Putusan Nomor : PUT-090885.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2018 PAJAK Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai : 2012 Tahun Pajak Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 sebesar Rp68.066.500,00, yang faktur pajak, yang tidak disetujui oleh berasal dari Pemohon Banding. jawaban konfirmasi GADILAN atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar : Koreksi Menurut Terbanding Rp68.066.500,00 bahwa Terbanding mempertahankan koreksinya, dan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding adalah dengan alasan sebagai berikut: bahwa dari 4 (empat) Faktur Pajak yang dikoreksi karena jawaban klarifikasi menyatakan "Tidak Ada", setelah dilakukan proses Klarifikasi Tindak Lanjut Konfirmasi Pajak Masukan yang Dijawab Tidak Ada ke KPP terkait, terdapat 2 (dua) Faktur Pajak yang keterangannya menyatakan "Tidak Ada" dan 2 (dua) Faktur Pajak yang belum ada jawaban atau tidak ada ralat jawaban; PEN bahwa perinciannya adalah sebagai berikut: FAKTUR PAJAK N O . PPN DPP KPP JAWABAN KETERAN GAN PKP PENJUAL KONFIRMASI NOMOR (Rp) (Rp) NOMOR TANG GAL NAMA NPWP SEKRETARIAT Tidak Ada Ralat Jawaban
KPP Pratama Bangka CV SAPTA 02.490.06 13-11- 2012 21.804 .000 1 010.000- 12.00000 031 21.804. 000 0.7- 315.000 KPP Pratama Bangka Tidak Ada Ralat Jawaban
44.894 .600 02.895.13 5.8- 315.000 17-10- 2012 PT JAYA BINTANG SEJAHTER A 2 010.000- 12'00000 104 448.94 6.000 02.851.06 6.7- 223.000 SP- 1010/WPJ.02/K P.14/2014 5-Aug- 2012 CV SAHABAT JAYA KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 8.679.0 00 3 010.000- 12.00000 189 867.90 0 TIDAK ADA TIDAK ADA 4 010.000- 12.00000 202 500.00 0 KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 5.000.0 00 02.851.06 6.7- 223.000 SP- 1010/WPJ.02/K P.14/2014 14- Sep- 2012 CV SAHABAT JAYA
484.42 9.000 68.066 .500 PAJAK bahwa kesimpulan: Konfirmasi jawaban "ada"
Rp 1. Rp Telah diterbitkan SKPKB 2.
GADILAN Rp 1.367.900,00 Konfirmasi jawaban "Tidak Ada" 3. Rp 66.698.600,00 4. Tdak ada ralat jawaban Jumlah Rp 68.066.500,00 bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang menjadi sengketa banding sebesar Rp68.066.500,00 karena jawaban konfirmasi menyatakan "Tidak Ada" atau "belum/tidak dijawab"; bahwa Terbanding didalam persidangan, menjelaskan pokok sengketa banding ini terkait berasal dari jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan yang dijawab tidak ada, yang sesuai KEP-754, Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan; PEN bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dalam beberapa kali Proses Uji, dan dalam Berita Acara Uji Bukti tersebut Terbanding memaparkan hal sebagai berikut: bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang menjadi sengketa banding sebesar Rp.68.066.500,00 karena jawaban konfirmasi menyatakan "Tidak Ada"; SEKRETARIAT Rincian Pajak Masukan yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut : No Faktur Pajak PKP Penjual Tanggal No PPN (Rp) CV Sapta 010.000.12.0000003 1 1 21.804.000 13/11/2012 2 010.000.12.0000010 4 17/10/2012 PT Jaya Bintang 44.894.600 Sejahtera CV Sahabat Jaya 410.000.12.0000018 9 3 867.900 05/08/2012 500.000 14/09/2012 010.000.12.0000020 2 CV Sahabat Jaya Jumlah 68.066.500 bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti berupa
