Pengalaman Perempuan Menghadapi Penggusuran Paksa & Banjir Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) 2020
TAK PUPUS MENGHARAP PELANGI: PENGALAMAN PEREMPUAN MENGHADAPI PENGGUSURAN PAKSA DAN BANJIR PENANGGUNG JAWAB: Arif Maulana Tunggul Sri Haryanti DESAIN COVER & TATA LETAK: Arijal Hadiyan PENULIS: Citra Referandum M. Muhammad Rasyid Ridha S. Sustira Dirga Rizki Zakariya Rivani PENELITI: Citra Referandum M. Muhammad Rasyid Ridha S. Tunggul Sri Haryanti Anastasia Resti Ermalasari Sustira Dirga Rizki Zakariya PENYUNTING: Mike Verawati Tangka Citra Referandum M. Cetakan Pertama, Desember 2020 ISBN 978-602-61784-9-7 PENERBIT: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3912377 E-Mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id Website: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Tak Pupus Mengharap Pelangi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Penggusuran Paksa dan Banjir DISCLAIMER: "Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penu- lis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation. " II |
Kata Pengantar Apa yang dirasakan, dipikirkan dan kemudian dilakukan perempuan ketika penguasa atau pengusaha menggusur paksa rumah dan kampung halaman tempat mereka hidup atas nama pembangunan? Juga ketika ter- jadi banjir besar yang tidak lain terjadi akibat angkuhnya pembangunan yang tidak selaras dengan lingkungan alam? Apakah dalam setiap proses pembangunan termasuk praktik penggusuran maupun penanggulangan bencana banjir, warga perempuan diberikan ruang keterlibatan untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar dalam pengambilan keputusan? Kita barangkali sudah tahu jawabannya. Selama ini, kelompok perem- puan kerap tidak dilibatkan dan dilewati begitu saja dalam setiap diskursus agenda pembangunan kota. Terlebih banyaknya hambatan yang dihadapi perempuan lantaran ketidakadilan gender yang mengakar kuat mulai dari lingkup keluarga, masyarakat hingga negara. Akibatnya konsep dan narasi pembangunan kota dan penggusuran paksa selalu bersifat maskulin luput dari perspektif perempuan. Absennya suara perempuan dalam kasus-kasus penggusuran paksa dan banjir di wilayah Jabodetabek, khususnya di tiga kampung yang tertu- lis dalam buku ini yakni Kapuk Poglar, Gang Lengkong Jakarta Utara, dan Pekayon-Jaka Setia Bekasi yang menunjukkan bahwa pembangunan kota berperspektif keadilan gender sama sekali belum terwujud. Ini menyebab- kan terjadinya berbagai macam ketidakadilan gender dan dampak yang dialami oleh kelompok perempuan. Oleh karenanya, pembangunan kota berperspektif keadilan gender menjadi sangat penting untuk melampaui problem-problem ketidakadilan yang dialami oleh kelompok perempuan. Saya harus sampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada perem- puan-perempuan hebat yang dengan kebesaran jiwanya mau membagikan pengalaman hidup yang pahit dan sulit ketika menjadi korban penggu- suran paksa dan banjir kepada kita semua. Dari cerita pengalaman yang dihadapi perempuan korban penggusuran dan banjir ini, kita disuguhkan | III
pembelajaran hidup yang sangat berharga untuk memahami persoalan keseharian perempuan di wilayah pinggiran Ibu Kota yang menghadapi problem ketidakadilan yang berlapis. Disatu sisi, mereka didiskriminasi, dianggap lemah dan tidak tahu apa-apa, oleh karenanya mereka cukup berada dibelakang dan mendengarkan saja ketika ancaman nyata peng- gusuran atau bencana banjir datang. Namun kemudian, justru mereka yang terdepan merasakan dampak dari semua itu. Resikonya sangat seri- us mereka bersama keluarga harus kehilangan tempat tinggal, rasa aman, penghasilan, harmoni sosial, dan banyak hal termasuk harapan karena ti- dak kuat menahan beban berat yang harus ditanggung. Narasi kehidupan mengenai dampak ketidakadilan gender yang juga tentu dialami oleh banyak perempuan korban penggusuran dan banjir di berbagai tempat lainnya ini, dituliskan untuk membuka mata hati dan pikiran kita semua bahwa dibalik kata pembangunan yang terdengar se- bagai sebuah harapan akan kemajuan tersembunyi banyak persoalan keti- dakadilan. Bukan hanya terkait pilihan kebijakan pemerintah hari ini dalam pembangunan yang tidak memanusiakan manusia tetapi juga bagaimana problem patriarki yang mengakar pada masyarakat kita yang menempat- kan perempuan dalam peran sosial yang terbatas. Tidak hanya itu, buku ini menghadirkan analisis struktural akibat masih adanya kekosongan hukum yang berlaku mengenai penggusuran yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia yang berulang diberbagai tempat akibat penggusuran paksa. Meskipun semestinya pemerintah ha- rus tunduk dan patuh pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kon- venan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Komentar Umum Nomor 7 Tahun 1997 dari Kovenan tersebut yang memberikan panduan minimal untuk pembangunan yang menghormati hak asasi manusia dengan me- netapkan syarat perlindungan prosedural lebih lanjut mengenai penggu- suran paksa. Termasuk bagaimana kebijakan penanggulangan bencana seperti halnya dalam pengaturan mengenai penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang belum mengakomodir perspektif gender dan perlindun- gan perempuan secara optimal sebagaimana ketentuan internasional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 maupun ketentuan terkait lainnya. Selamat kepada teman-teman bidang Riset dan Pusat Dokumenta- si Bantuan Hukum (R-PDBH) LBH Jakarta yang telah berhasil menyusun buku 'langka' ini dengan baik. Buku yang mampu merekam narasi yang IV |
seringkali diberitakan namun jarang dituliskan secara mendalam sebagai sebuah gagasan pembelajaran tentang pentingnya keadilan gender dari proses pembangunan. Saya pikir, buku ini harus direkomendasikan un- tuk dibaca oleh para pengambil kebijakan pembangunan kota khususn- ya Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala-Kepala Dinas terkait maupun akademisi, mahasiswa juga para aktivis atau siapapun warga kota yang terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan. Supaya kita selalu ingat bahwa untuk mem- bangun kota bukan hanya butuh modal dan kuasa tetapi juga perspektif keadilan gender dan pikiran kemanusiaan. Disana ada hak atas kota yang dimiliki warganya baik secara individu maupun kolektif baik laki-laki mau- pun perempuan untuk mengubah dan menemukan kembali kota sesuai suara hati warga atas proses urbanisasi. Sehingga kota dibangun bukan hanya untuk kota tapi untuk manusia yang hidup didalamnya. Akhir kata, Selamat Hari Hak Asasi Manusia. Kita rayakan dengan terus berjuang untuk Tegaknya Keadilan Kemanusiaan! Bekasi, 10 Desember 2020 Direktur LBH Jakarta Arif Maulana | V
DAFTAR ISI Kata Pengantar ... ... ... ... ... ... ... ... III Daftar Isi ... ... ... ... ... ... ... ... VI Bab I Pendahuluan ..... ... ... ... ... ... ... 1 Bab II Penggusuran Paksa & Banjir: Negara Belum Hadir Melindungi Hak Konstitusi Warga ... 11 A. Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM Berlapis ... 11 B. Fenomena Banjir Tanpa Solusi Konkret ... ... ... ... 29 Bab III Perempuan Dalam Penggusuran Paksa & Banjir, Sebagai Realitas Pembangunan Tanpa Perspektif Gender ... ... 41 Bab IV Narasi Perempuan Dalam Bingkai Penggusuran Paksa & Banjir ... ... ... 55 Mereka Yang Bertahan Di Gang Lengkong, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ... ... 55 Sering Banjir, Sekarang Hendak Digusur: Nestapa Perempuan Warga Kapuk Poglar... ... 66 Kisah Dari Pekayon-Jaka Setia, Bekasi: Kemarin Dipaksa Pindah, Hari Ini Resah Dan Basah Oleh Musibah ... ... 76 Bab V Memanusiakan Pembangunan; Rekomendasi Bagi Pembangunan Yang Adil Gender ... 91 Daftar Pustaka ...... ... ... ... ... 103 VI |
BAB I PENDAHULUAN ejarah menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan manu- sia terus meningkat ke arah yang lebih kompleks seiring dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Secara politis, pembangunan sudah selalu diarahkan un- tuk kepentingan kelompok manusia yang memiliki kepentingan dan posisi strategis secara struktural. Namun di level teknis, pembangunan sangat tergantung pada anggaran, model dan kesiapan teknologi yang dapat mendukungnya. S Beban sejarah umat manusia seperti pertarungan kelas ekonomi yang tidak pernah berakhir, dominasi maskulin dan heteronormativitas, hingga perebutan sumber daya ekonomi yang tidak pernah selesai turut mem- pengaruhi dinamika praktik pembangunan di masyarakat. Sebagian diun- tungkan dengan pembangunan yang dijalankan, namun sebagian lainnya justru terabaikan dan tersingkirkan. Oleh karenanya, mendefinisikan "Pembangunan" hanya sebagai suatu istilah kata secara kebahasaan dan normatif saja tidaklah cukup. "Pemban- gunan" telah menjadi istilah yang rumit, kerap diperdebatkan, dan ambigu. Ia bisa saja diartikan secara sederhana, sebagai 'Suatu upaya manusia un- tuk membawa perubahan agar manusia dapat mengembangkan dan men- capai potensi dirinya secara maksimal'. Namun kenyataan menunjukkan, manusia tidak selalu mencapaikan kualitas tinggi kemanusiaannya ketika terjadi suatu agenda pembangunan. Wacana "Pembangunan" yang diartikulasikan oleh Bank Dunia misal- nya, akan sangat berbeda dengan wacana "Pembangunan" yang dipro- mosikan oleh kelompok masyarakat sipil progresif seperti Greenpeace, Amnesty International, dan lainnya. Pada posisi ini istilah "Pembangunan" menjadi istilah yang politis. Maknanya sangat tergantung pada kepentin- gan apa hendak dibawa dan dampak apa yang hendak dicapai lewat pem- bangunan itu sendiri. | 1
Dari pertarungan wacana dan kuasa dalam pembangunan ini paling tidak memberikan poin refleksi penting dimana "Pembangunan" sendiri adalah sebuah proses dan bukanlah hasil. Ia dinamis karena melibatkan perubahan dari satu keadaan atau kondisi ke kondisi lain. Idealnya, imaji akan 'suatu perubahan' dalam "Pembangunan" diandai- kan sebagai suatu perubahan yang positif -semacam perbaikan (misalnya, peningkatan kesehatan warga, perbaikan aliran sungai, dll.). Tetapi ketika dijalankan, ada sisi-sisi lain yang utama dan penting ternyata justru hilang dan dikorbankan akibat pembangunan. Dalam banyak praktik, gambaran mengenai hakikat apa itu pembangu- nan nampak saat adanya suatu agenda yang dilakukan oleh satu kelompok (seperti badan pembangunan) ke kelompok lain (seperti petani pedesaan, masyarakat adat, dll.). Dari gambaran ini menunjukkan bahwa pemban- gunan pada dasarnya adalah proses politik, karena ia menimbulkan per- tanyaan tentang siapa yang berkuasa serta melakukan apa kepada siapa. Sebagai suatu istilah dan praktik yang politis, pembangunan sangat berkaitan erat dengan aktor dominan dalam suatu institusi kekuasaan yang mengagendakan pembangunan tersebut. Faktor eksistensi aktor ini yang kemudian turut mempengaruhi keberadaan bias-bias subyektif da- lam suatu agenda pembangunan. Di Indonesia misalnya, harus diakui bahwa partisipasi perempuan da- lam agenda politik dan pembangunan dapat terbilang masih rendah dan tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Minimnya partisipasi atau keterlibatan perempuan nampak dalam konsep dan bentuk pemba- ngunan yang kental dengan citra maskulin. Ini dikarenakan kanal-kanal politik dan pembangunan diisi, dipikirkan, direncanakan, dan dijalankan oleh pejabat maupun ahli yang berlatar belakang laki-laki dan juga par- adigma patriarkal yang meninggalkan keberagaman kebutuhan berbasis pengalaman gender setiap warga masyarakat. Dominasi pemikiran maskulin yang diimplementasikan oleh aktor kekuasaan dan pembangunan ini akhirnya menyisakan jejak maskulinitasn- ya dalam setiap artefak dan karya pembangunan yang dihasilkan. Misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur publik seperti trotoar jalanan, toilet umum, dan lain sebagainya, masih tidak ramah bagi kelompok rentan dan belum dapat menjawab kebutuhan perempuan dari segi keamanan dan perlindungan diri perempuan. Tidak hanya itu, praktik pembangunan yang dilakukan atas nama kepentingan umum di banyak wilayah perkotaan dengan cara menggusur paksa atau merampas hak milik pribadi warga masyarakat juga menunjuk- 2 |
" ...Hak terhadap kota dimana ia sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan se- gala kerumitannya untuk kemudian mentransforma- sikan dan memper- baharui kota terse- but sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian. kan adanya diskriminasi dan peminggiran hak-hak perempuan. Dalam hal perumusan kebijakan tata ruang maupun proyek pem- bangunan atas nama kepentingan umum, tak jarang warga perempuan tidak dilibat- kan sejak awal dalam negosiasi dan perund- ingan. Praktik-praktik semacam ini bertentan- gan dengan prinsip partisipasi publik dalam hak asasi manusia. Permenungan atas setiap pelanggaran dan peminggiran peran warga kota serta sejumlah hak asasi manusian- ya dalam proses-proses pembangunan ini yang kemudian melahirkan diskursus "Hak atas Kota". Diskursus "Hak atas Kota" ini pada mu- lanya diwacanakan oleh sosiolog-cum filsuf Prancis, Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre (Sugranyes & Mathivet, 2010), hak atas kota berarti hak terhadap kota dimana ia sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala keru- mitannya untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian. Dengan pengertian ini, maka hak atas kota tidak sekadar diartikan se- bagai kondisi dimana warga miskin berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, namun juga warga miskin tersebut memiliki hak un- tuk terlibat aktif, mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut. Singkatnya, setiap penduduk termasuk penduduk miskin yang menetap di kota tersebut bukan hanya sebagai pelaku pasif dari sebuah proses peru- bahan, akan tetapi ia juga aktif terlibat dalam proses perubahan tersebut. Minimnya implementasi kanal partisipasi publik bagi warga kota di wilayah DKI Jakarta misalnya, telah menyebabkan warganya menjadi suatu arus massa yang mengambang, dimana ia nampak sebagai keru- munan yang siap dibawa kemana saja tanpa arah tujuan yang jelas. Hal ini yang menjadikan DKI Jakarta hanya menyisakan bangunan beton dan gedung pencakar langit yang tinggi dan kedap serta minim akan nilai ke- manusiaan dan kebudayaan. Salah satu yang khas dari fenomena pembangunan di DKI Jakarta ada- lah tampaknya dualisme. DKI Jakarta seolah dikutuk untuk selalu berwajah | 3
dua: gedung menjulang tinggi & perkampungan kota, elitisme kelas me- nengah atas & warga miskin kota, dan dualisme lainnya. Dualisme sema- cam ini menunjukkan betapa cukup menganganya jurang ketimpangan dan kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, dualisme ini juga yang kemudian menunjukkan adanya ke- timpangan relasi struktural ekonomi-politik serta ketimpangan peluang partisipasi warga dalam agenda pembangunan di DKI Jakarta. Ketimpan- gan ini melanggengkan praktik pembangunan yang cenderung bias dan nirpartisipatif, dan hasilnya adalah peminggiran dan bahkan pemelaratan sebagian besar warga di DKI Jakarta. Pembangunan yang nirpartisipatif publik menjadikan pembangu- nan justru berwatak otoriter, dimana ia menjadi ajang pemaksaan, per- ampasan, pembiaran, dan eksploitasi hak-hak warga. Ini tercermin dari banyaknya praktik penggusuran paksa yang selama prosesnya abai akan suara-suara warga. Tidak cukup sampai disana, hak milik warga dirampas semena-mena dan warga tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensa- si yang progresif-berkeadilan. Alih-alih memperbaiki kualitas kehidupan, pembangunan justru menjadi ajang pemiskinan warga. Pembangunan yang mengarah pada ketimpangan ini justru menurunk- an kualitas hidup warga. Pada dasarnya, terdapat hubungan erat antara ketimpangan dengan kualitas hidup atau well-being suatu masyarakat (Prastowo, 2014: 54). Ketimpangan menyebabkan keharmonisan mas- yarakat menjadi melemah. Akibatnya, bakal ada potensi peningkatan fenomena tindakan kriminal, penurunan tingkat kebahagiaan, penurunan tingkat kesehatan, hilangnya social trust, dan munculnya ketidakstabilan politik yang terjadi jika ketimpangan akibat pembangunan terus terjadi. Tidak hanya minim partisipasi warga, pembangunan di DKI Jakarta nampak masih miskin perspektif ekologis. Perubahan tata ruang yang be- gitu cepat, telah menyebabkan hilangnya ruang-ruang hijau di sekitaran DKI Jakarta. Sebagian besar dikonversi menjadi lahan pembangunan pu- sat perbelanjaan, perumahan mewah, apartemen, maupun gedung per- kantoran. Hilangnya ruang-ruang hijau telah menyebabkan hilangnya daerah resapan air hujan di DKI Jakarta. Akibatnya, aliran air hujan terkonsentra- si dan menggenang, khususnya di permukaan tanah yang ketinggiannya rendah. Tidak hanya itu, sebagian langsung tersalurkan ke aliran sungai yang melewati Kota Jakarta. Hal ini yang kemudian menyebabkan sun- gai di Jakarta meluap airnya, dan terciptanya kondisi banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta. 4 |
Meski pun banjir di wilayah DKI Jakarta sebenarnya sudah ada se- jak zaman kolonial pra-kemerdekaan Indonesia bahkan sejak era kera- jaan-kerajaan terdahulu, namun dampak destruktif akan banjir tersebut semakin terasa seiring bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya bangunan, dan hilangnya ruang-ruang resapan air. Selain itu, faktor struktural yang cukup penting untuk diperhatikan ada- lah bahwa banjir DKI Jakarta juga disebabkan oleh 'banjir kiriman' yang berasal dari hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung Cisadane, khusus- nya di daerah Puncak Bogor. Sejak 1970 hingga saat ini, wilayah Puncak Bogor sebagai wilayah dataran tinggi dengan banyak pohon terus dialihfungsikan menjadi resort dan tempat rekreasi oleh para konglomerasi, yang menyebabkan semakin berkurangnya wilayah resapan air di ranah hulu. Hal ini yang kemudian menyebabkan air hujan di wilayah hulu, langsung terbawa ke wilayah hilir di DKI Jakarta. Walhasil, terjadilah banjir yang tak bisa dielakkan saban curah hujan tinggi. Selain adanya limpahan air dari wilayah hulu, banjir di DKI Jakarta ta- hun 2020 juga disebabkan karena sistem drainase yang buruk. Kapasitas drainase yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya menjadi penyebab genangan air menjadi banjir turut terjadi di sejumlah titik di DKI Jakarta. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Bekasi, yang mana Bekasi men- jadi wilayah yang tidak luput terkena banjir bila curah hujan tinggi. Selain disebabkan curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran sungai di sekitar Bekasi meluap, banjir juga disebabkan karena 'kiriman' dari daerah hulu di sekitaran Bogor dimana telah banyak alih fungsi lahan hijau di sekitaran hulu sungai di Bogor menjadi vila, resort, kawasan pemukiman, dan lain- lain. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta per-1 Januari 2020, ada sekitar 60% dari total jumlah kelurahan (dengan jumlah sekitar 157 kelurahan) di DKI Jakarta yang ter- kena dampak banjir. Mayoritas kelurahan terdampak banjir terbanyak ada di daerah Jakarta Timur yaitu sebesar 77%, lalu diikuti oleh Jakarta Utara (74%), Jakarta Barat (57%), Jakarta Selatan (50%) dan Jakarta Pusat (39%). Banjir yang melanda Jakarta di awal tahun 2020 memiliki ketinggian 10 sentimeter hingga 1,5 meter. Wilayah dengan ketinggian banjir lebih dari 1 meter membuat 31.232 warga Jakarta harus mengungsi ke tempat-tem- | 5
pat pengungsian yang telah disediakan. Tercatat dari 31.232 pengungsi terbanyak atau sebesar 43% merupakan pengungsi dari Jakarta Timur. Mengutip data gabungan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Bappenas, BMKG, dan Open Data Jakarta, tampak bahwa banjir di awal tahun 2020 diketahui memiliki curah hujan yang lebih tinggi per-harinya, yakni 377 mm. Curah hujan ini lebih tinggi ketimbang curah hujan pada tahun 2013 (100 mm) dan pada tahun 2015 (277 mm). Meski terbilang lebih besar, namun area terdampak banjir pada tahun 2020 adalah seluas 156 km. Berbeda dengan tahun 2013 dan tahun 2015, dimana curah hujan per-hari yang lebih kecil dibanding 2020, namun luas wilayah yang terdampak banjir mencapai 240 km pada 2013 dan 281 km pada 2015. Sedangkan di daerah Bekasi sendiri, banjir telah terjadi sejak lama. Namun dalam satu dasawarsa terakhir, banjir terjadi terus-menerus di be- berapa titik. Banyaknya alih fungsi lahan seperti sawah dan rawa menjadi kawasan pemukiman adalah salah satu faktor banjir di Bekasi. Selain itu, Bekasi juga menjadi wilayah terpaan aliran air dari selatan khususnya yang melewati sungai Cileungsi-Cikeas. Pada awal tahun 2020 misalnya, setidaknya terdapat 51 kelurahan dan 70.002 pengungsi di Kota Bekasi yang terdampak banjir. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, setidaknya terdapat 34 kelurahan yang terdampak banjir. Sebagaimana disebutkan di atas, pembangunan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga minim perspektif hak atas kota yang bertumpu pada partisipasi kewargaan. Ini dapat dilihat dari terus terjadinya praktik peng- gusuran paksa yang berakibat pada pemelaratan warga, dan penindasan berlipat khususnya pada warga perempuan. Ini dapat dilihat dari data kasus penggusuran paksa yang dilansir oleh LBH Jakarta, dimana sepanjang periode Januari sampai dengan Sep- tember 2018 telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Sedikit berbeda dengan LBH Jakarta, Komnas Perempuan mencatat bahwa praktik-praktik penggusuran termasuk pada bagian dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara yang turut melanggengkan keti- 6 |
dakadilan gender. Pada Laporan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2019, terdapat tujuh kasus terkait penggusuran paksa yang diadukan ke Komnas Perempuan, dimana negara menjadi aktor-pelaku aktif. Selain merampas ruang hidup dan bertempat tinggal warga, praktik penggusuran ini juga telah menimbulkan ketidakadilan gender. Setida- knya sampai saat ini ada lima bentuk ketidakadilan gender yang kerap ditemui, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotyping, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender (Mansour Fakih, 2008: 14-25). Misalnya seperti tidak dilibatkannya warga perempuan untuk ikut bernegosiasi dan bermusyawarah dalam mempertahankan hak-haknya secara khusus sebelum adanya praktik penggusuran paksa, hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan gender. Perempuan dianggap sebagai objek pasif yang tidak perlu dilibatkan dan diperhitungkan dalam suatu momen penggusuran. Ketidakadilan gender ini juga turut muncul dalam peristiwa bencana banjir di DKI Jakarta, dimana warga perempuan yang menjadi korban banjir justru mengalami ketertindasan berkali lipat, seperti beban bertam- bah dan gangguan atas kesehatan seksual dan reproduksinya. Di sisi lain, persoalan ini kerap tidak diperhitungkan secara rigid oleh pemerintah da- lam penanganan banjir. Dari persoalan penggusuran paksa dan banjir ini, setidaknya terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh warga perempuan, seperti hilan- gnya tempat tinggal yang layak, rentannya kondisi kesehatan seksual dan reproduksi, ketidakstabilan pendapatan ekonomi, kesulitan untuk me- menuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, keterpisahan keluarga dengan budaya dan lingkaran sosialnya, dan masih banyak lainnya. Persoalan-persoalan itulah yang menimbulkan pertanyaan mendasar, seperti bagaimana konstruksi gender yang berlaku di komunitas mas- yarakat? Apakah ada pembakuan peran gender? Apakah ada praktik keti- dakadilan gender? Jika ada, seperti apa bentuknya? Apakah dalam setiap proses pembangunan termasuk praktik penggusuran maupun penanggu- langan bencana banjir, warga perempuan sudah selalu dilibatkan untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Lewat pertanyaan tersebut, LBH Jakarta kemudian merangkum cer- ita-cerita keluh kesah warga yang menjadi korban penggusuran paksa dan banjir, seraya menuliskannya dalam sebuah catatan kisah-kisah kasus. Adapun kasus yang disajikan lewat buku ini antara lain: Kasus Penggusu- | 7
ran Paksa dan Banjir Warga Kapuk Poglar Jakarta Utara, Gang Lengkong Jakarta Utara, dan Pekayon-Jakasetia Bekasi. Cerita-cerita dari komunitas warga ini dirangkum sedemikian rupa se- bagai upaya membangun memori kolektif warga dan pengingat sejarah: bahwa situasi ketidakadilan benar-benar terjadi dan ia hadir di setiap pu- ing-puing bangunan yang digusur secara paksa, maupun di setiap parit atau selokan dengan air yang luber meninggi. Pada penulisan buku ini setidaknya ada beberapa maksud dan tu- juan, yang antara lain untuk menuliskan situasi dan kondisi umum per- empuan sebagai korban banjir dan penggusuran paksa, memotret dan mengidentifikasi praktik-praktik ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan sebagai korban banjir dan penggusuran paksa, dan men- diseminasi memori kolektif perempuan korban banjir dan penggusuran paksa sebagai korban ketidakadilan gender untuk penyadaran serta pem- berdayaan kelompok dan komunitas. Dalam merangkum serta menuliskan kisah kasus, LBH Jakarta melaku- kan pengumpulan data khususnya secara kualitatif berperspektif femi- nis, dengan melibatkan langsung warga yang menjadi korban banjir dan penggusuran paksa sebagai narasumber utama (primer). Untuk itu LBH Jakarta melakukan wawancara mendalam dengan mas- ing-masing perwakilan komunitas warga dan meminta keterangannya terkait kisah kasus yang mereka alami. LBH Jakarta juga melakukan peng- umpulan data dengan melakukan interview mendalam lewat FGD (Focus Group Discussion) bersama pendamping, ahli, pegiat sosial, peneliti, dan lain-lain dari berbagai latar belakang NGO (Non Government Organiza- tion) maupun kampus. LBH Jakarta juga mengumpulkan bahan-bahan data sekunder lainn- ya seperti aturan-aturan hukum terkait, dokumen-dokumen terkait, doku- men kasus, surat-surat, literatur buku, jurnal, hingga data maupun infor- masi yang ada di internet. Harapannya dengan pengumpulan bahan data sekunder ini dapat memperkaya wacana dalam penulisan kisah kasus. Salah satu hal yang khas dalam penulisan ini juga adalah model peng- umpulan data serta analisisnya didasarkan pada analogi Ellips Area Per- empuan eksis dalam suatu konteks. Elips area ini membedah bagaimana adanya relasi yang timpang antara perempuan dengan negara, perem- puan dengan lingkungan tempat tinggal, perempuan dengan masyarakat terdekat, dan perempuan dengan keluarga. 8 |
Melalui pengumpulan data dan analisis berdasarkan Elips area ini dapat dilacak bagaimana situasi ketertindasan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan di masing-masing area. Elips area perem- puan juga dapat semakin menunjukkan bahwa ketertindasan berkali lipat yang dialami oleh perempuan benar-benar nyata. Secara keseluruhan, buku ini terdiri dari: (Bab I) Pendahuluan (yang berbicara mengenai latar belakang persoalan isu yang diangkat), (Bab II) Penggusuran Paksa dan Banjir: Negara Belum Hadir Melindungi Hak Kon- stitusi Warga (yang berbicara mengenai posisi dan peran negara dalam penggusuran paksa dan banjir), (Bab III) Perempuan dalam Penggusuran Paksa dan Banjir, Sebagai Realitas Pembangunan Tanpa Perspektif Gen- der (yang berbicara mengenai dimensi ketidakadilan gender perempuan korban penggusuran paksa dan banjir), (Bab IV) Narasi Perempuan dalam Bingkai Penggusuran Paksa dan Banjir (yang berbicara mengenai kisah kasus perempuan korban penggusuran paksa dan banjir di tiga komuni- tas warga), dan (Bab V) Memanusiakan Pembangunan; Rekomendasi Bagi Pembangunan yang Adil Gender (yang berbicara mengenai saran-saran serta harapan pengentasan akar masalah ketidakadilan gender dalam praktik-praktik pembangunan yang kerap menimbulkan penggusuran paksa dan banjir). | 9
Kota bukan lagi dikembangkan sesuai kebutuhan dan sebesar-besarnya kepentingan warga. Kota kini hanya diperuntukkan bagi mereka yang menguasai alat produksi ...
