderung sama. Dengan berhentinya pos kesehatan satelit beroperasi, maka sebagian masyarakat merasakari kesulitan dalarn me'mperoleh pelayanan pertama dalam
101 penanganan penyakit yang diderita. Keberadaan pos kesehatan sateht dan posko kesehatan yang dikelola oleh lembaga dlluar dinas kesehatan dirasakan oleh penduduk masih perlu dipertahankan. Hanya saja mereka menilai bahwa kualitas layanan juga harus ditingkatkan. Inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam I mendukung layanan kesehatan sejauh ini tidal< ierlihat ada dan ini juga diungkapkan oleh sebagian besar informan. 5.2.2. Keadaan keterjangkauali pelayanan a. Perspektif Penyedia layanan Terd,apat pamflet dan leaflet yang menganjlJrkan tentang pentingnya)lienjaga kebersihan dan kesehatan tybUh, menggunakan,..air minum yang dj masak dan pesan- pesan yang terkait dengan sanitasi, bal)aya: penyakit end_emik, dsb. Sefebihnya, ' informasi tentang layanan kesehatan tersebar melalui mulut ke mulut. J Sampai s aat ini biaya yang dikeluarkan dalam menerima layanan kesehata.n biasanya berkenaan dengan pembiayaan atas jenis obat-obat yang tidak disediakan secara gr,atis dan untuk keperluan operasi, ~erta diagnosis yang meinerlukan peralatan mahal dan t1dak terdapat di Puskesmas, sehingga h.arus merujuk keJ.Umah sakit. I Untuk pelayanan dasar yang dikelola oleh pemerinta.h dan atau tSM/lembaga asing tidak memerlukan biaya tambahan. Lokasi pusat dan atau posko pelayanan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan rasio pengungsi serta aneaman penyakit' enrlemik yang mungkin terjadi~
102 b. Perspektif Masyarakat lnfonnasi mengenai keberadaan layanan kesehatan sebagian besar diperoleh melalui brosur/poster serta pengumuman yang ditempel di beberapa tempat. Namun demikian infonnasi utama tentang keberadaan layapan diketahui dari adanya posko tetap dari tim kesebatan yang memihki ciri khas Jambang serta atribut lainnya. Penggalian data di lapangan diperoleh kenyataan bahwa pos pelayanan kesehatan (apakah po:$ ~esebatan satelit atau bukan) dalam op~ra~ionalnya tidakffi_embebankan biaya kepaaa para pe.ngungsi. Keberadaan posko pelayanan kesehatan yang dekat dengan titiklbarak pengungsian menjadikan:n.ya mudah telja.I,l@cau oleh siapapun. Akibatnya tidak ada keluhan men,rangkut lokasj posko kese)tatan. ~ ~~ 5.2.3. Keadaao kesetarallll pelayanan a. Penpektif Peoyedia la)'aoan SaWJmi dengan saat jni pemberian layanan kesehatan tidak memberikan kekhususan pada korban bencana kecuaJi pelayanan berbeda bagi para penderita Lepra. Hal ini dikarenakan penyak.it jenis inj memiliki karakterist1k penanganan blla dibanding dengan penyakit lainnya .,- b. Perspektif Masya.rakat Pelayanan yang diberitam oteh. para petuga.S d:i _.Posko kesehata_!l satelit oleh mayoritas~ informan bisa dikatakan tidak pilih bulu atau tidak bersifat diskrirninatif Secara umum mereka merasa bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang diistimewakan d~ dipersuHt ketika mereka datan,g ,l\e posko bsehatan yang ada .
Pelayanan posko kesehatan yang ada di barak pengungsian cenderung bersifat umum. Akibatnya penanganan dan pelayanan yang diberikan adalah sama tennasuk untuk kelompok masyarakat rentan (orang cacat, orang miskin. anak-anak. ibu hamil dll). Namun demi.kian terdapat bebera~ program kesehatan khusus untuk kaum ibu terutama yang lagi hamil dan menyusul dan bias'anya d11angsungkan di Posyandu dan bukan di posko kesehatan. ~ , · ·~ · . _: J ~ ~~ ~ (J __ "~_•......_~ 5.2.4. Keailun kilerlibatallpub/ik dalam peJayanan a. Perspektif Penyedia l~yanan Bagi masya(akat pengungsi yang selama ini. q.itangani dengan Pos Kesehatan Satelit semua layanan dapat diakses secara gratis. Sedangkan Jayanan rujukan di ruman sakit saat ini harus disertai dengan surat keterang~n tidak mampu atau pengungsi untuk mendapatkan pembebasan pembayaran. Sejauh ini mekanisme
layanan yang tersedia dirasakan telah mampu mengakomodir kebutuhan semua kelompok masyarakat. ( ; 't( 'Selama ini sinyalepten penyelewe:rtgan biasanya hanya dipublikasikan melalui media. Sedangkan pos pengaduan khusus atau layanan yang menerima keluhan menyJmgkut ketidaknyamanan dan penyimpangan dalarn proses ~layanan kesehatan belum tersedia. ~ -~~ .. .\_ b. PerspektifMasyaraka t ~"'"- OperasionaJ isasi posko dan layanan kesehatan cenderung tidak meliliatkan masyarakat secara aktif ke.-;uali himbauan untuk aktif m~laporkan kel!Jb.an-keluhan 103
kesehatan yang muncuJ ke posko kesehatan. Pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan korban bencana tidak bisa sepenuhnya diprotes oleh para korban bencana sendiri. Hanya saja keluhan mengenai adaoya pelayanan kesehatan yang kurang meyakinkan hanya sekedar ungkapan namun tidak kllasa untilk ditindaklanjuti. , Semua info1TI1an yang diwawancarai mengaku tidak zhengetahui apakah ada mekanisme atau sistern penga4ltan khusus yang _diperuntukkan bagj penanganan keluhan menyangkut pers<>alan layanan kesehatan di barak~barak pengungsian. ~1 ~Jli 5.3. Rehabilitasi dan Rekons'truksi di bid.ang Perumabap•dan Air Bersjb ~ 5.3.1. Keadaan fcetersediamt pelayruum rt:~ N~~;. ~~ ~~~~ :Jtt
a. Perspe.ktif Penyedia layanao c.,' 4t' 0 1 ~ { "P, :.0 ~ Sampai dengan akhir tahun 200.9, Iayanan perumaruin yang disediakarr oleh penyedja layanan (pemerintah - dan LSM) untpk korban bencana di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara diantaranya berupa bantuan tenda, barak pengungsi. J Bantuan perumahan yang berupa tenda memang scbag]an besar hanya ditemukan di wilayah Aceh.·Utara seperti di Keeamatan Seunodon dan Syamtalira .B.ayu. W alaupun demik.ian, memasuKi taliun 2006, sebagian besar bantuan perumahan yang berupa tenda tidak ditemukan Jagi pada konse.ntrasi pengungsian kecuali pada beberapa lokasi yang ~fatnya individual, _itupun dalam j um~ yang sangat sedikit Adapun layanan perumahan yang berupa penyediaan barak pengungsi~ dapat ditemukan di semua kecarnatan ,Yadg terkena bencana baik di dalam wil~yab Kota Lbokseumawe maupun Kabupaten Aceb Utara.,. Khusus untuk kota Lhokseumawe, terdapat dua 104
barak pengungsian yaitu Barak di Mon Geudong dan barak di B!ang Mangat. Sampai dengan saat ini probrram ya ng dilaksanakan oleh Pe merintah dan beberapa LSM di bidang perumahan adalah perbaikan dan pembangunan kembali pemukiman penduduk yang terkcna tsunami. Secara umum program perbaikan dan pembangunan rumah untuk korban yang direncanakan olen pemerin1ah belumJah berjalan,. hal ini dikarenak.an persoalan belum adanya anggaran .yang •·cair". Sebagai contoh diungk.apkan oleh salah s~rang staf pada dinas pemberdayaan masyarakat gamportg dan sosial, bahwa pemerintah me lalui ainasnya t'elah lJlenganggarkari akan membangun perumahan kbusus bagi pendefita Jepra/k."USta, di gampong Kuta K.rueng, Kec. Samudera dengan anggatan ~ekitar,. 2 milyar Rupiah. Hanya saja sampai saat ini program itu rnasih menunggu pencaitap dana -serta menunggu reaHsasi janji sebuah LSM ya ng juga bereriean.a-akan membang4rl kembali sebagian dari pemukiman para penderita lepra. Ha1 ini agar mereka yang roenderita lepra fnendapatkan pelayanan
khusus sehingga tidak dianggap sebagai orang yang ferdiskriminasi tennasuk daJam fasihtits penarn~an. Di samping itu juga d'bangun sarana penyedia air bersih dengan memb~ngun sumur bor barn.. setelah akibat tsunami, banyak sumu.r·sumw yang menjadl kering-terganggu rnata army:a. Program lainnya adalah penyediaan air bersih untuk daerah-daerah barak. yang kekurangan air. AI at penjemihan air juga diperlukan ketika -ditemukan banyak tempat-tempat air yang lamlitas aintya bum"' terutama akibat kerusa_kan lingkungan wm _kemarau. Hal ya.I!_g sama juga ditetnykan di Kota Lhokseumawe. Sampai dengan peringatan setahun tsllruln'li ~f}al u, tidak satupun rumah yang diperuntukkan bagi pengungsi Pusong <libangun. Padahal menurut i.nfonnasi yang beredar pemerintah Kota Lhokseumawe dan beberapa LSM 105
106 berencana akan membangun perumahan buat penduduk pusong. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara setidaknya akan ada program pembangunan kembali rumah sebanyak 3401 unit dan rumah yang akan direhab sebanyak 1387 unit Sedangkan rencana khusus pembangunan ruman penduduk Pusong Kota Lhokseumawe dapat diliha1 pada tabeJ berikut: Tabel. 4. Rekapitu1asi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi P'erumahan diPu_song Jt:! Oam,_k tsunami pada Sektor Perumahan f) Rusak r Ringan Rusak Bet-at R.e!ICIIfll Pembanguna11 (; Pusong Barv 225 215 r~ 105 76 110 86 Pembangunan direncanqkan akan dimulai Maret 2006 dengan kondisi permanen dqn Lokasi adalah peni>arlgunan direncanakao di Gampong Kandang Kecamatan Blang Mangat sek~ar 3 Km dari Puso Selisi~ dibangun diperuntulckan bagi aparatur gampong dan kemukiman:: lipenya 36. . ¥ang rumah Sumber: Aparatur Gampong P"u$ong / , Sampaj dengan ptoses penggalian data di lapangan berakhir belum satupun rumal1 yang dibangun kembali. Tidak banya itu .saja, pemerintah K,abupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe juga tidak bisa memberi jaminan bahwa semqa rumah akan terbangun dalam reqtan.g-waktu yang terbatas.
