BUPATI KARO BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan rangka membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran yang Pendapatan diperuntukan bagi desa; dalam dan Belanja Negara b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penggunaan dan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa dengan berpedoman pada pedoman teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tahun 2004 1 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang...
2- 5. Undang-Undang Nomor tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Tahun 2011 6. Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan...
3- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05); 16. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 12); 17. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah...
4- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 6. Bupati adalah Bupati Karo. 7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 18. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 21. Prioritas...
5- 21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 22. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. 23. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan dan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. ekologi, 25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 31. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. 32. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. 33. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 34. Badan Umum Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 35. Relokasi...
6- 35. Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak bencana erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai ketentuan pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau kolektif dengan pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh pemerintah. 36. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. 37. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 39. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 40. Tim Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Pasal 2 Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan: a. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa; b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. Pasal 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip: a. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; b. keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; c. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; d. fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata; e. partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa; f. swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan g. berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. prioritas...
7- a. prioritas penggunaan Dana Desa; b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; c. publikasi dan pelaporan; dan d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik. Pasal 6 (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk: a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan d. meningkatkan pendapatan asli Desa. (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk: a. membiayai program penanggulangan kemiskinan; b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pasal 7 (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) lingkungan pemukiman; 2) transportasi; 3) energi; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) sosial. b. pengadaan...
8- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas: 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan 2) pendidikan dan kebudayaan. c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. prasarana lingkungan alam untuk: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2) penanganan bencana alam; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. prasarana lingkungan alam untuk: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2) penanganan bencana alam; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: 1) konflik sosial; dan 2) bencana sosial. (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Pasal 8 (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya; c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Pasal 9 (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa; b. meningkatkan...
9- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan c. menciptakan lapangan kerja. (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen. Pasal 10 (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu: a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan c. pencegahan kematian ibu dan anak. (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi: a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD); b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal. (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. Pasal 11 Daftar Kegiatan Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 (1) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mempertimbangkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa. (2) Tipologi desa dan tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data IDM. (3) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Pasal 13 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan 2. pembangunan...
10- 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan 2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran. c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung: 1. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif; 2. usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya; 3. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 4. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. d. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada : 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan lainnya yang difokuskan kepada pangan dan usaha ekonomi pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta lingkungan yang pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan 4. pembukaan...
11- 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan. b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; lainnya 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 4. peningkatan kualitas dan kuantitas pembentukan wirausahawan di Desa; dan 4. peningkatan kualitas dan kuantitas pembentukan wirausahawan di Desa; dan 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan lainnya yang difokuskan kepada pembentukan usaha ekonomi dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; distribusi 2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha yang difokuskan kepada pembentukan dan ekonomi pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; lainnya 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi: 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan 2. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; Pasal 14...
12- Pasal 14 (1) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dapat menerima alokasi afirmasi. (2) Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan seluruh besaran Alokasi Afirmasi yang diterima untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. (3) Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : a. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin; b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin; akses keuangan dan permodalan, c. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin; d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa; e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin; f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin; g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin; h. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan produk i. kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. (4) Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah; b. Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga; dan c. Desa Lau Pakam Kecamatan Mardingding. BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 15 (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti musyawarah Desa menghasilkan dokumen RKP Desa. tentang perencanaan pembangunan Desa tahapan yang (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 16 (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan: a. arahan...
13- a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa. Pasal 17 (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa. (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan b. kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 18 (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa. Pasal 19 (1) Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Contoh-contoh kegiatan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 20 (1) Bagi Desa dan Dusun yang direlokasi akibat bencana erupsi Gunung Sinabung tidak diperbolehkan menggunakan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Desa Bekerah Kecamatan Namanteran; b. Desa Simacem Kecamatan Namanteran; c. Desa Sukameriah Kecamatan Payung; d. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung; e. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat; f. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Namanteran; g. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat; h. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran; i. Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran; j. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket; dan k. Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung Kecamatan Namanteran. (3) Bagi...
