Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara 1 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI DENGAN FORUM GURU : 2023-2024 : : : Rapat Dengar Pendapat Umum : Forum Guru IV 1. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta (FGPPNS) Nusantara 2. Ketua Forum Bersama Guru Honor (FGH) Jawa Barat 3. Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Sumatera Utara 4. Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional 5. Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan Status (P) 6. Ketua Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan 7. Ketua Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya : Terbuka : Selasa, 2 April 2024 : 10.00 WIB s.d. 12.57 WIB : Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I Lantai 1. Jln Jend Gatot Subroto. Jakarta Pusat : Wakil Ketua Komisi X/Dr. H. Abdul Fikri Faqih (F-PKS) : Dadang Prayitna, S.IP., M.H. Kepala Bagian Sekretariat Komisi X : 1. Penyampaian Aspirasi tentang Permasalahan Pendidikan. 2. Lain-lain.
2 - Hadir : PIMPINAN : 1. H.Syaiful Huda 2. Agustina S.S.,M.M. Wilujeng Pramestuti, 3. Dr. Dede Yusuf M.E.,S.T.,M.I.Pol. 4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih.,M.M. ANGGOTA : F-PDI PERJUANGAN : 1. Rano Karno, S.IP. 2. Dr. Andreas Hugo Pareira. F-P.GOLKAR : 1. Dr. H.A. Mujib Rohmat,M.H. F-P.GERINDRA: 1. Ir.H.Nuroji F-P.NASDEM : 1. Dra.Hj. Tina Nur Alam.,M.M. 2. Moh Haerul Amri.,SP. F-PKB : 1. Dr.H.Muhammad Kadafi.,S.H.,M.H. F-P.DEMOKRAT : 1. Bramantyo Suwondo M.,M.IR. 2. Anita Jacoba Gah.,S.E. F-PKS : 1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah.,S.Si.,M.Psi. 2. H.Mustafa Kamal.,S.S. F-PAN : - F-PPP :
UNDANGAN : 1. Ketua Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (Makmur Syukra)
3 - Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Bapak Ibu kita mulai saja ya, sudah setengah sebelas, jam satu nanti ada rapat lagi RUU Pariwisata. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, Yang saya hormati Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara, Kemudian Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Sumatera Utara, Kemudian Forum Bersama Guru Honorer (FGH) Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatanan Nasional, Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan status P, Kemudian Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Kemudian Forum bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh forum ya yang sudah hadir. kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan alhamdulillah kita bisa RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi X, mohon maaf memang sebagian tadi izin ke sebelah, ada agenda apa ini, dari Baleg. Jadi Anggota Komisi X yang gabung dengan Baleg sekarang sudah ada di situ. Nah saya nunggu ini sampai dapat tapi kan RDPU ini tidak musti apa, mencapai, apa, mencapai lima atau enam Fraksi. Jadi ini ada tiga Fraksi, tiga orang dan tiga fraksi. Satu dari yang ujung sana ini Pak Insinyur Nuroji dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat VI Kota Depok. Kota Bekasi. Sebelahnya, depannya itu Pak, Mas Khadafi, Pak Muhammad Khadafi ini dari Fraksi PKB Daerah Pemilihannya Lampung I dan saya sendiri Fikri Faqih dari PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX. Bapak Ibu yang saya hormati, Langsung saja kita mulai, kita buka Forum atau Rapat Dengar Pendapat Umum ini dengan mengucap bismillahirramanirrahim. (RAPAT DIMULAI PADA PUKUL 10.30 WIB) Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, Agenda hari ini adalah penyampaian aspirasi tentang permasalahan pendidikan. Nanti kami mendengarkan semua mudah-mudahan satu, ini juga live streaming ya, live streaming sehingga nanti mungkin yang tidak hadir bisa melihat, kemudian nanti juga link-nya bisa dikirim juga kepada pihak-pihak
4 - terkait kemudian nanti kita bikin juga laporan singkatnya untuk kemudian kita sampaikan kepada mitra kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Mungkin saya bacakan sekilas. Jadi problematika Pendidikan ini kompleks ya terutama yang paling sentral itu adalah guru dan tentu kurikulum dan sebagainya tetapi ada juga non guru yaitu tenaga kependidikan jadi Dirjennya saja ada GTK Guru dan Tenaga Kependidikan. Guru ini secara berangsur-angsur ada problematika tapi terselesaikan secara berangsur- angsur dan sekarang masih ada apa namanya, sisa dan ini mungkin kita nanti akan mendengarkan bersama dari yang hadir, tapi juga ada yang sama sekali mungkin kalau sekarang pada mendengarkan tenaga kependidikan ini juga sama sekali nggak tersentuh atau belum tersentuh. Cenderung diberikannya kepada daerah dan daerah berinisiatif sendiri dan akhirnya sampai sekarang di Komisi X ini belum ada progress. Jadi guru ini fungsinya sentral di dalam pendidikan bahkan mungkin separuh lebih kurikulum berubah, kalau gurunya tidak berubah ya tetap saja kurikulumnya itu saja. Ini mungkin nanti akan ada launching kurikulum secara belum secara nasional tetapi kalau gurunya juga tidak dibekali yang cukup maka tentu bekal itu macam-macam. Paling tidak kalau diskusi di Komisi X itu satu statusnya harus jelas, kemudian yang kedua tingkat kesejahteraan kemudian jaminan sosial, jaminan sosial itu mungkin kesehatan kemudian purna tugas dan lain sebagainya. Ini kalau itu tidak yang mendasari itu saja tidak diberikan maka kemudian ini problematika guru selalu akan ada hal lain jadi kadang dituntut apa, kualitas sementara hal yang mendasar belum terpenuhi. Komisi X terus mendorong Kemendikbudristek untuk memberikan perhatian, solusi terhadap permasalahan P3K misalnya melalui dua Panja ini terkait P3K. Yaitu Panja Formasi GTK P3K, Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN maupun menyampaikan temuan- temuan P3K di daerah saat kunjungan kerja dan RDPU. Pada kesempatan ini, ini kami tetap akan mendengarkan dari yang hadir Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS Nusantara, Forum Guru Tidak Tetap GTT Sumatera Utara, Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan status P, kemudian Forum Guru Non ASN dan Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan dan Forum Bersama Guru Honorer Tasikmalaya mengenai kondisi dan permasalahan terkait aspirasi yang akan disampaikan. Aspirasi ini nanti akan disampaikan menjadi masukan berharga bagi kami di Komisi X. Saya kira Demikian dan waktunya kita sepakati dulu ini. Sampai jam berapa? Sampai jam? 12. Begitu ya Pak Khadafi, kita batasi sampai jam 12.
5 - Selanjutnya, kami sampaikan untuk menyampaikan aspirasinya. Mohon maaf tidak membedakan atau bukan gradasi bukan apa-apa ini. Ini sesuai dengan yang ditulis saja, yang pertama Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara. Silakan, pertama untuk menyampaikan lebih dahulu. KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, alhamdulillahirrabilalamin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina muhammad waala sayyidina Muhammad, Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, Yang saya hormati juga para Anggota DPR RI Komisi X, Dan yang sangat saya banggakan adalah semua Forum-forum guru yang sudah hadir di tempat ini, Terima Kasih. Perkenalkan nama saya Hasna, kami dari Forum FGPPNS Nusantara di forum kami ini ada dari yang mewakili dari Sumbar dan dari Pekanbaru. Adapun permohonan kami ini Pak tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada di anggota saya dan juga ada di teman-teman forum-forum lain. Di Komisi X ini saya alhamdulillah bisa selesai menjadi ASN di tahun 2023 berkat kami dulu sudah sering-sering ke sini terus. Terima Kasih Pak Fikri. Selanjutnya kami juga mengapresisasi kepada Kemenpan RB karena dari wacananya itu ada pengajuan untuk THK 2 dan juga non ASN tapi perlu semua ketahui bahwa kami ini di honorer ini bukan cuma hanya di non ASN di tempat, di sama saya ini ada namanya PG2021 yang P1, itu masih banyak belum lulus, masih ribuan. Ada12 sampai 14.000 lagi yang belum lulus itu dan mereka masih tekatung-katung, sementara kalau memang diajukan ini non ASN tok yang diajukan untuk formasi 2024 bagaimana dengan teman-teman yang lain? Selanjutnya di Forum kami juga begitu juga di daerah-daerah lain ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP (Tanpa Penempatan) itu terjadi diobservasi sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya menjadi guru, tidak bisa apa namanya tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan kenapa saya sering tidak lulus sudah berapa kali tidak lulus jadi kayak kita itu didalam lingkungan kita itu dibilang apa ya, "kok bisa tidak lulus-lulus terus, kamu guru kok bisa begitu" ya jadi kan kita tekanan psikologis.
6 - Selanjutnya ada lagi kategori P, kategori P ini banyak sampai ribuan sudah lulus passing grade tetap juga tidak diangkat dan ada juga PPG dan guru swasta. Maksud saya Pak, semua ini coba dimudahkan, diangkat semuanya tanpa tes lagi karena mereka memang sudah tes, sama dengan kami yang waktu itu PG 2021. Kalau kita semua diselesaikan ini tidak lagi ada problem guru-guru yang harus kita harus perjuangkan nasib kita sampai-sampai ke sini, itu coba ke. Saya mohon dengan sangat untuk Komisi X dari P1 ini yang sudah memang sudah ada, terus yang TP terus yang P itu diangkat saja, jadi tanpa tes tanpa cuma melihat, memang ada nama-nama mereka seperti di P1. Jadi tidak lagi terkatung-katung, tidak lagi kita harus menunggu formasi berikutnya mau bagaimana lagi regulasinya, regulasi itu dimudahkan saja dengan apa namanya formalitas karena memang sudah banyak yang sudah berumur di situ. Selanjutnya kalau kami me, kalau Kemenpan RB mengambil dengan data yang sudah ada di BKN di TMT 2022, nah bagaimana dengan teman- teman yang sudah terdata di Dapodik, kan banyak yang tidak terdata di BKN itu. Masalahnya kadang karena gajinya itu dari Komite jadi otomatis tidak masuk mereka itu sudah sepuluh tahun mengabdi, jadi mohon dikaji lagi kita mengambil saja dari Dapodik. Untuk selanjutnya Pak itu juga pembukaan formasi ini, kok bisa ABK lebih kecil daripada guru yang ada? Kalau memang toh ABK nya itu apa namanya analisis beban kerja itu cuma misalnya sepuluh sementara gurunya itu 20, saya tanya sama teman-teman "kamu ngajar?" "iya ngajar" "loh kok bisa ABK-nya lebih kecil daripada gurunya? Kalau memang gurunya itu nol jam ya itu masuk akal" berarti ada kelebihan guru di situ. Selanjutnya Pak, kami juga punya tendik, tendik yang tidak pernah disentuh apapun, sudah berkali-kali juga kami kesini ini insyaallah di formasi 2024 ada tendik, tendik ini banyak di situ dari satpam, penjaga sekolah juga yang petugas kebersihan. Lewat kesempatan ini juga saya mohon dengan sangat untuk tidak membedakan ASN PNS dengan P3K dari pensiun, seragam dan juga pengembangan karir. Kami sampai di sekolah itu Pak kalau upacara kan beda baju kami, kami pakai baju putih hitam, terus yang PNS itu memakai baju khaki yang warna kuning itu sampai anak-anak saya bilang "Bu, kenapa tidak pakai baju sama dengan Ibu itu?". Jadi saya bilang, "iya nak, baju itu mahal, jadi Ibu belum sempat beli." "Ayo kita beliin Bu." Padahal karena itu, memang tidak sesuai dengan dari Undang-undang Kemendagri memang dibedakan yang PNS dan P3K. Selanjutnya Pak, kalau di P3K itu hanya ada S1 sedangkan S2-nya tidak bisa di masukkan. Nah sedangkan kami itu memohon kalau memang kita kan S1 itu di golongan 9, nah mereka juga sudah sekolah kan yang di S2 ini, coba dikasih golongan 10 atau bagaimana supaya bisa dikaji kembali. Selanjutnya Pak, tidak diadakan lagi sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3, tahun bahkan 5 tahun karena apa setiap perpanjangan ini pasti ada terjadi sedikit masalah, itu misalnya ada yang menyalahgunakan kewenangan
7 - itu, sementara kami harus diperpanjang kalau bisa Pak tidak usah lagi perpanjang tinggal di apa, di otomatis dia akan mengikuti sampai pensiun. Selanjutnya di 2021, kami itu ada 193.954 guru yang lulus di passing grade yang disebut P1, nah penempatannya ini Pak sangat jauh jauh semuanya. Sebenarnya kami menerima, biarkanlah ya karena memang kami ingin ya tapi setelah di diikuti ternyata dari kalau misalnya kita finger itu di jam 6.40 kita harus subuh dari rumah, karena banyak teman-teman itu sampai 3 jam sementara mereka mau tinggal di sana itu tidak ada tempatnya. Yang lainnya, kami di formasi BK Pak. Nah BK ini Bimbingan Konseling nah mereka ini terdapat mapel gemuk karena 150 murid baru 1 BK-nya kalau seperti ini terus tidak akan terurai. Bagaimana bisa tuntas target 2,3 juta untuk formasi 2024 kalau masih terjadi seperti ini. Kami mohon supaya BK juga dilinearkan ke SD untuk mengatasi bullying yang biasanya terjadi di SD kalau kami guru kelas kadang waktu kita sempit, jadi tidak bisa menangani anak-anak ini dengan lebih baik lagi. Terus ada sekolah SLB, sekolah SLB ini kan masih banyak swastanya daripada negerinya, sedangkan mereka kalau mau diberikan kesempatan itu untuk tes dan mengikuti serangkaian tes itu ujung-ujungnya tidak lulus karena tidak adanya ijazah PLB. Sementara yang ada di Indonesia itu Cuma 2 di Padang katanya dengan di UPI, untuk SLB. Jadi mereka ini kami perlukan untuk anak-anak kami yang istimewa. Nah bagaimana caranya supaya Pemerintah bisa memberikan mereka kesempatan untuk juga menjadi ASN. Kalau, saya pikir kalau guru-guru sudah sejahtera anak-anak juga semakin lebih maju lagi. Untuk itu coba pemerintah membuka formasi sebanyak- banyaknya bagaimanapun caranya supaya semuanya ini merata terutama di pelosok-pelosok itu Pak, kalau mereka mau ikut ujian saja itu harus menyebrang lautan luas untuk mencapai cita-cita mereka tapi ujung-ujungnya juga tidak lulus. Kesimpulannya, angkat semua honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik, apalagi untuk P1, PG dan P karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya. Juga kami mohon diberikan kesempatan juga untuk guru swasta masih tetap bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Itu saja dulu sementara Pak. Wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu ini sebuah kehormatan ini Pak Ketua Komisi hadir secara fisik sendiri, ini luar biasa Pak Syaiful Huda dari Fraksi PKB Daerah Pemilihannya Purwakarta, Iya Purwakarta Karawang, Karawang Purwakarta.
