ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 STRATEGI DALAM PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO PADA MASYARAKAT TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO PORONG-SIDOARJO JAWA TIMUR Dhesta Mey Intakhiya 1, Ulfah Primurdiani Santoso 2, Dyah Mutiarin 3 Universitas Gadjah Mada, Indonesia 1, 2,3 E-mail: dhestamey96@mail.ugm.ac.id ABSTRAK Artikel ini mengangkat upaya strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo dan dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat korban kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Pemerintah telah berusaha melakukan berbagai usaha dalam memperbaiki dan membangun kembali asset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban dari semburan lumpur lapindo. Bencana lumpur lapindo ini mengakibatkan dampak yang begitu besar dalam merubah tatanan masyarakat dari mulai sistem sosial, struktur sosial, sampai ekonomi dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data yang diperoleh yaitu data sekunder berupa arsip, foto, dokumen, literature, sumber tertulis, dan sebagainya. Kemudian digunakan pula aplikasi NVivo yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif serta metodenya yang digunakan kualitatif maupun kuantitatif dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien. Strategi penanganan korban lumpur lapindo sampai sekarang masih kurang baik dari segi sosial, ekonomi dan dari segi lainnya karena tidak ada penanganan dari pemerintah yang menunjang kebutuhan dari segi pengganti mata pencarian dan bantuan-bantuan lainnya terhadap korban lumpur lapindo, dan juga masalah ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Kata Kunci: Strategi, Relokasi, Dampak, Lumpur lapindo, Nvivo. ABSTRACT This article discusses the strategic efforts in handling the Lapindo mudflow case and the impact caused by the community victims of the Lapindo mudflow case that occurred in Porong Sidoarjo, East Java. The government has tried to make various efforts to repair and rebuild assets to meet the needs of the victims of the Lapindo mudflow. The Lapindo mud disaster caused a huge impact in changing the social order, from the social system, social structure, to the economy and so on. This study uses a qualitative approach with case study methods and the data obtained are secondary data in the form of archives, photos, documents, literature, written sources, and so on. Then the NVivo application is also used which can answer the needs of qualitative researchers and the methods used are qualitative and quantitative in managing and analyzing data effectively and efficiently. The strategy for handling the victims of the Lapindo mudflow is still not good in terms of social, Halaman | 565
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 economic and other aspects because there is no handling from the government that supports the needs in terms of substituting livelihoods and other assistance for victims of the Lapindo mudflow, as well as the problem of compensation provided and not in accordance with the agreement at the beginning and there is a delay in payment. Keywords: Strategy, Relocation, Impact, Lapindo Mud, Nvivo. PENDAHULUAN Pada dasarnya, industri minyak dan gas (migas), seperti halnya industri tambang yang lainnya tergolong dalam "industri berbahaya" beresiko tinggi dan oleh tidak boleh diselenggarakan secara sembarangan. Pemerintah dan pihak PT. LBI diduga telah melakukan dominasi terhadap pengelolaan Sumberdaya migas dan mengakibatkan bencana lumpur lapindo sehingga memunculkan kesengsaraan pada masyarakat sekitar. Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan pada kerusakan lingkungan dan hal negative lainnya (Hidayah, 1969). sebab itu terjadinya akan berimbas lumpur tinggal. Lokasi lapindo hanya berjarak 150 - 500 meter dari pemukiman warga (Elika et al., 2017). semburan semburan Penyebab lumpur panas ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Banyak dugaan mengenai fenomena bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong ini. Dugaan pertama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dua hari sebelum bencana ini terjadi dan adapula pandangan bahwa bencana ini disebabkan keteledoran manusia saat proses pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas. adanya Lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas lokasi pengeboran PT. Lapindo di Brantas Porong di Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 26 Mei 2006 hingga saat ini. Semburan lumpur panas ini selama menyebabkan beberapa tergenangnya kawasan pemukiman warga, serta mempengaruhi aktifitas perekonomian di daerah yang terkena dampak lumpur lapindo tersebut. Banjir lumpur panas ini juga memaksa ratusan ribu warga tempat kehilangan pekerjaan dan bulan lahan pertanian, Menurut Kepala Desa Porong, dampak yang terjadi karna lumpur ini mengakibatkan warga lapindo dan kehilangan mata pencarian tidak mengalami nasib yang jelas. dan DPR Kebijakan pemerintah justru ini terhadap masalah serius mengabaikan korban- korban yang terkena dampak lumpur lapindo. Penyelesaian permasalahan lumpur lapindo belum terselesaikan hingga saat ini dan penanganan warga yang terkena dampak semburan lumpur lapindo ini belum juga menemukan titik terang. Kebijakan pemerintah terhadap korban lumpur lapindo diatur dalam peraturan presiden (perpres) No 14 kepentingan Halaman | 566