BAB II PENGGUSURAN PAKSA & BANJIR: NEGARA BELUM HADIR MELINDUNGI HAK KONSTITUSI WARGA A. Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM Berlapis Pembangunanisme sebagai suatu sistem ekonomi diharapkan dapat menjadi kendaraan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pros- esnya amat angkuh, tidak memperdulikan kondisi masyarakat. Masyarakat justru dituntut berkorban untuk memenuhi hasrat pemodal sebagai pihak yang menguasai ruang. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat se- bagaimana janji-janji para penguasa, pembangunan justru meninggalkan ketimpangan. Ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan merupakan watak umum dari proses perkembangan kapitalis. Secara khusus, prosesnya ditandai dengan perbedaan yang terus-menerus dalam tingkat ekonomi pembangunan antara berbagai sektor ekonomi. Langkah relevan yang secara tajam dapat mengidentifikasi fenomena tersebut termasuk ting- kat produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor, tingkat upah, kompo- sisi pekerjaan dan keterampilan angkatan kerja, tingkat mekanisasi dan produksi, tingkat keuntungan, tingkat pertumbuhan dan struktur ukuran perusahaan (Donald J. Harris, 2006: 2). Ketidakmerataan pembangunan (uneven development) dipopulerkan oleh Neil Smith melalui bukunya yang berjudul "Uneven Development: Nature, Capital & The Production of Space". Neil Smith berpendapat bah- wa ketimpangan pemilikan atas ruang dan kerusakan lingkungan mer- upakan proyek besar kapitalisme secara geografis. Kaum kapitalis harus menjarah ruang geografis terutama ruang yang mereka anggap memiliki nilai baik untuk mengakumulasi keuntungan (Perdana Putri, Indoprogress. Com, 30 September 2016). | 11
" Kota di Indonesia selalu memiliki dualisme sebagai bagian dari produksi sejarah yang panjang. Kapitalisme jelas mengangkangi pros- es pembangunan kota. Arah dan selera pembangunannya mengikuti keinginan dari kapitalisme itu sendiri untuk mengeruk keuntungan tanpa batas. Kota bukan lagi dikembangkan sesuai kebutuhan dan se- besar-besarnya kepentingan warga. Kota kini hanya diperuntukkan bagi mereka yang menguasai alat produksi. Masyarakat miskin perkotaan hanya dijadikan sebagai penonton atas megah dan menjulangnya gedung-gedung pencakar langit di pusat perkantoran. Pembangunan kota tidak hanya sarat kepentingan kapital, tapi juga bercorak maskulin. Bagaimana tidak, dalam prosesnya, selain meminggir- kan kepentingan kelompok miskin tapi juga meminggirkan kepentingan kelompok rentan, utamanya perempuan. Diskursus pembangunan sejak mula dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender dan telah menimbulkan akibat dan hasil yang berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Hampir semua teori ilmu sosial tentang pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap nasib berjuta-juta umat manusia tel- ah dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Akibatn- ya, pembangunan yang semboyannya untuk menyejahterakan dan men- jawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa Dunia Ketiga tersebut justru mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan (Mansour Fakih, 2008: 25-27). Meski sebenarnya, Presiden Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri sampai Bupati/ Walikota agar melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan mas- ing-masing. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Na- sional. Kota di Indonesia selalu memiliki dualisme sebagai bagian dari pro- duksi sejarah yang panjang. Di perkotaan, kita dapat menemukan dua je- nis pembangunannya. Perkampungan disebut sebagai pemukiman infor- mal sementara gedung-gedung menjulang tinggi dan perumahan mewah diberi gelar pembangunan atau pemukiman formal. Dualisme ini berasal dari politik pertanahan zaman kolonial yang membedakan tanah formal dibawah hukum Eropa dan tanah informal yang dimiliki rakyat Indonesia. 12 |
Hukum Agraria tahun 1960 mencoba untuk menghapus dualisme ko- lonial supaya tercapai cita-cita negara membangun rumah untuk semua rakyat. Namun karena kekurangan dana dan besarnya jumlah rumah yang harus dibangun, akhirnya negara kewalahan dan terpaksa membi- arkan atau mendorong rakyat membangun rumahnya sendiri. Sehingga, penduduk kota (terutama kelas bawah) terus membangun rumah sendi- ri-sendiri melalui sistem yang kemudian dikenal sebagai perumahan sek- tor "informal" (Abidin Kusno, 2012: 15-16). Persoalannya tidak sesederhana kewalahan karena sebetulnya nega- ra lebih condong memfasilitasi pembangunan pemukiman "formal" den- gan menyediakan tanah bagi pengembang. Perumahan tersebut sejatin- ya dibangun bagi kelompok menengah-atas mengingat harganya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Baik pemukiman formal maupun pemukiman informal, keduanya telah menjadi dualisme wajah pemban- gunan kota DKI Jakarta. Salah satu ciri perampasan ruang di perkotaan adalah dengan cara menghilangkan partisipasi aktif warga untuk menata kota. Padahal, se- bagai hak asasi manusia, warga memiliki hak atas kota (right to the city). Lebih lanjut, David Harvey dalam bukunya "Rebel Cities: From The Right to The City to The Urban Revolution" menjelaskan bahwa hak atas kota melampaui hak individu, ia adalah hak kolektif yang dimiliki warga seh- ingga warga berhak untuk mengubah dan menemukan kembali kota se- suai keinginan hati warga atas proses urbanisasi (David Harvey, 2012: 4). Menurut Henri Lefebvre, hak atas kota tidak dapat dipahami secara se- derhana seperti kota bebas polusi atau bebas macet. Namun, haruslah dimengerti sebagai sesuatu yang nyata atau hadir dengan segala kerumi- tannya saat ini untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota sesuai konteks ekonomi politik terkini. Pendeknya, masyarakat miskin yang me- netap di perkotaan bukan sebatas pelaku pasif dari sebuah perubahan, melainkan aktif terlibat dalam proses perubahan tersebut (Coen Husain Pontoh, Harian IndoProgress, 25 Januari 2003). Untuk memahami hak atas kota lebih komprehensif, Ana Sungranyes dan Charlotte Mathivet (2011: 25) menyusun dimensi dan komponen hak atas kota, yaitu: 1) Hak atas habitat yang memfasilitasi jaringan hubungan sosial; 2) Hak atas kohesi sosial dan pembangunan kolektif kota; 3) Hak untuk hidup bermartabat di kota; 4) Hak untuk hidup berdampingan; 5) Hak untuk mempengaruhi dan mendapatkan akses pemerintah kota; dan | 13
6) Hak atas persamaan hak. Selain itu, Mathivet (2011: 26) juga menyusun indikator-indikator dicapa- inya hak atas kota, yakni: 1) Dapat melaksanakan kegiatan demokrasi secara penuh sebagai war- ga negara; 2) Kesetaraan tanpa diskriminasi; 3) Perlindungan khusus bagi kelompok rentan; 4) Adanya komitmen sosial dari sektor swasta; 5) Adanya solidaritas ekonomi dan kebijakan pajak progresif; 6) Perencanaan dan pengelolaan sosial atas kota; 7) Produksi sosial di lingkungannya; 8) Pembangunan kota yang setara dan berkelanjutan; 9) Hak atas informasi publik; 10) Kebebasan dan integritas; 11) Hak atas keadilan; 12) Hak atas keamanan dan perdamaian publik demi kehidupan bersa- ma yang multikultur dan saling mendukung; 13) Hak atas air, akses dan ketersediaan pelayanan publik perkotaan dan domestik; 14) Hak atas transportasi umum dan mobililtas perkotaan; 15) Hak atas perumahan; 16) Hak untuk bekerja; 17) Hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. David Harvey mengklaim bahwa hak atas kota merupakan bagian dari hak asasi manusia paling penting namun paling terabaikan saat ini. Klaim Harvey tersebut bukan isapan jempol belaka karena pada praktiknya ru- ang kota benar-benar hanya difungsikan untuk kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan, kondominium mewah, perhotelan, rumah-rumah me- wah dan proyek infrastruktur untuk memudahkan perputaran bisnis. Diba- lik kemegahan ibukota tersebut, ada rumah swadaya masyarakat miskin kota yang digusur dan dirampas tanahnya. "The term "forced evictions" as used throughout this general comment is defined as the permanent or temporary removal against their will of in- dividuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection." Demikianlah Komentar Umum Nomor 7 Tahun 1997 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (Pas- al 11 (1) Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mendefinisikan pengusiran paksa atau penggusuran paksa. Apabila diter- jemahkan secara bebas, pengusiran paksa berarti pemindahan orang atau 14 |
keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen atau- pun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh keten- tuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia. Menurut laporan pemantauan praktik penggusuran paksa DKI Jakar- ta yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakar- ta), sepanjang tahun 2015 hingga 2018, terdapat 495 kasus penggusuran paksa. Mari kita periksa laporan pertahunnya untuk melihat betapa masif dan persistennya negara melakukan penggusuran paksa untuk memfasil- itasi pemilik modal mengeruk keuntungan abadi. Pada 2015, telah terjadi penggusuran paksa di 113 titik yang mengusir paksa 8.145 kepala kelu- arga dan 6.283 unit usaha (LBH Jakarta, 2016: 3). Kemudian pada tahun 2016, terjadi kenaikan kasus yaitu terdapat 193 titik penggusuran paksa dengan korban sebanyak 5.726 kepala keluarga dan 5.379 unit usaha (LBH Jakarta, 2016: 29-30). Pada tahun 2017, LBH Jakarta menemukan 110 titik penggusuran paksa dengan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha (LBH Jakarta, 2017: 29). Selanjutnya pada 2018, telah terdapat 79 kasus penggusuran paksa yang dihadapi oleh 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha (LBH Jakarta, 2018: 19). Laporan-laporan pemantauan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menggunakan penggu- suran paksa menjadi metode pembangunan kota. Tujuan pengusiran paksa yang ditemukan oleh LBH Jakarta dalam em- pat laporan tahunannya adalah pembangunan waduk, proyek normalisasi, taman kota, revitalisasi kawasan, penertiban, pelebaran jalan, jalur hijau, proyek Mass Rapid Transit (MRT), pembongkaran rumah dinas, dan proyek swasta yang ditujukan untuk keperluan penyelenggaraan acara. Pola pengusiran paksanya dapat dikategorikan dalam beberapa pola: 1) Mayoritas pengusiran dilaksanakan sepihak Standar HAM mensyaratkan adanya musyawarah yang tulus dan pelibatan aktif dari warga terdampak pembangunan ihwal pelak- sanaan penggusuran. Namun dalam temuannya, pengusiran paksa dilakukan tanpa musyawarah yang tulus dan pelibatan aktif mas- yarakat. Pelibatan aktif ini dimaksudkan untuk menjaga solusi yang ditawarkan tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang layak bagi korban. 2) Tanpa pemberitahuan yang layak Berbagai penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan dan jang- ka waktu yang layak. Sementara Standar HAM mewajibkan pelaku pembangunan dan pemerintah untuk menyampaikan pemberi- tahuan tertulis yang mencantumkan jangka waktu layak. Syarat ini | 15
diberikan agar masyarakat terdampak pembangunan memiliki ke- sempatan untuk melindungi diri, menawarkan solusi alternatif, dan menyelamatkan harta benda dari kerusakan atau kehilangan akibat penggusuran. Pelanggaran syarat ini dialami oleh Pedagang Kaki Lima Tanah Abang pada 14 September 2018. Para pedagang kebi- ngungan karena digusur tanpa pemberitahuan dan tidak tahu ha- rus pindah kemana lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan tempat relokasi (LBH Jakarta, 2018: 38). 3) Solusi tidak memadai Ekses dari prosedur yang tidak partisipatif tersebut tentu saja men- gakibatkan ketiadaan solusi yang memadai bagi korban. Bahkan banyak diantara kasus-kasus penggusuran, pemerintah atau pelaku pembangunan tidak menawarkan solusi sama sekali. Sebagian ka- sus, korban hanya diberikan uang "kerohiman" yang besarannya sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan korban. Sebagian lagi ditawarkan rumah susun sewa (rusunawa). Berdasarkan laporan LBH Jakarta berjudul "Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun" ditemukan serangkaian ma- salah yakni tidak ada keamanan status bermukim mengingat status rusunawa adalah sewa atau kontrak, menghambat akses warga ter- hadap pekerjaan, tidak memenuhi kebutuhan kelompok penyan- dang disabilitas dan lanjut usia serta adanya peningkatan penge- luaran yang menjadi beban warga akibat biaya sewa yang tinggi sementara warga kehilangan pekerjaan dan ongkos transportasi publik yang tidak murah (LBH Jakarta, 2016). 4) Pengerahan kekuatan aparat secara berlebihan dan tidak ber- wenang Pelaku pembangunan kerap membentuk aparat gabungan untuk mengintimidasi warga. Aparat gabungan ini terdiri dari TNI, POLRI, dan/ atau Satpol PP. Padahal pelibatan TNI dalam praktik penggusu- ran paksa jelas melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia karena seharusnya TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi urusan do- mestik. Begitu pula dengan POLRI, ini juga melanggar Undang-Un- dang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain tidak berwenang, dua instansi ini juga seringkali melakukan kekerasan terhadap warga. Wujud kekerasannya berag- am, baik fisik, psikis maupun pengrusakan harta benda milik warga. Meskipun Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan pera- turan daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, Satpol PP juga seringkali 16 |
melakukan tindak kekerasan terhadap warga. Sama halnya dengan TNI dan POLRI. Hal ini tentu melanggar Pasal 20 Peraturan Pemerin- tah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: "Pegawai Negeri Sipil Satpol PP wajib: a. menjunjung tinggi hak asasi manusia" Masalah berikutnya adalah pengerahan kekuatan yang sangat ber- lebihan. Pada tahun 2018, rasio antara jumlah aparat gabungan dan jumlah korban adalah sebesar 1:3. Bahkan pada tahun 2017, rasion- ya mencapai 1:4. Sebagai contoh, penggusuran di Kalijodo, Jakarta Utara pada 29 Februari 2016. Jumlah warga yang digusur sebanyak 282 keluarga, sementara jumlah aparat gabungan yang dikerahkan mencapai 5.833 personel (Tempo.co, 18 April 2017). Baik pelibatan aparat tidak berwenang maupun pengerahan kekuatan aparat se- cara berlebihan, keduanya telah melanggar hak atas rasa aman yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 5) Mengabaikan hak atas kepemilikan tanah Menurut pantauan LBH Jakarta, mayoritas warga korban penggu- suran paksa telah menghidupi tanah sejak belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHPer dan Pas- al 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, warga yang menguasai tanah dengan itikad baik dan secara terbuka selama 20 tahun atau lebih secara ber- turut-turut berhak mendapatkan hak atas tanah. Namun praktiknya, pelaku pembangunan justru mengabaikan ketentuan tersebut. Komisi Hak Asasi Manusia telah mengindikasikan pengusiran paksa sebagai gross violation of human rights atau pelanggaran berat hak asasi manusia. Oleh karena praktik pengusiran paksa tidak hanya melanggar hak atas tempat tinggal tetapi juga melanggar beragam hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusik privasinya, keluarga dan rumah, hak untuk menik- mati kepemilikan secara tenteram, hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, dan hak atas penghidupan yang layak. Ikut terlanggarnya hak sipil dan politik warga dalam hal ini menunjukkan keberadaan prinsip saling ket- erkaitan dan ketergantungan antara hak asasi manusia nyata. Pemenuhan seluruh hak tersebut ironinya diemban oleh negara sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dibawah ini ada- lah daftar hak asasi manusia yang kerap dilanggar dalam kasus-kasus pen- gusiran paksa atau penggusuran paksa: | 17
Hak Ketentuan Hak atas pekerjaan dan peng- hidupan yang layak Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Hak atas hidup serta hak memper- tahankan hidup dan kehidupan- nya Pasal 28A UUD 1945 Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B UUD 1945 Hak atas pendidikan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 Hak atas pekerjaan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Hak atas kebudayaan Pasal 28C dan Pasal 28I UUD 1945 Hak atas pelayanan publik Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 Hak atas kesehatan Pasal 28H UUD 1945 Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Hak atas rasa aman dan perlind- ungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Hak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Hak atas perumahan layak Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2005 dan Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 18 |
Hak atas perlindungan hak milik Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Hak atas tanah Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1960 Terdapat tiga tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia, Pertama, menghormati (to respect). Negara harus men- ahan diri melakukan intervensi untuk pemenuhan hak, dengan kata lain negara tidak boleh ikut campur mengatur warga negara ketika melak- sanakan haknya. Kedua, melindungi (to protect). Negara harus bersikap aktif untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang dilaku- kan oleh pihak lain. Ketiga, memenuhi (to fulfill). Negara harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan setiap orang dapat memper- oleh hak. Deklarasi Wina dan Program Aksi Tahun 1993 memberi penegasan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak asasi adalah tanggungjawab negara. Deklarasi ini juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait. "All hu- man rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to pro- mote and protect all human rights and fundamental freedoms." Berikut adalah tiga kasus penggusuran paksa yang menjadi fokus penulisan buku ini. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus dampingan LBH Jakarta. Tidak hanya penggusuran, warga terdampak dalam kasus tersebut juga kerap mengalami banjir. Namun dalam bagian ini, pemba- hasan hanya akan berpusat pada isu penggusuran paksa. Pertama, Kapuk Poglar yang terletak di RT. 007/ RW. 004 Kelurahan Ka- puk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Tanah yang tel- ah ditempati oleh masyarakat sejak tahun 1970 itu tiba-tiba diklaim oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00595 Tahun 1994. Menurut informasi yang diterima warga, tanah tersebut akan dibangun asrama POLRI. Status saat ini adalah penundaan penggusuran, kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi warga karena tidak ada keamanan bermukim. Kedua, Gang Lengkong yang terletak di RT. 004/ RW. 010 Kelurahan | 19
Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Masyarakat telah menempati tanah melalui proses jual-beli sejak tahun 1981. Namun sejak tahun 2016, tanah tersebut diklaim oleh Aspah Supriadi selaku kuasa dari ahli waris H. Na'ali Bin Sanip. Tidak berhenti disitu saja, tahun 2017, PT. MT Con meneruskan klaim tersebut dengan alasan telah melakukan balik nama. Kemudian pada 2018, PT. Samudra Sarana Logistik mengklaim tel- ah melakukan proses peralihan dari PT. MT Con dan memperingatkan war- ga agar segera pindah. Hingga kini sebagian rumah warga telah digusur secara bertahap. Rencananya, tanah tersebut dipergunakan oleh perusa- haan untuk melebarkan lahan parkir truk-truk Peti Kemas. Ketiga, Pekayon - Jaka Setia yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya dan Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan penggusuran secara bertahap di dua lokasi ini. Awalnya di wilayah Pekayon, yakni pada 25 Oktober 2016 terhadap 60 rumah warga. Kemudian dilanjutkan di wilayah Jaka Setia pada 1 No- vember 2016 terhadap 115 hunian. Penggusuran yang dilakukan Pemkot ini tidak memiliki dasar yang jelas. Dan pada perkembangannya, lahan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi jalan beraspal. Sebelum melakukan penggusuran, pemerintah wajib melaksanakan beberapa langkah menurut UN Basic Principles and Guidelines on Devel- opment-Based Eviction and Displacement: 1) menjelajahi semua kemungkinan alternatif penggusuran; 2) melakukan konsultasi dan audiensi ke publik beserta dengan mas- yarakat yang akan terkena dampak; 3) melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan imateril; 4) menunjukkan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa di- hindarkan lagi; 5) memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis; 6) memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal; dan, 7) menjamin adanya alternatif tempat tinggal yang memadai yakni, tem- pat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat mereka bekerja. Sementara dalam tiga kasus, penguasa dan pengusaha malah tidak melakukan langkah-langkah diatas kecuali angka lima. Pelaku secara ge- gabah langsung melakukan pengusiran paksa sebagai solusi utama tanpa menilai dampak secara menyeluruh yang harus ditanggung warga. Lebih buruknya lagi, tidak satupun dapat menjamin pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak. Paska penggusuran paksa, warga hid- 20 |
up terlunta-lunta. Sebagian pulang kampung dan sebagian lagi menem- pati rumah sewa informal disekitar areal penggusuran. Masih dalam rangka melindungi hak warga terdampak pembangunan, Komentar Umum Nomor 7 Tahun 1997 dari Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Un- dang Nomor 11 Tahun 2005 telah menetapkan syarat perlindungan prosedural lebih lanjut mengenai pengusiran paksa. Berikut syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut sekaligus analisis terhadap tiga kasus pen- gusiran paksa. 1) Terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak Syarat ini tidak dilakukan oleh pelaku pengusiran. Di Kapuk Poglar, Polda Metro Jaya hanya mengundang warga untuk menghadiri so- sialisasi Aset Milik Negara pada 17 September 2016 di aula Kelu- rahan Kapuk. Pertemuan berikutnya juga demikian, dihadiri oleh Wakil Kapolda Metro Jaya pada 20 September 2016. Hal serupa juga ditemui di Gang Lengkong, pada 19 Juli 2016 warga mendapat undangan sosialisasi. Dalam pertemuan terse- but, Aspah Supriadi selaku kuasa dari ahli waris H. Na'ali Bin Sanip menawarkan harga permeter tanah yang ditempati warga namun tidak menghasilkan kesepakatan. Tiga hari berikutnya, pihak Aspah melakukan pengukuran. Secara bertahap, 63 bangunan rumah war- ga telah dibongkar. Kemudian pada 28 November 2017, warga mendapat undangan sosialisasi dari pihak kelurahan. Dalam per- temuan tersebut, PT. MT Con menyampaikan bahwa telah terjadi proses balik nama dari sertifikat nomor 2817 atas nama 19 ahli waris menjadi 1649 atas nama PT. MT Con. PT. MT Con juga meminta war- ga untuk meninggalkan lahan dengan menawarkan nominal yang tidak disepakati oleh warga. Sementara di Pekayon - Jaka Setia, Pemerintah Kota Bekasi sama sekali tidak pernah menemui warga. Pemerintah secara mendadak langsung mengirimkan Surat Peringatan yang dilanjutkan dengan Surat Perintah Bongkar. Warga sama sekali tidak memiliki persiapan. Pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh pelaku pengusiran pada kasus Kapuk Poglar dan Gang Lengkong sifatnya hanya satu arah dan sekadar menyampaikan klaim terhadap tanah yang ditem- pati warga. Sementara di Pekayon - Jakasetia, warga sama sekali tidak diajak bertemu. Tidak ada satupun pertemuan yang sifatnya dialog atau diskusi dua arah. Dalam pertemuan, para pelaku pen- | 21
gusiran juga memaksa warga untuk segera pindah dari lahan tan- pa memikirkan bagaimana nasib warga seterusnya. Dapat dilihat bahwa proyek pembangunan pada kasus sifatnya sepihak karena direncanakan dan dilakukan tanpa partisipasi warga terdampak. Bila merujuk pada Teori Partisipasi milik Arnstein (Arnstein, 1969: 216-224), pelaksanaan penggusuran yang dihadapi warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon - Jakasetia berada pada ting- kat tidak partisipatif (Non Participation). 2) Pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran Warga Kapuk Poglar menerima surat somasi sebanyak tiga kali yaitu pada 11 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, dan 23 Desember 2017. Pada somasi pertama (11 Oktober 2016), Polda Metro Jaya menya- takan berhak untuk mengusir siapapun yang berada di lahan mili- knya. Masing-masing surat somasi hanya memberikan waktu seban- yak 7 atau 15 hari untuk warga dapat mengosongkan lahan. Warga Gang Lengkong menerima somasi pertama kali pada 30 Januari 2017 dari Aspah Supriyadi. Isinya meminta warga untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan. Namun sebe- lum adanya somasi ini, sudah terdapat 63 rumah warga yang di- bongkar sepanjang tahun 2016. Kemudian pada 11 Januari 2018, tiba-tiba warga menerima somasi dari aktor baru yakni kuasa hu- kum PT. Samudra Sarana Logistik untuk segera mengosongkan la- han. Proses peralihan tanah dari PT. MT Con kepada PT. Samudera Sarana Logistik tidak diketahui oleh warga. Terakhir pada 29 Januari 2018, warga mendapat somasi dari kuasa hukum PT. Samudera Sa- rana Logistik. Warga Pekayon - Jaka Setia menerima Surat Peringatan ke-1 pada 29 Juli 2016, ke-2 pada 2 September 2016, ke-3 pada 16 Septem- ber 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Bongkar pada 23 September 2016 dan 13 Oktober 2016. Penggusuran paksa tahap pertama terjadi di Pekayon pada 25 Oktober 2016 terhadap lebih dari 60 rumah. Penggusuran paksa tahap kedua terjadi di Jaka Setia pada 1 November 2016 terhadap 115 rumah. Jangka waktu yang dibutuhkan bagi warga tentulah bukan sekadar waktu untuk memindahkan barang atau mengosongkan lahan. Se- mestinya waktu yang diberikan juga mencakup waktu yang layak bagi warga untuk melindungi diri, relokasi ke tempat yang layak, 22 |
dan menyelamatkan harta benda dari kerusakan dan kehilangan akibat penggusuran paksa. 3) Transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan relokasi Warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon - Jaka Setia pada awalnya tidak tahu lahan yang mereka tempati akan dibangun apa oleh pelaku penggusuran. Warga juga tidak tahu darimana asal anggaran untuk membangun lahan tersebut. Terlebih lagi, warga tidak menerima informasi mengenai dimana warga akan direlokasi. Menurut M. Charlie Meidino Albajili (LBH Jakarta), informasi yang beredar di Kapuk Poglar, lahan tersebut akan dibangun asrama Pol- ri. Penuturannya, lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk diba- ngun asrama lantaran dikelilingi oleh banyak pabrik. Sementara di wilayah Kapuk tersebut juga sudah terdapat asrama kepolisian. 4) Kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya Untuk kasus Kapuk Poglar, pemerintah tidak memihak kepada war- ga. Kehadirannya justru memfasilitasi Polda Metro Jaya melakukan sosialisasi bagi warga dengan menyediakan tempat di kantor Kelu- rahan Kapuk. Tidak berbeda, di Gang Lengkong, pemerintah men- dukung pelaku baik ahli waris maupun perusahaan. Pemerintah Daerah justru menjadi mediator saat proses sosialisasi dari PT. MT Con berlangsung. Saat pembongkaran terjadi, tidak ada satupun pihak pemerintah yang mendampingi. Warga Gang Lengkong dibi- arkan berjuang sendiri menghadapi ahli waris maupun perusahaan. Sedikit berbeda, di kasus Pekayon - Jaka Setia, Pemerintah Kota Bekasi justru menjadi pelaku pengusiran paksa. 5) Adanya informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak Pada dasarnya warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekay- on-Jaka Setia tidak mengetahui pasti siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan saat proses penggusuran paksa. Terutama bagi warga Gang Lengkong, tidak ada kepastian. Proses berjalan rumit dengan banyaknya pihak yang mengklaim tanah ditambah proses pengalihan hak yang tidak diketahui oleh warga membuat informa- si simpang-siur. 6) Relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali | 23
disepakati oleh warga terdampak Dalam tiga kasus tidak ditemukan pelaksanaan penggusuran yang dilakukan saat hujan atau malam hari. Namun, di Pekayon - Jaka Setia, warga menceritakan bahwa jadwal penggusuran dipercepat secara mendadak pada hari H. Sebelumnya warga mendapat infor- masi bahwa penggusuran akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, nyatanya penggusuran dilakukan pukul 06.00 WIB saat warga ten- gah sibuk mengantar anak sekolah dan bekerja. Sepulang sekolah, anak-anak shock karena rumahnya sudah rata dengan tanah. 7) Adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum Meskipun mekanisme untuk menuntut ganti kerugian telah dise- diakan oleh negara, pada praktiknya pemulihan sulit sekali dica- pai. Masalah yang ditemui adalah minimnya keberpihakan aparat penegak hukum kepada warga miskin, perspektif legal-formal yang mengutamakan adanya alas hak berupa sertifikat yang dimiliki war- ga, hingga proses eksekusi yang panjang oleh karena tidak adanya itikad baik dari pelaku penggusuran untuk memenuhi putusan da- lam hal perkara dimenangkan warga. 8) Tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga ter- dampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga peradilan Pelaku penggusuran tidak benar-benar menyediakan akses bantuan hukum bagi warga terdampak. Buktinya warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong, dan Pekayon - Jaka Setia dapat mengakses bantuan hu- kum melalui LBH Jakarta oleh sebab upaya mandiri warga. Pengusiran paksa yang dialami warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon - Jaka Setia merupakan pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia. Pertama, pelanggaran hak atas perumahan yang layak. Warga Pekay- on-Jaka Setia dan sebagian warga Gang Lengkong yang telah diusir pak- sa kehilangan haknya memiliki rumah yang layak. Pemerintah melakukan pelanggaran berlapis. Ketika negara tidak mampu memenuhi perumahan layak, warga secara swadaya membangun rumah. Namun, tanpa apresiasi, pemerintah kemudian menggusur warga Pekayon-Jaka Setia dan mem- biarkan warga Gang Lengkong diusir paksa oleh ahli waris dan perusa- haan. Sementara warga Kapuk Poglar masih terus hidup dengan ancaman penggusuran sewaktu-waktu. 24 |
