SEPULUH CARA BARU MEMBANGUN "ORGANISASI PEMBELAJAR" KELOLA KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA:
Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun "Organisasi Pembelajar" @Wiratno, 2018 Editor dan Desain : Bisro Sya'bani (IG: @inibani) Keterangan Halaman Depan: Hidayat, staf SKW I Balai KSDA Kalimantan Tengah menggendong orangutan Kalimantan untuk translokasi dari lokasi konflik satwa liar di Desa Kalawa - Kabupaten Pulang Pisau ke kawasan Taman Nasional Sebangau (10 Agustus 2017, difoto oleh: Pratama DS - BKSDA Kalteng) Dicetak dengan menggunakan pendanaan dari DIPA Setditjen KSDAE Tahun 2018 ii
Konservasi Alam bukan hanya sekedar' pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya (Wiratno, 1 Maret 2018) iii
PENGANTAR Organisasi Pembelajar Organisasi pemerintah ke depan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Hanya dengan menjadi organisasi yang terus belajarlah, maka organisasi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal KSDAE beserta 52 Balai (Besar) Taman Nasional dan 22 Balai (Besar) Konservasi Sumberdaya Alam, akan mampu menjalankan visi organisasinya. Organisasi pembelajar dapat dibangun oleh seorang pemimpin pembelajar. Pemimpin yang memiliki integritas. Pemimpin yang mendapatkan bekal dari ajaran Ki Hajar Dewantara: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Pemimpin yang mempratikkan Hasta Brata. Suatu ajaran tentang bekal untuk insan kamil dari Pujangga Ronggo Warsito. Semoga Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi seluas 27,14 juta hektare di seluruh tanah air ini, dapat membantu menginspirasi dan menjadi arahan bagi para pengelola di lapangan. Tidak ada yang tidak mungkin apabila kita bekerja dengan hati dengan penuh keikhlasan, bekerja keras dan bekerja cerdas. Semoga Allah SWT menyertai dan melindungi setiap langkah kita dalam mengabdi dan terus berikhtiar untuk berperan dalam penyelamatan kawasan konservasi di seluruh tanah air. Ahimsa, Anekanta, Aparigraha Jakarta, 13 April 2018 Wiratno v
Daftar Isi Pengantar Organisasi Pembelajar ... Daftar Isi... Fakta ... Temuan Awal ... Cara Baru ... 1. Masyarakat Sebagai Subyek ... 2. Penghormatan pada HAM ... 3. Kerja Sama Lintas Eselon I ... 4. Kerja Sama Lintas Kementerian ... 5. Penghormatan Nilai Budaya dan Adat ... 6. Kepemimpinan Multilevel ... 7. Pengambilan Keputusan Berbasis Sains ... 8. Pengelolaan Berbasis Resort ... 9. Penghargaan dan Pendampingan ... 10. Organisasi Pembelajar ... Prinsip '5K' ... Penutup ... Daftar Rujukan ... v vii 01 05 09 10 10 12 12 13 14 14 15 16 17 21 23 25 vii
Fakta Fakta-fakta terbaru tentang kondisi kawasan konservasi di Indonesia perlu diungkapkan setelah 37 tahun sejak dimulainya penunjukan lima taman nasional pertama pada tahun 1980. Dalam jangka hampir empat dasa warsa tersebut, tentu telah terjadi perubahan geopolitik, sosial, ekonomi, dan dinamika pembangunan yang luar biasa besarnya. Kesemuanya itu berdampak pada kawasan konservasi yang sekaligus juga sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Berbagai fakta tersebut diuraikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan praktik kelola kawasan konservasi ke depan. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut : 1. Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,14 juta hektare, dimana seluas 5,32 juta hektare merupakan kawasan konservasi perairan atau sekitar 21%. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem di hutan hujan pegunungan tinggi, hutan hujan pegunungan rendah, hutan kerangas, hutan rawa, hutan gambut, karst, savana, hutan bakau, hutan pantai, gumuk pasir, padang lamun, ekosistem terumbu karang, ekosistem danau air tawar. 2. Sebagian besar atau 60,2% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional tersebut memiliki pengakuan global seperti World Heritage, Biosphere 01
Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global dan memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Kawasan konservasi terbukti berfungsi pula sebagai daerah resapan air, 'pabrik air', perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, materi bioaktif, antioksidan, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir. Kawasan konservasi menjadi penggerak ekonomi wilayah, seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango - yang mendorong berkembangnya kawasan wisata pegunungan di Bopuncur; Taman Nasional Komodo merubah wajah ekonomi Labuhan Bajo; Taman Nasional Bunaken pemicu ekonomi di Menado, dan sebagainya. Tetapi dampak dari trend yang mengarah ke mass tourism ini juga besar, seperti sampah gunung, sampah laut, yang berdampak pada kelestarian ekosistem di gunung, mangrove, dan terumbu karang. 