8 - Selanjutnya ini Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara ternyata tidak hadir ya? Nggak hadir sehingga langsung ke Forum Bersama Guru Honorer FGH Jawa Barat. Silakan. KETUA FGH JAWA BARAT (RANI MARLIANI): Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berkenan mengundang kami untuk bisa hadir di sini. Baik, ada beberapa aspirasi kami Pak yang kami bawa atas nama Forum Bersama Guru Honorer FGH Jawa Barat. Jadi saya atas nama Jawa Barat, perkenalkan nama saya Rani Marliani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi yang kami bawa, mungkin sama dengan yang sudah rekan kami sampaikan sebelumnya bahwa kita memang ingin diakui dan memang ingin ditetapkan sebagai ASN tanpa tes, mungkin ada beberapa lagi. Baik, yang pertama bagi peserta seleksi yang kemarin kita mendapatkan status P yang belum ditempatkan gitu, karena memang terbatasnya formasi. Nah kami mohon di sini adalah kita tanpa tes lagi gitu karena Pak bagi kami tes yang jauh itu kan memerlukan waktu, tenaga dan pikiran serta biaya juga yang tidak sedikit gitu itu. Jadi kami memohon dengan adanya kami sudah seleksi kemarin untuk tidak tes lagi karena kami pun sudah diberikan sertifikat. Kemudian yang kedua, formasi yang diharapkan pada pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah peserta yang berstatus P, yaitu yang memenuhi nilai ambang batas pada tes CAT pengadaan P3K Tahun 2023, serta membuka formasi guru honorer sebagai guru kelas dan bidang studi yang sesuai dengan jumlah guru honorer tersebut yang ada pada kota dan kabupaten. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan juga adanya afirmasi kerja, masa kerja seperti yang sudah-sudah ya yang sebelumnya itu yang masa kerja lebih dari 10 tahun. Karena dengan dasar bahwa masa kerja 10 tahun ini kita ini sudah mengabdi cukup lama gitu dengan atas dasar itu, kami pun memohonkan untuk adanya afirmasi masa kerja. Yang keempat, Pak kami memohon linearitas ijazah lulusan itu disesuaikan dengan bidang formasi ijazah yang dimiliki karena dengan dasar bahwa pada tes CAT 2023 ini banyak guru yang tidak linier dapat mengisi jenjang instansi yang tidak sesuai. Kami karena kami di pendidikan ada
9 - beberapa yang bukan dari pendidikan pun tiba-tiba bisa masuk gitu untuk menjadi guru SD. Sementara pada sebelumnya kami yang dari bahasa Inggris yang belum dilinearkan ke SD dulu ya waktu itu, kami yang jelas-jelas dari pendidikan gitu guru tidak bisa masuk ke SD, sementara yang dari luar pendidikan keguruan itu bisa masuk dan bisa daftar. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka formasi khusus untuk tenaga administrasi sekolah juga Pak karena seperti yang terjadi di sekolah- sekolah kami itu sudah menipis ya, bahkan ASN-nya itu ada hanya satu orang dan mungkin itu juga menjelang pensiun ya di sana. Selanjutnya yaitu untuk kami yang di negeri ya Pak menolak guru dari swasta itu ke sekolah negeri, maksudnya mendaftarnya P3K-nya ke sekolah negeri. Sementara kan mereka awalnya dari dari swasta karena kan kami akan tersingkir lagi Pak sementara rekan-rekan yang dari swastanya sudah membawa sertifikat pendidik ya kan. Di mana yang adanya dengan pembawaan sertifikat pendidik tersebut itu kan sudah otomatis nilainya maka dengan begitu kami tersingkir lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya poin terakhir kami memohon merubah mekanisme penganggaran di sini P3K yang semula daerah DAU menjadi kembali ke pusat. Mungkin itu Pak draf yang kami sampaikan atas nama forum bersama guru honorer Jawa Barat, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan titik terang dari pada pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhiidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rani ya, tadi Bu Hasna. Jadi Makasih Bu Hasna kemudian Bu Rani. Selanjutnya dari Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional. Silakan. FORUM P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (DEWI NURPUSPITASARI): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Forum P1 Pembatalan Nasional.
10 - Mungkin forum ini apa ya, banyak yang bilang Forum P1 Pembatalan ini apa sih begitu ya? Jadi kami sedikit bercerita bahwa Forum P1 Pembatalan ini kami waktu itu di 2022 sebetulnya, eh 2021 itu seharusnya kami sudah lulus passing grade P1. Nah saat itu kami mendapatkan surat dengan Nomor 1198/B/GT.00.08.2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar Prioritas P1 yang sebanyak guru itu sebanyak 3.043 jadi kami saat itu dibatalkan. Nah dengan proses dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan terutama saat itu kami audiensi ke Kemendikbud ya, ke GTK, Dirjen GTK, nah itu formasi, eh apa namanya? Berubah dari P1 Pembatalan menjadi P1 yang tidak dibatalkan dan berhak mendapatkan prioritas gitu. Nah untuk yang sudah kami, teman-teman sampaikan itu sebetulnya sama Pak yaitu tuntutannya itu hampir sama kami menurut kami. Jadi kalau untuk kami karena untuk pembatalan ini sudah masuk pada P1 yang tidak dibatalkan, nah tuntutan itu dari kami adalah yang pertama, meminta agar seluruh pelamar prioritas 1 segera dituntaskan seperti yang telah dijanjikan oleh Dirjen GTK pada saat audiensi. Yang kedua pelamar prioritas 1 tetap diberikan keistimewaan untuk diangkat tanpa tes lagi sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Meminta pula agar setiap Komisi X DPRD mendorong pemerintah daerah melalui DPRD setiap daerah untuk membuka formasi yang sebesar-besarnya sehingga pelamar prioritas 1 dapat segera mendapatkan penempatan. Yang keempat meminta agar seluruh P1 yang masih tersisa di 2024 ini bisa segera dituntaskan. Mungkin itu tuntutan dari kami selainnya, selebihnya maaf mungkin hampir sama dengan forum-forum yang lainnya. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Baik. Terima Kasih Bu Dewi ya, ini Bu Dewi tadi? FORUM P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (DEWI NURPUSPITASARI): Iya Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Bu Dewi Nur Puspitasari. Selanjutnya ini Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Kota Medan tidak hadir sehingga lanjut ke Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan. Ada? Oh iya, silakan.
11 - FG NON ASN PENDIDIKAN MENENGAH SULAWESI SELATAN (ATMAYURID MANSYUR): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang yang sempat hadir dan Bapak Komisi X, Ketua Komisi X dan serta Dewan Perwakilan Rakyat Komisi X yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Terharu rasanya Bapak, kami bisa sampai ditempat ini untuk sekedar mendengar aspirasi kami. Ya terima kasih. Adapun permohonan yang kami bawa, sebelum kami menyampaikan izinkan saya sedikit berpantun Bapak, Diundang dan datang ketemu Bapak DPR, Sampai ke Jakarta ketemu di Nusantara 1, Kami datang membawa harapan di RDPU, Berharap DPR Komisi X bisa merealisaikannya. Iya. Jadi permohonan yang pertama yaitu semua guru mata pelajaran non ASN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas diupayakan, diutamakan jadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024 tanpa tes. Yang selanjutnya guru induk jangan sampai tergeser karena mereka rata-rata sudah lama dan mengabdi di tempat atau sekolah tersebut. Nah untuk mata pelajaran yang terbanyak atau tergemuk di daerah Sulawesi Selatan itu kami meminta dan sangat memohon untuk dibukakan formasi sebanyak- banyaknya. Seperti Bahasa Inggris itu formasi terbanyak di Sulawesi Selatan masih ada sekitar 450 yang belum terekrut dan mereka itu rata-rata pengabdiannya Pak sudah ada yang sampai 20 tahun belum terangkat sampai sekarang. Terus Bahasa Indonesia selanjutnya, serta Matematika, Sosiologi, Bahasa Jerman, dan Biologi dan data terlampir. jurusan mata pelajaran yang linearitas terbanyak seperti Bahasa Inggris mohon di linieritaskan terkait mohon di, ada regulasi tersebut untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sosiologi, Bahasa Jerman dan Biologi serta Matematika itu bisa dilinieritaskan dengan sesuai regulasi yang ada. Selanjutnya permohonan Dan untuk mapel Bahasa Jerman yang tidak ada formasi sejak rekrutmen tahap 2 itu sampai tahap 4 P3K jadi diharap untuk dibukakan formasi untuk tahun ini 2024. Terus selanjutnya guru honorer yang ikut seleksi P3K pada 2022 lolos memenuhi nilai ambang batas sesuai tahun 2021 status TP pada seleksi tahun 2023 mendapat status P untuk dibukakan untuk diangkat secara langsung penerimaan P3K 2024.
12 - formasi Mapel Antropologi di satuan kerja menengah atas sebagai mapel linear Sosiologi dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencakup jumlah jam sertifikasi. Selanjutnya kami juga berharap besar agar dibukakan formasi di sekolah induk kami masing-masing karena datanya sudah ada sesuai dengan Dapodik. Selanjutnya meminta agar sekiranya dibukakan Terus selanjutnya minimnya jumlah jam bahasa Jerman yang diajarkan setelah kurikulum Merdeka berlaku sehingga membuat mapel tersebut tidak linear agar tetap bisa terdata di Dapodik selanjutnya masih mapel bahasa Jerman walaupun tidak masuk di DT di DKG maksud saya daftar kebutuhan guru, mungkin wajib di 24 jam sedangkan jumlah jam mapel bahasa Jerman itu sudah berkurang selama Kurikulum Merdeka, jadi bahasa Jerman itu menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya nasib guru matematika atau guru non ASN lama mengabdi tetapi sudah full guru ASN dan ASN P3K di sekolah lalu harus ke mana mereka? Ya harus ke mana mereka? Mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut tetapi sudah dipenuh tapi sudah penuh oleh PNS dan ASN begitu juga mapel yang lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya guru Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi dan mata pelajaran lainnya yang telah lama mengabdi menjadi korban seleksi ASN P3K dengan sistem observasi ya. Jadi sistem observasi kemarin tahap 3 itu terlalu banyak yang menjadi korban, dalam hal ini observasi karena adanya kepentingan-kepentingan pihak ya. Jadi kalau kami di Sulawesi Selatan itu mendapat, ya kalau kalian tidak dekat dengan orang dalam ya sudah karena sistemnya observasi yang pada saat itu yang menilai adalah kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat dan guru senior ya, jadi banyak korban pada saat seleksi ASN tahap 3 tersebut. Selanjutnya kami semua guru nonasn Dikmen telah mengikuti ujian kompetensi pada Tahun 2022 itu, dinyatakan memenuhi syarat tapi kami tidak memiliki umpan balik dari hasil kompetensi kami. Adapun hasil verifikasi yang kami lakukan di dinas Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari. Jadi mulai Senin sampai hari Rabu itu sesuai jumlah guru honorer yang terdata dari hasil terlampir agar semua guru non ASN itu bisa ter-cover pada penerimaan ASN P3K. Selanjutnya sebisanya juga kami memohon dan meminta ini dibukakan rekrutmen ya untuk fresh graduate, sedangkan kami yang sudah lama mengabdi itu tidak dilirik. Tolonglah lirik kami dulu yang sudah 5 tahun sampai sekian tahun, ini jelas-jelas sudah dibukakan untuk yang fresh graduate yang baru 1 tahun, yang baru 2 tahun lah. Selanjutnya selain kurangnya formasi bahasa perlu Bapak ketahui juga bahasa Inggris itu juga merupakan salah satu mapel yang belum dilinearkan dengan mata pelajaran lainnya, serta untuk perekrutan dan penerimaannya itu setiap tahunnya selalu minim baik itu PNS. Baik itu ASN P3K itu minim jadi tidak sesuai dengan jumlah alumni yang pendaftar, jadi mungkin alumnusnya sekian
13 - dan pendaftarnya sekian serta kurangnya jam mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Jadi sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. FG NON ASN PENDIDIKAN MENENGAH SULAWESI SELATAN (M. ARIEF ARSYAD): Mau izin Pimpinan, Tambahkan sedikit. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Oh iya, silakan. FG NON ASN PENDIDIKAN MENENGAH SULAWESI SELATAN (M. ARIEF ARSYAD): Terima Kasih banyak. Yang kami hormati Ketua Komisi X DPR RI, Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Anggota Komisi X DPR RI, Dan para pejuang guru honorer yang sempat hadir di forum ini, Jadi apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi, itu adalah sebagai penyampaian bentuk penyampaian bahwa semoga di Komisi X ini bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi penyampaian kami tadi. Jadi intinya di sini sebagai kesimpulan apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi, yang pertama itu adalah prioritas, itu yang kami inginkan. Prioritas di sini yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman guru honorer di khususnya di Sulawesi Selatan se-Indonesia kalau misalnya itu bisa diangkat tanpa ada lagi tes, kasihan mereka dia sudah lama mengabdi bahkan puluhan tahun. Ada teman saya Pak, itu hanya sisa 2 tahun dia masa kerjanya dia sudah masuk ketegori pensiun itu, ada teman saya di Sulawesi Selatan sisa 2 tahun. Jadi itu mungkin perlu memang perhatian dari pemerintah. Jadi saya minta kepada Pimpinan Sidang, Komisi X agar kiranya menyampaikan aspirasi kami kiranya untuk pemangku-pemangku kebijakan.
14 - Yang kedua, dari segi umur, itu tadi lagi mungkin bisa juga perhatian, jadi bisa yang saya sampaikan ini harusnya pemangku-pemangku kebijakan Menpan, Kemendikbud itu diambil data Dapodik saja data Dapodik saja. Karena disitu tertera TMT-nya kita tahu disitu datanya, ya supaya menjadi acuan untuk pengangkatan honorer tahun P3K tahun 2024 ini kita acuannya disitu saja Dapodik. Terus lanjut, mengenai tentang Linieritas, kami menyampaikan bahwa mohon pada Komisi X agar kiranya menyampaikan ke pemangku kebijakan supaya ada beberapa jurusan kami di Sulawesi Selatan, jurusan paling banyak yang pertama itu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Sosiologi, Bahasa Jerman, Biologi. Agar kiranya mendapat perhatian betul-betul karena kasihan teman kami seperti Bahasa Inggris itu lebih 400 hampir 500 orang jadi kalau misalnya sebagian yang terekrut bagaimana nasib mereka yang sebagian itu. Jadi yang ketiga, mengenai tentang penempatan, ini amanah dari teman kami yang dari Sulsel agar kiranya disampaikan ini yang sudah dilakukan tes yang tahun-tahun lalu yang berstatus P begitupun TP agar dilirik dan dilihat dan di prioritaskan betul-betul, supaya langsung mendapatkan penempatan tanpa ada lagi tes. Itu harapan kami Pak, sesuai dengan apa yang dialami oleh kami guru honorer Sulawesi Selatan. Terima Kasih Pak atas kesempatan uang diberikan saya. Demikian. Wastabiqul khairal wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. FG NON ASN PENDIDIKAN MENENGAH SULAWESI SELATAN (ATMAYURID MANSYUR): Mohon izin Pimpinan. Sedikit lagi Pimpinan, Sulsel untuk sekolah SLB. Ya jadi ada juga yang di SLB (Sekolah Luar Biasa) itu yang sudah sampai puluhan tahun tapi belum ada ini. Tadi saya memulai dengan pantun dan saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Ada Komisi X di DPR RI, Komisi X menangani Pendidikan itu sudah biasa, Kami dari Sulawesi membawa harapan yang besar, Pantang pulang sebelum ada hasil. Terima Kasih.
