Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik MEDIA DAN KRISIS POLITIK (Analisis Wacana Terhadap Pemberitaan KOMPAS mengenai Krisis Politik Thailand, Edisi Maret-Mei 2010) Oleh: Agus Triyono, S.Sos., MSi (Program Studi Broadcasting, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang) Jalan Nakula I no. 5 - 11 Semarang telp. (024) 3517261- 3520165 e-mail: Joni Rusdiana, S.Sos (Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali) Abstract This study aims to examine the preaching of KOMPAS will be Thailand's political crisis. Questions to be answered in this study is how KOMPAS preach political crisis in Thailand. For this purpose, the researchers used a method of discourse analysis. Researchers analyzed at the level of textual and contextual KOMPAS news articles about Thailand's political crisis of 2010 for the March-May 2010. The rst ndings are at the beginning of Thailand's political crisis took place, KOMPAS does not cover the event directly. News about the crisis KOMPAS is taken from the source media and foreign news agencies such as: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP and fro. Only when the escalation of the crisis began peaking KOMPAS send reporters to cover the event directly. When the crisis began to subside KOMPAS pull back and re-use media journalists and foreign news agencies as sources of news. Second, related to the role of the media, in the context of Thailand's political crisis was initially KOMPAS acts as a transmitter, reported the news in an objective, accurate, neutral, and balanced. Then when the crisis began to escalate, it looks KOMPAS started giving appraisals. Lastly, KOMPAS gradu- ally began to show partiality to the protesters commonly referred to as the "Red Shirt". Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mencermati pemberitaan KOMPAS terkait krisis poli- tik Thailand. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini terutama adalah bagaimana KOMPAS memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand. Untuk kepentingan ini maka peneliti menggunakan metode analisis wacana. Peneliti menganalisa pada level tekstual dan kontekstual artikel-artikel berita KOMPAS seputar krisis politik Thailand 2010 untuk edisi Maret-Mei 2010. Penelitian ini mendapati dua temuan utama yaitu: pertama, pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, KOMPAS tidak melakukan liputan secara langsung. Ber- ita-berita seputar krisis tersebut diambil KOMPAS dari sumber media dan kantor berita luar negeri seperti: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO. Baru ketika es- kalasi krisis mulai memuncak KOMPAS mengirimkan wartawanya untuk melakukan liputan secara langsung. Ketika krisis mulai mereda KOMPAS menarik pulang wartawannya dan kem- bali menggunakan media dan kantor berita asing sebagai sumber berita. Kedua, terkait peran media, dalam konteks krisis politik Thailand awalnya KOMPAS berperan sebagai transmitter, melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berimbang. Kemudian ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka KOMPAS terlihat mulai memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara berangsur KOMPAS mulai menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa dise- but sebagai kelompok "Red Shirt". Kata Kunci : Thailand, Krisis, Kompas Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 41
