HALAMAN MOTTO "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan Berjalan didepanMu, Dia sendiri akan Menyertai Engkau, Dia tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan Meninggalkan Engkau ; Jangan Takut dan Janganlah Patah Hati" (Ulangan 31:8) "Apa yang Kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang Tetapi Engkau akan MengertiNya kelak'' (Yohanes 13 :7) "Tetapi orang yang mengasihi Allah,Ia di kenal Oleh Allah" (1 Korintus 8:3) "Aku mengucap Syukur Kepada Allahku Setiap Kali Aku mengingat kamu" (Filipi 1:3) "Jangan Menyerah karena Patah, Ingat daun yang gugur selalu terganti dengan daun baru yang lebih hijau" (Mama Zion) iv
PERSEMBAHAN Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Proses penulisan penyesesaian sripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberi dukungan semangat dan doa. Dengan penuh rasa Syukur,kerya tulis ini dipersembahkan kepada : 1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat serta tuntunanNyalah selama saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 2. Terimakasih untuk kedua orang tua saya, Bapa Daud Wambrauw dan Ibu Dolly Buiney atas Doa,penguatan,dorongan dan semangat yang tiada henti di berikan kepada saya sepanjang waktu terkusus supports yang sangat luar biasa selama pengerjaan skripsi ini. 3. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Ir.Nelly Tiurmida, MPA Yang telah membimbing saya dengan menyumbangkan pikiran, waktu, pengetahuan, dan yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. 4. Terimakasih kepada kaka-kaka dan keponakan saya kk Ancelina Wambrauw, kk Nengsy Wambrauw, kk Mathias Wambrauw, Saul Wambrauw dan keponakan saya Gevariel Wambrauw, yang selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi. 5. Terimakasih juga kepada anak saya Zionathan yang setia menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini 6. Terimakasih kepada Sahabat saya Etty,Rue,Enje dan Irma yang selalu mensupports saya dalam pengerjaan Skripsi v
7. Terimakasih kepada sahabat- sahabat SMA Ludia, Ketty, yang selalu mensupporst saya. 8. Terimaksih kepada ade-ade di kost Miranty,ikha,enjel,mecik yang selalu membantu saya dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi saya. 9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Sipri,Eva,kusuria,Melan selalu mensupports saya dalam mengerjakan skripsi 10. Terimaksih kepada kk david,kk jerry,mamcell, makatin, kaka keke,estevina dedaida yang selalu mensopprts saya 11. Terimakasih kepada Turmizi musa'ad yang selalu mensopports saya dalam keadaan apapun 12. Terimakasih kepada Almamater angkatan 2017 13. Terimakasih kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Papua "FOKMAPA" 14. Terimaksih kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika "IPMAMI" vi
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta penyertaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI" Di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk memperoleh gelar starta satu (S1) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan dari semua pihat sangat membantu penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesemapatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tingi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta. 3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD" Yogyakarta. 4. Ibu Nelly Tiurmida, MPA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama penulis belajar di STPMD"APMD" 5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan vii
STPMD"APMD" Yogyakarta yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu barikan. Semoga penulis dapat mempergunakan ilmunya dengan baik. 6. Pemerintah Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 7. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD" khusunya angakatan 2017, yang selalu bersama- sama saat suka dan maupun duka. 8. Semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak lansgung dalam penulisan Skripsi ini yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. viii
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ... HALAMAN PENGESAHAN ... SURAT PERNYATAAN... MOTTO ... PERSEMBAHAN ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... INTISARI ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar Belakang Masalah ... B. Rumusan Masalah ... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... D. Tinjauan Pustaka ... E. Literatur Review ... F. Ruang Lingkup ... G. Metode Penelitian ... 1. Jenis Penelitian... 27 2. Unit Analisis ... 28 3. Teknik Pengumpulan data ... 29 4. Teknik Analisis Data... 31 ix i ii iii iv v vii ix xi 1 1 13 13 13 24 27 27
BAB II PROFIL KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ... A. Profil Desa Srimartani ... 1. Sejarah Desa ... 34 2. Letak Geografis dan administrative ... 35 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk ... 38 4. Kondisi Sarana Dan Prasarana ... 42 5. Kondisi Pemerintahan Desa ... 44 BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL ... A. Pemungkinan ... B. Penguatan ... C. Perlindungan ... D. Penyokongan ... E. Pemeliharaan ... BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ... A. Kesimpulan ... B. Saran ... DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN ... x 34 34 53 54 60 66 68 71 74 74 75 76 79
INTISARI Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 12 menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Kalurahan adalah upaya sikap, menggembangkan ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta manfaat dan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan, seperti halnya di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi lahan Pertanian yang cukup luas dan jumlah penduduk yang mayoritas memiliki mata pencaharian pertanian. Hal ini disadari perempuan di Kalurahan Srimartani sehingga terbentuknya Kelompok Wanita Tani di Kalurahan Srimartani. Maka dari itu rumusan masalah : Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani, Kalurahan Srimartani, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta. kemandirian dan meningkatkanpengetahuan, Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data penelitian yaitu: observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Subyek penelitian yaitu aparatur desa, pengurus atau pengelola kelompok wanita tani berserta anggota kelompok dan tokoh masyarakat. Obyek penelitian yaitu : pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di sektor pertanian di Kalurahan Srimartani, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Teknik untuk menentukan subyek adalah interview guide. Teknik analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan validasi data. Hasil penelitian dilapangan penulis melihat bahwa pemberdayaan Kelompok Wanita Tani sudah cukup baik tetapi untuk program pemberdayaan lebih ditingkatkan lagi agar setiap anggota kelompok memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul. Kata kunci : kebijakan, kelompok wanita tani, pemberdayaan. xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang bermukim di pedesaan. Dengan kenyataan ini, maka pembangunan pertanian mesti menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup petani, kesempatan kerja, dan berusaha, serta meningkatkan gizi dan dan ketahanan rumah tangga (Elizabeth, 2008). Dalam rangka menunjang pembangunan pertanian, keterlibatan berbagai aktor menjadi sebuah keharusan. Hal ini perlu dilakukan karena pola pembangunan yang berkembang di desa saat ini adalah pola pembangunan partisipatif. Pola pembangunan partisipatif merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan tersebut. Berkaitan dengan pola pembangunan partisipatif, salah satu aktor yang mesti terlibat dalam pembangunan pertanian adalah kaum perempuan. Sebab perempuan memainkan peranan penting dalam upaya untuk memajukan sektor pertanian di negara ini. Salah satu peran perempuan dalam pembangunan pertanian adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Upaya ini bisa dilakukan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu program 1
yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan limbah rumah tangga, dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk industri skala kecil dan besar. Mengingat pentingnya peran perempuan dalam pembanguan pertanian, maka pemerintah berkomitmen penuh terhadap kaum perempuan. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dengan mengalokasikan APBD/APBN yang lebih besar terhadap kaum perempuan. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak perempuan yang terlibat di sektor pertanian (Syarif, 2018: 78). Meskipun demikian, kaum perempuan di Kalurahan seringkali mengalami kendala dan keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya di sektor pertanian. Keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, ket erampilan, sedikitnya kesempatan kerja, kurangnya akses untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, serta lemahnya organisasi tani terutama dalam menghadapi modernisasi pertanian. Situasi ini menempatkan mereka dalam situasi kurang berdaya. Dalam situasi yang kurang berdaya seperti ini serta didukung oleh tingkat ekonomi yang rendah, mau tidak mau, perempuan harus terlibat dalam membantu perekonomian keluarganya. Hal ini kemudian membuat perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga. Akibatnya, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mengurangi beban keluarganya. Seringkali perempuan mendapatkan pekerjaan yang cenderung kasar dan lebih menguras 2
fisik dan tenaga. Pada masyarakat pedesaan, pekerjaan yang paling banyak diperoleh perempuan misalnya, menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pedagang, dan buruh tani. Hanya sebagian kecil saja perempuan di pedesaan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara maupun karyawati kantoran. Hal ini tentu tidak terlepas dari pendidikan perempuan yang seringkali terabaikan (Ardiani, 2020: 2). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pembangunan pertanian. Salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan posisi tawar perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku aktif), sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka (Pratama, 2013: 12). Pemberdayaan digunakan sebagai model pendekatan pembangunan alternatif dengan memberikan otonomi kepada masyarakat. Melalui otonomi tersebut, akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang terkait dengan dirinya. Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Purnasari, 2014). Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan 3
masa depannya. Pemberdayaan juga akan membuat perempuan dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Menurut Novian (2010), pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya baik itu sumber daya ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dengan begitu, perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuannya dan konsep diri. Jadi pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan perempuan itu secara lebih baik. Salah satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian adalah melalui pembentukan organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT ). Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Mosher yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk memperlancar pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani sehingga perlu adanya pengorganisasian wadah petani yang berupa kelompok tani (Mayanfa'uni, 2016: 3). Nuryanti dan Swastika mengatakan bahwa secara teortitis kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kepentingan bersama dalam usaha tani 4
(Wiranti, 2016). Dengan adanya kelompok tani, petani diharapkan bisa saling bertemu dan bermusyawarah secara bersama-sama untuk merencanakan suatu kegiatan. Kelompok Wanita Tani merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam memajukan sektor pertanian yang ada di desa. Selain itu, Kelompok Wanita Tani merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi perempuan tani. Jadi, Kelompok Wanita Tani merupakan organisasi yang dibentuk atau wadah tempat berkumpulnya isteri-isteri petani dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan petani (Alam, 2019: 373). Saat ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan sudah memiliki perkumpulan dalam bentuk Kelompok Wanita Tani. Hal ini menegaskan bahwa pengorganisasian terhadap perempuan tani merupakan hal yang penting dalam memajukan pertanian di Kalurahan. Dengan adanya Kelompok Wanita Tani dapat dikatakan bahwa kepedulian perempuan dalam berpartisipasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga sudah cukup peka. Namun, ironisnya, sejauh ini Kelompok Wanita Tani masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan usaha tani yang dijalani. Keterbatasan ini terjadi karena keterbatasan lahan, kurangnya dana, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Kelompok Wanita Tani perlu dibarengi oleh agenda pemberdayaan. 5
Pentingnya pemberdayaan bagi Kelompok Wanita Tani di Kalurahan setidaknya ditunjukkan melalui kedua penelitian berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asriyanti Syarif pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usaha Tani Sayuran di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng". Dalam penelitian ini, Asriyanti Syarif menujukan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng bekerja sebagai petani dan perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tani sayuran. Sebab Kecamatan Bissapu merupakan wilayah yang potensial bagi tanaman sayuran dan tanaman buah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan, program, tingkat partisipasi serta dampak sosial dan ekonomi pemberdayaan perempuan dalam menghadapi modernisasi pertanian melalui Kelompok Wanita Tani. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Wanita Tani dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan rutin, demonstrasi pada kebun percobaan, penyuluhan dan pengolahan hasil dari sayuran yang melibatkan penyuluh sebagai pembimbing. Adapun program- program pemberdayaan perempuan berupa pemberian sarana produksi, peralatan, kebun percobaan, pengelolaan hasil pertanian, dan penyuluhan. Sementara itu, tingkat partisipasi perempuan dalam Kelompok Wanita Tani tergolong tinggi karena nilai manfaat yang diperoleh berupa pengetahuan dan keterampilan. 6
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Wanita Tani mempunyai dampak secara sosial dan ekonomi. Dampak pemberdayaan secara sosial meliputi perubahan perilaku, peningkatan wawasan, peningkatan komunikasi dan kerjasama, peningkatan peran perempuan, dan perluasan sektor pekerjaan dari sektor domestic menjadi sektor domestik dan publik (sektor pertanian). Sedangkan dampak pemberdayaan secara ekonomi meliuti menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pertanian, memberikan nilai tambah bagi produk pertanian dengan pemanfaatan teknologi pengolahan, dan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,03% (Syarif, 2018). Kedua, penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir, Hariyanti Hamid, dan Rifni Nikmat Syarifuddin. Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipasi". Dalam penelitian tersebut, kelompok masyarakat desa yang dimaksud adalah Kelompok Wanita Tani Lestari. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Lestari dalam perencanaan melalui metode partsipatif adalah pendampingan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan membuat sebuah perencanaan partisipatif. Pemberdayaan pendampingan perencanaan partisipatif dilakukan untuk membantu permasalahan mitra dengan kegiatan-kegiatan dan metode seperti: (1) melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya bekerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang 7
perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi, (2) pelatihan dan pendampingan pelaksanaan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), (3) Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan Transect, (4) penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian/perkebunan, dan (5) penyiapan lokasi kebun bibit desa. Kegiatan dan metode ini dilakukan setelah melihat permasalahan mitra seperti masih banyak anggota kelompok yang belum memiliki pengetahuan pentingnya berorganisasi untuk membantu perekonomian keluarga, manajemen dan administrasi organisasi yang masih belum tertib dan teratur, banyak yang tidak mengerti dan sama pemahamannya tentang budidaya pertanian, pengaturan waktu pembagian kerja yang belum dalam mengurus organisasi dan usaha pertanian dengan kesibukan di urusan rumah tangga serta permasalahan kesulitan mencairkan lahan yang tepat bagi sebagian anggota untuk Kebun Bibit Kalurahan. Dalam penelitian ini, para peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani Lestari bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan manajemen dan keterampilan dari Kelompok Wanita Tani Lestari itu sendiri. Selain itu, pemberdayaan kelompok masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani Lestari juga bertujuan untuk memampukan mereka dalam membuat sebuah perencanaan partisipatif melalui metode Transect dan Participatory Rural Apprasial (PRA) dalam 8
penyiapan sebuah kebun bibit desa baru bagi anggotanya (Mustanir, dkk, 2019: 227). Kedua penelitian di atas menujukan kepada kita bahwa pemberdayaan perempuan yang terbentuk dalam Kelompok Wanita Tani merupakan hal yang urgen untuk dipraktikan di Kalurahan. Pemberdayan perempuan yang terbentuk dalam wadah Kelompok Wanita Tani merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas perempuan di Kalurahan. Sebab selama ini peran dan kedudukan perempuan masih belum menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan masih berada pada posisi yang dirugikan sementara laki- laki selalu berada pada posisi yang diuntungkan dalam skema pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, pemberdayan perempuan melalui wadah Kelompok Wanita Tani diharapkan bisa menjadi tempat untuk menyalurkan kemampuan dan pengetahuan khususnya dibidang pertanian terutama dalam menghadapi modernisasi pertanian. Urgensi pemberdayaan masyarakat di desa secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa "pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa" (Sutoro Eko, dkk, 2014: 4). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 9
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih aktif dan efisien. Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari kebutuhan dasar tersebut, (2) menunjukkan sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Sari, 2016). Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Kalurahan (termasuk pemberdayaan perempuan) adalah Kebijakan Pemerintah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena bagaimanapun dalam suatu masyarakat Kalurahan. Pemerintah Kalurahan mempunyai power untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kemandirian Kalurahan hanya bisa dicapai apabila desa diberi ruang untuk mendayagunakan segala Sumber Daya yang dimilikinya. Lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi titik terang dimana dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal- usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10
Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah " untuk mengatur", untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Kalurahan sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kalurahan dilatari oleh argumen bahwa Pemerintah Kalurahanlah yang paling memahami kepentingan warganya. Sebab Pemerintah Kalurahan adalah pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Kalurahan. Dengan perluasan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kalurahan, Kalurahan sesungguhnya dapat mengoptimalkan Sumber Daya yang dimilikinya menuju kemandirian. Kalurahan Srimartani, di Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Yogyakarta adalah Kalurahan yang memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas dan dengan jumlah penduduk yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini sadari perempuan di Kalurahan Srimartani, sehingga terbentuknya Kelompok Tani Wanita di Kalurahan Srimartani. Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan kelompok tani diantaranya adalah membudidayakan bibit tanaman, khususnya sayuran. Serta 11
mempersiapkan media tanam untuk menyemaian benih sayuran, dan akan dijual kepada konsumen. Dalam kegiatan kelompok Wanita tani di Kaluharan Srimartani kurang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa. Pemerintah desa hanya memberikan pelatihan kepada Kelompok Wanita Tani, serta menjadi akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta melegalkan kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani dalam kegiatannya mendapatkan bantuan dana dari P2L (Pekarangan, Pangan, Lestari) dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksebilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan, yang bersumber dari pemerintah provinsi. Berdasarkan observasi lapangan kelompok wanita tani memiliki beberapa Masalah, pertama persoalan waktu dari masing-masing anggota dari kelompok wanita tani yang didominasi oleh ibu rumah tangga sehingga menghambat kegiatan kelompok wanita tani. Kedua kurang luasnya pemasaran bibit sayur yang menyebabkan pemasukan para Kelompok Wanita Tani berkurang, ketiga keterbatasan lahan yang membuat Kelompok Wanita Tani tidak dapat menanam sayuran lebih banyak. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani". Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 12
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani ?" C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ada dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : a. Manfaat bagi Pemerintah Kalurahan adalah penelitian ini dapat sebagai masukan kepada Pemerintah Kalurahan Srimartani dalam melihat Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. b. Manfaat bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kalurahan Srimartani. D. Tinjauan Pustaka Berkaitan dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani yang dimana terdapat beberapa jurnal dan buku yang relevan sebagai berikut : 13
1. Kebijakan & Pemerintah Desa a. Kebijakan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kepemimpinan dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Menurut (Suharto, 2009) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, diceritakan oleh pelaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edi Suharno (2008: 52), kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur dan tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Menurut Card Federick , Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentuyang dihadapi (Winarto, 1007). Carl Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2006) mendefinisikan kebijakan sebagai rangk aian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan 14
dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Abdul Wahab, 2005) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan, b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari keputusan, c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan, d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, f) Setiap kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit, g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi yang bersifat intra organisasi, i) Kebijakan meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Menurut Budi Winarno (2007: 15) istilah kebijakan policy trem mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi jepang" dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya kita mengatakan kebijakan tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Abdul Wahab Solichin dan Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (Goals) program, keputusan undang-undang, ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno 2009: 11). 15
