Kontestasi Nasionalisme Indonesia Pada Tiga Daerah Penyemaian di Papua Contestation of Indonesia Nationalism in Three Seeding's Region in Papua Bernarda Meteray Universitas Cenderawasih E-mail: bercimeterai@yahoo.co.id ABSTRACT Even though the 1969 integration process complied with international norms and was recognized by UN agencies and representatives of the Papuan people on the Act's Deliberative Council chose to remain with Indonesia, the Free Papua movement still exists today. So what is still being debated today is whether the Papuan people who want the integration or the Indonesian government that wants it. This study aims to find out who the prime actors were and how the initial process of seeding Indonesian nationalism was taking place in three regions, namely Jayapura, Serui and Digul. The results of this study show that even though some of the actors are exiled nationalist groups and some are employees of the Dutch government but are still nationalist in spirit, ironically they were not prepared to Indonesianize the Papuans. As a result, the process of building Indonesianness in Papua was very short without proper planning. Keywords: Indonesian nationalism, seeding, actors and Papua ABSTRAK Walaupun proses integrasi 1969 sesuai dengan norma internasional dan diakui badan PBB dan perwakilan orang Papua dalam Dewan Musyawarah Pepera memilih tetap berada dalam Indonesia, gerakan Papua Merdeka masih ada hingga saat ini. Maka yang masih menjadi polemik saat ini adalah apakah orang Papua yang menghendaki berintegrasi atau pemerintah Indonesia yang menginginkan? Kajian ini bertujuan untuk mengetahui siapa actor perdana dan bagaimana proses awal nasionalisme Indonesia di tiga daerah penyemaian yaitu Jayapura, Serui dan Boven Digul. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sekalipun para aktor ada yang merupakan kelompok nasionalis yang diasingkan dan ada yang menjadi pegawai pemerintah Belanda namun masih berjiwa nasionalis, ironisnya mereka tidak dipersiapkan untuk mengindonesiakan orang Papua. Akibatnya proses membangun keindonesiaan di Papua sangat singkat tanpa perencanaan yang matang. Kata Kunci: nasionalisme indonesia, penyemaian, aktor dan Papua PENDAHULUAN Keberadaan Nasionalisme Indonesia diantara orang Papua selama ini masih saja dipertanyakan terutama ketika Papua dilanda konflik. Rupanya peristiwa integrasi pada 1 Mei 1963 hingga PEPERA (Penentuan pendapat Rakyat) 1969 belum mampu memperkuat nasionalisme Indonesia justru masih meninggalkan persoalan diantara orang Papua. Padahal, bagi pemerintah Indonesia, persoalan Papua sudah selesai dan NKRI adalah harga mati. Hal ini ditegaskan Al Rahap (2010) bahwa: otoritas politik di Indonesia menyatakan seluruh proses integrasi itu telah berjalan sesuai dengan norma internasional (NY, New York Agreement) dan diakui oleh badan PBB. Bahkan proses integrasi itu telah berjalan secara mulus dengan "metode demokrasi Indonesia" yang ditandai oleh pernyataan sikap perwakilan orang Papua dalam Dewan Musyawarah Pepera yang memilih tetap berada dalam Indonesia. Sejalan dengan posisi politik seperti ini, Papua adalah wilayah NKRI final. DOI: Naskah Masuk: Revisi akhir: Diterima: 47 ISSN 0125-9989 (print) | e-ISSN 2502-5694 (online) | © 2022 OR IPSH-BRIN. Published by Penerbit BRIN. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
Kajian Saprilla (2019) yang berjudul 'Siswa Papua dan Nasionalisme baik baik saja? membuktikan bahwa persoalan keindonesiaan diantara generasi muda Papua tidak dapat dianggap sebagai persoalan sederhana. Saprilla menyatakan bahwa di Papua bukan saja anak TK bisa teriak M" tetapi siswa SMA di Papua ternyata tidaklah bersih dari pengaruh disintegrasi. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru, Saprillah menegaskan bahwa salah seorang guru di SMA di Jayapura Papua menemukan fakta di ruang tamu rumah orang tua siswinya terpampang bendera bintang kejora yang berukuran cukup besar. Menurut Saprillah, meski teriakan ini tidak bisa serta merta disebut sebagai histeria disintegrasi, namun kenyataannya ada organisasi bawah tanah yang bekerja untuk mengkampanyekan gerakan Papua merdeka dan teriakan ini adalah modal sosial yang penting bagi mereka. Dengan demikian, ternyata guru- guru di Papua memiliki tugas ganda dalam mengajarkan dan menanamkan paham keindonesiaan di sekolah. "Kok tidak bisa sih mensejahterahkan rakyat Papua. Kok mereka masih saja miskin. Ini yang harus diperiksa secara komprehensif. Menurut- nya Menkopolhukam juga perlu menjelaskan apakah benar informasi yang berkembang bahwa BIN sudah mengetahui ada rencana lain dibalik acara tersebut. Jika benar sudah tahu dan tidak tercegah bisa dianggap pengabaian. "Itu Pengabaian. Kalau early warning sudah diberikan, harus ada cegah dini dong."Helmy kuatir bibit-bibit pembangkangan justru tumbuh subur di sekolah-sekolah negeri di sana. "Inilah kalau misalnya ada new layers dari resistance movement, ini tanda-tanda bahaya. Ini artinya pembankangan terhadap merah putih di sana dilakukan oleh generasi baru yang hidup dan tumbuh di sekolah-sekolah negeri, " Ujarnya." Ini ada permasalahan apa, ini yang harus kami pelajari. Ini harus diantisipasi jangan sampai ada new layers yang berkembang sebagai wujud ketidakpuasan atas apa yang terjadi di Papua. Harus ada alarm call, bahwa ada masalah di Papua" (Bintang Papua, 22 Oktober 2011). Saprillah (2019) mengakui bahwa persoalan kepapuaan dan keindonesiaan bukanlah hal yang sederhana. Keberhasilan integrasi Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia menyertakan persoalan identitas kepapuaan yang sudah terbentuk secara mapan. Namun, persoalan menjadi semakin rumit ketika kebijakan pemerintah RI cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat Papua. Pendekatan militer yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru tidak menyelesaikan persoalan kebangsaan. Kelompok kecil yang menginginkan Papua Merdeka hidup dan menggelorakan perlawanan terus menerus. Akhirnya Saprillah menyimpulkan bahwa bagaimana pun juga, gerakan Papua Merdeka masih ada dan belum sirna. Berkaitan dengan masih adanya nasionalisme lain dalam diri siswa di Papua dimasa kini, maka mungkin masih relevan pernyataan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Helmy Fauzi ketika dilaksanakan Konggres Rakyat Papua ke III pada 19 Oktober 2011 di Abepura Jayapura. menurut Helmy Fauzi ada indikasi pembangkangan siswa-siswa di sekolah negeri di Papua. Helmy mengatakan bahwa: Sementara, Thung Ju lan (dalam Soewarsono dkk., 2013) menyatakan bahwa ketika berbicara tentang nasionalisme di Papua, "kita perlu berhati-hati karena pemahaman"nasionalisme, di wilayah ini bisa mempunyai arti yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan, terutama jika nasionalisme yang kita bicarakan lebih mengacu pada "nasionalisme Indonesia.' Pernyataan Thung Ju lan ini memperlihatkan bahwa memang ada masalah dengan kehadiran nasionalisme Indonesia di Papua. Lebih lanjut Thung Ju lan menunjukkan kajian Chauvel dan Widjojo, dkk, yang menegaskan bahwa "nasionalisme Papua juga semakin terkonstruksi sebagai akibat dari "kekecewaan sejarah terhadap proses integrasi ke Indonesia." Bahkan lebih lanjut Thung Ju lan tidak hanya menyatakan bahwa kehadiran adanya nasionalisme Papua ini sesungguhnya tidak kondusif bagi pengembangan nasionalisme Indonesia tetapi juga memperlihatkan pernyataan Benny Giay yang menyatakan bahwa "pada diri orang Papua ada perasaan menolak sejarah dan nasionalisme Indonesia." Sejalan dengan dugaan Thung Ju lan tentang adanya nasionalisme Papua di Papua selain nasionalisme Indonesia, Meteray (2012) twlah menemukan fakta tentang kesadaran kepapuaan di Papua lebih kuat daripada keindonesiaan di akhir 1962 dan Chauvel (2005) 48 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