15 - KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Baik, baik saya kira ini cukup ya dari Sulawesi Selatan jauh ini, berangkatnya kapan ini? Berangkatnya berarti ya? Tadi yang menyampaikan siapa ini? Bu Nursamsi? Bu? Bu Atma. Oh Atmayurid ini. Bu Atmayurid sama Pak Arief tadi. Selanjutnya satu lagi dari Forum bersama guru honorer Kota Tasikmalaya. Silakan. FORUM GURU HONORER TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Ketua Komisi X, Yang terhormat seluruh Anggota DPR RI Komisi X, Serta rekan-rekan yang saya banggakan, Saya dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya pada dasarnya ada kesamaan beberapa poin dengan Aspirasi Forum Bersama Guru Jawa Barat. Yang pertama yaitu memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35 plus. Yang kedua memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama yaitu 10 plus diprioritaskan. Kemudian yang ketiga memohon agar honorer yang berstatus P diseleksi P3K langsung pemberkasan tidak dites lagi, dengan catatan di luar formasi yang tersedia untuk saat ini, jadi ada formasi khusus untuk yang berstatus P. tahun 2023 Yang keempat memohon regulasi anggaran untuk P3K diubah dari DAU menjadi DAK. Nah untuk poin nomor 3 itu, mengapa kami meminta dengan formasinya dipisahkan Pak. Karena di Kota Tasikmalaya itu banyak yang status P nya itu masa kerjanya itu beberapa tahun. Sementara di Kota Tasikmalaya itu masih banyak guru honorer yang masa kerjanya belasan tahun hampir 19 tahun 20 tahun. Ya banyak yang 15 tahun ke atas belum pernah bisa ikut tes sejak adanya P3K itu dikarenakan linieritas waktu itu Bahasa Inggris tidak linier di SD ya Pak ya. Kemudian untuk poin lima, memohon agar diadakannya RDPU secepatnya di mana didalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, KemenpanRB, Kemenkeu, dan Kemendagri serta mengundang forum-forum yang hadir saat ini mengenai anggaran P3K agar diketahui secara jelas oleh kami. Nah untuk poin ini kami dari FBGH Kota Tasikmalaya waktu itu telah audiensi ya Pak dengan Kemenpan RB. Nah jawaban dari Kemenpan RB waktu itu regulasi P3K untuk tahun 2024 itu dikhususkan oleh honorer yang
16 - sudah terdata di BKN, di mana pada saat itu kata Pak siapa ya? Pak Syamsurizal mengatakan bahwa honorer itu akan terbagi dua yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang paruh waktu itu katanya gajinya nanti belum mencapai 100 persen, nah begitu ada yang pensiun jadi yang diranking, dirangking jadi yang atas itu nanti ketika ada yang pensiun diangkat begitu seterusnya jadi nanti akan habis begitu. Kemudian yang P3K penuh waktu itu otomatis ya full gajinya, jadi di tahun 2024 ini semua honorer itu akan, yang terdata di BKN itu akan selesai diangkat semua, mendapatkan NIP seperti itu jawaban Pak Syamsurizal. Sementara kemarin, oh iya, untuk penggajiannya kata beliau, jadi Pemda itu berkirim surat saja ke Kemenkeu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat honorer di Pemda tersebut, nanti Kemenkeu akan menambahkan dana kepada Pemda tersebut, seperti itu jawaban Pak Syamsurizal. Akan tetapi pada saat kami kembali ke daerah disampaikanlah pernyataan beliau itu, pihak BKPSDM sudah menghubungi Kemenkeu, jawaban Kemenkeu itu katanya untuk anggaran tiap daerah itu sudah dipatok seperti itu, misalnya 1 juta ya sudah 1 juta tidak ada penambahan anggaran untuk P3K, iya betul. Kemudian kata Ibu Nunuk jugaya waktu di live IG, nah yang regulasi P3K 2024 itu by data Dapodik, nah kami itu bingung Pak ya yang betul itu yang mana? Sementara kata Kemenpan RB honorer yang terdata di BKN. Kata Bu Nunuk by data Dapodik kemudian kata Bu Nunuk juga mengatakan tidak ada, tidak bisa katanya kalau guru itu nanti ada P3K paruh waktu. Kan kalau paruh waktu katanya 4 jam masa kita lagi ngajar tiba-tiba, "anak-anak udah dulu ya ngajarnya gitu kan". Nah oleh karena itu kami meminta, memohon kepada Bapak Ketua Komisi X kiranya mohon dapat mengadakan RDPU dengan menghadirkan keempat Kementerian tersebut beserta mengundang kami Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri. Untuk Kemendagri itu kenapa ingin dihadirkan, karena menurut pemda, pemda itu tidak bisa menganggarkan gaji P3K di luar batas yang di yang ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi belanja pegawai itu katanya tidak boleh melebihi sekian persen ya dari anggaran. Nah sekiranya keempat kementerian tersebut dapat didudukkan secara bersama, ya dapat duduk bersama maka mungkin jawaban kami dapat menerima atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.
17 - FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOSO PROJO UTOMO): Izin menambahkan Pimpinan Dewan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): oh iya, silakan. FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOTO PROJO UTOMO): Assalamu'alikum warrahmatullahi wabarakatuh, Allahuma sholialasayyidina muhammad waalasayyidina muhammad, Robbisodri wayasidniamni waubatan min lisani yaukul ama ba'du, Yang saya hormati Pimpinan Dewan Komisi X beserta Anggota yang hadir pada pagi hari ini, Tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang hadir dari beberapa wilayah, bermacam forum di sini hadir alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, Izin menambahkan, jadi pada intinya kesimpulan dari semua rekan- rekan mungkin kalau dilihat poin pertama itu sama. Intinya berbicara masalah regulasi, mau sampai kapan ini kita bicara regulasi, regulasi, regulasi, tetapi kita ingin ada ketetapan. Karena kita juga sudah larut dalam regulasi bahkan yang kemarin pun 2023 kita sudah berubah lagi regulasi, 21,22, 23. Sekarang pun kami masih disuguhkan harus menunggu dengan regulasi bahkan kami kemarin sebelum berangkat ke sini sudah berkoordinasi dengan BKPSDM wilayah atau daerah masing-masing menanyakan masih menunggu regulasi. Jadi mau sampai kapan kita harus di suguhkan dengan regulasi terus menerus. Sebenarnya kita kalau melihat regulasi yang kemarin pun kita bisa terapkan dan ini mungkin yang berstatus P ini sudah bisa dikategorikan aman sebenarnya, kalau menggunakan di sini Permenpan RB nomor 20 Tahun 2023 yang mana regulasi keputusan Kementerian Penidikan dan riset di sana nomor 349/P/2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah. Disana dibahas pada Bab kedua persiapan seleksi pada poin H ayat (1), (2), dan (3) cukup jelas. Mungkin itu masih bisa kita gunakan kenapa selalu harus merubah dengan regulasi-regulasi terus menerus Bu? Ya karena mungkin Ibu, Bunda yang di pinggir saya ini sudah menggunakan regulasi tersebut kenapa tidak digunakan lagi pada sekarang, itu intinya. Intinya kalau itu digunakan Bu kita sudah bisa selesai Bu yang status P ini Bu dan tidak lagi ada tes-tes lagi. Cukup dengan observasi yang kemarin juga bisa dengan observasi, kenapa kita harus disuguhkan lagi dengan harus tes harus tes. Kita juga sudah menempuh kan kita sudah mendapatkan hasil kita ada sertifikat juga di sana, itu yang pertama. Yang poin kedua berkenaan dengan tadi sedikit membahas kebijakan pengangkatan kebutuhan P3K JF guru atau jabatan fungsional guru yang sudah bergulir pada saat ini memiliki pandangan bahwa sebagus apapun kebijakan Kemendikbud dan BKN serta Kemenpan RB maka akan terjadi kontradiksi di level daerah kenapa demikian? Karena seyogyanya daerah atau
18 - Pemda itu memiliki punya kewenangan sejarah garis komandonya, ada itu kan ada di bawah Kemendagri mereka punya kewenangan ya. Jangankan sampai saat ini 1,3 juta bahkan per tanggal 31 Januari, kita baru terpenuhi baru 400.000-an. Mungkin sekarang baru bertambah berapa persen Pak karena masih banyak daerah yang menolak untuk pengajuan. Kenapa dari kenapa bisa seperti itu dari analisa kami, selama ini dengan pihak Pemda bahwasanya ada kebijakan Kemendagri atau Kemenkeu, yaitu yang membatasi tadi hanya 30% untuk belanja pegawai. Itu pun tidak boleh habis ketika saya tanyakan, itu pun tidak boleh sampai 30%nya habis, manakala kita habiskan 30% sudah tidak boleh apalagi ditambah. Kita ingin selesai tapi tidak ada unsur penyelesaiannya coba kalau ditambah bisalah ditambah 40% saja itu anggaran, itu kan tertera pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 140 ayat (1), "daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai, daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah atau TKD paling tinggi di sana 30% dari total belanja APBD". Nah itu yang kami tanyakan intinya, itu pun tidak boleh habis karena kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemda atau di daerah masing-masing seperti itu. Yang terakhir poin terakhir dari saya, saya meminta ada keterbukaan dari BKN untuk data non ASN by name by address, terkhusus untuk jabatan P3K jabatan fungsional guru yang sudah ter-input hingga tahun 2022 ketika data tersebut di cut off pada tanggal 31 Oktober 2022, yang mana data tersebut telah dilakukan uji publik setelah tahapan pra-finalisasi di setiap daerah atau pemerintah oleh BKD ataupun BKPSDM. Akan tetapi pada kenyataan tidak setiap daerah itu melakukan uji publik. Jadi kami memohon untuk BKN bisa menguji publikkan secara nasional yang mana dapat diteruskan ke tiap provinsi kabupaten atau kota yang seharusnya di setiap daerah itu sudah melakukan uji publik ya. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang tidak, itu sudah tertuang ya. Pemda itu sebenarnya harus menindak lanjuti surat Menpan RB nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 per tanggal 30 September 2022, mengenai hal tindak lanjut pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang mana Keterbukaan Informasi itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028. Jadi kami meminta untuk mendorong dari Komisi X DPR agar yang dibahas tadi itu ketika Kemenpan berbicara masalah data yang akan diambil data non ASN yang sudah ter-input dari 2022 itu terbuka, jangan ada tertutup seperti ini gitu. Karena setiap daerah tidak semua juga menyampaikan by name by address-nya gitu. Itu saja mungkin dari saya tambahannya. Cukup sekian mohon maaf saya tutup atau akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh.
