Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 ii
ARAHAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional memiliki otoritas salah satunya dalam pengawasan pangan segar, termasuk beras. Beras sebagai salah satu bahan pokok penting (bapokting) dan bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, maka komoditas ini harus tersedia cukup, terjangkau, serta harus aman dan bermutu. Selain itu, informasi terkait produk beras yang beredar di pasar juga harus dapat diakses oleh masyarakat selaku konsumen, salah satunya melalui label kemasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012, PP 86 Tahun 2019 dan Perpres 66 Tahun 2021 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Untuk mempermudah implementasi peraturan ini di lapangan, peraturan ini didukung dengan panduan implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholder terkait. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi iii
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 iv
SAMBUTAN Beras merupakan komoditas pangan pokok utama yang dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Sebagai jenis pangan dengan tinggi menempatkan beras sebagai salah satu komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan penjaminan stabilitas pasokan, harga, keamanan dan mutunya. Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden tingkat konsumsi yang Nomor 66 Tahun 2021, mempunyai tugas yaitu penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar, termasuk beras. Menindaklanjuti amanat tersebut, diterbitkanlah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, menggantikan peraturan terdahulu. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 ini mengatur mengenai persyaratan umum beras, klasifikasi beras dan kelas mutu serta persyaratan label beras yang beredar. Agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama diharapkan panduan ini menjadi acuan bagi pelaku usaha beras serta aparat pengawas keamanan pangan dalam melaksanakan pengawasan produk sebelum maupun sesudah beredar. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi aparat pengawas keamanan pangan, pelaku usaha pangan, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP v
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 vi
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Panduan Implementasi Pebadan Nomor 2/2023. Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Panduan memuat istilah dan definisi, persyaratan, klasifikasi, kelas mutu, dan keterangan label untuk komoditi beras baik persyaratan label umum, klaim dan ketentuan khusus lainnya. Panduan juga dilengkapi dengan contoh, ilustrasi, dan simulasi perhitungan agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, baik bagi aparat pengawas keamanan pangan, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Implementasi Pebadan Nomor 2/2023. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Yusra Egayanti, SSi, Apt, MP vii
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 viii
TIM PENYUSUN Pengarah : 1. Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional) 2. Andriko Noto Susanto (Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan) Penanggung Jawab : Yusra Egayanti (Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Penyusun : Diah Chandra Aryani Fitria Pusposari Sulistiyorini Sri Bintang K Riza Wara Fitria Tristiyanti Miranti Reine Devilana Siti Aniroh Diajeng Rochma Islami Desiardy Muharyadi Putra Layout dan ilustrasi : Putri Saba Khairul Afidah Nabila Jemima Aji Heidar Rafi ix
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 x
v vii
ix xi
11 11
12 25
31 31
32 47
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 xii
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan produktif. Pemenuhan tersebut harus memperhatikan tiga pilar ketahanan tersebut menjadi tanggung pangan, yaitu ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan, serta pemanfaatan. Pada pilar pemanfaatan pangan ditekankan bahwa pangan yang tersedia harus dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan memperhatikan kuantitas pangan, keseimbangan gizi, kualitas, dan keamanannya. Upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan, memerlukan tools, salah satunya yaitu adanya legislasi infrastruktur manajemen (peraturan/standar). Selain tools diperlukan juga pengawasan, inspeksi/ pengawasan serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) (National Food Control System, WHO). Beras merupakan salah satu pangan pokok strategis yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi tusi NFA. Oleh karena itu, beras perlu dijamin keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat. Sejalan dengan tusi NFA tersebut, disusunlah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Peraturan ini menjadi acuan baik bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksinya, maupun bagi aparat dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan. Selain itu dapat pula menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi, khususnya beras. B. Tujuan Memberikan penjelasan kepada stakeholder baik pelaku usaha, aparat pengawas pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. 3
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 4
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 6
