PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Disusun Oleh : MUHAMMAD ALIFUDIN 1702016063 HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2021
PERSETUJUAN PEMBIMBING Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp. : 4 (empat) eksemplar Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhammad Alifudin Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara : Nama : Muhammad Alifudin NIM : 1702016063 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul Skripsi : PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Semarang, 15 Desember 2021 Pembimbing I, Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. NIP. 195906061989031002 ii
Anthin Lathifah, M.Ag. PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp. : 4 (empat) eksemplar Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhamaad Alifudin Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara : Nama : Muhammad Alifudin NIM : 1702016063 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI) Judul Skripsi : PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Semarang, 14 Desember 2021 Pembimbing II, Anthin Lathifah, M.Ag. NIP. 197511072001122002 iii
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691, Website: PENGESAHAN Nama : Muhammad Alifudin NIM 1702016063 Jurusan : Hukum Keluarga Islam Judul skripsi : "PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal)" Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 27 Desember 2021. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022. Ketua Sidang Semarang, 6 Januari 2022 Sekretaris Sidang Rustam DKAH, M.Ag. NIP. 196907231998031005 Penguji 1 Drs. H. Abu Hapsin, M.A,. Ph.D. NIP. 195906061989031002 Penguji 2 Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. NIP. 197105091996031002 Dr. Hj. Naili Anafah, SH.i,M.Ag NIP. 198106222008042022 Pembimbing 1 Pembimbing 2 Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. NIP. 195906061989031002 Anthin Lathifah, M.Ag. NIP. 197511072001122002 iv
MOTTO SESUATU YANG TERCIPTA PASTI ADA JODOHNYA DAN SESUATU YANG TERJADI PASTI ADA HIKMAHNYA v
HALAMAN PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan kepada : 1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis. 3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi. 4. Teristimewa untuk Bapak Ahmad dan Ibu Taniroh selaku orangtua yang tidak ada hentinya memberi doa, semangat dan seluruh pengorbanannya kepada penulis. 5. Semua majelis pengasuh dan dewan asatidz yang ada naungan Pondok Pesantren Al- Hikmah 1 serta dosen yang ada lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. 6. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam B, keluarga Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah (IKMAL), keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's yang telah saling mendukung, memotivasi satu sama lain serta membantu selama perkuliahan. 7. Sahabat saya Waffiq Ilfa, Muhammad Azmi Ali, Atho'illah, Alif Rahman, Qomaruzzaman, Izza Sovia Nida, Annisa Febriyanti, dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 8. Sahabat saya Samsul Abidin, Shohibul Umar dan Shodiq Anshori yang telah menemani saya sejak di Pesantren hingga saat ini. 9. Bapak Nur Yanto, Bapak Shodiqin, Bapak Abdul Rohim, Bapak Satibi, Bapak Agus Salim, Bapak Ustadz H.M Tauhid Muslim, Bapak H.M. Hadi Mulyono, M.Pd, Bapak Slamet Sugiarto, A.Md. yang telah berkontribusi dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat. vi
Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semarang, 21 Desember 2021 Penulis, Muhammad Alifudin NIM: 1702016063 vii
HALAMAN DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peulis menyatakan bahwa skripsi in tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 21 Desember 2021 Deklarator, Muhammad Alifudin viii
PEDOMAN TRANSLITERASI Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif Tidak Tidak dilambangkan dilambangkan ب Ba' B Be ت Ta' T Te ث ṡa' ṡ Es (dengan titik di atas) ج Jim J Je ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha' Kh Ka dan Ha د Dal D De ذ ẑal ẑ Zt (dengan titik di atas) ر Rả' R Er ز Za Z Zet س Sin S Es ش Syin Sy Es dan Ye ص Ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ض Ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ط Ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ظ Ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ع 'ain '_ Apostrof terbalik غ Gain G Ge ف Fa' F Ef ق Qaf Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ix
ن Nun N En و Wawu W We ه Ha' H Ha ء Hamzah _' Apostrof ي Ya Y Ye Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengan atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). B. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama َ Faṭhah A A َ َ Kasrah Ḍammah I U I U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda ي ئ و ئ Nama Faṭhah dan ya Faṭhah dan wau Huruf Latin Ai Au Nama A dan I A dan U C. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat Nama Huruf dan Nama dan Huruf Tanda ا ... َ Faṭhah dan alif Ā A dan garis di atas ي... َ و ... َ Kasrah dan ya Ī Ḍammah dan wau Ū I dan garis di atas U dan garis di atas D. Ta Marbūṭah x
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭhah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h]. E. Syaddah Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd ( ّ), dalam transaliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber- tasydīd di akhir sebuah kata didahului harakat kasrah ( ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). F. Kata Sandang Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'rifah (لا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) G. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. I. Lafẓ al-Jalālah (هللا) Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafẓ al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. J. Huruf Kapital Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan xi
huruf awal nama, dan huru pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat. xii
ABSTRAK Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka dalam pernikahan tersebut harus dengan adanya kerelaan dari kedua pihak. Islam memberikan sebuah aturan untuk melangsungkan pernikahan secara baik, diantaranya adalah pernikahan apabila dilakukan mendapat pertimbangan dan persetujuan dari calon mempelai dan tidak adanya keterpaksaan. Dalam Islam ada perbedaan pendapat terkait pernikahan yang dilakukan secara paksa, mayoritas ulama berpendapat apabila pernikahan dilangsungkan dengan pemaksaan dan tidak dibenarkan. Sedangkan menurut UU No.1/1974 pasal 6 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa perkawinan boleh dilaksanakan atas dasar persetujuan dari calon mempelai. Melihat kasus yang ada di Kelurahan Margadana penulis memberikan inti perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena pada umumnya kasus pernikahan secara paksa banyak terjadi dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan perselingkuhan pada anak yang di paksa untuk menikah, di mana praktek pernikah yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal berjalan dengan harmonis, sehingga penulis tertarik menganalisis bagaimana korelasi Sadd al-Dzari'ah dengan kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Adapun perbedaan dari kasus tersebut dengan skripsi ini menjelaskan mengenai hak ijbar oleh wali yang berdampak positif yaitu berjalannya keluarga yang rukun dan harmonis. Penulis memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama apa yang melatar belakangi menikahkan anak secara paksa dan bagaimana praktek kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Margadana?. Kedua bagaimana analisis pelaksanaan pernikahan atas paksaan orangtua dalam perspektif sadd al-dzari'ah?. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Reseach) dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data yang digunakannadalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deksriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah apabila ada seorang anak yang mana anak tersebut sudah memasuki usia yang dikatakan dewasa maka sebagai orangtua masih tetap punya tanggung jawab terhadap masa depan anak khususnya dalam hak menikahkan anaknya, hal tersebut bukan termasuk dalam adat masyarakat Kelurahan Margadana akan tetapi hanyalah fenomena saja yang terjadi artinya tidak banyak orangtua yang memaksa pernikahan secara paksa kepada anaknya di Kelurahan Margadana. Adapun hasil wawancara yang ada pada skripsi ini tentang pernikahan atas paksaan orangtua. Pertama karena adanya faktor keluarga yang mengharuskan untuk menikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan tanggung jawab orangtua. Kedua dari kajian Sadd al-Adzari'ah dengan adanya maslahat untuk menjaga kehormatan, menjauhkan dari perbuatan zina dan pergaulan bebas remaja dan tinjauan mafsadat adalah rentan timbulnya perceraian, resiko perselingkuhan, resiko KDRT dan lainnya. Kata Kunci : Pernikahan, Hak Ijbar, Sadd al-Dzari'ah xiii
KATA PENGANTAR ُّقَحْلا ُك لاَمْلا ه لٰا ىَلَع َو ،ٍدَّمَحُم اَن د يَس ف َناَسن ْلْا َقَلَخ ْي ذَّلا هلل ُدْمَحْلَا ، مْي حَّرلا نَمْحَّرلا هللا مْس ب َع َمَّلَسَو ُهللا ىَّلصَو ،َنْي مَلاَعْل ل ًةَمْحَر ُهَلَسْرَأ ُهُلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًدَّمَحُم َّنَأ ُدَهْشَأَو ،ُنْي بُمْلا ُهللا َّلَ إ َهَل إ َلَ ْنَأ ُدَهْشَأ ،ٍمي وْقَ ت نَسْحَأ ي ىَل ُدْعَ ب اَّمَأ ،َنْي عَمْجَأ ه با Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahn dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut, seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan debfab pertolongan Nya. Terutama dalam penulisan skripsi ini dengan judul : "Praktek Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal)" yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis sadari skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penulis persembahkan kepada : 1. Allah SWT atas segala rahmat yang sudah dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, 2. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf- stafnya. 3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 4. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, 5. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph,D. selaku pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi, 6. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya, 7. Seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang, xiv َحْصَاَو
8. Teristimewa untuk Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Ahmad dan Ibu Taniroh yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Tidak lupa kang mas saya, Achmad Sefri Nur Afiyan, S.Kom. yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. 9. Sedulur ASSAMAWAT 10. Sedulur Basecamp IKMAL WALISONGO 11. Sedulur Jam'iyyah Sholawat Laskar Syifaul Qulub Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 12. Sedulur Karang Taruna Marga Jaya 13. Pemerintah Kelurahan Margadana, Bapak Lurah, Bapak Sekretaris Lurah beserta Stafnya yang selalu memberi suport kepada penulis 14. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semarang, 21 Desember 2021 Penulis, Muhammad Alifudin NIM: 1702016063 xv
DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. MOTTO ... v HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi HALAMAN DEKLARASI ... viii PEDOMAN TRANSLITERASI ... ix ABSTRAK ... xiii KATA PENGANTAR ... xiv DAFTAR ISI ... xvi BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 5 C. Tujuan Penelitian ... 5 D. Manfaat Penelitian ... 6 E. Telaah Pustaka ... 6 F. Metode Penelitian ... 9 a. Jenis Penelitian ... 9 b. Sumber Data ... 11 c. Metode Pengumpulan Data ... 11 d. Metode Analiis Data ... 12 G. Sistematika Penulisan ... 13 BAB II... 14 HAK IJBAR BAGI WALI DAN SADD AL-DZARI'AH ... 14 A. Hak Ijbar Bagi Wali ... 14 1. Pengertian Hak Ijbar ... 14 B. Sadd Al-Dzari'ah ... 18 1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah ... 18 2. Kegunaan Sadd al-Dzari'ah ... 26 3. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari'ah ... 26 4. Macam-Macam Sadd Al-Dzari'ah ... 28 BAB III ... 36 PRAKTEK PERNIKAHAN SECARA PAKSA DI MARGADANA ... 36 xvi
A. Profil Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal... 36 1. Letak Geografis ... 36 2. Jumlah Penduduk... 37 3. Pendidikan ... 37 4. Sosial Keagamaan... 39 5. Kondisi Perekonomian ... 39 B. Pelaksanaan Pernikahan Paksa di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal ... 35 1. Pernikahan Secara Paksa di Kelurahan Margadana ... 35 2. Pendapat Masyarakat Terhadap Kawin Paksa di Kelurahan Margadana ... 46 BAB IV ... 49 ANALISIS PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH ... 49 A. Apa Faktor Yang Melatar Menikahkan Anak Secara Paksa dan Bagaimana Kawin Paksa Yang Terjadi di Kelurahan Margadana ... 43 B. Bagaimana Analisis Sadd al-Dzari'ah Terhadap Praktek Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Margadana ... 45 BAB V ... 59 PENUTUP ... 59 A. Kesimpulan ... 59 B. Saran ... 53 C. Penutup ... 53 DAFTAR PUSTAKA ... 54 LAMPIRAN ... 57 RIWAYAT HIDUP ... 58 xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun bathinnya. Mengenai kebutuhan bathin, perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyaluran hasrat dan melampiaskan ghairah seksualnya, sehingga dengan adanya perkawinan diharapkan melahirkan keturunan.1 Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Secara etimologi kata kawin mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk perzinaan, perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW2 Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil hingga dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahkannya jika sudah dewasa. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 : ُهٰ للاَو ه لْضْ َ ۗ َف ْن م ُهٰ للا ُم ه نْغُ ي َء ۤ اَر َقُ ف اْوُ نْوُكَّي ۗ ْن ا ْمُكِٕى ۤ اَم اَو ْمُك داَب ع ْن م َنْي ح لٰ صلاَو ْمُكْن م ىٰماَيَ ْلَا ا مْي لَع "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (Q.S An-Nur Ayat 32)3 1 Farhan Kurniawan, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 403. 2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers 2013), 53. 3 diakses pada 9 Agustus 2021 1 وُح كْنَاَو ع ساَو
Ayat diatas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya, sebagaimana Hadist Rasul SAW.4 ،اَه لاَم ل : ٍعَبْر ةَعْ بَّسلا َ ل ُةَأْرَمْلا ُحَكْنُ ت " : َلَاق َمَّلَسَو هْيَلَع ُهٰ للا ٰىلَص ي بَّنلا نَع ُهْنَع ُهَّللا َي ضَر َةَرْ يَرُه ي بَأ ْنَع ةَي قَب َعَم هْيَلَع قَفَّ تُم " َكاَدَي ْتَب رَت نْي دلا تاَذ ب ْرَفْظاَف ،اَه نْي د لَو ،اَه لَمَج لَو ،اَه بَسَح لَو "dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena karena empat perkara; karena hartanya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapat keberuntungan" karena keturunannya, Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al- Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda : Janda lebih berhak dirinya sendiri dari pada walinya dan untuk anak perawan ayah diminta oleh anak gadisnya untuk menyuruhnya menikahkan dirinya. Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya. Berdasarkan hadis; Izinnya adalah diamnya. Ungkapan ini dijelaskan dalam Kitab Al-Muhazzab Fii Fiqh Al Imam Syafi'i sebagai berikut: ا َى و ُر اَم ل ٍةَرْ ي بَك ْوَا ْتَناَك ٍةَرْ ي غَص اَهاَض ر رْيَغ ْن م رْك بْلا ُجْي وْزَ ت دَجْلَاَو بَا ْل ل ُزْوُجَيَو َف .اَه سْفَ ن ى ف اَهْوُ بَا اَه ُرَماَسَتُ ي رْك بْلاَو اَه ي لَو ْن م اَه سْفَ ن ب ُّقَحَأ ُب يَّثلا : َلاَق َّي بَّنلا َّنَأ َد 5اَه تاَمَص اَه نَذَاَو رَبَخْل ل .اَهَ نَذاَتْسَّي ْنَا بَجَتْسُمْلاَف ًةَغ لاَب ْتَناَك ْن إَو . رْك بْلا ب ُّقَحَأ ي لَولا َّنَأ ُهْنَع ُهَّللا ي ضَر ٍٍاَبَع ُنْب ٰىلَع َّل Pendapat senada juga terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tidak disyaratkan adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anaknya sudah usia baligh 4 Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: Diponegoro, 1985), Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997, 483. 5 Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'I, (Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah 2003), Juz 2, h. 688. Hadis dapat dilihat pada Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdi Latif Az Zabanidi, Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah 1996), Jilid 1-2, Hadits No. 1848, 433. 2 .