19 - FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Mohon izin Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Ini nanti setelah ini ya. FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Nggak ini, ada yang terlewat saya, mengenai yang status P itu ya Pak khususnya di Kota Tasikmalaya itu kan status P-nya itu sekarang ada 67 orang ya Pak ya, sementara formasi untuk 2024 itu untuk guru itu ada 71. Nah mohon sekiranya ada pertimbangan atau saran dari Komisi X, baiknya seperti apa. Mngkin untuk daerah-daerah lain tidak menjadi masalah kalau status P itu semuanya langsung diangkat tanpa tes, tapi saya juga tidak memungkiri. Karena ada teman-teman saya yang banyak statusnya udah P gitu, tapi ada juga teman-teman saya yang masa kerjanya sudah lama belum pernah bisa ikut tes, sementara kalau misalnya formasi yang 71 ini terisi oleh yang 67 maka sisanya tinggal sedikit kan Pak ya. Nah jadi kami mohon sekiranya kalau yang status P itu yang 67 itu di- grade juga menurut masa kerjanya, tidak otomatis serta-merta yang 67 itu lulus begitu saja gitu, karena ada yang baru beberapa tahun ngehonor yang status P-nya itu. Baik, Terima kasih Pak KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Izin Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Nah ini tadi sebenarnya kesempatannya satu satu satu sudah selesai kemudian baru kemudian nanti kita berikan kepada anggota, kemudian nanti mau ada respon begitu, begitu ya. KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Tentang ini Pak, Madrasah. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Iya nanti biar ini, kalau Madrasah nanti Komisi VIII Bu, nanti tambah lagi melebar-lebar lagi nggak usah nanti dulu ya sebentar dulu ya. Selanjutnya karena ini waktunya tinggal setengah jam nanti saya anu, waduh ini saya nggak bisa, yang hadir belakangan itu Pak Doktor Mujib Rahmat dari Golkar, dari Daerah Pemilihannya Jawa Tengah I Semarang dan
20 - sekitarnya. Kemudian Khairul Amri dari Fraksi Partai Nasdem Daerah Pemilihannya Jawa Timur II Probolinggo, Pasuruan. Kemudian sebelahnya Pak Mustafa Kamal dari Fraksi PKS Daerah Pemilihannya Sumatera Selatan I kemudian sebelahnya Bu Ledia Hanifah Amaliah dari Fraksi PKS Daerah Pemilihannya Jawa Barat 1. Silakan Cing Oji Ya Pak Nuroji. F-GERINDRA (Ir. NUROJI): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Komisi X, Bapak Ibu Guru dan Pimpinan forum-forum yang hadir, Terima kasih atas kehadirannya menyampaikan segala macam tuntutan keluhan dan masukan ya, saya sebelumnya berpantun dulu nih tadi ada yang berpantun. Punya hobi menanam bonsai, Harus disiram setiap pagi, Persoalan guru memang nggak pernah selesai, Mungkin perlu 10 tahun lagi. Iya ini jujur saya di Komisi X ini sejak 2015 sudah ikut ya mendorong penyelesaian guru-guru honorer ya, dari mulai gajinya kecil, penempatan, kemudian waktu itu belum sampai P3K lah, masih tuntutan gaji. Status masih okelah tapi gaji sampai sekarang tuntutannya sampai sudah harus penempatan ya. Penempatan juga masih ada salah ya ditaruh di negeri swastanya teriak ditaruh di swasta negerinya teriak. Jadi ini berkas sebanyak berkas ini emang baiknya diserahkan semua ke Kementerian nih Pak Pimpinan ya. Karena semua menyangkut kebijakan teknis ya yang sangat detail ini dan kita anggota ini tidak sampai ke sana gitu, bagaimana mengatur penempatan P1 tadi mengatur kebijakan daerah. Nah kita nggak bisa juga mengontrol anggota DPRD, ada anggota DPRD-nya kompak semua tidak peduli dengan masalah ini. Ada juga kebijakan Walikota atau Bupati yang tidak menyentuh sama sekali ke guru, dia nggak peduli dengan gurunya kalaupun ada tidak transparan. Jadi ini lapangan kami menemukan banyak sekali ya persoalan yang dihadapi Bapak Ibu memang tapi penyelesaiannya memang bukan di kami ya. Kami ini penyambung lidah atau menyampaikan dorongan kepada pemerintah nanti, ya ini akan kita sampaikan semua ini karena nggak ada yang bisa kita lakukan. Mereka ini banyakan teknis sekali ini ya dari persoalan yang nggak ada jadi ada. Misalkan tadi itu tes-tes apa itu dulu nggak ada kan segala macam tes itu. Persoalan yang pensiun sebetulnya bisa diselesaikan ya kalau pensiun sudahlah dikasih pesangon sederhananya begitu tapi kan harus melalui P3 dulu. Nah dia dia tidak mampu lagi tes karena usianya sudah ketinggalan zaman ya nggak kenal laptop nggak kenal apa itu sekarang apa itu yang dipakai buat tes iya CAT saya juga nggak
21 - kenal CAT apa itu. Jadi perlu di Kementerian Pendidikan mungkin bukan cuma Kementerian Pendidikan tentang regulasi anggaran menyangkut kelembagaan lain ada BAKN, ada Menteri Keuangan. Nah ini memang mesti ya saya bilang 10 tahun lagi kali ya baru selesai ya, mohon maaf bukan pesimis ya karena begitu banyaknya. ternyata sekarang persoalan Iya begitu banyaknya yang Ibu Bapak sampaikan ini sangat detail ya semua untuk kebaikan, ya perjuangan Bapak Ibu ini mewakili teman-teman guru. Kami juga ya turut prihatin ya sebegitu penting peran guru namun banyak sekali persoalan di lapangan ya. Ya belum lagi masalah bulying kemarin kita kunjungan spesifik khusus bullying itu juga berat beban guru ya. Termasuk guru BK tadi yang masih kurang, guru yang tidak linier, guru yang baru masuk tiba- tiba lulus mengalahkan yang sudah 40 tahun. Nah itu kan memang ketidakadilan, ya lalu anggaran ya, ini tadi ada tuntutan anggaran jangan DAU, DAK. Nah itu juga disampaikan jugalah, semua kita tidak bisa menyelesaikan Bu ya kecuali menyampaikan dan mendorong supaya hal-hal ini terjadi. Singkat saja jadi kesimpulan saya secara umum memang ya makin diselesaikan kok makin banyak persoalan ya, dulu nggak ada P3 nggak ada persoalan penempatan yang ditolak. Misalkan orang Banten ditaruh di Tasik gitu menolak karena kejauhan gitu. Ada persoalan sudah lulus tes tapi nggak ada tempat untuk formasi, ada guru, ada kepala daerah yang tidak menyampaikan formasi padahal perlu guru. Banyak sekali kalau ditulis satu buku tebal dan ini tantangan kita di DPR bagaimana mendorong pemerintah untuk segera lebih cepatlah. Kalau pemerintah Bu kalau ditanya ya terus terang ya jawabannya beres-beres aja gitu ya tapi nyatanya. Nah pertanyaan saya apakah Bapak Ibu ini pernah audiensi ke pemerintah? Pernah ya tadi saya dengar ada solusi ya, sudah ada yang dapat solusi ada yang belum ya. Ya saya rasa mesti sering-sering audiensi ya datang kalau, kalau ada persoalan langsung datang aja gitu biar diselesaikan. Mungkin kalau daerah ya ke apa gubernur atau walikotanya atau bupatinya supaya formasi ini ditambah Pak Wali, Pak Bupati gitu. Jadi langsung berhadapan kepada pengambil keputusan, pengambil kebijakan kalau kami ini panjang hanya bisa menyodorkan atau dorongan kepada pemerintah. Sebagai penutup buat kasih semangat tadi agak pesimis sekarang semangat ya Bu ya. 1 2 3 dan 4, Burung belibis mandi di kali, Para guru harus tetap semangat, Walau lebaran baju anak belum kebeli. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Terima kasih Cing Oji. Lanjut. Mas Mujib atau Bang Aam dulu?
22 - Silakan Mas Mujib. F-GOLKAR (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H): Baik. Assalamu'alikum warrahmatullahi wabarakatuh, Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian Tim Penyampai Aspirasi daerah yang saya hormati, Pada prinsipnya sih dari dulu Pak saya sudah 3 periode di Komisi X ini, persoalannya dari dulu memang agak mogok ini apa namanya stuck seperti ini. Ini yang agak kita sedih tapi yakinlah bahwa teman-teman di Komisi X mulai dari Pimpinan sampai pada kami semuanya punya komitmen untuk memberikan dukungan kepada guru. Intinya adalah panjenengan semua ini Bapak dan Ibu semua ini, adalah orang yang bukan mencari pekerjaan tapi adalah orang yang sudah bekerja dan sudah lama lagi dan kemudian sebutannya guru sebutannya sama, tapi perlakuannya berbeda. Ini yang kemudian mendapat perhatian dari kita semuanya untuk memberikan mencarikan jalan keluar buat Bapak Ibu sekalian. Cuma jujur seperti yang dikatakan Pak Rozi tadi, memang iya karena ini pemerintahan ini ada eksekutif ada legislatif, kita ini batasannya adalah legislatif bukan sebagai pihak yang melakukan eksekusi. Kita batasannya adalah pada undang-undang pada kebijakan, di bawah undang undang-undang itu sudah ranahnya daripada pemerintah, peraturan pemerintah misalnya kemudian lalu dibawahnya apalagi di bawahnya sampai peraturan Dirjen dan sebagainya itu tangan kita nggak nyampai ke situ. Nah karena itu, itu lagi-lagi menjadi masalah adalah karena kita pada tingkat regulasi memang jujur Kang, kita memang posisinya adalah di di tingkat regulasi bukan di tingkat eksekusi. Yang kedua adalah dilalah ini apa bahasa inggris ya ini? Itu yang menangani pendidikan itu adalah ada kalau dari sisi kebijakan kependidikannya adalah di Komisi X tapi yang ngatur tentang kepegawaiannya adalah di Kementerian Menpan RB yang itu bukan mitranya Komisi X. Yang ketiga adalah yang ngatur duitnya itu ada di Kementerian Keuangan yang ngatur lebih teknisnya lagi adalah di kementerian pemerintah di daerah. Jadi ada yang ini semuanya berbeda-beda Komisinya yang kita tidak bisa sesuai aturan di DPR nggak bisa kita sewaktu-waktu memanggil mereka karena mereka ada mitranya sendiri. Ini yang jadi masalah kalau di tingkat sini sih sudah berkali-kali kita ingin mengatakan misalnya karena tadi itu Bapak dan Ibu sekalian bukan pencari kerja tapi seorang yang sudah kerja, saatnya kemudian pemerintah yang memberikan apresiasi kepada para guru semuanya dan semua kesadaran tentang guru itu semua tahu bahwa guru itu dari delapan, apa namanya standar itu guru adalah yang paling utama itu semua sudah tahu itu. Dan itu semua itu sebabnya kita memberikan dukungan kepada Bapak Ibu sekalian karena tadi itu bukan pencari kerja, kita dulu mengusulkan tidak perlu ada tes lagi kalau perluya sekedar administratif saja, itu pun sudah oke. Dulu sudah pernah oke administrasi kemudian lalu dikasih lagi tetap harus
23 - ada undang, karena ada undang-undang yang lain ASN itu harus dites Oke dites oke. Kita pun masih nawar lagi oke dites tapi performa aja kemudian juga sampai ada bimbel juga seingat saya ya ketua ya dulu ada bimbelnya, kita minta juga ada apa apa sih istilah kisi-kisi, kisi-kisinya pun kita kasih kan. Karena para guru itu yang dites itu juga harus yang dites itu adalah mapelnya bukan yang lain-lain. Karena ini mapelnya meskipun ibu-ibu sekalian sudah lupa karena sudah 10 tahun 15 tahun berbanding dengan adik-adik kita yang post graduate, itu mungkin akan bisa, tapi karena Ibu sekalian sudah melakukan itu bertahun-tahun, dites dengan mereka pun habis pasti ibu-ibu juga yang menang. Karena yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, itu pun kita sudah lakukan. Kemudian ada istilah lagi 35 plus dan sebagainya kita minta afirmasi, oke akhirnya dapat afirmasi sampai 70%. Kemudian ada apa namanya serdik oke pakai serdik, lalu muncul ternyata kemudian salah ujungnya usulannya adalah P3K. Oke P3K P3K kita minta juga Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang diprioritaskan karena memang sudah bekerja sudah 10 tahun sudah kan kata hadis itu kan berikan gajinya itu sebelum keringatnya kering. Itu kita sudah sampaikan juga seperti itu dan sudah ada komitmen yang sama seperti ini ini yang jadi masalah. Nah kemudian muncul P3K P3K itu jujurnya kan itu kan punya siapa sih Bu? Sebenarnya kan punya untuk pendidikan yang negeri kan mau apa menegerikan itu tapi kemudian ketahuan yang swasta, swasta kemudian teriak ke sini juga minta diberi kesempatan. Oke diberi kesempatan, oke pemerintah ngasih kesempatan begitu ngasih kesempatan ternyata di swasta itu lebih mudah mendapatkan serdik. Karena itu begitu ada serdik apa apa namanya afirmasi 100% yang lebih banyak sekali diterima adalah swasta. Iya betul nggak, betul nggak? Nah begitu sampai di swasta begitu swastanya itu baru sadar bahwa itu harus pindah pindah ke negeri begitu pindah ke negeri, yayasannya yang teriak karena dia akan kehilangan sejumlah guru linier guru yang pintar-pintarnya bahkan Kepala Sekolah. Lalu datang lagi asosiasi apa namanya penyelenggara pendidikan ya Ketua, datang ke sini asosiasi mereka teriak semua yang itu mengatakan kami akan kehilangan 7.000 guru karena pindah, yang Muhammadiah bilang dia akan kehilangan 4000 guru karena dia pindah terus apa maunya? Maunya adalah dikembalikan kepada statusnya dinaikkan menjadi P3K tapi pekerja apa ngajarnya tetap di, karena dulu pernah ada apa BK apa namanya? Guru bantu itu apa istilahnya dulu yang dari diperbantukan itu ya dulu kita sudah sampaikan itu. Ternyata mereka bilang katanya regulasinya nggak ada kita masih ngotot kalau soal regulasinya nggak ada ya bikin aja karena dulu pernah sejarah punya pernah ada seperti itu kenapa nggak bisa, tetap aja bikin aja bikin dan tapi karena itu ada di ranah di bawah undang-undang yaitu kewajibannya dari eksekutif yang menyelenggarakan itu itu yang kita harapkan. Nah sampai hari ini terakhir kemarin kalau nggak salah sudah lumayan ya sampai 600.000 ya Ketua dari janjinya yang 1 juta sudah berapa sekarang? Sudah 700 tinggal itu sudah tinggal itu. Kenapa sih kok ini the last minute seperti ini tinggal beberapa bulan lagi? Mbokya selesai gitu selesai gitu tapi ini
24 - harus ditarik betul oleh masuk kepada pimpinan karena antar komisi kemudian antar Kementerian. Ini memang harus pimpinan yang menyelesaikan itu apapun kita ingin sampaikan nanti yang di aspirasi panjenengan semuanya ini pasti akan ditangkap kemudian nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah moga- moga ini selesai. Ini belum selesai muncul lagi betul kata yang muncul lagi apa tahu nggak yaitu tenaga kependidikan Bu. Tendis tendisnya mengatakan kok guru diperhatikan terus sudah sampai 600.000 sudah kami yang Tendis kok nggak. Kami ini datang keekolahan sebelum bu guru datang kemudian kami pulang setelah Bu kepala sekolah pulang tapi kami yang sudah 10 20 tahun itu nggak mendapatkan perhatian apa-apa. Minta slot untuk tenaga kependidikan ya kita mengatakan ma layatimulwajib illabihi fahuwawajib kalau guru itu wajib penting sekali tapi guru nggak bisa kerja tanpa ada tendis maka tendis juga wajib apa namanya diberikan kesempatan untuk bisa dinaikkan menjadi P3K. Ini sampai tingkat ini pun masih kita itu ikut memberikan perhatian ibu-ibu dan sekalian. Nah karena itu moga-moga ini selamat berpuasa moga-moga suara berpuasa ini didengar dan moga-moga ini membawa barkah dan yakinlah pimpinan yang di depan ini. Ini yang sebelah sana itu mantan kepala sekolah Pak Fikri ini mantan kepala sekolah SMK, jadi paham betul tentang ke apa namanya suka dukanya, suka dukanya guru. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): PNS di sekolah swasta. F-GOLKAR (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H): Saya nggak ngerti kalau sukanya yang mana dukanya saya tahu persis. Saya kira itu oke baik dan terima kasih kita tetap berusaha seperti yang Cing Rozi tadi tetap punya semangat insyaallah siapa tahu kalau ada Kun Fayakun ya Kun Fayakun moga-moga di ujung dari periode ini bisa selesai. Terima kasih. Wallahulmuwafiq Wabarakatuh Illaaqwaminthoriq Wassalamualaikum Warrahmatullahi KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Mas Aam, silakan. F-NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, S.P): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan selamat berpuasa,
25 - Terima Kasih Pimpinan. Terima Kasih juga kepada seluruh senior wabil khusus yang saya cintai, sahabat-sahabat saya, para pejuang penidikan guru-guru ini. Mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah ini apa yang menjadi harapan kita semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala segera dikabulkan apa yang menjadi pejuang Pendidikan semua. Menjelang lebaran beli baju baru, Baju dipakai di Hari Raya Idul Fitri, Karena engkaulah wahai para Guru, Kami yang ada disini bisa menjadi Anggota DPR RI. Saya kira apa yang menjadi kompleksitas persoalan guru-guru, tenaga Pendidikan dan semuanya ini, ini saya selama 2 tahun menjadi Anggota DPR RI ini sebenarnya ada rasa malu juga ini Pimpinan karena apa? Karena Indonesia yang notabennya adalah negara agaman tapi kurang menghargai terhadap apa yang menjadi perjuangan para guru. Ini terus terang saja kami di Komisi X merasa malu karena kenapa karena Komisi X yang membawahi mitra kerja dengan Kementerian Pendidikan nyatanya sampai saat ini masih belum terselesaikan apa yang menjadi carut marut persoalan guru maupun tenaga Pendidikan, tetapi kita semua tetap harus punya semangat bahwa apa yang menjadi perjuangan ini memang penuh lika-liku. Dan kami punya semangat yang sama dengan panjenengan semua dan apa yang menjadi semangat kami khususnya buat secara pribadi ada hadist rasulullah yang mengatakan bahwa "jikalau engkau menghormati, menghargai para, orang alim, guru maka niscaya kelak menghargai diriku" kata Rasulullah. Dan barang siapa yang telh menghargai diriku maka dia juga otomatis menghargai Gusti Allah" dan kalau sudah mengharagai Gusti Allah maka ketemunya adalah di pintu surga nanti. Nah mudah-mudahan kita nanti bukannya nanti ya, mudah-mudahan surganya ini ya ada di dunia fana ini. Nah memang betul apa kata senior saya Mas Mujib probelmatika guru ini terus semakin bertambah. Saya kira ini sebenarnya bukan hal yang problematika bukan hal yang sangat crucial ya jikalau para stakeholder, khususnya di tingkat Kementerian yang ada irisan sama punya tidak ada ego di antara Kementerian itu. Saya kira ini bukan hal yang rumit, sangat mudah sekali untuk segera menyelesaikannya. Oleh karenanya pimpinan sebagai saran solusi saya kira ini untuk menjawab apa yang menjadi harapan para guru-guru dan tenaga pendidikan semua ini, tidak ada salahnya kalau kita Raker bersama kembali mengundang kepada semua K/L K/L terkait Kemendikbud, Kemendagri, Keuangan, Kementerian Keuangan, BKN termasuk Kementerian Agama, Bappenas dan segala macamnya kita undang kembali. Agar apa yang menjadi carut marut persoalan guru ini bisa segera terselesaikan. Karena apa, karena kalau kita hanya mengundang satu Kementerian Kemendikbud, ya kita tahulah tentang tipologi menteri kita satu itu. Punya banyak cara berkelit agar apa yang dia kasih alasan kepada kita itu seolah-olah di itu hal yang paling rasional, walaupun sebenarnya itu juga tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita bersama.
