Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics Vol. 2 No. 1, April 2021, 1-12 ISSN 2747-2612 Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah Mauniyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Abstrak Penelitian ini membahas tentang penerapan denda pada akad mudharabah, yang bertujuan mendiskripsikan secara luas, tentang akad mudharab dengan mengemukakan penerapan denda pada akad mudharabah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang melampirkan data-data yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kontrastif dengan pendekatan linguistik terhadap sumber-sumber rujukan, yang bersumber dari buku-buku,dan jurnal. Mudharabah merupakan akad kerjasama yang melibatkan dua belah pihak yang salah satunya adalah pemilik modal dan pengelola modal, yang keduanya memeliki kesepakatan jika ada yang melanggar akan dikenakan sangsi atau denda sesuai kerugian, dan hal ini sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat kelalaian diantara salah satu pihak. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan denda pada akad. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan dan tujuan dari setiap aktivitas bisnis itu adalah meraih keuntungan, termasuk mudhârabah. Dalam mudhârabah, keuntungan harus memenuhi empat syarat : Satu Keuntungan hanya diperuntukkan kedua pihak yang bekerja sama, Dua, Pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat tidak hanya untuk satu pihak saja. Ketiga Keuntungan harus diketahui secara jelas. Ke empat Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan prosentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Kata Kunci : Mudharabah, denda, ekonomi syariah JEL Classification Numbers : E50, E59, A10 Pendahuluan Secara umum mudahrabah dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal, dalam mengembangkan usaha tertentu yang pembagian ke untungannya sesuai kesepakatan bersama. Bank syariah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai penyesuaian dasar, yaitu menerima deposito dan pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada infestor pada sisi asetnya, dengan skema pembiyaan yang sesuai dengan syariat islam. Hukum kepentingan kedua belah pihak dengan mengembangkan kedua belah pihak, apabila ingkar janji. Ada dua sebab-sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama lalai dalam melaksanakannya. Timbulnya denda akad terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat, dan wajib memenuhi. Bila akad yang sudah tercipta sudah sah menurut ketentuan hukum itu, tidak dilaksanakan oleh peemilik modal, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kesalahan), maka terjadilah kesalahan dipihak pemilik modal tersebut, baik kesalahan itu dari kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalainya. tidak melaksanakan akad dan yang kedua Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 1
Mauniyah Tinjauan Literatur Pengertian Mudharabah Yang di maksud dengan mudharabah ialah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah muqaradhah atau qiradh (Rahmat, 2006). Secara bahasa mudharabah berasal dari kata Al-Dharb, di derivasi wazan fi"il dharabah, yang berarti bergerak, bepergian.1 Sebagianmana Firman Allah Subhanahu Wa Ta"ala berfirman: ٰاللّ ِلْضَف ْه ِم َن ْىُغَتْبَي ِض ْر َ ِ "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS. Al-Muzzammil 73: Ayat 20) ْلْا ىِف َن ْىُب ِرْضَي َن ْوُرَخ ٰا َو ۙ Menurut Sayyid Sabiq mudharabah, ialah Akad antara dua belah pihak dimana salah satunya menyerahkan kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dasar Hukum Mudharabah telah sepakat, bahwa mudharabah Dari berbagai madhab para Ulama" diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang boleh digunakan sebagai landasan adalah al-Qur"an, al-hadits dan ijma". Dasar hukum al-Qur"an yaitu surat al-Muzzammil : 20, sebagaimana yang telah disebutkan di atas sedangkan landasan dari al-hadis yaitu: عيبلل لْ تيبلل ريعشلاب ربلا اطلاخاو ةضراقملاو ،لجا ىلا عيبلا :،ةكربلا ههيف ثلاث "Tiga perkara yang terrdapat barokah didalamnya : jual beli denagn cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (Mudahrobah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual belikan". Dalam riwayat dijelaskan, bahwa semasa mudanya Rasulluah juga pernah melaksanakan mudharobah dengan Khodijah (Sayyid, 2014). Dalam bentuk Akad mudharabah ini sebenarnya telah di praktekan zaman jahiliyah dan tetap di pertahankan oleh islam. Pendapat ibn hajar, proses kerjasama dalam bentuk mudharobah pernah terjadi pada masa Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa abbas bin abdul Muthathalib pernah memberikan modal kepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan dibidang tertantudan tempat tertentu (Fathur, 2015). Sedangkan landasan hukum dari ijma", bahwa para ulamak fix telah sepakat tentangbkeberadaan praktek Mudharobah. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics ۙ | 2