Kedua, pelanggaran hak atas rasa aman. Saat penggusuran paksa Pekayon -Jaka Setia, pemerintah memobilisasi 1.700 aparat gabungan (TNI/ POLRI/ Satpol PP) dan organisasi masyarakat (ormas). Warga ter- masuk perempuan dan anak mengalami pemukulan oleh aparat dan or- mas. Tidak berhenti disitu saja, selang tiga tahun, Pemerintah Kota Bekasi kembali menggusur tenda perjuangan (posko) warga yang didirikan di atas puing-puing. Pengusiran tersebut juga dilakukan dengan kekerasan, warga dipukuli, diinjak dan diseret. Beberapa korbannya adalah Sukiyati dan Subur. Di Kapuk Poglar dan Gang Lengkong, warga menghadapi an- caman kriminalisasi menggunakan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 KUHP. Warga Gang Lengkong juga mengalami intimidasi dari pihak keamanan dan ormas yang dikerahkan oleh perusahaan. Ketiga, kehilangan kerekatan sosial dan budaya. Kolektifitas yang ter- bangun puluhan tahun juga ikut dirampas. Sebagaimana yang dirasakan warga Gang Lengkong dan Pekayon-Jaka Setia. Mereka terpisah dengan ratusan kerabatnya, tercerabut dari modalitas sosial, budaya dan aktifitas komunitas yang selama ini menjadi perekat. Warga Pekayon - Jaka Setia juga merasa dijauhi oleh warga sekitar yang tidak mengalami penggusu- ran. Padahal sebelumnya mereka hidup saling menjaga. Anak-anak juga merasa sedih karena kehilangan banyak teman-temannya. Keempat, pelanggaran hak milik pribadi. Pemerintah Kota Bekasi tel- ah menghancurkan bangunan milik warga. Penggusuran yang dilakukan sejak jam 6 pagi tersebut mengakibatkan warga kehilangan dokumen penting dan kerusakan barang-barang pribadi lainnya. Hal tersebut juga dialami oleh sebagaian warga Gang Lengkong yang telah diusir. Kelima, pelanggaran hak atas pekerjaan. Warung milik warga juga ikut digusur paksa. Saat ini warga Pekayon - Jaka Setia yang tinggal men- gontrak disekitar lokasi penggusuran juga kesulitan untuk membangun ekonomi alternatif (misal berdagang) karena berbenturan dengan aturan dari pemilik rumah. Sebagian warga Gang Lengkong yang masih bertah- an dan bekerja sebagai pedagang juga kesulitan lantaran pelanggannya ikut digusur. Seperti yang dirasakan oleh Kastinah, perempuan lansia ped- agang kue lupis dan gemblong ketan keliling. Pendapatannya berkurang drastis paska penggusuran karena pembelinya berkurang banyak. Selain warung, Puspa dari Kapuk Poglar juga harus kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat oleh perusahaan karena terlampau sering meminta izin untuk mengurus kasus penggusuran paksa. Senada dengan Puspa, Hariyani dari Gang Lengkong terpaksa mengundurkan diri dan memilih fokus mengu- rus penggusuran dan orangtuanya (lansia) yang jatuh sakit akibat kasus ini. Suami Tukinem dari Gang Lengkong juga jatuh sakit sehingga tidak | 25
bisa bekerja. Keenam, pelanggaran hak atas pelayanan publik. Warga Gang Leng- kong dan Pekayon-Jaka Setia dianggap sebagai warga liar. Mereka tidak memiliki pengurus Rukun Tetangga (RT) sehingga terhambat untuk men- gakses pelayanan publik. Ketujuh, pelanggaran hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan tempat tinggal menjadi lebih panas dan berdebu. Hal ini dialami oleh sebagian warga Gang Lengkong yang masih bertahan dan warga Pekayon-Jaka Setia yang tinggal di tenda. Selain itu, warga Pekay- on-Jaka Setia juga kesulitan atas air bersih. Kedelapan, pelanggaran hak atas kesehatan. Paska penggusuran pak- sa, banyak warga yang jatuh sakit. Kesehatan mentalnya menurun akibat trauma, stres dan merasa kelelahan. Hal ini juga dialami oleh anak-anak korban. Selain itu, kondisi tempat tinggal tidak layak juga mempengaruhi kesehatan. Warga menjadi kesulitan mengakses air bersih, masalah ini mengakibatkan kelompok perempuan harus mengalami penurunan ter- hadap kesehatan reproduksi dan seksual. Keseharian dan kerja domes- tik perempuan yang sangat dekat dengan kebutuhan air tidak dapat ter- penuhi ketersediaan juga kualitas air karena polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Tinggal di posko (tenda) juga mengharuskan warga menghirup udara kotor karena banyaknya debu yang dihasilkan oleh pu- ing penggusuran. Kesembilan, pelanggaran hak atas penghidupan yang layak. Seluruh pelanggaran hak diatas memberi sumbangsih menurunkan kualitas hidup warga bila dibandingkan dengan kondisi sebelum penggusuran. Warga kehilangan rumah sehingga terpaksa tinggal di tenda perjuangan atau mengontrak di hunian informal lainnya. Baik warga Pekayon-Jaka Setia maupun warga Kapuk Poglar, keduanya kesulitan mengakses air bersih. Layanan air bersih dan listrik Kapuk Poglar mendadak dihentikan saat ka- sus bermula. Ditambah hilangnya mata pencaharian atau pekerjaan war- ga Gang Lengkong dan Pekayon-Jaka Setia, kondisi ekonominya semakin memburuk. Oleh karena berlapisnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku pembangunan terhadap masyarakat miskin perkotaan -terutama tiga kasus ini, maka Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 tentang Penggusuran Paksa dan Komisi HAM PBB Nomor 2004/28 tentang Laran- gan Penggusuran Paksa menyatakan Penggusuran Paksa sebagai "a gross violation of a broad range of human rights, in particular the right to ade- quate housing" artinya pelanggaran berat serangkaian lingkup HAM, khu- 26 |
susnya hak atas perumahan yang layak. Demi menjamin pemenuhan atas perumahan yang layak, Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak sudah menetapkan standar-standar yang wajib dipenuhi pe- merintah. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi: 1) Jaminan legalitas kepemilikan. Kepemilikan mencakup berbagai bentuk, termasuk di dalamnya sewa akomodasi (umum dan swasta), kerjasama perumahan, sewa beli, penguasaan hak, rumah darurat dan tempat tinggal sementara, termasuk juga penguasaan terhadap tanah dan properti. Selain jenis kepemilikan, semua orang seharusnya memiliki tingkat kepemilikan tertentu yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa, gangguan dan bentuk ancaman lainnya. Negara-negara pihak semestinya secara sadar mengambil langkah-langkah segera yang bertujuan memberikan jaminan legali- tas kepemilikan kepada orang-orang dan rumah tangga yang saat ini kurang mendapat perlindungan, dalam konsultasi yang sesungguhn- ya dengan perorangan atau kelompok yang terkena dampak. 2) Ketersediaan akan berbagai layanan, bahan-bahan, fasilitas dan in- frastruktur (sarana dan prasarana). Sebuah rumah yang "layak" seharus- nya terdiri dari berbagai fasilitas khusus untuk kesehatan, keamanan, kenyamanan dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak tersebut semestinya memiliki akses yang berkelanjutan kepada seluruh sum- berdaya alam dan sumber daya umum, air minum yang sehat, energi untuk memasak, pemanas dan penerangan, sanitasi dan fasilitas men- cuci, sarana penyimpanan makanan, pembuangan sampah, tempat drainase, dan layanan darurat. 3) Keterjangkauan (biaya). Biaya pribadi atau rumah tangga yang ter- kait dengan rumah seharusnya pada tingkat teretentu perolehan dan kepuasan atas kebutuhan dasar lainnya tidak dapat diancam atau dikompromikan. Langkah-langkah yang diperlukan wajib diambil oleh Negara pihak dalam rangka menjamin prosentasi biaya rumah yang terkait, secara umum, sesuai dengan tingkat pendapatan mas- yarakat. Negara pihak semestinya menyediakan subsidi perumahan untuk mereka yang tidak mampu memilki rumah yang terjangkau, sebagaimana halnya dengan bentuk dan tingkat harga hunian yang secara "adequate" mencerminkan kebutuhan perumahan. Dalam kai- tannya dengan prinsip keterjangkauan, penyewa/penghuni semestin- ya mendapat perlindungan dari berbagai sarana yang memungkink- an terjadinya tingkat sewa yang tidak masuk akal atau naiknya sewa. Pada masyarakat yang bahan-bahan alam merupakan sumber utama | 27
dari bahan bangunan rumah, Negara Pihak harus mengambil lang- kah-langkah untuk menjamin ketersediaan bahan tersebut. 4) Layak huni. Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat memberi penghuninya ruangan yang layak dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan den- gan kondisi-kondisi penimbul penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan. 5) Aksesibilitas. Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Terutama kelompok lansia, anak- anak, penyandang disabilitas, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), kor- ban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan untuk memprioritaskan lingkungan tempat tinggal mereka. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan (tentang masalah perumahan) harus mencakup kebutuhan kelompok-kelompok ini akan tempat tinggal. Di banyak Negara, perluasan akses tanah untuk seg- men-segmen masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau dimiskink- an harus dijadikan tujuan utama kebijakan itu. Kewajiban-kewajiban pemerintah harus dikembangkan dengan sasaran untuk memperkuat hak setiap orang atas hunian yang aman untuk hidup secara damai dan bermartabat, termasuk akses tanah sebagai sebuah hak. 6) Lokasi. Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang ter- buka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal ini berlaku baik di kota besar maupun kawasan pinggiran dimana tuntutan biaya temporer dan finansial untuk pergi dan dari tempat kerja dapat dinilai terlalu tinggi bagi anggaran belanja keluarga prasejahtera. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya. 7) Kelayakan budaya. Cara rumah didirikan, material bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan ker- agaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi pen- 28 |
ingkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya. B. Fenomena Banjir Tanpa Solusi Konkret Pemerintah saat ini lebih memilih bersekutu dengan pemilik modal dibanding publik. Implikasinya tata ruang kota diwujudkan dengan pem- bangunan yang berorientasi pada profit, pertumbuhan dan akumulasi ekonomi yang tinggi. Determinasi kapitalisme industrialisasi dalam poli- tik penataan ruang telah menjadi lokomotif pembangunan kota sehingga menimbulkan kepadatan ruang dan ancaman degradasi ekologi. Dimen- si ekologi bukan prioritas sebab ia dinilai tidak linear dengan investasi ekonomi (Galang Geraldy, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4 No. 1, Januari 2017). Pembangunan bercorak kapital-maskulin ini, sebagaimana diterangkan di atas, juga minim perspektif lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang tidak partisipatif tersebut memberi dampak lanjutan berwujud bencana ekologis bagi masyakarat miskin. Salah satu masalah ekologi di perkota- an yang hingga kini penanganannya masih carut-marut adalah banjir. Tak ayal para politisi akhirnya saling salah-menyalahkan untuk masalah satu ini. Sebagai contoh, perdebatan antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan jelang putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakar- ta. Keduanya saling serang mengenai penanganan banjir, Anies menud- ing program normalisasi Ahok mandek sementara Ahok menilai Anies tidak paham matematika lantaran Anies tidak melihat adanya penurunan titik banjir dari 2.000 menjadi 80 titik 21 Februari 2017). Buruknya konsep penataan ruang seperti banyaknya pengembangan infrastruktur yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan juga gender, dan sosial inklusif lingkungan hidup menjadi salah satu penyebab banjir. Penataan ruang kota seharusnya mengacu pada tiga konsep utama yak- ni perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Pada praktiknya justru tidak berkesinambungan. Padahal konsep ini mer- upakan salah satu wujud guna mencapai pengelolaan ruang secara bijak- sana, berdaya guna dan berhasil guna. Pembuktian ketidaselarasan antara konsep dan praktik ini terlihat dengan meningkatnya kuantitas air yang menggenang tiap tahunnya. Ditambah lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan (ICEL, 13 Januari 2020). Penyelenggaraan penataan ruang DKI Jakarta yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Lebih khusus, buruknya pengaturan kawasan | 29
kota, pembinaan oleh Pemerintah DKI Jakarta, pelaksanaan kawasan kota yang sesuai peruntukannya hingga pengawasan penataan ruang. Un- tuk mengatasinya, penyelenggaraan tersebut harus berangkat dari tiga konsep penataan ruang yang menjadi kunci utama dalam membenahi sebagian wilayah banjir Jakarta. Diantaranya, tertutupnya saluran drain- ase yang disebabkan oleh pembangunan yang buruk perencanaan ka- wasannya, pemanfaatan ruang yang seharusnya sesuai kebutuhan seperti tidak membangun kawasan pemukiman diatas kawasan ruang terbuka hi- jau (RTH), hingga pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui pengawasan pembangunan (ICEL, 13 Januari 2020). Secara umum, terdapat tiga jenis banjir di DKI Jakarta menurut Boss- man Batubara (Mojok, 20 Desember 2019). Pertama, banjir karena ali- ran air dari kawasan Puncak, Bogor. Kemampuan ekosistem air atas dan bawah permukaan kawasan Puncak sudah tidak mampu lagi menampung curah hujan yang turun. Hal ini mengakibatkan air meluap ke sungai-sun- gai yang mengalir membelah Kota Jakarta, salah satunya Kali Ciliwung. Bantaran-bantaran Kali Ciliwung yang sudah dihuni banyak penduduk menjadi kawasan yang rawan banjir, terutama pada musim hujan. Banjir jenis ini disebut banjir kiriman. Mengenai menurunnya kemampuan ekosistem Puncak untuk menyer- ap air hujan, Bossman Batubara memberi penjelasan (Mojok, 14 Januari 2020). Salah satu penyebabnya adalah adanya konversi penggunaan lahan di Puncak. Sejak tahun 2000, 5.000 hektar hutan di Puncak sudah ditebas menjadi kebun dan villa. Bossman juga menyebutkan dalam tu- lisan tersebut siapa-siapa saja pejabat yang memiliki rumah atau villa peristirahatan di Puncak, salah satunya Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta 1997-2007). Konversi tersebut tentu saja mengurangi kapasitas intersepsi yaitu kemampuan pohon untuk menangkap atau menanggak dari daun. Berikutnya laju infiltrasi, karena begitu banyak pohon dipotong atau di- tutup menjadi rumah, akhirnya air tidak masuk ke dalam tanah (Bossman Batubara, FGD, 12 Oktober 2020). Kedua, banjir karena hujan di dalam kota Jakarta. Saluran irigasi yang dalam beberapa kasus sudah menyempit atau tidak terawat, ketika dialiri volume air yang tinggi dari curah hujan, tidak sanggup menampung lu- apan air. Ketiga, banjir karena air laut. Banjir ini terjadi karena kombinasi muka air laut naik ditambah muka tanah turun. Naiknya muka air laut ada- lah satu bagian dari kompleks perubahan iklim global. Suhu bumi yang naik menyebabkan bongkah-bongkah es raksasa di kutub mencair. Bong- kah es berubah menjadi air dan secara kumulatif membuat volume air laut naik, yang dalam tahap berikutnya terekspresikan dalam bentuk naiknya muka air laut. 30 |
Kemudian terdapat empat penyebab muka tanah di Jakarta menurun, yakni: ekstraksi air tanah dalam, pembebanan bangunan, pengompa- kan material sedimen dan aktivitas tektonik. Baik ekstraksi air tanah da- lam maupun pembebanan bangunan, keduanya sama-sama disebabkan oleh pembangunan masif DKI Jakarta. Beban-beban bangunan muncul dari gedung-gedung pencakar langit. Sementara mayoritas pengekstraksi air tanah dalam adalah sektor bisnis dan industri (mall, hotel, apartemen, dan pabrik bir). Intinya, ekstraksi air tanah dalam hanya kemungkinan kecil dapat dilakukan warga miskin kota lantaran mengebor air tanah dalam harganya sangat mahal (Mojok, 14 Januari 2020). Ketiga, model banjir tersebut dapat saling berkombinasi. Misalnya, kombinasi jenis banjir pertama dan kedua, kedua dengan ketiga, atau ketiga dengan pertama. Kombinasinya tergantung pada dinamika spasial (dimana) dan temporal (kapan) yang berujung pada satu momen ketika volume air yang banyak berubah menjadi banjir. Penindasan yang dialami warga Gang Lengkong, Kapuk Poglar dan Pekayon-Jaka Setia tidak berhenti pada kasus penggusuran paksa. Ketiga komunitas ini juga mengalami bencana banjir hampir setiap tahunnya se- bagai akibat pembangunan yang tidak partisipatif. Setiap tahunnya, warga Gang Lengkong mengalami banjir terutama ketika curah hujan tinggi. Banjir tersebut semakin lama semakin parah. Terutama karena aktifitas perusahaan belakangan -paska penggusuran. Perusahaan menutup saluran air (drainase) melalui pemagaran dan pen- imbunan. Tindakan tersebut mengakibatkan banjir lebih cepat naik. Ting- gi air mencapai pinggang orang dewasa. Surutnya juga membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Perihal ini, warga sudah pernah mengadu kepada Lurah, Camat hingga Walikota. Namun sayang, pemerintah daer- ah hanya menampung keluhan dan tidak menindaklanjutinya. Jika curah hujan tinggi, banjir di Kapuk Poglar bisa mencapai dada orang dewasa. Kapuk Poglar juga tidak memiliki saluran air (drainase). Oleh karena dianggap warga liar -korban penggusuran, Kapuk Poglar tidak diikutsertakan dalam program Musrembang oleh pihak Kelurahan untuk membahas perbaikan drainase. Meski demikian, warga dengan inisiatif mandirinya melakukan perbaikan saluran air. Namun, jika curah hujannya tinggi, kampung tetap kebanjiran. Terlebih bagi rumah yang posisinya rendah, banjir surut lebih lama, sampai beberapa hari. Kondisi tersebut masih berlangsung sampai saat ini, tanpa ada tindakan konkret dari pemerintah mengatasi banjir di Kapuk Poglar. | 31
Banjir juga dialami warga Pekayon-Jaka Setia sejak tahun 1992. Banjir di komunitas ini disebabkan oleh permukaan tanah yang rendah. Banjir bertambah parah oleh sebab saluran irigasi ditutup. Komunitas pernah merasakan tinggi banjir hingga paha orang dewasa. Banjir tentu ber- dampak buruk bagi warga, terlebih warga yang rumahnya berdinding triplek. Atas kondisi banjir yang terjadi di tiga wilayah tersebut, tidak ada upa- ya signifikan dari Pemerintah dalam mencegah dan mengatasi banjir yang kerap terjadi. Hal itu dibuktikan lewat keterangan warga di tiga kampung. Selain itu, anggaran untuk menangani banjir DKI Jakarta terbilang minim. Selama 2006-2017, anggaran penanganan bencana hanya mampu me- nutupi kebutuhan 20% dari kerugian yang dialami masyarakat. Sehingga banyak kebutuhan masyarakat selama banjir tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah secara maksimal. Sebenarnya aturan mengenai banjir sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan dan kovenan internasional yang diratifikasi oleh Pe- merintah Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak kendala. Masalah umum yang seringkali ditemukan adalah tidak adanya sistem peringatan bencana banjir yang memadai di wilayah rawan banjir. Kemudian tidak dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan warga terdampak. Padahal banjir merupakan bencana berulang di DKI Jakarta dan sekitar. Tertutupnya ruang dialog ini juga dirasakan oleh warga Kapuk Poglar, Pekayon-Jaka Setia, dan Gang Lengkong. Pemerintah justru cenderung lepas tangan atas derita korban banjir, tanpa ada solusi menyelesaikan- nya. Tiga komunitas ini menyatakan tidak pernah ada upaya dialog yang dilakukan Pemerintah. Bahkan, Gang Lengkong telah mengirimi surat kepada pemerintah agar dialog pengentasan masalah banjir dapat ter- laksana. Namun korespondensi tersebut tidak direspons dengan konkret. Pemerintah lupa bahwa warga berhak untuk berpartisipasi dalam pen- gambilan keputusan yang menyangkut diri dan komunitasnya. Kemudian secara khusus, setidaknya terdapat delapan masalah pen- anganan banjir DKI Jakarta. Pertama, ketiadaan peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan banjir secara komprehensif dengan sanksi yang tegas. Kedua, pompa banjir yang justru tidak berfungsi dengan baik. Keti- ga, tidak adanya usaha untuk melengkapi kekurangan sarana penanggu- langan banjir misal sistem peringatan dini. Keempat, tidak adanya koor- dinasi antar pemerintah dalam mengatasi banjir (pencegahan). Kelima, warga tidak dibekali pelatihan kebencanaan untuk menghadapi bencana. Keenam, tidak adanya ruang aman bagi korban banjir terutama perem- 32 |
puan. Ketujuh, tidak adanya bantuan praktis bagi korban banjir sementara warga kesulitan melanjutkan aktifitas hariannya. Kedelapan, tidak ada pro- gram pemulihan yang komprehensif dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan selanjutnya, yakni pengaturan mengenai penanggu- langan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang belum mengakomodir perspektif gen- der dan perlindungan perempuan secara optimal. Setidaknya terdapat 4 kekurangan dalam UU Penanggulangan Bencana. Pertama, asas dan prinsip penanggulangan bencana yang tidak men- cantumkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Lihat Pasal 3 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana). Padahal dalam terjadinya bencana, sep- erti banjir, perempuan memiliki kerentanan pelanggaran hak lebih tinggi. Kedua, tidak adanya ketentuan yang mengharuskan perincian jum- lah korban berdasarkan jenis kelamin dan usia dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana. Ketiadaan rincian jumlah korban perempuan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan. Padahal data tersebut merupakan acuan pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan korban bencana. Ketiga, tidak diaturnya hak-hak kebutuhan dasar perempuan dalam UU Penanggulangan Bencana. Pasal 26 ayat (2) UU Penanggulangan Ben- cana hanya mengatur bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akan tetapi tidak menjelaskan lebih jauh kebutuhan khusus perempuan. Keempat, dalam Pasal 55 UU Penanggulangan Bencana, perempuan tidak dimasukkan dalam kelompok yang mendapat prioritas dalam upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikoso- sial. UU Penanggulangan Bencana jelas meminggirkan perempuan secara hukum. Pengaturan bias gender juga ditemukan dalam peraturan pelaksanan- ya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyeleng- garaan Penanggulangan Bencana. Setidaknya terdapat lima kelemahan pengaturan dalam PP tersebut, khususnya pada pemenuhan hak-hak per- empuan. Pertama, perempuan tidak dimasukkan dalam definisi kelompok rentan pada ketentuan umum (Pasal 1 ayat (1) angka 15 PP Penyelengga- raan Penanggulangan Bencana). Oleh karena sejak awal perempuan tidak diberi tindakan afirmasi, maka hak-hak perempuan kian terpinggir. Kedua, PP ini juga tidak mensyaratkan perincian jumlah korban ber- | 33
dasarkan jenis kelamin dan usia sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3). Seperti yang dijelaskan, tidak adanya kategorisasi korban akan berakibat pada penanganan tidak tepat. Untuk mengetahui kebutuhan perempuan, maka perlu mengetahui jumlah korban perempuan secara spesifik terma- suk usianya. Ketiga, ketiadaan penjelasan keterlibatan perempuan dalam tim reak- si cepat komando penanganan darurat bencana (Pasal 51 ayat (1) & (2)). Padahal dalam situasi penyelamatan korban melalui evakuasi tersebut, harus tetap dijamin penghormatan hak atas rasa aman. Oleh sebab da- lam kondisi bencana rentan sekali terjadi kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun anak. Selain itu, tidak terlibatnya perempuan dalam tim reaksi cepat berpotensi mengurangi kepastian atas pemenuhan hak khusus perempuan. Keempat, kebutuhan maternitas perempuan tidak masuk sebagai salah satu bantuan kebutuhan dasar yang harus disediakan negara selama ben- cana. Pasal 52 ayat (1) hanya mengatur bantuan bagi korban bencana me- liputi kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kes- ehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian. Padahal selama masa bencana perempuan sangat membutuhkan bantu- an untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya. Selain itu, sangat dimungkinkan terdapat korban bencana perempuan yang sedang dalam masa kehamilan atau melahirkan yang membutuhkan bantuan adaptasi fisik maupun psikososial. Kelima, tidak dijelaskannya bantuan kebutuhan dasar penampungan serta tempat hunian selama evakuasi yang aman bagi perempuan. Dalam lokasi pengungsian sangat rentan terjadi kekerasan seksual. Negara harus mampu menjamin perempuan tidak berada dalam situasi ini. Selain itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi di tempat pengungsian agar pemenuhan hak seluruh pihak ter- utama perempuan tetap terjamin. Indonesia merupakan negara yang ikut menyepakati Agenda SDGs (Sustainable Development Goals) pada 25 September 2015 di Markas Be- sar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Agenda yang mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanju- tan" ini berisi 17 tujuan dan 169 target dalam rencana aksinya. Tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Namun sayang, pada praktiknya agenda ini tidak benar-benar mampu memastikan keadilan prosedural dan substansial rakyat Indonesia. 34 |
Pada tujuan kelima Agenda SDGs terdapat harapan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Setelah mendengar pengalaman perempuan tiga komuni- tas dan menganalisis peraturan terkait bencana, tidak ada satupun lang- kah konkret dari pemerintah untuk mencapai keadilan gender tersebut. Setidaknya, negara dapat meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender melalui penyediaan peraturan perundang-undangan yang re- sponsif gender. Secara umum, bencana banjir telah merenggut belasan hak dasar war- ga yang diatur dalam UUD 1945, UU Penanggulangan Bencana, UU No- mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cul- tural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo- laan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut adalah daftar hak tersebut: Hak Ketentuan Hak atas pekerjaan dan peng- hidupan yang layak Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Hak atas hidup serta mempertah- ankan hidup dan kehidupannya Pasal 28A UUD 1945 Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (saat bencana) dan pendi- dikan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 UUD 1945, dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 Hak atas kesehatan Pasal 28H UUD 1945 Hak atas pelayanan publik Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Hak atas perumahan layak Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2005 dan Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 Hak atas tempat tinggal, lingkun- gan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 | 35
Hak atas lingkungan yang sehat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Hak atas perlindungan sosial dan rasa aman, serta hak milik Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pasal 36 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk mendapatkan informasi mengenai bencana banjir Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Hak untuk mendapatkan pendi- dikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penang- gulangan bencana Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan ten- tang kebijakan penanggulangan bencana Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial Pasal 26 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terha- dap kegiatan penanggulangan bencana Pasal 26 ayat (1) huruf e UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk melakukan penga- wasan penanggulangan bencana Pasal 26 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2007 Hak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana disebabkan kegagalan konstruksi Pasal 26 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 36 |
Secara khusus, untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi ser- ta bebas dari diskriminasi, terdapat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi oleh Indone- sia melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Pada praktiknya, hak-hak yang tel- ah diatur khusus tersebut tidak mampu dijamin oleh pemerintah. Berikut adalah daftar hak-hak khusus perempuan yang kerap dilanggar ketika ter- jadi banjir: Hak Ketentuan Hak untuk bekerja Pasal 11 ayat (1) huruf a CEDAW Hak atas jaminan sosial Pasal 11 ayat (1) huruf e CEDAW Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Pasal 11 ayat (1) huruf f CEDAW Hak untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat Pasal 14 ayat (2) huruf a CEDAW Hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai Pasal 14 ayat (2) huruf b CEDAW Hak mendapat manfaat dari pro- gram jaminan sosial Pasal 14 ayat (2) huruf c CEDAW Hak berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat Pasal 14 ayat (2) huruf f CEDAW Hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai (perumah- an, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi) Pasal 14 ayat (2) huruf h CEDAW Kemudian terdapat pula 2 Komentar Umum PBB yang menjamin hak perempuan saat terjadinya bencana. Pertama, kewajiban negara dalam memenuhi bahan pangan bagi korban bencana, khususnya perempuan (Pasal 11 paragraf 1 & 2 Komentar Umum No. 12 Hak atas Bahan Pan- gan Yang Layak Nomor E/C.12/1999/5). Kedua, kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemeriksaan kesehatan korban bencana (Pasal 12 ayat (2) huruf c Komentar Umum No. 14 Hak atas | 37
Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau). Pemenuhan hak atas kesehatan tersebut harus memperhatikan kesetaraan, sehingga terpenuhi juga hak-hak khusus perempuan. Merujuk kepada tiga komunitas yang mengalami banjir secara be- rulang, berikut adalah temuan pelanggaran hak yang dialami seluruh war- ga: Pertama, pelanggaran hak atas informasi. Pemerintah tidak member- ikan edukasi bagi warga untuk menghadapi dan mencegah banjir. Se- lain itu, pemerintah juga tidak memberikan informasi bagi warga seperti sistem peringatan dini. Sehingga warga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan menyelamatkan barang-barangnya. Kedua, pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Den- gan berulangnya peristiwa banjir yang dialami warga Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon-Jaka Setia dapat diketahui bahwa lokasi tempat tinggal warga sama sekali tidak layak secara lingkungan. Warga harus hid- up bersahabat dengan bencana banjir. Ketiga, pelanggaran hak atas rasa aman. Banjir juga meningkatkan ke- kerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dituturkan oleh perempuan dari Pekayon-Jaka Setia dan Gang Lengkong bahwa ketika banjir tiba tidak sedikit warga perempuan mengalami kekerasan verbal dari pas- angannya (suami). Dengan semua masalah yang dihadapi, perempuan se- lalu dijadikan samsak atau obyek pelampiasan kemarahan laki-laki. Selain itu, perempuan selalu dianggap sebagai pihak paling bertanggungjawab atas kebersihan dan keindahan rumah tangga. Sehingga bebannya kian bertambah. Keempat, pelanggaran hak atas kesehatan. Warga dari tiga komu- nitas mengeluhkan berbagai penyakit akibat mengalami banjir seperti gatal-gatal, kutu air, diare, masuk angin. Penyakit tersebut dialami oleh seluruh kelompok baik anak-anak, perempuan, laki-laki dan lansia. Na- mun secara khusus, perempuan mengalami masalah tambahan seperti gangguan pada kesehatan seksual dan reproduksinya yang salah satun- ya ditandai dengan keputihan. Hal ini disampaikan oleh Puspa Yunita dari Kapuk Poglar. Masalah ini juga disebabkan karena tidak tersedianya air bersih dan kebutuhan terkait MCK. Bahkan Hariyani di Gang Lengkong mengeluhkan kesulitan warga perempuan yang sedang haid/ menstruasi ketika banjir tiba. Kemudian, warga juga merasa mengalami masalah kesehatan mental selama banjir melanda seperti stres dan depresi. Tak pelak banyak sekali 38 |
hal yang harus dialami dan diupayakan secara mandiri oleh warga den- gan keterbatasan ekonominya. Puspa juga menyampaikan bahwa kondisi mentalnya terganggu saat banjir karena air tidak kunjung surut, rumahnya berantakan dan menjadi sarang nyamuk. Sekalipun memberikan dampak buruk bagi kesehatan warga, pemer- intah tidak mengupayakan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan dari adanya banjir tersebut. Mieke dan Sukiyati di Pekayon menyatakan tidak ada layanan kesehatan yang datang ke tempatnya selama banjir. Kemudi- an Sukminah dari Gang Lengkong juga mengungkapkan bahwa selama banjir tidak ada layanan kesehatan, melainkan hanya pendataan saja, tan- pa pengobatan. Kelima, pelanggaran hak pangan. Perempuan di tiga kampung menu- turkan bahwa selama banjir warga kesulitan mengakses makanan bersih dan sehat. Dapur, perlengkapan masak hingga bahan pangan mereka ikut terendam banjir. Sukminah di Gang Lengkong mengungkapkan, bantu- an makanan saat banjir yang diberikan ke dirinya hanyalah sisa bantuan dari kampung sebelah, malahan masih banyak sekali kerabatnya di Gang Lengkong yang tidak mendapat bantuan tersebut seperti Hariyani. Tidak berbeda jauh dengan Kapuk Poglar, Puspa menuturkan bahwa Kapuk Po- glar tidak pernah mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah. Keenam, pelanggaran hak bekerja dan pendapatan yang layak. Ban- jir juga melumpuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, karena akses yang terhambat. Padahal bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok merupa- kan hal yang harus tetap dipenuhi, sekalipun banjir. Terlebih tidak adanya bantuan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Masalah ini dialami oleh seluruh warga dari tiga komunitas. Warga Kapuk Poglar pernah terhambat bekerja selama satu minggu akibat banjir yang tidak kunjung surut. Kendaraan warga juga akan rusak jika warga memaksakan diri berang- kat kerja saat banjir. Kerugiannya bertambah karena harus membiayai perbaikan kendaraan. Sementara jika tidak bekerja, buruh harus mengha- dapi pemotongan upah. Seperti yang dialami oleh suami Sukminah yang bekerja sebagai buruh harian. Banjir juga berdampak pada penurunan hasil usaha para pedagang di tiga kampung, seperti yang dikeluhkan Kastinah dari Gang Lengkong. Mereka yang sehari-hari berdagang kue dan jamu ini terhambat karena bahan dan alat produksinya ikut terendam banjir. Selain itu, para pedagang juga tidak dapat berkeliling akibat jala- nan yang juga terendam banjir. Ketujuh, pelanggaran hak atas pendidikan. Banjir juga menimbulkan | 39
dampak bagi anak-anak. Anak jadi terhambat untuk bersekolah. Seper- ti yang disampaikan Puspa dari Kapuk Poglar, kegiatan belajar-mengajar pasti tertunda setiap kali air menggenang. Karena seringkali sekolah anak- nya menjadi tempat pengungsian bagi korban banjir. Sehingga anak-anak terpaksa diliburkan. Dari pengalaman warga Kapuk Poglar ini juga dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menyediakan tempat pengungsian yang layak bagi korban banjir. Malah mengorbankan pendidikan anak. Kedelapan, pelanggaran hak milik pribadi. Warga seringkali mengala- mi kerusakan dan kehilangan perlengkapan, perabotan rumah tangga hingga barang-barang berharga akibat terendam banjir. Hal ini disam- paikan oleh perempuan tiga komunitas. Salah satunya perempuan Gang Lengkong. Bahwa barang miliknya mengalami kerusakan karena tidak sempat diselamatkan dari banjir. 40 |
BAB III PEREMPUAN DALAM PENGGUSURAN PAKSA & BANJIR, SEBAGAI REALITAS PEMBANGUNAN TANPA PERSPEKTIF GENDER udaya patriarki mengkonstuksikan perempuan tidak memiliki nilai kemanusiaan utuh. Oleh sebabnya perempuan dibatasi, ia tidak berhak bersuara, berkarya dan memiliki harta. Budaya ini mentol- erir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi terhadap perempuan. Akibat dominasi budaya patriarki ini, tidak sedikit perempuan terpaksa dipingit, dipasung dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarir, bekerja, dan memiliki profesi. B Walby mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem struktur dan prak- tek sosial dimana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Menurutnya, patriarki perlu dikonseptualisasikan pada enam struktur: cara produksi patriarki, hubungan patriarki dalam pekerjaan, hubungan patriarki dalam negara, kekerasan, hubungan patriarki dalam seksualitas, dan hubungan patriarki dalam institusi budaya (Sylvia Walby, 1990: 20). Budaya patriarki juga menempatkan perempuan sebagai obyek sek- sual. Kalaupun dijadikan istri, perempuan hanya dipaksa untuk melaku- kan tugas-tugas reproduksi, melahirkan anak, memenuhi kepuasan sek- sual suami, serta mengerjakan kewajiban rumah tangga. Dalam keluarga, perempuan bukan pengambil keputusan penting. Begitu pula dalam masyarakat, perempuan tidak diperhitungkan pendapatnya, dan sangat jarang diajak bermusyawarah membuat keputusan penting. Dapur, sumur, dan kasur dilekati sebagai peran perempuan serta dianggap menjadi kon- co wingking atau teman di arena belakang (Musdah Mulia, 2014: 9-10). | 41
Gender bukanlah pemberian (given) ataupun kodrati. Ia merupakan hasil kontruksi sosial yang menciptakan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sesuai ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang. Peran gender ini kemudian melahirkan ketidakadilan melalui hegemonin- ya dengan menempatkan perempuan dibawah dominasi laki-laki. Ihwal ini kemudian dikenal populer sebagai ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk keti- dakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordi- nasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideolo- gi nilai peran gender. Manifestasi tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis (Mansour Fakih, 2013: 12-13). Kemudian Mansour Fakih memberikan contoh untuk mendukung pendapatnya di atas. Marjinalisasi ekonomi kaum perempuan justru terja- di karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri (Mansour Fakih, 2013: 13). Pelabelan negatif atau stereotype terhadap perempuan adalah penye- bab sekaligus dampak dari ketidakadilan gender. Perempuan adalah kelompok yang selalu mendapatkan pelabelan negatif dari lingkaran so- sial. Pelabelan ini memberi sumbangsih sebagai penyebab atas kecilnya ruang gerak perempuan. Perempuan itu kerjanya "sumur, dapur, kasur". Ini adalah salah satu contoh pelabelan negatif yang terus diproduksi. Pe- labelan ini mengartikan bahwa peran perempuan hanya sebatas rumah tangga, baik merawat rumah maupun reproduksi. Dampaknya, perem- puan menjadi terhambat berpartisipasi penuh diluar wilayah domestik. Pelabelan lainnya, perempuan yang menyatakan pendapat secara te- gas dianggap tidak dapat mengontrol emosi. Perempuan dianggap se- bagai makhluk paling emosional di muka bumi. Sementara laki-laki dinilai wajar saja bila meluapkan amarahnya, ia akan dianggap tegas dan bera- pi-api. Mansour Fakih memberi contoh lain, ketika perempuan bersolek, ia akan ditandai sedang memancing perhatian lawan jenis (Mansour Fakih, 2013: 16-17). Label ini mereviktimisasi perempuan sebagai penye- bab atas terjadinya kasus kekerasan seksual. Perempuan dalam tiga komunitas, Kapuk Poglar, Pekayon-Jaka Setia, dan Gang Lengkong sama-sama mengalami pelabelan. Mereka dianggap 42 |
tidak mampu memimpin karena perannya hanya mengurusi domestik. Se- lain itu, ada juga anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin. Pelabelan ini mengakibatkan seluruh pekerjaan domestik adalah tanggungjawab perempuan. Sekitar tahun 2016-2017, beberapa pemi- mpin paguyuban Gang Lengkong pernah melontarkan pernyataan bahwa "ibu-ibu di rumah aja, masak aja." Hal serupa juga dialami oleh perempuan Kapuk Poglar, perempuan dianggap tidak mampu jadi pemimpin. Bahkan dalam beberapa kesempatan, perempuan dimanfaatkan sebagai simbol aksi unjuk rasa tanpa kesadaran penuh dari kelompok perempuan. Lan- taran selama ini perempuan dianggap kaum lemah sehingga aparat tidak mungkin melakukan kekerasan. Begitulah argumentasi mengapa perem- puan didorong "pasang badan" saat unjuk rasa. Sementara dalam proses dialog dan pengambilan keputusan, perempuan tidak pernah dilibatkan. Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum Kapuk Poglar. Pembakuan peran gender antara laki-laki dan perempuan tidak hanya hidup di ranah sosial-budaya namun juga dilegitimasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (3) mengatur bahwa: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Kemudian Pasal 34 ayat (2) ditegaskan bahwa: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Pembakuan peran ini juga mengakibatkan kerja-kerja baik perempuan dalam memperjuangkan nasib ketika penggusuran paksa terjadi tidak diakui sebagai peran yang penting, karena budaya konstruksi gender yang belum mengakui bahwa perempuan setara dalam kerja-kerja mem- perjuangkan keadilan dan perubahan hidup yang lebih baik. Komunitas Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon-Jaka Setia juga memiliki pola pembakuan peran. Peran-peran di ranah publik seperti ber- bicara menyampaikan pendapat, terlibat dalam tim advokasi, dan bekerja adalah urusan laki-laki. Sementara perempuan, perannya ada di rumah (domestik) seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak dan suami, dan sebagainya. Perempuan mengerjakan urusan do- mestik ini tanpa upah dan jam kerja. Dapat dikatakan sejak bangun tidur hingga tidur lagi, urusan rumah tangga harus ia selesaikan. Setiap hari menjadi rutinitas. Peran ibu rumah tangga yang hanya dilekatkan kepada perempuan jelas memiliki konsekuensi. Selain terbatasnya ruang gerak perempuan, | 43
ia juga menjadi justifikasi bahwa kerja-kerja yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga adalah pekerjaan tidak berbayar. Ketika perempuan diizinkan bekerja oleh suaminya, haknya sebagai buruh juga tidak dapat dinikmati secara adil dan setara. Karena pekerjaan dan penghasilannya hanya diakui sebagai pekerjaan sambilan dan hanya laki-laki yang diang- gap sebagai pencari nafkah utama. Kerja-kerja perempuan seharusnya diakui sebagai kontribusi paling penting. Sebab perempuan mengambil peran-peran sentral dalam memastikan hak dasar terpenuhi, namun par- adigma patriarki jugalah yang meninggalkan narasi-narasi juang perem- puan. Membakukan peran domestik (rumah tangga) sebagai pekerjaan perempuan adalah bentuk dari domestifikasi perempuan. Domestifikasi, keadaan dimana peran perempuan hanya ditempatkan dalam urusan-uru- san perawatan, reproduksi dan rumah tangga. Dari seluruh anggota kel- uarga yang tinggal dalam suatu rumah, hanya perempuan yang berke- wajiban untuk mengurus rumah tangga baik perempuan istri maupun perempuan anak. Dampaknya, tentu saja perempuan akan terhambat untuk mengambil peran di ranah publik seperti lingkup politik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya menyoal partisipasi, namun ada masalah yang lebih kru- sial yaitu pembelajaran dan pengembangan diri yang tidak dapat diak- ses bebas oleh perempuan. Ihwal ini tentu teramat penting karena terkait dengan kemampuan atau kemandirian perempuan dalam segala aspek. Terutama eksistensinya menguasai dan mengelola sumber-sumber agrar- ia dan melestarikan lingkungan hidup. Bagi perempuan miskin, tugas menjaga kebersihan rumah mulai dari menyapu, mengepel lantai, mencuci, memasak, menyediakan air untuk suami dan anak, serta merawat anak tidak berhenti disitu saja. Perempuan miskin juga harus bekerja -bila diizinkan suami untuk memenuhi kebutu- han rumah tangga. Konsekuensinya, perempuan memiliki peran ganda. Beban ganda (double burden) adalah kondisi dimana perempuan ha- rus mengemban dua tugas dalam satu waktu. Ketika perempuan bekerja untuk mengapresiasi diri atau membiayai kebutuhan rumah tangga kare- na kondisi perekonomian keluarga yang rendah, kesibukannya bekerja tidak serta merta dapat melepaskan peran domestik yang dilekati padan- ya. Perempuan pekerja juga masih harus bertanggungjawab memastikan kebutuhan suami dan anaknya dirumah terpenuhi. Perempuan Gang Lengkong, Kapuk Poglar dan Pekayon-Jaka Setia mayoritas mengalami beban ganda. Sebelum berangkat kerja, perem- 44 |
puan harus menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak. Kemudian setelah pulang kerja perempuan kembali berjibaku dengan urusan rumah tangga yang tertunda dan kebutuhan makan malam keluarga. Sebagaima- na potret perempuan miskin perkotaan, di tiga kampung ini kebanyakan perempuan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja rumah tangga, dan pedagang seperti sembako, sayuran, jamu, dan kue. Perempuan dengan beban ganda di Pekayon semakin meningkat setelah penggusuran paksa. Untuk memastikan kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anaknya, perempuan terpaksa bekerja serabutan. Tidak hanya itu, saat bencana banjir, beban perempuan juga bertambah. Peker- jaan seperti membersihkan peralatan rumah tangga yang terendam banjir (pakaian, perabotan, alat masak, dan lain-lain), menguras air, dan men- gajari anak akibat sekolah diliburkan juga menjadi tanggungjawab per- empuan. Perempuan juga harus menjaga dan memastikan anak-anaknya tidak dalam bahaya ketika banjir tiba. Seperti yang dirasakan perempuan Gang Lengkong. Menurut penuturan warga perempuan, "ibu-ibu paling capek saat banjir". Padahal diluar ini, perempuan juga berkontribusi se- cara kolektif untuk menangani banjir di komunitas. Tidak sedikit perempuan menemui masalah saat menjalankan peran dan beban gandanya. Masalah ini dikenal dengan istilah konflik peran ganda, konflik antara peran dalam pekerjaan dan peran dalam rumah tangga (domestik). Greenhaus dan Beuteull menjelaskan terdapat tiga bentuk konflik peran ganda (Indriyani, 2009: 16): 1) Time-based conflict. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan salah satu peran (pekerjaan atau rumah tangga) dapat mengurangi waktu untuk mengerjakan peran lainnya (rumah tangga atau pekerjaan). 2) Strain-based conflict. Adanya tekanan dari salah satu peran yang dapat mempengaruhi kinerja peran lainnya. 3) Behavior-based conflict. Ketidakselarasan antara perbuataan dengan harapan kedua peran (pekerjaan atau rumah tangga). Beragam dampak dirasakan perempuan ketika harus mengemban beban ganda, diantaranya kelelahan secara fisik dan mental, mengalami kekerasan dalam rumah tangga bila suami menilai perempuan (istri) tidak mengurus rumah tangga dengan baik (sesuai standar suami) hingga men- galami pemutusan hubungan kerja jika pemberi kerja menilai kinerjanya tidak memenuhi standar kuantitas dan kualitas perusahaan. Stereotipe yang dimanifestasikan bertransformasi menjadi subordi- nasi. Subordinasi ini berawal dari anggapan tidak penting terhadap ke- beradaan perempuan. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan | 45
tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya tugasnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah juga pernah membuat peraturan jika is- tri hendak belajar atau bekerja ke luar negeri maka harus seizin suami. Sementara bagi suami, tidak berlaku demikian. Praktik ini berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil (Mansour Fakih, 2013: 15-16). Subordinasi dapat dikatakan bermula dari minimnya akses pendidikan baik formal maupun informal bagi perempuan. Tingkat pendidikan for- mal perempuan di Gang Lengkong masih rendah karena anggapan peran perempuan hanya domestik sehingga tidak perlu disekolahkan. Dengan kata lain, perempuan tidak diutamakan dalam mengakses pendidikan. Se- lain itu, pemerintah juga tidak serius mengupayakan pendidikan informal bagi perempuan seperti program pendidikan hingga pemberdayaan. Tim inti dalam advokasi penggusuran di Kapuk Poglar dan Gang Leng- kong didominasi oleh laki-laki. Ketua RT Kapuk Poglar sejak awal telah menolak pelibatan perempuan dengan alasan perempuan tidak dapat memimpin. Tidak ada perempuan dalam struktur RT/ RW. Di Gang Leng- kong juga demikian, pemimpin paguyuban juga menolak pelibatan per- empuan dalam advokasi baik penggusuran maupun banjir. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses dialog dan pengambilan keputusan. Suara perempuan dianggap terwakilkan dengan kehadiran pihak laki-laki se- bagai kepala keluarga. Bilamana, di dalam keluarga tidak ada laki-laki atau berhalangan hadir, barulah perempuan diizinkan ikut dalam rapat-rapat. Perempuan juga terhambat mendapatkan informasi terutama terkait masalah penggusuran paksa dan banjir. Informasi ini dikuasai oleh koor- dinator -laki-laki dan kelompok laki-laki pada umumnya. Perempuan tidak menerima langsung setiap informasi, melainkan memperolehnya dari suami/ kepala keluarga di rumah masing-masing. Kondisi ini menunjuk- kan bahwa perempuan betul-betul hanya ditempatkan sebagai obyek da- lam proses pembangunan. Setiap pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan, pemerintah atau Polda Metro Jaya (pelaku pembangunan) di tiga komunitas, kelom- pok perempuan tidak dilibatkan secara penuh. Sebagai contoh, saat rapat informal membahas banjir dengan pihak perusahaan, hanya kelompok laki-laki yang diajak, perempuan sama sekali tidak. Tanpa mengecilkan peran merawat, komunitas juga hanya membagi peran logistik kepada perempuan. Yangmana peran logistik ini erat hubungannya dengan per- an domestik. Sementara keputusan diputuskan oleh kelompok laki-laki. Pelibatan perempuan dalam proses pembangunan yang berujung pada pengusiran paksa tentu krusial. Tidak dilibatkannya perempuan 46 |
dalam proses musyawarah atau negosiasi mengakibatkan solusi yang di- tawarkan jauh dari kebutuhan perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, rumah dan tanah akhirnya dilepaskan oleh kelompok "laki-laki" saat pros- es negosiasi. Sementara kelompok perempuan tidak sepakat untuk mem- berikan rumah dan tanah yang telah mereka rawat puluhan tahun tersebut ke tangan pemodal atau penguasa. Oleh sebab perempuan memiliki bacaan situasi ke depan. Perempuan dapat membaca resiko dari nilai kompensasi karena lebih memahami ruang lingkup hingga kebutuhan rumah ketimbang laki-laki. Perpektif kelompok perempuan juga berbeda, mereka menghargai rumah melam- paui nilai fisik atau properti. Rumah dinilai sebagai ruang hidup, sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan tempat yang memiliki nilai sejarah. Sehingga kelompok perempuan tidak mudah tergoda kompensasi dari pelaku pembangunan/ penggusuran paksa. Meski saat ini perempuan sudah diberi ruang pelibatan. Ini belumlah cukup, mengingat peran domestik juga masih menjadi tanggungjawab penuh perempuan. Peran ini jelas menghambat karena perempuan harus mendahulukan kerja-kerja rumah tangganya sebelum terlibat dalam ad- vokasi. Akibatnya ketika rapat, kelompok perempuan seringkali terlambat hadir bahkan tidak dapat hadir. Jika pekerjaan domestik ini tidak tuntas, perempuan berpotensi mengalami kekerasan. Tindakan mensubordinasi perempuan ini memberi sumbangsih atas proses pemiskinan perempuan (marginalisasi). Perempuan menjadi terhambat untuk mempertahankan ruang hidupnya dan memperjuangkan haknya yang setara. Marginalisasi adalah suatu bentuk penindasan yang paling berbahaya. Bentuk ini mengakibatkan hilangnya partisipasi seseorang atau sekelom- pok orang dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian ia akan berpo- tensi mengalami perampasan materi bahkan pemusnahan (Iris Marion Young, 1990: 53). Marginalisasi juga tidak berhenti menjadi penindas keti- ka seseorang memiliki makanan dan tempat bernaung. Marginalitas akan tetap ada dalam bentuk perasaan tidak berguna, kebosanan dan kurang- nya harga diri (Iris Marion Young, 1990: 55). Marginalisasi merupakan suatu proses pemiskinan perempuan, uta- manya bagi perempuan yang berasal dari kelas bawah -miskin. Proses pemiskinan ini sudah dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Anak laki-la- ki diperlakukan lebih istimewa, ia diberi kesempatan dan akses pengeta- huan yang lebih dibanding anak perempuan (Mufidah, 2004: 91). Menurut Mansour Fakih, marginalisasi berasal dari berbagai sumber, seperti kebija- kan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Mansour Fakih, 2013: 14). | 47
Bagi perempuan miskin di Kapuk Poglar, Pekayon-Jaka Setia dan Gang Lengkong, banjir dan penggusuran paksa setidaknya telah merampas pekerjaan dan pendapatannya yang layak. Perempuan Pekayon-Jaka Se- tia yang bekerja sebagai pedagang telah kehilangan pekerjaannya kare- na warung dan barang dagangannya dihancurkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Demikian juga pengalaman perempuan Gang Lengkong. Seba- gian perempuan yang sudah diusir paksa, kehilangan mata pencahariann- ya ketika warung miliknya ikut diusir paksa. Sebagian lagi yang masih ber- tahan mengaku mengalami penurunan pendapatan karena pelanggannya (pembeli) kebanyakan ikut diusir paksa juga. Puspa Yunita (Kapuk Poglar) dan Heriyani (Gang Lengkong) terpaksa kehilangan pekerjaan karena mengutamakan proses advokasi -kondisi ini ketika perempuan sudah dilibatkan. Puspa mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sementara Heriyani terpaksa mengundurkan diri karena harus fokus mempertahankan rumah dan mengurus orangtua yang lansia dan jatuh sakit akibat ancaman penggusuran. Negara telah melakukan pe- langgaran hak berulangkali. Negara tidak dapat menjamin hak atas tanah, hak perumahan yang layak hingga hak atas pekerjaan dan pendapatan yang layak. Saat banjir tiba -berulang kali, warga perempuan tidak dapat bekerja. Baik perempuan pedagang maupun buruh. Warung, barang atau perleng- kapan dagangannya terendam banjir. Alhasil perempuan pedagang tidak mendapatkan penghasilan selama banjir masih menggenang. Selain itu, perempuan pekerja juga tidak dapat bekerja karena jalanan -akses menu- ju pabrik juga terendam. Kemudian mereka juga harus mengutamakan urusan rumah yang kebanjiran ketimbang bekerja. Karena tidak datang bekerja, upahnya dipotong pemberi kerja. Terlebih lagi kondisi buruh perempuan di Indonesia masih minim per- lindungan. Perempuan mengalami banyak hambatan untuk memenuhi hak-hak normatif yang setara di tempat kerja. Lantaran pekerjaan per- empuan hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan. Sementara la- ki-laki, ia akan diprioritaskan karena diakui sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO), rata-rata perempuan di seluruh dunia menerima upah sekitar 20% lebih rendah daripada laki-laki (ILO, 2018: 23). Belum lagi menghadapi kekerasan seksual di tempat kerja. Laporan Perempuan Mahardhika "Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Materni- tas Pada Buruh Garmen: Studi Buruh Garmen Perempuan di KBN Cakung 48 |
Tahun 2017" mencatat terdapat 437 buruh perempuan yang pernah men- galami pelecehan seksual. Diantaranya, terdapat 358 korban yang pernah mengalami pelecehan non fisik dan 331 korban mengalami pelecehan seksual fisik. Sementara buruh perempuan yang mengalami kedua bentuk pelecehan tersebut sebanyak 252 orang (Perempuan Mahardhika, 2017: 25). Seperti disampaikan sebelumnya, stereotipe dan subordinasi menja- di penyumbang terbesar proses pemiskinan terhadap perempuan. Kon- struksinya, perempuan diposisikan pada nomor kesekian, ia tidak berhak mendapat prioritas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan dan upah yang layak. Kemudian, perempuan juga dilabeli sebagai makhluk yang emosional, tidak pantas memimpin. Dampaknya, perempuan dimiskinkan secara struktural melalui penghalangan terhadap akses sumber-sumber agraria dan pelanggaran hak-haknya yang setara sebagai pekerja. Pengusiran paksa atau penggusuran paksa merupakan salah satu con- toh fenomena pemiskinan perempuan. Namun bila ditarik mundur sebe- lum adanya pengusiran paksa, perempuan sebetulnya juga telah men- galami peminggiran atas seluruh akses. Kondisi ini membuat perempuan hidup dalam kemiskinan secara struktural dan kultural. Pengusiran paksa menyisakan masalah yang mendalam bagi perempuan itu sendiri. Bila kita melihat lebih dalam, marginalisasi tidak berdiri sendiri, ia berkelindan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya. Penguasaan atau kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan juga tidak seimbang. Surat-surat tanah kebanyakan dikuasai atau dia- tasnamakan oleh pihak laki-laki yang memiliki peran sebagai kepala kel- uarga. Masalah ini dikonfirmasi oleh Sukiyati dari Pekayon-Jaka Setia, ia menyampaikan bahwa mayoritas nama laki-laki yang dijadikan pemegang izin dalam SIPLS (Surat Izin Pemanfaatan Lahan Sementara). Meski SIPLS bukan bukti kepemilikan tanah, namun kondisi dominasi laki-laki dalam penguasaaan tertulis penting dijadikan sorotan. Penyebab perempuan kehilangan haknya atas tanah adalah budaya patriarki. Perempuan dalam peran gendernya ditempatkan di ranah do- mestik yakni penjagaan dan perawatan, dinilai tidak mampu untuk men- gelola properti keluarga. Sementara laki-laki yang diposisikan dan terbia- sa di ruang publik serta pencari nafkah utama diyakini mampu mengelola aset tersebut. Persoalan ini tentu berdampak pada semakin tergantungn- ya perempuan terhadap laki-laki. Lebih jauh dari itu, perempuan kehilan- gan haknya terhadap tanah (Solidaritas Perempuan, 2018: 2). Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan akar dari tin- | 49
dakan kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Domina- si laki-laki selalu dipertahankan demi kepentingan pribadinya sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini men- jadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam kenyaman- an status quo hegemoni laki-laki yang bagi kelompok ini dapat menjadi dasar untuk berlaku sewenang-wenang terhadap perempuan (Kumia Mu- hajarah, 2016: 133). Musdah Mulia juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perem- puan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang dibakukan melalui hukum negara, mendiskreditkan perempuan (istri) menjadi subordinate dari laki-laki. Misal, surat an-Nisa: 34 yang dianggap melegitimasi ke- kerasan terhadap perempuan (istri), terutama ketika istri dianggap tidak patuh (durhaka/ nusyuz) kepada suami (Musdah Mulia, 2000: 3-4). Sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai durhaka terhadap suami. Tafsir Ibnu Katsir, nusyuz diartikan sebagai melawan suami, mem- bangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin. At-Thabari menafsirkannya sebagai perlakuan istri yang arogan terhadap suami, me- nolak hubungan badan yang merupakan ekspresi ketidakpatuhan, keben- cian dan penentangan. Bilamana istri dianggap melakukan nusyuz maka suami boleh memukul istrinya. Tafsir-tafsir inilah yang seringkali dijadikan dasar bagi suami untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya (Nursyah- bani Katjasungkana & Asnifriyanti Damanik, 2004: 7). Kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi PBB tentang Peng- hapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin be- rakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kemudian dalam pertimbangannya, deklarasi ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan dari ketimpangan historis hubungan kekuasaan diantara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan ham- batan bagi kemajuan mereka. Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan merupakan penge- jawantahan atas relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Da- lam kehidupan sosial-budaya, pelaku memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih tinggi dari korban. Oleh karena adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, maka kekerasan ini dikenal pula sebagai 50 |