, , # ( C'111mbar 6. Ko~disi di Salah Satu Tenda Korban Tsunami di Pusong g 4$'~ .. Setai n~rurnahan, Jayanan pemuk.iman yang jqga disediakan oleh: pemerintah adalah Barak pengungsi an ~ Hanya saja saat im juga masib ada penduduk yang bertahan tinggal di tenda seperti penduduk di Bayu_ Seunodon dan Krueng Manee. Saat ini telah dibangun lebih dwi 5 harak pengungsian diantaranya y~t.9 di Releut, Samudera, Tanah Pasir dan Seunodon, Semua barak telab ditempatl kecuali barak yang ada d1 Reulet. -Adapun untuk korban -bencana di Kom Lhokseumawe 'telah dibangun Z barak yaitu; Ba:rakMQn Geudong dan Bl,l!ak Blang M~ngat. ~ Oleh sebqgiat! pegawai pemerintah dap staf LS.tVJ yang diwawancarai. serta diduk,ung oleh hasil disk'usi diketahui bahwa sulit sekali untuk mengatak.an aQakah telah ada sarana dan prasarana untuk mendulung program perwnahan. Kalau air bersih sarana Clan prasarananya memang ada dan tersedia seperti adanya truk. tangki air, bak penampungan serta tersedianya jadwa1 rutm pengisian air bersih di titik dan barak pengungsian. Hartya saja kualitas dari sarana pendukung tersebut masih jauh 107
dari yang seharusnya. Sarana yang perlu dipersiapkan lainnya untuk program perumahan adalah anggaran untuk pembebasan tanah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang tidak layak lagi ditempati akibat abrasi atau daerah rentan di pinggir pantai. ~ ~ ~ Se1ama ini dana yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan tidak ada yang mengetahui persis, kecuali anggaran untuk pembangun~n perumahan bagi penderita lepra sebesar Rp_ 2 _mil1ar. Hal ini_ salah satu peny:ebab mengapa pembangunan pei'Umahan ini menjadi terbambat. Baik kalangan pemerintah dan LSM sejauh ini tidak pemah melakukan publikasl resmj menyangkqt berapa besamya: dana yang dialokasikan untuk membangun kembali ~tnukiman yang terl<:ena tmnami. Ketersediaan personil da1am pemberian lay::man selam~ ini tnasih sangat kurang,. terutama karena Pemda dan di:oa~-dinas terkait tidak pemah memikirkan antisipasi penanganan permasalahan sebesar bencana tsuna\ni ini. Khusus mengenai ketersediaan personil yang mernberikan fayanan cfi barak pengungsian kondisinya juga sanfa. Adapun person11 program peruma.han yang dilaR:ukan oleh LSM s~bagian besar tclah tersedia_ Ha1 ini dapat dilihat dari adanya penggunaan tenaga lokaf (penduduk gam pong) sebagai tenaga kerja dan staf pengelola program petnl?angunan kembali pemukiman. ~~ ) ~~ : ~~ b. Perspektif Masyarakat Sejanh ini layanan perumahan yang disediakan oleh penyedia Jayanan (pemerintah dan LSM) untuk korban bencana diantaranya aiialah bantuan terlda (Seunoddon, Bayu), barak ~ngt!ngs.i (Tanah Pasir, Sel}noddon, Samude(a dan 108
Reulet), bantuan perbaikan rumah dan pernbangunan rwnah. Khusus untuk barak di Releut, pemanfaatannya tidak maksimaJ disebabkan berbagai hal Diantara penyebab tidak dihun1nya barak di Reulet diantaranya adalab posisinya yang jaub d.ari t cpi pantaj sehingga sebagian korban bencana yang utamanya hidup dar! basil laut kesulitan untuk meJakukan aktifitas mereka. Disamping itu, ketersediaan .sarana transportas1 dari dan ke lokasi barak juga behm1 tersedia secara maksimaJ. Bantuan perbaikan dan pembangunan rumah scbagian besar ailakukan o1eh _LSM asing (donor) be'kerJ_.a sama dengan -beberapa· LSM lokal. Sejauh ini pola pelaksanaan bantuau dilakuk.an dengan cara dimana _sa~ donor membiayai beberapa .LSM Jokal untuk mel~ukan pt;rbaikan dan pembangunao rumah korban ben~ di beberapa gampon~. "~da ju-ga LSM donor yang hanya membiayai perbaikan dan pembangunan rumah penduduk hanya untuk satu gampong. Bencana tsunami telah mengakibat:kan banyak sumber air bersih penduduk mcnjadi tidak bisa lagi dimanfaatkan. Bagi pengungsi yang masih tinggaJ di tenda, tersedianya air ber&ih masih sangat tergantung dari b~ntoan pemerin~h dan beberapa LS~ Sebagian pengungsi di bartl.k mengatakan bahwa bantuan air bersih memang ada berupa air yang diantar dengan truk tangki arr yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mon Pase- bekeijasama dengan heberapa LSM. Selain banluan pemberian air bersth secara 1angsung dengan menggunakan bakltangki penampungan sementara, di beberapa harak dan titik pengungsial1 juga. ada LSM/penyedia jasa yang membetikan bantuan l:ieru_pa-sumur bor. Narnun <iemil'ian ada juga -pengu~s.i yang masih memanfaatkan sumur gaiian sebagai sumber air. Pengungsj yang ada di Barak Tanah Basir, mengeluhkan .soal ketersediaan, air berslh. Ini dikarenakan jatah air bersib yang tersedia tidak mampu
j 109
mencukupi semua kebutuhan, akibatnya mcreka harus membeli air untuk keperluan minum/masak. Hal yang sama juga terhhat di barak pengungsian yang dihuni oJeh masyarakat Pusong. Keterbatasan penyediaan air bersih menyebabkan sebagian besar pemenuhan kebutuhan akan air bersih harus diadakan seadanya. Tidakitu.saja, akibat dari keterbatasan pasokafi air ini menyebabkan ·tak jarang para pengungsi harus antrian ~ntuk memperqtehnya. ~ Gambar 7. Suasana di Tcmpat Penyed iaan_ ~ir Bersih di Pus~.Qg beberapa l~ Wak.tu Setelah Tsunami ll~ g)(:! 'Sejauh ini ,iumlah bantuan wrbai·kan dan pembangunan pe.r:utn.ahan belum sepenuhnya memenuhi kebutunan para pengungsi~ (ni oikarenakan proses perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan secara bertahap. Tidak hanya. itu, sebagian kecil pen&'1,lngsi juga ada mengeluhkan bahwa program bantuan perumahan yang diberikan oleh penyedia jasa masih belum ada~i gampong asaJ mereka. Untuk rumah p~ngungsi yang' teJah diperbaiki dan dibangun, muncul koluhan menyangkut kualltas bantuan yang diberikan. Masyarakat di Kecamatan Mua.ra Batu ada yang I 10 ~ ~· -1
mengeluhkan soal papan untuk membangun rumah terkesan asal~asalan . Disamping itu ada juga penduduk yang mengeluhkan kondisi atap rumah dibangun dari asbes. Tni dikarenakan rumah yang atapnya dari asbes temyata tidak memiliki plafon sehingga adakalanya serbuk asbes berjatuhan sehiJlgga para penghuniaya tidak bisa meletakk"''D1 makanan tanw penutup dan babkan mereka Iebih memilih makan diluar rumah. Disamping itu ada juga pengungsi yang mempersoalkan ketidaklengkapan ruang tl.lmah ~ng dibangun utamanya menyan~ ketiadaan VJallgan dapur (bantuan TDH). Sec~ umum keluhan yang paling sering muncul adalah jenis bangunan rumah yang dibangun cenderung tidak sama bahkan oleh donor yang sama. Kenyataan ini tentt.mya mengak.ibatkan kecemburuan difmtara penenma layanan . Sejauh pengamatan yang di-lakuk.an terlihat bahwa jenis tipe rumah yang dibangun berkisa"f tipe 36 dan 42. Berdasarkan hasil Wawancara dan FGD di beberapa l>arak dan titik pengungsian dipeJoleh infonnasi bahwa bantuan air 6ersih yang ada ternyata belum se~mihn~'l bisa memenuhi kebutuhan pen~gsl. akan air bersjh utamanya untuk keperiuan minum ~n memasak. Bantuan sumur bor yang..ada sejauh jni 0Jeh sebagian besar penf>'Ullgst hanya dimantaatkan 11ntuk mandi, mencuci dan kakus semata. 111
112 ' Sumber • Doc. f'nbadt. 2(.105 ~ Gambar 8:. Rekonstruksi Perumahan yan_g d1lakukan oleh .Sebuah LSM \ g l ( ~ f ~ ( ~ di wilayah Aceh Utara, ~ } Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan kepada pengungsi diketahui bahwa bantuan peMnahan dan air bersih y~ng ada masih kurang. Khusus untuk perwnahan, pengungsi merasa bahwa adakalanya penyedia layanan hanya datang untuk melakukan pengumplllan data jumlah rumah yang hancur dan-rt.tsak namun sejauh ini realisasinya terbatas. Besamya dana bantuan yang tidak sama dari sytiap- donor yang kemudian menyebablagl perbedaan tipe dan bahan bangupan rumal1 juga telah mengakibatkan munculnya kecemburuan antar masyarakat. Sec.ara umum pengungsi yang di wawancarai merasa ba.hwa proses perbaikan <lim pembangunan rumah masih berjalan1 lambat dan tidak ada yang mengatm:. lni didasarkan meteka atas kenyataan ada gampong yang rutnah pendudukeya sebagian besat sedang dalam tahap pembangunan dan peroaikan sedangkan gampong lainnya termasuk yang berdekatan bel urn ada s~ma sekali usaha perbaikan dan pemoangun.a.r+
Sejauh ini tidak ada ditemukan inisiatif dari masyara kat menyangkut upaya membantu kelancaran pemberian layanan perumahan dan air bersi h. Kalaupun ada inisiatif mengatasi kekurangan air bersih masih hanya sebatas usaha konvensiona] dimana pengungsi memanfaatkan sumur sebagai sumber air bersih altematif Klmsus untuk proses perbaikan dan pernbangunan nunah, kontribusi yang diberikan penduduk masih hanya seba.tas pada bantuan tenaga itupun sangat sedikit ditemukan rJ\\;"' 1 ada pengungst yang dengan rel~ memhangun rumahnya-.t:anpa dibayar. ~ 5.3.2. 'Keadaao keterjaitgkaualt pelayanan a. Perspel<tif Peny~ia layanso ~ Unf,tk masalah program perumahan ..-seperti yaryg diketahui dari proses pertemlian besar antaf(} pengguna dan peny~dia layanan adal<j.h mas·ih sangat kabur dan tertutup. Masyarctkat hampir tidak dapat memiJikj akses dalam mengetahui seberapa besar volume dan tipe--per1,.1lllahan seperti apa yang menjadi haknya. Padahal telah diketahui bahwaPemda, bersama Dinas .K1mpraswil dan PUmemiliki tanggung jawab untuk mereaJisasikan proyek perumahan ini untuk empat tahun sebanyak 3000 rumah, dan di-tahu.tt 2005 telan disetujui anggaran bersaJna DPRD Aceh l::Jfara untuk membangun 230 rutnah, namun sampai sW}f ini be1um lagi dilaksanakan. Untuk masalah.air bersih bias;1nya informasi yang dite,rima masyarakat adalah dari mu1ut ke mulut dan tidak ada informasi resmi. B iasanya mereka memanfuatkap bantuan dari --
