ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN PESTA ADAT BATAK KARO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus di Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat- syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah Oleh AYUNDA FADHILAH DIAS PUTRI NPM. 1621010012 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA. FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1444 H / 2023 M
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan pasangan suami istri mengenai keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan dan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan pada masyarakat muslim Adat Batak Karo di Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseacrh), dalam hal ini dengan mengamati masyarakat muslim Adat Batak Karo di Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, bagaimana mereka melaksanakan pesta Adat Batak Karo. Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan pesta Adat Batak Karo, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pesta Adat Batak Karo di Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim Adat Batak Karo di Way Kelurahan Perumnas Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung dalam melaksanakan pesta adat batak karo tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku, inti dari pesta tersebut adalah mengesahkan status suami dan istri dalam pernikahan secara adat, karena perkawinan yang telah dilakukan secara agama telah dianggap sah menurut agama tetapi tidak dalam hukum Adat Batak Karo. Oleh karena itu menjadi keharusan untuk melaksankan pesta adat agar menurut hukum adat perkawinan itu sah dan apabila tidak melaksanakan perkawinan maka akan menjadi hal yang memalukan dalam Adat Batak Karo, dan untuk menjalin kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, untuk kebahagiaan tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Apakah maksud dan tujuan adat istiadat ini dibuat? Alasan yang sering didengar ialah untuk membentu masyarakat yang disiplin yang mempunyai tata kelakuan yang kekal. rumah ii
Dan kita sebagai ummat Islam apakah adat istiadat ini mempunyai pengaruh positif terhadap kita atau bahkan sebaliknya hanya mempunyai pengaruh negatif untuk kita. Tentunya kita sebagai ummat Islam harus bisa menanggapi tentang adat istiadat ini, karena kita mempunyai agam yang benar, yang didalam agama kita sudah dijelaskan apa yang harus kita taati dan apa yang harus kita bantah. Kata kunci : Hukum Islam, Dampak, Pesta Adat Batak Karo. iii
ABSTRACT This study aims to find out how the views of married couples regarding the obligation to carry out the Batak Karo Traditional party and its impact on marriage and the views of Islamic Law and Customary Law regarding the obligation to carry out the Batak Karo Traditional party and its impact on marriage in the Batak Karo Indigenous Muslim community in Perumnas Way Kandis Tanjung Village. Happy Bandar Lampung. This research is using a type of field research, in this case by observing the Batak Karo Muslim community in the Perumnas Way Kandis TanjungHappy Village, Bandar Lampung, how they carry out the Batak Karo traditional party. This study uses interview and observation data collection techniques. Primary data was obtained directly from respondents regarding the implementation of the Batak Karo Traditional Festival, while secondary data in the form of theories and legal norms as well as other supporting data was obtained from the literature, documentation and monographs of the Perumnas Way Kandis Village, TanjungHappy, Bandar Lampung. All of these data are materials to describe the traditional Batak Karo party in the Perumnas Way Kandis TanjungHappy Village, Bandar Lampung. the Batak Karo Muslim that community in Way Kelurahan Perumnas Kandis TanjungHappy Bandar Lampung in carrying out the traditional Batak Karo party was not in accordance with applicable Islamic law, the essence of the party was to legalize the status of husband and wife in traditional marriages, because marriages that done religiously is considered legal according to religion but not in Karo Batak customary law. Therefore it is imperative to carry out a traditional party so that according to customary law the marriage is valid and if it does not carry out the marriage it will become a limiting thing in the Karo Batak Customary, and to realize kinship always maintain and continue offspring according to the father's line, for household happiness/ The results showed iv
relatives, to acquire traditional cultural values and peace, and to maintain heritage. What is the intent and purpose of these customs made? The reason often heard is to form a disciplined society that has an eternal code of conduct. And we as Muslims do these customs have a positive influence on us or even vice versa only have a negative influence on us. Of course, we as Muslims must be able to reflect on these customs, because we have the true religion, in which our religion has explained what we must obey and what we must deny. Keywords: Islamic Law, Impact, Batak Karo Traditional Feast. v
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289 SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Jurusan/Prodi Fakultas : Ayunda Fadhilah Dias Putri : 1621010012 : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Syari"ah Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keharusan Pelaksanaan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, buka duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote terbukti adanya atau daftar pustaka. Apabila di penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. lain waktu Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Bandar Lampung, Agustus 2023 Penulis Ayunda Fadhilah Dias Putri NPM.1621010012 vi
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S An-Nur :32 (24)) ix
PERSEMBAHAN Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan sederhana namun rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ini penulis membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada: 1. Ayahku tercinta Sapruddin dan Ibuku tercinta Asmayati, terima kasih atas setiap do"a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, do"a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan syurga Allah Swt, lantunan do"a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara. 2. Adik-adikku yang tersayang Azzahra Najwa Dias Putri, Alm. M. Habib Dias Putra dan M. Rasyid Al-Fatih Dias Putra, terimakasih atas segala doa, motivasi dan canda tawa yang selalu menjadi semangat bagi penulis. 3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. x
RIWAYAT HIDUP Ayunda Fadhilah Dias Putri dilahirkan di Kalianda, pada tanggal 21 Agustus 1998. Anak pertama dari pasangan Sapruddin dan Asmayati. Pendidikan dimulai dari SDN 5 Sukajawa Bandar Lampung selesai tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung selesai tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017. Selama jadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung, Agustus 2023 Yang Membuat Ayunda Fadhilah Dias Putri NPM. 1621010012 xi
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keharusan Pelaksanaan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung)" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari"ah. Skripsi Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. 2. 3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H. selaku sekretaris jurusan Al ahwal Al syakhsiyah Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya. xii
4. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA.selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan. 6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari"ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan. 7. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Kelas Internasional AS A, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan. Ibu Devitha Anggun, S.E,. M.M sebagai Kasubbag Kemahasiswaan dan juga narasumber dalam penelitian ini, sekaligus motivator terbaik yang menjadi panutanku, dan bersedia memberikan informasi untuk mempermudah penelitian skripsi ini. 9. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah Swt. 8. 10. Saya juga berterimakasih kepada diri saya sendiri, karena sudah mampu melewati rintangan dan berbagai masalah hingga bisa berada dititik ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Bandar Lampung, Agustus 2023 Yang Membuat Ayunda Fadhilah Dias Putri NPM. 1621010012 xiii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ... i ABSTRAK ... ii SURAT PERNYATAAN ... vi PERSETUJUAN PEMBIMBING ... vii PENGESAHAN ... viii MOTTO ... ix PERSEMBAHAN ... x RIWAYAT HIDUP ... xi KATA PENGANTAR ... xii DAFTAR ISI ... xiv PEDOMAN TRANSLITERASI ... xviii BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul ... 1 B. Alasan Memilih Judul ... 3 C. Latar Belakang Masalah ... 10 D. Fokus Penelitian ... 11 E. Rumusan Masalah ... 11 F. Tujuan Penelitian ... 11 G. Signifikansi Penelitian ... 12 H. Metode Penelitian ... 15 I. Sistematika Pembahasan ... 19 BAB II TINJAUAN TEORI A. Kajian Teori ... 21 1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata ... 21 a. Pengertian Perkawinan ... 21 b. Dasar Hukum Perkawinan ... 22 c. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 23 d. Tujuan Perkawinan ... 25 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam ... 26 xiv