yang juga menunjukkan bahwa nasionalisme Papua yang muncul dewasa ini lebih kuat dari pada yang terjadi pada 1961 ketika bendera Bintang Kejora pertama kali dinaikkan. "Sebaliknya kajian Soewarsono dkk"(2013) dalam buku Jejak Kebangsaan Kaum Nasiona- lis di Manokwari dan Boven Digoel mengakui bahwa Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi masalah nasional yang belum terpecahkan. Namun beranjak dari kehadiran kaum nasionalis baik di Boven Digul dan Manokwary yang meninggalkan jejak jejak kebangsaan memperlihatkan bahwa di masa lalu perbedaan itu dapat dikatakan hampir tidak ada. Kaum pergerakan nasional dibuang ke Manokwari dan Boven Digoel dapat hidup di Papua dengan bantuan penduduk local. Kajian Soewarsono ini hendak menunjukkan bahwa ke- dekatan para nasionalis dengan orang asli Papua pada masa lalu dapat menjadi jaminan bahwa persoalan Papua yang terus berlanjut dari waktu ke waktu dapat diminimalisir. Namun Soewarsono dkk akhirnya mengakui bahwa masalah Papua belum juga terselesaikan." Berbagai pandangan di atas memperlihatkan bahwa ada nasionalisme lain yaitu Papua selain Indonesia di Papua. Beberapa kajian di atas menunjukkan kecenderungan menguatnya nasionalisme Papua daripada nasionalisme Indonesia di Papua selama ini. Maka pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah apakah yang menginginkan integrasi Papua ke dalam NKRI setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah kehendak orang Papua atau pemerintah Indonesia? Melalui kajian ini akan diketahui siapa saja aktor perdana dan bagaimana proses awal penyemaian nasionalisme Indonesia di Jayapura, Serui dan Boven Digul. berdarah 1998, Abepura berdarah tahun 2000, Wasior dan Wamena berdarah, penembakan Theys dan Apollo, dan Paniai Berdarah 2014. Sri Lestari juga menyatakan bahwa laporan dari berbagai kajian ilmiah internasional menunjukkan indikasi genosida. Hal ini didasarkan pada klinik Hukum HAM internasional di Universitas Yale, Amerika Serikat tahun 2004 pernah mengeluarkan laporan yang menyebutkan aparat keamanan melakukan berbagai pelanggaran dan tindakan yang disebut dalam Konvensi Genosida - termasuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan perkosaan - dengan tujuan melenyapkan Gerakan pro-kemerdekaan Papua. Stigma terhada orang Papua terus terjadi bahkan semakin keras didengungkan ketika berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di Papua di tahun 2019 hingga 2022. Mengutip pernyataan Tangguh Chairil,1 dosen Studi Keamanan di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara dengan konsentrasi studi keamanan bahwa: " Sepanjang 2019, tercatat ada 21 kali baku tembak antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menewaskan sembilan prajurit TNI dan dua personel Polri serta sepuluh warga sipil. Tingkat kekerasan ini berlanjut hingga 2020. Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) mencatat bahwa pada 1 Januari-26 September 2020, terdapat 100 peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat, yang terdiri atas 40 pertempuran, 22 kerusuhan, dan 38 kekerasan terhadap warga sipil, dengan jumlah korban jiwa mencapai 57 orang. Sebagai perbandingan, jumlah peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat sepanjang 2019 adalah 96 peristiwa". Tangguh mendesak pemerintah harus memecahkan akar penyebab konflik Papua, yang belum terselesaikan hingga dewasa ini. MASIH ADAKAH NASIONALISME PAPUA DI PAPUA? Sri Lestari Wahyuningroem dalam artikelnya "Gagalnya Nasionalisme NKRI di i n d o p r o g r e s s . c o m / 2 0 2 0 / 0 1 / g a g a l n y a - nasionalisme-nkri-di-papua/) di unduh 25 September 2022,menegaskan bahwa banyak kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga hari ini tidak pernah jelas pertanggung jawabannya. Biak Sejak 2021 hingga 2022 masih terjadi pengibaran bendera kejora di beberapa tempat di Papua. Sebanyak tujuh pemuda melakukan pengibaran bendera bintang kejora di halaman GOR Cenderawasih, Kota Jayapura pada 1 Desember 2021. Pengibaran terjadi di Jayapura, Kiwirok (Pegunungan Bintang), Intan Jaya, 1 pendekatan-humanis/ diakse 25 September 2022 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 49
dan Yapen pemuda-ditangkap?./diakses 25 September 2022). Kemudian pada 30 Mei hingga 1 Juni 2022, bendera Bintang Kejora dinaikan di Wamena sinakma/ diakses 25 September 2022). Kemudian di susul pada 17 September 2022 pengibaran bendera Bintang Kejora di sebuah SD di Maybrat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Denny barat-ambil-langkah-tegas. diakses 4 Novenber 2022) Darsono2 dalam kajiannya di tahun 2022 tentang "Pembangunan nasionalisme Indonesia di tengah kekuatan keragaman budaya: kasus menguatnya nasionalisme Papua dalam perspektif multikulturalisme" mengakui bahwa tidak dapat dipungkiri di masa kini terus terjadi menguatnya nasionalisme Papua sehingga perlu membangun nasionalisme Indonesia dalam keragaman bangsa dan kultur yang dirajut dalam empat konsensus dasar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKR bagi orang Papua masih bermasalah . Bendera Bintang Kejora yang menyelubungi peti jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga dikibarkan/ diunduh 4 Novenber 2022). Sehubungan dengan pawai ribuan orang Papua ini, Boy Markus Dawir, anggota DPR Provinsi menyatakan bahwa pemerintah perlu mencermati secara serius situasi social politik dan keamanan di Papua pasca kematian tokoh Papua Fillep Karma. Menurutnya respon masyarakat saat Filep Karma meninggal menunjukkan, misi perjuangan Papua Merdeka selama ini itu makin menguat di masyarakat. Boy juga menyatakan bahwa rakyat tumpah ruah di jalan, tanpa beda lagi mau gunung atau pantai bahkan pendatang sekalipun ikut dan itu artinya gerakan kemerdekaan Papua itu makin menguat di masyarakat. Ini adalah fakta yang tentu perlu direspon serius oleh pemerintah. Ini tanda yang perlu dipelajari," ungkap Boy. Boy yang juga merangkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga menyebut, pendekatan di Papua perlu pemahaman yang menyeluruh dilakukan dengan cara-cara humanis dialogis, bukan dengan pendekatan keamanan yang sifatnya filep-karma/ diakses 4 Novenber 2022). Bendera Kejora ternyata masih tetap dikibarkan rakyat Papua pada 2 November 2022 di Jayapura pasca kematian tokoh pejuang Kederkaan Papua, Fillep Karma. Dalam surat kabar Jubi dikemukakan bagaimana antusiasnya warga apua mengantar jenazh Fillep Karma ke peristirahantan terakhir. "Ribuan masyarakat yang menghadiri pemakaman Filep Karma. Tampak para pimpinan gereja, tokoh adat, aktivis, maupun tokoh-tokoh perjuangan Papua merdeka seperti Markus Haluk, mengantar jenazah penyintas Tragedi Biak Berdarah itu menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Proses pemakaman itu juga dijaga ketat pihak kepolisian. Peti jenazah almarhum Filep Karma diselubungi bendera Bintang Kejora. Selama prosesi pemakaman, enam bendera Bintang Kejora dikibarkan. NASIONALISME DAN BANGSA Enest Renan (dalam Omar Dahbour and Micheline: 1995 dan Huchinson dan Smith:2001), mendefenisikan nation atau bangsa adalah jiwa, prinsip spritual. Dua hal, yang sebenarnya hanya satu, membentuk jiwa atau prinsip spiritual ini. Salah satu hal terletak di masa lalu sementara yang lain di masa sekarang. Salah satunya adalah kepemilikan bersama dari warisan kenangan yang kaya; dan yang lainnya adalah kesepakatan nyata, keinginan untuk hidup bersama, dan akan terus memanfaatkan warisan masa lalu secara bersama Pemikiran Renan ini memperlihatkan bahwa untuk membentuk suatu nation yang diutamakan adalah prinsip keinginan untuk dapat hidup secara bersama. Dengan kata lain segala warisan dan kejayaan dan penderitaan yang dialami secara bersama-sama di masa lalu merupakan modal 2 Darsono, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1, 2022,hal 56 50 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
