Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN GOOD CITIZENSHIP MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI Disca Ayu Panca Ristna 15040254089 (PPKn, FISH, UNESA) discaristna@mhs.unesa.ac.id Sarmini 0008086803 (PPKn, FISH, UNESA) sarmini@unesa.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good citizenship dari Branson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dalam memperoleh data. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, mendiSplay data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam membangun good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yaitu pendekatan, sosialisasi, pendampingan, pemaksaan, kerjasama, dan mengadakan fasilitas. (2) Bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo yaitu memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, taat membayar pajak, dan bersekolah formal. Namun, masyarakat belum memenuhi semua komponen good citizenship, mereka hanya memiliki civic knowledge dalam urusan e-KTP, KK, dan akta kelahiran. Persoalan bendera merah putih, masyarakat memiliki dua komponen yaitu civic knowledge dan civic disposition. Sedangkan urusan ketaatan membayar pajak masyarakat memiliki ketiga komponen good citizenship. Kata Kunci: Strategi pemerintah desa, good citizenship, masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Abstract This study aims to determine the strategy of the village government in building good citizenship Samin (Sedulur Sikep) in Baturejo Village Sukolilo District Pati Regency. The theory used in this research is the theory of good citizenship from Branson. This research uses a qualitative approach with a case study design. Researchers conducted in-depth observations and interviews in obtaining data. Data analysis is done by collecting data, reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) there are several strategies undertaken by the Baturejo Village government in building good citizenship in the Samin (Sedulur Sikep) community, namely approach, socialization, assistance, coercion, cooperation, and providing facilities. (2) The forms of good citizenship of the Samin (Sedulur Sikep) community in the village of Baturejo are having e-KTP, KK, birth certificates, obedience to pay taxes, and formal schooling. However, people have not fulfilled all components of good citizenship , they only have civic knowledge in matters of e-KTP, KK, and birth certificates. The issue of the red and white flag, the community has two components, namely civic knowledge and civic disposition. Whereas matters of obedience to paying taxes the community has three components of good citizenship. Keywords: Village government strategy, good citizenship, Samin community (Sedulur Sikep). PENDAHULUAN Warga negara menjadi salah satu unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Warga negara menjadi pelaku tersebut. dalam menjalankan pemerintahan negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Menurut Cholisin (2013: 01), warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Seorang warga negara akan terus berinteraksi dengan negara dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya, sehingga warga negara Indonesia diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajiban. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E (3) menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, tentu saja setiap orang wajib memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai WNI sesuai undang-undang. Menurut Dynneson, Gross (dalam Listyaningsih, 2016:54) menjelaskan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kepedulian terhadap keadaan orang lain, memegang teguh prinsiP etika dalam berhubungan dengan sesama, memiliki kemampuan atas dasar pertimbangan yang baik. Branson (dalam Winarno, 2014:68) menjelaskan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik terdapat tiga komponen, yaitu: civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), dan Nickel
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) civic skills (keterampilan kewarganegaraan), dan civic disposition (watak kewarganegaraan). kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat-istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Kewajiban warga negara menurut UUD Negara Republik (1) Indonesia Tahun 1945, antara Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah (pasal 27 ayat 1); (2) Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 2); (3) Ikut serta pembelaan negara (pasal 27 ayat 3); dan lainnya. Kewajiban warga negara lainnya adalah dalam urusan pajak. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A menjelaskan bahwa setiap WNI wajib membayar pajak ketentuan. Kewajiban warga negara lainnya yaitu mencatatkan atau melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan kepada catatan sipil (UU No. 23 Tahun 2006). lain: Pemerintah harus turun tangan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang good citizenship. Salah satu indikator good citizenship adalah masyarakat mau menjalankan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka sebagai warga negara Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) disetiap jenjang pendidikan nasional untuk membentuk karakter nasionalisme, patriotisme dan solidaritas warga Negara. Indonesia memiliki empat belas etnis besar, yang mendominasi beberapa wiliyah di Indonesia yaitu: (1) Jawa (40,06%); (2) Sunda (15.51%); (3) Melayu (3.70%); (4) Batak (3.58%); (5) Madura (3.03%); (6) Betawi (2.88%); (7) Minang (2.73%); (8) Bugis (2.71%); (9) Banten (1.96%); (10) Banjar (1.74%); (11) Bali (1.66%); (12) Aceh (1.44%); (13) Dayak (1.36%); dan (14) Sasak (1.34%). Etnis Cina yang merupakan etnis pendatang atau bukan etnis asli Indonesia memiliki persentase sebesar 1.20 %. Sedangkan 15.11% termasuk ke dalam tersebar di wilayah-wilayah etnis-etnis kecil yang Indonesia (Ananta dkk, 2014). Etnis Jawa mendominasi persentase etnis di Indonesia. Etnis Jawa merupakan etnis terbesar di Indonesia terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Etnis Jawa menempati urutan pertama etnis terbesar di Indonesia dengan persentase 40,06%. Etnis Jawa tidak hanya menempati daerah Jawa namun, tersebar di beberapa atau hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Etnis Jawa juga memiliki nilai budaya yang bernilai tinggi apabila manusia itu senang melakukan kerjasama dengan sesama manusia dengan solidaritas yang tinggi (gotong royong), mengutamakan kepentingan bersama, rukun, dan saling menghormati satu sama lain (Basti, 2007). Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan warga negara lain. Hal Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi mulai dari bahasa daerah, suku/etnis, agama, ras, dan kelompok golongan lainnya. Keberagaman inilah yang menjadikan Negara Indonesia menjadi negara multikultural. Multikultural Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografi negara Indonesia yang begitu beragam, dan kompleks (Lestari, 2015). Warga Negara ini dikarenakan Negara Indonesia memiliki banyak pulau dimana masing- masing pulau memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi identitas mereka. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, terdapat 1.128 suku yang menempati wilayah Indonesia. Salah satu kebegaragaman yang ada di etnis. Menurut keberagaman Indonesia Koenjaraningrat (dalam Raharja. 2017), etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaannya". Etnis dapat diartikan sebagai kelompok sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan lainnya. Penjelasan tentang etnis juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa etnis berdasarkan penggolangan manusia merupakan yaitu Etnis Jawa memiliki sub-etnis, antara lain: (1) Etnis Tengger, yang hidup di daratan tinggi yaitu di kaki gunung Semeru tepatnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). (2) Etnis Osing, yang hidup di daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (3) Bawean, yang bertempat tinggal di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (4) Betawi, sebuah etnis yang mendominasi kota Jakarta, kata Betawi berasal dari kata "Batavia" yang merupakan nama Kota Jakarta yang diberikan oleh Belanda. (5) Samin (Sedulur Sikep), pertama kali ditemukan di daerah Klopoduwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian menyebar di daerah Kabupaten Blora, Kudus, Pati dan provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Bojonegoro. Etnis Samin sering disebut masyarakat Samin (Sedulur Sikep) atau wong Sikep. Istilah Samin kemudian diganti oleh penerus etnis Samin dengan nama "Sedulur Sikep" atau Wong Sikep untuk menghilangkan citra negatif dari masyarakat luar. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) merupakan salah satu masyarakat tradisional yang masih memegang luhurnya. Menurut masyarakat Samin (Sedulur Sikep), kata "Samin" memiliki arti "sama / sami-sami ami" yakni bila semua anak cucu bersama-sama membela Negara Indonesia dan menentang penjajah, maka akan diperoleh kesejahteraan (Rosyid, 2010). teguh ajaran-ajaran 1177