a. Pengertian Perkawinan ... 26 b. Dasar Hukum Perkawinan ... 27 c. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 29 d. Tujuan Perkawinan ... 34 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat... 34 a. Pengertian Perkawinan ... 34 b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat ... 36 c. Asas-asas Perkawinan... 36 d. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat ... 39 e. Bentuk-bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat ... 39 4. Adat Istiadat ("Urf) Dalam Hukum Islam ... 44 a. Definisi Adat Istiadat ('Urf) ... 44 b. Macam-Macam Adat ('Urf) ... 45 c. Syarat-Syarat "Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum ... 46 d. Tehnik Penempatan Hukum Dengan Jalan 'Urf ... 47 5. Walimatul "Urs Dalam Hukum Islam ... 49 a. Pengertian Walimatul 'Urs ... 49 b. Dasar Hukum Walimatul 'Urs Dan Pandangan Uama Mazhab Tentang Walimah .... 50 c. Pelaksanaan Walimatul 'Urs ... 51 d. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs ... 52 BAB III Deskripsi Objek Penelitian A. Gambaran Umum Objek... 55 1. Riwayat Singkat Kelurahan Way Kandis ... 55 2. Sejarah Batak Karo ... 55 3. Kebudayaan Karo ... 65 B. Kewajiban Masyarakat Batak Karo Melakukan Pesta Adat Batak Karo ... 69 xv
C. Ritual Pesta Adat Batak Karo Pada Masyarakat Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung ... 74 BAB IV Analisis Penelitian A. Alasan Masyarakat Batak Karo Muslim Melakukan Pesta Adat ... 79 B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keharusan Pesta Ada Batak Karo Dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Masyarakat Muslim ... 80 BAB V Penutup A. Kesimpulan ... 87 B. Rekomendasi ... 88 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN xvi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Blanko Konsultasi Lampiran 2 Permohonan Izin Riset Lampiran 3 Pelaksanaan Izin Riset Lampiran 4 Surat Keterangan Lampiran 5 Daftar Informan Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara Lampiran 7 Dokumentasi Lampiran 8 Turnitin xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA UIN RADEN INTAN LAMPUNG Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 1. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض A BA TA Ṡa Ja Ḥa Kha Dal Żal Ra Za Sa Sya Ṣa Ḍat Tidak dilambangkan B T Ṡ J Ḥ Kh D Ża R Z S SY Ṣ Ḍ Tidak dilambangkan Be Te Es(dengan titik di atas) Je Ha (dengan titik di bawah) Ka dan Ha De Zet (dengan titik di atas) Er Zet Es Es dan ye Es (dengan titk di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di ط Ṭa Ṭ xviii
ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ـه ء ي Ẓa " Ain Ga Fa Qa Ka La Ma Na Wa Ha Hamzah Ya Ẓ " G F Q K L M N W H " Y bawah) Zet (dengan titik di bawah) Apostrof terbalik Ge Ef Qi Ka El Em En We Ha Apostrof Ye Hamzah (ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ("). 2. Vocal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama Fatḥah A A ا ا Kasrah I I xix
ا Ḍammah U U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama ا ي و ا Fatḥah dan ya Fatḥah dan wau AI IU A dan I A dan U Contoh kaifa : يك و haula 3. Ta"marbuthah Ta" marbuthah yang hidup atau mendapat transliterasinya harakat fathah, kashrah, dan dhammah, ada/t/.Sedangkan ta"marbuthah yang mati transliterasinya adalah/h/Sepertikata: Thalhah, janatu al-Na"im. 4. Syaddah dan Kata Sandang Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf,yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang "al" tetap ditulis "al", baik huruf pada qamariyyahmaupunsyamsiyyah. Contoh al Syamsu.1 :al-markaz, dimulai dengan yang kata 1 Antomi Saregar dkk, Pedoman Penulisan Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 84-85. xx
BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal skripsi ini terlebih dahulu akan jelaskan judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti bebrapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal skripsi. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keharusan Pelaksanaan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Kelurahan Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung)" adapun beberapa yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 1. Analisis, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui perbuatan, adalah keadaan adalah menganalisis atau mencari tau kebenaran dari permasalahan tersebut. sebenarnya.1 Maksud disini yang 2. Hukum Islam, adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintahperintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit) dan Hukum Islam adalah representasi 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 15. 1
2 pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. 2 3. Keharusan, adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang terjadi.3 Maksud disini adalah kewajiban atau mesti keharusan melaksanakan pesta adat batak karo. 4. Pesta, adalah perjamuan makan minum bersuka ria dan sebagainya yang di maksud disini adalah pesta perkawinan atau pesta merayakan perkawinan.4 5. Adat, adalah suatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan secara turun-temurun atau dilakukan dengan terus menerus dari zaman ke zaman. Maksud disini adalah perkawinan adat atau bisa dijelaskan maksudnya adalah menjelaskan hukum adat perkawinan yang berisi aturan-aturan hukum adat yang nebgatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.5 6. Batak Karo, Suku Batak Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh: meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang. Suku merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatra Utara. Suku karo adalah merupakan suku asli pertama Kota Medan karena Kota Medan didirikan oleh seorang putra Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. 7. Dampak, adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) ataupun benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum. Maksudnya adalah dampak, perubahan, ataupun pengaruh 2 Joseph Schact, Pengantar Hukum Islam (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2010), 21. 3 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 123. 4 Ibid., 205. 5 Rosdalina Bukido, Hukum Adat (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), 140.
dalam perkawinan dengan keharusan melaksanakan pesta adat.6 8. Perkawinan, adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekrabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Dan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.7 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8 9. Masyarakat muslim, adalah masyarakat yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan dan kumpulan yang mayoritas beragama Islam.9 Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang di maksud dalam judul penelitian ini adalah menganalisis keharusan pesta Adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan masyarakat muslim (Studi Kasus di Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung). B. Latar Belakang Masalah Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan 6 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 65. 7 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 13. 8 Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Islam," Al-"Adalah, Vol. 807-26, XII No. 4 (1982): 9 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 15. 3
4 33. kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPer, tidak memberikan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.10 pengertian mengenai Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam terdapat dalam (Q.S. Ar-Rum : 21)
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Maksud dari ayat ini adalah Allah menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita dari jenisnya sendirir yakni sama - sama manusia. Allah memerintahkan hambanya untuk menikah karena hal itu merupakan ibadah yang meimiliki manfaat dan hikmah. Dan di dalam surah ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat menghadirkan kedamaian, ketengangan, 10 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2016), 10 Nasruddin, Fiqh Munakhat (Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 1-2.
