DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN ESELON I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI SERTA KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara : 2022-2023 : I : 12 : Rapat Dengar Pendapat : Terbuka : Selasa, 7 September 2022 : Pukul 14.30 s.d. 17.20 WIB : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI : Sudin, S.E.(Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P) : 1. Progres dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022; 2. Progres dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah dan kegiatan bimbingan teknis tahun 2022; 3. RKA K/L Tahun 2023; serta 4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI) Hadir : A. Anggota DPR RI: 38 dari 54 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 dari 11 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 3. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 4. 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. Maria Lestari S.Pd. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 2. Fraksi Partai Golongan Karya 6 dari 8 orang Anggota
2- 1. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M 2. 3. 4. Alien Mus Teti Rohatiningsih, S.Sos. 5. 6. Ravindra Airlangga, M.S. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. Ir. Panggah Susanto, M.M 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 4 dari 7 orang Anggota. 1. 2. 3. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc. 4. Ir. Dwita Ria Gunadi Ir. H.T.A. Khalid, M.M. Ir. Endro Hermono, M.B.A. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat 4 dari 6 orang Anggota Ir. Abdullah Tuasikal 1. Julie Sutrisno 2. 3. Yessy Melania, S.E. Ir. Hj. Sri kustina 4. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 4 dari 6 orang Anggota 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2. Daniel Johan, S.E. 3. Drs. H. Ibnu Multazam 4. Edward Tanur, S.H. 6. Fraksi Partai Demokrat 5 dari 5 orang Anggota 1. Dr. SuhardiI Duka, M.M. 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si. 4. Muhammad Dhevy Bijak Pawindu 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H. 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 3 dari 5 orang Anggota 1. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M. 3. H. Johan Rosihan, S.T. 8. Fraksi Partai Amanat Nasional 3 dari 4 orang Anggota 1. Haerudin, S.Ag, M.H. 2. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual
3- 3. Ir. Alimin Abdullah 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 dari 2 orang Anggota 1. Ema Umiyyatul Chusnah - Virtual 2. K.H. Asep A. Maoshul Affandi, M.Pd.I. A. Anggota Izin Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 1. Saadiah Uluputty, S.T. B. Pemerintah 1. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.); Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.); 2. 3. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari); 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.); 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.); 6. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.); 7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.); 8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.); 9. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.); 10. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.Sc.); dan 11. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Ir. Hartono, M.Sc.). JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (SUDIN, S.E/KETUA KOMISI IV DPR RI): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anggota Komisi IV, Yang terhormat Sekretaris Jenderal serta para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
4- Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajarannya, serta Hadirin yang kami hormati, Mengawali rapat hari ini, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat walafiat. Tolong Anggota dampingi saya satu sini. Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 23 Juni 2022 dan keputusan Rapat Internal tanggal 18 Agustus pada hari ini Rabu, 7 September Komisi IV menyelenggarakan RDP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam rangka membahas: 1. progres evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022; 2. progres evaluasi penyaluran bantuan pemerintah dan kegiatan bimbingan teknis Tahun 2022; 3. RKA K/L Tahun 2023; serta 4. usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) peraturan tentang Tata Tertib, rapat dengar pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB) Rapat ini kita mulai pada pukul 15 eh 12, sebentar, 14.30 WIB dan akan diakhiri sebelum pukul 18.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut: 1. pengantar Ketua Rapat; 2. penjelasan para pejabat Eselon I KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut; 3. tanggapan Anggota Komisi IV; 4. jawaban para pejabat Eselon I dan Kepala Badan Restorasi Gambut; 5. kesimpulan rapat; 6. penutup. Apakah acara dapat disetujui? (RAPAT:SETUJU) Bapak dan Ibu yang kami hormati,
5- Dampak pandemi Covid-19 serta perang antara Rusia dan Ukraina sangat mempengaruhi ekonomi global ini mengharuskan pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak percepatan pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan maupun masyarakat luas yang terdampak oleh penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, kesempatan RDP pada hari ini, Komisi IV ingin mendengarkan penjelasan mengenai progres evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 termasuk program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis tahun 2022. termasuk Indonesia. Hal Selanjutnya, rapat dengar pendapat hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja antara Komisi IV dengan Menteri LHK pada tanggal 5 yang lalu. Pada rapat kali ini, Komisi IV meminta penjelasan Eselon I serta Kepala Badan Restorasi Gambut mengenai beberapa hal yang poin penting hasil kesimpulan Rapat Kerja Menteri LHK yang lalu: 1. Pagu Anggaran Kementerian LHK dan RKA tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-67/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02.07/2022 tanggal 20 Juli 2022, hal pagu anggaran Kementerian/lembaga dan penyelesaian rencana kerja tahun anggaran 2023; 2. Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus Kementerian LHK tahun 2023 sebesar Rp186.956.000.000,00 sebagai rincian: a. Pagu DAK Fisik 2023 bidang Kehutanan untuk mendukung tematik food estate, nanti kita Anggota pasti akan pengembangan menanyakan mengenai food estate ini, sebesar Rp32 miliar; b. Pagu DAK Fisik 2023 bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp154.956.000.000,00. 3. Peningkatan pagu anggaran program-program berbasis masyarakat tahun 2023 minimal 40% dari pagu anggaran total tahun 2022 yang digunakan untuk peningkatan kuantitas jumlah program berbasis masyarakat yang sudah ada serta membangun taman-taman Kehati di daerah dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim. 4. Langkah strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan baik yang berjalan maupun yang tertunggak dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan negara. 5. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian IV untuk tentang pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Komisi meningkatkan lingkungan hidup. literasi publik, penyadartahuan Tolong Anggota 1 dampingi saya supaya sahnya rapat RDP ini. Demikian, pengantar kami sampaikan.
6- Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Sekjen dan/atau Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut menyampaikan penjelasan secara rinci. Kami persilakan. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Terima kasih, Pimpinan Komisi IV. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, Yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR RI, Rekan-rekan pejabat Eselon I KLHK, Kepala BRGM, dan Bapak/Ibu yang hadir pada siang hari, Pertama, kami atas nama kawan-kawan Kementerian LHK dan BRGM mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas diselenggarakannya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK dan Kepala BRGM pada hari ini. Dan menindaklanjuti undangan yang terhormat Pimpinan DPR, pada kesempatan ini kami akan melaporkan agenda yang sudah ditetapkan dalam undangan. Yang pertama tentunya kita bisa lihat langsung dalam sistematika dan dari 4 hal ini, kami sudah upayakan untuk bisa menyampaikan secara keseluruhan dari apa yang telah digariskan dalam undangan. Dan tentunya nanti Kepala BRGM kalau ada hal yang akan ditekankan dalam kaitan 4 hal ini nanti bisa ditambahkan tapi atas nama kawan-kawan dalam hal 4 agenda ini kami akan laporkan, menindaklanjuti apa yang telah dilaporkan Ibu Menteri LHK dalam Raker sebelumnya. Bagian pertama, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, kami laporkan terkait dengan realisasi 2022 yang sudah kami update terakhir dan kami juga sudah mengevaluasi ketika adjustment assessment yang harus dipertimbangkan sehingga pagu kami dari 6,63 ini telah terealisir sampai tertanggal 5 September itu sudah mencapai 52,29%, dan untuk pertama kalinya melewati realisasi nasional 50,61%. Dan sebagaimana yang dilaporkan Ibu Menteri LHK ada beberapa Direktorat Jenderal termasuk BRGM yang masih belum mencapai kepala lima, tapi kami telah ikuti seluruh kegiatan- kegiatan ini dan nanti bisa dilihat bagaimana per Oktober nanti ketika seluruh kontrak-kontrak yang telah disepakati akan ada pembayaran-pembayaran. Nah, untuk yang administrasi dan dan juga yang sudah bisa dieksekusi ini kami berharap memang sudah bisa kami lihat persentasenya sesuai dengan rencana. Nah, kemudian untuk capaian kinerja yang telah diberikan catatan untuk agenda rapat pada hari ini, secara cepat memang sudah dilaporkan oleh Ibu Menteri LHK tapi yang pasti amanat dari 2022 tahun ini kami akan sampaikan
7- satu persatu dari kinerja Eselon I. Yang kita sumbangan Produk Domestik Bruto yang telah menjadi perhatian dari kita semua ini telah kita bisa menyiapkan analysis untuk sumbangan kontribusi kehutanan sebenarnya di dalam PDB ini kalau dibandingkan memang sudah terlihat kita ada peningkatan 6,48% dalam bulan triwulan II yang sudah ada. Dan data-data ini juga, kami terus kawal sambil menunggu rapat dengan BPS agar secara resmi sektor kehutanan memang memberikan kontribusi selama ini dan belum terintegrasinya hulu hilir pasar sehingga masih terlihat kecil sekali. Kemudian, untuk teman-teman yang di Ditjen PDASRH ini juga sudah memperlihatkan kinerja baik 2021 ini termasuk RHL dan bangunan teknis ini juga sudah terlihat pencapaiannya, itu kumulatif semuanya meningkat dan terus dipantau selama tahun 2022 ini kegiatannya. Termasuk temen-temen Ditjen PPI dengan indikator kinerja Karhutla ini juga, setelah kami setting untuk tidak hanya tanggung jawab dari Ditjen PPI, tapi juga tanggung jawab Direktorat Jenderal yang menangani tapak kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Termasuk juga bagaimana upaya penegakan hukum yang harus dilakukan, ini telah terlihat, kebakaran dengan musim yang masih ada hujannya ini tercatat sebesar 33.000 dan angkanya akan dirilis realitas sesungguhnya berapa hektar perlu pencatatan yang cermat dari satelit dan sebagainya. terus karena harus terlaporkan yang Kemudian untuk TORA, Bapak/Ibu yang kami hormati. Izin Pimpinan dan Anggota Komisi IV, kalau dalam realisasi ini belum bisa meng-cover atau belum bisa menyelesaikan, Bapak/Ibu yang kami hormati khususnya Pak Bambang Purwanto Kalteng, tapi kami akan teruskan karena itu merupakan kinerja dari Komisi IV dan sementara tercatat baru terbit di 2002 1613. Dan, kami akan menggunakan cara kerja baru untuk meng-cover seluruh yang menjadi permasalahan di tapak dari Bapak/Ibu yang kami hormati, sehingga kalau diizinkan Pimpinan dan Anggota, kami akan ada rapat teknis dengan Kepala BPKH yang juga tahu persis di manakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bapak/Ibu yang kami hormati di Dapil masing-masing. Ini catatannya memang bertambah terus dan sepanjang itu berada di peta TORA, tapi sekarang bahasanya peta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan itu akan dilepaskan dan tidak berada di kawasan hutan lagi. Nah, kemudian penegakan hukum. Kami juga laporkan di 2022 juga berjalan terus, dan ini juga bertambah kasus yang dilaporkan oleh pengadu- pengadu pengaduan, termasuk apa yang telah disampaikan dalam Raker dan RDP oleh Bapak/Ibu Anggota Komisi IV dan Ditjen Gakum juga menanganinya. Suaranya, oh iya, baik. Ya. Kemudian untuk PNBP, kami akan terus berupaya agar tidak ada yang bocor ataupun tidak ada yang tidak terpungut dan untuk penggunaan kawasan hutan, maaf, PNBP yang sekarang sedang ditekan terus untuk bisa meningkat dari sumber daya alam ini selain PSDH DR selain iuran izin usaha juga PNBP penggunaan kawasan hutan. Dan terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang telah terus mengkonfirmasi sampai sekarang seperti apa penagihan-
8- penagihan piutang dan bagaimana penertiban terhadap PNBP penggunaan kawasan hutan yang wajib dibayar dengan pendekatan-pendekatan yang tidak boleh lagi ada piutang. Nah, kemudian yang lumayan terlihat menggeliatnya ekonomi di tingkat rakyat tentunya dari produktivitas kayu olahan. Karena kita telah punya prinsip- prinsip perdagangan yang meningkatkan sustainability forest management dan sekarang bukan lagi sistem verifikasi legalitas kayu, tapi menjadi sistem verifikasi legalitas kelestarian sehingga dijamin kayu yang diekspor khususnya kayu olahan ini berasal dari sumber bahan baku yang Lestari dan tidak lagi ada kebocoran. Dan ini terlihat kalau dibandingkan Juni 2022 dan Juni 2021 itu telah ada nilai 10,67%, tapi untuk sebelumnya terlihat tinggi. Nah disini kami terus pantau, agar tidak terjadi penurunan dari ekspor kayu olahan ini. Kemudian, pemenuhan bahan baku industri. Ini juga terlihat kinerjanya dari Ditjen PHL yang menjadi harapan kita untuk bergeraknya industri-industri hilir khususnya industri-industri UMKM dan sebagainya. Nah, kemudian yang sekarang sudah mulai bergerak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR, itu adalah produksi hasil hutan bukan kayu. Kita pantau terus dan bahkan sekarang kita telah memiliki sistem