Vol. I/Edisi 8/2010 D E S A N T A R A R E P O R T DEPORT o n m i n o r i t y i s s u e s 08 EDITORIAL Perbedaan (Masih) Dilarang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Harusnya, motto ini bermakna bahwa kita boleh beda, dan memang beda itu perlu, tapi jangan baku hantam, tetap damai. Dalam prakteknya di Indonesia, perbedaan-perbedaan itu digiring untuk dilebur ke dalam proyek persatuan. Misalnya disebutkan dalam pasal 32, UUD 1945, "... usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan". Selain persatuan identik dengan penyeragaman, usaha persatuan sering dilakukan dengan paksa. Misalnya, jika di masa Orde Baru, etnis Cina dilebur supaya berganti nama, jika perlu berganti agama. Kini diskriminasi itu masih terjadi, lantaran etnis Cina bukan dianggap warga negara asli. Di bidang agama, aliran- aliran kepercayaan sering dicurigai karena dianggap aliran sesat. Oleh karena itu, aliran ini kerap dianjurkan untuk memeluk agama resmi. Jadilah perbedaan-perbedaan dengan seluruh dinamikannya, apakah itu sebentuk agama/ aliran keyakinan, etnis, ras, tidak pernah dipandang sebagai kekayaan. Hak warga negara untuk mengekspresikan identitasnya secara beda terhalang oleh semangat penyeragaman ini. Masalahnya, bukan saja negara, masyarakat di Indonesia lebih suka berkomunikasi secara monolog, bukan dialog. Karena, dalam dialog itu diperlukan prasarat mendengar, berbagi dan bersedia menerima (termasuk menerima perbedaan- perbedaan). Kita belum ke arah sana. GIB TunTuT PaTunG KlenTenG VIhara TrI raTna DITurunKan Oleh: Munif Ibnu Herman Cendana, salah satu anggota Persaudaraan Muda-Mudi Vihara Tri Ratna (PMVTR) Sumatera Utara, kelihatan sumringah hingga menyebarkan kembali SMS kepada kawan-kawannya di PMVTR. Wajar ia bersikap begitu, karena harapannya bersama dengan ummat Budhist lain untuk mempertahankan patung Budha, juga dua bangunan Klenteng Vihara Tri Ratna yang diprotes oleh Gabungan Islam Bersatu (GIB) mendapat dukungan dari Komunikasi Umat Beragama (FKUB). SMS itu penting bagi Herman dan kawan- kawannya saat menanggapi berita yang dimuat diportal waspada. Isi berita, beberapa waktu lalu, Gerakan Islam Bersatu berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Tanjungbalai untuk menolak keberadaan patung Vihara Tri Ratna dan Klenteng di kawasan Water Front City atau reklamasi Pantai Sungai Asahan, Senin (31/5). Adalah Ir. Sutopo, wakil FKUB Sumut, yang memberi dukungan itu. Melalui pesan singkatnya, Sutopo mengatakan bahwa surat keputusan bersama (SKB) 2 Menteri lahir 2006. Sedangkan FKUB Sumut baru dilantik tahun 2007 dan di daerah terbentuk lebih lama lagi. "Tegas-tegas dinyatakan bahwa peraturan tidak berlaku surut, artinya izin-izin yang sudah ada sebelum FKUB lahir tetap berlaku, termasuk izin Vihara Tri Ratna," demikian yang ia sampaikan ke teman-temannya di group PMVTR. Dalam SMS, Sutopo juga menegaskan, "Kami bersedia turun ke sana, bila di undang." SISA BANGUNAN TEMPAT PENGAJIAN YANG DIBAKAR sebagai balai pengobatan. Karena bertujuan untuk kepentingan sosial, masyarakat Tanjung Balai tidak mempermasalahkan keberadaan klenteng itu, termasuk ketika diresmikan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe. Patung Budha, disebut menyalahi aturan dan dibangun di lokasi milik pemerintah yang kabarnya, setelah lokasi wisata itu dioperasikan, beberapa tokoh Tionghoa mendirikan Klenteng Tri Ratna di pinggiran pantai yang dimaksudkan Namun tanpa diketahui masyarakat, demikian dikutip dari waspadaonline, pengelola klenteng itu mendirikan patung Budha berukuran besar dan menjadikan bangunan tersebut sebagai rumah ibadah.
Desantara Report INSIDE THIS ISSUE: Desantara Report Testimony Local Community Profile Vox Vocis Multicultural Women Citizenship Representation Desantara's Activities S U S U N A N R E D A K S I Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: M. Nurkhoiron Sekretaris: Noviyana Keuangan: Darningsih Redaktur Pelaksana: Ingwuri H. Tata Letak/Desain: M. Isnaini "Amax" Editor Bhs. Inggris: Becca Taufiq Staf Redaksi: Moch. Nurul Huda Distributor: Noviyana Dokumentasi: Rustam Kontributor: Jawa Barat: Abu Bakar, Isa Nur Zaman, Diphie. Jawa Tengah: Moh. Sobirin. Jawa Timur: Mashuri, Oryza Ardyansyah W., Isho- muddin, A'ak Abdullah Al-Kudus, Ahmad Rifa'i. Bali: Ni Komang Erviani. NTB: Muhammad Irham. Sulsel: Mubarak Idrus, Hasmi Baharuddin. Sulteng: Ewin Laudjeng. Sulbar: Tamsil Kanang. Kaltim: Asman Azis, Abdullah Naim. Kalbar: Chatarina P. Istiyani. Sumbar: Ka'bati. Sumut: Farid Aulia. Aceh: Raihana. Alamat Redaksi: DESANTARA Foundation Komplek Depok Lama Alam Permai Blok K3, Depok 16431 Website: Email Redaksi: mail@desantara.org, newsletter@desantara.org (DEPORT) Tlp: +62 21 77201121 Fax: +62 21 77210247 1 5 6 7 8 9 10 11 12 DEPORT beralasan, terbukti bahwa patung tersebut lebih dikenal dan menonjol sehingga banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat daripada balai yang merupakan simbil kota tanjung balai yang sebenarnya," demikian isi selebaran. Selain itu, selebaran juga berisi tentang kota Tanjung Balai yang merupakan kota Melayu yang identik dengan nuansa Syariat Islam. Tanjung balai, juga disebut Kota kebanggaan yang merupakan salah satu pintu masuknya penyebaran agama Islam di Sumatera. Bahkan nada provokasi juga ditunjukkan dalam selebaran itu, "Terlalu lama kita diam dan saatnya menyatukan sikap..!" SUDUT BANGUNAN YANG DIBAKAR Hal inilah yang tampaknya membuat GIB menuntut patung yang berada tepat di atas Vihara Tri Ratna untuk diturunkan karena dapat mengubah situs budaya kota tanjung balai dan dapat mengikis akidah. Dalam aksinya, GIB juga menyebarkan selebaran yang berisi tentang keresahan umat Islam karena berdirinya patung yang megah dan menantang yang berdiri tepat di depan balai di ujung tanjung. "Simbol bersejarah "balai di ujung tanjung" mungkin sebentar lagi akan tinggal sejarah dan berganti nama menjadi patung di ujung tanjung..! kekhawatiran kami bukan tak "Renovasi Vihara Tri Ratna tidak punya izin, dan kami sudah melayangkan surat perintah agar pengurus vihara membongkar bangunan yang tidak punya izin itu, tapi sampai detik ini, perintah pembongkaran tidak digubris," jelas Marwan kepada waspada online. Sayangnya, saat Desantara hendak meminta konfirmasi kepada salah seorang pengurus muda-mudi Vihara Tri Ratna via surat elektronik, hingga tulisan ini dibuat tak ditanggapi. Tapi, dari situs jejaring sosial facebook, Herzlich Rvvlich, salah seorang anggota PMVTR memberi komentar, "Sedih ngeliat Indonesia, negara demokrasi tapi masih aja ada makhluk-makkhluk yang egois. Trus lucu lagi, masa orang mau bangun tempat ibadah gak boleh," tulisnya. DIsKrImanI TaK henTI WarGa ChIna BenTenG Oleh: Marzuki Rais Bulan Maret 2010, perwakilan warga China Benteng Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, datang ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mereka mengadu bahwa Pemkot Tangerang akan membongkar tempat tinggal mereka. Pengaduan warga ini berdasar dari Surat Perintah Bongkar (SPB) Pemkot Tangerang yang ketiga. "Biasanya, kalau sudah keluar SPB ketiga, berarti sudah fix mau dibongkar," ujar Muhammad Isnur, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sebelumnya, mereka menerima surat pembongkaran pertama pada Juli 2009, disusul surat kedua di Desember 2009 dan ketiga Januari 2010. Rencana pembongkaran, akan dilakukan 12 April 2010. Pada 12 April 2010, sejak pukul 06.00, sekitar 350 KK warga China Benteng pun