LSM yang kebefulan memiliki program untuk air bersih . .Adapun 1nformasi layanan perumaban yang diberiJ<an oleh LSM, p,roses penyebaran informasinya adalah melalui aparatur gampong dan "coptacr person', mereka yang ada di ..gampong 113
tersebut. Tidak hanya itu beberapa LSM juga mema~ang beberapa spanduk yang memuat tentang program perbaikan dan pembangunan kembali rumah di beberapa sudut desa yang dibantu. Sejauh ini bantuan pelayanan perumahan dan air bersih tidaklah memungut biaya. Kalaupun ada: hiaya yang maslh dibebankan kepada para penerima layanan perumahan adalah biaya untuk pembebasan kapling tanah bagi mereka yang oolum memilikinya. _ Diakui oleh pih!k pemerintah bahwa s~jauh ini m~mang telah dianggarkan btaya untuk pembebasan lahan di beberapa lokasi. Hanya saja kono\si di lapangau masih belurn berjalan sebagaimana seharusnya. Ketika hal mi ditanyakan kepada pihak BPN, rnereka menyatakan bahwaJ3P:N sebagaf sebuah institusi mereka tidak memilikt k-apasitas untuk menentu-kan harga kapling Posisi BPN hanya sebagai lembaga administratif dan tidak punya fungsi retributi f dan arbitnujf Selama ini penentuan lokasi Jayanan air bersih dida.sarkan {?ada kemudahan untuk mengikses dan proses penyuplaiannya. Adapun untuk per&.~mahan, pembanbrunan rumah kemba:li sebagian besar masih dilak~ di lokasi awal rumah mereka. Hanya sebagian kecil saja yang dila:kukan relokasj pembangunan romah. Oleb sebagian staf LSM yang herhasit diwawancarai diketahui bahwa pada dasamya proses penentuan lokasi rumah yang dibangun selalu mempertimbangkan keinginan dari si pemilik rumah. Adapun w1tuk barftk, penentuannya diJakukan berdasarkan ketersediaan laban lcosong yang dise<Jiakan oleh pemerintah kabupaten. ~ 114 0 \
115 b. Perspektif Masyarakat Informasi tentang bantuan layanan perumahan dan air bersih selama ini diperoleb dari banyak sumber. Bila melihat bentuk proses, maka informasi proses penyebarannya terjadi secara oral (mulut ke mylut). Sebagian besar inf{)rman mengungkapkan bahwa k~pala desa, aparatur desa serta tokoh masyarakat dan staf LSM masih merupakan agen penyebar infortnasi yang utarna. ~ \- ~; c: Mengenai layanan air bersfr!, sebagian kecif infonn<in mengung'ttapkan bahwa mereka mengetahufnya dari adanya akfifitas truk tangki yang la1u lalang mengis1 bak- bak pen.ampungan. Sejaub ini mayoritas .pengungsi hanya mengetahui bahwa penyedia layanan air bersih yang dilakukan dengan cara mengisi bak penampungan airdilakukanoltthPDAM TirtaMon Pase. § s NEe~ Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa layanan perumahan yang tersedia tidak semuanya bisa diakses oleh korban bencana tanpa h.arus mengeluarkan biaya. Di desa tertentu ditemukaiJ kasus penduduk: yang harus membayarkan uang dalam jumlah tertentu sebagai biaya pembelian kapling tanah. Walaupun dirasa memberatkan, nan1un tetap saja uang tersebut harus diupayakan oleh pengungsr untuk dibayar dari pada ~mereka tidak memiliki rumalt- sama sekali. Sedangkan untuk Iayanan perumahan yang berupa barak pengun.gs-i, sejauh ini tidak ada kesulitan untuk menjangkaunya kecuab barak pengungsian yang ada di ReJeut Tidak dihuninya barak di Releut oleh korban beilcatla yang beras~l dari Krueng Mane~ disebabkan lokasi barak yang jauh dari l<>kasi asal sehingga menyulitkan mereka untuk mencari natkah hidup
11 6 Untuk layanan air bersih, mayoritas informan tidak merasakan kesulitan menjangkaunya. Hanya saja jumlah air yang tersedia sangat tidak mencukupi sehingga akhirnya penduduk membeli air bersih terutama air untuk ke perluan memasak. Disamping membeli, strategi lain yang djlakukan oleh ko rban bencana untuk tnemenuhi kehutuhan air bersih termasuk untuk memasak adalah dengan m emanfaatkan surnu.r gah<;:n (kasus di baTak ,pengungsian Seunoddon). . ~-c Sij ~~~~ 5.3.3. K~daao kesetaraan pelay~tnao \ : ,~~ a. Perspektif Penyedia layanao g } i_ Jika melihat rencana yang tclah ~ipersiapkan oleh pemerlntah dan LSM yang bergerak di btdang penyedjaan...Jayanan perumahan terJt,.ambar bahwa diskriminasi terhadap perempuan, anak-anak, dan d rarrg cacat tidtik ada. Di barak-barak pengungsian terdapat ballftempat pertemuan yang multi-fw1gsi y~1g digunak.an untuk tempat bermafn bagi anak-a oak dan mengaji bagj. perempuan/ibu-ibu. Di semua barak fasilitas khusus seperti itu te,rdapat. Adapun untuk rumah atau pemukirnan yang telah dibangun tidak diperoleh intormasj dari pegawai pemerintah maupun staf LSM ten tang adanya fasllltas khusus kecuali rurtJah ibadah yang cenderung kondisinya rnasih seperti dulu. Di beberapa barak. pengungsian. oteh beberapa LSM memang dibangun sebuah fasilitas ldiusus
yang di peruntukkan untuk anak-anak. yang disebut -dengan taman bennain anak (TBA) (kasus YEU) dan fasilitas Save Area (kasus Save The Children).
b. Perspektif Masyarakat Para korban bencana yang diwawancarai sebagian besar tidak melihat adanya pengistimewaan untuk ketompok tertentu dalam mengakses layanan pemmahan. Hanya saja karena sebagian besar bantuan perum~an diJakukan seca(a bertahap maka muncul persGalan menyangkut siapa yang lebih diprimjtaskan untuk terlebih dahulu d1bantu. Mengah\si kondisi tersebut dj beberapa desa sangat sulit diputuskan melalui musy~warah akibatnya mereka' menggunakan sistem undian(s~rti berma.in Julo-julo/ Arisan). Adapun untuk m.engakses pemukintan yang berupa barak" mayoritas infonnan tidak merasakan adanya pengistimewaan kepada ketompok tertentu. ElwJya saja barak pengungsian yang mayoritas berbentuk panggtJng belum.sepenuhnya memperhatikan kenyamanan bagi pen~andang cacat dan an,nk:-anak (Hampir $emua tangga di ~arak pengungsian memihki anak tangga yang kecil). J I Sebagian besar informan mengungkapkan- bahwa tidak ada keslihtan untuk memperoleh layanan perumahan dan air 'bersih. Adapun masalah yang sering dipertanyakan oleh para pengungsi menyangkut pelayanan perumahan aqalah mengapa pros...e.~ distribusi bantuan perumahan tidak merata diperoleh-oleh korban bencana. Waktu pelaksanaa.:p, bentuk per-.umahannya yang juga tidak serentak dan sama menyebabkan munculnya kecemburuan s.osial diantara penduduk desa sam dan penduduk desa lain:nya 117 J
IJ8 5.3.4. Keadaan keterlibatan puhlik dalam pelayanao a. Perspektif Penyedja layanan Secara umum yang terjadi dalam program pembangunan rumah adalah pola patronase~ dimana para penyedia layanan menentukan model dan media yang digunakan secara otoritatif Tetapi hampir seluruh penyedia layanan menolak mengatakan bahwa program yang mereka lakukan tidak partisipatif Mereka menyebutkan bahwa apabi1a un.sur-unsur 1) meneniu:kan tipe rumah, 2) dipekerjakan sebagai pembuat rumah, 3) dipekerjala\n sebagat pembuat batako, 4) pemasok m aterial seperti semen. dsb~ dan 5) ada pihak Muspika yang terlibat sebagai pem~ok ba ik langsung atau tidak, maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebaga{ pola pemban&'Unan yang-partisipatif Tidak ada m ekanis.tne yang baku tl'\e nyangkut penglibatan masyarakat dalam setiap bantuan, sehingga hampir terlihat di banyak tempat masyar~at merasa mereka
hanya menjadi obje~ (yang kadarrg'1:nenderita) saja daiarn'Proyek perumahan. Kecuali yang d{lakukan oleh LSM MAP AN yangmemj1iki proyek perumaban di Pu'uk Kec. Samudera Geudong, yang melibatkan hampir segala hal dari .sejak perencanaan, pelaksanaan, dan tnonitOti ng keP._ada masyarakat. Menurut pengak:uan penyedia Iayanan terutama dari dinas pemerintah, jika terus mengikut'i selera masyarak.at maka tidak akan ada penyelesaian yang tuntas. J tJ~·~ ~ . ~ b. Perspektif Mlsyarakat :~"' ... · -,..~.P,~ Menurut pengakuan sebagian besar ihformarl diketahu i bahwa dalam proses pembangun~ bar.ak pengungsi~n, para korban tidak 4ilibatkan secara penuh mulai
dari perencanaan sampai dengan pengerjaan. Proses pcmbangunan barak sebagian besar diserahkan kepada kontraktor. Namun demikian di beberapa barak pengungsian ada korban bencana yang dipekerjakan sebagai buruh kasar harian untuk rnembantu pengerjaan barak. Keterlibata:fi korban bencana dala!Th proses perbai·kan (fan pembangunan perumahan juga tidak;i Jauh berbeda. D1 beberapa desa, aqa LSM yang hanya membangqp rumab t.anpa pemab meminta saran a~u pcrtimbangan pe.nduduk yang menjadi "korban apalagi ,melibatkan. Nam un demikian ada LSM yang merekrut penduduk/ korban bencana untuk dijadll<an staf lapangan program perbaikan dan pembangunaJ;l rumah namtm jur:nlab.nya terbatas. Xe.terlibat-an yang Jazim ditemukan adalah bahwa penduduk dilibatkan sebagai tenaga kerja yang juga dibayar untuk membangun rumahnya. Untuk beberapa desa seperti desa Puuk- Samudera, penduduk j uga diHhatkan sebagai' tenaga ketja untuk mernbuat batalm dengan u,_Pah §ekitar Rp. 135/batako. ~ Nl=' Disamping diJibatki_m sebagai tenaga kerja ada juga r>enduduk yang dilibatkan sebagaj pemasok barang yang dibutuhk.an untuk proses perbaikan dan pembangunan rumah metalui proses tender ter-buka {kasus di PuukJ Namun demikian; dt beberapa desa lainnya yang bertiudak sebagai pemasokadalah aparaturMlJSPIKA baiksecara langsmrg maupun tidal( langsung. M~1ge~ keterlibatan korban bencana dal~ ~nyediaan layana!!_ air bersih sejauh ini tidak aaa ditemukan. Mayoritas infonnan mengt:Ulgkapkan bahwa kondisi barak yang mereka tempati saat ini belUJ1llah bagus. Akan terapi karena mereka belum memiliki pilihan lain maka tin~a l di barak .adalah hal lebih baik dari pada 1 19