informasi seperti halnya kayu bulat sehingga dimanapun berada sudah bisa produksi dan bisa bayar PNBP langsung. Inilah ada beberapa provinsi yang menunjukkan nilai yang lumayan besar, Jatim, Jateng, Kalteng, Lampung, dan Sumut. HBK ini termasuk tentunya bibit produktif buah-buahan dan sebagainya, jadi ini sudah kita catat menjadi kinerja dari KLHK. Nah, kemudian untuk kinerja kawasan hutan yang dikelola masyarakat, Ditjen PSKL. Sampai saat ini sudah 5,07 juta hektar dan beberapa scheme atau skema yang sudah dikeluarkan dan Hutan Desa, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Ini kita harapkan akan terus bertambah, baik itu di Jawa dan di luar Jawa. Nah, kemudian untuk teman-teman Ditjen PPKL. Kami laporkan Pimpinan, dari anggaran yang ada dan kemarin sudah kita informasikan bahwa APBN ini tidak bisa dilakukan pemulihan di areal konsesi, sehingga dengan role model yang sudah ada replikasi yang bisa diambil tentunya dari contoh misalnya di Padang Pariaman, Belitung Timur, memperlihatkan pemulihan lahan yang telah tercapai 105.000 Buton, Malang dan ini menjadi kinerja Ditjen PPKL. Demikian juga kinerja Ditjen PPKL dalam hal penanganan ekosistem gambut di lahan konsesi, ini juga terus dilakukan upaya-upaya yang telah ditetapkan dalam rencana kerja usahanya. Tentunya bersama BRGM juga ini telah terlihat bagaimana penertiban ekosistem gambut di HTI dan perkebunan sawit dan dan dengan teknologi serta bagaimana Sekat Kanal ini bisa mampu membasahi gambut nantinya ketika kemarau datang dan tetap menjaga keberadaan air yang musim hujan ini bisa tidak terjadi banjir, itulah kira-kira pemulihan gambutnya. Nah, bagaimana tantangan kedepan untuk pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat. Dalam hal ini, tentunya BRGM dengan Desa
9- Peduli Gambut ya ini juga pembangunan Sekat Kanal berbasis masyarakat, yang sedang kita buatkan adalah bagaimana ekosistem gambut ini bisa menyambungkan antara konsesi dengan lahan gambut yang dikelola oleh masyarakat termasuk yang ada di kawasan hutan nantinya dengan akses legal perhutanan sosial sehingga memerlukan sebuah pendekatan teknologi dan dan tentunya sistem yang menjamin seluruh ekosistem gambut itu bisa tetap produktif tapi tidak tidak terjadi kekeringan ketika kemarau. Nah, ini sedang diupayakan terus antara lain pembangunan Sekat Kanal di lahan masyarakat. Nah demikianlah beberapa, maaf, beberapa kinerja dari seluruh Eselon I yang menjadikan realisasi kegiatan kita sampai hari ini sudah 50%. Dan kemudian, di bagian kedua yang sudah kita mulai harus sangat dipantau, yaitu evaluasi penyaluran bantuan. Sebagaimana yang Ibu Menteri laporkan kemarin, dalam hal ini memang ada dua hal besar. Yang pertama soal bimbingan teknis, sosialisasi. Izin, memang masih 31,55%. Sebenarnya kegiatannya masih ada dan bahkan dalam triwulan ketiga ini kita ingin kuatkan dan dan kami sebenarnya sangat memanfaatkan nanti peluang ketika reses akan bergerak semua sehingga akan terjadi peningkatan. Termasuk di halaman berikutnya untuk anggaran fisik berbasis masyarakat. Dari pagu-pagu ini Pimpinan, ada beberapa Dirjen yang sudah mencapai lebih dari 50% seperti KBR, Ditjen PDASRH, dan Bang Pesona di PSKL. Jadi izin, kalau ada yang belum tercapai Bapak/Ibu yang kami hormati, kami akan buat tim teknis untuk percepatannya agar seluruh bantuan masyarakat ini terealisir dalam triwulan ketiga, itu janji kami, Pimpinan. Demikian juga di Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE, ini juga sedang berjalan terus dan nanti kami juga akan komunikasikan kepada TA agar seluruh apa target anggaran yang sudah ada ini kami berjanji tidak akan terganggu karena ini sudah menjadi kinerja berbasis masyarakat, jadi PHL dan KSDAE masih dibawah 50%. Demikian juga di BP2SDM, memang anggarannya kecil ini tidak terlalu sulit. Tapi khusus di PSLB3, izin ketika belum seluruhnya motor sampah di dimaksimalkan dan kami harapkan memang di triwulan ketiga ini bisa diselesaikan sehingga menambah realisasi dari yang sudah ada di target masing-masing. Kemudian Ditjen PPKL juga sama ini masih dibawah 50% termasuk, kok ini izin bukan Ditjen BRGM tapi BRGM maksudnya Pak Hartono, telah juga melihat realisasi yang nantinya Insya Allah bisa selesai ya, Pak Hartono, ya. Nah, inilah kinerja berbasis masyarakat. Kemudian yang bagian ketiga, RKA K/L 2023 yang Pimpinan telah sampaikan tadi. Pasca Raker dengan Ibu Menteri LHK kemarin, kami betul- betul menggali kembali tentang pagu anggaran yang mana di tahun 2023 ada penambahan dan bagaimana mendetailkan untuk kemarin dilaporkan hanya 37% dan Raker kemarin minimal harus naik menjadi 40%. Tapi faktanya di lapangan harus jelas sehingga kami tidak ulangi lagi presentasi untuk tema pembangunan sudah jelas, kesesuaian tema pembangunan sudah jelas, kemudian makro ekonomi juga kemarin sudah jelas ini hanya untuk menguatkan saja, pokok kebijakan juga.
10- Nah, langsung aja indikasi berbasis masyarakat. Nah, sebentar halaman 32 sebentar, halaman 32 coba. Inilah angka pagu sebelum ke sini, iya, jangan loncat dulu, karena itu poin yang Pimpinan yang tadi disampaikan. Jadi, halaman 32 ini, Pimpinan. Pendapatan hampir Rp5,2 triliun dan di 2023 ini sudah mulai kelihatan dari mana saja masih sama dan pagunya kita Rp6,91 triliun. Nah, upayanya jelas ada kata-kata produktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian rencana pendapatannya halaman 33 juga jelas ini kita harapkan berasal dari mananya DR, provisi sumber daya hutan, iuran izin, penggunaan kawasan dan lainnya. Nah, jadi untuk penggunaan kawasan hutan ini akan terus kita evaluasi agar disamping PNBP yang rutin berjalan sesuai dengan produksi yang dia lakukan juga PNBP terutang, jadi kami targetkan ini akan lebih ketika terutangnya bisa dibayarkan. Nah, kemudian untuk hibah, kemarin ada hal yang ditanyakan di 2023 ini kami masih akan peroleh dari tiga luar negeri brand yang memang akan digunakan dan tidak ada lagi sekarang Rupiah Murni Pendamping karena uang ini harus jelas menjadi Rupiah Murni untuk bisa digunakan, jadi termasuk yang mendukung kegiatan di KLHK. Nah, kemudian, masuklah kita kepada bahasan pada hari ini. Kawan- kawan Eselon I yang sudah kita rapatkan kemarin bahwa dari penambahan pagu menjadi enam koma sembilan itu meningkat 11,9% dan bagaimana Rp730 miliar ini seluruhnya kita alokasikan untuk berbasis masyarakat, di samping memang di enam koma satu ini juga ada berbasis masyarakat. Jadi, sebelum kesana, kami ingin menguatkan kembali di halaman 36, bagaimana perincian dari belanja operasional yang memang belanja organisasi. Kita mau menguatkan belanja non operasional yang harus berbasis masyarakat dengan tadi disampaikan Pimpinan, kondisi Covid yang masih harus dipulihkan dan semuanya harus netes ke masyarakat. Jadi, ini bagaimana 4 program 