Faktur Pajak, Surat Perintah Membayar, Rekening Koran, Invoice/Kuitansi, BA Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan, PO dan Kontrak Kerja, Bukti Potong PPh Pasal 23; PAJAK bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diuraikan sebagai berikut: 1. Pajak Masukan kepada CV Sapta (NPWP 02.490.060.7-315.000) sebesar Rp.21.804.000,00 Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000031 tanggal 13 November 2012 diterbitkan oleh CV Sapta (NPWP 02.490.060.7-315.000) kepada Pemohon Banding atas transaksi "Pekerjaan perbaikan emplacement gudang material produksi no.05 (gudang logam) di unit metalurgi muntok" dengan jumlah DPP sebesar Rp.218.040.000,00 dan PPN sebesar Rp.21.804.000,00 (total Rp.239.844.000,00);
GADILAN bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan Nomor 391/TBK/LAP- 0362/2012-S.7.6 tanggal 24 Oktober 2012, CV Sapta menerbitkan tagihan kepada Pemohon Banding Nomor 98/5/X1/2012 tanggal 13 November 2012 sebesar Rp.218.040.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Kuitansi (tanpa nomor) tanggal 13 November 2012 sebesar Rp.239.844.000,00;
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Permintaan Pembayaran tanggal jurnal 14 November 2012 sebesar Rp.218.040.000,00 dan voucher tanggal 22 November 2012 sebesar Rp.235.483.200,00 dengan rincian PEN Rp. 218.040.000,00 Jumlah Tagihan PPN 10% 21.804.000,00 Rp. Rp. (4.360.800,00) Potongan PPh 23 SEKRETARIAT Ada bukti potong & SPT PPh 23 Jumlah Dibayar Rp. 235.483.200,00
Surat Permintaan Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667761 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.235.483.200,00; Rekening Koran tanggal 30 November 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667761 sebesar Rp.235.483.200,00.
2. Pajak Masukan kepada PT Jaya Bintang Sejahtera (NPWP 02.895.135.8- 315.000) sebesar Rp.44.894.600,00;
Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000104 tanggal 17 Oktober 2012 diterbitkan oleh PT Jaya Bintang Sejahtera (NPWP 02.895.135.8-315.000) atas transaksi "Pembayaran 95% pekerjaan penggantian atap asbes dengan atap metal bangunan filter/debu di unmet" dengan jumlah DPP sebesar Rp.448.946.000,00 dan PPN sebesar Rp.44.894.600,00 (total sebesar Rp.493.840.600,00);
Pemohon Banding menerbitan PO Nomor 7500000983 tanggal 27 Maret 2012 kepada PT Jaya Bintang Sejahtera untuk pekerjaan penggantian atap asbes dengan atap metal bangunan filter/debu di unmet;
Berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan Nomor 342/TBK/LAP-
0352/2012-S6 tanggal 6 September 2012, PT Jaya Bintang Sejahtera menerbitkan tagihan kepada Pemohon Banding Nomor 104/PT.JBS/12 tanggal 17 Oktober 2012 total sebesar Rp.493.840.600,00 (DPP Rp.448.946.000,00 + PPN Rp.44.894.600,00) dan Kuitansi nomor 104/PT.JBS/12 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.493.840.600,00; PAJAK bahwa Pemohon Banding menerbitkan Permintaan Pembayaran tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.448.946.000,00 dan voucher jurnal tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp.479.106.834,00 dengan rincian :
Rp. 448.946.000,00 Jumlah Tagihan GADILAN 44.894.600,00 PPN 10% Rp. Rp. Denda (5.754.846,00) Rp. Potongan PPh 23 (8.978.920,00) Ada bukti potong & SPT PPh 23 479.106.834,00; Jumlah Dibayar Rp. bahwa Surat Permintaan Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667503 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp.479.106.834,00;
