Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179 Dampak Pemberhentian Pasok Gas Terhadap Kerja Sama Rusia - Uni Eropa Rajib Aliwafa Zarkasy1, Defri Nanda Fahrezi2 , Ilham Ahmad Hikamur Rosyid3, Krisno Aji4, Wahyu Yuha5 1Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010026@student.upnjatim.ac.id 2Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010079@student.upnjatim.ac.id 3Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010095@student.upnjatim.ac.id 4Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010096@student.upnjatim.ac.id 5Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010182@student.upnjatim.ac.id Article Info ABSTRAK Article history: Received 14 Desember 2022 Revised 16 Desember 2022 Accepted 19 Desember 2022 Kata Kunci: Pasok, Konflik, Krisis Energi Keywords: Supply, Conflict, Energy Crisis Berbagai negara Uni Eropa mengancam dan memberikan sanksi ekonomi kepada rusia sebagai efek jera atas penyerangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Hal tersebut membuat ekonomi Rusia ambrol sehingga kemudian melakukan pemberhentian pasok gas kepada Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerjasama Rusia kepada Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan Uni Eropa dan mencoba menganalisis upaya apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan diuraikan penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan teknik studi kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemberhentian pasok gas oleh Rusia memutuskan kerjasama dalam bidang perdagangan antara kedua negara yang telah terjalin sejak lama, hal tersebut mengakibatkan Eropa krisis energi karena ketergantungan akan sumber daya alam Rusia, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan negosiasi melalui konferensi dan melaui upaya diplomasi sehingga kerja sama antara Eropa bisa kembali normal sebagai mitra perdagangan yang telah terjalin sejak lama. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerjasama Rusia dengan Eropa dan bagaimana kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut. ABSTRACT Various European Union countries have criticized and imposed economic sanctions on Russia as a deterrent effect on Russia's attack on Ukraine. This made Russia's economy collapse so that it then stopped gas supplies to Europe as a form of revenge against the economic sanctions that had been given. This study aims to determine the impact of stopping gas supplies on Russia's cooperation with the European Union as a form of revenge against economic sanctions that have been imposed by the European Union and tries to analyze what efforts can be taken to resolve the conflict. This research uses a type of qualitative research method and the author describes using a descriptive analytical method. The source of this research was obtained from secondary data using literature study techniques such as books, journals, theses, notes and documents related to this research. The results of this research found that the stoppage of gas supply by Russia broke cooperation in the field of trade between the two countries which had existed for a Journal homepage:
170 long time, this resulted in Europe's energy crisis due to dependence on Russia's natural resources, to overcome these problems the efforts that can be taken are negotiating through conferences and through diplomatic efforts so that cooperation between Europe can return to normal as a trading partner that has existed for a long time. The author limits this research only to the impact of the gas supply stop on Russia's cooperation with Europe and how the two sides can resolve the conflic This is an open access article under the CC BY-SA license. Corresponding Author: Name: Krisno Aji Institution: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Email: 21071010096@student.upnjatim.ac.id 1. PENDAHULUAN Konflik berkepanjangan antara rusia dan ukraina mengenai identitas dan wilayah belum menemukan titik terang. Penyerangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina tentunya secara langsung berdampak pada beberapa permasalahan di dalam negara tersebut terutama berdampak pada segi keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya. Hal tersebut juga secara tidak langsung memberikan imbas terhadap keamanan dan stabilitas global sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional dan pihak - pihak lainnya dalam tatanan dunia internasional untuk memberikan respons akan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina (Abonyi, 2022). Menurut Opsi yang tersedia dalam penyelesaian masalah anta negara pada dasarnya merujuk kepada dua hal, yakni "dialog" yang bertujuan untuk penyelesaian masalah dengan jalan yang damai dan "sanksi" yaitu penyelesaian masalah yang mengarah kepada pembatasan ekonomi dan politik yang cukup ketat dari pihak pemberi sanksi dengan harapan negara yang dianggap sebagai penyebab dari terjadinya permasalahan tidak memiliki pilihan lain selain menyerah dan bersedia untuk berdamai. Berbagai negara mengancam dan memberikan sanksi ekonomi kepada rusia sebagai efek jera terutama yang berperan besar dalam - dalam hal ini adalah negara barat. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia berupa pemboikotan perdagangan dan hubungan bilateral dengan Rusia, kontrol sistem keuangan melalui larangan pengiriman uang SWIFT dari Rusia, larangan ekspor barang - barang berteknologi tinggi ke Rusia, pembatasan perdagangan energi, larangan transaksi utang primer dan sekunder Rusia serta juga terdapat sanksi terhadap industri ekstraktif Rusia pada penyediaan khusus layanan pesan keuangan (Astrov et al., 2022). Hal tersebut membuat ekonomi rusia ambrol yang membuat murka presiden Vladimir Putin sehingga kemudian melakukan pemberhentian pasok gas kepada Eropa sebagai bentuk balas dendam terhadap sanksi ekonomi yang telah diberikan. Pemberhentian pasok gas oleh Rusia tentunya berdampak bagi Eropa karena ketergantungan yang tinggi akan sumber daya alam Rusia dan berdampak pada jalinan kerja sama sebagai mitra perdagangan yang telah terjalin sejak lama. Konflik antara Rusia dan Eropa harus segera diselesaikan agar terciptanya kestabilan global diberbagai bidang sehingga diperlukan cara agar konflik antara Rusia dan Eropa menemukan titik damai dan terjalin kembali kerja sama sebagai mitra dibidang perdagangan. Oleh karena itu Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
171 penelitian ini mencoba menjawab mengenai dampak apa saja yang muncul terhadap Kerjasama Rusia dengan Eropa dan menganalisis upaya apa yang dapat ditempuh dapat menyelesaikan konflik tersebut. sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa penyebab pemberhentian pasok gas oleh Rusia kepada Uni Eropa ? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kerja sama Rusia dengan Uni Eropa ? 3. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik gas Rusia dengan Uni Eropa ? Penelitian ini ada karena motivasi penulis untuk memberikan penjelasan mengenai dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerja sama Rusia dengan eropa dan bagaimana kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut. sekaligus untuk memenuhi syarat ujian akhir semester untuk mata kuliah perjanjian internasional. Dugaan sementara dari penelitian ini bahwa pemberhentian pasok gas oleh Rusia berdampak bagi Uni Eropa. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hukum Internasional Hukum Internasional mencakup aturan keseluruhann dari kaidah dan asas hukum yang mengatur segala hubungan internasional yang melintasi batas negara. Dalam Hukum Internasional terdapat dua ketentuan yang berlaku yakni hukum internasional yang berlaku umum dan hukum internasional yang berlaku regional yang mana hukum tersebut hanya terbatas dari wilayah negara itu saja. Lembaga Hukum Internasional regional ada disebabkan oleh keadaan yang terdapat pada wilayah negara tersebut. Dalam praktiknya hukum internasional regional tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku umum. Hukum internasional tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan yang berlangsung untuk mengatur berbagai hubungan antara dua negara atau lebih agar tercipta perlindungan hukum dan kepastian atas segala hubungan yang berlaku (Mauna, 2003). Pengertian akan adanya Hukum Internasional didasarkan akan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas berbagai negara yang berdaulat dan merdeka dalam artian negara tersebut dapat berdiri di kaki mereka masing-masing dengan kekuasaan yang mereka miliki atas negara tersebut. Dalam Hukum Internasional terdapat beberapa teori yang berlaku diantaranya Teori Hukum Alam, Teori Kehendak Negara, Teori Objektivis, dan Teori Fakta-Fakta Kemasyarakatan. Dalam Teori hukum alam pendukung teori ini berpendapat bahwa hukum internasional adalah "hukum alam", idealnya lebih tinggi dari hukum negara dan mengharuskan negara untuk mematuhi hukum internasional. Kelemahan teori ini adalah konsep hukum alam terlalu abstrak dan cenderung subjektif, tergantung pada apa yang dianggap ideal oleh masing- masing individu. Teori kehendak negara para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukum internasional ini berlaku karena negara-negara yang bersangkutan bersedia tunduk padanya. Kelemahan teori ini adalah kita tidak dapat menerima logika bahwa suatu ketentuan bukan lagi "hukum" jika suatu negara tidak menginginkan hukum itu berlaku. Kelemahan lain berkaitan dengan penerapan "hukum" yang mengikat (seperti hukum kebiasaan internasional) yang harus diikuti dalam masyarakat internasional ke negara-negara berkembang (negara bekas jajahan) yang menghadapi kenyataan secara langsung meningkat. Selanjutnya adalah teori objektivitas, dalam teori ini hukum internasional adalah norma hukum yang mengikat didasarkan pada hukum yang tinggi namun akan terikat terhadap hukum yang lebih tinggi lagi. (J.G. Starke, 1989). Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