Mauniyah (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulluah Saw. telah bersabda : Melakukan mudharabah atau qiradh Adalah boleh "Ada tiga perkara yang diberkati ; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual." Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan :"harta jangan digunakann untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku". Dalam al-Muwaththa" imam malik, dari al-A"la- Ibn abd al-Rahman ibn Ya"qub, dari ayahnya, Kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta usman r.a. sedangkan keuntungannya di bagin 2 (Sulai, 2016). Rukun Dan Syarat Mudharobah Pendapat Sayyid Sabiq, Rukun mudharobah adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki ke ahlian. Syarat-syarat sah nya mudharobah berhubungan degan rukun-rukun itu sendiri. Syrat-syarat sahnya mudharobah diantaranya: 1. Modal yang di serahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk perak batangan (tabar), emas atau barang dagangan lainnya, mudharobah itu batal. 2. Bagi orang yang melkukan akad disaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuwan. 3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara, modal yang di perdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan di bagi kan kepada kedua belah pihak,sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. 4. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola modal harus jelas presentasenya, seumpamanya setengah, sepertiga, seperempat. 5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. 6. Mudharobah bersifat, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat tujuan akad mudhrobah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharobah ada persyarat- sering menyimpang | 3 6. Mudharobah bersifat, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat tujuan akad mudhrobah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharobah ada persyarat- sering menyimpang | 3
Mauniyah persyaratan, maka mudharobah tersebut jadi rusak (fasid) menurut al- Syafi"e dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ibn Hanbal, mudharobah tersebut. Kedudukan Mudharobah Hukum mudharobah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbadan keadaan maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharobah juga tergantung keadaan. Karena pengelola modal perdagangan pengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah alaihi (objek wakalah). Ketika harta di tasharuf kan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan pemiliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak dengan karena kelalaian, ia tidak wajib menggantiaknnya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian, ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari akad, mudharoabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dari kelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase disepakati, karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharobah juga sebagi sirka. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengeliola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharobah dianggap sebagai ijaroh (upah mengupah dalam sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharoabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telat terjadi kecacatan, dalam mudharobah. Kecacatan terjadi mengibatkan pengelolaan dan penguwasaaan harta tersebut dianggap ghawasab. Ghawasab adalah min al kabair (Hendi, 2006). yang Biaya Pengelolaan Mudharoabah Biaya nudhorib diambil dari hartanya sendiri selama tinggal dilingkunhgan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharobah. Bila biaya mudharobah diambil keuntungan, tidak akan memperolah bagian dari kemungkinan pemilik harta(modal) keuntunagn karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan. Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharobah guna keperluan dirinya ditengah atau karena penggunaan tersebut suadah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharobah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh di Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 4
Mauniyah bebankan modal, apabila modal cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-untungan (Hendi, 2006). Kiranya dapet dipahami bahwa biaya pengelolaan mudharobah pada dasarnya di bebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut imam malik, menggunakan modal boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memproleh keuntungan berikutnya. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal Jika pemilik modal meninggal dunia, mudharobah menjadi Fasakh. Bila mudharobah telah faskh pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharobah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tampa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab. Ia wajib jika modal itu menguntungkan, menjamin (mengembalikannya), kemudian keuntungannya dibagi dua. Jika mudharobah telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk "urud (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh. Kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi"i dan Hambali (Rahmat, 2006). Pembatalan Mudharobah Mudharoabh menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 1. Tidak terpenuhinya beberapa syarat mudharobah. Jika salah satu syarat mudharobah tidak terpenuhi, sedangkan modal tersebut sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun,kecuali atas kelalainnya. 2. Pengelola dengan senagaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 5