3. Saat ini, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)/ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), HUMA dan mitra lainnya mengusulkan wilayah adat seluas lebih kurang 1.640.264 hektare yang terdiri dari 134 komunitas adat. Seluas 1.334.554 hektare atau 81% dari luas usulan tersebut berada di taman nasional. Bedasarkan kajian Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), 67% tutupan usulan wilayah adat, masih berupa hutan primer. Beberapa contohnya ada di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum seluas lebih kurang 306.068 hektare, kawasan Taman Nasional Sebangau seluas sekitar 138.321 hektare, serta kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas ± 108.690 hektare. 4. Sejak era 1980-an telah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi hutan skala besar, yang kemudian terus berlanjut pada tahun 1990-an. Terjadinya booming penggunaan lahan untuk keperluan monokultur pasar global, terutama kopi, coklat, karet, jagung. Dengan berkembangnya pengembangan pembangunan infrastruktur, lahirnya kota-kota baru, serta mobilitas dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan perubahan besar yang mengakibatkan kawasan konservasi mendapatkan tekanan semakin besar dan kompleks. Hal ini menyebabkan timbulnya fenomena 'Island Ecosystem', efek tepi, fragmentasi dan penurunan kualitas dan kerusakan habitat. Perubahan 02
tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan konservasi yang meningkatkan konflik manusia - satwa liar. 5. Berdasarkan kajian dari Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi sebanyak 6.381 desa berada di sekitar kawasan konservasi. Telah ditelaah pula, terdapat areal terbuka (open area) seluas lebih kurang 2,2 juta hektare atau 9,95% dari total 22.108.630 hektare luas kawasan konservasi daratan. Open area ini harus dicek oleh UPT untuk memastikan apakah merupakan perambahan atau savana, lautan pasir, dan bebatuan atau karst. Daerah terbuka yang berupa perambahan, biasanya merupakan perkebunan sawit, kopi, coklat, karet atau untuk pertanian lahan kering, akibat illegal logging, kebakaran, dan penambangan liar. 6. Meningkatnya konflik satwa liar (gajah, harimau, beruang, tapir, dan jenis lain) dengan manusia akibat hilangnya habitat, terputusnya koridor, overlapping daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, meningkatnya perburuan prey dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan bukti semakin menurunnya kualitas lingkungan. Di Kalimantan Tengah, dari 2,2 juta hektare perkebunan sawit, 463.000 hektare atau 29,4 % diantaranya overlapping dengan habitat orangutan (FORINA, 2017). Hal inilah yang menyebabkan menumpuknya orangutan di pusat-pusat penyelamatan orangutan, seperti di Nyaru Menteng yang dikelola Yayasan Borneo Orangutan Survival. Saat ini pusat penyelamatan orangutan ini menampung lebih dari 400 individu. Pelepasliaran juga menghadapi kesulitan mendapatkan habitat yang relatif aman. Fakta tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para pihak, Biological Catastrophe yang antara lain berupa meningkatnya serangan hama ke lahan-lahan pertanian, hilangnya pollinator, serta muncul dan berkembangnya alien species. Demikian juga meningkatnya konflik sosial antara masyarakat penggarap, penggarap - pemodal, atau masyarakat setempat dan/atau pendatang di desa-desa di sekitar atau di dalam kawasan konservasi dengan pihak pengelola. 03
Temuan Awal Dari berbagai pengalaman lapangan mengelola kawasan konservasi oleh para Kepala Balai TN dan KSDA dan staf kunci, kajian pakar, pengalaman praktisi, lembaga swadaya masyarakat, dan local champion selama lebih dari 20 tahun terakhir, diperoleh temuan awal yang sangat penting untuk dijadikan fondasi atau baseline knowledge. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum desa-desa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang jauh lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai, interkoneksitas hulu-hilir. lahan di sekitarnya, 2. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, local champion, para aktivis, dan staf resort. Apabila 05
diperlukan dapat didampingi oleh Flying Team UPT ke resort-resort, maupun Flying Team dari Dijen KSDAE ke UPT yang memerlukannya. 3. Tidak ada formula tunggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi atau dalam pengembangan potensi kawasan konservasi, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyelesaian persoalan antara lain perambahan akibat kemiskinan tidak dapat ditempuh melalui penegakan hukum dan harus dicari cara lain yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum disarankan hanya ditujukan pada aktor intelektual yang selalu memanfaatkan masyarakat miskin yang terpaksa atau dipaksa menggarap lahan di dalam kawasan konservasi. Negara hadir, dapat diartikan dalam konteks hal ini. Masyarakat merasakan bahwa mereka diayomi. Diberikan jalan keluar dari masalah riil yang mereka hadapi. Change atau perubahan akibat model pengelolaan kawasan konservasi baru, harus dapat dirasakan oleh masyarakat di lapangan dan bukan hanya ditulis dalam laporan proyek. Output atau outcome seperti inilah yang tidak bisa direkayasa atau dipalsu oleh siapapun, sampai kapanpun. 