172 Teori fakta-fakta kemasyarakatan, dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia merupakan mahkluk sosial maka dengan adanya teori ini berarti hubungan antara manusia sama dengan hubungan antar negara dan masyarakat internasional. Teori ini mendapatkan dukungan yang kuat Karna dalam teori ini menjelaskan bahwa antar negara mutlak untuk diadakannya hubungan kerjasama atau timbal balik yang saling menguntungkan antar negara tersebut. Dalam hukum internasional diperlukan teori-teori untuk menciptakan keadaan masyarakat internasional yang patuh akan ketentuan-ketentuan yang berlangsung. Hukum internasional ada untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dalam suatu ketentuan hukum yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. 2.2 Perjanjian Internasional Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dibuat di bawah hukum internasional oleh negara dan organisasi internasional. Perjanjian internasional di atur dalam konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 ayat 1 mengenai perjanjian internasional dan mengatur perjanjian antara negara dengan negara. Konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa perjanjian internasional merupakan: An international agreement conducted between states in written from and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Yang artinya bahwa suatu perjanjian internasional yang dilakukan antara negara-negara secara tertulis dari dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apa pun sebutan khususnya (Dony Aditya, 2019). Dalam Vienna Convention on the Law of treaties between States and International Organizations or between International Organization 1986 pada pasal 2 ayat 1 mengatakan treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written from: (I) between one or more States and on more international organational or (II) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designations. Yang artinya perjanjian - perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional, yang dibuat secara tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan lebih dari satu organisasi internasional; atau (II) antara organisasi-organisasi internasional, baik perjanjian tersebut dituangkan dalam satu dokumen atau dalam dua atau lebih dokumen terkait dan apapun sebutan khususnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa - bangsa yang mempunyai tujuan dalam mengakibatkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja, 2003). Sedangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian dalam bentuk nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2.3 Kedaulatan Negara Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris "sovereignty", dalam bahasa Perancis disebut "souverainete" dan dalam bahasa Italia "sovranus" yang berasal dari bahasa latin "superanus" yang berarti tertinggi atau (superior). Kedaulatan (sovereighty) juga dapat digunakan sebagai sinonim dari kata kemerdekaan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dari sebuah negara. Konsep kedaulatan sendiri mengacu pada kekuasaan pemerintahan tertinggi suatu negara yang diarahkan untuk kepentingan warganya. Kedaulatan memiliki makna positif dan negatif. Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
173 Kedaulatan dalam arti negatif berarti suatu negara tidak tunduk pada ketentuan hukum internasional, mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih tinggi dan dari mana saja tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Kedaulatan dalam arti positif berarti kedaulatan memberi negara nominal pemimpin tertinggi negara, yang disebut otoritas penuh negara. Kedaulatan bahasa yang berbeda dapat diartikan sebagai otoritas tertinggi suatu entitas politik. Kedaulatan negara didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi di negara bagian yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Aspek pokok kedaulatan menurut hukum internasional meliputi aspek kedaulatan eksternal, aspek kedaulatan internal, dan aspek kedaulatan teritorial. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara adalah konsep yang diakui dan menjadi dasar untuk beroperasinya sistem hukum internasional. Kedaulatan dan kesetaraan negara adalah dasar daya tarik internal dan karakteristik negara merdeka sebagai subjek sumber hukum internasional. Tergantung dengan ada tidaknya hubungan dengan negara lain, kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal adalah bentuk dari kedaulatan negara yang berisi mengenai penentuan nasib sendiri suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melihat hak untuk menentukan nasib sendiri ini dalam tujuan negara, yaitu perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta kesejahteraan umum dan pendidikan rakyat. Jika kedaulatan keluar adalah keputusan sendiri negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain atas nama bangsa dan negara. Hubungan dan kerjasama ini tentunya untuk kepentingan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara dengan negara lain (Isharyanto, 2016). Suatu negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan ciri atau ciri esensial suatu negara. Prinsip kedaulatan negara menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan atas wilayah atau wilayah dan hak-hak yang timbul dari pelaksanaan kekuasaan teritorial. Prinsip kedaulatan negara menekankan bahwa campur tangan terhadap keberadaan negara lain dilarang. Ketika suatu negara dikatakan berdaulat, itu berarti negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi. Namun, kekuasaan tertinggi ini memiliki batas. Pelaksanaan kekuasaan yang lebih tinggi dibatasi oleh suatu batas teritorial, artinya kekuasaan tersebut terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut, dan kekuasaan tersebut berakhir pada saat dimulainya kekuasaan negara lain. 2.4 Kerjasama Subyek Hukum Internasional Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional merupakan forum yang mempertemukan negara-negara untuk kerjasama internasional. Perkembangan kemajuan organ kedua puluh satu ini dirasakan sangat cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Saat ini masyarakat internasional merasakan hal ini bukan hanya karena semakin meningkatnya minat negara-negara di dunia dalam segala bidang, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dalam masyarakat internasional. Mencakup semua organisasi internasional, termasuk organisasi regional dan organisasi lain yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. Identitas badan hukum organisasi internasional untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dokumen dasar yang berkaitan dengan organisasi internasional. Organisasi internasional sebagai subyek dalam arti yang lebih luas berarti tidak hanya organisasi yang dibentuk oleh negara (public international organization), tetapi juga organisasi yang Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
174 dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat (private international organization). Organisasi internasional sekarang termasuk organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah, konsep organisasi internasional pada dasarnya hanya mencakup organisasi antar pemerintah, sehingga fokus utama uraian berikut hanya pada organisasi antar pemerintah, mengingat berbagai urusan dunia dilakukan sehubungan dengan warga negara anggotanya. Intensifikasi dan pengembangan hubungan internasional yang kompleks telah menyebabkan tumbuhnya berbagai organisasi internasional, dan dunia harus menghadapi masalah seperti proses penciptaan tatanan kedua. Proses semacam itu terkadang tidak berlangsung lama, melainkan mengikuti jalannya sejarah, namun prosesnya tetap cukup penting. Subyek hukum organisasi internasional tidak hanya organisasi internasional, tetapi juga organisasi regional atau sub-regional. Organisasi internasional seperti organisasi multilateral memiliki prinsip keanggotaan universal dengan kepentingan yang luas. Sementara itu, organisasi daerah memiliki kepentingan yang terbatas namun relatif luas (Art in the Science of Law, 2010). 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Penelitian ini diuraikan penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zainudin. 