bahwa Rekening Koran tanggal 21 November 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667503 sebesar Rp.479.106.834,00; PEN 3. Pajak Masukan kepada CV Sahabat Jaya (NPWP 02.851.066.7-223.000) terdiri dari 2 faktur pajak dengan jumlah sebesar Rp.1.367.900,00; Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000189 SEKRETARIAT
Faktur Pajak Nomor Jaya menerbitkan bahwa CV Sahabat 010.000.12.00000189 tanggal 5 Agustus 2012 atas "tagihan pengadaan/ bongkar & siap pasang 1 unit AC Baru Split 1 PK Merk Sanyo di KIP jumlah DPP sebesar Penganak Unit Rp.8.679.000,00 (total sebesar Rp.9.546.90 Timah Kundur" dengan dan PPN sebesar Rp.867.900,00 0); bahwa Memo Nomor 150/TT/MO-1110.2.3/2012-S7.5 tanggal 20 Juli 2012 diterbitkan untuk pengadaan dan pemasangan AC Split;
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan AC tanggal 30 Juli 2012. bahwa CV Sahabat Jaya menerbitkan tagihan/faktur/invoice Nomor 193/SJ-TGH/08/2012 tanggal 5 Agustus 2012 dengan total tagihan sebesar Rp.10.442.300,00;
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 4975/TT/NPP-1110.2.3/2011-S5 tanggal 3 September 2012 sebesar Rp.10.442.300,00 (DPP Rp.9.493.000,00 + PPN Rp.949.300,00) dan Bukti Pengeluaran Kas Kecil No.BKK 1.433 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp.10.442.300,00; Terbanding tidak dapat menelusuri mengenai perbedaan tersebut, sehingga tidak dapat diyakini apakah PPN dari transaksi tersebut telah dibayar kepada PKP Penjual;
bahwa berdasarkan bukti Laporan Pengeluaran Kas Kecil dengan total pengeluaran sebesar Rp.636.960.021,00, ada dicatat Pembayaran kepada CV Sahabat Jaya sebesar Rp.10.442.300,00; PAJAK bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667259 tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp.636.960.021,00;
bahwa Rekening Koran tanggal 11 Oktober 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667259 sebesar Rp.636.960.021,00.
bahwa Tidak ada penjelasan dari Pemohon Banding terkait perbaikan jumlah yang ada dalam faktur pajak (DPP Rp.8.679.000,00 + PI Rp.9.546.900,00) dengan jumlah yang ditagihkan dan Banding (DPP Rp.9.493.000,00 + PPN Rp.949.300,00 GADILAN Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000189 CV
Ralik bahwa Nomor 010.000.12.00000202 tanggal 14 September 2012 atas transakasi "jasa perbaikan/service, isi obat refrigerant 22R 4 unit AC di KK 17 Singkep Unit Timah Kundur" dengan jumlah DPP sebesar Rp.5.000.000,00 dan PPN sebesar Rp.500.000,00 (total sebesar Rp.5.500.000,00); Sahabat Jaya menerhitRifiTaltfir
bahwa Memo Nomor 368/TT/MO-1210.1.5/12-S7 tanggal 18 Juli 2012 diterbitkan untuk perbaikan AC; PEN
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor 041/TT/ST- 1220/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk pengerjaan perbaikan/service AC dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 19 September 2012;
bahwa CV Sahabat Jaya menerbitkan tagihan/faktur/invoice Nomor 202/SJ TGH/09/2012 tanggal 14 September 2012 dengan total tagihan sebesar Rp.5.500.000,00; SEKRETARIAT bahwa Pemohon Banding menerbitkan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 6167/TT/NPP-1110.2/2012-S5.3.1 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp.5.472.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
5.000.000,00 Rp. Jumlah Tagihan PPN 10% Rp. 500.000,00 Rp. Potongan PPh 23 (28.000,00) Ada bukti potong & SPT PPh 23 Jumlah Dibayar 5.472.000,00 Rp.