Pendapat ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat dalam unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatie yang ada, guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. b. Pemerintah Desa Pemerintah desa adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat Negara, yaitu pemerintah (Himawan, 2001: 50). Dengan demikian pemerintahan Kalurahan dapat diartikan sebagai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan terdiri dari kepala lurah dan perangkat kalurahan. Perangkat kalurahan terdiri dari sekretaris kalurahan dan perangkat kalurahan lainnya. Sekretaris kalurahan diisi dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala kalurahan dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara 16 yang
Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon Kepala Kalurahan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Kalurahan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Kalurahan terpilih dan dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatan, kepala Kalurahan mengucapkan janji. Menurut Bayu Suryaningrat (1981: 500), yang dimaksud dengan Pemerintah Kalurahan adalah "suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintah Kalurahan". Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Kalurahan merupakan seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang ingin dicapai yakni mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik, pembangunan maupun ekonomi secara umum. Pemerintah Kalurahan merupakan salah satu aspek penting pengelolahan sosial Kalurahan. Ditangan lembaga-lambaga pemerintahan desa tergenggam dua peran penting aktor pengemban kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di satu sisi, serta agen perpanjangan tangan Negara disisi lain. Sekalipun 17
semangat desentralisasi membawa angin segar bagi harapan akan otonomi desa, namun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah desamasih menempatkan pada posisi yang amat tergantung pada pemerintahan di level Kabupaten dan Provinsi. 2. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani a. Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan merupakan suatu konsep pengembangan individu atau kelompok agar dapat menentukan dan menyelesaikan masalahnya mendorong mereka dalam potensi diri, menyadarkan mereka akan kekuasaan penuh dalam pengembangan kemampuan, serta menjadikan individu atau kelompok pemberdayaan yaitu dengan potensi dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri untuk mewujudkan Kalurahan yang sejahtera (Deraputri,2017 : 293). Dan Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terdapat lima tingkat pemerataan, yaitu: Pertama, pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya asset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya. Kedua, pemerataan akses. Pemerataan akses yaitu meningkatkan kemampuan perempuan masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama 18
kedudukannya dengan laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan penyadaran. Ketiga, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan kaum perempuan itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhann perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan partisipasi aktif. Keempat, pemerataan partisiapasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya. Kelima, pemerataan penguasaan. Pemerataan penguasaan yaitu di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999: 35-36). 19
b. Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani adalah organisasi atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan warga belajar untuk mendapatkan pelatihan atau bimbingan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dinas ketahan pangan yang harapannya mampu mengerakan kegiatan-kigiatan pembangunan khususnya pada sektor pertanian menunjukan peran serta semua pihak, terutama para petani dan keluarganya. Salah satu unsur tersebut adalah para istri petani maupun wanita yang mempunyai posisi sebagai kepala keluarga dan masyarakat Kalurahan serta pengelola usaha tani atau pencari nafkah utama dalam keluarganya atau dapat disebut sebagai wanita tani. berpendapat yang dapat menunjukan perekonomian (Taufiq, 2018: 215) Kegiatan pembangunan khususnya pada sektor pertanian menunjukkan peran serta semua pihak, terutama para petani dan keluarganya. Salah satu unsur tersebut adalah para istri petani maupun wanita yang mempunyai posisi sebagai kepala keluarga dan masyarakat pedesaan serta pengelola usaha tani atau pencari nafkah utama dalam keluarganya atau dapat disebut sebagai wanita tani. Manoppo berpendapat bahwa wanita tani adalah kaum wanita dalam keluarga petani dan masyarakat pertanian yang dibagikan ke dalam dua bagian, yakni wanita tani menurut statusnya dalam keluarga dan wanita tani menurut fungsinya dalam usaha tani dan kegiatan KWT di Kalurahan Srimartani terdiri dari : 20
a. Membudidayakan bibit tanaman khususnya sayuran b. Mempersiapkan media tanam untuk penyemaian benih sayur, dan c. Di jual kepada konsumen atau kepada petani Memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya (Ramanti, 2006). Menurut Jokopusphito (2006), ciri-ciri kelompok wanita tani yaitu (1) seluruh anggotanya adalah wanita, (2) memiliki tujuan atau kepentingan yang sama, (3) adanya dorongan (motif) yang sama, (4) mempunyai reaksi-reaksi dan kecakapan yang berbeda, (5) mempunyai struktur organisasi yang jelas; (6) mempunyai norma-norma pedoman tingkah laku yang jelas, (7) adanya interaksi di antara sesama anggota, dan (8) adanya kegiatan kelompok yang nyata. Sementara itu, kelompok wanita tani juga memiliki peran terhadap para anggotanya sebagai: (1) kelas belajar, setiap anggota dapat berinteraksi satu sama lain guna meningkatkan kemampuannya untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, (2) wahana kerjasama, tempat untuk memperkuat antara anggota dalam Kelompok Wanita Tani lain dalam rangka lain dalam rangka pertukaran informasi, dan (3) unit penyedia sarana dan prasarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa panjang (Jokopusphito, 2006). Kelompok Wanita Tani merupakan kelompok yang dapat berperan pada pembangunan sektor pertanian. Keberadaan Kelompok Wanita Tani dapat memajukan sektor pertanian di Kalurahan. Untuk mewujudkan hal 21
tersebut, maka pemberdayaan Kelompok Wanita Tani merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. Pelaksanaan pemberdayaan pada Kelompok Wanita Tani dapat dilakukan melalui penerapan, pendekatan, pemberdayaan, yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan a. Pemungkinan Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat- sekat kultural dan structural yang menghambat. b. Penguatan Penguatan dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. c. Perlindungan Perlindungan dimaksudkan sebagi upaya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 22
mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. d. Penyokongan Penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas- tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. e. Pemeliharaan Pemeliharaan dimaksudkan untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Suharto, 2005: 67-68). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah kerja pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan, pendidikan, maupun pemberian penguatan pengetahuan dan kemampuan pada masyarakat agar mandiri. Artinya, masyarakat memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun oraganisasi non pemerintah. 23
E. Literature Review Berkaitan dengan judul Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok wanita tani yang dimana terdapat beberapa jurnal : Yang Pertama "faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan desa Joho di lereng gunung wilis". Jurnal penelitian oleh Pratama Crivis. Dari hasil jurnal tersebut : Salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan posisi tawar perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar- menawar dan untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku aktif), sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang Kedua "pemberdayaan perempuan". Jurnal penelitian oleh Budhi Novian. Dari hasil jurnal tersebut adalah : Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya. Pemberdayaan juga akan membuat perempuan dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya baik itu sumber daya ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dengan begitu, perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam 24
memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuannya dan konsep diri. Jadi, pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga "pengaruh partisipasi Kelompok Wanita Tani terhadap peningkatan perekomian keluarga". Penelitian oleh Alam. Dari hasil jurnal tersebut adalah :Kelompok Wanita Tani merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam memajukan sektor pertanian yang ada di Kalurhan. Selain itu, Kelompok Wanita Tani merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi perempuan tani. Jadi, Kelompok Wanita Tani merupakan organisasi yang dibentuk atau wadah tempat berkumpulnya isteri-isteri petani dalam meningkatkan pendapatan dan etahanan pangan menuju kesejahteraan petani (Alam, 2019: 373). Yang keempat "Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usaha Tani Sayuran di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng". Penelitian ini oleh Asriyanti Syarif. Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng berkerja sebagai petani dan perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tani sayuran. Sebab Kecamatan Bissapu merupakan wilayah yang potensial bagi tanaman sayuran dan tanaman buah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan, program, tingkat partisipasi serta dampak sosial 25
dan ekonomi pemberdayaan perempuan dalam menghadapi modernisasi pertanian melalui Kelompok Wanita Tani. Yang kelima "pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha pariwisata". penelitian oleh Rosdina Sari. Dimana hasil penelitian Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih aktif dan efisien. Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari kebutuhan dasar tersebut, (2) menunjukkan sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Berdasarkan literatur review yang dijelaskan, ada berbagai pemberdayaan untuk perempuan, kelompok wanita tani, dan masyarakat dengan berbagai hasil temuan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini lebih menegaskan bagaimana pemberdayaan kelompok wanita tani secara mandiri. Dalam hal ini kelompok wanita tani menjalankan berbagai program yang dibentuk dan disepakati bersama diantaranya budidaya bibit sayuran, dan juga memproduksi hasil tani, serta melakukan pemasaran bibit sayur. 26
F. Ruang Lingkup Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini agar lebih terarah serta berjalan dangan baik, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup. Ada pun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 1. Kebijakan pemerintah desa dalam menciptakan pemungkinan bagi kelompok wanita tani 2. Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan penguatan kepada kelompok wanita tani 3. Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan perlindungan kepada kelompok wanita tani 4. Kebijakan pemerintah desa dalam memberikan penyokongan bagi kelompok wanita tani 5. Kebijakan pemerintah desa dalam pemeliharaan kelompok wanita tani G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Menurut Setraus dan Corbin (dalam Suyitno,2018;24), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur- prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif juga dapat di gunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingka laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan yang 27
bertujun untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami terutama jika menggunakan metode kuantitatif. Alasan penulis memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dengan pendekatan deskripsi kualitatif akan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data-data informasi serta hal ini memungkinkan penulis untuk mendiskripsikan secara jelas penelitian kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani 2. Unit Analisis Mencari informan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penilitian secara fakta. Juga dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karaktheristik dari populasi suatu objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Maka dari itu, informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 'koordinasi pemberdayaan masyarakat'. Sehingga dalam penilitian ini, penentuan informan menggunakan teknik Purposive adalah teknik dengan cara mengambil sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Agar memudahkan dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. 28
a. Objek Penelitian Yang menjadi objek penelitian di sini yaitu Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di sektor pertanian di Kalurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Subyek Penelitian Yang menjadi subjek penelitian yaitu aparatur desa, pengurus atau pengelola Kelompok Wanita Tani, anggota Kelompok Wanita Tani, dan tokoh masyarakat berjumblah 10 orang yang terdiri dari: 1. Pemerintahan Kalurahan (3 orang) : Kepala Kalurahan, Sekretaris, dan kepala seksi kesejatraan 2. Pengurus atau Pengelola Kelompok Wanita Tani (3 orang ) : ketua Kelompok Wanita Tani,sekertaris Kelompok Wanita Tani, dan pengurus Unit Sarana dan Prasarana Produksi 3. Anggota Kelompok Wanita Tani (2 orang) 4. Tokoh Masyarakat (2 orang) c. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian di Kalurahan, Kalurahan Srimartani, kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Pengumpulan data Teknik Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu sebagai berikut : 29
a. Observasi Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek dan subjek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indra. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikuntoro, 1998: 146). b. Wawancara Mendalam (in-depth interveiw) Teknik wawancara mendalam digunakan mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian serta untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan interview guide, di mana petujuk wawancara hanya berisi petujuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai (Iqbal, 2008: xxxviii). c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Dokumentasi dapat berupa profil daerah, artikel, maupun berita yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diperoleh dari media massa dan lain-lain. Selain 30 untuk
itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan. Dokumen yang diperlukan dilapangan untuk mencari kelengkapan data-data, sebagai berikut : 1. Hasil wawancara dengan berbagai narasumber 2. Foto 3. Video atau Rekam suara 4. Catatan penelitian 5. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini d. Triangulasi Data Menurut William dalam Sugiyono (2007: 372)"Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergenceof multiple data source or multiple data collection procedurs". Triangulasi sumber data adalah menggali infotmasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumentasi,arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pendang yang berbeda. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan model analisis menurut Huberman dan Miles dalam Suyitno (2018: 129-131). Dengan langkah- langkah sebagai berikut : 31
a. Pengumpulan Data ( Data Collection) Pengumpulan data dilakukan setelah penarikan kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diperoleh promosi-promosi pernyataan atau resume sebagai temuan penelitian yang dapat berlaku secara umum; b. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil; c. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan; d. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification) Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik 32
kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan (Suyitno, 2018: 129-131) 33
