Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 152-156| Available online at DOI: KEDUDUKAN LAKI-LAKI NYENTANA PADA WANITA YANG MEMILIKI SAUDARA LAKI-LAKI DI DESA BANTAS KABUPATEN TABANAN I Gede Pasek Darsana Wiratama, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Abstrak Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Pada masyarakat Bali dikenal adanya perkawinan nyentana, dimana apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Namun, seiring perkembangannya keluarga di Bali melangsungkan perkawinan nyentana padahal memiliki anak laki-laki dengan alasan tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan laki-laki yang nyentana menurut Hukum Adat Bali?, 2) Bagaimana hak mewaris laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki?. Tipe penelitian ini adalah Hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada informan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah kedudukan laki-laki yang nyentana menurut Hukum Adat Bali sebagai predana secara umum sama- sama mempunyai hak dan kewajiban dengan laki- laki pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya kepala keluarga pada umumnya. Hak mewaris laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki dikatakan hapus karena pihak laki-laki hanya meneruskan keturunan pada keluarga istri. Kata kunci: Hukum adat Bali; Laki-laki; Perkawinan nyentana Abstract Marriage is a very important thing in human life, with the aim of forming a household. In Balinese society, there is a nyentana marriage, in which a family does not have a son. However, along with the development of families in Bali, they married Nyentana even though they had a son for certain reasons. The formulations of the problems in this study are: 1) What is the position of men who are sedentary according to Balinese customary law? 2) How do men inherit rights to women who have brothers? This type of research is empirical law. The approach to the problem used is sociology of law. The data used are primary data obtained from field studies by interviewing informants. Secondary data were obtained from literature study. The result of this research is the position of men who are sedentary according to Balinese customary law as predana, in general, have the same rights and obligations as men in the family. These rights and obligations are like those of a family head in general. The right to inherit male nyentana to women who have brothers is said to be abolished because the male only continues the offspring in the wife's family. Keywords: Balinese customary law; Male; Nyentana marriage I. PENDAHULUAN Di dalam kehidupan manusia suatu perkawinan menjadi hal yang sangat penting. Perihal perkawinan dibutuhkan norma-norma dan tata tertib yang mengatur (Rustina, 2014) . Norma diperlukan untuk pengaturan hak dan kewjaiban serta tanggung jawab anggota keluarga masing-masing demi terbentuknya rumah tangga bahagia dan sejahtera. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan sebagai pedoman tata tertib dalam perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat negara hukum. Sistem kekerabatan di Indonesia sangat unik sesuai budaya di suatu daerah. Adanya keluarga yang tinggal dalam satu tempat dan adanya kesepakatan bersama tentang suatu peraturan sebagai pembentuk sistem kekerabatan ini. Kesepakatan inilah yang menyebabkan kekerabatan yang dianut menjadi beragam. Perkembangan hukum adat di Bali diikuti dengan anggota masyarakat yang mudah sadar hukum yang bersifat tidak tertulis. Karena hukum adat Bali bersumber dari kebiasaan yang turun temurun dan sanksinya tidak tertulis dan harus dipatuhi secara turun temurun (sima). Sistem Kekerabatan patriliniel (Lakburlawal, 2014) adalah sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Bali atau lebih dikenal sebagai sistem kekeluargaan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020 purusa atau kapurusa (Adnyani, 2017; Sudantra, 2006; Suhardi, 2015). Dengan menganut sistem ini, maka sistem perkawinan yang digunakanpun adalah sistem perkawinan biasa dengan istilah lain nganten biasa. Yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita Hindu di Bali dimana acaranya bertempat dirumah keluarga suami. Menurut ( S u d a n t r a , 2 0 0 6 ) dikenal dua bentuk perkawinan antara lain: 1. Perkawinan biasa (nganten biasa) dimana pihak wanita meninggalkan/ keluar dari keluarganya dan masuk ke rumah keluarga sang suami. 2. Perkawinan nyentana (nyeburin) terjadi apabila pada pada keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki. Dalam peaksanaan perkawinan ini pihak pria menjadi berubah statusnya menjadi wanita dan keluar dari keluarganya kemuadian masuk menjadi anggota keluarga sang istri (sang istri berubah statusnya menjadi laki-laki) sang istri tetap tinggal di rumah ketika upacara berlangsung. Wanita menjadi berstatus sentana rajeg yang akan meneruskan keturunan di keluarganya. Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui kedudukan laki-laki nyentana menurut hukum adat Bali dan untuk mengetahui hak mewaris laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki. II. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum yang melihat hukum secara nyata dan memeriksa bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian empiris berasal dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan, sehingga penelitian ini adalah penelitian normatif empiris di mana penelitian ini akan menyelidiki perkawinan nyentana pada masyarakat adat Bali. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang artinya menelaah permasalahan yang diangkat dari fakta yang dalam hal ini juga menelaah permasalahan yang ada dan ditunjang dengan peraturan yang ada baik hukum positif dan ketentuan/ peraturan hukum adat yang berlaku di daerah dimana perkawinan nyentana itu terjadi dan selanjutnya menganalisis mencari hak dan kewajiban dari perkawinan nyentana yang ada memiliki keturunan laki-laki dalam keluarga tersebut. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kedudukan Laki-laki yang Nyentana Menurut Hukum Adat Bali Pernikahan adalah komitmen antara pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang dijalankan dengan melibatkan kedua sisi keluarga untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Keluarga dalam pengertian ini adalah unit yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga yang terbentuk diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi setiap anggota. Diharapkan juga bahwa keluarga akan bertahan selamanya kecuali diceraikan oleh kematian (Nurhidayati & Lisya Chairani, 2014; Wignjodipoero, 1988). Perkawinan yang sah harus terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 1 Tahun 1974 pada pasal 2. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berkembang atau ditemukan di komunitas masyarakat adat. Saat menggambar garis keturunan akan memengaruhi status perkawinan seorang anak terhadap orang tuanya. (Suparman, 1985) menyebutkan ada 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu: a. Sistem Endogami Seseorang hanya dapat menikahi seseorang dari suku keluarganya sendiri. Di masa sekarang sistem ini jarang ditemukan di antara masyarakat adat, pengaruh dari luar daerah memastikan interaksi antara masyarakat dan masyarakat adat lainnya. Wilayah yang mengelola sistem perkawinan endogamik adalah wilayah Toraja, karena waktu akan hilang dengan sendirinya. b. Sistem Exogami Tidak memperbolehkan seseorang melaksanakan pernikahan dengan orang-orang satu suku. Seseorang harus menikah dengan seseorang di luar suku mereka. Sistem perkawinan eksogamis diterapkan di daerah- daerah dengan kekerabatan sepihak. Wilayah yang masih melaksanakan pernikahan ini ada di daerah: Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru. 153
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020 c. Sistem Eleutherogami Masyarakat adat Indonesia juga akrab dengan sistem perkawinan eleutherogami, yang merupakan sistem perkawinan yang diperlukan seperti dalam sistem endogami dan eksogami. Seiring waktu, hubungan antar daerah menjadi lebih fleksibel, sebagian karena fasilitas komunikasi dan infrastruktur seperti transportasi telah meningkat. Adanya hubungan yang cukup fleksibel antara orang semakin memperkuat kekerabatan, yang lambat laun tidak membeda-bedakan sistem diskriminasi. Sistem perkawinan eleutherogami yang paling umum ada di daerah: Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura. Sesuai dengan fakta yang berkembang, maka sistem eleutherogami inilah yang cocok diterapkan seiring perkembangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dikarenakan sistem eleutherogami tidak membeda- bedakan sistem kekerabatan serta didukungnya oleh sarana prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memperlancar hubungan antara daerah satu dengan lainnya. Sesuai dengan sistem patrilineal yang diadopsi oleh komunitas hokum adat Bali, pernikahan yang biasa digunakan adalah pernikahan biasa atau dikenal sebagai biarawati biasa seperti namanya, pernikahan umum adalah pernikahan antara pria dan wanita Hindu di Indonesia. Bali di keluarga besar dari rumah suami. Perempuan yang sebelumnya diusulkan, dalam pernikahan ini suami akan memiliki status purusa yang memiliki hak dan kewajiban di rumah. Wanita yang menjadi wanita akan meminta restu leluhur alih-alih doa rumah keluarga setelah menikah. Jika tidak ada putra dalam keluarga, pernikahan dapat disimpulkan adalah lelaki yang menjadikan sebagai istri atau predana dan meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga istrinya yang meawak muani (status sebagai suami atau purusa) dan tinggal di keluarganya pada saat pernikahan. Wanita yang menikah tiba-tiba memiliki status Sentana Rajeg, sebagai pelanjut keturunan di keluarganya. Komunitas hukum adat Bali mengikuti sistem keluarga patrilineal. Sebagai hasil dari persetujuan sistem keluarga patrilineal, menurut hukum adat Bali yang dianggap sebagai pewaris, sebagian besar laki- laki dan bukan perempuan, kecuali perempuan yang berstatus sebagai Sentana rajeg. Sementara mereka yang predana tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. 