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 Sikap masyarakat Samin (Sedulur Sikep) cenderung polos, lugu, mudah tersinggung, dan sensitif atau mudah curiga dengan orang di luar kelompoknya. Mereka memiliki batas-batasan yang kuat dan ajaran-ajaran Saminisme sebagai pedoman hidup mereka. Hal-hal inilah yang menjadikan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tergolong masyarakat yang unik bila dibanding dengan masyarakat berbicara mereka mengatakan ada adanya dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. sekitarnya. Ketika lebih senang apabila disebut dengan "Sedulur Sikep" dibanding dengan Samin karena Samin memiliki konotasi yang negatif atau perbuatan yang tidak terpuji seperti kelompok yang tidak mau membayar pajak, tidak mendaftarkan perkawinannya dan tidak menaati peraturan lainnya. Sedangkan Sikep sendiri dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perkataan dan perbuataanya (Sadilah, 2004:26). Masyarakat Samin Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tersebar di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Sukolilo yang berada di wilayah Pati bagian Selatan. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo khususnya Desa Baturejo masih memegang teguh ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhurnya yang dikenal dengan sebutan Saminisme. Mereka masih mengikuti pola pikir leluhurnya. Namun, pola pikir leluhur masyarakat Samin (Sedulur Sikep) kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku negara Indonesia karena semua sudah mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil studi awal pada 21 Desember 2018, masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di Kecamatan Sukolilo tersebar di tiga desa yaitu Sukolilo, Baleadi, dan Baturejo. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di Kecamatan Sukolilo paling banyak bertempat tinggal di Desa Baturejo. Menurut penuturan salah satu perangkat desa yaitu Suhardi data tahun 2018 awal, terdapat kurang lebih 300 KK masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo, dengan jumlah 1,023 jiwa terdiri dari 446 (laki- laki) dan 577 (perempuan). Desa Baturejo terdiri dari 23 Rukun Tetangga (RT) dan masyaraakat Samin (Sedulur Sikep) tersebar di 3 RT yaitu RT 1 (RW 2), RT 2 (RW 2), dan RT 9 (RW 2). Sesuai dengan observasi awal peneliti pada 7 Maret 2019, program e-KTP dan KK yang serentak dilakukan pada tahun 2008 dan sampai tahun 2010. Namun, masyarakat Samin (Sedulur Sikep) masih belum mengurus pembuatan e-KTP dan KK. Jadi saat itu masyarakat Samin (Sedulur Sikep) belum memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, kurang taat membayar pajak , dan belum menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal karena menganggap hal tersebut tidak penting. tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal karena menurut mereka sekolah formal mengajarkan anak-anak cara berperilaku yang baik dan menurut mereka orang tua bisa melakukan hal tersebut jadi pendidikan formal tidak penting. Mereka berpendapat memiliki ilmu dan pendidikan yang tinggi menyebabkan orang menjadi sombong dan keblinger (Setyaningrum dkk, 2017). Hal ini, bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003. Saat ini masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di Desa Baturejo sudah mulai mengenal sekolah formal walaupun hanya sebagian yang bersekolah dan hanya sampai tingkat dasar saja (Suprihatini, 2014). Masyarkat Samin (Sedulur Sikep) dulu Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak mendaftarkan perkawinannya dengan adat perkawinan Pasuwitan yang diwariskan leluhur mereka. Pasuwitan artinya pengantin laki-laki hidup satu atap dengan pengantin perempuan untuk menjalani proses pencocokan dan kecocokan. Baru kedua pengantin dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri (Taufiq, 2018). Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013. alasan menggunakan (Sedulur Sikep) menganggap bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tidak penting karena di dalamnya hanya tercantum identitas yang bersangkutan saja. Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 (14) menjelaskan e-KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti bahwa dirinya WNI yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang bersangkutan. Namun, masyarakat kurang mengerti bahwa di dalam e- KTP terdapat NIK. UU No. 23 Tahun 2006 pasal 13 (1) menjelaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK karena NIK selalu tercantum dalam setiap dokumen kependudukan seperti paspor, surat ijin mengemudi (SIM), sertifikat hak tanah, nomor pokok wajib pajak dan dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat Samin Selain menganggap e-KTP tidak penting dan kurang dibutuhkan, masyarakat juga menganggap Kartu Keluarga (KK) kurang penting. UU No. 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa KK merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dalam keluarga, dan identitas anggota keluarga. Sama halnya dengan Akta Kelahiran, setiap WNI wajib memiliki akta kelahiran. Hal ini, diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 pasal 27 (1) menjelaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi lambat 60 hari setelah pelaksana setempat paling kelahiran. Pada saat ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa akta kelahiran, KK, e-KTP berguna sehingga mereka mulai membuatnya. Pemerintah Desa Baturejo pernah mengalami kesulitan menarik pajak masyarakat Samin (Sedulur Sikep) karena masyarakat berpendapat bahwa membayar pajak tidak
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) perlu dilakukan. Mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik mereka lalu untuk apa membayarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2000 pasal 1 (2) yang menjelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Saat ini masyarakat sudah taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap satu tahun sekali. Menurut salah satu perangkat Desa Baturejo yaitu Suhardi, pada tahun 2011 akhir pemerintah Desa Baturejo mulai menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) bahwa memiliki e-KTP, KK, dan akta kelahiran serta mendaftarkan penikahan sangatlah penting dan sebagai WNI wajib memilikinya. Pemerintah desa selalu mengingatkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dampak yang akan diterima mereka apabila tidak memiliki KTP, KK, akta kelahiran, dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka. Sejak tahun 2011 akhir masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengurus pembuatan KTP, KK, akta kelahiran. Sebelum tahun 2011 masyarakat sudah mulai taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). penelitian. Menurut Moleong (2015: 31), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik atau secara menyeluruh serta memperbanyak pemahaman sacara mendalam. Penelitian kualitatif peran penelitian sangat diperlukan, peneliti harus aktif berinteraksi secara pribadi. (2012) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara menyeluruh, intensif, mendalam dan terperinci dengan menggunakan berbagai macam sumber data sehingga peneliti dapat menganalisis suatu peristiwa tertentu secara mendalam. Sumber data dalam penelitian ini berupa paparan lisan, tulisan, tindakan-tindakan yang dapat menggambarkan strategi yang dilakukan oleh dan mendefinisikan pemerintah Desa Baturejo dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Selain itu, untuk mengetahui bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo serta respon masyarakat terhadap strategi pemerintah Desa Baturejo dalam menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik . Studi kasus yang dikemukakan Stake Berdasarkan observasi awal peneliti pada 7 Maret 2019, saat ini masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang memiliki e-KTP, KK dan akta kelahiran yaitu 60%dan 40% sisanya belum memiliki. Sedangkan untuk urusan pendaftaran perkawinan, saat ini sudah ada masyarakat (Sedulur Sikep) yang mulai mendaftarkan Samin perkawinannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang menikah dengan orang di luar kelompok Samin (Sedulur Sikep) . Namun, jika ada masyarakat yang akan membuat akta kelahiran anak mereka, pemerintah desa memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan secara adat Sikep untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil. Pada saat ini sebagian kecil masyarakat sudah menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai strategi pemerintah Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sehingga masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mau membuat e-KTP, KK, akta kelahiran, memperjelas staus perkawinan, dan mulai menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Peneliti mengangkat judul: "Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Samin (Sedulur Sikep) Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati". Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Indikator yang dijadikan pedoman dalam menentukan informan penelitian dan mampu memberikan data atau informasi yang dicari oleh peneliti, yaitu: pertama, perangkat Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo yang ikutserta menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Kedua, masyarakat yang paham mengenai ajaran- ajaran Saminisme dan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang ditinggal di Desa Baturejo lebih dari 10 tahun. Informan kunci atau utama dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. ini yaitu di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabuapten Pati Jawa Tengah. Pemilihan likasi ini didasarkan dengan adanya masyarakat adat yaitu masyarakat Samin (Sedulur Sikep) atau masyarakat di luar Samin menyebutnya dengan wong Sikep. Kecamatan Sukolilo sendiri terdiri dari enam belas desa dan tiga diantaranya terdapat masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tinggal disana, yaitu desa Sukolilo, Baturejo, dan Baleadi. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mayoritas berada di Desa Baturejo. Masyarakat masih memegang teguh ajaran Saminisme dan masih menganut pola pikir leluhur mereka. Lokasi penelitian METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat kualitatif, mendeskripsikan suatu hal dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang damati atau subjek karena dengan metode ini Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah Desa Baturejo dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sehingga saat ini sudah mulai taat aturan. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, mulai mendaftarkan 1179
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 semuanya, mulai perkawanian walaupun menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal walaupun hanya sampai tingkat dasar dan taat membayar pajak. Selain itu, untuk mengetahui bentuk komponen good citizenship yang dimiliki masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo serta tanggapan masyarakat erhadap strategi pemerintah desa. belum Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam. Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingan dengan teknik pengumpulan data yang lain, yaitu wawancara yang selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek lainnya Sugiyono (2013: 145). Sedangkan wawancara mendalam sebagai proses untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian melalui tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan (Bungin, Burhan. 2011). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi dalam mengumpulkan data. Peneliti mencoba terlibat langsung dengan strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam menangani masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar menjadi good citizenship. Peneliti melakukan observasi partisipasi aktif untuk memperoleh data tentang pendampingan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dalam pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model Miles and Huberman (dalam Sugiyono. 2013: 246), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplay data, dan menarik kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Penyajian data yang berupa uraian percakapan dari informan penelitian. Kemudian wawancara dengan disajikan dalam bentuk kalimat yang berkaitan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam mebangun serta bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan menjelaskan bahwa tidak semua strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo berjalan dengan lancar. Pemerintah desa mengalami hambatan dalam membangun warga negara yang baik dalam lingkungan masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Strategi yang dilakukan pemerintah desa antara lain: pertama, yaitu pendekatan, hal ini dapat diinterpretasikan melalui beberapa kegiatan tokoh Sedulur Sikep, seperti datang ke mengundang masyarakat dalam ikut rapat desa, berkumpul dengan masyarakat setiap malam sabtu, dan yang terakhir datang ke rumah masyarakat. rumah Wawancara mendalam tidak dilakukan pada semua informan. Namun, hanya pada informan yang dianggap paling mengerti data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti perangkat Desa Baturejo yang mengetahui strategi dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data: (1) Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam memberi pemahaman mengenai pentingnya membuat dan memiliki KTP, KK, akta kelahiran, taat membayar pajak, bersekolah formal, dan mendaftarkan perkawinan; (2) pendampingan yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran; (3) kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo agar masyarakat mau bersekolah formal. Peneliti melakukan wawancara biasa dengan tokoh dan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo untuk memperoleh data: (1) Kepemilikan e-KTP, KK, akta kelahiran, dan bendera merah putih; (2) Alasan (3) Pendapat masyarakat masyarakat mengenai pendaftaran perkawinan, dam (4) Pendapat masyarakat mengenai pendidikan formal. taat membayar pajak; Kedua, sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah desa dalam menanamkan dan membiasakan agar masyrakat menjadi warga negara yang baik. Sosialisasi dilakukan secara fleksibel. Ketiga, pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu cara yang dilakukan pemerintah desa dalam melibatkan dirinya melalui pendampingan secara aktif kepada masyarakat agar mengikuti prosedur pembuatan KK,e- KTP, dan akta kelahiran sesuai peraturan pemerintah. Keempat, kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa dalam menyelesaikan permaslahan pendidikan dan kepemilikan akta kelahiran. Dalam desa pendidikan bekerjasama dengan pihak sekolah dasar yang berada di lingkungan Desa Baturejo. Sedangkan, dalam menangani masalah kepemilikan akta kelahiran pemerintah desa bekerjasama dengan bidan desa. Keenam, pemaksaan menjadi strategi terakhir yang dilakukan pemerintah desa jika masyarakat tidak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Ketujuh, memfasilitasi yaitu cara yang dalam menyadarkan desa dilakukan persoalan pemerintah pemerintah
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) masyarakat Samin mengadakan bendera merah putih. (Sedulur Sikep) dengan cara Pendekatan terhadap Masyarakat Pendekatan menjadi pilihan utama dan penting yang harus dilakukan karena dianggap mampu membangun hubungan baik sehingga masyarakat bisa terbuka dan memberi respon positif kepada pemerintah sehingga memudahkan dalam mengajak dan menyadarkan masyarakat mematuhi dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah desa melakukan pendekatan tidak secara rutin karena dikwatirkan akan mengganggu kegiatan masyarakat sehingga dilakukan secara fleksibel. Diharapkan dengan pendekatan dapat mengetahui pandangan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengenai kepemilikan e-KTP, KK, taat akta kelahiran, memperjelas status perkawinan, membayar pajak, pendidikan formal, dan kepemilikan bendera merah putih. Diharapkan setelah mengetahui pandangan masyarakat terkait kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, pemerintah dapat menyusun strategi guna menyelesaikan persoalan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Joko (34) dan Ishak(34) bahwa, "...Kami biasanya mengundang warga Sikep untuk mengikuti rapat desa di balai Desa Baturejo dan datang ke rumah tokoh warga Sikep. Warga Sikep di Desa Baturejo setiap malam sabtu itu berkumpul dan biasanya perangkat desa juga ikut berkumpulkan untuk melakukan pendekatan sehingga terbangunlah hubungan yang baik..." (Data primer : 25 April 2019) Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ishak Pemerintah desa juga melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan pihak Sekolah Dasar (SD) diberada di Desa Baturejo..." (Data primer : 25 April 2019) Berdasarkan data tersebut dapat diinterprestasikan bahwasannya pendekatan menjadi strategi terpenting dan paling utama yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar menaati peraturan yang berlaku sehingga menjadi warga negara yang baik. Pendekatan dianggap penting dilakukan karena dapat membangun hubungan baik, mempererat persaudaraan, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis. Pendekatan dirasa penting dilakukan untuk membuat masyarakat nyaman dan terbuka sehingga tidak terganggu dengan keberadaan perangkat desa di lingkungan mereka. Mengingat masyarakat Samin (Sedulur Sikep) masih memegang teguh ajaran dan pola pikir leluhurnya serta sedikit sensitif dengan orang diluar kelompoknya. Pemerintah Desa Baturejo melakukan pendekatan melalui beberapa cara sebagai berikut: (1) Berkunjung ke tokoh masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Tokoh