bahwa Bukti Pengeluaran Kas Kecil No.BKK J.432 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.5.472.000,00; bahwa berdasarkan bukti Laporan Pengeluaran Kas Kecil dengan total pengeluaran sebesar Rp.545.886.591,00, ada dicatat Pembayaran kepada CV Sahabat Jaya sebesar Rp.5.472.000,00;
PAJAK
bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667555 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 006/TT/NPP-1210.1/12-S5.3.1 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp.544.848.591,00 (jumlah tagihan Rp.545.886.591,00 dikurangi kelebihan Uang Muka Rp.1.038.000,00); Rekening Koran tanggal 31 Oktober 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667555 sebesar Rp.544.848.591,00;
bahwa berdasarkan dasar hukum dari koreksi Terbanding yaitu ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001Janggal 26 Desember 2001 hanya mengatur prosedur pengujian arus barang dan atau arus uang adalah untuk jawaban kiarifikasi yang belum/ tidak diterima; GADILAN bahwa Terbanding berpendapat sepanjang belum ada ralat jawaban kiarifikasi lain yang menunjukkan dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar atau bukti bahwa atas PPN tersebut memang sudah disetor ke kas negara, maka koreksi yang dilakukan Terbanding sudah tepat; atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar : Koreksi Menurut Pemohon Banding Rp68.066.500,00 bahwa adapun alasan banding dan penjelasan Pemohon Banding atas keputusan keberatan adalah sebagai berikut: PEN bahwa Terbanding mengoreksi kredit pajak Pemohon Banding karena jawaban konfirmasi dari KPP terkait tidak mencakup faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan pajak masukannya, sementara Pemohon Banding sudah melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan berupa membayar PPN kepada mitra bisnis dan melaporkan faktur pajak melalui SPT masa PPN. Seharusnya PPN yang Pemohon Banding bayar atas faktur pajak yang sah dapat Pemohon Banding kreditkan tanpa melihat sudah mempertanggungjawabkan faktur pajak tersebut atau tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pemohon Banding sudah membuktikan bahwa PPN tersebut sudah Pemohon Banding bayar ke mitra bersamaan dengan pembayaran harga barang atau jasa yang Pemohon Banding beli dari mitra; 1. SEKRETARIAT Pemohon Mitra apakah Banding 2. bahwa menurut penjelasan mitra bisnis Pemohon Banding, mereka telah mempertanggungjawabkan faktur pajak dimaksud dalam SPT PPN namun faktur pajak tersebut belum dimasukkan dalam jawaban konfirmasi. Perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa prosedur konfirmasi yang berjalan tidak selalu menjamin bahwa faktur pajak yang sudah dipertanggungjawabkan disebutkan dalam hasil konfirmasi sebagaimana adanya. Kesalahan manusia mungkin saja terjadi. Dokumen SPT PPN dan jawaban konfirmasi dari KPP terkait Pemohon Banding lampirkan; bahwa Pemohon Banding didalam persidangan menjelaskan bahwa Pemohon Banding merasa diperlakukan tidak adil karena PPN Masukan yang sudah Pemohon Banding bayarkan tidak dapat Pemohon Banding kreditkan atau dikoreksi oleh pihak Terbanding karena jawaban konfirmasi dijawab tidak ada,
dan karena PPN sudah Pemohon Banding bayar dan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari lawan transaksi juga telah memenuhi ketentuan formal. Seharusnya Pajak Masukan terkait dapat Pemohon Banding kreditkan; PAJAK bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dalam beberapa kali Proses Uji, dan dalam Berita Acara Uji Bukti tersebut Pemohon Banding memaparkan hal sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding didalam proses Uji Bukti menunjukkan dokumen sebagai berikut: Asli Faktur pajak Masukan 1. GADILAN 2. Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Rekening Koran Bank Invoice/Kwitansi 4. Berita Acara Serah Terima Barang/ Penyelesaian Pekerjaan 5. 