14- (3) Bagi Desa yang dievakuasi sementara ke tempat aman akibat bencana erupsi Gunung Sinabung tidak dapat menggunakan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Desa kecuali terjadi penurunan status Gunung Berapi Sinabung dari level awas ke level dibawahnya berdasarkan rekomendasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Pasal 21 (1) Desa dapat mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. (2) Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Publikasi Pasal 22 (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa. (2) Sarana publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. baliho; b. papan informasi desa; c. media elektronik; d. media cetak; e. media sosial; f. website desa; g. selebaran (leaflet); h. pengeras suara di ruang publik; dan i. media lainnya sesuai dengan kondisi desa. (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua...
15- Bagian Kedua Pelaporan Pasal 23 (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. (2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa. (3) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Perdes tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa; b. Perdes tentang RKPDesa; c. Perdes tentang APBDes; dan d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa. (5) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja berdasar APBDes setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (6) Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilaporkan di luar mekanisme pelaporan berkala dengan bentuk dan waktu yang bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. (7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 24 (1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. (4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pasal 25 (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang. (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan meliputi: a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; b. membuat...
16- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat. (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 26 (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui: a. Badan Permusyawaratan Desa; dan b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden dengan alamat Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai I. (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan b. berjenjang mulai dari: 1) pemerintah Desa; 2) pemerintah daerah kabupaten; 3) pemerintah daerah provinsi; dan 4) pemerintah. (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII...
17- BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 2020 BUPATI KARO, TERKELIN BRAHMANA Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, KAMPERAS TERKELIN PURBA BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020 DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 2) penerangan lingkungan pemukiman; 3) pedestrian; 4) drainase; 5) 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; penduduk; alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; sumur resapan; selokan; 7) 8) 9) 10) tempat pembuangan sampah; 11) gerobak sampah; 12) kendaraan pengangkut sampah; 13) mesin pengolah sampah; 14) pembangunan ruang terbuka hijau; 15) pembangunan bank sampah Desa; dan 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. tambatan perahu; prasarana transportasi, antara lain: 1) 2) dermaga apung; 3) tambat apung (buoy); 4) jalan pemukiman; 5) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 6) jalan poros Desa; 7) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 8) jembatan Desa: 9) gorong-gorong; 10) terminal Desa; dan 11) sarana prasarana 7) 8) 9) 10) tempat pembuangan sampah; 11) gerobak sampah; 12) kendaraan pengangkut sampah; 13) mesin pengolah sampah; 14) pembangunan ruang terbuka hijau; 15) pembangunan bank sampah Desa; dan 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. tambatan perahu; prasarana transportasi, antara lain: 1) 2) dermaga apung; 3) tambat apung (buoy); 4) jalan pemukiman; 5) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 6) jalan poros Desa; 7) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 8) jembatan Desa: 9) gorong-gorong; 10) terminal Desa; dan 11) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain: 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2) pembangkit listrik tenaga diesel; 3) pembangkit listrik tenaga matahari; 4) pembangkit listrik tenaga angin; 5) 6) 7) instalasi biogas; jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 1) 2) website Desa; 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 4) radio Single Side Band (SSB); dan 5) sarana prasarana komunikasi kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. jaringan internet untuk warga Desa; lainnya yang sesuai dengan 2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 1) air bersih berskala Desa; 2) jambanisasi; 3) mandi, cuci, kakus (MCK); 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5) balai pengobatan; 6) posyandu; 7) poskesdes/polindes; 8) posbindu; 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1) 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5) wahana permainan anak di PAUD; 6) taman belajar keagamaan; 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9) bangunan perpustakaan Desa; 10) buku/bahan bacaan; 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13) film dokumenter; 14) peralatan kesenian dan kebudayaan; 15) pembuatan galeri atau museum Desa; 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; taman bacaan masyarakat; 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) bendungan berskala kecil; 2) pembangunan atau perbaikan embung; 3) irigasi Desa;
4) pencetakan lahan pertanian; 5) kolam ikan; 6) kapal penangkap ikan; 7) 8) kandang ternak; 9) mesin pakan ternak; 8) mesin penetas telur; 9) 10) pengeringan hasil pertanian coklat, dan kopra,); 4) pencetakan lahan pertanian; 5) kolam ikan; 6) kapal penangkap ikan; 7) 8) kandang ternak; 9) mesin pakan ternak; 8) mesin penetas telur; 9) 10) pengeringan hasil pertanian coklat, dan kopra,); tempat pendaratan kapal penangkap ikan; gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); (lantai jemur gabah, 11) embung Desa; 12) gudang pendingin (cold storage); 13) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air); 14) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 15) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 16) keramba jaring apung; 17) keranjang ikan; 18) alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 19) alat produksi es; 20) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 21) tempat penjemuran ikan; dan 22) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) mesin jahit; 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3) mesin penepung ikan; 4) mesin penepung ketela pohon; 5) mesin bubut untuk mebeler; 6) mesin packaging kemasan; 7) roaster kopi; 8) mesin percetakan; 9) bioskop mini; 10) alat pengolahan hasil perikanan; 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) pasar Desa; 2) pasar sayur; 3) pasar hewan; 