tentram, dan kasih sayang, yakni Sakinah mawaddah dan warahmah. Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda"Adatrecht" yang pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang sangat populer dan berharga dalam perkembangan hukum adat; yaitu buku yang berjudul "De Atjehers" (orang-orang Aceh) yang diterbitkan pada tahun 1893-1984. Kemudian istilah hukum adat ini dipakai juga oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam buku-buku karangannya, yang antara lain "Het Adatrtecht Van Nederlandsch Indie" (Hukum Adat Hindia Belanda) yang tertulis tahun 1929 sejak pemerintah kolonial belanda mulai memakai istilah "hukum adat" dengan resmi sebagai istilah tehnis dalam Undang-undang. Tepatnya dalam pasal 134 ayat 2 IS (Indisch Staats Regeling). tahun 1901-1933.11 Dan pada akhirnya, Untuk memberikan satu definisi (batasan makna) hukum adat secara tepat sangatlah sulit, karena dihadapkan pada kondisi antara lain : 1. Hukum adat masih terus dalam pertumbuhan. 2. Secara langsung hukum adat membawa kita kepada dua keadaan, yaitu: Tertulis atau tidak tertulis,pasti atau tidak pasti, danhukum raja atau ukum rakyat. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum adat di atas, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah keseluruhan norma-norma atau kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan oleh masyarakat karena mempunyai sanksi. 12 Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya 11 Zuhraini, Serba-Serbi Hukum Adat (Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2017), 2. 5
6 menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkah orang keluarga mereka masing-masing. itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat bearti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahgkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.12 Dalam hukum adat perkawinan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, yang asal hidupnya terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami-istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.13 Upacara-upacara peralihan Kebudayaan adalah salah satu yang dimiliki oleh setiap negara dan menjadi identitasnya masing-masing. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam kebudayaan, dari macam budaya tersebut terdapat berbagai etnik dengan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Kebudayan yang berbeda- beda tersebut menjadi sebuah identitas dan ciri khas dari satu daerah tertentu. Kebudayaan memiliki nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat dan sebagai konsep, nilai budaya itu bersifat sangat umum dan 12 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154. 13 Ibid., 155.
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Salah satu kebudayaan yang dimiliki masyarakat di Indonesia adalah sistem adat. Masing-masing suku yang ada pasti memiliki hukum adat atau sistem adat dan masing-masing yang mengatur tradisi adatnya. Setiap daerah mempunyai tradisi, hukum adat, dan sistem kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dari masingmasing wilayah, sekaligus yang membedakan antara satu daerah suku besar dan daerah suku lainya. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat-istiadat sedangkan upacara merupakan wujud nyata dari adat-istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan beberapa macam upacara adat yang menjadi sarana sosialisasi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat pewarisan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu adat istiadat yang diwujudkan dalam bentuk upacara yang dimiliki oleh Etnik Karo adalah upacara penikahan.14 Kegiatan Budaya Karo dalam upacara pernikahan secara adat harus di lakukan karena upacara tersebut membuktikan pernikahan yang sah secara adat. Pelaksanaan upacara tersebut memerlukan banyak persiapan yang dilakukan dan ada pula peran yang turut serta didalamnya. Sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba salah satunya adalah dalihan natolu yang sama halnya dengan sistem adat yang dimiliki masyarakat Etnik Karo yang disebut rakut sitelu. Arti dari kedua sistem ini disebut tungku yang tiga, yang artinya tiga yang sejalan atau tiga yang lengkap atau tri tunggal. Kedua sistem adat ini menjelaskan struktur adat yang tugasnya menjalankan keteraturan dalam menjalankan upacara adat.15 14Devitha Anggun, (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019. 15Devitha Anggun, (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019. 7
8 Sama halnya seperti tungku api yang digunakan untuk memasak. Periuk yang kita gunakan untuk memasak haruslah di letakkan di atas tungku yang berkaki tiga, jika kurang dari tiga maka periuk yang diatasnya akan jatuh dan niat untuk memasak akan gagal. Itulah tiga falsafah hukum Adat Batak yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia. Sebelum melaksanakan upacara pernikahan tersebut ada juga beberapa upacara yang harus dilakukan salah satunya adalah maba belo selambar, nganting manuk. Dalam pesta perkawinan kesukuan upacara tersebut sudah ada sejak dahulu. Upacara maba belo selambar adalah upacara meminang gadis menurut adat Etnis bertujuan untuk menanyakan Karo. Demikian dilakukan kesediaan si gadis, orangtua, sembuyak, anak beru, kalimbubu, singalo bere-bere, dan kalimbubu singalo perkempun atas pinangan tersebut.16 Peran yang disebutkan diatas adalah orang-orang yang ada pada perempuan yang ditanyai kesediaanya karena tidak hanya kesediaan mempelai wanita saja akan tetapi kesediaan keluarga karena pernikahan menurut adat masyarakat Etnik Karo adalah pertemuan dan bergabungnnya dua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga. Sejak dahulu masyarakat Etnik Karo terikat oleh adat istiadat yang merupakan warisan dari leluhurnya. Rasa kekeluargaan atau ikatan kekerabatan pada masyarakat Etnik Karo sangat kuat dalam pengertian jarang sekali terjadi secara terang-terangan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berkaitan dengan sistem kekerabatannya. Tingginya rasa kekeluargaan pada masyarakat Etnik Karo, selain disebabkan oleh rasa senasib sepenanggungan juga karena adanya praktek gotong royong (serayan-aron) dalam masyarakat Etnik Karo yang masih bertahan sampai sekarang. bergabungnnya dua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga. Sejak dahulu masyarakat Etnik Karo terikat oleh adat istiadat yang merupakan 16Devitha Anggun, (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019.
warisan dari ikatan kekerabatan pada masyarakat Etnik Karo sangat kuat dalam pengertian terang-terangan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berkaitan dengan rasa kekeluargaan pada masyarakat Etnik Karo, selain disebabkan oleh rasa senasib sepenanggungan juga karena adanya praktek gotong royong (serayan-aron) dalam masyarakat Etnik Karo yang masih bertahan sampai sekarang. leluhurnya. Rasa kekeluargaan atau jarang sekali secara terjadi sistem kekerabatannya. Tingginya Sistem kekerabatan masyarakat Etnik Karo bertumpu pada Rakut Sitelu. Rakut Sitelu merupakan rangkaian kesatuan hubungan kekeluargaan yang tersusun secara fungsional, dan tergambar dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bila suatu keluarga telah tergabung dengan keluarga yang lain akibat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. telah menjadi bagian Maka secara keluarga dari pihak telah disatukan oleh perkawinan salah satu anggota keluarga, maka yang akan terjadi adalah perpaduan antara dua keluarga menjadi satu keluarga dan setiap kegiatan atau insiden yang terjadi dalam perkawinan tersebut menjadi urusan kedua keluarga yang bersangkutan. Kemudian peran rakut sitelu ini tampak dalam acara-acara upacara penting adat Etnik Karo bahkan juga dalam tutur kata setiap harinya yang digunakan oleh masyarakat Etnik Karo. Seperti halnya panggilan yang digunakan untuk mertua perempuan adalah kila untuk pihak laki-laki dan bibi untuk pihak perempuan. Rakut artinya mengikat dan Sitelu artinya tiga unsur. Rakut Sitelu merupakan tiga unsur yang mengikat kekeluargaan. Rakut Sitelu tersebut adalah kunci dari segala kegiatan adat istiadat dan mewadahi musyawarah dalam setiap upacara adat termasuk upacara kematian. Ketiga unsur tersebut juga sering disebut sangkep sitelu atau daliken sitelu yang terdiri dari : yang pertama yaitu Senina atau sukut adalah saudara sedarah, satu keturunan kakek ataupun teman semarga. tidak lain yang bersangkutan, karena langsung 9
10 Yang kedua yaitu Kalimbubu adalah pihak perempuan pemberi darah (bere-bere yang kita bawa dari ibu), dalam masyarakat Etnik Karo kalimbubu memiliki kedudukan tinggi. Anak beru adalah pihak perempuan dan keluarganya yang berunya sama dengan marga ego, atau pihak laki-laki yang menikahi putri pihak kalimbubu. Kekerabatan (rakut sitelu) yang dimiliki Etnik Karo yang begitu penting dan melekat sebagai identitas masyarakatnya dan tidak pernah hilang dari kebudayaan masyarakat Etnik Karo. Alasan mengapa harus melaksanakan pesta adat pada Batak Karo karena agar mendapat pengakuan resmi dari adat dan dampaknya jika tidak melakukan pesta adat Batak Karo tersebut adalah kita tidak diakui secara adat bahwa istri sudah menjadi bagian keluarga suami, dan dari keluarga suami secara adat tidak mengakui bahwa si suami telah memiliki istri dan tetap di anggap bujang menurut adat. Dan suami istri tersebut tidak mempunyai hak suara dalam menyampaikan pendapat.17 C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 1. Fokus Penelitian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Islam dalam keharusan melaksanakan pesta adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan (Studi Kasus di Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung). Melihat 2. Sub Fokus Penelitian Maka penelitian ini akan di fokuskan pada "Analisis Hukum Islam dalam Keharusan melakukan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus di Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung). 17Devitha Anggun, (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019.
D. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat uraikan yang menjadi pokok permasalahannya: 1. Bagaimana pelaksanaan pesta adat atau upacara adat Batak Karo? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keharusan melaksanakan pesta adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan masyarakat muslim? E. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pasangan suami istri mengenai keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan 2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo dan dampaknya terhadap perkawinan. F. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Akademis, ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu Penelitian pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keharusan pelaksanaan pesta adat Batak Karo menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang Perdata (Hukum Perkawinan) mengenai keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. a. Islam 2. Secara Praktis, a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 11
12 Fakultas Syari"ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga Islam mengenai Analisis Hukum terhadap Keharusan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya terhadap Masyarakat Muslim. Islam G. Kajian Penelitian Terdahulu Pembahasan tentang upacara perkawinan Adat Batak Karo sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang upacara perkawinan Adat Batak Karo ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain : 1. Ika Saptriyanti Butar Butar, mahasiswi Universitas Muhamadiyah sumatera utara dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba". Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam hukum adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut ( sabutuha ) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur"an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah).18 2. Skripsi yang berjudul, "Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawian Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata 18 Ika Sapriyanti Butar-Butar, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).
Dalam Menunjang Kepariwisataan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo" sebuah karya Minah Sinuhaji menjelaskan penelitian ini bahwa adat istiadat dalam suku Karo tidak terlepas dari peranan "marga" dan rangkuman Dalikan Si Telu dalam ikatan keluarga. Upacara adat perkawinan dalam adat Karo bila dilestarikan maka dapat disuguhkan kepada pariwisatawan sebagai atraksi wisata budaya yang dapat menunjang kepariwisataan. Suku Karo memiliki budaya cukup tinggi/menunjukkan nilai luhur yang memerlukan kelestarian.19 3. Skripsi yang berjudul "Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo Di Dusun Tongkoh, Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat: Kajian Terhadap Upacara, Struktur Musikal, Makna Teks, dan Fungsi" sebuah karya Elfrida Ekasuma Tarigan menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dalam didong doah menggunakan bahasa Karo yang digunakan di daerah tersebut, berdasarkan tingkatan adatnya, bahasa juga ditujukan agar dapat membedakan tingkat kedudukan dalam adat yaitu rakut sitelu. Dilihat dari makna yang tersirat pada tuturan tersebut, pesan- pesan yang terkandung dari tuturan memiliki nilai sosial budaya yakni sebagai perantara atau media pendidikan sosial dan budaya terhadap masyarakat berdasarkan penjelasannya maka diketahui bahwa didong doah yang disajikan di dalam pesta perkawinan masyarakat Karo itu sendiri. Jika didong ini dilakukan oleh setiap generasi, sudah dapat doah dipastikan bahwa kelestariannya akan tetap terjaga sebagai sebuah warisan kebudayaan pada masyarakat Karo.20 4. Skripsi yang berjudul "Upacara Adat Cawir Metua Pada Masyarakat Karo Di Kabupaten Langkat: Kajian Semiotik" 19 Minah Sinuhaji, "Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisataan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo" (Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2013), 121. 20 Elfrida Ekasuma Tarigan, "Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo Di Dusun Tongkoh, Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat" (Skripsi, Institut Universitas Sumatera Utara, 2018). 13
14 sebuah karya Girson Tarigan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara kematian memiliki tanda dan makna yang menunjukkan status dan kedudukan seorang baik dalam ikatan kekeluargaan dan juga dalam kegiatan adat.21 5. Skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Dikalangan MUI Kabupaten Karo Tentang Menikah Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab" sebuah karya Nazua Dasilva. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Indonesia tokoh Agama di kalangan Majelis Ulama Kabupaten Karo terhadap praktik pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab itu tidaklah sah, dikarenakan penikahan memakai wali semarga tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI oleh karenanya menurut mereka perkawinan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, harus dilakukan ulang agar sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan dalam menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompiladi Hukum Islam.22 6. Skripsi yang berjudul "Tradisi Rimpal Di Kalangan Generasi Muda Suku batak Karo Di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung" sebuah karya Rinaldo Jupen Pinem. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya dua pendapat generasi muda Suku Batak Karo di Kecamatan Tanjung Senang yakni ada yang masih ingin melaksanakan Tradisi Rimpal dan ada yang tidak ingin melaksanakan Tardisi Rimpal. Mayoritas generasi muda Suku Batak Karo masih ingin melaksanakan tradisi Rimpal karena ingin melestarikan tradisi tersebut agar tidak lain yang hilang pada zaman modern ini. Faktor 21Girson Tarigan, "Upacara Adat Cawir Metua Pada Masyarakat Karo Di Kabupaten Langkat: Kajian Semiotik" (Skripsi, Program Sarjana Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, 2012). 22Nazua Dasilva, "Pandangan Tokoh Agama Dikalangan MUI Kabupaten Karo Tentang Menikah Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab" (Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 72.