BAB II ISTILAH DAN DEFINISI 1. Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (Oryza sativa L.) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan, sebagian dipisahkan, atau seluruhnya dipisahkan. 2. Label Beras yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada Beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Beras. 3. Produksi Beras yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Beras, tidak termasuk proses produksi budidaya. 4. Peredaran Beras yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 5. Kemasan Beras yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung dengan Beras maupun tidak. 6. Keamanan Beras yang selanjutnya disebut Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Beras dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 7. Gizi Beras yang selanjutnya disebut Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Beras yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan 8. manusia. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (as sold) sesuai dengan format yang dibakukan. 9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras Kemasan dan/atau curah di pasar tradisional, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya. 7
10. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Beras yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan Gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Acuan Label Gizi adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan Gizi pada Label. 8
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 10
BAB III PERSYARATAN MUTU BERAS A. Persyaratan Minimal Beras yang diproduksi/diimpor untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu: a. bebas hama, berdasarkan hasil pengujian secara visual b. bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya, berdasarkan hasil pengujian secara organoleptik c. persyaratan keamanan, meliputi: batas maksimal residu; batas maksimal residu yang dimaksud adalah residu pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas minimal terkait pestisida. penggunaan bahan tambahan; Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan dapat digunakan selama tidak dilarang sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan bahan tambahan pangan. Untuk penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan segar akan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional. Saat ini belum diatur penggunaan bahan tambahan pangan pada pangan segar, pelaku usaha dapat mengajukan pengkajian ke Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan - Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan rekomendasi penggunaan dan batas maksimal penggunaan BTP. 11
batas maksimal cemaran; Cemaran pada beras yang dimaksud adalah cemaran logam berat, cemaran mikroba, cemaran mikotoksin dengan batas maksimal cemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimal cemaran. penerapan cara yang baik Penerapan cara yang baik untuk beras dapat dibuktikan dengan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB- PSAT) atau dapat juga berupa surat keterangan higiene dan sanitasi sebelum mengajukan perizinan berusaha (PD, PL atau PDUK) sesuai ketentuan peraturan terkait perizinan berusaha. Beras dibedakan berdasarkan : a. Klasifikasi beras; dan b. Kelas mutu beras B. Klasifikasi Beras Berdasarkan klasifikasi, beras terdiri dari : a. Beras Umum, berupa: 1. Beras pecah kulit hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan. 2. Beras sosoh hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya sebagian atau seluruhnya dipisahkan. 12
b. Beras Khusus, 1. Beras ketan adalah jenis beras yang secara genetik mengandung amilopektin tinggi dan setelah dimasak memiliki tekstur lengket. Jenis beras ketan yang saat ini ada di pasaran adalah beras ketan putih dan beras ketan hitam. 2. Beras merah adalah beras yang secara genetik berwarna merah. 3. Beras hitam adalah beras yang secara genetik berwarna hitam. 13
4. Beras varietas lokal adalah beras yang berasal dari varietas padi yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus. Persyaratan: a. dibudidayakan turun temurun oleh petani. telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal dari Menteri Pertanian. b. c. Untuk beras varietas lokal yang didaftarkan harus dilengkapi jaminan bahwa benih yang digunakan telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal. Beras yang berasal dari benih yang telah mendapatkan izin pelepasan varietas lokal dari Menteri Pertanian diantaranya seperti tercantum pada tabel 1. Contoh : ✓ Anak Daro ✓ Mentik Wangi ✓ Rojo Lele ✓ Pandan Wangi dll Tabel 1. Benih varietas lokal yang sudah mendapatkan pelepasan Menteri Pertanian NO 1 2 3 NAMA VARIETAS LOKAL Rojolele Bawaan Sigudang NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL 126/Kpts/TP.240/2/2003 TANGGAL SK PENGUSUL Pemda Klaten - Jateng Pemkab Pesisir Selatan - Sumbar 5001/Kpts/SR.120/12/2013 18 Desember 2013 Pemkab Pasaman 14 Februari 2003 187/Kpts/SR.120/2/2014 7 Februari 2014 4 Siarang Barat - Sumbar 5000/Kpts/SR.120/12/2013 18 Desember 2013 Pemkab Solok - 5 Pandan Wangi 163/Kpts/LB.240/3/2004 17 Maret 2004 Sumbar Pemda Cianjur - Jabar 14