2009). Sumber penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan teknik studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, tesis, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Kondisi yang terjadi saat penelitian penulis mencoba mencari fakta dari berbagai data sekunder yang kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan bahan hukum primer seperti yurisprudensi, doktrin dan hukum internasional untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai dampak pemberhentian pasok gas terhadap kerja sama rusia dan eropa serta upaya menyelesaikan konflik gas antara Rusia dengan Eropa. Perangkat lunak yang digunakan saat penelitian adalah Google Scholar dan Turnitin untuk mencari referensi dari jurnal dan Website serta membantu mendeteksi plagiarisme dalam penelitian ini sehingga penelitian ini memperoleh hasil yang obyektif dan berkualitas 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Sengketa gas antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2008 hingga awal tahun 2009 tentu memberikan dampak yang berbeda di negara-negara Uni Eropa. Meskipun sengketa gas antara Rusia dan Ukraina juga terjadi pada tahun 2006, sengketa gas tahun 2009 adalah lebih serius dari sengketa gas tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Rusia yang diberikan pada tahun 2006, Rusia hanya mengurangi sengketa gas volume pasokan gas ke Ukraina. Pada saat yang sama, pada 2009, Rusia berhenti memasok gas ke Ukraina. Rusia adalah salah satu produsen minyak dan gas alam terkemuka di dunia, dan Rusia adalah yang kedua setelah Amerika Serikat dalam ekspor minyak (minyak mentah dan minyak mentah). Tempat pertama dalam ekspor gas alam. Selain minyak dan gas, Rusia juga merupakan pengekspor utama logam seperti baja primer dan aluminium. Rusia sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas global, karena ketergantungan nya pada ekspor komoditas membuatnya rentan terhadap siklus boom dan bust, yaitu interaksi harga (nilai) dan persepsi risiko, perilaku risiko dan kendala keuangan yang terkait dengan fluktuasi harga. di seluruh dunia. Konsep siklus keuangan didasarkan pada kenyataan bahwa mereka yang bekerja di sektor keuangan selalu memiliki pemahaman tentang situasi Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
175 ekonomi dan iklim investasi, terutama mengenai perilaku risiko, yang pola nya tidak selalu mengikuti perilaku ekonomi siklus (Dewi, 2008). Memang, Rusia tidak secara khusus memutus pasokan gas ke Uni Eropa. Namun secara tidak langsung, kebijakan Rusia memasok gas ke Uni Eropa negara transit gas ke Ukraina juga mengakibatkan Uni Eropa tidak menerima gas dalam dua minggu pada Januari 2009. Terputusnya pasokan gas Rusia ke Ukraina disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain belum tercapainya kesepakatan harga gas antara Rusia dan Ukraina terkait ekspor dan impor gas, akumulasi utang Ukraina ke Rusia, dan masalah pencurian gas dari Rusia ke Eropa yang mana itu melewati wilayah Ukraina. Yang pertama belum tercapainya kesepakatan harga gas antara Rusia dan Ukraina. Perselisihan gas antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2009 dapat dilihat dari tidak tercapainya kesepakatan antara Rusia dan Ukraina mengenai harga gas. Pada akhir tahun 2007, harga gas Rusia yang ditujukan ke Ukraina ditetapkan pada 179,50 USD/juta. meter kubik, yang merupakan kenaikan dari harga sebelumnya $130/ribu. Selain itu, harga transit gas naik dari $1,60 per juta meter kubik per 100 kilometer menjadi $1,70 per juta meter kubik per 100 kilometer. Pada saat yang sama, perusahaan gas Rusia Gazprom juga mengeluhkan penggunaan gas non-kontrak oleh Ukraina. Hal ini menyebabkan kebuntuan negosiasi ekspor-impor gas antara Rusia dan Ukraina. Ketika negosiasi antara Rusia dan Ukraina terhenti pada, Gazprom mengurangi tekanan gas di Ukraina. Ini terjadi pada tahun 2006 ketika Rusia memotong pasokan gas ke Ukraina. Sebagai tanggapan, perusahaan gas Ukraina Naftogaz mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin transit gas ke Eropa (Sulastri, 2013). Kedua karena akumulasi utang Ukraina terhadap Rusia, Sehubungan dengan penggunaan gas Ukraina, Rusia menuntut Ukraina untuk membayar utang gas nya pada tahun 2008. Namun, Ukraina menolaknya. Ukraina mengatakan telah membayar Rusia $1,5 miliar utang gas antara November dan Desember 2008. Namun, Rusia menyatakan bahwa jumlah yang dibayarkan tidak termasuk bunga karena Ukraina terlambat membayar utangnya. Sebagai tanggapan, Ukraina juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan melakukan pembayaran baru sampai akhir tahun 2008. Selain itu, Ukraina juga mengumumkan bahwa tidak ada kontrak pasokan gas yang akan ditandatangani hingga 2009, jika tidak ada opsi lain yang disepakati selain membayar utang secara tunai. Pada November 2008, CEO Gazprom Miller mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin mengenai sengketa gas. Presiden Putin juga mengumumkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai pada akhir 2008, harga gas dapat naik menjadi $400per juta meter kubik pada Januari 2009. Namun beberapa hari kemudian, Presiden Putin kembali memperingatkan bahwa jika terjadi gangguan dalam operasi transisi gas, pasokan akan berkurang, kami akan berhenti memasok gas ke Ukraina. Peringatan ini diulang selama Desember 