EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA 8 BPK Dorong Penguatan Keamanan Siber 38 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tekan Risiko Fraud 51 Antisipasi Dinamika Terkini, BPK Gelar FGD Terkait SAI20
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021 kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juni. Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 meru- pakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dalam laporan itu, BPK mengungkapkan 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun. Dalam IHPS tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari pe- merintah. Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan keta- hanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). IHPS II 2021 menjadi fokus pembahasan redaksi dalam Warta TIM EDITORIAL Pengarah Isma Yatun Agus Joko Pramono Bahtiar Arif Penanggung Jawab Selvia Vivi Devianti Ketua Tim Redaksi Selvia Vivi Devianti Kepala Sekretariat Bestantia Indraswati Pemeriksa edisi Mei 2022. Beberapa tema pemeriksaan yang disajikan antara lain isu keamanan dan ketahanan siber untuk mendukung stabili- tas keamanan nasional. Kemudian pemeriksaan dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021 di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta instansi terkait. BPK juga mengungkapkan sejumlah temuan dalam PDTT Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2021. Salah satu temuan itu adalah mengenai pemborosan program Kartu Prakerja. Sekretariat Bambang Supriedi Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi Sutriono Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Frenny Artiningrum S Apriyana Sudarman Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat 165.544 peserta kar- tu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar blacklist setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar. Tak hanya itu, BPK juga merekomendasikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki dan melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dikatakan, perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran PKH atau bansos lebih tepat sasaran. Alamat Sekretariat Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto no 31 Jakarta Telepon: 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Email: wartapemeriksa@bpk.go.id Di Sharing Knowledge, redaksi menyajikan informasi mengenai LFAR yang terus dipelajari oleh insan BPK untuk diterapkan dalam se- jumlah pemeriksaan. Melalui tulisan ini juga pembaca dapat mengeta- hui perbedaan LFAR dengan laporan-laporan lainnya. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di rubrik Internasional, dilaporkan mengenai pertemuan BPK de- ngan Deputy Comptroller and Auditor General of India. Kegiatan ini digelar terkait dengan rencana pelaksanaan serah terima penugasan pemeriksa eksternal IAEA dari BPK kepada SAI India. Karena kondisi kian membaik, BPK pun telah mulai menerapkan pola kerja work from office (WFO) 100 persen. Terkait hal itu, BPK pun menyesuaikan beberapa fitur di aplikasi Kelola Tugas. Penyesuaian dilakukan berdasarkan alternatif baru selama work from home (WFH) yang menitikberatkan cara kerja fleksibel dari sisi waktu maupun ruang. Ini yang membuat beberapa praktik yang dijalankan saat pandemi akan dilanjutkan meskipun telah WFO. Salah satunya soal presen- si yang sebelumnya pakai fingerprint, tetap akan berlanjut online. Bahkan, akan dikembangkan memakai aplikasi-aplikasi baru yang akan lebih membantu kebutuhan dari pegawai BPK. Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca sekalian. Selamat menikmati. l (Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK) 2
4 IHPS II 2021 UNGKAP 6.011 PERMASALAHAN SENILAI RP31,34 TRILIUN 29 SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA, BPK BERTEMU SAI INDIA 31 ANDI WIDJAJANTO, BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujud- nya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. GUBERNUR LEMHANNAS 'MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL DAN KOMPETITIF' 34 ADI SURYANTO, KEPALA LAN 8 BPK DORONG PENGUATAN KEAMANAN SIBER 'FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN DISTANCE LEARNING' 10 MENINGKATKAN PERAN BPOM DALAM VAKSINASI COVID-19 36 MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN APLIKASI SAKTI 12 BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA RP390,32 MILIAR 38 PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TEKAN RISIKO FRAUD 15 BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN 42 MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DENGAN BUDI DAYA IKAN 17 DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI 19 MEMPERBAIKI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH 44 BPK KEMBALI WFO, MELANJUTKAN MOMENTUM TRANSFORMASI DIGITAL 22 MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT 46 TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF 25 MANFAATKAN CLOUD COMPUTING UNTUK DI MASA WFO TINGKATKAN LAYANAN 50 ACHSANUL QOSASI DAN 27 BPK KOMUNIKASIKAN ISU PENTING PEMERIKSAAN IMO AGUS JOKO PRAMONO RESMI JADI ANGGOTA MKKE BPK 51 ANTISIPASI DINAMIKA TERKINI, BPK GELAR FGD TERKAIT SAI20 52 MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN DI MASA PANDEMI COVID-19 56 BERITA FOTO 28 BPK SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan. 3
IHPS II 2021 UNGKAP 6.011 PERMASALAHAN SENILAI RP31,34 TRILIUN BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden n Penyampaian IHPS II 2021 kepada Presiden Joko Widodo. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalah- an sebesar Rp31,34 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksan Semester (IHPS) II 2021. Dalam IHPS terse- but, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai dua program prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. IHPS II 2021 telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Permasalahan yang diungkapkan terdiri atas 3.173 permasalahan berkaitan dengan keti- dakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefek­ tifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun; 1.720 perma- salahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan se- besar Rp29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dalam permasalahan 3E, sebanyak 95,9 persen atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 4
triliun, dan 3 permasalahan ketidakefisienan se- besar Rp1,59 miliar. Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS II 2021 terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 75 persen atau 1.286 permasalahan sebesar Rp29,70 triliun. Kemudian, ketidakpatuhan berupa penyimpang- an administrasi sebanyak 25 persen atau 434 permasalahan. "Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan pe- nyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp194,53 miliar," kata Ketua BPK dalam pidatonya saat penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR. Ketua BPK menyatakan, BPK ber upaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata ke- lola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan per undang- undangan. "BPK dan DPR memiliki komitmen yang sama, yaitu setiap rupiah uang negara harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan digunakan secara bertanggung jawab agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara," kata Ketua BPK. n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPD. Pemeriksaan tematik IHPS II 2021 juga memuat hasil pemerik- saan tematik atas dua prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi dan pemba- ngunan sumber daya manusia (SDM). Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan tematik terdiri atas 256 pemerik- saan kinerja dan 38 pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan. Ketua BPK dalam kesempatan tersebut turut mengajak para anggota DPR untuk bersama-sa- ma mengawal pengelolaan keuangan negara. "Ini agar pengelolaan keuangan negara membe- rikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujud- kan kesejahteraan rakyat," katanya. "Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek peme- riksaan pemerintah daerah, dan 3 objek peme- riksaan BUMN. Dalam pemeriksaan tematik ini, BPK mengungkap 2.427 temuan dengan 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun," kata Ketua BPK. n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR. 5
sesuai amar putusan MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020. Permasalahan lainnya berkaitan dengan insentif pepajakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bah- wa mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordi- nasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan. "Terkait ini, BPK merekomendasi- kan kepada Menteri Keuangan antara lain untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak de- ngan menambahkan persyaratan kela- yakan penerima insentif atau fasilitas perpajakan sesuai ketentuan serta melaksanakan fungsi koordinasi da- lam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan untuk seluruh jenis, baik kategori belanja maupun non belanja perpajakan." Sementara, hasil pemeriksaan prio- Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 3 objek peme­ riksaan BUMN. Hasil pemeriksaan prioritas nasio- nal penguatan ketahanan ekonomi mengungkap sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan itu, antara lain, kebijakan penyelenggaraan pe- layanan perizinan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum seluruhnya dirumuskan dan ditetap kan sesuai UU Cipta Kerja dan turun annya. Atas permasalahan itu, BPK mere- komendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain untuk melakukan perubahan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 agar sesuai dengan PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan pembuat- an peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ritas nasional pembangunan sumber daya manusia (SDM) mengung kap sejumlah permasalahan, antara lain mengenai bantuan program Kartu Prakerja dan vaksin Covid-19. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bah wa bantuan program kartu prakerja kepa- da 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. Hal ini karena bantuan itu diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta, Sedangkan mengenai program vaksin Covid-19, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasa- rananya belum sepenuhnya menggu- nakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat. l 6
BPK DORONG PENGUATAN KEAMANAN SIBER Akibatnya, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti isu keamanan dan ketahanan siber untuk mendukung stabilitas keaman- an nasional. Pemeriksaan kiner- ja atas keamanan dan ketahan- an siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional dilaksanakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan instansi terkait lainnya. Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sanakan perannya terkait keamanan dan ketahanan siber, Kemenkominfo telah me- lakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pengendalian atas penyeleng- garaan sistem elektronik (PSE) publik, PSE privat, konten internet, penyusunan regulasi perlindungan data pribadi (PDP), serta upaya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkung- an Kemenkominfo melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kominfo. Semester (IHPS) II 2021, dalam melak- Ilustrasi: Freepik 8
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Kemenkominfo antara lain telah melakukan pembahasan dan penyusunan kertas kerja menteri terkait analisis substansi kelem- bagaan rancangan undang-undang (RUU) PDP usulan Pemerintah dan persandingan dengan European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR), GDPR di le- vel negara EU (Perancis), dan draf kelemba- gaan usulan DPR. Kemenkominfo juga telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Selain itu, Kemenkominfo juga te- lah membentuk Tim Computer Security Incident sesuai dengan SK Sekjen Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 ten- tang Pembentukan Tim Kominfo Computer Security Incident Kemenkominfo. Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabi- la permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (legal), standardisasi, prosedur, dan protokol (technical), kelembagaan/organisa- si (organizational), pengembangan kapasitas (capacity development), dan kerja sama (cooperation) tidak segera diatasi, maka da- pat memengaruhi efektivitas tata kelola ke- amanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional. BPK mengungkapkan, regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum disusun secara integratif dan mema- dai. Akibatnya, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga ren- tan kebocoran, pencurian, dan serangan. Selain itu, pelaksanaan teknis dan opera- sional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat. Standar/prosedur/protokol terkait pe- nyelenggaraan sistem elektronik lingkup pu- blik dan privat belum memadai untuk men- cegah terjadinya kebocoran atau pencurian data. Akibatnya, tingkat kepatuhan kemen- terian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah. PSE lingkup publik maupun lingkup privat juga rentan terhadap serangan, kebo- coran, dan pencurian data. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kominfo agar melaksanakan lang- kah-langkah antara lain menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI, supaya melakukan lang kah- langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai un- dang-undang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. BPK juga meminta Menkominfo untuk menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang men- jadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara lengkap. Hasil pemeriksaan kinerja atas keaman- an dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional mengungkapkan lima temuan yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan. l Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elek­ tronik (PSTE) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum disusun secara integratif dan memadai. 9
MENINGKATKAN PERAN BPOM DALAM VAKSINASI COVID­19 Terdapat 297 bets atau 78,36 juta dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets/lot release. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa saran per- baikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendukung pelaksanaan vaksina- si Covid-19. Hal itu diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. BPK mengungkapkan, BPOM telah me- nunjukkan capaian dalam mendukung pelak- sanaan vaksinasi Covid-19 antara lain men- dukung ketersediaan vaksin Covid-19 melalui penerbitan izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA) atas 11 jenis vaksin Covid-19 yaitu Sinovac Coronavac, Sinovac Biofarma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Convidecia, Zifivax, dan Covovax. BPOM telah melakukan pengawasan ke- amanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan EUA di antaranya melalui evaluasi setiap vaksin melalui pro- ses registrasi, penerbitan tujuh Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK), empat sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) kepada dua industri farmasi, serta 12 penilaian peme- nuhan CPOB atas industri farmasi yang ber- ada di luar negeri. Ilustrasi: Freepik 10
BPOM juga melakukan percepatan time- line pemberian izin masuk atas impor vaksin Covid-19 baik yang melalui Surat Keterangan Impor (SKI) maupun Special Access Scheme (SAS). Timeline penerbitan izin SKI yang semula enam jam dipercepat menjadi dua jam, sedang- kan untuk penerbitan persetujuan SAS yang semula 10 hari kerja menjadi dua hari kerja. Efektivitas dukungan pelak­ sanaan vaksinasi Covid­19 pada BPOM dipengaruhi oleh permasalahan yang per­ lu untuk segera diperbaiki. Meski begitu, BPK menyimpulkan, efektivi- tas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada BPOM dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki. Hal itu antara lain dukungan ketersediaan vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, kha- siat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum ber- edar belum sepenuhnya memadai. BPOM perlu membuat aplikasi penerbitan izin bets/lot release yang dapat menghasilkan informasi bets/lot vaksin yang telah menda- patkan izin secara tepat waktu, lengkap, dan realtime. Permasalahan dalam dukungan ketersediaan Dalam mendukung distribusi vaksin melalui vaksin di antaranya adalah penerbitan izin bets/ lot release vaksin Covid-19 belum memadai. BPK menyebutkan, terdapat 297 bets atau 78,36 juta dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets/lot release. BPOM juga belum menyediakan informasi bets/lot vaksin yang tepat waktu, lengkap, dan dapat diakses realtime oleh pihak terkait yang membutuhkan. Kemudian, dukungan distribusi vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, kha- siat, dan mutu vaksin Covid-19 setelah beredar belum sepenuhnya memadai. Permasalahan da- lam dukungan ketersediaan vaksin diantara nya pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang me- madai dan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada fasiltas pelayanan kesehatan (Fasyankes) belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin. pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 setelah beredar BPOM juga perlu melengkapi UPT terkait dengan peralatan pengawasan penyimpanan Cold Chain Product (CCP) yang memadai berupa termometer yang terkalibrasi. BPOM juga perlu menyusun pedoman pe- manfaatan hasil pengawasan dan mengkoor- dinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 kepada pelaksana kegiatan vaksinasi Covid-19 yakni Kementerian Kesehatan dan Kepala Daerah terkait melalui UPT BPOM agar dapat digunakan untuk perbaikan distribusi vaksin. BPOM juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, produsen vaksin dan pihak pemegang EUA agar mendapatkan trans- fer teknologi parameter uji potensi dan uji kan- dungan antigen untuk vaksin Covid-19 selain Sinovac supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas khasiat vaksin beredar. Pengawasan vaksin Covid-19 di peredar- an oleh BPOM belum melalui pengujian atas seluruh parameter vaksin beredar, belum me- miliki target monitoring mutu dan label vaksin Covid-19 di peredaran, dan belum terdapat format tools/checklist yang ditetapkan untuk pelaksanaan monitoring mutu dan label. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain dalam mendukung keterse- diaan vaksin melalui pengawasan keamanan, kha- siat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum beredar supaya melakukan penyesuaian regulasi terkait penerbitan izin bets/lot release agar sejalan de- ngan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. BPK juga merekomendasikan kepada BPOM untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan monitoring mutu dan label, selanjut- nya membuat format tools/checklist, petunjuk pelaksanaan, format laporan yang lengkap, dan menetapkan periode/waktu pelaporan serta pe- mantauan secara rutin atas kegiatan monitoring mutu dan label vaksin Covid-19 di peredaran yang dilakukan oleh UPT BPOM. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan signifikan di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. l 11
BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA RP390,32 MILIAR MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK blacklist dari K/L dapat lolos dan ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada gelombang berjalan atau berikutnya. adalah calon peserta Program Kartu Prakerja tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Permenko Perekonomian tersebut juga meng atur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat diberikan Program Kartu Prakerja, yaitu, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Kepala Desa dan perang- kat desa serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD. ekon.go.id Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah te- muan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggar an 2021. Salah satu temuan itu adalah mengenai pemborosan program Kartu Prakerja. Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terda- pat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar blacklist setelah penetapan sebagai peserta kar- tu prakerja. "Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar," demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021. Mengutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kemenko Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait lainnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 Jo Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 mengatur syarat-syarat pencari kerja/pekerja yang dapat mendaftar sebagai calon peserta Program Kartu Prakerja yang di antaranya Selain peraturan tersebut, MPPKP mene- tapkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan Proses Pendaftaran dan Seleksi Penerima Kartu Prakerja yaitu SOP nomor SOP/ Ops/01/II/2021 berlaku efektif tanggal 19 Februari 2021 versi 4. Dalam SOP dinyatakan bahwa blacklist atau daftar hitam adalah daftar NIK yang diberikan oleh Kementerian/lembaga terkait untuk otomatis ditolak menjadi Penerima Kartu Prakerja. Salah satu proses untuk mendapat kan Penerima Kartu Prakerja, yaitu proses penyaring- an dari blacklist, penyaringan dilakukan secara sistem dengan menyaring NIK pendaftar dari data validasi yang diberikan oleh kementerian/ lembaga terkait. Berdasarkan hasil analisa atas data base pro- gram kartu prakerja diketahui bahwa dari jumlah peserta batch 12-22 yang berjumlah 6.019.842 orang terdapat 165.544 orang peserta prakerja dengan nilai sebesar Rp390,32 miliar yang ter- masuk dalam daftar blacklist. Penelusuran lebih lanjut atas database diketahui bahwa tanggal Data 42 peserta kartu pra­ kerja diragukan kebenaran­ nya karena kartu tanda pen­ duduk (KTP) tidak valid. 12
penetapan peserta kartu prakerja lebih dahulu dari tanggal data blacklist diperoleh dari wali- datanya. Selain soal pemborosan, temuan BPK juga mengungkapkan bahwa bantuan program kar- tu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena bantuan diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,50 juta. Selain itu, data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya karena kartu tanda penduduk (KTP) tidak valid. Atas sejumlah permasalahan itu, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rekomendasi pertama, Menko Perekonomian agar memerintahkan direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja setelah data blacklist atau update blacklist yang diterima sebesar Rp390,32 miliar. Rekomendasi selanjutnya adalah memper- Akibat permasalahan di atas, bantuan program kartu prakerja terindikasi tidak tepat sasar an dan berpotensi disalahgunakan seba- nyak 119.494 peserta dengan nilai bantuan sebesar Rp289,85 miliar. jelas pengaturan mengenai lingkup besaran batas an gaji/upah bulanan bagi pendaftar program kartu prakerja dan memerintahkan direktur eksekutif MPPKP untuk memproses 42 peserta atas terjadinya ketidakvalidan KTP se- suai ketentuan yang berlaku. l Tanggapan MPPKP Direktur eksekutif MPPKP memberikan sejumlah tanggapan terkait temuan BPK mengenai peserta black list yang tetap masuk sebagai penerima kartu prakerja. a. MPPKP tunduk dan patuh terhadap pengaturan pendaftar kartu prakerja yang tidak dapat menerima kartu prakerja ("Blacklist") sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 5 dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2021 dan Peraturan pelaksana atas pengaturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11/2020 yang diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2020; b. MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK blacklist dari K/L dapat lolos dan ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada gelombang berjalan atau berikutnya; c. MPPKP selalu meminta kepada K/L update data NIK kelompok yang dilarang menerima kartu prakerja untuk digunakan sebagai filter dalam penetapan penerima. Namun kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu serta pembaharuan data NIK blacklist dari K/L adalah tanggung jawab K/L masing-masing dan di luar kontrol MPPKP; d. Selain itu, MPPKP juga telah menawarkan integrasi sistem melalui API (Application Programming Interface) dengan K/L. Namun belum ada K/L yang membangun API dimaksud sehingga data selalu di- berikan secara manual per periode. Ini di luar kewenangan MPPKP; e. MPPKP telah melakukan monitoring pasca penetapan dan menemukan beberapa peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja ternyata menjadi penerima program lain (overlap). Namun seluruh penerima kartu prakerja tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu daripada tanggal data mere- ka dimasukkan dalam blacklist di sistem kartu prakerja. Artinya, penetapan menjadi penerima manfaat program lain dilakukan setelah prakerja menetapkan yang bersangkutan menjadi penerima. Ini di luar kontrol MPPKP. Terhadap penerima manfaat yang overlap ini, MPPKP telah membekukan akun prakerja mereka. l 13
HASIL PEMERIKSAAN BPK TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA 1 Terdapat 68.733 peserta Program Kartu Prakerja senilai Rp181.596.667.684,00 terdaftar sebagai penerima bantuan sub- sidi upah bagi pendidik dan tenaga pen- didik pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020. 2 Terdapat 165.544 peserta senilai Rp390.325.900.000,00 masuk daftar blacklist se- telah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. 3Proses reviu pemutak- hiran harga pe- latihan belum diatur secara detail. 4 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja belum mempertimbang- kan standar kompetensi kerja dan terdapat 191 lembaga pelatih- an tidak memiliki akreditasi serta 29 lembaga pe- latihan menjual pelatihan tidak selaras de ngan Nomor Induk Berusaha. 5 Bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai Rp289.856.023.629,00 terindikasi tidak tepat sasaran dan data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya. 6 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja tidak melakukan verifika- si atas kebenaran data peserta Kartu Prakerja dengan unggahan foto KTP peserta dan alamat email 284 peserta terindikasi mirip serta e-wallet 65 peserta diragukan kesesuaian identitas. 7 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja belum melakukan pe- ngendalian secara memadai atas voucher yang belum dipergunakan dan voucher belum di-redeem oleh penerima kartu prakerja tahun 2020 dan tahun 2021. 8 Terdapat sebanyak 1.956.535 peserta tidak memiliki alamat yang valid dan diantaranya se- banyak 489.221 peserta menginput domisili tidak didukung dokumen kepen- dudukan yang sah. Sumber: LHP DTT Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kemenko Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait lainnya. 14
BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode distance learning yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai kebutuhan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemerik- saan kinerja atas efektivitas penye lenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dengan metode Distance Learning dalam meningkatkan kom- petensi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2020 dan 2021 pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut, BPK mengungkapkan, dalam rangka penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan me- tode distance learn ing, LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut. Beberapa upaya LAN yakni menyusun stan- dar dan pedoman penyelenggaraan dan pe- laksanaan PKN Tingkat II melalui Surat Edaran. Kemudian, LAN juga mensosialisasikan dan mengimplementasikan pedoman penyeleng- garaan dan kurikulum PKN Tingkat II dengan metode distance learning. 15 lan.go.id
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN Tingkat II belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II belum sepenuhnya dipergunakan untuk tindakan perbaikan. LAN melaksanakan seleksi calon peserta PKN Tingkat II Tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan tahapan yang dipersyaratkan dan hasil seleksi calon peserta PKN Tingkat II telah disampaikan sesuai ketentuan. Selain itu, LAN memastikan bahwa tenaga pe- latihan telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan dan meng gunakan fasilitas pembelajaran dengan pemanfaatan tekno- logi informasi dan jaringan wireless fidelity (wi­fi) dengan akses yang cepat. LAN juga melaksanakan rapat koordi- nasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berjalan dan memba- has rencana persiapan penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berikutnya. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode distance learning dan upaya untuk mengatasi per- masalahan yang terjadi, BPK merekomen- dasikan kepada Kepala LAN untuk menyu- sun dan menetapkan pedoman penyeleng- garaan PKN Tingkat II dengan metode distance learning yang berkekuatan hukum, mengikat, dan lengkap sesuai kebutuhan. Kepala LAN juga perlu menginstruk- sikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi supaya me- merintahkan Kepala Pusbangkom PIMNAS dan MASN untuk melakukan pengawasan kegiatan penjaminan mutu terhadap lem- baga yang belum terakreditasi dan me- nyusun laporan penjaminan mutu sesuai ketentuan. Selain upaya-upaya perbaikan yang te- lah dilakukan LAN tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penye- lenggaraan PKN Tingkat II dengan metode distance learning yang memerlukan per- baikan. Hal itu antara lain pedoman penye- lenggaraan PKN Tingkat II dengan metode distance learning yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai kebutuhan. BPK juga menemukan, penjaminan mutu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dan LAN belum sepenuhnya memastikan seluruh tenaga pelatihan menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif. "Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN Tingkat II belum sepe- nuhnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II belum sepenuhnya dipergunakan untuk tindakan perbaikan," ungkap BPK. BPK juga merekomendasikan kepa- da Kepala LAN untuk menginstruksikan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN supaya menyusun SOP monitoring dan evaluasi terkait pengawas- an dan pengendalian penyelenggaraan PKN Tingkat II secara menyeluruh. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN juga perlu memerintahkan Kepala P3K Bangkom ASN untuk menyusun pedoman/panduan resmi yang mengatur tentang standar me- tode dan media pembelajaran yang inova- tif. Selain itu, diperlukan SOP tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dari Rakornas PKN Tingkat II yang memuat identifikasi permasalahan, rencana pelaksanaan tindak lanjut dan pihak yang akan menindaklan- juti. Atas temuan, simpulan, dan rekomen- BPK menilai, permasalahan-permasalah- an tersebut dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode distance learning dalam mening- katkan kompetensi ASN. Guna semakin dasi yang diberikan oleh BPK, LAN me- nyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK, serta akan menindak- lanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. l 16
DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI Perlinsos disalurkan kepada KPM PKH dan Sembako/ BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memper- baiki dan melakukan validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran PKH atau bansos lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan yang di- lakukan BPK atas program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun anggaran 2021, BPK mene- mukan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki oleh Kemensos. Seperti disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK menemukan bahwa penetapan dan penyaluran bansos PKH dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,93 triliun. ilustrasi: masjid pogung dalangan - unsplash 17
Selain soal penyaluran yang tak sesuai keten­ tuan, pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa terdapat Kar­ tu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertran­ saksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun. Hal tersebut terjadi karena Perlinsos di- salurkan kepada KPM PKH dan Sembako/ BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial­Next Generation (SIKS-NG). sesuai ketentuan yang berdampak pada pe- nyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun dan menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengujian terha- dap hasil penelitian PPK Bansos PKH dan PPK Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III terkait KPM PKH, Sembako/BPNT, dan BST yang terindikasi tersalur bansos tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. Selain itu, harus memastikan bahwa hasil penelitian tersebut telah ditindaklanjuti de- ngan penggantian pengurus atas KPM PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Rekomendasi lainnya adalah mengins- truksikan dirjen terkait untuk memerintahkan Bank Penyalur untuk segera melakukan pe- ngembalian ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun atas saldo PKH KPM dan saldo bansos Sembako/BPNT dengan KKS tidak terdis- tribusi dan KPM tidak bertransaksi serta menyampaikan salinan bukti setor tersebut kepada BPK. Penjelasan Kemensos Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Selain itu, karena ada KPM yang berma- salah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di tahun 2021, KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang di- laporkan meninggal, dan KPM bansos ganda. Akibat permasalahan itu, penyaluran ban- sos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. Kemensos telah menyampaikan sejumlah penjelasan terkait temuan BPK. Menteri Sosial melalui Dirjen Linjamsos menjelaskan bahwa penetapan KPM Tahap I dan II masih berdasarkan DTKS 2020 yang belum inklusif karena mensyaratkan 47 variabel yang tidak mudah dipenuhi, namun mulai Tahap III tidak terjadi lagi. Selain soal penyaluran yang tak sesuai ke- tentuan, pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak ber- transaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun. Akibatnya, terdapat penyaluran bantuan PKH dan sembako menjadi tidak optimal serta kekurangan penerimaan negara sebe- sar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan sembako/BPNT yang belum disetor ke kas negara. Atas sejumlah permasalahan itu, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal un- tuk memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos melakukan perbaikan dan validasi data KPM Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) juga menyatakan akan terus memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bansos. Hasil monev menunjukkan sebagian besar masalah terjadi pada prosesnya, bukan pada datanya. Selanjutnya disebutkan bahwa DTKS meng acu pada data Dukcapil yang terus ber- gerak, bahwa terdapat data yang sebelumnya padan menjadi tidak padan sehingga DTKS juga mengikuti untuk menonaktifkan data tersebut. Selain itu Direktorat JSK menyatakan bakal melakukan penelitian lebih lanjut me- lalui verifikasi kelayakan sehingga daerah dapat memutakhirkan DTKS melalui Aplikasi SIKS-NG. l 18