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 badan tahun penanggulangan lumpur pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta wilayah yang terkena dampak lumpur lapindo dibebankan kepada pemerintah. Kemudian peraturan ini pada tanggal 2 Maret 2017 diubah menjadi Perpres No 21. Sementara itu, dari pihak lapindo melakukan ganti rugi untuk warga yang ada di dalam peta. Padahal area yang terkena semburan lumpur lapindo terus meluas hingga saat ini. Sehingga lebih dari 40 ribu jiwa yang lahan dan tempat tinggalnya terendam lumpur dianggap sudah diluar tanggung jawab pihak Lapindo karena area mereka berada diluar area peta dalam peraturan presiden tersebut (Iftita & Zurinani, 2018). 2007 tentang lapindo tentunya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, tersebut terhambatnya membuat ketidaknyamanan masyarakat kesehariannya. dalam aktivitas juga ini lumpur Lapindo Bencana menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban yang lokasi merupakan warga di sekitar terjadinya peristiwa lumpur panas tersebut. Bentuk ketidakadilan ini bukan terkait dengan permasalahan hanya ganti rugi maupun relokasi tetapi juga aspek, dampak aspek diantaranya ekonomi, asspek kesehatan, aspek psikologis dan lain sebagainya (Akbar, 2007). Semburan lumpur aktivitas berbagai dari aspek sosial, Dari aspek psikologis korban yang terkena dampak lumpur juga harus terlibat konflik dengan PT. Lapindo Brantas, pemerintah, warga desa, bahkan pada mereka yang bukan korban lumpur Lapindo ini. Situasi konflik yang berlapis-lapis ini dengan adanya persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, menyebabkan banyak korban lumpur Lapindo yang tidak siap mental mudah terjebak dalam tekanan psikologis yang terjadinya penurunan menyebabkan kualitas kesehatan bahkan sampai terjadinya kematian (Arifin et al., 2006). Dengan adanya dampak tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu lumpur ditinjau ulang agar kasus Lapindo ini dapat diselesaikan secara lebih adil. Pertama, pemerintah harus terlebih dahulu berani meninjau ulang bahwa keyakinannya terhadap semburan ini lumpur disebabkan oleh peristiwa bencana adanya yang menjadikan alam, beberapa justru yang membebaskan secara perlahan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus itu. Pihak yang seharusnya bertanggung kasus jawab pada tersebut lumpur Lapindo semburan merupakan putusan yang kurang baik bagi pengelolaan industri tambang di Indonesia. Lapindo regulasi harus meninjau yang mereduksi persoalan ganti rugi bagi korban lumpur yang bukan hanya sekedar persoalan jual-beli asset korban lumpur. Pemerintahan dalam skema ganti rugi harus memasukkan persoalan Kedua, pemerintah kembali regulasi Halaman | 567
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kedua hal kerusakan tersebut tidak ditinjau ulang kembali, maka penyelesaian kasus apapun lumpur Lapindo model dipastikan tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan pada korban lumpur Lapindo, bahkan akan menjadi insiden buruk bagi penyelesaian kecelakaan industri tambang ke depannya. jika penerimaan uang dari penjualan tanah dan bangunan milik mereka. Karena Lapindo surat keterangan tanah yang dimiliki oleh sebagian warga nya, mereka pun berusaha menemui dan meminta dukungan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang merupakan Gubernur saat itu untuk kemudahan mendapatkan sertifikat tanah dari BPN Jawa Timur (Azhar, n.d.) tidak mengakui proses hanya Tidak penanggulangan penanganan dan lumpur Lapindo terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak layaknya kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen dengan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu yang dapat tergelincir suatu saat, sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi yang tidak lekas diberikan oleh pemerintah. Disamping itu aspek pembangunan berkelanjutan juga harus ditingkatkan karena aspek tersebut merupakan konsep yang memajukan dalam meningkatkan faktor sosial dan perlindungan ekonomi, lingkungan bertujuan agar terhadap saling memperkuat satu sama lain (Saleh, 2019). itu ini juga Masyarakat yang terkena dampak lumpur juga merencanakan agenda relokasi bersama, tidak tinggal di tempat yang terpisah- pisah tapi secara kolektif akan membeli sepetak lahan dan berencana tinggal tersebut. Untuk bersama di membeli lahan yang cukup luas untuk menampung warga yang terkena lumpur, mereka membutuhkan uang yang banyak, sehingga mengharapkan Lapindo pun lahan Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, studi ini bertujuan dalam untuk membuat penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo- Porong, Sidoarjo beserta dinamika yang berkembang proses penyelesaiannya. strategi dalam KAJIAN PUSTAKA Kajian pustaka pada riset ini ialah keterkaitan antara riset yang hendak dilaksanakan dengan riset yang sempat dicoba. Kajian pustaka dicoba buat menjauhi terdapatnya kesamaan riset dengan riset yang telah terdapat. Oleh sebab itu, periset butuh menyajikan sebagian kajian pustaka dari penelitian- tadinya. Rujukan yang penelitian digunakan dalam riset ini memakai riset yang mempunyai fokus seragam dalam terdapat literatur kepustakaan yang semacam buku, jurnal ataupun hasil riset terdahulu serta teori- teori spesial yang terpaut dengan strategi penindakan lumpur lapindo, akibat lumpur lapindo, serta relokasi aset. Riset dari (Arifin et al., 2006)yang lapindo: bertajuk" Lumpur panas Halaman | 568
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 lahirnya subyek dan pergantian sosial" dalam dkk menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam riset ini pula berupaya menarangkan, menyelidiki serta mendeskripsikan guna menguasai secara holistik upaya- upaya apa saja luapan yang dicoba warga korban lumpur lapindo selaku subyek sosial dalam menghasilkan pergantian sosial tata sosial baru guna mewujudkan selaku makhluk sosial. Metode pengumpulan informasi pada riset ini memakai metode observasi, wawancara, serta riset dokumen. riset ini Arifin, Berikutnya riset (Elika et al., bertajuk" Musibah Sosial 2017) Permasalahan Lumpur Pt. Lapindo Brantas Jawa Timur" berupaya mengupas Permasalahan Lapindo tidak cuma selaku musibah raga, namun selaku bencana sosial. Jurnal ini disusun bersumber pada sebagian data yang diperoleh, dalam rangka menggali, baik besar ataupun rendah pada aspek ekonomi- politik dari Permasalahan Lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Sidoarjo, ini menghasilkan kalau lenyap akibat ruang publik yang semburan lumpur telah memunculkan kehancuran zona sosial yang berujung pada bencana sosial- politik yang serius. Fakta- telah menimbulkan respon multidimensi elit( rakyat( politik politik besar) dan rendah). Sehabis itu metode yang digunakan dalam proses studi ini ialah literatur, yakni dalam proses studi sumber- penghimpunan data dan Riset kenyataan tersebut sumber yang berhubungan dengan topik yang dikaji didapat periset melalui berbagai sumber yakni semacam jurnal, buku, dokumentasi, internet, maupun pustaka. (Hidayah, 1969) melaksanakan riset judul" Kebijakan