dasar untuk membangun suatu kebersamaan di masa depan. Oleh karena itu sebuah nation merupakan suatu kesatuan yang sangat kuat besar sebagai akibat dari penderitaan bersama di masa lalu. Terbentuknya suatu nation menurut Renan ( Omar Dahbour and Micheline R.I, 1995, dan Huchinson dan A. D. Smith, 1994) tidaklah semata-mata didasarkan hanya pada berbagai unsur kesamaan tetapi pembentukan nation dapat juga muncul dari adanya perbedaan. Renan menyadari bahwa terbentuknya suku- suku ataupun kota-kota di Eropa di masa lalu menjadikan kesamaan ras sebagai faktor paling utama namun ketika Roma menganut nasrani justru agama inilah yang menjadi penyatu seluruh wilayah Roma di Eropa. Renan melihat munculnya negara-negara di Barat seperti Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol merupakan bukti terbentuknya nation tidak harus berdasarkan kesamaan ras, bahasa, wilayah ataupun agama melainkan berdasarkan keinginan untuk hidup bersama. Nation is a soul, spritiual principle. Two things, which are really only one, go to make up this soul or spiritual principle. One of the things lies in the past, the other in the present. The one is the possession common of rich heritage of memories; and the other is actual agrreement, the desire to live together, and will to continue to make the most of the joint inheritance. Pemikiran Renan ini memperlihatkan bahwa untuk membentuk suatu nation yang diutamakan adalah prinsip keinginan untuk dapat hidup secara bersama. Dengan kata lain segala warisan dan kejayaan dan penderitaan yang dialami secara bersama-sama di masa lalu merupakan modal dasar untuk membangun suatu kebersamaan di masa depan. Oleh karena itu sebuah nation merupakan suatu kesatuan yang sangat kuat besar sebagai akibat dari penderitaan di masa lalu. Renan juga menambahkan bahwa the existance of a nation is a daily plebiscite, just as that of the individual is a continual affirmation of life. (dalam Omar Dahbour and Micheline R. I , 1995). Pernyataan Renan mengisyaratkan bahwa keberadaan suatu bangsa adalah sangat penting berkaitan dengan pentingnya suatu penegasan untuk adanya keinginan hidup secara bersama dari setiap individu demi kelanggengan suatu nation state. Dengan terbentuknya nation ini maka akan terwujud pula nasionalism. Smith (2001) mendefinisikan nation sebagai suatu komunitas yang secara historis menempati suatu wilayah bersama, memiliki pengalaman yang sama dalam budaya dan sejarah, satu kesatuan sistem ekonomi, hak-hak yang sama dan tugas yang sama bagi semua anggota masyarakat. Smith juga menegaskan bahwa tentu saja sebagai masyarakat yang mempunyai pengalaman dan tujuan yang sama. Dalam kaitan dengan nasionalisme, Smith menegaskan bahwa nasionalisme adalah suatu perjuangan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas dari penduduk yang membentuk suatu negara. Nasionalisme, menurut Britannica Encyclopaedia dalam Darsono ( Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1 .58).), didefinisikan sebagai suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi (supreme loyality) dari individu adalah untuk bangsa. Nationalism is the strong devotion to one's own nation. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Darsono dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1 .58), nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Ernest Gellner (Smith, 1998) mengemukakan bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang diciptakan sebagai akibat dari munculnya nation yang sebelumnya tidak ada. Terbentuknya suatu nation dan nasionalisme bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tetapi merupakan suatu penemuan atau sesuatu yang diciptakan dan didasarkan atas keinginan untuk hidup bersama karena memiliki beberapa kesamaan dan dimotori oleh kelompok elit atau intelektual yang berada di perkotaan ada. Sementara, Hans Kohn dalam (Matindas, 2010) menyatakan bahwa nasionalisme adalah peristiwa historis dan hanya gejala historis. Nasionalisme bukan berakar pada sesuatu yang universal dan selalu valid. Maka nasionalisme tidak bisa dijadikan dasar negara Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 51
yang obyektif. Nasionalisme hanya ditentukan oleh variabel yang banyak dan dapat berubah- ubah yakni ide-ide politik yang bermunculan dan susunan masyarakat dari pelbagai negeri yang serba berbeda. yang namanya orang Indonesia adalah siapapun yang menganggap Hindia atau Indonesia sebagai tanah airnya, tanpa peduli apakah dia orang Indonesia totok, atau keturunan Tionghoa, Belanda, Eropa. Matindas (2010) mengharapkan bahwa nasionalisme harus berhenti dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat dibesar-besarkannya ideologi nasionalisme tersebut menjadi berhala semu. Paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan yang penting dirasakan sebagai api emosi yang besar membakar semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat berfungsi sebenar- benarnya. Menurutnya, nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran. Ternyata pemikiran untuk membangun kebersamaan terus bergulir dari tahun ke tahun bahkan semakin kuat ketika para mahasiswa berada baik di Jawa maupun di Belanda. Kesadaran nasional Indonesia, baru dimulai pertama kali di kalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1922 dengan pengagas antara lain Mohamad Hatta, Natsir, Achmad Soebardjo dan Soekiman Wirjosandjojo. Ide tentang nasionalisme Indonesia kemudian disebarluaskan ke Indonesia oleh para mahasiswa ketika kembali ke Indonesia melalui media masa dan akhirnya melalui upaya berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia maka peristiwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan perwujudan adanya kesadaran berbangsa Indonesia sebagai satu bangsa. PEMAHAMAN NASIONALISME INDONESIA SELAMA INI Menjadi Indonesia, melalui sebuah proses pencarian yang tiada henti, panjang, dan tiada pernah tuntas. Menurut Elson (2008), sebelum abad kedua puluh, Indonesia belum ada dan karena itu orang Indonesia itu belum ada. Bahkan ditandaskan pula bahwa di kepulauan ini tidak ada kepemimpinan pribumi yang dirumuskan secara luas, modern dan tegas. Kata Indonesia pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk Indu-nesians oleh pelancong dan pengamat sosial asal Inggris George Samuel Windsor Earl. Sementara James Logan merupakan orang pertama yang menggunakan nama" Indonesia." Kemudian pada 1877, E.T. Hamy antropologi asal Perancis menggunakan kata Indonesia untuk menjabarkan kelompok-kelompok ras prasejarah dan pra-Melayu di kepulauan Indonesia. Kemudian berbagai orang dengan berbagai kepentingan mulai menggunakan kata Indonesia ketika mendeskripsikan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Indonesia, pemikiran Soewardi Soeryaningrat, Tjito Mangoenkoesoemo, dan E.F.E. Douwes Dekker mulai menggagas keindonesiaan dalam "Indische partij. " Menurut Soewardi salah satu pendiri Indische partij (IP), Di Peran kaum intelektual sangat penting dalam menyebarluaskan kesadaran berbangsa Indonesia. Munculnya Budi Utomo (BU) 1908 sebagai organisasi priyayi memotivasi lahirnya berbagai organisasi baru yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java 1918, Jong Sumatranen Bond 1917, persekutuan mahasiswa Minahasa 1918 dan Jong Ambon 1918 (Ricklefs, 2008). Awal munculnya kesadaran nasional Indonesia baru dimulai pertama kali di kalangan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1922 antara lain oleh Mohamad Hatta, Natsir, Achmad Soebardjo dan Soekiman Wirjosandjojo. PI berusaha menghilangkan rasa kedaerahan dan menghimpun persatuan menghadapi Belanda. Ide tentang nasionalisme Indonesia kemudian disebarluaskan ke Indonesia oleh para mahasiswa ketika kembali ke Indonesia melalui media masa dan akhirnya melalui upaya berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia maka peristiwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan perwujudan adanya kesadaran berbangsa