Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Artikel ini terdapat di DARMABAKTI Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi Virtual Kesadaran Hukum Hak Pilih di Desa Panyirapan Menjelang Pilkada Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2020 Dwi Aryanti Ramadhani1,⁎, Citraresmi Widoretno Putri1, Dian Khoreanita Pratiwi1 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2 3 Alamat e-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id, citraresmikimifira@upnvj.ac.id, diankhoreanita@upnvj.ac.id. Informasi Artikel Abstrak Kata Kunci : Sosialisasi Hukum Hak Pilih Pemilukada Keyword : Socialization Law Suffrage Regional elections Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pada awal tahun 2020 badan kesehatan di bawah PBB sudah menyatakan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi sehingga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tertunda sementara. Pengabdian kepada masyarakat ini bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan Zoom Meeting dan meletakkan stand banner di kantor sementara balai desa yaitu rumah kepala desa. Metode pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembanguan tidak terkecuali pemilihan kepala daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan yaitu baik partisipasi politik warga dalam menghindari adanya golput maupun kesiapan aparat desa didamping KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tahap evaluasi kegiatan secara umum menghasilkan bahwa sebagian besar para peserta sosialisasi mengatakan materi yang disampaikan sangat jelas. Abstract Elections are an important instrument in a democratic country that adopts a representative system. In early 2020th, the health institution under the United Nations declared that corona virus or Covid-19 as pandemic so that the implementation of regional elections at 2020th was temporarily postponed. This activities of community services are carried out virtually by using Zoom Meetings and the installation of banners in the temporary office of the village hall of head's house because of coincides the Covid-19. The method was used the Participatory Rural Appraisal (PRA), was community participation in every development process including regional head elections. The involvement of partners in organizing regional elections is needed very much both the political participation of citizens in avoiding un-election and the preparedness of village officials accompanied by Electoral Commission and Election Supervisory in the succeed of the upcoming 2020th Election. The evaluation stage of the activities resulted that most of the participants conveyed that the material was presented clearly. Received 7 September 2020; Received in revised form 27 October 2020; Accepted 3 November 2020 Available online 31 Mei 2021 © 2021 Published by Darmabakti
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri 1. Pendahuluan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan adalah tentang kesadaran hukum hak pilih dalam rangka pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020. Pemilihan umum adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil - wakil rakyat secara demokratis. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang itu disebut parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat dan wakil - wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka aktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar - benar bertindak atas nama rakyat, wakil - wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat,yaitu melalui pemilihan Sila keempat umum (general election). Pancasila berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah : "kualitas" itu sendiri, yaitu isi, bobot dari usulan yang diajukan . Pancasila sendiri merupakan etika politik. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Manusia perlu berkelompok (zoon politicon) yang menampilkan insan (homo berpikir economicus). Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat tepatnya pada alinea keempat maka disimpulkan Indonesia adalah negara demokrasi. Peserta pemilu merupakan partai politik dan individu yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung sesuai dengan memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan. Hikmat Kebijaksanaan sekaligus insan usaha Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan Adanya partai politik merupakan keharusan yang dalam kehidupan politik modern itu dimaksudkan untuk demokratis. Hal mengaktifkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu , memberi jalan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Jika dilihat dari asal pertama kali demokrasi lahir adalah di Yunani dengan sistem demokrasi langsung. Hal ini sesuai dengan sistem pemilihan umum di Indonesia. Dijelaskan pada instrumen peraturan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar. Yang dilanjutkan Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang - undang. Kemudian pada pasal 6A presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. dan memobilisasi II Pada Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22 E menjelaskan tentang Pemilihan Umum. Pada ayat 1 tertulis Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Selanjutnya ayat 2 dikatakan bahwa Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilhan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan tetap dan umum yang bersifat nasional, mandiri. KPU hari ini melakukan rapat bersama Komisi II DPR untuk membahas tahapan PKPU Pilkada 2020. KPU menjelaskan ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 23 17