Penanggulangan Musibah di Masa Otonomi Wilayah( Kajian Terhadap Penindakan Permasalahan Luapan Lumpur Lapindo Brantas)" Riset ini menguraikan dinamika kebijakan penanggulangan musibah di wilayah pada masa otonomi wilayah. Bersumber pada kenyataan di lapangan, belum besar wilayah sebagian yang pemahaman mempunyai mencukupi buat mengarusutamakan pengurangan pada efek musibah dalam perencanaan kebijakan itu pembangunannya. dalam terdapatnya pengintegrasian sebab kompleksitasnya kebijakan yang wajib di sinergikan. Setelah itu riset ini memakai tata cara hukum normatif. dengan tentang Setelah Kesusahan kebijakan Juniati, 2011) melaksanakan riset menimpa" Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Musibah Lumpur Lapindo". Pada riset ini mangulas kalau Permasalahan ini cuma salah satu permasalahan, dari permasalahan di bidang hukum area yang menimbulkan musibah untuk warga Indonesia. Setelah itu riset ini regulasi pada Undang- mangulas Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada dikala pengaturan musibah menimpa pengelolaan area diatur dalam (Minanda & ini terjalin, Halaman | 569
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Undang- Undang No 23 Tahun 1997. Dari mari timbulah persoalan oleh periset apakah syarat yang terdapat telah konstitusional mencerminkan hak gimana serta korban musibah? implementasinya di lapangan? Dan gimana dengan penegakan hukumnya?. Yang terakhir yakni riset (Iftita & Zurinani, 2018) "Penyintas di Lumpur Tanpa Batasan: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Warga Terdampak Bencana Lumpur Lapindo" tersebut mangulas menimpa upaya pemulihan ekonomi warga yang terserang akibat lumpur Lapindo serta relokasi desa terhadap musibah di Renokenongo. Informasi dalam penilitian ini diambil dengan memakai tata cara etnografi. Hasil riset pada riset ini menjelaskan upaya pemulihan dari segi sosial- ekonomi yang sepanjang ini dicoba warga Renokenongo sampai kehidupan mereka kembali pulih. Pemulihan sosial- ekonomi yang dicoba merupakan dengan menggunakan 4 tipe sumber energi pemulihan yang terdapat ialah sumber energi manusia, sumber energi ekonomi, sumber energi sosial, serta sumber energi politik. Keberhasilan pemulihan tersebut tidak lepas dari keahlian akses sumber energi yang mereka miliki. Riset riset tiap terdahulu mempunyai fokus serta lokus riset yang berbeda serta pula tinjauan pustaka yang dipaparkan penulis diatas mempunyai khasiat baik teoritis serta instan dalam kajian pakar ilmu yang berbeda- berbeda pula. tiap- METODE Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet maupun pustaka mengenai bagaimana cara menangani masyarakat terdampak oleh bencana lumpur lapindo di Sidoarjo tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Emzir, 2012) Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian. pertimbangan kualitatif. penggunaan Pertama, cocok digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan yang diajukan. Kemudian kedua, pendekatan kualitatif dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai relevan, dan makna, kenyataan yang sulit diketahui atau dipahami. Beberapa pendekatan pendekatan ini fakta yang ini menggunakan aplikasi Nvivo yang merupakan dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dapat menggunakan kualitatif dan kuantitatif dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien. Nvivo juga dapat memperkuat dan relibilitas penelitian kualitatif serta sangat powerfull untuk melakukan Dalam penelitian aplikasi yang dan metodenya validitas Halaman | 570
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 analisis data digital maupun non digital. Dalam penelitian ini instrumen utama analisis adalah kualitatif dan Nvivo hanya untuk menyajikan data-data mentah yang telah terorganisir sesuai dengan kebutuhan peneliti. Melalui aplikasi Nvivo ini, peneliti dapat melakukan koding data secara manual atau otomatis, menentukan tema dan subtema berdasarkan data, membuat semua data keterangan terhadap demografis partisipan, melakukan analisis isi teks dengan Text Search Query, melakukan analisis hubungan, mengetahui dengan cepat kata-kata utama yang paling sering muncul dalam data melalui Word Frequency Query; dan juga mempresentasikan hasil analisis data dalam bentuk grafik, tema diagram berdasarkan latar belakang partisipan, diagram pohon, memasukkan artikel referensi, serta catatan anotasi bibliografi. perbandingan lapangan, HASIL DAN PEMBAHASAN lapindo menyebabkan beberapa ketimpangan pendapat dari kronologi penyebab terjadinya aliran lumpur panas tersebut, dimulai dari asumsi awal bahwa hal ini disebabkan prosedur pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. hingga akhirnya diakui sebagai bencana nasional berdasarkan dari pengamatan para ilmuwan dan peraturan perudang- undangan lingkungan hidup. Kasus lumpur kesalahan Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007, bencana merupakan yang peristiwa atau rangkaian mengganggu dan mengancam kehidupan serta mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam serta faktor non-alam sehingga faktor manusia maupun mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan efek psikologis. Bencana luapan lumpur Lapindo Brantas yang berada di Porong Sidoarjo adalah gambaran eksploitasi Sumber Daya Alam yang terkontrol dengan baik dan berdampak sistematik pada tidak dan meluas masyarakat kepada pengusaha dan sektor perekonomian. Dampak semburan lumpur dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sejak 20 Mei 2006 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur telah menyebabkan timbunan lumpur bercampur gas sebanyak Tujuh Juta Meter Kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer, dan jika ditangani tidak dengan serius maka terus jumlah bertambah. tidak hanya juga tetapi terjadinya semburan ini akan Lumpur gas panas dari Lapindo lingkungan menyebabkan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur dengan suhu rata- rata mencapai 60 derajat celcius. A. Mitigasi Bencana rusaknya Kegiatan pada fase pra-bencana erat kaitanya dengan sebutan mitigasi bencana yang merupakan upaya dalam meminimalisir akibat yang ditimbulkan bencana oleh meliputi tentang baik perencanaan serta bencana. Mitigasi Halaman | 571