120 tinggal di tenda. Ketidak nyaman barak dengan segala kekurangannya hanya bisa diterima oJeh penduduk dengan Japang dada sembari mereka berharap rumah mereka di desa asal segera di bangun oleh LSM/ pemerintah. Adapun penduduk yang rumahnya telah dibangun namun tidak..sesuai dengan keingiparl. mereka juga tidak bisa berbuat banyak kecuali menerirna. Hanya saja sebag\an penduduk yang rumah:nya telah ~ibangun me:rasa. bahwa pihak yang membangun a~h LSM aiau f!linnya adakala.ux...a tidak berlak-u iujur (kasus masyarakat desa-desa di Muara Batu) Mengenai pelayanan air bersih yang titiak sesuai dengan 'keinginan, sebagian besar responden hanya bisa berharap agar segeFa diatasi namun sering sek:ali alternatif memanfaatkan sumur galian .y;mg kond.i~ i aimya tidak tetjamin mempa){an pilihan ,I
yang harus dilaku.kan. Sampai dengan saat ini, para pengungsi menurut mayorjtas informan tidak rnampu b,erb~at apa-apu. menyangkut penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan layanan pe~ahan dan air bersih. Mayoritas inf0.rrnan juga menga,tak.an bahwa sampai saat ini mereka tidak mengetahul ada atau tidaknya mckanjsme atau 1embaga yAng bisa menyalurkan atau menyampaik.an keluhan dan "l pengaduan mereka tnenyangkut-k{)ndisi 1ayanan perumahan dan air bersih.- /.~"" /.;: (;'i',. / ' / .(If ; 5.4. Program dan Laianan Jatah hid up 5.4.1. Keadaan ketcrsediaan Jtelayanan a. PerspektifPeoyedia Laylutan Data tentang keberadaan pengungsi dari bulan-ke bulan terus mengalami perubahan. Menurut Dinas Pember~aan Masyarakat dan Bina Sosial KabUJ')aten
121 Aceh Utara untuk data terakhir bulan Mei 2005, jwnJah pengungsi yang menerima JADUP adalah 32.75 1 jiwa, dan telah direalisasikan semua. Menurut mereka angka terakh.ir yang didapatkan sekarang tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga data bulan Mei atau data terakhir dapat dij;tdikan acuan. Sedangkan jurnlah pengungsi di Kota Lhokseumawe berdasarkan data terakhir betjumlah 5600 orang yang ter.sebar pada beberapa gampong. Mengenai jumlah penerima Jadup di Kota Lbokseumawe dapat dilihat pada tabe13. S"ampa.i dengan saat ini, besamya JADUP yang diteruna ole-h setiap pengungsi adalah :Rp 3000/orang/hari. Berdasarkan infunnasi yang diperoleh dalam diskusi diketahui bahwa JADUP masih diberikrul kepada para pengungsi selama mereka Tabel. 5. JumJah Pene.rima JADJIP di Kota Lhokseumawe ~ KecamatanfGampon..9 Jiwa Kec. Blang Mangat Jambo i"imur Kuala Jambo Mesjid BfargCJ,ll BlangTeue• Tuoong• Teungoh• ~ BaJoi• Kec. Banda Sakli 685 798 535 991 192 652 _ 385 452 I 131 ~ 48 151 96 113 ~ Jum!ah Pusong Lama K et.lde Aceh PQsong Ba(O 581 47 364 6682 114 ~ 82 1328 Gampoug tambahan yang diajukan oleb kecamatarLkep~da Pemko Lhokseuma';re , Gampoug tambahan yang diajukan oleb kecamatarLkep~da Pemko Lhokseuma';re , ~epastian tentang penyaluran JADUP tepat S<tSaran adalah dengan
122 memakai SPJ, untuk meminimalisasi distorsi dan pengaburan sang penerima. Saat sekarang sedang diupayakan sebuah cara baru yaitu dengan mentransfer ke rekening, sehingga pemberian tidak terkena efek pungutan oleh aparat yang berwenang dalam proses penyaluran. Beberapa tempat telah mernikirkan ke arab sana, tetapi belum ada reaJisasinya. Cara lainnya aoalah dengan menyediakan kartu pengu.ngsi dari Dinas Prov. NAD. Adapun untuk kon tinuitasny~ seJarna ini ti~.k te.Ij~di , karena menurut
pengakuan pegawai Dinas P.MBS, pemberian JADUP terlambat akibat keterlambatan
pengembahan SPJ dari kecamatan ke PMBS. Bantuait JADUP teralchir yang diberikan baru untuk bulan Mei. Setelah itu' belum ada. Selama ini personil dalam pros~s pemberian JADUP telan di~ggap .cukup, cuma terksda.ng mereka memeiluk:an peqgawalan darl pihak keamana14 baik terhadap keamanan uang tersebut ataupun saat :tnasy~ajat mengingink.a.A pengambilan JADUP secepat-cepatnya, sehingga saling dorong. ~ ~ CIN1Me0 ~ w ~ ~No(C ~"' : ,,. <$!_, b. Perspektif Masyarakat "' Korban gempu dan gelombang tsunami yang ada eli Aceh Utara mene}'ima jatah hidup {Ji\.QUP) baik mereka yang tinggal di .kamp, barak dan di pemukiman penduduk sesuai deogan data yang diouat oleh aparatur gampong- yang bekeijasama dengan pengurus posko dan para retawan di titik-titik pengungsian. MasaJah yang sering muncul adalah persoalan pendataan yang tidak akurat, setiap btilannya ada saja penambahan'penerima JADUP baHt di 1ingkat barak, gafupong dan kecamatab. hal ini disebabk'an karena mobiJitas penduduklkor~an yang berpindah tpisalnya korban :y~ng puJang dari kabupaten yang lain seperti Banda Ac~_. Meulaboh dan lain-lain. Ketika
123 ada penambahan jumlah penerima JADUP pihak gampong hams mengusulkan ke pibak kecamatan, lalu pihak kecamat.an mengusulkan ke kabupaten. Setelah itu, pibak dinas Sosial .Kabupaten yang akan mengeluarkan dana. Jadi, jika usulan penambahan data di usulkan bulan April maka kemungkinan akan dikeluarkan pada..bulan Mei atau bulan Juni. Hampir di seluruh kecamatarLseia!u ada pen!Ullbahan data penerima JADUP, dikarenakan tidak adanya standatisasi dari pemetlntalf siapa yang berhak menerirna JAQUP dan tidak tuntas/akuratnya pendataan korban tsunami . .Penerimaan JADUP secara wnum tidak metnbedakan kebutuh'an kepada korban cacat, janda, anak: yatim, perempuan Bah lain-lain., bark jumlah. pelayanan dan mekanisme penyaluraonya ~ang dllakukan secara ~tri di kantor camat maupun cti batak-barak penbrungsian. Piba:k Muspika juga ti~k mengganti transponasi pe)lgambitan JADUP ke kantor camat di beberapa tempat yang jauh dari lokas] pent!uf!~ian. '!\ ... Sampai den~an peoggalian data-di lapangan berak.hir, korban tsunami telah menerima JADUP sebanyak 3 kali penyaluran, dalam sekali penyaluran dibayarkan jatah untuk satu bulan. J'adi, dibandingk,a:n dengan 8 bulan para korban tsunam i sebaruS}lya meneriroa JADUP, artinya JADUP tidak secara rutin diterima oleh para korban. Masyarakat berharap JADUP sesegera mungkin dapat disalurkap karena disampjng durasi wak.fu pembagiannya sudab lama juga pengungsi tida.k memiliki
124 5.4.2. Keadaan keterjangkauan pelayanan a. Perspektif Penyedia Jay a nan Secara umum masyarakat pengungsi menerima informasi yang berhubungan dengan JADUP dari mulut ke mulut yang sering sel<.ali bersumber dari para relawan dan pengurus-pengurus posko bagi mereka yang menetap ,di barak dan kamp, bagi merel..e1 yang tinggal di kampung informasi bisanya terpusat di warong-warung kopi yang bersumber dari koran dan a12aratur desa atao informasi yang <jjbawa1can oleh
person-pe_rson yangJl..ulang dati kota atau mahasiswa yangberasal dari desa ter~but. ( Tidak terdapat media infonnasi tentang JAOUP yallg baik ke masyarakat, sehingga terkadang- masyarak.at memikirkan bahw~ memang dana JADUP sengaja
dideposito atau ditunda untukdibungak~ oleh aparat pemerintahan. TiCJ'ak ~da media diseminasi inforrnasi yang dapat diakses oteh masyarakat. , ll ~ Menurut Dinas PMBS baik saat F6D atau pWl w,orkshop, belum terdapat kejadian _penye1ewengan Ja_DUP. Namun dari media massa terlihat bahwa pemotongan JADUP kerap teljadi dan ~yarakat tidak mengerti mekanisme penuntutan. Contoh, kejadian di Muara Batu, Seunoddon, Tanah Pasir, d1l. .rn ~~ ~~~~ b. PerSP!'ktifMasya rakat ~ ~~ Ketika proses -penyaluran JADUP dila.kukan di kaJ:llP~ barak dan p~mukintan masyarakat korban tidak ada biaya yang dikeluar~ oleh para penerima JADUP, tetapi ketika proses penerimrum JADUP dilaksanakan di kantor camat, maka banyak masyarakat korban barns mengeluarkan biaya transportasi ojek atau RBT -yang jwnlahnya bervariasi tergantung jauh dekatnya kantor camat dengan tempat tinggal
125 masyarakat korban. Namun secara umum para masyarakat korban harus rnengeluarkan dan transportasi Rp 5000,- sampai Rp.lO.OOO,- 5.4.3. Keadaan kesetaraan pelayanan a. Perspektif Penyedia Jayanan Rumusan JADUP -adalah Rp. 3000, - x bari x jiwa.pengungsi, tanpa melihat usia dan bentuk-bentuk seks dan j: nis lainnya, termasuk untuk orang cacat dan anak- anak. Karena berbentuk uang, maka sernua pengungsi tanpa melihat Jatar beJakari_gnya memi1iki kesempa.tan untuk m.emenuhj kebu~Uhan b.idupnya secara bebas. u ~"' : / ~ b. Perspektif Masyarakat ~ Tidak ditemukan adanya pengistilnewaan bagi kelompok tertentu untuk memperoleh JADUP. Dem ikian juga halnya dengan upaya mempersulit penerimaan JADUP tidak dirasakan olelt korban bencana~ Hanya saja haru diakui bahwa penduduk yang memiliki uang akan lebih cepat dan lebih muda menerima JADUP dibandingkan dengan yang tidak memiljk:i uang. lni dikarenakan adanya biaya transportasi..,yapg harus dikeluarkan :.,...r Mengingat JADUP' y-ang disalurkan dalam bentuk uang, .maka Jayanan ini jelas beonanfaat bagi semua kelompok masyarakat tanpa pan~g buJu Ini diakui oleh semua intorman" yang mengatakan bahwa JADUP dapat dipergpnakan oleh semua orang termasuk orang c~cat.