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri September 2020 nanti.Sembilan provinsi yang gubernur akan melaksanakan pemilihan meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak 2020 pemilihan melaksanakan mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta. Riau, Kalimantan pada Empat daerah di Banten dipastikan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 bersamaan dengan serentak sejumlah di Eka Indonesia.Komisioner Satyalaksmana di Serang, Selasa mengatakan, empat daerah di Banten yang akan ikut pilkada serentak pada 2020 yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.Di Provinsi Banten, kata Eka, empat kepada daerah yang habis masa jabatannya pada 2021 dan harus melaksanakan pilkada serentak 2020, yakni Wali KotaCilegon habis masa jabatannya 17 Pebruari 2021. Kemudian Bupati Serang akan habis masa jabatannya pada 17 Pebruari 2021, Bupati Pandeglang habis masa jabatannya pada 23 Maret 2021 dan Wali Kota Tangerang Selatan habis masa jabatannya pada 20 April 2021. daerah lainnya KPU Banten Pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akhirnya menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)-2 sebanyak 8.120.415 orang. Jumlah ini disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan DPTHP 1 dan Penetapan DPTHP-2 tepat pukul 22.30 WIB di Aula KPU Provinsi Banten.Jumlah tersebut bertambah 691.279 dari jumlah daftar pemilih sebelumnya sebanyak 7.428.695 orang. Adapun rincian dari jumlah DPTHP-2 terdiri dari 4.016.681 pemilih perempuan dan 4.103.734 pemilih laki-laki. Dengan bertambahnya jumlah DPT, maka berpengaruh pada jumlah Tempat Peungutan Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan Suara (TPS) sehingga bertambah 306 TPS di Banten. Sebelumnya pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.Namun awal tahun 2020 badan kesehatan di bawah PBB sudah menyatakan wabah virus corona atau Covid-19 pandemi. Pandemi adalah kondisi sebagai dimana epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas mencakup lintas benua dalam skala global. Karena memenuhi 3 (tiga) kondisi yaitu virus dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus orang ke orang yang berkelanjutan, dan bukti penyebaran di seluruh dunia maka suatu virus bisa dikatakan sebagai pandemi. Direktur Jenderal World Health Adanom Organization Gebreyesus mengumumkan wabah virus corona sebagai pandemi dan dikhawatirkan tingkat penyebaran dan keparahan wabah virus corona bertambah karena kurangnya tindakan untuk memerangi virus. Berdasarkan data John Hopkins pada tanggal 11 Maret 2020 virus corona telah menginfeksi 121.564 orang di 118 negara. Virus tersebut dari Wuhan, Hubei, Indonesia virus corona mulai China. Di terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Di mana salah seorang warga negara Jepang yang positif ternyata corona di Malaysia mengidap sebelumnya memiliki riwayat perjalanan ke Indonesia. Tim dari Indonesia yang melakukan penelusuran telah menemukan dua orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif corona. Kejadian tersebut direspon sangat cepat. Presiden Joko Widodo mengeluarkan imbauan yaitu dengan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah pada konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2020. Beliau meminta untuk segera menanggapi status daerah siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam guna mengurangi persebaran virus korona. (WHO) Tedros 18
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri Kemudian dikarenakan pandemi yang mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah maka menjadi tertundanya secara sementara pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut yang menjadi pertimbangan terbentuknya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 ) yang sebagai pandemi oleh telah dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan menjadi menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasundang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pemerintah Tentangpenetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikotamenjadi Undang-Undang Peraturan Oleh karena latar belakang tersebut di atas maka tim pengabdian masyarakat menilai perlu diadakan sosialisasi terkait kesadaran hukum hak pilih bagi warga di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Menjelang Pemilukada Tahun Kabupaten Serang Propinsi Banten 2020. Semula awalnya hanya materi terkait dengan bagaimana bisa berpartisipasi dalam Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan pemilukada namun ditambah kondisi pandemi juga menambahkan penambahan Covid-19 aturan dan kebijakan terkait hal ini. 2. Metode Pengabdian 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 agustus 2020 yang berlokasi di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian Metode pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu dengan partisipasi masyarakat tidak dalam setiap proses pembanguan terkecuali daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan yaitu baik partisipasi politik warga dalam menghindari adanya golput maupun kesiapan aparat desa didamping dalam dan mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Metode pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan Zoom Meeting, stand banner dan pengisian google form. Metode ini tepat dilakukan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dikarenakan selain kondisi Pandemi Covid-19 yaitu balai kepala desa yang biasa digunakan sebagai gedung pertemuan sedang dalam kondisi diperbaiki sehingga diganti dengan Zoom Meeting di rumah masing - masing. Tahapan evaluasi kemudian masih dibuka forum tanya jawab lewat media sosial. pemilihan kepala KPU Bawaslu 2.3. Pengambilan Sampel Sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. 3. Hasil dan Pembahasan Pengabdian dilaksanakan secara virtual dari Bulan Juli 2020 memasang stand banner pada kantor Desa Panyirapan Kecamatan Baros 19