2. Hak Mewaris Laki-laki Nyentana pada Wanita yang Memiliki Saudara Laki-laki Hukum waris adat ialah hukum yang mengatur prinsip, norma, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan hukum waris dan ahli waris, serta cara pewarisan dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan warisan adalah aset pewaris yang telah meninggal, terlepas dari apakah properti itu didistribusikan atau masih dalam keadaan tidak terbagi, seperti warisan, aset perkawinan, harta warisan. Ahli waris dikatakan sebagai penerus warisan atau orang yang memiliki warisan. Warisan adalah orang yang menerima warisan atau orang yang memiliki hak waris. Metode transfer adalah proses mewariskan warisan ahli waris kepada ahli waris, baik sebelum dan sesudah kematian. Hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang warisan karena kematian seseorang, tetapi juga mengatur waris sebagai akibat dari pengalihan aset. Aset-aset ini, baik berwujud maupun tidak berwujud, bernilai baik untuk uang mulai dari ahli waris hingga ahli warisnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sebagai suatu proses, transisi ke warisan dapat dimulai pada saat orang yang memiliki kekayaan itu masih hidup. Proses berlanjut sedemikian rupa sehingga masing- masing keturunannya menjadi keluarga yang berdiri sendiri, yang dalam jangka panjang juga memiliki giliran untuk melanjutkan proses ke generasi berikutnya. Prosesnya tidak terhalang oleh kematian orang tua, kematian ayah atau ibu tidak memiliki pengaruh pada proses kemunduran dan pemindahan kepemilikan dan non-kepemilikan. Di Bali, proses kepemilikan keluarga yang berkelanjutan baru dimulai sejak orang tuanya meninggal dan jenasah orang tuanya telah diupacarai. Warisan dalam hukum adat Bali tidak hanya mencakup hukum waris, lebih dari yang terpenting, kewajiban pewaris kepada ahli waris. Setelah menerima haknya, maka ahli warispun mempunyai kewajiban tertentu, antara lain : a) Merawat pewaris pada saat pewaris tidak mampu b) Melakukan upacara penguburan pada jenasah pewaris atau melaksanakan pengabenan kemudian menyemayamkannya di sanggah / merajan (tempat persembahyangan keluarga) c) Memberi penghormatan kepada arwah leluhur yang sudah disemayamkan di sanggah/merajan. d) Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar/ desa. 154
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020 Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum adat tidak dibuat oleh legislator, namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat di suatu wilayah. Hukum ini diterapkan secara berkelanjutan dan terus menerus. Hukum adat sebagai hukum yang sebagian besar bentuknya tidak tertulis, ternyata banyak terjadi pergeseran-pergeseran hukum adat demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat. Perkembangan hokum adat khususnya hukum waris adat banyak dijumpai melalui yurisprudensi pengadilan. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan sebelumnya tentang kasus yang tidak diatur oleh hukum dan digunakan sebagai acuan oleh hakim lain saat mengambil keputusan dalam kasus yang sama. Keputusan ini menjadi keputusan hakim tetap pada peristiwa hukum tertentu. Yurisprudensi muncul karena kurangnya pemahaman yang jelas tentang hukum dan peraturan, sehingga sulit bagi hakim untuk memutuskan suatu kasus. Tidak semua keputusan hakim adalah yurisprudensi kecuali jika mereka menjalani proses penyelidikan dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai keputusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Putusan hakim tidak semuanya dapat disebut yurisprudensi. Hasil penelitian (BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), 1995), kualifikasi putusan hakim yang bisa dikatakan sebagai yurisprudensi harus terpenuhi Lima kriteria kamulatif, yaitu: a. Keputusan tentang acara hukum yang peraturannya belum diatur dengan jelas; b. Keputusan hakim harus merupakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen; (inkracht van gewijsde); c. Keputusan hakim telah digunakan sebagai dasar untuk berulang kali memutuskan kasus yang sama untuk waktu yang lama; d. Rasa keadilan bagi masyarakat sudah terpenuhi oleh putusan hakim; dan e. Putusan hakim tersebut telah mendapat pembenaran oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini penulis akan kemukakan hasil penelitian langsung yang dilaksanakan di Br. Bunut Puhun, Desa Bantas, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan dengan melakukan wawancara kepada informan. Dari Wawancara dengan informan penulis mendapatkan informasi bahwa adanya Awig-awig