PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan dukungan sumber daya alam dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dengan orientasi dukungan pertumbuhan wilayah; b. bahwa terdapat masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang perlu diberdayakan perekonomiannya dengan berpijak pada prinsip pelestarian alam; c. bahwa masih terdapat kawasan yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi perairan yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sekaligus memerlukan dukungan upaya pelestarian alam; d. bahwa untuk pengembangan potensi dan peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025; e. bahwa ...
Mengingat PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA 2 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaioana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomcr 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulc.u-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 5. Undang ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambal:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sc:.mber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); 10. Peraturan Pe:nerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo:J.esia Nomor 5887); MEMUTUSKAN ...
Menetapkan : i··---.· PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025. Pasal 1 (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi. (2) Rencana Aksi menjadi pedoman bagi semua kementerianjlembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Pasal2 (1) Rencana Aksi memuat program dan kegiatan untuk kemen terian j !em baga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2025, termasuk kegiatan penyusunan rencana induk mengenai pembangunan kawasan konservasi dalam lingkup pembangunan nasional. (2) Strategi ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5- (2) Strategi dalam Rencana Aksi meliputi: a. penguatan kinerja pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang efektif; b. pengembangan peran Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam mendukung pariwisata; c. peningkatan peran masyarakat dan para pihak di sekitar Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional; d. pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan; dan e. pengembangan kawasan konservasi perairan baru. (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presideri ini. (4) Rencana Aksi Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (6) Rencana induk ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal3 Rencana Aksi dilaksanakan di 17 (tujuh belas) lokasi yang terdiri atas: a. 7 (tujuh) Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: 1. Taman Nasional Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta; 2. Taman ...
'I· . . ' PRESIDEN RE::>UBLIK INDONESIA - 6 - 2. Taman Nasional Karimun~awa, Provinsi Jawa Tengah; 3. Taman Nasional Bunaken, Provinsi Sulawesi Utara; 4. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Taman Nasional Taka Bonerate, Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan 7. Taman Nasional Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah. b. 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: 1. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas, Provi:J.si Kepulauan Riau; 2. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Provinsi Sumatera Barat; 3. Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang, Provi:J.si Sulawesi Selatan; 4. Taman Wisata Perairan Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 5. Taman Wisata Perairan Laut Banda, Provinsi Maluku; 6. Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido, Provinsi Papua; 7. Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Provinsi Papua Barat; 9. Suaka ...
I. i PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 - 9. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat; dan 10. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Provinsi Maluku. Pasal4 (1) Menterijpimpinan lembaga merencanakan, melaksa:-~akan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi sesuc.i dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya rna sing-mc.sing. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi sebagaima:-~a dimaksud pacta ayat (:) dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (3) Pelaksanaan Rencana Aksi pacta masing-masing kementeric.njlembaga diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Pasal5 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepa:la Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan. Pasal6 (1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangu::1an Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya. (2) Rencana ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8- (2) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan. (3) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh kern en te:ian I lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. dan dikoordinasikan oleh (4) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Rencana Aksi. Pasal 7 Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 28 Agustus 20 19 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 15 ~ Salinan sesuai dengan aslinya I. . ' ' ,. ' ' : ~ : · : ,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMP IRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025 RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025 STRATEGI 1. PENGUATAN KINERJA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL YANG EFEKTIF l. I Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyusunan regulasi tentang standar infra- struktur penge- lolaan kawasan konservasi per lokasifwilayah Standardisasi infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) I I 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementeri an Ling kungan Hi dup dan Kehutanan (KLHK), Ke menterian Pekerjaan Umumdan Perumahan Raeyat (Ke menPUPR), Pemerintah Daerah (Pemda)