kekerasan berbasis gender atau gender based violence. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (Aroma Elmina Martha, 2013: 23) 1) Kekerasan fisik (physical abuse) seperti menampar, menendang, memukul, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, dan se- bagainya. 2) Kekerasan psikis (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manip- ulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, mencaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang di- anggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanam- kan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orangtua-anak-saudara dan sebagainya. 3) Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti membuat tergantung secara ekonomi atau melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan. 4) Kekerasan seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menga- niaya saat berhubungan seks, menggunakan binatang untuk hubun- gan seks dan sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai rela- si, baik kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ranah komunitas dan kekerasan ranah negara. Buku ini hanya akan membahas kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan ranah negara berdasarkan temuan yang diperoleh dari tutur perempuan tiga komunitas. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ke- kerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseo- rang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang tersebut melindungi tidak hanya istri, tetapi semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, per- kawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut. | 51
Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama tahun 2019, terdapat 11.105 ka- sus KDRT. Kekerasan dalam ranah ini menduduki urutan pertama sebagai kasus terbanyak, presentasenya mencapai 75% dari keseluruhan jumlah kasus. Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik (43%), seksual (25%), psikis (19%) dan ekonomi (13%) (Komnas Perempuan, 2020: 1 & 12-13). Laporan ini menunjukkan bahwa rumah belum menjadi tempat aman bagi perempuan. Justru rumah atau keluarga menjadi unit utama yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam daerah konflik seperti kasus penggusuran paksa, perempuan seringkali dijadikan sebagai obyek pelampiasan kemarahan. Istilah yang kerap didengar adalah samsak. Dalam tiga kasus, baik perempuan Pe- kayon-Jaka Setia, Gang Lengkong maupun Kapuk Poglar, ketiganya men- jelaskan bahwa pernah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di komunitasnya. Kasus tersebut dihadapi langsung oleh rekan mereka per- empuan (istri) yang sama-sama merupakan korban penggusuran paksa dan banjir. Di Pekayon-Jaka Setia, korban dimaki-maki atau dimarahi oleh suaminya didepan umum. Peristiwa ini terjadi saat Pekayon-Jaka Setia se- dang dilanda banjir. Tindakan ini tentu merupakan bentuk dari kekerasan psikis. Apalagi bila dilakukan didepan banyak orang, perempuan akan merasa malu dan kepercayaan dirinya menurun. Sementara di Kapuk Poglar, perempuan juga pernah mengalami ke- kerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh pasangannya (suami) sendi- ri. Menurut penuturan Puspa Yunita, di Kapuk Poglar ada seorang istri yang menegur suaminya karena senang berjudi sementara kebutuhan sehari-hari belum tercukupi. Keluhan istri tersebut langsung ditanggapi oleh suami dengan pukulan dan amarah. Selain itu, seorang anak perem- puan di Kapuk Poglar juga mengalami kekerasan seksual. Pelaku adalah ayah angkat korban. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan sudah eksis sejak perempuan berusia anak. KDRT juga pernah disaksikan oleh Hariyani di Gang Lengkong. Keja- dian ini juga disaksikan atau didengar oleh tetangga lainnya. Ia melihat tetangganya perempuan ditampar oleh pasangannya (suami). Selain itu, ia juga mendengar laki-laki tersebut membentak-bentak dengan kasar. Kejadian ini persis dialami tetangga sebelahnya. Ia tidak tahu pasti apa yang menjadi persoalan, namun yang ia dengar dari tetangga lainnya adalah persoalan ekonomi. KDRT adalah salah satu kejahatan yang paling sulit diungkap. Penye- babnya karena kasus ini terjadi dalam lingkup hubungan domestik/ pri- vat/ interpersonal. Masyarakat pada umumnya masih menganggap KDRT 52 |
bukan sebagai kejahatan yang harus dihukum. Paradigma ini muncul dari anggapan bahwa hubungan suami-istri, orangtua-anak atau hubungan privat lainnya adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain bahkan aparat penegak hukum sekalipun. Masalah ini juga di- anggap sebagai masalah yang masuk dalam lingkup hukum perdata (pri- vat) sehingga bukan merupakan wewenang dari hukum pidana (publik) untuk menanganinya (Nursyahbani Katjasungkana & Asnifriyanti Damanik, 2004: 9). Perempuan korban KDRT akan mengalami penurunan kepercayaan diri karena perlakuan atau ucapan merendahkan yang seringkali ia dapa- tkan dari pasangannya. Senada dengan UNICEF (2000), perempuan kor- ban akan merasa yakin bahwa dirinya memang tidak berharga. Dampak lanjutannya ialah ketika penghargaan terhadap diri sudah hilang, maka kondisi ini akan kian menghambat perempuan terlibat dalam urusan pub- lik. Selain itu, kekerasan demi kekerasan (beragam bentuk) yang dialami oleh perempuan, dalam suatu ketika akan menimbulkan rasa trauma men- dalam bagi perempuan akibat akumulasi tersebut. Selanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perem- puan. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2020: 1), sepanjang tahun 2019 telah terjadi 12 (0,1%) kasus kekerasan diranah negara. Salah satu kekerasan diranah negara tersebut adalah ka- sus penggusuran paksa. Catatan tersebut sangat terbatas mengingat se- benarnya dalam kasus-kasus penggusuran paksa atau perampasan lahan sebetulnya sangat banyak ditemui kekerasan terhadap perempuan oleh negara. Refleksinya, masih sangat minim sekali perhatian komunitas dan pen- damping untuk melihat dan mencatat bagaimana negara melakukan ke- kerasan terhadap perempuan dan seperti apa dampaknya. Kelompok perempuan dalam kasus-kasus penggusuran paksa hanya dilihat sebagai satu kesatuan kelompok warga. Padahal untuk melihat penindasan yang dialami perempuan hingga strategi advokasinya, diperlukan pisau analisis yang berbeda. Oleh sebab, kelompok perempuan dalam seluruh aspek kehidupannya masih terperangkap dalam ketidakadilan gender. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara dalam tiga komunitas ini dapat dilihat dari adanya proses peminggiran hingga pemiskinan perempuan dan pelibatan aparat gabungan saat melaku- kan penggusuran paksa. Lewat pembakuan peran yang dilegitimasi oleh negara melalui undang-undang nyata memberi sumbangsih atas proses pemiskinan terhadap perempuan. Perempuan didomestifikasi sehingga terhambat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Tin- | 53
dakan mensubordinasi perempuan juga nyata menjadi hambatan bagi perempuan untuk memastikan bahwa hak-haknya yang setara tidak dil- anggar. Ketika pelaku pembangunan berhasil merampas tanah dan ru- mah, disitulah perempuan kehilangan kontrol terhadap sumber-sumber agraria. Selanjutnya, negara juga melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap perempuan. Secara fisik, beberapa perempuan Pekayon-Jaka Setia dipukul, diinjak dan diseret oleh aparat dan ormas. Secara psikis, perempuan Kapuk Poglar, Gang Lengkong dan Pekayon-Jakasetia men- galami trauma, depresi dan stress karena mengalami banjir secara be- rulang dan penggusuran paksa. Di Pekayon-Jaka Setia, polisi seringkali berkeliling menggunakan motor besar dengan menenteng senjata laras panjang untuk mengintimidasi warga. Peristiwa berulang ini juga diper- tontonkan kepada anak yang mengakibatkan rasa traumatik. Perempuan selain harus berjuang memulihkan dirinya, ia juga bertanggungjawab un- tuk menangani trauma anaknya. Selain itu, perempuan Gang Lengkong juga pernah merasa ketakutan ketika diintimidasi oleh pihak keamanan perusahaan. 54 |
BAB IV NARASI PEREMPUAN DALAM BINGKAI PENGGUSURAN PAKSA & BANJIR Mereka Yang Bertahan di Gang Lengkong, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ada tahun 1981, Kastinah membeli sebuah rumah di RT. 12/RW. 03, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara atau tepatnya di sebuah gang yang kini dikenal dengan nama Gang Lengkong, yang pada saat ini juga termasuk dalam zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Waktu berjalan seiring dengan pertambahan manusia dan bangunan di wilayah tersebut. Hingga pada medio 2016, telah berdiri sekitar kurang lebih 100 bangunan atas dasar pembelian dari tanah garapan serta telah terjadi pemekaran RT dan RW sehingga wilayah tersebut menjadi RT. 04/ RW. 10, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. P Secara wilayah, Gang Lengkong dikelilingi oleh tembok beserta lah- an terbuka. Namun lahan terbuka tersebut bukanlah lahan terbuka hijau, karena lahan tersebut digunakan sebagai tempat berparkirnya truk peti kemas milik beberapa perusahaan, oleh karenanya dibatasi oleh tembok. Selain itu, di bagian timur, terdapat juga pemakaman umum di seberang jalan masuk serta Kali Cakung di bagian utara dan saluran air got menuju Kali Cakung di baratnya atau tepatnya di bagian belakang kampung. Jalanan Gang Lengkong terdiri dari semenisasi beton, aspal dan yang paling dominan adalah tanah, dimana jalan tanah tersebut bergelombang dan berlubang sehingga cukup sulit untuk dilintasi serta jika terjadi hujan maka akan menjadi lumpur dan licin. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa daerah Gang Lengkong cukup berdebu dan panas disertai dengan bisingnya mondar-mandir truk peti kemas. | 55
Pekerjaan yang dijalankan oleh warga Gang Lengkong umumnya vari- atif, untuk yang laki-laki yang masih dominan menjadi tulang punggung keluarga, ada yang bekerja sebagai buruh, pedagang, penggali kubur bahkan ada yang bekerja sebagai tukang becak. Sedangkan kelompok perempuannya, beberapa bekerja sebagai penjual nasi uduk, berjualan jamu maupun mendagangkan kembang bagi peziarah yang datang ke pemakaman umum di seberang gang. Kasus penggusuran ini bermula dari tahun 2015, ketika datang dua orang tak dikenal, yang mengaku sebagai ahli waris, melakukan penguku- ran tanah tanpa sepengetahuan warga. Setelah itu, muncul pengumuman hasil ukur tanah oleh tim tanah atau kelurahan. Setelah ditelusuri ternyata sedang berjalan proses sertifikasi tanah yang dilakukan oleh seseorang bernama Aspah Supriadi yang mengaku merupakan ahli waris dari Haji Na'ali bin Sanip. Kasus penggusuran di Gang Lengkong dapat dikatakan memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah-wilayah penggusuran lainnya, dimana jika di wilayah penggusuran lainnya bangunan langsung dihancurkan secara serentak namun di Gang Lengkong penggusuran ter- jadi secara bertahap atau pengancuran bangunan tidak dilakukan secara bersamaan. Sementara, berdasarkan keterangan warga yang masih bertahan di Gang Lengkong, saat warga mulai membangun rumah di Gang Lengkong RT. 04/RW. 10, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, pada medio tahun 1990-2000, terdapat bukti tertulis berupa Akta Jual Beli (AJB) yang men- yatakan bahwa tanah di Gang Lengkong merupakan tanah hasil proses jual beli antara warga dengan seseorang bernama Nana Sutrisna yang merupakan anak angkat dari Haji Mat Enci serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua RT di Gang Lengkong. Haji Mat Enci sendiri merupakan anak dari Haji Na'ali bin Sanip. Selanjutnya, pada tahun 2016, tepatnya tanggal 19 Juli 2016, para war- ga mendapatkan undangan dari Ketua RT terkait dengan sosialisasi pe- mekaran RT bersamaan dengan pengakuan bahwa tanah yang ditempati oleh warga merupakan tanah milik Aspah Supriadi selaku ahli waris dan ditawarkan ganti rugi tanah senilai Rp. 500.000,-/m2 (lima ratus ribu rupi- ah per meter persegi). Dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat maupun diambil atau dalam artian warga menolak tawaran tersebut. Namun selang tiga hari kemudian ada pengukuran dan eksekusi pembongkaran rumah warga yang setuju dengan ganti rugi tersebut. Padahal, belum ada musyawarah kembali dengan warga ser- ta sebagian besar warga masih mempertanyakan surat hak kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Aspah Supriadi tersebut. Semenjak itu, hari demi hari, bangunan rumah yang ada di Gang Lengkong semakin berku- 56 |
rang dikarenakan warga mendapat intimidasi atau ditakut-takuti akan ada penggusuran paksa. Pada tanggal 27 September 2016, ada seorang warga yang melihat pengumuman fisik dan yuridis di media sosial Facebook bahwa surat ukur Nomor 00070/Semper Timur 2015, wilayah RT. 04/RW. 10 dengan tanah adat C Nomor 21 dengan luas 6.462 m2 (enam ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh ibu Mas'uda selaku seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2016, PT. Nugrah Santana melalui tim tanahnya yang bernama M. Saifud- din melakukan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah yang berlokasi di RT. 04/RW. 10 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara. Tanah yang dilakukan pemblokiran pembuatan sertifikat ini adalah tanah yang ditempati oleh warga yang masih bertahan di Gang Lengkong. Waktu berlalu, pada tanggal 30 Januari 2017, warga Gang Lengkong mendapatkan surat somasi atau teguran terakhir dari Aspah Supriadi un- tuk mengosongkan rumah dan membongkar bangunan rumah. Warga membalas surat somasi atau teguran tersebut melalui surat yang pada intinya menolak pengosongan rumah dan pembongkaran bangunan ru- mah dikarenakan warga hingga saat itu belum diperlihatkan surat kepemi- likan atas tanah tersebut. Karena penolakan tersebut, warga diadukan ke Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Utara. Pertama-tama, warga dipanggil untuk memenuhi undangan klarifikasi lalu berlanjut menjadi pemanggi- lan sebagai saksi. Namun, akhirnya pihak Polres Jakarta Utara menyatakan bahwa tidak cukup bukti terkait dengan laporan tersebut. Saat menghadiri undangan klarifikasi, warga diperlihatkan sertifikat tanah Nomor 2817. Warga akhirnya berupaya untuk melakukan pem- blokiran sertifikat tanah tersebut karena ragu akan keabsahan sertifikatnya. Lalu akhirnya terdapat kesepakatan antara warga dengan Aspah Supriadi untuk melakukan uji materi ke BPN Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2017. Karena BPN Jakarta Pusat tidak memberikan keterangan jawaban apapun, maka pada tanggal 17 November 2017, warga melayangkan su- rat permohonan informasi publik, namun dijawab oleh pihak BPN Jakar- ta Utara bahwa informasi yang dimintakan masuk dalam kategori rahasia yang hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu. Tanggal 28 November 2017, warga mendapatkan undangan dari pihak Kelurahan dengan tujuan untuk memfasilitasi mediasi antara war- ga Gang Lengkong dengan PT. MT Con. Perwakilan dari PT. MT Con yang bernama bapak Maulana menawarkan ganti rugi tanah senilai Rp. 1.000.000,-/m2 (satu juta rupiah per meter persegi). Dalam mediasi terse- | 57
but, warga tidak ada yang mengambil keputusan apakah menerima atau menolak penawaran tersebut karena warga mempertanyakan keabsahan surat kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh Pihak PT. MT Con. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. MT Con memperlihatkan sertifikat tanah Nomor 1649, yang didalilkan merupakan hasil balik nama dari sertifikat tanah Nomor 2817. Warga merasa terkejut diperlihatkan sertifikat tersebut dan mencoba meminta salinannya namun tidak diberikan oleh Pihak PT. MT Con. Warga hanya sempat mencatat tanggal permohonan balik nama yang dimint- akan pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal penerbitan pada tanggal 15 September 2017. Warga heran karena saat mengajukan uji materi den- gan Aspah Supriadi ke BPN Jakarta Utara pada 15 Oktober 2017 silam, sertifikat yang terdaftar masih bernomor 2817. Pada tanggal 11 Januari 2018, warga mendapatkan surat somasi atau teguran dari PT. Samudra Sarana Logistik melalui kuasa hukumnya yaitu William Hendrik Esther. PT. Samudra Sarana Logistik ini merupakan anak perusahaan dari PT. MT Con. Warga merasa keberatan dan membalas su- rat somasi tersebut dengan isi menolak surat somasi. Lalu warga kembali mendapatkan surat somasi yang kedua atau terakhir dari PT. Samudra Sa- rana Logistik pada tanggal 29 Januari 2018 dan warga masih tetap meno- lak isi surat somasi tersebut. Akibat menolak somasi tersebut, pada tanggal 14 Maret 2018, warga mendapatkan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, namun warga tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut dan akhirnya pada tanggal 8 April 2018 ada sejumlah polisi dari Polda Metro Jaya datang ke Gang Lengkong. Tanggal 25 April 2018 keluar surat pemanggilan untuk dela- pan orang dan pada tanggal 3 Mei 2018 juga ada undangan pemanggi- lan untuk dua belas orang. Hingga kini warga masih terancam akan adan- ya penggusuran paksa oleh pihak perusahaan dan telah ada tiga orang warga yang dikriminalisasi karena memilih tetap bertahan tinggal di Gang Lengkong tersebut. Hingga kini, ancaman penggusuran warga Gang Lengkong masih mengintai disamping usaha-usaha untuk relokasi dengan model bedol kampung atau tidak sendiri-sendiri dengan meminta ganti rugi yang se- tara kepada perusahaan untuk tanah dan bangunannya difasilitasi oleh pemerintah. Di sisi yang lain, warga juga meminta bahwa yang dihitung bukan saja rumah tapak, tapi juga jalan sebagai ganti kerugian. Pilihan lainnya adalah menggunakan dana dari Asian Coalition for Housing Rights (ACHR) dalam bentuk hibah maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan MT Con. Namun, dari ketiga pilihan tersebut, belum ada 58 |
yang disepakati sebagai hasil keputusan bersama. Akibatnya warga Gang Lengkong masih merasa gelisah dan takut jika suatu saat akan dilakukan penggusuran paksa. *** Selain mengalami penggusuran dan ancaman penggusuran, Gang Lengkong juga mengalami bencana banjir yang sudah menjadi langga- nan bagi warganya dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi banjir beberapa tahun ke belakang, yang dirasakan oleh warga yang masih ber- tahan, justru semakin parah semenjak adanya penggusuran paksa. Banjir yang dahulu dirasakan warga biasanya hanya setinggi betis orang dewa- sa, kini menjadi setinggi paha/pinggang orang dewasa serta proses surut- nya genangan air banjir menjadi lebih lama dari sebelumnya. "Setelah penggusuran itu justru semakin parah, yang lain belum banjir kita sudah banjir tinggi. Kalau dulu mungkin nunggu yang lainnya banjir baru kita banjir.", ujar Hariyani, salah satu warga Gang Lengkong. Peningkatan dampak banjir ini salah satunya disebabkan oleh drain- ase/saluran air got yang ditimbun tanah oleh pihak perusahaan. Perlu diketahui bahwa saluran air got yang menuju Kali Cakung yang ada di perbatasan barat kampung serta jalanan akses masuk ke Gang Lengkong ditinggikan permukaan tanahnya oleh pihak perusahaan. Perusahaan meninggikan permukaan tanah dengan dalih akan dijadikan lahan parkir truk-truk peti kemas. Hal ini menyebabkan Gang Lengkong menyerupai wajan penggorengan sehingga semua air hasil banjir mengalir menuju ke kampung lengkong. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh terjadinya pendangkalan Kali Cakung maupun saluran air got yang menyebabkan tidak bisa menampung air dalam debit yang banyak sehingga luber ke Gang Lengkong. "Tapi sekarang di bagian depan di bagian jalan itu ditinggikan peru- sahaan, lalu yang dipinggir kali juga ditinggikan jadi kita dibikin seperti bendungan gitu. Jadi perusahaan menguruk tanah disitu. Jadi di beberapa tempat yang sudah digusur dia tinggikan tanahnya.", tambah mbak Yani ketika memberikan penjelasan mengapa banjir menjadi lebih tinggi dari sebelumnya di Gang Lengkong. *** Penggusuran dan banjir yang dialami warga Gang Lengkong ini jelas telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Dampak banjir dan peng- gusuran ini memberikan dampak yang jelas telah memposisikan perem- puan dalam posisi yang rentan, terkhususnya lagi bagi perempuan-per- | 59
empuan lanjut usia (lansia) yang ada di Gang Lengkong. Di sisi yang lain, beberapa warga perempuan Gang Lengkong mengalami ketidakadilan gender yang dapat dikatagorikan dalam lima jenis ketidakadilan gender, yaitu marjinalisasi/pemiskinan, subordinasi, beban ganda, stereotype maupun kekerasan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara, ibu Kastinah, yang sehari-hari berjualan makanan ringan seperti gemblong ketan dan kue lupis, penghasilannya menjadi tidak tercukupi dan menjadi lebih lelah dalam menjajakan dagangannya. Dirinya mengalami pemiskinan struk- tural karena akibat penggusuran, warga di Gang Lengkong yang umum- nya menjadi pembeli dagangan ibu Kastinah menjadi lebih sedikit dan sepi sehingga untuk berjualan dirinya harus berkeliling ke kampung atau wilayah lain yang lebih jauh dan lebih banyak warganya. Sedangkan ketika banjir datang, dirinya tidak bisa berjualan akibat alat masaknya terendam genangan banjir. "Sebelum gusuran jualan, sekarang tetap jualan, tapi kan orangnya berkurang, pada pindah, sepi. (berjualan) Lingkungan sekitar, tetangga kampung juga ada, setidaknya ke tetangga yang masih penuh gitu.", de- mikian pernyataan ibu Kastinah dalam wawancara yang dilakukan. Hal se- rupa ibu Kastinah juga dirasakan oleh seorang warga perempuan yang berjualan jamu, yaitu ibu Tukinem. Contoh lainnya adalah mbak Yani, yang sebelum penggusuran bekerja di sebuah perusahaan di bagian finance and accounting, namun setelah penggusuran mulai terjadi, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerjaannya dan memilih menjadi pekerja lepas/freelance dan berjualan online. Keputusan itu harus diambil oleh dirinya karena akibat penggusuran dirinya menjadi tidak fokus dalam menjalankan pekerjaann- ya ditambah dengan dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus merawat dan menjaga kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit. Ibu dari mbak Yani pun juga menjadi sering sakit-sakitan akibat adanya penggusuran ini. "Ibu saya suka sakit-sakitan karena kan kasus penggusuran ini berjalan empat tahun ya. Jadi mungkin dia itu kebawa stress trus kemudian dar- ah tinggi, gejala diabetes juga, trus juga agak menurun kesehatannya jadi saya putuskan mungkin daripada saya cuti bolak-balik dan dikerjaan jadi ga fokus, jadi setiap hari harus kontrol, jadi saya putuskan harus resign juga.", ungkap mbak Yani. Di sisi yang lain, kelompok warga perempuan Gang Lengkong juga mengalami subordinasi, yaitu anggapan bahwa peran dan posisi perem- 60 |
puan lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Peran dan posisi perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi peran perempuan hanya pada peran domestik dan pemeliharaan anak atau je- nis pekerjaan lainnya yang tidak mendatangkan penghasilan, yang secara berangsur menggiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak pro- duktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan. Subordinasi yang terjadi di Gang Lengkong adalah ketika adanya rencana penggusu- ran, kelompok perempuan tidak dilibatkan maupun tidak diberikan infor- masi secara langsung, hanya memperoleh informasi dari suami. "Pemimpin warga dahulu, saat awal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta masuk, mengenyampingkan perempuan dalam advokasi.", ungkap M. Charlie Meidino Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta yang menangani kasus penggusuran Gang Lengkong saat diwawancarai. "Karakter di banyak kampung, perempuan itu (dianggap) ekspresif/ bawel. Bahasa sehari-harinya itu bawel, bukannya yang kaya (orang) jawa diem gitu bukan, apa yang dia pikirin dia keluarin, nah respon orang (lain) itu bawel bukan pendapat atau ekspresi sehingga tidak diseriusin. Kita li- hatnya dari 90 KK ke 30 KK karena elitisme laki-laki. Yang memutuskan kan laki-laki semua itu. Dan lebih repotnya lagi kalau ada pertemuan dengan pemerintah (perempuan) disingkirkan, karena bikin malu bawel gitu lho." tambah Gugun dari Urban Poor Consortium (UPC) selaku pendamping di Gang Lengkong. Beban ganda juga dialami oleh beberapa warga perempuan Gang Lengkong, dimana mereka harus bekerja sambil mengurus rumah tang- ga. Sebelum penggusuran, menurut cerita mbak Yani, ada seorang istri yang bekerja dan mengurus segala urusan di rumah namun sang suami tidak melakukan kerja atau kegiatan apapun di dalam keluarga, namun keluarga tersebut telah pindah akibat adanya penggusuran. Selain itu, ada mbak Yani sendiri yang juga harus mengurus rumah, merawat dan menjaga kedua orangtua sambil harus berjualan dan bekerja lepas guna memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Stereotype juga menjadi salah satu ketidakadilan gender yang dialami oleh kelompok perempuan sebelum dan sesaat setelah penggusuran ter- jadi. Salah satu contohnya adalah apa yang pernah terjadi kepada mbak Yani, "Kalau saya lihat, yang sebelum penggusuran itu, tingkat pendidikan di Lengkong itu masih kurang, masih banyak orang yang berpikir, perempuan masih di dalam rumah, urus dapur dan cukup mendengarkan. Bahkan say- apun, ketika masih kuliah, ada yang bilang begini, ngapain sih cewe ga | 61
kerja bela-belain kuliah, nyape-nyapein aja, entar juga balik lagi ke dapur.", ucap mbak Yani. Selain itu, berdasarkan pengalaman mas Gugun selaku pendamping di Gang Lengkong ketika diwawancarai, perempuan tidak dilibatkan da- lam proses advokasi atau musyawarah warga karena perempuan diang- gap tidak memiliki pengetahuan apa-apa mengenai advokasi. "Awalnya (perempuan) belum mendapat tempat (dalam advokasi penggusuran), mendapat omongan tau apa kamu perempuan.", ungkap Gugun. Kemudian, ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Gang Lengkong juga berwujud kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang pernah disaksikan oleh Mbak Yani. "Kalau keluarga saya tidak ada, tapi kalau sebelum penggusuran saya pernah, tetangga sebelah rumah persis, suami menampar istri. Kalau kekerasan ke anak, saya tidak pernah menemui ya, tapi kalau misalkan dibentak dikatain kasar, saya sering dengar. Orangnya sudah tidak ada sih. Biasanya cekcok antar suami istri untuk alasannya kita gatau, kalau kita dengar dari ibu-ibu, ada karena faktor ekonomi, kecemburuan gitu." jelas- nya. *** Terkait dengan penggusuran dan banjir, pemerintah juga masih dira- sakan cukup minim hadir di tengah-tengah warga Gang Lengkong. Dalam konteks penggusuran misalnya, ada perwakilan dari pemerintahan, dalam hal ini Ketua RT, yang justru tidak berpihak pada warganya dan justru ber- pihak pada perusahaan dengan mendorong warga Gang Lengkong un- tuk menerima ganti rugi dan digusur. Dalam hal banjir, pemerintah juga ti- dak tanggap dalam memberikan dan menghadirkan solusi alternatif bagi warga Lengkong. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Gugun selaku pendamping dan Charlie selaku kuasa hukum warga Gang Lengkong. "Banjir di Lengkong sejak lama, jadi parah ketika selokan ditutup peru- sahaan, sudah disampaikan (ke) pemerintah, Lurah, Camat bahkan sampai ke Walikota. Tanggapan pemerintah ditampung (namun) belum ada tin- dakan. Aspirasinya ya ditampung, tapi engga ada tindak lanjut. Kalau ada tindak lanjut, urukannya dibuka, (namun) perlu alat berat kan.", kata Gugun dari UPC. "LBH Jakarta pernah menyampaikan surat protes/somasi terkait drain- 62 |
ase dan diadukan ke pemerintah, namun tidak ditindaklanjuti. Yang ber- hasil dibatalkan penutupan jalan satu-satunya oleh perusahaan.", ungkap Charlie saat diwawancarai. Selain itu, Pemerintah juga tidak pernah memberikan bantuan apapun ketika warga Gang Lengkong terdampak banjir. "Enggak ada sumbangan apa-apa. Banjir mah enggak ada sumbangan. (Paling) Nasi bungkus sisa kampung sebelah, ada sisa baru dibawa kesi- ni ke Gang Lengkong begitu dan tidak pernah kebagian juga semuanya, baru sampai tengah-tengah kampung udah abis. Yang di belakang enggak kebagian. Mbak Yani enggak pernah kebagian karena rumahnya dipojok, karena rumahnya dipinggir.", ungkap bu Sukminah, salah satu warga Gang Lengkong. Di sisi yang lain, pemerintah juga tidak mengadakan program apapun dalam rangka pemberdayaan warganya serta memenuhi haknya, terkhususnya lagi bagi kelompok perempuan, misalnya dalam hal keter- ampilan. Dari cerita di atas, dapat ditemukan beberapa pelanggaran hak yang dialami oleh warga Gang Lengkong, khususnya bagi kalangan perem- puan. Pelanggaran hak itu terdiri dari, pertama, hak untuk bertempat ting- gal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ber- hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H (1) UUD 1945), dimana pada kenyataannya di lapangan, tempat tinggal warga Gang Lengkong diusik guna kepentingan produksi semata melalui penggusuran dan pem- biaran bencana banjir, secara wilayah merupakan daerah dengan polusi udara dan polusi suara akibat banyaknya debu yang dibawa oleh truk peti kemas dan suara bising dari keluar masuknya truk peti kemas, serta tidak adanya pelayanan kesehatan yang memadai guna memenuhi kebutuhan warga atas kesehatannya, apalagi jika sedang dalam keadaan banjir, tidak ada sanitasi yang layak dan bersih untuk kelompok perempuan. Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanu- siaan (Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar/UUD 1945), dimana beberapa warga perempuan Gang Lengkong justru mengalami pemiskinan secara struktural akibat adanya penggusuran dan banjir, contohnya ibu Kastinah maupun mbak Yani sebagaimana diceritakan diatas. Ketiga, hak mendapat pendidikan (Pasal 28 C (1) dan 31 (1) UUD 1945), dimana hal ini adalah dampak dari pelanggaran atas pekerjaan dan peng- hidupan yang layak, sehingga akses menempuh pendidikan dengan jen- jang yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Selain itu, berdasarkan penu- turan salah seorang ibu-ibu warga Gang Lengkong, dirinya dan beberapa yang lain justru dipersulit oleh pak RT ketika ingin membuat surat keteran- | 63