2008. Ketiga terkait dengan masalah pencurian gas, Pada tanggal 5 Januari 2009, Gazprom mengklaim bahwa Ukraina mencuri 65,3 mmcm gas nya dalam empat hari pertama tahun 2009. Dalam kasus ini, Ukraina berpendapat bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan kembali gas tersebut karena tidak adanya pasokan dan transit gas persetujuan. Akumulasi ketiga faktor tersebut akhirnya membuat Rusia sepakat untuk mengurangi pasokan gas nya ke Eropa pada 6 Januari 2009, dan menghentikan total pasokan gas pada 7 Januari 2009. Penghentian pasokan gas ini merupakan puncak dari sengketa gas antara Rusia dan Ukraina. Krisis politik internal Ukraina ini dimulai pada November 2013 ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych mengumumkan mundurnya Ukraina dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa (UE). Tindakan yang dilakukan oleh Ukraina ini memicu protes besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Kyiv dan menyebabkan pemakzulan Yanukovych pada bulan Februari. 2014 sebagai presiden. Setelah jatuhnya presiden Ukraina, kekuasaan di Ukraina terbagi antara dua pengaruh yakni Barat (Uni Eropa dan Amerika Serikat) dan Rusia. Adanya konflik yang terjadi ini membuat Perdana Menteri Crimea Sergei Aksenov telah meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini dilakukan Sergei Aksenov karena berdasarkan pandangannya pengaruh-pengaruh yang ada antara Barat dan Rusia, ia lebih Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
176 rentan terhadap pengaruh Rusia daripada pengaruh Barat. Menanggapi permintaan ini, Rusia mengirim pasukan untuk menduduki Crimea. Selain permintaan Perdana Menteri Ukraina, Rusia juga memiliki kepentingan lain untuk melakukan intervensi di Ukraina. Ukraina memiliki kepentingan strategis bagi Rusia. Lebih lanjut, Rusia dalam intervensi nya di Ukraina, telah secara etnis geopolitik dan kepentingan untuk menyatakan adanya kepentingannya mempertahankan pengaruh di ruang Eropa Timur Intervensi Rusia ini telah menciptakan ketegangan baru antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya ketika Ukraina mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan UE. Bagi Rusia, ekspansi UE ke Eropa Timur (termasuk ke Ukraina) merupakan penghinaan terhadap kekuatan Rusia. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur, Rusia harus melakukan intervensi dalam konflik Ukraina, dan pada akhirnya, intervensi Rusia akan menyebabkan Uni Eropa mengadopsi kebijakan embargo ekonomi terhadap Rusia sebagai bentuk perlindungan terhadap Ukraina (Hossain & Masum, 2022). Karena adanya kebijakan embargo ekonomi, banyak negara anggota Uni Eropa mengkhawatirkan kekurangan energi. Embargo ekonomi adalah pelarangan segala bentuk kegiatan ekonomi baik impor atau ekspor kepada negara yang sedang mendapatkan sanksi embargo. Karena negara-negara Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan energi Rusia. Sebagai negara yang bergantung pada pasokan energi dari Rusia, UE biasanya menegosiasikan pasokan gas tanpa henti. Namun tanggapan Uni Eropa justru sebaliknya, UE tetap memberlakukan embargo ekonomi terhadap Rusia sehingga pasokan gas yang harusnya diterima oleh Uni Eropa harus terhenti dan terancam akan mengalami krisis gas ke depannya. International Energy Agency (IEA) memberikan definisinya bahwa ketahanan energy adalah sebagai sumber energi yang memiliki harga terjangkau dan tidak terputus, baik yang dipasok dari cadangan energi dalam negeri maupun dari sumber yang diimpor dari negara lain. Dalam hal impor dan ekspor energy, keadaan saling ketergantungan energi antara Eropa dan Rusia. Jika terjadi konflik, maka keamanan sektor energi ini akan terganggu. Jadi jika terjadi konflik antara UE dan Rusia, dampak buruknya adalah pengurangan pasokan gas ke UE. Ini menimbulkan masalah bagi UE karena keamanan pasokan energinya terancam. Uni Eropa telah meningkatkan sanksi yang dikenakannya pada Rusia karena tidak berhenti mengganggu keadaan di Ukraina timur. Sanksi yang diperluas ini salah satunya adalah dengan dilarang nya semua anggota negara Uni Eropa mengimpor senjata dari Rusia. Tak hanya itu, akses permodalan bank-bank milik negara Rusia juga dibatasi. Perusahaan minyak dan gas besar Rusia tidak lagi mendapatkan pinjaman Uni Eropa Kalashnikov. Adanya sanksi tersebut tidak membuat Rusia mundur, Rusia kembali mengancam Uni Eropa dengan sanksi tersebut. Rusia telah melarang semua penerbangan dari Eropa ke Rusia. Rusia juga telah memotong pasokan gas ke Polandia dan Austria. Rusia telah menerapkan kebijakan untuk memotong aliran gas ke Polandia sebesar 50%. Di Austria, di sisi lain, jumlah yang harus dibayar berkurang 15% (Korhonen, 2019). Resesi ekonomi yang terjadi di Rusia jika dipicu oleh sanksi ekonomi yang dijatuhkan, tentu akan berdampak pada negara-negara yang terkena dampak sanksi yang diberlakukan. Terutama berupa penghentian sementara impor minyak dan gas bumi dari Rusia. Tidak dapat disangkal bahwa Rusia adalah pemasok minyak dan gas alam terbesar di dunia. Oleh karena itu, jika negara- negara mulai memberlakukan sanksi atas penangguhan impor migas dari Rusia, reaksi atau respon tidak langsung nya bisa berupa kenaikan harga migas di pasar dunia, bahkan ada efek lain yang meningkat. Pengaruh masalah ekonomi dunia oleh kekuasaan dan Rusia memiliki pengaruh besar pada tatanan dunia (Brown, 2020). Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Rusia memproduksi sekitar 10,7 juta barel minyak mentah dan cairan gas alam (BPD) per hari pada tahun 2020, menurut data industri minyak Rusia yang dirilis oleh Departemen Riset Statista (2021). Jumlah itu terus bertambah dari waktu ke waktu, menjadikan Rusia sebagai produsen minyak terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Rusia sendiri menyumbang 12,1% dari produksi minyak mentah Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
177 dunia dan menempati urutan kedua dalam hal ekspor minyak dunia dengan 7,43 barel per hari. Diketahui bahwa nilai ekspor minyak mentah Rusia dari tahun 2000 hingga 2021 adalah $ 110,12 miliar. Dengan pendapatan minyak Rusia lebih tinggi dan anggarannya lebih penting, sanksi terhadap industri minyak Rusia akan berdampak lebih besar daripada membatasi aliran gas alam. Rusia diperkirakan akan memperoleh lebih dari $110 miliar dalam ekspor minyak pada tahun 2021, dua kali lebih banyak dari penjualan gas alam ke luar negeri. Dengan sanksi ini, embargo energi Rusia akan memukul ekonomi Rusia dengan keras. Sanksi ini dapat memotong ekspor energi Rusia, yang menyebabkan inflasi dan devaluasi. Rusia dan Uni Eropa sejak lama menjalin hubungan penting dan strategis dalam bidang- bidang seperti politik dan ekonomi. Rusia dan Uni Eropa mempunyai paham yang berbeda dalam nilai-nilai demokrasi, politik dan hukum. Namun, Rusia dan Uni Eropa mempunyai kesamaan pandangan dalam bidang kerjasama perdagangan, sehingga hal itu membuktikan bahwa Rusia dan Uni Eropa saling ketergantungan. Uni Eropa sangat penting dalam penjualan energi gas bagi Rusia, karena sejak dari dulu Rusia menjadi pemasok gas Un Eropa dengan skala besar yaitu 65% produksi gas di ekspor ke Uni Eropa. Kerjasama mereka lebih condong ke dalam kerjasama perdagangan dimana anggota Uni Eropa yang menjadi mitra kerjasama terbesar adalah Jerman dan disusul oleh Italia, kemudian Prancis. Kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa dalam bidang impor gas dimulai pertama kali pada tahun 1970-an, sebelum Uni soviet hancur yang sekarang menjadi Rusia, Uni soviet juga sebelumnya sudah terjalin kerjasama dengan Eropa dibidang industri gas. Negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Austria, prancis melakukan perjanjian impor gas dan dilanjutkan dengan ekspor gas terhadap Uni Soviet dalam volume besar ke Eropa Timur, pada saat itu yang menjadi konsumen dari Eropa adalah perusahaan - perusahaan yang besar dan dominan, perusahaan-perusahaan itu agak monopolistik jika dilihat pada posisi mereka dalam pasar Nasional. Dimana dalam memproduksi gas dan mendistribusikan gas nya Rusia menggunakan sebuah perusahaan yang bernama Gazprom, Gazprom sendiri adalah perusahaan gas terbesar di dunia. Rusia yang mempunyai perusahaan gas terbesar di dunia, menjadikan Rusia pemimpin pasar energi di dunia dengan didukung banyaknya minyak dan gas serta energi nuklir, hal ini merupakan kebijakan putin pada KTT G8 pada tahun 2005. Kebijakan tersebut membuat negara-negara anggota Uni Eropa sangat berhati-hati jika mengkritik Rusia. hal ini disebabkan adanya ketergantungan Uni Eropa dengan Rusia dalam pasokan energi. Uni Eropa mengalami krisis energi gas terutama negara-negara yang sangat bergantung lebih dari 50% pasokan gas yang ada di Rusia. Krisis tersebut disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina, konflik tersebut bermula pada tahun 2005 karena perselisihan harga gas. Dengan adanya perselisihan itu maka dibuatlah pertemuan untuk negosiasi, negosiasi tersebut disetujui oleh Ukraina. Akan tetapi pada tanggal 1 januari 2006 negosiasi gagal karena perusahaan gas milik Rusia yaitu Gazprom memutuskan pasokan gas yang dikirim ke Uni Eropa melewati Ukraina. Pemutusan ini tidak terlalu lama karena pada 4 januari 2006 kedua negara membuat sebuah kesepakatan dan akhirnya pasokan gas di pulihkan kembali seperti semula. Tidak lama konflik terjadi lagi sehingga Uni Eropa krisis energi gas yang disebabkan ekspor gas