BPK BEKERJA MEMPERBAIKI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH Terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai. Pengelolaan sampah telah menja- di isu global dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Salah satu dari empat pilar pembangunan SDGs yaitu pilar pem- bangunan lingkungan telah menetapkan target yang ingin dicapai dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Hal itu antara lain pada 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota (Target 11.6) dan pada 2030, secara substansial mengurangi produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (Target 12.5). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun ber- upaya mendukung pencapaian SDGs dengan me- laksanakan pemeriksaan kinerja atas penge lolaan sampah dan limbah pada sejumlah pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upa- ya pemerintah daerah dalam pengurang an dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) telah dilaksanakan pada Pemkot Jambi TA 2020-tri- wulan III TA 2021, Pemkab Sukoharjo, Pemkot Tegal, dan Pemkot Magelang TA 2020-semester I TA 2021. Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat pemda telah melakukan upaya pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT. Pemkot Jambi telah melakukan upaya antara lain menetapkan regu- lasi dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Berbahan Plastik, dan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian, Pemkab Sukoharjo telah me- nyediakan fasilitas pengolahan SRT dan SSSRT berupa 11 unit Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), satu Rumah Kompos, dan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, Pemkab Sukoharjo juga telah me- laksanakan pengomposan dengan menggunakan bioactivator/molase/eco-enzyme, budidaya maggot untuk mengurai sampah organik, daur ulang materi berupa pembuatan paving dari sampah plastik, dan pengolahan gas metana dari timbunan sampah. WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 19 19 ilustrasi: mumtahina tanni - pexels
Pemkot Magelang telah menyusun perencanaan dan melaksa- nakan program atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas unit pe- ngelola sampah di ma syarakat, menyediakan sarana pengangkutan sampah yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pengolahan sampah dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Pemkot Tegal telah melakukan penataan peran dan koordinasi antara Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) dalam rangka sinergi pemasaran hasil kegiatan bank sampah, memfasilitasi pengang kutan sampah dari BSU ke BSI, menyediakan bangunan gedung untuk operasional BSI, memberikan peralatan penunjang operasional kepada beberapa bank sampah, menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan sampah berupa kontainer dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bantuan gerobak/becak sampah kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat dari sosialisasi pengurangan sampah dan pembatasan peng­ gunaan plastik sekali pakai belum tercapai. Kendati demikian, BPK menemukan permasalahan signifikan yang bila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektifitas upaya pemda dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal itu antara lain Pemkot Jambi dalam melakukan kegiat an pemilahan sampah dalam rangka pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan SRT dan SSSRT. Pemilahan SRT dan SSSRT di sumber timbulan sampah belum dilakukan dan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS-3R, waste to energy (WTE) Talang Banjar, dan TPA Talang Gulo belum optimal. Akibatnya, tujuan pembangunan area landfill TPA Talang Gulo sebagai sarana untuk menampung residu sampah belum tercapai dan umur manfaat area landfill TPA Talang Gulo berpotensi tidak tercapai. BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Jambi agar menyusun dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta pewadahannya, baik di tingkat sumber timbulan sam- pah maupun di TPS, TPS-3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Depo, dan TPA. Sementara itu, Pemkab Sukoharjo belum sepenuhnya memiliki fa- silitas pengolahan sampah secara memadai dan belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini mengakibat- kan permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di masyarakat atau fasilitas peng olahan sampah tidak dapat segera terselesaikan. BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo agar me- merintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana di TPS­3R serta menyusun roadmap perbaikan dan pemanfaatannya yang mendukung pemenuhan fasilitas pewadahan dan pengolahan sampah serta meng- kaji pembangunan sarana pemrosesan air lindi di lahan TPA. Kemudian, Pemkot Magelang dalam memfasilitasi pengembang- an unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat belum opti- mal, di antaranya terdapat ketidakselarasan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan unit pengelola sampah di masyarakat yang meng- akibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai. 20 ilustrasi: emmet - pexels
Walikota Magelang perlu menyusun rencana dan target pengembangan unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta segera memben- tuk pengelola TPS-3R Sukorini dan TPS3R Kotaku, sehingga dapat segera beroperasi. Proses pemilahan sampah pada sumbernya dan sekali pakai belum memadai, fasilitasi kemitraan un- tuk penggunaan dan pemasaran produk daur ulang belum dilakukan, seluruh Sekolah Negeri belum didorong untuk menjadi Sekolah Adiwiyata, serta pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap bank sampah dan fasilitas sejenis yang melakukan pengolahan sampah belum memadai. proses pengumpulan sampah pada Pemkot Tegal belum dikelola secara memadai yang mengakibat- kan meningkatnya jumlah timbulan sampah tidak terpilah yang masuk ke fasilitas peng olahan dan pemrosesan akhir serta potensi tidak tertanganinya penumpukan sampah pada lokasi pewadahan ko- munal seperti TPS dan kontainer. BPK merekomendasikan kepada Walikota Tegal untuk membuat rencana pemenuhan secara bertahap atas pewadahan sampah terpilah pada lokasi strategis, jalan protokol dan tempat umum, pemenuhan pewadahan komunal (TPS atau kon- tainer), dan sarana/armada pengumpulan sampah dengan mengacu pada standar dan analisis kebu- tuhan yang didukung oleh data yang akurat. Pengelolaan sampah daerah BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sampah TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada dua entitas, yaitu Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru. Terkait penge lolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun rancangan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan sampah sebagai amanat Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan penyusunan rancangan Prosedur Operasional Standar (POS) pe ngelolaan sampah. Kemudian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat kewajiban penyediaan wadah sampah pada setiap rumah tangga dan kawasan lainnya dan menyusun POS pengumpulan sampah di taman kota dan ruang terbuka hijau. Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpul- kan pengelolaan sampah pada Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru kurang efektif. Beberapa masalah yang ditemukan BPK antara lain Pemkab Indragiri Hilir belum melaksanakan program-program kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan pewadahan dan pemilahan sam- pah secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas TPS-3R, pembinaan/sosia- lisasi dan pengawasan terkait himbauan pengurang- an sampah dan pembatasan penggunaan plastik Akibatnya, pemahaman masyarakat dari so- sialisasi pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum tercapai, pembatasan sampah plastik yang kurang optimal berpotensi memperpendek umur teknis TPA, tidak tercapainya target pengurangan volume sam- pah sesuai kebijakan dan strategi daerah, tujuan program Sekolah Adiwiyata untuk membentuk karakter warga sekolah, khususnya peserta didik yang berwawasan lingkungan tidak tercapai, dan tingkat keberhasilan kegiatan dan program pe- ngurangan sampah belum dapat diukur. Kemudian, Pemkot Pekanbaru belum opti- mal dalam menyediakan TPS dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kapasitas layanan TPS hanya mampu melayani 12,98 persen pen- duduk Kota Pekanbaru, masih terdapat TPS yang sampahnya diangkut dua hari sekali hingga satu pekan sekali, 55 persen TPS tidak dilengkapi de- ngan atap, dan ditutupnya dua TPS menimbulkan titik kumpul sampah liar. Akibatnya, terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai. Hal ini ke- mudian mencemari lingkungan dan menghambat proses pengumpulan sampah, baik oleh pe- ngum pul, kontraktor pengangkut, maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Indragiri Hilir agar melakukan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 521/ SE/I/2020 tentang Pengurangan Sampah dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai secara rutin dan berkala dan membuat laporan evaluasinya serta membuat analisis jadwal dan rute pe ngumpulan dan pengangkutan sampah ber- dasarkan jumlah timbulan sampah dan penetapan SK Kepala Dinas. Walikota Pekanbaru juga perlu menyusun ana- lisis kebutuhan TPS dan penempatannya per keca- matan dengan memperhitungkan variabel jumlah penduduk, jumlah rumah, dan jumlah timbulan sampah serta merencanakan kebutuhan prasarana pengumpulan sampah yang memadai pada zona 1, 2, dan 3. l 21
MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberikan informasi tambahan sehingga formatnya menjadi lebih panjang. Penggunaan Long Form Audit Report terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai alat untuk memperkuat tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi LFAR hadir untuk men- jawab tantangan dalam penyajian la- poran pemeriksaan. LFAR pun kini terus dipelajari oleh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan. Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK, Dwi Amalia Sari turut berbagi pengetahuan terkait LFAR dalam webinar yang digelar oleh Komunitas Litbang Live. Dwi menyampaikan, LFAR hadir kare- na dibutuhkan oleh banyak pihak. Pihak pertama yang membutuhkan LFAR, ujar Dwi, adalah stakeholders. Dwi mengatakan, LFAR diperlukan apabila stakeholders ingin mengetahui informasi yang lebih banyak, lebih informatif, dan lebih detail dari suatu proses pemeriksaan. Kemudian, ujarnya, pemilik modal atau inves- tor kerap membutuhkan laporan berbentuk LFAR. "Laporan pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk penentuan keputusan. Sehingga, dia (investor) bu- tuh laporan audit LFAR," ujarnya. Entitas organisasi juga membutuhkan LFAR un- tuk meningkatkan kredibilitas mereka sendiri. Dwi mencontohkan, entitas A menyajikan LFAR sehing- ga orang yang melihat perusahaan itu akan lebih percaya. Dengan adanya kepercayaan, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perusa- haan seperti menarik investasi yang lebih besar. Pihak pekerja juga bisa membutuhkan LFAR. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik di dunia perbankan. Dwi menjelaskan, proses bisnis di sektor perbankan sangat rigid. Biasanya, per- bankan memberikan tanggung jawab dalam unit yang berbeda untuk masing-masing aset. Dengan organisasi yang rigid tersebut, maka akan terlihat unit yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal itu kemudian akan menentukan bonus dan lain-lain. "Maka pekerja juga membutuhkan LFAR untuk menentukan hal itu," ungkap Dwi. nyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai standar, kemudian ada hal yang mungkin mendapatkan perhatian atau proses yang sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah opini. LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberi- kan informasi tambahan sehingga formatnya men- jadi lebih panjang. Pada awalnya, LFAR banyak dipakai di sektor perbankan untuk mendukung as- pek prudentia. LFAR kemudian berkembang pesat terutama dalam beberapa tahun terakhir berkat dukungan revolusi industri 4.0. Dwi menekankan, LFAR bukan laporan dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP). Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan dengan opini WTP DPP, paragraf penjelasnya tidak boleh hal yang material karena kalau material maka opininya menjadi WDP. Jadi, pada opini WTP DPP, paragraf penjelasnya adalah hal-hal yang kalau tidak disebutkan dapat meng- akibatkan missleading bagi pembaca laporan ke- uangan. Misalnya, dalam kasus gedung kejaksaan yang terbakar dahulu, posisi neraca pada tanggal 31 Desember masih ada tetapi terbakar pada bulan Februari tahun berikutnya. Kejadian setelah tanggal neraca ini perlu disebutkan di paragraf penjelas. Apabila tidak disebutkan maka pembaca laporan keuangan akan berfikir kalau aset gedung tersebut masih ada. WTP DPP pun tidak sama dengan opini WTP. Dwi menyampaikan, LFAR diperlukan karena laporan dalam bentuk pendek atau short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpul- an dan tidak ada keterangan mendetail. Dalam praktik yang jamak terjadi, paragraf itu akan me- Sementara itu, opini WTP dengan format LFAR maupun opini WTP de ngan format short form ada- lah laporan yang sama. Perbedaannya, WTP short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesim- 22
Ketika kita memeriksa misal­ nya menguji suatu peraturan, maka akan diuji di setiap level mulai atas sampai bawah. pulan sedangkan WTP LFAR bisa memuat informa- si tambahan yang perlu disampaikan pemeriksa. Dwi mengatakan, terdapat empat jenis LFAR yakni basic, binary, graduated, dan risk mapping. Menurut Dwi, pemeriksaan terintegrasi atau in- tegrated audit adalah satu bentuk LFAR dalam level basic. Integrated audit, artinya terdapat pemerik saan laporan keuangan yang dilengkapi pe meriksaan kinerja dan/atau pemeriksaan kepa- tuhan dalam satu opini. Kemudian, LFAR binary bisa diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dia mencontoh- kan, LFAR binary dapat digunakan apabila ada koreksi dalam laporan keuangan tersebut. buat LFAR sebagai bagian tanggung jawab akun- tabilitas mereka," ungkap Dwi. Selain itu, terdapat jenis LFAR graduated. Jenis laporan ini dapat digunakan apabila industri atau organisasi yang diperiksa sedang ikut dalam serti- fikasi atau penilaian maturitas tertentu. Kemudian, LFAR jenis risk mapping. Dwi me- ngatakan, jenis LFAR ini tergolong paling cang gih. Hal ini pun baru bisa dilakukan apabila kita melak- sanakan pemeriksaan secara komprehensif atau comprehensive audit. Artinya, dilaksanakan peme- riksaan dari level pembuat kebijakan, manajemen, hingga operasional. "Ketika kita memeriksa misalnya menguji suatu "Contohnya adalah pendapatan digunakan se- cara langsung seperti oleh RS Daerah yang belum BLUD, maka secara aturan memang "salah", tetapi kalau RS harus selalu menggunakan mekanisme SP2D ya tidak bisa, karena operasional RS secara nature adalah urgency. Oleh sebab itu perlu di- peraturan, maka akan diuji di setiap level mulai atas sampai bawah," ujarnya. Dari pemeriksaan tersebut, kemudian pemerik- sa bisa menyajikan dalam format laporan risk map- ping. Dwi mengatakan, jenis pelaporan ini juga terkait dengan perkembangan isu governance, risk management, dan compliance (GRC). Kemudian, kapan kita perlu menyusun LFAR? Dwi mengingatkan, penyusunan LFAR juga perlu menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan. Hal ini mengingat LFAR perlu dukungan sumber daya yang memadai. "Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam," ujar Dwi. Dalam keadaan normal, LFAR bisa dibuat apa- bila laporan short form tidak cukup informatif untuk menjawab stakeholders atau menjadi alat evaluasi. Namun, ada pula keadaan yang menuntut pemeriksa untuk menyajikan LFAR antara lain ketika adanya per- ubahan nature, proses, dan strategi dalam bisnis. Terkait format penyusunan LFAR, Dwi menilai pada umumnya tidak ada yang mengikat. Namun, dalam LFAR biasanya terdapat unsur-unsur yang lazim dipakai hal itu antara lain kesimpulan, stan- dar yang dipakai, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab pemeriksa, dan metodologi yang dipakai pemeriksa. Kemudian, pemeriksa dapat memberikan hasil pemeriksaan atas informasi yang ditambahkan. l 23
MANFAATKAN CLOUD COMPUTING UNTUK TINGKATKAN LAYANAN Penggunaan cloud juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kem- bali bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO). Kali ini, BPK berkesempatan memperoleh pemahaman dan lessons learned dari ANAO terkait dengan pemeriksaan atas infrastruktur cloud computing yang digunakan Pemerintah Negara Kanguru. Termasuk di dalamnya mengenai skema pe- manfaatan cloud computing di instansi pemerintah beserta regulasi pendukung dan standar yang ha- rus dipenuhi oleh penyedia cloud computing bagi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu BPK memperoleh pemahaman lebih komprehensif untuk melakukan pemeriksaan serupa pada masa mendatang. Apalagi, BPK belum memiliki pengalaman da- lam menggunakan cloud computing maupun me- lakukan pemeriksaan atas cloud computing. Hal itu diwujudkan dalam Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, Kamis (19/5/2022). adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman di antara dua institusi. Khususnya yang berfokus kepada pendekatan audit kontem- porer terkait muncul dan semakin berkembangnya penggunaan layanan cloud sebagai penyimpan da- ta oleh entitas pengguna. Kemudian dilakukan pembahasan mengenai pendekatan yang diadopsi organisasi pemeriksa dalam mengaudit layanan tersebut guna men- dukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan, ki- nerja, dan kepatuhan. Termasuk risiko yang diiden- tifikasi, temuan utama, beserta rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto. Setelah itu, dilanjutkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Senior Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell. Kegiatan bertema "Cloud Computing" ini merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang direncanakan dalam workplan kerja sama bilateral dua lembaga terkait bidang pengembangan kapa- sitas di bidang teknologi informasi pada 2022. Tujuan penyelenggaraan diskusi sesi kedua ini Hadir menjadi narasumber yaitu Senior Director SADA Grup, Matthew Rigther yang dilanjutkan oleh Lesa Craswell. Sebagai tindak lanjut atas diskusi ter- sebut, akan diadakan kembali IT knowledge sharing sesi ketiga BPK dan ANAO dengan topik dan waktu yang akan disepakati oleh dua institusi. 25