2, 3, 4, 5 ini dengan dukungan manajemen, dengan nilai Rp4,168 triliun sekalipun Rupiah Murninya dua koma sembilan, PNBP sembilan ratus, dan HLN-nya dua ratus lima puluh tiga, ini bagaimana alokasi kita di 2023 yang berbasis masyarakat. Untuk itu, kita bisa lihat pagu per program dulu yang tentunya kami ingin kuatkan di Pagu pembangunan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup agar terlihat bagaimana masyarakat menjadi basis kita di dalam tapak yang harus berproduksi sehingga pagu yang kami usulkan seperti yang Ibu Menteri laporkan dengan halaman 38, ini sudah setting dan didalamnya termasuk bagaimana terlihatnya peningkatan nilai pagu 730 untuk berbasis masyarakat. Nah, halaman berikutnya kita bisa lihat halaman 39, Pimpinan. Jadi angka ini telah berubah kemarin 37 sekarang 40,17 dari pagu non operasional tidak lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ngefek kepada masyarakat sekarang sudah 40,17% dan ini hasil tindak lanjut Raker, tadinya satu tiga empat satu. Jadi, disamping 730, kami juga ingin menjamin pagu sebelum ada penambahan itu tetap berbasis masyarakat. Nah, nanti rinciannya kami juga sudah siapkan sehingga halaman berikut, 40. Ini perinciannya jelas PHL apa saja, PDASRH apa saja, KSDAE apa saja dengan
11- nilainya, kemudian BP2SDM, PSKL, PSLB3 sampai di halaman 42 PPKL, BRGM, PPI, dan BSI memang hanya kecil. Inilah angka-angka yang menyertai dalam kegiatan berbasis masyarakat yang telah kita hitung kembali nilainya melebihi dari 37 bahkan minimal empat puluhan persen itu sudah terjadi. Nah, dari kegiatan yang berbasis masyarakat, kami telah hitung, Pimpinan, untuk bimbingan teknis tahun 2023 dari 9 kegiatan, dari Eselon I yang sudah tadi tercantum ada 429 kali dengan tema yang menyertai dari program-program Eselon I. KETUA RAPAT: 2022, berapa kali? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Yang 2022 hanya setengahnya, Pak. KETUA RAPAT: Setengahnya? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya, Bapak. Kami berjanji kan 40% naik, Pak, semua, dan itupun juga siap mendampingi kunjungan kerja ataupun kunjungan spesifik dan kami akan siapkan sistem sebagaimana yang kemarin kami harus melihat dari contoh- contoh kementerian lain. Saat ini, paling tidak 9 kegiatan ini yang akan kami desain, baik 2022, evaluasi 2023, dan 2024 dan semuanya sudah siap. Kemudian, bagaimana di 2023 untuk rincian Bimteknya, Bapak. Jadi, kami sekarang sudah harus menjadwalkan di 2023 bahwa April 2023 itu provinsi mana sih dan kabupaten mana untuk PHL Bimtek sosialisasi SVLK dan sampai targetnya Oktober harus selesai. Jadi, tidak lagi kita bekerja tidak ada rencana, tergantung nanti deh, ini kami tidak ingin terjadi lagi komitmennya dan telah terlihat di PHL seperti ini. Kemudian di PDASRH yang sangat-sangat dekat sama Bapak/Ibu yang kami hormati, ini juga Bimtek sosialisasi Kebun Rakyat, Kebun Bibit Rakyat dan Bibit Produktif itu dari bulan Maret sampai Agustus harus selesai, tahun depan, makin cepat makin baik. Nanti, kalau memang dibutuhkan triwulan I harus lebih cepat selesai kami siap, dan yang pasti tidak akan sampai akhir 2023. Nah, kemudian juga di KSDAE, kami juga mulai dari Maret 2023 kita mau ke Merauke sampai ke kegiatan-kegiatan di provinsi dan kabupaten dan ini semua telah kami link-kan dengan izin Bapak/Ibu itu Dapil-dapil. Dan nanti bisa kita lihat, mana yang belum terlihat dan semuanya ini akan kita buat rencananya. Demikian juga di Ditjen Planologi, penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kalau ada hal-hal yang prinsip, penting, dan tidak masuk
12- dalam pantauan kami, kami berharap bisa di tahun ini masuk rencananya sehingga tahun depan nanti sudah bisa eksekusi, tidak ada lagi PPTKH di Dapil-dapil yang seperti pengalaman Pak Bambang Purwanto, saya mohon izin nantinya Insya Allah selesai teman-teman Ditjen PKTL dan juga BPKH Kalteng, itu menjadi catatan kami untuk di tahun depan tidak boleh terlalu lama ya. Dan kemudian di Planologi juga pelepasan kawasan hutan untuk TORA ini, ini juga sama di bulan Juni, bulan Juli. Dan anggaran untuk PKTL, ini yang memang kita harapkan dari iuran penggunaan kawasan hutan PNBP itu mutlak untuk menguatkan PR-PR di PKTL, nah ini kami juga lakukan. Terus, halaman 49, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Nah, kemudian di PSKL juga ada bimbingan teknis dan kalau di PSKL tidak ada yang disebut di Bapak/Ibu, berarti ada di tempat lain dan dan nanti menyatu dalam kegiatan terintegrasinya, kira-kira seperti itu. Kemudian, di PSLB3 juga sama dan kami berupaya pada saat Bimtek sosialisasi itu sekaligus penyerahan bantuan-bantuan dan alat ekonomi produktif. Jadi kawan-kawan Eselon I sudah kami setting sekali kegiatan langsung ada penyerahan-penyerahan seperti halnya yang kemarin kami lihat di beberapa provinsi. Nah, kemudian di PSLB3 dari bulan Maret sampai Desember 2023 ini semua nanti bisa berubah setelah kita rapat dengan tim atau tenaga ahli agar percepatannya bisa dilakukan. Termasuk di PPKL ini kegiatannya banyak, Bimtek sosialisasi IPAL dan Desa Mandiri itu juga terlihat kabupaten- kabupaten. Dan kalau ada kesalahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV dari kabupaten yang kami tulis, ini masih bisa kita perbaiki, tapi paling tidak kami berkomitmen sudah ketahuan di lokasi ataupun kabupaten atau Dapil mana. Nah, kemudian BRGM, Hartono izin, saya sampaikan tentang bimbingan ini. Beberapa provinsi dan kabupaten dan nanti ini juga bisa berubah dari Bimtek dan sosialisasi. Dan yang terakhir dengan keterbatasan yang ada, dengan waktu yang sangat-sangat singkat kemarin. Soal DAK, ini memang dilaporkan kembali dalam kesempatan RDP ini, tapi paling tidak kami akan kawal. Kalau di halaman 56 ini, kan realisasi yang sudah ada dan berjalan anggaran 2022, 2022 seperti ini di DAK Kehutanan DAK fisik bidang kehutanan, nah kemudian kita hanya lihat LH dan bidang LH-nya lokasi DAK dan penerima DAK. Nah, kemudian di 2022 juga seperti ini kondisinya, rata-rata berada di bawah 80% dari total alokasi kinerja penyerapan. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Pimpinan dalam Pagu 2023 ini, memang sesuai surat kami yang sesungguhnya telah kami ajukan kepada Menteri Keuangan atas usulan dari para bupati yang telah menyampaikan kepada Menteri LHK itu untuk DAK fisik LH-nya Rp699 miliar, DAK fisik kehutanannya Rp1,17 triliun. Sebenarnya, kami telah merekapitulasi dari seluruh usulan bupati dan datanya juga ada. Namun, dalam posisinya berapa nilainya inilah yang sekarang kami sedang kuatkan kembali dengan halaman berikut. Nah, ini... ini menunya Bapak, jadi kami sebenarnya di usulan Rp1,17