Indonesia sebagai satu bangsa. Puncak kesadaran keindonesiaan ini menjadi lebih kuat dan nyata setelah bangsa Indonesia menjadi suatu nation state pada 52 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 sehingga nasionalisme Indonesia adalah paham kebangsaan Indonesia yang tumbuh karena merasa tertindas sehingga merasa senasib dan seperjuangan di kalangan rakyat untuk menentang penjajah Belanda demi mencapai kemerdekaan dan mempertahankan RI. Kahin juga berpendapat bahwa terbentuknya Nation State Indonesia yang didasarkan pada administrasi Belanda telah menyatukan masyarakat dari bebagai bahasa dan budaya ke dalam satu kesatuan politik dan dengan demikian akan membangun semacam kesadaran secara nasional (Kahin, 1952 dan Leirissa, 1992). Minahasa, bangsa Indonesia adalah sesuatu yang abstrak sementara sebuah negara Indonesia yang diharapkan adalah sebuah negara federal yang masing-masing daerah dapat memelihara otonomi baik politik dan budaya. Sementara konsep nasionalisme yang dipromosikan Soekarno seperti satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa tetap merupakan sesuatu yang asing bagi sebagian besar rakyat Minahasa termasuk kelompok intelektualnya. Indonesia sebagai satu bangsa adalah sebuah proyek politik bukan berdasarkan fakta sejarah atau budaya. FENOMENA PENYEMAIAN Namun demikian, gema kesadaran nasional yang bertumbuh dan berkembang di pulau Jawa tidak dapat diterima begitu saja oleh orang Indonesia lainnya di luar Jawa. Banyak ahli berpendapat bahwa, terbentuknya nation-state bukanlah alamiah melainkan politik. Lihat kajian Wang Gungwu (dalam Suryadinata Leo, ed 2004) yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa adalah sebuah proses yang diciptakan/dibuat. Ketika menyinggung Persatuan Indoensia, Magnis-Sueno mengacu pada pemikiran Sukarno bahwa kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami melainkan melalui proses sejarah. Dalam beberapa kajian lain seperti Anhar Gonghong di Sulawes Selatan (1990), David Henly di Minahasa (1996), Richard Chauvel di Ambon (1990) dan Meteray di Papua (2012) memperlihatkan bahwa pemahaman menjadi orang Indonesia bukan saja melalui proses yang panjang tetapi juga berbeda. Bambang Purwanto (2006) dengan tegas mengatakan bahwa sebagai ikatan kebangsaan, entitas Indonesia tidak pernah ada sebelumnya dan baru muncul pada awal abad XX, serta mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 1945. Sejak saat itu semua penduduk yang ada di bekas wilayah Hindia Belanda menyebut diri mereka sebagai bangsa Indonesia . Henley (1996) menegaskan bahwa memang masyarakat Minahasa akhirnya menjadi bagian dari bangsa Indonesia namun, pandangan tentang Indonesia adalah berbeda dengan apa yang dipromosikan oleh Soekarno. Bagi masyarakat Menurut Meteray (2011:2019), penyemaian dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar semai(n). Sebagai kata benda, "semai" berarti benih tumbuhan (yang sudah berkecambah) yang akan ditanam lagi di tempat lain. Kemudian, kata menyemai sebagai kata kerja adalah menanam benih di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lain. Apabila kata menyemai ditambahkan akhiran kan maka menyemaikan berarti memupuk atau menyebarkan, sementara kata penyemaian adalah sebagai kata benda disebut pesemaian yang artinya merupakan tempat menyemaikan bibit baik pohon maupun biji. Sedangkan kata penyemaian adalah sebagai kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan menyemaikan. Meteray (2011:2019) menegaskan bahwa penggunaan kata"penyemaian" merupakan suatu konsep baru dalam kajian sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian para sejarawan ketika membahas nasionalisme di Indonesia. Padahal menurutnya, penyemaian merupakan kunci untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesadaran sekelompok masyarakat terhadap negaranya. Maka memahami konsep penyemaian bukan hanya penting bagi suatu nation state yang memiliki tingkat keanekaragaman sangat tinggi seperti Indonesia melainkan sangat penting untuk mengetahui mengapa masih banyak wilayah di Indonesia termasuk di Papua yang sering dianggap keindonesiaanya masih lemah. Dengan menggunakan penyemaian ini sebagai suatu konsep dalam studi sejarah khususnya di Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 53
Indonesia, akan meminimalisasi penggunaan generalisasi yang selama ini sering dilakukan baik oleh negarawan, politisi dan akademisi dalam mengkaji nasionalisme di Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kaitan dengan dengan munculnya nasionalisme Indonesia pada tiga daerah penyemaian di Papua maka istilah penyemaian digunakan sebagai metaphora untuk menggambarkan bagimana awal proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua pada tiga daerah Jayapura, Serui dan Boven Digul. Penyemaian ini menyangkut aspek menanam dan merawat. Dengan demikian, akan terdeteksi dengan baik siapa saja yang terlibat dalam proses penyemaian dan bagaimana proses penyemaian itu terjadi. Soegoro Atmoprasodjo dan Nasionalisme Indonesia di Hollandia Kesadaran keindonesiaan di antara orang Papua di Papua baru dimulai pada akhir 1945, ketika J.P.K. Van Eechoud di Hollandia (Jayapura) merekrut beberapa orang Indonesia sebagai pegawai pemerintah. Soegoro Atmoprasodjo kelahiran Jogja pada 23 Oktober 1923 merupakan salah seorang bekas tawanan Digul yang ditunjuk oleh Van Eechoud sebagai pengajar sejaligus direktur asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di kota Nica (sekarang Kampung Harapan di Jayapura).3 Di kota Nica terdapat 12 barak yang selain digunakan sebagai asrama bagi orang Papua yang mengikuti pendidikan kilat pamong praja, kursus mantri, dan Sekolah Sambung untuk anak laki-laki (Jongens Vervolgschool=JVVS). Orang Papua yang merupakan elit Papua pertama yang mengikuti pendidikan di kota Nica ini antara lain; Markus Kaisiepo, Lukas Rumkorem, Lisias Simbiak, Frans Kaisiepo, Nikolas Youwe, Marten Indey, Corinus Krey, Silas Papare, Baldus.Mofu, O. Manupapami dan Herman Wayoi. Sebagai pengajar pada sekolah Pamong Praja, Soegoro Atmoprasodjo memperkenalkan sejarah dan budaya "Indonesia" ke peserta kursus. Menurut Corinus Krey, Soegoro Atmoprasodjo merupakan orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di kota Nica antara lain lagu kebangsaan Indonesia Raya. Soegoro Atmoprasodjo juga memprakarsai pembentukan kelompok belajar. Kelompok belajar ini dibentuk selain untuk memotivasi siswa dapat mengikuti pelajaran, juga menjadi tempat untuk dapat mendiskusikan berbagai masalah politik.4 Marcus Kaisiepo menjelaskan bahwa dia mendengar berita proklamasi melalui radio di kota Nica dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu. Dalam berbagai diskusi, Soegoro Atmoprasodjo terus berusaha meyakinkan para siswa untuk berpikir bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dalam proses pengenalan itu, Soegoro Atmoprasodjo mampu menggambarkan Indonesia sebagai suatu bangsa yang juga memiliki keanekaragaman seperti halnya orang Papua yang juga berasal dari suku yang berbeda. Soegoro Atmoprasodjo juga berusaha meyakinkan siswanya bahwa bangsa Indonesia yang juga terdiri dari berbagai suku memerlukan persatuan di antara sesama bangsa menentang Belanda. Soegoro pun berusaha menjumpai ratusan tentara Jepang (Heiho) khususnya yang berasal dari luar Papua yaitu Jawa dan Sumatra yang berada di Hollandia untuk mengadakan aksi menentang Belanda pada 15 dan 16 Desember 1945. Soegoro melibatkan para siswa di kota Nica antara lain: Corinus Krey, Marcus Kaisiepo, Lukas Rumkoren, Lisias Rumbiak, Frans Kaisiepo serta anggota batalion Papua dua orang asal Sumatra: Sutan Hamid Siregar dan Aran Panjaitan. Ternyata upaya ini mengalami kegagalan akibatnya 250 anggota Heiho asal Jawa dan Sumatra ditahan sementara Soegoro Atmoprasodjo dipenjarakan di Hollandia.5 Sekalipun dalam penjara, Soegoro melakukan konsolidasi dengan Marthen Indey, Corinus Krey, Bastian Tauran dan sebelas orang Ambon yang profesinya adalah tukang reparasi, lima tentara KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), seorang anggota batalion Papua dan tiga puluh 3 NA., Jaarsverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948, hlm. 5. 4 Daftar Riwajat Hidup Corinus Krey 7 Agustus 1990. 5 Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948, J.W.M. Courtouis, hal.. 126. 54 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