Dalam paparannya, Righter menekankan penjelasannya atas beberapa hal. Misalnya saja pengertian layanan cloud computing/software dan berbagai alasan pemerintah menggunakan layanan tersebut. Kemudian risiko yang dihadapi pemerin- tah terkait layanan itu. Serta kebijakan audit untuk cloud computing dan bagaimana mengontrol layan an penyedia jasa cloud serta pembahasan studi kasus terkait cloud computing auditing. Righter mengawali paparan dengan menyam- paikan penjelasan tentang pengertian layanan cloud computing/software yang saat ini semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam melak- sanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud. Seperti infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), dan software as a service (SaaS) yang memberikan kemudahan dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sis- tem tradisional. merasa bertanggung jawab atas data. Righter membahas mengenai kerangka, berbagai peraturan, dan kebijakan pemerintah Australia terkait dengan layanan cloud yang telah diterbitkan. Misalnya saja, Digital Transformation Agency telah mengeluarkan secure cloud policy. Kemudian Australian Cyber Security Centre (ACSC) yang menyediakan berbagai petunjuk pelaksanaan implementasi layanan cloud kepada masyarakat. Lalu, kontrol minimal di pemerintah- an dan pembuatan kebijakan, yaitu Protective Security Policy Framework (PSPF) Policy 7. Kemudahan akses Matthew Rigther pun menjelaskan menge- nai alasan Pemerintah Negara Kanguru memilih pindah dari sistem tradisional ke layanan cloud. Dijelaskan bahwa beberapa penyebabnya, antara lain adanya kemudahan akses layanan. Menurut dia, layanan cloud mengizinkan pe- ngembangan yang berkelanjutan. Penggunaan cloud juga memberikan adanya potensi penghe- matan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan. Kemudian, memberikan kesempatan dan waktu yang lebih banyak bagi entitas untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Lalu meningkatkan kecepatan pelayanan melalui plat- form yang baru. Selanjutnya, kemampuan untuk mempertahankan kualitas walaupun ketika ada gangguan layanan listrik atau hardware lain yang mempengaruhi sistem. Menurut Righter, berbagai saran perlakuan akuntansi atas layanan cloud tersebut telah di- tetapkan oleh Kementerian Keuangan Australia dengan referensi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Selain saran pencatat- an akuntansi, dijelaskan pula berbagai petunjuk teknis terkait cloud, khususnya untuk konfigurasi atau perekayasaan SaaS. Dalam pemeriksaan keuangan, ANAO men- dasarkan pada Australia Standard Auditing (ASA) 315 dan 350. Standar ini mensyaratkan bahwa pemeriksa harus memahami dan menguji jenis kontrol yang relevan. Terutama untuk menguji lingkungan pengendalian operasional penyedia layanan cloud. "Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional," tambah dia. Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, lanjut "Misal karena pemadaman listrik dan lain-lain serta layanan cloud bisa menjadi solusi bagi enti- tas pemerintahan yang kecil yang memiliki dana yang terbatas," ujar dia. Selanjutnya, Rigther menjelaskan, mengenai beberapa risiko yang muncul dari cloud dan SaaS. Beberapa di antaranya yaitu, kehilangan kepemi- likan secara fisik, terbatasnya kemampuan entitas untuk melakukan kontrol, dan sovereignty risk of data. Selanjutnya, kehilangan keterampilan internal pegawai, adanya potensi kehilangan kemampu an untuk audit yang efektif, dan entitas mungkin tidak Rigther, ANAO beberapa kali telah melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan cloud systems. Beberapa di antaranya, Unscheduled Taxation System Outages (20 Februari 2018), Shared Service Centre (9 November 2016), dan pemeriksaan kinerja atas Cyber Resilience (28 Juni 2018). Righter juga menyampaikan tiga studi kasus cloud computing yang telah dilakukan ANAO. Kasus itu juga melibatkan tim SADA dalam pelaksana an pemeriksaan, baik pemeriksaan ke- uangan maupun kinerja. l 26
BPK KOMUNIKASIKAN ISU PENTING PEMERIKSAAN IMO Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh tidak hanya pada pelaksanaan program dan aktivitas secara global, tetapi juga terhadap aktivitas WMU. n Agus Joko Pramono Menurut dia, walaupun banyak tantangan da- lam pelaksanaan audit pada masa pandemi, BPK telah mengembangkan dan menerapkan prosedur audit alternatif. Hal itu untuk menjaga agar audit yang dilaksanakan tetap memenuhi standar dan berkualitas tinggi. Wakil Ketua BPK juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ha- dir dalam pertemuan 40th Session of Board of Governors, pada Jumat (6/5/2022) secara virtual. Kehadiran ini untuk memenuhi undangan Board of Governors World Maritime University (WMU) kepada BPK sebagai pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO). laporan keuangan WMU tahun anggaran 2021 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Laporan keuangan tersebut telah disaji- kan secara wajar dan sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards serta financial regulation and rules yang dimiliki oleh WMU. Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, BPK juga memeriksa sistem pengendalian internal WMU. Terutama yang digunakan untuk mengelola manajemen keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. WMU merupakan institusi akademi independen yang didirikan IMO pada 1983. Organisasi ini ber- tujuan menyediakan pelatihan terkait manajemen, pendidikan, dan administrasi maritim, terutama untuk negara berkembang. Kehadiran BPK dalam pertemuan ini merupakan Dari pemeriksaan ini, BPK memberikan be- berapa rekomendasi untuk perbaikan dalam em- pat area utama. Keempatnya yaitu manajemen teknologi informasi, temuan audit sebelumnya, kebijakan dan penerapan manajemen SDM, serta manajemen investasi. bentuk implementasi dari International Standards on Auditing (ISA) 260. Jadi, pemeriksa eksternal disya ratkan untuk mengomunikasikan isu-isu pen- ting yang ditemukan dalam proses pemeriksaan kepada those charged with governance (TCWG), dalam hal ini adalah Board of Governors WMU. Delegasi BPK dipimpin oleh Wakil Ketua Agus Joko Pramono dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan R Yudi Ramdan Budiman, pengendali teknis Nanik Rahayu, ketua tim pemeriksa Rika Susanti, dan Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral Adinda Aan Fertina. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan WMU tahun anggaran 2021. Disebutkan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh tidak hanya pada pelaksanaan program dan aktivitas secara global, tetapi juga terhadap aktivitas WMU. Tercatat bahwa WMU memiliki penerapan tin- dak lanjut yang tinggi. Sejak 2016, sebanyak 91% rekomendasi pemeriksaan telah selesai dilaksa- nakan. Karenanya, BPK pun mengharapkan perha- tian board of governors WMU untuk senantiasa mendukung manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Hal ini penting untuk mengukur efektivitas pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh BPK maupun pemeriksa eksternal se- belumnya. Sementara itu, WMU Chancellor, Kitack Lim dan Presiden WMU, Dr Cleopatra Doumbia-Henry serta jajaran board of governors WMU menyam- paikan apresiasi tinggi atas pemeriksaan yang di- lakukan BPK. Diharapkan rekomendasi yang dibe- rikan dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh WMU demi peningkatan kualitas sistem pengendalian internal. Termasuk perbaikan tata kelola dan prak- tik-praktik yang telah dijalankan selama ini. l 27
BPK SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan. BPK menghadiri Programme and Budget Committee (PBC) Meeting di kantor pusat International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria, pada Senin (9/5/2022). Dalam pertemuan ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan BPK terhadap IAEA di hadapan negara-negara anggota IAEA. Delegasi BPK yang menghadiri pertemuan ini adalah Ketua BPK, Isma Yatun, penanggung jawab pemeriksaan Bahtiar Arif, pengendali teknis pemerik- saan keuangan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. Dalam pertemuan ini, Isma menyampaikan per- nyataan terkait pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK untuk tahun anggaran (TA) 2021. Ini merupakan tahun terakhir pemeriksaan IAEA oleh BPK. Pemeriksaan terakhir itu sama seperti peme- riksaan-pemeriksaan sebelumnya yang meliputi pemeriksaan keuangan dan kinerja atas IAEA. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memper- oleh keyakinan bahwa laporan keuangan IAEA be- bas dari salah saji dan telah disusun sesuai dengan the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Sedangkan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen di IAEA. buat 123 rekomendasi. Atas rekomendasi-reko- mendasi tersebut, tim pemeriksa BPK selalu me- mantau tindak lanjut rekomendasi. Tercatat sampai dengan pemeriksaan TA 2021, 87% rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh IAEA. BPK memberikan apresiasi atas usaha yang di- lakukan IAEA sehingga mendapat pencapaian ter- sebut. Diharapkan rekomendasi itu menjadi stimuli untuk meningkatkan pengendalian internal, akun- tabilitas, dan transparansi IAEA. Di akhir sambutan, Ketua BPK mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh negara anggota karena mandat untuk memeriksa IAEA TA 2021 telah diselesaikan dan pemeriksa eskternal baru telah ditunjuk, yaitu SAI India. Selanjutnya, BPK mengucapkan terima kasih kepada manajemen IAEA atas kerja keras dan dukungan yang selama ini diberikan kepada tim pemeriksa BPK. Pada ma- sa mendatang, BPK berharap dapat bekerja sama lagi dengan IAEA. l Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi perbaikan. Untuk peme- riksaan kinerja, tujuan pemeriksaan kinerja tahun 2021 adalah untuk menilai efektivitas manajemen SDM, corporate knowledge management, dan ma- najemen proyek kerja sama teknis. Selama 6 tahun pemeriksaan, BPK telah mem- 28
SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA, BPK BERTEMU SAI INDIA BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu dilimpahkan kepada SAI India sebagai pemeriksa selanjutnya. Deputy Comptroller and Auditor General of India Raj Ganesh Viswanathan, Direktur Jenderal Hubungan Internasional Amitabh Prasad, dan atase Ilmu Pengetahuan-Perwakilan Tetap India di Wina Mahesh Subramanian. Sebagai bagian dari Standar Internasional tentang Praktik Pemeriksaan, BPK bermaksud mengimplementasikan pedoman INTOSAI GUID 5090 tentang Acceptance of New External Audit Engagement-Hand-Over Arrangements. Dijelaskan bahwa auditor baru perlu mengatur agenda serah terima untuk bertukar informasi mengenai pemeriksaan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pertemuan dengan Deputy Comptroller and Auditor General of India pada Senin (9/5/2022). Kegiatan ini dilakukan di sela-sela Program and Budget Committee (PBC) Meeting of International Atomic Energy Agency (IAEA). Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan serah terima penugasan pemeriksa eksternal IAEA dari BPK kepada SAI India. Pertemuan dipimpin oleh Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, pengendali teknis pe- meriksaan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. Sedangkan dari pihak SAI India, dihadiri oleh BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu dilimpahkan kepada SAI India sebagai pemerik- sa selanjutnya. Berkaitan dengan implementasi GUID 5090 ini, BPK mengundang SAI India un- tuk me laksanakan serah terima secara resmi dan mendiskusi kan secara lebih detail teknis pemerik- saan pada pertemuan di Bali pada Agustus 2022 sebelum acara G20. Pada akhir pertemuan, Ketua BPK menyampai- kan harapannya agar SAI India dapat memberikan jasa pemeriksaan terbaik kepada IAEA untuk tahun anggaran 2022-2027. Dengan begitu, IAEA dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kinerja terbaik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan. l 29
ANDI WIDJAJANTO, GUBERNUR LEMHANNAS MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL DAN KOMPETITIF L embaga Keta- hanan Nasional (Lemhannas) merupakan lem- baga pemerintah nonkementerian. Lembaga ini bertugas me- laksanakan tugas pemerin- tahan di bidang pendidikan pimpin an tingkat nasio- nal, peng kajian strategik ketahan an nasional, dan pe- mantapan nilai kebangsaan. Kepada Warta Pemeriksa, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menjelaskan me- ngenai program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang dipimpin- nya. "Program Pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI terdiri dari tiga program: PPRA, PPSA, dan P3DA," kata dia. Andi menjelaskan, Lemhanas juga telah mene- rapkan sistem e-learning jauh sebelum pandemi Covid-19. Karenanya, program ini akan terus dijalankan meskipun nanti pandemi telah usai di Indonesia. n Andi Widjajanto lemhannas.go.id "E-learning akan tetap dilaksanakan karena meru- pakan salah satu metode yang digunakan dalam operasional pengajaran, khu- susnya di PPRA dan PPSA. Tujuannya, untuk menambah wawasan, memberikan bekal, dan kemampuan dalam pro- ses pembelajaran yang ber- basis teknologi informasi," tambah Andi. Berikut hasil wawancaranya. Bisa Anda jelaskan mengenai program pendidikan yang dise­ lenggarakan Lemhannas? Program Pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI ter- diri dari tiga program: PPRA, PPSA, dan P3DA. PPRA atau Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) merupakan pendidikan untuk mempersiapkan kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, ber- etika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. PPRA dilaksanakan selama tujuh bu- lan. Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri berpang kat minimal kolonel/ kombes/perwira tinggi bintang 1 dengan masa dinas perwira minimal 24 tahun. Kemudian ASN minimal eselon II serta pimpinan tinggi or- ganisasi masyarakat dan organisasi sosial politik. 31
Selanjutnya, PPSA atau Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA). Ini merupakan pendidik an untuk memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang ber- moral, beretika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, dan terampil dalam memecah kan masalah lingkup nasional, regional, dan global. PPSA dilaksanakan selama 5,5 bulan. Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri berpang kat minimal perwira tinggi bintang 1, ASN minimal eselon I, serta pimpinan tinggi organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik. Ketiga, P3DA atau Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Ini merupakan salah satu program pendidik- an untuk me nyiapkan pimpinan nasional di daerah yang diselenggarakan oleh Lemhannas dengan peserta para pimpinan daerah (bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota serta Ketua/Wakil Ketua DPRD ka- bupaten/kota). P3DA dilaksanakan selama 2,5 bulan. maan sesama peserta. Dengan begitu terwujud hubungan personal yang kuat di antara peserta, mulai saat pelaksanaan pendidikan sampai de ngan pascalulus dari Lemhannas. Kemudian, tahap II. Pada tahap ini, kegiat an pendidikan dilaksanakan selama 22 pekan. Metode pembelajaran yang digu- nakan yaitu ceramah, diskusi panel, diskusi studi kasus (DSK), dan paparan esai blok I dan blok II. Tahap II dioperasionalkan dengan meng- gunakan sistem blok. Materi blok I meliputi Empat Konsensus Dasar Bangsa (meliputi SBS Pancasila, SBS UUD NRI tahun 1945, SBS Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), SBS Bhinneka Tunggal Ika/BTI). Kemudian wawasan nusantara (wasantara), ketahanan nasional (tannas), kewaspadaan nasional (padnas), Sistem Manajemen Nasional/Sismennas (meliputi SBS Sismennas dan SBS Kebijakan Publik), Kepemimpinan, Hubungan Internasional/HI (meliputi SBS Hubungan Internasional, SBS Politik Global, SBS Keamanan Global), strategi, dan studi strategis dalam negeri (SSDN). Materi apa saja yang diberikan kepa­ da peserta? Materinya merupakan kumpulan pokok bahasan yang mengacu bidang-bidang pengetahuan dan keterampilan. Pokok bahasan tersebut termuat dalam setiap bi- dang studi (BS) dan subbidang studi (SBS) serta berbagai isu pokok dan strategis sesuai dengan perkembangan yang diran- cang untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta. Materi pendidikan disusun secara terstruktur dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang perlu diberikan kepada peserta. Di antaranya yaitu, pertama tahap I. Pada tahap ini, kegiatan pendidikan di- laksanakan selama enam pekan. Tahap I merupakan tahap awal proses pembelajaran yang meliputi, orientasi, e-learning, dan outbound. Orientasi merupakan pengenal- an terhadap lembaga, tata tertib, dan pe- tunjuk teknis tentang hal yang berkaitan de- ngan kegiatan pembelajaran di Lemhannas. Materi blok II meliputi geografi, demo- grafi, sumber kekayaan alam (SKA), ideolo- gi, politik, ekonomi, sosial budaya (meliputi SBS Sosial Budaya, SBS Iptek, SBS Hukum dan HAM), pertahanan & keamanan, dan studi strategis luar negeri (SSLN). Sementara materi blok III meliputi, per- tama, olah sismennas (OS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih peserta agar mampu bekerja sama dalam hubungan kelompok atau tim secara terpadu. Hal ini dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang bersifat strategis serta berskala nasional. Latihan dilakukan dengan menggunakan metode simulasi yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peser- ta dalam prosedur dan mekanisme kerja. Kemudian tata naskah dinas, perencanaan pembangunan nasional, koordinasi, peng- ambilan keputusan, dan sistem ketatanega- raan. Kemudian, e-learning merupakan pembelajar an jarak jauh berupa pen- dalaman modul bidang studi inti (BSI). Selanjutnya, outbound yang bertujuan mewujudkan kekompakan dan kebersa- Materi kedua, kertas karya ilmiah perseorang an (taskap). Ini merupakan nas- kah akademik perseorangan sebagai tugas akhir peserta pendidikan Lemhannas dan salah satu prasyarat kelu lusan pendidikan. 32