4. Salah satu 'guru' kita, Pak Wahjudi Wardojo seringkali menyatakan perlunya penerapan empat prinsip tata kelola, yaitu: (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) pertanggungjawaban kolektif, dan (4) akuntanbilitas, dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi kawasan konservasi dan di daerah penyangganya. Sudah seharusnya melibatkan desa dengan perangkat kelembagaan dan dukungan BUMDes, dan Dana Desa sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kerja sama pengelolaan kawasan konservasi. Hubungan timbal balik masyarakat dengan kawasan konservasi harus ditata ulang. Disepakati bersama mana jalan terbaik, melalui proses pembelajaran bersama yang saling menghargai dan menguatkan. Hal ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit atau banyak tantangan dalam pelaksanaannya. 5. Lemah dan belum efektifnya dukungan lintas kementerian, lintas sektor, partisipasi pihak swasta, dukungan masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, aktivis lingkungan, scientist dari universitas setempat menyebabkan berbagai persoalan di kawasan konservasi tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Potensi juga belum dapat diungkap dan dimanfaatkan secara lestari untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa contoh keberhasilan 06
belum (sempat) didokumentasi, disebarkan, dipelajari, sehingga belum dapat direplikasi dan diadaptasikan secara efektif di berbagai wilayah lainnya. Fenomena 'reinventing the wheel' tepat untuk menggambarkan situasi. 6. Kerja sama dengan para pihak dan LSM lingkungan di banyak lokasi belum berjalan secara efektif, belum ditemukan common platform, dan masih kurangnya mutual trust antara UPT lingkup Ditjen KSDAE dengan mitra. Hal ini dapat menyebabkan mitra-mitra bekerja sendiri dengan prioritasnya masing-masing. Demikian pula dengan UPT KSDAE, yang sibuk dengan target capaian yang ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan. Hal ini berakibat tidak cepat tanggapnya UPT dalam merespon problem riil yang muncul. 07
Cara Baru Berdasarkan fakta dan temuan awal tersebut di atas, dan pengalaman mulai tahun 1994, penulis menyakini diperlukan suatu paradigma baru, suatu "cara baru" dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tujuannya agar pengelolaan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat jangka pendek sekaligus menjamin nilai-nilai kemanfaatan jangka lintas generasi. Pemerintah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjamin tujuan pendek dan jangka panjang tersebut dapat diwujudkan. Kultur birokrasi para pengelola kawasan konservasi harus ditinjau ulang dan diberikan asupan segar. Sebenarnya, di sinilah peranan pemikir, aktivis, pakar, untuk merumuskan kembali atau merubah total teori-teori yang selama ini dipercaya. Teori itu seharusnya dibangun berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan tekun terhadap praktik-praktik pengelolaan kawasan konservasi Indonesia yang membentang sejak awal 1980-an atau sudah berusia lebih dari 37 tahun. Gap antara kebijakan dan praktik di lapangan, bahkan mungkin atau sudah pasti adanya kekosongan hukum, regulasi, dan kebijakan, dimana pengelola tidak berani melakukan diskresi. Pengalaman 24 tahun tersebut, akhirnya mengkristal menjadi kumpulan tulisan, artikel, makalah, dan buku, sebagaimana sebagian tercantum dalam daftar rujukan di halaman belakang buku ini. Penulis mengajukan apa yang disebut sebagai "Sepuluh Cara Baru", dengan uraian sebagai berikut : 09
1. Masyarakat Sebagai Subyek Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Ditjen KSDAE akan bekerja sama dengan desa dan kelompok masyarakat. Hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai - nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerja sama, dan tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat mendorong dilaksanakan dan diperkuatnya prinsip - prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 tahun yang lalu. Gambar 1. Turis asing menunggang gajah di Tangkahan (Foto: Sri Ratu Noveni Sihaloho - Pemenang I Lomba Foto TNGL 2017) 10
