i PERTIMBANGAN PERUSAHAAN MENENTUKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di Perusahaan Industri Mebel Kota Pasuruan) SKRIPSI Oleh: Muhammad Haqqi Annazily 19220114 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2023
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
MOTTO "Barangsiapa berhasil mengalahkan ketakutanya akan menjadi orang yang benar-benar bebas" Aristoteles- iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, dengan judul skripsi "Pertimbangan Perusahaan Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Perspektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Perusahaan Industri Mebel Kota Pasuruan)". Pada kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada: 1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 4. Ramadhita, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. v
5. Aditya Prastian Supriyadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis. 7. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan dan saran terhadap kesempurnaan skrispsi penulis. 8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua. 9. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi. 10. Para informan, khususnya Perusahaan Mebel Industri di Kota Pasuruan yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini. 11. Kepada kedua orang tuaku tercinta Abi M. Faidzh Atho'illah dan Ibu Khusnul Khotimah, rasanya tiada kata untuk membalas segala pengorbanan selain terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari spiritual dan materiil, sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada dalam setiap pencapaian saya. vi
12. Penulis ucapkan terimakasih kepada keempat saudara-saudari tercinta Faradila Intan Nurdinni, M. Faried Wildan, Zahrotul Wardah dan M. Hamid Qondiyas yang telah memberikan kekuatan dan semangat untuk penulis agar penelitian segera terealisasikan. Terimakasih atas segenap doa dan semangat yang diberikan. 13. Kepada sahabat penulis (Aldi, Fikar, Fajri, Fathur, Sidang, Makki, Irfan, Faiz, Fikri, Fajrul, Dhani, Alfan) selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada habis. Sehingga penulis dapat bertahan hingga sekarang menuju masa depan yang cerah. Terimakasih atas kebersamaan yang tak terlupakan. 14. Terimakasih kepada mahasiswa pemilik NIM 19220161 yang telah menemani penulis, memberi dukungan, semangat dan menjadi tempat keluh kesah dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena ia adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Malang, 27 November 2023 Penulis, Muhammad Haqqi Annazily NIM. 19220114 vii
PEDOMAN TRANSLITERASI A. UMUM Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pusaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A guide arabic transloteration), INS Fellow 1992. B. KONSONAN Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif Tidak Tidak dilambangkan dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te viii
ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ Sa Jim Ha Kha Dal Zal Ra Zai Sin Syin Sad Dad Ta Za Ain Gain ix S J H Kh D Z R Z S Sy S D T Z ' G Es (dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di atas) Ka dan Ha De Zet (dengan titik di atas) Er Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Apostr of terbalik Ge
ف Fa F Ef ق Qof Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ن Nun N En و Wau W We ـ ه Ha H Ha / أ ء Hamzah ' Apostrof ي Ya Y Ya Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). C. VOKAL Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama َ ا Fathah A A ِ ا Kasrah I I x
ُ ا Damah U U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama َا ي Fathah dan ya AI A dan I Fathah dan wau AU A dan U َا و Contoh: kaifa : َفْيَك haula: َلوَه D. MADDAH Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama َ ي ... َا.| fathah dan alif a> a dan garis di atas atau ya ي...|... ِا Kasrah dan Ya i> i dan garis diatas ...ُاو Dammah dan wau u> u dan garis diatas xi
Contoh: تَام : mata ضليق : qila ُتوُمَي : yamutu E. TA'MARBUTAH Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh : ةضور : Raudlah طلحة : Thalhah F. SYADDAH (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ó ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh: xii
انَّب َر : Rabbanaa َل َّزَن : Nazzala G. KATA SANDANG Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). H. HAMZAH Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. xiii
J. LAFZ AL JALALAH Kata Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. K. HURUF KAPITAL Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al- ). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). xiv
DAFTAR ISI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... ii PENGESAHAN SKRIPSI ... iii KATA PENGANTAR ... v PEDOMAN TRANSLITERASI ... viii DAFTAR ISI ... xv ABSTRAK ... xvii ABSTRCT ... xviii ةصلاخ ... xix BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 A. Latar belakang ... 1 B. Batasan Masalah ... 10 C. Rumusan masalah ... 10 D. Tujuan Penelitian ... 10 E. Manfaat Penelitian ... 11 F. Definisi Operasional ... 12 G. Sistematika Penulisan ... 15 BAB II ... 17 KAJIAN PUSTAKA ... 17 A. Penelitian Terdahulu... 17 B. Kerangka Teori ... 24 BAB III ... 33 METODE PENELITIAN... 33 A. Metode penelitian ... 33 BAB IV... 39 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 39 A. Hasil Penelitian ... 39 1. Gambaran Umum Penelitian ... 39 2. Hasil Wawancara ... 40 xv
a. Kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan... 40 b. Penyebab yang terjadi pada kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan... 45 c. Penyelesaian kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan... 51 d. Identifikasi Wanprestasi pada Objek Penelitian ... 56 B. Pembahasan ... 60 1. Analisis Pertimbangan Perusahaan Dalam Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Prespektif Hukum Positif... 60 2. Bagaimana Legal Nisting Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Perjanjian Bisnis Secara Lisan... 60 3. Prespektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Di Industri Mebel Kota Pasuruan... 75 BAB V ... 80 PENUTUP ... 80 A. Kesimpulan ... 80 B. Saran ... 81 DAFTAR PUSTAKA ... 83 LAMPIRAN ... 88 xvi
ABSTRAK Muhammad Haqqi Annazily, 19220114. Pertimbangan Perusahaan Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Perspektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam Studi Di Perusahaan Industri Mebel Kota Pasuruan Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Bisnis, Sengketa, Etika Bisnis Islam. Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Kerugian yang dialami pihak perusahaan yaitu penundaan pembayaran, kerusakan pada barang pesanan, salah kirim pada barang pesanan dan terlambat datangnya barang pesanan. Fokus permasalahan dalam penelitian yaitu untuk membahas mengenai analisis pertimbangan perusahaan mementukan alternatif penyelesaian sengketa pada perjanjian lisan prespektif hukum positf dan etika bisnis islam di perusahaan industri Kota Pasuruan. Ditemukan problematika berbentuk wanprestasi pada perjanjian lisan didalam pelaksanaan praktik pesanan di industri mebel Kota Pasuruan. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu sosiologi hukum, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan dan pendekatan interdisipliner, terutama ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya hukum itu berada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan perusahaan di industri mebel Kota Pasuruan, yaitu menggunakan musyawarah sebagai penyelesaian wanprestasi. Pada akad isthisna mengutamakan musyawarah sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Peraturan alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa diatur pada pasal 6 bahwa hasil kesepakatan harus tertulis. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa dapat dianggap sah jika perjanjian tertulis dengan jelas untuk mengikat para pihak sesuai kesepakatan bersama. xvii
ABSTRCT Muhammad Haqqi Annazily, 19220114. Company Considerations Determining Alternatives for Resolving Default Disputes in Oral Business Agreements Positive Legal Perspective and Islamic Business Ethics Study in a Pasuruan City Furniture Industry Company. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Business Agreement, Dispute, Akad Isthisna' Agreement is an activity that cannot be separated from community life. The agreement greatly assists the community in carrying out all business-related activities. Be it buying and selling, lending and borrowing, work agreements, or other business ventures that require agreements. Agreements can be made in two ways, namely verbal and written agreements. The losses experienced by the company were delays in payment, damage to ordered goods, wrong delivery of ordered goods, and late arrival of ordered goods. The focus of the problem in the research is to discuss the analysis of company considerations in determining alternative dispute resolution in oral agreements from a positive legal perspective and isthisna' in industrial companies in Pasuruan City. Problems were found in default on verbal agreements in implementing order practices in the Pasuruan City furniture industry. The method used in this research is legal sociology, using a qualitative approach and producing analytical descriptive data from the results of interviews, which are then analyzed using descriptions to obtain conclusions and an interdisciplinary approach, especially social science, to explain legal phenomena in the social and cultural context in which the law exists.. The research results show that companies in the Pasuruan City furniture industry consider negotiating to resolve default. The shisha contract prioritizes deliberation as a method for resolving problems. Alternative dispute resolution regulations negotiations are regulated in the arbitration article, which states that the results of the agreement must be in writing. Therefore, negotiations can be considered valid if the written agreement binds the parties according to mutual agreement. However, if a default occurs, the isthisna' contract will be damaged because it is not ethical in Islamic business and is strong evidence to be taken to litigation if the negotiated agreement is not fulfilled. xviii
ةصلاخ تايقافتا يف زجعلا تاعزانم لح لئادب ديدحت يف ةكرشلا تارابتعا. 19220114 ،يليزنلا يقح دمحم ناوروساب ةنيدم يف ثاثلأا ةعانص تاكرش يف انسيتسا ةساردو يباجيإ ينوناق روظنم ةيهفشلا لامعلأا جنلاام ةيموكحلا ةيملاسلإا ميهاربإ كلام انلاوم ةعماج ،يعرشلا يداصتقلاا نوناقلا مسق ،ةحورطأ. وناقلا يف ريتسجام ،يدايربوس ناتسارب ايتيدأ: فرشملا. عانصتسا داقع هقف ،عازنلا ،لمعلا ةيقافتا ،تاعزانملا ةيوستل ةليدبلا لئاسولا: ةيحاتفملا تاملكلا نمو عم. ةيقافتلاا هذه متي للاخ لامعلأاب ءاوس ناك . ةيراجتلا بلطتت يتلا عيراشملا ةيراجتلا تاقافتلا ا اًبلاغ ام ثدحت . يف لاثملا ليبس ،لعفلاب اهملاتساو عئاضبلا ميلست دنع ةيهفشلا ةيقافتلاا لامكإ متي. ةيمويلا تاجايتحلال قاوسلأا يف. ةدعاسم عمتجمل ا ،ءارشلاو عيبلا كلذ نكمي . تايقافتا ماربإ تلاعافتلا يف ةيظفللا قوستلا ةطشنأ يف ةايح تجملا ةقلعتملا نم ةبوتكملاو قافتلاا مت هلصف ةفاكب لا نكمي مايقلا تايقافتاو نع ةطشنلأا طاشن ريبك ،ضا قافتلاا كشب ل رتقلااو ،نيتقيرطب ، ،ةطيسبلا وضارقلإا تايقافتلاا ةيعامتجلاا رجاتملا يف ،لمعلا اهريغو تايقافتلاا ام لا هوام اًبلاغو ةيهفشلا نكلو ققحتت ىلع ةليدبلا لولحلا ديدحت يف ةكرشلا تارابتعا ليلحت ةشقانم لوح ثحبلا يف ةلكشملا روحمتتو ةنيدم يف ةيعانصلا تاكرشلا يف عانصتساو يباجيإ ينوناق روظنم نم ةيهفشلا تايقافتلاا يف تاعزانملل يف ماظنلا تاسرامم ذيفنت يف ةيهفشلا تايقافتلاا يف ريصقتلا لكش يف لكاشم ىلع روثعلا مت. ناوروساب ناوروساب ةنيدم يف ثاثلأا ةعانص يعونلا جهنملا مادختساب كلذو ،ينوناقلا عامتجلاا ملع يه ثحبلا اذه يف ةمدختسملا ةقيرطلا لوصحلل فاصولأا مادختساب كلذ دعب اهليلحت متي يتلا تلاباقملا جئاتن نم ةيليلحت ةيفصو تانايب جاتنإو لاجملا يف ةينوناقلا رهاوظلا ريسفتل ةيعامتجلاا مولعلا ةصاخو ،تاصصختلا ددعتم جهنو تاجاتنتسا ىلع نوناقلا هيف دجوي يذلا قايسلا. يفاقثلاو يعامتجلاا. مادختسا يف ركفت ناوروساب ةنيدمب ثاثلأا ةعانص يف ةلماعلا تاكرشلا نأ ثحبلا جئاتن رهظت ةليدبلا حئاوللا. لكاشملا لحل ةليسوك ةلوادملل ةيولولأا يطعي انسيتسلاا دقع. ريصقتلل لحك ضوافتلا نأ بجي قافتلاا جئاتن نأ ىلع صنت يتلا ميكحتلا ةدام يف تاضوافملا ميظنت متي ،تاعزانملا ةيوستل لكشب نيفرطلا مزلت ةبوتكملا ةيقافتلاا تناك اذإ ةحلاص تاضوافملا رابتعا نكمي ،كلذلو. ةبوتكم نوكت يقلاخأ ريغ هنلأ عانصتسلاا دقع ررضتي فوسف ،ريصقت ثدح اذإ ،كلذ عمو. لدابتملا قافتلال اًقفو حضاو هيلع ضوافتملا قافتلااب ءافولا متي مل اذإ ءاضقلا ىلإ هعفر بجي يوق ليلد وهو ةيملاسلإا لامعلأا يف xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Islam mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hal ibadah, akhlak, keimanan hingga muamalah. Muamalah menjadi aspek penting dari ajaranagama, karena muamalah adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya muamalah, mempermudah segala keberlangsungan hidupmanusia. Jual beli merupakan kegiatan yang termasuk dalammuamalah. Sejak zaman Rasulullah SAW, aktivitas jual beli telah dipraktekandanberkembang di masyarakat, mulai dari tukar menukar barang (barter), hinggatukar menukar uang dengan barang yang hingga saat ini masih berlangsung. Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Ahmad Sarwat mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahanmilik dan kepemilikan1. Jual beli merupakan suatuakadyang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, selama seseorangberinteraksi dengan orang lain maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah mengadakan suatu transaksi atau akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya2. 1 Sarwat, Ahmad. "Fiqih Jual-Beli." (2019). 2 Pudjiraharjo, M., and Nur Faizin Muhith. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Universitas Brawijaya Press, 2019. 1
Kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bisnis jual beli. Kegiatan perniagaan sangat penting bagi keberadaan manusia. Yang menyebarkan barang melalui suatu sistem perniagaan yang memilki sistem yang telah disusun untuk membantu berjalanya aktivitas perdagangan yang diinginkan.3 Istishna' (Bai' Al-Istishna') ialah membeli sesuatu yang dimaksudkan untuk dipesan. Semua item yang biasanya dibuat sesuai pesanan dapat digunakan untuk jenis transaksi ini. Ketika sistem jual beli baru masyarakat salah, tidak ada sistem untuk memesan barang (inden). Dalam hal membeli, pembeli memiliki pilihan untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan parameter yang diberikan pada saat akad ketika dipenuhi oleh penjual (muslam 'alyh). Syarat sahnya akad Salam, seperti jenisnya harus jelas, jumlahnya harus jelas terlihat, dan harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak di tempat di mana akad itu dilakukan. Sebagai aturan umum, harga mebel harus dibayar tunai atau panjer pada saat penandatanganan kontrak (DP).4 Pelaksanaan jual beli barang dengan sistem Istishna'/pesanan di Kota Pasuruan, pembeli harus menunggu beberapa hari untuk menerima barangnya sampai penjual menyelesaikan barang pesanannya sesuai dengan besar dan kesulitan barang pesanannya tersebut. Biasanya pembeli yang melakukan pemesanan lemari, meja, kursi dan lain-lain pada usaha meubel di Kota Pasuruan melakukan transaksi pemesanan dengan memberikan 3 Buchari Alma dkk, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142 4 Imam mustofa, Fiqh Muamalah Konpemporer. (Jakarta: Rajawali Press. 2016) h.89 2
uang muka pembayaran sebagai tanda jadi kesepakatan, pemberian jumlah uang mukanya pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak, biasanya berkisar dari 10% sampai dengan 50% dari jumlah pembelian barang pesanan dan melunasinya pada saat barang itu sudah selesai dan siap dikirim. Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.5 Perusahaan mengalami kerugian akibat penundaan pembayaran pada barang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan dan mebel langganan, terlambat datangnya barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan, kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan dan kesalahan pengiriman pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langgan. 5 Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h. 52. 3
Suatu perjanjian pada transaksi Jual Beli terdapat syarat atau perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan dan disepakati bersama, baik dari pihak pembeli maupun pihak yang menjual maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Penundaan pembayaran, salah pengiriman barang pesanan, pengiriman barang pesanan dan kerusakan pada barang pesanan tersebut merupakan unsur tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut.6 Berdasarkan fakta di atas ada, proses yang dialami para pihak perusahaan yaitu kerugian penundaan pembayaran pada barang pesanan, terlambat datangnya barang pesanan, salah kirim pada barang pesanan dan kerusakan pada barang pesanan menjadi sebuah wanprestasi karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. peristiwa wanprestasi dalam bentuk tidak membayar kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, telat pengiriman barang pesanan yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, Salah pengiriman barang pesanan yang tidak sesuai dan kerusakan pada barang pesanan, dalam peristiwa wanprestasi terebut belum ada cara penyelesaiannya. 6 Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, (Jakarta: Kencana,2004), hlm.15 4 telat
Wanprestasi menjadi sumber sengketa yang perlu diselesaikan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua acara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa menggunakan non-litigasi (di luar pengadilan) telah memiliki landasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.7 Berdasarkan problematika yang telah diidentifikasi, penulis ingin merumuskan model penyelesaiam sengketa non-litigasi (di luar pengadilan) untuk mengatasi masalah tersebut. Alasan penulis menyarankan model tersebut karena, menurut Marwah Diah alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi (di luar pengadilan) dianggap suatu konsep yang sesuai dengan kodratnya manusia terutama kalangan bisnis, yaitu penyelesaian masalah secara win-win solution (semua pihak merasa senang).8 Penyeleseaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan) memiliki banyak kelebihan karena Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang 7 Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 8 Diah, Marwah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat 5.2 (2016). 5
berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS atau Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa.9 Keuntungan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (di luar pengadilan) adalah penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, dan bebas emosi dan dendam.10 Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) memiliki kekurangan, karena proses penyelesaian sengketa yang lambat, memakan waktu lama dan biaya yang tidak pasti. Bisa jadi relatif lebih mahal. Proses panjang ini tidak hanya karena jumlah penyelesaian perkara tidak sebanding dengan jumlah pegawai pengadilan, tetapi juga karena para pihak dapat berperkara di pengadilan berdasarkan undang-undang dan undang-undang yang ada. peraturan perundang- undangan di Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri tingkat pertama, kasasi pada Mahkamah Agung, kasasi pada Mahkamah Agung dan upaya terakhir 9 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002, hlm. 11. 10 Margono, Suyud, ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. 6
peninjauan kembali. Dengan demikian, asas pengadilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau tidak tercapai.11 Selain itu dalam setiap penyelesaian permasalahan jual beli, agama islam menganjurkan untuk selalu diselesaikan dengan cara musyawarah agar kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersimpangan dengan prinsip syariah.12 Dengan menyelesaikan segala perbedaan pendapat, Allah SWT memberikan cara terbaik untuk menyusun dan menyelesaikan masalah, yaitu melalui penalaran, sebagaimana halnya Allah SWT, dan melalui perselisihan tentang keutamaan penalaran, sebagaimana dalam firman Allah SWT, Surat Ali 'Imran ayat 159: 11 TM. Luthfi Yazid, Penyelesaian Sengketa Melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal.96. 12 Yanor, Yudi. Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan Pada industri meubel di kota Palangka Raya. Diss. IAIN Palangka Raya, 2020. 7
Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri Fadari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.13 Dalam penyelesaian sengketa jual beli bisa dilakukan dengan cara yang telah diatur pada Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sehingga peniliti menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non- litigasi (di luar pengadilan) sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang sedang dianalisis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerugian akibat keterlambatan kewajiban pembayaran barang dari perspektif hukum yang positif dan isthisna untuk memberikan pemahaman alternatif penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. 13 Rizka Fauziah, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musyawarah" Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia, Vol.2, No.1 (2022) 8
Kondisi permasalahan jual beli seperti hal yang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Perusahaan Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Perspektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Perusahaan Industri Mebel Kota Pasuruan)" 9
B. Batasan Masalah Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Alternatif penyelesaian sengketa dan Prespektif etika bisnis islam. C. Rumusan masalah 1. Bagaimana legal existing terhadap alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dengan perjanjian bisnis secara lisan di Indonesia? 2. Bagaimana analisis pertimbangan perusahaan dalam menentukan alternatif penyelesaian sengketa bisnis akibat wanprestasi pada perjanjian bisnis secara lisan prespektif hukum positif yang terjadi di industri mebel Kota Pasuruan? 3. Bagaimana prespektif etika bisnis islam terhadap sengketa wanprestasi di industri mebel Kota Pasuruan? D. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis legal existing terhadap alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dengan perjanjian bisnis secara lisan di Indonesia. 2. Untuk menganalisis jenis pertimbangan perusahaan dalam menentukan alternatif penyelesaian sengketa bisnis akibat wanprestasi pada perjanjian bisnis secara lisan prespektif hukum positif terjadi di industri mebel Kota Pasuruan. 3. Untuk menganalisis prespektif etika bisnis islam terhadap sengketa wanprestasi di industri meubel Kota Pasuruan. 10
E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu: a. Secara Teoritis Secara Teoritis, pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang alternatif penyelesaian sengketa bisnis dan diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan dijadikan tambahan bagi peneliti lain yang mencari tambahan dokumentasi tentang penyelesaian mengenai penundaan pembayaran barang, kerusakan pada barang pesanan, salah kirim barang pesanan dan terlambat datangnya barang pesanan. b. Secara Praktis Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 1. Bagi akademisi: untuk dijadikan bahan refrensi dan pertimbangan untuk mengangkat isu yang sama guna mendukung keberlanjutan penelitian. 2. Bagi pengusaha: penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan agar bisa menyelesaikan secara litigasi maupun non-litigasi apabila terjadi wanprestai di kemudian hari. 3. Bagi masyarakat; Peniliti ini diharapakan dapat menjadi sumber refrensi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah. 11
F. Definisi Operasional Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis merumuskan beberapa definisi operasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian penulis, berikut beberapa pengertian dari istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini, antara lain: 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution atau ADR) sering diartikan sebagai Alternative to Litigation dan Alternative to Adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (Alternative to Litigation), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai Alternative to Adjudication, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi. 14 2. Perjanjian Bisnis Lisan Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu 14 Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3.1 (2022): 27-32. 12
dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.15 3. Hukum Positif Hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. pada Pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 15 Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h. 52. 13