5.4.4. Keadaan keterlibatan publik dalam pelayanao a. Perspektif Peoyedia layanan Dalam llngkung penyaluran JADUP belum lagi diidentiflkasi kebutuhan lainnya, walaupun menurut mereka program itu mungkin telah diprogramdalam blue prim. SeJama ini hanya penyamarataa.l\ saja, dan untu~ hal seperti ini pun ternyata pelaksanaan di lapangaf\ masih mengalami banyak harnbatan. Proses penyebaran informasi tentang layanan JADUP belum ada sama seka:lj yfmg dapat dijadikan acuan, bahkan pewacanaannya pun tidak terlihat dari p&llberitaan di media massa. '?.., ... Selama ini da.fi binas P.MBS telah membuat kotak saxan terhadap komplain dalam realisasi JADUP dati :masyarakat korban. ~ tain yang d\lakukan adalah dengan mengintegr,asikan mekanisme pengaduan dengan apaxat distribusi. Tentu saja hal iru tidak cu.kup maksimal dan efektifdalam menggali permasalahan. Hallainnya adalah mekanisme pema:ntauan yang dilakukan LSM, terutama yang bergerak di bidang good governance seperti-KDK. Dari merekalah diketahui bah.wa ada proses penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintab dalam"menyalurkan JADUP. Namun ,secara keseluruban terlihat permasalahan krusial adalab Iemahnya mekanisme kelernbagaan dan manajemen, mengantisipasi kesalahan-kesaJahan dan kerugian masyara1c.at dalam mendapatkan hak-haknya. l- \~ ~)1: ~ ~ \"; ~ b. Perspe~tif,Masyarakat e,NI'M 0 Menutut pengakuaruebagian besar informan, prose penyaJuran dan penentuan penerima JADUP tidak pernah melibatkan korban bencana. Abu tetapi ada kalanya proses penerimaan JADUP didahulqj dengan pelaporan d.iri oleh korban bencana ke ' 126
Geuchik untuk kemudian dilaporkan ke Camat. Namun demik:ian secara keseluruhan proses penyaluran JAOUP tidak melibatkan para pengungsi yang notabenenya adalah penerima JADVP Upaya yang dilakukan oleh beberapa penduduk untuk menyiasati layanan JADUP yang minim adalah dengan secepatnya kembali bekerja atau bahkan dengan cara menghutang. Beberapa. kasus pemotonga.n JADUP adakalanya disikapi dengan pasrah (kasus tfi Muara Batu) .Q.agmn ada pula peng!Jduk yang melakukan protes (kasus Seuhoddon ). Mekanisme penyampaian pendapat mengenai keberatan dan keluhan yang terjadi d] seputar penerimaan Jayanan JADUP oleh sebagian besar infonnan dikatakan tidak ada dan oleh Sybagian lainnya dikatakan tidak tabu. It' 5.5. Program Pelayaoao Renggantiao Dol.'nmen Kepemili~p ~ :. ? & 5.5.1. Keadaan Ketersediaan Layanan a. Perspektif Penyedia Layanan SeJama ini tidak ada program tentan~ sertifikasi taruih dati Pemda. BPN"telah melakukan pengukuran namun pembuatan settifikasi yang ang~rannya bersumber dari APBD s~pai saat ini be~ Iagi cair. Mtinyaifgkut pelayanan pembuatan dokumen ldentitas diti sepert~ KTP, K.K, Jj~h dan Surat N~ semua prosed'}!Dya masih sama dengan $ebelum Tsunami nmnun memang sudah ada kebijakan pembebasan btaya terutama untuk pembuatan KTP.. ~ K'areha sejauh ini "tidak ada perubahan berarti menyangkut mekanisme pelayanan penggantian dok'llmen yang hil~g, maka k:ondisi sarana dan prasarana juga sudah ada dan menurut pemerintah daerah hal itu sudah cukup memadai. I 127
128 Berdasarkan temuan Kornite Darurat Kemanusiaan (KDK) diketahui bahwa pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp. 2 milyar untuk pembebasan tanah. Hanya saja informasi dari clinas te rkait dana tersebut belum "cair' sehingga program tersebut belum beijalan. Mengenai ketersediaan personii dalam mendukung layanan hal ini teotunya dapat clikatak~n tidak menjadi sebua:h persoalan sebab tidak terdapat program khusus yang berkaitan dengan layanan pemulihan ekonomi. uN,M 0Y ~ b. Perspek;ifMasyarakat ~ f Layanan pengurusan dokumen identitas (KTP, IJAZAH, Kartu Keluarga dan SURA T NIKAH) dan kepemili.kan tanah sejauh ~ni masih berjalan apa- adanya. Dalam pandan gan infonnan, proses pengurusan dokumen-do~men tersebut tidak terdapat kemudahan. lnt dikarenakan proses pengurusan.qya tetap sama dengan kondisi nom1aJ sebelum tsunami I o/ Tidak -terdapat posko-posko khusus yang- melayani pengurusan dokumen identitas (KTP, IJAZAH, Kartu Keluar-ga dan SURA T NIKAH) dan kepemilikan tanab. Untuk mengurus dokumen-dokumeb tersebut, para pengungsi harus mengurus di lokasi layanan normal yang sam~ dengan kondisi sebelum Tsunami. "<... Pengurusan KTP tetap diJakukan dengan mengurusnya di Kantor Camat, Kantor Koramil dan Kantor Polsek. Sedangkan pengurusan KK hanya dilakukan di kantor k.ecamatan. Pengurusan dok:umen surat nikah d~a.kukan tetap di kantor agama. Oleb sebagian besar infonnan diungkapk.an bahwa pengurusan Surat nikah secara khusus tidak ada. Tidak itu saja menurut• sebagian informan Iainnya surat nikah bukanlah hal yang penting untuk diurus pada saat ini ~ ~
129 Untuk proses penggantian Ijazah biasanya dilakukan di sekolah dimana ijazah tersebut dikeluarkan, Ttupun bukan penggantian ijazah hanya saja pengeluaran surat keterangan pengganti Ijazah. Mengenai pelayanan penggantian akte tanah sebagian besar informan, menjawab bahwa.sampai saat ini belwn ada program khusus yang I berkaitan dengan kemudahan pengurusan dokumen kepemilikan tapah. ~ ... ~\ _. ) Karena tidak terdapat posko pelayanan pengurusan dokumen secara khusus, maka kualita..<; .Qankuantitas layana!!_oleh sebagian b~ifinfonnan diangz¥ sama saja atau tidak teh:tapat peJ"t+bahan sama sekali. Samppi saat ini tindakan masyarakat hanya dapat mengeluh atas- sikap dan tindakan-tindakan yang d.ilakukan oleh pihak peJayanan pengurusan dokurnen. Masyarakat sampai saat ini sangat mengharapkan
perhatian khusus tentang peQgurusan dokumen tenitama pengurusan KTP dan Akte Tanah. Tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut inisiatif dan kontribusi d,alam mendukung -~ayan.an kepemilikan dokumen kecuali hanya rnenunggu pemberitabuan oleh geuchik untuk setiap program yang telah di laksanakan. Dengan kata lain masyarakat hanya akan bergerak dan melapor jika ada 5.5.2. K"eadaan keterjangkquan pelayanan a. Perspektif _!!_nyedia layanan _ ~ P~myebaran informasi menyangkut layanan pergantian dokwnen yang betjalan saat ini masih mengandalkan penyebaran ,dari mulut ke nfulut. Semua pernbuatan dokumen Identitas (KTP, KK dan ijazah ) diberiklql secara gratis. Adapun proses
130 sertifikasi tanah sampai dengan saat ini masih belum ada kebijakan yang mengatur pembebasan biaya d.a1am pembuatannya. Karena tidak terdapat program khusus menyangkut layanan pengurusan atau penggantian dokumen identitas dan kepemilikan tanah maka pusat/posko peJayanan masih diselenggarakan pada masing- masing'instansi terkGfit ~,.,"'' )lo} - ~ ~ ~ c, "'I e.O ---- b. Perspektif Mas.yarakat Penyebaran intormashnenyangkut layanan pergantian dokurnen yang berjalan saat ini masih mengandalkan prose mulut ke mulut. Senma pembuatan dokumen ldentitas (KTP-? KK dan ijazah J diberikan secara gratis. Adapun proses seJtifikasi tanah samp;1i dengan saat ini masih bt(luro adaJ<ebijakan yang mengatur peml:>eQasan biaya da1am pembuatannya. 0 l ( ~ Karena tidak terdapat program khusus menyangkut layanan pengurusan atau penggantian dol~en identitas dan kepernilikan tana}j tnaka pusat/P$)sk~, pelayanan masih diselenggarakan pn.d.a masing-masing instansi terkait. Ticlak ada informasi yang di peroleh rn~nyap.gkut program dokumen secara utnum keeuali KTP dan K.K da.ri kantor geuchik. Untuk seti'ap dokwnen yang lainnya, masyarakat barns melapor duJu ke geuchik kemudian keuchik akan m~ngeluarkan surat pellj?;antar pemhuatan KTP. oz. .... Pendud~ yang tinggal di barak pengungsia!l yang letaknya cldak jauh dari pusat peinermtahan kecamata~ pr<ises· pembuatan KTP biasanya hanya akan memakan biaya sekitarRp 30.000-60.000 (kasus di Seunoddon. Tanah Pasir). Biaya I yang dikeluarkan ini biasanya dipergunakan Qittuk biaya a.dministrasi di Kantor
Camat, Polsek dan Koramil. Namun demikian dan juga kasus dimana tidak dikutip biaya pembuatan KTP pada beberapa pos. Adapun bagi mereka yang tinggal agak jauh maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar sebab mereka harus menge luarkan biaya tambahan untuk transportasL Biaya transportasi ekstra jika dokumen yang dijanjikan tidak selesai tepat waldu. Adapun untuk- pembuatan dokumen lain seperti ~jazah memang tidak ada biaya khusus ):;wg harus dikelmulgm kecuali biaya untuk transportasi itupun untuk sekolah yang letakhya jaub. Sedangkan uotuk akte tanah sejauh ini belum diketahui berapa biaya resmi yang harus dikeluarkan. Sampai saat ini menurut peng~·uarf para infonnan tidak terdapat po~ko, pelaya:Q.an dolq.Jmen kepemihkan uJeh ka'rena itu persoalan apaKah terjangkau atau tidak menjaoi masalah penting, OJeh sebagian informan lain d.ikatakan babwa mengingat proses pembuatan do~umen dilakukan di kantor-kantor yang terlet~k di pusat pemerintahan maka layanan peogurusan
_._ dokumen bisa dikatakan sulit dijangkau. 5.5.3. Keadaan kesetaraan pelayanan a. Perspektif .Penyedia Jay a nan - ~ Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe merasa bahwa seja.uh ini mekanisme pelayanan menyangkut penggantlan atau '{lembuatan dokumen identitas serta _k~pemilikan tanah yang hi lang atau rusak.. ak:ibat benc11ha alam tidak mengalami kendala. 131
b. Perspekrif~asyarakat Tidak ada keJompok khusus yang mendapatkan kemudahan dalam layanan pengurusan dokumen, akan tetapi siapa yang dapat membayar biaya yang dikenakan itulah yang akan mendapat kemudahan. Ke lompok ,yang dipersuht tentu saja masyarakat yang kurang marnpu, bahkan masyarakat berutarig ka,.tetangganya untuk dapat rnembuat dokumen kepemilikan baru, dengan han~.pan dibayar ketika , v~IM{:.V _/ mendapatkart uang.JADUP. ~ Pandangan mayoritas infonnan menyebutkan babwa tidak ada perbedaan secara individual dalam pengurusan dokumen. Masyaraloot yang mau membuat saja dengan sural pengantar dari Geuehik. rtf' N dokumen ke~m:ihkan harus datang melapor ke kantor camat serta Kapolsek, tentu ~ gi f ~~ 'c;\{i" 5.5.4 . .Keadaan keterlibatan publik da lam pelayanan a. Perspektif Peny~dia Jayanan Proses pelayanan pengurusan dan penggantian dokumen sampai dengan sekarang secara khus'U$ tidak ada yang diperuntukkan untuk kaum rentan terutama anak yatim·pial!l. Kebijakan pengurusan dokumen kepemilikan tanah untuk an.ak yatim biasanya di lakukan oleh wali dan sangat tergantung pada aparatur yang berwenang terutama pfh,slk keuchik dan gampong.