masyarakat disegani dan dihormati oleh masyarakat karena pengalaman dan kecakapan yang dimilikinya sehingga diharapkan mampu menghegemoni masyarakat. (2) Berkunjung ke rumah masyarakat agar dapat membaur guna tali terciptanya hubungan baik, mempererat persaudaraan dan lingkungan masyarakat yang harmonis. Pemerintah desa biasanya ikut berkumpul dengan masyarakat pada malam Sabtu. (3) Mengikutsertakan dalam kegiatan desa yaitu rapat desa. (34) yaitu, "...kami melakukan dengan masyarakat Sedulur Sikep karena kegitan selalu bertani dan beternak apabila kami tidak melakukan pendekatan maka mereka akan tetap pasif dan tidak akan merespon kami sama sekali..." (Data primer : 25 April 2019). Pemerintah Desa Baturejo pendekatan juga melakukan pendekatan terhadap sekolah dasar yang berada di lingkungan desa dalam menangani masalah pendidikan. Pemerintah desa melakukan pendekatan terhadap pihak sekolah dasar agar mereka melakukan pendekatan kepada sehingga masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Sasaran dalam kerjasama ini bukan semua masyarakat tetapi hanya anak-anak mereka karena dianggap memiliki Jadi, dalam potensi yang dapat dikembangkan. menangani masalah pendidikan formal tidak hanya pemerintah desa yang melakukan pendekatan tapi juga ini sesuai dengan yang pihak sekolah dasar. Hal dituturkan oleh Purtoyo (35) sebagai berikut, Samin (Sedulur Sikep) Sosialisasi terhadap Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar mamatuhi peraturan hukum yang berlaku serta dapat mengubah pola pemikiran mereka. Pemerintah desa memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di Indonesia kepada masyarakat sehingga mereka mau mengurus pembuatan e-KTP, KK, akta kelahiran, taat membayar pajak, bersekolah formal, memperjelas status perkawinan dan memiliki bendera merah putih. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Purtoyo (35), dan Joko (34) sebagai berikut, "...biasanya pemerintah desa juga mengundang perwakilan dari masyarakat Sikep. Namun, hal ini dirasa kurang menyentuh langsung ke masyarakat Sikep karena hanya mengundang perwakilan saja sehingga pemerintah desa langsung terjun pada lingkungan masyarakat Sikep. Pemerintah desa terjun ke lingkungan masyarakat Sikep tidak "...mengenai pendidikan formal, pemerintah desa pendekatan. melakukan sedikit-sedikit 1181
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 secara formal melainkan secara informal..." (Data primer : 25 April 2019). Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Joko (34) yaitu, "...Kami Sikep tapi warga mempertahankan budaya mereka Sikep harus kami diberi pengertian bahwa sebagai warga Indonesia harus memiliki KTP, KK, akta kelahiran, taat membayar pajak, dan bersekolah formal." (Data primer : 25 April 2019). Berdasarkan data tersebut dapat diinterprestasikan bahwasannya Pemerintah desa melakukan sosialisasi tidak secara rutin karena ditakutkan masyarakat akan merasa terganggu. Jadi, Pemerintah desa melakukan sosialisasi baik secara formal dan non-formal. Tidak semua masyarakat dapat menerima strategi yang dilakukan pemerintah desa hanya sebagian yang menerima baik. terbangunnya sosialisasi Pemerintah desa melakukan sosialisasi agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) paham tentang kewajibannya sebagai warga negara yang baik. tidak melarang warga setelah hubungan Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan cara memberi pengertian mengenai dan pentingnya memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, bendera taat merah putih, memperjelas status perkawinan, membayar pajak, dan bersekolah formal. Pemerintah desa melakukan sosialisasi dengan cara: pertama, datang dari rumah ke rumah masyarakat Samin (Sedulur Sikep) guna memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki KTP, KK, akta kelahiran, bendera Indonesia, memperjelas status perkawinan, taat pajak, dan bersekolah formal. pemahaman Kedua, mengundang masyarakat Samin (Sedulur Sikep) untuk rapat atau kegiatan desa lainnya walaupun hanya perwakilan yang setidaknya masyarakat Samin (Sedulur Sikep) berasa keberadaannya diakui dan lebih dihargai. Rapat desa biasanya diadakan untuk mebahas terjadi dalam masyarakat. Ketiga, permasalah yang pemerintah desa biasanya ikut berkumpul dengan masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Kegiatan berkumpul tersebut biasa dilakukan pada malam Sabtu. Berkumpul menjadi kegiatan lazim yang dilakukan oleh masyarakat untuk sedekar berkumpul dan membicarakan kehidupan sehari-harinya. fleksibel kapanpun dan dimanapun. dan dimanapun. Hal ini memudahkan pemerintah desa untuk menanamkan dan membiasakan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar taat dengan peraturan yang ada. Pada saat ini masyarakat sudah mulai sadar walaupun baru sebagian yang mulai mengurus pembuatan e-KTP, KK, akta kelahiran bahkan semua masyarakat taat membayar pajak. Sedangkan, untuk bersekolah formal sebagian ada yang mau menyekolahkan anaknya walaupun hanya dengan tujuan agar bisa membaca dan menulis. Keempat, melakukan sosialisasi secara sudah Pendampingan dalam Pembuatan e-KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemerintah Desa Baturejo melakukan pendampingan sebagai strategi dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Pendampingan saat masyarakat dalam mengurus pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran di kantor kecamatan. Pendampingan dirasa penting dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengurus pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran sampai kecamatan. Sebagian masyarakat memilih pulang melanjutkan pekerjaanya di rumah dan di ladang karena menganggap mengurus pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran rumit. Selain itu, untuk mempermudah pengurusan surat-surat tersebut mengingat mayoritas masyarakat belum bersekolah formal. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Joko (34) dan Ishak (34). "...pemerintah melakukan pendampingan saat warga Sikep mengurus pembuatan KTP elektronik di kecamatan terutama untuk warga Sikep yang sudah berumur seperti mendapingan di kecamatan, pengambilan foto dan lain-lain." (Data primer: 25 April 2019) Berbeda halnya dengan yang dituturkan Ishak (34) desa juga saat mengurus bahwa, "...Pemerintah desa melakukan pendampingan karena hanya sebagian kecil masyarakat Sedulur Sikep yang mengenal sekolah jadi kemungkinan kan kurang bisa membaca, menulis dan sedikit kurang tanggap sehingga pemerintah desa pendampingan perlu dilakukan." (Data primer: 25 April 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari formal informan tersebut bahwasannya pendampingan dilakukan dalam pembuatan e-KTP, KK, serta akta kelahiran. Sebelum melakukan pendampingan pemerintah desa akan memberitahu yang diperlukan. Kemudian perangkat desa menyiapkan surat yang perlu dibawa ke kecamatan. Pendampingan bertujuan untuk mengoptimalkan strategi lainnya yang telah dilakukan pemerintah desa. Selain itu untuk mempermudah proses pembuatan di kecamatan seperti melakukan foto, sidik jari dan lainnya. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mayoritas tidak bersekolah formal sehingga mereka kurang cakap sehingga perlu adanya pendampingan. Selain itu memastikan bahwa masyarakat benar-benar mengurus pembuatan e-KK, KTP, dan akta kelahiran. dapat diinterprestasikan Kerjasama dalam Kepemilikan Akta Kelahiran dan Bidang Pendidikan Pemerintah Desa Baturejo melakukan kerjasama sebagai strategi dalam menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dalam menangani masalah kepemilikan akta