26 - Saya kira itu isu konkret agar ini semua bisa terselesaikan, kita sekali lagi Raker secara bersama dengan K/L K/L atau kementerian-kementerian yang terkait itu untuk menjawab apa yang menjadi harapan bersama itu. Kalau perlu nanti di Raker itu kita juga mengundang para forum-forum guru ini apapun atas namanya dari. Tentunya tidak semuanya ya perwakilan-perwakilan dari berbagai macam provinsi ini agar bisa secara bersama bahwa secara nyata nanti apa yang sebenarnya dibenak para menteri-menteri itu. Sekaligus juga ini menjadi jawaban buat kita secara bersama-sama, kalau kementerian sudah ada raker bersama ini pun sekaligus menjadi himbauan buat kepala-kepala daerah yang selama ini juga kurang care terhadap apa yang menjadi formasi yang dibutuhkan oleh para guru di masing-masing daerahnya. Saya kira seperti itu untuk menjawab tantangan ini semua. Yang terakhir sebagai pantun. Ke hutan pergi berburu, Melewati banyak pohon jati, Engkaulah pejuang pendidikan para guru, Semua aspirasi ini tersimpan di dalam hati. Terima kasih Innasyiratal mustaqim, Semangat! Salam pendidikan buat kita semua. Wallah muafiq wabarakatuh. illaaqwaminthoriq wassalamualaikum warrahmatullahi KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu, silakan. F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi. T): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pimpinan Komisi X, Bapak Ibu Anggota Komisi X, Bapak Ibu para guru yang telah hadir di tempat ini, Alhamdulillah syukurillah wal haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama terima kasih atas hal yang disampaikan minta maaf tadi saya tidak menjelas mendengarkan penjelasannya baru selesai dari rapat di sebelah Badan Legislasi. Ada beberapa catatan yang sebenarnya secara umum apa yang disampaikan itu sudah juga disampaikan oleh banyak sekali teman-teman
27 - forum guru yang apa namanya? Yang yang punya persoalan-persoalan, bahkan kalau kita kumpulkan ini semestinya bisa jadi buku sendiri nih Pak Fikri bisa bikin buku lagi nih. Bapak Ibu, apa yang sudah diperjuangkan Komisi X secara bertahap itu sebetulnya sudah luar biasa dan ketika disampaikan, misalnya terkait dengan kalau sudah P1 nggak usah ada tes lagi gitu itu sudah dari awal Pak Fikri sudah menyampaikan. Tetapi kan kemudian hambatannya adalah karena memang secara regulasi harus ada tes ditawar lagi boleh aja melakukan yang penting ngisi jawaban gitu bukan diperiksa. Waktu itu kan kita pakai pola zaman zaman Pak Soeharto gitu kan yang penting jawabannya diisi gitu. Itu juga ternyata masih belum bisa juga jadi memang ada beberapa apa, hal yang masih harus didudukkan. Pimpinan saya mengusulkan begini pertama dari semua masukan guru- guru yang sudah pernah hadir di tempat ini dibuat matriksnya Pak Fikri, dikumpulkan. Supaya nanti kita jadi lihat apa sih persoalan-persoalnya, tadi dari Sulawesi saya lihat permintaan tentang formasi bahasa Jerman. Sebenarnya bukan cuma bahasa Jerman di Jawa Barat itu bahasa asing selain bahasa Inggris itu juga nggak dapat. Jadi sudah di sudah diikutkan tes sudah ada disebutnya ada formasi tapi tidak pernah bisa mendapatkan tempat gitu. Sampai sekarang masih bermasalah formasi guru-guru bahasa asing di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat gitu bisa dibayangkan ya jumlah penduduknya lebih banyak itu masih mengalami persoalan juga dengan berbagai hal. Jadi usul saya tenaga ahli diminta untuk mengumpulkan me-list mematriks di mana saja bermasalah. Misalnya kasus-kasusnya tadi kalau Sulawesi ada ini kalau ini di sini gitu. Jadi dilihat di mana lokasi-lokasinya sebagai sebuah data yang utuh yang akan kita diskusikan dengan kementerian dan itu kelihatannya jangan-jangan nggak bisa sehari 2 hari rapatnya nggak bisa 2 jam habis itu pulang, nggak bisa harus kita tungguin gitu. Tungguin sampai ini mau diselesaikannya dengan cara apa, karena ini bukan persoalan yang cuma sekali dua kali tapi selalu berulang kalau berulang berarti kan yang harus diperbaiki sistemnya. Nah sistem itulah yang harus kemudian kita sampaikan karena ada banyak banyak korbannya itu dengan apa namanya dikasih waktu apa tenggang itu apa namanya Bu? Sanggah, dengan sanggah saja itu sudah jadi masalah karena yang menyanggah tidak diverifikasi, karena ada beberapa kasus ternyata yang menyanggah itu sebetulnya tidak memenuhi kualifikasi. Dia memasukkan data yang tidak tepat dengan tapi orang yang datanya benar udah masuk jadi tersingkir itu udah banyak kasus-kasus begitu. Jadi sebenarnya sistemnya jadi harus kita perbaiki secara keseluruhan mudah-mudahan selepas ini kita segera bisa apa namanya, diskusikan memperbaiki. Karena 2024 ini masih ada apa slot untuk P3K itu masih cukup banyak yang sudah disampaikan kepada Komisi X agar kemudian tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Karena apa kata pepatah itu nggak tahu sekarang masih belajar pepatah nggak ya anak-anak sekarang, "Keledai tidak
28 - akan jatuh pada lubang untuk kedua kalinya." Udah nggak ada ya? Oh makanya pada nggak ngerti kali ya. Jadi memang harus di kalau zaman dulu mah peribahasa gitu ya itu yang, yang apa namanya yang perlu kita kuatkan supaya karena tidak akan terjerumus ke tempat yang sama dua kali harusnya kalau kita melakukan evaluasi dengan baik itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Karena masih belum nanti ada respon ada apa, kurang 5 menit saya perpanjang dulu ya setengah jam sampai setengah satu. (RAPAT: SETUJU) Lanjut bang Andreas masih menyampaikan, silakan. F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA): Terima kasih pimpinan. Teman-teman Komisi X, Para guru, Forum guru yang saya hormati dari seluruh Indonesia ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Selamat berpuasa untuk saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Yang saya, mohon maaf saya baru datang dan coba untuk membaca semua ini. Tapi ini persoalan ini sebenarnya sudah sering kita dengar, baik dalam pertemuan kunjungan-kunjungan kami di daerah. Baik itu Komisi maupun di Dapil masing-masing masalahnya kurang lebih ya beda-beda tipis lah seperti ini juga. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini merepresentasikan persoalan yang secara nasional kita, kami dengar dan kami lihat dan kami alami juga dengan teman-teman guru. Soal formasi, soal apa, yang sudah lulus tes tapi belum memperoleh pengangkatan, penempatan atau memperoleh penempatan jauh dari tempat apa tinggalnya. Jadi memang macam-macam tapi saya lihat sini ada satu ini usulan tentang guru bahasa Jerman mungkin. Saya mau lamar juga nanti kalau boleh buka lagi. Ada guru bahasa Jerman di sini? Ada, iya kalau ada.
29 - KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Kalau ada diajak ngobrol Bahasa Jerman, karena beliau lulusan Jerman. F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA): Iya. Persoalan ini memang kami merasakan betul masalah apa guru dan ya proses pengangkatan guru ini birokrasinya luar biasa ini. Di pusat itu antara kementerian ada lembaga yang lintas Kementerian dan lembaga di pusat dari pusat dan daerah, itu ada kewenangan masing-masing. Misalnya kewenangan soal formasi ini ada di daerah, apa yang disampaikan oleh senior Pak Mujib tadi dan juga dialami di dapil kami di tempat kami juga. Saya menyarankan ketika itu saya menyarankan karena memang ketika itu tidak ada regulasinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pimpinan tidak ada regulasi. Belum ada regulasi sifatnya nasional sehingga saya menyarankan di daerah itu di tempatkan kembali tapi kan karena itu ada, Bapak Ibu yang guru SD, SMP itu kewenangannya ada di Kabupaten, kota. Yang SMA/SMK itu ada di provinsi dan itu sebenarnya kewenangan dari ya bupati, walikota, atau kewenangan dari provinsi gubernur, cuma itu kan tidak semua melakukan itu tidak semua mau repot-repot melakukan seperti itu. Sebenarnya kan sederhana gitu kan penegrian itu kan sebentar penegrian beberapa waktu, apa, 2 3 bulan, nah untuk khusus penegrian ASN, kemudian ditempatkan kembali. Karena selama ini juga banyak kepala sekolah atau banyak guru-guru kan ditempatkan di swasta, sehingga tidak perlu ada pemindahan secara besar-besaran ke negeri. Nah ini, ini menyangkut soal mau atau tidak mengurusi seperti ini. Cuma memang ya tidak semua dan kita minta ada regulasi yang sifatnaya nasional, tapi memang akhirnya bertentangan dengan Undang-Undang ASN yang menghendaki penegerian itu harus ke negeri. Nah ini, ini masalah yang kita, kami juga apa, sudah berkali-kali kita bicara soal ini tapi kita carikan solusinya, entahlah nanti didalam revisi Undang- undang Pendidikan atau gimana Pak Ketua, tapi memang harus ada jalan keluar untuk ini memang. Dan selama ini kami juga serius, serius, kita serius untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan birokrasi dan pengadministrasian guru-guru ini gitu. Nah hal berikut yang juga apa di sini muncul banyak hal yang di sini mengenai formasi, formasi ini disatu pihak kewenangan daerah, apa daerah yang mengusulkan formasi daerah yang mengusulkan formasi. Nah ini juga menyangkut kewenangan dari daerah, karena apa, seringkali ya kita sudah punya apa Dapodik ya? Seperti usulan dari teman- teman dari Pernohonan FGPPNS Nusantara, ini bagus sekali ini, ini hampir semua meng-cover semua persoalan yang ada di sini. Mengenai formasi ini sebenarnya sederhana saja lihat di Dapodik deh, kalau menurut saya juga seperti itu gitu saya sepakat gitu. Karena Dapodik itu menghubungkan dari pusat langsung ke daerah, langsung ke unit paling kecil itu sekolah. Sekolah itu lebih tau persoalan yang dibutuhkan gitu. Itu Pak Menteri juga sebenarnya
30 - sudah melihat hal yang sama kalau itu bisa ditarik langsung tek, sekolah butuh apa ini dipenuhi gitu. Sebenarnya ini jauh lebih mudah gitu karena itulah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita banyak punya alat, alat yang menghubungkan siswa dengan pusat, guru dengan pusat semua, apa. Semua hal, nyawa Pendidikan itu ada di Dapodik sebenarnya. Tapi ya ini menyangkut kembali lagi kalau menurut saya itu menyangkut regulasi yang apa masih simpang siur dan kewenangan-kewenangan ini gitu. Nah ini yang saya kira kami menerima dengan baik usulan dari teman-teman ini dan kita akan coba untuk berupaya untuk memperbaiki ini, sehingga jangan sampai birokrasi pengadministrasian terlalu berbelit-belit ini menghambat, menghambat kerja daripada ya kita semua lah. Saya paham betul bahwa ya kita semua ini kan, kami semua ini kan. Kita semua ini pernah punya guru gitu dan jadi seperti ini karena guru gitu dan apa. Saya juga membayangkan dulu itu tidak terlalu sulit sulit seperti ini gitu tapi iya, betul ya Bu ya. Kok sekarang kejadinya kayak ribet, rumit seperti ini gitu dan saya mengalami ketika di Komisi X, jadi kok begini apa berbelit-belit gitu. Ribet betul dan oleh karena itu memang ya terima kasih banyak masukannya ini dan ini akan memperkuat apa yang juga sudah kami temui di dalam berbagai pertemuan-pertemuan, baik di lapangan maupun diskusi-diskusi seperti ini. Jadi terima kasih banyak untuk masukannya. Secara detail nanti kita akan pelajari satu persatu, nanti dengan apa teman-teman tenaga ahli kami kita pelajari dan kita memberikan masukan kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian lembaga terkait. Tadi usul dari Pak Aam tadi betul sebenarnya kami sudah lakukan juga, kami sudah lakukan juga ketika memulai awal daripada kami ketika kami cukup panjanglah berdebat sampai ada P3K. Ini kan juga proses yang panjang ini dari tahun berapa 2019 awal 2019 akhir selama masa covid itu sampai kemudian lahir kebijakan ada 1000 kurang lebih 1000 formasi untuk apa P3K. Itu juga kami mengundang dengan teman-teman lintas kementerian dan lembaga ada 5 atau 6 kementerian dan lembaga secara nasional tapi ya juga tetap masih ada persoalan-persoalan seperti ini dan kita. Saya kira juga waktu mungkin perlu kami lakukan lagi untuk kemudian kita masih ada sampai dengan sebelum akhir tahun, akhir periode ini bisa selesai dan tuntas. Karena masih punya 300 300.000 ya? Pak Ketua kita punya masih 300.000, 400.000, 400.000an ya 600.000 sekian lah yang baru terisi dan masih ada 300.000 lebih yang masih masih formasi yang belum diisi. Saya kira itu, terima kasih pimpinan. tapi melihat secara keseluruhan persoalan yang kita alami dan Bapak Ibu alami. Itu persoalan kita sama-sama bukan bukan hanya Ibu dan Bapak tapi persoalan dan tanggung jawab moral kita juga untuk sebelum selesai ini sebelum akhir periode sebaiknya ini apa bisa tuntas gitu. Saya tidak membahas detail satu persatu Terima kasih pimpinan. Ya, sebelum akhir sebelum Oktober, sebelum Oktober nanti.