mempengaruhi Tradisi Rimpal adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor motivasi, atau keinginan.23 7. Jurnal yang berjudul "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak" sebuah karya Tomi Adam Gegana. Hasil dari penelitian ini bahwa adandaya tradisi Mitu dalam pesta pernikahan mengunakan adat batak, Tradisi minuman pelengkap (mitu) merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk menyantap minum-minuman khamar seperti tuak di acara pesta pernikahan. Tradisi minuman pelengkap (mitu) ini dilakukan pada saat berlangsungnya acara pernikahan adat Batak diantaranya acara adat marhata sinamot (membicarakan pemberian mas kawin) dan ulaon unjuk (pesta adat). Para tamu undangan berkumpul sambil menikmati setiap rangkaian prosesi dari acara pernikahan, hal ini dilakukan masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk mempererat kekerabatan dan memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Ditinjau dari "urf, tradisi minuman pelengkap (mitu) dalam pesta pernikahan adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah suatu tradisi yang fasid. Tradisi yang fasid ini adalah tradisi yang tidak boleh dilaksanakan dan seharusnya harus ditinggalkan.24 H. Metodologi Penelitian Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka 23Rinaldo Jupen Pinem, "Tradisi Rimpal Di Kalangan Generasi Muda Suku Batak Karo Di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Program Sarjana Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019), 57. 24 Abdul Qadir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3 No. 1 (2022): 16-30, 15
16 diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian a. Jenis Penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan cara mewawancarai pasangan suami istri yang beradat Batak Karo, mengamati cara-cara melaksanakan upacara adat ata pesta adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.25 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memperoleh datadata dari pasangan suami istri yang beradat Batak Karo. Dalam penyusunan proposal skripsi ini b. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari secara pemaparan komprehensif. Sebagaimana aturan yang ada dalam Hukum Islam dan Hukum Adat serta menjelaskan datadata tersebut yang sesuai dengan pokok masalah. kondisi obyektif masalah, 2. Sumber Data Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama secara 25 Moleong,Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 40.
umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang beradat Batak. Data primer tersebut merupakan data mentah untuk mengetahui alasan masyarakat muslim yang beradat Batak Karo harus melaksankan pesta adat dan dampaknya pada perkawinan masyarakat muslim di Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. b. Sumber Data Sekunder Merupakan sekumpulan data yang akan menompang datadata primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi. 3. Metode Pengumpulan Data a. Riset Lapangan (field 3. Metode Pengumpulan Data a. Riset Lapangan (field untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis diselidiki.26 Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan terhadap data yang diperlukan, untuk pencatatan mempermudah dalam melaksanakan observasi ini terlebih dahulu mengadakan secara kekeluargaan lain takut dan untuk menghindarkan rasa kaku, sebagainya yang dapat menganggu jalannya observasi. 2) Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti research), terhadap fenomena-fenomena 26 Abu Achmad Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 40. 17
18 sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.27 Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mengharuskan melaksanakan pesta adat batak karo dan dampaknya terhadap perkawinan. dari pasangan suami istri 3) Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.28 Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait keharusan melaksanakan pesta adat batak karo dan dampaknya. 4) Narasumber adalah sebagai suatu objek yang dijadikan sebagai sumber informasi guna kepentingan atas suatu kebenaran berita yang dilakukan untuk kepentingan Analisa.29 Narasumber dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pesta adat Batak Karo tersebut di kelurahan perumnas way Kandis kecamatan Tanjung senang bandar Lampung 4. Populasi a. Populasi Populasi merupakan keseluruhan sampel atau keseluruhan subyek dalam penelitian.30 Adapun populasi yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengaruh dan dampaknya pada keharusan melaksanakan pesta adat batak karo. 27 Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127. 28 Sugiono, Metodologi Penelitian,Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 240. 29 Ibid., 215. 30 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 165.
5. Metode Analisis Data Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.31 Dalam hal ini menggunakan metode analisis perbandingan yang mana membandingkan data-data yang ada, serta menitik beratkan pada keharusan pesta adat batak karo dan dampaknya terhadap perkawinan. I. Sistematika Pembahasan Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini ialah : BAB I membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah penelitian ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. BAB II berisi mengenai landasan teori pengertian perkawinan,syarat - syart perkawinan, rukun - rukun perkawinan menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif. BAB III berisi mengenai Objek penelitian yang meliputi Gambaran Umum Kelurahan Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, membahas ritual pemberian mahar kebudayaan Batak Karo. BAB IV mengenai analisis data yang dihasilkan berupa menjawab mengenai alasan masyarakat Batak Karo melaksanakan Pesta Adat, dan analisis Hukum Islam terhadap keharusan melaksanakan pesta Adat Batak Karo. BAB V mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini. 31 Moleong,Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, 190. 19
BAB II LANDASAN TEORI A. Kajian Teori 1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata a. Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkaiwnan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.32 Perkawinan menurut para ahli yaitu menurut Prof. Subekti, S.H., " perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan untuk waktu untuk waktu yang lama." Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. 33 (rumah sah, apabila dilakukan menurut dan agamanya kepercayaannya itu.34 Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.35 Perkawinan merupakan suatu peris-tiwa hukum yang dapat dianggap sakral yang mengakibatkan setiap orang dengan yang menjalani pasangannya, karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang baik dari fisik maupun psikis. Perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap Perkawinan adalah hukum masing-masing terikat seumur hidup 32 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm 33. 33 Ibid., 34. 34 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan 35 Pasal 2 No.1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 21
22 fisik maupun psikis sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, Menurut agama Islam perkawinan adalah sebagian dari perintah Allah yang harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Qur"an surat An-nur ayat 32.36 b. Dasar Hukum Perkawinan Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1). Undang- Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I Tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 36 Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2021): 2.
Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."37 c. Rukun dan Syarat Perkawinan a. Rukun Nikah ada lima yaitu: 1) Mempelai laki-laki, di dalam sebuah perkawinan calon mempelai laki-laki adalah salah satu rukun perkawinan karena laki-laki tersebut merupakan orang yang akan melakukan perkawinan itu. 2) Mempelai sebuah perkawinan calon mempelai perempuan juga merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi. perempuan, di dalam 3) Wali, dalam perkawinan wali merupakan pihak yang menjadi ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, karena itu wali menjadi salah satu rukun dalam perkawinan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak calon mempelai perempuan. Wali nikah sebagai orang yang bertindak melakukan upacara penyerahan (ijab) calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. 4) Dua orang saksi laki-laki, saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi di dalam perkawinan. Akad nikah tanpa saksi maka pernikahnnya tidak sah, karena tujuan adanya saksi adalah untuk berhati-hati jika suatu hari ada salah satu pasangan suami istri yang menolak dan tidak mengakui perkawinan tersebut. Saksi dalam akad nikah harus 2 orang. 37 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 23
24 5) Ijab dan qabul, ijab dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkap adanya keinginan terjadinya akad baiak salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. 38 Barat (KUHPer) antara lain: 1) Berlaku asas moogami (Pasal 27 KUHPer). 2) Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara 5) Ijab dan qabul, ijab dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkap adanya keinginan terjadinya akad baiak salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. 38 Barat (KUHPer) antara lain: 1) Berlaku asas moogami (Pasal 27 KUHPer). 2) Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHPer). 3) Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPer). 4) Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUHPer). 5) Anak-anak harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPer). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini: a) Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUHPer). yang belum dewasa b) Jika kedua orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek- nenek, baik pihak ayah maupun pihakibu, 38 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan.
25 sedangkan diperlukan (Pasal 37 KUHPer). izin wali masih pula tetap c) Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya. Harus ada izin dari wali pengawas. Jika di antara orang-orang terdapat yang harus memberi perbedaan pendapat, maka Pengadilan atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUHPer). izin itu d) Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa, tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 40 KUHPer). e) Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun, masih juga diperlakukan izin kawin dari orangtuanya. Tetapi apabila mereka tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim (Pasal 42 KUHPer). 6) Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUHPer).39 d. Tujuan Perkawinan Di dalam Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagimana penjelasan Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan 39 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, 36-37.