Tersedianya ke- tentuan standar- Penyusunan ke- tentuan standar- disasi pengelolaan disasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perikanan berke- lanjutan dalam kawasan konser- vasi Penyusunan regu- lasi tentang stan- dar tanda batas rlan fnngsi kesela- matan pelayaran di kawasan kon- servasi peraitan Standardisasi tanda batas dan fungsi keselamat- an pelayaran cti kawasan konservasi perairan Penyusunan rencana induk pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi Tersedianya ren- cana induk pem- bangunan dan pe- ngelolaan kawas- an konservasi periode 25 tahun PRES !DEN REPUSLIK INDONESIA 2- I l Permen KP I I l I 1 Peraturan Menteri Per- hubungan (Permenhuh) l 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemariliman l 1 <- I I l I I I I K'KP Kernen terian Perhubungan (Kemenhub) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) I KLHK I KLHK, KKP KLHK, KKP, Kementeri- an Dalam Negeri (Ke- mendagri), Kementeri- an Perenca- naan Pem- bangunan Nasional/ Badan Pe- rencanaan Pemba- ngunan Na-
2. l Penataan dan Pemeliharaan Batas Kawasan Tersedianya peta kawasan dan zonasi TN dan In tegrasi pet a kawasan dan zonasi Taman Nasional {TN) dan KKPN yang terintegrasi ke Kawasan dalam Peta Konservasi Perairan Nasional Lingkungan (KKPN) ke dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia Panta1 Indonesia l Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang memu- atkawasan dan zonasi 7 TN dan 10 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3- I 1 I 1 I 1 I updatingjr.t.pdatingj updating] updatingjupdatingj Informasi 1 1 1 1 1 Bad an Geospasial (BIG) sional (Ke menPPN/ Bappenas), Lembaga 11- mu Penge tahuan In donesia (LIP!) KKP, KLHK, Kemenhub, Pusat Hi drografi dan Osea nografi Ten tara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Pus hidrosal), Badan Pcngkajian dan Pene rapan Teknologi fBPPTI·
Tersedianya Peta Laut Internasio- Internasi0nal dan I nal dan Peta Laut Peta Laut Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi Penataan dan pemasangan rambu-rambu laut di sekitar . .. .. . ~_,_dan di dalam kawasan TN dan KKPN I Meningkatnya ke- selama tan dan keamanan perair- an laut di sekitar dan di dalam Ka- wasan TN dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4- Internasional Buna- sesuai keten- ken, tuan Intema- Togean, tiona! Hydro- Karimun graphic jawa, Organization Cendra- (IHO) yang wasih, memuat kawasandan nerate, zonasi di TN Waka- dan KKPN tobi dan d1perba- rui secara berkala 6 KKPN Raja Am pat, Aru, Waigeo, Laut Sawu, Padaido, I Banda Karimun jawa, wasih, Kep. Waka- tobi Seribu :; KKPN I :; KKPN Raja Am pat, Gili Anam- bas, Kapo- Matra, posang, Banda Laut Sawu Rambu- rambu laut di sekitar dan di dalaril kawasan~7- TN dan 10 2TN Karimun Cendra- wasih, jawa, Kep. Waka- tobi- 2TN --Seribu~- I nerate 4 KKPN ~ KKPN 2 KKPN 2 KKPN Pieh, Anam- Banda, Laut Padaido Sawu Pieh, Waigeo, bas, Padaido, Kapo- Aru posang 3TN Togean, Buna- ken, I nerate Kemcnhub KKP, KLHK, Kementeri- an Energi dan Sum-
Tersedianya kaji- an pembangunan tambat kapal/ Kajian pembangunan tam bat l<apal/ mooring buoy dan mooring buoy dan !abuh jangkar di labuh jangkar 7 TN dan 10 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5- 3 KKPN Raja Am pat, Gili Matra, Laut Sawu 3 KKPN Anam- bas, Kapo- posang, Banda 1 dokumen kajian di musing masing 7 TN dan !0 KKPN 3 TN 3TN Buna- Karimun jo.wa, ken, Kep. 1 Cendra- Seribu, wasih, Waka- tobi nerate 2 KKPN 2 KKPN Gili Raja Matra, Am pat, Waigeo Aru 4 KKPN Pieh, Waigeo, Padaido, Aru 1 TN Togean I 2 KKPN Anam- bas, Kapo- posang 2 KKPN 2 KKPN Banda, Pieh, Padaido Laut Sawu Kemenhub ESDM), Bad an Kearn an an Laut (Ba kamla) KKP, KLHK, Kementeri an Po.riwi sata (Ke menpar), Badan Me teorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (EM KG). Lem baga Pener bangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), LIPI, BIG, Pushidros al, Pemda
Pembangunan tam bat kapai/ mooring buoy dan labuh jangkar Percepatan penyusunan Rencana Zonasi W ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di 8 provinsi yang memiliki TN dan/ atau KKPN dun penetapan se bagai ka wasan konservasi/ lindung Tersedianya tambat kapal/ mooring buoy dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN Tersedianya pera- turan daerah ten- tang RZWP-3-K di 8 provinsi yang memiliki TN dan I atau KKPN dan ditetapkan sebagai kawasan konscrvasi/ lindung ~~~ ~ '{~} ~ ~~~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6- 17 tambat kapai/ mooring buoy dan iabuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN 8 Peraturan Daerah (Perda) RZWP-3-K 6 DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kep. Riau, 2 Papua, Papua Barat I Teng- gara, I -·-·~-
-·- ·•-·r-•·-•-- 3 TN I 3TN,1TNI Buna- ken, jawa, Kep. Cendra- Seribu, wasih, Wakato- bi nerate Togean 2 KKPN 2 KKPN 2 KKPN Anam- Raja bas, Kapo- posang Gili Matra, Am pat, Waigeo Aru I 2 KKPN 2 KKPN Banda, Padaido Pieh, Laut Sawu 1 Kemenhub I Pemda Provinsi KKP, KLHK Kernen par, Pushidros al, Pemda Kemenko Maritim, KKP, Ke mendagri, KLHK, Ke menhub, BIG, Pushi drosal, Pemda Kabupaten /Kota
Perlindungan Mewujudkan pe- negakan hukum dan terhadap Penegakan perusakan dan Hukum pencemar::in Kawasan sumber daya alam Sosialisasi bersa- rna ten tang keten- tuan pemanfaat- an ruang perairan TN dan KKPN Meningkatnya pe- negakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya a lam Terselenggaranya sosialisasi bersa- rna tentang keten- tuan pemanfaat- an ruang perairan TN dan KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7- Minimal 75% penyelesaian kasus hukum (status P-21) di 7 TN dan 10 KKPN per Lahuu 2 kegiatan sosialisasi di TN dan KKPN per tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 I KLHK, KKP Maritim, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Po in), Ten tara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TN! AL) Kemenko Maritim, I Polri, TN! AL, Pemda