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 penerapan bermacam kegiatan untuk mengurangi efek serta selama ini banyak tidak dihiraukan. Pada tahap ini sangatlah penting pra-bencana sebelum sebab dilakukan, terbentuknya telah dipersiapakan untuk meminimalisir dampak pada saat dan setelah bencana. di Terdapat dalam Indonesia masih menanggulangi tergolong rendah, pemahaman terhadap mitigasi bencana pula masih rendah, serta minimnya keterlibatan sekolah dalam pembelajaran mitigasi bencana. Sehingga saat terjadi bencana maka banyak korban jiwa kesadaran dikarenaka kurangnya masyarakat mengenai kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. saat bencana penting permasalah kinerja bencana yaitu pengenalan Analisis teks dari jurnal dan penelitian berkaitan tentang Mitigasi yang dikumpulkan mengenai analisis frekuensi kemunculan kata atau word cloud dengan menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili dengan besar kecilnya lalu membentuk seperti awan (Randisa & Nurmandi, 2020) Didalam kata-kata yang dominan mucul pada data tentang Mitigasi diilustrasikan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Word Cloud Mitigasi. Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud menggunakan Nvivo 12 Plus, kata Mud Disaster adalah kata yang paling sering muncul digunakan dalam jurnal dan peneliian mitigasi dalam Kasus Lumpur Lapindo, dan terdapat beberapa kata yang dominan muncul Lapindo, Government, Porong, Management, Sidoarjo, dan lain sebagainya. seperti kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan salah satu organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap bencana di Indonesia kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertujuan untuk mengurangi, membantu, dan menanggulangi risiko bencana yang ada di setiap daerah (Widodo, 2007) Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. BPLS (Badan Penanggulangan telah membagi Lumpur Sidoarjo) upaya beberapa penanggulangan semburan Lumpur Lapindo atau Mitigasi semburan dari Lumpur Lapindo, diantaranya adalah : Periode awal periode Pada periode ini saat semburan belum terlalu lama terjadi, para ahli pengebora optimis bahwa semburan lumpur panas merupakan underground blow out yang dapat dihentikan. Maka berbagai metode penghentian semburan tracking, dilakukan, snubbing unit, dan relief well. Namun, usaha-usaha tersebut tidak memberikan hasil. Semburan tetap keluar dengan laju, volume, dan kecepatan yang relatif yaitu: side Halaman | 572
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 tetap. Kemudian dibangunlah kolam dengan ukuran terbatas seirama dengan optimisme semburan dapat dihentikan. Kemudian upaya terakhir adalah Insersi High Density Chained Ball, tetapi sama seperti sebelumnya upaya ini juga tidak berhasil. Periode pengendalian luapan lumpur kolam periode penampung dibangun lebih luas dan diterapkan sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong melalui spillway. Karena kolam penampung semakin penuh dan fungsi spillway kurang efektif, maka sistem pengaliran lumpur ini akan menggunakan sistem mekanisasi. 1. Periode hilangnya tanggul cincin Dalam ini, Tanggul cincin dibangun pada sekitar pusat semburan utama untuk mengalihkan arah aliran semburan, sehingga aliran semburan akan menuju ke Kali Porong. Karena tidak dapat ditentukan target selesainya dan biaya yang diperlukan relatif besar, maka metode tidak akan dilanjutkan. Periode mekanisasi luapan lumpur ke Kali Porong tanggul cincin pengaliran Akhirnya pada pertengahan tahun tersebut di 2009 hilangkan sebab arah luapan lumpur sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hal ini dikarenakan secara dimensi dan volume sangat sulit untuk mengalihkan arah aliran lumpur. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, perlunya rencana mitigasi pada luapan lumpur, antara lain dengan cara memperluas kolam penampungan lumpur di wilayah Peta Area terdampak dan membangun tanggul cincin luapan luapan tambahan sistem pengaliran lumpur dari kolam Renokenongo ke Kali Porong. 2009 mekanisasi sistem Penambahan pengaliran luapan lumpur dilakukan dengan melakukan pengadaan kapal ini keruk dan booster. Pengadaan bertujuan untuk memacu pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong. Namun, ini efektifitas memang harus ditingkatkan karena lumpur sangat kental sehingga sulit dipindahkan tanpa pengenceran. Perlindungan Ekonomi & Sosial Pada akhir tahun sistem mekanisasi ialah perlindungan ekonomi dan sosial pada korban terdampak lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena yang menyeruak dalam realitas keseharian warga. Fenomena tersebut terpikirkan tidak pernah sebelumnya oleh warga. Masyarakat selaku Porong stakeholder yang menjadi korban kasus lumpur Lapindo dan menuntut Lapindo agar bertanggungjawab atas insiden lumpur Lapindo yang masih terkait dan masih berada dalam ruang lingkup operasional Lapindo. Menurut peneliti, dari perspektif stakeholder theory sudah seharusnya Lapindo mengemban tanggung jawab dari kasus ini karena akibat dari kasus ini kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal atau tempat berteduh yang nyaman dan penghidupan yang layak menjadi terenggut. Sehingga, sudah menjadi kewajiban Lapindo untuk melakukan upaya dalam perlindungan ekonomi Tahapan selanjutnya dan sekitarnya Halaman | 573