DEPORT bersiap menghadang kedatangan Satpol PP. Warga menghadang karena selama ini belum pernah ada proses negosiasi dengan camat Neglasari. "Hanya ada surat, tetapi warga tidak pernah diajak ngobrol, ketemu. Sebaiknya kan ada prinsip komunikasi ada dialog," terang Isnur. Hari itu, koordinator warga Edie Lim kepada Tempo mengatakan setiap pos dijaga 20 hingga 25 warga, kecuali di jalan masuk Tangga Asem. Pos I di jalan masuk melalui Vihara Maha Bodhi menuju Kampung Sewan Lebak Wangi, Pos II di jalan masuk dekat RM 99 Pos III dekat rumah kawin, Pos IV di Tangga Asem pos V di Kampung Kokun. Mereka juga menunjukkan rasa nasionalisme di pinggir Jalan Raya Rawa Kucing. Mereka bernyanyi Indonesia Pusaka, Padamu Negeri dan Syukur. Hari itu, Satpol PP tak jadi datang. Warga, pada pukul 16.00 pun membubarkan diri. Sehari berikutnya, 13 April 2010, warga pun kembali membuat barisan. Mereka membuat barisan, membentuk pagar betis. Di hari kedua itu, sejak pagi mereka kembali menunggu datangnya Satpol PP. Sekitar jam 10.00, datang Satpol PP bersama kepolisian. Karena dihadang, ada beberapa aparat iseng. Memukul, menendang-nendang. Beberapa warga juga terluka terkena bekas cakaran. Akibatnya, sempat juga anak-anak yang ikut menghadang terpancing, tetapi bisa diredam. Akhirnya, melihat panasnya situasi, terjadi negosiasi. Dalam waktu 14 hari, untuk yang kandang babi dan pabrik, mereka akan membongkar sendiri bangunannya, meski Ada beberapa yang masih bertahan. Sebenarnya, warga menerima pembongkaran karena tak punya sertifikat kepemilikan. Tetapi, mereka iri dengan beberapa praktek diskriminasi yang tak jauh dari situ, berdiri rumah sakit milik walikota jakarta utara, tepat di bangun tepat dibibir sungai. Hanya berjarak 3,5 meter. Juga terdapat pabrik di seberang yang berada di bibir sungai. Di tahun 2000, sebenarnya di seberang sungai sudah ada penggusuran. Juga keluar SK penggantian tanah. Tanah diukur dan luasnya dihitung dan diganti rugi. Tetapi, sampai sekarang belum digusur. Sementara, di kawasan China Benteng sendiri, tanah sudah diukur, tetapi belum diganti rugi. Diskriminasi tak Bertepi Di situs wikipedia disebutkan, China Benteng adalah suatu nama panggilan yang mengacu kepada masyarakat keturunan China yang ada di Tangerang. Nama ini berasal dari kata "Benteng" yang merupakan nama lama dari Kota Tangerang, karena pada saat itu terdapat sebuah benteng Belanda di kota Tangerang di pinggir sungai Cisadane, difungsikan sebagai post pengamanan mencegah serangan dari Kesultanan Banten. Benteng ini adalah salah satu benteng terpenting Belanda dan merupakan Benteng terdepan pertahanan Belanda di pulau Jawa. Saat ini, China Benteng berpenduduk sekitar 1.007 jiwa yang terdiri dari 477 perempuan, 339 anak-anak, 129 laki-laki serta 12 orang penderita keterbelakangan mental yang tersebar di tiga kampung dengan tiga Rukun Warga (RW) dengan enam Rukun Tangga (RT). Tiga kampung itu, Tangga Asem, Kokun dan Sewan Lebak. Yang paling tua, kampung Sewan Lebak, karena sudah ditempati sejak abad ke 17. Atas pembongkaran, Pemkot Tangerang beralasan, dibongkarnya China Benteng karena berada di bibir sungai yang melanggar aturan Perda yang mengatur bangunan dari bibir sungai, minimal 20 meter. "Padahal, demikian kata Muhammad Isnur, "Pada awalnya bangunan mereka itu cukup jauh dari sungai, kalau dilihat dari awal, ada 70 meter aslinya." Isnur juga mengatakan, karena ada sepuluh pintu air, saking keras airnya, sungai yang kecil itu lama-lama menjadi besar. Ini yang kemudian memunculkan kebingungan warga, "Sebenarnya lebar dari pintu air, dihitung sejak kapan?" Selama ini, warga China Benteng selalu terdiskriminasi. Saat di data pada Pemilu 2009, banyak di antara mereka yang tak masuk dalam daftar pemilih karena tak memiliki KTP. Banyak warga China benteng yang kesulitan melakukan pengurusan KTP. Kemalasan untuk membuat surat identitas itu juga karena mereka sering mendapat perlakuan pemerasan oleh oknum Desantara Report kelurahan. Terlebih untuk membuat surat identitas, mereka harus melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang sudah tidak berlaku lagi. Kepada detiknews, Eddy Halomoan Gurning, pengacara warga LBH Jakarta bercerita. "Karena tidak memiliki SBKRI itu banyak warga yang membuat KTP tembak. Itu pun harganya mahal. Kalau di KTP ditulis beragama Islam harganya Rp 150 ribu per KTP. Tapi, kalau mengaku beragama Budha lebih mahal lagi, bisa seharga Rp 300 ribu," ujar Eddy. Mereka juga ditolak Puskesmas dan RT/RW untuk memperoleh kartu keluarga miskin. Menyelamatkan Situs Budaya Sisi positifnya, akibat rencana pembongkaran itu, justru memunculkan kesadaran warga China benteng. Mereka menjadi tahu akan haknya. Sebagai situs budaya, karena kesejarahan yang terbangun ratusan, membuat mereka sadar bahwa mereka tak lagi berfikir sekadar ganti rugi, tetapi bagaimana hak budaya itu dipertahankan. Situs tua yang dibangun ratusan tahun bagaimana harus diselamatkan, tidak digusur, tidak digeser, tetapi ditata ulang. Bersama dengan arsitek, mereka mendesain, bagaimana China Benteng ke depan. Kalau dianggap kumuh, akan dirapikan. Yang terlalu dekat dengan sungai juga akan dijauhkan. Mereka juga akan membalikkan rumah, sehingga menghadap ke sungai seperti di Kali Code, Jogja. Vol. I/Edisi 8/2010 3