4. I Penataan Kelembagaan · Pengelola dan Kapasitas Sumber Daya Man usia (SDM)·-- Pembentukan Ma- Terbentuknya MMP/Pokmas- syarakat Mitra Polisi Kehutanan was (MMP)/Kelompok Masyarakat Pe- ngawas (Pokmas- was) yang akan dilibatkan dalam patroli keamanan kawasan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi Pembentukan lembaga pengelo1a Unit Pengelola di KKPN Terbentuknya 10 Teknis (UPTI konservasi untuk mengelo1a 10 KKPN ~-- -·---- ··--- --~---·-- --- PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA 8- 22 kelompok MMP (220 orangl di 7 TN dan 70 Pokmaswas (700 orangl di 10 KKPN 22 MMP 20 Pok- 20 Pok- maswas maswas 10 kapal, 10 speedboat, 8 radar pantai, '2 radar satelit 5 kapal, ;, Kapat, 5 speed- 5 speed- boat, boat, 4 radar 4 radar pantai, pantai, 1 radar 1 radar satelit satelit 10 UPT Konservasi 10 UPT -· 20 Pok- 10 Pok- maswas maswas . I I I·
I I KLHK, KKP KKP Kementerian Pendayaguna- an Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi(I<e, menPANRB) I Pemda Kemcnhub, Kementeri- an Komuni- kasi dan Informatika (Kernen- kominfo), TNIAL I I KKP
Mendorong penambahan jumlah SDM · Pengelola di 10 KKPN Mendorong penambahan Jumlah S!JM Pengelola di 7 TN Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tingkat nasional sebagai koordinator pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) _Pe~g~lola_§._n. Terpadu TN dan KKPN I Bertambahnya jumlah SDM Pengelola di 10 KKPN 1 Bertambahnya jumlah SDM Pengelola d! I I"N Terbentuknya Pokja koordinator pelaksanaan, pe- mantauan, dan evaluasi imple- mentasi RAN Pengelolaan Terpadu TN dan KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9- 245 orang pengelola dan 30 Polisi Khusus (Pol- sus)/Penga- was Perikan- an di 10 KKPN 100 Penge- lola 100 I 45 Penge- lola dan 30 Polsus Penge- lola 1100 orang Pengelola di I l"N I I I 20 1 Pokja 1 I - --- -~-- ·-··--~ .• -· ---- I I I I 20 I 20 I 20 I I 20 I I I KemenPANRB I KemenPANRB Kemenko Maritim '--- ----- I KKP I KLHK KKP, KLHK, Kernen par, Kemenhub, KemenPU- PR, Kernen- dagri, Ke- menPPN/ Bappenas, Kementeri- an Keuang- an (Kernen- keu), Ke- menterian Agraria dan
. -~-- -· ·- ~-·- Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Terbentuknya Jejaring Kawasan Konservasi Perairan 2 Nota Kese- pahaman Bersama Jejaring Kawasan . --,- Perairan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10- 1 Bird's Head Sea- scape , -(BHS) 1 Lesser Sunda Kemenko Maritim, KKP, KLHK Tata Ruang /Badan Pertanah an Nasio nal (Ke menATR/ BPN), Ke pala Staf Kepresi denan (KSP), Bad an Standar disasi Nasional (BSN), BIG, BMKG, LIP!, Pushi drosal Kemendag ri, Pemda
5. I Penguatan Pe- nelitian, Pengembang- an, dan Diseminasi Informasi Konservasi dan Pemanfa- atan Potensi Keanekara- gaman Hayati Laut Penelitian inter- disiplin dan pu- blikasi penelitian mengenai ekologi dan biota !aut I Pembangunnn dan operasional- isasi Research Station di 3 TN dan 3 KKPN Kajian valuasi ekonomi keanekaragaman hayati di 7 TN dan 10 KKPN Hasil penelitian interdisiplin dan publikasi peneli- tian mengenai konservasi keane- karagaman hayati !aut Terbangun dan heroperasinya research station di 3 TN dan 3 KKPN Hasil valuasi ekonomi keaneka- ragaman hayati di 7TNdan 10 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11- 12 hasil penelitian interdisiplin dan publi- kasi peneli- tian setiap tahunnya 2 2 2 2 2 1 research station di masing- masing 3 TN dan 3 KKPN I 2 Waka- Cendra- wasih, tobi, Anam- Raja Am pat bas 2 1 1 Laut Taka Bo- Sawu nerate 1 TN I 17 kajian 2TN valuasi Togean, Buna- ekonomi Cendra- ken, secara tahun wasih Waka- jamak tobi ( multiyears) selama 3· tahun di 7 TN dan 10 KKPN 2TN Kep. Seribu, 2TN K~rimun Jawa nerate 2 KKPN 2 KKPN 2 KKPN I 2 KKPN 1 2 KKPN Kapo- Laut Sawu, posang, -Anarr bas Raja Am pat, Gili ·- Matra I 2 I 2 I I 2 .I LIP!, BPPT I LIP! l I KKP, KLHK, LIP! KLHK, KKP, Kementeri- an Riset, Teknologi, dan Pendi- dikan Ting- gt (Kernen- ristekdikti) KKP, KLIIK, Kemenris- tekdikti, Pemda I BPPT, LAPAN, Pemda
pemetaan sumber daya hayati kela u tan dan perikan an yang diperba rui secara berkala di 7 TN dan 10 KKPN Penelitian pe ngem:bangan tek nologi peningkat an produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati !aut Tersedianya basis data (database) sumber daya ha yati ke1autan dan periklli'""lan yang diperbarui secara berkala dt 7 TN dan 10 KKPN Tersedianya tek nologi peningkat an produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut yang siap diterapkan kepada masya rakat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12- 1 basis data sumberdaya hayati di setiap 7 TN dan 10 KKPN updating I updating I updating I updating I updating I updating! updating! 4 teknologi peningkatan produktivitas dan pengo laban keane karagaman hayati !aut 1 1 1 1 BPPT KKP, KLHK, Kemenris tekdikti, LIPI
Diseminasi infor masi keaneka ragaman hayati untuk kepenting an konservasi dan pemanfaatan ber kelanjulan Pembaruan data dan pemetaan potensi kawasan sccara menyeluruh Tersedianya ma teri diseminasi informasi keane karagaman hayati untuk kepenting an konservasi dan pemanfaatan ber kelanjutan Terbaruinya data dan pemetaan potensi kawasan secara menye- luruh setiap tahun PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13- 1 materi diseminasi informasi ke anekaragam an hayati untuk ke pentingan konservasi dan peman faatan berke lanjutan di setiap 7 TN dan lO KKPN (per tahun) 17 17 17 1 set data dan pemeta- an potensi kawasan per tahun di setiap 7 TN dan 10 KKPN I 17 I 17 I 17 I 17 17 I 17 17 17 17 17 17 17 17 KKP, KLHK, LIP! BIG, KLHK, KKP Kernen par, Pemda Kernen par, Kernen ATR/BPN, LIP!