gan tidak mampu (SKTM) guna mengurus Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan justru diceramahi bahwa sudah tidak punya apa-apa malah membandel karena tidak mau menerima ganti rugi penggusuran. Keempat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketaku- tan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G (1) UUD 1945), dimana warga Gang Lengkong justru merasa tidak aman baik secara tempat tinggal maupun kekerasan secara psikis karena dianggap lemah oleh ahli waris dan diintimidasi oleh perusahaan melalui Ormas BPKP (seragam Jawara Banten) maupun satpam perusa- haan. Kelima, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam- paikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945), dimana warga justru dipersulit dalam mendapa- tkan informasi, terkhususnya bagi kelompok perempuan yang masih di- pandang sebelah mata dan distigma bawel oleh aparatur pemerintahan. Hal ini juga dipersulit dengan tidak adanya Ketua RT dan Ketua RW, dima- na langsung di-caretaker oleh Kelurahan, sehingga warga justru kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen atau ada informasi kependudukan lainnya. Selain itu, komunikasi dalam relasi sosial warga juga berubah akibat beberapa berpencar paska penggusuran, sehingga hak berkomu- nitasnya tercerai berai, warga semakin sedikit yang berjuang dan ruang sosial budaya perempuan berubah, dimana tadinya ada kegiatan majelis talim menjadi tidak ada karena warganya berkurang dan musholla yang digunakan ikut tergusur. Keenam, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I (2) UUD 1945), dimana kelompok per- empuan justru mengalami ketidakadilan gender diantaranya yaitu marji- nalisasi/pemiskinan, subordinasi, beban ganda maupun stereotype. *** Namun, ditengah ketidakadilan gender yang dihadapi kelompok per- empuan warga Gang Lengkong, terdapat beberapa inisiatif baik yang dilakukan oleh warga, yang justru menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam pola relasi budaya maupun advokasi saat ini. Salah satu yang terlihat adalah pembentukan koperasi, yang dibentuk sejak akhir 2019 dan dinamakan Koperasi Lengkong Kampung Bersinar, dima- na koperasi tersebut mensyaratkan adanya keterwakilan dari perempuan 64 |
baik di kepengurusan sebagai pengawas maupun kepengurusan sebagai pengurus koperasi dengan perbandingan 50:50 dengan laki-laki. Saat ini, mbak Yani dipercaya sebagai ketua koperasi, lalu ada ibu Parjini sebagai bendahara koperasi, serta ibu Nurhayati sebagai pengawas koperasi. Koperasi tersebut, yang semula hanyalah paguyuban warga lengkong dan saat ini merupakan koperasi konsumen yang menjual barang eceran kebutuhan sehari-hari, dibentuk tidak hanya sebagai badan usaha, namun juga sebagai badan hukum pemegang hak atas tanah, dimana tanah se- lamanya akan punya koperasi, sedangkan warga dibagi berdasarkan sa- ham dan Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga jika warga ingin menjual tanahnya maka yang dijual adalah sahamnya serta harus ada kesepakatan dari koperasi. Warga yang ingin menjual tanahnya juga disyaratkan bahwa saat akan menjual tanah tersebut, maka harus ada kesepakatan dari suami dan istri. Perbandingan 50:50 dengan laki-laki ini di dalam relasi hubungan di Gang Lengkong juga berlaku ketika adanya undangan pelatihan maupun pengembangan kapasitas. Hal ini menunjukan bahwa keberanian dan kepemimpinan perempuan di warga Gang Lengkong menguat setelah penggusuran terjadi. Perempuan-perempuan tersebut aktif dalam mem- buat keputusan musyawarah warga maupun bertemu dengan pihak pe- merintah. Selain itu, dalam hal ancaman penggusuran yang tidak dapat diperkirakan kapan waktunya tiba, para perempuan tersebut saling men- guatkan antara sesama perempuan lainnya dengan cara door to door agar tetap mempertahankan tanah dan rumahnya. Di samping itu, warga Gang Lengkong juga berinisiatif untuk memperbaiki saluran air got, yang tadinya endapannya tinggi karena sampah akhirnya dikeruk menjadi da- lam lagi sehingga muatan air yang mengalir menjadi lebih banyak. Perempuan-perempuan tersebut menjadi aktif dalam berpartisipa- si mempertahankan kampung dimulai sejak ada tiga orang perempuan yang mengikuti pelatihan reforma agraria. Dari ketiga orang tersebutlah akhirnya perempuan warga Gang Lengkong menjadi lebih berdaya dari sebelumnya. Selain peran tiga orang tersebut, terdapat juga peran dari ja- ringan pendamping, diantaranya Urban Poor Consortium, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Rujak Centre, dan lain-lain, yang berperan cukup penting da- lam menggalang solidaritas dan peningkatan kapasitas serta memberday- akan warga Gang Lengkong. *** Terhadap ancaman penggusuran yang masih mengintai, warga Gang Lengkong hanya ingin masalah ini selesai, punya rumah yang aman dan | 65
nyaman, serta tidak ada penggusuran lagi. "ingin punya rumah lagi, entah dimana terserah, yang penting aman nyaman dan tidak kejadian kaya gini lagi.", begitu ucap mbak Yani tentang harapan atas penggusuran yang masih mengancam. Sedangkan ibu Sukminah mengatakan, "harapannya sengketa ini ce- pat selesai, selesai dari kepolisian, tempat tinggal yang layak yang mereka alami, kita kan disini seperti yang waswas. Jangan digusur lagi sampai anak cucu". Sedangkan terhadap banjir, mereka tidak berharap banyak mengingat mayoritas wilayah DKI Jakarta memang sudah terendam banjir. Sering Banjir, Sekarang Hendak Digusur: Nestapa Perempuan Warga Kapuk Poglar Penggusuran paksa seringkali menjadi langkah yang dilakukan pemer- intah untuk mengejar kinerja pembangunan dalam waktu cepat. Hal ini diperparah oleh bencana banjir yang setiap tahun melanda DKI Jakarta. Sehingga berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat, terutama perempuan. Wilayah RT/RW: 07/04, Kapuk Poglar, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, merupakan salah satu wilayah yang ber- potensi mengalami penggusuran paksa sekaligus kerap terdampak banjir. Dengan luas 15.900 m2, wilayah tersebut dihuni oleh 166 Kepala Keluarga dan 641 jiwa sejak tahun 1970-an. Dari total tersebut 135 orang diantara- nya adalah perempuan. Menurut M. Charlie Meidino Albajili, salah seorang pendamping war- ga kampung Kapuk Poglar dari LBH Jakarta, di wilayah tersebut rata-rata masyarakat Kapuk Poglar bekerja sebagai pedagang (warung klontong), industri rumahan konveksi, dan industri rumahan non-konveksi. Akan teta- pi ketersediaan pelayanan kesehatan bagi warga Kapuk Poglar tergolong sulit, karena jaraknya yang jauh. Sehingga banyak dikeluhkan oleh warga, terutama oleh kelompok perempuan. Pada kondisi pendidikan masyarakat, menurut Puspa Yunita, salah satu warga Kapuk Poglar, sebagian besar perempuan di Kapuk Poglar tidak ta- mat SMA. Kemudian interaksi antar masyarakat tergolong baik, dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pendamp- 66 |
ing beberapa tahun terakhir. *** Perlu diketahui, Kapuk Poglar merupakan wilayah yang terdampak ren- cana penggusuran paksa oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ber- dasarkan catatan LBH Jakarta, penggusuran paksa itu akan mengorbank- an 166 Kepala Keluarga (KK) di Kapuk Poglar, RT/RW: 07/04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Warga telah menempati tanah sejak tahun 1970-an. Tidak ada klaim atas tanah tersebut. Akan tetapi, sejak tahun 1994, tiba-tiba Polda Metro Jaya mengklaim tanah itu adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00595 tahun 1994 an/ Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sehingga masyarakat yang hidup di tanah tersebut menolak adanya klaim itu, dan melakukan berbagai upaya penolakan untuk pindah. Klaim mulai mengarah pada proses penggusuran sejak 17 September 2016, saat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Aset Milik Negara di Jalan Kapuk Poglar. Selanjutnya sampai 23 Desember 2017, Polda Metro Jaya telah menerbitkan somasi ketiga untuk masyarakat se- tempat agar mengosongkan lahannya dalam jangka waktu lima belas hari. Namun, sekalipun telah diberikan somasi, masyarakat tetap bertahan di wilayah tersebut, sehingga pada 9 Januari 2018, Polda Metro Jaya me- masang spanduk bertuliskan "Bagi warga yang berlokasi tersebut segera meninggalkan dan mengosongkan sebelum dilaksanakan eksekusi pada 8 Februari 2018". Berdasarkan keterangan M. Charlie Meidino Albajili, saat pemasangan spanduk, Polisi mengerahkan satuan Brimob, dengan mengendarai mo- tor gede, dan senjata laras panjang, berkeliling wilayah Kapuk Poglar menyampaikan bahwa warga akan terancam pidana bila bersikeras me- nempati tanah. Meskipun telah diberitahukan untuk meninggalkan lokasi, masyarakat tetap bertahan, sehingga pada 9 Januari 2018, 125 orang me- nerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran delik memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sebagaimana Pasal 167 KUHP dan penggelapan benda tidak bergerak menurut Pasal 385 KUHP. Masyarakat bersepakat untuk tidak memenuhi panggilan Kepolisian terse- but. Kemudian melakukan serangkaian advokasi menolak penggusuran. Warga mengadu dan meminta bantuan hukum dari LBH Jakarta hingga dengan permohonan dukungan ke Komnas HAM. Selain itu, masyarakat juga mendatangi Gubernur DKI Jakarta supaya tidak mengeluarkan su- | 67
rat perintah bongkar. Warga juga melakukan aksi-aksi unjuk rasa meno- lak penggusuran paksa. Atas seluruh tindakan advokasinya, penggusuran paksa berhasil ditunda. Penundaan tentu tidak memberi jaminan apapun. Sehingga warga masih dihantui rasa khawatir sewaktu-waktu dibongkar tempat tinggalnya oleh Polda Metro Jaya. Berbeda dengan penggusuran paksa, banjir yang terjadi di Kapuk Poglar terjadi rutin setiap tahunnya sejak tahun 1970-an (Puspa Yunita, 2020). Banjir terparah yang pernah terjadi di Kapuk Poglar yakni pada tahun 2005, karena menimbulkan banyak kerugian bagi warga. Menurut warga, sebab banjir di Kapuk Poglar yakni ketiadaan selokan yang mam- pu mengalirkan air hujan ke sungai. Sehingga apabila terjadi hujan leb- at, maka terjadi banjir dengan tinggi sampai sepinggang orang dewasa. Genangan banjir tersebut akan bertahan selama dua hari. Kondisi banjir tersebut masih berlangsung hingga saat ini di Kapuk Poglar, tanpa ada tindakan perbaikan dari pemerintah untuk selanjutnya. *** Penggusuran paksa dan banjir berdampak pada semakin parahnya kondisi ketidakadilan gender yang dialami perempuan Kapuk Poglar. Kondisi ketidakadilan gender ini terjadi jauh sebelum isu penggusuran paksa tersiar. Berdasar hasil wawancara dengan beberapa pihak, ditemu- kan lima bentuk ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan Kapuk Poglar. Pertama, perempuan mengalami beban ganda, karena selain harus merawat kondisi rumah, ia juga harus menanggung pemenuhan kebutu- han rumah tangga. Hal ini diungkap oleh Puspa Yunita, salah satu perem- puan Kapuk Poglar, yang menyatakan: "Iya, perempuan itu bebannya ganda, dia bekerja sebagai buruh bah- kan bisa lebih sisanya di rumah ketika dia pulang itu sudah pasti udah ng- gak bisa langsung tiduran santai dan segalanya. Tapi berjibaku lagi dengan kerjaan rumah yang harusnya dikerjakan gitu. Dan si suami itu bisa dihitung misalnya dari 100% suami yang bisa membantu istrinya beres di rumah masak dan lain sebagainya, nggak mungkin, cuma sedikit dengan jari. Tapi si wanita tidak mengeluh tetap saja dia, dia melakukan peran gandanya, di rumah dia tetap membereskan rutinitas yang harus dikerjakan dan delapan jam sisanya dia ada di pabrik jadi itu berlaku setiap hari." Peran ganda berasal dari anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi beban perempuan. Lalu ditambah dengan beban ekonomi rumah tangga 68 |
yang tidak mampu dipenuhi seluruhnya oleh suami, sehingga perempuan juga terlibat dalam perolehan ekonomi itu. Kedua, stereotype gender, yakni perempuan dilabeli tidak mampu memimpin dan lemah sehingga aparat tidak mungkin tega melakukan ke- kerasan terhadap perempuan. Akhirnya perempuan dimanfaatkan untuk pasang badan dalam aksi-aksi unjuk rasa tanpa persetujuan dan kesada- ran penuh kelompok perempuan. Seperti diungkapkan oleh M. Charlie Meidino Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta: "Perempuan (Kapuk Poglar) dimanfaatin buat aksi-aksi aja, jadi simbolik gitu. Jadi awal 2018 itu, yang hadang gusuran itu juga ya perempuan, kare- na perempuan harus aktif, cuman dimanfaatin aja sih keliatannya di depan, supaya engga ada kekerasan." Sementara dalam proses pengambilan keputusan terkait advokasi dan hal lain, perempuan justru tidak dilibatkan. "Kalo pembagian peran RT, advokasi, peran perempuan tidak dilibat- kan, tidak diberi tahu, bahkan sampai sekarang, masih kubu-kubuan gitu sih.", tambah Charlie. Padahal seharusnya perempuan dilibatkan dalam tiap agenda warga sebab menyangkut hidup dan hak perempuan yang harus disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Ketiga, perempuan korban penggusuran paksa dan banjir rentan men- galami kekerasan. Penyebab kekerasan terhadap perempuan itu karena ketimpangan relasi dalam masyarakat. Puspa Yunita menyatakan bahwa kekerasan dalam penggusuran paksa yang terjadi di Kapuk Poglar itu dilakukan secara verbal. Dimana dalam penggusuran paksa, kepolisian akan menyuruh masyarakat untuk pindah, dengan menyatakan: "cepet pindah-pindahin nih kalo ga pindahin kita nih yang gusur, beko nih yang bergerak". Ucapan itu membuat kondisi mental menurun, khususnya lan- sia, dari yang tadinya sehat menjadi sakit. Selain secara verbal ditemukan juga kasus kekerasan fisik (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami perempuan Kapuk Poglar. "(Kekerasan dalam rumah tangga) pasti itu ada ya (di Kapuk Poglar). Misalnya kayak gini suami datang kalau misalkan aku nggak kasih, lho kok kurang, jelas kan aku harus ongkos mobil ini habis itu kita cekcok kan kayak gitu. Belum lagi yang misalkan bayar kontrakan bayar kontrakan ya kan ter- us uangnya tapi nggak cukup.", terang ibu Puspa. | 69
Belakangan terdapat pula kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak perempuan di Kapuk Poglar. Pelaku adalah ayah angkat korban menurut penuturan ibu Puspa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan sudah eksis sejak perempuan berusia anak. Selanjutnya kekerasan juga dilakukan oleh aparat. Peristiwa ini diceri- takan oleh Triana, pendamping Kapuk Poglar dari SERUNI (Serikat Perem- puan Indonesia): "(Kekerasan itu) ada pasti ada, ke kawan-kawan yang merekam kejad- ian, itu pasti handphonenya dirampas, ada yang ga balik juga, ada yang dirampas, terus dilempar itu ada juga. Terus ditampol tangannya, kata-ka- tanya kan kasar, jangan rekam-rekam, ya begitulah intimidatif gitu." Keempat, perempuan mengalami pemiskinan akibat penggusuran paksa dan banjir. Pemiskinan tersebut terjadi karena berkurang bahkan hilangnya pembeli dagangan yang selama ini dijalankan. Seperti yang dis- ampaikan oleh SA: "Sebelum penggusuran pelanggan itu banyak gitu kalau setelah peng- gusuran karena banyak yang udah pindah gitu kan, enggak punya rumah jadi berkurang dan tetangganya kurang itu kalau untuk sebagai pedagang mengalami pengurangan (penghasilan)." Kemudian ketika terjadi banjir, perempuan juga mengalami pemi- skinan karena tidak dapat menjalankan usaha (dagangannya), karena ak- ses dan kondisi yang sulit. Seperti diungkapkan oleh Puspa Yunita: "(kalau banjir datang) Kita kesana susah (suplai dagangan), terus kalau yang berdagang apalagi berdagang, terus ya survivalnya ya bertahan" Selain pada perempuan yang menjalankan usaha berdagang, pemi- skinan akibat penggusuran paksa juga terjadi pada perempuan yang bekerja. "Semenjak ancaman penggusuran di Kapuk Poglar ini saya tidak kerja lagi. Karena perusahaan enggak bisa terima dengan keadaan yang saya libur terus-menerus cuma ngurusin rumah. Ketika perusahaan memanggil saya ke ruangan disuruh memilih pekerjaan atau mengurusi rumah. Kalau saya kehilangan rumah seumur hidup keluarga besar saya nggak punya rumah.", terang Puspa. 70 |
Kelima, perempuan mengalami subordinasi akibat adanya penggusu- ran paksa dan banjir. Subordinasi itu tidak terlepas dari adanya budaya patriarkal yang ada di masyarakat, dan semakin bertambah setelah advo- kasi tolak penggusuran di Kapuk Poglar. Mengenai hal ini, Charlie menya- takan: "Perempuan sebenarnya secara teknis dimanfaatkan, itu salah satu adanya konflik dalam internal warga. Dimana tim inti itu perempuan di- batasi masuk disitu, salah satunya mbak Nita ini didorong masuk tim bah- kan didorong jadi ketua RT. Tapi ada dari Ketua RT tidak ingin ada kelom- pok wanita yang masuk dalam tim inti. Salah satu hal dasar menolak adalah karena perempuan tidak bisa jadi pemimpin." *** Negara sebagai pemangku kewajiban pemenuhan hak asasi manusia justru menjadi aktor pelaku penggusuran melalui Polda Metro Jaya. "Kalau pemerintah tidak memberi ruang diskusi, dia hanya langsung somasi itu sebelum penggusuran kan." ungkap ibu Puspa. Pemerintah dalam kasus ini bukan hanya menutup ruang dialog, me- lainkan juga terlibat dalam proses penggusuran itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Puspa Yunita: "(Saat penggusuran dari Pemerintah) Ada banyak awalnya ada Satpol PP ada orang-orang BPN, Pertanahan, dan lainnya." Selain itu, dalam hal banjir di Kapuk Poglar, Pemerintah juga tidak hadir dalam memberi perlindungan dan bantuan praktis bagi masyarakat, khu- susnya perempuan. Ketiadaan bantuan ini juga disampaikan ibu Puspa: "(bantuan saat banjir itu) dari partai-partai dan dari komunitas apa gitu kalau dari pemerintahnya aku lupa deh kalo dari dulu mereka kurang yang begini. Pemerintah mah sekarang rajin Bansos COVID (-19) ini kan." Oleh sebab pemerintah diam menonton, warga kemudian berupaya mandiri memenuhi segala kebutuhannya, ditengah kondisi serba sulit. *** Adanya penggusuran paksa dan banjir berdampak pada pelanggaran hak-hak Perempuan. Setidaknya terdapat enam hak-hak perempuan yang terlanggar akibat penggusuran paksa dan banjir di Kapuk Poglar: | 71
Pertama, terlanggarnya hak atas penghidupan yang layak bagi per- empuan. SA menyatakan bahwa setelah dilakukan penggusuran, praktis para pembeli barang dagangannya berkurang bahkan hilang, karena su- dah pindah ke tempat baru. Sedangkan ibu Puspa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat adanya penggusuran paksa, karena ia harus mempertahankan rumahnya dari penggusuran. Banjir yang rutin terjadi juga menyebabkan pelanggaran hak atas penghidupan yang layak, kare- na unit usaha tutup, pembeli yang tidak ada, dan akses menuju tempat bekerja yang sulit. Kedua, pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak bagi perem- puan. SA sebagai korban penggusuran di Kapuk Poglar mengingat dirinya saat masih di rumah tempatnya tinggal sebelum digusur, tempat ia lahir yang berdekatan dengan parkir mobil. Saat ini ia harus tinggal di Kam- pung Pulo yang jaraknya jauh dari lokasi asal dengan menyewa. Tidak ada lapangan parkir atau tempat bagi ia berjualan dalam kontrakan sehingga menurunkan kualitas tempat tinggal yang layak. Penurunan kualitas tempat tinggal juga terjadi pada korban banjir di Kapuk Poglar. Hampir setiap tahun terjadi banjir di wilayah itu, tanpa ada upaya konkret oleh Pemerintah untuk mengatasinya. Banjir itu menyebab- kan rumah di wilayah itu terendam air selama beberapa waktu, bahkan sampai dua hari apabila curah hujan tinggi. Bahkan menurut SA, sering- kali banjir itu sampai pinggang orang dewasa. Kondisi banjir tersebut menurunkan kualitas hak atas tempat tinggal yang layak. Ketiga, terlanggarnya hak atas rasa aman dalam bermukim. Kapuk Po- glar yang berstatus penundaan penggusuran, memberikan kekhawatiran bagi warga yang tinggal apabila sewaktu-waktu dilakukan penggusuran. Selain itu tidak adanya penanganan komprehensif dari Pemerintah DKI Ja- karta menyebabkan banjir masih terus terjadi di Kapuk Poglar. Keempat, rusaknya kerekatan sosial antar warga. SA mengeluhkan bah- wa setelah penggusuran, dirinya serta masyarakat tidak bisa lagi melaku- kan aktifitas antar masyarakat, seperti aktifitas jual-beli, pengajian dan se- bagainya. Belum lagi konflik internal yang harus dihadapi seluruh warga paska adanya rencana penggusuran paksa. Kemudian ibu Puspa menyam- paikan potensi rusaknya kerekatan sosial yang lebih parah kalau tinggal di rumah susun karena berbeda karakter dengan rumah warga saat ini. Di rumah susun warga akan sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga karena model bangunan rumahnya berjenjang atas-bawah. Kelima, terlanggarnya hak atas kesehatan warga. Di Kapuk Poglar, 72 |
kondisi genangan air banjir disekitar rumah dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan warga terserang berbagai penyakit, seperti diare dan gatal-gatal. Selain itu, warga perempuan juga mengalami masalah kese- hatan seksual dan reproduksi akibat minimnya akses terhadap air bersih. Kondisi itu diperparah ketiadaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh warga. Dan keenam, terlanggarnya hak atas pendidikan. Kondisi banjir di Kapuk Poglar seringkali menyebabkan akses jalan menuju sekolah terpu- tus, bahkan sekolah pun diliburkan karena mengalami kebanjiran juga. Hal tersebut melanggar hak atas pendidikan bagi anak-anak. Kemudian penggusuran paksa juga memiliki pengaruh pada akses pendidikan war- ga Kapuk Poglar. Di mana masyarakat sulit untuk dapat mengirim anaknya hingga perguruan tinggi, karena kondisi penghidupan yang tidak layak. *** Meski pemerintah tidak menaruh perhatian bagi kondisi kehidupan warga Kapuk Poglar, warga terutama kelompok perempuan telah be- rupaya keras untuk menghadirkan inisiatif-inisiatif baik demi kelangsun- gan hidup kolektif, yakni: Pertama, perempuan saling merawat dan menguatkan. SERUNI (Seri- kat Perempuan Indonesia), organisasi pendamping perempuan telah ak- tif melakukan kegiatan-kegiatan rutin untuk perempuan di Kapuk Poglar sejak isu penggusuran paksa berhembus. Kegiatan tersebut berupa pen- guatan kapasitas perempuan seperti hak-hak perempuan dan pentingnya berorganisasi. SERUNI mendatangi kelompok perempuan disore hari un- tuk berdiskusi mengenai masalah yang ada di Kapuk Poglar, dan bertukar pikiran mencari solusinya. "(Metodenya informal?) Ya benar, (kalau) nongkrong sore ada yang lagi suapin anaknya, ada yang lagi apa kita ngobrolin. Ibu tuh seneng bicara, di sela-sela waktu lelah mereka ketika mereka udah selesai rumahnya mer- eka kan ada. Daripada di situ kita buat ngomongin orang, ngomongin ke- jelekan kanan kirinya, tapi memang dari obrolan itu akhirnya kita dapat di sana ada masalah ini nih ini gitu. Kan habis itu kita bukan cuma ngomon- gin orang tapi di situ kita manfaatkan untuk memberi mereka pemahaman gitu." terang ibu Puspa. Selain metode informal, SERUNI juga menggunakan metode formal layaknya pelatihan pada umumnya, yaitu menyampaikan materi dan di- skusi bagi perempuan-perempuan Kapuk Poglar. Pendamping Kapuk Po- glar dari SERUNI (Triana) menceritakan: | 73
"(Dalam penguatan kapasitas) biasanya di rumah warga, tapi kadang difasilitasi oleh RT, pake pos RT, di halaman, di jalanan gitu. Karenakan jalanan itu satu gang buntu. Di depan jalan itu kadang disitu kita melaku- kan kumpul... (disitu kita) mempersatukan untuk melakukan edukasi dan propaganda. Dari edukasi diskusi itulah penguatan organisasi SERUNI itu dilakukan." Kedua, perempuan mendirikan dan mengelola dapur umum saat ban- jir untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dapur umum tersebut didirikan se- cara swadaya dan sudah menjadi tradisi di Kapuk Poglar, sehingga bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki terlibat dalam proses memasakn- ya. Inisiatif tersebut juga berangkat dari ketiadaan bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga. "Kalau di situ (Kapuk Poglar) lumayan sih solidaritas warganya. Kalau isunya memanas, mereka patungan gitu untuk membuka dapur umum. Semua suplai makanan tuh dari dapur umum itu, jadi enggak ada yang masak masing-masing di rumah itu. Itu tradisinya mereka memang sejak lama ya Tapi itu makin kuat makin terpelihara saat sekarang, yang lebih terorganisasi. Kalau pembagian peran ya seperti biasa kalau di luar itu. Nah untuk yang masak di situ nanti digilir bukan hanya perempuan tapi juga bapak-bapak, termasuk anak-anak muda." tambah Triana. Ketiga, Perempuan mampu menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kapuk Poglar. Penguatan kapasitas perempuan yang rutin dilakukan oleh SERUNI, berdampak positif pada kemampuan Perempuan Kapuk Poglar. Ketika terjadi kasus kekerasan, kelompok perempuan sigap menanganinya. "(kekerasan itu) masih banyak, dan itu saya pikir itu khasnya di kampung miskin perkotaan tuh kayak gitu, secara kebudayaan itu kan masih sangat apa ya bisa dibilang tuh liberal. Jadi pelecehan seksual, terus kekerasan dalam rumah tangga itu kasus yang sehari-hari kita dengar. Hanya mun- gkin di internal anggota SERUNI (di Kapuk Poglar) itu juga lebih intensif, edukasinya, propagandanya, makanya jadi mereka lebih punya sikap kalau mereka mendapatkan perlakuan (atau kasus) itu." ungkap Triana. *** Perempuan di Kapuk Poglar merasa khawatir dengan adanya rencana penggusuran sejak tahun 90-an tersebut. Terlebih statusnya penundaan, bukan pembatalan. Sehingga tidak ada rasa aman untuk bermukim. 74 |
"Memang kita berharap Poglar tidak ada penggusuran, meskipun kita ada cemas-cemas memang ada, benar. Kita berharap penggusuran ini di- batalkan." ucap ibu Puspa. Kekhawatiran itu bukan hanya pada penggusuran yang direncanakan oleh Polda Metro Jaya, melainkan potensi perampasan oleh ahli waris demi kepentingan ekonomi. "Dalam upaya penundaan ini ahli waris beserta pengacaranya mem- perjelas lagi bahwa Giriknya ini yang asli dibanding SAP Polda, dan warga saling dukung dengan ahli waris untuk patahkan sertifikat Polda ini yang sedang kami upayakan. Meskipun nanti ketika kita menang melawan Polda. Bisa kemungkinan besok lawan kita adalah ahli waris bisa. " jelas bu Puspa. *** inisiatif-inisiatif mandiri dalam menangani dampak penggusuran dan banjir di Kapuk Poglar, namun tidak menutup harapan perempuan kepada negara. Harapan ini hadir karena negara memiliki legitimasi, kewenangan, dan sumber daya dalam mem- perbaiki kondisi kehidupan warga Kapuk Poglar, khususnya perempuan. Sekalipun perempuan melakukan Pertama, warga perempuan berharap pemerintah melakukan per- baikan kondisi drainase untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Upaya tersebut tentu melibatkan swadaya masyarakat Kapuk Poglar untuk ber- sama-sama memperbaiki. Perlu dipahami, bahwa kondisi drainase Kapuk Poglar tergolong buruk, selain itu adanya limpahan air dari perusahaan sekitar ke Kapuk Poglar juga penyebab terjadinya banjir. Kedua, pemberian bantuan sosial (makanan matang) saat banjir bagi warga di Kapuk Poglar. Saat banjir, warga sangat membutuhkan bantuan makanan matang karena sulitnya untuk berkegiatan. Ketiga, penggusuran di Kapuk Poglar ditiadakan, diganti dengan pe- nataan kampung kota. Penataan ini tentunya harus melibatkan warga ter- utama kelompok perempuan untuk memastikan kebutuhannya terpenuhi secara menyeluruh. Bagi kelompok perempuan, setidaknya harus tersedia ruang laktasi, ruang pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan untuk memperoleh sumber pendapatan mandiri. Keempat, perempuan Kapuk Poglar juga mengharapkan adanya kon- seling dari psikolog/ psikiater secara rutin. Harapan ini dilatari oleh be- sarnya dampak psikologi yang dihadapi perempuan selama proses peng- | 75
gusuran paksa dan banjir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Triana dari SERUNI bahwa warga perempuan mengalami stres dan depresi. Kisah Dari Pekayon-Jaka Setia, Bekasi: Kemarin Dipaksa Pindah, Hari Ini Resah dan Basah oleh Musibah Kala rumah sebagai sebuah tempat pulang telah hilang dirampas pen- guasa, kini hanya menyisakan harapan dalam khayalan. Pekayon dan Jaka Setia, begitu mereka menyebut tempat mereka memulai kehidupan, me- lihat matahari dan langit yang indah lenyap dirampas oleh tangan kotor penguasa. Sebelumnya mereka hidup tentram tanpa gangguan. Mirisnya tanpa kabar burung apapun, rumah-rumah yang dulu dihuni banyak ma- nusia itu kini lenyap tak bersisa digusur paksa dan hilang dari peta. Wilayah Pekayon dan Jaka Setia terletak di Bekasi Selatan. Di Pekay- on sekiranya terdapat 57.598 jiwa penduduk dengan luas wilayah 4,25 KM persegi. Kepadatan penduduk mencapai 13.552 jiwa/KM perseginya dengan 169 rukun tetangga dan 226 rukun warga. Sementara di Jaka Se- tia terdapat 44.831 jiwa penduduk dengan luas wilayah 3,31 KM persegi. Kepadatan penduduk mencapai 13.544 jiwa/KM perseginya dengan 120 rukun tetangga dan 20 rukun warga (bekasikota.gps.go.id). Secara umum perekonomian warga Pekayon dan Jaka Setia berada di garis menengah ke bawah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh bangunan, buruh garmen dan berjualan. Setelah penggusuran dan banjir, terjadi kebingungan yang kemudian membuat sebagian warganya berpindah profesi menjadi penjual, buruh cuci bahkan pemulung. Akibat penggusuran paksa dan dipaksa harus pindah tempat tinggal, mereka kehilangan hubungan sosial dengan tetangga-tetangganya. Kini mereka tinggal di lingkungan yang tidak layak, kumuh dan mengalami kesulitan akses atas air bersih. Mereka juga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain disebabkan akses pendidikan yang sedikit jauh, mereka juga mengalami hambatan akses hak atas layanan administrasi oleh aparatur birokrasi pemerintah setempat. *** Terhitung sejak tahun 1980, sebagian warga mulai menempati Pekay- on sebagai tempat memulai kehidupan kesehariannya. Dulunya tempat ini masih sepi, masih dijadikan sebagai tempat pembuangan dan ruas jalanan pun belum ada. Yang ada hanyalah ladang, semak-semak, dan se- dikit lahan pertanian dan perkebunan. 76 |