Desantara Report nasIB OranG-OranG PerBaTasan Oleh: Suaib Amin Prawono Sepucuk surat, sekitar setahun yang lalu, diposkan ke meja Menkopolhukam. Surat yang beralamat pengirim dari sebuah desa di Kecamatan Puring Kencana, masuk Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat itu, berisi keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Apa pasal? Sepertinya si pengirim surat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tak serius membangun daerah itu. Bayangkan saja, di desa itu tak ada satu ruas pun jalan menuju ke Kecamatan Puring Kencana, warganya hingga kini juga masih susah mengakses listrik. Memang ada dua ruas jalan yang membentang, sayangnya justru menuju ke arah Lubok Antu, masuk distrik Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Mereka juga tinggal berjalan 1,5 untuk menuju ke Batu Lintang, juga bagian dari sarawak meski harus naik turun bukit. Maka, bisa difahami jika 60 persen warganya bekerja di sana. langsung mereka tukarkan dengan ringgit, agar bisa membeli berbagai barang kebutuhan pokok. Apa yang dialami oleh warga Puring Kencana hanyalah satu contoh. Ada banyak tempat lain yang memiliki kesamaan dengan mereka. Di Entikong, umpama, sebagaimana dilaporkan oleh radio pro-3 RRI, masyarakat di tiga kecamatan wilayah perbatasan Sanggau Indonesia -Sarawak Malaysia mengeluhkan pemadaman listrik di wilayah perbatasan saat ini sudah tidak terkendali lagi. Pihak PLN sendiri mengaku pemadaman bergilir ini terpaksa dilakukan kerana perbandingan kebutuhan pelanggan sekarang sudah melebihi daya mampu mesin pembangkit yang tersedia. Memilih keluar dari NKRI, bisa jadi bukan hanya keinginan orang yang mengirim surat ke Menkopolhukam itu saja, tetapi bisa jadi juga warga lain terutama yang tinggal di desa itu. Tak hanya bekerja, mereka juga memilih melahirkan anaknya di Sarawak. Dengan melahirkan di Sarawak, anak akan memperoleh "Surat Beranak", atau Akta Kelahiran kalau di Indonesia. Surat Beranak ini nantinya akan memudahkan untuk mendapatkan Identity Card (IC) Malaysia sebagai syarat menempuh pendidikan di sana. Pemerintah Malaysia juga akan memberi peluang kerja bagi siswa yang mendapatkan nilai tinggi. Di keseharian, warga Puring Kencana juga lebih akrab dengan ringgit. Bahkan, bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima gaji yang dalam rupiah pun Rudi, seorang mahasiswa yang tinggal di perbatasan, dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia menceritakan, bahwa hampir setiap sekolah yang ada di perbatasan kehabisan guru. Mereka yang memiliki kualifikasi guru, lebih tertarik bekerja di Malaysia ketimbang mengabdikan diri di sekolah. "Hampir bisa dikatakan seluruh SD yang tersebar dari Sambas, Entingkong sampai Kapuas Hulu, SD nya itu pasti minim guru," keluhnya Tak hanya itu keluhan Rudi, tapi juga cara pemerintah yang tak menyeluruh dalam menjalankan kebijakan. Misalnya begini, suatu ketika, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pernah membangun Polindes. Bangunan secara fisik, cukup. Tetapi, sampai sekarang tidak ditempati karena tenaga medis itu tidak ada. Rudi juga menyoal ketakberdayaan masyarakat lokal dalam mengatasi ekonomi 4 Vol. I/Edisi 8/2010 DEPORT yang tak cukup mendapat perhatian. Sementara, pemerintah justru asyik melihat perbatasan an sich dalam kacamata teritorial keamanan. Secara umum, saat ini terdapat 183 Kabupaten di Indonesia yang teridentifikasi sebagai daerah tertinggal, termasuk di dalamnya terdapat daerah terluar, terdepan dan pasca bencana yang harus diperhatikan. Atas realitas ini, pemerintah belum maksimal menanganinya. Lihat saja aksesibilitas pelayanan dasar yang seharusnya dilakukan pemerintah. Maka, di daerah-daerah ini, daerah tertinggal berciri utama kemiskinan, meski ada banyak pengaruh kenapa daerah-daerah itu berkualitas rendah. Misalnya tipologi geografi seperti pesisir, pedalaman, dataran tinggi, juga karena kebiasaan dan cara hidup komunitas adat, nelayan, petani kebun yang ikut melengkapi penyebab. Tentu ini sangat memprihatinkan karena meski daerah tertinggal dan perbatasan dinyatakan sebagai salah satu wilayah prioritas, strategi pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan belum kuat. Maka, yang justru masalah kemiskinan yang makin meluas, kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
DEPORT KamI hanya InGIn DamaI DI sInGKaWanG Oleh: Agni Malagina Serentetan demo dan peristiwa mencekam yang diduga dilakukan oleh sekelompok oknum dari organisasi radikal muncul di Singkawang, mulai dari demo pembangunan patung naga pada tahun 2008 sampai peristiwa demo patung naga 2010 yang juga dipicu oleh tulisan Hasan Karman - walikota Singkawang - bertepatan dengan Hari Raya Waisak 28 Mei 2010. Mengapa hal ini terjadi? Apakah isu etnisitas menjadi latar terjadinya peristiwa ini? Bagaimana dengan kontestasi perpolitikan di Singkawang? Berikut adalah catatan lapangan dari Agni Malagina, mahasiswa FIB Universitas Indonesia yang sedang melakukan penelitian soal minoritas di Singkawang, sengaja dimunculkan dalam rubrik testimoni, karena tak satupun narasumber yang mau diwawancarai untuk rubrik ini. Suasana kota Singkawang sempat muram pasca demo perobohan patung naga dan tuntutan ormas Melayu agar Hasan Karman meminta maaf kepada segenap warga Melayu dan mundur dari jabatannya. Peristiwa ini terjadi ketika makalah Hasan Karman pada tahun 2008 tentang Sejarah Melayu dikritisi sekelompok orang yang meradang ketika mendapatkan Hasan Karman mengutip keterangan dari sebuah sumber tertulis yang mengatakan bahwa pada masa kolonial, sekelompok orang Melayu adalah perompak. Demo juga diakhiri dengan aksi pelemparan batu terhadap patung Naga Emas yang oleh kelompok radikal dianggap sebagai symbol religi etnis Tionghoa. Aksi pelemparan pun berbuntut ditangkapnya sejumlah pelaku oleh pihak berwajib. Padahal, bagi sejumlah orang Tionghoa Singkawang, mereka hanya menganggap patung Naga Emas itu hanya tugu penghias lampu di tengah kota. Peristiwa ini dengan segera menjadi bahan pembicaraan hangat di pelbagai kalangan, mulai dari politisi daerah sampai kaum intelektual dan masyarakat umum yang berkepentingan. Sejumlah media lokal pun mengangkat pelbagai opini publik baik pro dan kontra terhadap peristiwa Naga Emas Singkawang. Desakan terhadap Hasan Karman semakin kuat. Sejumlah politisi menghimbau agar Hasan Karman meminta maaf resmi kepada masyarakat luas melalui media, beberapa pihak di Kesultanan Sambas pun mendesak HK untuk meminta maaf secara adat, sekiranya akan diadakan pada tanggal 16 Juni 2009. Bola panas terus bergulir. Sejumlah peristiwa mencekam muncul di Singkawang, mulai dari isu demo besar- besaran oleh orang Melayu sampai pelemparan bom molotov di pemukiman. Peristiwa di atas tampak seperti terjadi gesekan etnis antara Melayu dan Tionghoa. Hasil observasi lapangan