sekalipun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daru Quthni: Janda lebih berhak mengurusi dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya : ْن م اَه سْفَ ن ب ُقَحَأ ُب يَ ثلا ي نْطُقَرَّدلا ٍرَبَخ لَو ه تَق فَش لاَمَك ل ًةَغ لاَب رْيَغ ْوَا ْتَناَك ًةَغ لاَب اَهْ ن م نذلَا ُطَرَ تْشُي َلَف : اَهْوُ بَا اَهُجْي وَزُ ي رْك بلاَو اَه ي لَو "Maka, tidak disyaratkan mendapat izin si gadis baik telah baligh ataupun belum, karena penuh kasih sayang mereka, dan karena Hadist riwayat Ad- daru Quthniy : Janda lebih berhak mengurusi dirinya sendiri dari pada walinya, sedang gadis itu dikawinkan oleh ayahnya"6 Melihat pendapat-pendapat mazhab Syafi'i di atas sama dengan kenyataan yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, dimana orang tua masih memaksa anaknya. Dalam Hukum Islam perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat, pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda semua ulama' sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya. Dalam Hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolekan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan kecuali dalam kasus khusus dan itupun dilakukan oleh wali mujbir (ayah). Karena, hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Sedangkan dalam perkembangan Hukum dalam Islam (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat islam adalah kaidah Sadd al-Dzari'ah. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.7 Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn al- Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara istilah Sadd al-Dzariah sebagai apa-apa yang perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu.8 Jadi pada dasarnya, Sadd al-Dzari'ah tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, Sadd al-Dzari'ah dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau 6 Aliy As'ad, Terjemah Fathul Mu'in, (Yogyakarta: Menara Qudus 1979), Jilid 3, 46. 7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul fiqh, (Beirut:Daarr Al-Fikr 1958), 290 8 Amir syarifuddin, Ushul fiqh 2, (Jakarta: Logos wacana Ilmu 2001), 399. 3
4 preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat). Melihat fenomena yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal masih banyak terjadi perkawinan paksa. Sebagai data awal, penulis mengobservasi dari pihak yang mengalami pernikahan atas paksaan orangtua sebagai berikut : 1. Eva Khairani usia 24 tahun dengan Ahmad Nizar umur 26 tahun, yang terpaksa kawin sebab keinginan disertai paksaan orang tua dari si Eva, perkawinan mereka berlangsung pada tahun 2016 dan pada saat ini masih dalam jalinan perkawinan selama 5 tahun dan di karuniai 1 anak dengan keluarga yang berjalan harmonis. 2. Huzaimah usia 23 tahun dengan Rahmat usia 28 tahun, melangsungkan kawin dengan keadaan terpaksa, sebab orang tua Huzaimah suka terhadap si Rahmat dan melangsungkan perkawinan pada tahun 2017. Saat ini telah menjalani perkawanina selam 4 tahun namun belum juga di karuniai seorang anak, tetapi pengakuan dari keluarga tersebut hubungan mereka berjalan dengan baik-baik saja. 3. Anna Rokhayatun usia 24 tahun dengan Nur Fauzi usia 27 tahun, mereka melangsungkan perkawinan dengan paksa karena keinginan orang tua dan melangsungkan perkawinan pada tahun 2019. Pada pasangan ini mereka berkenan di jodohkan dan melangsungkan pernikahan karena pada orang tua pasangan tersebut sudah saling mengenal sehingga rela jika di jodohkan, karena dari kedua belah pihak telah megetahui latar belakang dan kondisi keluarga masing- masing. Saat ini pasangan tersebut belum di karunai anak namun hubungan mereka juga berjalan bahagia 4. Eka Setiawati usia 28 tahun dengan Ahmad Ghofari usia 28 tahun, dengan alasan paksaan dari orang tua si Eka Setiawati untuk menikah dengan Ahmad Ghofari dan melangsungkan perkawinannya pada tahun 2019. Dan rumah tangganya masih dalam ikatan pernikahan akan tetapi sering terjadinya pertikaian yang menimbulkan adanya KDRT. 5. Andriyani Rahayu usia 23 tahun degan Irfan Maulana usia 28 tahun, mereka dipaksa untuk kawin dengan alasan untuk mempererat hubungan silaturahim keluarga dan melangsungkan perkawinan pada tahun 2020. Mereka masih dalam hubungan pernikahan dan berjalan dengan baik-baik saja. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana praktek kawin paksa yang terjadi dimasyarakat di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana
Kota Tegal yang dianggap paling penting dalam hal perkawinan sehingga mereka memaksa anaknya untuk menikah demi kemaslahatan anaknya yang memang sudah saatnya untuk menikah. Kewenangan orang tua pada pelaksanaan hak ijbar ini di lakukan karena orang tua khawatir jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti penuaan usia yang akan berakibat pada sulitnya anak mendapatkan jodoh, padahal nikah adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. dalam penelitian ini penulis juga tertarik, di mana nikah yang di paksakan orang tua pada Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal berjalan dengan harmonis, sehinngga penulis tertarik menganalisis bagaimana koerelasi Sadd al- Dzari'ah dengan kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Dari fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktek kawin paksa pada pasangan yang telah dipaksa menikah, apa alasan wali yang menikahkan, dan bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan karena paksaan orang tua. Maka penulis mengkajinya dengan judul PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI KELURAHAN MARGADANA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL) B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah: 1. Apa faktor yang melatar belakangi menikahkan anak secara paksa dan bagaimana praktik kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Margadana ? 2. Bagaiman ketentuan pelaksanaan pernikan atas paksaan orangtua di Kelurahan Margadana dalam perspektif Sadd al-Dzari'ah ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui terhadap Praktek pernikahan atas paksaan orangtua dalam perspektif Sadd al-Dzari'ah (studi kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) 5
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai Praktek pernikahan atas paksaan orangtua dalam perspektif Sadd al-Dzari'ah (studi kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) D. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan. b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan praktek kawin paksa menurut hukum islam. 2. Secara Praktis a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah praktek kawin paksa menurut hukum Islam. b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat E. Telaah Pustaka Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : Pada tahun 2017 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa" (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb) yang pada penjelasannya adalah menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan. Dan jika pernikahan telah berjalan selama 6 (enam) bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama 6 inti
Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb tidak semestinya dikabulkan sebagai oleh majlis Hakim.9 Pada tahun 2016 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya" (Studi Kasus di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik). Skripsi ini menguraikan bagaimana status hukum perkawinan paksa ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisis hukum Islam terhadap tradisi kawin paksa dan implikasi hukumnya di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. Secara deskriptif masalah ini betentangan dengan ajaran agama Islam karena secara proses pelaksaannya kawin paksa tersebut di dalamnya terdapat suatu pemaksaan, yang menyebabkan ketidak relaan pelaku baik kedua-duanya atau salah satunya, begitu juga tidak terpenuhinya tujuan, rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan.. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) "perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dan dijelaskan kembali dalam pasal 17 ayat (2) "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan" Hendaknya masyarakat Desa Dekat Agung bagi pihak yang akan melakukan perkawinan, harus memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan hati. Perkawinan yang barakah itu apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka bukan dengan pemaksaan. Karena apabila dalam perkawinan mengandung unsur pemaksaan sulit untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hendaknya banyak mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam melakukan pemakasaan dan memilih pasangan hidup karena ketika salah dalam memilih pasangan maka akan sulit untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.10 Pada tahun 2015 Skripsi yang ditulis oleh Sry Irnawati Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kel. Bontoramba Kec.Somba Opu Kab.Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko siri'). Hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika pernikahan pattongko siri terjadi dan tidak harus di paksakan dengan syarat dan rukun perkawinan maka pernikahan itu dinyatakan Sah. Dengan pertimbangan Selama penikahan ini tidak mendatangkan mudarat atau kerugian diantara kedua keluarga maka penikahan 9 Skripsi Muhammad Bashori S.R, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2017 10 Skripsi Muhammad Yusuf, "Tijauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya". Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016 7
ini bisa dilakukan. Dan begitu pula dengan warga lainya yang mengalami pernikahan pattongko siri karena hanya sebagian kecil yang berpisah atau rumah tangga mereka retak., dan di kelurahan bontoramba juga tidak lagi mamaksakan anak-anak mereka menikah karena adanya hak ijbar wali dalam hal memilihkan pendamping atau pasangan hidup..11 Ahmad Munir, dalam artikel yang berjudul "Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis" Jurnal Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.5/No.2/Juli- Des 2008, Ponorogo: Jurusan Syari"ah STAIN Ponorogo. Ahmad Munir membahas secara rinci mengenai kawin paksa dalam perspektif sosiologis dan psikologis, serta konsekuensi yang timbul karena adanya kawin paksa.12 Abu Bakar, dalam artikel yang berjudul "Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki- laki atas Perempuan" Jurnal Al-Ihkam: Vol. 8 No. 1 bulan Juni tahun 2013. Abu Bakar mengatakan bahwa Ajaran agama berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti kebebasan memilih, memutuskan, dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang positif. Sayangnya, kebebasan sering menyebabkan masalah dalam implementasinya, seperti kebebasan memilih atau menentukan pasangan yang sering berakhir dengan praktik pernikahan paksa. Ini adalah masalah relasional antara orang tua dan anak-anak mereka dalam menentukan pasangan anak-anak mereka, karena keduanya menjaga keinginan mereka yang keras kepala yang mengklaim sebagai hak-hak mereka. Orang tua mereka berpikir bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan mereka kepada anak-anaknya karena mereka memiliki hak ijbâr. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud humanisasi yang bertentangan dengan norma-norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.13 Melihat kasus diatas maka penulis memberikan inti perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena pada umumnya kasus pernikahan secara paksa banyak terjadi dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan perselingkuhan pada anak yang di paksa untuk menikah, di mana praktek pernikah yang terjadi di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal berjalan dengan harmonis, sehingga penulis tertarik menganalisis bagaimana korelasi Sadd al-Dzari'ah dengan kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Margadana 11 Skripsi Sry Irnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua", UIN Alauddin Makasar, 2015. 12 Ahmad Munir, Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis, dalam Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.5/No.2/Juli- Des 2008, (Ponorogo: Jurusan Syari"ah STAIN Ponorogo), 2008 13 Abu Bakar, Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan, dalam Jurnal Al-Ihkam: Vol. 8 No. 1 bulan Juni 2013, 69 8
Kecamatan Margadana Kota Tegal. Adapun perbedaan dari kasus tersebut dengan skripsi ini menjelaskan mengenai hak ijbar oleh wali yang berdampak positif yaitu berjalannya keluarga yang rukun dan harmonis. F. Metode Penelitian Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain: a. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami. Tujuan peneliatan lapangan adalah untuk memperlajari secara intensif tentang latar belakang yang terjadi dimasyarakat serta interaksi lingkungan sosial baik individual, kelompok atau lembaga masyarakat.14 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan Normatif Empiris yang mana sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian Normatif Empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat hukum di masyarakat. Penelitan atau kajian ilmu hukum empiris adalah fakta hukum di masyarakat atau fenomena sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih tertuju data lapangan. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengetahui dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.15 Metode analisis data penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya. Secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Praktek pernikahan atas 14 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), 22. 15 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika 2014), 105. 9