6. Purchase Order Kontrak Kerja 7. bahwa Pemohon Banding bersama-sama dengan Terbanding sudah melakukan uji bukti kebenaran materi atas pokok sengketa tersebut pada kolom 2 (dua), dan telah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana disampaikan pada kolom 3 (tiga) Laporan Hasil Penelitian Bersama; PEN transaksi bahwa pengujian oleh Terbanding atas kebenaran realisasi pembelian dilakukan dengan menguji arus uang berupa realisasi pembayaran sampai dengan pendebetan pada rekening koran Pemohon Banding, dan juga arus barang, yaitu dari adanya kontrak kerja sampai dengan berita acara serah terima barang/jasa; SEKRETARIAT bahwa berdasarkan hasil uji bukti kebenaran materi bersama - sama Terbanding, maka tetap mempertahankan pendapat bahwa atas semua transaksi yang dikoreksi Terbanding sebanyak 4 (empat) Faktur Pajak senilai PPN Rp.68.066.500,- dapat dikreditkan; berkeyakinan Banding dan Pemohon bahwa Keyakinan Pemohon Banding tersebut didasarkan pada hasil uji bukti arus penagihan, bukti arus barang dan bukti arus uang yang telah diuji kebenaran meteriil datanya bersama-sama dengan Terbanding; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan keyakinan kebenaran atas arus barang serta arus kas untuk transaksi yang dikoreksi, maka Pemohon Banding tetap mempertahankan nilai banding yang diajukan; : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, dan penjelasan para pihak di dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2012 yang dapat dikreditkan sebesar Rp68.066.500,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding. Menurut Majelis
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak di dalam persidangan, dapat diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp68.066.500,00 adalah terkait hasil konfirmasi atas faktur pajak masukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi terdaftar yang dijawab "Tidak Ada" dan "belum/tidak dijawab", sehingga Terbanding berpendapat bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. PAJAK bahwa menurut Terbanding, koreksi Pajak Masukan Masa Pajak November 2012 yang diajukan keberatan sebesar Rp68.066.500,00 telah dilakukan Permintaan Keterangan tentang Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan rincian Hasil Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran sebagai berikut: GADILAN
Faktur Pajak yang hasil konfirmasinya dijawab tidak ada sebesar Rp1.367.900,00; Faktur Pajak yang hasil konfirmasinya belum ada jawaban atau tidak ada ralat jawaban konfirmasi Rp66.698.600,00;
bahwa atas Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran dengan jawaban "Tidak Ada" atau belum/tidak dijawab, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp68.066.500,00 tersebut, karena sesuai Lampiran 1 KEP-754 Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi kredit pajak Pemohon Banding karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" atau belum/tidak dijawab dari KPP terkait, sementara Pemohon Banding sudah melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan berupa membayar PPN kepada mitra usaha dan melaporkan faktur pajak melalui SPT masa PPN. Seharusnya PPN yang Pemohon Banding bayar atas faktur pajak yang sah dapat Pemohon Banding kreditkan tanpa melihat apakah Mitra usaha Pemohon Banding sudah mempertanggungjawabkan faktur pajak tersebut atau tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009.. PEN SEKRETARIAT bahwa Pemohon Banding sudah membuktikan bahwa PPN tersebut sudah Pemohon Banding bayar kepada mitra usaha bersamaan dengan pembayaran harga barang atau jasa yang Pemohon Banding beli dari mitra, sehingga seharusnya KPP terkait meminta wajib untuk pajak mempertanggungjawabkan faktur pajak yang dibuatnya. yang lalai bahwa menurut penjelasan mitra usaha Pemohon Banding, sebagian mereka telah mempertanggungjawabkan faktur pajak dimaksud dalam SPT PPN namun faktur pajak tersebut belum dimasukkan dalam jawaban konfirmasi. Sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melakukan koreksi atas restitusi PPN tersebut dalam sengketa ini karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui atas PPN tersebut telah disetorkan Pemohon banding kepada mitra usaha yang bersangkutan dan kewajiban menyetorkan PPN tersebut ke Kas Negara adalah kewajiban Mitra Usaha yang bersangkutan. bahwa di dalam persidangan, terkait dengan kewajiban terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual terdaftar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Terbanding tidak cukup data untuk informasi tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat tidak ada teguran dan SKP terlebih dahulu dari Kantor Pelayanan Pajak terkait atas hasil konfirmasi tersebut.