yang mengatur tentang perkawinan nyentana apabila dalam suatu keluarga sudah mempunyai anak laki-laki dan kembali menetapkan anak perempuannya sebagai sentana rajeg. (Awig-Awig Desa Pakraman Bantas Warsa, 2017) menyatakan tentang sentana sebagai berikut: Pawos 41 a. Sentana Wenten Kalih soroh inggih punika : i. Pratisentana inggih punika sentana lanang/ istri sane metu saking pawiwahan sane sah. ii. Sentana paperasan inggih punika sentana lanang/ istri sane wenten sangkaning ngedih sentana, maduluran antuk upasaksi sekala lan niskala; b. Sentana rajeg inggih punika sentana wadon sane karajegan pinaka purusa. c. Sentana sane metu saking pawiwahan tan sah, mangda linggihnyane pastika patut kategepin antuk sangaskara manut sastra agama miwah dresta. d. Krama desa kengin ngerajegan sentana rajeg, yadiastun sampun maderbe sentana lanang. e. Pawiwahan sane nenten ngwetuang sentana,kulawarga inucap kengin ngedih sentana : i. Kapratama, saking kulawarga kapurusa sane pinih tampek pakilit pakulawargan; ii. Kaping kalih, prade nenten wenten kulawarga purusa, dados ngedih sentana saking kulawarga pradhana; iii. Kaping tiga, prade taler nenten wenten saking kulawarga pradhana, dados ngedih sentana sekama-kama. f. Kadadosan ngrajegang sentana rajeg, prade: i. Sampun kamanggehan dados pratisentana purusa; ii. Pamargin pawiwahane kapungkur, pawiwahan kaceburin; iii. Sang ngamanggehan sentana rajeg, patut mesadok ring prajuru; saha lantur kasiarang wawengkon Desa Pekraman Bantas. Pada umumnya dalam masyarakat hukum adat Bali perkawinan nyentana itu terjadi apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Namun dari pengamatan penulis ada keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan tersebut dikukuhkan statusnya sebagai sentana rajeg padahal ada saudara laki-laki sebagai penerus generasi dimana masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilinial kapurusa. Keluarga tersebut mengukuhkan anak perempuanya sebagai sentana rajeg dikarenakan anak laki- lakinya tidak berkeluarga. Agar terhindar 155
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020 dari keputungan dilangsungkannya perkawinan nyentana yang merupakan jalan keluar/ alternatif keluarga tersebut untuk melanjutkan keturunan. Setelah dikukuhkan anak perempuan sebagai sentana rajeg, kedudukan sentana rajeg mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. (Wawancara dengan I Gusti Putu Semadhi selaku kelian Adat Banjar Bunut puhun, Desa Bantas dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019). Dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan hak waris laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki tidak sebagai ahli waris hapus, karena dasar pemikiran bahwa laki-laki tersebut berstatus sebagai predana. SIMPULAN DAN SARAN IV. 1. Simpulan Yang pertama bahwa kedudukan Laki-laki yang nyentana menurut hukum adat Bali adalah sebagai predana (berstatus wanita) yang meninggalkan keluarganya untuk tinggal dikeluarga istri yang telah dikukuhkan statusnya sebagai sentana rajeg/ purusa (berstatus laki-laki) dan selanjutnya laki-laki sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya kepala keluarga pada umumnya. Yang kedua bahwa hak Mewaris laki-laki nyentana pada wanita yang memiliki saudara laki-laki dikatakan tidak sebagai ahli waris hapus karena laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana hanya memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri. 2. Saran Kepada masyarakat adat di Bali dimana sistem kekeluargaan yang dianut adalah patrillineal yang artinya menganut sistem keluarga purusa, bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dimungkinkan untuk merubah status menjadi laki-laki dengan melakukan perkawinan nyentana karena di Bali waris itu mempunyai sifat materiil dan inmateriil. Selanjutnya bagi laki-laki yang mengambil keputusan perkawinan nyentana untuk tidak putus hubungan sosialnya kepada orang tua kandung walaupun hak dan kewajiban pokok sudah beralih kekeluarga istri. DAFTAR PUSTAKA Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(2), 168-177. Awig-awig Desa Pakraman Bantas Warsa. (2017). BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). (1995). Lakburlawal, M. A. (2014). Kedudukan Suami dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya. 20(2), 36-46. Nurhidayati, & Lisya Chairani. (2014). Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua). Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 10(1), 33-40. Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi Rustina. Musawa, 6(2), 287-322. Sudantra, P. W. W. dan K. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Lembaga Dokumentasi. Suhardi, K. H. dan U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti, 13(26), 1-135. Suparman, E. (1985). Intisari Hukum Waris Indonesia. Armico: Bandung. Wignjodipoero, S. (1988). Asas-Asas Hukum Adat. Gunung Agung: Jakarta. 156