Pengelolaan ekowisata di Tangkahan oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah Kabupaten Langkat - berbatasan dengan obyek wisata Bukit Lawang yang sudah bertahan 17 tahun; dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kulonprogo yang lebih dikenal sebagai 'Kalibiru' inovasi swafoto pertama kali di Indonesia, yang dibangun sejak tahun 1999, merupakan bukti nyata bagaimana masyarakat diposisikan sebagai subyek dan mereka terbukti mampu mengurus hutan dan meningkatkan ekonomi setempat serta kesejahteraan desanya. 2. Penghormatan pada HAM Cara baru kelola kawasan konservasi harus mempertimbangkan prinsip - prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beragam konflik yang terjadi selama ini, selalu diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Hal ini menambah daftar panjang hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran HAM. Contoh nyata adalah kejadian 'Rabu Berdarah' di TWA Ruteng tahun 2004. Konflik batas kawasan yang berujung jatuhnya korban petani kopi Colol. Kasus ini sempat menjadi bagian dari Inkuiri Nasional Komnas HAM. Berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan mengutamakan dialog, sekaligus dengan mendorong dikembangkannya ekonomi kreatif setempat berbasis sumberdaya yang ada di dalam kawasan konservasi. Kasus Colol akhirnya penulis selesaikan melalui pendekatan Tiga Pilar pada tahun 2012-2013, ketika penulis menjadi Kepala Balai Besar KSDA NTT. Selain Peraturan Menteri LHK Nomor 43 tahun 2017, banyak produk hukum kementerian ini sebenarnya telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, antara lain: 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013 yang mengatur pemanfaatan air dan energi air di kawasan konservasi untuk masyarakat; 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2010 mengatur keberpihakan pelaku usaha jasa wisata untuk masyarakat setempat; 3) Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016; dan 4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 tahun 2014 jo Peraturan 11
Menteri LHK Nomor 44 tahun 2017 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA yang antara lain mengatur peran penguatan fungsi oleh masyarakat dan kemitraan konservasi. Termasuk pula penetapan zonasi atau blok yang mengakomodasi kepentingan tradisional, budaya, ritual, dan sebagainya. Sebentar lagi akan terbit Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang kemitraan di kawasan konservasi. Misalnya, hampir 22% usulan wilayah adat di kawasan konservasi, sudah masuk dalam zona tradisional. 3. Kerja Sama Lintas Eselon I Cara baru kelola kawasan konservasi akan dilakukan dengan membangun kerja sama lintas Eselon I Kementerian LHK antara lain dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), yang dapat memberikan akses kelola hutan selama 35 tahun kepada masyarakat desa di sekitar hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi penyangga kawasan konservasi. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) dapat berperan membantu pengembangan pembibitan di desa-desa atau kelompok tani, termasuk advis teknisnya dalam membantu dalam mendisain restorasi atau rehabilitasi kawasan konservasi. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) untuk sinkronisasi dan kesepakatan batas partisipatif (legal and legitimate). Sedangkan kerja sama dengan Badan Litbang dan Inovasi untuk dukungan riset terapan atau Participatory Action Research/PAR, seperti yang telah dimulai di Taman Nasional Gunung Rinjani dalam riset jamur morel dan riset-riset terapan dalam penyelesaian konflik secara damai dan bersifat solutif. Badan Penyuluhan dan SDM dapat membantu mendorong model penyuluhan berbasis sekolah lapangan, dan model-model pendampingan baru yang terpadu, misalnya dengan penyuluh pertanian dan perkebunan. 4. Kerja Sama Lintas Kementerian Cara baru kelola kawasan konservasi juga akan segera dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai kementerian/ lembaga. Misalnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12
Tujuannya adalah agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebaiknya memakai angkor desa sebagai tempat pembelajaran dan membangun prototype berskala kecil, doable dan manageable, yang dikerjakan lintas kementerian. Apabila berhasil, baru dibuat replikasi dengan adaptasi sesuai kondisi spesifik di desa-desa penyangga lainnya. 5. Penghormatan Nilai Budaya dan Adat Cara baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan model kelola kawasan konservasi yang didasarkan pada nilai - nilai adat dan budaya setempat, perubahan geopolitik, sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 tahun terakhir. Oleh karena itu, cara baru kelola kawasan konservasi dilakukan melalui pendekatan berbasis lansekap, atau berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan kondisi ragam ekosistem, ragam adat dan budaya, habitat, sebaran satwa liar dan keberadaan ekosistem esensial dan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, terutama yang kehidupannya masih tergantung pada sumberdaya hutan dan perairan. Saat ini beberapa UPT mulai menerapkan nilai-nilai budaya dan adat sebagai basis dalam penentuan batas resort dan model pengelolaannya seperti di CA Cycloop di Papua; penentuan zonasi di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), dan ditetapkannya Dewan Penentu Kebijakan dalam pengelolaan TNKM yang telah dimulai hampir 15 tahun yang lalu. Nilai adat dan budaya yang masih hidup terbukti bisa menjadi perekat atau medium dalam membantu komunikasi, nilai adat dan budaya yang masih hidup terbukti bisa menjadi perekat atau medium dalam membantu komunikasi, kerja sama dan tumbuhan mutual trust. 