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU. PPN) : Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. PAJAK bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) Undang-undang a quo : Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;.......... dst. bahwa menurut Majelis, jawaban konfirmasi "tidak ada" atau "belum/tidak dijawab" adalah tidak termasuk kondisi yang mengakibatkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN aquo. GADILAN bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistim Informasi Perpajakan, disebutkan dalam : angka 1.4.2.1.dinyatakan bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggung jawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. PEN angka 1.4.1.3.2. dinyatakan bahwa apabila jawaban klarifikasi menyatakan : "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan telah menerbitkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. SEKRETARIAT angka 1.4.2.3.nya disebutkan bahwa Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual. Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan. bahwa klasifikasi jawaban "tidak ada" atau "belum/tidak dijawab" dari hasil konfirmasi tersebut adalah bukan atas "Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut" oleh karena itu tidak termasuk dalam kategori Faktur tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Kep 754 a quo. bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran, PKP Penjual tidak maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding dalam jangka waktu paling mempertanggung-jawabkan kewajiban perpajakannya,
lambat satu bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi, hal tersebut dimaksudkan agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukannya. PAJAK bahwa terhadap konfirmasi dengan jawaban "tidak ada" atau "belum/tidak ternyata tidak didahului Terbanding dengan menerbitkan dijawab" tersebut surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di samping itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Terbanding juga tidak menerbitkan Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepada PKP Penjual walaupun PKP Penjual tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud KEP 754/PJ./2001 a quo. GADILAN bahwa oleh karena itu menurut Majelis, akibat hukum yang timbul dari belum diterbitkannya SKPKB/SKPKBT dapat dikreditkannya Faktur Pajak Masukan", tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding. yaitu berupa "tidak tersebut jawaban konfirmasi bahwa oleh karena dalam sengketa ini telah diterima dengan jawaban "tidak ada" atau "belum/tidak dijawab", maka seharusnya sesuai dengan KEP 754/PJ./2001 Lampiran I angka 1.4.1.3.2 sebagaimana tersebut atas, KPP domisili PKP Penjual wajib menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut sehingga Faktur Pajak a quo dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. bahwa di dalam persidangan, Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan beberapa kali Uji Bukti, dimana bahwa Pemohon Banding didalam proses Uji Bukti menunjukkan dokumen-dokumen sebagai berikut : di PEN 1. Asli Faktur pajak Masukan 2. Surat Perintah Membayar (SPM) SEKRETARIAT 3. Rekening Koran Bank Invoice/Kwitansi 4. 5. Berita Acara Serah Terima Barang/ Penyelesaian Pekerjaan 6. Purchase Order 7. Kontrak Kerja 8. Bukti Potong PPh Pasal 23 bahwa pengujian oleh Terbanding atas kebenaran realisasi transaksi pembelian dilakukan dengan menguji arus uang berupa realisasi pembayaran sampai dengan pendebetan pada rekening koran Pemohon Banding, dan juga arus barang, yaitu dari adanya kontrak kerja sampai dengan berita acara serah terima barang/jasa. bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Pajak Masukan kepada CV Sapta (NPWP02.490.060.7-315.000) sebesar Rp21.804.000,00.
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Permintaan Pembayaran tanggal
14 November 2012 sebesar Rp.218.040.000,00 dan voucher tanggal 22 November 2012 sebesar Rp.235.483.200,00 dengan rincian jurnal PAJAK Jumlah Tagihan 218.040.000,00 Rp. PPN 10% 21.804.000,00 Rp. Rp. (4.360.800,00) Potongan PPh 23 Ada bukti potong & SPT PPh 23 Jumlah Dibayar 235.483.200,00 Rp. GADILAN
Surat Permintaan Membayar keBank Mandiri Nomor 0667761 tanggal 23November 2012 sebesar Rp.235.483.200,00;
Rekening Koran tanggal 30 November 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667761 sebesar Rp.235.483.200,00. 2. Pajak Masukan kepada PT Jaya Bintang Sejahtera (NPWP 02.895.135.8- 315.000) sebesar Rp.44.894.600,00;
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Permintaan Pembayaran tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.448.946.000,00 dan voucher jurnal tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp.479.106.834,00 dengan rincian : PEN Jumlah Tagihan Rp. 448.946.000,00 PPN 10% Rp. 44.894.600,00 Rp. Denda (5.754.846,00) Rp. Potongan PPh 23 (8.978.920,00) SEKRETARIAT Ada bukti potong & SPT PPh 23 479.106.834,00; Jumlah Dibayar Rp.