31 - KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Masih ada dari anggota? F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA): Pak Ketua nanti kan jadi gubernur atau menteri nanti, jadi ya setelah, sebelum Pak Ketua jadi apa, gubernur atau menteri di pendidikan. Terima Kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Pak Mustafa atau Pak Kadafi? Pak Kadafi? Oh masih? F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H, M.H): Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Salam sejahtera pada kita semua, Om swastiastu, Namo budhaya, Salam kebajikan. Terima Kasih Pimpinan, Yang saya hormati teman-teman Komisi X, Kemudian Indonesia, juga yang saya banggakan para pahlawan pendidikan Yang luar biasa bersusah payah untuk terus mendorong perbaikan kualitas Pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kondisi puasa, kondisi yang ya boleh dikatakan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berjuang. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada bu Hasnah ini, berkenaan tadi apa yang disampaikan. Jadi biar ini bisa terang menderang Bu jadi permasalahannya bisa kita tahui bersama. Tadi disampaikan ada kegaduhan dalam pengangkatan kembali gitu masalah kontrak masa kontrak, kan ini ada yang Ibu tadi menyampaikan ada yang menyalahgunaan gunakan kewenangan. Nah ini apa Bu? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd.): izin Pak, terima kasih. Banyak dari anggota-anggota kami ketika karena kalau kalau Palembang 5 tahun, nah jadi ada yang daerah-daerah lain lah ini yang cuman 1 tahun 2 tahun. Nah mereka ini diberikan apa namanya jangan tapi ada
32 - cuannya. Jika tidak ada cuannya tidak akan diperpanjang banyak di berbelit- belitnya. Jadi maksud saya stop apa namanya perpanjangan-perpanjangan ini, langsung bilanglah di situ sampai kita pensiun selesai urusan, tidak ada lagi pemerintah daerah atau oknum-oknum itu menggunakan kesempatan seperti ini. Observasi harus memakai duit jadi kasihan yang tidak mampu kami yang miskin ini tidak akan bisa menjadi ASN kalau tanpa duit. Observasi begitu begitu juga penempatan STJ terus sekarang ini penempatan itu sudah ada yang menelepon-menelepon minta 30 sampai 50 kalau mau mendapatkan di induk dan saya bilang sama teman-teman tidak usah tanggapi kalau ada terjadi begitu kita laporkan. F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H, M.H): Oh jadinya ada oknum cuannya itu ya Bu? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Iya benar. F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H, M.H): Sampai 30 40 apa itu? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Juta. F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H, M.H): 30 sampai 50 juta? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Iya. Supaya mereka itu ditempatkan di induknya sedangkan waktu itu TMT 2022 ke bawah kami sudah kesepakatan dengan Kemendikbud tidak akan digeser lagi masih tetap diinduk. Nah mereka ini menggunakan kesempatan itu, mereka sudah tahu memang dia diinduk tapi untuk supaya mendapatkan lagi pundi-pundinya itu tanpa perasaan dia menelpon teman-teman. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): 30, 30 juta itu nabung berapa tahun? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Iya, sampai dari dari Sumatera Utara itu Pak sampai menjual menjual sawahnya 50 juta. Nah saya bilang kenapa kamu seperti itu? Saya belum kenal Ibu, dia bilang kalau saya sudah kenal Ibu, dia bilang pasti saya tidak akan terjebak seperti itu. Itu makanya saya waktu sharing dengan Ibu Nunuk, Ibu Nunuk kalau bisa mengeluarkan surat edaran itu taruh situ, "tidak dipungut
33 - biaya apapun." Jadi tidak berani lagi honorer yang siluman ini atau oknum- oknum ini menggunakan kesempatan tersebut. Terima kasih. F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H, M.H): Baik. Pimpinan. Nah ini kan jadi terang menderang gitu tadi bu Hasnah ngomongnya kan kita belum tahu angka sampai 30 sampai 50 juta, seram juga kita dengarnya gitu. Kemudian juga oleh karena itu ini menjadi catatan kepada kita tentunya ini menjadi evaluasi menjadi kajian kenapa masa pengangkatan dari P3K ini. Ini menjadi dasarnya kemudian juga ini harus kita dorong, diawasi bersama jangan sampai terjadi lagi pungutan-pungutan yang dilakukan dalam perpanjangan maupun juga pengangkatan P3K. Kemudian juga saya tadi banyak sekali masukan-masukan yang cukup luar biasa, yang memang itu hal yang seharusnya gitu kayak masalah baju seragam gitu kan itu juga agak sedikit aneh ya. Ada yang sama-sama guru ada yang pakai warna apa dan ada yang pakai warna apa. Kemudian juga dalam penentuan golongan ya, berkenaan dengan jenjang pendidikan. Ini penting memang guru-guru kita harus memiliki kualitas standar yang semakin baik misalnya dia pengin sekolah semacam, masa kita batasi mereka untuk, "wah kamu sekolah juga nggak ada nggak ada penghargaan yang berbeda gitu", sedangkan kita mendorong agar para pendidik kita mempunyai kompetensi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu Terima kasih Ibu atas masukannya semua. Saya akhiri wallahul muwafiq illaaqwaminthoriq assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Saya kira cukup ya, ini Pak Ketua, silakan Pak Ketua memberikan arahanlah gitu. F- PKB (H. SYAIFUL HUDA/ KETUA KOMISI X): Nggak, satu menit Pak Fikri. Terima Kasih Pak Fikri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Yang hadir pada kesempatan yang baik ini semua Forum Guru kita. Saya tadi agak bersyukur ada 2 forum yang tidak bisa hadir Pak Fikri karena jauh-jauh ini, Sumatera Utara tidak bisa hadir sama Sulawesi Selatan.
34 - Masyaallah saya kira cukup diwakili oleh teman-teman. Oh ada ya? Oh Medan, Sumut ada sendiri, terus Medan ada sendiri, bukan karena apa-apa karena saya membayangkan ya perjalanan cukup jauh. Karena itu saya apresiasi tepuk tangan untuk Ibu-Ibu semua ini. Luar biasa, bikin kita terus terenyuh. Yang pertama, lagi-lagi ini memang soal tindakan afirmasi dan keberpihakan kalau ada itu sih selesai semua Bu. Jadi kenapa ini berlarut-larut program 1 juta yang tadinya setahun direncanakan, ini sudah berlarut menjadi 3 tahun. Menuju berapa tahun ini berarti? Menuju 4 tahun Pak Fikri padahal skemanya waktu itu kita sepakati 1 tahun sebenarnya. Jadi encing Nuroji juga sudah menyampaikan secara detail tadi termasuk Mas Mujib sebagai senior di sini semua. Jadi masalahnya masih tidak terurai dengan baik. Nah karena itu poin pentingnya sebenarnya kenapa dulu kita melakukan Raker berkali-kali kita minta ada afirmasi yang sudah mengabdi lama, yang tadinya nggak ada afirmasi sama sekali dan seterusnya. Itu memang sejak dari awal kira-kira Kemendikbud merasa rekrutmen rekrutmen 1 juta guru ini sudah sesuatu yang luar biasa. Nah padahal menurut kami tidak tidak cukup gitu 1 juta guru ini baru akan luar biasa kalau di dalamnya adalah ada tindakan afirmasi kepada guru-guru kita yang sudah mengabdi lama. Begitu fresh graduate dikasih ruang yang sama ditempatkan yang sama dengan model tes yang sama menurut saya semakin tidak tidak sesuatu yang 1 juta guru honorer ini rekrutmennya gitu. Nah karena itu sekali lagi kita akan meminta kepada Kemendikbud, Panselnas, untuk menggunakan tindakan afirmasi. Baik yang tadi misalnya yang berstatus P dan seterusnya itu, kalau tanpa itu semua regulasi jatuhnya akan seperti yang sudah-sudah centang perenang tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Ini catatan yang pertama, jadi kita akan terus dorong supaya tindakan afirmasi itu menjadi agenda utama pada rekrutmen ini. Isinya apa saja sepenuhnya tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, yang tidak terselesaikan semua itu menjadi tindakan afirmasi kebijakan dari Panselnas. Terlebih-lebih dipegang sepenuhnya oleh pihak Kemendikbud supaya semuanya bisa dituntaskan, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kalau tindakan afirmasi sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 misalnya, teman-teman yang sudah berstatus P diloloskan tanpa tes kenapa tidak. Itu jadi rujukan juga sudah ada prosedurnya kok gitu, artinya sudah ada gitu kalau belum ada kan pasti masih berkelit lagi tapi faktanya 2021 tanpa tes bisa di jalankan itu kebijakan. Nah artinya nggak usah cari model kebijakan lagi cukup me-refer, betul, Nah makanya Pak nanti makanya kita naik tuntut lagi aja. Karena jejaknya kan sudah ada gitu kira-kira nggak bisa mengelaklah karena sesuatu yang sudah pernah dilakukan kok, kira-kira begitu. Nah yang ketiga adalah saya setuju Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Fikri kita minta semua keputusan menyangkut soal rekrutmen pada tahun 2024 ini dituntaskan dulu menyelesaikan berbagai persoalan ini tadi kita
35 - tuntut begitu kira-kira dalam sebuah forum tertentu nanti sebelum dijalankan. Jangan sampai sudah dijalankan tapi kita semuanya tidak tahu regulasi apa yang dipakai. Walaupun naga-naganya ini kan sudah kelihatan nih, naga- naganya misalnya tetap akan meng tes walaupun sudah lolos passing grade misalnya, itu kan yang terus kita dengar ya. Nah itu, itu kalau itu itu dilakukan lagi ya berarti menurut saya belum sesuai apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta kita duduk bersama sebelum rekrutmen dijalankan tahun 2024. Dengan semangat semua yang menjadi persoalan diselesaikan di dalam regulasi yang akan dikeluarkan oleh pihak tim Panselnas setuju? Nah kira-kira gitu walaupun nggak gampang ini kata Mas Mujib tadi sama Pak Andreas, tapi kita akan terus semangatnya adalah akan terus kita lakukan langkah-langkah itu. Yang terakhir, rekrutmen kita tahun 2024 memang naik jadi tidak akhirnya tidak 1 juta. Jadi lebih dari 1 juta kurang lebih sekitar 1 juta 170-an gitu. Karena yang sekarang terisi ini kan sudah 700 sekian nanti akan ada rekrutmen hampir 400 sekian gitu. Saya termasuk yang setuju bahwa yang sudah lolos passing grade dibikin boks tersendiri di luar rekrutmen yang lain, nah saya mendukung itu, saya mendukung itu. Jadi ini termasuk yang saya sebut dengan tindakan afirmasi gitu dan menurut saya harus harus kalau nggak pasti kejadiannya akan terlunta-lunta kembali terulang lagi kira-kira gitu. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian pokoknya. Terima kasih, Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Makasih Pak Ketua. FGPPNS NUSANTARA (RAFELTA GAMEL): Izin Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Ini tadi karena chat terus jadi, ini, ini berapa orang ini? Kalau 2, 2 apa 3, ini waktunya cuma 5 menit, kalau misalnya, iya, iya, iya. FGPPNS NUSANTARA (RAFELTA GAMEL): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih Pak.