6. Kepemimpinan Multilevel Cara baru kelola kawasan konservasi mensyaratkan kemampuan leadership dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari Jakarta, provinsi, 13
kabupaten, kecamatan, desa, dusun dan di tingkat tapak. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerja sama atau kolaborasi multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits. Kerja sama atau kemitraan merupakan keniscayaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan konservasi adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran kolektif (collective awareness) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (collective action). Para pihak yang bekerja sama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip tata kelola, yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas. Multilevel leadership ini juga harus didorong untuk mempercepat dan memperluas berbagai kerja sama dengan semua pihak, baik dengan masyarakat desa-desa yang di sekitar kawasan konservasi maupun siapapun yang tertarik bekerja sama, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kepemimpinan multilevel ini juga harus didorong untuk mempercepat dan memperluas berbagai kerja sama dengan semua pihak, baik dengan masyarakat desa-desa yang di sekitar kawasan konservasi maupun siapapun yang tertarik bekerja sama, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dan mengembangkan potensi-potensi berbasis keunikan dan keunggulan sumberdaya alam dan budaya setempat. 7. Pengambilan Keputusan Berbasis Sains Cara baru kelola kawasan konservasi harus berbasiskan pada: (1) data dan informasi yang sahih, tidak dipalsu, yang berasal dari fakta lapangan, (2) metode pengambilan data dan analisisnya harus benar dan berdasarkan science, (3) penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber daya genetik untuk kemanusiaan. Misalnya terkait dengan pengembangan obat-obatan modern seperti pengembangan riset soft coral Candidaspongia sp. untuk anti cancer di TWA Teluk Kupang, obat-obatan tradisional dari TWA Ruteng yang diinisiasi oleh Balai Besar KSDA NTT tahun 1999 - 2013; uji fitokimia tumbuhan obat TWA Ruteng di Laboratorium Farmaka IPB tahun 2013; riset mikroba indofitik di Taman Nasional Batang Gadis, kerja sama dengan LIPI dan Conservation 14
Gambar 2. Candidaspongia sp (kiri) dan sponge spesies baru (kanan). Foto: Isai Yusidarta, 2013. International Indonesia tahun 2006; riset jamur morel atau Morchella sp. oleh Balai TN Gunung Rinjani tahun 2016 yang kerja sama dengan Litbang dan Inovasi LHK; riset kandungan anti oksidan dari tumbuhan bawah di Taman Nasional Gunung Merapi sedang berlangsung saat ini oleh mahasiswa doktoral staf Balai TN tersebut. Peluang menemukan materi obat-obatan modern sudah di depan mata. Peluang mendorong pada skala bisnis dan negara mendapatkan manfaat dari royalty harus diteruskan sampai berhasil. Bukti-bukti awal tersebut di atas mengarah kepada optimisme, sehingga manfaat kawasan konservasi akan benar-benar dirasakan untuk kepentingan kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya. 8. Pengelolaan Berbasis Resort Cara baru kerja kawasan konservasi berpegang pada prinsip "pemangkuan" kawasan. Untuk itu UPT Balai dan Balai Besar Taman Nasional/ Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) harus bekerja di tingkat resort atau lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai Resort Based Management (RBM), dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial. Termasuk membangun 15
Situation Room, yang akan segera diberlakukan di seluruh UPT. Call Center beberapa bulan yang lalu, berlatar belakang penembakan orangutan di Kalimantan Tengah. Call Center ini dibangun dengan tujuan agar seluruh UPT memiliki sikap mental "2A", yaitu Awake and Alert. Agar masyarakat tahu kemana harus melapor, sekaligus direspon dengan cepat oleh UPT. Dalam melaksanakan cara baru, tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 22 Balai (Besar) KSDA dan 52 Balai (Besar) TN untuk menerapkan 132 Role Model sebagai prototype, yang disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 2018. Role Model tersebut juga akan didokumentasi prosesnya, sehingga keberhasilan dan kegagalannya dapat dipelajari agar keberhasilannya dapat direplikasi dan potensi kegagalannya dapat diantisipasi. Direktorat Jenderal KSDAE membentuk Flying Team Multipihak yang bertugas membantu UPT melaksanakan Role Model. Balai TN Bogani Nani Wartabone dengan kepala balai Pak Lukita Awang (HP. 085215959862) telah memulai RBM bekerja sama dengan WCS. Dalam beberapa bulan pemasangan 69 camera trap sejak tahun 2017, telah berhasil memotret keberadaan musang sulawesi (Macrogalidia musschenbroekii), di wilayah Doloduo, yang telah bertahun-tahun tidak pernah bisa dijumpai. 