13- triliun, kalau dilihat dari menu yang ada, itu di lingkungan hidup misalnya, berdasarkan usulan teknokratik itu kalau dilihat memang menu sampah dan pendukung beban pencemaran menu early warning system pengendalian bencana dan menu pengelolaan taman Kehati sebenarnya sudah ada di pengelolaan taman Kehati ini. Nah, tapi nilai yang kita peroleh sebagaimana Ibu Menteri sampaikan tadi dan ini masih kita usulkan untuk bisa lebih dari yang diberikan. Nah, ini lingkungan hidupnya dan DAK fisik bidang LHK 390 kabupaten 15 provinsi, ini bidang LH-nya dari angka 1,17 triliun. Nah, kalau Kehutanannya, Pimpinan, sebenarnya di kehutanan itu telah ada usulan 699, terus terakhir Rp699,82 miliar, justru menu yang sekarang kita dorong itu justru ekonomi produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan. Di sini justru surat Sekjen itu sesuai dengan program-program KLHK dan usulan-usulan bupati sehingga kita tidak masuk termasuk tadi yang food estate sebenarnya tidak masuk di dalam usulan kehutanan di dalam Pagu yang diusulkan, nah sehingga kondisinya memang mencakup 37 provinsi. Nah, hari ini kami akan mohon dukungan, arahan Pimpinan dalam kaitan draft ini karena bisnis prosesnya dari Komisi IV ini harus bersinergi dengan Badan Anggaran dan kami usahakan menu-menu yang tadi sudah kami sesuaikan akan diperjuangkan kembali. Demikian Pimpinan, garis besar dari kinerja realisasi 2022 dan rencana 2023 beserta peluang untuk ditingkatkan Pagu DAK yang akan diputuskan dalam anggaran 2023, tapi kami berharap bisa minimal 50% diberikan atau dialokasikan. Izin, Pimpinan, kalau Pak Kepala BRGM akan menambahkan supaya melengkapi sebelum kami kembalikan kepada Pimpinan. KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Terima kasih, Pak Sekjen. Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi IV DPR RI, informasi yang sebetulnya sudah dirangkum oleh Bapak Sekjen karena anggaran dari BRGM memang bagian dari anggaran Kementerian Kehutanan. Start dari halaman 5. Izinkan kami menambahkan Bapak Pimpinan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa realisasi anggaran BRGM untuk tahun 2022 ini ada di posisi paling buncit. Ini perlu kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa BRGM 2 minggu yang lalu mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp73 miliar, nah tambahan anggaran ini yang menjadi penambah pembagi sehingga realisasinya jadi kelihatan paling kecil. Tapi kalau dilihat anggaran sebelum penambahan Pagu, realisasi yang telah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan BRGM, maupun anggaran yang dilaksanakan oleh TP di Dinas Kehutanan 6 provinsi ini sebetulnya di atas 50%. Dengan demikian, tugas kami, Bapak Pimpinan, mempercepat pelaksanaan realisasi tambahan anggaran mangrove sebesar Rp73 miliar ini.
14- Kemudian, untuk progres pelaksanaan anggaran berbasis masyarakat, Bapak/Ibu Anggota Dewan Komisi IV yang kami hormati, sebetulnya ada empat kegiatan berbasis masyarakat yang dikerjakan oleh BRGM. Pertama, kegiatan- kegiatan pembuatan sumur bor untuk pembasahan gambut yang kekeringan, yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kemudian, pembangunan Sekat Kanal juga oleh masyarakat. Kemudian, kegiatan revitalisasi kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian, yang keempat adalah kegiatan pelaksanaan rehab mangrove berbasis masyarakat juga. Sebagaimana kami sampaikan di bahan yang kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, khusus untuk kegiatan mangrove ini masih kosong sampai dengan hari ini dan kami sedang mempercepat kegiatannya di masyarakat dengan pembuatan bibit dan persiapan lapangan. Kemudian, progres pelaksanaan sosialisasi Bimtek, khusus untuk gambut dan mangrove ini kami laporkan Bapak Pimpinan, memang masih masih kecil dan kami berharap Bapak/Ibu sekalian yang ada di provinsi-provinsi ini dapat segera menjadwalkan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan Bimtek mangrove karena kegiatan utamanya sendiri baru akan dimulai, maka ini kegiatan bisa kita laksanakan mulai minggu ke-4 September. Sedangkan untuk gambut, ini sudah bisa kita laksanakan. tahun 2023, Bapak Pimpinan, kami mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp73 miliar yang semuanya khusus dialokasikan untuk kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Dengan pagu sebesar Rp383 miliar tahun 2023, kami merancang kegiatan: Kemudian, untuk kegiatan Yang pertama, untuk melanjutkan percepatan restorasi mangrove dengan anggaran sebesar Rp248 miliar. Ini kegiatannya ada di 7 provinsi prioritas gambut, dengan target restorasi gambut seluas 300.000 hektar, kemudian konsolidasi pelaksanaan restorasi gambut yang sudah kita laksanakan seluas 200.000 hektar. Kemudian, kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove di 7 provinsi 7 provinsi seluas Rp71,6 miliar, sebagaimana yang kami sampaikan atas dukungan dari Bapak/Ibu sekalian untuk mendapatkan.... KETUA RAPAT: Mungkin bukan seluas, tapi senilai atau sebesar itu. KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Senilai Pak. KETUA RAPAT: Iya, tadi anda mengatakan seluas.
15- KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Mohon maaf. Kemudian, untuk dukungan kegiatan manajemen ini sebesar Rp63,5 miliar. Kemudian, untuk anggaran berbasis masyarakat, Bapak/Ibu sekalian, dari anggaran Rp383 M yang dialokasikan untuk BRGM, ini dialokasikan sebesar Rp155,7 miliar untuk kegiatan-kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Saya kita itu, Bapak/Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, kami mohon arahan dari Bapak/Ibu sekalian untuk pelaksanaannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kita lihat di sini, ya. Mana Irjennya, mana Irjennya? kira-kira kalau Rp70 miliar untuk setahun audit ke daerah cukup nggak? Itu Rp70 miliar lho, saya minta ditambahkan ini. Jangan sampai audit ke wilayah, ke daerah, datang dijemput, diajak dikasih makan, dibayarin hotel, ya sudah, nggak usah ada nggak usah ada audit, dikasih oleh-oleh pulang. Ya, Sekjen, tolong ditambahkan, minimal 90--100, karena jangan sampai seperti yang lalu perjalanan dinas sampai Rp1,2 T, tapi Inspektorat Jenderalnya cuman Rp70 miliar. Saya nggak mau tahu diatur sedemikian, besok waktu Raker sudah ada angka yang saya minta, supaya auditnya lebih bagus, jangan audit terpaksa pulang karena ongkosnya sudah tidak cukup alias habis. Ya. Jangan nggak nih, kalau nggak bisa batal Raker nanti, ya. Yang kedua, usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV. Ada nggak temen-temen Komisi IV mengusulkan secara teknis? coba saya mau tahu, siapa yang pernah mengusulkan DAK? Ya, bupati, bupati bukan Komisi IV dong, beda. Aspirasi dari mana? Jawab pakai mic. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Izin, Pak. Karena bisnis prosesnya itu kan untuk DAK kan usulan bupati ke Menteri Pak, nah di kabupaten itulah karena Kehutanan kan hanya sampai provinsi, ya. KETUA RAPAT: Paham.
16- SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Sehingga, komunikasi kami, Pak, dalam Raker RDP nanti dari aspirasi Pimpinan dan Anggota, kabupaten yang menjadi wilayahnya itu harus sesegera mungkin terkoneksi, Pak, sehingga usulan bupati itu sudah akan ada di dalamnya dari apa yang diharapkan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV. Nah, kami di dalam suratnya pun nanti akan kami lihat di kabupaten mana yang ternyata ada Dapil-dapil itu, Pak, ketemunya di situ, iya. KETUA RAPAT: Sebentar, Pak Suhardi Duka. Saya ngomong lagi. Jangan seperti tadi. Tiba-tiba ada pembangunan TPI ya Pak Hannan, Lampung Utara. Ada bangunan TPI, tapi nggak ada laut, itu barusan tadi pagi. Karena yang nggak ngerti yang mengusulkan atau pejabatnya, Lampung Utara akan dibangun TPI sekian, Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan di sana nggak ada laut. Ya. Jadi, saya tidak pernah tahu juga ada berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. Silakan, Pak Suhardi Duka. Mungkin kalau Pak Suhardi Duka, udah usulin. Kalau kami belum pernah, belum tahu saya. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): DAK untuk kehutanan, hanya provinsi yang bisa dapat, Ketua. KETUA RAPAT: Betul, saya tahu, karena di kabupaten sudah sudah ada rencana. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Jadi, DAK untuk kabupaten itu bisa dapat dari DAK Lingkungan Hidup, dan menu yang disajikan oleh KLHK ini menu umum, jadi hampir semua kabupaten bisa dapat. KETUA RAPAT: Betul. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Karena tidak ada food estate-nya di dalam, tidak ada macam- macamnya. Jadi, terserah nanti Bappenas dengan berdasarkan yang usulan bupati dan lebih bagus juga kalau didengar usulan Komisi IV itu lebih bagus.
17- KETUA RAPAT: Apakah masih bisa terbuka untuk usulan dari daerah pemilihan Anggota Komisi IV, Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Kalau 2023. KETUA RAPAT: Nggak bisa. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Nggak bisa, Pak. KETUA RAPAT: Kecuali 2024, diusulkannya pada Januari 2023 kan. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya. Bisa, Pak, itu bisa banget. KETUA RAPAT: Betul itu kan? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya, dalam periode ini. KETUA RAPAT: Makanya saya juga bingung, kok kriteria teknis dari Komisi IV, saya juga agak bingung juga ini. Terima kasih atas keterangannya. Kami persilakan Anggota yang akan memberikan tanggapan, masukan, saran, dan lain-lain. Saya persilakan pada Pimpinan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Pimpinan.
18- Baik. Setelah mendengarkan paparan dan dari Kementerian KLHK dalam hal ini Pak Sekjen dan kemudian tadi Pak Dirjen BRGM, oh sorry, Kepala Badan BRGM yang sudah memberikan pemaparannya. Tentu teman-teman Anggota Komisi IV ingin memberikan tanggapan, masukan, dan pertanyaan. Oleh karena itu, saya bacakan untuk yang pertama Saudara saya Ansi Lema dari partai PDIP Perjuangan, saya persilakan. F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si): Terima kasih, Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan juga rekan-rekan Komisi IV, Pak Sekjen, para Eselon I, Pak Kepala Badan, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang hadir pada sore hari ini, tentang pentingnya proses akselerasi, Pak, atau percepatan terkait dengan realisasi program-program pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan kemasyarakatan itu, dan juga aksi-aksi edukasi terkait dengan bimbingan teknis untuk tahun 2022 ini mengingat sudah bulan September, Pak. Pertama, saya hanya menegaskan Yang kedua, terkait juga masih soal akselerasi percepatan pengukuhan kawasan hutan, Pak. Ini anggaran sudah ada mulai tahun 2020 dan 2021, tetapi di sejumlah tempat ini masih banyak kawasan hutan yang belum tuntas untuk dikukuhkan. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi kendalanya Pak, karena kemarin kami baru saja membaca berita ada kasus di Jambi itu karena keterlambatan proses pengukuhan kawasan hutan ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jambi itu kalah ketika di pra-peradilankan, nah ini tolong untuk disikapi Pak. Nah, kita tahu bahwa proses pengukuhan ini mulai dari penunjukan, penata batas, pemetaan, pengukuhan, ini semua harus segera dilakukan dan kalau bisa dipercepat, Pak. Yang berikut terkait dengan Taman Kehati. Nah, kami lihat ini dana yang dianggarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini hanya sebatas pada aspek perencanaan dan pendampingan, sementara proses pembangunannya itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Usul kami konkrit, Pak, dituntaskan saja mungkin mulai dari perencanaan, pendampingan, dan juga proses pembangunannya. Ini perlu sekali, karena ini merupakan komitmen kita bersama, Pak, pada saat kita bicara di FGD ya kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu. Yang ke-empat, ini saya minta perhatian dari teman-teman Komisi IV seluruhnya. Beberapa waktu lalu ketika rapat kerja dengan mitra kerja Kementerian KKP dan saya kira Pertanian dan kini dengan KLHK, itu saya tentang pentingnya memasukkan aspek membangun sebuah wacana kebencanaan dalam politik penganggaran Kementerian mitra kerja Komisi IV. Saya kasih contoh ketika terjadi bencana, kerap kali sawah, lahan, ternak, itu hanyut dan kemudian petani dan peternak kita menderita kerugian. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian perlu berpikir tentang rencana kontinjensi menyangkut aksi konkrit bagi mereka yang mengalami bencana. Begitu juga misalnya dalam aspek Kelautan, Pak, mungkin ada tambak yang rusak,