Strategis pengembangan I kawasan permu- kim an I infrastruktur kawasan pariwisata Tersedianya infrastruktur her basis masyarakat T erwujudnya pe- ningkatan kua- litas permukiman kumuh ' I frastruktur kawasan pariwisata 16 kawasan berbasis masyarakat 15 kawasan PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA 14- I Kep. Seribu, Raja Am pat Waka- tobi,. Pieh, Gili Matra 1 Kep. Seribu 3 Karimun jawa, Anam- bas, Laut Sawu 1 Wakato- bi 3 Cendra- wasih, Banda, Laut Sawu Buna- ken, Kapo- posang 3 Wakato- bi, Waigeo, Pieh 2 Tcgean, Anam- bas Karimun Cendra- Taka Bo-~ Togean, I wasih, Laut Sawu jawa, Pieh nera.te, Banda Padaido 3 2 2 2 'l'ogean, Taka Bo- Buna- Cendra- wasih, ken, Banda Padaido l<aja Am pat, Kapo- posang nerate, Gili Matra 3 2 2 2 Taka Bo- Buna- Karimun Kep. ken, nerate, Waigeo, Kapo- Raja Am pat poasang jawa, Padaido Seribu, Gili Matra KemenPUPR KemenPUPR I Kernen- ATR/BPN, Pemda KLHK, KKP, Kernen- ATR/BPN, Pemda KLHK, KKP, Kernen- ATR/BPN, Pemda
Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Tersedi~ya Instalasi Pengolah Air Limbah (!PAL) Komunal Tt:rsedianya Tern- pat Pembuangan Sampah .(TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) Tersedianya Tern- pat Pemroses.an Akhir (TPA) Sam- pah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15- 13 unit !PAL Komunal 3 Karimun jawa, Gili Matra, Anam- bas 15 unit TPS 3R 1 Walen tobi 3 Kep. Seribu, Gili Matra, Waigeo 15 unit TPA 1 Gili Matra 3 Anam- bas, 2 Buna- ken, Togean, Waigeo Raja Am pat __j 2 Kep. Seribu, Waigeo 3 Karimun jawa, Anam- bas, Kapo- posang 2 Taka Bo- nerate, Padaido 2 2 2 2 KemenPUPR, Buna- Waka- Cendra- TakaBo- KLHK,KKP ken, Togean, Raja Ampat tobi, Laut Sawu wasih, nerate, Padaido Banda Kernen- ATR/BPN, BPPT, Pemda j KemenPUPR, I Kernen- 2 2 2 2 Bunn Taka Bo Cendru Togean, KLHK, KKP ken, Raja Am pat . ATR/ RPN, Pemda nerate, wasih, Banda Padaido Laut Sawu 2 Cendra- Karimun Kep. jawa, wasih, Banda Kapo- 2 2 Seribu, Aru I Pieh KemenPUPR KLHK, KKP, Kernen- ATR/ BPN, Pemda posang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16- Tersedianya Tempat Pembu- angan Sampah Terpadu (TPST) 15 unit TPST 1 2 Cendra- Gili Matra Matra wasih, Anam- bas 1 Gili Terlaksananya pembangunan/ penanganan sanitasi 16 paket 1 Kep. Seribu 3 Bun a ken, Gili Matra, Waigeo Tersedianya sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) 15 paket Sanimas 1 Cendra- wasih 3 Togean, Gili Matra, Waigeo -·- -- ~-- ··-------~·------------- - 3 2 Karimun Waka- tobi, Padaido jawa, Buna- ken, Kapo- posang 3 3 Knrimun Taka Bo· nerate, Kep. Seribu, Raja jawa, Anam- bas, Kapo- posang Am pat 3 2 Taka Bo- Waka- tobi, Raja Ampat nerate, Anam- bas, Kapo- posang 1 I 2 2 Taka Bo- Togean, nerate, Banda Am pat Raja 2 Kep. Seribu, Laut Sawu 2 Cendra Togea.n, Walm wasih, Padaido tobj_, Laut Banda Sawu 2 2 2 Kep. Karimun Kep. jawa, 2 2 Seribu, Laut Sawu Seribu, Padaido Banda L J .... _J_~ I KemenPUPR, I Kernen- ATR/BPN, Pemda KLHK, KKP KemenPUPR KLHK, KKP, Kernen- ATR/BPN, Pemda KemenPUPR KLHK, KKP, Kernen- ATRfBPN, Pemda
I:L~t· D __ .... L:.·~'/'J;'I'n~·).;~~~~b,; .,w···· · sasaran l p-;.~.,·.···· :-,, ;,-/' ,-, Pengembangan Instalasi Penge lolaan Air Lim bah (!PAL) Tersedianya lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 7 TN Pembinaan dan pengembangan pcnataan bangunan dan lingkungan Terlaksananya penataan kawasan destinasi wisata Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan f!!~ ~ ~ ~ ~ ~~~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17- .,,~~~~~~~;)':, ,,,; 16 unit !PAL 1 Gili Matra 1 Waka tobi 3 Kep. Seribu, Gili Matra, Waigeo 3 2 / Karimun Taka Bo nerate, Raja Ampat jawa, Anam- bas, Kapo- posang 2 Buna ken, Laut Sawu 2 2 Togean, Cendra Padaido wasih, Banda 7 unit IPLT 1 Togean 1 Buna- k~n 1 1 1 Cendra- Taka Bo- Waka- tobi nerate 1 1 /Karimun/ Kep. Seribu wasih ~Jawa 15 kawasan destinasi wisata 1 Waka tobi 2 Togean, Raja Am pat 2 Cendra wasih, Gili Matra, Waigeo 2 Kep. Taka Bo- Karimui jawa, Laut Sawu 3 2 Scribu, nerate, Anam- bas, Kapo- posang Pieh 2 Buna ken, Padaido 1 Banda 13 kawasan 1 Waka tobi 2 2 /Taka Bo- Cendra- nerate, wasih, Laut Sawu Gili Matra 2 Togean, Banda 2 Buna ken, Anam bas 2 l'\.C;UHUUU jawa, Kapo posang 2 Kcp. Seribu, Padaido KemenPUPR, KLHK, KKP KemenPUPR, KLHK, KKP KemenPUPR KemenPUPR, KLHK,KKP Kemen ATR/BPN, BPPT, Pemda Kemen ATR/BPN, Pemda KLHK, KKP, Kemen ATR/ BPN, Pemda Kemen ATR/BPN, Pemda
Pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) --------- I 1 erwujuanya optimalisasi SPAM lbukola Kecamatan (SPAM IKK) Tersedianya SPAM I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18- nelayan I Raja I Waka- I Ampat, tobi, Padaido Anam- bas 16 SPAM IKK 2 Cendra- Waka- Waka- tobi, wasih, tobi, Gili Waigeo Togean, Anam- Matra 2 3 bas 15 unit SPAM 4 Kep. Seribu, Waka- tobi, Cendra- wasih, Raja Am pat 3 Togean, Gili Matra, Waigeo I Buna- Karimun Taka So-~ Kep. I Togean I ken, Kapo- posang jawa, Banda Cendra- wasih, Laut Sawu nerate, Senbu, Aru I Kernen- ATR/ BPN Pemda 2 2 2 2 Kep. Karimun Taka Bo- Buna- ken, Padaido Seribu, Kapo- posang Am pat jawa, Raja nerate, Laut Sawu 1 Banda KemenPUPR KLHK, KKP, Pemda I I 2 2 1 2 Buna- Taka So- Karimun Padaido Banda ken, jawa, Laut Anam- Sawu bas nerate, Kapo- posang 1 I KemenPUPR I KLHK, KKP, Pemda