bahwa Surat Permintaan Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667503 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp.479.106.834,00; bahwa Rekening Koran tanggal 21 November 2012 menunjukkan adanya transaksi TransferSPM 0667503 sebesar Rp.479.106.834,00;
3. Pajak Masukan kepada CV Sahabat Jaya (NPWP 02.851.066.7-223.000) terdiri dari 2 faktur pajak dengan jumlah sebesar Rp.1.367.900,00; Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000189 bahwa CV Sahabat Faktur Pajak Nomor Jaya menerbitkan 010.000.12.00000189 tanggal 5 Agustus 2012 atas "tagihan pengadaan/ bongkar & siap pasang 1 unit AC Baru Split 1 PK Merk Sanyo di KIP
Penganak Unit Rp.8.679.000,00 Rp.9.546.900,00); Timah Kundur" jumlah DPPsebesar dan PPN sebesar Rp.867.900,00 (total sebesar dengan PAJAK bahwa CV Sahabat Jaya menerbitkan tagihan/faktur/invoice Nomor tagihan 193/SJ-TGH/08/2012 tanggal 5Agustus 2012 dengan total sebesar Rp.10.442.300,00;
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 4975/TT/NPP-1110.2.3/2011-S5 tanggal 3 September 2012 sebesar Rp.10.442.300,00 (DPP Rp.9.493.000,00 + PPN Rp.949.300,00) dan Bukti Pengeluaran Kas Kecil No.BKK 1.433 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp.10.442.300,00; dimana Terbanding tidak dapat menelusuri mengenai perbedaan tersebut, sehingga tidak dapat diyakini apakah PPN dari transaksi tersebut telah dibayar kepada PKP Penjual; GADILAN
bahwa berdasarkan bukti Laporan Pengeluaran Kas Kecil dengan total pengeluaran sebesar Rp.636.960.021,00, ada dicatat Pembayaran kepada CV Sahabat Jaya sebesar Rp.10.442.300,00; bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667259 tanggal 3 Oktober 2012 sebesar Rp.636.960.021,00;
bahwa Rekening Koran tanggal 11 Oktober 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667259 sebesar Rp.636.960.021,00.
PEN
bahwa Tidak ada penjelasan dari Pemohon Banding terkait perbaikan jumlah yang ada dalam faktur pajak (DPP Rp.8.679.000,00 + PPN Rp867.900,00 total Rp.9.546.900,00) dengan jumlah yang ditagihkan dan total Banding Rp10.442.300,00) + PPN Rp.949.300,00 (DPP Rp.9.493.000,00 SEKRETARIAT Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000189
bahwa Pemohon Banding menerbitkan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 2012 sebesar Rp.5.472.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 6167/TT/NPP-1110.2/2012-S5.3.1 tanggal17 Oktober Jumlah Tagihan Rp. 5.000.000,00 500.000,00 PPN 10% Rp. (28.000,00) Potongan PPh 23 Rp. Ada bukti potong & SPT PPh 23 Jumlah Dibayar Rp. 5.472.000,00
bahwa Bukti Pengeluaran Kas Kecil No.BKK J.432 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.5.472.000,00;
bahwa berdasarkan bukti Laporan Pengeluaran Kas Kecil dengan total pengeluaran sebesar Rp.545.886.591,00, ada dicatat Pembayaran
kepada CV Sahabat Jaya sebesar Rp.5.472.000,00; PAJAK
bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar ke Bank Mandiri Nomor 0667555 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nota Permintaan Pembayaran Nomor 006/TT/NPP-1210.1/12-S5.3.1 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp.544.848.591,00 (jumlah tagihan Rp.545.886.591,00 dikurangi kelebihan Uang Muka Rp.1.038.000,00); Rekening Koran tanggal 31 Oktober 2012 menunjukkan adanya transaksi Transfer SPM 0667555 sebesar Rp.544.848.591,00. bahwa dari hasil uji bukti tersebut, menurut Terbanding Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 yang dijadikan dasar hukum koreksi yang digunakan oleh Terbanding mengatur prosedur pengujian arus barang dan atau arus uang hanya untuk jawaban klarifikasi tersebut yang belum/tidak diterima, sehingga atas dasar hal Terbanding berpendapat, sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar atau bukti lain yang menunjukkan bahwa atas PPN tersebut memang sudah disetor ke kas negara, maka koreksi yang dilakukan Terbanding sesuai data dan fakta yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. GADILAN bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak dapat menerima uraian yang disampaikan oleh Terbanding dalam proses uji bukti karena invoice, Pemohon Banding sudah menunjukkan dokumen pembayaran, kwitansi, Faktur Pajak dan Rekening Koran yang sudah sesuai dengan transaksi pembayaran. PEN bahwa berdasarkan bukti bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan (sebagaimana