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) kelahiran dan pendidikan formal. Kerjasama dirasa penting dilakukan untuk membatu pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan. Selain, itu juga kerjasama tidak hanya mengutungkan pemeritah juga menguntungkan pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Purtoyo (35), Suprakto (42) dan Ngarbu (48). saja tetapi "...akta kelahiran pembuatannya dibantu oleh bidan desa karena setiap ada kelahiran kan lewatnya bidan desa. Bidan desa menyampaikan kepada masyarakat Sikep agar sekalian membuat akta kelahiran dan masyarakat Sikep kebanyakan mau membuat akta kelahiran." (Data primer: 25 April 2019) Berbeda haknya dengan yang disampaikan oleh Suprakto (42) sebagai berikut. "...Kami juga melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah dasar dan mengajak kerjasama mereka untuk membut masyarakat Sikep menyekolahkan anak-ank mereka. Jadi setiap sekolah memiliki strategi masing-masing untuk mengajak masyarakat Sikep bersekolah formal. tahunnya Dan saya dengar sekarang setiap masyarakat Sikep yang bersekolah formal semakin meningkat..." (Data primer: 2 Mei 2019) Ngarbu (48) menuturkan bahwa. "...Perangkat kalian guru SDN 1 Baturejo dolan teng mondokan kulo badhe tukar kaweruh tentang sekolah formal. Yo tak tompo epik mbak wong niat apik tukar kaweruh. Bar tukar kaweruh kui aku miker mbak pye turunanku ora genah moco nulis lha saiki ne ngurusi opo-opo kedahe genah moco nulis mbak." (Data primer: 2 Mei 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan tersebut dapat diinterprestasikan bahwasannya dalam menangani masalah kepemilikan akta kelahiran masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan bidan desa. Hal ini dikarenakan hampir semua proses persalinan masyarakat melalui bidan desa.Sedangkan, dalam bidang pendidikan formal pemerintah desa bekerjasama dengan sekolah dasar untuk mengajak masyarakat pihak menyekolahkan anaknya. Pemerintah memberikan masukan kepada sekolah mitra agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Mengingat sekolah formal merupakan hal yang belum lazim bagi mereka. merasa mengalami kesulitan jika harus belajar membaca dan memulis sehingga memilih menyekolahkan anaknya dan mereka yang bekerja. Pemaksaan dalam Kepemilikan e-KTP dan KK Pemaksaan strategi untuk menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Strategi ini dapat dikatakan sebagai strategi terakhir apabila pemerintah desa sudah mengalami hambatan yang berarti. Berbagai macam strategi yang telah dilakukan pemerintah desa dalam membangun good citizenship. Namun, jika masyarakat tidak sadar akan hal tersebut strategi terakhir yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemaksaan. Sebagian masyarakat yang sedikit apatis dalam kepemilikan KK dan e-KTP sehingga pemerintah merasa perlu melakukan paksaan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Purtoyo (35) dan Gun Retno (40). "...Permerintah desa juga melakukan pemaksaan namun yang bersifat penting saja dalam artian jika masyarakat Sikep misalnya mendapatkan bantuan yang syaratnya harus memiliki KTP dan KK, maka masyarakat Sikep kami paksa untuk membuat KTP dan KK." (Data primer: 25 April 2015) Gun Retno menyampaikan bahwa. "...Masyarakat di tanpa disuruh pasti sudah membuat KTP karena dianggap penting berbeda dengan Sedulur Sikep kalau pemerintah tidak sendikit memaksa ya punya baik tidak punya juga baik." (Data primer: 25 April 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa tersebut maka dapat dilakukan penuturan interprestasi bahwasannya pemaksaan menjadi cara terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Baturejo apabila masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tetap tidak memperdulikan pemerintah desa untuk membuat e-KK, dan KTP. Pemaksaan dianggap penting dilakukan karena sebagian masyarakat sulit untuk disadarkan dan mayoritas yang berumur 35 tahun ke atas. Mereka masih beranggap bahwa e-KK dan KTP tidak penting bagi kelangsungan hidup mereka. Selain juga masyarakat merasa pembuatan e-KK dan KTP rumit sehingga mereka malas untuk mengurusnya. luar Sedulur Sikep informan itu Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan sekolah mitra fokus pada anak-anak masyarakat Samin (Sedulur Sikep) karena dianggap memiliki potensi sehingga memerlukan suatu wadah yang mendukung potensi yang dimiliki. Sedangkan masyarakat yang usia sudah dewasa lebih memilih mengurus rumah, binatang ternak, bekerja di sawah, dan ladang dibanding bersekolah formal. Masyarakat yang berusia dewasa juga Pemaksaan bertujuan agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan menjalankan kewajibannya sebagai WNI. Salah satu kewajibannya yaitu mengurus pembuatan e-KTP dan KK sebagai kartu identitas diri dan keluarganya. Saat ini sebagian masyarakat sudah memiliki e-KTP dan KK. Pemaksaan biasanya dilakukan dalam kondisi yang penting yaitu saat mendapat bantuan dari pemerintah dan saat masyarakat membutuh e-KTP tetapi belum memiliki. 1183
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 Hal ini dimanfaatkan pemerintah desa untuk mendesak untuk segera mengurus pembuatan e-KTP. Mengadakan Fasilitas Bendera Merah Putih Pemerintah Desa Btaurejo mengadakan bendera merah putih kepada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sehingga dapat dipasang saat hari-hari besar nasional seperti perayaan hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan hari lainnya. Menfasilitasi dirasa penting besar nasional dilakukan agar semua masyarakat Desa Baturejo memasang bendera di depan rumah mereka saat hari besar nasional. Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Suhardi (59) sebagai berikut. "Pemerintah Desa Baturejo untuk awalnya sekitar tahun 2010 desa memberikan bendera untuk warga Sikep tapi kalau sekarang sudah membeli sendiri-sendiri." (Data primer: 25 April 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari informan tersebut maka dapat diinteprestasikan bahwasannya memfasilitasi sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar memiliki dan memasang bendera merah putih di depan rumahnya saat hari-hari besar nasional. Pemerintah desa memfasilitasi agar masyarakat memiliki bendera merah putih. Namun, pemerintah desa hanya memfasilitasi bendera tahun 2010 selanjutnya apabila bendera yang diberikan telah rusak, maka masyarakat membeli bendera sendiri. Cara ini hanya dilakukan agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) memiliki bendera merah putih. Pemerintah desa mengunjungi untuk membagikan bendera merah putih. sekitar rumah-rumah masyarakat Bentuk Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Pada sub bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang bentuk good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo sebagai hasil dari strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat. Pemerintah desa melakukan penyadaran agar masyarakat agar mengikuti peraturan dan menjadi warga negara yang baik. Bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) antara lain sebagai berikut. tinggal di Desa Baturejo. Dahulu yang bertempat masyarakat tidak mau mengurus pembuatan dan memiliki e-KTP karena menganggap bahwa e-KTP tidaklah penting yang terpenting bagi mereka hanya hidup rukun, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara bertani dan berternak. Pada saat ini masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sudah memiliki e-KTP walaupun belum semuanya. Mayoritas masyarakat yang belum memiliki e-KTP adalah yang berusia lanjut dan masih kaku dengan pemikirannya. Pola pikir mereka mengikuti leluhurnya yang tentu saja hidup pada zaman yang berbeda. Hal ini mengakibatkan dalam pemerintah menyadarkan mereka. Namun, sekarang masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak hanya memiliki e-KTP tapi juga mengetahui fungsinya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Purtoyo (35) dan Icuk (49) sebagai berikut. desa mengalami kesulitan "Kira-kira sekitar 40% masyarakat Sikep yang sekarang masih belum memiliki KTP elektronik dan kebanyakan yang belum memiliki KTP elektronik adalah masyarakat Sikep yang sudah berumur..." (Data Primer: 25 April 2019). Berbeda halnya dengan yang Icuk (49) sampaikan bahwa. "Ne ketok.e kok ono se gadah ono se ora mbak. Ne aku duwe iku duwe KTP tergantung se duwe niat pengen gawe opo ora.... Jare perangkat kene kudu duwe KTP, ne duwe KTP iku artine kene warga Indonesia. Saiki mbak nopo-nopo yo se ditakokno KTP misalnya berobat kudu gowo KTP, terus pemilu wingi se iso melu nyoblos se duwe KTP se ora duwe ora nyoblos." (Data primer: 2 Mei 2019) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan diinterprestasikan bahwasannya e-KTP menjadi salah satu betntuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo. Dahulu masyarakat belum mau membuat e-KTP tapi saat ini sebagian sudah mulai mengurus dan memiliki e-KTP. Mayoritas yang belum mengurus e-KTP adalah lanjut, mereka masih masyarakat menganggap bahwa e-KTP tidak penting dalam kehidupan mereka. Mayoritas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang sudah berumur akan lebih kaku dan pola pikir yang masih sedangkan kehidupan di zaman leluhur mereka dengan sekarang berbeda. tersebut maka dapat sudah berusia sama dengan leluhurnya Urgensi e-KTP bagi Masyarakat Sedulur Sikep KTP Elektronik atau disingkat e-KTP merupakan dokumen kependudukan yang dibuat secara elektronik berisikan identitas diri seseorang yang memuat NIK, nama, alamat dan lainnya serta sebagai bukti bahwa mereka sebagai WNI. E-KTP menjadi salah satu bentuk good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Berbeda halnya masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang usianya masih muda, mereka akan lebih mudah untuk disadarkan bahwa e-KTP wajib dimiliki setiap WNI yang sudah berumur 17 tahun. Saat ini masyarakat e-KTP dan sudah mulai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian dari masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sudah memiliki e- sadar akan kegunaan