4. Etika Bisnis Islam Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi: 1) Ketaqwaan seserorang, 2) Mendatangkan keberkahan, 3) Mendapat kedudukan seperti para Nabi, 4) Berbinis merupakan sarana ibadah kepada Allah, 5) Tidak melanggar prinsip syariah, 6) Ukhuwa Islamiyah.16 5. Mebel Mebel atau Furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa prancis fourniture yang mempunyai asal kata fournir yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari dan seterusnya.17 16 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, h. 37. 17 Semarang, 25 Desember 2019 14
G. Sistematika Penulisan Dalam pembahasan penelitian berjudul Pertimbangan Perusahaan Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Perspektif Hukum Positif Dan Isthisna (Studi di industri mebel Kota Pasuruan) ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dalam skripsi yang memberikan berbagai bagian seperti latar belakang. Dalam belakang dipaparkan tentang alasan pemilihan judul Pertimbangan Perusahaan Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Perspektif Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Perusahaan Industri Mebel Kota Pasuruan) oleh peneliti kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika operasional. BAB II. Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu guna menghindari duplikasi dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. BAB III. Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematik. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, 15
pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis pengolahan data, dan keabsahan data. BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Menjelaskan mengenai paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang analisis data-data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu terkait. BAB V. Penutup. Berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berisi tentang hasil jawaban dari rumusan masalah. Saran ditulis untuk menyampaikan hal yang dibutuhkan dalam hasil penelitian terhadap lembaga atau instansi yang terlibat dan saran terhadap peneliti-peneliti selanjutnya. 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Tinjauan pustaka merupakan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teoritik yang dipakai serta hubungannya dengan penelitian terdahulu yang relevan. Hal yang perlu dijelaskan dalam Tinjauan pustaka adalah penyebutan beberapa refrensi, baik buku maupun skripsi/tesis/ disertasi yang membahas tema yang sama atau sejenisnya.18 1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahmah Hayati yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Meubel di UD.WonoSalam Paju Ponorogo". Sebagai hasil dari penelitian tersebut adalah UD.Wono salam melanggar nilai-nilai etika bisnis Islam yaitu tidak tertibdandisiplin dalam menjalankan usahanya, hal tersebut berarti bahwa penjualanbarang pesanan di UD.Wono Salam belum memenuhi syarat sesuai denganetika bisnis Islam. Hal ini dibuktikan dengan penggantian objek pesananpembeli karena pihak UD, mengganti objek secara sepihak dan melanggar aksioma dalam etika bisnis Islam. 2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Tyas Fariha Syahputri dan Sri AbidahSuryaningsih dengan judul "Penerapan Etika Bisnis IslamDalamTransaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kerudus Surabaya". Dari hasil penelitianmenyatakan bahwa transaksi jual beli sembako di 18 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah Program Srata Satu (S. 1), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022). 17
pasar Kerudus Surabayahanya menerapkan empat prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab, untuk penerapanprinsip kejujuran belum diterapkan, karena masih banyak pedagang yangtidak jujur dalam memberikan informasi kondisi barang yang dijual. Bentukjual beli yang diterapkan oleh pedagang yaitu ba'i an-naqd, ba'i salam, ba'i ajal, dan ba'imusawamah. Persamaan penelitian ini yaitu, penggunaanvariabel berupa etika bisnis Islam, serta metode penelitian yang digunakanberupa penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif 3. Penelitian oleh Yulia Safitri tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara". Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli Istishna" pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. b) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli Istishna" pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini terfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli Istishna. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut adalah: "Menyatakan bahwa praktik jual 18
beli pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ini tidak sah karena tidak adanya kesesuaian dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebab pembeli melakukan penundaan pembayaran. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah dalam hukum Islam".19 Persamaan penelitian Yulia Safitri dengan penulis terletak pada persoalan jual beli pesanan/Istishna' dan penundaan pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Yulia Safitri fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran jual beli istishna". Sedangkan fokus penelitian penulis disinilebih mendalami permasalahan ini yaitu penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang prespektif hukum positif dan isthisna'. 4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Abd Adim dan Abdul Salamyangberjudul "Analisis Praktek Penjualan Para Pedagang Sembako MuslimdalamPrespektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang MuslimSembakodi Pasar Tradisional Ambarketawang, Gamping Kabupaten Sleman)". Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar pedagang sembako di pasar tradisional Ambar Ketawang Gamping Sleman paham terhadap nilai etika bisnis Islam, mereka tahu bahwa ketika berdagang atau menjual mereka harus jujur dan dapat dipercaya, tidak melakukan kecurangan. Perbedaan dalam penelitian ini yakni 19 Yulia Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019). 19
perbedaan obyek penelitian yang berupa praktek penjualan para pedagang sembako, dalam penelitian saya obyek penelitian berupa praktek jual beli mebel. 5. Penilitan oleh Rezky Efendy 2022, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Riau dengan judul "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". Rumusan masalah a. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul MaalWa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaruditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b. Apa saja hambatan dalam penelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaruditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altermatif Penyelesian Sengkera. Persamaan skripsi Rezky Efendy dengan penulis yaitu penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa secara negosiasi dan penyelesaian secara non- litigasi. Perbadaannya yaitu tidak ada etika bisnis islam. 6. Penelitia oleh Candra Nur Hidayat dan Serena Ghean Niagara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan judul "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". Rumusan masalah yaitu: a. Bagaimanakah tata cara 20
penyelesaian sengketa secara umum? b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa non-litigasi menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?. persamaan jurnal Candra Nur Hidayat dan Serena Ghean Niagara dan skripsi penulis yaitu penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa pada undang-undang no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. perbedaan yaitu tidak ada objek lokasi yang diteliti. Tabel 1 Penelitian Terdahulu No Nama Judul penelitian Persamaan Perbedaan peneliti/Pergurua n Tinggi/Tahun 1 2 Ayu Hayati. Institut Islam Ponorogo, 2018). Rahmah (Skripsi Agama Negeri Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih (Jurnal, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Beli Jual Di Sembako Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu persamaam membasan tentang mebel dan menggunaka etika n bisnis islam. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu penggunaan Variabel Penelitian Ayu Rahmah Hayati. berfokus lebih pada etika bisnis islam tersebut. Sedangkan peneliti juga pada penyelesaian sengketa. Penelitian Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih objek penelitiannya lebih berfokus altenatif 21
3 4 Universitas Negeri Surabaya, 2022). Safitri/ Yulia Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung/2019 Abd Adim dan Abdul Salam. (Jurnal, Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). Pasar Kerudus Surabaya". Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Kec.Kotabumi Selatan Lampung Utara di Kab. Analisis Praktek Penjualan Para Pedagang Sembako Muslim Dalam Prespektif Etika Islam Bisnis Pada (Studi Pedagang Muslim di Sembako Pasar Tradisional Ambarketawan g, Kabupaten Sleman) Gamping 22 berupa Etika Bisnis Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu Persamaan membahas Isthisna' dan Penundaan pembayaran jual dalam beli. Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang etika bisnis Islam. adalah jual beli sembako sedangkan penulis menggunakan jual beli industri mebel Penelitian Yulia Safitri membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli isthisna'. Sedangkan peneliti membahas cara untuk penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan hukum dan isthisna' Penelitian Abd Adim dan Abdul Salam membahas konsep perlindungan hukum terhadap usaha. pelaku Sedangkan peneliti berfokus cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi berdasarkan hukum dan isthisna' positif lebih pada untuk positif
5. Rezky Efendy/ fakultas hukum Universitas Islam Riau/2022 6. Candra Nur Hidayat dan Serena Ghean Niagara/ Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Se ngketa Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 23 Peneliti memiliki kesamaan membahas Penyelesaia n Sengketa Non Litigasi. ini Peneliti memiliki kesamaan yaitu undang- undang yang digunakan yaitu UU No.30 tahun 1999 tentang alternaitf penyelesaia n senketa. ini pada Peneliti memilki perbedaan yaitu pada objek penelitian, penelitian Rezky Efendy objek penelitian pada sengketa Baitul Maal sedangkan penulis objek penelitian pada sengketa bisnis. ini Peneliti memilki perbedaan yaitu pada objek penelitian, penelitian Nur Candra Hidayat dan Serena Ghean Niagara tida ada objek penelitian sedangkan penulis objek penelitian pada sengketa bisnis yang berada di industri mebel Kota Pasuruan. ini
B. Kerangka Teori 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan.20 Alternatif penyelesaian menurut Alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing- masing bentuk ADR/APS tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yakni "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul "Alternative Dispute Resolution in A Nutshell, menjelaskan bahwa ADR "is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury 20 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 24
trial".21 Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya: 1. Arbitrase Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.22 Mekanisme arbitrase dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berikut tahapan prosedur berpekara di BANI: pertama, pendaftaran permohonan. Kedua, penunjukan majelis arbiter. Ketiga, sidang pemeriksaan. Keempat, putusan akhir.23 21 Jacqueline M. Nolan-Haley, "Alternative Dispute Resolution", West Publishing Company, 1991, hlm 1-2 sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5.2 (2016), hlm 116. 22 Sudargo Gautama. "Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia" : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. (2001): Hal. 122. 23 25
2. Konsultasi konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien guna memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa tidak dominan, konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan kliennya, yang kemudian mengambil keputusan sendiri mengenai penyelesaian sengketa oleh para pihak, meskipun terkadang konsultan tersebut diberi kesempatan. merumuskan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.24 Mekanisme konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang bersifat interpersonal, di mana satu pihak berinteraksi dengan pihak lain, seperti antara klien dan pengacara (konsultan hukum), Setelah konsultasi dilakukan, maka akan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan jalan ke luar (solusi) bagi sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu pihak: pertama, pihak yang berkonsultasi mengikuti arahan solusi yang dirumuskan oleh pihak konsultan atau ke dua, pihak yang berkonsultasi merumuskan solusinya sendiri, namun Penyelesaian-Sengketa. 26