paksaan orangtua dalam perspektif sadd al-dzari'ah (studi kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal)) b. Sumber Data Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada: a) Data primer Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui perosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview dan observasi. Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang tua dari anak yang dipaksa kawin, orang-orang yang dipaksa kawin. Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalm hal ini adalah melakukan sumber data primer yang didapatkan dengan mendatangi para pelaku.16 b) Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek yang diteliti tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh agama, pemerintah kelurahan, dan kitab-kitab fiqih serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi Kompilasi Hukum Islam, Journal, Fiqh Munakahat dan Website Resmi17. Data sekunder ini bisa disebut dengan data dari pihak kedua Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah peneitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut : a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, Kompilasi 16 Saifudin Azwar MA, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 36 17 Ibid, 91 10
Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan urf untuk meninjau hukum islamnya.18 b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sangat erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer c) Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : Kamus, Ensiklopedia, Indeks, Kumulatif, dan seterusnya. c. Metode Pengumpulan Data 1. Interview (Wawancara) Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kusioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Interviewed).19 Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan cara melakukan tanya jawab kepada 5 pelaku pernikahan secara paksa, 5 orang tua dari anak yang dipaksa kawin, 2 orang tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Margadana. 2. Dokumentasi Dokumentasi adalah suatu proses mencari data mengenai hal-hal atau berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya. 18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13 19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2002), 132. 11
d. Metode Analiis Data Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data yang diperoleh (wawancara), dan dituangkan dalam bentuk uraian serta dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai data kawin paksa di Kelurahan Margadana yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.20 Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut : 1. Reduksi Data Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih. Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.21 2. Penyajian Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data- data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan 20 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39 21 Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122 12
dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan pada setiap sub pokok permasalahan22 3. Verifikasi Data Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab : Bab pertama, Bab pertama memuat tentang alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab bab berikutnya. Bab kedua, pada bab ini membahas tentang pengertian Sadd al-Dzari'ah dan membahas teori tentang hak ijbar orangtua terhadap anak dan kawin paksa. Bab ketiga, pada bab ini berisi hasil dari penelitian, meliputi : gambaran umum obyek penelitian praktek pernikahan secara paksa serta gambaran umum keluarga yang pernikahannya dipaksa oleh orangtua. Bab keempat, bab ini merupakan pokok dari penelitian ini, yang akan memuat bagaimana tinjaun Sadd al-Dzari'ah terhadap perkawinan dengan cara pemaksaan oleh orang tua terhadap anak di Kelurahan Margadana. Bab kelima, meliputi kesimpulan dan saran. kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan praktek perkawinan atas paksaan orangtua. Dan bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka. 22 Ibid, 123. 13
BAB II HAK IJBAR BAGI WALI DAN SADD AL-DZARI'AH A. Perkawinan 1. Pengertian Perkawinan Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh..1 Definisi perkawinan (pernikahan) juga bisa melihat peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Pasal 1). Selain definisi yang diatur dalam UU No. 1 tahap pertama tahun 1974 Di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi dapat bersifat menambahkan pnjelasannya, dengan rumus sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Pasal 2) Dalam Pandangan Islam selain Perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Nabi, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.2 Sedangkan dalam Fiqh berbahasa Arab, pengertian perkawinan atau pernikahan ada dalam dua kata, yaitu an-nikah (huruf arab) dan az-ziwaj.3 Itu merupakan dua kata yang digunakan dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat banyak didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Na-ka-ha adalah sebuah kata yang artinya adalah kawin. Seoerti dalam surat an-Nisa' ayat 3: ۡمُت ۡ خ ف ۡ ن اَف َعٰبُرَو َثٰلُ ثَو ىٰن ۡ ثَم ءٓاَس نلا َن م ۡمُك َل َباَط اَم ا ۡوُح كْناَف ى ٰمٰتَ ي ۡ لا ى ف ا ۡوُط س ۡ قُ ت َّلََا ۡمُت 1 Abd.Rachman Gozali, Fikih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 7. 2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 41 3 Ibid., 35-43 14 ۡ ۡ ن اَو ف خ
ا ۡوُل ۡوُعَ ت َّلََا ىٰٓن ۡدَا َك ل ۗ ٰذ ۡمُكُناَمۡيَا ۡتَك َلَم اَم ۡوَا ًةَد حاَوَ ف ا ۡوُل د ۡعَ ت َّلَ َا "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinnilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." Demikian juga dengan kata za-wa-ja yang ada dalam Al-Quran berarti kawin, seperti dalam QS al-Ahzab ayat 37: اَم َك سْفَ ن ى ف ى فْخُت َو َهَّللٱ قَّتٱَو َكَجْوَز َكْيَل َع ْك سْمَأ هْيَلَع َتْمَعْ نَأَو هْيَلَع ُهَّللٱ َمَعْ نَأ ٓى ذَّل ل ُلوُقَ ت ْذ إَو م دْيَز ٰىَضَْق اَّمَلَ ف ۖ ُهٰىَشْخَت نَأ ُّقَحَأ ُهَّللٱَو ٍَاَّنلٱ ىَشْخَتَو هي دْبُم ُهَّللٱ َنوُكَي َلَ ْىَك ل ا َهَكَٰنْجَّوَز اًرَطَو اَهْ ن اْوَضَْق اَذ إ ْم ه ئٓاَي عْدَأ جَٰوْزَأ ٓى ف جَرَح َني ن مْؤُمْلٱ ىَلَع ۟ ًلَوُعْفَم هَّللٱ ُرْمَأ َناَكَو ۚ اًرَطَو َّنُهْ ن م "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri- isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. "Al-Fara" sebagaimana yang dikutip Nasrul Umam mengatakan "An-Nukh" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan; dan Al- Azhari mengatakan pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.4 Definisi nikah menurut sebagian Ulama Hanafiah; "nikah merupakan akad yang memberanikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang wanita dan seorang pria, terutama dalam mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut Madzhab Maliki; "nikah merupakan sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilakukan dan dimaksudkan untuk mendapat kenikmatan (seksual) semata". Madzab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikian (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal)" inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dar keduanya." Sedangkan ulama 4 Nasrul Umam Syafi"i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?, (Depok: Qultum Media, 2004), 22. 15
Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)."5 2. Tujuan Perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan perkawinan dan faedah perkawinan dalam lima hal sebagai berikut: a. Mendapatkan keturunan yang sah, mereka akan terus mengembangkan keturunan suku manusia.6 Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan sorang anak dari keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam selalu memberi jalan untuk itu. Agama selalu memberi jalan hidup kepada manusia, supaya manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga gagal karena tidak mendapat karunia anak. b. Memenuhi kebutuhan naluriah dalam hidup manusia.7 Perkawinan merupakan sebuah fitrah dari manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah, bukan dengan cara-cara yang sangat kotor dan menjijikan, seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya yang sudah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Perkawinan bisa menunjukan sebuah kedamian atau ketenangan hidup serta cinta kasih sayang dalam keluarga. Orang yang belum menikah akan mengalami perlakuan yang tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian, baik itu merugikan diri sendiri, orang lain maupun seluruh masyarakat, karena manusia mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut seringkali membawa perilaku yang buruk.8 5 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 45 6 Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), 38 7 Ibid, 38 8 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, Ilmu Fiqh., 67 16
10 Ibid, 38 d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi pondasi pertama berdasarkan kasih dan sayang.9 Faktanya adalah bahwa manusia di dunia tidak hidup sendiri, tetapi masyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk bisa bahagia. Kedamaian dan ketenangan anggota keluarga dapat mencapai kebahagiaan dengan adanya ketenangan dan ketentraman didalam keluarganya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan faktor terpenting dalam menentukan kedamaian dan ketentraman sosial. Kedamaian dan ketenangan sebuah keluarga bergantung pada suksesnya pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kesadaran anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya menciptakan keharmonisan. Allah membentuk kesatuan keluarga melalui perkawinan antara suami dan istri untuk membentuk kedamaian dan ketenangan, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama warganya. e. Menumbuhkan keseriusan orang-orang yang berusaha mencari rizki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.10 Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perilaku orang yang belum menikah seringkali masih dipengaruhi oleh emosi sehingga kestabilan dan rasa tanggung jawabnya menurun. Kita melihat bahwa orang yang sudah menikah dalam mengatur kendaraannya tertib, pekerja yang sudah menikah lebih banyak menggunakan hartanya, dan orang yang sudah menikah lebih efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan keluarga. Tidak banyak pemuda-pemudi yang belum menikah akan memikirkan masa depannya, mereka akan memikirkan hari ini, kemudian memikirkan bagaimana mendapatkan bekal yang memenuhi kebutuhan keluarga setelah mereka menikah. Begitu pula setelah memasuki tahap pernikahan, calon ibu harus tahu bagaimana menggunakan uang untuk mencukupi kebutuhan. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan ini mendorong semangat mencari kekayaan, yang tidak hanya untuk persiapan dirinya, tetapi juga untuk kehidupan keluarga dan kehidupan dirinya dan keluarganya. Pada dasarnya semua tujuan pernikahan di atas bermuara pada satu tujuan, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri sehingga 9 Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), 38 17
tercipta kedamaian dalam keluarga. Alquran menyebutkan "sakina" (ةنيكسلا), mawadah, warahmah. Untuk mewujudkan predikat tersebut, sebuah keluarga tidak hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat, kemudian ia juga harus ramah disekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, setiap anggota akan saling menyayangi, saling membantu, menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, saling memahami dan sadar serta bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.11 3. Hukum Melakukan Perkawinan Dari sudut pandang status orang yang melakukan perkawinan dan tujuan perkawinan, nikah itu wajib, tetapi hanya untuk sebagian orang, sunnah untuk orang lain, haram untuk orang lain, dan itu makruh untuk orang-orang, dan mubah untuk sebagian orang yang lain. Setiap orang merumuskan hukum pernikahan khusus mereka sendiri sesuai dengan kondisi mereka sendiri, baik itu persyaratan harta, persyaratan fisik dan/atau akhlak.12 Sebagaimana diketahui kita semua bahwa dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang dikenal dengan sebutan alahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni:13 a. Fardhu. Hukum perkawinan disebut Fardhu Jika seseorang mampu menanggung biaya wajib perkawinan, yaitu biaya hidup dan mas kawin, dan ia memiliki kemampuan untuk menjaga keadilan dalam hubungan dengan istrinya, yaitu, ia memiliki hubungan perkawinan yang baik. Demikian pula, dia percaya bahwa jika dia tidak menikah, perzinaan akan terjadi, dan dia tidak dapat menghindari perbuatan tersebut. b. Wajib. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya dan kemampuan untuk bergaul dengan istrinya, hukum perkawinan adalah wajib. Ia mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah, ia akan berzina. Dalam hal ini, kewajiban menikah adalah mengkhawatirkan perzinaan, tetapi belum sampai tingkat yakin. c. Sunnah. 11 Ali Imron, Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani, Jurnal Muasawa, Vol 3 No.2, September (Yogyakarta: PSW, 2004), 122 12 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 43. 13 Ibid., 44. 18
Pernikahan adalah legal bagi orang yang memiliki keinginan kuat dan mampu menjalankan dan memikul kewajiban dalam pernikahan, Namun jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan ada kekhawatiran untuk berzina.14 d. Haram. Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk nafkah nikah dan meyakini bahwa akan terjadi sebuah penganiayaan apabila menikah maka hukumnya nikah haram. e. Makruh. Hukumnya makruh bagi seorang yang ketika akan melangsungkan pernikahan dalam kondisi campuran, yaitu antara seornag yang mempunyai harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan akan terjadinya sebuah perbuatan zina, namun dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan terhadao istri sampai pada tingkat yakin. B. Hak Ijbar 1. Hak Ijbar Bagi Wali Secara epistimologi kata ijbar berasal dari ajbara- yujbiru yang berarti diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu. Sebaliknya secara terminologis merupakan kebolehan dari bapak ataupun kakek buat menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya. Hak ijbar merupakan hak dari Wali Mujbir, sebaliknya Wali Mujbir merupakan seseorang yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.15 Ijbar dilakukan dengan maksud perlindungan dari ayah atau kakek kepada anaknya karna dianggap anaknya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan ijbar. Ijbar terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak ijbar. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (ijbar) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.16 Ijbar digunakan madzhab Syafi'i, ketentuan kawin paksa (ijbar) bagi Imam Syafi'i ialah : mempelai laki-laki sepadan dengan mempelai wanita, mas kawin wajib di bayar secara tunai oleh mempelai pria, antara mempelai wanita serta memepelai pria tidak terdapat permusuhan baik yang jelas ataupun terselubung, antara wali serta mempelai wanita tidak terdapat permusuhan yang nyata. Sebutan kawin paksa secara tekstual memanglah tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fiqh, apalagi dalam al- Qur' 14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 14. 15 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Bogor ; Kencana, 2003), 63 16 Taufiq Hidayat, Rekonstruksi Konsep Ijbar, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.I No.1 (Purworejo ; STAI An-Nawawi, 2009), 13 19