19- mungkin perahu yang hanyut, alat tangkap yang hilang, ini perlu juga mendapatkan alokasi anggaran seperti itu. Nah, dalam konteks di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menurut saya karena kita sadar bahwa negara kita ini orang bilang supermarket bencana, mestinya juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai memikirkan tentang memasukkan aspek kebencanaan dalam rencana penganggarannya. Ya, tujuan kami menegaskan hal ini, karena dalam banyak kasus itu ketika misalnya DAS rusak, sektor wilayah di hulu sudah rusak, mengalami bencana, longsor dan sebagainya, itu tidak secara otomatis mendapatkan perbaikan-perbaikan atau rehabilitasinya. Belum lagi kalau kita bicara dampaknya terhadap masyarakat ya yang hidup disekitar hutan itu, karena mereka bagaimanapun juga kita anggap sebagai masyarakat yang perlu kita libatkan secara partisipatoris untuk misalnya memiliki awareness ataupun edukasi untuk menjaga lingkungan dan seterusnya. Nah, karena itu, terus terang walaupun beberapa teman melihat bahwa ada kesulitan untuk memasukkan aspek kebencanaan dalam penganggaran di kementerian ini, saya merasa kebencanaan ini bukan semata-mata harus difokuskan menjadi tugasnya BNPB, tetapi semua instansi pemerintah atau instansi publik ini mestinya sudah mulai memasukkan aspek ini. Jadi, perencanaan kontinjensi terkait dengan KLHK ini, artinya mungkin kita perlu mengidentifikasi, menyusun rencana antisipatif, melihat pola kira-kira bencana-bencana ini dalam tahun tertentu ini bisa bersumber dari mana saja. Jadi tidak sekedar untuk bicara antisipatif, tapi antisipatif berdasarkan pola, kajian, dan juga mungkin perlu ada semacam studi ilmiah begitu. Karena, kalau kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB, BNPB juga paling hanya turun sebagai tahapannya tanggap darurat ya dan kemudian memberikan bantuan alakadarnya dan sekedarnya. Saya memberikan contoh, ketika badai Seroja terjadi di NTT dan kemudian di Lampung beberapa waktu yang lalu, itu petani, peternak, dan nelayan yang mengalami bencana itu, yang mengalami kerugian, itu sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi. Nah, atas dasar itu kemudian saya ingin mendorong supaya ada sebuah wacana baru dalam politik penganggaran ataupun dalam penyusunan anggaran di masing-masing kementerian. Saya kira itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pimpinan, Saudara Dhevy Bijak. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Kakak Ansi. Selanjutnya Pak T.A. Khalid dari Partai Gerindra, silakan. F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.): Terima kasih, Pimpinan.
20- Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pimpinan beserta seluruh teman-teman Anggota Komisi IV yang saya banggakan, Pak Sekjen serta seluruh jajaran yang saya hormati, Pertama sekali, Pak Sekjen, sebagaimana juga tadi telah dijelaskan oleh Pak Sekjen menyangkut realisasi anggaran di KLHK 2022 bahwa sampai September 2022 ini sekitar 52%, walaupun memang kita bandingkan dengan realisasi nasional kita di atas realisasi nasional. Namun, kami melihat serapan anggaran yang berbasis masyarakat masih di bawah 50%, sedangkan Dirjen yang lumayan sedikit itu Inspektorat Jenderal itu ada sekitar 69%. Tapi ini kami kembali mengingatkan, agar menjadi titik fokus kita semua terutama Sekretairs Jenderal karena waktu ini kan tinggal 4 bulan lagi, Pak, ini harus menjadi perhatian. Maka, izinkan, Pak Pimpinan, saya tidak membaca semua, karena hari ini saya dipercayakan sebagai Jubir fraksi, tapi saya baca rangkuman- rangkuman saja beberapa saja untuk menghematkan waktu nanti saya serahkan saja karena ada ini 7 orang Anggota sudah direkap. Maka, kami meminta perhatian itu satu. Inspektorat Jenderal sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Pak Ketua, apalagi ada 7 unit kerja KLHK yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian PAN-RB. Maka, kami, Fraksi Partai Gerindra juga bersepakat agar dapat meningkatkan anggarannya agar mungkin ke depan banyak unit- unit kerja lainnya yang bisa ditetapkan yang sama. Yang kedua, pertama kami mengapresiasi Kemudian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan atau PSKL. Di mana sampai bulan Agustus 2022, luas Perhutanan Sosial adalah 5 juta hektar, ini masih jauh dari target yang ingin kita capai yaitu seluas 12,7 hektar atau masih sisa sekitar 7,67 hektar lagi, masih sisa 7,67 juta hektar lagi. Luas 5,03 juta hektar pun masih termasuk luasan indikatif, Pak, ya, masih masuk indikatif Hutan Adat. Maka Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bagaimana strategi dan rencana pencapaiannya, termasuk Hutan Adat mengingat target tahunan yang ingin dicapai oleh KLHK. Kemudian untuk Dirjen Planologi, Fraksi Partai Gerindra menyoroti permasalahan TORA yang banyak diajukan oleh masyarakat dan meminta Dirjen PKTL lebih cepat dan tepat dalam melepaskan kawasan hutan serta memprioritaskan lahan-lahan yang telah digunakan sebagai pemukiman dan fasilitas sosial seperti Puskesmas, rumah ibadah, sekolah, lahan-lahan pertanian masyarakat. Ini mohon titik fokus agar tidak berkonflik dengan masyarakat, apalagi sudah digunakan untuk kepentingan umum, ini perlu langkah cepat kita untuk kita selesaikan. Kemudian yang terakhir, yang tadi menyangkut DAK. Kalau tadi bertanya Pak Sekjen, ada nggak yang usul. Saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan. Mungkin 2 tahun yang lalu kami sudah berulang-ulang mengusulkan, tapi ndak pernah turun, ke DAK ndak masuk, aspirasi ndak masuk. Contoh, kami beberapa kali telah ...(suara tidak jelas) Walikota
21- Lhokseumawe mengajukan truk sampah. Sejak tahun 2022 kita sudah ajukan, aspirasi tidak ada, DAK juga nggak masuk. Kemudian ada beberapa kabupaten seperti Aceh Timur, mohon dicatat ini, Aceh Timur itu mereka minta bank sampah atau untuk menangani sampah atau daur ulang sampah juga bisa, menyangkut masalah sampah ini, beberapa kali udah kita sampaikan. Kemudian Aceh Utara, Lhokseumawe sudah diajukan proposalnya. Kemudian Banda Aceh, ini bukan cuma bicara Dapil, kalau Banda Aceh malah Dapil, karena saya ingin Bang Salim Fakhry juga ... (suara tidak jelas). Itu sudah saya minta Pak Salim, Pak Salim juga perjuangkan itu dong. Jadi udah saya minta ke Banda Aceh, berulang kali diminta ke KLHK. Malah beberapa kali saya bicara dengan Bu menteri yang menyangkut dengan Lhokseumawe juga Bu Menteri jawab, segera saya tindaklanjuti. Tapi ini, Pak, sudah tahun ketiga ini saya minta, saya ndak tahu masuk DAK atau masuk mana. Saya berharap ini masuk mau DAK mau apapun ini harus masuk. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Baik. Terima kasih Pak T.A Khalid. Selanjutnya, Bapak Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat, dipersilakan. F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.): Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota yang terhormat, dan Pak Sekjen, Kepala BRGM, dan para Dirjen, Memang persoalan lingkungan ini adalah dan Kehutanan adalah masa depan Indonesia. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka kerugian masa depan itu akan lebih besar sekali akibat memperbaiki kembali kerusakan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekjen yang sudah meningkatkan dana yang langsung ke masyarakat kurang lebih 40%, yang tadinya 37%, ya. Saya sependapat tadi dengan Ansi mengenai masalah bencana, hanya memang bencana ini tidak bisa diprediksi akan apa yang kita mau programkan. Maka, saya lebih cenderung ke pasca bencana, setelah pasca bencana, ada kerusakan lingkungan, maka masuklah KLHK, karena tidak bisa juga kita mengalokasikan anggaran dalam bentuk anggaran tak terduga, ya, ndak bisa. Kalau bisa kita alokasikan anggaran tak terduga katakanlah Rp500 miliar, nanti