BAB II PROFIL KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA A. Profil Desa Srimartani 1. Sejarah Desa Kelurahan Srimartani merupakan penggabungan dari tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Gendongan, Kelurahan Daraman, dan Kelurahan Petir. Kebijakan ini berlaku ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penggabungan Daerah-Daerah Kelurahan pada tahun 1946, yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa desa kecil menjadi satu desa yang cukup besar agar otonomi pemerintahan desa dapat dijalankan dengan biaya dari kas desa. Proses penggabungan kelurahan tersebut dikenal dengan istilah blengketan. Proses penggabungan tersebut selesai pada tahun 1948 dan ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/1948 tanggal 19 April 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Adapun nama-nama Kepala Kalurahan yang pernah memimpin Kelurahan Srimartani pada table di bawah ini: 34
Tabel 2.1 Nama-Nama Lurah/Kepala Desa sebelum dan sesudah berdirinya Desa Srimartani No Periode 1. 2. 3. 4. 5. Sumber: Nama Lurah/kepala Desa Raden Sutiman Suradal Ruspamuji H. Mulyana H. Mulyana 1946 -1989 1990-1998 2002-2012 2012-2018 2018-2024 diakses 15/09/2020 Tabel di atas menunjukan bahwa periode dari setiap Lurah Desa yang berada di Kalurahan Srimartani. Dalam artian bahwa perkembangan masing-masing periode dari Kepala Kalurahan, terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun periode 1990-1998 samapai 2002 mengalami masa jeda waktu 2 tahun. 2. Letak Geografis dan administratif Keadaan umum wilayah Kalurahan Srimartani berada di wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut: a. Keadaan Fisik / Geografis Desa Batas Wilayah : 1. Sebelah Timur Desa : Desa Ngoro-oro, Patuk 2. Sebelah Barat Desa : Desa Jogotirto Berbah 3. Sebelah Utara Desa : Desa Sumberharjo 4. Sebelah Selatan Desa : Desa Srimulyo 35
Berdasarkan batas wilayah diatas dapat di simpulakan bahwa desa Srimartani berada tepat di tengah empat desa-desa tersebut. Kalurahan Srimartani sendiri menjadi pusat sentral pembangunan dan akses bagi beberap desa yang ada di wilayah tersebut. Luas Wilayah Kalurahan Srimartani adalah 857.7375 Ha. Yang terdiri dari : Tanah persawahan, tanah permukiman, tanah hutan/tegalan, dan tanah perkebunan. Tabel 2.2 Luas wilayah Kalurahan Srimartani No 1 2 3 4 5 Jenis Tanah persawahan Tanah permukiman Tanah hutan/tegalan Tanah perkebunan Jalan kabupaten Jumlah Luas (Ha) 401.4995 250.5990 131.7670 73.8720 5 857.7377 Sumber data : profil Kalutahan tahun 2020 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa potensi Kalurahan Srimartani yang meliputi tanah persawahan, tanah pemukimana, tanah hutan/tegalan dan tanah perkebunan yang digunakan secara keseluruhan sebesar 857.7377 ha. Potensi Kalurahan Srimartani ini dibagi menjadi empat bagian yaitu hampir sebagain besar tanah di gunakan untuk lokasi persawahan, sedangakan tanah pemukiaman hanya berkisar 250.5990 ha, sisanya itu di gunakan untuk perkebuanan dan pelestarian alam. 36
Keadaan Topografi Kalurahan Secara umum keadaan topografi desa merupakan daerah dataran rendah. Dan termasuk kawasan budidaya pertanian,peternakan, ini merupakan penyangga produksi pertanian serta berkembang menjadi kawasan wisata perdesaan. b. Iklim Iklim Kalurahan Srimartani sebagaimana Kalurahan-Kalurahan di wilayah Indonesia mempunyai 2 musim kemarau dan penghujan. c. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan: Kalurahan Srimartani terdiri dari 17 Pedukuhan yang meliputi 114 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis. 37
Tabel 2.3 Jumlah Dukuh, Rukun tetangga (RT), dan luas pedukuhan Di Kalurahan Srimartani No Dukuh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jumlah RT Luas ( Ha ) % 6,94 3,93 10,36 3,35 3,86 4,42 3,88 4,05 7,43 7,07 5,90 3,62 4,56 7,23 8,86 3,59 4,76 100 10 10 6 5 6 6 5 7 5 5 10 9 7 6 7 4 4 112 Sumber : Bagian Pembangunan Pemerintah Kalurahan Srimartani dalam Mandungan Piyungan Pos Piyungan Wanujoyo Kidul Wanujoyo Lor Munggur Mutihan Daraman Kwasen Mojosari Kembangsari Petir Sanansari Bulusari Rejosari Kemloko Umbulsari Jumlah 56,4650 31,9735 84,2190 27,2530 31,4100 35,9070 31,5735 32,9240 60,3900 57,4750 48,0100 29,4575 37,0900 58,7720 72,0850 29,1552 79,3490 9 813,1960 laporan Database Profile Kalurahan Srimartani 2020 Tabel data di atas menunjukan Kalurahan Srimartani memiliki 17 padukuhan dan 112 Tabel di atas menunjukan masing-masing Padukuhan rata-rata memiliki 10 RT, dan sisanya ada pedukuhan yang memiliki jumlah 9 RT. Tabel di atas menunjukan luas wilayah masing-masing padukuhan memiliki rata-rata luas wilayah yang berbeda, padukuhan paling luas 84,2190 Ha dengan presentase luas wilayah sebesar 10,36%. Dari presentase luas wilayah di atas menunjukan bahwa Padukuhan yang rata- 38
rata jumlah RT nya terbilang sedikit malah memiliki luas wilayah yang besar. Artinya bahwa luas wilayah padukuhan tidak menuntukan banyaknya RT, begitupun sebaliknya Jumlah RT tidak di tentukan dari luas suatu wilayah Padukuhan. 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk a. Jumlah Penduduk 15.675 jiwa yang terdiiri dari: Laki-laki : 7.418 jiwa Perempuan : 8.257 jiwa Jumlah KK : 3.853 KK Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa total jumlah KK yang berada di Kalurahan Srimartani adalah sebesar 3.853 KK dari total jumlah penduduk 15.675 jiwa. Perempuan dan laki masing- masing berkisar diatas 7000 sampai dengan 8000. Sehingga dominasi perempuan lebih berkembang dari laki-laki. b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: (dalam KK / Jiwa) Miskin : 1.370 KK Berdasarkan kesejahtraan masyarakat Kalurahan Srimartani dengan keluarga miskin sebesar 1.370 KK dari total 3.853 KK artinya disini dapat di simpulkan bahwa Keluarga dengan ekonomi menengah ke atas masih berada di urutan atas yaitu sebesar 2.483 atau 35,55% 39
c. Tingkat Pendidikan Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan masyarakat Kalurahan Srimartani No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 1 SD 2 SMP 3 SLTA 4 D3 5 Sarjana Jumlah 1.105 1.248 1.248 117 116 3.834 28,82 307,211 307,211 3,276 3,305 100 (Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2020/2024) Tabel di atas, bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Srimartani tahun 2020 yang terbanyak ada pada tamatan SMP dan SLTA sebanyak 1.248. tingkat pendidikan akan terus meningkat apabila ditunjang oleh sarana prasarana pendidikan yang memadai. Karena dengan adanya fasilitas tersebut maka sangat mungkin dapat mewujudkan generasi-genarasi cerdas dan invatif. Kalurahan Srimartani mempunyai sarana pendidikan yakni (10) Gedung PAUD, (13) gedung TK (6) gedung SD (4) gedung SMP (4) Gedung SLTA Negri dan (3) gedung SLTA Swasta. Dengan tersedianya prasarana pendidikan di Kalurahan Srimartani tentu akan membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Srimartani. 40
d. Mata Pencaharian Tabel 2.5 Penduduk berdasar Pekerjaan No. Pekerjaan Jiwa Persentase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ABRI/POLRI 9. Jasa Jumlah Petani Pegawai Negeri Pegawai swasta Pedagang Buruh kerja Pertukangan Pensiunan 4.467 539 81 92 246 87 104 72 31 5.719 128,027 1,06 7,06 6,216 2,324 6,573 5,499 7,943 18,44 100 (Sumber : Monografi Kalurahan Srimartani 2020/2024) Tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Srimartani kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani, hal ini disebabkan karna lahan pertanian di Kalurahan Srimartani yang terbilang cukup luas di tambah Kalurahan Srimartani yang berda tepat di daerah dataran rendah dan curuh hujan yang cukup tinggi. Selain tingakt pekerjaan yang rata-rata suasta Kalurahan Srimartini juga memiliki jumlah PNS yang terbilang cukup banyak hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah PNS sebesar 539 jiwa lebih banyak dari rata- rata tingakt pekerjaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang rata-rata tingkat pendidikan lulusan SLTA, D3 dan S1 terbilang cukup mereprentasikan jumlah Pekerja PNS di Kalurahan Srimartani. 41