Sejauh ini tidak ada kegiatan atau program layanan do.ktimen_yang secara
khusus melibalkan'penduduk korban bencana kecuaH se6agai korban pelapor. Namun sejauh ini tidak ada kebijakan kbusus untuk membuka posko pengaduan. 132
b. Perspektif Masyarakat Masyarakat tidak pemah terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan layanan dokumen kepemilikan, masyarakat hanya menjadi pelapor sekaligus korban dari dokumeJ) ~yang hiJang. Sejauh ini masyarakat tidak bisa melakuka n !indakan- . I tindakan dalam proses penyelenggaraan penggantian dokumen. Karenanya masyanikat hanya bisa mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan tanpa bisa f-IIM~v J mengeluh. ~ ~ I Berdasarkan hasil temuan lapangan diperoleh informasi bahwa sampai saat ini tidak ada mekanisme pengaduan berlCai:tan dengan kebera.tan korban bericana mengena( ... hambatan dan kesu!itan daJarn pengurusan dokwn.en yang hilang. / a. Perspekti1P; nyedia Layanan-~ Setelah tsunami, aspek perekonomiap menjadi aspek yang sangat memerlukan penanganan yang serius. Hal ini diungkapkan oleh sebagian b;esar intonnan· yang berasal dan pemerintah dan aktifis LSM. Sejauh ini- beberapa program_ pemulihan I ekonomi yang disediakan diantaranya a.QaJah Bantuan perahu . dan boat qeserta peralatan melaut untuk. masyarakat nelayan dari Departemen SosiaJ dan beberapa LSM (JALO~ ~ianglala, Malte~~ Pennata, Save _The Children, lndosiar dll). I ,I Pemberian Modal Usaha. Petemakan Kambing, Ayam dan Lembu (Indosiar). Pemberian bantuan pertanian berupa Hand Tractor, bibit, pupuk dan perbaikan lahan pertanian oleh Dinas,Pertanian dap F AO. Perbaikan tambak dilakUkan oleh beberapa 133
LSM seperti OX F AM. Pe mberian bantuan modaJ usaha produl1:if seperti bantuan mesin jahit, modal berdagang dlL Bantuan pemulihan ekonomi yang direncanakan oleh pernerintah sebahagian besar belum bisa direalisasikan sebab proses pencairan anggaran tidak beijalan Jancar. Adapun bantuan pemulihan yang dilakukan LSM cenderung berjalan senditi-sendiri tanpa ada lcoordinasi yang jelas antar lembaga. Sejauh ini sarana pendukung dari ~etiap bantuan y~g ada juga masib belum memadai. Bantuan perahulboat udak dise{tai dengan perbaikan TPl dan tangkahanlpelabuban pendaratan ikan yang memadai. Bantuan peternakan juga tidak diduk."UOg oleh sarana pemasaran yangjelas dan sebaga·mya. tJ111 o : / Proses transparansi menyangkut pengelolaan temyata masili jallli dari harapan. Sebagian lembaga (LSM dan pemerintah) masih ]Jletasa bahwa persoalan dana dan merupakan hal intern yang tidak;Ia~ak diketahuj publik. Paling tidak hal ini terlihat dari sulitnya mereka mem.berikan jumlah nominal dari setiap program yang dianggarkan. Saat ini salah satu anggax:an ba,ntuan pemu1ihan ekonomi yang bisa diketahul publik hanya bautuan boat dari Depsos sebesar R p. 5 milyar untuk;200 '-- ·JIM~- J perahu. -~ Ketersediaan personil menyangkut pendukung kelancaran program Jayanan pemulihan ekonomi dirasakan oleh aparatur pemda untuk diufigkapkan. Hal ini
berkaitan dengan belum terealfsasinya sebagian besar anggaran sehlnw program-
program y'arrg direncanakan belum l>isa dilaksanakaiL Dipihak LSM, personil yang tersedia sangat sesuai ·dengan kebutuhan yang d.iperlukan. Ini di.katenakan caku}ktn wilayah keij~ LSM tidak selua,s dan proses pengelolaannya tidak seluas pemerifuah. 134
Ka1aupun tidak semua personil LSM mampu berbahasa loka, maka strategi untuk melancarkan program adalah dengan cara merekrut penduduk setempat sebagai staf lokal. b. PersJ!ektif Masyara.ka,t Berdasarkan temuan yang diungk-apkan para informan babwa diketahui saat 101 program bantuan pemuliliap ekonomi adalah program yang paling sering dijanjikan oleh penyedia Iayanan b~ dari ~~Iangan ·l'ernerintah maupun LSM_ Layana:ti yang berupa bantuan ekonomi aiantaranya adalah pemberian bantuan boat dan peralatan melavt untuk nelayan (pemerintah RJ dan Asing,__ LSM Jalo dll), perbaikan fahan tambak (Oxfam dll}. pemberian modal petemakan baik. petemakan ayam, kambing dan lembu (Indosiar dll), ~erta bantuan modal ¢;aha produl'tif Jainnya seperti modal berdag~g. modal usaha jahit menjahit dan sebagainya. Dari sek.ian banyak janji yang pemah .. di~gkapkan oleh para penyedia Ja~~a~ menurut masyarakat banya sebagian saja di\vujudkan. Bagi mereka yang telah menerima bantuan pemulihan ekonom1, secara kualitas tidak semua bantuan tersebut memuaskan. Ini d'ikarenakan adanya kualitas dan kuantitas bantuan yang tidak sesuai dengan janji awaf pi.hak penyedia layanan. Beberapa kasus yang dianggap penduduk mengecewakan mereka adalah barituan petemakan yang 'dijanjikan oleh pihak lndosiar (kasus di Muara BatQ), bantuan boat dengan }rualitas kayu yang kurimg baik (kasus bantuan MENSOS RI) dan sebaga'inya. Sedangkan bagi masyarakat yang belum menerima merasa bahwa kualitas dan kuantitas bantuan pemulihan ekonomi masih sangat kurang. Mengingat kondisi 135
sebagian bantuan yang tidak sama dengan yang dijanjikan mak sikap kecewa dan merasa ditipu juga dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja gampongkan e konomi mengakibatkan mereka tidak begitu mempersoalkan bantuan ekonomi yang ada tersebut. Respon penduduk yang belum menerima bantuan pemuhhan ekonomi tentu saja cenderung menganggap bahwa ada ketimkadilan dalam penyaluran bantuan ekonomi sebab ada ko'rban yang mendapat dan ada pula yang tidak mendapat. Secara umum menurut infonnan yang diwawancarai tidak terdapat inisiatif QaJl kontribusi berarti dari mere.ka guna mendukung lay~man pemulihan ekonomi yaug ada. , 4 Kenyataan ini ~terjadi karena adanya kekecewaan akibat kualitas dan kuantitas bantuan yang menyimpang dari kesepa.Katan atau janji awal. Satu-satunya inisiatif masyaraka( dalar,n membantu~ penyaluran bantua'tl pernulihan ekonom1 yang informasinya tersebar _secara merata adalah dengan meJakukan penyeleksian secara bersa.ma ·caJon penerima bantuan. Model penye1eksian peJferima bantuan layanan pemuJihan ekonomi saat ini s~t. sulit dilakukan secara musyawarah untuk mufakat A.kibatnya model pengundtan merupakan pilihan yang paling mudah diterima dan dilakukan oleh masyara.kat penerima bantuan. 5.6.2. Keadaan ketetj.angk4ua1t pelayanan a. Perspektif Penyedia J~yanan Sejauh ini penyebaran infonnasi bantuan P.Cmerintah menggunakan jalur _, ~ birok:rasi: meliputi, dinas terkait, ke keClJID.atan7 ke aparatur gampong dan kemudian tersebar kepada masyarabtt Oleh karena tbi bantuan pemerintah seperti boat prioritas peneri.manya di tentllkan oleh pihal:c kecamatan dan aparatur Gampong. Sedangkan ' 136
informasi layanan pemulihan ekonomi yang dise1enggarakan oleh LSM, proses penyebarannya meJalui staf lapangan serta aparatur gam pong. Tindakan pungutan liar atas semua bantuan ekonomi yang berlangsung sampai dengan saat penggalain data berakhir tidak ditemukan. Akan tetapi karena sifat bantuan ekonomi yang cenderung bersifat "revolvinf{ futUl' maka beberapa persen dari setiap hasH usaha produktif yang dilangsungkan harus diberikan kepada pihak pengelola bantUan untuk: di_gulirkan ke kelompok atau penduduldiliDnya. b. Perspektif Masyarakat Informasi roengenai bantuap pemUlihan ekonorni tidak tersebar secara merata. T idak itu saja surober bantuan juga sering tidak di ketahui oleh korban bencana g \ sebab ·penyaluraru1ya ditangani langsung oleh Geuchik dan apardtumya. OJeh sebagian infonnan diungkapkan bahwa model ~nyaluran yang diserahkan langsung ke Geut.:.f?ik mepgakibatJsan banya orang-orang yang dekat dengan (;;euchik saja1a,h yang akan menerima bantuan pemulihan ekonomi tersebut (kasus desa-desa Muara Batu), Selain penyebaran infonnasi Yattg terkesan terbatas, berbagai layanan pemulihan ekooomi dalam proses _penyebarannya juga tidak diikuti oleh a4anya transparansi dana. Sebagiarrbesar infonnan mengatakan tidak ditemukan adanya biaya yang hirus dikeluarkan oleh masyarakat korban bcncana untuk- bisa -- menerima bantuan pemulihan ekonomi_ Hanya saja proses pernbaghm bantuan sering
sekali hanya dilandaskan pacfu kede~tan dengan aparatur gampong atau pihak pemberi bantuan dan b.ukan berdasarkan pri0ritas yang paling-membutuhkan. 137
Mcngingat sebagian besar bantuan ekonomi bersifat Revolving Fund, maka hasi1 keuntungan dari usaha yang dibantu harus disisihkan sekian persen sesuai dengan kesepakatan untuk kemudian rnenjadi dana yang akan diterima oleh penduduk yang belum menerima (kasus bantuan boat dari Lembaga JALO) 5.6.3. Keada an keset(lrllllft peJayanan ~ Perspektif Penyedia layanan Mesklpun dik.atakan b'ahwa tidak ada pemilahan, namun _dahtm kenyataannya bantuan bagi perempuan masib sangat kurang .. Padahal perempuan adalah orang yang paling menderita. Dapat terlihat kondisi ibu-ibu di Seunoddon dan Muara Batu yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi sejauh ini memang bantuan yang tersedia masih 1ebih berorientasi kepada kaum Jaki-laki . }l~un demikian beberapa staf LSM yang diwawancarai mengata,kan bahwa selain untuk laki-l.aki ada j uga program pemurihan ekonorni yang·*peruntukkan bagi kaum perempuan. b. Perspektif Masyaraka\ Berdasarkan pengungkapan i:nforman mengenai proses penya1uran bantuan pemulihan ekonomi, mak.a tentu saja terJihat bahwa kebanyakan bantuan ekonomi hanya kan diterima oleh masyarakat k<>rbaR bencana yan~ 'memiliki kedekatan dengan aparatur Gam pong atau kedekatan dengan anggota penyedia., Ja yanan. Kalaupun ada perl&:lduk yang tnerasa dipersulit untuk merterirna layanan, anggapan itu sebenarnya lebih kepada keluhan tentang lidak terbuka atau tersebamya informasi bantuan pemutihan-ekonomi yang. ada. Berdasarkan 4ata yang ditemukan di lapangan 138