orang pemuda Papua yang berasal dari daerah di sekitar danau Sentani. Rencana ini kembali mengalami kegagalan. akhirnya menangkap dan Pemerintah menginterogasi kurang lebih 25 orang termasuk Soegoro Atmoprasodjo, Sutan Hamid Siregar, Aran Panjaitan dan Corinus Krey.6 Berdasarkan keputusan dari pemerintah Batavia pada 11 Desember 1947 maka beberapa pelaku lainnya dibebaskan sementara Willem Nottan (asal Tual, Kei) ditahan 10 tahun, dan Muhamad Joesoef 8 tahun ditahan di penjara Hollandia. Khusus Soegoro Atmoprasodjo diberi hukuman 14 tahun dan ditahan di Hollandia dan rencana dipindahkan ke Tanah Merah (Merauke). Namun Nottan dan Soegoro Atmoprasodjo bersama lima tahanan lainnya akhirnya dapat melarikan diri dari penjara Merauke melalui Australia Nieuw Guinea (PNG) pada 5 April 1947 dan kemudian ke Australia.7 Sementara di tempat lain di Jayapura, ketika yang ditunjuk sebagai kepala Rumah Sakit pemerintah di Hollandia Binnen (sekarang Abepura di Jayapura) pada Agustus 1946, J.Gerungan memprakarsai pendirian KIM pada 16 November 1946. KIM adalah organisasi politik pertama di Papua yang didirikan di Hollandia Binnen mempunyai tujuan utama untuk memperjuangkan Indonesia merdeka di Papua. Keanggotaan KIM berasal dari berbagai suku antara lain: Poedjasoebrata, asal Jawa, Corinus Krey salah seorang mantri di rumah sakit Hollandia Binnen, Petrus Wettebossy asal Bintuni mantri di rumah sakit Hollandia Binnen, Marthen Indey yang pada saat itu pembantu asisten bestuur di Arso, Latuperrisa, asal Ambon salah satu bekas pengajar di Sekolah Pamong Praja, Pani Nasution dan Bastian Tauran.8 Peran Marthen Indey dan Corinus Krey sangat kuat dalam mengkampanyekan KIM. Dalam laporan ke pemerintah pusat di Batavia, W. J.H. Kouwenhoven menegaskan bahwa aktivitas KIM semakin luas ketika di bawah kepemimpinan Marthen Indey dan Corinus Krey. Bahkan kedua tokoh ini dianggap mempunyai kontribusi yang besar pada masyarakat Hollandia dan sekitarnya dalam mensosialisasikan isi Linggajati dan mengupayakan Papua masuk ke dalam federasi Indonesi. Kedua tokoh ini pun terus melakukan pertemuan internal KIM maupun dengan tokoh- tokoh Papua lainnya. Pertemuan KIM yang diselenggarakan umumnya berlangsung antara lain di rumah kediaman Ondoafi Kaleb Hamadi yang terletak di teluk Yotefa dan juga sering dihadiri oleh salah satu pendeta asal kampung Kayu Pulau. 9 Untuk memperoleh dukungan dari penduduk di sekitar Hollandia, Corinus Krey yang menjabat sebagai sekretaris KIM mengadakan pertemuan dan membuat edaran. Edaran-edaran tersebut kemudian ditandatangani oleh Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe dan dikirim ke distrik-distrik. Dalam edaran itu disampaikan hasil pertemuan dengan Residen Van Eechoud pada 11 Desember 1946 yang isinya tidak dikirimnya wakil dari Papua ke Denpasar dan Papua akan dipisahkan dari Indonesia serta Papua akan tetap menjadi koloni Belanda. Edaran-edaran ini kemudian dikirim melalui telegram ke Gubernur Jendral, Komisi Pemerintahan Umum Borneo, Pemerintah Timur Besar, Menteri Penerangan Republik Indonesia, RVD Makasar, Dewan Maloekoe Selatan Ambon, Dewan Maloekoe Oetara Ternate, Pupella, Nadjamoedin, Daeng Malewa dan lain-lain di Denpasar dan penduduk lainnya di Biak dan daerah-daerah lainnya di Papua. Untuk dapat mengirim edaran tersebut maka KIM berupaya menggalang dana dengan mengedarkan daftar sumbangan ke kampung- kampung di sekitar Hollandia. Kemudian pada 27 Desember 1946, diadakan pertemuan di rumah kepala distrik Tobati yaitu Josef di kampung Enggros. Pertemuan ini dihadiri oleh selain oleh Josef, Demena calon kepala distrik, agen polisi Sahari dari Kayu Pulau, agen polisi Hanasby dari kampung Tobati, dan beberapa orang Ambon, serta para pendeta dan guru dari berbagai kampung termasuk Marthen Indey dan Corinus Krey. 6 N.A. Jaaverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948. 7 NA. Marthin Indey, File, Dossier, PD 10, Title Politie Over Zicht, Januari 1947, hal.2. Sementara di daerah Sentani, rakyat telah mengetahui adanya pengaruh Soegoro, Marthen 8 Daftar Riwajat Hidup Corinus Krey 7 Agustus 1990 dan lihat Courtouis, Op. Cit., hal.126. 9 Daftar Riwayat Hidup S.D. Kawab. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 55
Indey dan Corinus Krey dan juga menyangkut ketidakhadiran wakil asal Papua di Denpasar. Hal ini terlihat ketika ditemukannya edaran yang ditemukan di Ifaar, Assey Besar dan Dobokaware. Namun rakyat di kampung- kampung tersebut tidak menanggapi edaran tersebut. Ketika Marthen Indey cuti di Ambon, Corinus Krey terus melakukan propoganda di Ifaar dan Ayapo agar Papua harus masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dari berbagai upaya yang dilakukan ini ternyata banyak korano di daerah Sentani menolak propaganda Corinus Krey.10 Ratulangi dan Latumahina menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan kontak dengan orang Papua di Serui Dalam setiap petemuan, Ratulangi dan Latumahina menjelaskan kepada elit Papua di Serui tentang keadaan yang terjadi di Jakarta dan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Di antara orang Papua yang sering berhubungan dengan Ratulangi adalah: Silas Papare, Stefanus Rumbewas dan Benjamin Kajai serta Yakop Thung Tjing Ek,14 dan Alwy Rahman yang berasal dari Sumatera.15 Nasionalisme Indonesia versi G. S.S J. Ratulangi di Serui Pemerintah Belanda di Batavia pada pertengahan Juni 1946 mengasingkan G. S.S J. Ratulangi, ke Serui. Pemerintahan NICA di Makasar beranggapan bahwa Ratulangi dan beberapa anggota Pusat Keselamatan Rakyat di Makasar akan menghambat upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan di Makasar (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 49). Oleh karena itu, Ratulangi diasingkan bersama tujuh orang Indonesia lainnya yaitu, Lanto Daeng Pasewang, Intje Achmad Saleh, J. Latumahina, Mayor Suwarno, Zainal Abidin S.H, P.L. Tobing,W.S.T. Pondaag. Sebulan kemudian istri Ratulangi dengan para istri lainnya diberangkatkan ke Serui sehingga diperkirakan terdapat 40 orang.11 Pada awalnya, Ratulangi dan kelompoknya dilarang untuk mengadakan kontak dengan penduduk di sekitarnya namun pemerintah Belanda akhirnya memberi kebebasan kepada kelompok Ratulangi untuk mengadakan kontak dengan penduduk Serui.12 Menurut Benjamin Kajai, pada langkah awalnya Yakop Thung Tjing Ek salah seorang keturunan Cina asal Makasar, Benjamin Kajai dan Alwi Rahman secara rahasia bergantian mendatangi kediaman Ratulangi.13 Pada 27 November 1946 Silas Papare, Benjamin Kajai, dan Alwy Rahman memohon surat ijin berapat pada Den Hertog yang menjabat kepala distrik. Pada 29 November 1946 didirikanlah PKII bertempat di gedung Sekolah Rakyat di Serui Kota. Ratulangi terpilih sebagai pemimpin umum yang Silas Papare, Baldus Dumatubun, Alwi Rahman, Achmad Djalali, A. Wanane, A. Waimuri, Benjamin Kajai, Paulus Pajawa, Barnabas Aninam dan L.R. Tiwo. PKII sebagai organisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serui dan mempromosikan perjuangan Indonesia merdeka di Serui.16 Pada 23 Maret 1948 Ratulangi dan kawan-kawannya dibebaskan dari tahanan di Serui dan dipindahkan ke Jogjakarta. Sepeninggal Ratulangi, beberapa pegawai pamong praja orang Papua di Serui dihukum dan bahkan dipecat. Untuk meredam kegiatan ini, dikirim asisten bestuur asal Ambon untuk menempati kampung Waren dan Wonti. Pemecatan beberapa anggota PKII oleh pemerintah Belanda juga mengakibatkan pergantian susunan badan pengurus yang baru dengan susunan sebagai berikut ketua: Silas Papare,Wakil Ketua: Alwi rahman daan anggota lainnya seperti Ari Kamarea, Andarias Samber, Matheus Abaa, Achmad Djalali, Barnabas Aninam, Yakop Thung 10 Ibid. 11 Ibid. hal 91, Courtouis, J.W.M., Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948, hal. 136. 12 Courtouis, J.W.M., Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948, hal. 136. 13 Catatan Harian, Benjamin Kajai, salah satu pengurus PKII, wawancara dengan Benjamin Kajai (1995, Desember 4). 14 Yacob Thung Tjing Ek, adalah seorang keturunan Cina Makasar yang sudah berada di Serui sejak 12 Mei 1942 sebagai pencari kulit buaya dan menjadi pengurus PKII sebagai komisaris I. 15 J.W.M. Courtouis, Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948, hal.137. 16 Ibid. 56 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