Mereka perlahan-lahan menempati lahan dan membeli lahan tersebut lewat hasil banting tulang bekerja. Pembelian lahan yang dilakukan warga terjadi saat mereka ditawari lahan dengan ditunjukkan peta ada yang be- rupa surat garapan. Menetaplah mereka disana mulai dari suami, istri dan anak-anak mereka. Sebagian tinggal di Pekayon bagian hilir, sebagian lain di wilayah Jati Bekasi di bagian hulu. Mulanya kehidupan warga berlangsung dengan tenang. Aktifitas kes- eharian seperti berdagang, bercengkrama dengan tetangga sekitar, hing- ga perhelatan kegiatan sosial menjadi satu hal yang biasa dalam keseha- rian mereka. Namun ketenangan itu ternyata bersifat sementara. Di suatu pagi pada pukul enam pagi di hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, adalah saat isak tangis mereka menjadi tak terbendung dan mengejutkan warga kelurah- an Pekayon, Bekasi. Telah terjadi pembongkaran dan penggusuran pak- sa terhadap enam puluh rumah warga. Kejadian ini sangat tak terduga, dan naasnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanpa tawaran solusi apapun. Pada 1 November 2016 kejadian yang sama terjadi di wilayah pemukiman warga Jaka Setia. Terdapat 115 rumah telah diluluhlantahkan. Jika ditelisik, kejadian ini terjadi tanpa ada pemberitahuan yang layak ke- pada warga Pekayon dan Jaka Setia. Selain itu warga juga merasa Pemkot Bekasi tidak berhak menggusur mereka dikarenakan tanah itu bukan milik siapa-siapa, termasuk pemerintah. Saat itu situasi menjadi sangat kacau. Barikade pertahanan telah dib- uat warga untuk melindungi lahan kehidupan yang telah lama mereka huni. Kekerasan tak bisa dihindarkan, ibu-ibu dan anak-anak menjadi sasa- ran pemukulan ormas dan aparat. Kegagapan terjadi, warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang mereka. Sebagian dari mereka bahkan kehilangan dokumen administratif keluarganya. Penggusuran ini dilakukan dengan dimobilisasinya 1.700 aparat mu- lai dari POLRI, Satpol PP, TNI, bahkan Ormas. Kejadian yang sama terjadi, pada 2 September 2019 sebanyak 30 orang di posko dikepung aparat. Mereka diusir dan juga mengalami kekerasan. Tanah ini 'konon' tercatat sebagai aset negara Kementrian PUPR/ Pe- rum Jasa Tirta II. Namun tanah itu sendiri tidak terdapat sertifikat dan sta- tus kepemilikannya belum jelas bila merujuk data yang dimiliki Kantor Per- tanahan Kota Bekasi. | 77
Pada tahun 1997, Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur Divisi Pengairan Barat yang mengklaim memiliki tanah tersebut memberikan izin menem- pati lahan kepada warga Jakasetia dengan menerbitkannya SIPLS (Surat Izin Pemanfaatan Lahan Sementara). Sembari menempati lahan tersebut, sejak 1997 hingga 2006 warga selalu membayar sewa setiap tahunnya. Namun pada tahun 2006, saat warga hendak membayar uang sewa seperti tahun-tahun sebelum, mereka justru mengalami penolakan keti- ka hendak membayarnya. Warga ditolak dengan dalih perusahaan tidak ingin memperpanjang lagi pemberian izinnya. Meski begitu setelah satu bulan kemudian, seorang pekerja di perusahaan Jasa Tirta yang juga merupakan warga Jakasetia di samping kampung Pekayon menyatakan bahwa warga sudah diizinkan kembali mengurus surat izin, tetapi warga kurang memahaminya dan tidak melakukannya. Hingga bergulir ke tahun 2011, warga mendapatkan informasi jika se- buah perusahaan pengembang bernama Agung Sedayu Grup sedang membutuhkan tanah untuk digunakan sebagai akses ke perumahan yang sedang dibangunnya. Saat itu Agung Sedayu Grup bersama Pemerintah Kota Bekasi menyatakan telah memberikan uang santunan kepada war- ga yang tanahnya dipakai untuk akses jalan tersebut. Mereka menyatakan mengeluarkan nominal dari 10 juta hingga 70 juta. Warga mengaku tidak memiliki bukti penerimaan uang santunan tersebut. Setelahnya, kabar mengenai lingkungan tempat tinggal warga seolah menggantung. Hingga kemudian beberapa kali warga menerima surat peringatan. Tercatat Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan tiga kali su- rat peringatan. Surat-surat tersebut tertanggal pada 29 Juli 2016 sebagai surat peringatan pertama, 2 September 2016 sebagai surat peringatan kedua dan 16 September 2016 sebagai surat peringatan ketiga. Dengan sangat tergesa-gesa, pada tanggal 23 September 2016 pihak Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan surat perintah pembongkaran. Hal ini ditindaklanjuti, dimana pada 13 Oktober Pemerintah Kota Beka- si mengeluarkan Surat Pemberitahuan. Akhirnya pada 26 Oktober pem- bongkaran paksa itu terjadi. Anehnya, pada saat Pemkot Bekasi membongkar rumah warga secara paksa, pihak DPRD Kota Bekasi tiba-tiba datang menghampiri dan seolah mengulurkan tangan memberi bantuan kepada warga. Namun ternyata ini hanyalah pencitraan saja karena setelahnya tidak pernah ada kelanjutan lagi. 78 |
Selanjutnya DPRD Kota Bekasi tidak menghiraukan nasib warga tergu- sur tersebut. Mereka malah melakukan umpan balik dengan bergabung dengan pihak Pemerintah Kota Bekasi untuk melanjutkan penindasan atas tanah warganya sendiri. Melalui "tiga pedang ajaib" yakni Perda tentang rumah warga tidak punya IMB, Perda rumah warga di atas lahan garis sempadan dan Perda tentang warga yang tidak ada retribusi ke Pemkot Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi menghantam warga dan menuduh warga telah melawan hukum. Padahal argumen tersebut cacat hukum karena alasan yang kurang kuat, dikarenakan status peruntukan tanah paska penggusuran sendiri tidaklah jelas. Selain itu, saat kejadian penggusuran dan pembongkaran paksa, Pe- merintah Kota Bekasi sama sekali tidak melakukan sosialisasi atau penyer- apan aspirasi dari masyarakat terdampak. Congkaknya mereka juga terlihat dari klaim mereka yang menyatakan bahwa lahan yang ditempati warga itu adalah milik mereka secara hukum dengan klaim bahwa mereka mempunyai izin sewa lahan dari Kementeri- an PUPR/ Perum Jasa Tirta II dengan peruntukkan lahan pemukiman mas- yarakat. Semua janji tersebut nihil dan berujung penggusuran. Berbagai upaya dilakukan oleh warga, salah satunya melalui jalur hu- kum. Melalui sebuah OBH (Organisasi Bantuan Hukum), warga melayang- kan gugatan ke PTUN Bandung. Upaya pengajuan gugatan ini seolah ti- dak membuat pemerintah Kota Bekasi bergeming, karena Walikota Bekasi pun tidak menghiraukannya. Sedihnya, OBH sebagai lembaga yang mendampingi proses hukum kasus ini dinilai tidak membantu secara maksimal. Akhirnya warga merasa kecewa dikarenakan OBH terlebih dahulu meminta uang sebagai kontrak kerja biaya konsultasi sebesar Rp 1.000.000 per kartu keluarga. Pemba- yaran ini dibayar dengan sistem cicil dan warga menyetujui secara lisan. Selain itu selama proses pengaduan berjalan, OBH tersebut justru ti- dak aktif menghadiri sidang di PTUN Bandung. Namun dalam setiap akan dilaksanakan sidang, OBH sering meminta pembiayaan pendaftaran dan difasilitasi kendaraan oleh warga. Pendampingan yang diberikan oleh OBH dinilai oleh warga sebagai sebuah pemerasan dan tanpa ada hasil yang memuaskan. Akhirnya warga memutuskan untuk bekerjasama lagi dengan OBH tersebut. Warga menyadari bahwa bila kerjasama tersebut terus dilanjut- | 79
kan, akan semakin menyulitkan posisi warga yang sudah serba kesusahan. Perjuangan dilanjutkan, pada April 2017 warga yang didampingi oleh Kolektif PRODEM dan GN 98 melakukan demo ke Pemkot Bekasi, dan dilanjutkan menghadap ke Komnas HAM di Jakarta. Tapi semuanya seolah-olah belum bisa maksimal dilakukan, karena Pemkot Bekasi tidak menghiraukan langkah-langkah yang dilakukan warga. Perlu diketahui bersama, bahwa sejak terbitnya Surat Peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan 5, warga sudah membuat laporan ke KPK, Kejagung, DPR RI, Mabes POLRI, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, hingga ke Kementerian Sekretariat Negara. Namun semua langkah ini pun masih tetap tak dihiraukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dalam situasi dan kondisi sulit yang tengah menimpa warga, masih ada orang-orang baik yang mengulurkan tangannya secara terbuka kepada warga. Kolektif PRODEM dan GN 98 yang hadir mendampingi warga sejak April 2017 membangun posko perjuangan yang bisa menampung warga untuk menyusun strategi perlawanan melawan pemerintah yang dzalim. Setelahnya warga sempat juga melakukan beberapa kali aksi dan demo untuk menuntut hak mereka, diantaranya ke kantor Walikota Bekasi. Kemudian disusul dua minggu kemudian ke Komnas HAM untuk meminta agar dapat dimediasi dengan pihak Walikota Bekasi. *** Seperti kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, begitulah keadaan yang dialami warga gusuran Pekayon-Jaka Setia. Paska penggu- suran atau pembongkaran paksa, terjadi banjir di daerah Pekayon yang diakibatkan oleh tertutupnya saluran air oleh reruntuhan rumah warga yang telah dirobohkan. "Sebelum gusuran itu banyak. Banjirnya dari 92. Masalah banjir mah ga aneh lagi. Banjirnya setiap tahun. Keadaan yang sangat parah terdapat di wilayah Perumahan Peninsula yang merupakan lahan yang bersebelahan dengan wilayah gusuran", ujar nenek Sukiyati salah seorang warga sepuh di Pekayon. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh air sungai dan curah hujan yang tinggi. Nenek juga menambahkan, "Airnya masuk aja, dulunya kan sawah trus diuruk. Orang pernah sepaha. Masuknya dari luar ujan padahal ma- sih ada saluran air. Waktu itu sih masih ada kebon-kebon. Namanya peng- garap lah ya ditawarin, ada duit kita beli. Dulunya kebon semua itu, cuman 80 |
dikit rumah." Kondisi warga saat banjir tidak serumit yang dibayangkan, dikare- nakan masih ada bantuan dari pendamping yang membantu warga untuk relokasi barang dan mengupayakan penggalangan dana ekonomi agar bisa mengontrak. Aktivitas warga sempat terhenti ketika banjir melanda. Para warga melakukan rapat-rapat dan pertemuan di kontrakan-kontrakan sebagai aktivitas sementara. *** Dalam kondisi dan situasi warga yang semakin menderita, puncakn- ya pada 9 Agustus 2017, warga dengan PRODEM, GN 98 dan beberapa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di BARESKRIM dan Istana Negara untuk meminta perlindungan dan bantuan agar walikota Bekasi diproses secara hukum pidana dikarenakan telah merusak, membongkar paksa ru- mah warga beserta isinya dan merusak mental anak-anak korban penggu- suran yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Meskipun dirundung kesedihan, dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 72, warga gusuran berupaya tetap semangat dan penuh suka cita meskipun psikis mereka sangat tidak baik-baik saja. Warga bersama ma- hasiswa melakukan berbagai macam perlombaan sebagai bentuk hiburan untuk anak-anak korban penggusuran sekaligus untuk mengkhidmati dan merefleksikan kemerdekaan Republik Indonesia. Paska banjir, warga korban penggusuran paksa mencari tempat ting- gal baru di kontrakan dengan ukuran 6x3 meter. Warga merasa kurang nyaman tinggal di kontrakan yang sepetak tersebut, dikarenakan ukurann- ya yang sempit justru mematikan pergerakan keluarga dan anak-anaknya. Bahkan ada juga warga yang mengontrak di TPA Bantar Gebang. Disana warga mengalami akses air yang susah dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Terlebih lagi mereka mengalami diskriminasi dari warga yang tidak mengalami penggusuran dimana mereka yang menjadi korban penggusuran paksa justru dilabeli sebagai warga liar. Hal lain yang terjadi adalah banyak warga yang kesulitan mendapat- kan pekerjaan. Selain itu anak dari warga gusuran juga mengalami kesu- litan ketika mencari pekerjaan untuk mengambil surat kelakuan baik dari kepolisian karena pihak RT/RW tidak mau mengeluarkan Surat Pengantar. Pihak RT/RW mempersulit anak-anak warga korban penggusuran un- tuk masuk ke sekolah negeri karena pihak RT/RW tidak memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini pun terjadi kepada jaminan kesehatan warga | 81
dengan tidak diberikannya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Terjadinya hal ini karena adanya stigma negatif yang ditujukan kepada warga gusuran se- bagai warga liar. Padahal mereka telah memiliki KTP seumur hidup. Saat terjadi banjir, perekonomian warga menjadi carut marut. Mulai dari mereka yang dulunya bekerja sebagai peternak jangkrik, berdagang hingga serabutan. Seperti yang dinyatakan nenek Sukiyati. "Kondisi ekonominya macem-macem. Kalo Sondar Fatar Manurung ta- dinya beternak jangkrik, sekarang jadi kuli bangunan, istrinya nyuci di ru- mah tetangga. Untuk obat-obatan dan akses kesehatan pemerintah tidak menyediakan apapun. Secara kesehatan mereka sering pilek, batuk dan gatel-gatel", ungkap Nenek Sukiyati. Beban yang dipikul warga semakin berat. Para perempuan harus beker- ja menjadi buruh cuci, berdagang dan mengajar di sekolah atau ngantor demi mempertahankan kehidupan dirinya dan keluarganya. Peran ganda ini terjadi sejak penggusuran hingga banjir datang. Selain itu, warga per- empuan mengalami traumatik terhadap aparat dan stres karena ekonomi yang carut-marut, sebagaimana diceritakan oleh ibu Mieke dan ibu Junis. "Trauma melihat polisi sama polpp, marah, kesel. Apalagi melihat SBR yang membackingi penggusuran ini. Ormas/LSM-LSM lain yang ikut menggusur.", seperti yang dikatakan ibu Mieke. "Susah makan, nggak mau makan, diem, berat badan turun sepuluh kilo. Ditanyain sama teman-teman. Lebih dari stress. Sebenernya saya teri- ma warisan dari orangtua karena agar lebih deket ke sekolah saya pindah. Sekarang saya jadi tulang punggung keluarga (suami sakit). Kami sekarang tidur seadanya, berbagi tempat tidur", imbuh ibu Junis. Selain itu, keadaan perempuan apalagi yang telah sepuh sangat mem- prihatinkan. Upaya yang dilakukan ialah melalui keterlibatan bersama-sa- ma dalam memecahkan masalah tersebut. Perempuan menjadi penyam- bung lidah yang baik. Mereka aktif melakukan pertemuan, melakukan pengumpulan data dan menyiapkan laporan kepada lembaga-lembaga. Sayangnya perempuan lebih dominan berperan di ranah domes- tik. Saat perayaan HUT RI mereka hanya dilibatkan dalam hal memasak makanan. Perempuan juga tidak mendapatkan kebutuhan khusus seperti pembalut, air bersih, maupun penyediaan layanan psikis dan mental. Per- empuan juga tidak memiliki ruang aman dalam berbagai akses. *** 82 |
Tali dan runtutan masalah ini belum berakhir. Negara tidak merespon sedikitpun dengan berbagai upaya warga yang telah dilakukan. Baik dari Pemerintah Kota Bekasi maupun negara yang seharusnya memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia ber- jalan secara baik bagi masyarakat, dikarenakan jaminan ini telah ada di berbagai instrumen hukum termasuk ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi So- sial Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Selain itu dalam Komentar Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 menge- nai Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, telah ditetapkan standar-standar HAM dalam memindahkan orang (penggusuran) yang pada intinya harus dilakukan dengan cara yang partisipatif, musyawarah dengan korban ter- dampak, pencarian solusi alternatif dan tanpa kekerasan. Dalam kasus ini yang terjadi justru sebaliknya, dimana negara tidak hadir sedikitpun melindungi hak warga. Yang terlihat adalah negara, yakni Pemerintah Kota Bekasi justru terlibat menjadi aktor dalam pelanggaran HAM ini. "Boro-boro mas, nggak ada sama sekali. Malah kita yang terus diintim- idasi sama pemerintah. Pernah ada iming-iming dari DPRD, tapi itu juga nggak jelas", ungkap ibu Fani. Terkait hal ini, nenek Sukiyati juga menambahkan, "Nggak ada mas, yang ada kita malah didiskriminasi. Dibantuin sedikit pun nggak". Naasnya lagi, negara juga terus tidak hadir dalam memberikan bantu- an baik berupa makanan, layanan kesehatan maupun relokasi atas peng- gusuran paksa ini. Saat kejadian banjir misalnya, tidak ada posko yang disediakan pemerintah untuk tempat warga terdampak banjir terutama perempuan dan anak. Warga justru mendapat bantuan dari Kolektif PRODEM dan GN 98, di- mana mereka yang mendirikan posko, urunan dana untuk makan bersama hingga advokasi. Jelas disini pemerintah tidak memberikan perhatian dan sumbangsih apapun. Pemerintah bukan hanya tidak hadir namun juga tidak memenuhi hak- hak perempuan. Setidaknya terdapat delapan hak yang telah dilanggar negara. Diantaranya Hak atas informasi dan partisipasi korban gusuran, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam runtutan cerita, terjadi pembo- hongan dari pemerintah kota Bekasi. Pembohongan ini berupa disinfor- masi mengenai waktu penggusuran. | 83
Menurut informasi yang diterima pada pukul 10 pagi, ternyata diperce- pat menjadi pukul 6 pagi. Sedangkan warga yang tergusur sedang sibuk mengurus anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini diungkap oleh nenek, "Iya kejadiannya cepat, kita nggak tahu apa-apa, nggak pernah diajak ngobrol atau rembuk, tau-taunya dapet su- rat banyak dan digusur. Pertama Juni, trus Juli, kayaknya Agustus ada dua kali. Terus RT ga ada yang manggil, ga ada. Perjanjian bongkar jam 10 pagi tapi jam 6 pagi udah dibongkar. Sebelum pembongkaran ga ada pem- beritahuan. Trus ada yang nerima ada yang ga. Ada yang ditaro di pintu." Sebelumnya juga tidak ada penjelasan jika akan diadakan penggusu- ran, Pemerintah Kota Bekasi akan memindahkan maupun menyediakan rusun atau rumah kontrakan yang layak. Dalam hal ini negara tidak me- menuhi Hak atas solusi yang layak dan berkeadilan (pemulihan keadaan, minimal sebelum digusur). Selain itu pemerintah kota Bekasi tidak memberikan lingkungan, sosial, ekonomi yang kondusif bagi warga gusuran. Dalam hal ini negara tidak memenuhi Hak atas penghidupan yang layak. Hal ini kemudian juga ber- imbas kepada negara yang tidak memberikan Hak atas perumahan layak. Seperti yang disampaikan oleh Khairin Sangaji Abubakar (Pendamping Warga Pekayon - Jaka Setia) dimana warga pun harus mencari kontrakan hingga ke daerah Bantar Gebang dengan resiko kesulitan akses atas air bersih dan tidak memperoleh lingkungan yang sehat. Runtutan hal diatas kemudian membuat warga gusuran harus mencari pekerjaan baru. Kendati demikian, Pemerintah Kota Bekasi seharusnya menyediakan pekerjaan terhadap warga gusuran. Namun Pemerintah Kota Bekasi justru menghalangi warga dan anak warga secara adminis- trasi. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Junis (salah satu perempuan kor- ban penggusuran paksa), bahwa anak dari warga gusuran juga mengala- mi kesulitan ketika mencari pekerjaan untuk mengambil surat kelakuan baik dari kepolisian karena pihak RT/RW tidak mau mengeluarkan Surat Pengantar. Selain itu banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan ada yang berganti pekerjaan dari tukang ternak jangkrik kemudian berganti menjadi buruh serabutan. "Kalo Sondar Fatar Manurung tadinya beternak jangkrik, sekarang jadi kuli bangunan, istrinya nyuci (buruh cuci)", ujar nenek Sukiyati. 84 |
Hilangnya habitat pekerjaan warga seperti yang dialami oleh Sondar ini menandakan bahwa negara tidak memenuhi Hak atas pekerjaan yang layak, dimana telah terjadi penghilangan mata pencaharian warga. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, baik saat paska kejadian peng- gusuran paksa maupun saat kejadian banjir, Pemerintah kota Bekasi sama sekali tidak mengulurkan tangan sedikitpun baik berupa bansos maupun pemeriksaan kesehatan gratis. "Kalau pemeriksaan kesehatan gratis gitu, ada nggak? Misalnya keliling dan datang kesana? Boro-boro mas, nggak ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga bansos datang ke tempat kita", ungkap Ibu Mieke. Ketiadaan bantuan dan pertolongan dari negara untuk memenuhi hak- hak dasar warganya ini menjadi bukti bahwa negara tidak memenuhi Hak atas jaminan sosial dan kesehatan bagi warganya. Akibatnya kehidupan warga menjadi sangat rentan karena tidak dipenuhinya hak-hak tersebut. Selain itu ada juga hak dasar lainnya yang diabaikan, misalnya hak atas pendidikan. Pengabaian pemenuhan hak atas pendidikan ini dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh anak-anak korban penggusuran paksa, dima- na hak layanan administratif mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan justru dipersulit. Aparat gabungan yang hadir juga tercatat melakukan kekerasan ter- hadap warga, seperti yang dialami oleh nenek Sukiyati dan ibu Subur. Keduanya sama-sama mengalami pemukulan. Tindak kekerasan ini dis- ampaikan oleh Khairin, pendamping warga. Adanya penggusuran paksa telah menyebabkan terjadinya kereng- gangan sosial antara warga korban penggusuran dengan warga yang bukan korban penggusuran. Selain adanya sentimen dan kecurigaan satu sama lain, hal ini telah menyebabkan lemahnya ketahanan lingkungan, minimnya interaksi sosial yang harmonis, dan sulit bersosialisasi karena posisi warga yang sudah berpencar. Ini menunjukkan bahwa praktik peng- gusuran paksa telah memberangus hak dasar warga berupa Hak atas ke- layakan budaya. *** Datangnya banjir di Pekayon maupun Jaka Setia telah memberikan dampak buruk terhadap perempuan dimana telah terjadi ketidakadilan gender di dalamnya. Setidaknya terdapat lima ketidakdilan gender yang dialami oleh perempuan akibat penggusuran dan banjir. | 85
Pertama, perempuan mengalami beban ganda. Mereka tidak hanya bekerja di ruang domestik, namun mereka juga diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang terjadi pada istrinya bapak Sondar Fatar Manurung sebagaimana diungkapkan oleh nenek Sukiyati, "Kondisi ekonominya macem-macem. Kalo Sondar Fatar Manurung tadinya beternak jangkrik, sekarang jadi kuli bangunan, istrinya nyuci di rumah tetangga. Untuk obat-obatan dan akses kesehatan pemerintah tidak menyediakan apapun. Secara kesehatan mereka sering pilek, batuk dan gatel-gatel". Beban yang dipikul warga perempuan semakin berat. Para perempuan harus bekerja menjadi buruh cuci, berdagang dan mengajar di sekolah atau ngantor. Di sisi lain, segudang pekerjaan rumah sudah tertumpuk dan harus ia hadapi. Peran ganda ini terjadi sejak lama sebab akarnya bersumber dari budaya patriarki. Selain itu, akibat beban ganda ini warga perempuan mengalami traumatik dan stres karena kondisi ekonomi kelu- arga yang carut-marut. Kedua, perempuan korban penggusuran paksa dan banjir rentan men- galami kekerasan. Kekerasan ini terjadi terutama saat kejadian penggu- suran paksa, dimana ibu-ibu dan anak-anak menjadi sasaran pemukulan ormas dan aparat. Kekerasan juga datang dari rumah tangga, nenek Su- kiyati pernah menyampaikan bahwa salah satu tetangganya (perempuan) mengalami kekerasan verbal dari suami ketika warga sedang kebanjiran. Ketiga, perempuan mengalami pemiskinan akibat penggusuran paksa dan banjir. Ini dapat dilihat dimana hilangnya rumah dan lahan warga telah menyebabkan hilangnya juga tempat mereka mempertahankan hidupnya termasuk aktifitas kegiatan ekonomi sehari-hari. Warga perempuan men- galami penurunan dan kehilangan pendapatan, terutama pedagang per- empuan dikarenakan biasanya mereka berjualan di sekitar lingkungan rumahnya. Keempat, stereotype gender, yakni perempuan yang distereotype-kan dalam urusan domestik, seperti memasak. Beberapa momen peristiwa menunjukkan bahwa warga perempuan kerap diabaikan suaranya di ru- ang publik termasuk saat berhadapan dengan pemerintah, karena perem- puan kerap diasosiasikan dengan hal yang berbau domestik. Stereotype ini menyebabkan perempuan tidak dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk mempertahankan hak-haknya sebagai perempuan. Kelima, subordinasi. Perempuan tidak dilibatkan dalam forum RT/RW. 86 |
Disini peran laki-laki lebih dominan. Dalam praktiknya di lingkungan war- ga, perempuan hanya dilibatkan dalam rangka menyiapkan logistik dan konsumsi untuk acara HUT RI di tanggal 17 Agustus. Tidak ada forum yang melibatkan perempuan sehingga perempuan tidak dapat menyampaikan pendapatnya dalam lingkungan. Pemerintah tidak melibatkan warga, utamanya perempuan dalam rencana pemban- gunan maupun mitigasi banjir. Namun paska penggusuran, perempuan terlibat dalam proses advokasi. Perannya dilibatkan rapat/atau pengam- bilan keputusan, suaranya didengar, dan mempengaruhi proses advokasi ke depannya. Selain itu, bentuk subordinasi juga ditemukan dalam hal penguasaan atau pengatasnamaan nama di atas kertas pertanahan. Mayoritas nama la- ki-laki yang dicantumkan berkat keistimewaannya didapuk sebagai kepala rumah tangga. Ini dikonfirmasi oleh nenek Sukiyati. Menurut nenek, may- oritas pemegang izin dalam SIPLS (Surat Izin Pemanfaatan Lahan Semen- tara) adalah laki-laki. Meski memang SIPLS bukan bukti pemilikan tanah, namun fenomena dominasi ini perlu menjadi sorotan. *** Tidak dipenuhi hak-hak warga korban penggusuran oleh negara, membuat warga perempuan berinisiatif melakukan banyak hal diantara- nya adalah peningkatan kapasitas untuk memberdayakan ekonomi dari jaringan solidaritas seperti modal dari urunan swadaya, mendirikan ten- da perjuangan sebagai tempat tinggal sementara paska digusur den- gan penjagaan tenda 1x24 jam untuk keamanan warga, kerja bakti untuk menangani banjir (saluran mampet) meskipun sudah tidak tinggal dilahan tersebut lagi, dan lainnya. Selain itu mereka juga berupaya saling menghidupi: warga membe- li barang jualan warga lainnya yang menjadi penjual. Mereka juga saling menjaga simpul ekonomi wirausaha dan bekerjasama untuk memenuhi pangan kolektif dengan membantu anak memulung botol bekas. Kelom- pok ibu yang membersihkan botol dan menjual botol lalu hasilnya untuk makan bersama. Tidak hanya saling menguatkan secara ekonomi, warga juga saling menguatkan secara mental/ psikis. Mereka masih tetap sering mengada- kan pertemuan keliling antar kontrakan ke kontrakan lain yang bertujuan membahas advokasi dan saling merawat agar tetap selalu solid dalam berjuang. | 87
Inisiatif-inisiatif ini kemudian melahirkan harapan warga. Tentunya harapan mereka adalah agar dapat memiliki rumah kembali, dan segala bentuk penggusuran semoga tidak terjadi. Jika ada penggusuran lagi, warga berharap pemerintah menyediakan relokasi rumah, nyaman dan bebas banjir. Selain itu, warga juga berharap agar ada bantuan logistik dan kese- hatan jika terjadi banjir dan penggusuran. Selebihnya warga perempuan juga berharap adanya ruang yang layak bagi perempuan, misalnya dise- diakan ruang laktasi, ruang pengaduan bila terjadi kasus kekerasan, ruang pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan hak akses konseling dari Psikolog atau Psikiater sekali sebulan bagi warga perem- puan. *** Meski warga telah mengalami situasi ketidakadilan yang berkali-lipat, harapan warga terhadap pemerintah dan negara masih ada. Harapan ini tak kunjung usai, karena warga menginginkan kehidupan yang lebih baik dan negara memiliki peran dan tanggung jawab disitu. Pertama, warga berharap pemerintah melibatkan warga dalam hal pengelolaan dan penanganan banjir. Salah satu diusulkan warga dalam hal ini adalah adanya perbaikan selokan. Upaya tersebut tentu melibatkan swadaya warga Pekayon dan Jaka Setia untuk bersama-sama memper- baiki selokan. Selokan yang salurannya tidak baik menyebabkan sulitnya mengevakuasi banyak hal ketika banjir terjadi. Oleh karena itu, peran pe- merintah sangat diperlukan. Kedua, warga membutuhkan bantuan sosial saat banjir seperti makanan jadi. Makanan jadi menjadi kebutuhan pangan bila suatu waktu banjir terjadi dan tak terelakkan. Ini dikarenakan saat banjir, kerap kompor masak milik warga menjadi basah. Di sisi lain, warga juga mengalami kesu- litan memperoleh bahan mentah makanan. Untuk itu kebutuhan makanan jadi menjadi hal mutlak dalam situasi banjir. Ketiga, warga berharap tidak ada lagi praktik penggusuran paksa. Bila pun ada penataan lingkungan tempat tinggal warga, maka ia mesti dibikin lebih layak. Bila penggusuran adalah hal yang tak terelakkan, maka ia dilakukan tanpa ada paksaan dan harus ada kompensasi dan solusi yang lebih baik. Misalnya diberi relokasi rumah yang aman, nyaman dan tidak banjir. Pemberian relokasi yang baik adalah solusi jika akan diadakan penggusuran. 88 |
Keempat, warga berharap penataan kampung harus dapat memenuhi kebutuhan hak perempuan. Misalnya seperti penyediaan ruang lakta- si, ruang pengaduan bila terjadi kasus kekerasan, ruang pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Ketiga hal tersebut sangat dib- utuhkan sebagai penciptaan ruang aman terhadap perempuan dan per- lindungan. Kelima, warga berharap perempuan memiliki akses konseling dari Psi- kolog/Psikiater dalam jangka waktu sekali sebulan. Hal ini dilakukan agar minimalisir depresi dan stress yang dialami perempuan. Juga sebagai up- aya agar dapat mencegah adanya potensi peningkatan gangguan psikis atau mental yang dialami oleh warga perempuan dan anak. | 89
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan kota menjadi ideal bilamana setiap individu ditempatkan dalam kedudukan dan peran yang setara tanpa diskriminasi ... 90 |