Mauniyah 3. Apabila pelaksana atau pemilik modal menimnggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Denda / Sangsi Pengertian Denda Sangsi adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian,yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta"zir. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur (Anwar, 2010: 332). Menurut Dwi Suwiknyo, ta"zir adalah denda harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan (Dwi Suwiknyo,2009: 246). Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta"zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara". Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jarimah ta"zir terdiri atas perbuatan- perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta"zir adalah perbuatan maksiat. Secara garis ta"zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, besar hukuman diantaranya : 1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera). 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang. 4. Hukuman-hukuman kemaslahatan umum. lain yang ditentukan oleh ulil amri demi Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (ta"widh) sebagaimana dikutip oleh "Isham Anas al-Zaftawi, hukum al-gharamahal-maliyah fial-fiqihal-islami, al-qahirah: al-ma"had al"alami li alfikrial islami, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab karena itu, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 6
Mauniyah seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak (Ali, 2008: 266). Hukum Denda dalam Islam Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyimal-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi"i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta"zir, mereka beralasan pada keumuman ayat- ayat Allah Swt. Yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 188) Kemudian dilanjutkan dengan hadits Nabi Muhammad Saw (Majah, 1999: 373). Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud. Abdurrahman al-Jaziri berkata, "maksud dari hadits tersebut adalah hukuman untuk perbuatan maksiat, bukan termasuk pada hukuman had. Maka hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menghukum dengan lebih dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah. Maka keputusan hukuman ta"zir sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Maka semua jenis kejahatan yang didalamnya tidak ada syari"at had dan kafarah maka hakim menghukum dengan memenjarakan atau dengan pukulan yang dilihat dapat mencegah terhadap perbuatan maksiat. Adapun hukuman yang dilakukan pada sorang anak kecil disebut dengan ta"dib yaitu sebagai bentuk pendidikan dengan syarat tidak melebihi sepuluh kali deraan (al-Jaziri, 1990: 352). Menetapkan: Fatwa atas Sanksi Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Pertama: Ketentuan secara Umum 1. Sanksi disebut fatwa adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 7
Mauniyah 2. Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan forcemajeur tidak boleh dikenakan sanksi 3. Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar utangnya, boleh diberikan sanksi. 4. Sanksi pada prinsip ta"zir ialah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diuabah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Wanprestasi) Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi berarti kelalaian, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah kesalahan pihak nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Munawir, 2004: 238.). Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah lalai melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah (Ali, 2005: 124). Ingkar Janji (Wanprestasi) Pengertian Ingkar Janji Keuntungan Mudharabah Dan tentu kita pahami bersama bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis itu adalah meraih keuntungan, termasuk mudhârabah. Dalam mudhârabah, keuntungan harus memenuhi empat syarat diantaranya: 1. Keuntungan hanya diperuntukkan buat kedua pihak yang saling bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola. ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan, "Mudhârabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain," maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, "Setengah keuntungan untukku dan setengahnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku". Maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiyah kepada istri. | 8 1. Keuntungan hanya diperuntukkan buat kedua pihak yang saling bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola. ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan, "Mudhârabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain," maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, "Setengah keuntungan untukku dan setengahnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku". Maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiyah kepada istri. | 8
Mauniyah 2. Pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat tidak hanya satu pihak saja. dikatakan, "Saya bekerja sama mudhârabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu" Maka ini dalam madzhab Syafi"i tidak sah. 3. Keuntungan harus diketahui secara jelas. 4. Transaksi tersebut lebih ditegaskan prosentase terutama bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Jadi keuntungannya dibagi dengan prosentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan bekerja sama mudhârabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku" maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku. Pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut : a) Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Syarhul Kabîr menyatakan, "Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua." Beliau rahimahullah menambahkan, "Maksudnya, dalam seluruh jenis syarikat, termasuk al-mudhârabah murni, dalam hal ini tidak ada perselisihan (pendapat para Ulama). Ibnul Mundzir rahimahullah menyatakan, "Para Ulama bersepakat bahwa pengelola berhak mengajukan syarat (misalnya) sepertiga atau setengah keuntungan untuk pemilik modal atau sesuai kesepakatan berdua dalam bentuk prosentase setelah keuntungan diketahui dengan jelas. b) Pengelola modal hendaknya menentukan prosentase bagiannya dari keuntungan (sejak awal). Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola (berhak) mendapatkan gaji sebagaimana yang berlaku umum dan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal (investor). Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan, "Diantara syarat sah mudhârabah adalah penentuan bagian pengelola karena ia berhak mendapatkannya." Beliau rahimahullah juga mengatakan, "Seandainya dikatakan (kepada seorang pengelola), "Ambillah harta ini untuk mudhârabah." Dengan tanpa menyebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat ats-Tsauri, as-Syâfi"i, Ishâq, Abu Tsaur dan ashhabur ra"i (maksudnya, ulama hanafiyah).[5] Beliaupun merajihkan pendapat ini. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 9
Mauniyah c) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal dikembalikan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan itu dalam satu kali atau rugi dalam satu bisnis dan untung dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan (pertambahan nilai) dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. secara sempurna. Berarti d) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridla dan sepakat.Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan, "Jika tampak keuntungan dalam suatu mudhârabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa ijin pemilik modal. Dalam masalah ini, kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat diantara para Ulama. Pengelola tidak boleh mengambilnya karena tiga alasan : 1. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan bahwa tidak akan ada kerugian yang harus ditutupi dengan keuntungan tersebut. (Jika ada kerugian dan harus ditutupi keuntungan yang sudah diraih), berarti tidak jadi untung. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola, sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya. 2. 3. Keuntungan itu belum pasti menjadi miliknya, karena masih ada kemungkinan akan beralih dari tangannya untuk menutupi kerugian. Kesimpulan Akad antara dua belah pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Akad dalam bentuk mudharibah ini sebenarnya telah di praktekan zaman jahiliyah dan tetap di pertahankan oleh islam. Menurt ibn hajar, proses kerjasama dalam bentuk mudharobah pernah terjadi pada masa Saw. dan beliau mengukuhkannya. Rukun mudharobah adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki ke ahlian. Syarat-syarat sah mudharobah berhubungan degan rukun-rukun itu sendiri. Syrat-syarat sahnya mudharobah. Modal atau brang yang di serahkan itu berbentuk uang tunai. Bagi orang yang melakukan akad disaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuwan. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara, modal yang di perdagangkan Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 10
Mauniyah dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan di bagi kan kepada kedua belah pihak,sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. jelas Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola modal harus presentasenya, seumpamanya setengah, sepertiga, seperempat. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. Mudharobah bersifat, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, tidak karena persyaratan yang mengikat sering sementara waktu menyimpang tujuan akad mudhrobah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharobah ada persyarat-persyaratan, maka mudharobah tersebut jadi rusak (fasid) menurut al-Syafi"e dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ibn Hanbal, mudharobah tersebut. lain Ditinjau dari akad, mudharoabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dari kelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase disepakati, karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharobah juga sebagi sirka. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengeliola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharobah dianggap sebagai ijaroh (upah mengupah dalam sewa menyewa). Mudharoabh menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharobah. Jika salah satu syarat mudharobah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebgai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Apabila pelaksana atau pemilik modal menimnggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Daftar Pustaka Ali, M. (2005). Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ali, Z. (2008). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Farid, M. (2010). Murabaha dalam Perspektif Fiqh. Jakarta: Other. Fathur, R. D. (2015). Fiqh Muamalah. Jakarta: Other. Helmi, K. (2006). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 11
Mauniyah Hendi, S. (2006). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Wali Press. Hendi, S. (2006). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Wali Press. Rahmat, S. (2006). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sayyid, S. (2014). Fiqh as-Sunnah. Jakarta: Other. Soerjono, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum, . Jakarta: UI Press. Sulai, M. R. (2016). Fiqh Islam. Jakarta: Others. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics | 12