dengan mempertimbangkan masukan (pendapat) dari pihak konsultan.25 3. Negosiasi Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiksusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. 26 Mekanisme negosiasi dengan cara proses tawar menawar anata kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian dan kesepakatan dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.27 25 Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1.2 (2012): 277-294. 26 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. (2000). 27 Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prenada Media, 2019. 27
4. Mediasi Mediasi pada hakekatnya adalah negosiasi dengan para pihak ketiga memiliki pengetahuan tentang prosedur mediasi efektif, dapat membantu dalam situasi konflik mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk menjadi lebih efisien dalam akuisisi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak pihak melalui perantara yang bertindak dalam perjanjian tidak memihak dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan atas nama para pihak tetapi untuk mendukung fasilitator dialog antara para pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pendapat yang mufakat.28 Mekanisme mediasi di luar penhadilan memiliki 2 (dua) proses: 1. Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak. 2. Proses penyelesaian masalah, dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan 28 Susanti Adi Nugroho. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.(2009): Hal. 21. 28
dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawarmenawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.29 5. Konsiliasi Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk- bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.30 Mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsiliasi memiliki dua tahapan, yaitu tahapan tertulis dan lisan. Di tahap pertama, sengketa diuraikan secara tertulis lalu diserahkan kepada badan konsiliasi. Selanjutnya, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari pihak. Selain itu, pada tahap 29 Dedy Mulyana, "Notulensi Wawancara Peneliti Dengan Fahmi Sihab, S.E., Mediator Di Pusat Mediasi Nasional" (Jakarta, 2017). 30 Amriani, Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2012) hlm.34. 29
kedua, berbagai pihak bisa hadir dalam pertemuan konsiliasi atau juga bisa diwakilkan oleh kuasanya saja.31 6. Penilaian Ahli Penilaian ahli adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah atau kasus yang timbul antara para pihak sesuai dengan keahliannya, dan kemudian membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak.32 2. Etika Bisnis Islam Etika bisnis Islam merupakan proses dan upaya mengetahui hal benar dan yang salah. Implementasinya mendepankan aspek yang benar dalam produk, pelayalanan perusahaan dengan pihak berkepentingan. Dengan demikian, etika bisnis syariah merupakan ukuran kesesuaian antra praktik perdagangan atau bisnis dengan nilai-nilai universal Islam. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang standar moralitas yang mutlak mengutamakan kebaikan. Oleh karena itu, dalam setiap usaha yang dilakukan penting disesuaikan dengan karakteristik standar etika bisnis sebagaimana sebagai berikut: Pertama; Etika bisnis Islami haruslah memerhatikan tingkah laku serta menjaga konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Pada aspek ini menekankan 31 Enggraini, Shinta Dwi. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi." Reformasi Hukum 26.1 (2022): 98-115. 32 Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 227-236. 30
pentingnya hubungan baik untuk menjamin kesejahteraan orang lain, misalnya relasi dengan konsumen atau mitra usaha yang saling menguntungkan. Kedua; Memperhatikan bantuan atau keadilan dalam berbisnis secara baik dan seimbang. 33 Penegakan hukum dan keadilan ini dilakukan konsisten serta kunsekuen dengan setia pada prinsip benar, adab, dan martabat, karena berkaitan dengan tiga hal penting; 1) bisnis tidak hanya untuk tujuan profit saja, namun juga terdapat nilai manusiawi. Oleh karena itu bisnis tidak akan mengorbankan hidup orang banyak. Seluruh elemen masyarakat berkepentingan terlibat dalam bisnis secara etis; 2) Bisnis yang dilakukan melibatkan antarmanusia, sehingga memutuhkan etika. Dalam konteks ini etika menjadi pedoman dan orientasi dalam mengambil keputusan dalam relasi bisnis yang dilakukan; dan 3) Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari ketatnya persaingan, meskipun demikian harus memperhatikan berbagai norma etis dan profesionallah yang akan memenangkan persaingan secara sehat. Menurut Suarny Amran di dalam kutipan Abdul Aziz, prinsip- prinsip etika bisnis Islam: Pertama, prinsip Otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. 33 Hasan, Salim. "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah." Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1.2 (2020): 138-146. 31
Kedua, Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Ketiga, Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Keempat, Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif. Kelima, Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.34 34 Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam Implementasi Etika Bisnis Islami Untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 37 32
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode penelitian 1. Jenis penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis adalah social legal research, penelitian hukum (legal research) adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian sosio-legal memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peratuan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum yang tertulis. Kedua, penelitian sosio-legal menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.35 Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.36 penelitian hukum sosiologis menekankan pada pentingnya langkah- langkah observasi, pengamatan dan analitsis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan socio legal research. Berdasarkan definisi 35 Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 1-14 36 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310. 33
tersebut peneliti menggunakan social legal research untuk menganalisis Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terhadap penyelesaian sengketa di industri Meubel Kota Pasuruan yang dianggap melanggar kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi. 2. Pendekatan penelitian Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka peneliti mengggunakan pendekatan-pendekatan di dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan studi kasus (case study), pendekatan conceptual (conseptual approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach).37 a. Pendekatan kasus (case study) studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.38 Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti akan menggunakan kasus yang ada di dalam objek penelitian ini untuk memperkuat hasil pembahasan yang terjadi di Industri Meubel Kota Pasuruan. b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach) suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 37 Bunga, Marten, et al. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Law Reform 15.1 (2019): 85-97. 38 Yona, Sri. "Penyusunan studi kasus." Jurnal Keperawatan Indonesia 10.2 (2006): 76-80. 34
hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti akan menggunakan konsep alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute Resolution atau ADR) dan prinsip etika bisnis islam. c. Pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, peneliti akan menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 3. Jenis dan Sumber Bahan a. Sumber bahan primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat baik responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian ini termasuk data primer, yang mana di peroleh melalui wawancara secara langsung kepada CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah, CV. Subadar, UD. Rakhmat Barokah, UD. Jaya Wijay, CV. Gemilang dan CV. Makarim b. Sumber bahan sekunder Sumber data sekunder adalah suatu bahan pendukung yang menunjang tentang penjelasan-penjelasan bahan primer yang berasal dari lapangan.39 Bahan sekunder bersumber mencakup dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitan yang 39 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukumhal,52. 35
berwujud laporan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.40 4. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Industri Meubel Kota Pasuruan yaitu CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah, CV. Subadar, UD. Rakhmat Barokah, UD. Jaya Wijay, CV. Gemilang dan CV. Makarim. 5. Metode Pengumpulan Bahan a. Wawancara Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung data primer. Wawancara ini dilakukan untuk melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumeber atau informan untuk mendapatkan informasi.41 Dalam penelitian ini subyek yang dilakukan wawancara ialah Kepala meubel CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah, CV. Makarim, UD. Rakhmat Barokah, UD. Jaya Wijaya, CV. Gemilang, CV. Subadar. b. Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis ataupun 40 mirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta:Rajawali pers,2006),30 41 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.86-87 36
gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.42 6. Metode Pengolahan Bahan a. Pemeriksaan data Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi guna pembuktian kebenaran data yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya. b. Klasifikasi Memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. c. Verifikasi Verifikasi adalah upaya melakukan pemeriksaan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data. d. Analisis Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. e. Kesimpulan Peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 23 37
tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Penelitian a. Gambaran Umum Kota Pasuruan Secara umum Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Wilayah Kota Pasuruan termasuk salah satu wilayah yang penting di dalam konstelasi perekonomian Jawa Timur terutama karena wilayah ini merupakan jalur utama akses transportasi dari pusat perekonomian Jawa Timur di Kota Surabaya dengan Bali sebagai pusat budaya dan pariwisata melalui jalur industri di Kota dan Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya di wilayah timur.43 Perkembangan Industri Mebel Industri mebel di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan mayoritas adalah usaha yang diwariskan secara turun temurun dari keluarga. Usaha mebel ini dimulai kurang lebih 50 43 39
tahun yang lalu tepatnya di Kelurahan Bukir. Produk yang Dihasilkan Produk yang dihasilkan dalam usaha mebel di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan beraneka macam. Umumnya, produk yang dihasilkan berupa sofa, meja, kursi dan almari.44 b. Letak Geografis Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya - Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 Km2 atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Batas - batas wilayah Kota yang terletak antara 112° 45 - 112°55 Bujur Timur dan 7° 35' - 7°45 Lintang Selatan ini meliputi Selat Madura di bagian Utara. Sedangkan sebelah Timur, Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.45 2. Hasil Wawancara a. Kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan. 1. Penundaan Pembayaran Barang Pesanan yang telah terjadi pada beberapa mebel yaitu CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR. 44 Wirawan, Praditya Arry. "Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja pada industri mebel di kecamatan gadingrejo kota pasuruan." 45 40