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 serta memenuhi dan dan menyediakan kembali kepentingan masyarakat yang hilang tersebut (Rebecca, 2019) sosial perhitungan menggunakan software Nvivo 12 Plus menjelaskan bahwa perbedaan tahapan berdasarkan penyelesaian masalah codes atau node yang telah dibuat, berikut ini hasil outputnya: Berdasarkan dikeluarkan oleh Lapindo, Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-008/JKT/06, Lapindo telah diperingatkan untuk memasang casing standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah karena apa Lapindo secara sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali (Walhijatim, n.d.) sesuai dengan Gambar 1.2 Mitigasi Crosstab Setelah data mitigasi diolah dan dilakukan proses coding menggunakan NVivo maka ditemukan hasil seperti pada Perencanaan Partisipatif (berwarna hijau) hasilnya sekitar disusul manajemen bencana (berwarna biru dongker) yaitu 22%, lalu penanggulan bencana ( berwarna biru langit) dan pemantauan risiko (berwarna biru) memiliki hasil yang sama yaitu 20%. Dapat disimpulkan bahwa mitigasi yang dominan adalah pada perencanaan partisipatif. B. Strategi Pembangunan gambar 1.2. 36%, kemudian Dalam kasus ini, Lapindo diduga "sengaja biaya operasional dengan tidak memasang casing (selubung bor). Hal tersebut jika dilihat ekonomi, casing keputusan berdampak pada besarnya biaya yang menghemat" dari perspektif pemasangan tegas menekankan pembangunan bahwa berkelanjutan merupakan arah dan cara pembangunan, namun dapat dipahami sebagai arah pembangunan ekonomi yang konsep berkelanjutan.. Hal pembangunan tersebut tentunya berkaitan dengan kondisi kelestarian lingkungan hidup yang dan kini memprihatinkan, Republik Undang-undang Dasar Indonesia sebagai the supreme law of the land telah membuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan. Meskipun tidak secara didasarkan pada Ketentuan lain dalam Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya" Hak asasi manusia dalam konteks kasus Lumpur Lapindo berarti para korban tetap harus dijamin haknya oleh Negara. Hak tersebut harus bisa diklaim ke penyelenggara Negara dan pula menjamin Negara mekanisme agar hak tersebut dapat harus Halaman | 574
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 tidak dipenuhi oleh diklaim, Negara memberikan penggantian. Tanpa jaminan HAM, penduduk dampak bencana beresiko besar kehilangan hak untuk pulih dari kondisi seperti sebelum bencana dan tentunya rentan terdorong dalam situasi yang lebih buruk. Selain itu, banyak sekali upaya preventif dari bencana, membuka kemungkinan bagi penghilangan hak-hak dasar penduduk yang tinggal di daerah bencana, khusunya hak atas kepemilikan (rumah, tanah), pekerjaan dan hak dasar lain (Arinanto, 2003) Dalam jika dengan yang terkena warga Negara. Bahkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidoarjo Tahun bahwa 2003-2013, kawasan Porong, khususnya di wilayah Siring, dan yang merupakan Tanggulangin, wilayah permukiman dan budidaya pertanian. Namun, ternyata izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pun tetap dikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar, melainkan justru muncul banyak semburan lumpur panas. menyatakan Renokenongo, pencegahan sudah terhadap bencana, Negara melakukan pelanggaran hak asasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kasus ini, Negara telah melanggar hak asasi warga negaranya, karena bencana Lumpur Sidoarjo ini di indikasikan karena kelalaian manusia (faktor non alam) dengan motif mengurangi ekonomi pengeluarannya, sehingga terjadinya kesalahan menyebabkan memanfaatkan prosedur dalam alam kekayaan kemudian ribuan Warga Negara merugikan harus Negara dan Indonesia menanggung tanggung jawab untuk memberikan kepada warga Negara khususnya dalam hal bencana. penanggulangan Perlindungan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah berupa perlindungan sebagai hak asasi konteks ingin dan perlindungan tersebut Pembangunan yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan menggali SDA sering kali tidak memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi pada lingkungan dan juga akan menimbulkan berbagai Pengelolaan permasalahan. diperkirakan pembangunan terhadap mempunyai lebih lingkungan memperhatikan hidup. Apabila hal tersebut diabaikan maka dapat pembangunan menyebabkan bencana, ini bencana Lumpur dalam hal Sidoarjo. yang dampak seharusnya lingkungan tersebut timbulnya Strategi yang ditempuh untuk sasaran pencapaian mendukung "Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak semburan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif" mengendalikan tersebut dengan panas semburan mengalirkannya ke Kali Porong secara adalah lumpur Halaman | 575
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 aman dan efektif dengan cara membuat : 1. Demarkasi lumpur panas pada pusat semburan lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL; dan kolam 2. Sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir Porong. Pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar diampung pada kolam lumpur. Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk lumpur pada musim penampungan kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua tahun kemampuan pengaliran lumpur sebesar ke Kali Porong hanya 7.782.185 m3 (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m3 (padatan), sedangkan tanggul cincin mengalami jebol dan overtopping rata-rata lebih dari satu kali di dalam setiap bulan. jembatan Kali Hingga bulan Februari tahun 2009, penanganan ganti rugi dampak sosial maupun ekonomi bagi warga korban semburan lumpur panas di Sidoarjo PT. Lapindo Brantas telah mengeluarkan dana sebesar 15.322 juta dolar AS. Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa rumah Rp. 13.444.963.000, bantuan jaminan hidup Rp. 36.373.352.667, (kolam serta sewa penampung lumpur) dan holtikultura Rp. 8.875.807.095(Teryana, 2009) lahan "pond" induk PT. sudah Lapindo Brantas memang membayar 20% ganti rugi, namun dana Rp. 650 milliar sudah dikeluarkan tanah dan untuk 12.061 berkas bangunan milik warga. Dana ratusan miliar itu masih sebagian kecil diantara ganti rugi yang harus dilunasi PT. Lapindo Brantas yang masih punya hutang 80% ganti rugi atau empat kali sudah lipat daripada dana yang dibayarkan kepada warga. Perusahaan Keterlibatan pemerintah dalam hal penyelesaian Lumpur Lapindo dapat berupa kebijakan-kebijakan yang terdiri Presiden (Goverment Discreation). Kebijakan ini merupakan wujud intervensi hukum di legislatif. Untuk penyelesaian kasus lumpur di Sidoarjo, pemerintah mengeluarkan Keppres No.13 tahun 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dengan kata lain, pemerintah telah turut terlibat dalam mengambil sebagian tanggung jawab hukum, tanpa mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dalam memberikan ganti rugi. dari keputusan luar produk Berdasarkan data pada strategi pembangunan, lalu diolah melalui software NVivo 12 Plus, berikut outputnya : Halaman | 576