Pembinaan dan pengembungan rumahumum dan komersial Pemberdayaan perumahan swadaya Penyediaan rumah khusus Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air (IPA) I Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) rumahumum 7 paket bantuan PSU rumah umum I Terlaksananya 7 paket ban tuan stimulan bantuan I perumahan stimulan swadaya perumahan swadaya I Terbangunnya rumah khusus nelayan 7 pakel "" •· - ·~------ -·- ---- -- ~~~ i!!\ ~ ~ ~~~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19- I I Raja I Togean, Ampat Gili Matra, Waigeo 1 Togean 1 Kep. Seribu 1 Togean Buna- ken, Anam- bas, Kapo- posang 1 Kep. Seribu 1 · Karimun jawa 1 Kep. Seribu , Karimun Taka Bo-~ Waka-~ Cendra- wasih, Padaido Banda nerate, Laut Sawu tobi, jawa, Kep. Seribu, Raja Am pat I ! Karhnun Taka Do-1 Waka- Cendra- wasih 1 1 2 1 jawa nerate, Buna- ken tobi 2 1 1 1 Buna- Taka Bo- Togean Cendra- ken, wasih Waka- lobi nerate 1 2 1 I Karimun Taka Bo- Wakato- Cendra- wasih jawa bi nerate, Buna- ·ken ' / KemenPUPR I KLHK, KKP, Pemda I KemenPUPR I KLHK, KKP, Pemda I KemenPUPR I KLHK, KKP, Pemda
preservasi dan peningkatan jalan nasional Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabi litasi/ rekonstruk si jalan 'l'ersedianya jalan akses pelabuhan dan bandara PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20- 25 paket re habilitasi/ rekonstruksi jalan Togean, Waka- tobi, Buna- ken, Anam- bas, Raja Am pat tobi, Buna- ken, Anam- bas, Raja Am pat Matra, Laut Sawu jawa, Banda 10 paket jalan akses pelabuhan dan bandara 5 Togean, Waka tobi, Buna ken, Anam bas, Raja Am pat I 2 Cendra wasih, J nerate Banda I I tobi I Kep. Seribu 1 jawa KemenPUPR KLIIK, KKP, Pemda
~()· ' . 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21- .. · .. Ta!'~~{.( /Output.·· . .. . . .. Pe~tt~~t{g .. aawab;::.;. · '"'' •. ,, . .,. . z•:>i:.cc>:_c:.··"'-·· ·--+-~~ Penyediaan dan · lah pengo an atr tanah dan air baku Terbangunnya penyedman mr baku 13 paket air b ku a 1 Waka- tobi 3 3 3 . 1 1 Togean, Kep. Kanmun Taka Bo- Buna- Cendra- wasih Seribu, Laut Aru, Waigeo, Sawu, Kapo- Padaido Raja posang Ampat nerate jawa, ken 1 KemenPUPR KLHK, KKP, Pemda 4 unit (Cendra- wasih) dan 2 unit (Gili Matra, Waigeo) Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi serta pengopera sian sarana dan prasarana transportasi di 7 TN dan 10 KKPN Pembangunan dan Pengem bangan Akses Transportasi dan Telekomu nikasi ke Kawasan TN dan KKPN Terbangunnya pelabuhan/ dermaga di lokasi terdekat dengan TN dan KKPN 21 unit pelabuhan/ dermaga 1 unit (Pela- bnhan Laut Batu Atas Waka- tobi) 4 unit (Pela- hnhan Padaido, Pela- buhan Saunek, Dermaga Raja Am pat, loermagc >enyebe· rangan Waigeo) 4 unit (Buna- ken) dan 2 unit (Laut Sawu, 2 unit (Kapo- posang, Raja Am pat) 2 unit (Taka Bone- rate, Banda) Kemenhub KLHK, KKP, Kemen PUPR, Pcmda p, layanan penerbangan menuju --TN-dan KKPN 3 trayek penerbangan fbandara perintis 1 Anam- Q_as 1 Banda 1 Taka Bo- nerate Kernen hub KLHK, KKP, Kernen PUPR, Pemda
Pengembangan akses lelekomu- nikasi di 7 TN dan 10 KKPN Terbukanya trayek baru kapal perintis ang- kutan jalan perintis 1 eroangunnya sarana prasarana telekomunikasi di 1 TN dan 6 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22- 3 trayek baru kapal perintis 1 Kapo- posang 8 trayek angkutan jalan perintis 2 Taka Bo- nerate 1 Togean 1 Gi!i Matra 2 Raja Am pat 2 Waigeo 7 paket sarana prasarana telekomuni- kasi 3 Taka Bo- nerate, Laut Sawu, Raila- posang 1 Aru 1 Padaido 2 2 Aru, Waigeo, Padaido Raja Am pat J Kemenhub I KLHK, KKP, Kernen PUPR, Pemda Kemenhub KLHK, KKP, Kernen PUPR, Pemda Kemenkominfo I KLHK, KKP, Kemendag- ri, Pemda
8. Kawasan Konservasi untuk Perikanan Berkelanjutan t!;Stlmast stok ikan ekonomis penting di 7 TN dan 10 KKPN jaringan listrik di KKPN jumlah stok ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di 7 TN dan 10 KKPN (khusus di zona peman faatan yang di perbolehkan sesuai dengan aturan) jaringan listrik 17 ~~~ it\\ 1f} ~ ~ ~~:);x:~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23- Laut I Aru, Sawu, Kapo- posang Raja Ampat 4TN Cendra- Waka- wasih, tobi, Togean, Buna- ken, 3TN jawa, Kep. Seribu 5KKPN 5KKPN Raja Waigeo, Am pat, Padaido, Gili Aru, Matra, Banda, Anam- Laut Sawu, bas Kapo- posang, Aru ! Waigeo, Padaido Cendra- wasih, Togean, Taka Bo- nerate 5 KKPN Raja Am pat, Gili Matra, Laut Sawu, Kapo- posang, Aru Waka- lobi, Buna- ken, Karim1 jawa, Kep. Seribu 5KKPN Waigeo, Padaido, Aru, Banda, Anam- bas tekdikti, LIP!, Pcmda
9 per- ikanan berkelan- I kemitraan dalam ju tan di 7 TN dan 8 KKPN pemanfaatan perikanan berke- !anjutan di 7 TN danS KKPN (tidak termasuk Aru dan Pieh) I Pengendalian I Penyusunan.regu- 1 ersusunnya Peraturan Presiden tentang Sampahdan Lim bah lasi tentang pengelolaan sampah plastik di Pengelolaan !aut Sampah Plastik di Laut Pembangunan sistem pengenda- lian sampah di 7 TN dan 6 KKPN Tersedianya sis- tern pengendalian sampah di 7 TN dan6 KKPN dengan masyarakat 1 Peraturan Presiden 1 sistem pengendali- an sampah di masing- masing 7 TN dan 6 KKPN ~~~ 6tli f! ~ ~~~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24- Kep. Senbu, Anam- bas I Buna- ken. IKarimunl Kapo- oosang 1awa. nerate, Banda, Togean, Raja Cendra- Amp at wasih, bi, Gili Matra 1 I 6 Kep. Taka Bo- Kapo- 3 3 Seribu, nerate, posang, Karimun Wakatobi Banda, jawa, Togean, Buna- Cendra- Am pat wasih, Gili . _Mgtra, Laut Sawu Raja ken I Laut I Padaido I Waigeo Sawu 1 Waigeo I Kemenko Maritim KLHK, KKP, Pemda KKP, KLHK, KemenPU- PR, Sekre- tariat Kabi- net (Set- kab), LIP!, Pemda Kemendag- ri, Kernen- PUPR, LIP!