42 Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik Pendahuluan Krisis politik selalu menarik perhatian media massa untuk memberitakannya. Krisis politik sangat memenuhi nilai berita yaitu kon- ik. Kon ik bisa berupa peristiwa perang, aksi demonstrasi, tindak kriminal, ataupun kerusu- han dan kekacauan yang lain. Termasuk juga krisis politik biasanya sarat dengan kon ik se- hingga membuatnya menarik untuk diangkat sebagai berita oleh media massa. Krisis politik Thailand, adalah salah satu peristiwa krisis politik yang mendapat perha- tian serius oleh media massa. Krisis politik yang terjadi berkepanjangan di Negara Thai- land itu mendapat perhatian serius bukan han- ya oleh media massa Thailand tapi juga media massa dan kantor berita asing. Termasuk media asing bagi Thailand yang memberitakan krisis politik di negara ini adalah KOMPAS. Sebagaimana juga media yang lain, KOMPAS terlihat intens memberita- kan peristiwa seputar krisis politik yang terjadi di Thailand. Sejak krisis politik di Thailand mulai meningkat, KOMPAS terus memberita- kan peristiwa tersebut dengan intensitas yang tinggi. Meskipun krisis tersebut berada di luar negeri, sejak ekskalasi krisis mulai memuncak nyaris setiap hari KOMPAS memberitakannya. Dari sini peneliti tertarik untuk mencer- mati bagaimana KOMPAS memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand dalam rentang waktu Bulan Maret-Mei 2010? Kajian ini ber- maksud terutama untuk mengetahui cara, sikap dan peran KOMPAS dalam mewacanakan kri- sis politik Thailand yang terjadi pada Maret- Mei 2010. Untuk kepentingan ini maka peneliti menggunakan metode analisis wacana. Pada level mikro, analisis wacana dilakukan secara tekstual, dimana teks dianalisis secara lunguis- tik. Teks yang dimaksud dapat berupa simbol verbal berupa kata-kata, ataupun teks dalam wujud simbol non verbal seperti gambar, de- nah dan bentuk gra s lainnya. Untuk meleng- kapi analisis pada level mikro, dilakukan juga analisis pada level makro. Norman Fairclough menyebut analisis pada level makro ini dilaku- kan terhadap dimensi sociocultural practice (Eriyanto, 2009: 288). Pada level makro, di- lakukan analisa terhadap faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan konteks. Konteks yang dimaksud dapat berupa situasi di luar berita atau teks, kondisi internal media atau hubungan media dengan masyarakat. Telaah Pustaka 1. Krisis Politik Krisis dapat dide nisikan sebagai gang- guan atau kekacauan, baik nyata maupun sekedar perasaan, terhadap keteraturan so- sial (Raboy dan Dagenais, 1992: 3). Setiap krisis terjadi karena adanya kondisi yang berubah. Krisis dapat terjadi pada berbagai dimensi: masyarakat, keluarga, sistem nilai, ekonomi, lingkungan, perjuangan dan di- mensi lainnya. Pawito (2009: 268-269) mengutip Rob- inson menyebutkan dua cara dalam melihat krisis, yaitu pendekatan yang bersifat sub- stantif dan prosedural. Pendekatan pertama menekankan pada tahap-tahap eskalasi kri- sis yang berlangsung. Pendekatan kedua menekankan pada dimensi-dimensi atau tanda-tanda krisis. Terdapat 12 dimensi atau tanda-tanda yang menunjukkan kondisi kri- sis, yaitu: 1. Krisis seringkali merupakan ujung dari rangkaian peristiwa-peristiwa dan tinda- kan-tindakan. 2. Krisis merupakan situasi di mana tuntu- tan untuk mengambil tindakan semakin meningkat di kalangan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat. 3. Krisis dengan sendirinya mengancam tu- juan kalangan-kalangan yang terlibat. 4. Krisis diikuti oleh perkembangan yang membawa konsekuensi yang menentu- kan masa depan para partisipan. 5. Krisis terjadi lebih merupakan suatu konvergensi dari peristiwa-peristiwa yang kemudian menghasilkan lingkun- gan atau kondisi-kondisi baru. 6. Krisis menghasilkan ketidakmenen- tuan situasi dan pilihan formula untuk menanggapi situasi. 7. Krisis mengurangi penguasaan terhadap kejadian-kejadian beserta pengaruh-pen- garuhnya. 8. Krisis menghasilkan ketegangan dan ke- cemasan di antara partisipan. 9. Krisis merupakan suatu keadaan dimana informasi yang dapat diperoleh partisi- pan biasanya tidak memadai. 10.Krisis meningkatkan waktu serba ter- tekan bagi kalangan-kalangan yang ter- libat. 11.Krisis biasanya ditandai oleh perubahan atau pergeseran pola hubungan di antara kalangan yang terlibat. Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012
Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik 12.Krisis meningkatkan ketegangan hubun- gan di antara partisipan. Kondisi krisis, di dalamnya selalu ter- dapat perubahan, baik sebagai pemicu krisis maupun sebagai tujuan yang tidak dihara- pan ataupun direncanakan. Perubahan yang selalu menyertai krisis, baik diharapkan maupun tidak diharapkan, selalu memanc- ing pertanyaan yang bersifat ideologis atau politis. Dalam konteks politik, konsep krisis di- gunakan untuk menunjukkan keadaan suatu tatanan atau sistem dalam ancaman serius (Pawito, 2009: 267). Krisis politik bisa disebabkan oleh kon ik agama, ras, suku, serangan teroris, aksi separatisme, atau per- nyataan kontroversial yang dilontarkan to- koh politik. Krisis politik dapat berlangsung dalam berbagai wujud, misalnya: revolusi, kudeta, huru-hara, perlawanan umum, pemberon- takan maupun perang kemerdekaan. Rev- olusi merupakan perubahan nilai dan mitos yang dominan dalam masyarakat, terutama menyangkut lembaga politik, struktur so- sial, kegiatan dan kebijakan pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, men- dasar, dan dalam waktu cepat. Berbeda dengan revolusi, kudeta, huru-hara, perla- wanan umum, pemberontakan dan perang kemerdekaan tidak menghasilkan peruba- han struktur sosial dan nilai-nilai sosial. Kudeta hanya mengubah kepemimpinan dan mungkin juga kebijakan. Huru-hara dan perlawanan umum hanya mengubah kebi- jakan, kepemimpinan dan lembaga politik. Sementara perang kemerdekaan merupakan perjuangan komunitas dalam usaha menen- tang kekuasaan komunitas asing (Hunting- ton, 2004: 315). 2. Media dan Krisis Politik Ibnu Hamad mengutip Brian McNair mengungkapkan, setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan peristiwa politik se- lalu menarik perhatian media massa untuk diliput. Pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (politics in the age of media- tion), yakni media massa, sehingga ham- pir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempun- yai nilai berita. Apalagi jika peristiwa poli- tik itu bersifat luar biasa. (Hamad, 2004: 1). Sementara Pawito secara spesi k menye- butkan alasan media massa selalu menaruh perhatian besar pada krisis politik. Perta- ma, krisis politik yang terjadi mengundang perhatian publik dan setiap pemberitaan mengenai krisis yang terjadi pasti menarik iklan. Kedua, krisis politik pada dasarnya selalu berkenaan dengan kepentingan bers- ama masyarakat dan media massa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyam- paikan informasi kepada publik (Pawito, 2009: 269). Media merupakan tulang punggung de- mokrasi. Media menyediakan informasi politik bagi elit maupun masyarakat. Media membantu kita mengidenti kasi masalah- masalah yang terjadi dalam masyarakat kemudian menyediakan saluran untuk ter- jadinya dialog. Media juga berperan sebagai pengawas dari kemungkinan penyimpan- gan, ketidakadilan dan praktek kesalahan lainnya. Secara sistematis Harold Lasswell telah memberikan kesimpulan terkait peran me- dia bagi masyarakat, yaitu sebagai: penga- wasan lingkungan, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon ter- hadap lingkungan, dan transmisi warisan budaya. Charles Wright kemudian menam- bahkan fungsi yang keempat yaitu fungsi hiburan (McQuail, 1994: 71). Keempat peran media massa tadi meru- pakan peran yang dimainkan media dalam kondisi masyarakat secara umum. Dalam kondisi krisis, media juga memainkan per- an. Dalam konteks krisis politik maka me- dia memainkan peran lebih spesi k. Pawito (2009: 270) menyebutkan tiga peran media dalam konteks krisis politik. Pertama, di awal krisis media massa ber- peran sebagai agen penyelaras dalam ma- syarakat. Media massa melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berim- bang. Kedua, ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka peran media mulai bergeser. Media massa tidak lagi berperan sebagai pelapor yang jujur dan objektif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun mengambil posisi tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan media. Ketiga, media secara berangsur berpihak pada salah satu kekuatan yang terlibat dalam kon ik Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 43