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) juga KTP. Selain, memiliki mengetahui kegunaannya yaitu sebagai kartu identitas diri yang dapat digunakan untuk berobat ke puskesmas, memasang saluran listrik, memberi suara saat pemilihan dan lainnya. Jadi, masyarakat wajib memiliki e-KTP untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai WNI. e-KTP masyarakat Hal ini, tentu tidak lepas dari strategi pemerintah desa dalam menyadarkan masyarakat agar menaati peraturan pemerintah dan menjadi warga negara yang baik. Pemerintah desa mengalami hambatan dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu: pendekatan, sosialisasi, pendampingan, dan pemaksaan. Pendekatan dirasa penting dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat sehingga mereka dapat terbuka dan menerima pemerintah dengan baik. Pemerintah desa melakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman mengenai pentingnya memiliki e-KTP. Pemerintah melakukan pendampingan pada saat masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengurus pembuatan e-KTP di kecamatan karena mayoritas masyarakat belum mengenal sekolah formal sehingga kurang bisa membaca dan memulis serta dianggap belum cakap. Strategi terakhir yang dilakukan pemerintah adalah pemaksaan. Pemerintak desa melakukan pemaksaan namun tidak bersifat kekerasaan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tinggal di Desa baturejo belum memiliki komponen civic skills dan civic disposition. "KK kan syarat yang diperlukan saat membuat KTP, surat lahir dam lainnya. KK itu berfungsi agar orang lain mengetahui anggota keluar kita seperti silsilah keluarga mbak." (Data primer: 25 April 2019) Berbeda dengan dituturkan oleh Suprakto (42) yaitu. "Tidak semua memiliki KK tapi sebagian yang sudah memiliki KK biasanya yang tidak mau membuat itu orang-orang yang sudah berumur... Syarat-syarat pembuatan KK bagi masyarakat Sikep dengan masyarakat lainnya juga berbeda kalau masyarakat Sikep harus dilampiri surat keterangan sudah menikah dari desa..." (Data primer: 2 Mei 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari informan dapat diinterprestasikan bahwa KK menjadi salah satu bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo. Dahulu masyarakat menganggap bahwa KK tidak penting dan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan mereka. Melihat persoalan tersebut membuat pemerintah membuat strategi agar masyarakat mau mengurus pembuatan KK. Pada saat ini masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sudah memiliki KK walaupun hanya sebagian bahkan tidak hanya memiliki namun juga mengetahui kegunaan KK. Apabila masyarakat Samin (Sedulur Sikep) ingin mengurus pembuatan KK, maka mereka harus meminta surat dari desa yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan secara adat Sikep. Hal ini, berlaku bagi pasangan masyarakat yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Urgensi KK bagi Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Kartu Keluarga atau yang disingkat dengan KK merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh negara yang berisikan kedudukan anggota suatu keluarga atau silsilah keluarga. KK menjadi salah satu bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo. Biasanya pembuatan KK sepaket dengan e- KTP, hanya saja syaratnya yang berbeda kalau dalam membuatan KK harus disertai akta nikah. Namun, mayoritas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak memilikinya akta nikah atau surat nikah sehingga pemerintah desa membuatkan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pasangan tersebut telah menikah "sah" secara adat Sikep. Strategi pemerintah dalam menangani persoalan sosialisasi, pembuatan KK pendampingan, dan pemaksaan. Pendampingan dilakukan untuk memudahkan masyarakat karena dianggap belum cakap. Pemerintah desa melakukan pendekatan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat sehingga memudahkan untuk melakukan strategi berikutnya. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai KK. Perangkat desa melakukan pendampingan saat masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengurus pembuatan KK di kecamatan. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo belum memiliki civic skills dan civic disposition sebagai komponen warga negara yang baik (good citizenship). adalah pendekatan, Dahulu masyarakat Samin (Sedulur Sikep) belum mau memiliki KK dikarenakan mereka beranggapan bahwa KK adalah suatu hal yang tidak penting dan belum lazim. Namun, semenjak pemerintah desa melakukan strategi agar masyarakat mulai sadar bahwa KK merupakan sesuatu yang penting dan sebagai WNI wajib memiliki KK jika telah berkeluarga. Selain memiliki KK, mereka juga mengetahui kegunaannya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Gun Retno (40) dan Suprakto (42). Urgensi Akta Kelahiran bagi Masyarakat Sedulur Sikep Akta kelahiran merupakan dokumen yang berisikan identitas dan bentuk pengakuan setiap anak dari negara dimata hukum. Kelahiran menjadi salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan pada negara. Akta kelahiran menjadi salah satu bentuk good citizenship 1185
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Hal ini tercantum dalam UU No 23 Tahun 2006 pasal 27 yang menjelaskan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa melahirkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran." Dahulu masyarakat menganggap akta kelahiran sebagai suatu hal yang belum lazim sehingga mereka masih enggan untuk membuat. Hal ini yang mendorong pemerintah melakukan strategi untuk menyadarkan masyarakat. Hasilnya saat ini sebagian masyarakat memiliki akta kelahiran bahkan beberapamasyarakat mengetahui kegunaan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Suhardi (59) dan Jamirah (26) sebagai berikut. agar masyarakat mau mengurus pembuatan akta kelahiran. Strategi yang terakhir adalah pendampingan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran di kecamatan. Strategi yang dilakukan pemerintah membuah hasil yang belum maksimal. Hal ini dikarena masyarakat hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan saja. Masyarakat mengetahui bahwa sebagai warga negara Indonesia harus memiliki akta kelahiran tapi sebagian dari mereka masih enggan untuk mengurus pembuatannya. Sedangkan jika ada masyarakat yang akan mengurus pembuatan akta pemerintah akan mendampingi. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) belum memiliki civic skills dan civic disposition sebagai komponen warga negara yang baik. "Belum semuanya memiliki, kebanyakan yang sudah memiliki akta kelahiran biasanya yang melahirkannya dibidan desa dan warga Sikep biasanya yang memiliki akta kelahiran itu yang bersekolah. warga Sikep yang dulu-dulu juga belum memiliki akta kelahiran." (Data primer : 25 April 2019) Berbeda halnya yang disampaikan oleh Jamirah (26) bahwa. "Kalau setahu saya waktu mau menikah akta kelahiran itu ditanyakan, dan anak saya sekolah formal juga akta kelahiran menjadi salah satu syaratnya." (Data primer : 2 Mei 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan tersebut maka dapat diinterprestasikan bahwa akta kalahiran menjadi salah satu bentuk good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang berada di Desa Baturejo. Dahulu masyarakat memang tidak mau mengurus pembuatan akta kelahiran. Hal ini dikarenakan akta kelahiran merupakan sesuatu yang belum lazim bagi mereka. Pada saat ini mayoritas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sudah membuatkan anak mereka akta kelahiran. Mayoritas masyarakat yang melahirkan di bidan desa, mereka sekalian membuatkan akta kelahiran bagi anak mereka serta yang membuatkan anak mereka akta kelahiran rata-rata menyekolah anak mereka secara formal. Akta kelahiran masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tercantum hanya nama ibunya saja tapi ini hanya berlaku pada pasangan yang menikah secara adat Sikep. lepas dari strategi yang dilakukan Hal pemerintah sosialisasi, pendekatan, yaitu pendampingan, dan bekerjasama dengan bidan desa. ini tidak desa Pendekatan dirasa penting dilakukan agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dapat menerima dan terbuka dengan pemerintah desa. Perangkat desa melakukan sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian dan fungsi akta kelahiran. Bidan desa bekerjasama dengan pemerintah desa untuk membujuk Urgensi Status Perkawinan bagi Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Status perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan yang sah secara adat, agama, dan hukum serta hidup bersama dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai pasangan suami istri. Status perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa surat yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan secara adat Sikep yang didapatkan dari pemerintah Desa Baturejo. Masyarakat yang perkawinannya dilakukan secara adat Sikep tidak mendaftarkan ke catatan sipil karena dalam tata cara perkawinan adat tidak melibatkan negara. Surat yang dikeluarkan oleh desa tentang status perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) akan menjadi syarat apabila pasangan tersebut membuat KK dan akta kelahiran anak mereka. Pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Strategi pemerintah Desa Baturejo baru menghasilkan civic knowledge bagi masyarakat Samin (Sedulur Sikep). Pemerintah desa hanya memberikan pemahaman untuk memperjelas status perkawinan dengan cara meminta surat keterangan dari desa dan surat tersebut menjadi salah satu syarat dalam pembuatan KK. Namun, masih ada sebagaian yang belum mau mengurus pembuatan surat keterangan menikah. Urgensi Bersekolah Formal bagi Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Bersekolah formal menjadi bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di dengan Mereka Desa ketidaktertarikannya terhadap sekolah formal. Dahulu masyarakat belum mau menyekolahkan anaknya secara Baturejo. terkenal