NO NAMA VARIETAS LOKAL 6 Lampai Kuniang 7 Ampek Angkek 8 Kuriak Kusuik 9 Bujang Marantau 10 Sigambiri Merah 11 Sigambiri Putih 12 Gadang Rumpun Kumbayau 13 Junjuang 14 Banang Pulau 15 Anak Daro 16 Tarabas 17 Segreng Handayani 18 Mandel Handayani 19 Pare Wangi 20 Siam Mutiara 21 Siam Saba 22 Tigo Ampek NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL 82/Kpts/SR.20/2/2015 330/Kpts/TP.030/5/2017 2229/Kpts/SR.120/5/2009 333/Kpts/TP.030/5/2017 617/Kpts/TP.030/9/2016 616/Kpts/TP.030/9/2016 825/Kpts/TP.010/12/2017 2228/Kpts/SR.120/5/2009 824/Kpts/TO.010/12/2017 73/Kpts/SR.120/2/2007 332/Kpts/TP.030/5/2017 2226/Kpts/SR.120/5/2009 2227/Kpts/SR.120/5/2009 2225/Kpts/SR.120/5/2009 959/Kpts/SR.120/7/2008 961/Kpts/SR.120/7/2008 2219/Kpts/SR.120/5/2009 TANGGAL SK PENGUSUL 3 Februari 2015 Pemkab Sijunjung Sumbar 21 Mei 2017 Pemkab Agam - Sumbar 19 Mei 2009 Pemkab Agam - Sumbar 22 Mei 2017 Pemkab Tanah Datar - Sumbar 05 September BPTP Sumut, 2016 Diperta Prov. Sumut 05 September BPTP Sumut, 2016 Diperta Prov. Sumut 18 Desember 2017 Pemkot Sawahlunto - Sumbar 19 Mei 2009 Pemkab Lima Puluh Kota - Sumbar 18 Desember 2017 Pemkab Lima Puluh Kota - Sumbar 7 Februari 2007 Pemkot Solok - Sumbar 22 Mei 2017 Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Jabar, BB Padi dan BPTP Jabar 19 Mei 2009 Pemkab Gunung Kidul - DIY 19 Mei 2009 Pemkab Gunung Kidul - DIY 19 Mei 2009 Diperta TPH Prv. NTT, UPTD BPSB NTT, Lemlit Undana, BPTP NTT 17 Juli 2008 Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala 17 Juli 2008 Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala 19 Mei 2009 Pemkab Pasaman Barat - Sumbar
NO NAMA VARIETAS LOKAL NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL TANGGAL SK PENGUSUL 6 Lampai Kuniang 7 Ampek Angkek 8 Kuriak Kusuik 9 Bujang Marantau 10 Sigambiri Merah 11 Sigambiri Putih 82/Kpts/SR.20/2/2015 330/Kpts/TP.030/5/2017 2229/Kpts/SR.120/5/2009 333/Kpts/TP.030/5/2017 617/Kpts/TP.030/9/2016 616/Kpts/TP.030/9/2016 3 Februari 2015 21 Mei 2017 19 Mei 2009 22 Mei 2017 05 September 2016 05 September 2016 Pemkab Sijunjung - Sumbar Pemkab Agam - Sumbar Pemkab Agam - Sumbar Pemkab Tanah Datar - Sumbar BPTP Sumut, Diperta Prov. Sumut BPTP Sumut, Diperta Prov. Sumut 12 Gadang Rumpun Kumbayau 13 Junjuang 825/Kpts/TP.010/12/2017 2228/Kpts/SR.120/5/2009 18 Desember 2017 Pemkot 19 Mei 2009 Sawahlunto - Sumbar Pemkab Lima Puluh Kota - Sumbar 14 Banang Pulau 824/Kpts/TO.010/12/2017 18 Desember 2017 Pemkab Lima 15 Anak Daro 16 Tarabas 17 Segreng Handayani 18 Mandel Handayani 19 Pare Wangi 20 Siam Mutiara 21 Siam Saba 73/Kpts/SR.120/2/2007 332/Kpts/TP.030/5/2017 2226/Kpts/SR.120/5/2009 2227/Kpts/SR.120/5/2009 2225/Kpts/SR.120/5/2009 959/Kpts/SR.120/7/2008 961/Kpts/SR.120/7/2008 7 Februari 2007 22 Mei 2017 19 Mei 2009 19 Mei 2009 19 Mei 2009 17 Juli 2008 17 Juli 2008 Puluh Kota - Sumbar Pemkot Solok - Sumbar Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Jabar, BB Padi dan BPTP Jabar Pemkab Gunung Kidul - DIY Pemkab Gunung Kidul - DIY Diperta TPH Prv. NTT, UPTD BPSB NTT, Lemlit Undana, BPTP NTT Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala Pemda Prov. Kalsel, BPSBTPH & Pemda/Dipertanak Kab. Barito kuala Pemkab Pasaman Barat - Sumbar 22 Tigo Ampek 2219/Kpts/SR.120/5/2009 19 Mei 2009
NO NAMA VARIETAS LOKAL 23 Caredek Merah 24 Saganggam Panuah 25 Harum Solok NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL 1229/Kpts/SR.120/3/2010 3171/Kpts/SR.120/7/2011 331/Kpts/TP.030/5/2017 TANGGAL SK 19 Maret 2010 4 Juli 2011 22 Mei 2017 PENGUSUL Pemkab Solok - Sumbar Pemkot Padang Panjang - Sumbar Pemkab Solok - Sumbar 26 Ponelo 837/Kpts/TP.040/12/2016 19 Desember 2016 Diperta TPH Prov. Gorontalo kerjasama dengan Faperta UNG 1172/Kpts/SR.120/11/2014 12 November 2014 Pemda Toraja Utara - Sulsel 1171/Kpts/SR.120/11/2014 12 November 2014 Pemda Toraja Utara - Sulsel 1173/Kpts/SR.120/11/2014 12 November 2014 Pemda Toraja Utara - Sulsel 1170/Kpts/SR.120/11/2014 12 November 2014 Pemda Toraja Utara - Sulsel 1169/Kpts/SR.120/11/2014 12 November 2014 Pemda Toraja Utara - Sulsel Pemkab Padang Pariaman - Sumbar Pemkab Sijunjung - Sumbar Distan TPH Bun Kab. Sinjai - Sumut Pemkab Magelang - Jateng Pemda Sleman - DIY Pemda Sleman - DIY Pemda Ketapang - Kalbar Pemda Tapanuli Selatan - Sumut Pemda Kerinci - Jambi dan BATAN Pemda Kerinci - Jambi dan BATAN Pemda Musi Rawas - Sumsel dan BATAN Pemda Musi Rawas - Sumsel dan BATAN Pemkot Payakumbuh - Sumbar 27 Pare Ambo 28 Pare Lea 29 Pare Kombong 30 Pare Bau 31 Pare Lallodo 360/HK.540/C/01/2020 32 Putiah Papanai 30 Januari 2020 849/HK.540/C/06/2020 33 Lampai Sirandah 17 Juni 2020 30 Januari 2020 361/HK.540/C/01/2020 34 Maddakko 35 Mentik Wangi Susu 637/HK.540/C/04/2020 9 April 2020 36 Sembada Hitam 6 Maret 2019 125/HK.540/C/03/2019 126/HK.540/C/03/2019 6 Maret 2019 37 Sembada Merah 38 Argo Pawan 3 Agustus 2020 952/HK.540/C/08/2020 125/HK.540/C/04/2021 27 April 2021 39 Siporang 81/HK.540/C/03/2021 26 Maret 2021 40 Payo Iluk Aso 82/HK.540/C/03/2021 41 Payo Ngarayak 26 Maret 2021 83/HK.540/C/03/2021 42 Dayang Muratan 4 26 Maret 2021 84/HK.540/C/03/2021 43 Dayang Muratan 1 26 Maret 2021 44 Marapulai 106/HK.540/C/01/2022 12 Januari 2022 16
NO NAMA VARIETAS LOKAL NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL TANGGAL SK PENGUSUL 45 Cikawasen 381/HK.540/C/02/2022 9 Februari 2022 Distan Kab. Ciamis - Jabar 46 Menor 552/HK.540/C/02/2022 26 Februari 2022 Pemda Kulon Progo - DIY Keterangan : data per 6 Maret 2023. Daftar bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan terbaru. Sumber : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian - Kementerian Pertanian 5. Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya atau ditambahkan dengan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung atau terkandung dalam jumlah kecil. Fortifikasi pada beras dapat dilakukan dengan intervensi agronomis/ pemuliaan (biofortifikasi) atau penambahan zat Gizi. Contoh : biofortifikasi zink contoh : penambahan zat besi dan zink pada beras Penerapan fortifikasi beras dapat berupa: a. fortifikasi wajib, dilakukan dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Contoh : fortifikasi untuk menganggulangi Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A dll.