44 Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik seiring dengan berkembangnya krisis. Temuan dan Diskusi 1. Perjalanan Krisis Politik Thailand Sejak 2006 Krisis politik Thailand 2010 merupakan reaksi atas kudeta militer terhadap pemerin- tahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006. Dalam aksi kudeta tersebut, militer menyebut diri mereka sebagai "The Reform Committee in the Democratic System with the Monarchy as Head of State." Dalam pandangan militer, demokrasi di bawah pemerintahanThaksin bermakna kediktatoran militer sedangkan reformasi mereka maknai sebagai diha- pusnya Undang-Undang Dasar 1997, pembubaran parlemen, dan mendeklarasi- kan undang-undang perang (Ungpakorn, 2007: 8). Thaksin, yang memenangkan pemilihan secara sah pada pemilu 2001 dan 2005, di- tuding tidak cakap dalam ‎mengelola negara, menyalahgunakan kekuasaan, dan terlibat kasus korupsi dan kolusi. Kasus tersebut kemudian dibawa ke pengadilan. Dalam pengadilan Thaksin ‎terbukti melakukan ko- rupsi, menerima suap, melakukan investasi ilegal, dan melakukan ‎pelarian pajak. Pen- gadilan kemudian mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Thaksin. Selain itu, istri Thaksin juga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti telah menyalahgu- nakan kekayaan ‎negara. pada setiap kantor. Bahkan pemerintahan darurat militer menutup website yang kritis terhadap pemerintah, seperti yang dimil- iki Midnight University. Media asing juga tidak luput dari sensor oleh pemerintahan darurat militer Thailand. BBC dan televisi asing lainnya mengalami sensor, jaringan lokal mereka diputus dan iklan-iklan yang menyebutkan atau menampilkan Thaksin diganti (Ungpakorn, 2007: 8). Pemerintahan darurat militer berkua- sa tidak lama, hanya sampai tahun 2007. Menjelang akhir 2007 pemerintahan daru- rat militer mengakhiri kekuasaaanya dan mengembalikan pada pemerintahan sipil dengan menggelar pemilu. Pada pemilu ini partai pendukun Thak- sin, Thai Rak Thai (TRT), tidak mengikuti pemilu karena sudah dibekukan. Namun pada prakteknya para pendukung Thaksin membentuk partai baru yaitu People's Pow- er Party (PPP). Dengan kata lain People's Power Party (PPP) sebenarnya merupakan bentukan ulang dari partai Thai Rak Thai (TRT). Strategi politik para pendukung Thaksin ini membuahkan hasil. People's Power Par- ty (PPP) berhasil memenangkan pemilihan parlemen dan Samak Sundaravej ‎terpilih se- bagai perdana menteri. Kemenangan yang diperoleh People's Power Party (PPP) dan Samak Sundaravej merupakan kemenangan yang besar. Namun Thaksin dan istrinya tidak sem- pat menjalani hukuman karena telah menin- ggakan Thailand untuk mengasingkan diri. Thaksin meninggalkan Thailand sejak aksi protes terhadap dirinya digelar oleh kelom- pok yang menamakan dirinya People's Alli- ance for Democracy (PAD) atau biasa juga disebut "Yellow Shirts." Protes ini sudah digelar sejak Februari 2006. Para pemrotes menuntut pemberhentian Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan partai pendukung- nya, yaitu Thai Rak Thai (TRT). Meskipun People's Power Party (PPP) dan Samak Sundaravej memenangkan pe- milihan secara sah namun tidak diterima secara penuh oleh seluruh masyarakat Thai- land. Pemerintahan Sundaravej mendapat- kan protes keras karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Thaksin Shinawa- tra. Protes datang dari kelompok yang sama dengan pemrotes Thaksin pada tahun 2006, yaitu kelompok People's Alliance for De- mocracy (PAD). Partai Demokrat, sebagai partai oposisi pada masa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, berada di belakang ke- lompok ini (Kane, 2010). Sejak tumbangnya pemerintahan Thak- sin, maka pemerintahan dipegang oleh militer di bawah pimpinan Jendral Pur- nawirawan Surayud Chulanot. Di bawah pemerintahan darurat militer, media di Thailand mendapat kontrol sangat ketat. Militer melakukan kontrol terhadap me- dia dengan memasukkan anggota mereka Aksi protes yang terus berlangsung me- maksa Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk mundur dari jabatannya. Sundaravej pun tidak mampu menghadapi tekanan para pemrotes dan akhirnya melepaskan jabatan- nya sebagai perdana menteri. Selepas pengunduran diri Samak Sun- Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012
Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik daravej digelar pemilu yang ke dua sejak kudeta militer 2006. Pada pemilu kedua ini kubu Thaksin melalui People's Power Party (PPP) kembali memenangkan pemilihan dan Somchai Wongsawat terpilih sebagai perdana menteri Thailand. Pemerintahan di bawah Wongsawat pun tidak luput dari protes yang dilancarkan oleh kelompok People's Alliance for De- mocracy (PAD). Wongsawat dianggap tidak berbeda dengan Sundaravej yaitu kepanjan- gan tangan Thaksin. Wongsawat merupakan saudara ipar Thaksin dan pada masa pemer- intahan Samak Sudaravej menjabat sebagai menteri pendidikan. Sama seperti protes-protes sebelumnya, People's Alliance for Democracy (PAD) juga menuntut Wongsawat untuk mun- dur dari jabatannya. Wongsawat pun tidak mampu mengatasi protes dan kemudian memilih mundur dari jabatan perdana men- teri. Pada Desember 2008 pemilihan umum untuk yang ketiga kalinya pasca kudeta mi- liter 2006 kembali digelar. Pada pemilu ini Partai Demokrat, yang sebelumnya selalu menjadi partai oposisi sejak pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, ber- hasil memenangkan pemilihan. Partai De- mokrat menjadi pemenang dengan selisih suara yang tipis. Kemenangan ini memba- wa Abhisit Vejjajiva menduduki posisi se- bagai Perdana Menteri Thailand yang baru. Pemerintahan di bawah Vejjajiva men- dapat dukungan dari Raja Thailand Bhu- mibol Adulyadej. Sejak awal memang Raja Thailand Bhumibol Adulyadej mendukung Partai Demokrat untuk melakukan peruba- han politik di Thailand. Dukungan tersebut juga diberikan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej saat kudeta militer 2006 berlang- sung. Kudeta militer 2006 merupakan ku- deta pertama yang mendapat dukungan dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Ketika diangkat sebagai perdana men- teri, Vejjajiva berjanji pemerintahannya akan mengembalikan stabilitas politik Thai- land yang terus dilanda krisis selama ini. Vejjajiva juga berjanji akan memperbaiki ekonomi Thailand dengan bertumpu pada sektor pariwisata. Pemerintahan baru di bawah Vejjajiva kembali menghadapi aksi protes. Kali ini protes datang dari pendukung Thaksin yang menamakan diri mereka dengan sebutan "Red Shirt". Red Shirt menuduh Vejjajiva telah melakukan kecurangan dalam pemilu 2008 sehingga berhasil memenangkan pe- milihan. Selama ini, meskipun kalangan militer dan politisi cenderung membenci Thaksin, namun tidak demikian dengan rakyat. Selama pemerintahannya, Thaksin banyak memberikan biaya berobat ringan dan pinjaman berbunga ringan kepada rakyat. bahkan beberapa sekolah mendapat komputer secara cuma-cuma (KOMPAS, 21 Maret). Red Shirt pun berbalik memprotes pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Para pem- rotes mengultimatum Abhisit Vejjajiva un- tuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Red Shirt juga menuntut parlemen agar dibubarkan dan menggelar kembali pemilihan umum. Ultimatum tersebut dike- luarkan dalam aksi protes yang dilakukan puluhan ribu pendukung Thaksin pada Min- ggu (14/3) di tengah Kota Bangkok (KOM- PAS, 15 Maret). Dalam menghadapi aksi protes Red Shirt, awalnya pemerintah bersikap lunak. Bahkan Perdana Menteri Abhisit Vejja- jiva secara jelas menyampaikan tidak akan melakukan kekerasan untuk menumpas para pemrotes. Sebagaimana pernyataanya pada media: "Saya memiliki hak untuk menyele- saikan masa jabatan. Akan tetapi, tidak ada rencana untuk menumpas aksi protes yang sejauh ini damai