Tjing Ek, Benjamin Kajai,Stefanus Rumbewas, Stefanus Reipasie dan Paulus Payawa. Pada pertengahan 1948, terdapat upaya dari pemerintah Belanda di Serui untuk menghentikan aktivitas PKII. Pada 1948, Silas Papare akhirnya ditangkap oleh Pemerintah Belanda di Serui dan dikirim ke Penjara Hollandia karena dianggap menentang Pemerintah Belanda, tetapi kemudian dibebaskan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan peranannya selama pendudukan sekutu.17 Sesudah kembali ke Serui, Silas Papare tidak menghentikan kegiatannya menentang pemerintah Belanda. Boven Digul dan Eks Digulis Tanah Merah terletak kira-kira 500 km dari daerah pantai selatan di hulu sungai Digul. Perjalanan dengan menggunakan perahu motor dari muara sungai Digul sampai ke Tanah Merah memakan waktu 3 (tiga) hari. Sepanjang jalan hanyalah didapati pohon-pohon rimba yang lebat dan suram digenangi air rawa tempat nyamuk malaria. Karena orang-orang yang diasingkan tidak dianggap sebagai orang hukuman biasa, maka mereka diizinkan membawa istri dan anak. Terdapat sejumlah 473 anggota keluarga yang meringkuk di Tanah Merah. Tindakan pemerintah jajahan Belanda dianggap tidak berdasarkan hukum lagi pula tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan. Di bawah ini dikutip tulisan Dr van Blankenstein wartawan utama Nieuw e Roterdamse Courant, dari apa yang dilihatnya di Tanah Merah (Purnama Suwardi, 2003).. : Boven Digul bukan saja memperoleh tempat istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia ketika daerah Digul dipilih oleh pemerintah jajahan Belanda dibawah Gubernur Jenderal A.C.D. de Graff sebagai tempat pengasingan orang2 yang dianggap membahayakan kedudukan penjajah Belanda, tetapi Digul menjadi awal bibit penyemaian nasionalisme Indonesia di Merauke. suatu pemberontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda yang dimulai di Jakarta, lalu meluas ke sejumlah daerah lain di Jawa dan kemudian menyebar pula ke Sumatera Barat. Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat dipadamkan oleh pemerintah Belanda dan para pemimpin pemberontakan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atau tahanan penjara. Pada tahun 1926 pecahlah Untuk mencegah timbulnya pemberontakan baru, Gubernur Jenderal de Graeff memerintahkan pengasingan secara besar-besaran dari orang- orang yang dianggap membahayakan kedudukan penjajah Belanda di Indonesia. Sejumlah 1.038 orang-orang ditangkap dan ditempatkan dalam pengasingan ke Digul. Rombongan pertama yang diasingkan adalah orang-orang yang terlibat pada pemberontakan PKI di Banten 1926/1927. Dari para pejuang Indonesia yang diasingkan, 823 orang dikirim ke Tanah Merah, suatu tempat di daerah pedalaman Irian Barat (kini Papua) yang sangat terasing letaknya. Pemerintah di Tanah Merah membagi kaum cendekiawan di kalangan orang2 yang diasingkan dalam 2 golongan : suatu golongan yangv besar, kaum kanan, dan suatu golongan kecil kaum kiriyang tak dapat ditaklukkan. Kaum kiri ini ditempatkan di suatu daerah kediaman tersendiri terpisah dari daerah kediaman induk oleh seluruh tempat kesatuan militer dan pemerintah setempat. Pada waktu ini 14 tokoh2 komunis dipaksa hidup terasing dalam pemondokan yang sangat primitif di tengah daerah rawa dalam keadaan yang me- mang sangat sulit. Taklah dapat disangkal bahwa tempat tersebut merupakan suatu neraka......... Malah penyediaan bahan makananpun sangat tidak cukup karena tempat ini sukar sekali dicapai melalaui daratan........Kami temui disanasuatu pondok kecil beratapkan seng tapi tanpa dinding, tempat yang harus didiami oleh 14 orang......... Dimana-mana terdapat genangan air. Ditinjau dari sudut kesehatan daerah itu merupakan neraka, demikian juga sebagai tempat kesiaman. Gambaran yang dikemukakan van Blankenstein memperlihatkan betapa beratnya kondisi di Tanah merah seperti juga yang terlihat dalam surat seorang digulis kepada Bung Hatta: Digul tidak lagi sebuahtempat. Kematian terus-menerus dan tempat ini menjadi timbunan penderita paru-paru dan penderita malaria. Penderita sakit jiwa dan setengah gila, dibawah panas menyengat matahari kahtulis tiwa yang tak kenal ampun, dikelilingi rawa- rawa yang tak sehat di tengah-tengah hutan belantara yang tak 17 Suluh Indonesia , 9, 10,1954. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 57
bisa ditembus( Purnama Suwardi dalam Meteray dan Wabiser :2020). Dalam surat seorang digulis kepada Bung Hatta: Digul tidak lagi sebuah tempat. Kematian terus-menerus dan tempat ini menjadi timbunan penderita paru-paru dan penderita malaria. Penderita sakit jiwa dan setengah gila, dibawah panas menyengat matahari kahtulis tiwa yang tak kenal ampun, dikelilingi rawa- rawa yang tak sehat di tengah-tengah hutan belantara yang tak bisa ditembus (Purnama Suwardi dalam Meteray dan Wabiser :2020). Namun disisi lain, bagi tokoh-tokoh politik yang diasingkan ke Digul, masa pembuangan dapat dikatakan merupakan masa perenungan dan pengapungan dalam kaitan dengan pebelajaran dan pecerahan diri ke arah perjuangan yang lebih tajam dan berani, di kemudian hari. Banyak diantara mereka justru bertambah ceerdas dan tercerahkan melalui pembelajaran antar sesana di Boven Digul. Kursus-kursus politik dan bahasa yang mereka laksanakan semakin membekali mereka dengan pengetahuan tentang arti penting kemerdekaan (Meteray dan Wabiser , 2020). Dalam menuturkan pengalamannya sewaktu tiba di Tanah Merah 1935, Mohamad Bondan menyatakan bahwa: diantara kami yang datang hari itu, hanya Bung Hatta seorang diri yang sudah disediakan rumah. Bung Hatta menmpati sebuah rumah beks toko orang Cina. Rumah itu tidak begitu jauh dari rumah lurah kampung, sehingga seorang lurah yang berdiri di muka rumahnya akan dapat memantau siapa saja yang keluar masuk rumah Bung Hatta. Sementara yang kemudin menyusul adalah Sutan Syarir, Suka Sumitro dan Mohamad Bondan yang menginab di rumah Abdul Hamid Lubis ( Meteray dan Wabiser, 2020). Pengalaman lain ketika Bondan dipindahkan dari tanah Merah ke Watanka, di tepi kali Bian dan berencana untuk melarikan diri, dijelaskan bahwa di Watanka, terdapat enam barak yang berdekatan dngan kali, dan kebanyakan sudah berkeluarga. Katanya penghuni barak yang terdahulu menceritakan bahwa pergaulan hidup di barak- barak sudah menelan korban. Seorang buangan dari Sumatera terpenggal lehernya oleh orang Sumatra juga. Apapun sebabnya, tetapi semuanya ini akibat pengungsian yang sulit dibenarkan. Kehidupan lebih sulit dibandingkan dengan Tanah Merah (Meteray dan Wabiser, 2020). Bodan dan beberapa temannya berupaya melarikan diri dari Tanah Merah dan akhirnya bisa mencapai Okabba. Menurut Bondan, Okaba sebelumnya dijadikan tempat buangan politik namun ditinggalkan setelah Tanah Merah akhirnya menjadi temat para buangan politik. Di Okaba penduduknya beragama Islam dan dari Jawa dengan usahanya perkebunan, perikanan laut dan membuat terasi dan kopra. Dalam upaya melarikan