NO NAMA VARIETAS LOKAL 45 Cikawasen 46 Menor NOMOR SK PELEPASAN VARIETAS LOKAL 381/HK.540/C/02/2022 552/HK.540/C/02/2022 TANGGAL SK 9 Februari 2022 26 Februari 2022 PENGUSUL Distan Kab. Ciamis - Jabar Pemda Kulon Progo - DIY Keterangan : data per 6 Maret 2023. Daftar bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan terbaru. Sumber : Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian - Kementerian Pertanian 5. Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya atau ditambahkan dengan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung atau terkandung dalam jumlah kecil. Fortifikasi pada beras dapat dilakukan dengan intervensi agronomis/ pemuliaan (biofortifikasi) atau penambahan zat Gizi. Contoh : biofortifikasi zink contoh : penambahan zat besi dan zink pada beras Penerapan fortifikasi beras dapat berupa: a. fortifikasi wajib, dilakukan dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Contoh : fortifikasi untuk menganggulangi Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A dll.
b. fortifikasi sukarela merupakan penambahan zat gizi yang dilakukan secara sukarela dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk. Contoh : difortifikasi dengan zat besi, zink, vitamin B dll. 18
6. Beras organik adalah beras yang diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan dibuktikan dengan sertifikat organik. Pencantuman keterangan organik pada label kemasan dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK/ TERAKREDITASI No ID LS LSO Alamat 1 LSPr-022-IDN PT Superintending Graha SUCOFINDO Lt.6 Jl. Company of Indonesia (SUCOFINDO) - SBU Sertifikasi dan Eco Framework Sucofindo Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 International Certification Services) 2 LSPr-067-IDN PT Mutuagung Lestari Raya Bogor No.19 Km. 33,5 Cimanggis Depok 3 LSPr-090-IDN Indonesian Organic Jl. Tentara Pelajar No. BB Farming Certification (INOFICE) 4, Kota Bogor, Jawa Barat 4 LSPr-091-IDN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Jl. Raden Saleh No.4A, Padang, Sumatera Barat 5 LSPr-092-IDN PT LeSOS Dsn. Biting, Ds. Seloliman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur 6 LSPr-093-IDN BIOCert Indonesia Jl. Perdana Raya, Ruko Cimanggu Residence Blok 19
A1 Budi Agung, Tanah Sareal, Bogor 7 LSPr-094-IDN PT SDS Indonesia Jl. Srikoyo No. 117, Krajan, (Sustainable Development Services) Kec. Patrang 8 LSPr-095-IDN PT Icert Agritama Internasional Ruko Hollywood Blok F1, Jl. Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Bogor 16154 9 LSPr-073-IDN PT PCU Indonesia Gedung AD Premier Suite 5-6, Lt.8, Jl. Tb Simatupang No. 5 10 LSPr-096-IDN UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jl. Dr. Ratulangi No 47, Makassar, Sulawesi Selatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan 11 LSPr-132-IDN UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Jl. Brigjen Katamso No. 121, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - LSO Jatim Untuk informasi lengkap dapat mengunjungi laman KAN pada 7. Beras telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis. indikasi geografis adalah beras yang Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 20
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 21
Logo Nama Jenis dan Asal Beras Pandan Wangi Cianjur - Cianjur Beras Adan Karayan - Kalimantan Utara Beras Pulu' Mandoti Enrekang - Sulsel Beras Siam Epang Sampit - Kalteng Bareh Solok - Sumbar Keterangan : akses data melalui per Maret 2023. Data bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan terbaru. Pengajuan indikasi geografis dilakukan melalui pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Tata cara pengajuan permohonan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai indikasi geografis. 8. Beras dengan Klaim kesehatan adalah beras yang mencantumkan informasi yang menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara beras atau komponen beras dengan kesehatan. Klaim tersebut dapat berupa: a. indeks glikemik; dan 22
b. Klaim gizi dan manfaat kesehatan lainnya. 1) Klaim indeks glikemik kriteria klaim indeks glikemik ada tiga, yaitu: a. indeks glikemik rendah, dengan nilai kurang dari 55; b. indeks glikemik sedang, dengan nilai 56 - 70; dan c. indeks glikemik tinggi, dengan nilai lebih dari 71. Pada label yang mencantumkan klaim indeks glikemik wajib disertai dengan: a. informasi cara memasak Beras; b. peringatan; "Penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi" c. Informasi Nilai Gizi (ING) dalam 2 versi, yaitu ING beras (sebelum dimasak) dan ING nasi (setelah dimasak). Informasi Nilai Gizi (ING) sebelum dimasak Informasi cara memasak Beras peringatan; "Penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi" ING setelah beras dimasak Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan hasil uji klinik menggunakan metode ISO 26642:2010 tentang pengukuran indeks glikemik.
b. Klaim gizi dan manfaat kesehatan lainnya. 1) Klaim indeks glikemik kriteria klaim indeks glikemik ada tiga, yaitu: a. indeks glikemik rendah, dengan nilai kurang dari 55; b. indeks glikemik sedang, dengan nilai 56 - 70; dan c. indeks glikemik tinggi, dengan nilai lebih dari 71. Pada label yang mencantumkan klaim indeks glikemik wajib disertai dengan: a. informasi cara memasak Beras; b. peringatan; "Penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi" c. Informasi Nilai Gizi (ING) dalam 2 versi, yaitu ING beras (sebelum dimasak) dan ING nasi (setelah dimasak). Informasi Nilai Gizi (ING) sebelum dimasak Informasi cara memasak Beras "Penyandang peringatan; diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi" ING setelah beras dimasak Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan hasil uji klinik menggunakan metode ISO 26642:2010 tentang pengukuran indeks glikemik.