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Gambar 1.3 Strategi Pembangunan Crosstab Gambar 1.3 merupakan data yang telah diolah pada aplikasi NVivo untuk menunjukkan perbandingan hasil dari strategi pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masyarakat lumpur lapindo. Kemudian hasilnya adalah terdampak 36% pada masyarakat selanjutnya (berwarna biru), Pemerintah daerah (bewarna biru langit) sejumlah 25%. Jangka panjang (berwarna biru dongker) 21%, dan pemerintah pusat (berwarna hijau) sekitar 19%. C. Relokasi Asset terdampak di selanjutnya tanggung pemerintahan menetapkan jawab hukum bagi PT. Lapindo Brantas terbatas pada wilayah tertentu. PT. Lapindo Brantas diberikan tanggung jawab terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007 pada penyelesaian masalah sosialnya. Di luar itu (biayanya) menjadi tanggung jawab pemerintah. Cara pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan "jual- beli" tanah dan rumah korban. Relokasi bersama masyarakat Renokenongo di desa Kedungsolo dikoordinir oleh pagar Rekontrak, dimulai dengan Kebijakan tanah 10 hektar di desa membeli tersebut. Mulanya, Sekelompok korban yang pengungsi tergabung Paguyuban dalam Renokenongo menolak kontrak dalam Pasal dan mendampingi YLBHI mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). (Rahman, 2008). Salah satu Salah satu permohonan uji materiil tersebut merupakan metode" jual- beli" tanah korban Lapindo yang rata- rata berjenis" hak- milik" berlawanan dengan Pasal 21 UU Nomor. 5 Tahun 1960 ( UUPA). Korporasi semacam PT. Lapindo Brantas bukan tercantum subyek hukum owner hak kepunyaan atas tanah, sehingga" jual- beli" tanah hak kepunyaan korban dengan PT. Lapindo Brantas hendak melanggar UUPA. Vonis Mahkamah Agung Nomor. 24/ HUM/ 2007 menolak permohonan uji materiil atas Perpres 2007. MA Nomor. berkomentar kalau Perpres Nomor. 14 Tahun 2007 merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa diuji.Salah satu pertimbangan hukumnya MA pula melaporkan kalau metode pembayaran "ganti-rugi" kepada korban Lumpur Lapindo dengan metode" jual- beli" serta bangunan kepunyaan tanah yang korban merupakan sifatnya tidak memforsir korban. Yang berarti para korban boleh saja tidak akan menjual tanah mereka kepada PT. Lapindo Brantas. Pasar Porong 15 Perpres tersebut 14 Tahun perihal Putusan MA itu memang menjadi contra legem, mensyahkan pelanggaran kaidah UUPA. Maka warga korban Halaman | 577
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 semburan Lumpur Lapindo 100% akan tunduk pada putusan itu. Kalaupun ada beberapa orang korban yang tidak bersedia menjual tanah mereka, maka itu sesuai pertimbangan putusan MA tersebut yang menyatakan bahwa cara jual beli tanah itu tidak memaksa korban semburan lumpur. pula menetapkan pembayaran ubah rugi jual beli kepada lewat mekanisme korban dicoba secara bertahap 20% duit ubah rugi dibayar di muka serta sisanya 80% dibayarkan kurang lebih sehabis 2 tahun. Tetapi hingga saat ini proses pembayaran 80% sisa ganti rugi masih belum ada kejelasan dari pihak Lapindo. Namun, peraturan Presiden No 14 ini kemudian dibubarkan pada tanggal 2 Maret 2017 melalui Perpres No 21 tahun 2017. Adanya peraturan Presiden tersebut dinilai tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang berlarut-larut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan pada lumpur lapindo ini membutuhkan peranan hukum yang cepat dan juga konkrit. Hukum dasarnya digunakan untuk mengatur hubungan hukum yang tercermin pada hak dan kewajiban, dalam kasus lumpur lapindo ini yaitu terhadap korban terdampak akan swasta dan bertanggung jawab atas kejadiaan ini (Minanda & Juniati, 2011) Lapindo tercatat baru membayar hutang kepada pemerintah senilai lima miliar untuk digunakan membayar warga terdampak lapindo. Padahal semburan hingga akhir 2019 pemerintah mencatat Peraturan Presiden tahun 2007 pada pihak yang hutang Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya sebesar 1,9 triliun. Selain itu, setiap tahun anggaran yang dikeluarkan untuk lumpur lapindo ini sangat besar, pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk penanganan lumpur lapindo sebesar 239,7 miliar (Sukmana, n.d.) Anggaran itu hendak digunakan buat tingkatkan pengaliran lumpur ke kali porong serta melindungi keandalan tanggul serta infrastruktur yang lain ( Soni, 2007). Basuki Hadimuljono Menteri pekerjaan Universal serta perumahan Rakyat( PUPR) tambahan anggaran kementrian PUPR 2021 sebesar 1,5 Triliun akan digunakan sebagai biaya ganti rugi atas dampak yang disebabkan oleh banjir lumpur lapindo, anggaran ini diajukan kepada Kementrian Keuangan dan belum adanya keputusan. Kementrian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur telah melakukan Lapindo penangan infrastuktur dan sosial di daerah yang terdampak semburan lumpur lapindo. Hingga saat ini pihak swasta tersebut cenderung tutup mata dan melimpahkan permasalahan yang tidak kunjung selesai ini ke pemerintah. Masalah yang luput dari perhatian adalah pergantian kerugian yang diderita korban telah direduksi menjadi sebatas jual-beli tanah dan bangunan sebagai model ganti-rugi bagi para justru menimbulkan korban yang perkara sosial baru sebab pemerintah cuma memperhitungkan kerugian materiil serta mengabaikan hilangnya lain pasca hak- hak korban yang mengajukan (PPLS) lumpur Halaman | 578
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 keluarnya semburan lumpur lapindo ini (Walhijatim, n.d.) Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum PT. Lapindo Brantas terhadap korban-korban bencana tanah lumpur di Sidoarjo tidak akan pernah memberikan jaminan yang kuat dan adil. Memang benar bahwa jaman pemerintah SBY telah dilakukan intervensi melalui Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 untuk penyelesaian sengketa tersebut. Namun, karena pendekatan kebijakan pemerintah SBY tidak mengacu pada UU No.5 Tahun 1960 dan UU No.24 tahun 2007, maka penyelesaian sengketa yang adil akan dapat dinikmati para korban. Menurut Pasal 33 Undang- Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan di wilayah dekat rumah (tempat tinggal), wilayah pabrik , da dekat bangunan umum. Sementara itu, lokasi sumur Banjar Panji 1 berada 600 meter dari permukiman warga. Namun, mengapa pemerintah daerah justru meloloskan izin Upaya Pengelolaan dan Upaya (UKL) Lingkungan Pemantauan Lingkungan (UPL) berikut turunan izin lainnya terhadap kegiatan usaha ini?. Seharusnya dalam dokumen UKL/ UPL tersebut, telah diperkirakan gimana kondisi geografis daerah tersebut serta desain( pengeboran) apa buat yang tersebut. mengahadapi serta Kenyataannya, Lapindo malah menutup mata dengan sepatutnya dirancang suasana pemerintah keadaan tersebut. Seolah- olah perihal tersebut terjalin sebab musibah alam serta Lapindo tanggung jawab. Sementara itu, pihak PT. sibuk Brantas Lapindo membangun citra, membangun opini lewat media seolah-olah PT. Lapindo Brantas sudah berbuat melampaui kewajibannya. Sebagai contoh, banyak iklan dan pemberitaan media yang sedang memperlihatkan menyerahkan kunci rumah kepada korban. Kesan yang dibangun adalah tersebut seolah-olah ribuan korban telah menerima rumah (tempat tinggal) dari PT. Lapindo Brantas. Padahal, kenyataannya rumah yang tersedia dan yang diberikan hanya beberapa unit saja, demikian juga pembayaran yang menggunakan skema 20 dan 80 sampai saat terselesaikan (Simeulue, 2009). Melihat hal tersebut, tentu masyarakat korban tidak tinggal diam. Masyarakat melakukan tindakan- tindakan yang dapat mengembalikan hak-hak mereka. Tindakan tersebut berupa unjuk rasa sebagai ekspresi dari mereka. Unjuk rasa sebagai bentuk protes baik terhadap PT. Lapindo Brantas ataupun pemerintah. lepas dari hanya pejabat juga ini belum Analisa data pada Relokasi Asset lalu diolah melalui software NVivo 12 Plus, berikut ini adalah outputnya : Halaman | 579
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Gambar 1.4 Relokasi Asset Crosstab Berikut adalah data yang telah diolah dan dilakukan proses coding oleh NVivo mengenai relokasi asset dapat dilihat pada gambar 1.4. Pada relokasi asset ditemukan hasil sebagai identifikasi (berwarna biru berikut; dongker) sekitar 32%, pendataan (warna biru) sejumlah 28%, sosialisasi (berwarna biru langit) dan verifikasi (warna hijau) hasil yang didapat ialah 21%. Dapat dilihat bahwa identifikasi merupakan yang paling dominan di relokasi asset lumpur pada kasus lumpur Lapindo. penelitian pada Kasus Lumpur Lapindo ini secara keseluruhan menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili dengan besar kecilnya lalu membentuk seperti awan dan didalam kata-kata yang dominan mucul pada data keseluruhan yang telah dikaji dan diilustrasikan pada Gambar 1.5 dan Gambar 1.6. Analisis Gambar 1.5 Word Cloud Kasus Lumpur Lapindo Masyarakat korban lumpur hak-haknya, terus menyuarakan telah meskipun berbagai kebijakan diambil baik oleh pemerintah ataupun pihak PT. Lapindo Brantas akan tetapi masyarakat korban merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Sehingga mereka terus melakukan demo yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berencana mendatangi DPRD Sidoarjo, Pendopo Kabupaten kemudian Sidoarjo, dilanjutkan ke DPRD Jatim dan Pemprov Jatim di Surabaya untuk menggelar rasa menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi yang hingga kini dinilai belum tuntas. unjuk Gambar 1.6 Word Cloud Kasus Lumpur Lapindo Dari hasil perhitungan word cloud pada Gambar 1.5 kata yang paling sering muncul yaitu mitigation, relocation public, protection Lapindo areas. Sedangkan pada Gambar 1.6 kata yang sering muncul dalam penelitian ini yaitu Lapindo, climate, kasus prefences, government, dan lain sebagainya. Interaksi antara tiga aktor yakni Halaman | 580
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Negara, Lapindo dan masyarakat korban bersifat dinamis dan berubah- ubah. Watak dinamis itu paling utama diakibatkan sebab selaku agensi mereka mempunyai nilai serta kepentingan yang tidak senantiasa bersesuaian. Tidak hanya itu, kedekatan diantara mereka tidak berlangsung di ruang yang hampa, melainkan terjalin dalam seting sosial ekonomi serta politik yang senantiasa berganti. Dinamika dengan metode uraian yang demikian hingga kedekatan yang konfliktual diantara 3 aktor tersebut ialah suatu yang bisa jadi tidak terhindari. Kedekatan konfliktual diantara 3 aktor inilah yang membuat perkara lumpur di Porong- Sidoarjo terus menjadi rumit buat diurai (Trijono, 2004) Kerumitan itu, terlihat tatkala dapat memposisikan diri selaku pihak yang netral antara Lapindo dengan warga. Apalagi terkesan lebih perpihak pada industri dibanding masyarakatnya. yang tidak negeri perselisihan dalam Analisa untuk data keseleluruhan dari code atau node yang dibuat melalui NVivo, menggunakan fitur Group Query yang menjelaskan dari code atau node yang dibuat masih ada keterkaitan nya atau tidak dengan code atau node yang lain. Berikut ini outputnya : Gambar 1.7 Group Query Gambar 1.7 merupakan data group query yang telah diolah menggunakan proses coding pada NVivo dan untuk menunjukkan bahwa adanya kaitan antara Mitigasi, Strategi pembangunan, dengan Relokasi asset guna menyelesaikan permasalahan dari lumpur Lapindo. Penggunaan software atau aplikasi QSR NVivo dapat membantu mengatur berbagai data yang terstruktur dan sangat bervariasi seperti pada gambar 1.7. tidak Pada tahap akhir pengolahan data melalui NVivo adalah membuat cluster analysis diartikan pengelompokan Code atau Node berdasarkan kemiripan kata. Berikut pengecekan nya : atau biasa Halaman | 581
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 KESIMPULAN Bencana luapan Lumpur Lapindo Brantas yang berada di Porong Sidoarjo adalah gambaran eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan baik dan berdampak meluas sehingga perlu disiapkan beberapa strategi dalam penanganan lumpur Lapindo ini antara lain; a. Mitigasi Bencana Gambar 1.8 Pengelompokan Code Berdasarkan Kemiripan Kata Gambar 1.8 menjelaskan analisis kluster atau cluster analysis dengan menggunakan NVivo berdasarkan kesamaan kata, artinya kata-kata yang terkandung dalam sumber data atau node atau code yang dipilih akan dibandingkan. Code atau node yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari kesamaan berdasarkan kemunculannya dan akan ditampilkan mengelompok. Code ataupun yang mempunyai tingkatan lebih rendah dari kesamaan bersumber pada kemunculannya serta frekuensi perkata hendak ditampilkan jauh terpisah. Dari gambar tersebut, ada 6 pasang code ataupun node yang mempunyai kemiripan pada tahapan pemecahan permasalahan. Hasil ini