tersebut di atas), Majelis dapat meyakini bahwa Faktur Pajak Masukan a quo adalah berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan benar-benar telah dibayarkan dan dilaporkan oleh Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp68.066.500,00 tidak dapat dipertahankan. SEKRETARIAT bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan dalam : Pasal 69 ayat (1e) : Alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim", yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pasal 74 : Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Pasal 78 : Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, yang dan bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. berdasarkan perundang-undangan peraturan perpajakan Memori penjelasan Pasal 78 : Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis atas bukti-bukti
dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terungkap di dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis berkeyakinan bahwa penjelasan dan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan oleh karena itu Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding. PAJAK : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Menimbang Administrasi. Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: GADILAN Menurut Uraian Koreksi Majelis(Rp) Terbanding (Rp) Harus Dibatalkan Tetap Dipertahankan 68.066.500,00 0 68.066.500,00 1. Koreksi Pajak Masukan PEN Perhitungan PPN Masa Pajak November 2012 NO. URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT Koreksi SEKRETARIAT Harus Menurut Majelis Tetap Dipertahankan Keputusan Keberatan Dibatalkan (2) (6) (4) (3) (5) (1) 1 Dasar Pengenaan Pajak a. bahwa atas penyeraha n barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 96.483. 744.000 96.483 .744.0 00
a.2 Penyerah an yang PPN-nya harus dipungut sendiri 601.643 .230 601.64 3.230 a.3 9.953. 271.14 0 9.953.2 71.140 Penyerah an yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN GADILAN a.4 Penyerah an yang PPN-nya tidak dipungut 690.690 .490 690.69 0.490 0 Penyerah an yang dibebaska n dari pengenaa n PPN a.5 0 PEN 107.7 29.34 8.860 a.6 Jumlah 107.72 9.348.8 60 SEKRETARIAT b. bahwa atas penyeraha n barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Jumlah Seluruh Penyerah an 107.729.34 8.860 c. 107.729.34 8.860 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar a. Pajak 60.164.32360.164.323 Keluaran yang harus PAJAK
dipungut/d ibayar sendiri b. Dikurangi: b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama GADILAN b.2 (5.9 96.7 54.1 56) Pajak Masukan yang dapat diperhitungka n (6.06 4.82 0.65 6) STP (pokok kurang bayar) b.3 b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri PEN b.5 Lain-lain Jumlah (6.00 4.65 6.33 3) (5.9 36.5 89.8 33) b.6 SEKRETARIAT (6.004.656. 333) Jumlah perhitunga n PPN Lebih Bayar (5.936.589. 833) c. 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasik an ke Masa Pajak berikutnya 4 PPN yang lebih dibayar/seharu snya tidak terutang (5.936.589. 833) (6.004.656. 333) PAJAK 0 68.066.500
PAJAK GADILAN Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; PEN Memutuskan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur 31 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00033/407/12/051/14 tanggal 19 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: : Mengabulkan Seluruh Jenderal Pajak Nomor KEP-2654/WPJ.19/2014 tanggal SEKRETARIAT URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT NO. Menurut Majelis 1 Dasar Pengenaan Pajak 107.729.348.860 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar 60.164.323 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (6.064.820.656) b.6 Jumlah (6.064.820.656)
c. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (6.004.656.333) PAJAK 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 0 Masa Pajak berikutnya 4 PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.004.656.333) Demikian diputus di Jakarta, berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 dengan susunan Majelis sebagai berikut: GADILAN Drs. I Putu Setiawan, M.M. sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, Drs. Arif Subekti Tri Andrini Kusumandari, S.E, Ak., M.B.T. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti. M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M. PEN SEKRETARIAT