4) 5) 6) 7) 8) tempat pelelangan ikan; toko online; gudang barang; tempat pemasaran ikan; dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1) 2) pergola; 3) gazebo; 4) lampu taman; 5) pagar pembatas; 6) pondok wisata (homestay); 7) panggung kesenian/pertunjukan; 8) kios cenderamata; 9) pusat jajanan kuliner; 10) tempat ibadah; 11) menara pandang (viewing deck); 12) gapura identitas; 13) wahana permainan anak; 14) wahana permainan outbound; 15) taman rekreasi; 16) tempat penjualan tiket; 17) angkutan wisata; 18) peralatan wisata snorkeling dan diving; 19) papan interpretasi; 20) sarana dan prasarana kebersihan; 21) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 22) 23) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan internet corner; dan ruang ganti dan/atau toilet; kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) penggilingan padi; 2) peraut kelapa; 3) penepung biji-bijian; 4) pencacah pakan ternak; 5) mesin sangrai kopi; 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7) pompa air; 8) 9) pengolahan limbah sampah; 10) kolam budidaya;dan 11) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan traktor mini; Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) plesengan sungai; 4) pencegahan kebakaran hutan; 5) pembangunan talud; 6) papan informasi lingkungan hidup; 7) pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 8) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3) pembangunan gedung pengungsian; 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 7) P3K untuk bencana; 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 1) pelatihan pengelolaan air minum; 2) pelayanan kesehatan lingkungan; 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM); alat bantu penyandang disabilitas; 4) 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 9) 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), layanan stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); sosialisasi gerakan aman pangan; 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura; 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes); 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi; 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa; 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi; 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana pembangunan keluarga; 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa; 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya; 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren; 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin seperti mesin percetakan; 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline; dan
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 1) pengelolaan terminal Desa; dan 2) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. c. pengembangan energi terbarukan, antara lain: 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5) pengelolaan energi tenaga matahari; 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan 7) pengembangan energi terbarukan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5) pengelolaan energi tenaga matahari; 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan 7) pengembangan energi terbarukan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 1) 2) website Desa; 3) 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. sistem informasi Desa; radio komunitas; 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) perbenihan tanaman pangan; 2) pembibitan tanaman keras; 3) pengadaan pupuk; 4) pembenihan ikan air tawar; 5) pengelolaan usaha hutan Desa; 6) pengelolaan usaha hutan sosial; 7) pengadaan bibit/induk ternak; 8) inseminasi buatan; 9) pengadaan pakan ternak; 10) tepung tapioka; 11) kerupuk; 12) keripik jamur; 13) keripik jagung; 14) ikan asin; 15) abon sapi
16) susu sapi; 17) kopi; 18) coklat; 19) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); 20) pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan 21) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) meubelair kayu dan rotan, 2) alat-alat rumah tangga; 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4) kain tenun; 5) kain batik; 6) bengkel kendaraan bermotor; 7) pedagang di pasar; 8) pedagang pengepul; 9) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 10) pelatihan pemasaran perikanan; dan 11) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain: 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan hutan adat; 3) pengelolaan air minum; 4) pengelolaan pariwisata Desa; 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6) pelatihan pembenihan ikan; 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 8) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) hutan kemasyarakatan; 2) hutan tanaman rakyat; 3) kemitraan kehutanan; 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan; 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 3) percontohan TTG untuk: sosialisasi TTG; a) produksi pertanian; b) pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil; sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan 4) 5) 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) penyediaan informasi harga/pasar; 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 3) kerjasama perdagangan antar Desa; 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan lainnya Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: a. pembibitan pohon langka; b. reboisasi; c. rehabilitasi lahan gambut; d. pembersihan daerah aliran sungai; e. pelatihan pengolahan limbah; dan f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial a. mendorong dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain: 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan/atau balai rakyat; 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 1) penyusunan arah pengembangan Desa; 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; dan 5) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 1) pendataan potensi dan aset Desa; 2) penyusunan profil Desa/data Desa; 3) penyusunan peta aset Desa; 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu; 5) dukungan penetapan IDM; 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: 1) 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga sosialisasi penggunaan dana Desa; disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa; rembug stunting di Desa; rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes; kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari 4) 5) 6) pelatihan musrenbangdes; 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga; 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga; 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi; 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. sistem e. mengembangkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa transparansi dan berbasis data digital; 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di