Pengukuran indeks glikemik dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah. Beberapa laboratorium indeks glikemik, antara lain : No Nama Alamat dan CP 1 Laboratorium Departemen Gedung SEAFAST Center Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University/ SEAFAST Center LPPM IPB IPB Jl. Ulin No 1 LPPM Kampus IPB Dramaga Bogor 2 MBRIO Food Laboratory Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B17, Pulo Armin, Bogor, Jawa Barat (0251) 8346986 3 Human Nutrition Research Center, Indonesian Medical Education and Research Institute (HNRC IMERI) Fakultas Universitas Indonesia Kedokteran 2) Klaim Gizi harus didukung oleh hasil uji kandungan gizi dari laboratorium yang terakreditasi. Klaim gizi yang dimaksud dalam kategori beras khusus adalah klaim gizi lanjut yang membutuhkan yang diperoleh dari proses teknologi/biaya tambahan (beras fortifikasi). lebih Klaim harus dicantumkan secara benar dan tidak menyesatkan serta dibuktikan secara ilmiah, sehingga setiap yang menyatakan klaim dalam label bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut. Peraturan tentang klaim saat ini masih disusun sehingga jika ingin mencantumkan klaim yang belum diatur maka mengajukan permohonan rekomendasi kepada Badan Pangan Nasional cq. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Ketentuan mengenai persyaratan klaim ditetapkan oleh Kepala Badan. 9. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri adalah Beras tertentu yang telah mendapatkan persetujuan impor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan: harus memiliki persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor. 24
Contoh: basmati, hom mali, jasmine, dan japonica. Nama Jenis : Beras Basmati C. Kelas Mutu Beras Mutu Beras merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria derajat sosoh, kadar air, butir menir, butir patah, total beras lainnya, butir gabah, dan benda lainnya. Berdasarkan kelas mutu, beras terdiri atas: 1. Beras premium; 2. Beras medium; 3. Beras submedium; dan 4. Beras pecah ini berlaku untuk semua Kelas mutu beras klasifikasi beras, baik beras umum maupun beras khusus. Semua beras khusus (misalnya: beras fortifikasi, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal dll) dapat menggunakan beras dengan kelas mutu premium, medium, submedium atau pecah Persyaratan kelas mutu beras sebagaimana tercantum pada tabel 3 berikut. 25
Tabel 3. Persyaratan Kelas Mutu Beras No Parameter Satuan Kelas Mutu Premium Medium Submedium Pecah 1 derajat 2 (minimal) kadar (maksimal) sosoh*),1) air2) % (b/b) % (b/b) 95 14 95 14 95 14 95 14 3 butir (maksimal) menir3) % (b/b) 0,5 2,0 4,0 5,0 4 butir patah4) 5 (maksimal) total butir Beras lainnya5) (maksimal), % (b/b) % (b/b) 15 1 25 4 40 5 >40 5 6 butir (maksimal) gabah6) (butir/100g) 0 1 2 3 7 benda (maksimal) lain7) % (b/b) 0 0,05 ) derajat sosoh tidak berlaku untuk Beras Pecah Kulit, Beras Merah dan Beras Hitam (termasuk beras ketan hitam) Keterangan : (1) derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa dan aleuron serta lembaga dari butir Beras. (2) kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (wet basis). (3) butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh. (4) Beras patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh. (5) butir Beras lainya terdiri dari : a. butir rusak (berwarna putih/bening, kuning dan berwarna merah); b. butir kapur (Beras yang berwarna seperti kapur (chalky) dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis); dan c. butir merah (untuk Beras putih dan ketan)/putih (untuk Beras Merah dan hitam)/hitam (untuk Beras Merah, putih dan ketan). (6) Butir Gabah adalah butir padi yang sekamnya belum terkelupas. (7) Benda lain adalah benda-benda lain selain Beras dan gabah. Penentuan butir kepala, butir patah, dan butir menir berdasarkan kriteria sebagaimana disampaikan pada gambar di bawah ini, dimana butir kepala terdiri dari butir beras utuh, dan butir yang berukuran 8/10 dan 9/10 dari butir utuh. Butir patah terdiri dari beras dengan ukuran 3/10 sampai dengan 7/10 dari beras utuh, dan butir menir terdiri dari beras dengan ukuran 1/10 dan 2/10 dari beras utuh. 26
Tingkat Kepatahan Beras Dalam persyaratan kelas mutu pada tabel 3, tidak dicantumkan minimal beras kepala, namun dengan dicantumkan maksimal butir patah dan butir menir, maka sisanya minimal adalah butir kepala. Contoh perhitungan butir patah: Ambil dan timbang 100 g beras, kemudian pisahkan beras berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada gambar di atas. Timbang beras yang sudah dipisahkan berdasarkan ukurannya tersebut. Misal dari 100 g beras terdapat 90 g beras kepala, 9 g beras patah dan 1 g beras menir, maka persentase beras tersebut adalah: 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝑔𝑔) 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 (𝑔𝑔) 𝑥𝑥100% = 1 100 𝑥𝑥 100% = 1% 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ = 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ (𝑔𝑔) 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 𝐵𝐵𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 (𝑔𝑔) 𝑥𝑥 100% = 9 100 𝑥𝑥 100% = 9% 27
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 28
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 30