didukung oleh korelasi-korelasi yang termasuk kategori sedang hingga cukup tinggi. frekuensi kata-kata node ialah Mitigasi bencana yang upaya dalam meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi baik bencana meliputi perencanaan serta penerapan bermacam aksi buat kurangi resiko serta sepanjang ini banyak tidak dihiraukan. b. Strategi Pembangunan Pembangunan perihal yang didasarkan pada konsep pembangunan yang berkepanjangan. Perihal ini berkaitan dengan keadaan kelestarian area ini memprihatinkan, serta Undang- undang Dasar Pembangunan yang dicoba dengan menggali serta mengeksplorasi sumber tanpa energi kerap alam memperdulikan sehingga menimbulkan memburuknya keadaan area serta memunculkan bermacam permasalahan. Pengelolaan diperkirakan pembangunan memiliki area dipersyaratkan buat mencermati area hidup. Apabila hal tersebut diabaikan maka pembangunan tersebut bisa menyebabkan timbulnya bencana. c. Relokasi Asset Pada ekonomi yang hidup saat Republik Indonesia. kali area, yang akibat terhadap kebijakan selanjutnya Halaman | 582
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 tanggung pemerintahan menetapkan jawab hukum bagi PT. Lapindo Brantaspada wilayah tertentu yaitu relokasi asset masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Masyarakat yang terserang akibat lumpur Lapindo sudah merancang jadwal relokasi bersama, tidak tinggal di tempat yang terpisah- pisah tetapi secara kolektif membeli sepetak lahan serta berencana buat tinggal bersama di lahan itu. Metode penerapan ubah rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan" jual- beli" tanah serta rumah korban. Lapindo juga tidak sedikit. Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana ini sebesar 239,7 miliar dan terus bertambah setiap tahunnya. DAFTAR PUSTAKA Akbar, A. A. (2007). Kospirasi Dibalik Lumpur Lapindo. Galang Pres. Arifin, M. Z., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2006). Lumpur panas lapindo: lahirnya subyek dan perubahan sosial. 1-5. Penangan kasus lumpur Lapindo ini diperumit dengan permasalah- permasalahan yang disebabkan tidak sinkronnya isi dalam relasi antar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Perlunya penanggulangan bencana yang mungkin bisa menjadi sebuah terobosan untuk mensinkronkan semua persoalan yang ada. Perda Arinanto, S. (2003). Hak Asasi Manusia di dalam Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Transisi Politik Azhar, A. (n.d.). Balik Lumpur Lapindo (Dari Aktor Hingga Strategi Kotor). Indopetro Publishing. Suasana konflik yang berlapis- lapis dengan perkara pemenuhan kebutuhan dasar, menimbulkan banyak korban lumpur Lapindo yang tidak siap mental tekanan menyebabkan psikologis terjadinya penurunan kualitas kesehatan bahkan sampai terjadinya kematian. terjebak dalam yang Elika, E. P., Resnawaty, R. S., & (2017). Bencana Gutama, A. Sosial Kasus Lumpur Pt . Lapindo Brantas. Jurnal Penelitian & 205-216. PKM, 2.14272 4, Lapindo tentunya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, tersebut terhambatnya ketidaknyamanan menimbulkan aktivitas masyarakat yang kesehariannya. dikeluarkan untuk mengatasi lumpur Semburan lumpur aktivitas dalam Anggaran Emzir. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Raja Press. Hidayah, K. (1969). Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era (Kajian Daerah Otonomi Halaman | 583
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Terhadap Penanganan Kasus Lapindo Lumpur Luapan Brantas). Borneo Jurnal Administrator, 11(3), 298-315. 3.204 Peraturan Presiden (PerPres) No 14 dan No 21 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur pasal 15 ayat 1. (n.d.). Perpres No 21 tahun 2017. (n.d.). Iftita, M., & Zurinani, S. (2018). Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lapindo. Lumpur Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi. mi.1.2.83-93 Keppres No.13 tahun 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. (n.d.). Perpres Nomor. 14 Tahun 2007. (n.d.). Rahman, M. F. (2008). Fajroel Tentang Lumpur Lapindo Brantas. Forum Pembaca Kompas. Randisa, A. R., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Konten Media Sosial Twitter Sarana Pendidikan di Indonesia Study Kasus Ruang Guru. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 6(2), 291-601. a.v6i2.135 Minanda, E., & Juniati, T. (2011). Tinjauan Hak Konstitusional Bencana Terhadap Korban Lumpur Jurnal Lapindo. Konstitusi, 8(3), 343-372. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Rebecca, S. (2019). Word Cloud. Data Retrieved Visuallization Catalogue. From Saleh, M. R. (2019). Ecocide (E. Cahyono Wahana (Ed.)). Lingkungan Hidup & Yayasan Tifa. Pasal 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (n.d.). Simeulue, S. N. (2009). Mengapa Menunda Lumpur Komnas Keputusan Lapindo. Harian Surya. HAM Kasus Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang (RT/RW) Kabupaten Wilayah Sidoarjo Tahun 2003-2013. (n.d.). Sukmana, Y. (n.d.). Penanganan Lumpur Lapindo Sedot Rp 239,7 Miliar Pada 2020. Halaman | 584
ISSN: 2442-3777 (cetak) Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 Website: ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Agustus 2021, Reviewed 11 Agustus 2021, Publish 31 Agustus 2021 Teryana, Y. (2009). Penjelasan Vice President Human Resource and Relations Lapindo. Kompas. Peraturan Presiden (PerPres) No 14 Dan No 21 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Pasal 15 Ayat 1 Trijono, L. dkk. (2004). Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia. CSPS. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No.24 Tahun 2007. (n.d.). Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Pasal 33 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (n.d.). Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1). (n.d.). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003- 2013 Walhijatim. (n.d.). Multidimensional Kasus Lapindo. Semburan 11 Dampak Tahun Lumpur Perpres Nomor. 14 Tahun 2007 Perpres No 21 Tahun 2017 Widodo, A. (2007). Bencana Gunung Lumpur (Kasus Lumpur Panas Sidoarjo). ITS Press Surabaya. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 UNDANG-UNDANG Keppres No.13 Tahun 2006 Mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) Halaman | 585