Desa, antara lain: 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal administrasi kependudukan dan catatan sipil; 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal administrasi kependudukan dan catatan sipil; terhadap akses 4) peningkatan kapasitas kelompok, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2) pelatihan industri rumahan; 3) pelatihan teknologi tepat guna; 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5) Pelatihan pemandu Wisata; 6) Interpretasi wisata; 7) Pelatihan Bahasa Asing; 8) Pelatihan Digitalisasi; 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; 11) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 12) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 13) Pelatihan teknik pemasaran online; 14) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 15) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung Desa pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. i. Melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 1) pemantauan berbasis komunitas; 2) 3) pengembangan unit pengaduan di Desa; 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk pengawasan pemantauan dan audit berbasis komunitas; penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. BUPATI KARO, TERKELIN BRAHMAN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020 PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. dan Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa - RPJMDesa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi: a. Pencermatan Ulang RPJMDes; b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya; c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). 2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPDesa. rangka penyusunan b. Dalam terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut: 1) pagu indikatif Dana Desa; 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan rancangan RKPDesa khususnya APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM. c. Tim Penyusun RKPDesa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPDesa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut: 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa; 2) pagu indikatif Dana Desa; 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa. 3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKPDesa Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPDesa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPDesa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKPDesa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKPDesa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut: a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi kegiatan masyarakat pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. adalah penilaian terhadap Desain rencana tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Berdasarkan Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi: 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak; 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak- anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif; 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin; 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut: 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa; 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat bersama Desa dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan pemerintah Desa 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan. c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diserahkan dengan diprioritaskan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. dibandingkan kegiatan yang d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan. adalah kegiatan pembangunan e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat Desa yang memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kemiskinan. kesejahteraan masyarakat Desa Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa. inovatif difokuskan dan penanggulangan f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKPDesa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPDesa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKPDesa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKPDesa ketika menyusun APBDesa. 5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKPDesa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan berkewajiban APBDesa. Peraturan mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat. Desa tentang Kepala Desa Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat sebagian besar masyarakat Desa. harus dipastikan diterima oleh
6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa a. Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. rencana penggunaan Dana Desa b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa; 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa; 3) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Desa; 4) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa; 5) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; 6) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan atas menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat rencana pengunaan Dana Desa; 7) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; 8) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; 10) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPATI KARO, TERKELIN BRAHMANA
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020 CONTOH-CONTOH KEGIATAN DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga rangka mengurangi kemiskinan, kerja, dan meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. 1. Padat karya tunai di Desa adalah teknologi lokal dalam a. diprioritaskan bagi: 1) anggota keluarga miskin; 2) penganggur; 3) setengah penganggur; dan b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting); c. memberikan kesempatan kerja sementara; d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama; e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa; f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau berbasis pendayagunaan pemberdayaan masyarakat. sumberdaya alam secara lestari 2. Manfaat padat karya tunai a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting); b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat; c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal; d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting). 3. Dampak a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan; c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan; d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi
4. Sifat kegiatan padat karya tunai a. swakelola: 1) kegiatan padat karya mekanisme swakelola; tunai di Desa dilaksanakan melalui 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa. b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan. 5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar: a. rehabilitasi irigasi Desa; b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa; c. pembersihan daerah aliran sungai; d. pembangunan jalan rabat beton; e. pembangunan tembok penahan tanah/talud; f. pembangunan embung Desa; g. penanaman hutan Desa; h. penghijauan lereng pegunungan; i. pembasmian hama tikus; B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING) Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). (Baduta) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun Beberapa sebagai berikut: 1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik; 2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas; faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan 3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; 4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil; b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan d. penyediaan makanan bergizi untuk balita. 2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih; 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga); 4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana; 6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua; 7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat; 8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja; 9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa; 10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll) 11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; 16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI) Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya. dengan di mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara : a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan; Pelaksanaan PAUD HI lapangan dilakukan
b. pemberian makanan tambahan; c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak; d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk pengukuran dilakukan penimbangan panjang/tinggi badan anak setiap bulan. berat badan anak dan e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama. Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD; 2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD; 3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan; 4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan 5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll). PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak: 1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir - 2 tahun; dan 2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting. Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: 1. rak untuk tempat mainan anak; 2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional; 3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun; 4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak; 5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun; 6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun; 7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan 8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen dari Pusat). 9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun 10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan 11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan. 12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut: a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua. 13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan: a. sumber air bersih; b. pembuangan limbah yang benar; dan c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih; 15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan; 16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan 17. obat-obatan ringan P3K. D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain: 1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD Pembangunan yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan: a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat; b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari Kader produksi pangan yang baik; c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa. 2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain: a. b. Anak-anak, pemuda, dll; c. Pelaku usaha pangan: 2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain: a. b. Anak-anak, pemuda, dll; c. Pelaku usaha pangan: 1) industri rumah tangga pangan; 2) kelompok usaha bersama ; 3) pedagang kreatif lapangan; dan 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll; d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa 3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan. 4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit). 5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk. E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain: 1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD; ditetapkan oleh
2. Bantuan (APE) Peraga TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa; Alat Edukatif untuk PAUD/ 3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini; 4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat; 5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita; 6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan; 7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; 8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan 9. Peningkatan seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya. pengetahuan dan pelatihan bagi remaja 10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti: a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS); b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya; jalur c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan; d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah; e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah; 11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi. F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana) Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah (2017), adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama- sama penting: menambah penghasilan (income generating) dan mengelola keuangan (financial management). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan. a. Tujuan Umum: Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik. b. Tujuan Khusus: 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan, 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana
keuangan (kalkulator): a) dana pendidikan anak; b) dana ibadah; dan c) dana kebutuhan khusus. 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas 5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong a) Materi Pelatihan (1) Melek finansial dalam perspektif agama; (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial check-up; Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun); (3) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi; (4) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga; (5) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan (6) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia); b. Bentuk Penggunaan Dana Desa (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga; (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga; (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum); (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa. Desa untuk 2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama. a. Tujuan Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama. b. Kelompok Sasaran 1) Warga Desa 2) Pemuka Agama 3) Orangtua c. Bentuk Penggunaan Dana Desa 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.