9. Penghargaan dan Pendampingan Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespon perubahan yang cepat adalah kemampuan dan kemauan organisasi tersebut untuk memberikan reward atau penghargaan kepada staf atau kepala UPT yang berhasil, yang mendorong adanya inovasi yang bermanfaat. Ditjen KSDAE juga akan memberikan bimbingan serta memfasilitasi bagi UPT yang belum berhasil. Organisasi yang maju adalah organisasi yang pemimpinannya mampu bersikap proaktif memberikan ruang tumbuh kembangnya talenta staf, dapat mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan dan mampu membangun jejaring kerja sama multipihak berbasis science dan teknologi dan tacit knowledge untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat di 6.831 desa sekitar kawasan konservasi, dan juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam proses menemukan kembali jati dirinya dalam pergulatan kerja sama lintas negara dan di antara kepentingan ekonomi negara adikuasa. 16
10. Organisasi Pembelajar Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun apa yang disebut sebagai "Learning Organization". Sebenarnya telah banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari kerja lapangan di banyak UPT TN/ KSDA. Namun faktanya, sampai dengan saat ini masih belum dibangun suatu sistem yang memastikan proses pembelajaran didokumentasi, difasilitasi penyebarannya untuk dipetik hikmahnya. Misalnya keberhasilan pengembangan ekowisata Tangkahan dan restorasi ekosistem di Cinta Raja oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser didukung oleh UNESCO, yang dimulai tahun 2008. Monitoring di tahun 2013, menunjukkan kondisi tutupan lahannya yang telah kembali menjadi hutan sekunder, setelah 5 tahun, sebagaimana dibuktikan tampilan citra di bawah ini. Gambar 3. Restorasi di Sei Serdang, Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (GRASP) 17
Keberhasilan restorasi di Cinta Raja baru akan didokumentasi oleh UNESCO. Namun, salah satu tokoh yang dapat disebut sebagai local champion adalah Pak Keleng Ukur Sembiring, seorang kepala resort yang menjaga proses restorasi selama 3 tahun penuh di lapangan, dibantu beberapa orang stafnya dan didampingi oleh Suer Suryadi (HP. 081381000911). Dari perambahan sawit menjadi hutan sekunder muda, yang satwa liarnya sudah berani kembali ke lokasi itu. Hal ini mengindikasikan pulih dan kembali amannya areal tersebut. Restorasi SM Paliyan tahun 2000 sampai dengan sekarang oleh Balai KSDA Yogyakarta dan Sumitomo. Keberhasilan restorasi 300 hektar, dari batu menjadi hijau kembali bisa ditanyakan disain sosialnya kepada Pak Kuspriyadi, mantan Kepala Balai KSDA DI Yogyakarta (HP. 081339331979) dan Gunawan Setiaji - yang bekerja untuk Sumitomo Corp (HP. 081328093611). Budidaya Edelweis berbasis masyarakat oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2016 di bawah pimpinan Pak John Kennedie (HP. 081316886953); Pengembangan Ekowisata di Batu Luhur dan Bukit Seribu Bintang oleh Balai TN Gunung Ciremai tahun 2016 yang dimotori oleh Kepala Balai TN Ciremai saat itu, Pak Padmo Wiyoso (HP. 08129835796). Penyelamatan Vanda tricolor oleh Balai TN Gunung Merapi, diselamatkan oleh enam kelompok tani bentukan Unit KSDA DI Yogyakarta tahun 2000. Sekarang tinggal satu kelompok di bawah Pak Musimin, Ketua Kelompok Pelestari Anggrek Merapi (HP. 085878123543), dengan pendamping Mas Sulis Matala Biogama (HP. 08122728980). Restorasi berbasis masyarakat di Pesanguan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang bekerja sama dengan Konsorsium Unila - PILI didukung TFCA-Sumatera, dengan kontaknya Epoy (HP. 087822787603). Gerakan serentak dalam mengelola kawasan konservasi berbasis resort dan membangun tim reaksi cepat dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat di bawah pimpinan Pak Sustyo (HP. 081219973006). Gerakan turun ke lapangan dan bekerja multi pihak terutama di tingkat kabupaten telah dilakukan di Balai Taman Nasional Taka Bonerate dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu di bawah komando Pak Jusman (HP. 081281000758). Gerakan lain yang telah dilakukan adalah gerakan baru membangun quick 18