e. Tanaman Pangan : Tabel 2.6 Jenis tanaman pangan No 1 Padi 2 Kedelai 3 Jagung 4 Ketela 5 Kacang tanah Jenis Tanaman pangan Ton 12 1,2 5,4 9,6 2,3 Sumber data : profil Kalurahan Srimartani tahun 2020 Tanaman Pangan yang tertera di atas bahwa Kalurahan Srimartani yang, bertani padi, kedelai, jagung, ketela dan kacang tanah. Namun yang paling menunonjol dari potensi pertanian yang ada di Kalurahan Srimartani adalah komoditi padi dan ketela, padi mengasilakn 12 Ton pertahun dan sedangakan ketela sebesar 9.6 Ton pertahunnya. Dengan demikian untuk meningkatkan Tanaman pangan yang ada di Kalurahan Srimartani. untuk itu pemerintah Kalurahan menagmbil bagian untuk menunjang keberlangsungan Tanaman Pangan yang ada di Kalurahan Srimartani. 4. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana umum KalurahanSrimartani secara garis besar adalah sebagai berikut: 42
a. Prasarana pribadatan Tabel 2.7 Jenis prasarana Pribadatan No 1 2 Masjid 3 Musola 4 5 6 Madrasyah Diniah Jumlah Prasarana Pribadatan KUA TPA Kantor lembaga Agama Jumlah bangunan (Buah) 1 32 61 22 1 9 126 Sumber data : profil Kalurahan Srimartani tahun 2020 Dari tabel diatas dapat dilihat bawah musola memiliki jumlah bangunan sebanyak 61 buah, untuk bangunan masjid sebanyak 32 buah, untuk bangunan TPA sebanjak 22 buah, Madrasyah diniah memiliki bangunan sebanyak 9 buah, untuk kantor lembaga agama memiliki bangunan 1 buah dan untuk KUA sendiri memiliki1 buah bangunan. Jadi total prasarana pribadatan yaitu 126 buah. Tabel 2.8 Sarana Pendidikan No 1 2 3 4 5 Sarana pendidikan Paud Tk SD SMP SMA Jumlah Jumlah bangunan (Buah) 10 13 6 4 3 36 Sumber data : profil Kalurahan Srimartani tahun 2020 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah bangunan terbanyak yaitu TK yaitu sebanyak 13 buah, bangunan paud sebanyak 10 buah, 43
bangunan SD sebanyak 6 buah, bangunan SMP sebanyak 4 buah dan bangunan SMA sebanyak 3 buah, jadi total sarana pendidikan berjumlah 36 buah. Tabel 2.9 Sarana milik Kalurahan Srimartani No 1 Balai Desa 2 Gedung serba guna 3 Lapangan olahraga 4 Kantor pengairan 5 Balai penyuluhan pertanian (BPP) 6 PDAM 7 Pasar 8 Balai benih pembantu Jumlah Jenis sarana Jumblah (Buah) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Sumber data Profil Kalurahan Srimartani 2020 Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sarana milik kalurahan Srimartani berjumlah 8 buah yang terdiri dari : Balai Kalurahan, gedung serbaguna, lapangan olahraga, kantor pengairan, balai penyuluhan pertanian (BPP), PDAM, Pasar, dan balai benuh pembantu. 5. Kondisi Pemerintahan Kalurahan a. Visi Misi Pemerintah Kalurahan VISI "Terbentuknya Pemerintahan Kalurahan yang bersih dan berwibawa akuntable dan transparan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat ,sejahtera lahir batin yang agamis dan dinamis " mengandung maksud bahwa segala kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan 44
lahir dan batin sebagai perwujudan kepedulian dan kejujuran terhadap diri pribadi maupun komunitas. Mengingat bangsa kita mengalami kondisi sakit selama dalam penjajahan. Menciptakan kebersihan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bersih itu merupakan bagian dari keimanan. Sudah barang tentu bersih dalam arti luas. Damai mengandung cita-cita bahwa kondisi riil masyarakat Srimartani cukup majemuk dari berbagai sudut pandang baik: Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama, sehingga damai dan rukun merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan di Kalurahan Srimartani Akan sangat sia-sia kemakmuran dan kesejahteraan yang hampir terwujud ini apabila nanti terkontaminasi oleh suasana ketidak-rukunan dan ketidakdamaian. MISI Pemerintah Kalurahan seperti dalam RPJMDes 2018- 2024 Misi Kalurahan Srimartani dirumuskan sebagai berikut: Melaksanakan kordinasi secara rutin untuk mengoptimalkan kinerja pamong desa , lembaga desa dan elemen masyarakat untuk lebih memacu segala daya usaha dan upaya membangun desa dengan mengedepakan potensi SDM dan SDA yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya NYAWIJI KANGGO SRIMARTANI Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan desa secara menyeluruh dengan berdasarkan undang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum Negara, adat/masyarakat yang berlaku 45 telah
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 untuk melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai bidang antara lain : a. Kesehatan b. Pendidikan c. Pemerintahan d. Peningkatan ekonomi kemasyarakatan e. Perbaikan insfratruktutur f. Seni dan budaya g. Pemuda, olah raga dan pariwisata b. Personil Pemerintah Kalurahan Tabel 2.10 Perangkat Kalurahan Periode 2018-2024 Nama H. Mulyana Eko Herri Purwanto Gunanjar Suratman Isbandiyo Tugito Jumadi Lilik Raharjo Mujiyati Yunianta Awali Panggih Raharjo Syamsul Arifin Jumali Koco Widagdo Tony Subagyo Zainal Arifin Ahmad Mujab Isnadi Sumadi Syarief Nur Hidayat Pendidikan D3 Lurah Sarjana/S1 Sekretaris SLTA Ka. Sie Pemerintahan Ka. Sie Kesejahteraan SLTA Kaur Tata usaha dan umum SLTA SLTA Kaur Keuangan SLTA Ka. Sie Pelayanan SLTA Kaur Perencanaan SMP Dukuh Pos Piyungan SLTA Dukuh Mandungan SLTA Dukuh Kwasen SLTA Dukuh Wanujoyo Kidul SLTA Dukuh Daraman SLTA Dukuh Kemloko SLTA Dukuh Mojosari S1 Dukuh Piyungan SLTA Dukuh Wanujoyo Lor STLA Dukuh Kembangsari SLTA Dukuh Petir SLTA Dukuh Munggur Jabatan 46
No. 21 22 Mugiman 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Maryono Nama Suharno Didik Katoris Perwoto Sauji Alex Sugeng Raharja Suharna H.Dalijo Agus Ahmad Ahsin,Ch Agus Totok Utoro Jabatan Dukuh Mutihan Dukuh Sanansari Dukuh Rejosari Dukuh Umbulsari Dukuh Bulusari Staf Staf Staf Staf Staf Staf Pendidikan SLTA SLTA SLTA SMP SMP SLTA SLTA SMP SLTA SLTA SLTA (Sumber : Profil Kalurahan Srimartani 2020) Berdasarkan pada tabel di atas personil Pemerintahan Kalurahan Srimartani periode tahun 2018-2024 menujukan bahwa struktur pemerintahan desa berdasarkan tingkat pendidikan. Di Kalurahan Srimartani sendiri jumlah pendidikan dapat dilihat melalui tabel di atas bahawa tingkat pendidikan untuk S1 berjumlah 2 orang, D3 1 orang, SLTA sebanyak 24 orang dan SMP 4 orang. Dari tingakat pendidikan yang ada, dapat di simpulkan bahwa rata-tara aparatur Desa lebih banyak mengenyam pendidikan SLTA, hal ini di banding terbalik dengan pengurus Kalurahan yang lain, yang dimana hanya mengeyam pendidikan S1, D3, SMP. sehingga dapat di simpulkan bahawa SDM untuk aparatur Kalurahan sendiri memang terbilang maju karna rata-rata lulusan SLTA namun hal ini belumlah cukup karna untuk meningkatkan Desa agar mandiri dan berdaya saing Kalurahan tidak hanya memiliki sumberdaya alam dan potensi lainya, namun sumber daya manausia harus di bekali dengan status pendidikan yang memadai. 47
Gunanjar Kasi pemerinta han c. Kalurahan Srimartani menganut sistim kelembagaan pemerintahaan pola minimal seperti berikut: Jumlah Pengurus LPMD : 36 Orang Jumlah Kader Pembangunan Desa : 17 Orang d. StrukturPemerintahan Kalurahan Kalurahan Srimartani di pimpin oleh seorang Kepala Kalurahan yang di bantu oleh beberapa orang Pamong Kalurahan yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan di Kalurahan, secara umum kondisi struktur pemerintahan di Kalurahan Srimartani dapat di uraikan sebagai berikut Gambar II-1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta H. Mulyana Lurah Eko Herri. P Sekretaris Isbandiyo Kaur Tu & umum Tugito Kaur keuangan Lilik Raharjo Kaur Perencanaan Suratman Kesra Jumadi Kasi Pelayanan Dukuh 48