yang diselingi obrolan di warung kopi oleh sejumlah warga kalangan etnis Tionghoa dan Melayu menunjukkan bahwa peristiwa kutipan HK bukanlah penyebab yang utama. Pertarungan di panggung politik lah yang menjadi salah satu bumbu isu utama terjadinya aksi perobohan patung Naga Emas. Politik praktis pun agaknya mempunyai peran dalam mengangkat isu etnisitas di Singkawang. Ketika saya berbicara dengan berapa orang dari kalangan Melayu, banyak di antara mereka tidak merasa keberatan dengan Testimony kutipan dalam makalah HK. Mereka menganggap hal tersebut adalah bagian sejarah orang Melayu. Benarlah adanya jika masa lalu orang Melayu tentu ada yang berprofesi sebagai perompak bukan perampok menurut para peneliti Eropa pada masa itu. Mereka menyayangkan sikap kelompok orang yang membaca makalah ilmiah dengan latar sentimen etnis atau politis. Baba Atjiong dan Bapak Kadri, dua orang yang saya mintai pendapat, menyesalkan adanya demo Patung Naga Emas yang sempat mengganggu perekonomian dan pariwisata Singkawang. Mereka menganggap gerakan kelompok agama radikal ini sama sekali tidak mewakili aspirasi warga Singkawang yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan HK. "Entah apa yang mereka wakili, yang jelas mereka tidak mewakili suku Melayu, Tionghoa dan Daya di Singkawang. Mungkin benar mereka hanya mewakili suku Melayu Sambas," ujar Baba A Kiong. Bapak Kadri pun membenarkan bahwa pada demo patung Naga 2010 sama sekali tidak ada orang Singkawang. Catatan panjang sejarah masa Kolonial dan Republik Indonesia membuat etnis Tionghoa termarjinalkan sekaligus terstigmatisasikan. Termarjinalkan karena hanya diberi ruang gerak sebagai motor penggerak perekonomian, terstigmatisasikan sebagai kelompok minoritas yang eksklusif. Padahal, mereka hanya ingin damai, sebagaimana kata Ace A Bun, "Kami hidup berdampingan bersama suku Melayu dan Dayak di Singkawang. Kami pernah juga terluka pada tahun 1967, kami hanya ingin hidup damai di Singkawang." Vol. I/Edisi 8/2010 5
Local Community seDulur sIKeP BuTuh Persamaan, BuKan mOnumen Oleh: Ibnu Rusdy dan Ingwuri "Nek niki dibangun, nek mboten trep, kulo mboten melu-melu. Sebab bibit kawite kulo mboten ngertos. Klopodhuwur iku ojo kanggo dolanan. Sebab, niku laku perjuangan lan kejujuran (kalau benar dibangun, dan tidak pas, saya tidak ikut-ikut. Sebab sejak awal saya tidak tahu. Klopoduwur itu tidak untuk main- main. Sebab, itu adalah sikap perjuangan dan kejujuran)," tegas Suyoto, salah satu keturunan Mbah Godek, yang mengaku belum diajak bicara rencana pembangunan permukiman Samin di Klopodhuwur, ia bahkan mewanti-wanti agar hati-hati jika ingin membangun permukiman di sana. Di Desa Klopodhuwur tepatnya di Dusun Karang Pace yang masuk Kecamatan Banjarejo, Blora, bakal dibangun permukiman tradisional dengan dana 1,5 milyar. Dana sebesar ini untuk program dukungan sarana-prasarana lingkungan dengan dibuatkan prasarana jalan, saluran drainase, penerangan jalan, penyediaan sarana air bersih, pembuatan gapura dan balai karya, sebagai cerminan kawasan permukiman kampung Samin. Dipilihnya Karang Pace, karena rumah-rumah di kawasan itu masih terlihat kekhasannya, yang dianggap mewakili tipikal Sedulur Sikep (istilah lain komunitas Samin). Di Blora, Karang Pace bukan satu-satunya 6 Vol. I/Edisi 8/2010 bukan bentuk monumen yang seharusnya dibangun, tetapi bagaimana meng- hargai Sedulur Sikep termasuk dalam persamaan hak seperti KTP, surat nikah, KK serta hak lainnya. tempat komunitas Samin berdiam diri. Banyak tempat lagi, yang hingga kini, masih banyak masyarakatnya mengikuti 'ajaran' Ki Samin Surosentiko itu. Ploso Kediren, Kradenan, dan Sambong, adalah sedikit nama, yang masih banyak penganut Sikep hingga sekarang. Ploso Kediren sendiri, diyakini sebagai tempat asal muasal Ki Samin Surosentiko mengembangkan ajaran kebajikan, sekaligus sebagai strategi melawan pemerintah kolonial waktu itu. Memang, tak sedikit masyarakat (khususnya di luar Blora) yang mengidentikkan Klopodhuwur dengan Samin. Gunretno, salah satu keturunan mbah Samin mengatakan bahwa identiknya Klopodhuwur dengan Samin justru datang dari luar, seperti peneliti. Gunretno tak mengatakan salah, tapi ia mengingatkan untuk melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh. Karena alasan itu lah, kiranya menjadi salah satu pertimbangan Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, hendak membangun sebuah permukiman tradisional di Klopodhuwur tersebut. Kepala Bidang Permukiman dan Tata Bangunan DPU Kabupaten Blora Riyadi Atmodipoero, mengatakan, permukiman tradisional untuk masyarakat Samin itu, DEPORT rencananya akan direalisasikan Juni 2010. "Kira-kira bulan ini, tetapi saya tidak tahu tanggal pastinya. Ini program dari Dinas Cipta Karya Jateng. Daerah hanya sebagai pendamping," ungkapnya. Riyadi menjelaskan, pembangunan permukiman tradisional tersebut, untuk membantu menyediakan sarana berkegiatan sedulur-sedulur Sikep. "Pemerintah ingin membantu Sedulur Sikep membuatkan tempat untuk berkegiatan." Tak Diajak Bicara Tapi, tak semua setuju dengan upaya Dinas Cipta Karya ini. Gunretno, terutama. Ia memiliki garis keturunan dengan Mbah Samin Surentiko sampai harus mengunjungi saudara-saudaranya di daerah Kedung Tuban dan Kradenan, untuk meminta mereka bersikap. Apalagi dalam pertemuan, juga banyak yang mengatakan, sebagai keturunan Mbah Samin mereka tidak diajak bicara soal penataan kawasan adat itu. Gunretno sendiri dalam pertemuan itu juga mengatakan, bukan bentuk monumen yang seharusnya dibangun, tetapi bagaimana menghargai Sedulur Sikep termasuk dalam persamaan hak seperti KTP, surat nikah, KK serta hak lainnya. Saat menyambangi Sedulur Sikep di daerah Kedung Tuban, yang juga rata-rata masih memiliki garis darah dengan Mbah Samin, Gunretno mengatakan, "Apa sih artinya tempat itu kalau pemerintah itu tidak tahu dimana anak cucunnya mbah samin, masih diteruskan atau tidak, kalau diteruskan itu kayak apa? kalau memperhatikan itu seperti apa? Kalau tidak ada kan tidak ada artinya apa-apa tempat itu buat saya." Wajar juga jika Widji, salah seorang Sedulur Sikep yang tinggal di Kradenan menunjukkan ketaksenangan atas rencana Dinas Cipta Karya Jawa Tengah itu, apalagi mereka tak diajak diskusi atas rencana penataan kawasan tradisional itu. "Kulo sak keluarga dereng diajak rembugan babakan iki. Tapi nggeh monggo mawon, lha sing bade bangun khan mriku( saya sekeluarga, belum diajak bicara soal itu. Tapi ya silahkan saja, yang mau membangun kan mereka)," katanya dengan logat bahasa Jawa.