diri, pada keesokan harinya mereka tiba di Merauke. Respon Orang Papua Di Digul. Sebelum Tanah Merah dijadikan tempat pembuangan, wilayah ini dikenal dengan dusun Sokanggo. Awalnya Sokanggo merupakan tempat singgah untuk mendapatkan makanan. Kemudian, tempat ini dijadikan sebagaitempat yang strategis dan aman dari kejaran musuh yang sering melakukan pengayauan dan perang antar suku. Suku yang menempati Tanah merah hingga selatan sungai Digul adalah suku Auwyu. Suku ini tidak suka berperang karena lokasinya berdekatan dengan suku Jahrai atau Jagai. Sebagaian besar masyarakatnya adalah peramu. Berkebun dan menangkap ikan (Yonggom, 2016). Menurut Takashi dalam (Yonggom, 2016), penduduk di sekitar Tana Merah ini masih melakukan pengayuan. Pada tahun 1934 ketika Hatta tiba di Tanah Merah penduduk lokal sudah dapat menggunakan uang sebagai imbalan jasa dengan menangkat 14 peti yang diangkut dari pelabuhan ke kampung dengan jarak 1 Kilometer. Dalam melakukan komunikasim, awalnya menggunakan bahasa isyarat. Dan dalam perkebunan kemudian, menurut Yonggom (2013), komunikasi awal penduduk lokal dengan penghuni kamp menggunakan bahasa isyarat dan lambat laun di antara kedua kelompok manusia yang berbeda budaya dan latar belakang ini saling mengerti dan memahami bahasa isyarat sehingga mulai menggunakan kata-kata dan bahasa yang pendek. 58 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
Menurut Soewarsono dkk. (2013), hubungan antara para figur pergerakan nasional seperti antara lain Mohamad Hatta dan Sutan Syahrir, Chalid Salim dengan penduduk lokal Papua memperlihatkan bahwa adanya interaksi para tahanan politik di Boven Digul dengan penduduk lokal. Hubungan yang terjadi diawali ketika adanya kunjungan penduduk lokal terutama kaum pria dan kemudian perempuan ke kamp. Penduduk asli harus menghabiskan perjalanan 30-40 kilometer. Kontak diawali ketika mereka memperhatikan kehidupan di kamp secara bertahap dan kemudian mereka mau bekerja di beberapa keluarga tahanan. Di bagian lain Bondan menceritakan pengalamannya tentang keberadaan orang asli Papua: Para pengunsi itu berjalan kaki sejak mendarat di Omba melalui hutan belukar hanya dengan kawalan beberapa orang polisi dengan dibantu orang asli Papua sebagai pegangkat barang tanpa diberi upah suatu apapun. Rupanya mereka diwajibkan membawa perbekalannya sendiri untuk makan minum dan bila pekerjaannya sudah selesai sebagai upah, kaum penguasa itu hanya mengatakan" kau sekarang boleh memburu babi di dalam hutan" ( Meteray dan Wabiser, 2020). P.P.K.O oleh suatu Panitia yang diketuai oleh Bapak Mohammad Joni. Susunan Panitia itu terdiri dari : Ketua I. Mohammad Joni, Ketua II: Rakum, Penulis I: Tambi Redjo, penulis II: Soetaryo, Bendahara I : Haji Jubir Muda, Bendahara II Durman. Setelah peristiwa penempelan bendera, Belanda mengadakan penangkapan dan pengejaran terhadap Tambi Redjo dan Belanda memutuskan untuk memulangkan semua orang Jawa yang ada di Merauke sebanyak 800 jiwa. Hal ini terjadi antara tahun 1946-1947. Setibanya mereka itu di Jawa, mereka ditegur oleh Pemerintah Indonesia dengann alasan bahwa Merauke (Papua) adalah wilayah negara Indonesia. Karena itu mereka harus tetap tinggal saja di Irian. Maka P. Rimbo dan Samijan Sonto kembali lagi ke Merauke dan tiba di Merauke pada tanggal 10 Desember 1949. Setibanya di Merauke, P. Rimbo bersama Bapak Lugiman Mangunroto menghidupkan kembali organisasi ' Gerakan - 45 " dengan susunan pengurusnya terdiri dari : Ketua Lugiman Mangunroto, Wakil Ketua: P. Rimbo, Sekretaris : Samijan Sonto,,bendahara, Said Resowirono. (Kuruwaib & Soekirman, 1989). Di Merauke, perjuangan menentang Belanda dimulai setelah peristiwa pembuangan para perintis kemerdekaan di Tanah Merah itu selesai pada tahun 1943 dan kembalinya beberapa orang bekas pembuangan Digul ke Merauke pada tahun 1944 sampai dengan 1949. Pada tahun 1944 para buruh berkebangsaan Indonesia mengadakan pemogokan dan tidak ingin bekerja lagi sebagai buruh di kapal-kapal. Maka para buruh yang bekerja di Australia termasuk para Digulis dikembalikan ke tempat asalnya. Demikian para Digulis yang memilih tingal di Merauke, dikembalikan ke Merauke. Setelah para Digulis kembali di Merauke, mereka berhasil membentuk suatu badan atau organisasi yang disebut " GERAKAN - 45" yang diketuai oleh Bapak Mohamad Joni dan mendirikan sebuah Organisai yang diberi nama Persatuan Penolong Kesengsaraan Umum, disingkat P.P.K.O. (Kuruwaib & Soekirman, 1989). Pada tahun 1946 diadakan penempelan bendera Merah Putih, pada dinding gedung Sebelum organisasi ini dibentuk, di Merauke telah ada perkumpulan-perkumpulan kecil yang anggota-anggotanya pada umumnya terdiri dari dari anggota kelompok sutu suku tertentu dan mempunyai daya gerak yang terbatas, tetapi semua organisasi itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu berupaya mengembalikan Merauke dalam pangkuan Republik Indonesia. Adapun kegiatan politik organisasi-organisasi ini diselingi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya organisasi sosial sepak bola"Yong Kei" yangdidirikan oleh pada 1948 oleh tokoh Kei dari Maluku Tenggara di Merauke. Perlawanan di Merauke terhadap pemerintah Belanda dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada 1955 dibentuklah UPI (Untuk Pembebasan Indonesia) yang dimotori oleh para eks digulis yang diketuai oleh Benyamin Felubun dengan dukungan A.J. Dimara. Sejak 1954, J.A. Dimara diasingkan ke Digul dari Ambon karena dituduh telah melakukan pelanggaran memasuki wilayah Belanda di Papua. Dimara menempati ruang Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 59
tahanan yang pernah ditempati Hatta (Sukmawati, 2000). PENUTUP Aktor-aktor yang berperan sebagai agen penyemai bibit keindonesiaan di 3 (tiga)daerah yaitu Jayapura, Serui dan Boven Digul berasal dari berbagai daerah yang berbeda di Indonesia. Kehadiran mereka sebagai pegawai pada pemerintah Kolonial Belanda dan sebagian lagi sebagai orang-orang yang diasingkan. Soegoro Atmoprasodjo misalnya berasal dari Jawa dan dokter Gerungan asal Manado adalah semata mata pegawai pemerintah Belanda yang ditugaskan di Jayapura. Sementara aktor Indonesia lainnya adalah kelompok nasionalis Indonesia di Serui yang diasingkan pemerintah Belanda seperti Ratulangi asal Manado dan nasionalis lainya dari Sumatra dan Sulawesi selatan dan kelompoknya serta kaum pergerakan nasional di Digul yang juga berasal dari Sumatra, Jawa, Sulawsi dan Maluku. Semua aktor yang didatangkan di Papua tidak dipersiapkan untuk mengindonesiakan orang Papua. Sekalipun para aktor yang umumnya adalah para nasionalis yang dibuang ke Serui dan Boven Digul, bibit keindoneisaan yang disemai bukanlah bibit yang telah disiapkan. Masing masing kelompok membawa misinya sendiri- sendiri tanpa dukungan satu dengan lainnya. Akibatnya proses membangun keindonesiaan di Papua pun berlangsung sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal dan tanpa perencanaan yang matang. Upaya yang dilakukan umumnya semata mata untuk secepat mungkin menyebarkan nasionalisme Indonesia. Proses ini pun hanya melalui himbauan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik. Soegoro misalnya secara kebetulan membentuk kelompok belajar pada kursus Pamong Praja di kota Nica untuk menyampaikan ide keindonesiaan sementara Gerungan menggunakan waktu luangnya sebagai seorang dokter di rumah sakit pemerintah di Hollandia untuk mempengaruhi orang Papua agar mendukung Indonesia dengan pembentukan KIM. Begitupun dengan Ratulangi di Serui juga berupaya melakukan himbauan, rapat dan pembentukan partai politik PKII. Sementara paham kebangsaan Indonesia memang sudah mencapai Digul sejak 1926/1927. Menurut Bachtiar (1961: 65-67)., "Penggunaan Irian Barat sebagai daerah pengasingan pemimpin2 pergerakan kebangsaan Indoenesia sungguh2 mengakibatkan terjadinja ikatan jang lebih erat antar daerah Irian