26 agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan untuk adalah perkawinan menurut kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat periental (ke-orangtua-an).40 pandangan 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam a. Pengertian Perkawinan Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 41 Perkawinan dalam Islam secara harfiyah adalah bersenggama atau bercampur. Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti itu persetubuhan. Dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan perjanjian hukum untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan 40 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan. 41 Pasal 2, Pasal 3 Dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Tentang Perkawinan.
perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.42 Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah. b. Dasar Hukum Perkawinan Di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warrahmah" Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan." Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan),dan Rahmah (kasih sayang). Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya. Tidak hanya 42 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 130. 27
28 semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang sudah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.43 Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut. Surah Ar-Rum ayat 21 : pembentukan keluarga. Perkawinan
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah isteri-isteri dari Dia menciptakan untukmu jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." rasa kasih dan Surah An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa:
43 Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga Tentang Keluarga Yang Sakinah (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3.
Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." c. Rukun dan Syarat Perkawinan a. Syarat mempelai : Tidak ada hubungan mahram dengan calon isteri, kemauan sendiri (merdeka), jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ihram laki-laki, yakni b. Syarat mempelai perempuan, yakni : Tidak ada halngan syar"i, tidak berstatus punya suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri (merdeka), jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ihram. c. Syarat wali, yakni : Laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ibadah ihram. d. Syarat saksi, yakni : Laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak terpaksa, tidak sedang ibadah ihram, faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul e. Syarat ijab qabul, yakni : Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. (dengan syarat yang ketat, keduanya harus mumayyiz, satu majlis, ijab qabul dilangsungkan dalam kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Misal : seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A, ijab dan qabul 29
30 dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan tertulis didalam Bab II, yaitu: Pasal 2 Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2). Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 5 (1). Agar Pasal 6 (1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. 16 (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3). Pasal 7
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian: b. Hilangnya Akta Nikah c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian d. terjadisebelum Adanyan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4). Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. perkawinan yang Pasal 8 Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. 17 Pasal 9 (1). Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2). Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Syarat- syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Rahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 31
32 a. Syarat perkawinan bersifat materiil disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ijin dari ada penyimpangan harus ada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 18 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. b. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UUP Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Setiap orang yang akan melangsungkan memberitahukan harus 6. Bagi seorang wanita perkawinan
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana dilangsungkan, perkawinan 10 dilakukan hari sebelum dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5) itu akan sekurang-kurangnya perkawinan 2. Setelah diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7). syarat-syarat 3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: 19 Nama, dan agama, pekerjaan calon pengantin.hari tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9). pekerjaan, umur, 4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum dan masing-masing kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13). agamanya 33
34 d. Tujuan Perkawinan Menurut hukum Islam tujuan Perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur. Dan menurut hukum Islam pula ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk mmbentuk keluarga dan memelihara serta menuruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.44 3. Perkawinan Menurut Hukum Adat a. Pengertian Perkawinan Perkawinan menurut hukum Adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggan", jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan juga anak, hak dan kewajiban orang menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti "perikatan adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. "perikatan adat" dan tua, tetapi Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara- 44 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.
saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.45 Arti perkawinan bagi hukum adat bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja melainkan peristiwa penting juga bagi para arwah-arwah leluhur mereka yang telah tiada. Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini pun telah ada sejak perkawinan belum terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak"( hubungan anak-anak) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-isteri).46 Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan "rasan tuha" (hubungan keluarga dari calon suami istri). Perkawinan dapat dibentuk dan bersistem antara lain:47 a. Perkawinan jujur yaitu pelamaran di lakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami. b. Perkawinan semanda yaitu pelamaran dilakukan oleh setelah suami mengikuti kedudukan dan pihak wanita perkawinan kediaman istri. terhadap laki-laki dan c. Perkawinan "perda cocok" yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita dan kemudian bebas kedua setelah perkawinan suami-istri 45 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 47. 46 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8. 47 Ibid., 8-10. 35
36 menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan keluarga yang telah maju. b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Tujuan peerkawinan menurut hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan,keibuan, atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan, ini menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan.48 c. Asas-asas Perkawinan Asas perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasn umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. a. Asas-asas dan prinsip-prinsip menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut : 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan dapat kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. perkawinan di dalam 2) Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini dinyatakan, bahwa tentang Perkawinan sah bilamana adalah suatu perkawinan 48 Ibid., 21-22.
dilakukan menurut hukum masing-masing itu dan di agamanya dan kepercayaannya samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku. peraturan-peraturan 3) Monogami, undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dana agama dari bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapt beristeri lebih dari seorang. Tetapi hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPer berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUHPer. KUHPer memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (Pasal 26 KUHPer). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/syarat hukum dari KUHPer. KUHPer tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUHPer, di mana uapacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Di dalam KUHPer, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.49 perkawinan ini menganut b. Beberapa asas hukum perkawinan menurut hukum adat yakni : 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 49 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, 36. 37
38 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria isteri yang ditentukan dengan beberapa wanita sebagai kedudukannya menurut hukum adat setempat. masing-masing 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggotra kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami isteri yang tidak diakui masyarakat adat. 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur izin perkawinan orangtua/keluarga dan kerabat. berdasarkan harus 6) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak. 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan isteri yang bukan ibu rumah tangga. Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan agar masyarakat adat akan dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan undang-undang tersebut.50 50 Zuhraini, Serba-Serbi Hukum Adat, 51-52.
d. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Dalam masyarakat hukum adat terdapat 3 (tiga) sistem perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat Indonesia asli : a. Sistem Endogami Sistem ini hanya memperbolehkan seorang menikah dengan orang-orang dari keluarganya sendiri, contoh di daerah Toraja. b. Sistem Eksogami Dalam sistem ini seseorang hanya diperbolehkan melakukan suatu perkawinan dengan orang lain dari luar suku keluarganya, contoh adat pada masyarakat Lampung, Batak. c. Sistem Eleutherogami Dalam sistem perkawinan ini tidak ada larangan seperti kedua itu eleutherogami banyak terdapat pada masyarakat Indonesia.51 larangan di atas, oleh sebab e. Bentuk-bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Diketahui bersama susuna masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat Patrilineal, Matrilineal, Parental, dan Campuran. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, di antaranya bentuk "Perkawinan jujur", "Perkawinan semenda", "Perkawinan bebas (mandiri)", dan "Perkawinan campuran". a. Perkawinan Jujur Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan sejumlah uang atau barang dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri. Dengan diterimanya uang atau barang juju oleh pihak calon 51 Muhammad Bushar, Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar (Jakarta: Paradya Paramita, 2003), 24-28. 39
40 isteri, berarti setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka isteri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat aslanya, kemudian masuk pada lingkungan kerabat suaminya untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang dilahirkannya akan masuk kedalam lingkungan kerabat bapaknya. Bentuk perkawinan semacam ini kebanyakan terdapat pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan bapak (patrilineal). Bentuk-bentuk perkawinan jujur ini terdapat dua variasi, seperti: Perkawinan ganti suami, Perkawinan ganti isteri, Perkawinan mengabdi, Perkawinan ambil beri dan Perkawinan ambil anak. Perlu diingat bahwa "jujur" merupakan suatu sistem perkawinan transaksi masyarakat istilah Berbagai dipergunakan oleh masyarakat adat terhadap istilah jujur itu sendiri , di Tapanili disebut "jujuran, Runjuk, Unjung, Sinamot, Pangoli, dan Boli, Tuhor". Di daerah Maluku disebut "wilin", di daerah Bali disebut "Patunkuluh" dan di daerah Timor disebut "Belis".52 tunai di dalam patrilineal. b. Perkawinan Semanda Adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabat sendiri. Bentuk perkawinan semanda ini banyak dijumpai di daerah yang menarik garis keturunan keibuan. Dilihat dari kedudukan hukum suami-isteri dalam perkawinan semanda, maka perkawinan semanda itu antara lain terdapat macam- isteri. Setelah terjadinya 52 Zuhraini, Serba-Serbi Hukum Adat, 52.