DEPORT Profile leBIh BaIK menGemBalIKan uTuhnya seDulur sIKeP Sepanjang saya bertandang ke rumahnya yang asri di dusun Mbombong, Sukolilo, Pati, sibuk sekali Gunretno, tokoh muda Sedulur Sikep yang kritis itu sibuk menerima tamu. Sepanjang hari, siang sore, malam, tamu berdatangan, bergantian, meminta pendapat, berdiskusi atas masalah-masalah yang sedang terjadi. Soal pasar Sukolilo, tentang rencana tata ruang dan tata wilayah Jawa Tengah yang bermasalah, dan lain-lain. Padahal waktu itu juga sedang musim panen padi. Berikut tanggapan Mas Gun, sapaan karibnya, atas rencana pembangunan desa wisata yang bakal dibangun di Desa Kelopo Duwur, Blora. setidaknya mengerti mengenai sejarah Mbah Samin yang sebenarnya, dan paling tidak bisa bercerita kepada siapa saja, bahwa mbah samin itu di Blora, punya anak cucu dan anak cucu yang sampai sekarang masih melanjutkan tata cara mbah samin. Dan itu yang harus dilestarikan dibanding membuat monumen. Monumen itu bisa saja didirikan, tapi buat saya, tidak jadi kebutuhan Sedulur Sikep di sana. Perhatian seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Blora? berkait dengan pemerintah. Dan bisa dilihat, tidak pernah sekalipun Sedulur Sikep merepotkan pemerintah. Tetapi, kalau sekarang, dengan program-program pemerintah, kebijakan pemerintah seperit itu, itu menurutku lebih banyak campur tangan. Dan yang lebih pas yang dilakukan oleh pemerintah adalah lebih mengenal anak cucu Mbah Samin, masih melanjutkan atau tidak soal tata cara yang selama ini dilakukan oleh Mbah Samin. Ada yang keliru bagi banyak orang, Sedulur Sikep itu identik di Kelapa Duwur ceritanya bagaimana? Apa yang Mas Gun lihat dengan kondisi Sedulur Sikep Blora sekarang? Saya pernah ketemu dengan Bupati Blora zamannya Pak Basuki Widodo, Bupati waktu itu cukup tahu soal Sedulur Sikep. Tetapi bupati yang terakhir, tidak tahu kalau anak cucu dari Sedulur Sikep itu masih ada. Sedulur Sikep ada di mana saja, itu juga tidak tahu. Kok begini ya? Apa karena memang orangnya tidak tahu atau orangnya tidak ingin tahu atau bagaimana. Nah, apakah bentuk tahunya itu hanya sebatas tahu, bahwa memang di sana itu ada sedulur sikep atau bagaimana. Apakah anak cucu mbah samin masih ada dan masih melanjutkan tata cara lelaku nya Mbah Samin atau tidak. Padahal kan sebetulnya masih ada, kalau sampai tidak tahu dan seolah-olah tidak tahu kan harusnya malu, ibaratnya, website Blora kan dikenal dengan Samin, tetapi Samin sendiri kok kepala daerahnya sendiri tidak tahu. Apa tanggapan Mas Gunretno terhadap rencana pembangunan kawasan adat di Kelopo Duwur itu? Aku mendengar mau didirikan monumen itu, kok tidak lebih baik bagi saya, seharusnya pemerintah Blora itu Kalau menurutku, tidak perlu membuat bentuk-bentuk prasasti begitu, lebih baik mengembalikan utuhnya sedulur sikep seperti ketika zaman Mbah Samin dulu. Seperti apa Mbah Samin yang memberi kenyamanan para petani dari penindasan zaman Belanda. Terbukti sampai sekarang, anak cucunya, soal perilaku, juga lumayan memiliki nilai berbeda dibanding yang lain. Pemerintah seharusnya memberi contoh yang bagus. Ketika misalnya itu dianggap ada nilai yang beda, dan terus disamakan dengan nilai yang lain, itu menurutku jadi dampak. Saat ini, orang tidak melihat isi sebagai perilaku dan tata cara Sikep, dan cuma melihatnya sebagai simbol. "Oh di sana ada monumen sikep, ada monumen samin, di sana ada bekasnya ada orang samin," Cuma itu. Padahal nama Samin itu kan dari Mbah Samin Suronsentika yang tempatnya di Ploso Kediren. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Pemerintah Blora? Sebab ini menyangkut tentang Blora, tentang Samin, seharusnya pemerintah Blora itu tahu tentang keluarga Mbah Samin itu kayak apa sekarang. Itu menurut saya lebih pas. Dan menurutku, itu bagian dari bukti kurang perhatian pemerintah terhadap Sedulur Sikep di sana. Bagi saya, Sedulur sikep di sana Setahuku, itu justru lebih banyak dari luar. Sedulur sikep yang di Mbombong (Pati) sendiri itu tahunya Mbah Samin Surosentiko itu dari Ploso Kediren, tetapi keluarganya bertempat di daerah Tanduran, Kedung Tuban. Dari empat anak Mbah Samin, tidak ada yang di Ploso-Kediren, tetapi keluarga tahu kalau tempatnya Mbah Samin itu di situ. Kalau sampai di Kelopo Duwur, memang dahulu yang mengikuti ajaran Sikep itu kan tidak hanya di ploso kediren. Zamannya Mbah Samin kan banyak orang kecil seperti petani banyak yang khawatir, biar pikirannya adem, tentrem mereka mencari perlindungan, apa yang menjadi arahannya yang dikatakan Mbah Samin itu di lakukan. Termasuk mbah engkrek. Cara melakukan ada yang sedikit berbeda, menurut saya yang megembangkan karena banyak peneliti yang ke sana, dan melihat mbah engkrek sangak hingga akhirnya ke situ saja. Saya sendiri, meski sering ke Blora, berkomunikasi dengan cucu-cucunya mbah samin, tapi tidak pernah ke kelopo duwur. Satu hal lagi, ada salah satu perangkat desa, dia carik atau yang masih bagian dari keluarga mbah Nggaiman, yang masih ada hubungannya dengan anak cucunya mbah engkrek yang banyak memberikan penjelasan. Vol. I/Edisi 8/2010 7
Vox VOCIS DEPORT Prof. Dr. Minhajuddin (Guru Besar UIN Alauddin Makassar) "Tanah aDaT mIlIK neGara" Oleh: Suaib Prawono Nampaknya persoalan tanah adat di Tana Toa Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan masih menjadi polemik panjang yang tak berkesudahan sampai hari ini. Berbagai pandangan pun bermunculan dalam menyikapi persoalan tanah adat mereka. Ambon juga ada tanah adat dan terkadang menjadi tanah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, dan tanah adat itu milik bersama, dalam artian diatur oleh pemerintah," ujar magister Alumni Pakistan ini. Salah seorang guru besar UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Minhajuddin turut serta memberikan tanggapannya mengenai persoalan tanah adat Kajang tersebut. Ini yang dia sampaikan saat kami berkunjung ke kediamannya di jalan Manuruki dua. "Hampir di semua wilayah Indonesia terdapat tanah adat, bukan hanya di Sulawesi Selatan atau di Kajang. Di Minhajuddin juga berkata bahwa tanah dapat dibagi dalam dua hal, yaitu tanah milik pribadi dan tanah milik bersama. Yang masuk dalam kategori tanah pribadi adalah tanah warisan, tanah wakaf dan hibah. Sedangkan tanah milik bersama, itu dikuasai oleh negara, termasuk tanah adat dan difungsikan sesuai dengan aturan pemerintah. Lebih lanjut, pria kelahiran Palopo 31 Desember 1942 ini mengatakan bahwa dalam aturan agama kita (Islam) dikenal istilah "muamalah", yaitu hubungan yang terjalin di antara sesama manusia dan tentunya diatur dengan berlandaskan pada aturan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula halnya dengan persoalan tanah adat, hal tersebut masuk dalam urusan muamalat, yang tentunya juga harus diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Menanggapi persoalan tanah adat di Kajang, yang diatur berdasarkan aturan adat dan tradisi keyakinan mereka (Kajang), Prof Minhajuddin sapaan akrab beliau, mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan. Alasannya, karena bertentangan dengan al-Quran dan hadist Nabi. "Aturan tanah adat yang berlandaskan pada akidah atau keyakinan mereka (Kajang) itu tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan al-Quran dan hadist sebagai tuntunan hidup kita, dan juga tanah adat ketika di kuasai oleh Negara maka tanah adat itu menjadi milik bersama," tegas guru besar bidang Syariah UIN ini.