Brat dan pulau pulau Indonesia lain". Namun, pernyataan Bachtiar ini bukan menjadi jaminan bahwa orang Papua baik di Digul maupun Merauke serta merta telah memahami "makna Keindonesiaan. Akibat geografis dan kondisi masyarakat Papua di Digul yang masih sangat sederhana maka tidaklah terjadi interaksi yang mendalam menyangkut keindonesiaan bagi orang asli Papua di masa itu. Upaya mengenalkan nasionalisme Indonesia baru terwujud di Merauke menjelang 1950an yang diperankan para bekas tawanan Digul yang melarikan diri dari penjara Digul ke Merauke. Melalui bekas tahanan ini maka keindonesiaan mulai bertumbuh secara perlahan dikalangan penduduk di Merauke. Warga Maluku yang berasal dari Kei dan Tanimbar secara perlahan terlibat menentang pemerintah Belanda dengan mendirikan organisasi politik. Mereka ini telah mendapat pengaruh ketika sebelumnya bekerja pada perusahaan NGGPM di Sorong. Sementara orang asli Papua belum tersentuh. Sementara respon penduduk asli Papua di Merauke sangat kurang. Dengan mengacu pada peran actor dan proses awal dalam mengindonesiakan orang di Jayapura, Serui dan Boven Digul maka maka tidaklah mengherankan apabila Drooglever dalam kajiannya tentang An Act of Free Choice Decolonization and the Right to Self Determination in West Papua menegaskan bahwa sampai dengan Perang Dunia II, perkembangangan nasionalisme Indonesia belum menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia II pun tidak ada gerakan nasionalis Indonesia di antara orang Papua yang anti Belanda. Maka, tepatlah pernyataan Thung Ju lan tentang "kita perlu berhati-hati membicarakan nasionalisme Indonesia diantara orang Papua." Pernyataan ini didukung dengan temuan Chauvel bahwa kesadaran kepapuaan ditahun 2005 di Papua semakin kuat daripada 1961 ketika bendera Bintang Kejora pertama kali dinaikkan dan Meteray bahwa kesadaran 60 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74
kepapuaan di Papua lebih kuat daripada keindonesiaan di akhir 1962. Bertitik tolak pada proses awal penyemaian nasionalisme Indonesia pada tiga derah di Papua maka bukanlah keinginan semata-mata orang Papua hendak menjadi bagian dari NKRI melainkan keinginan pemerintah Indonesia yang didasarkan atas rapat PPKI 19 Agustus 1945. Maka menurut Bambang Purwanto (2006), untuk membangun nasionalisme sebagai kebudayaan dan wacana yang dipahami masyarakat, diperlukan strategi dan komunikasi tertentu sehingga fungsi ideologisnya dapat terbentuk dan terjaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu pendidikan secara langsung menjadi instrumen penting dalam proses sosialisasi nilai nasionalisme kepada masayarakat (Purwanto, 2006: 163). Pernyataan Purwanto ini mempunyai implikasi bahwa proses awal mengindonesiakan orang Papua memang tidak dilakukan melalui pendidikan politik. Dengan demikian, menguatnya nasionalisme Papua diantara orang Papua di masa kini, merupakan hal yang sangat dilematis bukan hanya dalam pemahaman perjalanan sejarah Papua sebagai bagian dari NKRI melainkan juga dalam upaya meningkatkan keindonesiaan bagi warga muda di Papua di masa kini. Penggunaan NKRI sudah final atau NKRI harga mati mungkin harus diimbangi dengan pemahaman yang cukup tentang proses menjadi Indonesia di setiap daerah. Oleh karena itu, kajian ini akan menjadi penting untuk menyadarkan banyak pihak bahwa upaya pembentukan warga Negara Indonesia yang baik melalui mata pelajaran PPKn hendaknya berimbang dengan pemahaman tentang perjalanan sejarah Indonesia yang benar demi menghindari berbagai upaya yang mengarah disintegrasi bangsa. PUSTAKA ACUAN Al Rahab, A. (2010). Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambo. Chauvel, R. (2005). Constructing Papuan National- ism: History, Ethnicity and Adaptation, East- West Center, Washington. Darsono. (2022). Pembangunan nasionalisme Indo- nesia di tengah kekuatan keragaman budaya: kasus menguatnya nasionalisme Papua dalam perspektif multikulturalisme. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: 2(1). Elson, R.E. (2009). The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi. Henley. D. E. (1996). Nationalism and Regiolism in a Colonial context Minahasa in the Dutch East Indies, Leiden: KITLV Press. Hutchinson, J., & Smith, A. D. (Eds.). (1994). Nation- alism. Oxford readers. Kahin, G. M (1952). Nationalism dan Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. Kuruwaib, A & Soekirman. (1989), Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke 1927-1969, arsip Pribadi tidak dipublikasikan Leirissa, R. Z. (Ed.). (1992). Sejarah Proses Inte- grasi Irian Jaya. Jakarta: Depdikbud-Dik- sjara Proyek Inventaris dan Dokemun Sejarah Nasional. Matindas, B.E. (2010). Negara Sebenarnya. Jakarta: Widyaparaitha. Meteray, B & Wabiser, Y.D, (2020), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di antara Orang Papua Pasca Integrasi di Merauke Tahun 1963-1969. Laporan Hasil Penelitian, DIPA Universitas Cenderawasih. Meteray, B & Wabiser, Y.D. (2019). Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Kalangan Orang Papau 1963−1969. Masyarakat Indonesia: 45 (1): 1-18. Meteray, B. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas. Omar, D & Micheline, R.I. (1995). The Nationalism Reader. New Jersey: Humanities Press. Purwanto, B, (2006). Gagalnya Historiografi Indone- sia Sentris? Yogyakarta: Ombak. Rickles, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta/ Saprilla, S. (2019). Siswa Papua dan Nasionalisme baik baik saja? Mimikri: 5(2): 116-123. Smith, A. D. (1998). Nationalism and modernism. Routledge: London and New York. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74 61
Smith, A. D. (2001). Authenticity, antiquity and archaeology. Nations and nationalism, 7(4), 441-449. Soewarsono, H. H., & Windarsih, A. (2013). Jejak kebangsaan: kaum nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sukmawati, C. (2000). Fa ido ma, ma ido fa: JA Dimara, lintas perjuangan putra Papua. Sakanindo Printama. Suryadinata, L. (Ed.). (2004). Ethnic, Relations and Nation building in Southeast Asia, Singapura: NIAS Press. binus.ac.id. Diakses dari dengan-pendekatan-humanis/ diakses 25 September 2022 Koleksi Perpustakaan Pemerintah Belanda / pribadi/wawancara N.A. Jaaverslag 1947 Van de Residentie Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948. NA. Marthin Indey, File, Dossier, PD 10, Title Politie Over Zicht, Januari 1947 Suwardi, P. (2003), Koloni Pengucilan Boven Digoel, Jakarta: CV. Agung Hikmahnya. Yonggom, A.D. (2016). Dari Rumah Penjara men- jdi Ibu Kota Kabupaten Sejarah Kota Tanah Merah di Boven Digoel. Yogyakarta: Ombak Memorie Van Overgave Van den afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948, J.W.M. Courtouis Catatan Harian, Benjamin Kajai, salah satu pengurus PKII, Surat Kabar/intenet Bintang Papua, Sabtu 22 Oktober 2011. Suluh Indonesia , 9, 10,1954. "Bendera bintang kejora berkibar di samping Polda Papua 8 ditangkap." (2021, 1 Desember). Diakses dari polda-papua-8-pemuda-ditangkap? pada 25 September 2022 Daftar Riwajat Hidup Corinus Krey 7 Agustus 1990 Daftar Riwayat Hidup S.D. Kawab. Wawancara dengan Benjamin Kajai (1995, Desember 4). "Gagalnya nasionalisme NKRI di Papua." (2020, Januari). Dakses dari isme-nkri-di-papua/) pada 25 September 2022 "Bintang kejora berkibar di SD Kisor Maybrat Kapolda Papua Barat ambil langkah tegas." 2022, 23 September). Diakses dari diakses pada 4 Novenber 2022). "Filep Karma dimakamkan 6 bendera bintang kejora dikibarkan." (2022, 2 November). jubi.id. Diakses dari kejora-dikibarkan/ pada 4 Novenber 2022). "Pemerintah perlu cermati serius kondisi Papua pasca kematian Filep-Karma." (2022, 3 November). rm.id.Diakses dari karma) pada 4 Novenber 2022. "Konflik Papua pemerintah perlu mengubah pendeka- tan keamanan humanis." (2020, 5 Oktober). 62 Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 48 No. 1 Tahun 2022, hlm. 59-74