an serta hadits juga tidak disebutkan secara terperinci. Tetapi dalam perwalian, salah satu disbutkan tentang ijbar serta wali mujbir. Ijbar sendiri ialah sesuatu aksi buat melaksanakan suatu atas bawah tanggung jawab. Dalam fiqh Islam, sebutan ijbar sendiri erat kaitannya dengan perkara pernikahan. Para pakar fiqh berbeda komentar dalam menyikapinya. Apabila syarat ijbar telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan wali memiliki hak ijbar adalah memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Maka ijbar sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Esensi ijbar bukan paksaan melainkan pengarahan.17 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proporsional agar tercapai tujuan perkawinan. Apabila salah satu atau kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya. Syarat perkawinan yang mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan membuat posisi wali memiliki potensi besar dalam hubungan anak dan perwaliannya. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksa suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Tetapi dengan modal pemahaman yang parsial terhadap fiqh malah menimbulkan masalah baru dalam penerapannya. Pada dasarnya adanya wali mujbir di dalam hal perkawinan merupakan ijtihad ulama yang didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya adalah Surat al-Baqarah ayat 232: ۤ اْوَضاَرَ ت اَذ ا َّنُهَجاَوْزَا َنْح كْنَّ ي ْنَا َّنُهْوُلُضْْعَ ت َلَف َّنُهَلَجَا َنْغَلَ بَ ف َء اَس نلا ُمُتْقَّلَط اَذ اَو ْمُهَ نْ ي َ ب َك لٰذ ْمُك لٰذ فْوُرْعَمْلا ب ۗ َاى ٰكْز ُظَعْوُ ي ُهٰ للاَو ۗ ْمُتْ نَاَو ُمَلْعَ ي ُرَهْطَاَو ر خٰ ْلَا مْوَ يْلاَو هٰ للا ب ُن مْؤُ ي ْمُكْن م َناَك ْنَم َ َنْوُمَلْعَ ت ۗ ه ب ْمُكَل َلَ 17 Agus Salim, Risalah Nikah, (Jakarta ; Pustaka Amani, 2002), 114-115 20
"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangankamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui"18 Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab.19 Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa ijbar dari hak orangtua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak ijbar dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikah an tidak sah tanpanya. Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan ijbar. Ijbar terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak ijbar. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (ijbar) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa. Ada pula wujud persetujuan dari para calon mempelai, KHI Pasal 16 ayat 2 menarangkan wujud persetujuan calon mempelai perempuan bisa berbentuk pernyataan tegas serta nyata dengan tulisan, lisan ataupun isyarat tetapi bisa pula berbentuk diam dalam makna sepanjang tidak terdapat penolakan yang tegas. Setelah itu dalam pasal 17 ayat 3 KHI disebutkan untuk calon mempelai yang mengidap tuna wicara ataupun tuna pendengaran persetujuan bisa dinyatakan dengan tulisan ataupun isyarat yang bisa dipahami. Berikutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula kalau saat sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dulu persetujuan calon mempelai di hadapan 2 saksi nikah. Dari penjelasan diatas bisa tahu kalau hak ijbar tidak lagi diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta Undang- undang Pernikahan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Apabila terjalin pernikahan secara paksa hingga para pihak berhak mengajukan pembatalan. Imam Syafi'i memperbolehkan terdapatnya pemaksaan kawin, namun dengan ketentuan ialah: 18 diakses pada 2 Desember 2021 19 Miftahul Huda, Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,(Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 28. 21
22 1) Tidak terdapatnya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang nyata, apabila terdapat isu permusuhan tidak menggugurkan haknya. 2) Tidak terdapat permusuhan diantara wali serta wanita tersebut. 3) Terdapatnya kesetaraan dengan calon suami 4) Terdapatnya kesepakatan buat membayar mahar (mahar mitsl) Ada pula obyek ijbar merupakan seorang yang karenanya tiadanya ataupun minimnya keahlian dengan karena masih kecil, gila, ataupun kurang akalnya baik laki- laki maupun wanita, perawan ataupun janda. Apabila dihubungkan dengan status, obyek serta subyek ijbar merupakan : a. Janda yang baligh tidak boleh menikahkannya baik bapak maupun kakek, kecuali dengan seizinnya. b. Perawan kecil, yang berhak menikahkannya merupakan bapaknya c. Janda belum baligh ada perbandingan:
Imam Malik serta Imam Abu Hanifah, ayahnya bisa menikahkan sebagaimana anak wanita perawan. Abu Yusuf, Syafi'i, berependapat ayah tidak berhak menikahkan apabila keperawannya sudah lenyap akibat senggama ataupun yang lain. d. Perawan yang berhak menikahkannya merupakan bapak Ibnu Rasyid memiliki pendapat tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak wanita dalam memastikan jodoh serta wali antara lain: 1) Para ulama sudah bersepakat bahwa wanita janda wajib terdapat ridlo (kerelaan) 2) Ulama berebeda komentar tentang seseorang wanita perawan yang telah baligh. 3) Janda yang belum baligh, bagi Imam Malik serta Abu Hanifah ayah bisa memaksanya buat menikah. Sebaliknya bagi Imam Syafi'i tidak boleh dituntut. Perkara ijbar nikah ini memanglah tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemashlahatan, diterapkannya perkara ijbar sebab terdapatnya bukti- bukti positif untuk yang dituntut, hilangnya keahlian ataupun minimnya itu pasti memandang kemashlahatan untuk dirinya serta perihal itu bukanlah ialah kenangan bertabiat aqal dimana ide tidak sanggup buat berfikir tentang kemashlahatan itu.20 20 Ibid, 75
Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada nash yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari mempelai dalam perkawinan, meskipun tidak ditegaskan apakah keberadaan wali harus hadir ketika melakukan akad nikah atau cukup izinnya. Namun kasus perkawinan tanpa persetujuan mempelai (ijbar), dan ada perempuan belum dewasa dinikahkan. Kompromi yang mungkin dilakukan adalah : Pertama, nikah dengan wali atau izinnya dan dengan persetujuan mempelai sebagai ideal Islam,sementara perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagai kasus temporal (sewaktu-waktu terjadi). Kedua, perkawinan tanpa wali atau izinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagai ideal Islam, sementara kasus nikah dengan wali sebagai kasus temporal. Ketiga, barangkali nikah tanpa wali sebagai islam. Keempat, perempuan menjadi wali nikah, tetapi dapat dipastikan bahwa kawin paksa dan kawin dibawah umur bukan ideal Islam. 2. Dasar Hukum Hak Ijbar 1. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 221 َنْي ك رْشُمْلا اوُح كْنُ ت آْوُعْدَي ُهٰ للاَو َو ۚ ْمُكْتَ بَجْعَا ْوَلَّو ٍةَك رْشُّم ْن َلَ راَّنلا ىَل ا َنْوُعْدَي َك ِٕى ۖ ࣖ َنْوُرَّكَذَتَ ي م رْ يَخ ةَن مْؤُّم ةَمََلََو ۗ َّن مْؤُ ي ىٰ تَح ت ٰك رْشُمْلا اوُح كْنَ ت َلََو م رْ يَخ ن مْؤُّم دْبَعَلَو ۗ اْوُ ن مْؤُ ي ىٰ تَح َ ّۚ ه نْذ ا ب ةَر فْغَمْلاَو ةَّنَجْلا ىَل ا ۤ ٰلوُا ۗ ْمُكَبَجْعَا ْوَلَّو ٍك رْشُّم ْن ٍاَّنل ل َ ُن يَ بُ يَو ْمُهَّلَعَل ه تٰيٰا "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." QS. An-Nur ayat 32 ُهٰ للاَو َ ّۗ ه لْضَْف ْن م ُهٰ ل ا ُم ه نْغُ ي َء ل ۤ اَرَقُ ف اْوُ نْوُكَّي ْن ا ۗ ْمُكِٕى ۤ اَم اَو ْمُك داَب ع ْن م َنْي ح لٰ صلاَو ْمُكْن م ىٰماَيَ ْلَا اوُح كْنَاَو ع ساَو مْي لَع 23
C. "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". Sadd al-Dzari'ah 1. Pengertian Sadd al-Dzari'ah Dalam sejarah Islam, para ulama meningkatkan bermacam teori, tata cara, serta prinsip hukum yang tadinya tidak diformulasikan secara sistematis, baik dalam al-Qur'an ataupun as- Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang terus menjadi hari terus menjadi lingkungan. Bermacam perkara baru bermunculan yang tadinya tidak dibahas secara khusus dalam al-Qur'an serta hadits Nabi. Di antara tata cara penetapan hukum yang dibesarkan para ulama merupakan Sadd al-Dzari'ah serta Fath al-Dzari'ah. Tata cara Sadd al-Dzari'ah ialah upaya pencegahan supaya tidak terjalin suatu yang memunculkan akibat negatif. Tata cara hukum ini ialah salah satu wujud kekayaan khazanah intelektual Islam yang selama pengetahuan penulis tidak dipunyai oleh agama- agama lain. Tidak hanya Islam, tidak terdapat agama yang mempunyai sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam bermacam karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan Sadd al-Dzari'ah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fath al-Dzari'ah. a. Secara Epistimologi Kata sadd al-Dzari'ah ( ةَعْ ي رَّذلا ُدَس) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd ( ُدَس) dan al-Dzari'ah (ةَعْ ي رَّذلا)secara etimologis, kata as-sadd 24
( ُدَس) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari (دس،دسي،ادس) kata assadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.21 Sedangkan al- Dzari'ah (ةعيرذلا) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).22 Sedangkan al-Dzari'ah (ةعيرذلا) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah).23 dan sebab terjadinya sesuatu.24 Bentuk jamak dari al- Dzari'ah (ةعيرذلا) adalah al-Dzara'i (ع ئاَرَّذلا).25 Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi,26 istilah yang digunakan adalah sadd al-Dzara'i.27 Pada awalnya, kata al-Dzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al- A'rabi, kata al-Dzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.28 b. Secara Terminologi Menurut al-Qarafi, Sadd al-Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.29 Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, al-Dzari'ah adalah masalah 21 Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207. 22 Ibid, juz 8, 93. 23 Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09. 24 Ibn Manzhur, Lisanul Arab, op. cit. 207 25 Sebagian kalangan, seperti Acep Jazuli dan Mukhtar Yahya menulis, dengan alQurafi. Namun Nasrun Haroen dan situs menulis dengan al-Qarafi. 26 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt). 27 Ibn Manzhur, Lisanul Arab, op. Cit. 207 28 Al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul, op. cit. 29 Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295 25
atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).30 Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa Sadd al-Dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu').31 Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Sadd al- Dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.32 Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.33 Dari sebagian contoh penafsiran di atas, nampak kalau sebagian ulama semacam asy- Syathibi serta asy- Syaukani mempersempit al-Dzari' ah selaku suatu yang awal mulanya diperbolehkan. Tetapi al- Qarafi serta Mukhtar Yahya mengatakan al- Dzari' ah secara universal serta tidak mempersempitnyahanya selaku suatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al- Qayyim pula mengatakan terdapatnya al- Dzari' ah yang pada awal mulanya memanglah dilarang. Klasifikasi al-Dzari' ah oleh Ibnu al- Qayyim tersebut hendak dibahas lebih lanjut di taman selanjutnya. Dari bermacam pemikiran di atas, dapat dimengerti kalau Sadd al-Dzari'ah merupakan menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilarang buat menghindari terbentuknya perbuatan lain yang dilarang. 2. Kegunaan Sadd al-Dzari'ah Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, Sadd al-Dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, Sadd al-Dzari'ah adalah salah satu sumber hukum. Ditempatkannya Dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara 30 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dara l-Ma"rifah, tt.), hal. juz 3, 257-258. 31 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma"arif, 1986), 347. 32 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muqi'in, (Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1996), juz 2, hal. 103 33 Muhammad bin Idris asy-Syafi"i, al-Umm, juz 7, hal. 249 dalam Kitab Digital alMarji' al-Akbar., op. cit. 26
jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara'terhadap perbuatan pokok.34 Selain itu, QS Al-Nur ayat 31: َّن ه تَني ز ْن م َني ف ُّْخياَم َمَلْعُ ي ل َّن ه لُجْرَأ ب َنْب رْضَْيلََو "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"35 Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbukkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.36 Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulamaadalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan".37 34 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqi'in, (islamic book) jilid 5 497, lihat juga Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, 109 35 diakses pada 30 November 2021 36 Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, hal:109, lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 401 37 Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqi'in, 496 27
Tidak semua ulama sepakat dengan Sadd al-Dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Yang menerima sepenuhnya; 2) Yang tidak menerima sepenuhnya; 3) Yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Sadd al-Dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan Sadd al-Dzari'ah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (Dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh di akses oleh siapapun.38 Contoh kasus penggunaan Sadd al-Dzari'ah oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan Sadd al- Dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.39 38 Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, al-Lubab fi Syarh al-Kitab, (Beirut: Dar al-Ma"rifah, 1997), juz 1, 465. 39 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1997), 161. 28
Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode Sadd al-Dzari'ah adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (buyu' al-ajal). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta. Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat jelas. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjual belikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan Sadd al-Dzari'ah dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.40 Bagi mazhab Syafi'i, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.41 Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara Sadd al-Dzari'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan 40 Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 892-893. 41 Ali bin Ahmad bin Sa"id bin Hazm azh-Zhahiri, al-Ahkam fi Ushul al- Ihkam,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6,179-189. 29
yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep Sadd al-Dzari'ah adalah semata- mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode Sadd al-Dzari' ah dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap Sadd al-Dzari'ah dalam pembahasan tentang al- ihtiyath (kehati-hatian dalam beragama). Sadd al-Dzari'ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep Sadd al-Dzari'ah tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma' (qath'i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.42 Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan Sadd al- Dzari'ah adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (Dzari'ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.43 Meskipun terdapat ketidak sepakatan ulama dalam penggunaan Sadd al- Dzari'ah, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan Sadd al-Dzari'ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu. 42 Ali bin Ahmad bin Sa"id bin Hazm azh-Zhahiri, al-Mahalli bi al-Atsar, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 12, 378. 43 "Dr. Elliwarti Maliki: Fiqh-Al-Mar'ah Perspektif Perempuan" dalam 30
Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah Sadd al- Dzari'ah, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelasjelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka Sadd al-Dzari'ah adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan. Dengan Sadd al-Dzari'ah, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam Sadd al-Dzari'ah adalah karena faktor eksternal (tahrim li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Terkait dengan kedudukan Sadd al-Dzari'ah, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa Sadd al-Dzari'ah merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan Sadd al-Dzari'ah cenderung menjadi bias gender. Sadd al- Dzari'ah menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.44 Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah Sadd al-Dzari'ah-nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan Sadd al-Dzari'ah tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-Istinbath-nya. Jika memang 44 Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar- Razi, Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi), juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy- Syamilah, versi 2.09. 31
32 dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tudingan bahwa Sadd al-Dzari'ah menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut. 3. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari'ah a. Al-Quran ۗ َّمُث ىٰل ا ْمُهَلَمَع ٍةَّمُا لُك ل َّنَّ يَزا َك ل ٰذَك ۗ ٍمْل ع رْيَغ ب ۗ اًوْدَع َهٰ للا اوُّبُسَيَ ف هٰ للا نْوُد ْن م َنْوُعْدَي َنْي ذَّلا اوُّبُسَت َلََو اَم ب ْم ه بَر اْوُ ناَك ْمُهُع جْرَّم ْمُهُ ئ بَ نُ يَ ف ٨٠١ َنْوُلَمْعَ ي
"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui jadikan Setiap umat batas menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan" (QS. al-An'am: 108) .45 tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah al- Dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (Sadd al-Dzari'ah). ٨٠١
َا مْي ل باَذَع َنْي ر ف ٰكْل لَو اْوُعَمْساَو اَنْرُظْنا اوُلْوُ قَو اَن عاَر اْوُلْوُقَ ت َلَ اْوُ نَمٰا َنْي ذَّلا ۗاَهُّ يَا ي ّٰ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. al-Baqarah: 104).46 b. Sunnah فْيَّسلا ب َّيَدَي ىَدْح إ َبَرَضَْف ي نَلَ تاَقَ ف راَّفُكْلا َن م ًلُجَر ُتْي قَل ن إ َتْيَأَرَأ هللاا َلْوُسَراَي ل لھ ّ ھا َّ َّمُث َلاَق ْنَأ َدْع ھا َّ ھ ُّ اَي َ ب هللاا َذ َلَ ي ن م ٍةَرَجَش ب َلْوُسَر ُلُتْ قَأَفَأ َلاَقَ ف ُتْمَلْسَأ َلاَق َعَطَقَ ف 45 46 diakses pada 2 Desember 2021 diakses pada 2 Desember 2021
33 َعَطَق َّن إ ھ ُّ ْدَق ھ ّ َمَّلَسَو هللاا َلْوُسَر اَي ْیَلَع ُهللاا ىَّلَص َلاَق ھ ُّ ْیَلَعھ ّ َعَطَقھا َّ َك تَل زْنَم ب َمَّلَسَو ُتْلُقَ ف ُلُتْقَ ت ھ ُّ َلَ َلاَق هللاا ُلْوُسَر َلاَق ُتَم لَك ُلُتْ قَأَفَأ ھ ُّ ي تَّلا َلْوُقَ ي ْنَأ َلْبَ ق هللاا ىَّلَص َك لَذ ُهللاا ُلْوُسَر َلاَق ي دَي َلاَق ْنَأ َدْعَ ب ھ ُّ َّمُث ھ ُّ ْن إَف َتْلَ تَ ق ُلُتْقَ ت َلَ "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?". Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, ' Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan (boleh) keislaman) membunuhnya?". Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazdkan tersebut."47 setelah berhasil memotongnya. Apakah aku Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha ilallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Dijelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.48 c. Kaidah Fiqh ماَرَح َوُهَ ف ُماَرَحْلا ىَل إ ىَدَأ اَم Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya. ح لاَصَمْلا بْلَج ىَلَع مَّدَقُم د ساَفَمْلا ُءْرَذ Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.49 47 Imam Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669. 48 Ibid, 673. 49 Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Fiqhiyyati wa Asraruha fi Al- Ahkami Al-Syar'iyyati, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.
Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.15 d. Logika Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A'lâm al- Mûqi'în: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."50 4. Macam-Macam Sadd Al-Dzari'ah Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan al- Dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:51 a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidak jelasan asal usul keturunan. b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang 50 Ibid., 104 51 Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital al- Maktabah., op. cit.; asy-Syathibi, al-Muwafat., op. cit., juz 2, 390. 34
perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba. c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi al-Dzari'ah menjadi tiga macam, yaitu: a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang. c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.52 52 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami., op. cit., 875. 35
BAB III PRAKTEK PERNIKAHAN SECARA PAKSA DI MARGADANA A. Profil Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal 1. Letak Geografis Secara geografis Kelurahan Margadana termasuk daerah didalam Kecamatan Margadana Kota Tegal Jawa Tengah lokasinya berada di sebelah barat dari pusat Kota Tegal jaraknya kurang lebih 2,5 km dan berada disebelah utara pantura jawa tengah topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut. Kelurahan Margadana berbatasan dengan beberapa kelurahan yaitu : Sebelah barat : Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal Sebelah timur : Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Sebelah selatan : Kel. Kalinyamat Kulon Kec. Margadana Kota Tegal Sebelah utara : Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal Kecamatan Margadana terdiri dari 7 kelurahan antara lain : 1) Kelurahan Margadana 2) Kelurahan Sumurpanggang 3) Kelurahan Pesurungan Lor 4) Kelurahan Cabawan 5) Kelurahan Kaligangsa 6) Kelurahan Krandon 7) Kelurahan Kalinyamat Kulon Kelurahan Margadana mempunyai luas wilayah 241,63 Ha yang terdiri dari 11 wilayah RW dan juga meliputi 52 wilayah RT dengan perincian sebagai berikut : RW I = 4 RT RW II = 3 RT RW III = 3 RT RW IV = 4 RT 36
RW V = 8 RT RW VI = 4 RT RW VII = 7 RT RW VIII = 5 RT RW IX = 3 RT RW X = 5 RT RW XI = 6 RT 2. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin No Penduduk Jumlah 1 Laki-laki 8.954 jiwa 2 Perempuan 9.339 jiwa Jumlah 18.310 jiwa (Sumber data: Kelurahan Margadana tahun 2021) Dari data di atas dapat lihat bahwa jumlah penduduk adalah 18.310 jiwa. Antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan selisih jumlahnya tidak terpaut begitu jauh, dengan jumlah Kepala Keluarga 4.819. 3. Pendidikan Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau suatu kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses; perbuatan; cara mendidik.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Margadana No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah 1 Penduduk tidak/belum sekolah 1.556 2 Penduduk tidak tamat SD/Sederajat 994 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 37
3 Penduduk tamat SD/Sederajat 4.536 4 Penduduk tamat SLTP 2.876 5 Penduduk tamat SLTA 2.876 6 Penduduk tamat Akademi/Perguruan Tinggi 260 (Sumber data: Kelurahan Margadana tahun 2021) Sarana Pendidikan Kelurahan Margadana No Prasarana Pendidikan Jumlah 1 Gedung Kelompok Bermain 2 2 Gedung Sekolah PAUD 3 3 Gedung Sekolah TK 1 4 Gedung TPQ 4 5 Gedung Sekolah SD/MI 9 6 Gedung Sekolah SMP 2 7 Gedung Sekolah SMA/SMK 2 8 Gedung Perguruan Tinggi 1 9 Pondok Pesantren 2 (Sumber data: Kelurahan Margadana tahun 2021) Dari data di atas menunjukan bahwa Kelurahan Margadana tidak minim pendidikan artinya mempunyai tingkat tatanan pendidikan yang bermacam- macam, mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Hal ini menjunjukkan bahwa pendidikan suatu hal yang penting bagi warga Kelurahan Margadana, karena dengan pendidikan maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan juga terdapat sarana Pendidikan yang mempunyai fasilitas memadai. Kelurahan Margadana merupakan sebuah Kelurahan yang memiliki penduduk dengan tamatan sarjana sudah cukup banyal yaitu sebanyak 260 orang, dan paling tinggi 38
39 adalah penduduk tamatan SD dimana jumlahnya sebanyak 4.536 orang, disusul dengan penduduk tamatan SLTA yaitu 2.876 orang. 4. Sosial Keagamaan Di Kelurahan Margadana mayoritas memeluk agama Islam terdapat kegiatan sosial keagamaan berjalan dengan lancar, untuk sosial keagamaan di Kelurahan Margadana mempunyai kegiatan rutin yakni LP2A (Lembaga Pengajian, Pengamalan dan Pendidikan Agama) yang dilaksanakan rutin setiap malam ahad secara bergilir di Musholla/Masjid yang ada di Kelurahan Margadana. Selain itu terdapat juga kegiatan tradisi berupa ruwat sedekah bumi yang masih aktif dilaksanakan dalam satu tahun sekali yakni di bulan suro (muharram). Serta peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi SAW. Data Sarana Ibadah Kelurahan Margadana No Jenis Tempat Ibadah Jumlah 1 Masjid 8 2 Mushola 21 3 Gereja 0 4 Pura 0 5 Vihara 0 6 Klenteng 0 (Sumber data: Kelurahan Margadana tahun 2021) Berdasarkan dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Margadana merupakan masyarakat yang religius dan yang peling banyak jenis tempat ibadahnya adalah Mushola yaitu sebanyak 21 dan Masjid sebanyak 8 bangunan. 5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Margadana sama dengan masyarakat lainnya dalam hal kehidupan yang membutuhkan makanan dan pekerjaan supaya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas
kebutuhan yang terbatas tersebut. di Kelurahan Margadana mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang, ada juga sebagian warganya yang menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti TNI dan Polri dan yang lainnya. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Margadana No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 TNI/POLRI 33 2 Pegawai Negeri Sipil 98 3 Pengusaha 85 4 Tani 280 5 Pedagang 566 6 Pensiunan 187 7 Nelayan 12 8 Buruh Industri 280 9 Buruh Bangunan 547 10 Lain-lain 6.788 (Sumber data: Kelurahan Margadana tahun 2021) Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat di Kelurahan Margadana menggeluti berbagai jenis pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan data dari PPLS 2015 (yang mendapat BPNT) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, jumlah keluarga miskin yang menerima Raskin di Kelurahan Margadana pada awal tahun 2017 yaitu sebanyak 604 Kepala Keluarga 40
B. Pelaksanaan Pernikahan Paksa di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal 1. Pernikahan Secara Paksa di Kelurahan Margadana Setelah penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Margadana selama kurang lebih satu tahun dari mulai tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 ada temuan-temuan yang penulis dapatkan dari wawancara yakni kepada pelaku yang dipaksa untuk menikah di wilayah Kelurahan Margadana. Adapun hasil wawancara antara peneliti dan juga pihak terkait yakni orang yang dipaksa untuk menikah disertai keterangan dari orang tua dari anak yang dipaksa untuk menikah di Kelurahan Margadana2 : 1) Eva Khairani Eva Khairani berusia 24 tahun berpendidikan akhir SMK yang merupakan anak dari Nur Yanto (58 tahun) dengan pasangan Ahmad Nizar berusia 26 tahun berpendidikan akhir Madarasah Aliyah, yang merupakan anak dari Suratman (62 tahun), mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Adapun hasil wawancara dengan Eva sebagai berikut: Saya menikah dengan Ahmad Nizar karena atas dasar paksaan dari orang tua saya, karena ke khawatiran orangtua apabila terjadi pergaulan bebas, pengangguran baiknya saya dikawinkan saja. Faktor adanya perkawinan paksa adalah kedua orangtua saya, karena mereka menganggap bahwa saya sudah sangat cukup umurnya untuk menikah, disisi lain atas perhatian orangtua terhadap masa depan anaknya yakni tanggung jawab untuk menikahkan. Pertama yakni adanya tawaran menikah dari orangtua pada tahun 2015, akan tetapi saya masih belum siap untuk menikah, di kemudian waktu orangtua kembali menanyakan tentang kesiapan saya untuk menikah dengan Ahmad Nizar, dan seiring berjalannya waktu di tahun 2016 tepatnya di bulan sya'ban orangtua memaksa saya untuk menikah dengan Ahmad Nizar. Pernikahan saya dilangsungkan dengan resmi secara agama dan tercatat pada bulan Syawal. Dengan alasan orangtua memaksa kawin terhadap saya adalah karena adanya umur yang sudah cukup dan juga untuk menjaga kehormatan keluarga serta menjauhkan dari pergaulan bebas. Sebab itulah saya tidak bisa menolak kehendak orangtua, pernikahan antara saya dengan Ahmad Nizar dilangsungkan pada tahun 2016 yang lalu.3 2 Observasi yang dilaksanakan di Kelurahan Margadana pada 19 Oktober 2021 3 Eva Khairani, Wawancara dengan orang yang dipaksa kawin di Kelurahan Margadana, 25 Okotober 2021, pada pukul 14.30 WIB 41
Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Nur Yanto (58 tahun) yang beralamat di Jl. Banyumas Rt 04 Rw 09 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, merupakan orang tua dari Eva Khairani. Ia berkomenter mengenai hal tersebut sebagai berikut: "iya emang bener, nyong ngawinna si eva karo nizar senajan carane maksa, sebab ya si eva karo nizar ya wis cukup umur, terus hal liyane ben nggo nambah pasedulurane nyong karo keluargane Nizar, sedurunge tah si Eva ne durung gelem terus tahun 2016 tak paksa mbojo akhire gelem, lamon sekirane si eva ora gelem mbojo ya nyong ora pan ngatur uripe maning (sambil tertawa)" (Iya memang benar, Saya menikahkan si Eva karena saya menginginkan dia menikah walaupun ia merasa terpaksa, sebab antara Eva dan Nizar sudah memasuki umur yang sangat cukup, pada awal mulanya Eva tidak mau dengan adanya paksaan dari saya, tapi pada akhirnya di tahun 2016 mau atas paksaan dari saya selaku orangtua, kalau sekiranya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau lagi mengatur hidupnya.4 2) Huzaimah Huzaimah berusia 24 tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Shodiqin (56 tahun) dengan pasangan Rahmad berusia 28 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari Suryadi (61 tahun), mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Huzaimah sebagai berikut: Saya dipaksa untuk menikah oleh orangtua saya dengan laki-laki yang bernama Rahmad, Perkawinan paksa tersebut karena adanya dorongan yang cukup memaksa yakni dari bapak. Karena orangtua selalu memaksa pada akhirnya saya mau karena adanya perintah menikah oleh orangtua. Perstiwa kawin paksa tersebut terjadi pada tahun 2017 yang lalu atas dasar paksaan dari orangtua, dimana saya di kenalkan dengan Rahmad yang sebelumnya orangtua Rahmad dan juga Rahmad sudah mengenal terlebih dahulu dengan orangtua saya tanpa sepengetahuan saya, pada akhirnya saya dikawinkan denga Rahmad karena atas perintah dari orangtua. Di mana orangtua saya bermusyawarah denga keluarga nya Rahmad untuk menentukan kapan pernikahan tersbut dilangsungkan. Dan pada akhirnya saya menikah dengan Rahmad di tahun 2017 dan berlangsung di Kelurahan Margadana. Alasan mengapa saya menikah dengan Rahmad adalah karena adanya kemauan orangtua mereka yang memaksa saya untuk nikah dengan Rahmad. Selainitu juga dari orangtua saya sudah menyukai Rahmad itulah mengapa saya dikawinkan dengan Rahmad.5 4 Bapak Nur Yanto, Wawancara dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya, 25 Okotober 2021, pada pukul 14.30 WIB 5 Huzaimah, Wawancara dengan anak yang dipaksa untuk kawin di Kelurahan Margadana, 18 Oktober 2021, pada pukul 10.00 WIB 42
Peneliti mewawancarai orang tua dari Huzaimah yaitu bapak Shodiqin (59 tahun) yang beralamat di Jl. Kudus gg Bawal baru Rt 07 Rw 06 Kelurahan Margadana kecamatan Margadana, berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut ini: "iyaa bener, nyong ngawina anake nyong si Huzaimah karena nyong peduli masa depane Huzaimah. Terus juga luih apik dari pada ngko pacaran kaya kanca kancane, nyong ya khawatir mbokan terjadi hal sing elek, mending tak kawinna bae karo rahmat sing bocahe bener, nggo masa depane anake nyong juga wongtua kudune memperhatikan" (Iya memang betul, Saya menikahkan anak saya bukan karena tidak perduli sama masa depannya setelah menikah nanti, tetapi lebih baik menurutku ia cepat menikah dari pada pacaran seperti kawannya sebab saya khawatir terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Saya merasa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan lebih baik saya nikahkan saja walaupun terpaksa. Si rahmat juga orang baik yang nantinya bisa membimbing Huzaimah, buat masa depan anak selaku orangtua juga memperhatikan).6 3) Anna Rokhayatun Anna Rokhayatun berusia 24 tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Abdul Rohim (54 tahun ) dengan pasangan Ahmad Fauzi 27 tahun, yang merupakan anak dari Zainudin (59 tahun), mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019. Adapun hasil wawancara dengan Anna Rokhayatun sebagai berikut : Saya mengalami kejadian adanya kawin paksa atas dasar kemauan dari orangtua, karena menurut orangtua sudah cukup umur untuk menikah dan sampai saat ini saya memang belum pernah dekat dengan laki-laki. Orangtua saya adalah yang menjadi faktor utama adanya kawin paksa kepada saya. Karena orangtua beranggapan bahwa orangtua ingin segera melihat anaknya untuk menikah. Peristiwa tersebut ketika saya masih dalam keadaan belum siap untuk menikah, masih dalam keinginan untuk bekerja membantu orangtua akan tetapi orangtua memberi pernyataan bahwa saya akan di nikahkan dengan pilihan orangtua saya yakni Ahmad Fauzi laki-laki yang belum pernah saya kenal sebelumnya, akan tetapi melalui perantara orangtua kemudian saya dapat mengenal lebih dekat. Pada waktu itu adanya kawin paksa yakni ketika orangtua Ahmad Fauzi bersilaturahim dan bermaksud untuk meminang saya, setelah adanya musyawarah atara kedua orangtua kemudian saya mau untuk dinikahkan dengan Ahmad Fauzi karena patuh dengan perintah orangtua. Orangtua beralasan menikahkan saya dengan Ahmad Fauzi supaya hubungan persaudaraan antara kedua orangtua semakin dekat, hal lain juga karena adanya rasa saling suka antara orangtua saya dan 6 Bapak Shodiqin, Wawancara orang tua yang memaksa kawin anaknya, 18 Oktober 2021, pada pukul, 10.30 WIB 43
juga orangtua Ahmad Fauzi, maka pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2019. Peneliti mewawancari bapak Abdul Rohim (54 tahun) yang beralamat di Jl. Probolinggo Rt 05 Rw 05 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, selaku orang tua dari Anna Rokhayatun berkomentar mengenai hal itu: "nyong maksa kawin anake nyong ya mesti ana alesane, ben hubungan kekancane nyong kro keluargane Zainudin luih perek maning, terus ya si Oji umure wis cukup nggo mbojo, dari pada karo wong lia mending kawin karo anake nyong bae, nyong ya wis ngerti karaktere si Oji. Awal mulane ya si Anna ora gelem dipaksa alesane durung pengin kawin, terus ora seneng karo si Oji, tapi ya tak bujuk terus sampe gelem" (saya memaksa kawin anak saya karena ada alasannya suapaya hubungan pertemanan antara keluarga saya dengan keluarganya Zainudin lebih dekat lagi, dismaping itu si Fauzi umurnya sudah dikatakan cukup untuk menikah dari pada nanti menikah dengan orang lain mending sama anak saya saja, saya juga sudah tau karakternya si Fauzi. Awal mulanya anak saya tidak mau untuk menikah terus tidak suka sama si Fauzi tapi saya bujuk dan saya paksa beberapa kali akhirnya dia mau untuk menikah dengan si Fauzi).7 4) Eka Setiawati Eka Setiawati usia 26 tahun pendidikan terkahir SMK yang merupakan anak dari Satibi (61 tahun) dengan pasangan Ahmad Ghofari usia 28 tahun pendidikan terakhir (D3) merupakan anak dari Khoirin (64 tahun) mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019. Adapun hasil wawancara dengan Eka Setiawati sebagai berikut : Pernikahan yang terjadi terhadap saya tidak lepas dari adanya paksaan dari orangtua saya, pada awalnya saya tidak mau untuk di nikahkan dengan Ahmad Ghofari, karena memang saya belum mengenal lebih dekat bagaimana sifat dan karakternya Ahmad Ghofari. Karena orangtua saya ideal sekali untuk melangsungkan beranggapan bahwa saya sudah pernikahan, selain itu juga orangtua merasa khawatir apabila saya perawan tua dan nanti mendapatkan pasangan yang salah atau tidak bertanggung jawab. Peristiwa kawin paksa terjadi yakni mulanya dari orangtua saya yang sering bertemu dengan Ahmad Ghofari, kemudian orangtua merasa tertarik dengan Ahmad Ghofari untuk di jodohkan dengan saya. Dan selanjutnya di adakan musyawarah kedua orangtua dan juga saya bahwa saya akan secepatnya untuk dinikahkan dengan Ahmad Ghofari. Alasannya adalah karena faktor umur yang sudah cukup untuk menjalani pernikahan. Dalam hal lain saya juga bisa mencari pasangan sendiri tanpa adanya paksaan orangtua, 7 Bapak Abdul Rohim, Wawancara orang tua yang memaksa kawin anaknya, 23 Oktober 2021, pada pukul, 15.00 WIB 44
tetapi orangtua juga belum sepenhnya mengabulkan permintaan saya. Dan akhirnya saya memenuhi perintah orangtua saya8 Peneliti mewawancari bapak Satibi (61 tahun) yang beralamat di Jl. Temanggung gg Musholla Baitul Muqorrobin Rt 07 Rw 04 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, selaku orang tua dari Eka Setiawati berkomentar mengenai hal itu: "tujuane nyong ngawinna anak ya ana benere, anak ya juga due pilihan tapi wongtua juga ndueni kepenginan sebab anake nyong termasuke wis tua ora gelem mbojo-mbojo ya kudune nyong sebagai wongtua tanggung jawab karo masa depane anak, nyong juga umure wis tua ben bisa menangi anak wadone nyong mbojo, terus juga nyong ya wis kenal karo ghofar sering dolanan manuk bareng dadi tak kawinna bae karo anake nyong. Pertamane anake nyong ora gelem karo ghofar jare ngko nggolet pasangan dewek, alesane bisane gelem karena tak mein permintaan ben gelem karo si ghofar" (tujuan saya menikahkan anak ya ada benarnya, terkadang anak punya pilihan dan orangtua juga punya keinginan, sebab anak saya tergolong tua tapi belum mau untuk menikah saya sebagai orangtua juga bertanggung jawab atas masa depan anaknya, umur saya juga sudah tua supaya bisa melihat anak perempuan saya menikah, disamping itu saya sudah mengenal ghofar karena sering main burung kicau bareng jadi saya nikahkan saja dengan anak saya. Awal mulanya anak saya tidak mau sama ghofar nanti bisa mecari pasangan sendiri, alasan mau menikah dengan ghofar karena saya memberikan permintaan asalkan mau menikah dengan si Ghofar)9 5) Andriyani Rahayu Andiyani Rahayu 23 tahun pendidikan terakhir D3 yang merupakan anak dari Agus Salim (52 tahun) dengan pasangan Irfan Maulana 28 tahun pendidikan terakhir (S1) yang merupakan anak dari Muhammad Sholihin (60 tahun) mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2020. Adapun hasil wawancara dengan Andriyani Rahayu sebagai berikut : Saya menjalani pernikahan yang dimana perknikahan ini terjadi karena adanya paksaan dari orangtua. Dimana orangtua saya akan menikahkan saya dengan Irfan Maulana tanpa adanya permberitahuan terlebih dahulu kepada saya. Paksaan untuk menikah tersebut terjadi di tahun 2020 di masa pandemi. Kedua orangtua bermaksud menjodohkan dengan Irfan Maulana. Orangtua merasa bahwa Irfan Maulana sangatlah seimbang apabila menikah dengan saya. Pada waktu itu antara kedua orangtua dengan orang tua Irfan Maulana membahas perihal seputar pernikahan yang nantinya akan di langsungkan 8 Eka Setiawati, Wawancara dengan anak yang dipaksa untuk kawin di Kelurahan Margadana, 23 Oktober 2021, pada pukul 20.00 WIB 9 Bapak Satibi, Wawancara orang tua yang memaksa kawin anaknya, 23 Oktober 2021, pada pukul, 11.30 WIB 45
antara saya dengan Irfan Maulana, dari hasil musyawarah antar kedua orangtua maka saya dengan Irfan Maulana melangsungkan pernikahan di tahun 2020. dikarenakan antara keluarga saya dan juga keluarga Irfan Maulana masih ada hubungan saudara tapi bukan sedarah, alasan dari orangtua memaksa kawin adalah agar tali silaturahim terjaga dan bisa lebih dekat lagi.10 Peneliti mewawancari bapak Agus Salim (52 tahun) yang beralamat di Jl. Banyumas Rt 02 Rw 02 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, selaku orang tua dari Andriyani Rahayu berkomentar mengenai hal itu: "nyong ngawinna si Andri karo Irfan ben hubungan keluargane nyong nambah perek, soale pancen jarang ketemu karo keluargane Irfan paling ya ketemu setahun sepisan wayah bada tok, makane nyong maksa Andri kon mbojo ya tujuane ben tambah perek pasedulurane" (saya memaksa Andri dan Irfan untuk menikah supaya hubungan keluarga saya dengan keluarga Irfan itu semakin dekat, soalnya memang kita jarang sekali bertemu dengan keluarga Irfan, paling bisa ketemu kalo hari raya satu tahun sekali, makanya saya memaksa Andri menikah dengan Irfan tujuannya supaya hubungan silaturahim persaudaraan semakin dekat).11 2. Pendapat Masyarakat Terhadap Kawin Paksa di Kelurahan Margadana Hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Margadana, masyarakat sangat ta'at terhadap ajaran agama Islam, ini terbukti dengan banyaknya yang menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dengan sesama manusia seperti tolong- menolong. Orangtua di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal belum memahami secara mendalam terhadap aturan yang ada, mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun kebawah maupun 21 tahun ke atas. Mereka hanya berpendapat selama anaknya belum menikah tidak menjadi permasalahan, karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman dalam hal pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang sudah berusia 21 tahun atau yang sudah dianggap dewasa oleh Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga 10 Andriyani Rahayu, Wawancara dengan anak yang dipaksa untuk kawin di Kelurahan Margadana, 27 Oktober 2021, pada pukul 17.00 WIB 11 Bapak Agus Salim, Wawancara orang tua yang memaksa kawin anaknya, 29 Oktober 2021, pada pukul, 09.30 WIB 46