diketahui bahwa banyak j enis bant uan layanan pemulihan ekonomi hanya khusus untuk kaum Jaki-laki saja. Dalam pandangan infonnan hal inj mungk.in saja dikarenaka.n bahwa laki~laki adalah kepala rumah tangga sehingga akan Jebih baik piha.k laki-laki saja yang d.ibantu sebab merekalah yang memiliki tanggungjawab. Kalaupw1 ada bantuan khusus untuk ·perempuan sejalili iru masih hanya bempa bantuan modal u~aha yang jumlabnya biasanya jugfl lebjh sedikit dari pada balltuan untuk_kautn Jaki-laki. ~ /J "c~, 4~~ 5.6.4. Keadaan keterlibata11 publik daJam pefayanan b. PerspektjfPenyedia Jayanan o : / Sejauh mekanisme p:engidenti:fikasian kebutuhan masyarakat banya dilakukan secara parsial oleh LSM}Jembaga yang akfUl menyaiurkan bantuan secara mand.iri . Sedangkan pemerintah, sejauh ini mekanisme pengumpulan data menyangkut kebutuhan clilakukan dengan menggunakan jalur blrokrasi. Menurut 1-tasil diskusi yang qilakukan, beberap.a dinas telah meJaku,kan survey awal rpenyangkut kebutuhan apa yang barus d.ipenuhi oJeh penduduk yang terkena tsunami. Sejauh irri d1a'kui bahwa mayoritas bantuan pemulihan ekonomi cendenmg diberikan kef!ada orang yang sehat tubuhnya sebab pnnsip bantuan yang berupa revolving fund dan cash for work menuntut hal terseout. Dahfm pengelolaan bantuan e~onomi yang ~Oeribn ada beb~a model yang d.iterapkan oleh beb~rapa LSM. Secara umum ada LSM yang melioatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring) dan evafuasi. Namun yang paling sering adalah perekrutan untuk tenaga kasar, dan bukan tenaga 139
140 ahli. Adapun pengelolaan bantuan ekonomi dari pemerint.ah, penduduk yang merupakan korban bencana masih banya berperan sebagai penerima bantuan semata Sejauh ini memang tidak tersedia pos khusus yang diselenggarakan oleh pihak penyedia layanan pernulihan ekonomi yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau keberatan korban atas bantuan ekonomi yang ada. ~~ \~~~ ~~ ;:!) ~ \~ f.Jh 0 0 1 ~ II b. PerspektifMasya rakat hi Sebagian besaF infonnan mengatak~.m bahwa keterlibatan mereka bisa dikatakan tidak: terlibat secara aktif dalam.mere.ncanakan dan melaksanakan program bantuan ekonomi. Hal ini diak:ui mereka berdasarkan pengalaman bahwa seja-uh ini mereka hanyalah penerima bantuan yang sering sekafi tidak terlibat dalam proses pengac:fuan bantuan. .:Ka,sus bantuan boat tnisalnya, diungkapKa.n oleh sebagian in form~ bahwa mereka memang dita~ai tentang tipe bo~t serta ukuran me::;in yang akan diguna,kan na£nl.ln dalam pengada-annya mereka tidak-terlibat. ~ Adanya bantuan la}'anan pemulihaD ekonomi yang tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh sebagian infonnan biasanya hanya disik"api secara diam. Kalaupun mereka mengeluh, keluhan itu hanya diungka:pkan diantara mereka saja. Di beberapa tempat, bantuan ekonomi yang tid.ak sesuai biasanya disi.k'api dengan ti&k menggunakan bantuan tersebut (MayoritlS adalah kasus bantuan poat seperti yang terjadi di lrecamatan Muara Batu, khususnya di desa D~) Adanya keJuhan mengenai .kualitas dan kuantitas fayanan pemullhan ekonomi yang tidak sesuai dengan kesepakata.n sering sekali tidak l>.isa disalurkan sebab menurut informan posisi korban jauh lebih rendah dari posisi pemberi bantuan. Hal
in1 menurut informan juga tetjadi karena sampai saat ini mereka tidak melihat adanya badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk menyalurkan atau menyampaikan keluhan dan penyimpangan untuk ditindaklanjuti. 5.7. Priusip '~Gendet Sen,sitlve" dalam P roses Rehabilitasi dan lt.ek.onstr uksj: Kegagalao di tingkatlmplementasi J _ 'Z. '::> Melihat keberadaan dari Q_rogram yang ditawarkan oleh penyedia. layanan baik itu LSM maupun pemerintah di masa rehabilitasi dan rekonstnJksi secara umum diketahUI bahwa ide tenfaog kesetaraan jender menjadi salah satu prinsip ·yang dipegang. lni pafing tidak dapat dilihat dari penjelasan dari perspektif peoyedia layanan menyangkut kondisi dan proses pemberian layanan yang dilakukan. Si nergis dengan gambaran ini, seorang staf LSM y~ng kebetulan juga menjadi infonnan dalam kajian ini mengatakan:
"Se$uai dengan prinsip kebersamaan dan kearlilan, maka ilampi"r semua program atau Jayanan yang mberikart oleh lembaga ;k.ami selama tnasa rehabilitasi dan rekonstruksi ini te)ah menempatkan isu gender sebagai sesuatu yang ha.rUs diperhatikan. Ide 'tentang prinsip kesetaraan gender-kan telah menjadi isu global, jadi mau gak mau prinsip kesetaraan gender menjadi hal ~nting. ctalam pelaksanaan program Y3:M ditawarkan" (wa"vancara, 3 Septembei 2006) Bila melihat uraian pada bagian s ebelumnya maka dapat pula kita pafiami bahwa apa yang dikatakan oleh informan yang kebetulan staf LSM di atas memiliki kebenaran dati versi penyedia jasa. Pun aemikian. basil wawancara yang_mendalarn
kepada apatatur pemerintah dan beberapa staf LSM yang terlibat proses pemberian layanan di masa rehabilitasi dan rekonstnikSi menyangkut sejaub mana keberhaSiian dari implem~n~i prinsip ~esetar¥n gender menunjukkah indikasi sebaliknya. 141
142 Walaupun secara ideaJisme bampir semua informan yang berasal dari pihak penyedia layanan mengatakan teJah menjadikan isu gender sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan Jayanan, namun sebagian kecil rnenyetujui bahwa secara faktual ide itu tentang kesetaraan gender belum sepenuhnya terimplementasi ~dengan baik. Beberapa hal yang secara nyata tnenunjukkan adanya indikasi tentang kegagaJan implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak sensiti f gender dapat dilihat dari: ~ Adanya [ayanan perumahan (pennanenlsementar~) yang tidak. memperhatikan kebutuhan dan keperluan perempuan Sejauh ini hampir sebagian besar bantuan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah dan LSM hanya diperuntukkan bagi kaum laki-Iaki. Hal ini didasarkan asumsi bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga adalah Iaki-laki selaku lcepa1a keluarga. "/
KeterJibatan perempuan daiam beber~pa program rebabilitasi dan rekonstruksi sering sekali dianggap hanya sebagai aktifitas skunder sebagai pelengkap kegiatim laki-laki, dil. ., ~~ ., I 'j Kondisi yang menunjtikk.an bahwa ide kesetal'aan gender belum sepenuhnya berhasiJ diterapkan dalam pemberian layanan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Pusong juga diamin:i oleh sebagian besar informan perempuan yang berasai dari masyarakat Keberadaan program ~ng tidak menem~an perempuan sej)agai satah satu ke!ompok rentan telah menjadi bahan pertimbangan m.aSyarakat untuk memberikan pemyataan 'bahwa layanan yahg ditawarkan oleh banyak pihak sering
sekaJi tidak sesuai dengan kenyataan yang terja<li. Mengenai hal ini seorang informan yang kebetulan tokoh perempuan menjelaskan: "Bagaimana mau mengatakannya ya ... seringkali kami dengar bahwa semua pihak yang memberikan bantuan mengatakan akan meJibatk.an kami kaum perempuan secara adil. Tapi, sejauh yang kami rasakan dan .mun~kin juga dirasakan perempuan Iainnya baik y~g ada di barak rn~upun yang masih tioggaJ di Pusbng ( desa asal) pasti setnju kalau temyata perempuan sering Se:kali diabaikan. Bantuan ekonomj saja lebih banyak hanya untuk laki-Jaki walaupun ada juga yang untuk perempuan tapi jutnlahnya tak sebanyak bantuan untuk laki-laki. Mungkin mereka yang memberi bantuan hanya melihat bahwa 1aki-laki adalah pihak yang bertanggung jawab, Jadi, kalau mereka i tak.i-laki) telah djheri pekeljaan secara otomatis kami ._Perempuan akafl bisa temaftahi. Mungkin be~ar kalau laki-laki itu adalah kepala n.unah tangga, tapi bagaimana kalau ternyata ada rumah ta.ngga yang didalamnya perempuan sernua?"Model bantuan ekonomi yang seperti saya bilang ta.di kan jadi tidak bisa dikatakan adir (wawancara, 6 Desember 2005) Upaya mengidentiftkasi hal-hal menjadikan hambatan atas impJementasi prinsip kesetaraan gender da~arn program yang ditawarkan oJeh pihak-pihak: penyedia Jayanan menunjukkan beberapa hal diantaraJl'ya berkenaan deogan pola k.eb1jakan ~
yang ada djsekitar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi utama· berkartan dengan
pembagian wewenang dan pelaksanaan koordinasi. Tidak hanya itu, haJ lainnya yang jug disinyalir menjadi pe:nghambat bagi intplementasi pfogram rehabilitasi dan rekonstruksi y~g sensitif gepder juga disebabk.an oleh kondisi sosia1 ditnana masyarakat sanga,t minim menepma iilfonnasi ~erta:.terb~snya kua;litas··sumQ.erdaya manusia yang mam12u, menjadi mitra dalam membantu penyebaran menyangkut kesetaraan gender dalam setiap pelaksanaan program layanan. Pola k:oordinasi antar banyaK: pihak yang memberikan batuan yang terkesan semra\vuf ten1tama di masa awaJ proses rehabilltasi dan rekonstrUk.si menjadi seboah bagian yang paling mempengarubi tingkat kesuksesan rehabiJitag.i- dan rekonstryksi 143 / ide-ide J
yang sedang dijalankan di tingkat masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab, dalam banyak hal masih mengalami kesulitan dalam memainkan perannya. Hal ini sesuai dengan basil penggalian data yang dilakukan melalui sebuah FGD rumana seorang aparatur pemerintahan rnengatakan: "Dalam kondisi sekarang jni, semua pihak masih terkesan be.tjalan sendiri &endiri. Ini muogkin disebabkan kon<iisJ pemerintahan di aceh yang juga masih dalam kondisi yang tidak normal. Kenyataan yang terjadi hari ini dimana semua p1h.ak xang memberikan bantuan bekeJja dengan kebijakan sendiri gtemberikan Ia)5Uiao telah menyebabkan adanya 1,1rinsip-prinsip sepenuhnya blsa diawasi rehabilitasi dan implementasin~a. Tapi apa mau dikata, masih untung ada yang memberikan bantuan dari pada tidak? Kalau tidak mungkin kondisi masyarakat kita sudah lebih parah" (FGD, 27 Agustus 2005} rekonstruksi yang tidal,( J
Pernyataan· di atas semakin memperjelas gambaran bagaimana sebenarnya kebijakan tclah menjadi sebuah elemen yang cuJrup- betpengaruh pada kemajuan prose$ rehabititasi dan rekonstruksi yang berjalan di Ate}l. Pada masa proses penggalian data lapangan penelltian ini berlangsung, kehadiran BRR (Badan Rehabilitasi d~ Rekonstruksi) masih belum teras1l manfaatnya. Berdwt ini akan dipaparkan bagaimana sebenarnya proses koorrunasi darl pembagian wewenang berjalan di tengah program rehabilitasi datltrekonstruksi Aceh. 5.7.1. Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasj dan Rekonstrnksi r Wawancara dan F6D dengan pihak pemerintah melalui dinas terkaii dan beberapa LSM _ yang sedang ~elakultan program rek-onstruksi rum rehabilitasi diperoleh gambatan bahwa sejauh ini pembagia.n kewenangan dan Iingkup ke.Ija antara.BRR di tingkat,p:.-opinsi dengan pemerintah daerah kabtJ.paten Aceh Utara dan kota Lhokset:~mawe tidak tegas. B~berapa pegawai pemer-intahanjuga tidak mengerti 144