BAB V MEMANUSIAKAN PEMBANGUNAN; REKOMENDASI BAGI PEMBANGUNAN YANG ADIL GENDER A. Pembangunan Kota Berperspektif Keadilan Gender Prinsip pembangunan kota pada dasarnya tidak boleh bersifat diskrim- inatif dan menegasikan kepentingan kelompok yang lain, termasuk kelom- pok perempuan. Untuk itu diperlukan suatu cetak biru serta visi dan misi pembangunan kota yang berperspektif keadilan gender, dan pemerintah wajib mengakomodirnya. Secara normatif, ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten- tang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional telah men- gamanatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender guna terselenggara- nya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan mas- ing-masing. Instruksi ini berlaku, melekat, serta harus dilaksanakan oleh peja- bat-pejabat negara yang memiliki fungsi pemerintahan di bidang pemba- ngunan, baik di level nasional maupun daerah, yang antara lain Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretaria- tan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indone- sia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indone- sia, Gubernur, hingga Bupati/ Walikota. Untuk itu, semua agenda pemerintahan yang mengatasnamakan se- bagai bagian dari "Pembangunan Kota" harus turut menyertai upaya pengarusutamaan gender di dalamnya, baik dalam konteks pembangu- nan infrastruktur maupun suprastruktur. Pengarusutamaan gender dalam | 91
pembangunan kota menjadi ideal bilamana setiap individu ditempatkan dalam kedudukan dan peran yang setara tanpa diskriminasi. Selain itu, un- tuk memastikan kesetaraan ihwal pemenuhan hak bagi perempuan, neg- ara juga harus melakukan serangkaian tindakan afirmasi. Konsep gender harusnya tidak lagi dipertentangkan sebagai pendekatan yang ekslusif, liberal, atau dibawah dari konteks budaya yang tidak sesuai dengan Indo- nesia, khususnya kota Jakarta. Ketika pengarusutamaan gender diimple- mentasikan artinya negara telah hadir dan melihat kebutuhan warganya dengan pengalaman yang berbeda-beda dalam hal, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Dalam hal tata kelola pemukiman di kota maupun tata kelola banjir, kelompok perempuan menjadi sangat penting untuk dilibatkan dan diberi akses karena ia merupakan kelompok pemangku kepentingan yang pal- ing sentral sekaligus strategis dalam konteks agenda pembangunan kota berperspektif keadilan gender. Ini dikarenakan selama ini, kelompok per- empuan kerap tidak dilibatkan dan dilewati begitu saja dalam setiap di- skursus agenda pembangunan kota. Terlebih banyaknya hambatan yang dihadapi perempuan lantaran ketidakadilan gender yang mengakar mu- lai dari lingkup keluarga, masyarakat hingga negara. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan mengimplementasikan secara serius men- genai partisipasi telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang menegaskan tentang partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan mulai dari tingkat terkecil, desa/kelurahan sampai nasion- al. Absennya suara perempuan dalam kasus-kasus penggusuran pak- sa dan banjir di wilayah Jabodetabek, khususnya di tiga kampung yang tertulis dalam buku ini menunjukkan bahwa pembangunan kota berpers- pektif keadilan gender sama sekali belum terwujud. Ini menyebabkan ter- jadinya berbagai macam ketidakadilan gender dan dampak yang dialami oleh kelompok perempuan. Untuk itu, pembangunan kota berperspektif keadilan gender menjadi sangat penting untuk melampaui problem-prob- lem ketidakadilan yang dialami oleh kelompok perempuan. B. SNP Perlindungan Hak Korban Penggusuran Paksa yang Berpihak pada Perempuan Hingga kini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi korban penggusuran paksa di Indonesia. Pemerintah mau- pun DPR RI tidak berpihak kepada masyarakat miskin kota melihat masih ditambahnya regulasi yang melegitimasi perampasan lahan. Oleh kare- 92 |
nanya, sejak tahun 2020, LBH Jakarta berupaya mendorong Komnas HAM untuk segera menyusun dan menerbitkan Standar Norma Petunjuk (SNP) Perlindungan Hak Korban Penggusuran Paksa. SNP ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hu- kum dalam proses penyelesaian perkara penggusuran paksa di Indonesia. Penyusunan SNP ini didasarkan pada kewenangan pemantauan dan pengkajian/ penelitian yang dimiliki Komnas HAM, yangmana Komnas HAM dapat memberi penafsiran dan pertimbangan merujuk pada Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan ter- hadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak." Harapannya, SNP harus mengacu pada UUD 1945, UU No. 39 Ta- hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenent on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Bu- daya), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women/ CEDAW), Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak, Pendapat Umum PBB No- mor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displace- ment. SNP juga harus menekankan partisipasi aktif dari seluruh kelompok terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabil- itas dan lansia untuk memastikan perlindungan haknya yang setara. SNP paling tidak mengatur mengenai tiga tahapan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku pembangunan agar hak warga terlindungi, yakni: 1. Pra Penggusuran: a) Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif se- lain pelaksanaan penggusuran; b) Melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus ke- | 93
pada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak; c) Melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara ho- listik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan immateril yang akan dialami oleh warga terdampak; d) Membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi; e) Memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasanalasan yang rasional ten- tang rencana penggusuran; f) Memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tem- pat tinggal; dan g) Menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan lingkun- gan tempat warga terdampak bermata pencaharian. 2. Saat Penggusuran a) Ada kehadiran perwakilan pemerintah pada saat penggusuran berlangsung untuk memastikan ketaatan prosedur; b) Ada data-data korban yang lengkap dan transparan; c) Tidak dilakukan pada saat cuaca buruk, malam hari, hari besar/ perayaan keagamaan, dan/atau saat sedang berlangsungnya uji- an sekolah bagi anak-anak; d) Setiap penggunaan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas HAM (tidak berlebihan menggunakan aparat atau senjata atau alat berat sehingga memperbesar po- tensi pelanggaran hak bagi warga terdampak); dan e) Pemerintah harus memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap warga terdampak. 3. Paska Penggusuran a) Ada alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menja- min kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik, dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya; b) Ada pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi warga ter- dampak; c) Ada bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah penggusuran dilaksanakan; d) Warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapa- tkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh pe- merintah; dan e) Tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak. 94 |
C. Pembangunan Kampung Kota Secara Kolektif yang Partisipatif Pembangunan Kampung Kota wajib dilaksanakan secara kolektif dan partisipatif, melibatkan seluruh elemen warga kota termasuk juga kelom- pok perempuan. Selain partisipatif, ia juga harus memperhatikan aspek-as- pek historis serta kearifan lokal yang meliputi kampung tersebut. Aspek historis dan lokalitas ini menjadi penting karena bagian dari pertahanan memori kolektif dan emosi sosial warga. Pelibatan penuh secara kolektif dan partisipatif warga atas pembangu- nan kampung kota juga merupakan bagian upaya penegasan kedaulatan warga atas kotanya, yang dimana di dalamnya eksis "Hak atas Kota (Right to the City)". Hak atas Kota ini mengandaikan bahwa pada diri setiap warga kota, mengandung suatu nilai, cita, visi, dan kreasi untuk membawa kota ke arah yang lebih baik dan layak bagi setiap warganya di semua aspek kehidupan kota. Untuk itu perlu diterbitkannya suatu regulasi yang memuat jaminan pembangunan kampung kota secara kolektif yang partisipatif dimana di dalamnya memuat prinsip dan jaminan hak atas kota (right to the city). Selain itu, di dalamnya juga turut memuat indikator-indikator kampung kota yang layak bagi warga perkampungan kota dan juga kelompok per- empuan agar menjadi batasan yang layak bagi perkembangan kualitas kehidupan kemanusiaan warga. Jaminan atas pemenuhan kampung kota yang layak ini mesti merujuk pada standar-standar yang telah ditetapkan oleh Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, yakni: 1) Jaminan terhadap legalitas kepemilikan; 2) Ketersediaan akan berbagai layanan, bahan-bahan, fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana); 3) Keterjangkauan biaya; 4) Layak huni, dapat melindungi dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, ba- haya fisik bangunan dan vektor penyakit; 5) Aksesibilitas, dapat diakses oleh semua orang terutama kelompok rentan; 6) Berada pada lokasi yang terbuka akan akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya; 7) Kelayakan budaya, harus dapat memastikan dimensi bu- daya dari tempat tinggal tidak dikorbankan. Dengan adanya regulasi seperti itu maka segala agenda yang menga- tasnamakan revitalisasi pembangunan, penataan pemukiman warga, dan sebagainya, harus menjamin warga kampung kota terbebas dari nestapa dan dampak-dampak turunan dari banjir, turut terlibat dalam tata kelo- la banjir, dan juga terbebas dari praktik-praktik penggusuran paksa yang | 95
merendahkan martabat kemanusiaan warga kampung kota. Praktik pembangunan kampung kota secara kolektif dan partisipatif ini selain untuk mencegah potensi dampak ketidakadilan yang dialami warga, juga dapat memperkuat ketahanan sosial, emosi, memori kolek- tif, dan budaya masyarakat. Banyak dari praktik pembangunan yang nir- partisipatif termasuk dalam kasus penggusuran paksa maupun tata kelola banjir, telah menyebabkan segregasi dan perpecahan sosial di kalangan masyarakat akar rumput. Hal tersebut menyebabkan rapuhnya ketahanan sosial dan budaya warga, yang berakibat pada instabilitas kondisi mas- yarakat yang ke depannya akan berdampak pada macetnya proses-pros- es pembangunan masyarakat karena terjadinya problem-problem sosial yang tak teratasi dengan tepat. D. Penyadaran dan Pemberdayaan Perempuan Komunitas Pendamping atau organisasi pendamping perlu memprioritaskan agenda penyadaran dan pemberdayaan perempuan di komunitas. Hal ini ditujukan untuk membangun komunitas yang adil gender sehingga men- ciptakan rasa aman bagi perempuan. Terlebih, agar advokasi yang dilaku- kan bersama dapat mengakomodir kepentingan perempuan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan bersama perempuan komunitas un- tuk mewujudkan dua hal tersebut. Namun sebelumnya penting menjadi perhatian bahwa setiap upaya harus berdasar kesepakatan bersama dan partisipasi aktif dari kelompok perempuan. Pertama, membangun ruang belajar. Ruang belajar yang dimaksud ti- dak semata secara fisik. Namun ruang yang aman dan nyaman bagi per- empuan untuk menyampaikan pengalamannya. Ruang belajar ini harus dibangun bersama dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Sesi perkenalan dan menyusun kesepakatan dapat mengawali agar keper- cayaan terbangun. Kedua, mengadakan pendidikan keadilan gender dan hak-hak per- empuan secara berkala dan berkelanjutan. Setidaknya perempuan dapat membongkar seluruh konstruksi gender dalam komunitas dan menyusun strategi bersama untuk melawannya. Model pendidikan dapat bersifat campuran seperti diskusi formal dan informal agar proses pendidikan tidak membosankan. Pemilihan waktu juga menjadi penting untuk me- mastikan perempuan-perempuan komunitas dapat berpartisipasi penuh. Maka sebelumnya perlu melakukan pemantauan aktifitas perempuan di komunitas. Terkait materi juga demikian, perlu dipetakan dahulu apa dan bagaimana ketidakadilan gender yang dialami perempuan komuni- 96 |
tas. Kelompok laki-laki juga penting menjadi subyek penyadaran namun kelompok perempuan harus diprioritaskan. Ketiga, pendidikan kepemimpinan perempuan. Perempuan komunitas juga perlu meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin berperspektif fem- inis untuk mewujudkan keadilan gender di seluruh aspek. Kepemimpinan yang ingin dibentuk adalah yang menjunjung tinggi kesetaraan, menghar- gai pendapat dan menitikberatkan kesepakatan. Selain itu, kepemimpinan feminis juga membagi peran kepada seluruh anggotanya untuk saling mengembangkan potensi. Tidak arogan, karena sistemnya adalah kolektif kolegial. Hal penting lainnya, kepemimpinannya tidak mentolerir adanya kekerasan dan merangkul semua orang (inklusif). Keempat, pelatihan advokasi berperspektif feminis. Untuk mengu- bah keadaan, perempuan perlu mengidentifikasi apa yang menjadi keti- dakadilan gender di komunitasnya. Kemudian perempuan juga perlu mendiskusikan strategi advokasi apa yang sesuai agar dapat menjawab kebutuhan perempuan di komunitas. Agar pelatihannya berdaya guna, perempuan dapat berlatih langsung dengan kasus yang mereka sedang hadapi. Sistem kerja kelompok juga baik untuk melatih kemampuan per- empuan secara kolektif. Kelima, memperkuat peran dan kapasitas organisasi perempuan da- lam komunitas. Bila dalam komunitas sudah terdapat organisasi perem- puan, pendamping dapat memfasilitasi diskusi bila disepakati kelompok perempuan untuk menemukan hambatan yang dihadapi organisasi. Seka- ligus menemukan solusi. Terutama terkait hal-hal apa saja yang dibutuh- kan oleh organisasi untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya, perlu mendorong komitmen komunitas agar tidak men- tolerir kekerasan terhadap perempuan. Komitmen ini perlu didokumenta- sikan sebagai memori kolektif dalam suatu kode etik komunitas. Kemudian menyusun bersama mekanisme penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender di komunitas, mulai dari dibentuknya tim pengadu, konseling, in- vestigasi dan pendamping baik litigasi maupun non litigasi. Terakhir men- dorong perempuan untuk membela hak-haknya dan melibatkan dalam advokasi kebijakan. E. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Komunitas Penggusuran paksa dan banjir kian memiskinkan perempuan seperti pengalaman perempuan dari komunitas Gang Lengkong, Kapuk Poglar, dan Pekayon-Jaka Setia. Upaya-upaya memarginalisasi perempuan oleh | 97
negara, masyarakat dan keluarga telah dimulai sejak anggapan tidak penting bagi perempuan untuk mengakses pendidikan hingga menghil- angkan kontrol mereka terhadap sumber-sumber agraria dan hak-haknya sebagai buruh perempuan. Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi perempuan secara kolektif pa- tut didorong untuk mengurangi dampak peminggiran hak perempuan selama proses advokasi. Pada mulanya, perlu mendorong inisiatif kolektif perempuan untuk membahas masalah ekonomi di komunitas. Pendamping dapat berperan menjadi fasilitator bilamana kelompok perempuan menyepakatinya. Ca- paian dalam diskusi setidaknya membahas tentang kekuatan perempuan komunitas dan peluang usaha yang dapat dilakukan secara kolektif. Se- lanjutnya, pengembangan kapasitas bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan usaha bersama perlu diidentifikasi. Pengembangan kapasitas harus sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan usaha yang ingin dilakukan. Setidaknya pelatihan memuat manajemen organisasi, pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan, serta strategi pemasaran. Kelompok perempuan dapat mengumpulkan modal usaha melalui iuran kolektif. Modal ini nantinya berguna untuk membiayai bahan baku, alat produksi dan pemasaran. Pengumpulan dana melalui iuran diusulkan agar merekatkan relasi dan menguatkan tanggungjawab bersama atas ke- giatan usaha tersebut. Praktik baik dari perempuan Gang Lengkong yang membangun koperasi untuk memenuhi kebutuhan komunitas perlu dire- plikasi. Lalu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi selama men- jalankan kegiatan usaha. Langkah ini untuk menjaga kepercayaan seluruh anggota kegiatan usaha. Selain itu untuk menemukan pembelajaran dari seluruh hambatan prosesnya. Dan hal penting lainnya adalah untuk me- mastikan keberlanjutan kegiatan usaha. F. Kesadaran Kesehatan Mental dan HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) di Komunitas Perempuan korban banjir dan penggusuran paksa mengakui alami stres, trauma dan depresi atas ketidakadilan gender yang mereka hadapi. Kondisi ini tentu menghambat perempuan dapat beraktifitas. Sementara memperjuangkan tanah dan lingkungan yang sehat masih menjadi jalan panjang. Dan dalam prosesnya seringkali perempuan mengalami ketida- kadilan berlanjut. Oleh karenanya, meningkatkan kesadaran perempuan mengenai kesehatan mental perlu dilakukan saat membersamai proses. 98 |
Terlebih dahulu komunitas harus membangun ruang aman dan nya- man bagi perempuan untuk menceritakan pengalamannya. Kemudian mengaktifkan ruang tersebut melalui peningkatan kesadaran bahwa pent- ing sekali mengenali dan merawat kesehatan mental. Perempuan juga dapat dilatih untuk mengenali dan menerima seluruh jenis emosi. Kemu- dian memberi pelatihan untuk mengatasi kondisi-kondisi mendesak sep- erti serangan panik (panic attact). Pendamping perlu mengajak psikolog berperspektif gender untuk meningkatkan kapasitas terkait isu ini. Hal penting berikutnya adalah membangun sistem/ kelompok dukun- gan perempuan di komunitas. Kelompok ini bermanfaat untuk memban- tu proses pemulihan bagi perempuan individu maupun kolektif. Saling mendengar dan merawat menjadi prinsip utama dalam aktifitas kelompok dukungan. Bila ada kebutuhan lanjutan yang harus ditangani oleh tenaga profesional, komunitas bersama pendamping perlu menemukan organi- sasi psikolog/ psikiater sebagai sistem rujukan. Selanjutnya, kesehatan seksual dan reproduksi. Sebagai komunitas yang terus-menerus menghadapi banjir tentu rentan akan penyakit seksu- al dan reproduksi. Ditambah penggusuran paksa yang juga menghilang- kan akses perempuan terhadap air bersih. Sehingga perempuan komuni- tas perlu memiliki informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Perempuan dapat dilatih untuk melakukan hal-hal praktis yang dibutuhkan agar kesehatan seksual dan reproduksinya terjaga. Lewat pelatihan terse- but juga diharapkan adanya peningkatan kesadaran perempuan komuni- tas agar mau mengakses layanan kesehatan. Untuk saat ini, telah terdapat beberapa layanan kesehatan yang dikhususkan bagi komunitas. Namun sayang, layanan ini masih berbayar. Sementara itu, pemerintah telah mem- berikan layanan gratis melalui puskesmas terdekat menggunakan kartu BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). Tapi lagi-lagi tidak semua perempuan miskin dapat mengakses layanan ini. Perlu dicatat bahwa penyadaran yang dilakukan haruslah berbasiskan hak. Agar kesadaran tersebut berlanjut pada advokasi kebijakan menun- tut negara menyediakan layanan kesehatan yang komunikatif, tidak meng- hakimi dan gratis. Terutama bagi perempuan korban banjir dan penggu- suran paksa. Negara harus bertanggungjawab atas pelanggaran berulang yang dilakukannya. Setidaknya terdapat penyuluhan dan pemeriksaan ru- tin gratis bagi perempuan miskin perkotaan yang rentan mengalami banjir dan penggusuran paksa. G. Kebutuhan Praktis Perempuan Menghadapi Banjir dan Penggusuran Paksa | 99
Pendekatan sensitive gender berkaitan dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan namun menekankan pemenuhan kebutuhan perempuan karena seringkali menjadi kelompok yang memiliki kerentanan lebih ting- gi dibandingkan laki-laki dalam bencana (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2010). European Commission (1998) menambahkan bahwa pendekatan sensitive gender dapat mendorong kesetaraan termasuk distributive of resources dalam konteks bencana (Dodi Nuriana dkk, Social Work Jurnal, 9: 180). Pembahasan mitigasi berbasis gender sangat diperlukan untuk men- gurangi kerentanan perempuan ketika bencana. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah menginventarisir kebutuhan praktis perempuan. Kebutuhan praktis ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak kelompok perempuan. Bagian ini akan memaparkan beberapa kebutuhan praktis yang dibutuh- kan oleh kelompok perempuan ketika menghadapi banjir maupun peng- gusuran paksa. Misalnya pelatihan kebencanaan khusus perempuan dalam hal meng- hadapi banjir. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan memitigasi banjir. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam penanganan dan pemu- lihan paska banjir. Lalu tempat tinggal dan posko penampungan yang dapat dikatakan memenuhi standar keamanan ruang bagi perempuan ketika menghadapi banjir dan penggusuran paksa. Ruang aman ini akan mencegah dampak lanjutan dari bencana seperti kekerasan seksual. Akses yang aman juga berarti area yang higienis seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu, penyediaan ruang laktasi juga sangat dibutuhkan untuk menjaga privasi perempuan menyusui. Bantuan makanan matang yang diberikan selalu menurut porsi dan je- nis makanan untuk laki-laki. Bantuan makanan untuk perempuan dan anak hampir tidak ada atau tidak menjadi pertimbangan, dimana jenis bantu- an makanan dianggap sama. Hal ini akibat dari kekuasaan yang dimiliki laki-laki untuk lebih memilih jenis makanan yang menguntungkan, telah menghalangi perempuan untuk makan yang lebih bergizi, dan bisa dikon- sumsi untuk anaknya. Bantuan makanan matang ini juga dibutuhkan untuk mengurangi beban perempuan saat bencana atau penggusuran paksa. Mengingat konstruksi sosial selalu melekatkan peran domestik bagi per- empuan. Khusus perempuan yang memiliki anak, bantuan susu formula juga nampaknya belum menjadi perhatian para pemberi bantuan, meng- ingat biasanya bantuan yang diberikan hanyalah berupa sembako. 100 |
Seringkali dalam situasi mendesak, barang pribadi seperti pakaian ti- dak sempat diselamatkan. Sementara kebutuhan sandang tersebut san- gat dibutuhkan hingga proses pemulihan situasi. Oleh karenanya, sangat penting juga memperhatikan kebutuhan perempuan akan pakaian untuk melindungi dari cuaca panas dan dingin. Terutama bantuan praktis sep- erti pembalut dan pakaian dalam untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Belum lagi layanan kesehatan yang masih cukup minim memperha- tikan kebutuhan perempuan dikarenakan semua dianggap merata an- tara laki-laki dan perempuan, terlebih lagi dalam kondisi penggusuran paksa yang sudah pasti tidak akan mendapatkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan perlu menjadi prioritas khususnya bagi anak perem- puan, perempuan hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, perempuan disabilitas dan perempuan lansia. Layanan kesehatan yang disediakan haruslah dapat menjawab seluruh kebutuhan perempuan baik kesehatan jasmani maupun psikis. Pelayanan psikosial harus berjalan mu- lai dari pra, saat dan paska bencana atau penggusuran paksa. Trauma aki- bat dua masalah tersebut nyata membekas bagi perempuan dalam waktu lama sebagaimana penuturan perempuan-perempuan tiga komunitas. | 101
Tak Pupus Mengharap Pelangi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Penggusuran Paksa dan Banjir 102 |
DAFTAR PUSTAKA Buku Albajili, M. Charlie Meidino. et al. (2017). Mengais Di Pusaran Janji: Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2017. Jakarta: LBH Jakarta. Fakih, M., (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Insist Press. Indriyani, A. (2009). Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. International Labour Organization. (2018). Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps. Geneva: International La- bour Organization. Iris Marion Young. (1990). Justice And The Politics of Difference. United Kingdom: Princeton University Press. Januardy, Alldo Fellix. et al. (2015). Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari - Agustus 2015. Jakarta: LBH Jakarta. Januardy, A. F., & Achmadi, J., C. (2017). Seperti Puing Laporan Penggu- suran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Katjasungkana, N., & Damanik, A. (2004). Studi Kasus Kekerasan Domes- tik: Kejahatan yang Tak Dihukum. Jakarta: LBH APIK. Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terh- adap Perempuan: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Neg- ara. Jakarta: Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perem- puan dan Anak Perempuan). Jakarta: Author. LBH Jakarta. (2016). Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun. Jakarta: LBH Jakarta. LBH Jakarta. (2018). Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta 2018. Jakarta: LBH Jakarta. Martha, A., E. (2013). Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Press. Mathivet, Ana Sugranyes & Charlotte (editors). (2011). Cities for All: Pro- posals and Experiences towards the Right to the City (2nd Ed.). Santiago: HIC. | 103
Mufidah. (2004). Paradigma Gender (Revisi). Malang: Bayumedia Publish- ing. Mulia, M. (2014). Kemuliaan Perempuan dalam Islam. Jakarta: Megawati Institute. Perempuan Mahardhika. (2017). Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen: Studi Buruh Garmen Perempuan di KBN Cakung Tahun 2017. Jakarta: Perempuan Mahardhika. Prastowo, & Yustinus. (2014). Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Dari Berbagai Aspek. Jakarta: INFID. Solidaritas Perempuan. (2018). Kertas Kebijakan Solidaritas Perempuan: Mendorong RUU Pertanahan yang Berkeadilan Gender untuk Kedaulatan Perempuan atas Tanah. Jakarta: Solidaritas Perem- puan. Sungranyes, A., & Mathivet, C. (2011). Cities for All: Proposals and Expe- riences towards the Right to the City. Chili: Habitat International Coalition (HCI). UNICEF. (2000). Domestic Violence Against Women and Girls: Innocenti Digest. Florence: United Nations Children's Fund. Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. United Kingdom: Basil Blackwell Ltd. Internet (2017, April 18). Pelibatan Aparat dalam Penggusuran di DKI Memicu Kekerasan. Diakses 22 Oktober 2020, dari ran-di-dki-memicu-kekerasan. (2020, January 12). Membandingkan Data Banjir Jakarta pada 2013, 2015 dan 2020. Diakses pada 30 November 2020, dari da-2013-2015-dan-2020.html. (2020, January 13). Kegagalan Konsep Penataan Ruang Jakarta: Banjir Jakarta dan Sekelumit Penyebabnya. Diakses 30 November 2020, dari (2019, February 29). Sejarah Banjir di Jakarta, Sudah Terjadi Sejak Zaman Tarumanegara. Diakses 30 November 2020, dari Batubara, B. (2019, Desember 20). Beda Cara Anies dan Ahok Menangani Banjir Jakarta. Diakses 30 November 2020, dari ta/. Batubara, B. (2020, January 14). Proses Depolitisasi dan Repolitisasi 104 |
dalam Kasus Banjir Jakarta. Diakses 30 November 2020, dari si-dalam-kasus-banjir-jakarta/. Harris, J., H. (2006, November 17). Uneven Development. Diakses pada 30 November 2020, dari swp06007.pdf. Hidayat, R. (2020, January 8). Menyelami Kondisi Banjir Bekasi di Titik Ter- parah. Diakses 30 November 2020, dari Nisa, K. (2020, January 15). Rekapitulasi Data Banjir DKI Jakarta dan Pen- anggulangannya Tahun 2020. Diakses pada 30 November 2020, dari ta-dan-penanggulangannya-tahun-2020/. Pontoh, C., H. (2013, January 25). Hak Atas Kota. Diakses pada 30 Novem- ber 2020, dari ta-2/. Putri, P. (2016, September 30). Penjarahan Ruang dalam Kapitalisme. Diakses pada 30 November 2020, dari Putri, R., H. (2020, January 17). Banjir di Kerajaan Tarumanegara. Diakses 30 November 2020, dari Sari, H., R. & Rahayu, Y., A. (2017). Jelang putaran kedua Pilgub, Ahok & Anies saling serang soal banjir. Diakses pada 30 November 2020, dari Jurnal Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the Ameri- can Institute Planners, 216-224. Geraldy, G. (2017, January). Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4, 1. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2010). A practical guide to Gender-sensitive Approaches for Disaster Management. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Muhajarah, K. (2016, April). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Jurnal Studi Gender: SAWWA, 11, 2. Mulia, Musdah, (2000, Mei). Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi. Makalah Seminar Internasional Woman in Islam. | 105
Nuriana, Dodi. Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. Social Work Jurnal: 9, 2. Wawancara Abubakar, Khairin Sangaji. 2020. Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP). Pendamping Pekayon - Jaka Setia. Hasil Wawancara: 17 Oktober 2020. Albajili, M. Charlie Meidino. 2020. LBH Jakarta. Kuasa Hukum Gang Leng- kong. Hasil Wawancara: 18 Oktober 2020. Albajili, M. Charlie Meidino. 2020. LBH Jakarta. Kuasa Hukum Kapuk Poglar. Hasil Wawancara: 9 Oktober 2020. Hariyani, Kastinah, Sukminah. 2020. Perempuan Gang Lengkong. Hasil Wawancara: 7-8 Oktober 2020. Mariati, Puspa Yunita, SA. 2020. Perempuan Kapuk Poglar. Hasil Wawan- cara: 9 & 13 Oktober 2020. Mieke, Junis Sihombing, Sukiyati, Fani. 2020. Perempuan Pekayon - Jaka Setia. Hasil Wawancara: 10 Oktober 2020. Muhammad, Gugun. 2020. Urban Poor Consortium (UPC). Pendamping Gang Lengkong. Hasil Wawancara: 24 Oktober 2020. Wardani, Triana Kurnia. 2020. Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI). Pendamping Kapuk Poglar. Hasil Wawancara: 14 Oktober 2020. 106 |
Tak Pupus Mengharap Pelangi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Penggusuran Paksa dan Banjir | 107