sebagian Ulama atau Ustadz dan masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam hal tersebut. Mengenai hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat seperti Tokoh Agama, Asatidz dan juga Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Desa sebagai berikut : 1. Ustadz H.M. Tauhid Muslim (Tokoh Agama) Beliau adalah tokoh Agama yang ada dilingkungan Kelurahan Margadana, aktifitas beliau adalah menjadi Imam Besar Masjid Raya Al-Abror dan juga merangkap beberapa Organisasi Msyarakat salah satunya adalah di MWC NU dan juga ketua LP2A (Lembaga Pengajian, Pengamalan dan Pendidikan Agama Islam) beliau berpendapat yang pada intinya sebagai berikut : (Kalau kita melihat menurut Islam ada Ulama yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak tanpa izin, tapi ada pula ulama yang mengatakan boleh menikahkan anak walaupun tanpa izin inilah pendapat ulama Syafi'iyyah. Bisa jadi pendapat inilah yang dipegang oleh orang tua yang ada di sini, makanya anaknya dipaksa kawin, akan tetapi walupun begitu kembali ke pada pihak yang memaksa, kita tidak bisa memastikan apa alasan dasarnya kenapa anaknya dipaksa. Anak adalah tanggung jawab orang tua selama belum menikah, maka orang tuanya bisa memaksa kawin anak perempuannya selama belum pernah menikah, hal ini menurut Mazhab Syafi'i. Tidak menjadi permasalahan anak dipaksa menikah asalkan demi kebaikannya)12 2. Ustadz H. Muhammad Hadi Mulyono, M.Pd (Tokoh Masyarakat) Beliau merupakan salah seorang ustadz yang berada di lingkungan Kelurahan Margadana. Kegiatan sehari-hari beliau aktif di Kementrian Agama Kota Tegal dibidang Penyelenggara zakat dan wakaf. Beliau memberikan pendapat tentang pernikahan secara paksa sebagai berikut : (Nikah paksa dalam islam hukum asalanya diperbolehkan tetapi dengan beberapa catatan, diantaranya adalah orang yang menikahkan itu adalah orang tuanya sendiri yaitu seorang bapak atau ayah. Kemudian calon yang diajukan oleh ayah yang mau dinikahkan oleh ayah kepada anaknya adalah sepanjang orang tersebut kafa'ah (sepadan) seimbang dalam sisi keilmuan, kekayaan, akhlaq. Jadi meskipun orang tua boleh menikahkan paksa anaknya, tetapi orang tua tidak boleh 12 H.M. Tauhid Muslim, Wawancara salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Margadana, 29 Oktober 2021, pada pukul 16.30 WIB 47
gegabah mencarikan jodoh yang mana tidak pantas diberikan untuk putrinya. Tetapi jika anak perempuan tersebut seorang janda maka tidak diperbolehkan untuk dipaksa, hal ini khusus bagi seorang gadis. Istilah dalam kitab adalah wali mujbir, wali yang bisa memaksa anak gadisnya, seorang kakaknya pun tidak bisa memaksa, hanya ayah dan kakek. Meskipun wali mujbir diperbolehkan menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak ditanya terlebih dahulu, sepanjang terjadi kafa'ah maka boleh-boleh saja, namun alangkah bijaknya dipertemukan dahulu dan lebih bijak lagi jika seorang ayah bertanya terlebih dahulu kepada putrinya. Bukan berarti wali mujbir mempunyai hak memaksa dan kemudian bisa memaksa anak perempuannya seenaknya sendiri. Dalam pandangan umum lil maslahah (istilah perbandingan hukum) menjadi hukum yang maslahah dengan cara seorang anak perempuan ditanya terlebih dahulu).13 3. Slamet Sugiarto, A.Md (Lurah Margadana) Beliau merupakan kepala pemerintahan di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Beliau juga berpendapat tentang praktek pernikahan secara paksa oleh orangtua sebagai berikut : (Semua apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya walaupun karena dipaksa, itulah yang terbaik terhadap anaknya, karena orang tua tidak mau apa yang dilakukannya tidak baik terhadap anaknya. Lagi pula kalau kita melihat zaman dahulu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin walupun anaknya sudah besar, kita melihat mereka sekarang bisa bahagia, kalau pertengkaran tidak bisa dihindarkan, yang namanya pernikahan itulah cobaan, semua itu dikembalikan kepada orangnya bagaimana cara menghadapinya).14 13 H.M. Hadi Mulyono, Wawancara salah satu Tokoh Masyarakat di Kelurahan Margadana, 29 Oktober 2021, pada pukul 18.30 WIB 14 Bapak Slamet Sugiarto, Wawancara Lurah Margadana, 29 Oktober 2021, pada pukul 10.00 WIB 48
BAB IV ANALISIS PRAKTEK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH A. Apa Faktor Yang Melatar Belakangi Menikahkan Anak Secara Paksa dan Bagaimana Praktik Kawin Paksa Yang Terjadi di Kelurahan Margadana Hasil interveiw yang peneliti lakukan di Kelurahan Margadana, masyarakat sangat ta'at terhadap ajaran agama Islam, ini terbukti bahwa dengan banyaknya yang menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan dengan Allah (Habluminallah) maupun dengan sesama manusia (Hablumminannas) seperti tolong-menolong. Pada dasarnya adalah keterkaitan tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, mereka akan terus mengembangkan keturunan suku manusia.1 Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan sorang anak dari keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam selalu memberi jalan untuk itu. Agama selalu memberi jalan hidup kepada manusia, supaya manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga gagal karena tidak mendapat karunia anak. Selain itu tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan naluriah dalam hidup manusia.2 Perkawinan merupakan sebuah fitrah dari manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah, bukan dengan cara-cara yang sangat kotor dan menjijikan, seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina dan lain sebagainya yang sudah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. Perkawinan juga dapat memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Perkawinan bisa menunjukan sebuah kedamian atau ketenangan hidup serta cinta kasih sayang dalam keluarga. Orang yang belum menikah akan mengalami perlakuan yang tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian, baik itu merugikan diri sendiri, orang lain maupun 1 Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), 38 2 Ibid, 38 49
seluruh masyarakat, karena manusia mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut seringkali membawa perilaku yang buruk.3 Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi pondasi pertama berdasarkan kasih dan sayang.4 Faktanya adalah bahwa manusia di dunia tidak hidup sendiri, tetapi masyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk bisa bahagia. Kedamaian dan ketenangan anggota keluarga dapat mencapai kebahagiaan dengan adanya ketenangan dan ketentraman didalam keluarganya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan faktor terpenting dalam menentukan kedamaian dan ketentraman sosial. Kedamaian dan ketenangan sebuah keluarga bergantung pada suksesnya pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kesadaran anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya menciptakan keharmonisan. Allah membentuk kesatuan keluarga melalui perkawinan antara suami dan istri untuk membentuk kedamaian dan ketenangan, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama warganya. Menumbuhkan keseriusan orang-orang yang berusaha mencari rizki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.5 Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perilaku orang yang belum menikah seringkali masih dipengaruhi oleh emosi sehingga kestabilan dan rasa tanggung jawabnya menurun. Kita melihat bahwa orang yang sudah menikah dalam mengatur kendaraannya tertib, pekerja yang sudah menikah lebih banyak menggunakan hartanya, dan orang yang sudah menikah lebih efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan keluarga. Tidak banyak pemuda-pemudi yang belum menikah akan memikirkan masa depannya, mereka akan memikirkan hari ini, kemudian memikirkan bagaimana mendapatkan bekal yang memenuhi kebutuhan keluarga setelah mereka menikah. Begitu pula setelah memasuki tahap pernikahan, calon ibu harus tahu bagaimana menggunakan uang untuk mencukupi kebutuhan. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan ini mendorong semangat mencari kekayaan, yang tidak hanya untuk persiapan dirinya, tetapi juga untuk kehidupan keluarga dan kehidupan dirinya dan keluarganya. Pada dasarnya semua tujuan pernikahan di atas bermuara pada satu tujuan, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri sehingga tercipta 3 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, Ilmu Fiqh., 67 4 Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), 38 5 Ibid, 38 50
122 kedamaian dalam keluarga. Alquran menyebutkan "sakinah" (ةنيكسلا), mawadah, warahmah. Untuk mewujudkan predikat tersebut, sebuah keluarga tidak hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat, kemudian ia juga harus ramah disekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, setiap anggota akan saling menyayangi, saling membantu, menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, saling memahami dan sadar serta bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.6 Akan tetapi dalam persoalan yang terjadi di pemahaman masyarakat Kelurahan Margadana terhadap ajaran agama Islam dan hukum positif tentang perkawinan sebagian besar masih kurang, kebanyakan dari masyarakatnya mengikuti apa yang dilakukan orang- orang yang dianggap ulama dan orang tua terdahulu. Dari uraian diatas penulis mengambil inti dari faktor-faktor yang menyebabkan orang tua untuk memaksa anaknya menikah walaupun usia si anak sudah dianggap dewasa oleh undang-undang perkawinan sebagai berikut ini: 1. Faktor Lingkungan Keluarga Keluarga adalah unit kecil yang berada di lingkungan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, orang tua merupakan faktor pendorong yang paling utama terjadinya pernikahan secara paksa, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya apabila sudah menginjak usia dewasa, hal ini merupakan hal yang sudah biasa dilaksanakan di kalangan masyarakat Kelurahan Margadana, sebab keluarga yang memiliki anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya menjadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Masyarakat di Kelurahan Margadana umumnya tidak menganggap pentingnya umur anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan berumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjadi jaminan untuk mencapai kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh),aqil (baligh) bagi masyarakat desa di Kelurahan Margadana ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya dan bagi laki- laki sudah di sunat atau mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tandatanda tersebut 6 Ali Imron, Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani, Jurnal Muasawa, Vol 3 No.2, September (Yogyakarta: PSW, 2004), 51
pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh pada anaknya, terutama orang tua anak gadis, karena itu banyak orang tua dari pihak perempuan tidak bisa menolak seseorang yang datang untuk meminang anaknya. Selain orang tua, kemauan diri sendiri juga pendorong terjadinya pernikahan secara paksa di Kelurahan Margadana, hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri, maka mereka merasa sudah tidak lagi membutuhkan saran dari orang tua. Orang tua melaksanakan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain ; a. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah. b. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab. c. Mendekatkan kembali hubungan persaudaraan. 2. Faktor Ekonomi Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan cara menjodohkan dengan pilihannya. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa menggurangi beban ekonomi orang tua. Dengan penyebab salah satunya orang tua merasa tidak sanggup lagi membiayai anaknya, orang tua juga mendorong anaknya untuk menikah agar segera mandiri. 3. Faktor Pendidikan Sebagai orang tua yang masih belum faham tentang pentingnnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal itu terjadi setelah anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan belum. Para orang tua menganggap perempuan dimata keluarga setinggi apapun pendidikannya pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan tinggi dianggap tidak begitu penting. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Dengan 52
rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.7 4. Tanggung Jawab Orang Tua Sebagian masyarakat di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, maka kapan pun bisa untuk menikahkan anaknya. mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua. B. Bagaiman Analisis Pelaksanaan Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Margadana Dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah Tujuan dari Hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.8 Salah satu hukum yang diatur oleh hukum Isalam adalah Sadd al-Dzari'ah. Sadd al-Dzari'ah berarti mencegah atau menutup sesuatu yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Hukum syari'at pada dasarnya yang ditetapkan oleh Allah ditunjukkan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik- baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat)9 Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. 7 Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Of Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1 (April 2016), hal. 50. 8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 54 9 Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 329-330 53
54 Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.10 Kebutuhan sekunder manusia (hajiyat) secara prinsi adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka.11 Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.12 Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melnggar ketentuan kebutuhan pokok terkecuali terdapat di dalam hitan dan tidak ada bahan makanan selain binatang contohnya babi. Pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam Islam, namun karena Untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 185: َرْهَّشلا ُمُكْن م َش َد ه ْنَمَف ۗ ُدْي رُي َلََو َرْسُيْلا ٥٨١ ل ل هْي ف م ٍتٰن يَ بَو ٍاَّن ناَقْرُفْلاَو ى ٰدُهْلا َن ُهٰ للا م ٍماَّيَا ۗ ب ُدْي رُي اًضْْي رَم ُمُك ْن َنْوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَلَو ْمُكى ٰدَه اَم ىٰلَع َهٰ للا اوُر بَكُت لَو َةَّد عْلا ُنٰاْرُقْلا ىًدُه ةَّد عَف ْوَا ىٰلَع ٍرَفَس َرَخُا
َل زْنُا ي ذَّلا َناَضَْمَر ُرْهَش ۗ ۗ ّْ ْنَمَو َناَك اوُل مْكُت لَو ُهْمُصَيْلَ ف ُمُك ب ۗ َرْسُعْلا "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 10 Ibid, 334 11 Ibid, 333-336 12 Ibid, 339-340.
Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"13 Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Praktek pernikahan atas paksaan orangtua di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Tinjauan Maslahat Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Praktik pernikahan atas paksaan orangtua di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Menjaga dari perilaku zina Banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja. 2) Menjaga kehormatan Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam.Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan dini cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya. b. Tinjauan Mafsadat Tinjaun dari mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan yang dilakukan secara paksa oleh orangtua terhadap anak. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dari keberlangsungan rumah tangga Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pelaku pernikahan atas dasar paksaan oleh orang tua awalnya menolak dengan yang orang tua perintahkan, karena mungkin desakan keluarga dan juga paksaan pada akhirnya anak tersebut mematuhi keinginan dari 13 diakses pada 5 Desember 2021 55
orang tua karena birrul walidain, karena untuk melindungi nama baik atau kehormatan dirinya dan keluarga, karena yang dikhawatirkan oleh orangtua adalah ketika nanti anaknya terjerumus kedalam perzinaan, pergaulan bebas dan segala bentuk perilaku negatif lainnya yang akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. 2) Resiko terjadinya perceraian Pernikahan secara paksa cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental, maka bisa dimungkinkan terjadi perselingkuhan karena perasaan menyesal karena telah memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang bukan benar benar dicintainya. Dan tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian. Kalupun bisa menjalin pernikahan atas paksaan, ya berlangsung seadanya. Kalaupun itu berjalan terus akan menjadi suatu kebosanan dan memicu kerentana dalam rumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek Sabab (penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia di mana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah seperti berubahnya waktu siang menjai malam, dan penyebab yang beradadalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas manusia terbagi lagi menjadid dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i.14 Jika melihat dan dikembalikan dari aspek sebab, sebenarnya pernikahan atas paksaan orangtua adalah jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya adalah, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya baik secara taklifi maupun wad'i. dari aspek ini seharusnya pernikahan secara paksa harus dikembalikan kepada hukum taklifi terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum wad'i dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan pernikahan atas paksaan orangtua, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang mangaturnya meskipun hukumnya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia. 14 Amir Syariffuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 331-336. 56
2015), 15 Adapun praktek pernikahan atas paksaan orang tua di Kelurahan Margadana menurut penulis boleh saja dilakukan, namun apabila praktek pernikahan tersebut memberi banyak dampak negatif terhadap mental sang anak lebih baik praktek pernikahan secara paksa tersebut lebih baik jangan dilakukan. Jika memang kedua calon mempelai tetap ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu: "Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, tetapi biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya".15 Hukum Perkawinan sendiri dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu: wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Jadi jika ada seorang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan karena dengan menikah maka akan dapat memelihara manusia dari kejahatan maupun kerusakan. Seperti sabda Nabi SAW yang artinya: "Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia menemui Utsman di Mina dan dia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya pun menyingkirkan ke tempat sepi. Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat meningatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?" Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW"16 Adapun praktek pernikahan atas paksaan orangtua adalah sebuah perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan yang mana praktik pernikahan secara paksa tersebut diterapkan untuk menjaga kemaslahatan, keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah: ح لاَصَمْلا بْلَج ىٰلَع مَدَقُم د ساَفَمْلا ُءْرَد 15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), 402 16 Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 57
58 "Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"17 Jika dikaitkan dengan satu hal yang terjadi, baik maupun buruknya yang menjadi kepercayaan masyarakat tersebut berkaitan dengan keridhoan Allah, seperti dalam hadits: ٰیلَص هٰ للا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق اَمُهْ نَع ُهٰ للا َي ضَر َرَمُع نْب هٰ للا ُدْبَع ْنَع طْخُش ي ف هٰ للا ُطْخُشَو نْي َد لاَوْلا اَض ر ي ف هٰ للا اَض ر :مَلَسَو هْيَلَع هٰ للا )مكاحلاو نابح نبا هححصو يذمر تلا هجرخأ( نْيَد لاَوْلا "Dari Abdullah bin 'Amrin bin Ash r.a ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua". (H.R.A Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).18 17 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 455 18 Maria Hidayah, Surga Dibawah Kaki Ibu (Klaten: Cable Book, 2012), 34.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1. Bahwa dalam praktek pernikahan secara paksa oleh orangtua terhadap anak yang dilakukan di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal masih sering terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi yakni ; a. Faktor ekonomi Alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa menggurangi beban ekonomi orang tua. b. Faktor keluarga Ke khawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan persaudaraan. Mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua. c. Faktor tanggung jawab Sebagian masyarakat di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, maka kapan pun bisa untuk menikahkan anaknya. mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua. d. Faktor pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan. 2. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder 59
(hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat) Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kebutuhan sekunder manusia (hajiyat) secara prinsi adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan secara paksa oleh orangtua di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana. Tinjauan Maslahat Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan secara paksa di Kelurahan Margadana yang dapat mencegah dari perilaku zina banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah dari keberlangsungan rumah tangga Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pelaku pernikahan atas dasar paksaan oleh orang tua awalnya menolak dengan yang orang tua perintahkan, karena mungkin desakan keluarga dan juga paksaan pada akhirnya anak tersebut mematuhi keinginan dari orang tua, karena untuk melindungi nama baik atau kehormatan dirinya dan keluarga, karena yang dikhawatirkan oleh orangtua adalah ketika nanti anaknya terjerumus kedalam perzinaan, pergaulan bebas dan segala bentuk perilaku negatif lainnya yang akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu: "Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, tetapi biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya". Jadi jika ada seorang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan karena dengan menikah maka akan dapat memelihara manusia dari kejahatan maupun kerusakan. 60
B. Saran Dari hasil observasi yang penulis laksanakan tentang pernikahan secara paksa menurut perspektif Sadd al-Dzari'ah maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait pelaksanaan pernikahan secara paksa sebagai berikut: 1. Kawin paksa sekarang ini sudah tidak relevan lagi, jadi bukan jamanya lagi bagi orang tua untuk memaksakan kehendak menikahkan anaknya tanpa menanyakan apakah si anak mau menikah atau tidak. Dengan memberi ruang yang lebih luas kepada anaknya untuk menentukan jodohnya masing-masing itu merupakan sikap yang lebih bijaksana dari pada menjohkan anaknya dengan paksa. Komunikasi yang baik diantara orang tua dan anak dalam menentukan pilihan sangat di perlukan di sini peran orang tua sebagai pembimbing anaknya untuk memilih dan memilah calon pendamping hidupnya. 2. Perlu adanya solusi kepada masyarakat Islam terkait dengan hukum Islam di Indonesia, sehingga masyarakat akan dapat memahami dan mengkritisi hukum yang berlaku bagi mereka sebagai Umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia. 3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pernikahan yang dilaksanakan secara paksa oleh orangtua dalam menghadapi berbagai macam tradisi yang ada (tidak hanya persoalan nikah dengan paksaan), akan tetapi masyarakat juga harus mengerti betul mana yang dapat menguatkan akidah serta mana yang dapat melemahkan akidah itu sendiri. C. Penutup Demikian skripsi yang dapat ditulis. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Aamiin. 61
DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainuddin, 2014 Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika Ali bin Ahmad bin Sa"id bin Hazm azh-Zhahiri, 1998 al-Ahkam fi Ushul al- Ihkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Ali, Daud, Muhammad, 2001 Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Arikunto, Suharsimi, 2002 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta : PT. Rineka Cipta. Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini al-Murtadha az- Zabidi Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital al- Maktabah asy-Syamilah versi 2.09. Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar- Razi, Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi), juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy- Syamilah, versi 2.09. Al-Qarafi, 1998 Tanqih al-Fushul fi Ilm al-Ushul Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah As'ad, Aliy, 1979 Terjemah Fathul Mu'in Yogyakarta : Menara Qudus Abu, Zahrah, Muhammad, 1958, Ushul Fiqh 2 Beirut : Daar Al-Fikr Azwar, Saifudin, 2006 Metode Penelitian Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dr. Elliwarti Maliki: Fiqh-Al-Mar"ah Perspektif Perempuan" Fatchurrahman, dan Yahya, Mukhtar, 1986 Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, Bandung: PT. Al-Ma'arif Ghazali, Rahman, Abd, 2003 Fiqh Munakahat Bogor: Kencana Hassan, 1985 Tarjamah Bulughul Maram Bandung: Diponegoro Hidayat, Taufiq, 2009 Rekontruksi Konsep Ijbar, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.I , No. 1, Purworejo: STAI An-Nawawi Hidayah, Maria, 2012 Surga Dibawah Kaki Ibu, Klaten: Cable Book Haroen, Nasrun, 1997 Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Huda, Miftahul, 2009 Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press diakses 21 Agustus 2021 dalam
diakses 9 Agustus 2021 diakses pada 6 Oktober 2021 diakses pada 30 November 2021 diakses pada 2 Desember 2021 diakses pada 2 Desember 2021 diakses pada 2 Desember 2021 diakses pada 5 Desember 2021 Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki asy-Syathibi, 1997 al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh Beirut: Darul Ma'rifah Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1996 A'lam al-Muqi'in Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, 2015 Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 2008 Ahmad Munir "Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis" Vol.5/No.2/Juli-Des Jurnal Al-Ahkam, 2013 Abu Bakar "Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan" Vol. 8 No. 1 bulan Juni Jurnal Of Hukum Keluarga, 2016 Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Vol. 1, No. 1 bulan April Jalaluddin as-Suyuthi, 1999 al-Asybah wa an-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Kurniawan, Farhan, 2013 Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jakarta: Pustaka Al- Kautsar Kamus Besar Bahasa Indonesia Khallaf, Abdul, Wahab, 1991 Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers Margono, S, 2003 Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2 Jakarta : Rineka Cipta Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, 1999 Lisan al-Arab Beirut: Dar Shadir Muhammad bin Ali asy-Syaukani, 1994 Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al- Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 1999 al-Umm, juz 7, dalam Kitab Digital alMarji' al- Akbar. Beirut: Dar Shadir
Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqi'in, islamic book jilid 5, lihat juga Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, Beirut: Dar Shadir Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, 1996 I'lamul Muqi'in Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini, 1998 (al- Murtadha az-Zabidi), Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus, Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyah Munir, Ahmad, 2008 Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis, dalam Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.5/No.2/Juli- Desember 2008, Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo. Rofiq, Ahmad, 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Sandu, Sirtoyo & Ali, Sodiq, 2015 Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta : Literasi Media Publishing Skripsi Muhammad Yusuf, 2016 "Tijauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa dan Implikasi Hukumnya" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Skripsi Muhammad Bashori S.R, 2017 "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Skripsi Sry Irnawati, 2015 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua" UIN Alauddin Makasar. Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2006 Penelitian Hukum Normatif Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami Suryabrata, Sumadi, 1995 Metode Penelitian Jakarta : Raja Grafindo Persada Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi, 2003 Al Muhazzab Fii Fiqh Al Imam As Syafi'I, Bairut-Libanon: Darul Ma'rifah. Syarifudin, Amir, 2001 Ushul Fiqh 2 Jakarta : Logos Wacana Ilmu Salim, Agus, 2002 Risalah Nikah Jakarta: Pustaka Amani Zuhayli, Wahbah, 1986 Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, Damaskus : Dar al-Fikr
LAMPIRAN 1. Wawancara dengan bapak Nur Yanto 58 tahun orangtua dari Eva Khairani pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 14.30 di rumah orangtua Eva Khairani 2. Wawancara dengan bapak Shodiqin 56 tahun orangtua dari Huzaimah pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.30 di rumah orangtua Huzaimah
3. Wawancara dengan bapak Abdul Rohim 54 tahun orangtua dari Anna Rokhayatun pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 15.00 di posko ronda 4. Wawancara dengan bapak Satibi 61 tahun orangtua dari Eka Setiawati pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 11.30 di rumah orangtua Eka Setiawati
5. Wawancara dengan bapak Agus Salim 52 tahun orangtua dari Andiyani Rahayu pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.30 di kantor Kelurahan Margadana 6. Wawancara dengan Ust H.M. Hadi Mulyono selaku tokoh masyarakat Kelurahan Margadana pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18.30 di rumah Ust. H.M. Hadi Mulyono
7. Wawancara dengan Slamet Sugiarto A.Md selaku Lurah Margadana pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 10.00 di kantor Kelurahan Margadana
RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap : Muhammad Alifudin 2. Tempat & Tgl Lahir : Tegal, 20 Desember 1999 3. Alamat Rumah : Jl. Pati No.47 RT 04 RW 05 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal 4. Handphone : 082325294513 5. E-mail : B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal : a. TK Pertiwi b. SD N Margadana 2 tahun 2005-2011 c. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2. Pendidikan Non-Formal : a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah PUI b. Madrasah Mu'allimin Addiniyah Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampog Brebes tahun 2011-2017 Semarang, 21 Desember 2021 Penulis, Muhammad Alifudin NIM 1702016063