Peserta diharapkan mampu mengidentifi- kasi dan mendalami permasalahan aktual yang terkait dengan permasalahan nasional dan mampu memberikan alternatif solusi pemecahan masalah. an regional, maupun internasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara, dan ketahan- an nasional dalam rangka penyeleng garaan pembangunan nasional. Materi ketiga, seminar yang dimaksud- kan sebagai alat/wadah untuk mengaplika- sikan seluruh materi bidang studi yang telah diperoleh selama mengikuti pembelajaran di Lemhannas. Karya tulis yang diseminar- kan adalah hasil pemikiran seluruh peserta sesuai dengan apa yang diper oleh selama mengikuti pendidikan di Lemhannas untuk diserahkan kepada Presiden RI sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada pe- merintah. Ketiga, output P3DA. Memantapkan pimpin an tingkat daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan menguasai ke- unggulan kompetitif. Serta memiliki kemam- puan strategis dalam mengantisipasi per- kembangan lingkungan strategis. Termasuk mengatasi krisis di daerah masing-masing secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusanta- ra, dan ketahanan nasional dalam rangka penyeleng garaan pembangunan nasional. Terakhir, materi lain-lain. Ini berisi ma- teri lain yang diperlukan untuk mendukung atau memperkuat materi yang sudah ada. Misalnya kuliah umum menko dan pembe- kalan-pembekalan. Materi pendidikan disusun secara terstruk­ tur dan terintegrasi se­ suai dengan kebutuhan yang perlu diberikan kepada peserta. Pada masa pandemi, Lemhannas men­ jalankan program e-learning. Seperti apa metode pembelajarannya? E-learning (off campus) merupakan kegiat an belajar dari tempat tugas ma- sing-masing. Pada prinsipnya program ini sudah diterapkan Lemhannas jauh sebelum pandemi. Karena sudah menjadi metode pembelajaran yang para peserta tak perlu hadir di kelas dan dapat berada di kota lain, bahkan di negara lain. Interaksi bisa dilaksanakan secara online dan real time. E-learning digunakan untuk mendalami mo- dul yang telah dibagikan melalui chatting dan video conference. Metode kedua yaitu, on campus. Jadi, pembelajaran sesuai kuri- kulum dengan menggunakan aplikasi Zoom dari wisma penginapan peserta. Apa saja output yang ingin dicapai da­ ri program pendidikan tersebut? Pertama, output PPSA. Memantapkan pimpin an tingkat nasional yang memiliki keung gulan komparatif dan menguasai ke unggulan kompetitif. Serta memiliki ke- mampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri. Termasuk juga ancaman regional maupun internasio- nal secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusanta- ra, dan ketahanan nasional dalam rangka penyeleng garaan pembangunan nasional. Kedua, output PPRA. Mempersiapkan kader pemimpin tingkat nasional yang me- miliki keung gulan komparatif dan mengua- sai keunggulan kompetitif. Serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri, ancam- Kondisi pandemik di Indonesia sudah jauh membaik. Apakah metode e-learning akan tetap dipakai? Tetap dilaksanakan karena merupakan salah satu metode yang digunakan dalam operasional pengajaran, khususnya di PPRA dan PPSA. Tujuannya, untuk menambah wawasan, memberikan bekal, dan kemam- puan dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Di samping itu juga dituntut memiliki integritas pribadi yang utuh, menyeluruh, dan terpadu berda- sarkan konstitusi, wawasan nusantara (wa- santara), serta ketahanan nasional (tannas). E-Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang tidak tergantung pada kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia. l 33
ADI SURYANTO, KEPALA LAN FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN DISTANCE LEARNING Bisa dijelaskan mengenai program distance learning yang di­ selenggarakan oleh LAN? Program distance learning merupakan program pelatihan jarak jauh yang diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan (PKN I, PKN II, PKA, dan PKP). Program ini hadir sebagai upaya mendekatkan pembelajaran kepada peserta secara fleksibel dan efisien. Juga sebagai bagian dari implementasi perubahan paradigma dari training menjadi learning. n Adi Suryanto lan.go.id Selain itu program ini merupakan bentuk adaptasi terhadap per- kembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan per ubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis (VUCA). Metode distance learning juga mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelaja- ran formal, serta aktualisasi di tempat kerja (experiential learning) dengan pendampingan (social learning) mentor dan coach. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyeleng- garakan program distance learning untuk pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan. Program ini hadir sebagai upaya men- dekatkan pembelajaran kepada pe- serta secara fleksibel dan efisien. Kepala LAN Adi Suryanto menje- laskan, program ini juga merupakan bagian dari implementasi perubahan paradigma dari training menjadi learn ing. "Metode distance learning juga mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelajaran formal, serta aktualisasi di tempat kerja (experien- tial learning) dengan pendampingan (social learning) mentor dan coach," kata dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. Sejak 2021, program ini mulai diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dengan kebijakan PerLAN No 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS dan PerLAN No 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas PerLAN No 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Begitu pula dengan pelatihan struktural kepemimpinan dengan kebijakan berupa PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan PerLAN No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PerLAN No 5 tahun 2022. Program distance learning pelatihan dasar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan dengan menggunakan LMS LAN yang terintegrasi dari sisi pembelajaran sampai penerbitan e-certificate (e-signature). Secara khusus e-learning digunakan dalam pembelajaran mandiri dengan konsep MOOC (massive open online course) dan e-learning (dengan synchronous dan asynchronous). Sudah berapa banyak ASN yang mengikuti program tersebut dan output apa saja yang telah dicapai? Sejak 2021, lebih dari 130 ribu peserta pelatihan telah meng ikuti program pelatihan dasar CPNS dengan metode blended learning. Dari sisi efisiensi, inovasi ini berdampak secara signifikan terhadap pengurangan kebutuhan anggaran. Menurut Adi, program ini tak hanya fleksibel, namun juga terbukti mampu memberikan efisiensi. "Sejak 2021 hing ga saat ini, jumlah peserta latsar CPNS telah mencapai 132.885 orang yang menerapkan program secara blended learning. Dengan demikian, pemerintah telah menghemat anggar- an sekitar Rp536 miliar yang dapat digunakan untuk peningkatan kuali- tas pelayanan publik," tambah Adi. Berikut hasil wawancara lengkapnya. Tarif latsar CPNS klasikal sebesar Rp9.269.000. Sedangkan blen- ded learning Rp5.260.000. Artinya, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.036.000 atau sekitar 43%. Sejak 2021 hingga saat ini, jumlah peserta latsar CPNS telah mencapai 132.885 orang yang me- nerapkan program secara blended learning. Dengan demikian, pemerintah telah menghemat anggaran sekitar Rp536 miliar yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pela- yanan publik. Konsep paperless ini juga mampu mengurangi kebu- tuhan kertas selama dua tahun sekitar 228,2 juta lembar/ 456,5 ribu rim/912,9 ton kertas. Penghematan ini setara dengan uang sebesar Rp65,62 miliar. Pelatihan struktural kepemimpinan baru diimplementa- sikan pada Juni 2022. Jadi saat ini sedang dalam proses pembelajaran. 34
BPK merekomendasikan kepada LAN untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyeleng­ garaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II dengan metode distance learning yang berkekuatan hukum, mengikat, dan lengkap sesuai kebutuhan. Apa kendala dalam penetapan per­ aturan kepala LAN terkait hal tersebut? PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan PerLAN No 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas PerLAN No 5 tahun 2022. Kemudian Keputusan Kepala LAN tentang Kurikulum dan Keputusan LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan. Dengan terbitnya kebijakan ini semoga dapat membe- rikan acuan bagi lembaga pelatihan dalam menyeleng- garakan pelatihan struktural kepemimpinan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh LAN antara lain, pertama perubahan kurikulum. Hal ini membutuh- kan ketepatan kebutuhan kompetensi yang relevan de ngan perubahan. Sehingga perlu mendapatkan informasi dari evaluasi dan identifikasi kurikulum sesuai de ngan kompetensi yang dibangun untuk memenuhi tantangan birokrasi saat ini dan beberapa tahun ke depan. Kondisi ini tidak bisa dilakukan secara instan, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Survei yang dilakukan LAN pada 2021 menjadi da- sar kebutuhan perubahan kurikulum pelatihan struktu- ral kepemimpinan (PKP, PKA, PKN tingkat II, dan PKN tingkat I). Baik dari konteks substansi maupun kompe- tensi serta strategi pembelajaran. Tantangan kedua yaitu proses pengundangan kebijakan. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena diperlukan kajian dan pendalaman serta harmo- nisasi dengan peraturan lainnya. Sebagai catatan, te- lah dilakukan sinergi bersama Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet RI. Seperti apa proses pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program PKN dengan metode dis- tance learning? Hal ini kami lakukan dengan beberapa langkah. Pertama dengan melakukan pemetaan/identifikasi risi- ko kebijakan yang dilakukan untuk memastikan proses, mulai dari perumusan sampai dengan implementasi kebijakan, dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Termasuk pemetaan risiko sis- tem informasi yang digunakan. Kedua, memastikan persiapan implementasi kebi- jakan. LAN melalui P3K Bangkom ASN menyediakan sarana penyamaan persepsi melalui pemanfaatan ka- nal-kanal di media sosial. Tujuannya, agar dapat men- jangkau luas tenaga pelatihan yang nantinya terlibat. Ini misalnya webinar series knowledge sharing, webinar series strategy delivery, workshop pelatih an kepemimpinan nasional II, pembuatan grup WhatsApp bagi pengampu materi dan PIC LMS lembaga pela- tihan. Tantangan ketiga terkait kesiapan penyelengga- raan. Ini terdiri dari tenaga pengajar yang memerlu- kan penyamaan persepsi terhadap strategi delivery pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta. Kemudian dari sisi kesiapan penyelenggara dalam menunjang pembelajaran dengan penyesuaian kuri- kulum dan penganggaran yang berdasarkan metode pembelajaran distance learning akan terdapat efisiensi sumber daya dan anggaran. Langkah ketiga, penerbitan izin prinsip penyeleng- garaan PKN yang secara ketat mensyaratkan lembaga pelatihan memenuhi standar penyelenggaraan pela- tihan sesuai dengan metode yang dipilih untuk digu- nakan. Dalam hal penyelenggaraan dengan metode distance learning, lembaga pelatihan perlu memasti- kan bahwa tenaga pelatihan yang terlibat telah meng- ikuti proses penyamaan persepsi. Dengan begitu, terwujud keseragaman penyam- Tantangan keempat yaitu infrastruktur karena semua menggunakan satu sistem LAN terintegrasi. Pertama, LMS yang disediakan oleh LAN. Ini terkait ketersediaan server yang dimiliki karena tingginya par- tisipasi dari lembaga pelatihan di seluruh Indonesia. Kedua, sarana dan prasarana TI yang digunakan oleh lembaga pelatihan dan peserta. Beberapa hal umum yang menjadi kendala adalah jaringan telekomunikasi yang perlu diakses oleh lembaga pelatihan dan pe- serta. paian proses pembelajaran. Akan tetapi tetap ber- orientasi kepada kenyamanan peserta dalam mem- peroleh materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Langkah keempat, penjaminan mutu penyelenggara an pelatihan melalui monitoring dan evaluasi, serta akre- ditasi. Hal apa yang akan ditingkatkan terkait program ini? Bagaimana langkah LAN dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK? LAN telah menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pelatihan struktural kepemimpinan berupa Pertama, perbaikan dilakukan berdasar hasil mo- nitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelan- jutan. Kemudian, penyesuaian berbagai bahan ajar sesuai dengan perkembangan. Terakhir, perbaikan sistem informasi berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. l 35
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN APLIKASI SAKTI BPK sebagai satker pengguna berupaya menyelaraskan pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan SAKTI secara optimal. Pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga (K/L). Dalam lingkup satker ter- sebut, implementasi Integrated Financial Management Information System (IFMIS) diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi pada satuan kerja menjadi satu aplikasi dengan database yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi peker- jaan dan pengulangan entry data. lebih efektif melalui satu aplikasi untuk satu siklus keuangan negara mulai dari pengang- garan sampai dengan pelaporan. Selain itu, terdapat efisiensi sumber daya, baik sumber daya keuangan berupa anggaran maupun nonkeuangan. Konsolidasi data APBN K/L juga lebih cepat dengan transaksi bersifat real time dan seluruh pengguna SAKTI pada seluruh tingkatan organisasi mengakses data- base yang sama. "Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transpa- ran dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," ungkapnya. Penggabungan aplikasi dan database pada tingkat satuan kerja diwujudkan da- lam suatu sistem aplikasi di lingkup Satuan kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kepala Biro Keuangan BPK, Edy Susila menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertang- gungjawaban anggaran pendapatan dan be- lanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan SAKTI mulai digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertang- gungjawaban APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. "Sejak awal 2022 semua K/L wajib terinte- grasi dengan aplikasi SAKTI," ujar Edy kepa- da Warta Pemeriksa. Edy menilai, terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi SAKTI dalam menun- jang penerapan good governance yaitu ope- rasional pengelolaan keuangan negara yang SAKTI akan digunakan oleh satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya, ujar Edy, satker-satker tersebut memiliki karakte- ristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur sangat lengkap sampai dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang digunakan oleh mereka yang memiliki fungsi perbendaharaan di satuan Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI mening­ katkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 36
kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM serta Bendahara de ngan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing. Sehingga, ak- ses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk mereka yang menjalankan fungsi perbendaha- raan yang berbeda-beda tersebut. "Dapat dibayangkan karena ini adalah apli- kasi yang harus dipakai oleh K/L yang biasanya di masing masing K/L sudah memiliki aplikasi sendiri sehingga kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan. Terutama untuk BPK yang su- dah terlebih dahulu memiliki aplikasi SINTAG (Sistem Pengendalian Tagihan) yang dipergu- nakan oleh BPK untuk mengelola dari mulai tagihan, verifikasi, sampai de ngan pencairan," kata Edy. pencairan tagihan melambat dengan volume transaksi yang besar terutama pada user tung- gal bendahara pengeluaran," ujarnya. Selain itu, terdapat catatan yakni terlalu ba- nyak menu yang cukup membingungan peng- guna dan satu user tidak dapat diakses untuk beberapa komputer dalam waktu yang sama. Mengingat SAKTI telah ditetapkan seba- gai sistem pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, BPK sebagai satker pengguna akan berupaya menyelaraskan pelak- sanaan transformasi teknologi informasi sehing- ga dapat memanfaatkan SAKTI secara optimal. Meski begitu, BPK mendorong Kementerian Keuangan untuk mengembang kan SAKTI guna memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran oleh K/L. Edy menyoroti terdapat sejumlah kekurang- an dari aplikasi SAKTI yakni kendala perlambat- an akses ke dalam aplikasi. Akses yang lambat sering terjadi terutama pada awal bulan ketika seluruh satker di Indonesia melakukan realisasi belanja pegawai secara bersamaan. Masalah lain yang dihadapi Biro Keuangan adalah SAKTI dan aplikasi tagihan internal SINTAG belum bisa diintegrasikan sehingga pengguna harus me- lakukan dua kali input. "Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi SINTAG dan aplikasi SAKTI sehingga terpenuhi single entry data," ujarnya. Edy juga berharap SAKTI di masa depan akan lebih sempurna dan user friendly sehing ga tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat terwujud. SAKTI juga dapat terin- tegrasi secara otomatis dengan SINTAG dan sis- tem lainnya di BPK agar tidak ada proses yang dilakukan berulang. l "Hal ini menyebabkan proses pelayanan 37