36 - Bapak sudah memberikan saya waktu karena saya sampai di sini itu Pak berkat kawan-kawan juga itu Pak ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, terutama masalah yang di Pekanbaru itu masalah P itu alhamdulillah sudah selesai Pak cuma untuk di 2024 yang akan datang ini, Pemerintah kota sudah mengusulkan ke dinas Pendidikan itu, sudah mengusulkan formasi cuman disetujui oleh pemerintah kota itu hanya sekitar 200 orang untuk formasi Pak. Sedangkan kami yang guru honor yang sudah di database itu hampir 960 orang Pak, sedangkan formasi hanya 200 Pak. Jadi mau dikemanakan nasib kami ke depannya. Belum lagi kawan-kawan yang tidak termasuk database Pak, bagaimana lagi nasibnya nanti Pak, mungkin dengan datangnya kami ke sini berkat kawan-kawan ada jugalah harapan kami ke depannya Pak. Kalau mungkin masalah afirmasi segala macam mungkin kami yang sudah di datatabase dan kawan-kawan yang belum ter-database ini minta kepada pemerintah agar melegalisasikan kami Pak, ada harapan entah diberikan semacam NIP dulu atau segala macam kami yang sudah ter database maupun kawan-kawan yang belum di-database Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (DEWI NURPUSPITASARI): Ketua, iya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sumbar Ketua, jadi Pak Ketua, di Sumbar kami yang berstatus P itu dengan jumlah 2.662 Pak Ketua, jadi lebih kurang 3.000 ini, itu semuanya tidak terdata ke dalam database yang pendataan non ASN. Hanya mungkin lebih dari separuh dan itu juga ada yang berasal dari dari swasta. Sedangkan yang terdata dalam pendataan non ASN itu, di kami yang mengajar di negeri dan yang 2662 ini juga terdata adanya guru swasta. Nah ini, ini jadi kecemasan juga bagi teman-teman yang mengajar di swasta, bagaimana nasib mereka setelah P3K untuk yang status P ini diselesaikan tapi bagaimana dengan mereka yang di swasta, itu satu. Yang kedua adalah jujur Pak Ketua, saya sendiri alhamdulillah saya sudah ngajar 15 tahun di negeri SMA. Cukup miris rasanya Ketua, baru saya sudah 15 tahun anak didik saya udah berasal dari udah, udah ada yang menjadi dokter, sudah ada menjadi anggota dewan juga sudah banyak di waktu. Di waktu datang 2 tahun yang lalu ke sekolah, dia datang dan menjadi guru langsung diangkat jadi P3K. Sementara saya sendiri dengan 15 tahun
37 - mengajar di sekolah tersebut belum diangkat apapun dan itu mungkin karena jurusan saya Bahasa Inggris ya, Bahasa Inggris yang hampir dihapuskan oleh kurikulum. Kemudian dengan keluarnya ujian P3K tahun ini dengan memasukkan bahasa Inggris perdana di tahun 2023 kemarin yang awalnya terkunci Pak Ketua, saya berusaha untuk menanyakan ke pihak yang berwenang, kenapa bahasa Inggris ini selalu dikunci untuk P3K sudah beberapa tahun? Saya mencoba bertanya ke pihak berwenang dan alhamdulillah di Sumbar itu dibuka kemarin di tahun 2023, dengan itu saya ikuti semuanya kemudian lulus lagi dengan kata pas lulus passing grade dengan P. Iya setelah lulus itu saya bercoba mencoba berkoordinasi dengan Bu Asna, bagaimana dan apa yang status P ini? Karena saya belum ngerti, kenapa belum ngerti itu di situ ada tidak lulus ada P1, P2, P3, dan P4. Seandainya memang P ini dinyatakan tidak lulus kenapa ada TL dimunculkan di BKN itu? Jadi seandainya memang tidak lulus P ini, apa salahnya kami dinyatakan dengan TL. Kadang wajar juga kami disuruh tes lagi kami terima Pak tetapi ini kami dinyatakan lulus passing grade dan ada orang yang tidak lulus gitu Pak. Nah masalahnya apa gitu Pak dan saya mencoba melakukan koordinasi dengan pihak terkait juga Pak. Mulai dari BKD setempat, saya bertanya ke BKD setempat, jawaban mereka adalah itu urusan ibu dengan pusat. Kedua saya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, jawabannya adalah bukan urusan anda, kalau anda bertanya kepada kami itu bukan urusan anda. Saya bertanya lagi Pak, saya mencoba melakukan audiensi dengan dinas dengan gubernur dengan DPRD dengan DPRD Kota dan DPRD Provinsi pun yang akhirnya saya mendapat kecaman Pak. Saya pribadi mendapatkan kecaman dan ancaman ancaman Pak, tertulis dan tidak tertulis Pak. Hanya karena saya menanyakan kan status P ini. Jadi saya diancam Pak oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya. Apakah salah saya menanyakan itu saya menanyakan hak saya Pak. Saya tidak ada demo tidak anarkis dan tidak ada apapun tapi saya diancam secara tertulis dan tidak tertulis sampai saya dianggap adalah ketua demo Pak. Saya dianggap ketua demo, saya dianggap adalah guru yang anarkis, sampai ada salah salah seorang pihak berwenang bilang, kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat, awas kamu kamu tidak akan saya luluskan P3K. Salah saya di mana Pak? Saya tidak anarkis Pak, saya hanya 15 tahun saya mengabdi Pak. Siswa saya sudah banyak menjadi dokter, sakit saya Pak alhamdulillah di rumah sakit dinanti oleh siswa Pak, tanpa bayar apapun Pak. Begitu sayangnya mereka pada saya Pak tapi hanya karena saya menanyakan status P saya diancam Pak. Itu ada tertulis Pak, tertulis dan omongan Pak apa salah kami yang status P ini? Seandainya memang tidak dinyatakan untuk tidak lulus harus mengulang untuk tes lagi mungkin saya nggak akan seperti ini Pak nggak akan saya bertanya ke siapun, nggak akan saya akan minta tolong sama Bu Asna pun Pak. Karena sudah jelas karena kita guru TL itu tidak lulus, kita guru kita literasi kita sebagai guru ada. Mungkin saya akan diam Pak tetapi ini dinyatakan dengan lulus passing grade dan hanya menanyakan seperti itu saya diancam, baik di sekolah dan di manapun Pak.
38 - Mungkin itu saja. Tolong jelaskan semua yang berkaitan dengan yang status P ini Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Saya kira ini tadi sudah dapat respon dari semua sampai juga ada arahan dari ketua Komisi X juga. Saya kira beberapa hal memang sudah biasa dan ini sudah dua Panja jadi Komisi X untuk ngurusi ini sudah dua Panja. Dua Panja itu minimal ya dua dua masing-masing dua kali masa sidang jadi empat kali masa sidang sudah empat kali masa sidang. Ya ini kalau mungkin Bu Hasna yang mengikuti dari mulai nol sampai diterima dan sebagainya ini karena di sini itu jadi Komisi X ini terus dan problematikananya hampir sama dan kita terus mendesak. Saya kira dari rekrutmen yang diumumkan 1 juta P3K nyatanya yang daftar cuma 400.000 sekian, kemudian akhirnya kita desak sampai akhirnya yang daftar 900.000, kemudian yang diterima juga hanya berapa dari ada 400.000 yang belum lulus dan sudah lulus. Yang sudah lulus juga tidak seluruhnya diselesaikan karena hanya 300.000 sekian dan 300.000 itu juga mendapatkan SK-nya tidak ada yang lebih cepat dari 2 tahun. Jadi 2 tahun baru mendapatkan jadi lulus pun, itu ternyata lulus dan sudah dapat apa formasi juga tidak juga dapatkan SK, nah begitu kira-kira. Jadi ini problematikanya kalau nggak salah sekarang ini masih tinggal 12.000 mestinya yang lulus P3K, nggak tahu sekarang sudah berkurang atau tidak. Berarti termasuk Bapak Ibu yang hadir sekarang ini, nah termasuk tentang guru bahasa asing kemudian istilahnya kalau di namanya PKWU. Yaitu ada biologi, fisika dan sebagainya kalau tadi disebutkan hanya matematika, sosiologi atau mungkin juga termasuk guru bahasa daerah yang menjadi seni budaya. Beda seni budaya dengan bahasa daerah tetapi itu dilinearkan seperti itu. Saya kira guru bahasa daerahnya juga itu teriak di sini jadi suatu rombongan semua guru bahasa daerah. Linearitas bahasa Inggris, ini juga saya kira yang paling suara keras ya DKI. Karena hampir semua sekolah di DKI itu mengajar bahkan ada yang bilingual dan seterusnya, sementara kalau kesempatan untuk P3K nggak ada bahasa Inggris ini bagaimana ini. Ini paling banyak di kota-kota besar terutama kemudian tentang diskusi pengalokasian anggaran itu, apakah DAU atau DAK? Memang ini diskusinya juga agak panjang ini sampai kita berdebat dengan bupati, walikota karena ditambah yang diterima itu bertambah banyak tetapi DAU-nya tidak ditambah. Nah itu itu juga bupatinya anu apa namanya, protes ke sini meskipun lewat virtual.
39 - Kemudian yang sampai sekarang juga katanya 2022 mau diapa didata kemudian 2023 mau direkrut dibuka kesempatannya untuk tendik yang tadi disebut task ya, tenaga administrasi sekolah. Itu sama sekali juga belum ada apa namanya solusinya. Kita terus mengawal ini terus dan koordinasi bukan hanya sekali koordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemendagri yang itu beberapa apa namanya RDP. Beberapa RDP sementara gagal, gara-gara tidak mendapatkan izin dari mitranya termasuk Kemenag juga di sini, Kemenag juga sudah pernah ke sini. Jadi kalau ada saran bahwa ini rapat koordinasi dan di sini, sudah beberapa kali sudah. Bahkan kita apa namanya sabar menunggu sampai diizinkan oleh oleh komisinya. Jadi kementerian keuangan juga sampai keluar surat edaran yang kita mengenal istilah teknis bahwa sudah di earmaking gitu. Jadi earmaking itu bukan istilah DPR ini ini stilah Kementerian Keuangan sampai kita paham earmaking itu dikasih tanda bahwa ini tidak boleh digunakan untuk yang lain hanya untuk P3K. Tetapi faktanya di lapangan digunakan. Ini tadi saya kira karena dan tadi informasi dari apa Riau, dari Sumbar, dari Sulawesi Selatan dan sebagainya kita rekam semuanya. Ini juga saya link-nya saya kirim ke Bu Nunuk untuk mendengar untuk mendengarkan semua apa namanya rapat ini dari awal sampai akhir. Jadi mudah-mudahan nanti mendapatkan perhatian khusus, nah oleh karenanya langsung saja ini karena kita ditunggu rapat berikutnya saya membacakan kesimpulan. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWATI): Pak, izin bicara sebentar boleh Pak Ketua? KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Gimana? F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWATI): Saya izin bicara dari DKI Pak, maaf. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Oh dari DKI. Ya sudah 1 atau 2 menit saja ya. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWATI): Baik. Kebetulan benar saya setuju dengan semua yang disampaikan oleh teman-teman. Cuman saya sedikit menekankan Pak kebetulan saya adalah P1 dari tahun angkatan 2021 Pak, yang dinyatakan lulus yang telah dinyatakan lulus kemudian mendapatkan surat bahwa saya dinyatakan batal penempatan itu di tahun tersebut. Bagi teman-teman saya juga seperti itu Pak tapi kami
40 - dijanjikan di tahun 2023 kemarin itu bahwa kami pasti terangkat karena status kami P1. Tapi sampai sekarang masih belum terangkat jadi mohon dibantu kami untuk dikontrol lagi Pak, biar kami yang benar-benar dari 2021 itu selesai benar-benar selesai Pak. Jadi kami ibarat kata kalau keledainya masuk di lubang yang sama dua kali kata ibu Lidia, kami sudah sampai 3 tahun masuk ke lubang yang sama belum terangkat Pak, gitu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira mudah-mudahan dicatat juga bahwa ternyata lulus P1 2021 dan sekarang masih belum diangkat, saya kira, iya. KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd.): Begini Pak, jadi ada PG 2021. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Passing grade? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd.): Iya yang lulus passing grade itu, terus ada TP 2022 yang observasi, terus sekarang 2023 itu ada namanya P, dan ini sama, sama, lingkarannya ini sama. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Semuanya ini lulus? KETUA FGPPNS NUSANTARA (HASNA, S.Pd): Iya, lulus passing grade. FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOSO PROJO PRAMONO): Izin Pak Ketua, sebentar. Jadi menanggapi.
41 - KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Ini nggak selesai-selesai ini. FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOSO PROJO PRAMONO): 1 menit ini, 1 menit. Jadi saya minta ingin didorong juga untuk ke DPR Daerah, intinya karena anggaran ini yang menjadi polemik, permasalahan ini supaya. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Bagaimana caranya? FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOSO PROJO PRAMONO): Nggak, ini. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Nggak, ke DPR Daerah bagaimana caranya? FGH JAWA BARAT (ABDURROHMAN SANTOSO PROJO PRAMONO): Nggak, jadi maksudnya gini karena di daerah itu dengan lembaganya juga memang terkadang tidak sinkron gitu intinya. Jadi itu coba didorong nah terlebih lagi dari pusat mungkin mendorong ke Kemenkeunya karena dari Kemenkeu tetap. Jadi kalaupun ada anggaran itu hanya untuk satu tahun kemarin ya bunda ya? Itu hanya untuk satu tahun jadi hanya untuk 14 bulan saja makanya kabupaten daerah itu tidak mau 14 bulan itu bukan 14 bulan itu, cuma 1 tahun ditambah gaji ke 13 dan satu bulannya itu THR jadi hanya itu yang tersedia. Jadi mohon itu jadi bukan tidak mau daerah itu mengadakan besar- besaran untuk membuka, tapi kembali lagi kalau anggarannya tadi dikatakan oleh Pak Wakil Ketua, itu tidak ada penambahan ya sampai kapan pun tidak akan selesai mungkin itu intinya. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Iya, ini rekaman begini sudah banyak soalnya. Dan saya diskusi begini di sini juga sudah banyak dan bahkan debatnya itu tidak hanya dengan para ini korban. Ini kan korban ini tapi pemangku kepentingan sama, sama bupatinya juga, sama bupatinya juga. Bupatinya kita hadirkan di sini dan mereka keberatan memang seperti itu. Oleh karenanya saya kira ini nanti coba dibaca kesimpulannya ada saran yang nanti, mungkin nanti bentuknya apa kita serahkan kepada mitra, mitra kita sebetulnya hanya Kemendikbudristek.
42 - F-NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, SP): Pimpinan. Saya kira yang tadi surat ancaman itu sebaiknya bisa dikirim ke Komisi X ya, biar kita bisa mempelajari tentang surat ancaman itu, bahwa ini menyangkut bukan hanya persoalan pribadi tapi menyangkut marwah dan muruah seorang tenaga pendidik ya. Saya kira bisa dikirim nanti ya, surat ancamannya itu. Ya pokoknya nanti semua yang kaitannya dengan surat ancaman itu bisa di kirim ke sini. Biar bisa kami pelajari dan mudah-mudahan bisa kita advokasi. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Dikirim silakan, lanjut. Anu, apa kesimpulannya mana poin kesimpulannya? Yang pertama, Komisi X DPR RI mengapresiasi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara, Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasi sebagaimana terlampir dalam bahan paparan. Bahan semuanya ini ini jadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi nanti akan kalau kita sampaikan kepada Kemendikbud ya ini semuanya juga termasuk. kedua, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan guru P3K tahun sampai dengan 2001 sampai dengan 2024, sesuai peraturan perundangan. Antara lain mengenai kebijakan afirmasi bagi guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, kebijakan linearitas guru mata pelajaran, pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran bahasa asing. Ini tidak ya ini bahasa Jerman salah satunya, karena sesungguhnya ada bahasa Jepang juga, ada Bahasa Prancis juga. Keterbukaan tahapan pengangkatan P3K sampai kepada penempatan termasuk ketersediaan anggarannya. Lanjut. Kemudian yang Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI secara berkala menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi Panja formasi GTK, P3K dan Panja pengangkatan GTK Honorer. Ini dua Panja ini sudah ada rekomendasinya dari tadi yang ditanyakan dan permintaan itu semuanya sudah ada di direkomendasi. Cuma memang ini kontrol terhadap rekomendasi ini yang kita minta, supaya disampaikan secara berkala kepada Komisi X disampaikan bulan Juli, paling tidak nanti ya paling akhir. empat, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI menginisiasi rapat intensif. Ini tadi saran dari Pak Ketua kemudian Bu Ledia tadi nyampaikan, nggak bisa ini cuman rapat 2 jam selesai Kemudian nomor
43 - nggak bisa. Jadi apakah itu Konsinyering atau apa yang kalau perlu nginap kalau Konsinyering itu nginap jadi menyelesaikan problematika misalnya anggaran tidak selesai-selesai itu terus. Jadi kalau ndak kalau ditinggal ya nanti akan seperti ini lagi, akan seperti ini lagi. Maka kemudian Pak Ketua tadi menginisiasi seperti itu. Kita tidak menyebut bentuk rapatnya seperti apa tapi menginisiasi rapat terkait untuk membahas penyelesaian permasalahan guru P3K. intensif dengan kementerian lembaga Sekali lagi karena DPR ini bukan nggak bisa menyelesaikan kita hanya mendorong sampai kemudian hasilnya selesai gitu. Jadi kalau sampai teknis teknis di mana berapa pun nggak boleh DPR itu apa membahas sampai detail itu nggak boleh. Sampai satuan 3 dalam anggaran itu nggak boleh, dulu boleh oleh MK dicabut. Jadi makanya mohon maaf kalau kemudian ini tadi info dari Riau dari Sumatera Barat dan sebagainya ini kita rekam tetapi kita nggak boleh kemudian mengambil kebijakan atau membahas hal-hal yang kemudian sampai detail begitu dan nanti bukan kewenangannya ini sudah dicabut oleh MK. Kemudian yang kelima bahan paparan yang disampaikan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta, Forum Bersama Guru Honorer, ini Ketua Panjanya datang dua panjanya ketuanya, Ibu Ketua ini, Bu Ketua Panja 2 Panja ini. Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan. Sekali lagi mungkin tidak bisa seluruhnya detail sampai, apalagi ini nanti semua tadi ada permintaan dari Gus Aam tadi, Pak Haerul Amri kalau ada dibutuhkan dikirim saja ke sini ke Komisi X. Kalau ada juga bahan yang mungkin akan disusulkan, saya kira ini tadi Pak Ketua sudah minta supaya apakah nanti bentuknya konsinyering atau apa tapi penyelesaian, syukur sih sebelum sebelum masa. FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Sebelum regulasinya keluar Pak, kalau bisa akhir April Pak. Mei kan sudah masuk tahapan Pak, jadi harus sebelum April sudah terlaksana. Rapat intensif dengan kementerian-kementerian terkaitnya. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Mau ditaruh di mana? F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Pak Ketua Formulasi di nomor 4-nya itu Pak Ketua.