[] harus DIjaGa Dan DIurI-urI menulis tentang Samin dan ajaran sikep, tetapi miskin referensi. Kalau mereka datang ke sini, biasanya saya pertemukan dengan para sesepuh sikep yang ada. Bagaimana jika mereka sudah tidak ada?" paparnya dengan nada prihatin sembari menyatakan kegalauan hatinya, jika generasi muda mendatang, tidak tidak lagi dikenal, apalagi dikenang. tentang kehidupan, yang harus dijaga dan di-uri-uri," tuturnya. Buah perjuangannya sejak lama, membuahkan hasil. Tahun 2009, rombongan tim dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, ditemani para pejabat Bappeda Blora, meninjau lokasi di Klopodhuwur. Akhir Desember, tim provinsi itu datang lagi, melakukan survey awal dan perencanaan. Samin, selain laku urip lan kejujuran, menjadi strategi pergerakan melawan penjajah pada masa kolonial, yang cukup merepotkan Belanda. Pada masa-masa selanjutnya, ia menjadi isu atau wacana yang menarik banyak kalangan, hingga banyak orang yang berkeinginan melakukan penelitian. "Banyak penulis atau peneliti yang mau Berangkat dari keprihatinan bahwa ajaran Sikep hanya akan tinggal nama, jika sesepuh-sesepuhnya sudah tiada, Widodo, kepala Desa Klopodhuwur, sejak tahun 2000, getol memperjuangkan ke pemerintah kabupaten Blora agar di Klopodhuwur, dibangun semacam situs budaya tradisional samin. "Samin adalah ajaran "Masyarakat umum memang mengenal Mbah Samin Surosentiko sebagai penyebar ajaran sikep, tetapi di sini, juga ada tokoh yang sangat begitu dikenal sebagai tokoh Samin Blora, yaitu Mbah Engkrek," terang Widodo saat ditemui awal April lalu di rumahnya, yang berpepetan dengan kantor kepala desa setempat. 8 Vol. I/Edisi 8/2010
DEPORT "Percuma kami menyekolahkan anak perempuan, karena ia akan jadi milik orang lain," Sepenggal kalimat di atas mengalir tanpa beban dari Gabriel Foeh, salah seorang peserta Participatory Poverty Assessment (PPA) di Desa Oetefu, Rote Ndao Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Perempuan, di banyak tempat di propinsi ini, memang masih menjadi warga kelas dua. yang anak-anak, misalnya, mempunyai kewajiban membantu pekerjaan rumah tangga terutama mencari air. Tak jarang, jarak yang harus mereka tempuh mencapai 8 kilometer dari rumah sehingga jika mereka berangkat pukul 05.00. Belum lagi kalau musim kemarau. Pukul 02.00 dini hari, mereka harus sudah berangkat. Itupun masih mengantri hingga berjam-jam lamanya yang terkadang, baru selesai di atas pukul 10.00. Padahal, inilah waktunya mereka bersekolah, sehingga mereka terkadang tak masuk yang tak jarang akhirnya jadi putus sekolah Keseringan absen, dan tidak masuk sekolah dan akhirnya putus sekolah menjadi hal yang lumrah di sana. Mereka sebenarnya juga ingin bersekolah. Tapi, kondisi yang tak memungkinkan itu membuat mereka acap membatalkan niat. "Beta sebenarnya mau untuk sekolah, tapi tiap pagi harus cari air untuk pake bamasak (memasak)," ujar salah seorang anak saat diwawancara. Anak yang berasal dari daerah Kupang itu juga melanjutkan, kalau tak ada air, mau masak pakai apa? Terlalu banyaknya yang mengambil air juga membuat sumber menjadi kering hingga mereka harus menunggu sampai airnya cukup, baru ditimba. Itupun tak jarang kotor. Tetapi mau bagaimana lagi? "Terpaksa atimba sa ko sampe rumah baru saring," keluhnya. Di NTT, fakta peminggiran perempuan dari ranah pendidikan setidaknya juga bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah yang hingga 13.89 persen dari anak perempuannya tidak pernah sekolah, sementara laki-lakinya 'hanya' 9,46 persen. Selain karena kultur, banyak juga perempuan di NTT yang tak sekolah karena susahnya akses pendidikan. Jauhnya jarak, menyebabkan banyak anak perempuan memilih untuk tak menginjak bangku sekolahan. Gedung sekolah yang dibangun Multicultural Women Terampasnya mimpi anak perempuan nTT Oleh: Zuliati pemerintah di desa-desa juga tak menjawab persoalan karena tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga pengajar yang memadai. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan membuat orangtua memberikan prioritas pendidikan kepada anak laki-laki. Hal lain yang muncul di sana, adalah adanya tingkat pendidikan di NTT yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data statistik Indeks pembangunan manusia (IPM) NTT, 65,40 persen tingkat pendidikan lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 70,59 persen. dilihat prosentasenya, jumlah guru yang ada masih belum memadai, apalagi persebaran guru tersebut masih banyak terpusat di perkotaan. Setidaknya ada empat faktor penyebab tingginya angka anak perempuan di NTT tidak sekolah dan putus sekolah, yakni masalah ekonomi (84,04 persen), kondisi geografis/transportasi yang sulit (7,15 persen), masalah sosial budaya dan pemahaman orang tua (5,05 persen) dan kemauan anak untuk sekolah masih rendah (1,82 persen). Tingginya biaya pendidikan juga berpotensi menyingkirkan anak perempuan NTT dari pendidikan. Maka bisa dilihat, saat mengukur tingkat kelulusan UN SMA tahun 2010, NTT terendah se-Indonesia. Siswa yang tidak lulus jumlahnya lebih dari separuh, 52,08 persen. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di propinsi ini adalah tak meratanya jumlah dan persebaran guru. Saat ini jumlah guru di NTT sebanyak 50.135 orang, sementara jumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK mencapai 5.159 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 1.045.036 orang. Jika Di tahun 2006 lalu, dikucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tetapi, dana BOS ini hanya cukup meng-cover biaya pendidikan di luar buku-buku dan seragam sekolah. Bagi kebanyakan warga NTT, ini tak cukup. Apalagi, berdasar statistik yang dilansir BPS tahun 2008 lalu, NTT termasuk daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,51 persen lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional yang cuma 15,52 persen. 9