dan tertib" (KOMPAS, 15 Maret). Namun setelah pemrotes menduduki tempat-tempat strategis dan menyebabkan kerusakan terhadap aset-aset pemerintah maka pemerintah memberlakukan sta- tus darurat militer. Meskipun pemerintah berjanji tidak akan melakukan tidakan ke- kerasan, namun dengan memberlakukan status darurat militer berarti aparat keaman- an diberi kebebasan mengambil tindakan untuk mengatasi para pemrotes. Protes yang dilancarkan kelompok Red Shirt semakin meluas. Sempat beberapa kali terjadi bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan. Meskipun dialog antara perwakilan pemrotes dengan pemerintah beberapa kali digelar, namun tak satupun yang menghasilkan kesepakatan. Masing- masing pihak tetap kukuh dengan pendiri- annya. Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 45
46 Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik Kelompok Red Shirt pun semakin me- ningkatkan tekanan pada pemerintah agar tuntutan mereka dipenuhi. Pada Rabu (7/4) pemrotes menyerbu masuk parlemen yang sedang bersidang. Ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah media milik ke- lompok pendukung Thaksin ditutup pemer- intah. Sejumlah pemrotes terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat penutupan berlangsung. Setelah sekian waktu menunjukkan sikap sabar, akhirnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva memerintahkan aparat keamanan untuk membubarkan para pemrotes pendu- kung Thaksin Shinawatra. Ketegangan pun memuncak. Bentrok antara para pemrotes dengan aparat keamanan tidak dapat di- hindarkan. Dalam bentrokan yang berlang- sung Sabtu-Minggu (10-11 April) sedikit- nya 14 pemrotes anti Pemerintah Thailand, seorang wartawan Reuters dan lima tentara tewas. Ini merupakan bentrokan terburuk dalam sejarah Thailand sejak 1992 (KOM- PAS, 12 April). tersebut ternyata kelompok Red Shirt tidak berhenti, justru semakin meningkatkan tekanan pada pemerintah. Akibatnya pada Jumat (14/5) terjadi lagi bentrok antara pemrotes dengan aparat keamanan yang menewaskan 5 orang dan 92 orang luka-luka. Satu hari sebelum- nya, Kamis (13/5) Mayor Jenderal Khattiya Sawasdipol ditembak oleh penembak gelap saat berbicara di depan wartawan. Sawas- dipol merupakan pendukung kelompok Red Shirt sehingga oleh militer dianggap seb- agai pembangkang (KOMPAS, 17 Mei). Pasca bentrokan terburuk Mayoritas artikel ditempatkan KOMPAS pada rubrik Internasional. Hanya be- berapa kali KOMPAS menampilkan pada halaman pertama, namun bukan sebagai headline. Dari hasil pengamatan, peneliti mendapati bahwa pada awal-awal krisis politik yang terjadi di Thailand 2010 yaitu tanggal 1 Maret - 11 April, berita terkait kasus tersebut diambil KOMPAS dari beberapa media dan kantor berita luar negeri. Keterangan ini dapat dilihat pada akhir setiap berita, KOMPAS selalu mencantumkan sumber-sumber media dan kantor berita yang digunakannya. Media dan kantor berita yang dimaksud yaitu: Bangkok Post, Reuters, The Na- tion, BBC, AP, AFP dan FRO. Dengan kata lain, pada awal-awal pemberitaan mengenai krisis politik Thailand 2010, KOMPAS tidak melaku- kan reportase langsung. Semua data, fak- ta dan pernyataan yang dikutip menjadi berita bersumber dari media dan kantor berita yang disebut di atas. Maka sebagai konsekuensinya KOMPAS harus men- cantumkan sumber-sumber berita terse- but di akhir berita. Baru setelah krisis politik mu- lai memuncak, KOMPAS mengirim wartawannya, Francisca Romana, un- tuk melakukan liputan secara langsung. Memuncaknya krisis ditandai terjadinya bentrok sik antara demonstran dengan aparat kemanan sejak tanggal 8 April 2010 dan puncaknya tanggal 10-11 April 2010. Penembakan terhadap Sawasdipol mem- buat pemrotes semakin agresif melawan aparat keamanan. Mereka terus melancar- kan aksi protes dan perlawanan sampai Kamis (20/5) mereka mulai meninggalkan Bangkok untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. 