Pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan A. Kompetensi Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, prosedur dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. B. Indikator Pencapaian Kompetensi Dalam rangka mencapai komptensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3. Menjelaskan prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4. Menjelaskan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKn | 17
C. Uraian Materi Sebelum Anda belajar lebih jauh tentang materi PPKn, Anda akan diajak untuk memahami kronologi perubahan istilah dari PKn menjadi PPKn beserta materi apa yang harus diajarkan dalam PPKn. 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan a. Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang- undang No. 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut: 1) Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 2) Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengkoordinasi KI-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai moral dan Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan Kewarganegaraan; (2) sikap Kewarganegaraan; (3) keterampilan Kewarganegaraan; (4) keteguhan Kewarganegaraan; (5) komitmen Kewarganegaraan; dan (6) kompetensi Kewarganegaraan. 18 | PPKn
4) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh. 5) Mengembangkan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn. Ruang lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai berikut. Tabel 3 Perubahan PKn menjadi PPKn PKn 2006 PPKn 2013 1. Persatuan dan kesatuan bangsa; 1. Pancasila, sebagai dasar negara dan 2. Norma, hukum, dan peraturan; pandangan hidup bangsa; 3. Hak Asasi Manusia; 2. UUD 1945 sebagai hukum dasar 4. Kebutuhan Warga negara; yang menjadi landasan konstitusional 5. Konstitusi negara kehidupan bermasyarakat, 6. Kekuasaan dan Politik; berbangsa, dan bernegara; 7. Pancasila; 3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud 8. Globalisasi. keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara (Sumber: Balitbang Puskurbuk Kemdikbud, 2012) Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke dalam kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikuatkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar kebangsaan tersebut merupakan persyaratan minimal, di samping pilar-pilar PPKn | 19
lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: 1) Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain: 1) secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; 2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Permendikbud No.58, 2014 : 221). Dengan demikian guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 20 | PPKn
b. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosio-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Winataputra, 2016:23). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Secara lebih jelas, amanah undang-undang tersebut tercantum dalam visi dan misi PKn yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud adalah sebagai berikut. 1) Visi Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Misi Menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155). Visi dan misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di atas, pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Pancasila. PPKn | 21
Visi dan misi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut. 1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156). Rumusan di atas menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara dan optimalisasi pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, serta sikap dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung-jawab. Muatan materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman kesadaran tersebut salah satu bentuknya dapat diwujudkan melalui pendidikan politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di dalamnya memuat materi pendidikan politik, seperti penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Harapannya pemberian materi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa supaya dapat menjadi warga negara yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermanfaat untuk membangun insan yang menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Namun demikian dalam proses pembelajarannya perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (respect) dan tanggung jawab (responsibility) 22 | PPKn
sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (democratic and lawfull). Hal ini berarti pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran. 2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Social Studies Social Studies merupakan nama atau istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan di negara lain terutama di negara-negara Barat. Barr, Barth, dan Shermis (1977) mengidentifikasi "The Three Social Studies Traditions, yaitu: (1) Social Studies as Citizenship Transmission (Civic Education); (2) Social Studies as Social Science; (3) Social Studies as Reflective Inquiry. Tiga tradisi ini memiliki pengertian, tujuan, isi, dan metode masing-masing (Wahab dan Sapriya, 2012). Social Studies as Citizenship Transmission. Tradisi pembelajaran yang paling tua dan biasa dipraktikkan oleh para guru. Tujuan transmisi kewarganegaraan adalah agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan cara guru menyajikan asumsi-asumsi, kepercayaan- kepercayaan, dan harapan-harapan tentang masyarakatnya. Social Studies Taught as Social Science. Tradisi ini awalnya dikembangkan oleh Social Science Education Consortium, yang bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial sehingga mereka akan menjadi warga negara yang efektif. Isi dari social studies sebagai social science terkait dengan masalah-masalah, isu-isu, dan topik-topik disiplin ilmu sosial masing-masing. Social Studies Taught as Reflective Inquiry merupakan tradisi pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Tujuan reflective inquiry adalah kewarganegaraan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dalam konteks sosial-politik. Metode tersebut terkait dengan proses membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan. PPKn | 23
Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi Social Studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship transmission) seperti dikemukakan oleh Barr, Barth dan Shermis (1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Domain akademis yaitu berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan non-formal. Domain sosio kultural yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (civic virtue dan civic culture) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), sikap/watak kewarganegaraan (civic disposition), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), keyakinan diri kewarganegaraan (civic confidence), komitmen kewarganegaraan (civic commitment), dan kemampuan kewarganegaraan (civic competence) (CCE:1998). b. Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pembelajaran erat kaitannya dengan proses belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan menyatakan bahwa belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (good citizen) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan (Winarno, 2011). Untuk itu pada proses pembelajaran 24 | PPKn
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai- nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Dengan demikian proses pembelajaran Pancasila sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang demokratis tidak lagi menekankan pada kegiatan menghafal peraturan-peraturan, undang-undang, dan prosedur- prosedur tata negara, serta proses-proses politik yang hanya "berbasis tekstual". Proses pembelajaran perlu memfokuskan pelbagai interaksi sosial dalam hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dengan negara yang mengembangkan pluralisme dan kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatoris. c. Prinsip Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menurut pendapat Budimansyah (2002:8) prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (student active learning), kelompok belajar kooperatif (cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (reactive learning). Selanjutnya keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1) Prinsip Belajar Siswa Aktif Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (brainstorming). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, disamping tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas. PPKn | 25
Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan ada kalanya mengabadikan peristiwa penting dalam video. 2) Kelompok Belajar Kooperatif Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen- komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerja sama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. Dengan komponen- komponen sekolah lainnya juga seringkali harus dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti memerlukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga. Orang tua perlu juga diberi pemahaman, manakala anaknya pulang agak terlambat dari sekolah karena melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali lagi, dari peristiwa ini pun tampak perlunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam upaya membangun kesepahaman. Kerja sama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para siswa merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. Misalnya mengunjungi dinas perparkiran. Mengunjungi kantor bupati atau walikota untuk mengetahui kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima. Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik pada suatu kawasan tertentu, dan sebagainya. Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar dari kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan sekolah. 26 | PPKn itu
3) Pembelajaran Partisipatorik Prinsip dasar pembelajaran partisipatori adalah siswa belajar sambil melakoni (learning by doing). Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. Misalnya pada saat memilih masalah untuk kajian kelas memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Proses ini mendukung adagium yang mengatakan bahwa "democracy is not in heredity but learning" (demokrasi itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami). Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang demokratis (teaching democracy in and for democracy). Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan kata lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatori. 4) Reactive Teaching Prinsip dari reactive teaching adalah menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus memahami kondisi siswa sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulanginya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. Ciri guru yang reaktif itu diantaranya sebagai berikut. a) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. b) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami siswa. c) Berupa untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan siswa. d) Mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera menanggulanginya. PPKn | 27
3. Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Langkah Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terstruktur, strategis, dan representatif sebagai berikut. a) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkonsepkan deep knowledge dan constructed knowledge. Pada tingkat menengah pertama, pengembangan materi hendaknya dengan "Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar moral, norma, prinsip, dan spirit Kewarganegaraan". Untuk tingkat menengah ke atas, pengembangan materi dilakukan dengan "Mengamalkan dengan kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab, makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban" (Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi pendidikan Dasar dan Menengah). b) Menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tuladha), membangun kemauan (ing madya mangun karsa), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani) (Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara). c) Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, antara lain dengan menyusun perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan seperti yang tertuang pada Lampiran Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah berikut ini. 28 | PPKn
Tabel 4 Gradasi Indikator Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan Sikap Pengetahuan Keterampilan Menerima Menjalankan Menghargai Menghayati Mengamalkan Mengingat Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi - Mengamati Menanya Mencoba Menalar Menyaji Mencipta d) Memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai dan moral Pancasila sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pengembangan kepribadian. 4. Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Metode memiliki peranan yang penting dalam upaya mendukung tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi atas 3 (tiga) strategi (Uno, 2014) yaitu (1). Strategi Pengorganisasian: sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. (2). Strategi Penyampaian: sebagai langkah untuk mendapatkan respons siswa dengan menata interaksi dengan baik. (3). Strategi Pengelolaan: langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan. Strategi tersebut harus didukung dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. PPKn | 29
Metode mengajar civics terkesan doktriner sehingga perlu adanya pencerahan atau perbaikan dengan berorientasi mengajar dan mendorong partisipasi peserta didik aktif, mempunyai sifat inquiry, dan pendekatan pemecahan masalah (Somantri, 1976). Metode tersebut secara terencana, dan terukur harus dilaksanakan di dalam proses pembelajaran civics sebagai upaya menghindari penyakit pembelajaran tradisional yang cenderung hafalan, isi buku yang sangat dipengaruhi oleh verbalisme, indoktrinasi, ground covering technique, dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang, serta kurangnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode menyebabkan penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pembelajaran akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran civics atau pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan field psychology yaitu strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inkuiri dengan ekspositori. Melalui pendekatan inquiry peserta didik dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala/fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi yang kemudian guru bersama peserta didik mencari solusi atau jawabannya. Sedangkan dengan pendekatan ekspositori maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi yang faktual dan aktual. Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain. a) Metode inkuiri digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkahnya mencakup: perumusan masalah, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis serta pada akhirnya akan memulai inkuiri lagi ((Wahab dan Sapriya, 2011). 30 | PPKn
b) Portofolio merupakan kumpulan informasi/data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta grafik photography, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan: (1) Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan suatu masalah yang dipilih; (2) Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan alternatif- alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut; (3) Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat peserta didik untuk mengatasi masalah tersebut; (4) Rencana tindakan yang telah dibuat peserta didik untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan. Pembelajaran berbasis portofolio mengajak peserta didik untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru agar tercapai tugas- tugas pembelajaran berikut. (1) Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji ; (2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji ; (3) Mengkaji pemecahan masalah ; (4) Membuat kebijakan publik ; (5) Membuat rencana tindakan. PPKn | 31
Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui 6 (enam) tahap kegiatan sebagai berikut. Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas Tahap IV : Membuat portofolio kelas Tahap V : Menyajikan portofolio Tahap VI : Refleksi terhadap pengamatan belajar dalam pembelajaran berbasis portofolio dengan cara kelas dibagi dalam empat kelompok, dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. 32 | PPKn
D. Rangkuman 1. Perubahan Kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 terkait mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain: (1) secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Permendikbud No.58, 2014 : 221). Dengan demikian guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 2. Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (good citizen) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan (Winarno, 2011). Untuk itu pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. PPKn | 33
3. Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan dengan terstruktur, strategis, dan representatif. 4. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi atas 3 (tiga) strategi (Uno, 2014) yaitu (1). Strategi Pengorganisasian: sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. (2). Strategi Penyampaian: sebagai langkah untuk mendapatkan respons siswa dengan menata interaksi dengan baik. (3). Strategi Pengelolaan: langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan. 34 | PPKn