Gambar 4. Proses Restorasi SM Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta tahun 2006 (atas-kiri), 2009 (atas kanan), 2010 (bawah-kiri) dan 2013 (bawah-kanan) (Foto: Sumitomo) response team untuk penanganan konflik buaya yang diinisiasi Balai Besar KSDA NTT yang dikomandani oleh Pak Tamen Sitorus (HP. 081284414223). Model Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal TSL dan monitoring roaming gajah dengan GPS Collar dilaksanakan oleh Balai KSDA Aceh dengan komando Pak Sapto (HP. 08125006527) pada tahun 2017. Monitoring pelepasliaran elang brontok dengan satellite trackking oleh Balai KSDA Yogya dan Yayasan Konservasi Elang Indonesia, dengan kontak Pak Gunawan (HP. 081328215951). Model penanganan konflik gajah di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus oleh Balai Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tahun 2017 yang didukung oleh WWF, dengan pemasangan satu GPS Collar baru-baru ini, dengan kontaknya Pak Job - WWF (HP. 08127875689). Selanjutnya penanganan orangutan di kebun oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah didukung Yayasan BOSF, dengan kontak Pak Adib Kepala Balai KSDA Kalteng (HP. 08115451118) dan Jan Martin - Yayasan BOSF. Kemitraan Pengelolaan Madu Hutan oleh 19
masyarakat dan dukungan BLU yang difasilitasi dan dikawal langsung oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2017. Kemitraan Madu Hutan dan Kemitraan Masyarakat di Gunung Honje oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2017, yang sudah bekerja sama dengan Oriflame dengan inisiator Rio Bentoni - Ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (HP. 081210652249). Keberhasilan antara (milestone) riset edible mushroom termahal kedua di dunia, yaitu Morchella crassipes, di Taman Nasional Rinjani bekerja sama dengan Badang Litbang dan Inovasi. Masih banyak inisiatif atau inovasi lain yang harus didokumentasi dan disebarkan untuk proses pembelajaran bersama lintas UPT. Inilah yang dimaksudkan dengan membangun organisasi pembelajar atau learning organization. Secara umum, saat ini telah terjadi perubahan signifikan dari seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dalam mendorong kerja kembali ke lapangan untuk merebut kembali spirit dan marwah pemangkuan hutan, khususnya kelola kawasan konservasi di seluruh Indonesia. 20
Prinsip '5K' Kesepuluh cara baru tersebut menjadi tantangan kita bersama dalam mewujudkannya. Untuk dapat menerapkannya, diperlukan suatu spirit yang disebut sebagai '5K', yaitu: (1) Kepedulian, (2) Keberpihakan, (3) Kepeloporan, (4) Konsistensi, dan (5) Kepemimpinan. Penjelasannya adalah sebagai berikut : Tanpa sikap mental yang peduli pada tugas dan amanat yang kita emban, akan sangat sulit rasanya untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberi makna pada pekerjaan kita. Peduli pada mereka yang memerlukan kehadiran negara: kelompok miskin, kelompok berlahan sempit, kelompok yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya alam. Tanpa sikap berpihak, maka yang kita urus cenderung hanya untuk kepentingan sendiri atau organisasi, yang belum tentu tepat merespon kebutuhan atau tuntutan yang berkembang di tingkat masyarakat, yang memerlukan respon cepat dan tepat sasaran. Tanpa sikap kepeloporan, tidak akan ditemukan inovasi yang bermanfaat untuk merespon tuntutan yang sedang berkembang. Menjadi pelopor berarti menjadi yang pertama untuk melakukan tindakan yang sangat mungkin beresiko. Kepeloporan memerlukan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru dalam merepon kebutuhan masyarakat. Merespon keadaan mendesak di lapangan, termasuk harus melakukan diskresi apabila diperlukan. 21
Tanpa sikap konsisten, akan sulit diperoleh hasil yang bermanfaat yang biasanya memerlukan waktu yang lama, sehingga diperlukan kesabaran dan sikap tidak mudah menyerah sebelum tunjuan tercapai. Tanpa bekal kepemimpinan yang memiliki integritas, akan sulit sekali menerapkan '5K' sebelumnya. Seorang pemimpin adalah figur yang dapat menentukan arah organisasi, memotivasi staf, memerdekakan potensi-potensi yang ada, mengayomi, memberikan bimbingan dan pendampingan sehingga seluruh unsur organisasi mampu memiliki visi bersama, dan kesatuan derap langkah melaksanannya. Membangun kesadaran kolektif (collective awareness) adalah langkah awal dari terbangunnya aksi kolektif (collective action). Membangun dan mencetak pemimpin baru dapat dilakukan secara paralel, melalui laku atau kerja-kerja nyata secara kolektif sehingga secara bertahap dapat dibangun pengalaman kerja kelompok yang konkrit, kerja multipihak, yang akhirnya akan membangun suatu kesadaran kelompok. Pemimpin yang berbekal ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang berbekal Hasta Brata adalah model pemimpin dan kepemimpinan yang mungkin sesuai dengan situasi dan sejarah tanah air kita, Bumi Nusantara. 22