BAB IV PERSYARATAN LABEL BERAS A. Kewajiban Pencantuman Label Pencantuman label diwajibkan bagi pelaku usaha (baik perorangan maupun korporasi) yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan yang diberlakukan secara bertahap. Pertama kali diwajibkan untuk beras yang wajib didaftarkan, yaitu yang diedarkan dengan tujuan: diperdagangkan; donasi; program pemerintah; dan/atau penugasan pemerintah. Kewajiban pencantuman label juga berlaku bagi produk impor sebelum diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman Label wajib bagi Beras yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Kemasan akhir merupakan kemasan eceran yang tidak akan dibuka kembali. Beras dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label Pencantuman label tidak wajib bagi beras curah yang dikemas di hadapan pembeli atau beras yang ditransportasikan dalam kemasan curah/karung untuk pengemasan lebih lanjut. Namun untuk informasi bagi konsumen (bulky) dapat dicantumkan pada media informasi terutama nama produk. Beras curah menampilkan keterangan berisi informasi beras yang dijual Media informasi yang dapat digunakan antara lain: spanduk, reklame, papan nama, stiker, dan/atau brosur. Media informasi yang berisi keterangan tentang beras yang dijual diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan beras. informasi terkait beras curah tersebut dapat dituliskan pada spanduk atau papan 31
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 32
b. tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik Pangan Segar yang c. d. e. bersangkutan, misal menggunakan nama dagang "Beras"; tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap Pangan Segar, misal pulen, wangi, enak; tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan Pangan, gizi, dan/atau kesehatan, misal sehat, diet, aman; tidak menggunakan kata yang menunjukkan persepsi tingkatan mutu dari Pangan Segar, misal "premium", "gold", "platinum", "super", kecuali jika pelaku usaha/produsen memiliki atau menjual beras dengan jenis yang sama namun dibedakan tingkat mutunya. Misal beras nama dagang berasku premium untuk beras kualitas premium umum; berasku premium gold untuk beras kualitas f. g. premium dengan tingkatan mutu lebih baik dari beras premium umum, dan seterusnya. tidak menggunakan nama varietas dari Pangan Segar, misal beras dengan nama dagang Beras Mentik Wangi; dan tidak menggunakan Nama Dagang yang telah mempunyai sertifikat merek (Merek Dagang) untuk Pangan Segar sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain. Nama dagang dan Merek dagang dapat berupa salah satu atau kombinasi dari kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda. 2. Daftar bahan yang digunakan Bila beras yang dikemas mengandung/terdiri dari campuran lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP), maka harus mencantumkan daftar bahan yang digunakan. Contoh : beras dicampur dengan biji-bijian lain seperti jagung, kacang hijau, barley dll 33
Daftar bahan yang digunakan/ komposisi 3. berat bersih dalam satuan kg atau g Berat bersih digunakan untuk produk padat (beras) dan pencantumannya bisa dalam satuan kg atau g. Berat bersih dalam satuan kg 34
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
4. nama dan alamat pihak yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras ✓ nama dan alamat pihak yang memproduksi dicantumkan untuk beras produksi dalam negeri ✓ nama dan alamat pihak yang mengimpor beras dicantumkan untuk beras impor Daftar bahan yang digunakan/ komposisi Nama dan alamat pihak yang memproduksi beras 3. berat bersih dalam satuan kg atau g Berat bersih digunakan untuk produk padat (beras) dan pencantumannya bisa dalam satuan kg atau g. 5. kelas mutu Beras Kelas mutu beras yang diedarkan dicantumkan sesuai dengan kelas mutunya yang dapat berupa Premium/ Medium/ Submedium/ Pecah Berat bersih dalam satuan kg Misal beras premium maka cukup ditulis PREMIUM 35
6. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Keterangan tanggal dan kode produksi merupakan tanggal penggilingan, penyosohan, atau tanggal pengemasan. Keterangan tahun kedaluwarsa pada beras dapat dicantumkan hanya bulan dan tahun saja mengingat masa simpan beras > 3 tanggal, bulan, dan bulan dan ditulis "baik digunakan sebelum". Keterangan kedaluwarsa Tanggal produksi 7. Asal usul Beras Asal usul beras dicantumkan untuk beras yang berasal dari rekayasa genetik atau mengalami proses iradiasi atau yang diproduksi secara organik. Jika beras berasal dari rekayasa genetik, pastikan sudah mendapatkan sertifikat keamanan pangan. Produk rekayasa genetik yang sudah mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dapat dilihat pada portal Balai Kliring Keamanan Hayati produk Rekayasa Genetik Jika termasuk dalam daftar yang sudah mendapatkan sertifikat keamanan tersebut maka, perlu mencantumkan keterangan berupa frasa "PRODUK REKAYASA GENETIK". 36
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
6. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Keterangan tanggal dan kode produksi merupakan tanggal penggilingan, penyosohan, atau tanggal pengemasan. Keterangan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pada beras dapat dicantumkan hanya bulan dan tahun saja mengingat masa simpan beras > 3 bulan dan ditulis "baik digunakan sebelum". 8. nomor pendaftaran bagi yang dipersyaratkan Pendaftaran dikecualikan untuk: beras yang dibungkus di hadapan pembeli dan ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterangan kedaluwarsa Tanggal produksi 7. Asal usul Beras Tidak wajib pendaftaran Asal usul beras dicantumkan untuk beras yang berasal dari rekayasa genetik atau mengalami proses iradiasi atau yang diproduksi secara organik. Jika beras berasal 9. Halal bagi yang dipersyaratkan dari rekayasa genetik, pastikan sudah mendapatkan sertifikat keamanan pangan. Beras merupakan pangan segar yang tidak wajib mencantumkan halal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang Produk rekayasa genetik yang sudah mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dapat dilihat pada portal Balai Kliring Keamanan Hayati produk Rekayasa Genetik dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jika termasuk dalam daftar yang sudah mendapatkan sertifikat keamanan tersebut 10. HET bagi yang dipersyaratkan maka, perlu mencantumkan keterangan berupa frasa "PRODUK REKAYASA Khusus untuk beras dengan kelas mutu medium dan premium yang diatur Harga Eceran Tertingginya sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional, maka wajib mencantumkan keterangan HET pada kemasan. GENETIK". 37
Keterangan HET Bila terjadi penetapan HET yang baru, maka pada masa transisi dan dalam hal kemasan lama masih ada diperbolehkan untuk menempel keterangan HET dengan stiker, asalkan melekat kuat dan tidak mudah lepas. Label Beras untuk Program/ Penugasan Pemerintah Bila beras digunakan dalam rangka program atau penugasan pemerintah yang bersifat massal dan mendesak: 1. pencantuman label minimal: a. nama produk; b. nama program; c. berat bersih; dan d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Nama Produk Nama Program Berat Bersih nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor 38
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
2. keterangan tambahan lainnya dapat dicantumkan pada media elektronik dan/atau nonelektronik berupa iklan, selebaran, papan pengumuman, reklame, dan lain- lain. Keterangan HET Bila terjadi penetapan HET yang baru, maka pada masa transisi dan dalam hal kemasan lama masih ada diperbolehkan untuk menempel keterangan HET dengan stiker, asalkan melekat kuat dan tidak mudah lepas. Label Beras untuk Program/ Penugasan Pemerintah Klaim Bila beras digunakan dalam rangka program atau penugasan pemerintah yang Klaim dapat berupa: klaim gizi dan klaim lainnya. bersifat massal dan mendesak: 1. pencantuman label minimal: a. nama produk; pulen klaim mutu lainnya b. nama program; c. berat bersih; dan d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Nama Produk Nama Program dicantumkan jika beras mengandung amilosa tidak lebih dari 23% dari total kandungan pati yang dibuktikan dengan uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor Berat Bersih 39
Klaim Kesehatan Lain Beras dengan klaim kesehatan selain indeks glikemik dapat mengajukan kajian ke Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan - Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan rekomendasi dalam pencantumkan klaim kesehatan tersebut. Contohnya : Beras tinggi serat berkhasiat untuk memperlancar pencernaan dll Data laboratorium pengujian dapat dilihat pada Buku Direktori Laboratorium Pengujian Pangan Segar pada website yang dapat diakses INFORMASI NILAI GIZI (ING) ING wajib dicantumkan untuk : a. beras fortifikasi; Pencantuman informasi fortifikasi dapat dilakukan jika mengandung zat Gizi berupa vitamin dan mineral minimal 10% dari acuan label gizi per 100 g beras. Contoh perhitungan kandungan minimal fortifikan: Beras dengan klaim fortifikasi kaya zat besi (ALG zat besi = 22 mg) Maka kandungan minimal zat besi pada beras fortifikasi = 10 100 𝑥𝑥 22 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,2 mg b. beras dengan klaim gizi/ kesehatan. Aturan pencantuman ING: a. ING dicantumkan per 100 g dan bila kemasan kurang dari 100 g, maka ING dicantumkan per kemasan. b. Informasi dalam ING: 1. jenis dan jumlah zat gizi; a. energi total; b. lemak total; c. protein; d. karbohidrat (natrium), garam WAJIB garam dan jika ada penambahan total; SUKARELA a. Vitamin; b. Mineral; dan/atau c. zat gizi/non gizi lainnya 40
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
Untuk Pangan segar yang mengandung zat gizi tertentu dalam jumlah yang Klaim Kesehatan Lain tidak bermakna dapat hanya mencantumkan zat gizi yang dikandungnya saja. Misalnya beras tidak mengandung lemak dan garam dalam jumlah bermakna, maka dapat hanya mencantumkan energi, protein, dan karbohidrat saja. Beras dengan klaim kesehatan selain indeks glikemik dapat mengajukan kajian ke Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan - Badan Pangan Nasional untuk mendapatkan rekomendasi dalam pencantumkan klaim Contoh : tabel ING tanpa lemak dan garam kesehatan tersebut. Contohnya : Beras tinggi serat berkhasiat untuk memperlancar pencernaan dll Data laboratorium pengujian dapat dilihat pada Buku Direktori Laboratorium Pengujian Pangan Segar yang dapat diakses pada website INFORMASI NILAI GIZI (ING) ING wajib dicantumkan untuk : a. beras fortifikasi; Pencantuman informasi fortifikasi dapat dilakukan jika mengandung zat Gizi berupa ' vitamin dan mineral minimal 10% dari acuan label gizi per 100 g beras. Contoh perhitungan kandungan minimal fortifikan: Untuk beras yang diperkaya zat gizi atau beras fortifikasi, selain zat gizi Beras dengan klaim fortifikasi kaya zat besi (ALG zat besi = 22 mg) diatas, wajib mencantumkan juga zat gizi yang ditambahkan sebagai fortifikan. Maka kandungan minimal zat besi pada beras fortifikasi = 10 = 2,2 mg 100 𝑥𝑥 22 𝑚𝑚𝑚𝑚 b. beras dengan klaim gizi/ kesehatan. Aturan pencantuman ING: a. ING dicantumkan per 100 g dan bila kemasan kurang dari 100 g, maka ING dicantumkan per kemasan. b. Informasi dalam ING: 1. jenis dan jumlah zat gizi; WAJIB SUKARELA a. energi total; a. Vitamin; b. lemak total; b. Mineral; dan/atau c. protein; c. zat gizi/non gizi lainnya d. karbohidrat total; dan garam (natrium), jika ada penambahan garam 41