pencemaran dan sum ber pence maran pada 7 TN dan 10 KKPN Tersedianya data dan peta sumber pencemaran pada 7TNdan 10 KKPN peta sumber pencemaran pada setiap 7 TN dan 10 KKPN ~~~ ~ fE <$.: ~~~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25- jawa, Buna- ken 1 to bi, Cendra- wasih 5KKPN 5 KKPN l<aja Walgeo, Am pat, Padaido, Gili Aru, Matra, Banda, Anam- Laut bas Sawu, Kapo- posang, Aru Maritim, Kemen PUPR, Kementeri an Perin dustrian (Kernen perin), BIG, LIP!, Pemda
10. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) dampak perubah- an iklim terhadap ekosistem kawasan Tersedianya sis- tern peringatan dini dampak per- u bah an iklim di 7 TN dan 10 KKPN 1 sistem peringatan dini peru- bahan iklim di setiap 7 TN dan 10 KKPN Meningkatnya pe- Pelaksanaan kampanye kepada mahaman masya- masyarakat (Communication Education Public Awareness) 3 kegiatan kampanye setiap tahun rakat mengenai dampak perubah- di setiap 7 an iklim terhadap TN dan 10 ekosistem TN dan KKPN KKPN Pemulihan keru- sakan ekosistem di-TN dan KKPN (di luar ekosistem mangrove) Terpulihkannya ekosistem di TN dan KKPN (dduar- ekosistem mang- rove) 20 ha per tahun PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26- K~2ors z .. ,'/. 1 TN '>'<'>,;·- 1 TN 1 TN Cendra- Togean Buna- ken wasih 2 KKPN 2 KKPN 2 KKPN Laut Am pat, Padmdo Sawu, Kapo- posang Raja Waigeo, Gili Matra 51 51 20 20 20 2o2i 2TN Waka- Karimun tobi, 2TN nerate Seribu 2o2i 2TN Waka- Karimun tobi, 2TN nerate Seribu 2o2i 2TN Waka- Karimun tobi, 2TN nerate Seribu 2 KKPN 2 KKPN Aru, Pieh, Banda Auam- bus 51 51 20 20 51 20 51 20 51 20 KKP, KLHK KKP, KLHK " ~ . - -· ... J;;!tg~ll': Kemenko Maritim, LAPAN, TN! AL, Bakam- la, LIP!, Ba- dan Nasio- nal Penca- rian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pe- Maritim, LIP! Kemenko Maritim, Pemda
Konservasi dengan Status Intemasional (Cagar Biosfer} Pengu-atan penge- lolaan, 'pemantau- an dan evaluasi kawasan dengan status eagar 1 Biosfer United Nations Educa- tional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO} Pengusulan kawasan menjadi Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO dokumen Periodic Review eagar Biosfer sebagai bahan evaluasi 10 tahunan oleh UNESCO Usulan kawasan yang ditetapkan menjadi eagar Biosfer UNESCO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27- I Periodic I Review I I I l dokumen usulan penetapan Cagar Bwsfer UNESCO l Togean I I Waka- tobi nerate LIP! Kementeri an Pendi dikan dan Kebudaya an (Kemen dikbud}, Kemenris tekdikti, Kemendag~ ri, Pemda KLHK, KKP, Kemendik bud, Ke mennstek dikti, Ke mendagri, Pemda
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28- STRATEGI 2. PENGEMBANGAN PERAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PARIWISATA l. I Pembangunan I Pengadaan dan 1 paket saran a Tersedianya sarana wisata Infrastruktur Wisata Bahari peningkatan sarana wisata di 7 yang memadai di wisata per 7TNdan 10 TN dan 10 KKPN KKPN sesuai peraturan yang berlaku dan daya dukung tahun di masing- masing kawaso.n TN dan KKPN 7 (hanya di 7 TN) I 17 I 17 I 17 I 17 17 17 17 Pembangunan dan peningkatan prasarana wisata di 7 TN dan 10 KKPN Tersedianya prasarana wisata yang memadai di 7TNdan 10 KKPN 1 paket pra- sarana wisa- taper tahun di setiap ka- wasan TN dan KKPN 7 (hanya di 7 TN) 17 17 17 17 17 17 17 I Penyusunan pe- Pengembangan doman umum Wisata Bahari 2. I Perencanaan dan visitor mana gement bagi pe- ngembangan wisata bahari berkelanjutan··· - ·· 1 Peraturan Tersedianya pedoman umum Menteri pengembangan wisata bahari berkelanjutan Pariwisata I I KLHK,KKP KLHK, KKP, Kernen par Kernen par, KKP, KLHK Kemen PUPR, Kemenpar, Kemenhub, Pemda Kernen- PUPR, Kemenhub, Pemda Kemenko · Maritim, I Kemenhub, UP!