Hasil wawancara pada mebel CV Intan Furniture menurut kepala mebel bapak fahmi sebagai berikut: "Kerugian seng akeh nde mebel kulo iku wong mbayar e telat lek gak yo ditunda-tunda engkok-engkok teros ambe langganan iki. Ngomonge lek wes dodolan e payu dibayar, lek wes 3 minggu kas dibayar tapi yo ga bayar-bayar, ditelfoni yo ga diangkat."46 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Kerugian yang sering dialami di mebel itu orang yang telat bayar atau penundaan pembayar dan nanti-nanti terus kata pelangganya. Ngomongnya kalua barang dagangannya sudah lunas nanti dibayar, kalau sudah 3 minggu nanti dibayar tapi tidak dibayar-bayar. Ditelfon tapi tidak ada respon." Hasil wawancara pada mebel UD. H. Atho'illah menurut kepala mebel bapak atho' sebagai berikut: "Nggeh alhamdulillah wonten ae wong-wong niku telat lami bayar sisa pelunasane niku, nggeh wonten seng telat dan wonten seng njanjeni tok teng kulo, diparani langsung nggeh wonten ae alasan e."47 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Ya alhamdulillah ada orang-orang itu telat lama bayar untuk sisa pelunasanya, ada yang telat dan ada yang memberi kepastian atau janji untuk terus ke saya, dihampiri langsung ke rumahnya selalu ada alasanya". Hasil wawancara pada mebel CV. SUBADAR menurut kepala mebel bapak badar sebagai berikut: "Nggeh alhamdulillah wonten ae wong-wong niku telat lami bayar sisa pelunasane niku, nggeh wonten seng telat dan wonten 46 Hasil wawancara bapak fahmi di CV. Intan Furniture Kota Pasruan pada jam 14.00 tanggal 10 September 2023. 47 Hasil wawancara bapak Atho di UD. H. Atho'illah Kota Pasruan pada jam 10.00 tanggal 10 September 2023. 41
seng njanjeni tok teng kulo, diparani langsung nggeh wonten ae alasan e."48 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Ya alhamdulillah ada orang-orang itu telat lama bayar untuk sisa pelunasanya, ada yang telat dan ada yang memberi kepastian atau janji untuk terus ke saya, dihampiri langsung ke rumahnya selalu ada alasanya." Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR mengalami kerugian berupa penundaan pembayar pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa kerugiaan berupa penundaan pembayaran pada barang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian sehingga disebut dengan wanprestasi. 2. Keterlambatan datangnya barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim. Hasil wawancara pada UD. Rakhmat Barokah menurut kepala mebel bapak rakhmat sebagai berikut: "Pernah saya mengalami kerugian ketika melakukan teransaksi yaitu berupa telat datangnya barang pesanan yang saya beli di mebel langganan saya. Sehingga pesanan langganan saya ikut tertunda juga."49 Hasil wawancara pada CV. Makarim menurut kepala mebel bapak karim sebagai berikut: 48 Hasil wawancara bapak Badar di CV. SUBADAR Kota Pasruan pada jam 12.00 tanggal 10 September 2023. 49 Hasil wawancara bapak rakhmat di UD. Rakhmat Barokah Kota Pasruan pada jam 15.00 tanggal 13 September 2023. 42
"Pernah saya mengalami kerugian ketika melakukan teransaksi yaitu berupa telat datangnya barang pesanan yang saya beli di mebel langganan saya. Sehingga pesanan langganan saya ikut tertunda juga."50 Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim mengalami kerugian berupa keterlambatan datangnya pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa kerugian berupa keterlambatan datangnya pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian sehingga disebut dengan wanprestasi. 3. Kerusakan pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Jaya Wijaya. Hasil wawancara pada Mebel UD. Jaya Wijaya menurut kepala mebel Bapak Agus sebagai berikut: "Kerugian kulo biasane niku barang kulaan bahan teng mebel liyane koyok barang-barang e niku rusak lek gak o angel dol dolane, dadine kulo nggeh kesusahan pie ngedol e mas."51 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Kerugian yang saya alami biasanya itu berupa tengkulak bahan ke mebel lain, tapi barang-barangnya itu kebanyakan rusak sehingga untuk diproduksi menjadi barang jadi akan kesulitan ketika diperjual belikannya mas." 50 Hasil wawancara bapak Karim di CV. Makarim Kota Pasruan pada jam 19.00 tanggal 18 September 2023. 51 Hasil wawancara bapak Agus di UD. Jaya Wijaya di Kota Pasruan pada jam 10.00 tanggal 14 September 2023. 43
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Jaya Wijaya mengalami kerugian berupa kerusakan pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa kerugiaan berupa kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian sehingga disebut dengan wanprestasi. 4. Salah kirim pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel CV. Gemilang. Hasil wawancara pada CV. Gemilang menurut kepala mebel Ibu Viky sebagai berikut: "Kerugian yang saya terima dari mebel langganan adalah salah kirim barang pesanan dari pesanan yang saya minta diwal dan mengakibatkan barang pesanan yang diingankan oleh pelanggan saya tertunda dan saya jadinya rugi dan tidak enak hati dengan pelanggan saya."52 Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Gemilang mengalami kerugian berupa salah kirim pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa kerugiaan berupa salah kirim pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian sehingga disebut dengan wanprestasi. 52 Hasil wawancara bapak Arja di CV. Gemilang Kota Pasruan pada jam 16.00 tanggal 16 September 2023. 44
Tabel 2 wawancara kerugian industri mebel No. Nama Mebel Kerugian yang Dialami 1. CV. Intan Furniture Penundaan pembayaran pada barang pesanan. 2. UD. H. Atho'illah Penundaan pembayaran pada barang pesanan 3. CV. SUBADAR Penundaan pembayaran pada barang pesanan 4. UD. Rakhmat Barokah Keterlambatan datangnya barang pesanan 5. CV. Makarim Keterlambatan datangnya barang pesanan. 6. UD. Jaya Wijaya Kerusakan pada barang pesanan 7. CV. Gemilang Salah kirim barang pesanan. Sumber: Data Olahan Penulis (2023) b. Penyebab yang terjadi pada kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan. 1. Penundaan Pembayaran Barang Pesanan yang telah terjadi pada beberapa mebel yaitu CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR. Hasil wawancara pada mebel CV Intan Furniture menurut kepala mebel bapak fahmi sebagai berikut: 45
"Alasane wong-wong iki biasane iku ga nduwe duet, kebutuhan e akeh, sek digawe bayar cicilan ambe duwek e entek gawe bendiane urip terus dadine tertunda pelunasan barang e iki"53 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Alasanya orang-orang ini biasanya itu tidak punya uang, kebutuhannya banyak, masih dipakai untuk bayar cicilan dan uangnya habis untuk kehidupan tiap harinya terus jadinya tertunda pelunasan barangnya ini" Hasil wawancara pada mebel UD. H. Atho'illah menurut kepala mebel bapak Atho' sebagai berikut: "Sebab e niki tiyang-tiyang ngomong lek artone didamel kebutuhan keluargane, damel mbayar tanggungan liyane lek mboten nggeh damel mbayar sekolah anak e."54 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Sebabnya ini orang-orang bilang kalau uangnya habis digunakan untuk kebutuhan keluarganya, digunakan bayar tanggungan lainya dan buat bayar anaknya untuk sekolah." Hasil wawancara pada mebel CV. SUBADAR menurut kepala mebel bapak badar sebagai berikut: "lek wong-wong niku triose alasane nggeh mboten sempet bayar sisane soale akeh tanggungane, moro-moro onk tanggungan ndadak dadine artone didamel kebutuhan laine."55 53 Hasil wawancara bapak fahmi di CV. Intan Furniture Kota Pasruan pada jam 14.00 tanggal 10 September 2023. 54 Hasil wawancara bapak Atho di UD. H. Atho'illah Kota Pasruan pada jam 10.00 tanggal 10 September 2023. 55 Hasil wawancara bapak Badar di CV. SUBADAR Kota Pasruan pada jam 12.00 tanggal 10 September 2023. 46
Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "kalau orang-oranng itu alasanya adalah tidak sempat untuk bayar sisanya karena banyak tiba-tiba ada tanggungan mendadak jadinya uangnya dibuat untuk kebutuhan lain." tanggungan, Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Intan Furniture, UD. H.Atho'illah dan CV. SUBADAR kerugian berupa penundaan pembayar pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kerugiaan berupa penundaan pembayaran pada barang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan yaitu Uang habis untuk kebutuhan rumah, uangnya terpakai untuk membayar cicilan dan kebutuhan-kebutuhan lainya. 2. Keterlambatan datangnya barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim. Hasil wawancara pada UD. Rakhmat Barokah menurut kepala mebel bapak rakhmat sebagai berikut: "Penyebab yang terjadi pada mebel karna mebel langganan saya beralasan karna tersedia dan kurang kompetenya para tukang kayu mereka." 56 transportasi belum Hasil wawancara pada mebel CV. Makarim menurut kepala mebel bapak Karim sebagai berikut: 56 Hasil wawancara bapak rakhmat di UD. Rakhmat Barokah Kota Pasruan pada jam 15.00 tanggal 13 September 2023. 47
"Penyebabnya karena mebel langganan saya beralasan bahwa trnasportasi belum datang dan lalainya para karyawan."57 Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim kerugian berupa keterlambatan datangnya pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kerugiaan berupa keterlambata datangnya pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan yaitu transportasi tidak tersedia diwaktu hari pengiriman dan tidak kompeten karyawannya. 3. Kerusakan pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Jaya Wijaya. Hasil wawancara pada Mebel UD. Jaya Wijaya menurut kepala mebel Bapak Agus sebagai berikut: "Penyebab e iku wonge ngomong lek bahan-bahan e akhir- akhir iki akeh seng rusak teko alam e ambe kadang tukang e iki kurang ngerti mas ambe opo seng dikarep."58 Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Penyebabnya itu orangnya bilang kalau bahan-bahan akhir- akhir ini banyak yang rusak karna faktor alam dan terkadang tukangnya itu kurang mengerti apa yang dimaksud." 57 Hasil wawancara bapak Karim di CV. Makarim Kota Pasruan pada jam 19.00 tanggal 18 September 2023. 58 Hasil wawancara bapak Agus di UD. Jaya Wijaya di Kota Pasruan pada jam 10.00 tanggal 14 September 2023. 48
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Jaya Wijaya kerugian berupa kerusakan pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan yaitu Bahan-bahan tidak bagus dan tidak kompeten karyawanya. 4. Salah kirim pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel CV. Gemilang. Hasil wawancara pada CV. Gemilang menurut kepala mebel Ibu Viky sebagai berikut: "Penyebab dari kesalahan itu karena kurang telitinya para karyawanya sehingga barang yang harusnya barang yang saya minta dikirim tapi kirim barang yang lain."59 Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Gemilang kerugian berupa salah kirim pada barang pesanan karena tidak sesuai pada kesepakatan diawal sehingga menjadi wanprestasi. Dapat disimpulkan bahwa penyebab salah kirim pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel langganan yaitu tidak kompeten karyawanya. 59 Hasil wawancara bapak Arja di CV. Gemilang Kota Pasruan pada jam 16.00 tanggal 16 September 2023. 49
Tabel 3 Penyebab Kerugian Industri Mebel No. Nama Mebel Penyebab yang dialami 1. CV.Intan Uang habis untuk kebutuhan rumah dan uangnya Furniture terpakai untuk membayar cicilan.. 2. UD. H. Atho'illah Uangnya habis untuk kebutuhan rumah. 3. CV. SUBADAR Uangnya habis terpakai untuk membayar tanggungan-tanggungan 4. UD.Rakhmat Bahan-bahan tidak bagus. dan tidak kompeten Barokah karyawanya 5. CV. Makarim Bahan-bahan tidak bagus dan tidak kompeten karyawanya. 6. UD. Jaya Wijaya Tidak kompeten karyawannya. 7. CV. Gemilang Tidak kompetenya karyawan. Sumber: Data Olahan Penulis (2023) 50
c. Penyelesaian kerugian yang dialami mebel disaat melakukan transaksi jual beli barang pesanan di industri mebel Kota Pasuruan. 1. Penyelelesaian kerugian penundaan pembayaran barang pesanan yang telah terjadi pada beberapa mebel yaitu CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR. Hasil wawancara pada mebel CV Intan Furniture menurut kepala mebel bapak fahmi sebagai berikut: "Nggeh kulo biaraken lek mbten nggeh nggawe perjanjian maleh bayar e badhe kapan, kulo nggeh mboten saged seng yakpo- yakpo, diatur ulang ae jadwal bayar e." Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Saya biarkan, kalo tidak saya membuat perjanjian lagi dengan pelanggan mengenai kapan akan membayar sisa pembayaranya, saya tidak bisa apa-apa, diatur ulang aja jadwal bayarnya." Hasil wawancara pada mebel UD. H. Atho'illah menurut kepala mebel bapak Atho' sebagai berikut: "Kulo nggeh dil-dil an kale pelanggane maleh badhe bayar kapan niki sisane e, kulo nggeh mboten enak ati teng pelanggan lek mekso-mekso." Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : "Saya membuat kesepakatan dengan pelanggan untuk estimasi waktu membayar sisanya, saya tidak enak hati dengan pelanggan kalo saya memaksa untuk membayar sisanya." Hasil wawancara pada mebel CV. SUBADAR menurut kepala mebel bapak badar sebagai berikut: 51