Citizenship "Saya sama sekali tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjalani hidup saya dengan tenang bersama suami saya..." kalimat ini ditulis di paragraf terakhir dari testimoni Jane Hadipoespita saat menggalang dukungan di situs jejaring sosial facebook atas nasib yang menimpa suaminya Alterina Hofan (32) yang karib dipanggil Alter. 30 April 2010 lalu, Alter ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bermula dari laporan yang dibuat oleh keluarga Jane ke Polda Metro Jaya pada 12 Oktober silam, Alter di dalam akta kelahirannya disebutkan jenis kelaminnya perempuan. Berdasar laporan bernomor LP.2907/K/X/2009/SPK Unit I inilah, Alter akhirnya ditahan. Alter dijerat dengan pasal pemalsuan identitas jenis kelamin. Dia dituduh dengan Pasal 266 KLJ-IP juncto Pasal 263 KLHP tentang pemalsuan identitas dalam akta otentik, baik lewat keterangan palsu maupun secara tertulis. Di media massa, Alter diberitakan sebagai pria penderita sindrom Klinefelter alias kelainan kromosom yang diderita pria. Klinefelter, suatu kondisi di mana laki-laki memiliki tambahan kromosom X. Jika perempuan memiliki kromosom XX, dan laki-laki XY, si pengidap sindrom knifelter, memiliki minimal dua kromosom X dan paling tidak satu kromosom Y. Karena kromosom ekstra itulah, biasanya si pria disebut sebagai pria XXY. Wikipedia juga menyebutkan bahwa kelainan kromosom ini, diidap sekitar satu dari tiap seribu laki- laki. Sementara, satu dari setiap limaratus laki-laki juga memiliki kromosom X tambahan tapi ia tak mengidap sindrom tersebut. Secara sederhana, demikian dikatakan androlog dari RS. Fatmawati, dr. Nugroho Setiawan, MS sebagaimana ditulis tabloid Nova, kelainan kromosom ini terjadi karena pembelahan sel telur yang tidak sempurna. Kelainan tersebut menyebabkan bayi yang baru lahir terkadang sulit dikenali jenis kelaminnya, sehingga membingungkan dokter. "Kalau itu yang terjadi, dipetakan saja kromosomnya. Kalau kromosomnya cenderung ke laki-laki karena ada Y-nya, jadikan dia sebagai laki- laki. Kalau lebih cenderung ke perempuan, segera tentukan bahwa dia perempuan," tegas Nugroho. 10 Vol. I/Edisi 8/2010 DEPORT TaK sePaTuTnya alTerIna hOfan DITahan Penahanan Pelanggaran HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), seperti ditulis metrotvnews, melihat adanya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus Alterina Hofan dan Jane. Pelanggarannya berupa penghilangan hak atas identitas Alter. Dengan temuan ini, pada 12 Mei 2010, Komnas HAM datang ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, untuk melakukan pendampingan terhadap Alter dan istrinya, Jane. Kini Alter juga sudah tak di tahan meski dengan jaminan. Hingga hari ini, dokter dan para ahli forensik juga belum menemukan kata final soal jenis kelamin alter. Kejaksaan dan polisi juga masih silang pendapat dengan komnas HAM. Bagi Komnas, perdebatan itu bukan merupakan bagian penting. Sebab, yang berhak menentukan apakah Alter berjenis kelamin laki-laki ataukah perempuan adalah dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang punya hak untuk menentukannya. Jika Jane tidak merasa dijadikan korban oleh Alter, maka tidak pada tempatnya jika kasus ini harus disidangkan. Toh tidak ada pelanggaran yang dilakukan Alter. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Alter justru mendapat ancaman tujuh tahun penjara. Menurut Yoseph Adi Prasetyo, Wakil Bidang Internal Komnas HAM, Komnas melihat ada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara, seperti polisi dan kejaksaan saat menghukum Alter. Padahal, mereka tidak berhak memenjarakannya. Jane sendiri tak mempermasalahkan Alter. Bahkan ia bahagia bersama suaminya seperti yang ia ungkapkan di facebook, "Saya hanya ingin hidup bahagia saja. Apakah itu terlalu berat untuk mereka terima hingga semua tuduhan, diberikan kepada saya dan suami saya?"
DEPORT Menjadi minoritas memang sungguh tak nyaman. Ia sepertinya tak bisa menjadi diri sendiri. Ia juga harus mengamini apa yang orang-orang katakan kepadanya. Persis seperti subaltern, yang untuk mendefinisikan dirinya saja ia tak bisa. Itu juga yang muncul dalam Film Televisi (FTV) Jangan Panggil Aku Cina yang diproduksi prima entertainment itu. Simak saja adegan ini, "Biar bagaimanapun, kami ini tetap berbeda. Setengah mati kami mengakui kami ini orang Padang, tetapi itu bukan menjadi kami bisa diterima. Kami hanya bisa berkaca pada pengalaman, banyak keluarga kami yang ditolak jadi mantu," keluh emak. Film yang bersetting tentang kota Padang itu dibuka dengan olok-olok yang dilakukan oleh anak-anak atas temannya yang bermata sipit. Meski sang anak berkeyakinan bahwa ia orang Padang, bukan orang Cina, tetapi teman-temannya tetap mengatakan ia Cina. Tak hanya anak-anak yang kebingungan atas dirinya, sang nenek dalam sebuah sekuel juga berkata, "Kalau ada orang yang bertanya, mak orang mana, mak bingung. Ibunya mak, neneknya mak, orang Padang. Kuburannya ada di situ. Mak ini orang padang kan?" demikian ia berkata kepada Yusril, pacar Olivia yang difilm dipanggil Pia, suatu ketika. Dalam film juga sering disuguhi bagaimana etnosentrisme, secara terus- menerus direproduksi. Etnosentrisme sendiri, oleh Mulyana digambarkan sebagai perasaan superior terhadap budayanya, jijik pada kelompok yang berbeda, dan cenderung memandang rendah orang lain yang tak sekelompok. Yang beda kelompok juga dianggap asing. Nasib itulah yang terus-menerus menghantui keluarga Olivia (diperankan oleh Leony Vitria Hartanti), ibunya, emaknya, juga kakaknya dengan adegan yang dibalik. Menjadi minoritas, pendek kata, harus selalu mengikuti narasi besar. Ia juga siap-siap kehilangan lebih besar. Maka, karena pembedaan itu, saat memiliki harapan harus siap-siap ditepiskan. Atau, ini yang kemudian acap terjadi, tujuan menjadi kelompok besar lebih mengemuka dibanding mempertahankan budayanya. Seperti yang Representation meneGasKan sTereOTIP OranG PaDanG Judul film : Jangan Panggil Aku Cina Pemain : Teddy Syah, Leoni, Keke Harun, Ciny Gunawan, Farouk Basrie, Rita Syawir, Edha Deskri Daryos Darman Produksi : prima entertainment Tahun : 2003 dilakonkan emak, setiap malam ia berdoa, berharap cucunya mendapat orang yang benar-benar asli Padang. "Biar anaknya nanti bisa dengan bangga mengatakan, anak kami orang Padang dan tak ada satupun yang akan mencemoohkan