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29- 1 dokumen I Penyusunan dan pengesahan rencana induk ekowisata di·TN dan rencana tek- nis pemanfaatan kawasan di KKPN KKPN Tersedianya do- rencana 1n- kumen rencana duk ekowisa- induk ekowisata ta di TN dan di TN dan renca- na teknis peman- rencana tek- faatan kawasan di nis pemanfa- atan kawas- an di KKPN I 17 I I 1 dokumen I Penyusunan dan penge:-;ahan rle.- sain tapak dan Detail Engineering TN dan rencana teknis pernanfa- Design (DED).di atan kawasan di TN dan rencana KKPN teknis pemanfa- atan kawasan di KKPN Tersedianya dokumen desa1n tapak dan DED di dan DED di masing-ma- sing 7 TN dan 1 doku- men rencana teknis pe- manfaatan kawasan di 10 KKPN . desam tapak I I 17 I ~o~rnooo ~- '="=~ ~- ~-""'' objek wisata dan aksesibilitas di TN dan KKPN dan KKPN objek wisata di TN wisata di 7 TN dan 10 KKPN ·-~ ·---- -- , I I I I I I I I I I I I I I I KLHK, KKP I KLHK, KKP I ~~ m
I Kernen par,
Pemda I Kernenpar,
Pemda I ~="~'
Pushidros
al, Pernda
3. I Penguatan Kapasitas Pengelolaan Wisata Alam termasuk Pengelolaan Lim bah 3. I Penguatan Kapasitas Pengelolaan Wisata Alam termasuk Pengelolaan Lim bah 4. , I Peningkatan Pemasaran dan Pengem- bangan Bisnis Wisata ------·-- Kajian daya dukung (carrying capacity) wisata bahari di 7 TN dan 10 KKPN Tersedianya kajian daya dukung wisata bahari di 7 TN dan 10 KKPN Pelatihan penge- lolaan ekowisata bagi SDM TN dan KKPN Tersedianya SDM pengelola wisata yang terlatih unit pengelola sampahdan limbah wisata alam Tersed1anya un1t khusus yang mampu mengelola sampah dan lim- bah wisata alam Penyelenggaraan Meningkatnya euentf festival dalam rangka · meningkatkan I promosi wisata di 71'N dan 10 KKPN promosi wisata di 7TNdan 10 KKPN ·•· PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30- 17 dokumen kajian daya dukung wi- sata bahari di 7 TN dan 10 KKPN I I 17 I I 102 pelatihan j 34 34 1102 pelatihan I 34 I I 34 112 euent/ festival wisata 7TN 7TN dan 2 KKPN Gili 7 TN dan 4 KKPN Gili Matra, Matra, Laut Laut Sawu Sawu, . .Rfl.i!" Am pat, Banda I I 7TN dan 10 KKPN I 34 j 34 7TN dan 10 KKPN I I I 7TN dan 10 KKPN I I I 7TN dan 10 KKPN I I I 7TN dan 10 KKPN j Kemenpar, KLHK,KKP I KLHK, KKP, Kernen par I KLHK, KKP I Kemenpar l Kemendag- ri, Pemda I Pemda / Kemenpar, Pemda I KLHK, KKP, Pemda
Tersedianya inte- Integrated media grated media on- online untuk pro- mosi dan pema- line untuk pro- saran pariwisata mosi dan pema- di 7 TN dan 10 KKPN saran pariwisata di 7 TN dan 10 KKPN Pembuatan media I Media promosi promosi pariwisata pariwisata di 7 TN dan lO KKPN I 1 Situs 1 paket me- dia promosi per tahun di setiap TN da.n KKPN PenyuSunan buku informasi TNdanKKPN Tersedianya buku 117 buku informasi TN dan informasi KKPN Mendorong investasi di bidang pariwisata berkelanjutan 17 Izin Terbitnya Izin Pengusahaan Pengusahaan Pariwisata Pariwisata Alam di 7 TN dan Surat Alam dan Surat Izin Izin Pengelolaan Pengelolaan Pariwisata Alam Pariwisata Perairan di 10 A lam KKPN Perairan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31- I 1 I I 17 17 17 I 17 I I 9 I I 17 I 17 8 I I 17 I I I 17 I I I 17 I I I 17 I 17 I Kemenpar I KLHK, KKP t Kemenpar, KKP, KLHK t Kemenkom- info, Pemda I KKP, KLHK I Pemda I I KLHK, KKP Kernen par
5. I Kerja Sarna dan Pelibatan Stakeholder (Partnership and Stakeholders Engagement) Sistem sertifikasi pengusahaan pariwisata alam I Pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat Tersedianya pedo- man sertifikasi pengusahaan pariwisata alam I Tersertiflkasinya perusahaan pari- wisata alam ber- dasarkau Ta!Hla Daftar U saha Pa- riwisata (TDUP) di 7TNdan 10 KKPN Tersusunnya Per janjian Kerja Sarna (PKS) dengan ke lompok masyara kat di 7 TN dan 10 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32- 1 pedoman sertiflkasi pengusabaan parh.visata a lam I I I 1 50 perusa- haanyang tersertifikasi 17 Perjanjian Kerja Sarna (PKS) lO 7 I 5 I 5 I 10 I 15 I 15 I BSN BSN KKP,KLHK I Kemenpar Kcmenko Maritim, KLHK, KKP, Kernen par Kernen par, Pemda
Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan mi tra agen, opera tor, dan amenitas wisata yang aktif dan operasional di7TNdan 10 KKPN Pembangunan jejaring kctja sama pengem bangan ekonomi produktif desa sekitar pacta 7 TN dan 10 KKPN Disetujuinya perjanjian kerja sama dengan mitra agen, operator, dan amenitas wisata yang aktif dan operasional Terbentuknya jcjaring kcrja sama dalam rangka pengem bangan ekonomi produktif desa sekitar parla 7 TN rlan 10 KKPN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA 33- 17 perjanjian kerja sama 7 10 1 jejaring kcrja ga.ma di masing masing 7 TN dan 10 KKPN 3 5 9 KLHK, KKP KLHK, KKP Kernen par, Pemda Kementeri au KO!Jel uEJi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemen kopUKM), Kementeri an Desa, Pemba ngunan Daerah Ter tinggal dan Transmi grasi (Ke mendes PDT), Pii"rrirl
Pemantauan pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha ekonomi masyarakat di kawasan konservasi Terlaksananya pemantauan tahunan tentang pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha ekonomi masyarakat di ka wasan konservasi di 7 TN dan 10 KKPN PRESIDEN REPUBLIK' INDONESIA 34- 1 laporan pemantauan per tahun di masing masing UPT (7 TN dan 10 KKPNJ 17 17 17 17 17 17 17 KLHK, KKP Kemenkop UKM, Kemendes PDT, Pemda
