SALINAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 610 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan transparan, perencanaan dan penganggaran merupakan siklus manajemen pemerintahan yang pengaturannya menjadi yang akuntabel dan dasar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; bagi tercapainya b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 sebagaimana Tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan informasi pembangunan daerah dan terdiri atas informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Informasi Peraturan Wali Kota tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Mengingat ... Jalan Wastukancana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax. (022) 4236150 Bandung - 402117 Provinsi Jawa Barat
Mengingat 2 : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan ...
Menetapkan 3 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; MEMUTUSKAN: : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 6. Tim ...
4 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Bandung. 9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah. 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung. 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah pada tahun berjalan. 14. Rancangan ...
5 14. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat RKUA adalah dokumen yang memuat rancangan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun untuk mendapatkan kesepakatan dengan DPRD. 15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disepakati dengan DPRD. 16. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan asumsi-asumsi dalam kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi karena perubahan asumsi makro untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD. 18. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan PPA adalah dokumen perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 20. Perubahan ...
6 20. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 21. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. 22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan langsung oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 25. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program. 26. Rencana ...
7 26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 27. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKAP-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPAP-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran perubahan. 30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 31. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disebut SIRA adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penganggaran dengan menggunakan SIRA. (2) Peraturan ...
8 (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a. mewujudkan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan b. mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) (2) Ruang melalui aplikasi SIRA meliputi: penyusunan Rancangan RKPD; a. penyusunan Rancangan RKPD Perubahan; b. penyusunan Rancangan KUA-PPAS; c. penyusunan Rancangan KUA-PPAS Perubahan; d. penyusunan Rancangan RAPBD; dan e. f. penyusunan Rancangan RAPBD Perubahan. Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengaturan lingkup perencanaan dan pengganggaran urusan konkuren dan pemerintahan umum; pemerintahan absolut, b. pengaturan program dan kegiatan pembangunan telah sesuai ditetapkan; rencana pembangunan yang c. penyusunan sub kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; d. pengaturan pengelompokan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku; e. pengaturan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan f. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah. Pasal 4 Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui SIRA dikelompokan dalam tahapan aktivitas sebagai berikut: a. b. integrasi usulan hasil Musrenbang ke dalam SIRA; integrasi usulan hasil Reses DPRD ke dalam SIRA; c. integrasi ...
9 c. integrasi usulan Hibah dan Bantuan Sosial ke dalam SIRA; d. input program dan kegiatan berserta indikator dan terget kinerjanya oleh Perangkat Daerah pada SIRA; e. proses penyeliaan hasil input program dan kegiatan Perangkat Daerah oleh Tim Penyelia Bappelitbang. f. input rincian belanja oleh Perangkat Daerah pada SIRA; g. proses penyeliaan hasil input rincian belanja h. Perangkat Daerah oleh Tim Penyelia BPKA; asistensi hasil input program, kegiatan dan rincian belanja Perangkat Daerah oleh TAPD; i. pembahasan RKA-PD oleh TAPD; j. k. penyusunan penyempurnaan RKA-PD atas hasil pembahasan TAPD; rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil pembahasan TAPD; l. penyempurnaan rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat; dan m. penerbitan DPA-PD. BAB III IMPLEMENTASI SIRA Pasal 5 Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang untuk memimpin dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pasal 6 Bappelitbang mempunyai kewenangan dalam menentukan kesuaian pelaksanaan urusan pemerintahan dalam hal penentuan program dan kegiatan serta kesesuaian indikator dan target kinerja. Pasal 7 BPKA mempunyai kewenangan dalam menyusun standarisasi harga, kode rekening, input informasi pendapatan, input informasi belanja langsung dan tidak langsung, serta input informasi pembiayaan. Pasal ...
10 Pasal 8 Kewenangan Perangkat Daerah dalam implementasi SIRA adalah sebagai berikut: a. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan sesuai dengan program dan urusan yang menjadi kewenangannya; b. menentukan sub kegiatan; c. menentukan volume kegiatan d. menentukan lokasi kegiatan; dan e. menentukan jenis dan volume komponen belanja. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) SIRA mulai diterapkan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk rancangan APBD/APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pasal 10 Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan RKPD, RKPD-P, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan, APBD serta APBD-P di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini. BAB ...
11 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. orang mengetahuinya, memerintahkan ini dengan Peraturan Wali Kota Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 WALI KOTA BANDUNG, TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027