2. Persentase AKG Persentase AKG dihitung berdasarkan Acuan Label Gizi (ALG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Acuan label gizi dapat dilihat pada tabel 4. Persentase AKG Tabel 4. Acuan Label Gizi untuk populasi umum No Zat Gizi Satuan Nilai ALG No Zat Gizi Satuan Nilai ALG 1 Energi kkal 2150 19 Folat mcg 400 2 Protein g 60 20 Vitamin mcg 2,4 B12 3 Lemak Total g 67 21 Biotin mcg 30 No Zat Gizi Satuan Nilai ALG No Zat Gizi Satuan Nilai ALG 4 Lemak Jenuh g 20 22 Kolin mg 450 5 Kolesterol mg <300 23 Vitamin C mg 90 6 Asam Linoleat 7 Asam α- linoleat 8 Karbohidrat g g g 13 1,4 325 24 Kalsium mg 25 Fosfor mg 26 Magnesium mg 1100 700 350 Total 9 Serat Pangan g 30 27 Natrium mg 1500 10 Vitamin A mcg 600 28 Kalium mg 4700 11 Vitamin D mcg 15 29 Mangan mcg 2000 12 Vitamin E mg 15 30 Tembaga mcg 800 13 Vitamin K mcg 60 31 Kromium mcg 26 14 Vitamin B1 mg 1,4 32 Besi mg 22 42
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
2. Persentase AKG 15 Vitamin B2 mg 1,6 33 Iodium mcg 150 16 Vitamin B3 mg 15 34 Seng mg 13 Persentase AKG dihitung berdasarkan Acuan Label Gizi (ALG) sesuai dengan 17 Vitamin B5 mg 5 35 Selenium mcg 30 ketentuan peraturan perundang-undangan. Acuan label gizi dapat dilihat pada 18 Vitamin B6 mg 1,3 36 Fluor mg 2,5 tabel 4. Cara perhitungan persentase AKG: % AKG = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑧𝑧𝐽𝐽𝑧𝑧 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑔 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 100 𝑔𝑔𝑝𝑝 𝐽𝐽𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽 100 𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝑘𝑘 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑍𝑍𝐽𝐽𝑧𝑧 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑔 𝑥𝑥 100% Contoh: a. Hasil uji laboratorium, protein per 100 gram sebuah produk = 15 gram. ALG protein berdasarkan Tabel 1 di atas = 60 gram. Persentase AKG Maka % AKG = 15 60 𝑥𝑥 100% = 25% b. Hasil uji laboratorium, vitamin A per 100 gram sebuah produk = 100 mcg. ALG vitamin A berdasarkan Tabel 1 di atas = 600 mcg Maka % AKG = (dibulatkan ke kelipatan satu terdekat) 100 600 𝑥𝑥 100% = 17% Tabel 4. Acuan Label Gizi untuk populasi umum 3. Catatan kaki. No Zat Gizi Satuan Nilai No Zat Gizi Satuan Nilai Berisi penjelasan mengenai dasar kebutuhan energi untuk perhitungan persentase AKG. ALG ALG 1 Energi kkal 2150 19 Folat mcg 400 2 Protein g 60 20 Vitamin mcg 2,4 B12 3 Lemak Total g 67 21 Biotin mcg 30 No Zat Gizi Satuan Nilai No Zat Gizi Satuan Nilai ALG ALG 4 Lemak Jenuh g 20 22 Kolin mg 450 5 Kolesterol mg <300 23 Vitamin C mg 90 6 Asam Linoleat g 13 24 Kalsium mg 1100 7 Asam α- linoleat g 1,4 25 Fosfor mg 700 8 Karbohidrat g 325 26 Magnesium mg 350 Total 9 Serat Pangan g 30 27 Natrium mg 1500 a) Jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium yang ditunjuk terakreditasi atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 Vitamin A mcg 600 28 Kalium mg 4700 laboratorium 11 Vitamin D mcg 15 29 Mangan mcg 2000 12 Vitamin E mg 15 30 Tembaga mcg 800 b) Dalam hal Pangan Segar impor, jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium yang berwenang 13 Vitamin K mcg 60 31 Kromium mcg 26 14 Vitamin B1 mg 1,4 32 Besi mg 22 43
di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Dalam hal Pangan Segar diproduksi oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil, jumlah kandungan zat gizi dapat menggunakan tabel komposisi Pangan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 44
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023
di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Dalam hal Pangan Segar diproduksi oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil, jumlah kandungan zat gizi dapat menggunakan tabel komposisi Pangan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45
Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 Panduan Implementasi Persyaratan Mutu dan Label Beras - 2023 46
BAB V PEMBERLAKUAN DAN MASA PENYESUAIAN Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Untuk produk yang belum beredar atau akan mengajukan nomor ijin edar yang baru, maka wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan mutu dan label beras dalam Perbadan 2 tahun 2023 terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan (16 Februari 2023). Untuk produk yang sudah beredar pada saat peraturan ini diundangkan, produk dapat tetap beredar dengan persyaratan mutu dan label saat ini namun harus menyesuaikan paling lambat 24 bulan sejak peraturan ini diundangkan yaitu sampai dengan Februari 2025. Dengan terbitnya Peraturan Badan ini, maka persyaratan mutu dan label beras mengacu pada Peraturan Badan ini. 47