3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja. a. Tujuan Umum Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga. b. Tujuan Khusus 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah. c. Materi 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik 5) Merencanakan perkawinan d. Bentuk Penggunaan Dana Desa 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja 2) Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator) 3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya) 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya 4. Pendidikan Keluarga Sakinah Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai tangga, problema keluarga, misalnya kekerasan dalam percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya. a. Tujuan Umum rumah Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama. b. Tujuan Khusus 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga c. Bentuk Penggunaan Dana Desa 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan. G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain: 1. kegiatan keagamaan; 2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba; 3. pagelaran, festival seni dan budaya; 4. olahraga atau aktivitas sehat; 5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba; 6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan 7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain: 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 2. tenaga kerja usia produktif; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok pemuda; 6. kelompok tani; 7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; 9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan 10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain: a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa; d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Desa; dan e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga
Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain: a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler); b. penguasaan bahasa asing; c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas. Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain: a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa; b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya. c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain: 1) alat bantu dengar; 2) alat bantu baca; 3) alat peraga; 4) tongkat; 5) kursi roda; dan 6) kacamata. J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan: 1) Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2) Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor. 3) Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor. 4) Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan. 5) Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup. 6) Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan. 7) Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor. 8) Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain: 1. Terasi Goreng dan Abon Ikan Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan. Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan. terasi goreng dan abon Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan. 2. Produsen Benih Tanaman Pangan Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai
produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih. Dana Desa dapat digunakan untuk: a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan b. Pelatihan pemasaran benih unggul; 3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. 4. Usaha Pengolahan Kopi Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi. untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil. Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi. Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi. Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut: 1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah rendah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi. kota berada dengan 2. Sebuah Desa dapat Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang mendayagunakan limbah rumah bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa. yang di pinggiran besar 3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin- mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional tenda yang adalah dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar 3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin- mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional tenda yang adalah dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar tempat usaha berupa toko, kios, los, dan
Desa bagi masyarakat Desa meliputi: 1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa; 2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan 3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa; Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah: 1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli: 2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. 3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; 4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk- produk dari Desanya sendiri. M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan Long Storage Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan. Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan. Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut: 1. Standar Teknis: a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis; b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat. 2. Kriteria Lokasi Pembangunan: a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan; b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran; c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- yang lahan usaha petak berada/bersinggungan irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija; tani, dengan diprioritaskan kawasan pada Desa lahan non d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan. Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa. N. PENGEMBANGAN DESA WISATA Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, lainnya yang bisa kesenian, adat dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa. istiadat, mata pencaharian dan Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa. sarana prasarana Desa Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:
1. meningkatkan perekonomian Desa; 2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa; 3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat; 4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan 5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES. Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain: a. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasional/internasional; b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional; c. kios cenderamata; d. Ruang ganti dan/atau toilet; e. Pergola; f. Gazebo; g. Lampu Taman; h. Pagar Pembatas; i. panggung kesenian/pertunjukan; j. Pusat jajanan kuliner; k. Tempat Ibadah; l. Menara Pandang (viewing deck); m. Gapura identitas; n. wahana permainan anak; o. wahana permainan outbound; p. taman rekreasi; q. tempat penjualan tiket; r. angkutan wisata; s. tracking wisata mangrove; t. peralatan wisata snorkeling dan diving; u. papan interpretasi; v. sarana dan prasarana kebersihan; w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); x. y. Pelatihan pemandu Wisata; z. aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; bb. Pelatihan sadar wisata internet corner; Interpretasi wisata; dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-rumah adat, dll. O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh lain: tanaman, ternak, sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk: a. membiayai pengadaan generator listrik; b. membangun turbin; c. membendung sungai; dan d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa. 2. Kehutanan Sosial Pemerintah sedang menggalakkan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu: a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat. e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan. Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa. lingkungan. Dengan cara
3. Pengolahan Air Minum Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional. 4. Pengolahan Pasca Panen Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya. 5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycfaff), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan. Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa. P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Perubahan termasuk iklim berdampak pada kehidupan manusia, masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikro organisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam
menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya. Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan memberi sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional. Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan hidup manusia. terhadap iklim dilakukan dengan cara melaksanakan Pengendalian perubahan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. yang diakibatkan Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk: a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar. Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan terhadap perubahan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Desa.
Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri lokal dan dapat yang menggunakan meningkatkan kemampuan serapan karbon. varietas Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim sumber daya. Guna menjamin yang dihadapi dan ketersediaan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan- kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain: 1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+ Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi: a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain: 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan; 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan; 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS; 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan 8) dukungan penguatan sarana prasarana dan 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS; 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan 8) dukungan penguatan sarana prasarana dan b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain: 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik; 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan; 4) pengadaan alat angkut sampah; 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara; 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll). (mis: c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain: 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas; 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel. d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain: 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+; 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+; 3) patroli kawasan hutan Desa; 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging. 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan: 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik. 2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain: a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain: 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk terbangunnya ketahanan meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih; 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim; 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan; 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air; 6) pengadaan sarana/prasana pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim; untuk pengembangan mata 7) pembuatan kebun holtikultura bersama; 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik- jentik nyamuk pada kolam penampung air. b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain: 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya; 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang; teknologi 3) pengenalan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim; tepat guna pengolahan
4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup). 3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi: a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain: 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir; 2) pengadaan peralatan pengendali banjir; 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai; 4) pembuatan tanggul pemecah ombak; 5) pembelian bibit dan penanaman bakau; 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara; 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat. b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain: 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim; 3) penyusunan rencana tanggap bencana; 4) pelatihan relawan tanggap bencana; 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri. Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam tersebut. Akibatnya, menghadapi maupun menanggulangi bencana masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.
Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan letusan gunung berapi dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain: 1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu: a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan letusan gunung berapi; b) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman; c) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, akibat letusan gunung berapi; d) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah; e) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana letusan gunung berapi; dan f) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana letusan gunung berapi. 2. Pemulihan setelah terjadinya bencana letusan gunung berapi, antara lain: a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat; b) menyediakan dapur-dapur umum; c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban. R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes: a. Keadaan Bencana 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri. 2) Pelatihan keterampilan paska bencana. b. Keadaan Darurat 1) Menyediakan MCK komunal sederhana. 2) Pelayanan kesehatan. 3) Menyiapkan lokasi pengungsian. 4) Menyediakan obat - obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll. c. Keadaan Mendesak 1) Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP). 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi pengungsian dan sebagai menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian. lokasi aman
3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam. 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat. 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak - anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya. 7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana. 8) Menerima dan menyalurkan bantuan. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut: a. Perubahan RKPDes 1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020; 2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020; 3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak - banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam; 4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa; 5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa; 6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa); 7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan. b. Perubahan APBDesa Tahun 2020 1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020; 2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan; 3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang- undangan tentang keuangan Desa; 4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.
S. SISTEM INFORMASI DESA Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu. pendataan dan penyebaran informasi pembangunan Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat; 1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid; 2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; 3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa. SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa; 2. Pendataan oleh Tim Pendata; 3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa; 4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data; 5. Pengelolaan data dan up dating data; 6. Publikasi data dan informasi; dll. Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.
T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan tentang ketentuan peraturan perundang- menyebarluaskan undangan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. informasi tentang pembangunan Desa maupun informasi Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada: 1. tokoh adat; 2. tokoh agama; 3. tokoh masyarakat; 4. tokoh pendidikan; 5. kelompok tani; 6. kelompok nelayan; 7. kelompok perajin; 8. kelompok perempuan; dan 9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin. Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui: 1. pertemuan sosialisasi; 2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa; 3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi; 4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya. Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan penyebaran peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa. U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri. Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan- kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, ini, masyarakat penerima Desa mampu dalam situasi kontraktual mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku. tindakan- tindakan
Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius tindak pidana mengambil korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa. langkah-langkah nyata untuk memerangi Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi: 1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis. 2. Pengembangan Paralegal Desa Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, layanan masyarakat bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa. Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. secara juga mendapat kemudahan untuk mengakses BUPATI KARO, TERKELIN BERAHMANA
DESA KECAMATAN : : NO SARANA PRASARANA DASAR HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN PELAYANAN SOSIAL DASAR HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN FORMAT LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA USAHA EKONOMI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP SARANA/PRASARANA LAINNYA HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA KARO TAHUN 2020 KEGIATAN BELUM PRIORITAS PENYELENGARAAN PEMDES PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS VOLUME SATUAN ANGGARAN ... , ... 2020 KEPALA DESA ... (... ) BUPATI KARO, TERKELIN BRAHMANA