41 macam lepas, ; Semanda raja-raja, Semanda Semanda nunggu, Semanda anak dagang dan Semanda ngangkit.53 c. Perkawinan Campuran Perkawinan campuran dalam hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Sebagai misal; "Perkawinan antara pria masyarakat adat Lampung dengan seorang wanita masyarakat adat Jawa" . 54 Berbeda dengan pengertian perkawinan campuran yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegraan Indonesia". d. Perkawinan Tanpa Lamaran (Kawin Lari atau Sebambangan) Perkawinan tanpa lamaran biasanya terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis, atau Makassar, dan Maluku. Di daerah tersebut walaupun kawin lari merupakam pelanggaran adat namun dibenarkan dengan cara terdapat penyelesaiannya. Sistem perkawinan lari dibedakan atas "Kawin lari paksaan". Perkawinan lari bersama adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis, cara melakukan berlarian catatan tata tertib lari bersama" dan "Kawin 53 Ibid., 53. 54 Ibid., 57.
42 tersebut yaitu si bujang sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam- diam di ambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya. Dan perkawinan lari paksaan yaitu perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan, atau menggunakan kekerasan, tidak dengan persetujuan si gadis, dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan.55 Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.56 Arti perkawinan bagi hukum adat bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja melainkan peristiwa penting juga bagi para arwah-arwah leluhur mereka yang telah tiada. Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini pun telah ada sejak perkawinan belum terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak"( hubungan anak-anak) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-isteri). ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan Hal 55 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 73. 56 Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.) 26.
hanya saling sebatas urusan antar pribadi yang mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Menurut Iman Sudiyat, Perkawinan adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada susunan masyarakat yang bersangkutan.57 Kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang dalam pergaulan hidup.58 Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang tidak tertulis dan didalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum yang terdapat pada suat individu dengan individu lainnya, misalnya pada ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu, dan sebagainya.59 Didalam masyarakat hukum adat, kita mengenal tiga sistem kekerabatan yaitu, sistem kekerabatan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal. a. Sistem kekerabatan parental Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Dalam sistem kekerabatan ini kedua orangtua kerabat ayah maupun kerabat ibu berlaku peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Sistem ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, baik secara langsung oleh perkawinannya sendiri maupun secara tidak lansung oleh perkawinan secara tidak lansung oleh perkawinan sanak kandungnya. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat Aceh, Jawa, Bugis dan Makassar. b. Sistem Kekerabatan Matrilineal Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu sehingga menimbulkan penting dipandang sangat 57 Trianto & Titik Triwulan Tutik, Perkawinan Adat Wulagiri Suku Tengger (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 12. 58 Bushar, Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar, 118. 59 Ibid., 120. 43
44 hubungan pergaulan kekeluargaan yang sangat dekat. Sistem ini umunya dianut oleh masyarakat Minangkabau. c. Sistem kekerabatan Patrilineal Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem kekerabatan ini keturunan dari pihak ayah (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak, seperti pada masyarakat Gayo, Alas, Sumatera Selatan dan Batak.60 4. Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam a. Definisi Adat Istiadat ('Urf) Kata "urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah "urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. "urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai "urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tidak bisa dikategorikan sebagai "urf. Artinya, "urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. tradisi sekelompok masyarakat, Sedangkan makna "urf menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang 60 Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 26.
biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Dengan demikian, "urf itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka "urf berbeda dengan ijma" karena ijma" merupakan tradisi dari kesepakan mujtahid secara khusus. Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu "urf dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian 'urf di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. b. Macam-Macam Adat ('Urf) 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, "urf ada dua macam: a) "Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contoh dalam penelitian ini jika pasangan suami istri tidak suami masih melakukan pesta adat maka dianggap bujang, walaupun sudah sah secara agama perkataan ini lah yang dipercaya para leluhur dan dipercaya oleh masyarakat adat. b) "Urf fi"li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil tanpa adanya rokok diantara sesama teman 45
46 366-368 ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, "urf dibagi menjadi dua macam: a) "Adah atau "urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. b) "Adah atau "urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu tidak berlaku di tertentu atau pada waktu sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak. dari ibu 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, "urf terbagi menjadi dua macam yaitu: a) "Urf Shahih atau "adah Shahih, yaitu "ādah yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. b) "Urf fasid atau "adah fasid, yaitu "adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).61 c. Syarat-Syarat 'Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara" apabila memenuhi syarat sebagau beriku: 61 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
1) "Urf mengandung kemaslahatan yang logis. 2) "Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan Lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. 3) "Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan 4) Tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan dan termasuk di tidak akan memberi kesempitan dan tidak menghilangkan kemaslahatan dalamnya kesulitan.62 d. Tehnik Penempatan Hukum dengan Jalan 'Urf Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa "urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan "urf peneliti menggunakan dua cara: 1) Pertentangan tersebut "urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila pertentangan"urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka "urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. "urf seperti tidak dapat diterima.63 ini tidak berlaku dan 2) Pertentangan "urf dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitanya pertentangan antara "urf dengan nash yang bersifat umum apabila "urf telah 62 Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 103 63 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih I (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 144 47
48 ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara "urf al-lafdzi dengan"urf al- "amali. Pertama, apabila "urf tersebut adalah "urf al- lafdzi maka "urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas "urf al-lafdzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh "urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.64 Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna "urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ia ia memakan ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut "urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara" ikan itu termasuk daging. ternyata ikan, maka Dalam hal ini, pengertian "urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara" sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah "urf. Kedua, apabila "urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah "urf al-"amali, maka terdapat perbedaan pendapat tentang kehujahanya. Menurut ulama" ulama Hanafiyah, apabila"urf al-"amali itu bersifat umum, maka "urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulma mazab Syafi"iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah "urf qauli bukan "urf amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah 64 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). 398
Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas "urf al-"amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. 3) "Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan "urf tersebut setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa "urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat "amali, sekalipun "urf tidak dapat diajadikan dalil penetapan hukum syara", karena keberadaan "urf ini mucul ketika nash syara" telah menetukan hukum secara umum.65 Apabila suatu "urf terbentuk itu bersifat umum, 5. Walimatul 'Urs dalam Hukum Islam a. Pengertian Walimatul 'Urs Walimah (ةميلولا( (artinya al-jam"u= kumpul, sebab antara suami dan isrti berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.66 Walimah (ةميلولا) (berasal dari bahasa arab (ميلولا) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.67 Secara terminologi walimatul "urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. dalam fiqh Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul 65 Ibid. 145 66 Sohari Sahrani Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 131 67 Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW (Metro: STAIN Jura Siwo Metro, 2015). 88 49
50 68 148 peresmian pengertian "ursy, tujuannya untuk memberitahukan perkawinan yang kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Menurut Imam Syafi"i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagian yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.68 yang mengandung dengan mengundang seseorang) Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan. Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul "Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima"). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.69 b. Dasar Hukum Walimatul 'Urs Dan Pandangan Uama Mazhab Tentang Walimah Hukum walimatul "urs untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban 68 Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Ahyar, Juz II (Semarang: Toha Putra, n.d.). 69 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Muha (Bandung: PT Al-Ma"arif, 1982).