Penutup Organisasi pembelajar dan model kepemimpinan seperti itulah yang dicita-citakan terjadi pada Direktorat Jenderal KSDAE saat ini dan ke depan. Ditjen yang mendapatkan mandat oleh undang- undang untuk mengelola kawasan konservasi yang luasnya 380 kali luas Negara Singapura. Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk kepentingan generasi saat ini dan akan diserahkan generasi mendatang dalam tempo 100 - 200 tahun ke depan dalam keadaan yang Insya Allah tidak memalukan. Ditjen KSDAE mendeklarasikan 27,14 juta hektar kawasan konservasi sebagai "Natural Capital" dan sekaligus sebaiknya kita tetapkan sebagai "National Treasure". Model pengelolaan kawasan konservasi yang tertutup soliter - reaktif - sektoral harus segera ditinggalkan. Cara baru tersebut semoga menjadi salah satu jawaban dari Nawacita Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu "menghadirkan kembali Negara", "membangun Indonesia dari pinggiran", dan "mewujudkan kemandirian ekonomi". Kesemuanya berbasiskan nilai-nilai budaya setempat dan nilai-nilai adat serta nilai-nilai modern yang relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan di era digital saat ini. Perubahan sikap mental, budaya kerja birokrat, dan kapasitas kepemimpinan pengelola kawasan konservasi, menjadi fondasi 23
dan faktor pendorong kunci terjadinya perubahan yang substansial dan yang nyata seluruh pelosok desa-desa di sekitar atau di dalam kawasan konservasi, untuk mendukung pencapaian Nawacita tersebut.*** Ahimsa - Anekanta - Aparigraha Resources is limited but Innovation is Unlimited 24
Daftar Rujukan Awang SA. 2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembanguan Hutan Berbasis Masyarakat. Jurnal Rimba Indonesia 5 Budi SW et al. 2018. Bioprospek Mikroba Hutan Tropis Indonesia. Bogor: IPB Press. Capra F. 2001. Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan. Darmanto A, Setyowati. 2012. Berburu Hutan Siberut (Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi). UNESCO. Kepustakaan Popular Gramedia. De Santo J. 2015. Sekolah Perdamaian. Kompas. Eman J E, Mirse R. 2004. Gugat Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I FAO. 2015. Enhancing the Socio Economic Benefits from Forest (State of the World Forest 2014). Rome. Gutomo BA et al. 2014. Poverty reduction in villages around the forest: the development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences. Ismatul H, Wibowo R. 2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Litbang Kehutanan. Joseph M. An Imprint of Pinguin Books Kartodihardjo H. 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kleden T, Robot M. 2004. Cetakan pertama. Penerbit Ledalero. Komnas HAM. 2015. Inkuiri Nasional Komnas HAM. Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan. 25
Marsono Djoko. 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Otto Scharmer. 2007. Addressing the Blind Spot of Our Time. Theory U: Leading from the Future as It Emerges. Executive Summary Santoso H, et al. 2015. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Presepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Kemitraan. Indonesia. Sarong, F. 2013. Serpihan Budaya NTT. Kompas Seymour F, Busch J. 2016. Why Forest? Why Now? The Science, Economics and Politic of Tropical Forest and Climate Change. Center for Global Development. Suharjito D. 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB Tolle E. 2005. A New Earth. Create a Better Life. Verbist B. 2004. Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai pada lansekap agroforestry berbasis kopi di Sumatera. Agrivita 26 (1). Wiratno. 2004. Nakhoda: Leadership dalam Organisasi Konservasi. Conservation International Indonesia. Wiratno. 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya. Wiratno. 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong. com Wiratno. 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. Wiratno. 2013. Tangkahan: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser. Orangutan Information Center (OIC) dan GRASP. Wiratno et al. 2013. Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. UNESCO Jakarta Office. Wiratno. 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan dan Penyelamatan Habitat dan Perlindungan Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial Ditjen BPDASPS. Kementerian Kehutanan. Wiratno. 2017. Membangunkan Konservasi Nusa Tenggara Timur Pembelajaran Resort Based Management 2012-2013. 26
Wiratno. 2017. Perebutan Ruang Kelola: Refleksi Perjuangan dan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 54, 16 November 2017. Wiratno. 2015. "Smart Investment" sebagai Strategi Pemanfaatan di Kawasan Konservasi Indonesia. Seminar Biologi dan Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Konservasi Sumberdaya Alam Tropis, Fakultas Biologi UGM, Yogyakarta, 9 Oktober 2017. 27