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri Kabupaten Serang Propinsi Banten. Informasi didalamnya berisi tentang Cara Mengecek Daftar Pemilih Tetap yaitu dengan 1. Datang langsung ke kantor desa atau kelurahan, 2. Melalui portal 3. Melalui Pada Bulan Maret Tahun 2020 dikarenakan pandemi pemerintah - memerintahkan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Begitupula tersebut menyebabkan ditundanya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut terbentuknya yang menjadi pertimbangan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19 ) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu telah ditetapkan sebagai ke waktu serta bencana nasional. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 maka Perpu Nomor 2 Tahun 2020 diundangkan menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasundang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentangpenetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. covid 19 hal Peraturan Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan Pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan tim pengabdian protokol kesehatan para masyarakat awalnya berencana akan datang ke kantor balai desa di Ddesa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang Propinsi Banten. Tetapi ternyata dari pihak tidak memungkinkan karena terdapat renovasi yang besar sehingga harus dilakukan secara virtual. Berikut adalah bukti gambar bahwa sementara balai desa dipindahkan ke rumah Pak Kepala informasi terkait pemilihan Desa. Dimana kepala daerah serentak Tahun 2020 yang dipasang di stand banner diletakkan di rumah Pak Kepala Desa sebagai kantor sementara balai desa. telah direncanakan dilakukan secara virtual dengan bersama dengan beberapa perangkat desa yang kemudian menjadi perakilan dalam sosialisasi informasinya bisa ini untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang Propinsi Banten. Pengabdian yang Gambar 1. Pengabdian secara virtual 20
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri Gambar 2. Stand banner yang di pasang di kantor Kepala Desa Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan sosialisasi secara virtual tentang Kesadaran Hukum Hak Pilih Di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang Propinsi Banten. Selain memasang stand banner sebagai informasi bagi warga di desa tersebut setelah melakukan sosialisasi secara virtual juga melakukan kuesioner menggunakan google form dengan data sebagai berikut yaitu bahwa sebagian besar para peserta sosialisasi mengatakan materi yang disampaikan sangat jelas, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah nama calon kandidat, peran partai politik, latar belakang politikus, tata cara pemilu yang baik dan benar, tentang bagaimana melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid 19, dan bagaimana mengetahui DPT Pemilu dan informasi terupdate tentang pemilu dan profil calon, pembagian daerah pilihan. Hal ini kemudian didiskusikan sehingga para peserta sosialisasi paham terhadap materi ini. tentang pemilu yang Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan 4. Simpulan dan Saran kepada masyarakat kali ini adalah bertepata dengan pandemi Covid-19 selain hal itu pelaksanaan yang tadinya tetap dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan Zoom Meeting dan meletakkan stand banner di kantor sementara balai desa yaitu rumah kepala desa. Metode pendekatan adalah metode dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembanguan tidak terkecuali pemilihan kepala daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan yaitu baik partisipasi politik warga dalam menghindari adanya golput maupun kesiapan aparat desa didamping KPU dan Baaslu dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Selain memasang stand banner sebagai informasi bagi warga di desa tersebut setelah melakukan sosialisasi juga melakukan kuesioner secara virtual menggunakan google form dengan data sebagai berikut yaitu bahwa sebagian besar para peserta sosialisasi mengatakan materi yang disampaikan sangat jelas, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, Informasi tentang pemilu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah nama calon kandidat, peran partai politik, latar belakang politikus, tata cara pemilu yang baik dan benar, tentang bagaimana melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid 19, dan bagaimana mengetahui DPT Pemilu dan informasi terupdate tentang pemilu dan profil calon, pembagian daerah pilihan. Hal ini kemudian didiskusikan sehingga para peserta sosialisasi paham terhadap materi ini. Dalam kegiatan pengabdian virtual secara pengabdian ini 5. Daftar Pustaka Amal, Ichlasul. 1988. Teori - Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya 21
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri ANTARA BANTEN, Empat daerah di Banten pilkada serentak 2020, diunduh tanggal 25 Januari 2020, 09.03, Pukul 2020, diunduh tanggal 25 Januari 2020 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020, Ini Tahapannya! 2019, Juli 4615384/pilkada-serentak-digelar-23- september-2020-ini-tahapannya tanggal 25 Januari 2020 pukul 08.54 9 ,diunduh Imam Mawardi, Norma Dewi Shalikhah, Akhmad Baihaqi, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Islami Sekolah di MI Muhammadiyah Sidorejo Bandongan, Volume 83, Halaman 4, emp/5673-17364-1-PB.pdf (2020), Penguatan KPU Provinsi Banten, Sah ! Daftar Pemilih Banten Berjumlah ,diunduh tanggal 25 Januari 2020 pukul 11.34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasundang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Tahun 2014 Tentang /global/read/2020/03/12/ 001124570/who- global? page=all, (diakses tanggal 13 Juli jam 10.57). Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021) 016-022 Pemberdayaan 22