untuk mendatangi undangan walimah tersebut.70 Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdurahman bin Auf ra. ketika ia telah memberitahu kepada Nabi kalau ia telah menikah berdasarkan kepada sabda beliau: اَم ِهِئاَسِن ْنِم ٍء ْيَش ىَلَع ص ُّيِبَّنلا َمَل ْوَا اَم :َلاَق ٍسَنَا ْنَع .ٍةاَشِب َمَل ْوَا ، َبَنْيَز ىَلَع َمَل ْوَا ( )ا Artinya: "Dari Anas, ia bekata "Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri- istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)71 ملسم و ىراخبلا و دمح ِضْعَب ىَلَع ص ُّيِبَّنلا َمَل ْوَا : ْتَلاَق اَهَّنَا َتَبْيَش ِتْنِب َتَّيِفَص ْنَع .ٍرْيِعَش ْنِم ِنْيَّدُمِب ِهِئاَسِن ىراخبلا Artinya: "Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, atas istrinya ( ) "Nabi (pernikahannya) dengan dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari) SAW mengadakan walimah sebagian tersebut diatas menunjukan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Beberapa hadits c. Pelaksanaan Walimatul 'Urs Pada masa Rasulullah SAW beliau selalu melakukan walimatul urs setelah pelaksanaan akad nikah 70 Siti Zulaikha, Fiqih Munakahah 1 (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015). 97 71 Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011). 482 51
52 dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan walimatul "urs. Rasulullah SAW memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatur "urs. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan walimatul "urs tersebut. Dengan demikian pelaksanaan walimatul "urs adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki tidak dibebani untuk mengadakan atau perempuan walimatul "urs anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.72 Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya. Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama"ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga (gendang) waktu alat kesenian untuk memukul pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan. Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam. d. Hukum Menghadiri UndanganWalimatul 'Urs Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang 72 Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW. 91
53 yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:73 1) Tidak ada udzur syar"i 2) Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar 3) Tidak membedakan kaya dan miskin. Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada tetapi juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi"i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya. Secara rinci, undangan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:74 1) Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat. 2) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang itu wajib didatangi kaya saja, sedangkan orang miskin tidak 3) Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati. 4) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah) 5) Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal) 6) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan. 7) Tidak diselenggarakan kemungkarandan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya. 73 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. 133 74 Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam. 430
54 8) Yang diundang tidak ada unsur syara" jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh.75 Memperhatikan syarat-syarat tersebut, 75 Ibnu hajar As Qolani, Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). 493
DAFTAR PUSTAKA Abdul Qadir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." Indonesian Journal of Civil and (2022): 16-30. Islamic Family Law Vol. 3, no. 1 Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004. Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." Al-"Adalah Vol. XII, no. 4 (1982): 807-26. Anggun, Devitha. (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019., n.d. Antomi Saregar dkk. Pedoman Penulisan Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018. Bakri, Sidi Nazar. Kunci Keutuhan Rumah Tangga Tentang Keluarga Yang Sakinah. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993. Bangun, Payung. Kebudayaan Batak Dalam Koentjaraningrat (Ed), Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1995. Bangun, Tridah. Manusia Batal Karo. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986. Bukido, Rosdalina. Hukum Adat. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017. Bushar, Muhammad. Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Paradya Paramita, 2003. Butar-Butar, Ika Sapriyanti. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. Cholid Narbuko, Abu Achmad. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. Dasilva, Nazua. "Pandangan Tokoh Agama Dikalangan MUI Kabupaten Karo Tentang Menikah Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab." Skripsi: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. 89
90 Gazalba, Sidi. Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi. Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Gintings, E.P. Religi Karo: Membaca Religi Karo Dengan Mata Yang Baru. Kabanjahe: Abdi Karya, 1999. Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2007. Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001. Kelana, Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 5, no. No. 1 (2021): 2. Koentjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. Cet. VIII. Jakarta: Gramedia, 1997. Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Moeraxa, Dada. Sejarah Kebudayaan Sumatera. Medan: Fa. Hasmar, 1974. Moleong,Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Nasruddin. Fiqh Munakhat. Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015. Neuman, J.H. Sedjarah Batal Karo: Sebuah Sumbangan. Djakarta: Bhatara, 1972. Nur, Djamaan. Fiqh Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.). Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan (n.d.). Pasal 2, pasal 3 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Tentang Perkawinan (n.d.).
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.). Pasal 2 No.1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). Peranginangin, Martin L. Orang Karo Diantara Orang Batak: Catatan-Catatan Penting Tentang Eksistensi Masyarakat Karo. Jakarta: Pustaka Sora Mido, 2004. Pinem, Rinaldo Jupen. "Tradisi Rimpal Di Kalangan Generasi Muda Suku Batak Karo Di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Ilmu Pendidikan Lampung." Skripsi: Program Sarjana Universitas Lampung, 2019. Prinst, Darwins. Adat Karo. Medan: Bina Media Perintis, 2004. Purwadi. Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Putro, Brahma. Sejarah Karo Dari Zaman Ke Zaman. Medan: Ulih Saber, 1981. Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2008. Sembiring Yohanes Ferdianta, (Masyarakat),"Keharusan Pesta Adat Batak Karo," Wawancara Dengan Penulis, November 23, 2019. Schact, Joseph. Pengantar Hukum Islam. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2010. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2016. Simanjuntak, Bungaran Antonius. Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Sinuhaji, Minah. "Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisataan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo". Skripsi: Program S1 Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2013. Sinuhaji, Wara. "Aktifitas Ekonomi Dan Perkembangan Enterpreneurship Masyarakat Karo Pasca Revolusi Di 91
92 Sumatera Utara 1950-1965." Tesis: Magister Uiversitas Inddonesia, 1997. Sugiono. Metodologi Penelitian,Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018. Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. Tarigan, Elfrida Ekasuma. "Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo Di Dusun Tongkoh, Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat". Skripsi: Institut Universitas Sumatera Utara, 2018. Tarigan, Girson. "Upacara Adat Cawir Metua Pada Masyarakat Karo Di Kabupaten Langkat: Kajian Semiotik,." Skripsi: Program Sarjana Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, 2012. Tarigan, Sarjana. Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernism. Medan: TTp, 2008. Tutik, Trianto & Titik Triwulan. Perkawinan Adat Wulagiri Suku Tengger. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. Wulansari, C. Dewi. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. Zuhraini. Serba-Serbi Hukum Adat. Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2017.