"Kulo nggeh ngerentosi sampe pelanggan mbayar teng kulo nggeh wonten damel perjanjian tenggat waktu pembayaran sisane seng wingi" Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Saya hanya bisa menunggu sampai pelanggan membayar sisanya atau membuat kesepakatan baru untuk kapan waktu membayar sisanya." Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR mengalami kerugian berupa penundaan pembayar pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak mebel adalah membuat perjanjian ulang untuk menentukan waktu pembayaran pelunasan. 2. Keterlambatan datangnya barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim. Hasil wawancara pada UD. Rakhmat Barokah menurut kepala mebel bapak rakhmat sebagai berikut: "Kulo nggeh dil-dil an kale pelanggane maleh badhe bayar kapan niki sisane e, kulo nggeh mboten enak ati teng pelanggan lek mekso-mekso." Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : "Saya membuat kesepakatan dengan pelanggan untuk estimasi waktu membayar sisanya, saya tidak enak hati dengan pelanggan kalo saya memaksa untuk membayar sisanya." 52
Hasil wawancara pada CV. Makarim menurut kepala mebel bapak karim sebagai berikut: "Saya menggunakan cara berdiskusi atau mengobrol langsung dengan pemilik mebel langganan saya terkait solusi untuk kedepanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi atau jauh-jauh hari harus ngomong terlebih dahulu kalau ada kendala seperti itu lagi." Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim mengalami kerugian berupa keterlambatan datangnya pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian keterlambatan datangnya pada barang pesanan yang dilakukan oleh para mebel adalah membuat perjanjian untuk konfirmasi terlebih dahulu jika transportasi di waktu hari pengiriman tidak bisa dan bisa diganti hari berikutnya. 3. Kerusakan pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel UD. Jaya Wijaya. Hasil wawancara pada Mebel UD. Jaya Wijaya menurut kepala mebel Bapak Agus sebagai berikut: "lek ngono kulo nggeh balekaken teng tokone maleh dan nyuwon ganti rugi teng mebel langganan, susah badhe ngedolaken teng pelanggan. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: "Kalau seperti langganan untuk itu minta ke mebel dikembalikan dan minta gabti rugi, karena susah untuk dijual kembali ke pelanggan." 53
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel UD. Jaya Wijaya mengalami kerugian berupa kerusakan pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian kerugiaan berupa kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel UD. Jaya Wijaya adalah meminta untuk dikembalikan barang yang terlah rusak dan meminta ganti rugi. 4. Salah kirim pada barang pesanan yang telah terjadi pada mebel CV. Gemilang. Hasil wawancara pada CV. Gemilang menurut kepala mebel Ibu Viky sebagai berikut: terkait "Saya mendiskusikan dengan mebel pelanggan keterlambatan dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan kemudian saya meminta untuk seegra dikirim kembali pesanan saya dan meminta mebel pelanggan jika untuk konfirmasi ke saya terlebih dahulu jika ada keterlambatan sehingga saya juga bisa ngomong dengan baik ke pelanggan saya." datangnya barang pesanan saya Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan mebel CV. Gemilang mengalami kerugian berupa salah kirim pada barang pesanan. Dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian kerugiaan berupa salah kirim pada barang pesanan yang dilakukan oleh mebel CV. Gemilang adalah cara kekeluargaan dengan meminta ke mebel pelanggan untuk segera mengirim barang pesanan yang sesuai dengan kesepakata awal dan meminta ke mebel pelanggan untuk konfirmasi terlebih dahulu jika ada keterlambatan lagi seperti sebelumnya. 54
Tabel 4 Penyelesaian Kerugian No. Nama Mebel Penyelesaian Kerugian 1. CV. Intan Membuat perjanjian ulang untuk menentukan waktu Furniture pembayaran pelunasan... 2. UD. H. Membuat perjanjian ulang untuk menentukan waktu Atho'illah pembayaran pelunasan. 3. CV. Membuat perjanjian ulang untuk menentukan waktu SUBADAR pembayaran pelunasan. 4. UD. Rakhmat Membuat perjanjian untuk konfirmasi terlebih dahulu jika Barokah transportasi di waktu hari pengiriman tidak bisa dan bisa diganti hari berikutnya. 5. CV. Makarim Membuat perjanjian untuk konfirmasi terlebih dahulu jika transportasi di waktu hari pengiriman tidak bisa dan bisa diganti hari berikutnya. 6. UD. Jaya Cara kekeluargaan dengan dikembalikan barang yang Wijaya rusak dan memninta rugi ke pihak mebel langganan. 7. CV. cara kekeluargaan dengan meminta ke mebel pelanggan Gemilang untuk segera mengirim barang pesanan yang sesuai dengan kesepakata awal dan meminta ke mebel 55
pelanggan untuk konfirmasi terlebih dahulu jika ada keterlambatan lagi seperti sebelumnya. Sumber: Data Olahan Penulis (2023) d. Identifikasi Wanprestasi pada Objek Penelitian Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.60 Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap 60 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45 56
memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.61 Berikut ada beberapa kerugian yang pernah dialami oleh beberapa mebel yaitu: 1. Penundaan Pembayaran Penundaan pembayaran barang pesanan dapat terjadi karena berbagai alasan. alasan umum yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran barang pesanan yaitu masakah keuangan, pelanggan atau perusahaan yang memesan barang mungkin mengalami masalah keuangan yang membuat mereka sulit untuk membayar pesanan tepat waktu. 2. Telat Pengiriman Barang Pesanan Telat pengiriman barang pesanan adalah situasi di mana barang yang dipesan tidak tiba sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ini bisa menjadi masalah serius dalam rantai pasokan dan dapat memengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Beberapa faktor yang dapat 61 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26 57
mengakibatkan telat pengiriman barang pesanan meliputi yaitu Kendala Logistik, masalah logistik, seperti gangguan dalam pengiriman, cuaca buruk, pemogokan, atau masalah dalam rantai pasokan, dapat memengaruhi pengiriman barang. masalah produksi: Pemasok atau produsen barang mungkin mengalami kendala dalam memproduksi barang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ini bisa termasuk masalah produksi seperti kekurangan bahan baku atau masalah dalam proses produksi. 3. Kerusakan Barang Pesanan Kerusakan barang pesanan merujuk pada situasi di mana barang yang telah dipesan dan diterima oleh pembeli mengalami kerusakan atau cacat Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan kerusakan barang pesanan meliputi yaitu pengiriman dan penanganan yang buruk, pengiriman yang kasar atau penanganan yang buruk selama proses pengiriman dapat menyebabkan kerusakan barang. Barang mungkin terjatuh, tertimpa, alau tergesek selama transportasi. Ketidaksempurnaan produksi yaitu Proses produksi yang tidak sempurna atau masalah dalam perakitan barang dapat menghasilkan barang yang tidak memenuhi standar kualitas dan rentan terhadap kerusakan. 4. Salah Kirim Barang Pesanan Identifikasi salah pengiriman barang pesanan adalah ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan yang telah 58
diajukan. Faktor yang menyebab salah kirim barang pesanan yaitu kesalahan manusia,salah pengiriman seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia, baik oleh pihak yang mengemas barang, operator logistik, atau pihak yang memproses pesanan Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya semua mebel yang telah diwawancarai telah mengalami kerugian, ada yang berupa penundaan pembayaran barang pesanan, keterlambatan barang pesanan, kerusakan pada barang pesanan dan salah kirim barang pesanan sehingga menjadi sebuah wanpresti. Penyebab terjadinya suatu kerugian yang dialami oleh para pihak mebel beberapa macam seperti tidak adanya uang karena untuk kebutuhan yang lain, bahan-bahan tidak bagus, tidak kompeten karyawan dan transportasi tidak tersedia. Penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak mebel berbagai macam yaitu membuat perjajian ulang, minta ganti rugi dan mengembalikan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal. 59
B. Pembahasan 1. Legal Existing Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Perjanjian Bisnis Secara Lisan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.62 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 bahwa dasar hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 6 yaitu: Ayat (1) menguraikan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". ayat (2) menguraikan bahwa: "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 62 Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud, 3(1), 49-65. 60
diselesaikan secara langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". ayat (3) menguraikan:"Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator". ayat (4) menguraikan: "Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator." Ayat (5) menguraikan: "Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai." Ayat (6) menguraikan: "Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait." Ayat (7) menguraikan: "Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk 61
dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan." Ayat (8) meguraikan: "Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran." Ayat (9) menguraikan: "Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc." Analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa para pihak menggunakan musyawarah sebagai metode untuk menyelesaikan kerugian wanprestasi. Akan tetapi, para pihak hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis sedangkan di Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam ayat (2) menguraikan bahwa: "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". 63 63 Arifinal, Mochamad. "Penyelesaian Sengketa Perselisihan Perburuhan Melalui Negosiasi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase." +-Vi. 62
2. Analisis Pertimbangan Perusahaan Dalam Menentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Secara Lisan Prespektif Hukum Positif. Dalam setiap perjanjian dalam bentuk apapun termasuk jual beli, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi wanprestasi dan dapat juga terjadinya Force Majeure jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati.64 Apabila dalam suatu perjanjian jual beli si pembeli tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dilakukan dengan sengaja atau pun bisa juga dikatakan Force Majeure kalau ada keadaan memaksa diluar kendali pihak pembeli. Sedangkan Force Majeure atau Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu: Pertama, Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. Kedua, Overmacht yang tidak mutlak adalah 64 Wibawa, Putu Parama Adhi, and I. Ketut Artadi. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa)." Jurnal Kerta Semaya 2.06 (2014). 63
pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.65 Menurut Subekti, wanprestasi adalah kealpaan atau kelalaian yang terbagi menjadi empat macam, yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat melakukannya. Keempat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.66 Berdasarkan hasil wawancara pada para pihak perusahaan yaitu CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah dan CV. SUBADAR pernah mengalami kerugian berupa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Perusahaan UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim mengalami kerugian berupa keterlambatan datangnya barang pesanan yang dilakukan oleh pihak mebel langganan. Perusahaan UD. Jaya Wijaya mengalami kerugian kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh pihak mebel langganan . Perusahaan CV . Gemilang mengalami kerugian berupa kesalahan pengiriman pada barang pesanan yang dilakukan oleh pihak mebel langganan. Penjelasan diatas bahwasanya para pihak perusahaan telah mengalami wanprestasi karena menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa: "Apabila dalam suatu perikatan debitur karena kesalahannya 65 Zahra, Siti Fatimatu, and Muhamad Nasrulloh. "Force Majeure." Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam 1.1 (2023): 40-54. 66 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 50. 64 telah tidak
melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur wanprestasi".67 Wanprestasi yang telah diidentifikasi oleh penulis, bahwa perusahaan CV. Intan Furniture mengalami kerugian akibat penundaan pembayaran, termasuk dalam kategori wanprestasi karena melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat melakukannya. Perusahaan UD. H. Atho'illah dan CV. Mengalami kerugian akibat penundaan pembayaran termasuk kategori force majeure karena keadaan yang tidak terduga terjadi pada pihak yang bersengketa. Perusahaan UD. Rakhmat Barokah dan CV. Makarim mengalami kerugian akibat keterlambatan datangnya barang pesanan termasuk kategori wanprestasi karena kelalaian para karyawan sehingga melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat melakukannya. Perusahaan UD. Jaya Wijaya mengalami kerugian akibat kerusakan pada barang pesanan yang dilakukan oleh pihak mebel langganan, termasuk dalam kategori wanprestasi karena kelalaian para pihak yang bersengketa sehingga melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perusahaan CV. Gemilang mengalami kerugian akibat kesalahan pengiriman pada barang pesanan yang dilakukan oleh pihak mebel langganan, termasuk dalam kategori wanprestasi karena kelalaian para karyawan sehingga melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 67 Badrulzaman, Mariam Darus, and FCBArb SH. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan. Deepublish, 2023. 65 itu
Penyelesaian yang dilakukan pada perusahaan CV. Intan Furniture, UD. H. Atho'illah, CV. Subadar, UD. Rakhmat Barokah, CV. Makarim, UD. Jaya Wijaya dan CV. Gemilang dengan jalur musyawarah atau damai yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak karena pihak perusahaan menghindari ranah pengadilan yang panjang. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.68 Konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien guna memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa tidak dominan, konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan kliennya, yang kemudian mengambil keputusan sendiri mengenai penyelesaian sengketa oleh para pihak, meskipun terkadang konsultan tersebut diberi kesempatan. 68 Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud, 3(1), 49-65. 66
merumuskan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.69 Negosiasi menurut Jackman adalah suatu proses yang terjadi antara dua orang atau lebih yang semula memiliki sudut pandang yang berlawanan hingga akhirnya mencapai kesepakatan.70 Sedangkan menurut Oliver dalam Purwanto, yang dimaksud dengan negosiasi adalah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk hasil akhir. Untuk alasan ini, persetujuan diperlukan dari kedua pihak sehingga suatu proses terjadi yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama.71 Mediasi pada hakekatnya adalah negosiasi dengan para pihak ketiga memiliki pengetahuan tentang prosedur mediasi efektif, dapat membantu dalam situasi konflik mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk menjadi lebih efisien dalam akuisisi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak pihak melalui perantara yang bertindak dalam perjanjian tidak memihak dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan atas nama para pihak tetapi untuk mendukung fasilitator dialog antara para pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pendapat yang mufakat.72 Penyelesaian-Sengketa. 70 A Jackman, How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi (Jakarta: Erlangga., 2005). 71 Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, 3 ed. (Jakarta: Erlangga, 2006). 72 Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal Hukum & Pembangunan 34.3 (2017): 194-209. 67
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.73 Penilaian ahli adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah atau kasus yang timbul antara para pihak sesuai dengan keahliannya, dan kemudian membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak.74 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari 73 Amriani, Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2012) hlm.34. 74 Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 227-236. 68
penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.75 Perusahaan mempertimbankan dengan cara ingin damai merupakan pilihaan dari perusahaan yang tepat karena yaitu: Pertama, ingin membuat kesepakatan antara kedua belah pihak supaya para pihak mersasa damai dan sama-sama merasa senang. Kedua, perusahaan menghindari proses panjang di ranah litigasi (di pengadilan). Alternaitf penyelesaian sengketa sebagai metode penyelesaian sengketa pada kalangan bisnis karena, menurut Marwah Diah alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi (di luar pengadilan) dianggap suatu konsep yang sesuai dengan kodratnya manusia terutama kalangan bisnis, yaitu penyelesaian masalah secara win-win solution (semua pihak merasa senang).76 Menurut Prof. Subekti S.H., mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan perikatan adalah: "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".77 75 Sudargo Gautama. "Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia" : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. (2001): Hal. 122. 76 Diah, Marwah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat 5.2 (2016). 77 Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." Jurnal Dinamika Hukum 10.3 (2010): 329-338. 69
Menurut Rahmawati, bahwa perjanjian secara lisan (tidak tertulis) memang diakui eksistensinya, namun untuk kepentingan litigasinya memiliki kelemahan dalam hal pembuktian jika timbul perselisihan dikemudian hari. Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian dan perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula saling percaya untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.78 Berdasarkan fakta yang terjadi, bahwa para pihak menggunakan perjanjian secara lisan mengakibatkan tidak ada kepastian pada perjanjian karena hanya bergantung dengan kejujuran sehingga para pihak mudah lalai dengan yang dijanjikan dan tidak berbuat jujur. Kemudian, tidak ada kekuatan hukum sehingga para pihak tidak punya bukti kuat jika kemudian hari ingin dibawa ke ranah litigasi untuk membuahkan hasil sesuai dengan hukum. Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa diantaranya sebagai berikut: Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi dengan keadilan dan kepatutan. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa. Asas mengikat, yakni para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati.79 Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas 78 Rahmawati, Irna, dan Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)." Novum: Jurnal Hukum 4.4 (2017): 9-19. 79 Sembiring, Jimmy Joses, and M. Sh. Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia, 2011. 70
menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaaan atas suatu sengketa.80 Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi dengan keadilan dan kepatutan. Berdasarkan fakta yang terjadi, bahwa para pihak telah menentukan metode penyelesaian sengketa dengan negosiasi. Akan tetapi, para pihak yang bersengketa tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak beritikad baik sehingga pihak perusahaan merasa tidak menerima keadilan. Analasis yang dilakukan oleh penulis, pihak perusahaan tepat menggunakan metode musyawarah dan melaksanakan apa yang telah disepakati. Tetapi, pihak yang bersengketa tidak sesuai yang telah disepakati sehinga pihak perusahaan merasa dirugikan dan tidak adil. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, bahwa para pihak membuat perjanjian hanya secara lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Analasis yang 80 Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." Binamulia Hukum 7.2 (2018): 107-120. 71
dilakukan oleh penulis, bahwa para pihak tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena membuat perjanjian secara lisan saja karena menurut undang-undang membuat suatu perjanjian harus secara tertulis kerena ada kekuatan hukum. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, para pihak perusahaan menggunakan metode musyawarah atau damai sebagai penyelesaians sengketa yang dialami, akan tetapi tujuan penyelesaian sengketa tidak tercapai karena tidak ada kepastian, sulit untuk dihubungi para pihak yang bersengketa, tidak ada perjanjian terlulis yang mengikat dan tidak ada itikad baik, sehingga penting untuk tidak mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak karena harus ada perjanjian tertulis dan asas beritikad baik sebagai dasar kepatuhan dalam kesepakatan. Menurut Aris Setyo Nugroho menyebutkan bahwa dalam teori hukum perjanjian modern menjelaskan penerapan asas itikad baik tidaklah dapat baru dilaksanakan pada saat pelaksanaan isi perjanjian, akan tetapi mengedepankan pelaksanaan asas itikad baik sudah dilaksanakan pada saat dimulainya perundingan antara para pihak.81 Kemudian menurut H. Eman Suparman, prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak menyepakati pokok-pokok dari kontrak (main contract) sekaligus juga 81 Nugroho, Aris Setyo. "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law." Jurnal Repertorium 1 (2014): 76. 72
memberikan kebebasan bagi para pihak menentukan pilihan penyelesaian sengketa.82 Tidak ada kepastian pada perjanjian yang telah disepakati karena menurut penulis, tidak ada kesepakatan yang jelas pada perjanjian yang tidak tertulis sehingga pihak yang bersengketa dengan mudah untuk megingkari kesepakatan. Maka seharunya agar penyelesaian sengketa bisa memilki kepastian hukum dan mewujudkan asas itikad baik sebaiknya perusahaan mempunyai perjanjian secara tertuilis supaya para pihak semakin terikat dan bisa memenuhi kewajibanya sehingga bisa menghindari itikad tidak baik ketika aturan kesepakatanya tidak jelas. Jika para pihak telah membuat perjanjian secara tertulis maka bisa dijadikan sebagai bukti kuat untuk melanjutkan ke jalur litigasi (di pengadilan). Seharusnya kondisi tersebut harus dihindari, apabila di tahap awal perusahaan tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara non litigasi (di luar pengadilan). Maka pertimbangan tersebut jangan berhenti di alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, peneliti menyarankan menggunakan cara litigasi (di pengadilan) dengan adanya perjanjian tertulis sebagai bukti kuat dalam kesepakatan sehingga ada penegakan hukum yang jelas dalam bisa menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan. Menurut meirina, Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain, 82 Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya." Jurnal Hukum & Pembangunan 48.3 (2018): 506-520. 73
selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.83 83 Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3.1 (2022): 27-32. 74
3. Prespektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Di Industri Mebel Kota Pasuruan. Setiap usaha yang dilakukan penting disesuaikan dengan karakteristik standar etika bisnis sebagaimana sebagai berikut: Pertama; Etika bisnis Islami haruslah memerhatikan tingkah laku serta menjaga konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Pada aspek ini menekankan pentingnya hubungan baik untuk menjamin kesejahteraan orang lain, misalnya relasi dengan konsumen atau mitra usaha yang saling menguntungkan. Kedua; Memperhatikan bantuan atau keadilan dalam berbisnis secara baik dan seimbang. 84 Menurut Ridwan Nurdin bahwa wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut at-ta'addi yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.85 Berdsarkan hasil analisis, kerugian yang dialami para perusahaan CV. Inran Furniture, UD. H. Atho'illah, CV. SUBADAR, UD. Rakhmat Barokah, CV. Makarim dan UD. Jaya Wijaya, memiliki beberapa macam seperti penundaan pembayaran pada barang pesanan, terlambat datangnya barang 84 Hasan, Salim. "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah." Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1.2 (2020): 138-146. 85 Nurdin, Ridwan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā 'Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)." Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3.1 (2022): 41-51. 75
pesanan, kerusakan pada barang pesanan dan salah kirim pada barang pesanan sehingga menjadi sebuah wanprestasi karena tidak dilaksanakan kewajibannya atau dilaksanakan tetapi tidak sebagimana mestinya. Dalam al-Qur"an sudah diatur bahwa setiap manusia harus memenuhi setiap akad yang telah dibuat, agar tidak terjadi wanprestasi. Yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya."86 Tafsir dari ayat di atas bahwa Allah memulai tuntunan-Nya ini dengan menyeru: hai orang orang yang beriman, untuk memberikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad akad itu, yakni baik akad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun 86 Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayar 1. 76