Tabel 2.11 Susunan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Dewi Sri No 1 2 3 4 5 6 7 Sumber : Profil Kelompok Wanita Tani 2020 Nama Okha Hanoni Tri Ambarwati Murtiyem Berni Hanifah Sri Puryanti Nur Aini Fitri Oktaviyani Jabatan Ketua Kelompok Wanita Tani Dewi Sri Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara Unit sarana dan Prasarana Produksi Unit Pemasaran 1 Unit Pemasaran 2 Adapun Tugas atau wenang, Kelompok Wanita Tani Dewi Sri : a) Ketua Ketua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Mengkordinir jalannya suatu pekerjaan semua pemegang jabatan atau anggota; 2. Membantu jalannya kegiatan yang di laksanakan oleh masing- masing pemegang jabatan atau anggota; 3. Membagi tugas koordinator atau bagian; dan 4. Memimpin dan mengambil kebijaksanan dalam setiap pertemuan atau mengadakan rapat b) Sekretaris Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Mengerjakan secara administratif ha-hal yang harus di catat atau diolah secara administratif 2. Melakuan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh ketua kalo ada musyawarah 49
3. Membentuk ketua dan wakil ketua dalam mengedalikan kegiatan kelompok 4. Bersama bendahara membuat rencana anggaran belanja kelompok; dan 5. Membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan kegiatan c) Bendahara Mempunyai tugas dan wewenang, yaitu: 1. Menampung,menyimpan dan membukukan uang yang ada; 2. Bertanggung jawab terhadap keuangan yang ada; 3. Membuat laporan keuangan baik yang masuk atau yang keluar;dan 4. Memegang seluruh bukti pengeluaran d) Unit sarana dan Prasarana Produksi Unit sarana dan prasarana Produksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikutl: 1. Merencanakan jumlah produk yang akan diproduksi setiap bulannya 2. Mengkoordinasikan jenis produk yang akan diproduksi pada setiap anggota kelompok; dan 3. Menghitung kebutuhan bahan dan alat yang akan digunakan dalam mengolah produk yang akan dipasarkan 50
e) Unit Pemasaran Unit pemasaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Mengembangkan produk dengan baik 2. Mendistribusikan produk;dan 3. Mempromosikan produk dengan efektif Tabel 2.12 Produk Kelompok Wanita Tani Dewi Sri No Macam-macam Produk Cabe Sawi Bayam Kangkung Cabut Sumber: Profil KWT 2020 1 2 3 4 Banyak Masing-masing Produk kg/25 (hari) 10 100 50 120 Berdasarkan Tabel di atas macam-macam produk yang ditanam yaitu cabe, sawi, bayam, dan kangkung. Yang dimana jangka tanamnya pendek yaitu 4-6 bulan, untuk masa panenya per 25 hari untuk sekali panen, yang dimana setiap jenis sayur yang dipanen mendapat hasil sebagai berikut: cabe dengan hasil panen 10 kg per 25 hari, sawi dengan hasil panen 100 ikat per 25 hari, bayam dengan hasil panen 50 ikat per 25 hari dan kangkung dengan hasil panen 120 ikat per 25 hari. Untuk hasil produk diatas merupakan demplot karena KWT dibawah pantauan dan arahan dari dinas pertanian terutama BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) Piyungan. Dan kebijakan dari pemerintah desa kepada kelompok wanita tani Dewi Sri membantu memasarkan hasil panen dan mempromosikan di setiap even-even 51
yang di buat oleh kecamatan. Dan Luas lahan pertanian milik KWT adalah 396meter dan memiliki panjang 66meter dan lebar 6meter. 52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dewi Sri" melalui Observasi, wawancara dapat peneliti simpulkan : 1. Dengan adanya Kelompok Wanita Tani Dewi Sri ini membuat perempuan yang ada di kelurahan Srimartani memiliki akses dan kesempatan dalam menambah ilmu pengetahuan serta ketrampilan. Kelompok Wanita Tani Dewi Sri ini juga memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mendapatkan pengetahuan serta pelatihan yang diadakan dari berbagai pihak luar. 2. Dalam meningkatkan pengetahuan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Srimartani dengan berbagai media, dan metode dan juga pendampingan harus memiliki saran, kemampuan, dalam menyampaikan materi dengnan baik dan jelas agar anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) tidak bosan dan mudah menerima serta menangkap materi apa saja yang di berikan. Salah satu metode yang diberikan adalah dengan cara mempraktik langsung agar anggota Kelompok bisa mengerti langsung. 74
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini saran untuk pengurus Kelompok Wanita Tani Dewi Sri 1. Hasil penelitian di lapangan peneliti melihat bahwa masih kurangnya partisipasi dari kaum perempuan terhadap Kelompok Wanita Tani Dewi Sri. Alangkah baiknya jika kelompok wanita dewi sri mensosialisasikan kepada kaum perempuan yang ada di Kalurahan Srimartani agar ikut berpartisipasi didalam Kelompok Wanita Tani Dewi Sri dan alangkah baiknya juga Kelompok Wanita Tani Dewi Sri membuat program pemberdayaan agar lebih menarik kaum perempuan yang ada di Kalurahan Srimartani untuk bergabung. 2. Kebijakan yang perlu di buat oleh Pemerintah Kalurahan harus meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia sekaligus Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Srimartani perlu di adakan Pelatihan-pelatihan yang lebih beragam, dan 3. Harus adanya program dari KWT untuk memperluas kerjasama dengan KWT dalam Satu kecamatan mau pun bedah kecamatan agar menjalin kerjasama yang baik antar KWT. 75
DAFTAR PUSTAKA Buku Arikuntoro, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Eko, Sutoro. dkk. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Rosdakarya. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama. Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya Tulungagung : Akademia Pustaka. Jurnal Alam, Khaerati S, Lukman Hakim, Andi R. Razak. 2019. Pengaruh Partisipasi Kelompok Wanita Tani Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Appanang, Kabupaten Soppeng. Makasar: Universitah Muhammadiyah Makasar, Jurnal Administrasi Publik Volume 5, Nomor 3. Ardiani, Farinda Dita. 2020. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani "Asri" di Dusun Bendung, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta: STPMD "APMD". Elizabeth, Rosganda. 2008. Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Pedesaan. Iptek Tanaman Pangan Volume 2, Nomor 1. Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 2008 di Kabupaten Kudus. Semarang: Universitas Dipegoro. 76
Jokopusphito, S. 2006. Hubungan Antara Perilaku Komunikasi dengan Tingkat Adopsi Teknologi Diversifikasi Pangan dan Gizi pada Kelompok Wanita Tani (Studi Kasus pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta). Bogor: Institut Pertanian Bogor. Manoppo, C. N. 2009. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Wanita Tani dalam Usaha Tani Kakao (Kasus di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah). Bogor: Institut Pertanian Bogor. Mayanfa'uni, Arini. 2016. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka di RW 02, Kelurahan Petukangan Selatan. Jakarta: Universitas Islam Negeri. Mustanir, Ahmad, Hariyanti Hamid, dan Rifni Nikmat Syarifuddin. 2019. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa dalam Perencanaan Metode Partisipatif. Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Jurnal Moderat Volume 5 Nomor 3. Novian, Budhy. 2010. Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pratama, Crivis. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis. Surabaya: Universitas Airlangga, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1. Purnasari, L. 2014. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Bagi Aktualisasi Perempuan di Desa Kemanukan Bagelan Purworejo Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Ramanti, R. P. 2006. Perilaku Wirausaha Wanita Peternak dalam Mencari dan Menerapkan Informasi Usaha Ternak Ayam Buras (Kasus Kelompok Tani- Ternak "Tanjung", Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor. Saptandari, Pinky. 1999. Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun XII, Nomor 2. Sari, Rosnida. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata. Aceh: Universitas Islam Negeri, Jurnal Al-Bayan Volume 22, Nomor 34. Syarif, Asriyanti. 2018. Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usaha Tani 77
Sayuran di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, Ziraa'ah, Volume 43, Nomor 1. Wiranti, Debi. 2016. Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dengan Produktivitas Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Produksi Susu Karamel di Desa Tajur Halang Cijeruk Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Sumber lain kebijakan-pemerintah-desa (29/10/21) 78