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TEKAN RISIKO FRAUD Pembayaran dengan menggunakan KKP dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. djpbn.kemenkeu.go.id Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) sejak 1 Juli 2019. Pemanfaatan KKP pun terus diperluas. Menurut Kementerian Keuangan, KKP tidak hanya memper- mudah K/L dalam melakukan belanja, tapi juga bermanfaat mencegah terjadinya fraud. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menga- takan, penggunaan KKP dalam transaksi belanja pemerintah bermanfaat untuk mengeliminasi penyimpangan yang bisa saja terjadi jika meng- gunakan kas tunai. "Karena tidak diperlukan membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan mengurangi risiko terutama dari sisi keamanan karena tindak kejahatan," ka- ta Hadiyanto dalam wawancara tertulis dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini. Manfaat lainnya adalah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ia men- jelaskan, pembayaran dengan menggunakan KKP dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Selain itu, data transaksi belanja tidak dapat dimanipulasi. Hadiyanto menambahan, penggunaan KKP juga menciptakan efektivitas karena belanja ne- gara dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Pengurangan transaksi secara tunai ini juga berdampak pada pengurangan cost of fund/ idle cash, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiat an/belanja lain yang lebih produktif. "Kita juga jadi bisa mengurangi biaya cetak uang kartal dan mendukung terwujudnya less cash society di ting kat Satker K/L." Selain itu, KKP disebut memiliki keunggulan dari sisi kemudahan penggunaan. KKP dapat digunakan dimanapun dengan lebih leluasa dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas. Bisa digunakan belanja di media offline, online, marketplace, sarana Katalog elektronik, toko da- ring, Digipay, dan platform lainnya, baik di dalam negeri dan luar negeri, yang menyediakan pilihan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Hal yang tak kalah penting, kata dia, ada- lah kemudahan perpajakan. Sebab, bendaha- 38
ra pengeluaran Satker K/L tidak perlu lagi memungut/memotong dan menyetor Pajak PPh Pasal 22 dan PPN apabila menggunakan KKP. Sesuai PMK Nomor 231/ PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, diatur bahwa penge- naan Pajak PPh Pasal 22 dan PPN atas transaksi KKP tetap dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penjual apabila sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku memang termasuk batas perhitungan yang dikenakan pajak PPh Pasal 22 dan PPN. Selanjutnya, Penyedia Barang/ Jasa atau Penjual tersebut akan me- lakukan penyetoran Pajak PPh Pasal 22 dan PPN kepada kas negara. PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH l Belanja barang operasional. l Belanja barang non-perasional. l Belanja barang untuk persediaan. l Belanja sewa kendaraan/gedung/peralatan. l Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan mesin. l Belanja perjalanan dinas. l Belanja modal dalam rangka membiayai kegiat- an operasional seha- ri-hari Satker K/L atau membiayai pengeluar- an yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS dan sumber dana- nya berasal dari Rupiah Murni. djpbn.kemenkeu.go.id PERTANGGUNGJAWABAN PEMAKAIAN KARTU KREDIT PEMERINTAH "Terkait pengawasan, telah di- sediakan menu monitoring penggu- naan KKP pada Aplikasi OM SPAN yang berguna untuk melakukan pemantauan penggunaan KKP dan percepatan penyelesaian/pembayar- an tagihan KKP." l Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP dengan KPA l Menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP pada saat menerima KKP. l Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali. l Melakukan aktivasi KKP dan request/aktivasi PIN KKP melalui call center/ layanan pesan singkat (SMS)/sarana lainnya. l Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKP. l Merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa Kendati demikian, ia tak me- nampik masih ada kekurangan atau tantangan dari penggunaan KKP. Salah satunya, masih terdapat bebe- rapa daerah remote yang belum ba- nyak tersedia penyedia barang/jasa atau rekanan yang memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC). berlaku KKP. l Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute). l Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP kepa- da siapapun. l Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-com- merce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring. l Dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP dan menyimpan KKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidak dipergu- nakan dalam jangka waktu lama. l Mengumpulkan dokumen berupa Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Hadiyanto menceritakan, KKP mulai diujicobakan sejak tahun 2017 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan peserta uji coba seba- nyak 84 K/L dan 483 Satker. Salah satu K/L yang mengikuti uji coba penggunaan KKP tersebut adalah Kementerian Keuangan. Pada masa uji coba tersebut, penggunaan KKP diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP). Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan buk- ti-bukti pengeluaran. l Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal Dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP. l Menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal Dengan KKP dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP kepada PPK. l Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan KKP. l Dalam hal terdapat transaksi KKP yang tidak sesuai ketentuan/selain untuk pembayaran belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja per- jalanan dinas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 jo. PMK Nomor 97/PMK.05/2021, maka pemegang KKP bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan KKP dan melunasi/membayarkan tagihan tersebut kepada Bank Penerbit KKP. Sumber: Kementerian Keuangan 39
Regulasi yang ada telah memastikan agar transaksi dapat dilakukan dengan aman dan terhindar dari risiko fraud dan risiko lainnya yang tidak diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terha- dap pelaksanaan uji coba pembayaran dengan KKP tersebut, Kementerian Keuangan menerbit- kan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP pada tahun 2018. Dengan terbitnya PMK tersebut KKP, secara resmi diim- plementasikan penuh untuk seluruh K/L termasuk Kementerian Keuangan mulai 1 Juli 2019. "KKP dapat dimanfaatkan untuk belanja ba- rang operasional, belanja barang non operasio- nal, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa kendaraan/gedung/peralatan, belanja pe- meliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas, serta belanja mo- dal dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker K/L," kata Hadiyanto. Pada 2021, penggunaan KKP pun diperluas sehingga dapat digunakan sebagai alat pembaya- ran bagi Satker K/L untuk belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang disediakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui sarana Katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Digipay (marketplace berbasis platform pem- bayaran pemerintah). Sebanyak 68 persen KKP digunakan untuk belanja terkait Perjalanan Dinas Jabatan (tiket, hotel, sewa kendaraan, konsumsi dan transaksi lainnya) dan 32 persen digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, konsumsi rapat, servis kendaraan, bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor (ATK), dan belanja modal. "Pandemi Covid-19 juga ber- dampak pada penurunan jumlah kartu yang aktif digunakan menjadi 6.283 kartu di tahun 2021," kata Hadiyanto. Besaran limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tergantung pada alokasi dana atau pagu DIPA satker yang dapat dibelanjakan dengan meng- gunakan mekanisme UP KKP. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021, dijelaskan bahwa proporsi UP KKP Satker K/L adalah sebesar 40 persen dari besaran UP yang telah disetujui oleh KPPN atau perubahan proporsi UP KKP yang telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb. Dalam hal ini, Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP berdasarkan pertim- bangan-pertimbangan tertentu. Hadiyanto berharap transaksi KKP dapat lebih dioptimalkan lagi, mengingat besarnya manfaat dari penggunaan KKP untuk belanja negara yang lebih efektif, fleksibel, aman, transaparan, dan akuntabel. "Diharapkan kepada seluruh Satker K/L, secara Di lingkup Kementerian Keuangan, kata dia, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada 2020 tercatat sebesar Rp37 miliar, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp40,3 miliar, dan pada triwulan I 2022 sebesar Rp5,8 miliar. Adapun secara keseluruhan, jumlah transaksi KKP pada tahun 2019 sebesar Rp340,3 miliar, me- ningkat menjadi Rp434,4 miliar di tahun 2020, lalu menjadi sebesar Rp361,1 miliar pada tahun 2021, dan baru mencapai sebesar Rp38,7 miliar sampai dengan triwulan I tahun 2022. Pada 2021, jumlah transaksi KKP meng- alami penurunan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada penurunan kegiatan perjalan- an dinas jabatan di masa pandemi Covid-19. khusus kepada Pemegang KKP, untuk tidak takut atau ragu lagi dalam menggunakan KKP ketika melakukan belanja pemerintah. Regulasi yang ada telah memastikan agar transaksi dapat dilakukan dengan aman dan terhindar dari risiko fraud dan risiko lainnya yang tidak diinginkan." Kemudian, sebagai bentuk dukungan atas program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang disediakan oleh UMK, seluruh Satker K/L diharap- kan menggunakan KKP sebagai alat pembayaran ketika melakukan belanja Pemerintah melalui sarana Katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh LKPP serta Digipay, dengan nilai belanja paling banyak Rp200 juta untuk 1 peneri- ma pembayaran. l 40
MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DENGAN BUDI DAYA IKAN Komunitas Samawa Fish mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perumda Jaya. n Komunitas Samawa Fish foto-foto: instagram wargasamawa.id A da beragam cerita menarik tentang kegiatan yang dijalani masyarakat di masa pandemi. Terutama kegiatan mengisi waktu ketika harus menjalani work from home (WFH). Ini seperti yang dilakukan staf Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Devti Akbar dan sembilan orang lain warga Rusunawa Samawa, Jl H Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sebanyak 10 bapak-bapak warga Rusunawa mendirikan komunitas kelompok budi daya ikan (Pokdakan) Samawa Fish. Tujuannya pun cukup mulia. Selain mencari cuan atau untung, mereka juga ingin menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi. Apalagi di saat yang sama, warga Rusunawa Samawa lain juga bercocok tanam sayur mayur, sehingga Samawa Fish bisa melengkapi menu di piring keluarga Rusunawa Samawa. Devti saat berbincang dengan Warta Pemeriksa pada awal Mei lalu, menceritakan awal mula terbentuknya Samawa Fish. "Ini hobinya teman-teman saat pandemi. Ada yang membuat green house hingga bank sampah. Nah, akhirnya kami buat budi daya ikan," tutur Devti. Pendirian dan usaha budi daya ini terbilang nekat, karena menurut Devti tidak ada anggota Samawa Fish yang benar-benar paham dan mahir dalam melakukan budi daya ikan. Anggota Samawa Fish pada awal tahun 2021 membangun satu kolam ikan berbahan terpal, lalu menyediakan mesin filter dan oksigen di lahan ko- song belakang terminal Transjakarta Pondok Kelapa. "Tekad kami memang untuk ketahanan pa- ngan, lagi pula banyak anak-anak, juga supaya warga bisa membeli ikan dengan harga murah, kalau sekarang ikan per kilo Rp28 ribu, warga bisa mendapat hanya Rp24 ribu untuk ikan-ikan kami. Ikannya pun tidak hanya lele, tetapi patin, bawal dan nila," ucap dia. Komunitas Samawa Fish terbilang berun- tung karena sejak awal mampu menggandeng Perumda Sarana Jaya dan kelompok binaan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini membuat anggota bisa mendapatkan bibit ikan dengan mudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UPTD KPKP Jaktim siap menyediakan seba- nyak apapun permintaannya. Hanya saja, me- mang ternyata tidak mudah memelihara ikan. 42
Bahkan memelihara ikan lele yang selama ini dianggap mudah ternyata cukup sulit. Devti yang menjadi Ketua Pokdakan Samawa Fish menga- takan, masyarakat wajib membedakan antara bu- di daya dengan sekadar memelihara lele. "Kita juga menghindari memberi makan je- roan, ayam tiren, walau memang cepat membuat besar ikan-ikan tapi kondisi airnya bau. Ini juga termasuk dalam ilmu budi daya organik," tutur dia. Perlakuan terhadap ikan berbeda tergantung Setelah berjalan hampir satu setengah tahun, jenis ikan tersebut. Hal ini juga yang membuat puluhan bibit ikan lele anggota Samawa Fish mati saat awal-awal budi daya. Karena ketidaktahuan, dari 200 bibit ikan yang diberikan, sekitar 60 di antaranya mati saat pe- ngembangbiakan. "Tapi dengan berjalannya waktu, sudah tahu ilmunya, kita bisa meminimalkan kematiannya. Misalnya saat pindah kolam itu saat tabur benih, itu airnya juga harus sudah 'matang', baik suhu maupun isinya, harus udah ada jentik-jentik, kare- na dua sampai empat hari dari tabur benih, mere- ka enggak dikasih makan dulu," ucap dia. Akan tetapi tetap saja ada ikan yang ma- ti walaupun tidak banyak. Menurut dia, faktor tempat dan cuaca cukup berpengaruh terhadap keberhasilan melakukan budi daya ikan. Ia men- contohkan, sehabis hujan ikan tidak diberi makan karena bisa memengaruhi nafsu makan ikan. Bila tetap dikasih makan, maka makanan yang tidak dimakan bisa mengendap dan menciptakan amo- niak dan ini berbahaya bagi ikan. kini Samawa Fish telah memiliki sebelas kolam dan telah empat kali panen dan sudah mendapat- kan hasil yang lumayan pada panen ketiga dan keempat. Sayangnya anggota yang aktif berku- rang hanya tinggal enam orang. Padahal menurut Devti, anggota yang tidak aktif bisa belajar pemasaran atau penjualan pro- duk anggota. Apalagi, saat ini anggota Samawa Fish berencana budi daya tanaman azola sebagai pengganti pakan ikan yang kini harganya sela- ngit. "Karena pelet makin lama makin mahal. Tanaman azola itu juga proteinnya tinggi dan ikan-ikan juga suka. Dan gampang nyarinya di ka- li. di Kali Malang saja banyak," tutur dia. Beda perlakuan Seperti yang sudah ia ceritakan, perlakuan kepada tiap ikan akan berbeda tergantung jenis. Khusus nila misalnya, air kolam harus selalu bersih dan aliran oksigen juga kencang. Ia menempatkan dua mesin oksigen khusus "Jadi istilahnya kita kalau pelihara ikan, bukan ikannya, tapi airnya," ucap dia. Soal makanan, anggota Samawa Fish sepakat hanya akan memberi makanan organik. Sehingga hasil budi daya ikan bisa disebut ikan organik ar- tinya makanan berbahan alami. untuk ikan nila. Arusnya juga wajib deras dan pemilihan bibit juga diperhatikan khususnya yang berjenis monosex. Untuk saat ini. anggota Samawa Fish su- dah menghasilkan ikan lele, nila hingga bawal. Sementara untuk ikan gurame masih dalam tahap uji coba karena menurutnya cukup sulit membudi- dayakannya. Ikan akan dijual bila sudah besar. Penjualan biasanya dilakukan kepada para ibu yang tinggal di Samawa Fish. Begitu juga bila para anggota bisa menjualnya ke kantor-kantor. Hanya saja ia akui bila dijual per kilo tanpa diolah untungnya amat kecil. "Istilahnya hanya mendapat lelah saja tanpa terlalu untung secara ekonomi," katanya. Oleh karena itu, anggota Samawa Fish terpikir untuk mengolah dahulu sebelum menjualnya. Apalagi Sudin KPKP Jaktim sudah menggelar pe- latihan pengolahan ikan. Lewat pelatihan itu, war- ga bisa membuat nugget dan tekwan dari ikan. "Untuk ikan yang dibumbu kuning saja, satu pak isi empat ikan bisa kita jual Rp24 ribu semen- tara per kilo hanya kita bisa jual Rp20 ribu," tutur dia. l 43
BPK KEMBALI WFO, MELANJUTKAN MOMENTUM TRANSFORMASI DIGITAL Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi model awal digital by default untuk menjaga momentum transformasi Digital BPK. Otomasi pencatatan aktivitas melalui integrasi Aplikasi Kelola Tugas dengan aplikasi proses bisnis BPK untuk memudahkan dan menjaga kualitas informasi. Badan Pemeriksa Keuangan mu- lai menerapkan pola kerja work from office (WFO) 100 persen seiring terkendalinya pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Teknologi Informasi (Biro TI) BPK Pranoto menyatakan pihaknya pun telah mempersiapkan dukungan sistem informasi, antara lain dengan menyesuaikan beberapa fitur di Aplikasi Kelola Tugas. Penyesuaian fitur Aplikasi Kelola Tugas di- lakukan sesuai dengan kebijakan Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) terkait dengan pola kerja baru. Penyesuaian aplikasi juga di- lakukan berdasarkan alternatif-alternatif cara kerja baru selama work from home (WFH), yang menitikberatkan pada cara kerja yang lebih fleksibel dari sisi waktu maupun ruang. Oleh karena itu, beberapa praktik pemanfaat- an teknologi informasi yang sesuai ketentuan dan telah dilaksanakan saat pandemi masih akan dilanjutkan. "Salah satunya terkait presensi, yang se- belumnya menggunakan fingerprint, tetap akan dilanjutkan secara online menggunakan Aplikasi Kelola Tugas. Biro TI juga terus me- ngembangkan aplikasi-aplikasi baru yang sesuai kebutuhan dan membantu pelaksanaan proses bisnis oleh pegawai BPK," kata Pranoto kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. Pranoto mengatakan, pegawai BPK saat ini telah terbiasa mencatat aktivitas harian di Aplikasi Kelola Tugas. Artinya, ucap dia, interaksi pegawai BPK dengan Aplikasi Kelola Tugas cukup intensif. Ia menambahkan, Biro TI akan mengintegrasikan Aplikasi Kelola Tugas dengan aplikasi-aplikasi lainnya untuk memudahkan pegawai dalam mencatat infor- masi aktivitas secara berkualitas pada aplikasi kelola tugas. "Pegawai K telah berinteraksi dengan Aplikasi Kelola Tugas dengan me- lakukan presensi dan mencatat aktivitas yang dilakukan setiap hari, dan ini sudah men- jadi kebiasaan yang berjalan dengan baik. 44
Selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengintegrasikan Aplikasi Kelola Tugas dengan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya," ucap dia. Menurut dia, aplikasi-aplikasi lain akan terintegrasi dengan Kelola Tugas untuk otomasi pencatatan aktivitas. "Misalnya aktivitas Pemeriksa pada Aplikasi SIAP akan tercatat di Aplikasi Kelola Tugas. Begitu juga dengan Aplikasi JASMIN, aktivitas pegawai pada Aplikasi Jasmin otomatis tercatat di Aplikasi Kelola Tugas". Pemanfaatan sistem informasi selama WFO akan melanjutkan momentum transformasi digital selama WFH, tentunya dengan mengikuti arah kebijakan Biro SDM. Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi model awal digital by default BPK. Secara keseluruhan, menurut dia, sistem informasi selama WFO akan melanjutkan momentum transformasi digital selama WFH, tentunya dengan mengikuti arah kebijakan Biro SDM. Evaluasi Ia mengaku Biro TI selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu hal yang paling krusial adalah persoalan presensi, karena menyangkut banyak pengguna dan dilakukan setiap hari. Evaluasi ini tidak ha- nya pada sistem presensi, tetapi juga sistem penunjangnya. Menurut dia, evaluasi juga menyangkut n Pranoto pola kerja baru yang diterapkan BPK. Ada beberapa hal yang menjadi perha- tian dengan adanya perubahan pola kerja baru. Pertama terkait pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif. Berikutnya pe- ningkatan kebutuhan dukungan pemeriksaan khususnya untuk data analytics sebagai dam- pak semakin tersedianya data digital pada entitas pemeriksaan ataupun internal BPK. Ketiga, banyaknya pengajuan klaim keru- sakan perangkat TI, terutama laptop, ke Biro TI. "Dan ini masih akan berlanjut sampai nanti, sehingga perlu evaluasi bagaimana pegawai bekerja di manapun, tetapi perang- kat tetap aman," ucap dia. SPAM. Oleh karena itu, ia berharap peman- faatan teknologi informasi diikuti dengan IT Security Awareness seluruh pengguna. Biro TI sedang mengembangkan mobile apps yang antara lain dapat dimanfaatkan untuk melakukan presensi, di mana aplikasi tersebut akan ter-install dalam ponsel pega- wai BPK. Aplikasi ini memastikan pengguna untuk mengaktifkan lokasi atau GPS ponsel tersebut, sehingga permasalahan pemanfa- atan fake GPS dapat diminimalisir. Mobile apps tersebut saat ini masih dalam pengem- bangan pihak Biro TI dan rencananya dilun- curkan pada tahun ini. Keempat yang merupakan hal paling krusial adalah Peningkatan risiko keamanan. Makin banyaknya akses poin sistem infor- masi BPK tidak hanya di kantor namun juga di rumah. Menurut dia, kondisi itu dapat dipersamakan dengan membuka pintu ak- ses ke sistem TI BPK yang semakin banyak yang berdampak pada keamanan data dan informasi. Salah satu bentuk ancaman ada- lah email pegawai BPK yang menjadi korban Terkait kebijakan apabila pegawai terlu- pa melakukan presensi yang dipersoalkan banyak pihak, ia menyebut Biro TI tidak berwenang mengatur hal tersebut, tetapi menyesuaikan kebijakan terkait Biro SDM. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, ia meminta setiap pegawai juga tetap menjaga integritas se- bagai nilai dasar BPK, termasuk dalam hal presensi. l 45
TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF DI MASA WFO Banyak ide dan gagasan inovatif yang muncul selama penerapan Work from Home. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menerapkan pola kerja work from office (WFO) menyusul pelonggaran kebijakan terkait Covid-19. Hal ini juga berdasar- kan kebijakan terbaru yang di- keluarkan oleh BPK lewat nota dinas Sekretaris Jenderal nomor 604/ND/X/05/2022 pada tanggal 25 Mei 2022 perihal Sistem Bekerja Pegawai di Kantor Pusat, Badiklat PKN, dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Hermanto mengatakan, walaupun secara ju- dul dikhususkan untuk Kantor Pusat, Badiklat PKN, dan Perwakilan DKI, Nota Dinas terse- but tetap dijadikan benchmark dalam meng- ambil kebijakan di Perwakilan. Walaupun be- gitu, menurut dia, tetap ada modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi di Maluku Utara. Ia mencontohkan, karena sebagian kar- yawan mungkin tidak lagi bangun sepagi seperti saat sebelum pandemi, maka waktu masuk dilonggarkan hingga pukul 09.00. Namun, jam pulang dimundurkan dari biasa- nya. Hal ini untuk menjaga ritme kerja kar- yawan BPK Maluku Utara agar optimal serta memperhatikan juga perkembangan regulasi pemerintah seperti Instruksi Mendagri, Gugus Tugas Covid-19, maupun Peraturan Daerah. Hermanto menjelaskan, bila berkaca dari pelaksanaan WFH lalu bekerja hybrid antara WFH dan WFO hingga menjelang 100 persen dari kantor, maka hasilnya positif. Dalam keter- batasan, banyak ide dan gagasan inovatif yang muncul. Hal ini karena pen anaman mindset bahwa pandemi jangan hanya dipandang se- bagai masalah, namun sebagai tantangan. n Hermanto Kesadaran bahwa kita selalu ter­ koneksi secara online, juga membawa dampak positif bahwa jam kerja tidak lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, namun dalam hal yang bersifat urgen, pekerjaan yang sifatnya kolaboratif/ membutuhkan komunikasi banyak orang, dapat dilakukan kapan saja, dan dari mana saja. Untuk menjawab tantangan pandemi itu- lah, hal-hal yang sebelumnya tidak terpikir kan, ternyata pada saat WFH di masa pandemi bisa dilakukan. Contohnya penggunaan aplikasi Kelola Tugas untuk merekam kehadir an pega- wai. Ternyata hasilnya cukup efektif sebagai kontrol untuk memastikan bahwa pegawai "ha- dir" dan melaksanakan tugas meski pun tidak secara fisik berada hadir di kantor. Begitu juga dengan rapat-rapat bisa di- lakukan secara hybrid. "Kesadaran bahwa kita selalu terkoneksi secara online, juga mem- bawa dampak positif bahwa jam kerja tidak lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, namun dalam hal yang bersifat urgen, pekerja an yang sifatnya kolaboratif/membutuhkan ko- munikasi banyak orang, dapat dilakukan ka- pan saja, dan dari mana saja," papar dia. Pola kerja WFH juga mendorong BPK Perwakilan untuk memodifikasi kebijakan 46
Aplikasi kelola tugas ter­ bukti sangat membantu pegawai dalam mengelola kegiatan harian dari mulai kegiatan presensi, mencatat aktivitas harian, mengung­ gah file hasil kerja oleh pegawai sampai dengan re­ viu kegiatan harian tersebut oleh atasan langsung. n Andri Yogama karena banyaknya hal-hal positif yang lahir. Pola-pola inovatif yang dapat dikerjakan se- cara efektif dan efisien dalam masa pandemi sangat mungkin dapat dilanjutkan sebagai pe- ningkatan dalam menunjang pekerjaan di saat penerapan pola kerja WFO. Walaupun, ia mengakui masih perlu ada adaptasi untuk kembali ke pola WFO. Penyesuaian-penyesuaian tersebut antara lain penerapan kedisiplinan para pegawai yang pa- da masa pola kerja WFH sedikit dilonggarkan. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana ter- utama adanya pegawai baru sehingga satker harus menyediakan tempat bagi para pegawai tersebut. Meski begitu, ia menilai aplikasi Kelola Tugas termasuk produk yang inovatif. Kontinuitas penggunaannya akan sangat mem- bantu para pemegang kepentingan untuk me- mantau progres penyelesaian tugas-tugas para pegawai yang diampunya, tentunya dengan tetap mengikuti kebijakan pimpinan terkait penggunaan-penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Andri Yogama men- yatakan pihaknya menerapkan kebijakan WFO secara bertahap sesuai dengan kebi- jakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran Covid-19 sebagaimana di atur dalam Instruksi Walikota Bandar Lampung. Hal ini tentunya akan memudahkan pegawai untuk melakukan adaptasi sistem kerja dengan tetap menerap- kan protokol kesehatan dan melakukan tes Kesehatan secara berkala sehing ga pegawai tidak merasa kaget saat kembali ke pola kerja WFO serta tetap terjaga/terpantau kesehatan- nya dan terhindar dari Covid-19. Menurut dia, hasil evaluasi WFH dinilai da- pat diterima sebagai sistem mekanisme kerja di BPK dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya di tahun-tahun berikutnya dengan dukungan alat kerja, teknologi informasi dan perangkat pegawai yang memadai. Berdasarkan hasil sur- vei yang dikumpulkan dari berbagai sumber di BPK, kelebihan WFH antara lain produktivitas tetap terjaga, kepuasan kerja meningkat, work life balance meningkat, fleksibilitas lokasi kerja, menghemat pengeluaran (makan dan transpor- tasi) dan biaya operasional kantor menurun. Sayangnya selain kelebihan, WFH juga memiliki kekurangan antara lain waktu kerja pegawai tidak pasti dan relatif lebih panjang, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari ru- mah, biaya operasional rumah meningkat dan adanya gangguan kerja. Penyebaran kuesioner dengan menggu- nakan google form kepada pegawai di ling- kungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara WFH pada masing-masing unit kerja. Subbagian Hukum, misalnya, adalah peker- jaan yang membutuhkan koordinasi langsung atau kehadiran APH dan pekerjaan yang me- merlukan tanda tangam fisik atasan langsung seperti legislasi produk hukum. Subbagian SDM, antara lain, pengurusan dokumen pem- bayaran gaji pegawai, pelaksanaan peneri- maan CPNS, pelayanan kesehatan pegawai dan legislasi dokumen kepegawaian. 47
Teman­teman merasa senang untuk adaptasinya. Nah sekarang kan sudah 100 persen jadi mereka sudah tak masalah untuk menyesuaikan. Absensi jadi kendala BPK Perwakilan Sulawesi Utara menya- takan, penerapan kembali bekerja dari kan- tor sebenarnya tidak jadi masalah. Menurut Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi, sejak awal berjalannya penerapan WFH hingga kini kembali bekerja dari kantor atau WFO, semua bisa berjalan lancar. "Alhamdulillah semua berjalan lancar se- suai dengan yang sudah diatur oleh Sekjen. Terus sekarang ini sudah mulai 100 persen un- tuk WFO-nya, teman-teman dan juga pegawai sudah ready mau disuruh apapun kaitannya menurut kebijakan wfo itu saya kira men- dukung sekali. Dan jujur tidak ada sedikitpun kendala," tutur dia. Walaupun sudah ada pelonggaran namun ia mengimbau karyawan di BPK Sulut tetap menjaga protokol kesehatan. Karena karyawan telah terbiasa WFH, BPK Sulut pun seperti halnya BPK Perwakilan lain pun memberikan waktu adaptasi selama sepekan. n Karyadi Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ia me- nyebut pelaksanaan WFH akan mempengaruhi kebijakan BPK dalam penerapan pola kerja WFO antara lain dalam bentuk penyesuaian aktivitas. Aktivitas pertemuan fisik ataupun aktivitas pencatatan manual akan diganti menggunakan teknologi informasi, misalnya pengisian aktivitas kegiatan dengan aplikasi Kelola Tugas dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring seperti diklat dengan metode distance learning, seminar daring, dan meeting dengan menggunakan aplikasi 200m. Sementara soal kebijakan kembali WFO 100 persen, ia menyebut BPK Perwakilan Lampung tidak memberlakukan masa adaptasi secara khusus, alasannya pemberlakukan WFO secara bertahap telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses adaptasi atau masa percobaan ini pun dibuat lebih longgar yaitu masuk pukul 09.00 dan pulang pukul 17.00. Dengan jam masuk yang dimundurkan, menurut Karyadi, konsekuensinya meniadakan waktu istirahat. Meski begitu prosesnya dibuat fleksibel, di mana karyawan bisa beristirahat untuk shalat dan dilanjutkan makan di meja masing-masing. "Teman-teman merasa senang untuk adap- tasinya. Nah sekarang kan sudah 100 persen jadi mereka sudah tak masalah untuk menye- suaikan," tutur dia. Karyadi menambahkan, pola kerja yang ideal ke depannya adalah yang berorientasi output. Hal ini dapatkan berdasarkan evaluasi yang berpekan-pekan ia lakukan selama ma- sa pandemi. Sebab, pandemi menunjukkan bahwa bekerja dari mana saja bisa dilakukan. Namun konsekuensi dari pola kerja ini adalah harus ada pola pengawasan atau pengenda- lian dari atasan. Lagi pula sistem dan pola kerja yang re- levan dan menunjang tupoksi selama pelak- sanaan WFH akan tetap digunakan selama pelaksanaan WFO. "Aplikasi kelola tugas terbukti sangat mem- bantu pegawai dalam mengelola kegiatan ha- rian dari mulai kegiatan presensi, mencatat ak- tivitas harian, mengunggah file hasil kerja oleh pegawai sampai dengan reviu kegiatan harian tersebut oleh atasan langsung," ucap dia. Meski begitu, pola bekerja dari kantor juga penting. Ia menyebut hubungan interperso- nal, komunikasi dan kesetiakawanan bisa ter - bangun lewat bertemu muka langsung. Selain itu, kontribusi dengan kehadiran langsung penting bagi sebuah institusi. "Tapi jangan sampai, ada orang yang output-nya lebih, terus yang kerjanya cuma satu, prestasinya di- berikan lebih," ucap dia. l 48
ACHSANUL QOSASI DAN AGUS JOKO PRAMONO RESMI JADI ANGGOTA MKKE BPK Anggota dari unsur BPK tersebut diambil sumpahnya oleh Ketua BPK Isma Yatun. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono resmi menjadi ang- gota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Anggota dari unsur BPK tersebut diam- bil sumpahnya oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Kantor Pusat BPK, Rabu (18/5). Anggota VII, Hendra Susanto yang telah habis masa jabatannya. Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (ketua merangkap ang- gota MKKE) dan Agus Joko Pramono (anggota MKKE) yang mewakili unsur BPK. Kemudian Mardiasmo (anggota MKKE) dari unsur profe- si serta Rusmin dan Lindawati Gani (anggota MKKE) dari unsur akademisi. Hadir dalam pengambilan sumpah ini antara Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 4/K/I- XIII.2/4/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK. Kemudian Nomor 5/K/I-XIII.2/4/2022 tentang Pengangkatan Anggota MKKE BPK tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari Unsur BPK. Agus disumpah untuk menggantikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ lain Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II, Daniel Lumban Tobing, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI, Pius Lustrilanang, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota VII, Hendra Susanto, anggota MKKE Mardiasmo dan Lindawati Gani, serta para peja- bat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK. l 50
ANTISIPASI DINAMIKA TERKINI, BPK GELAR FGD TERKAIT SAI20 Diskusi ini digelar untuk mengantisipasi berbagai perubahan akibat situasi geopolitik dan dinamika isu perekonomian global yang terjadi begitu cepat saat ini. n B Dwita Pradana Sebagai focal point SAI20, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan fo- cus group discussion (FGD) Pengayaan Isu Prioritas Supreme Audit Institution 20 dengan Working Group and Engagement Group G20. Diskusi ini digelar untuk meng- antisipasi berbagai perubahan akibat situasi geopolitik dan dinamika isu perekonomian global yang terjadi begitu cepat saat ini. FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan menge- nai perkembangan isu terkini terkait isu prioritas SAI20. Termasuk juga menjadi lessons learned dalam pemba- hasan isu SAI20 guna menyempurnakan output SAI20 sebagai bagian dari usaha menyukseskan momentum Presidensi G20 Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (17/5). FGD dibuka oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN), B Dwita Pradana. Dalam sambutannya, Dwita menyampaikan bahwa keterlibatan dan kolaborasi multistakeholders untuk mencapai sinergi menjadi kata kunci dalam ke- dua isu prioritas yang diusung oleh SAI20, yaitu accele- rating economic recovery dan supporting the SDGs. "Isu prioritas tersebut beririsan dengan isu prioritas yang diusung oleh EG dan WG lain yang bermuara dari tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu pertama arsitektur kesehatan global. Kedua transforma- si digital dan ketiga transisi energi berkelanjutan," kata dia. n Edi Prio Pambudi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Prio Pambudi. Dia menyoroti bahwa Presidensi G20 Indonesia dihadapkan kepada tantangan global yang disebabkan oleh krisis multidimensional. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga perang, sehing ga mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial antara negara maju dan berkembang. Oleh kare- na itu momentum ini dapat digunakan Indonesia untuk menunjukkan perannya di dunia internasional. "Terdapat dua komponen G20 yang dapat digu- nakan oleh SAI20 agar dapat berperan sebagai katalis pencapaian SDGs. Pertama, informalitas dialog G20 yang fleksibel untuk mengkomunikasikan isu­isu strate- gis global. Yang kedua, inklusi yaitu mengajak semua pihak berkontribusi dalam mencari solusi dan rekomen- dasi," ungkap dia. Menurut Dwita, SAI20 perlu menjalin relasi dan kolaborasi dengan WG dan EG dalam komunitas G20. Tujuannya, untuk menghasilkan komunike yang mem- berikan manfaat optimal. Termasuk juga mempererat kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah, lembaga perwakilan, maupun lembaga non-pemerintah yang terkait. Bertindak sebagai moderator dalam FGD ka- li ini adalah Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti. Sementara itu, pe- nyaji isu prioritas I mengenai accelerating economic re- covery adalah Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Dali Mulkana. Sementara un- tuk isu prioritas II mengenai supporting the SDGs ada- lah pemeriksa madya, Yudi Ramdan Budiman. l Dalam pertemuan ini, Co-Sherpa diwakili oleh 51
MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN DI MASA PANDEMI COVID­19 n OLEH RATNA KUSUMA HENING PRANATA HUMAS MUDA BPK Risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan reputasi BPK harus dapat diolah dan ditangani melalui penguatan pengelolaan komunikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kehidupan sosial eko- nomi di negara manapun di dunia. Telah banyak kebijakan yang dikeluar- kan untuk menjaga stabilitas aspek perekonomian dan sistem keuangan, termasuk kebijakan untuk menjamin ketangguhan pelayanan kesehatan. Pada level organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan proses bisnis tidak lagi dapat dilakukan seperti biasanya. Organisasi harus menerapkan alternatif sistem kerja dan stra- tegi bisnis untuk memastikan keberlangsungan organisasi. sessment untuk melakukan penyesuaian prosedur pemeriksaan alternatif yang dibutuhkan (World Bank Group, 2020). Dalam hal ini, manajemen risiko dibutuhkan sebagai upaya terkoordinasi untuk mengendalikan kegiatan organisasi atas adanya berbagai kemungkinan risiko, baik risiko kebijakan, kepatuhan, hukum, kecurangan (fraud), operasional, maupun reputasi, yang dapat meng- hambat berjalannya kerja organisasi. Namun de- mikian, lembaga pemeriksa seperti BPK, memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan institusi pemerintah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah me- miliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah menangani Covid-19. BPK berperan sesuai dengan kewenangannya dalam kerangka perumusan dan implementasi kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, dan mana- jemen penanggulangan bencana (Tim Renstra BPK 2020-2024, 2020). World Bank Group (2020) menyebutkan bahwa lembaga pemeriksa harus dapat menilai risiko yang ada dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan menyusun prosedur pemeriksaan berbasis risiko (risk-res- ponsive audit approach), serta harus mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa menjadi penghambat bagi pelaksanaan program pemerintah. Pandemi memberikan kesempatan bagi lembaga pemeriksa untuk mereviu dan me- nerapkan rencana kontingensi agar tugas dan fungsinya tetap berjalan. Lembaga pemeriksa perlu melihat kembali risk universe dan risk as- kelembagaan ini, BPK perlu menyusun strategi khusus untuk membangun komunikasi dengan publik dalam upaya manajemen risiko organis- asi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI) merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang memiliki tanggung jawab dalam mengomunikasikan hasil kerja BPK untuk menjaga reputasi organisasi dan kepercayaan publik. Risiko yang dapat memenga- ruhi kinerja dan reputasi BPK harus dapat diolah dan ditangani melalui penguatan pengelolaan ko- munikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Identifikasi risiko kehumasan BPK Pada tahun 2021, Biro Humas dan KSI me- ngelola lima risiko yang dinilai dapat muncul dan mengganggu kinerja BPK. Lima risiko tersebut terdiri atas 3 risiko yang merupakan turunan dari risiko organisasi BPK (Sekretariat Jenderal) dan 2 risiko baru yang berhasil diidentifikasi. 52
KOLOM WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 Berdasarkan hasil analisis dan justifikasi risiko yang dilakukan, gugatan hukum atas keterbukaan informasi publik dapat menjadi risiko bagi BPK dengan level nilai risiko sedang. Risiko ini dapat terjadi apabila mekanisme pemerolehan informasi publik di BPK tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tim- bul keberatan dan sengketa informasi publik. Risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang tidak dapat secara bebas diakses oleh para pemangku kepentingan. Risiko tersebut dapat muncul apa- bila pemangku kepentingan merasa sulit dalam mendapatkan akses informasi terkait LHP BPK, atau adanya ketidaktahuan pemangku kepenting- an terkait mekanisme pemerolehan informasi. Risiko ini memiliki nilai risiko tinggi karena LHP merupakan produk utama BPK yang merupakan informasi yang terbuka untuk umum apabila te- lah sampaikan kepada lembaga perwakilan dan bukan merupakan LHP investigatif atau sedang dalam proses hukum oleh pihak berwenang. Risiko hoax terkait Pimpinan atau Pelaksana BPK di media sosial diidentifikasi sebagai risiko ke- humasan yang dapat muncul karena tidak efektif- nya atau minimnya pemberian klarifikasi oleh BPK. Hal ini berlaku pula pada kemungkinan munculnya risiko hoax dan berita negatif di media massa. Akan tetapi, kedua risiko ini bernilai sedang karena berdasarkan monitoring yang dilakukan pada ta- hun sebelumnya, kasus ini jarang terjadi dan tidak berdampak signifikan terhadap organisasi. Kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional terkait pemeriksaan atas penanganan Covid­19 oleh pemerintah merupakan bentuk komunikasi risiko yang mengekspresikan empati (express empathy) kepada publik. kehumasan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan komunikasi dan kehumasan, khususnya dalam kerangka/konteks pesan organisasi yang telah dirumuskan dalam rangka merespons pandemi Covid-19. Apabila dilakukan analisis terhadap kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dirumus- kan untuk dilaksanakan pada semester I tahun 2021, terdapat setidaknya empat kategori akti- vitas/kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dikembangkan oleh Biro Humas dan KSI. Kategori kegiatan tersebut yaitu: (1) kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional (pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah); (2) kegiatan komunikasi proaktif ke- pada para pemangku kepentingan terkait kinerja pemeriksaan BPK selama pandemi Covid-19; (3) pening katan kualitas dan pembangunan salur an- saluran komunikasi baru; dan (4) upaya memper- tahankan dan meningkatkan kolaborasi. Risiko resistensi pemangku kepentingan terha- dap pola hubungan dan kerja sama yang dilakukan BPK dapat muncul karena persepsi yang berbe- da-beda dari para pemangku kepentingan dan dapat disebabkan pula oleh belum optimal nya im- plementasi model hubungan dan kerja sama BPK. Risiko ini bernilai risiko tinggi karena dampak yang signifikan bagi BPK apabila hal ini terjadi. Express empathy, promote action Kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tema- tik nasional terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah merupakan bentuk ko- munikasi risiko yang mengekspresikan empati (ex- press empathy) kepada publik. Tema pemerik saan yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan kebijakan publik dapat menunjukkan bahwa BPK turut berempati dan terus melaksanakan tang- gung jawabnya kepada masyarakat dalam me- mastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan program penanganan Covid-19 secara efektif dan patuh. Upaya ini menguntungkan baik dari sisi ke- mampuannya untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik, maupun dari sisi memanfaatkan peluang untuk melegitimasi keberadaan dan ke- berlangsungan kerja institusi. Komunikasi risiko BPK Biro Humas dan KSI telah menetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi. IRU merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi atau sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko, serta dapat digunakan sebagai indikator pengukur keberhasilan penanganan risiko. Selanjutnya, ren- cana aksi penanganan risiko disusun sebagai stra- tegi komunikasi risiko kehumasan BPK. Rencana aksi penanganan risiko yang dirumuskan oleh Biro Humas dan KSI sebagai strategi komunikasi risiko 53
Penetapan tema pemeriksaan disesuaikan de- ngan agenda pembangunan nasional dan tema tertentu sesuai dengan isu atau adanya kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19. Dengan menyelaraskan tema pemeriksaan, BPK dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat hasil pe- meriksaan kepada masyarakat, yang juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPK atas peran aktifnya dalam mengawal pelak- sanaan program-program pemerintah. Dalam hal ini, BPK telah memanfaatkan peluang pada masa krisis dan mengelola risiko yang mungkin dapat berdampak pada operasi dan reputasi organisasi. Tema pemeriksaan dikomunikasikan secara intensif kepada pemangku kepentingan melalui pemberitaan, siaran pers, media sosial, forum komunikasi dan konsultasi, serta forum-forum internasional. Melalui pengomunikasian tema pe- meriksaan pada saluran-saluran komunikasi publik BPK, Biro Humas dan KSI berupaya untuk menge- dukasi dan meningkatkan kesadaran publik atas peran dan kerja BPK, serta mendorong partisipasi aktif publik (promote action) untuk turut serta mempunyai andil dalam upaya penanganan pan- demi Covid-19. Partisipasi aktif ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata maupun melalui upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. lintas permintaan informasi publik di masa pan- demi. Tidak hanya itu, Biro Humas dan KSI juga mengembangkan aplikasi mobile PPID dan portal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), sehing- ga akses LHP dan informasi lainnya menjadi lebih mudah dan praktis. Dalam kerangka pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19, BPK mengem- bangkan portal pemeriksaan Covid-19 dan Web Knowledge Center Pemeriksaan Covid-19, seba- gai pusat pengetahuan dan informasi bagi publik mengenai peran dan pemeriksaan BPK dalam penanganan Covid-19. Selain itu, untuk memaksi- malkan komunikasi dan hubungan dengan media, BPK juga telah membangun Warta Pemeriksa Digital. Website ini memberikan kemudahan bagi wartawan untuk mendapatkan informasi yang le- bih detail, akurat, dan terpercaya terkait dengan program-program pemeriksaan BPK, termasuk pendapat atau perspektif terkait pemeriksaan dari sudut pandang BPK. Melalui strategi ini, media dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang komprehensif, sementara BPK dapat mengontrol informasi yang beredar di kalangan media, sehing- ga dapat meminimalisir pemberitaan yang keliru, termasuk risiko pemberitaan negatif. Komunikasi proaktif pada masa pandemi juga Be first, be right, be credible, show respect Komunikasi untuk meminimalisir keterjadian risiko bagi organisasi dilakukan secara proaktif oleh BPK. Hal ini dapat dilihat dari upaya BPK dalam membuka seluruh saluran komunikasi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kemudah- an berkomunikasi kepada publik dan sekaligus memberikan kemudahan akses terhadap produk utama dan informasi lain terkait BPK. Melalui lang- kah proaktif ini, BPK dapat menunjukkan peran penting dan kinerjanya kepada publik, sehingga dapat meminimalisir risiko reputasi BPK. Melalui langkah proaktif ini pula, BPK berupaya untuk menjadi sumber informasi yang pertama (be first), yang paling benar (be right), dan yang paling ter- percaya (be credible). Dalam upaya menjadi sumber informasi yang utama, pertama, dan terpercaya, Biro Humas dan KSI melakukan pengembangan website secara terus-menerus untuk mempermudah akses LHP BPK. Pengembangan media ini juga didukung oleh penyempurnaan website PPID sehingga dapat lebih efektif menjadi media yang memfasilitasi lalu dapat dilihat dari inisiatif BPK dalam menyusun peran foresight, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan proyeksi ke depan kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan dan per- tanggungjawaban keuangan negara, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Strategi komuni- kasi risiko ini dapat dikategorikan sebagai upaya penghargaan (show respect) terhadap kinerja pe- merintah, sehingga BPK dapat turut mendukung praktik-praktik terbaik yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi. BPK mengomunikasikan peran foresight kepa- da pemangku kepentingan melalui forum dan per- temuan, baik dengan pemerintah pusat, Institusi Penegak Hukum (IPH), maupun pemerintah dae- rah, untuk menangkap permasalahan dan men- dapatkan masukan. BPK juga aktif mengomunika- sikan inisiatif tersebut pada forum-forum interna- sional bersama organisasi BPK sedunia (INTOSAI), PBB, dan lembaga donor. Terkait de ngan pelaksa- naan program penanganan Covid-19, BPK secara proaktif melakukan komunikasi dan konsultasi ber- sama lembaga dan instansi terkait, seperti DPR, pemerintah, BPKP, dan IPH. Dalam hal ini, BPK dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik atas inisiatif pengembangan perannya un- tuk mendorong kinerja pemerintah. 54
Boosting Peningkatan kolaborasi menjadi sangat strategis BPK membangun wacana positif bagi orga- nisasi untuk menjaga reputasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pembangunan saluran-saluran komunikasi baru, sehingga dapat melakukan framing informasi yang positif untuk publik eksternal dan internal. Dalam hal ini, BPK telah melakukan teknik boosting, sebagaimana disebutkan oleh Galloway (2007). Pada masa pandemi Covid-19, BPK berupaya hadir di seluruh ragam media sosial untuk dapat memenuhi ruang publik dengan informasi terkait BPK. BPK berupaya menciptakan kemudahan akses informasi, menyediakan, dan menyebarluas- kan informasi melalui berbagai platform media sosial. Kualitas komunikasi melalui akun Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube ditingkatkan, di samping mengembangkan akun media so- sial baru, yaitu Whatsapp, TikTok, dan Podcast. Penerapan prosedur pemeriksaan alternatif yang ditempuh BPK selama pandemi Covid-19 men- jadi kerangka pesan melalui media sosial, yang dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa BPK masih terus bekerja dan menuntaskan tugasnya di tengah keterbatasan. BPK berupaya memanfa- atkan peluang yang disediakan oleh media sosial untuk memromosikan kinerja organisasi, mencip- takan wacana positif bagi organisasi, dan mening- katkan hubungan interaktif dengan publik. dilakukan pada saat pandemi Covid-19 karena pe- nanganannya membutuhkan sinergi lintas sektoral. Dengan menginisiasi hubungan baik dan kerja sama yang efektif, citra BPK di mata pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga internasional dapat te- tap dijaga dan ditingkatkan. Teknik ini juga dapat meng urangi risiko operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan BPK, karena telah ter- bangun pemahaman bersama antara BPK dengan entitas pemeriksaan dan pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rencana kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan yang dirumuskan oleh Biro Humas dan KSI, belum terdapat kegiatan yang meli- batkan komunitas kunci, dalam hal ini adanya keter- libatan key opinion leader, untuk mengembangkan strategi komunikasi risiko dan kehumasan yang ber- basis komunitas (community management). l Daftar Pustaka Galloway, Chris. (2007). Reconfiguring the Risk Landscape: The Role of Public Relations. Sphera Pública, (7), 15-27. redalyc.org/articulo.oa?id=29720421002 Heath, R. L. & Palenchar, M. (2008). Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges. London: Sage. McComas, K. A. (2010). Community Engagement and Risk Management. In R. L. Heath (Ed.), The Sage Handbook of Public Relations, 2, 461-476. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Komunikasi dan penyediaan informasi juga intensif dilakukan dengan menyempurnakan portal internal dan mengembangkan email blast InfoBPK. Melalui strategi ini, "boosting" informasi positif terkait BPK dapat efektif dibangun, baik pa- da publik eksternal maupun internal. Miller, A. N., Collins, C., Neuberger, L., Todd, A., Sellnow, T. L., & Boutemen, L. (2021). Being First, Being Right, and Being Credible since 2002: A Systematic Review of Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) Research. Journal of International Crisis and Risk Research, 4(1), 1-28. doi.org/10.30658/jicrcr.4.1.1 Reynolds, B. & Seeger, M. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. Journal of Health Communication, 10(43), 43-55. DOI: 10.1080/10810730590904571 World Bank Group. (2020). Role of Supreme Audit Institutions (SAIs) Mempertahankan dan meningkatkan kolaborasi in Governments' Response to COVID-19: Emergency and Post Emergency Phases. Heath & Palenchar (2008) serta McComas (2010) menyebutkan strategi community manage- ment dalam rangka komunikasi risiko organisasi. Community management sangat bermanfaat da- lam upaya pengendalian pesan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, strategi ini belum diterapkan oleh BPK. Selain beragam strategi pemanfaatan peluang untuk meminimalisir risiko reputasi, BPK tetap men- jaga hubungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan implementasi kerja sama atas Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati, serta menyempurna- kan kebijakan, panduan, dan model kerja sama. Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000. 55
1 2 3 4 5 6 1­2 Halalbihalal Pimpinan BPK RI dengan Pegawai BPK, 18 Mei 2022. 3­4 Ramah tamah Ketua BPK RI, Isma Yatun dengan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 3 Mei 2022. 5­6 Ketua BPK RI, Isma Yatun menghadiri peringatan Hari Kartini bersama Ikatan Istri-Istri Anggota (IKISTRA) dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) BPK, 25 April 2022. 7 7­8 Halalbihalal Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono beserta istri dengan Ditama Revbang, 10 Mei 2022. 8 56
10 9 9­10 Ketua BPK, Isma Yatun menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kepada DPR dalam Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (14/06). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut. 11 Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2021 oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada DPD, Rabu (15/06). LKPP Tahun 2021 merupakan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). 12­13 Ketua BPK, Isma Yatun dan Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, 2 Mei 2022. 11 14 Penyampaian LHP Provinsi Kalbar oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, 13 Mei 2022. 15 Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang menyampaikan LHP LKPD Prov. Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, 10 Mei 2022. 16 Penyampaian LHP LKPD Prov. Sulawesi Utara oleh Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang di Manado, 13 Mei 2022. 12 13 14 15 16 57
Kuis Pada majalah Warta Pemeriksa edisi April 2022 disebutkan bahwa BPK menyediakan tempat atau media bagi pegawai di lingkungan BPK untuk mendapatkan pendampingan sebagai upaya mengatasi keluhan atau permasalahan yang dialami dalam penyelesaian tugasnya. Apa nama tempat tersebut? Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi. Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat. 58