44 - KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Mau ditaruh di mana? Sampai April itu mau ditaruh di mana? Ini kita sedang membahas kesimpulan, kalau tidak setuju silakan anu, usul di mana gitu, ditaruh di mana? FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Bukan, yang poin 4 itu Pak. Dilaksanakannya kalau bisa sebelum April itu sudah terlaksana gitu, kan Mei pelaksanaaanya, sebelum akhir April. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Sebelum perekrutan baru ya. FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Bulan Mei itu sudah perekrutan Pak. F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M/ WAKIL KETUA KOMISI X): Pak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Silakan Bu. F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M/ WAKIL KETUA KOMISI X): Jadi Kemendikbud boleh membuat tahapan untuk perekrutan dan lain sebagainya silakan saja jalan, tetapi permasalahan ini permasalahan yang tidak selesai ini harus diselesaikan oleh Kemendikbud. Nah ini menginisiasi rapat intensif untuk membahas penyelesaian masalah guru P3K, sebelum rekrutmen sebelum atau dalam proses rekrutmen. Jadi bukan berarti kalau mereka rekrutmen itu penyelesaian ini berhenti, tidak. Iya. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Nah. Itu maksudnya.
45 - FGN TASIKMALAYA (NENG ROHANI): Bu, takutnya pas regulasi sudah dikeluarkan, kita belum selesai gitu ya. F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M/ WAKIL KETUA KOMISI X): Dulu, dulu pada saat hasil Panja itu keluar, itu kan juga di tengah-tengah tahapan, lalu kemudian Kemendikud mengeluarkan peraturan relaksasi tambahan supaya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Biarkan proses untuk rekrutmen baru berjalan, tetapi penyelesaian permasalahan guru P3K ini harus tetap dilaksanakan dan mungkin membuka tahapan rekrutmen baru di tengah- tengah proses sehingga nanti bersama-sama akan bisa dilakukan proses lanjutannya. Terus lalu gimana bahasanya itu yang penting, karena kalau harus mengejar bulan Mei ya saya khawatir mereka nanti alasannya nggak cukup waktunya dan berhenti teman-teman karena nggak diurus lagi. Iya kan? Kita tidak bisa kemudian meminta mereka menghentikan rekrutmen juga karena ini terkait dengan nasib guru yang lain, tetapi kita juga tidak ingin bahwa ini menjadi bagian yang tidak bisa ikut rekrutmen selanjutnya. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWANTI): Izin bicara Bu, maaf. F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M/ WAKIL KETUA KOMISI X): Begitu ya, kayaknya, oh di belakang. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWANTI): Iya, saya Bu. F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS., M.M/ WAKIL KETUA KOMISI X): Iya silakan lewat Pak Fikri. Pak Fikri, begitu pendapat saya. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (YULIA DARMAWANTI): Mohon maaf Bu, Pak, sebentar. Saya Yulia Darmayanti dari DKI yang memang dibatalkan dari 2021 sampai 2024 masih belum mendapatkan penempatan Ibu. Mungkin teman- teman sama dengan saya kekhawatirannya kenapa kami maunya sebelum Mei
46 - Ibu karena kami kalau nanti terjadi lagi seperti ini, kemudian acuan kami adalah regulasi Ibu. Ketika kami audiensi kami berpijak pada regulasi yang ada aturan yang sudah terbit kemudian rilis pers yang sudah ada, kami tidak bisa berbuat apa-apa Ibu. Jadi kami tidak ada pegangan kalau kami nanti di tengah-tengah kami masih berjalan, kemudian status kami masih terambang seperti ini, ketika kami audiensi lagi regulasinya kan sudah ada Ibu, tidak bisa. Seperti itu Ibu yang hasil yang kami dapatkan. Terutama saya yang sudah dari 2021 audiensi 2022, 2023, dan sampai saat ini masih sampai datang ke Komisi X ini, Bapak Ibu. Jadi ketakutan saya cuman itu dan teman-teman lain pastinya seperti itu karena rata-rata kami audiensi adalah regulasi yang kami pijak Ibu. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Jadi begini, memang ada plus minusnya ya kalau menyebut waktu nanti kalau kemudian ini karena ada regulasi, nah kemudian sudah lewat akhirnya tidak diselesaikan. Saya kira nggak bisa begitu, jadi makanya ada plus minusnya kalau menyebut waktu. Nah ini kita ada tambahan ini tadi dari saran beberapa teman itu, penyelesaian itu bersama Komisi X. Maksudnya kita kita diikutkan karena kalau penyelesaian kementerian lembaga, mereka laporan saja, mereka laporan. Nah ini kan, ini kita amanah kita amanahkan kepada mereka untuk menyelesaikan tetapi bersama Komisi X. Nanti bentuknya apa terserah tadi apa rapat. Nah tapi kita tidak menyebut waktu karena satu ini kekuatan mereka iya kekuatan mereka sepenuhnya dan nanti kalau kemudian ternyata hanya sepekan lagi saja itu DPR sudah nggak ada. Karena sudah Reses, nah itulah maka jadi kalau mau menyebut mungkin pada masa sidang yang akan datang tetapi nanti akan datang bisa lama. Jadi kita tidak nyebut saja atau kalau mau sesegera mungkin, atau dalam waktu dekat sesegera mungkin atau dalam waktu dekat. Tidak nggak bisa kita kalau membatasi waktu itu nanti ada alasan, kenapa? Hari masuk lagi itu DPR 5 Mei itu. Jadi makanya tidak boleh ada sidang di sini bahkan Anggota DPR ada yang bergaya nerima demo masa, bukan masa sidang ya kemudian dipertanyakan, dipertanyakan, karena tidak benar, dia mestinya harus ada di daerah. F P1 PGRI PEMBATALAN NASIONAL (KRISTYANTO BUULOLO): Izin Pak Ketua.
47 - Jadi sebetulnya seperti begini, jadi ketika kami meng audiensi ke Kemendikbud beberapa kali itu sebenarnya alasannya itu selalu dikembalikan ke daerah. Jadi mau bagaimanapun, mau bagaimanapun kami bergantung pada regulasi atau seperti apapun ujung-ujungnya adalah kita akan dikembalikan lagi ke daerah, seperti itu. Jadi formasinya ada nggak? Dibuka nggak sama, sama daerah atau seperti apa. Jadi makanya tadi di salah satu poin yang kami inginkan itu adalah meminta kepada pihak DPR untuk mendorong setiap pemerintah daerah agar membuka formasi di masing-masing daerah. Meskipun seperti tadi yang kita tahu bahwa sebenarnya daerah itu punya otonomi masing-masing. Gubernurnya maupun DPRD sendiri DPR nggak bisa langsung turun ke me, mengganggu gugat keputusan DPRD tapi paling tidak apa kita sudah sampaikan. Seperti itu Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Iya jadi begini. Tadi kan disampaikan juga apa, ini saya tanya caranya apa, gimana, saya pernah jadi DPR kabupaten, saya pernah jadi anggota DPR provinsi. Ini dengan beliau ini dan saya pernah jadi DPR RI, sehingga kuncinya ada di kementerian lembaga itu, kementerian kita yang bisa ngobrol adalah dengan Kemendagri, Kemendagri. Jadi pintunya hanya di Kemendagri nggak bisa kita langsung. Nah jadi di Kemendagri dan di Kemendagri itu juga ada setiap tahun terbit namanya Permendagri tata cara penyusunan APBD sehingga apa namanya nanti akan dialokasikan untuk P3K atau tidak dan sebagainya. Kalau enggak ada di dalam Permendagerinya ya tidak bisa, oleh karenanya ini kunci kata kuncinya di situ di Kementerian lembaga terkait. Nah nanti saran dari ini yang sudah sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Komisi X, waktu ini ibu Ketua panja ini itu kita sudah menghadirkan semua. Kita sudah menghadirkan semua, kita sudah, dan hadir semua. Bahkan ada pernah yang yang menolak hadir karena tidak diperkenankan oleh Komisinya, karena bukan mitra, bukan mitranya Komisi X, kita tunggu sampai datang dan akhirnya kita adakan lagi. Nah begitu kira-kira, ada saran Pak? F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA): Pak Fikri, Gini, saya kira persoalan ini kan sebenarnya dari sudah dari dulu kan dan ya hambatannya itu selalu ada pada birokrasi ini yang saya sampaikan tadi gitu. Pusat daerah lintas Kementerian di pusat di pusat aja sudah apa mencakup ada kementerian Kemdagri, Keuangan, BKN, PAN RB plus Kemendikbud.
48 - Kita bisa bicara dengan Kemendikbud tapi kita tidak punya kewenangan untuk langsung ya. Nah saya waktu itu kan pernah kita ada bicara juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya yang tahu persoalan formasi ini kan sekolah sebenarnya atau gimana Bu? Nah, ya kenapa? FORUM GURU: Dari ABK, Analisis Beban Kerja. Ketahuan di situ. F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA): Iya, justru di situ dan itu kan ada di Dapodik kan, ada di Dapodik, nah ini bisa nggak kita rubah? Kita usulkan untuk rubah, maksudnya ini kita, kita bicara bersama ini ya. Jadi ya karena kalau mengharapkan ke daerah, daerah nggak peduli, ya memang tidak saya tidak katakan semua tidak semua, tapi ada yang iya ada yang nggak dan itu itu tidak bisa menjadi regulasi nasional. Nah ini kan akan bertentangan dengan otonomi daerah gitu, akan bertentangan otonomi daerah, tapi untuk kasus ini apakah harus ada kaitan dengan otonom. Kita tanya sama apa Kementerian Pendidikan, eh Kementerian Dalam Negeri tapi kalau tidak ada keterkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan otonomi daerah serahkan aja ke Kemdikbud, langsung ke Dapodik akan lebih mudah. Mudah menurut saya, ini pandangan saya gitu karena ini sebenarnya dari dulu kan persoalan seperti. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/ WAKIL KETUA KOMISI X): Bang Andreas, mungkin ini nanti panjang diskusinya karena terkait dengan undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah itu bidang pendidikan itu didesentralisasikan secara konkuren. Jadi perguruan tinggi yang pusat SMA, SMK dan pendidikan khusus dan pelayanan khusus itu provinsi kemudian SMP ke bawah baru kabupaten kota. Itulah masalahnya sehingga nanti akan ada gugatan Bu Risma yang tidak yang ditolak oleh MK. Karena minta dikembalikan SMA SMK itu dikembalikan ke provinsi ke kabupaten kota, tetapi ditolak oleh MK. Nah oleh karenanya saya kira ini nanti, kuncinya di nomor empat itu. Kalau ini bisa terlaksana saya kira dan tidak di sini, maksudnya tidak di sini itu karena ini kita jam satu ini harus sudah ada ini Ibu ketuanya sudah datang. Dan jam 1 harus sudah ada, nanti kalau nggak selesai, nah tadi tuntutannya Bu Ledia kan sampai selesai, nah kalau sampai selesai berarti ya sudah dituntaskan di situ. Mau bentuknya seperti apa ya kalau di DPR ada konsinyering namanya sekarang namanya kata guru bahasa Indonesia konsinyasi. Konsinyasi titip barang ya tapi tapi mau konsinyering atau apa atau apa terserah, tapi ini empat itu dalam waktu dekat.
49 - Nah ini katanya dalam waktu dekat menginisiasi rapat inisiatif dengan kementerian lembaga terkait bersama Komisi X. Nah jadi bersama Komisi X, ya ini. Jadi nanti nanti semua tadi masukan-masukan termasuk ancaman termasuk di sini kasusnya terus 2021 sampai sekarang 2024 belum dapat dan sebagainya itu. Sebetulnya saya sudah ngingatkan juga, tapi kalau di Menteri dijawab ini beres semuanya gitu, tapi 2 tahun nggak keluar SK, wong 2019 juga keluar SK-nya 2021 kok itu sudah. Pengalaman di ini menunjukkan begitu tapi diingatkan katanya ini nggak ada yang percaya. Memang sudah akan dalam waktu dekat dan uangnya ada gitu. Iya uangnya ada sudah di-earmaking tapi faktanya digunakan untuk yang lain oleh pemda, ya karena hanya hanya earmaking saja. Jadi sekali lagi ini nanti di empat itu, tapi nanti monggo dipantau kapan waktunya. Karena nanti tergantung juga Kementerian yang bermitra dengan Komisi X yaitu Kemendikbudristek, saya kira begitu. Cukup ya ini? Bapak Ibu. Demikian, barangkali mohon maaf memang tidak bisa, wong ini permasalahan dari lama ini. Ini sudah hafal ini beliau ini sampai hafal mungkin HP nya sudah jebol juga. Saya HP-nya mungkin terpaksa juga, anu, karena masuk grup banyak sekali dan akhirnya tidak mampu itu. Nah ini oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu, semua dicatat kalau ada yang mau disusulkan, silakan segera saja disampaikan ke Komisi X, tapi memang ini sebagai jembatan. Ini memang nggak bisa mungkin bisa, mungkin pernah ada yang punya pengalaman apa namanya kayak Bu Hasna ini, jadi datang, nanti datang lagi dan nanti dipantau lagi begitu. Bukan langsung oh Komisi X, nggak ada apa-apa ini nggak, harus dipantau terus. Kalau perlu mungkin setiap RDP atau setiap Raker dan sebagainya diikuti. Kalau ada hal yang menyangkut tentang mungkin panjenengan semua, itu nanti diusulkan atau disampaikan, begitu saya kira.
50 - Demikian barangkali cukup ya. Mohon maaf ini sudah melampaui 25 menit dari kesepakatan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf tidak ada suguhan apapun karena memang menghormati, ini menghormati Bang Andreas. Dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin maka RDPU hari ini dinyatakan ditutup. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 12.57 WIB) a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT TTD. DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H. NIP. 196708061990031003