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35- STRATEGI 3. PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN PARA PIHAK DI SEKITAR TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL 1. Pemetaan Partisipatif Ruang Ketola Masyarakat Identifikasi poten si Sumber Daya A!artl (SDA) di wi !ayah yang diper untukan untuk memenuhi kebu tuhan masyara kat Tersedianya data potensi SDA dan peta !okasi pe manfaatan ka wasan perairan yang dimanfaat kan o!eh masya rakat 17 dokumen data potensi SDAdan peta !okasi 7TN 10 KKPN KLHK, KKP, BIG Identifikasi potensi SDA dan ekonomi desa Tersedianya do kumen data potensi SDA dan ekonomi desa, serta rekomenda si usaha ekonomi yang perlu dikembangkan oleh desa sesuai potensi yang dimiliki 17 dokumen data potensi SDAdan ekonomi desa 7TN 10 KKPN KLHK, KKP, BIG Kemenkop UKM, Kemen desPDT, Pemda Kemenkop UKM, Kemen desPDT, Pemda
3. Harmonisasi Pengelolaan Kawasan dengan ·Masya- rakat Hukam Ad at I Pcningkatan Kapasitas Masyarakat pada Bidang Wisata Penetapan masya- rakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelola- an dan pemanfa- atan SDA PelatihaP. peman- du wisata dan in- terpreter bagi ke- lompok masyara- kat Pelibatan masya rakat dalam pe ngelolaan pariwi sata berkelan- Pelibatan masya- rakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelola- an dan pemanfa- atan SDA Terlaksananya pelatihan untuk pemandu wisata dan interpreter dari masyarakat yang tersertifikasi di 7 TN dan 10 KKPN Meningkatnya lah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwi S<;lt~ berlfelaDjllJ:.§.:n. _ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36- tlf w anKara tentang rna- syarak:at hu- kum.adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan peman- faatan SDA Wakato- Cendra- Karimun wasih, Padaido Raja bi, jawa, Banda Ampat 1 pelatihan per tahun di tiap UPT 17 17 17 70 orang per tahun 70 '10 70 Buna- ken 17 70 Togean 17 70 Kep. Seribu 17 70 nerate 17- 70 17 70 I Kernen par, KLHK,KKP Kernen par, KLHK, KKP Kementeri- an Pertani- an (Kernen- tan), Ke- menkop- UKM, Ke- mendes- PDT Kemenkop- UKM Kernen des- PDT, Pemda Kemen kopUKM, Kemen desPDT, ... l'emda-
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA 37-
PRESIDEN REPUBLIK. INDONESIA 38- STRATEGI 4: PENGEMBANGAN MEKANISME PENDANAAN BERKELANJUTAN 1. I Penyusunan Strategi Pendanaan Berkelanjutan Teridentifikasinya Identifikasi kebu- tuhan dan sumber jumlah kebutuhan pendanaan bagi peningkatan kinerja pengelolaan danaan bagi pe- dan pariwisata di TN dan KKPN pendanaan dan data sumber pen- ningkatan kinerja pengelolaan dan pariwisata di TN dan KKPN 1 dokumen 1 Pembentukan endowment fund dan trust fund konservasi laut Terbentuknya endowment fund dan trust fund konservasi laut 1 unit endowment fund dan trust fund konservasi !aut I I 1 Pembentukan sis- Terbentuknya sis- tern manajemen pendanaan berke- lanjutan tern manajemen pendanaan berke- lanju:an 1 sistem pen- danaan ber- kelanjutan Identifikasi pelu- ang Public Private Partnership (PPP) terkait pariwisata Teridentifikasinya jumlah peluang PPP yang bisa di- tindaklanjuti di 7 i-TTNC!an To-·--. -TN-aanfD-KKPI'f - 1 dokumen KKPN 1 1 ----- ~--- Kemenko Maritim KKP Kemenkeu Kemenkeu KLHK, KKP, Kemenkeu, KemenPPN/ Bappenas KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KLHK, Pemda 1 KLHK, KKP, KemenPPN/ 1 Bapp~nas KLHK, KKP, Kernen par, KemenPPN/ B~ppen<3~
2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Sinkronisasi ' perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di 7 TN dan 10 KKPN Tersinkronisasi nya perencanaan dan penganggar an program di 7 TN dan l 0 KKPN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39- 7 dokurnen program l l l l l l l KernenPPN/ Beppenas Kemenkeu, KLHK,KKP
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40- STRATEGI 5: PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BARU 1. I Penambahan Meningkatkan Tercapainya Luas Kawasan Konservasi Perairan Baru luas luas konservasi perair- kawasan konser- an barn (menuju vasi perairan baru 2030 sebesar 5,9 juta target seluas 30 juta ha) ha kawasan nambahan pe-~5,9 juta ha I 700 ribu Ha I 700 ribu Ha I 700 ribu Ha dan Teriden tifikasinya 32 Dokumen I den tifikasi penilaian potensi potensi SDA Ha- dan Non culon konservasi ka.wnsnn yati Hayati 4 4 4 Pencadangan calon konservasi Tercadangkannya kawasan kawasan konservasi perairan baru 10 SK Mente- ri/Gubernur ten tang Pen- cadangan Kawasan Konservasi Perairan 2 2 l 2. I Penetapan Kawasan Konservasi I Pembentukan lembaga pengelola kawasan I Terbentuknya 7 Peraturan lembaga pengelola Menteri/Gu- ten- bernur kawasan tang Lemba- konservasi ga Pengelola perairan Kawasan Ko.llservasi Perairan I 700 I 700 ribu I ribu Ha Ha 4 4 I l
'-- I 800 ribu Ha 4 1 I I 800 l 800 I KKP ribu Ha ribu Ha 4 4 KKP, Pemda 1 l KKP, Pemda KKP, Pemda I Kemendag- ri, Pemda Kemendag- ri, LIP!, BIG, Pushi drosal Kemendagri Kemendagri '.
-·--
Penyusunan ren-1 Tersusunnya ren- cana pengelolaan cana pengelolaan J dan zonasi ka- dan zonasi wasan konservasi perairan Penetapan kawasan konservasi Ditetapkannya kawasan konser- I vasi oleh Men teri Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI / . • j)epufi$~(ii'lp.g Kemaritiman, /;/,t/\~f~j) \:\ 1\.o.l \\) '#Z~~~~_!;/:~j~:(Ji' ~~:, /'_, 15 ~-. u.··.;:::: .. •y/:/ " '' \ f ·, \, ,·'' ~L:'· ·> I •.'J• <!~.::';Mgg' 'tt~.·c~:/ f "'~-. :..--- .-"/ > V•'J!j !l"( W W.// e: .. ·J.·¢ •.• y ~-J ! t rba'ni gsih /1/A n r -Ill\{) ~;.- . ", __ ~~ . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 41- 8 rencana pengelolaan dan kawasan konservasi perairan dokumen zonasi 1 j 1 8 SK Menteri KP ten tang Penetapan Kawasan Konscrva3i Perairan 1 1 1 I I 1 J KKP, Pemda j I KKP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKQWIDODO Kemendag- ri, LIP!, BIG, Pushi- drosal Pemda