melalui nalar yang dianugerahkan-Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri. Bahkan, semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.87 Pada peristiwa yang terjadi, para pihak perusahaan mengalami kerugian bermacam-macam, seperti penundaan pembayaran pada barang pesanan, terlambat datangnya barang pesanan, kerusakan pada barang pesanan dan salah pengiriman pada barang pesanan karena pihak yang bersengketa tidak menggunakan prinsip etika bisnis islam. Menurut Suarny Amran di dalam kutipan Abdul Aziz, prinsip-prinsip etika bisnis Islam pertama, prinsip Otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kedua, Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Ketiga, Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Keempat, Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif. Kelima, Prinsip integritas 87 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 96. 77
moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.88 Prinsip Otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pihak yang bersenketa tidak bertanggung jawab atas keputusannya yaitu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak di awal perjanjian sehingga tidak ada prinsip etika bisnis islam. Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pihak yang bersengketa tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga hubungan antara penjual dan pemesan tidak baik. Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pihak perusahaan merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak dalam perjanjian yang 88 Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam Implementasi Etika Bisnis Islami Untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 37 78
telah disepakati sehingga tidak ada prinsip bisnis islam pada pihak yang bersengketa. Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pihak perusahaan merasa dirugikan karena pihak perusahaan mengalami kerugian berupa penundaan pembayaran, salah kirim barang pesanan, terlamabat datangnya barang pesanan dan kerusakan pada barang pesanan sehingga pihak perusahaan tidak diuntungkan Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pihak perusahaan langganan yang bersengketa telah melakukan sebuah kesalahan sehingga tidak menjaga nama baik dan kepercayaan Penulis memberikan pendapat bahwa suatu tindakan wanprestasi tentunya dapat untuk dicegah dimana lahir kesadaran dari masing-masing pihak, pihak perusahaan dan pihak pembeli, pihak mebel langganan haruslah memiliki itikad baik secara penuh didalan melakukan perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak terkhusus untuk para pihak pembeli dan mebel langganan agar lebih teliti dalam bertransaksi, haruslah di pahami dan di mengerti secara mendalam apa yang menjadi hak serta kewajiban. 79
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Para pihak menggunakan musyawarah sebagai metode untuk menyelesaikan kerugian wanprestasi. Akan tetapi, para pihak hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis sedangkan di Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam ayat (2) menguraikan bahwa: "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". 2. Pertimbangan perusahaan menggunakan dua cara: Pertama, menggunakan cara damai (win-win solution). Kedua, menghindari proses Panjang di ranah litigasi.. Perjanjian secara lisan kurang baik karena tidak ada kepastian sehingga para pihak mudah lalai yang telah dijanjikan dan lemah karena tidak ada kekuatan hukum sehingga tidak punya bukti kuat jika dibawa ke ranah litigasi. Asas-asas mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kurang relevan seperti asas itikad baik dan asas kebebasan berkontrak. Tidak berhenti di alternatif penyelesain sengketa jika masalah tidak terselesaikan, maka harus dibawa ke jalur litigasi sehingga ada penegakkan hukum yang jelas. 80
3. Pada prespektif etika bisnis islam menjadi tidak sesuai karena tidak ada itikad tidak baik dari pihak yang bersengketa yang ada di prinsip etika bisnis islam. Prinsip-prinsipnya yaitu onotomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan integritas moral.Menurut istishna' sudah benar karena jual beli barang dengan bentuk pesanan sudah sesuai. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna', sulhu (perdamaian) merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam jual beli Istishna'. Dengan berprinsip etika bisnis islam supaya menghindari dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang berselisih maka permusuhan dapat diakhiri dan akan terhindar dari kehancuran tali silaturahmi umat Islam khususnya antara kedua belah pihak. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:. 1. Harus mengedepankan prinsip etika bisnis islam karena akan mendatangkan keuntungan dan keberkahan.sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 2. Kedua belah pihak harus saling mengantisipasi permasalahan yang muncul, walaupun permasalahan tidak dapat diperkirakan. 81
Agar tidak ada pihak yang mendapatkan kerugian dan kedua belah pihak dapat memenuhi kesepakatan jual beli yang sudah dibuat. Dan juga agar setiap melakukan akad perjanjian jual beli perlu disiapkan perjanjian tertulis, karena didalam praktek jual beli tersebut masih belum ada perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kekuatan hukum. 3. Pertimbangan perusahaan alangkah baiknya langkah pertama untuk menyelesaiakan sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, karena dengan bernegosiasi. Akan tetapi, jika langkah tersebut tidak bisa menyelesaiakan masalah dan semakin berlarut-larut langkah selanjutnya menggunakan cara litigasi (di dalam pengadilan) sehingga ada penegakkan hukum yang jelas 82
DAFTAR PUSTAKA Buku: Buchari Alma dkk, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, (Jakarta:Visi Media, 2008). Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3.1 (2022): 27-32. 0 I.Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008),56 Setiana, Dadang. Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah Program Srata Satu (S. 1), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022). Ajeriyah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Al Istishna" di Maleng Kaliraya Kelurahan Mangasa Kota Makasar (skripsi )", (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2012), 72 Tri Yuliati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018). Yulia Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019). Jacqueline M. Nolan-Haley, "Alternative Dispute Resolution", West Publishing Company, 1991, hlm 1-2 sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5.2 (2016), hlm 116. Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 227-236. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h.136 83
Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 15.2 (2019): 372134. Bimantara, Dhean, and Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4.2 (2022): 143-155. Nurul Qamar Muhammad Syariff, dkk, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017). 52 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008). 123 Eko Sugianto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesisi, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.13. Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukumhal,52. Mirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta:Rajawali pers,2006),30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.86-87 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 23 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta:Rajawali Pers,2003) hal.15 Buranuddin Salam, Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 161. Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310. Yona, Sri. "Penyusunan studi kasus." Jurnal Keperawatan Indonesia 10.2 (2006): 76-80. Mardjono, Hartono. Reformasi politik suatu keharusan: pengkhianatan politik-ekonomi, 1997-1998 sama dengan pengkhianatan G-30-S/PKI 1965: umat Islam, ABRI, dan pemerintah bersatulah. Gema Insani, 1998. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002, hlm. 11. 84
Sudargo Gautama. "Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia" : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. (2001): Hal. 122. Dedy Mulyana, "Notulensi Wawancara Peneliti Dengan Fahmi Sihab, S.E., Mediator Di Pusat Mediasi Nasional" (Jakarta, 2017). Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, (Jakarta: Kencana,2004), hlm.15 Margono, Suyud, ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45 A Jackman, How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi (Jakarta: Erlangga., 2005). Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 126. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 124. Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam Implementasi Etika Bisnis Islami Untuk Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 37 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 96. Badrulzaman, Mariam Darus, and FCBArb SH. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan. Deepublish, 2023. Purwanto, D., Sumiharti, Y., & Sihombing, T. (1997). Komunikasi bisnis. Penerbit Erlangga. Sembiring, Jimmy Joses, and M. Sh. Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia, 2011. Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." Binamulia Hukum 7.2 (2018): 107-120. Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 126. 85
Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 96. Harun, Fiqh Muamalah (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017). hlm. 66 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 124. JURNAL: Rizka Fauziah, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musyawarah" Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia, Vol.2, No.1 (2022) TM. Luthfi Yazid, Penyelesaian Sengketa Melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal.96. Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2018), 10. Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal Hukum & Pembangunan 34.3 (2017): 194-209. Diah, Marwah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat 5.2 (2016). Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1.2 (2012): 277-294. Nurdin, Ridwan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā 'Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)." Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3.1 (2022): 41- 51. Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)." Jurnal Ekonomi Islam 9.1 (2018): 1-12. Wibawa, Putu Parama Adhi, and I. Ketut Artadi. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa)." Jurnal Kerta Semaya 2.06 (2014). 86
Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud, 3(1), 49-65. Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya." Jurnal Hukum & Pembangunan 48.3 (2018): 506-520. Nugroho, Aris Setyo. "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law." Jurnal Repertorium 1 (2014): 76. Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3.1 (2022): 27-32. Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2018), 10. Nurdin, Ridwan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā 'Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)." Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3.1 (2022): 41- 51. Zahra, Siti Fatimatu, and Muhamad Nasrulloh. "Force Majeure." Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam 1.1 (2023): 40-54. Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Jurnal Hukum & Pembangunan 34.3 (2017): 194-209. Rahmawati, Irna, dan Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)." Novum: Jurnal Hukum 4.4 (2017): 9-19. Hasan, Salim. "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah." Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1.2 (2020): 138-146. 87
LAMPIRAN Lampiran 1. Panduan Wawancara Terhadap narasumber atau penjual: 1. Nama dan Alamat Perusahaan? 2. Apakah meubel pernah melakukan kesalahan waktu melakukan transaksi jual beli pesanan baik dari penjual atau pembeli? 3. Apakah meubel pernah terjadi kerugian waktu transaksi jual beli pesanan? 4. Saat terjadi kesalahan atau kerugian, bagaimana langkah meubel untuk menyelesaikan masalah tersebut? 88
Lampiran 2. Foto Saat Penggalian Data Gambar 1. CV. Gemilang 89
Gambar 2. CV. Intan Furnniture Gambar 3. CV. Subadar Gambar 4. UD. Jaya Wijaya 90
Gambar 5. UD. Rakhmat Barokah Gambar 6. CV. Makarim 91
Gambar 7. UD. H. Atho'illah 92