145 bagairoana BRR melakukan tugasnya di daerah, sebab sejaub ini mereka meHhat bahwa fokus BRR masih di pusat pemerintahan Aceh yaitu sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal ini juga dapat dllihat dari laporan resmi dalam buletin yang diterbitkan BBR pada bulan Agustus yang memuat tentang reneana proyek rekonstfuksi dan reb.aBijita'si yang akan dilakukan. Dalam 6uJetin itu dimuat ba:hwa di Aceh Utara dan 'Kota. Lhokseumawe hanya terdapat atau rencana program rekonstruksi dan rehabilitasi, P'ldahal kondisi di lapangan telah banyaLLSM yang mulai melakukan program rekonstrnksi dan rehabititasi terutama di bidang perun1ahan dan ekonomi. ~J Hasil lain dari iliskusi dan wawapcara dengan beberapa perwakilan dinas yang secara langsung menangani Jcorbhn ~encana mengungk!!pkan bahwa dalam pola penanganan korban bencana saat ini dirasakan sering terja<fi .kewenangan yang tumpang tindih (overlapping). Menurut pihak pemerin~ proses rekonstruksi dan rehabilitasi..memang harus melibatkan banyak dinas~rkait namtm dalam k.Qndisi saat ini pembagian tugas dan lingk4p peke.rjaan menjadi tidak efektif Hal ini dapat d ilihat dari adanya tumpang tindih program seperti program penanaman mangrove ofeh Dinas kelautan dan perikanan temyata juga dijadikarr-program oleh dinas perkebunan dan kehutanan. SeJAuh ini belum ada usaha spesifik ditakt:Jkan untuk mengatasi ketumpangtindihan kewenangan. Sebab aplikasi dari praktik kewenangan tersebut tidak betj'alan d~gan baik. ~ Buruknya kondisi koordinasi yang terjalin antara pihak-pihak pemberi layanan dalam proses tehabilitasi dan rekonstruksi secara nyata juga disetujui oleh masyani~t. Sejauh ini terebm._keny~taan bahwa pet;nahaman para,intbrman tentang
apa itu blue print rehabilitasi dan rekonstruksi saja masih sangat terbatas. Dari mereka yang pernah mendengar hanya sebagian kecil memahami bahwa blue print adalah petunjuk yang harus diikuti untuk melakukan pembangunan ulang di lokasi yang terkena bencana. Oleb sebagian lagi dikatakan babwa blue print hanya merupakan rencana pemerintan untuk rrk~"mbangun daerah· yang kena bencana. Munculny;;'l. sikap apatis dari sebagjan masyarakat korban bencana mengenai perk:embangan implementasi kebijakan seputa! proses rehabi1itasf dan rekanstruksi menurut pengakuan sebagian masyaraka.'t karena yang paling penting saat ini bagi m ereka adalah bertahan hidup dan bukan ha1 lain.tlya. Menurut pengakuan pihak peroerintah melalui dinas-dinas terkai~ dilcetahui JUga bahwa pihak yang paling memiliki potensi kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam mengat'Ur dan mengawasi proses rekonstruksi dan rehahllitasi_yfiD.g sedang berjalan saat .:ini di tingkat kabupaten kota adalah BAPPEDA. Hal yang sama juga ditmg.kapkftn oleh.kalangan 'LSM. Hanya saja oleh kaJangan LSM di'ungkapkan I bahwa bagi mereka, kewenangan untuk melakukan koord.u"lasi dilakukan oleh pemerinfah secara umu/n tanpa menyebut, bada.n atau institu$i a.pa yang menangani secara spesift.k.. ~ Berdasarkan pengamatan dan didukung dengan basil wawancara dengan beberapa staf LSM, dik'etahui bahwa selama ini pihak yang eenderung berwenang dalam rnenyukseskan atau mengbambat program relmnsttuksi dan reliabilitasi '3dalah pihak MUSPlrc.\. Di tingk.at..-aplikasi program, sejauh irti banyak LSM yarlg hanya melapor ke Kenchik dan melampirkan tembusan ke Pihak k~earnatan! MUSPlKA. Akibatnya dj beberapa desa terkesan- pihak kecamatan memiliki kewenangan yang 146
147 lebih untuk mengontrol pelaksanaan program utamanya program perumahan. Ada kasus dimana Pihak MUSPIKA (Camat, Koramil, Polsek) terkesan memaksa LSM pemberi bantuan agar diberi jatah untuk menjadi pemasok Material bahan bangunan. Tidak. itu saja ada juga kasus MUSPIKA meminta "jatah" uang dalam jumlah tertentu untuk setiap rumah yang dibangun. Sebagian LSM yang diwawancarai merasa bahwa mereka masih berjalan sendiri. Akibatnya ada desa kebutilllan penduduknya tidak terpenulii karena keterbatasan.I:SM. Akan tetapi ka_Jena desa itu telah..~da. LSM yang "mengklaim" sebagai lokasi program mereka IJ).a.ka LSM Lain juga tidak mau masuk ke desa tersebut seb<fb 1takut dianggap mengganggu kavling wiJayah keija fembaga lain c,111 OJ tJ"VIM o_/ tJ111 ~0 J Guna tr:Jembangun k.oordittasi yang saat 'im tidak berjalan, maka yang paling penting dilak'llkan adalah membangun koplUnikasi antar mu1ti stake holder untuk mencegah tumpang tindihnya program dan senjangnya program bantuan di daerah lain. Koordinasi ~ uga berperan sebagai clearing dan mformution centre yang menjelaskan dan mengotlfirmasi kebutuhan masyarakat ses:uai dengan kebUtuhan mendesak yang perlu segera menjadi pnoritas. Koordinasi Juga mempercepat proses pembangunan agar tidak terhambat oleh masalah eerizinan. administrasi; assessment yang berulang kali, ,fike or dislike berkaitan dertgan kedekatan pendonor a:tas daerah bantua.n. (bisa jadi karena berasal daerab-daerah yang sama atao masalah subjektif lainnya), 4istorsf jtnggaran ~mbangunan juga seka!Jgus pencegahan pemborosan anggaran karena te.myata program yang akan dilaksanakan telah dt1aksanakan oleh instansi atau lembaga tertentu. Hal yang juga sangat dipenting!wl dalam koorffinasi ~~~~
148 adalah masalah ketertiban dan )egitimasi database yang dapat dijadikan rujukan bersama. Level koordinasi yang paling utama adalah eli tingkat kabupaten/ kota, antar dinas dan LSM. Selama ini hubungan antara pemda dan LSM tidak terjalin begitu baik. N'amun diharapkan juga mefibatkan para pemimpin di tingkat desa, sehingga pola pembangunan yang partisipatif daJnit terjadi. Di tingkat d~sa pola koord)nasi dengan me1ibatkan minimal geuchtk~ sebagai aparqt.,pemerintahan desa selanjutnya dapat menggunakan apru;at-aparat pemerintahan subordinasi, bingga masyarakat sebagai pattisi pan dan pengawas Japangan. ~) Pengbbattm pertarna ada pada multi stakeholders yang mehentukan kewena9g~apa sa)a yang seh~snya diembanny.a. Ketluc~, adalah division of lqbour terkait dengan siapa melakukan apa dalWt proyek pemhangunan. Ketiga~ MOU dengan masyarakat korban sebagai pengguna Jayanan tentang proyek yang dijalankan. Keempat, monitoring d~·eyaJuasi pelaksanaan program di lapangan yang menempatkan BAPPEDA sebagai lembaga tertinggi yang Bertanggung jawab dalam melaksanak.an auditing. Di samping itu proses monitoring dan evaluasi juga melibatkan instansi penyedia Iayanan oersama masyarakat. / ' 5.7.2. Akses informasi dan Keterbatasan Sumberdaya Manusia: Masalah Umum Perempuan Korban Seucaua Bila melihat permasalaban yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat masyarakat korbany sebagian besar berupa minin:mya informasi serta rendahnya kualitas sumbet daya manusia. Kedua ha1 ini adalah bagian
149 kecil dari gambaran umum permasalahan yang dapat dijwnpai pada sebagian besar tempat yang terkena bencana termasuk wilayah Pusong. Minimnya sumber informasi yang dapat diakses telah mer~adikan sebagian masyarakat terutama perempuan menjadi bersikap dejimsif atau hanya menunggu saja. Akibatnya ban yak program layan~ yang dilaku~n ofeh banyak pihak menjadi tidak terakses. Keterbatasan sumber informasi ini pul~!ah yang telah menjadi penyebab kegagaJan implem~ntasi ide-ide ke~etaraan gender diterapkan dalam prog®n -rebabilitasi dan ..rekonstruksi yang berja1an. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak masyarakat tidak m~ngetahui haFbq.l apa yang seharusnya d:iterima{)leh laki-laki dan hal-hal apa yang seharusnya diterima oteh per.eropuan. Banyak sekali bantuan-batuan yang diprioritaskan untuk oleh peremprnm-pada akhimya himts di&erah.ka'n kepada hlki-laki akibat ketidakmampuan k:(!.um perempuan mengakses informas1 yang ada. ~ \ Sejalan dengan keterbatasan untuk mengakses swnber infonnasi~ r;endahnya
kualitas sumberclaya perempuan dibanyak tempat tetah menjadikan pengawasan terhadap program rehabiUtasi dan rek(mstruksi agar memperliatikan perem..Puan menjadi Jemah. Untuk kasns Pusong saja, sedikit sekali atau kalau boleh dibilang tidak ada -perempillln Pusong yang dire.krut untuk; menjadi sukarelawan LSM mengingat ketatnya seleksi lintuk menjadi relawan LSM. Rendahnya sumberdaya ini tentunya bukanlah a.kses Iangsung dari bencana namun merupakan sebuah alibat
yang Iafur dari proses sebe1umnya. Wawancara .ke~ sebagian besar p.erempuan
menunjukkan kenyataan bahwa pendidikan bagi pereropuan P1:tsong beJumJab menjadi hal yang pentmg. Hal yang sama juga ditetnukan padd masyarakat di daerah lainyangterkenabencana. ~ ~ ~
150 Kualitas sumberdaya yang rendah ini memiliki kaitan yang kuat pu1a dengan kemampuan untuk mengakses informasi. Mengenai kua1itas sumber daya manusia dan kemampuan mengakses infonnasi tru diceritakan oleh seorang perempuan sebagai heriku,t: 'lvfacam rnanalah kami bisa mepgetahui infonnasi seputar bantuan yang-ada. Selama inikan, infonnasi itu biasanya disebarkan me1aiui koran, pengumuman <ian computer'(ihtemet). Walaupun ada jugalab yang disebarkan dari mulut ke mulut. Kami (perempuan) yang sudah tua inikan sebagian besar sulit membaca. jadi manafah bisa karni mengeta_hui bantuan apa yang ada untuk kamr. K~lal!. mereka {perempuan) yang muda mungkin mas.ih bisalah membaca tapi itu tad.i, laki-lalci biasanya pasti lebih cepaf memperoleh sebab kadang kala mere,ka tidak punya £Clcerjaan lain. Kami jni,, cobalah liat! masih barns mengurus suamilah, anaklah dan diri sentliri"" (wawancara, 12 Nopember 2006) Pemyataan di atas tentu:menjadi dac;ar yang kuat untuk meng~takan bahwa ... kegagalan implementasi prinsip-prins"W kesetaraan gender yang berasai dari masyarakat lebih di~ebab~an oleh tidak adanya kemamBuan untuk mengakses informasi yang disebabkan oleb kualitas sumberdaya_yaogrendah. ~ Se.bagian l:fesar infonnan perempuan yang telah mampu membaca mengakui bahwa mereka malas membac.a informasi atau hal seputar proses rehabjlitasi dan rekonstfuksi Mereka lebi.fl memilih menyibuk.kan diri untuk mengurus rumah tangga mereka. Walaupun demikiart. mereka menoJak untuk mengatakan dirinya tidak berusaha untuk menjangkau layanan yang disediakan untuk korban. Perasaan rendah diri dan keengganan untuk bersaing dengan lald-laki daJam mengakses bantuan..yang ada masih muncul di diri sebagian besar perempuan_ Kenyataa.n ini jeJas menunjp.k.kan dominasi kaum pria telah menghambat implementasi program yang sensitif gender untuk dilaksanakan.
~~ ~c
n~J '(
>,
~J
C'~/
~~~~