2. KOMPAS dan Krisis Politik Thailand a. Reportase Terkait kasus krisis politik yang terjadi di Negara Thailand, selama Ma- ret-Mei 2010 KOMPAS terlihat intens memberitakannya. Selama tiga bulan berturut-turut KOMPAS menampilkan lebih dari 70 artikel yang memberitakan mengenai krisis politik di negara tersebut. tanggal 10-11 April tersebut sepertinya KOM- PAS melihat krisis politik yang terjadi di Thailand sudah sangat serius sehingga perlu mengirim wartawan untuk meliput secara langsung. Maka berita KOMPAS mengenai krisis politik Thailand edisi 12 April mencantumkan nama wartawan Fransisca Romana. Nama Fransisca Ro- mana dicetak tebal tampaknya untuk menegaskan pada masyarakat bahwa terkait krisis pilitik Thailand 2010 KOM- PAS sudah mengirim wartawannya un- tuk melakukan liputan secara langsung. Tentu saja hal ini terkait dengan kredibil- itas KOMPAS sebagai salah satu media nasional di Indonesia. Sejak terjadinya bentrok Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012
Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik Setelah krisis politik mulai mereda sepertinya KOMPAS menarik pulang wartawannya, Fransisca Romana, dan kembali lagi seperti di awal-awal kri- sis berlangsung mengambil berita dari media dan kantor berita asing. Ini dapat dilihat pada berita mengenai krisis poli- tik Thailand edisi 17 Mei, di akhir berita KOMPAS kembali menampilkan sumber berita dari AP, AFP, REUTERS, BBC, dan FRO (KOMPAS, 17 Mei). Fenomena ini memang sudah laz- im. Media, baik nasional maupun lokal dalam memberitakan peristiwa yang terjadi di luar negeri, mereka tidak me- liputnya secara langsung melainkan berlangganan berita pada kantor-kan- tor berita internasional. Kecuali untuk momen-momen atau kejadian-kejadian khusus yang sangat penting, media, teru- tama media nasional, mengirimkan jur- nalisnya untuk meliput secara langsung. Demikian juga media-media lokal di Indonesia biasanya berlangganan berita dari kantor berita nasional terutama un- tuk berita-berita nasional yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah yang lain. b. Peran KOMPAS Pada awal-awal krisis politik Thai- land berlangsung, KOMPAS berperan sekedar memberitakan fakta, anggapan dan pernyataan-pernyataan secara objek- tif dan netral. Pada tanggal 1 Maret mis- alnya, KOMPAS memuat artikel dengan judul "Ledakan di Bangkok: PM Abhisit Perintahkan Keamanan Diperketat." Le- dakan ini terjadi pada Minggu (28/2), se- hari setelah mahkamah agung Thailand memutuskan menyita 1,4 miliar dollar AS kekayaan Thaksin karena ditetapkan telah memperkaya diri dengan merugi- kan negara selama lima tahun berkuasa (KOMPAS, 1 Maret). Selanjutnya KOMPAS juga mengutip beberapa pernyataan terkait peristiwa tersebut. Pernyataan datang misalnya dari Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Kepala Polisi Metropolitan Letjen Santhan Chayanon. Keduanya men- gatakan ledakan bom di Bangkok adalah bermotif politik, namun demikian ked- uanya belum berani menuding kelompok tertentu berada di belakang aksi tersebut (KOMPAS, 1 Maret). Sampai tanggal 15 Maret KOMPAS masih menjalankan fungsinya menyam- paikan berita apa adanya. Pada Senin (15/3) KOMPAS memuat artikel den- gan judul "Abhisit Diultimatum: Warga Thailand Sudah Muak dengan Protes." Pada bagian lead, KOMPAS menulis puluhan ribu pendukung Thaksin Shi- nawatra mengeluarkan ultimatum agar pemerintah segera membubarkan par- lemen. Sebagai transmitter, KOMPAS menyampaikan seluruh data, fakta, dan pernyataan terkait protes yang dilakukan kelompok Red Shirt apa adanya. KOM- PAS menyampaikan berapa jumlah pem- rotes, bagaimana suasana protes, apa saja tuntutan mereka dan sebagainya. KOMPAS juga menyampaikan bagaima- na aksi protes yang digelar di pusat Kota Bangkok menyebabkan akti tas di kota tersebut lumpuh. Kemudian KOMPAS juga menyampaikan bagaimana sikap dan pernyatan pemerintah, terutama per- dana Menteri Abhisit Vejjajiva, terkait aksi protes tersebut. Masih menjalankan fungsinya se- bagai transmitter, KOMPAS sesekali kontradiksi-kontradiksi menampilkan dan pernyataan saling menyerang dari para pihak yang terlibat kon ik. Misal- nya pihak pemerintah yang menganggap Thaksin bersalah karena telah melaku- kan korupsi dan para pemrotes telah menganggu stabilitas negara maka per- lu ditindak tegas. Sementara dari pihak pemrotes Abhisit berkuasa secara tidak sah. Partai Demokrat dianggap telah melakukan kecurangan dalam pemilu. Pada tahap berikutnya, KOMPAS mulai memberikan penilaian-penilaian dan analisa seiring eskalasi kon ik. Mis- alnya ketika pemerintah memperluas un- dang-undang soal keamanan dan mem- persenjatai para petugas yang menjaga tempat-tempat penting. KOMPAS mem- berikan penilaian dan analisanya bahwa kebijakan tersebut berpotensi mening- katkan bentrok antara pemrotes dengan aparat. Kemudian secara berangsur KOM- PAS mulai menampakkan keberpi- hakan sambil sesaat tetap memberikan penilaian-penilaian dan analisa-analisa. Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 47
48 Agus Triyono & Joni Rusdiana Media dan Krisis Politik KOMPAS terlihat cenderung menyam- paikan berita dari sudut kelompok pem- rotes. KOMPAS terus menyampaikan aksi-aksi yang dilakukan kelompok pendukung Thaksin tersebut, bagaimana kondisi, tuntutan, dan pernyatan-per- nyataan mereka. Sementara pemberi- taan untuk pihak pemerintah cenderung mendapat porsi lebih sedikit. Keberpihakan KOMPAS pada ke- lompok pemrotes semakin terlihat ke- tika pemerintah Thailand memperluas undang-undang keamanan dan aparat keamanan dipersenjatai. Terlebih lagi ketika pemerintah memberlakukan sta- tus darurat militer, KOMPAS terlihat semakin jelas menyampaikan penilaian dan kritik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan bentrokan. Daftar Pustaka Eriyanto. 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Poli- tik dalam Media Massa. Jakarta: Granit Huntington, Samuel P. 2004. Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah, terj. Sahat Simamora. Jakarta: PT Raja- Gra ndo Persada Kane, Seth. "Thailand's Political Crisis: Which Color Is Conservative?" dalam SAIS Review, Volume 30, Number 1, Winter-Spring 2010, pp. 105-108 McQuail, Denis. 1994. Teori Komunikasi Mas- sa, terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga Simpulan Dari data serta analisis yang telah di- lakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu: 1. Pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, KOMPAS tidak melakukan liputan secara langsung. Berita-berita seputar krisis tersebut diambil KOMPAS dari sumber media dan kantor berita luar negeri seperti: Bangkok Post, Re- uters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO. Baru ketika eskalasi krisis mulai memuncak, dengan ditandai oleh ter- jadinya bentrokan yang sangat tragis, KOMPAS mengirimkan wartawanya un- tuk melakukan liputan secara langsung. Kemudian setelah krisis mulai mereda KOMPAS menarik pulang wartawannya dan kembali menggunakan media dan kantor berita asing sebagai sumber ber- tita. Terkait peran media, dalam konteks kri- sis politik Thailand awalnya KOMPAS berperan sebagai transmitter, melapor- kan berita secara objektif, akurat, ne- tral, dan berimbang. kemudian ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka KOMPAS terlihat mulai memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara be- rangsur KOMPAS mulai menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa disebut sebagai kelompok "Red Shirt". 2. Pawito. 2009. Komunikasi politik: Media Mas- sa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakar- ta: Jalasutra Raboy, Marc dan Bernard Dagenais. 1992. Introduction: Media and the Politics of Crisis. dalam Marc Raboy dan Bernard Dagenais. Media,Crisis and Democracy. London: SAGE Publication Ungpakorn, Giles Ji.2007. A Coup for the Rich. Thailandís Political Crisis. Bang- kok: Workers Democracy Publishers Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012