dari Rusia ke Ukraina di hentikan total, namun gas yang dikirim ke Uni Eropa menjadi 300jt M3, karena Rusia mencurigai bahwa Ukraina telah mencuri gas sejak dihentikan pasokan gas pada 1 januari. Sehingga hal tersebut menjadikan krisis bagi negara-negara Uni Eropa (Haridul Qolbi, 2016). Kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa termasuk hubungan internasional. Dalam hubungan internasional mempunyai tujuan. Tujuan tersebut meliputi kekuatan nasional, kebijakan mengambil keputusan. Rusia sendiri melakukan kebijakan mengambil kebijakan jangka pajang dan jangka pendek. Dalam kebijakan jangka panjang Rusia melakukan perlindungan hak-hak sera kepentingan warga negaranya, dan menjamin keamanan nasional negara. Rusia dan Uni Eropa mempunyai ketergantungan antara Rusia dan Uni Eropa dalam ekspor Impor gas. Berhentinya pasokan gas Uni Eropa yang dari Rusia yang disebabkan sengketa antara Rusia dan Ukraina menjadikan Uni Eropa Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
178 melakukan berbagai cara dalam menormalisasikan pasokan gas, seperti melakukan upaya diplomasi, upaya tersebut diawali dengan mengobservasi permasalahan sengketa gas. Selain itu Uni Eropa juga memfasilitasi perjanjian dan negosiasi Rusia dengan Ukraina. Uni Eropa berusaha memfasilitasi negosiasi antara Rusia dan Ukraina melalui konferensi, akan tetapi negosiasi tersebut gagal atau belum tercapai sehingga negosiasi itu dilanjutkan dengan negosiasi secara bilateral antara Rusia dan Ukraina. Dengan adanya negosiasi bilateral antara kedua negara tersebut akhirnya pasokan gas yang di kirim Rusia ke Ukraina menjadi normal kembali hal itu terjadi pada 21 januari 2009. 5. KESIMPULAN Setelah Amerika dan Arab Saudi kepada negara di daerah Eropa yang dimana hal tersebut menyebabkan kerjasama diantara Rusia dengan negara-negara di Eropa menjadi renggang. Kerjasama antara Rusia dan Uni Eropa dalam bidang impor gas dimulai pertama kali pada tahun 1970-an, sebelum Uni soviet hancur yang sekarang menjadi Rusia, Uni soviet juga sebelumnya sudah terjalin kerjasama dengan Eropa dibidang industri gas. Dampak yang dihasilkan dari pemberhentian gas oleh Rusia adalah terjadinya kekurangan energi dan krisis dari pasokan Gas dari UniEropa selain krisis mengenai pasokan energi Uni Eropa juga mengkhawatirkan hubungan diplomatiknya dengan Rusia yang sudah terjadi sejak lama dan tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya perang. Dalam penyelesaiannya sendiri Uni Eropa berusaha untuk melakukan beberapa perundingan dan negosiasi dengan cara konferensi tetapi masih gagal dan dilanjutkan dengan negosiasi secara bilateral yang menghasilkan kesepakatan dan pada akhirnya pasokan gas dari Rusia menjadi normal kembali dengan ketentuan yang disepakati oleh ke dua belah pihak. DAFTAR PUSTAKA ABONYI, A. U. (2022). INVASION OF UKRAINE BY RUSSIA: THE LEGAL IMPLICATIONS. LAW AND SOCIAL JUSTICE REVIEW. 2(3). Artikel Subjek Hukum Internasional. (2010). "Pengertian Subjek Hukum Internasional" Status Hukum. Art in the Science of Law. Brown, P. (2020). Oil market effects from US economic sanctions: Iran, Russia, Venezuela. Congressional Research Service. Dewi, R. dan B. W. (2008). "Dilema Pasokan Energi Uni Eropa menghadapi kekuatan Energi Turki dan Rusia" . Jurnal Kajian Wilayah Eropa., Vol IV,No 1,. Haridul Qolbi. (2016). Upaya uni eropa dalam menormalisasikan pasokan gas dari Rusia Tahun 2009. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Hossain, A. T., & Masum, A. al. (2022). Russian invasion of Ukraine, geopolitical risk, and global financial markets. Available at SSRN. ISHARYANTO, S. H. (2016). Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Penerbitwr. J.G. Starke. (1989). Introductiion to International Law (10 ed). Korhonen, I. (2019). Economic sanctions on Russia and their effects. CESifo Forum, 20(04), 19-22. Kusumaatmadja, M. (2003). Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke- III. Indonesian J. Int'l L., 1, 1. Mauna, B. (2003). Hukum internasional: Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global. Pamungkas, A. C., Alunaza, H., Shafitri, D. N., & Putri, A. (2022). IMPLIKASI SANKSI EKONOMI BAGI RUSIA TERHADAP POTENSI ESKALASI HARGA MINYAK DAN GAS ALAM PADA DISTRIBUSI PASAR DUNIA. Journal of International Relations (JoS), 1(2), 50-66. Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179
179 Saryono, A. (2010). Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika, 98-99. Sulastri, A. (2013). Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Eropa terkait Sengketa Gas Rusia- Ukraina 2006-2009. Jurnal Analisis Hubungan International Vol. 2, 3, 09. Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 169 - 179