dia." Oliv. Kalau seandainya dia orang Jawa, atau orang Kalimantan, mungkin bisa mak bilang tapi, dia orang cina, Ril." Menstereotipkan Orang Padang Di seseorang yang menggunakan ID shieldheart justru mengungkapkan kejengkelan atas film ini, "Najis gue lihat film-film yang bertema jangan panggil aku china dll." Ia yang sebetulnya mengomentari moment imlek juga menyesalkan acara di tivi-tivi yang justru menjadikan china sebagai lelucon. Catatan yang ia tulis, meski ia tak mempersalahkan niat baik untuk menghilangkan diskriminasi dengan meningkatkan kesadaran akan keberbedaan, Cuma, ibarat obat, kalau terlalu banyak malah justru membunuh. Sementara, di sisi lain, Raymond kakaknya Oliv, malah justru menjadi asing di keluarnyga karena ia berbeda dengan mereka. "Satu lagi kau harus ingat. Aku bukan anak kandungnya. Lihat, lihat mata saya, tidak sesipit matamu, lihat, kulit saya, tak seputih kulitmu. Kamu tahu itu." Meski film ini berhasil mengeksplorasi diskriminasi atas orang Cina, tak begitu saja film ini diterima semua pihak. Setidaknya bagi orang Padang, terkhusus orang Pariaman, karena stereotip yang dilekatkan kepada etnis padang. Bagi perempuan yang mau menikahi orang Pariaman, demikian isi film, ia harus menyediakan uang penjemput. Perempuan bahkan harus membayar lebih mahal untuk laki-laki yang memiliki gelar dokter atau insiyur "Uni ini kan tahu istilah yang sering kita denger laki-laki di Pariaman itu dibeli, berapa belinya?" demikian dalam salah satu dialog, si pengantin yang sedang dirias itu menjawab, "Macam-macam tergantung titel dan orangnya. Semakin tinggi titelnya semakin mahal harganya, Pia. Pia seperti tak percaya, sehingga sampai bertanya kembali. Di jawab oleh lawan bicaranya, "Namanya juga adat." Film ini mengalir dengan bagus. Hampir- hampir tak ada adegan yang retak, bahkan pada sudut yang sempit, ia mampu mendeskripsikan dengan detail adegan mana yang harus ditekankan. Isi film juga dengan lantang menohok pada hal-hal yang selama ini ditabukan. Misalnya, saat emaknya Yusril memberi penekanan, untuk tak melanjutkan hubungan dengan Maka stereotip orang Padang pun semakin lekat meski difilm sendiri, ditepis oleh tokoh utama laki-laki di film ini, Yusril. Yusril juga membantu menyediakan uang penjemput. Tapi, tepisan itu tak dengan sendirinya menghilangkan stereotip. Karena yang tinggal dalam benak, tetap lah hati-hati kalau mau menikah dengan orang Padang, apalagi laki-laki dari Pariaman. Vol. I/Edisi 8/2010 11
Desantara's Activities DIsKusI TenTanG fIlm PeremPuan mulTIKulTural Kali ini, Kajian Perempuan Multikutural (KPM), SRINTHIL yang biasa melakukan penerbitan rutin dalam bentuk jurnal, menelorkan Film bertema Perempuan Multikultural. Film ini digagas sebagai hasil dari respon kreatif Desantara dalam menyajikan dan menyebarluaskan ide-ide keragaman perempuan di Indonesia. Dalam diskusi yang digelar 7 Juni 2010, Dirmawan Hatta yang ditunjuk menjadi pelaksana pembuatan film ini, sudah lama merindukan membuat film dari ide-ide Desantara. Sejak ia ikut terlibat 2009 lalu, ia merasa tertantang dan menikmati kerja- kerja lapangannya. Hatta dalam diskusi juga menggambarkan bagaimana perempuan Indramayu sebagai sosok yang pantang menyerah dan pandai menyesuaikan diri. Gagasan film ini dimulai dari perbincangan internal di Desantara yang ingin menegaskan pentingnya memahami kekuatan dan geliat perempuan "marjinal" di tengah sistem patriarkhis yang kapitalistik. Film ini diambil dari kisah perjuangan hidup penyanyi kampung di sebuah desa di Indramayu (daerah Pantura) yang bisa memainkan pertunjukan organ tunggal dan kasidah-tergantung situasi dan permintaan. Seperti kita tahu, Indramayu selain dikenal sebagai penghasil padi terbaik dari daerah Pantura, Indramayu juga merupakan lokasi kultural dimana berbagai kelompok perempuan mementaskan sikap hidup yang penuh dengan siasat, negosiasi dan resistensi sebagai usaha untuk mengatasi tekanan-tekanan hidupnya. Kontras dengan kota-kota kecil pada umumnya, Indramayu dikenal karena warung remang-nya: suatu tempat yang dekil, yang berjejer di kanan- TIGa harI BerlaTIh menjaDI juru WarTa Mendekati pukul 20.00 wib, anak- anak itu mulai duduk melingkar di tengah-tengah bangunan utama Omah Kendeng. Duduk di atas terpal warna biru yang tergelar, mereka mulai bersiap menyimak dari si pemateri, apa yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya: menjadi juru warta. Setelah Sobirin, sang empunya acara, membuka dan menjelaskan tujuan pelatihan ini, anak-anak mulai mengikuti apa yang diinginkan oleh pemaeri yang meminta mereka mencari si pemilik barang, yang sebelumnya diminta dan dimasukkan ke kantong plastik, kemudian mewawancara si pemilik barang. Ini adalah cara sederhana untuk memandu peserta melaukan wawacara. Tentu hal yang tak biasa, meski sudah saling kenal sebelumnya, tetapi ketika disuruh untuk bertanya dan menceritakan kembali sosok yang ia tanyai, banyak yang masih kebingungan. Maka yang terjadi, Beberapa kejadian lucu pun sempat tergelar. Bukannya narasumber kehabisan DEPORT kiri jalan raya Pantura yang dihiasi dengan keramahan perempuan menyapa malam- malam yang kelam. Warung-warung ini menghiasi jalan raya Pantura dari Subang sampai Indramayu. Sebagai bagian dari sejarah panjang yang menjadi perluasan Cirebon, Indramayu juga dikenal sebagai kota beriman; Islam menjadi agama mayoritas. Masjid-masjid berdiri dengan megah, berderet-deret di setiap sudut desa, bahkan berhimpitan dengan lokasi-lokasi warung remang- remang. Paradoks? Anda bisa melihat panorama ini dan bebas menafsirkannya di acara Launching Film Desantara sekitar bulan Agustus nanti. jawaban, tetapi justru sang pewarta yang kehabisan pertanyaan. "Mau tanya apa lagi ya? Tanyanya saat wawancara. Dari hal begini yang kemudian di evaluasi, supaya kalau ketemu narasumber sebenarnya tak kehabisan bahan pertanyaan. Salah satunya, misalnya, dengan membuat daftar pertanyaan. Di hari berikutnya, para peserta mulai mencari tema, apa yang hendak mereka tulis, termasuk bahan yang harus dicarai dan siapa yang harus diwawancarai. Pelatihan yang selalu dilakukan setiap habis Magrib, karena rata-rata para peserta adalah warga sekitar yang memikili pekerjaan beragam dari pagi hingga sore, tak mengurangi keasyikan pelatihan. Para peserta juga memiliki tema-tema yang genuin. Di hari ketiga, mereka melakukan presentasi atas apa yang telah mereka dapatkan dalam berburu data dan narasumber. Mereka juga bercerita soal kesulitan-kesulitannya. Di akhir acara, mereka juga menonton film bersama.