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) formal karena sekolah formal dianggap sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, saat ini sebagian masyarakat mulai menyekolahkan anaknya secara formal. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan Joko (34) sebagai berikut, "...Pemerintah desa memberikan pengertian kepada warga Sikep untuk menyekolahkan anak- anak mereka agar minimal anak-anak mereka bisa membaca dan menulis tidak seperti orang tuanya. Namun, ada yang mau juga ada yang tidak mau. Beberapa warga Sikep memiliki pendapat kalau pintar nanti malah mengaku lebih pintar dari orang juga yang beranggapan masak saya tidak bisa membaca dan menulis anak saya juga tidak bisa membaca dan memunilis. Kalau mengenai tingkat pendidikan formal terakhir warga Sikep itu kebanyakan hanya sampai tingkat sekolah dasar..." (Data primer: 25 April 2019) Berdasarkan pernyataan tua tapi ada tersebut maka dapat diinterprestasikan bahwa sebagian kecil masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tinggal di Desa Baturejo sudah mulai sadar akan pentingnya bersekolah formal. Hal lepas dari strategi pemerintah yaitu pendekatan, sosialisasi, dan kerjasama dengan sekolah mitra. Pemerintah desa melakukan pendekatan agar masyarakat tidak pasif dan menciptakan hubungan yang baik. Sosialisasi dirasa penting untuk memberikan pemahaman bahwa sebagai WNI wajib belajar 12 tahun dan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan sekolah mitra untuk mengajak masyarakat bersekolah formal. informan ini tidak Mayoritas masyarakat yang menyekolahkan anak mereka hanya sampai tingkat dasar saja bahkan ada juga yang hanya sampai kelas dua atau tiga sekolah dasar. Kalau dirasa sudah dapat membaca dan menulis sebagian dari mereka akan putus sekolah. Intinya, mayoritas masyarakat yang bersekolah agar bisa membaca dan menulis bukan untuk mendapatkan ijazah seperti masyarakat pada umumnya karena mereka tidak memiliki cita-cita sebagai pegawai swasta ataupun negeri. Mereka berasumsi bahwa pekerjaan telah disediakan oleh alam yaitu petani, tukang kebun, dan peternak. Hal ini, menunjukkan secara keseluruhan bahwa masyarakat baru memiliki civic knowledge belum mempunyai kesadaran sebagai warga negara. Urgensi Taat Membayar PBB bagi Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang". Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam UU No. 12 Tahun 1994, menyatakan bahwa PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya menjadi pendapatan daerah. Dimana, negara mewajibkan warganya untuk membayar pungutan atas tanah dan bangunan miliknya. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sadar sebagai WNI diwajibkan untuk membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Ishak (34) sebagai berikut, "...selaku pemerintah desa kami sadar bahwa bagian Kami mensosialisasikan apa itu pajak, apa kegunaan pajak, uang pajak itu larinya kemana, kami menjelaskan kepada masyarakat Sedulur Sikep sehingga mereka sadar dan taat membayar pajak." (Data primer: 25 April 2019) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan tersebut maka dapat diinterprestasikan bahwasannya taat membayar pajak menjadi salah satu wujud good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo. Saat ini masyarakat sudah taat membayar pajak. Masyarakat membayar pajak tanpa paksaan dari perangkat desa dan mereka sudah terbiasa dengan istilah pajak bukan lagi iuran hasil bumi. Hal ini, tentu saja tidak lepas dari strategi pemmerintah yaitu pendekatan dan sosialisasi. Pendekatan dilakukan untuk membangun hubungan baik sehingga masyarakat dapat menerima dan terbuka dengan perangkat desa. Perangkat desa melakukan sosialisasi mengenai pajak, sebagai WNI masyarakat wajib membayar pajak kepada negara. pelayanan masyarakat. Masyarakat sudah memiliki semua komponen good citizenship yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Hal ini, dapat dilihat dari ketaatan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat pemerintah desa melakukan penarikan pajak. Artinya, mereka memiliki kesadaran sebagai WNI wajib membayar PBB. Urgensi Memiliki Bendera Merah Putih bagi Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Bendera merah putih merupakan bendera Negara Republik Indonesia. Kepemilikan bendera Indonesia menjadi salah satu bentuk good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang bertempat tinggal di Desa Baturejo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 214 Tahun 2009 pasal 7 (3) menjelaskan bahwa bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih wajib dikibarkan pada hari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus oleh semua warga negara dimanapun tempatnya termasuk rumah- rumah mereka tidak hanya kantor pemerintahan saja. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) selalu memasang bendera rumah mereka saat memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Selain itu mereka juga mengetahui arti bendera Indonesia. Hal Indonesia di depan 1187
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Joko (34) sebagai berikut, sedikit apatis dengan aturan-aturan yang berlaku dan hidup sesuai dengan ajaran yang diwariskan leluhurnya. "Warga Sikep memasang bendera Indonesia di depan rumah mereka. biasanya pemerintah desa yang memberi intruksi kepada setiap RT untuk memasang bendera namun kelihatannya mulai dari tahun kemarin warga Sikep sudah mulai sadar misal sudah mendekati tanggal 17 Agustus ada tetangga yang sudah memasang bendera, mereka secara otomatis juga akan memasang bendera tanpa harus disuruh terlebih dahulu." (Data primer : 25 April 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa tersebut maka dapat diinterprestasikan informan bahwasannya kepemilikan bendera merah putih menjadi menjadi salah satu wujud warga negara yang baik (good citizenship) masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yang tinggal di Desa Baturejo. Tidak hanya memiliki bendera merah putih tapi masyarakat juga mengetahui arti dari setiap warna yang ada di bendera Indonesia. Selain itu juga mereka memasang bendera Indonesia di depan rumah apabila ada hari besar nasional terutama saat menjelang bangsa Indonesia. Hal ini, tentu saja tidak lepas dari strategi pemerintah desa yaitu mengadakan fasilitas bendera merah putih dan sosialisasi. hari peringatan kemerdekaan Pemerintah desa memberikan pemahaman bahwa masyarakat sebagai WNI harus mengetahui arti dan fungsi bendera merah putih serta memasangnya saat peringatan hari-hari besar nasional khususnya peringatan hari kemerdekaan Negara Indonesia. Saat ini masyarakat sudah mengetahui arti dan fungsi serta memasang bendera di depan rumah mereka. Hal ini, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki komponen civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) dan civic disposition (watak kewarganegaraan) tapi belum semua memiliki civic skills (keterampilan kewarganegaraan) karena untuk pemasang bendera menunggu instruksi dari desa. Pembahasan Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Berdasarkan hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam yang saling melengkapi sebagai bukti yang menunjukan tentang strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Selain itu, untuk mengetahui bentuk good citizenship pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo. Menurut data dari beberapa informan menjelaskan bahwa, sebelum pemerintah Desa Baturejo melakukan strategi- strategi untuk menyadarkan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar menjadi warga negara yang baik. Mereka Strategi memiliki pengertian mengenai langkah atau cara yang bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan yang terjadi dengan membuat dan melakukan suatu perancangan sesuai dengan kondisi dan dibuat bersama- sama oleh semua pihak yang terkait. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelengara pemerintahan tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo didapatkan hasil bahwa adanya keterkaitan antara teori dengan temuan di lapangan. Strategi pemerintah desa dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) yaitu pendekatan, sosialisasi, pendampingan, pemaksaan, kerjasama, dan memfasilitasi. Strategi pemerintah desa dalam membangun warga negara yang baik pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tersebut. Sesuai dengan teori good citizenship dari Branson (dalam Winarno, 2014:68) yang menjelaskan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik (good citizenship) dalam pendidikan kewarganegaraan harus memiliki tiga komponen, yaitu: (1) Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan); (2) Civic Skills (Keterampilan Kewarganegaraan); (3) Civic Disposition (Karakter Kewarganegaraan). Hasil dari strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dinilai kurang maksimal karena masyarakat Samin (Sedulur Sikep) baru memiliki kompetensi civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Dimana, pemerintah desa melakukan pendekatan agar dapat membangun hubungan baik dan diterima oleh masyarakat. Setelah terciptanya hubungan baik, baru pemerintah melakukan selanjutnya yaitu sosialisasi untuk menanamkan dan biasakan masyarakat agar menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Pemerintah mensosialisasikan negara mengenai pentingnya memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, status perkawinan, dan bersekolah formal. strategi Indonesia. Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dasar dan bidan desa untuk menangani permasalahan pendidikan formal dan kepemilikan akta kelahiran. Kerjasama yang dilakukan pemerintah juga berkujung pada sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah mitra dan bidan desa. Pemeritah desa memfasilitasi masyarakat Samin (Sedulur Sikep) bendera merah putih yang bertujuan agar mereka mengetahui bendera Indonesia dan memasangnya saat hari-hari besar nasional. Namun, untuk pemasangnnya sendiri harus intruksi dari perangkat desa. Selain, menunggu
Strategi Pemerintah Desa dalam Membangun Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengadakan bendera, pemerintah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bendera merah putih. Masyarakat perlu didampingi dalam mengurus pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran di kecamatan. Hal ini, dikarena mayoritas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) belum bersekolah formal. Mereka kurang cakap sehingga harus didampingi agar memudahkan dalam mengurus pembuatan e-KTP, KK, dan akta kelahiran. Selain itu, pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar mengurus pembuatan dokumen tersebut hingga selesai. Hal ini, disebabkan ada sebagian masyarakat Samin (Sedulur Sikep) mengalami kesulitan dan memilih untuk pulang serta melanjutkan pekerjaannya tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Samin belum memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skills). yang tertunda. Data Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) belum memiliki komponen civic disposition (karakter kewarganegaraan) karena pemerintah melakukan pemaksaan pada sebagian masyarakat agar mau membuat e-KTP, dan KK. Mereka mengetahui bahwa memiliki e-KTP, dan KK menjadi kewajiban serta untuk mendapatkan haknya sebagai WNI. Seharusnya tanpa adanya pemaksaan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) membuat e-KTP dan KK dengan sendirinya. Kecuali, dalam urusan pajak masyarakat sudah memiliki ketiga komponen good citizenship. Bentuk Good Citizenship Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa strategi pemerintah Desa Baturejo dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum maksimal. Hal ini, dapat dilihat dari masyarakat yang mulai menaati aturan hukum yang berlaku yaitu memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, bendera merah putih, taat membayar pajak, memperjelas status perkawinan, dan bersekolah formal. Walaupun baru sebagian masyarakat memiliki e- KTP, KK, dan akta kelahiran serta masih sebagian kecil yang mau menyekolahkan anak mereka ke sekolah formal. Namun, semua masyarakat sudah taat membayar pajak dan mereka semua juga sudah memiliki bendera Indonesia. informan yang menggambarkan bentuk good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Baturejo dengan konsep good Citizenship yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Mengenai urusan e-KTP, KK, akta kelahiran, bersekolah formal masyarakat baru memiliki komponen civic knowledge. Sedangkan dalam urusan bendera merah putih memiliki civc knowledge dan disposition. Masyarakat memiliki ketiga komponen good citizenship dalam urusan ketaatan membayar PBB. Berdasarkan data dari beberapa PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa semua strategi yang dilakukan pemerintah Desa Baturejo dalam membangun good citizenship masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak semuanya berjalan dengan lancar. Berikut beberapa strategi yang dilakukan pemeritah yaitu pendekatan, sosialisasi, pendampingan, kerjasama, pemaksaan, dan memberikan fasilitas. Pemerintah desa melakukan strategi untuk menangani persoalan kepemilikan KTP, KK, akta kelahiran, bendera merah putih, memperjelas status perkawinan, taat pajak, dan bersekolah formal. Namun, hanya dua masalah yang baru terselesaikan yaitu urusan pajak dan kepemilikan bendera Indonesia. Sedangkan persoalan kepemilikan KTP, KK, akta kelahiran, memperjelas status perkawinan, dan bersekolah formal sudah dapat dikatakan cukup berhasil walapun belum secara maksimal. Secara keseluruhan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) hanya memiliki komponen civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan). Hal dikarenakan mereka mengetahui bahwa memiliki e-KTP, KK, akta kelahiran, dan bersekolah formal merupakan kewajiban mereka sebagai WNI tapi sebagian dari mereka masih harus dipaksa terlebih dahulu untuk membuatnya. Masyarakat belum memiliki komponen civic skills karena pemerintah desa masih melakukan pendampingan saat pembuatan e- KTP, KK, dan akta kelahiran di kecamatan. Masyarakat belum memiliki komponen civic disposition karena mereka kurang bertanggugjawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia ini, Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan pemerintah Desa Baturejo lebih maksimal dalam memberdayakan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) agar menaati peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Pemerintah desa perlu lagi meningkatkan sosialisasi agar masyarakat sehingga mereka terpengaruh menjalankan hak dan kewajibannya sebagai WNI. Selain itu, agar masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak hanya juga memiliki komponen civic knowledge namun memiliki civic skills dan civic desposition. Pemerinatah desa harus lebih mengerti kondisi masyarakat. lebih DAFTAR PUSTAKA Ananta, dkk. 2014. A New Classification of Indonesia's Etnic Group (Based on 2010 Population Census) Institute of ISEAS Working Paper).Singapoore: Southeast Asian Studies. 1189 Saat guru masih menerapkan metode konvensional, penyampaian materi pelajaran tidak dapat dituntaskan. Diharapkan guru lebih memperhatikan ketuntasan penyampaian materi pembelajaran terhadap peserta didik dengan menerapan media pembelajaran monopoli berbasis PAIKEM ini.
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 1176 - 1190 Basti. 2007. Perilaku Prososial Etnis Jawa dan Etnis Cina. Makasar: Jurnal Psikologika. Vol. 2, No. 3. Bungin, Burhan.2011.Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andewbina Agung. Cholisin.2013. Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Ombak. Lestari Gina. 2015. Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Yogyakarta: Kewarganegaraan. Vol. 8, No. 1. Listyaningsih dan Suwanda, I Made. 2016. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Surabaya: Unesa University Press. Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. Rosyid. Moh.2010. Perkawanian Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara. Kudus: Jurnal Sosial dan Budaya. Vol. 17, No. 1. Raharja, Bayu Mugia. 2017. Fertilitas Menurut Etnis di Indonesia: Analisis Data Sensus Penduduk 2010. Malang: Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 12, No. 1. Sadilah, Emiliana. 2004. Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata DIY Setyaningrum, dkk. 2017. Pergeseran Nilai Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Bombong. Semarang: Jurnal of Educational Social Studies. Vol. 6, No. 1 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suprihatini, Taufik. 2014. Penerimaan Masyarakat Samin terhadap Program Pembangunan di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah 2013. Vol. 13, No. 2 Taufiq, Muhammad dan Anis Kuncoro. 2018. Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati. Semarang: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 2 Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Winarno. 2014. Pembelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara