Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 9, No. 2, 2023, pp. 171-182 ©Komisi Pemberantasan Korupsi Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia Choky R. Ramadhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pondok Cina, Beji, Depok City, West Java 16424, Indonesia, * Corresponding Author Abstrak: Teori pilihan rasional (rational choice theory) digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan tindak pidana dan upaya untuk mencegah serta menghukum pelakunya (deterrence effect). Menurut teori ini, pelaku tindak pidana secara rasional mempertimbangkan kebahagiaan dan penderitaan yang akan di- peroleh dari melakukan tindak pidana. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada rasionalitas pelaku tindak pidana. Artikel ini memperinci kumpulan studi tentang teori pilihan rasional tersebut dan mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi. Literatur mengenai tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan serta pemberantasannya banyak yang terkait dengan teori pilihan rasional. Selain itu, artikel ini berupaya menggunakan teori pilihan rasional untuk memahami pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan puluhan video inspeksi mendadak (sidak), wawancara pelaku dan pemberitaan yang tersedia untuk publik, serta wawancara beberapa pihak yang pernah mengunjungi Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin menjadi lokasi yang menarik karena narapidana telah dihukum melakukan tindak pidana korupsi, tetapi masih tetap melakukan praktik koruptif di dalamnya. Pemahaman terhadap alasan dan pola korupsi dapat memperkaya penjelasan mengenai korupsi di Indonesia dengan menggunakan analisis teori pilihan rasional. Kata Kunci: Teori Pilihan Rasional, Korupsi, Lapas Sukamiskin How to Cite: Ramadhan, C. R. (2023). Using rational choice theory to understand Jurnal Antikorupsi, 9(2), 171-182. : Indonesia. corruption in Integritas Pendahuluan Korupsi merupakan penyimpangan perilaku penyelenggara negara yang bekerja tidak sesuai peran dan kewenangannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Nye, 1967). Alih-alih melayani publik dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial, penyelenggara tersebut memperkaya dirinya dengan menggunakan kewenangannya (Klaveren, 2009). Dengan kata lain, korupsi adalah "penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara untuk keuntungan pribadi" (Farrales, 2005). Salah satu aspek dari tindak pidana korupsi adalah "kekuatan sosial atau institusional" yang disalahgunakan pelaku untuk keuntungan pribadi. Penjelasan mengenai korupsi di mana pelaku bermaksud memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional. Teori ini menganggap pela- ku tindak pidana adalah individu rasional yang menghitung atau mempertimbangkan keuntungan melakukan tindak pidana akan melebihi peluang tertangkap dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Teori pilihan rasional banyak melandasi penelitian dan penyusunan kebijakan pidana, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, penggunaan teori ini dalam memahami pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih cukup minim. Pemahaman yang memadai dan utuh atas perilaku koruptif di Indonesia dapat memberikan pengetahuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara tepat. Oleh karena itu, tulisan ini suatu ekplorasi terhadap penggunaan teori pilihan rasional untuk mema- hami pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) di Indonesia. Apakah teori pilihan rasional dapat digunakan untuk memahami koruptor di Indonesia? Tulisan ini dimulai dengan mengulas berbagai literatur mengenai teori pilihan rasional yang banyak digunakan untuk memahami, mencegah dan menindak tindak pidana, termasuk korupsi. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan dan menjelaskan lebih detil 10.32697/integritas.v9i2.949 e-mail: jurnal.integritas@kpk.go.id
172 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia faktor-faktor yang berpengaruh pada rasionalitas pelaku tindak pidana. Tulisan ini kemudian memperinci kumpulan studi tentang teori pilihan rasional tersebut dan mengaitkannya dengan tindak pidana kerah putih dan korupsi. Literatur mengenai tindak pidana korupsi, berserta upaya pencegahan dan pemberantasannya banyak yang berpijak pada dengan teori pilihan rasional. Setelah itu, tulisan ini mencoba menggunakan teori pilihan rasional untuk memahami dan mengeskplorasi alasan, pola, dan jejaring korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Lapas Sukamiskin menjadi lokasi menarik karena terpidana sedang menjalani hukuman tindak pidana korupsi, tetapi mereka tetap melakukan korupsi berupa penyuapan dan gratifikasi kepada petugas Lapas. Fenomena ini menjadi contoh nyata kompleksitas penerapan teori pilihan rasional dan efek jera (deterrence effect) pada tindak pidana korupsi dengan substansi, struktur, dan kultur hukum di Indonesia saat ini. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pijakan teoritis dan empiris untuk mengembangkan penelitian lanjutan dalam memahami korupsi di Indonesia dalam konteks yang lebih luas. Penelitian-penelitian empiris lanjutan memberikan informasi yang lebih utuh kepada pembuat kebijakan di Indonesia atas kompleksitas permasalahan yang menyebabkan terjadinya korupsi. Dengan demikian, mereka mampu mempertimbangkan berbagai usulan kebijakan yang paling tepat berdasarkan bukti-bukti yang telah diteliti. Metode Tulisan ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan teori pilihan rasional yang telah diuji secara empirik di beberapa negara selain Indonesia untuk mengembangkan desain penelitian yang lebih mutakhir (Swedberg, 2020). Eksplorasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data empirik melalui hasil wawancara koruptor dalam pemberitaan media dan wawancara 3 pihak terkait. Data ini digunakan untuk menguji penggunaan teori pilihan rasional dalam menganalisis perilaku koruptor di Indonesia. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif, hasilnya tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa koruptor di Indonesia adalah individu yang rasional atau tidak menurut teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional akan digunakan sebagai landasan untuk memahami alasan dan pola kejahatan korupsi. Penelitian ini menggunakan Lapas Sukamiskin sebagai studi kasus untuk mengaplikasikan teori pilihan rasional dalam kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan berbagai video inspeksi dadakan (sidak) di Lapas Sukamiskin, berita di media cetak maupun online, dan wawancara dengan para pihak yang pernah mengunjungi Lapas. Pihak yang diwawancarai yaitu 1 orang pengacara, 1 orang tamu, dan 1 orang terpidana yang melihat, mengamati, dan memiliki pengalaman dengan Lapas Sukamiskin pada tahun 2020. Penulis menggunakan video sidak dan wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Najwa Shihab. Najwa memiliki beberapa kesempatan untuk memproduksi tayangan mengenai Lapas Sukamiskin ketika dirinya bersama tim mengikuti sidak di Lapas Sukamiskin pada tahun 2013 dan 2018. Pada tahun 2013, Najwa menampilkan liputan sidak Lapas Sukamiskin dalam judul "Penjara Istimewa". Sedangkan judul video sidak tahun 2018 bernama "Pura-Pura Penjara". Najwa juga melakukan beberapa wawancara dengan terpidana pasca sidak dalam video "Buka Mata - Ini Curhatan Napi Sukamiskin, Pascasidak Kemenkumham". Selain itu, penulis juga menggunakan video-video portal berita lainnya terkait Lapas Sukamiskin. Video-video tersebut merupakan salah satu data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian sosial (Bryman, 2012; Bates, 2014). Penelitian sosial mempelajari dan memahami tindakan manusia dengan fokus pada cara berpikir dan perilaku dalam ranah sosial (Gerring, 2012). Melalui beberapa video Najwa Shihab dan lainnya, penelitian ini menggunakan kepekaan atau sensibilitas etnografis dalam korupsi yang berulang di dalam Lapas Sukamiskin oleh untuk mem- peroleh kondisi Lapas yang "layak dan manusiawi". Sensibilitas etnografis adalah sensitif mengenai proses informan memaknai dunianya dan menggunakan pemaknaan tersebut dalam analisis pe- nelitian kita (Simmons & Smith, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menjadikan video pemberita- an terkait korupsi di Lapas Sukamiskin medium untuk memahami penyelarasan dan penyesuaian kembali para pihak dan nilai-nilai mereka pada lokasi di mana mereka terkait di dalamnya, sebagai ruang di mana terlihat abstraksi rasionalitas politik terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan (Stoler, 2009). Pemahaman tersebut kemudian dilengkapi dengan melakukan wawancara terha- Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 173 dap tiga pihak memiliki pengalaman dengan Lapas Sukamiskin. Eksplorasi terhadap hal tersebut diharapkan memberikan kontribusi untuk menjelaskan sesuatu yang lebih luas dan jelas mengenai teori pilihan rasional dalam kebijakan antikorupsi di Indonesia. Hasil dan Pembahasan Teori Pilihan Rasional Teori pilihan rasional banyak digunakan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan penegak hukum pada area kebijakan pidana. Akar sejarah teori ini berasal dari filsafat utilitarianisme yang digagas ilmuwan seperti Beccaria (1764), Jeremy Bentham (1781), dan J.S. Mill (1863). Bentham dan Mill berargumen bahwa seseorang berupaya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mencegah pen- deritaan. Bentham kemudian menyatakan ketika "nilai" penderitaan melebihi kebahagiaan, maka seseorang akan menghindari perbuatan yang dilarang (Bentham, 1830). Hukuman sebagai cara untuk membuat seseorang jera melakukan tindak pidana dibandingkan membalas kesalahannya. Hukuman tersebut haruslah diberikan kepada pelaku secara proporsional, segera, dan pasti agar tercapai efektivitas dan efek jera (Beccaria, 1764). Gary Becker menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana merupakan aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dari tindak pidana lebih tinggi dibandingkan peluang tertangkapnya dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Teori ini dini- lai relevan untuk menganalisis tindak pidana korporasi (Paternoster, 1993), dan korupsi (Carson, 2014) terutama suap dan pemerasan (Rose-Ackerman, 2010). Teori pilihan rasional telah diuji secara empiris dan dikembangkan oleh berbagai ilmuwan ter- utama dari disiplin hukum, ekonomi, dan kriminologi. Upaya tersebut ditujukan untuk membukti- kan kegunaan teori ini untuk tujuan pencegahan tindak pidana dan efek jera. Paternoster (2010) menjelaskan kebangkitan penelitian empirik untuk menguji teori pilihan rasional dan efek jera (rational choice and deterrence theory) sangat berkembang setelah tahun 1968. Pada tahun terse- but, ekonom Gary Becker mengembangkan teori pilihan rasional dan merujuk pada Jeremy Bentham sedangkan sosiolog Jack P. Gibbs melandaskan penjelasannya pada Cesare Beccaria. Penjelasan Becker (1968) terfokus bagaimana seorang individu mempertimbangkan manfaat/ keuntungan dan kerugian melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Gibbs lebih tertarik pada bentuk dan pelaksanaan hukuman yang dapat membuat seseorang jera melakukan tindak pidana. Secara umum, teori pilihan rasional terbukti pada tindak pidana kekerasan dan pencurian (Matsueda et al., 2006). Loughran et al (2016) juga menguji secara empiris teori tersebut untuk mengetahui apakah teori pilihan rasional dapat dianggap sebagai teori umum tindak pidana (gene- ral theory of crime). Mereka menyimpulkan bahwa teori pilihan rasional dapat dianggap sebagai teori umum tindak pidana. Dengan menggunakan 1.345 individu sebagai sampel, mereka menemu- kan bahwa perbuatan melakukan tindak pidana selaras dengan teori pilihan rasional. Dalam menguji teorinya, mereka mempertimbangkan kritik Matsueda (2013) atas teori pilihan rasional yang terlalu ekonomis. Mereka kemudian menggunakan indikator komprehensif dalam menentu- kan persepsi risiko dan keuntungan pelaku. Indikator tersebut termasuk yang sifatnya personal seperti sensasi (thrill) melakukan tindak pidana, atau sifatnya sosial seperti kehilangan kepercaya- an dari keluarga atau teman. Mereka juga menambahkan pendapatan yang sah dan tidak sah sebagai salah satu faktor yang mampu membuat jera melakukan tindak pidana. Nagin (2013) menemukan beratnya hukuman dalam penjara lama hanya memiliki dampak sederhana dalam membuat jera pelaku tindak pidana. Hasil ini sejalan temuan Webster dan Dobb (2012) yang melakukan kajian terhadap belasan literatur mengenai pemenjaraan yang tinggi dan efek jera. Hasilnya, mayoritas literatur menyimpulkan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pidana penjara yang tinggi atau lama memiliki signifikansi terhadap efek jera (Webster & Dobb, 2012). Salah satu unsur penting dari penghukuman menurut Bentham (1830) yaitu "nilai hukuman tidak boleh kurang dari keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana". Akan tetapi, hukuman tersebut harus proporsional dengan tindak pidana dan tidak boleh dilaksanakan secara keji (Becarria, 1764). Dalam perspektif hukum dan ekonomi, hukuman moneter seperti denda lebih hemat secara sosial untuk dilaksanakan, dan pemenjaraan hanya bisa dijustifikasi apabila hukuman moneter telah ditegakkan pada titik yang optimal (Polinsky & Shavell, 1984). Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
174 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia Dengan demikian, pengaturan hukuman penjara terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditinjau ulang kembali untuk meningkatkan efek jera dengan memperhatikan perkembangan teori pilihan rasional. Hal ini dikarenakan substansi hukum tindak pidana korupsi mengatur an- caman pidana denda maksimal Rp. 1 miliar dengan besaran uang pengganti jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hukuman moneter ini belum mempertimbangkan biaya sosial masyarakat seperti biaya penegakan hukum, biaya pencegahan korupsi, dan juga kerugian lainnya akibat korupsi. Dalam praktiknya, Pradiptyo (2012) menemukan adanya selisih sebesar Rp. 67,77 triliun antara total kerugian negara akibat korupsi dan hukuman moneter yang dijatuhkan hakim. Terlebih lagi, hakim cenderung meng- hukum pelaku korupsi "kelas kakap" berskala besar dengan hukuman yang lebih ringan dibanding- kan pelaku kecil (Pradiptyo, 2012). Nagin (2013) juga mengusulkan penelitian untuk mengukur persepsi pelaku terhadap rezim penghukuman untuk memahami "perilaku yang merespons persepsi atas ancaman hukuman". Berdasarkan uraian kedua paragraf di atas, kita dapat meneliti secara empiris untuk menguji hipotesis bahwa (1) hukuman penjara tidak terlalu membuat jera pelaku korupsi di Indonesia, dan (2) hukuman moneter belum diterapkan secara optimal untuk menjerakan pelaku korupsi di Indonesia. Pengujian empiris tersebut perlu dilakukan dengan desain penelitian yang matang dan komprehensif. Selain itu, persepsi terhadap hukuman juga perlu diperhitungkan terkait hukuman informal seperti dari masyarakat atau institusi. Paternoster (2016) mengklaim bahwa pelaku tindak pidana kerah putih "terpengaruh atas peluang keuntungan finansial dan non finansial dari perbuatannya, kemungkinan sensor sosial dari pihak lain, dan sejauh mana perbuatannya dianggap buruk oleh dirinya atau dalam kultur perusahaan". Beberapa riset empiris menyatakan faktor terpenting yang berpengaruh pada efek jera yaitu kepastian penghukuman (Matsueda 2013). Temuan ini serupa dengan analisis Nagin (2013) yang berargumen kepastian atau tingginya kemungkinan tertangkap lebih berpengaruh untuk membuat pelaku jera dibandingkan hukuman penjara yang lama. Paternoster (2010) merangkum beberapa penelitian yang menemukan pertambahan jumlah polisi dan perubahan strategi pemolisian (policing) sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian penindakan terhadap pelaku tindak pida- na berpengaruh pada berkurangnya angka kejahatan di Amerika Serikat. Hasil ini sejalan dengan landasan teori yang Beccaria sampaikan ratusan tahun lalu. Beccaria (1764) menyatakan hukuman yang pasti dan segera dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mam- pu menandingi atau melebihi potensi keuntungan dari melakukan tindak pidana. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuan- titas penegak hukum. Oleh karenanya, implikasi kebijakan yang sesuai yaitu mengalihkan sumber daya untuk pencegahan dan penegakan hukum yang optimal daripada disia-siakan untuk pemenjaraan (Durlauf & Nagin 2011). Selain itu, proses dan cara rasionalisasi terpidana dapat terpengaruh oleh faktor eksternal dari dirinya. Matsueda (2017) menyadari bahwa proses mikro, tidak hanya didasari pada proses ber- pikirnya yang deliberatif terhadap persepsi risiko dan keuntungan, tetapi juga dari proses makro seperti hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Matsueda memberikan usulan untuk meningkatkan desain penelitian teori pilihan rasional di kriminologi dengan mengintegrasikan analisis individual (mikro) dan sosial (makro) (Matsueda 2013, 2017). Teori pilihan rasional ber- manfaat untuk menjadi fondasi mikro bagi penelitian tindak pidana dalam level individu (Matsueda 2013, 2017) Institusi misalnya berpengaruh terhadap ekspektasi seseorang dalam memperoleh manfaat dan kerugian (Collier, 2002). Collier kemudian berpendapat bahwa perilaku koruptif individu di dalam institusi dapat mempengaruhi kembali baik struktur institusi dan peraturan yang terin- ternalisasi pada setiap individu di dalamnya. Integrasi level mikro dan makro ini menarik untuk lebih memahami dengan baik perilaku koruptif yang terjadi di institusi di Indonesia. Dalam bagian analisis, penulis akan menguraikan bagaimana integrasi tersebut terjadi di Lapas Sukamiskin. Peluang tertangkapnya pelaku tindak pidana atau kepastian penghukuman lebih kecil di sebuah institusi yang melindungi satu-sama lain dan tidak melaporkan ketika tidak terjadi tindak pidana. Oleh karena menyebarluasnya praktik korupsi dari yang kecil hingga besar di birokrasi Indonesia, penyelenggara cenderung mentoleransi praktik korupsi. Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 175 Patrimonialisme dan "jejaring informal dalam korupsi di sebuah organisasi tumbuh dan ber- kembang di dalam organisasi formal" di Indonesia (Rochman & Achwan, 2016). Pada tahun 2018 misalnya, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD kota Malang ditangkap karena menerima suap dari Kepala Dinas Perumahan Kota Malang untuk meningkatkan anggaran perumahan. Di internal biro- krasi, korupsi juga terjadi dari penyelenggara negara tingkat bawah kepada pimpinannya agar dipromosikan pada jabatan struktural yang strategis (Kristiansen & Ramli 2006, Weaver 2018). Hasrat ini tidak lepas dari sistem remunerasi Indonesia yang memberikan tambahan finansial dan tunjangan bagi jabatan struktural tertentu (Tjiptoherianto, 2018). Alhasil, penyelenggara negara tingkat bawah "menghadapi tekanan yang besar untuk melunasi investasinya [suap kepada pimpinan] dengan meminta pungutan liar kepada pengusaha dan rakyat" (Berenschot, 2017). Tindak Pidana Kerah Putih Pembahasan mengenai tindak pidana kerah putih dapat memberikan referensi berguna untuk memahami kompleksitas pengertian korupsi dan sekaligus menangkap beberapa unsur penting yant berkaitan dengan teori pilihan rasional dan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan ke- ku-saan atau kewenangan (Zimring & Johnson, 2005). Di beberapa negara berkembang, penelitian dan kebijakan diterapkan untuk mengatasi baik tindak pidana kerah putih dan korupsi karena keduanya menghambat perkembangan ekonomi (Lotspeich, 1995; Yu, 2008). Di Indonesia misal- nya, tindak pidana kerah putih dan korupsi saling berkelindan pada perusahaan multinasional minyak sawit dan pemerintah lokal (Hainess & Macdonald, 2019). Oleh karenanya, sistem kebijak- an global untuk mencegah tindak pidana kerah putih dan korupsi telah dikembangkan pada dunia yang terglobalisasi saat ini (Grabosky, 2009). Tindak pidana kerah putih (white collar crime) adalah "tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan dengan status sosial tinggi" (Sutherland, 1949). Penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai "political white-collar crime" karena memiliki kemampuan dan kewenangan struktural untuk menyalahgunakan kewenangan atau menerima suap karena posisi dan kewenangan yang dimiliki sebagai pejabat publik (Geis & Meier, 1977). Seorang penyelenggara negara mungkin tidak memiliki tujuan untuk melakukan korupsi di awal kariernya, tetapi tujuan mulia seperti "mengabdi kepada negara dan masyarakat". Akan teta- pi, seorang penyelenggara muda dan idealis dapat saja terpengaruh dan berubah tingkah lakunya karena pengalaman korupsi yang dilakukan rekan kerjanya. Sebuah riset etnografis di Kupang yang dilakukan Tidey (2016) membahas dua aparatur sipil negara (ASN) muda. Mereka dididik dan lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah menanamkan materi dan nilai mengenai anti-korupsi sejak tumbangnya rezim otoriter Soeharto. Sebagai ajudan Walikota, mereka mengamati dan memahami bahwa menerima Rp. 200.000 rupiah per hari dari para tamu yang menemui Walikota merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Mereka juga menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membantu mereka untuk menjadi loyalis Walikota, yang kemudian dapat meningkatkan kesempatan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Kisah tersebut memiliki kesamaan dengan teori differential association theory, yaitu perilaku kriminal merupakan sesuatu yang dipelajari dari pihak yang menganggap suatu perbuatan itu hal yang baik dan pihak yang menganggap suatu perbuatan hal yang buruk (Sutherland, 1949). Sese- orang yang melakukan tindak pidana terpapar "pemahaman berlebihan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dibanding perbuatan yang tidak melanggar hukum" (Sutherland & Cressey, 1978). Dalam sebuah organisasi, kebiasaan melanggar aturan dapat dipelajari dan kemudian mengembangkan perilaku kriminal (Apel & Paternoster, 2009). Dalam tindak pidana kerah putih, pelaku sering kali tidak menganggap dirinya sebagai pelaku tindak pidana (Newman, 1958). Dalam tindak pidana finansial misalnya, Cressey (1953) menemu- kan seseorang yang dipercayai mengelola aset (trust) menjustifikasi pelanggaran yang dilakukan- nya sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan pihak lain, seperti masalah finansial pribadi (Cressey, 1953). Di Indonesia, keterbatasan anggaran dan gaji selalu dinilai sebagai salah satu faktor penyelenggara negara melakukan korupsi (Mcleod 2008; Global Integrity Report, 2011). Permasalahan tersebut terkait dengan teori kriminologi lainnya, the general strain theory, yang menyatakan bahwa suatu kondisi yang tidak disukai atau nyaman membuat seseorang melakukan tindak pidana (Agnew 1992, 2006). Dalam tindak pidana kerah Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
176 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia putih, terdapat sekurangnya empat jenis tekanan yaitu (1) kesulitan mencapai tujuan finansial; (2) keberagaman permasalahan keuangan; (3) ketidakmampuan mencapai tujuan status tertentu; (4) pengalaman stres dalam bekerja (Agnew et al., 2009). Pelaku kejahatan kerah putih terkadang menggunakan alasan-alasannya untuk menjustifikasi perbuatannya (Cressey, 1953). Di Indonesia, beberapa orang dengan pekerjaan yang dihormati dan berstatus tinggi terkadang menggangap dirinya sebagai pihak yang telah melakukan tugas paling baik dan bermoral (moral credentialing) bahkan ketika melakukan perbuatan tercela (Brown et al., 2012). Di Indonesia, Puteri menemukan moral credentialing dilakukan oleh polisi, guru, dan dokter ketika menerima gratifikasi ilegal (Puteri, 2018). Hal ini mempengaruhi kelompok pekerjaan tersebut dan juga publik untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada polisi, dokter, dan guru yang menerima gratifikasi ilegal. Publik menganggap korban dalam pemberian gratifikasi tersebut tidak sejelas dan senyata korban pencurian atau penganiayaan. Keterkaitan antara tindak pidana kerah putih dan korupsi dalam bisnis dan sektor publik dapat dianalisis dengan teori pilihan rasional (Yu, 2008). Penyelenggara negara memiliki kewenangan dari negara (atau hukum) untuk mengatur aktivitas bisnis yang berdampak pada biaya dan keuntungan perusahaan. Korupsi terjadi karena penyelenggara negara (agen) adalah pihak yang memaksimalkan keuntungan sehingga tindakannya mungkin menyimpang dari tujuan rakyat yang memberi mandat (principal) (Groenendijk, 1997). Penyelenggara negara sangat mungkin mencari tambahan keuntungan finansial dari perusahaan (klien) dengan cara yang melanggar hukum kare- na perbuatannya dapat menguntungkan perusahaan (Klitgaard, 1991). Masyarakat, selaku pihak yang dirugikan, juga belum memiliki opini publik yang militan dan luas untuk menghukum per- buatan illegal (Fuller, 1942; Sutherland, 1940). Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana kerah putih tidak sejelas dan senyata tindak pidana lain seperti penganiayaan atau pencurian. Studi Kasus: Korupsi di Lapas Sukamiskin Lapas Sukamiskin Lapas Sukamiskin telah dipakai untuk memenjarakan terpidana korupsi sejak tahun 2012. Denny Indrayana, sewaktu menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggagas ide relokasi sebagian besar terpidana korupsi dalam satu penjara. Denny meyakini jika ide ini dilaksanakan maka akan semakin mudah mengawasi terpidana korupsi karena ruangan sel yang hanya cukup untuk satu orang (Gustaman, 2012). Lapas Sukamiskin dibangun oleh Belanda pada tahun 1817 tidak hanya untuk memenjarakan terpidana tindak pidana umum, tetapi juga anggota kelompok pemberontak yang melanggar hukum Belanda. Lapas ini dibangun dengan dua jenis sel yang berbeda: (1) sel berukuran 1,6 x 2,5 meter untuk terpidana tindak pidana umum, dan (2) sel berukuran 3,2 x 2,5 meter untuk terpidana politik, termasuk mantan presiden Soekarno. Meski terpidana korupsi saat ini memperoleh sel yang lebih besar, kondisi dan fasilitas di dalam maupun di luar sel masih jauh dari ideal berdasarkan peraturan dan standar internasional. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Lapas Sukamiskin karena tindak pidana korupsi. KPK juga menghancurkan taman dengan air terjun berbatu serta tanaman hijau. KPK juga membongkar beberapa saung dan menyita puluhan kursi plastik. Pembangunan taman di halaman dalam Lapas tersebut didanai secara kolektif oleh para narapidana sebagai tempat yang layak dan manusiawi untuk menerima kunjungan keluarga dan teman. Seorang nara- sumber yang berkunjung ke Lapas menceritakan pengalamannya berada di saung selama 4 jam berbincang dengan narapidana yang melebihi batas waktu berkunjung. Dia juga mengamati puluh- an narapidana lain berada di beberapa saung sembari bermain kartu, berbincang, atau memberi- kan opini hukum terhadap pengacara yang bekerja di kantor hukum seorang terpidana. Perjalanan untuk mencari kondisi hidup yang lebih baik di Lapas Sukamiskin telah berlangsung hampir satu dekade. Mohamad Sanusi, salah satu terpidana korupsi, kecewa atas penghancuran saung dan taman tersebut. "Penghancuran ini membuat hidup kita semakin menderita. Kalian harus datang ketika hari Sabtu yang sibuk. Kalian akan melihat bagaimana kita bertemu keluarga di jalan." Beberapa terpidana yang dipenjara di Lapas Sukamiskin merupakan orang-orang dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup tinggi, seperti mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa menteri, dan Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 177 pimpinan partai politik. Mereka memiliki suara yang lantang, berpengaruh, dan manusiawi terkait kondisi penjara yang layak dan humanis. Gambar 1. Saung dan taman di Lapas Sukamiskin di mana terpidana bertemu keluarga dan temannya. Luthfi Hasan Ishaq, mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera, berpendapat bahwa toilet duduk berbahan keramik bukan sesuatu yang mewah dan mestinya menjadi fasilitas standar bagi ter- pidana. Luthfi menyatakan bahwa "Saya memiliki masalah kesehatan sehingga frekuensi saya buang air sangat tinggi. Saya dapat surat rekomendasi dari dokter untuk memasang toilet duduk (di dalam sel), dan itu sesuatu yang normal". Luthfi berkata bahwa "toilet duduk tersebut milik Emir Moeis (mantan terpidana). Dia tidak bisa buang air di toilet jongkok. Bisa Anda bayangkan seseorang dengan berat 132 kg, dia tidak bisa berdiri kalau menggunakan toilet jongkok". Gambar 2. Sepeda statis dan toilet duduk dalam sel Luthfi Tidak hanya sanitasi yang bersih dan layak, narapidana juga berjuang untuk memperoleh makanan sehat dan bernutrisi. Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membeli ma- kanannya hanya Rp. 15.000 per orang untuk satu hari. Apabila terdapat 3 kali jadwal makan, maka anggaran makanan per orang untuk setiap kali makan hanya Rp. 5.000. Selain itu, narasumber narapidana mengestimasi alokasi makanan yang disediakan hanya mampu untuk diberikan kepada 20-30% total warga Lapas. Alhasil, terpidana beberapa kali memberikan uang lebih kepada petugas Lapas untuk membelikan makanan yang lebih sehat dan layak. Analisis Narasi kondisi Lapas yang "layak dan manusiawi" sejatinya memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut UU Pemasyarakatan 2022, "terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus dida- sarkan pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam tataran Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
178 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 1957 yang ". . disusun untuk menguraikan berbagai kondisi minimal untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia" (Clifford et al, 1972). . Akan tetapi, justifikasi sosial terhadap kondisi penjara yang layak dan humanis terbagi dua karena beberapa pihak mengutuk tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa sehingga pantas untuk dihukum berat dan tidak diberikan kondisi sel yang baik. Terkait toilet duduk dalam contoh Luthfi di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasona Laoly) menyadari keterba- tasan anggaran pemerintah menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan toilet duduk yang bersih dan higienis kepada seluruh terpidana. Yasona mengakui bahwa terpidana yang mampu membiayai dapat meningkatkan fasilitas di dalam selnya. Peningkatan kondisi dan fasilitas di da- lam sel secara khusus dan penjara juga menjadi desakan utama KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka sadar bahwa penangkapan dan penghukuman terhadap koruptor tidak akan menyelesaikan praktik koruptif di dalam penjara selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu kondisi sel dan penjara yang tidak layak dan humanis. Narasi serupa dengan moral credentialing, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya (Puteri, 2018), ini juga berkali-kali disebarluaskan oleh terpidana korupsi untuk memohon kondisi penjara yang layak dan manusiawi. Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, berargu- men bahwa "kami (para terpidana korupsi di Lapas sukamiskin) telah berkontribusi banyak untuk negara." Pandangan ini serupa dengan pernyataan Sanusi yang menganggap bahwa terpidana ko- rupsi banyak pekerja sebagai pejabat publik yang telah memberikan banyak pelayanan bagi masyarakat yang tidak dapat diabaikan. Seorang narasumber terpidana juga berpendapat banyak terpidana di Lapas Sukamiskin yang sudah berbakti kepada negara sehingga mereka semestinya diperlakukan lebih layak dalam menjalani hukumannya. Dalam tingkatan individu, pembayaran suap untuk memperoleh fasilitas dan kondisi penjara yang layak dan manusiawi dapat dipahami sebagai suatu keputusan manusia yang umum terjadi. Kahneman dan Tversky (1979) menemukan bahwa individu akan cenderung mengambil risiko (risk-seeking) apabila dihadapi pada kondisi kehilangan sesuatu. Kehilangan fasilitas untuk meme- nuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan yang sehat atau kamar mandi yang layak, mem- buat terpidana lebih menderita dibanding memperolehnya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa seorang individu yang telah dihukum korupsi belum jera dalam melakukan korupsi. Seorang pengacara bercerita bahwa kliennya sangat terkejut mengalami guncangan emosional karena berpindah dari rumah yang besar dan mewah ke sel yang sempit. Untuk mengatasinya, maka ter- jadi pemberian uang kepada petugas Lapas untuk pendingin ruangan dan kasur. Selain itu, Akil Mochtar berkata bahwa dirinya dan terpidana lain telah dituntut dan dihukum sehingga KPK tidak perlu mengintervensi kehidupan terpidana korupsi di penjara. Akil menyata- kan bahwa hal tersebut telah menjadi tanggung jawab dan tugas Kementerian Hukum dan HAM untuk menghadirkan keteraturan di dalam penjara. Di hadapan jurnalis Najwa Shihab, terpidana lainnya juga pernah berkata bahwa penjara tempat yang aman untuk melakukan tindak pidana karena tidak ada polisi di dalamnya. Petugas Lapas sangat terbatas sehingga mereka sering kali memaklumi beberapa pelanggaran seperti "orang tua tidak menghukum anaknya untuk perbuatan nakal". Oleh karenanya, mereka mempertimbangkan kecilnya peluang untuk tertangkap kembali atau kepastian penghukuman karena melakukan korupsi di Lapas. Berkembangnya praktik korupsi di Lapas Sukamiskin mungkin terjadi karena individu-individu di dalam Lapas berpikir secara rasional bahwa manfaat untuk memperoleh fasilitas yang layak jauh lebih tinggi dibandingkan kecilnya kemungkinan ditangkap dan beratnya hukuman (Becker, 1968). Selain itu, mereka juga mengalami tekanan dalam kehidupannya sehari-hari di Lapas Sukamiskin (Agnew et al., 2009). Dari sisi narapidana, kondisi hidup di Lapas jauh dari standar hidup narapi- dana sebelumnya dan standar UU. Sedangkan pada sisi petugas Lapas, keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia untuk menjalankan tugas pemasyarakatan sesuai dengan UU. Pemindahan sebagian besar terpidana korupsi ke dalam satu penjara juga menyebabkan masa- lah terkait perubahan norma di dalamnya. Matsueda menyatakan bahwa "beberapa orang dapat memobilisasi orang lain untuk secara kolektif melawan atau melakukan tindak pidana" (Matsueda, 2006). Beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut yaitu kedekatan/jejaring sosial, kekuatan ikatan sosial, kerangka tindakan kolektif, dan ambang batas kolektif terhadap tindakan Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 179 individu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi setiap individu, baik itu narapidana maupun petugas Lapas, di dalam organisasi sosial Lapas untuk mentoleransi tindakan melawan hukum, seperti menyuap petugas untuk memperoleh fasilitas Lapas yang layak dan humanis. Hal ini juga disampaikan oleh pengacara dan narapidana yang diwawancarai. Mereka mengata- kan bahwa apabila tidak memberikan "tip" kepada petugas Lapas, maka narapidana akan "merasa bersalah" karena narapidana lain memberikannya. Terkadang, pemberian "tip" tersebut justru ter- paksa dilakukan untuk mendapatkan hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-undang, seperti hak untuk bertemu keluarga atau sanitasi yang bersih. Ketika semakin jamak dan lumrah pembe- rian "tip" hingga suap, maka pihak-pihak tersebut akan menyesuaikan pertimbangan rasional dan norma yang dimilikinya (Collier, 2002; Sutherland, 1949). Situasi dan kondisi di Lapas Sukamiskin membuat pertimbangan seseorang terbentur antara apa yang secara etis dan moral sebaiknya dilakukan. Muir dan Gupta (2018) menjelaskan situasi ini ". . . seringkali terjadi ketika orang-orang menemukan perjalanannya untuk menuju tujuan bersama memerlukan pelanggaran nilai bersama yang dipegangnya". Pada contoh sebelumnya diilustrasikan bagaimana terpidana, petugas Lapas termasuk menteri, penegak hukum (KPK), dan kelompok aktivis telah menyesuaikan tujuan dan nilainya untuk mengutamakan penjara yang layak dan humanis sebagai prioritas utama dalam kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Harapan memenjarakan seluruh koruptor di tempat yang sama, tanpa memahami dampak terhadap perilaku petugasnya dapat berakibat pada runtuhnya kredibilitas penjara. Relasi antara terpidana dengan sipir berpotensi tinggi untuk perilaku koruptif, dan ini terjadi pula di negara maju seperti Amerika Serikat. Penyebab utama korupsi di penjara utamanya disebabkan karena pertemanan antara narapidana dan sipir, hubungan timbal balik, dan memanfaatkan narapidana untuk membantu tugas sipir (Skyes, 2007). Terkait hubungan timbal balik ini, kondisi yang sangat timpang terjadi antara koruptor yang memiliki uang banyak dan tidak ingin hidup susah di penjara, dengan petugas yang bergaji rendah dan beban kerja sangat tinggi. Uang menjadi faktor utama ketidakseimbangan hubungan di antara mereka. Uang kemudian dapat mendorong suatu tindak pidana karena (1) mereduksi batasan moral secara pragmatik, (2) memberi rasa cukup pada diri yang membuat jarak pada tanggung jawab sosial, dan (3) membuat transaksi ilegal lebih mudah (Engdahl, 2008). Penghukuman seharusnya dapat membuat relasi petugas-pelaku menjadi lebih seimbang apabila tidak mungkin setara. Oleh karenanya, substansi hukum berupa hukuman pida- na moneter yang belum optimal bagi terpidana korupsi perlu dikaji dan disusun ulang. Usulan peningkatan gaji bagi petugas Lapas untuk mengurangi hasrat korupsi sebaiknya diper- timbangkan lebih hati-hati. Hal ini dikarenakan kenaikan gaji tidak cukup untuk mengatasi korupsi penyelenggara negara (Gans-Morse et al., 2018). Di Ghana, kenaikan gaji sebanyak dua kali lipat hanya mampu mengurangi pemerasan oleh penyelenggara negara, namun meningkatkan jumlah uang suap yang dibayarkan kepada penyelenggara negara (Foltz and Opoku-Agyemang, 2015). Temuan tersebut dapat dijadikan referensi untuk merefleksikan gaji tinggi pejabat negara Indone- sia, seperti Ketua DPR, Ketua MK, yang tetap tidak kebal terhadap praktik koruptif. Filmer dan Lindauer (2001) berpendapat bahwa korupsi sebaiknya dipandang sebagai respons terhadap peluang atau kesempatan, terutama ketika keuntungan akibat korupsi tinggi dan ke- mungkinan tertangkapnya kecil. Keuntungan tersebut tidak selalu dalam bentuk finansial, tetapi juga keuntungan lain. Bagi pimpinan suatu birokrasi, keuntungan tersebut dapat berupa bentuk loyalitas/solidaritas atau mengatasi kekurangan anggaran institusi (McLeod, 2008). Dalam studi kasus Lapas Sukamiskin, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan menyediakan hak dan fasilitas yang layak dan manusiawi selalu menjadi alasan dan penyebab terjadinya praktik korupsi. Simpulan Teori pilihan rasional mengasumsikan pelaku tindak pidana sebagai individu yang rasional. Mereka akan melakukan tindak pidana apabila manfaat atau keuntungannya lebih besar diban- dingkan peluang tertangkap serta besaran hukuman. Namun beberapa riset empirik membantu kita lebih memahami faktor-faktor apa yang memiliki pengaruh ataupun tidak berpengaruh terhadap upaya membuat jera pelaku tindak pidana. Beberapa temuan yang diulas dalam tulisan ini yaitu: (1) hukuman penjara yang lama hanya berpengaruh kecil terhadap efek jera; (2) kepasti- Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
180 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia an atau peluang tinggi tertangkap justru berpengaruh besar terhadap efek jera. Selain itu, seorang individu tentu terpengaruh oleh lingkungan atau organisasi di mana dia berada. Teori pilihan rasional terkini sudah mempertimbangkan aspek eksternal (makro) dalam mempengaruhi peng- ambilan keputusan seseorang (mikro). Melalui studi kasus terhadap Lapas Sukamiskin, teori pilihan rasional dapat digunakan untuk memahami perilaku korup yang terjadi di dalamnya. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana kon- disi eksternal berupa kondisi Lapas Sukamiskin yang tidak layak, pemenuhan hak di bawah stan- dar UU, dan keterbatasan sumber daya Lapas mempengaruhi tindakan korupsi terus dilakukan (menyuap petugas Lapas) di dalam Lapas Sukamiskin. Baik dari sisi terpidana maupun petugas Lapas, pemberian gratifikasi atau suap dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kondisi Lapas Sukamiskin yang tidak layak dan manusiawi karena keterbatasan sumber daya Lapas. Temuan ini mengindikasikan bahwa baik terpidana maupun petugas Lapas Sukamiskin mengkalkulasikan manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan beratnya hukuman dan kepastian ditangkap dan diproses secara hukum. Dari sisi terpidana, mereka lebih baik menyuap daripada menjalani hidup di lapas yang tidak standar (makan dan sanitasi), tidak bersih, dan tidak nyaman. Sedangkan dari sisi petugas, mereka menyadari bahwa Lapas Sukamiskin belum mampu memenuhi kebutuhan sesuai standar yang dijamin peraturan sehingga pemba- yaran swadaya dari terpidana menjadi salah satu solusinya. Selain itu, kedua belah pihak juga menilai peluang kepastian penegakan hukum (ditangkap dan diproses secara hukum) sangat kecil karena terpidana menganggap telah dihukum atas korupsi sebelumnya dan petugas Lapas memaklumi beberapa pelanggaran demi stabilitas dan terpenuhinya kebutuhan Lapas. Berbagai pihak terkait seperti aktivis antikorupsi, pengacara, Menteri Hukum dan HAM, terpi- dana, dan tamu yang berkunjung memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan peraturan. Namun, kondisi status quo pun tidak sesuai dengan peraturan yang menjamin makanan dan sani- tasi yang sehat maupun layak. Mereka semua menyuarakan "memanusiakan manusia" sebagai sebuah narasi untuk mewujudkan kondisi Lapas yang layak dan humanis. Terpidana seharusnya menjalani hukumannya untuk proses perbaikan diri, namun justru saat dihukum, terpidana masih melakukan suap. Hal ini mengindikasi penjeraan bagi terpidana dalam bentuk hukuman penjara belum bekerja optimal. Kerangka teori pilihan rasional dan efek jera menjadi relevan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Oleh karenanya, pembahasan kebijakan antikorupsi perlu lebih mengembangkan dan terfokus pada reformasi strategi pencegahan dan penegakan hukum korupsi dibandingkan menambah penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa hal perlu dilakukan untuk memperoleh strategi pencegahan dan penegakan hukum yang tepat. Pertama, penelitian empiris lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji variasi hukum- an, penjara, dan moneter, terhadap rasionalitas terpidana dan efek jeranya. Hasil kajian ini dapat menjadi bukti bagi pembenahan rezim pemidanaan terhadap koruptor di Indonesia antara tetap berfokus pada pemenjaraan atau penghukuman yang bersifat moneter seperti denda dan peram- pasan aset. Kedua, berbagai penelitian dan evaluasi perlu dilakukan untuk menganalisis bukti- bukti empiris, kondisi, dan ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan pencegahan dan penindakan tindak pidana yang tepat (Ramadhan, 2021). Berkaca pada keterbatasan sumber daya yang dialami pengadilan tindak pidana korupsi (Ramadhan, 2022) dan Lapas Sukamiskin pada tulisan ini, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat "ternodai" prosesnya dan meleset dari tujuan apabila tidak dirancang dan didukung secara optimal. Ucapan terima Kasih Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas hibah penelitian yang diberikan untuk penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Bhakti Eko Nugroho, dosen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, atas diskusi, komentar, dan masukannya selama proses penulisan artikel. Referensi Agnew, R., Piquero, N. L., & Cullen, F. T. (2009). General strain theory and white-collar crime. In The criminology of white-collar crime, 35-60. New York, NY: Springer New York. Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 181 Apel, R., & Paternoster, R. (2009). Understanding "Criminogenic" corporate culture: What white- collar crime researchers can learn from studies of the adolescent employment-crime relationship. In The Criminology of White-Collar Crime. Springer, New York, NY. Bates, C. (Ed.). (2014). Video methods : Social science research in motion. Taylor & Francis Group. Beccaria, C. (1764). On crimes and punishment. Becker, G., S. (1974). Crime and punishment: An economic approach. In Essays in the Economics of Crime and Punsihment, New York: National Bureau of Economic Research & Columbia University Press. Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. Bentham, J. (1870). Rationale of punishment, London: Robert Heward. Berenschot, W. (2018). Incumbent bureaucrats: Why elections undermine civil service reform in 135-143. Indonesia. Public Administration and Development, 38, Brown, R. P., Tamborski, M., Wang, X., Barnes, C. D., Mumford, M. D., Connelly, S., & Devenport, L. D. (2011). Moral credentialing and the rationalization of isconduct. Ethics & Behavior, 21(1), 1-12. Bryman, A. (2012). Social research methods (4th ed.). Oxford University Press. rational Carson, L. D. (2014). Deterring corruption: Beyond choice theory. Clifford, W. (1972). The standard minimum rules for the treatment of prisoners. American Journal of International Law, 66(5), 232-236. Cressey, D. R. (1971). Other people's money: Study in social psychology of embezzlement, Wadsworth Pub. Co. Collier, M. W. (2002). Explaining corruption: An institutional choice approach. Crime, Law and Social Change, 38, 1-32. Durlauf, S. N., & Nagin, D. S. (2011). Imprisonment and crime. Criminology & Public Policy, 10, 13- 54. Engdahl, O. (2008). The role of money in economic crime. British Journal of Criminology, 48(2), 154-170. Farrales, M. J. (2005). What is corruption?: A history of corruption studies and the great definitions debate. Filmer, D., & D. L. Lindauer. (2001). Does Indonesia have a "low pay" civil service? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37, 189-205. Foltz, J. D., & Opoku-Agyemang, K. A. (2015). Do higher salaries lower petty corruption? A policy experiment on West Africa's highways. Unpublished Working Paper, University of Wisconsin- Madison and University of California, Berkeley. Fuller, R. C. (1942). Morals and the criminal law. The Journal of Criminal Law and Criminology, 32(6), 624-630. Ganie-Rochman, M., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia's emerging democracy. Journal of Developing Societies, 32(2), 159-177. Geis, G., & Meier, R. F. (1977). White-collar crime offenses. Business, Politics, And The Professions, New York, Free Press. Gerring, J. (2012). Social science methodology: A unified framework 2nd ed. Cambridge University Press. Grabosky, P. (2009). Globalization and white-collar crime. The Criminology of White-Collar Crime. Springer, New York. Gustaman. (2012). Ini pertimbangan LP Sukamiskin khusus untuk koruptor. Tribunnews.Com. Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
182 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia Haines, F., & Macdonald, K. (2021). Grappling with injustice: Corporate crime, multinational business and interrogation of law in context. Theoretical Criminology, 25(2), 284-303. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291. Van Klaveren, J. (2017). Corruption as a historical phenomenon. In Political Corruption, 83-94. Klitgard, R. (1991). Controlling corruption, California: University of California Press. Kristiansen, S., & Ramli, M. (2006). Buying an income: The market for civil service positions in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 28(2), 207-233. Loughran, T. A., Paternoster, R., Chalfin, A., & Wilson, T. (2016). Can rational choice be considered a general theory of crime? Evidence from individual‐level panel data. Criminology, 54(1), 86-112. Matsueda, R. L. (2017). Toward an analytical criminology: The micro-macro problem, causal 493-519. policy. mechanisms, and public Criminology, 55(3), Matsueda, R. L. (2013). Rational choice research in criminology: A multi-level framework. Handbook of rational choice social research, 283-321. Matsueda, R. L., Kreager, D. A., & Huizinga, D. (2006). Deterring delinquents: A rational choice model of theft and violence. American sociological review, 71(1), 95-122. McLeod, R. H. (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia. South East Asia Research, 16(2), 199-223. Muir, S., & Gupta, A. (2018). Rethinking the anthropology of corruption: An introduction to supplement 18. Current Anthropology, 59(S18), S4-S15. Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economist. Annual Review of Economics, 5, 83-105. 131310. Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. Crime and Justice, 42(1), 199-263. Newman, D. J. (1958). White-collar crime. Law and Contemporary Problems, 23(4), 735-753. Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. American Political Science Review, 61(2), 417-427. Paternoster, R., & Simpson, S. (1996). Sanction threats and appeals to morality: Testing a rational choice model of corporate crime. Law and Society Review, 3(30), 549-583. Polinsky, M., & Shavell, S. (2004). Foundations of economic analysis of law. Cambridge: Harvard University Press. Posner, R. A. (1985). An economic theory of the criminal law. Columbia Law Review, 85(6), 1193- 1231. Pradiptyo, R. (2012). Does corruption pay in Indonesia? If so, who are benefited the most? Puteri, Ni Made M. (2018). Efek moderasi pemaknaan berbuat baik, identifikasi kelompok dan jenis pekerjaan terhadap hubungan antara mandat moral kelompok dengan penghukuman tingkahlaku gratifikasi. Universitas Indonesia, Dissertasi. Ramadhan, C. R. (2021). Kebijakan pidana keras belum tentu cerdas: evaluasi kebijakan hukum pidana pemerintahan joko widodo 2014-2019. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (3), 364-384. Ramadhan, C. R. (2022). Reviewing the indonesian anticorruption court: A cost-effective analysis. Law and Development Review, 15(1), 121-146. Rose-Ackerman, S. (2010). The law and economics of bribery and extortion. Annual Review of Law and Social Science, 6, 217-238. Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Choky R. Ramadhan - 183 Simmons, E., & Smith, N. (2017). Comparison with an ethnographic sensibility. PS: Political Science & Politics, 50(1), 126-130. doi:10.1017/S1049096516002286. Sutherland, E. H. (1983). White collar crime (uncut version). New Haven: Yale University Press Sykes, G. (2007). The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton University Press: New Jersey. Stoler, A. L. (2009). Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense. Princeton University Press. Tidey, S. (2016). Between the ethical and the right thing: How (not) to be corrupt in Indonesian bureaucracy in an age of good governance. American Ethnologist, 43, 663-676. Swedberg, R. (2020). Exploratory research. In The Production of Knowledge: Enhancing Progress in Social Science (Strategies for Social Inquiry). Cambridge: Cambridge University Press. Weaver, J. (2016). Jobs for sale: Corruption and misallocation in hiring. American Economic Review, 111(10), 3093-3122. Yu, O. (2008). Corruption in China's economic reform: A review of recent observations and explanations. Crime Law Soc Change, 50, 161-176. Zimring, F. E., & Johnson, D. T. (2007). On the comparative study of corruption. In International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. Springer, Boston, MA. Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
184 - Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)