22- di mana bencana baru itu dipakai ya enak-enak saja, bisa, tapi saya ingin lebih ke pasca bencana. Dengan demikian, saya minta kepada Dirjen Konservasi supaya bisa menangani ini. Termasuk di Dapil saya ada beberapa titik, ya kasihlah saya 3 titik untuk penanganan kembali lingkungan, apa namanya jatuh di atas, jalan tertutup. Kemudian, Dirjen PHL, PNBP Rp3,2 triliun, besar, Pak, saya terima kasih sudah kalau bisa dicapai ini dari produksi kayu 57 juta M3 dengan luas pemanfaatan 15.000 hektar, berbasis masyarakat. Apakah ini HPH atau dikatakan berbasis masyarakat, masyarakat yang melakukan ini, atau HPH Pak? HPH ya? dua-duanya, oh dua-duanya. Olehnya itu, kalau berbasis masyarakat besar sekali ini, iya nilai ekspornya 10 miliar Dolar, bagaimana pengawasannya ini Pak. Saya kemarin melihat ada kayu gelondongan itu pakai barcode, benar, Pak ya, udah pakai barcode, kalau pakai barcode itu barcode- nya terhubung langsung dengan Kehutanan, wah itu berarti tingkat kontrol kayunya sudah lebih bagus. Apakah masih bisa ekspor gelondongan? nggak bisa lagi, nggak bisa lagi ya, kalau bisa ekspor gelondongan lebih banyak untungnya. Yang selanjutnya banyak pengusaha-pengusaha rotan di daerah gulung tikar, kenapa gulung tikar? karena dilarang ekspor dalam bentuk bulat, harus dalam bentuk jadi. Di lain sisi, industri kita belum siap menampung semua produksi dalam negeri untuk rotan ini, jadi ini juga perlu dicarikan solusi ini. Rotan banyak di daerah atau rotan di kawasan ini kan rotan di hutan lindung pun di hutan konservasi pun kan bisa diambil, karena rotan ini tembikar apa namanya merusak juga apa hutan, kalau tidak diambil merusak kayu juga itu rotan. Nah, ini masalahnya, bagaimana kita mendorong supaya industri rotan ini menjadi UMKM binaan daripada Kehutanan supaya daya serap rotan itu masuk. Karena kalau dulu rotan diekspor secara bulat, maka harganya bagus diserap semua, tapi dengan larangan ekspor ya apa boleh buat, banyak rotan yang tidak diambil di hutan. Yang selanjutnya, saya juga ingin melihat bagaimana pengolahan hasil hutan Damar, Damar, di daerah saya, Pak, banyak Damar tapi tidak bernilai ekonomi. Sedangkan ini bagaimana supaya bisa dikelola dengan baik. Ya? Iya, itu, Pak, Damar ini, hanya bukan mata kucing, dia mata biru kayaknya. Selanjutnya, Dirjen Planologi. Ini kan sudah pensiun kayaknya Pak ya, kalau sudah pensiun ya proses cepat lah supaya terisi, isi cepat. Kenapa? karena Dirjen ini sangat penting utamanya dalam pelepasan dan IPPKH penerima IPPKH, di sini intinya PNBP, kalau ini tidak diawasi dengan bagus dengan pejabat definitif, saya khawatir ada lagi kompromi-kompromi baru dari pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah dicabut, dicabut dia punya apa izinnya, kemudian ada lagi kompromi baru dan lain sebagainya. Jadi saya minta Planologi ini menjadi tulang punggung dan sekaligus menjadi benteng daripada Kehutanan kita di Indonesia, sekaligus juga menjadi sumber PNBP. Yang terakhir, BRGM. Saya lihat tadi dana berbasis masyarakat, Pak, cukup besar ya, hampir setengah dari anggarannya, Bapak. Ya, tolonglah masuk menjadi apa menjadi bahagian daripada aspirasi, nah itu. Selama ini
23- kan aspirasinya BRGMGK tidak ada, Pak, ya? hanya bimtek saja, jadi masuk- masukkanlah bagian dari pada itu supaya bertambah Pak ya, biar cepat realisasi CPCL-nya cepat, nah itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Dan terakhir Pak Sekjen ada kemarin kesepakatan kita, yang Kapoksi dengan Pimpinan, ya kami akan segera masukan programnya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Pak Suhardi Duka. Selanjutnya Pak Bapak Abdullah Tuasikal dari Fraksi Nasdem, dipersilakan. F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.): Terima kasih, Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Komisi IV, Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta jajarannya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita sekalian, Hari ini, saya mewakili rekan-rekan dari Fraksi Partai Nasdem, ini juga aspirasi ya nanti saya sampaikan, saya tidak baca semuanya, pointernya aja. Bahwa di hari ini Pak Sekjen, serap anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 5 September 2022 baru mencapai 52,29% agar menjadi perhatian meskipun serapannya diatas rata-rata realisasi nasional. Namun, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi terutama unit Eselon I yang realisasi anggarannya masih dibawah 50%, dalam hal ini PSL, PPKL, PDASRH, dan BRGM. Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merealisasikan program-program yang berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan sumbangan terhadap PDB yang memiliki potensi untuk terus tumbuh lebih dari 6,48% di triwulan kedua jika dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kedua, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi kebijakan perizinan berusaha, pemanfaatan hutan untuk seluruh aktivitas usaha di sektor kehutanan merupakan terobosan yang memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap meningkatnya produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu di Indonesia ikut meningkatkan sebesar 22,1% dari tahun sebelumnya. Peluang Indonesia untuk meningkatkan pasar produksi kayu sangatlah besar. Oleh karena itu, pengawasan dalam bentuk sertifikasi harus terus digalakkan oleh KLHK guna terus mendapatkan kepercayaan pasar bahwa produksi kayu dari Indonesia telah di panen, diproses, dan diekspor dengan mengedepankan
24- prinsip berkelanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jumlah usaha atau industri berbasis kehutanan yang telah diverifikasi SVLK sebanyak 4.477 dengan luasan 22,8 juta hektar, jumlah ini harus terus ditingkatkan guna menambah daya jual produksi kehutanan dari Indonesia. Meningkat realisasi anggaran fisik untuk UMKM dalam kegiatan SVLK baru sebesar 34%. Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Fraksi Partai Nasdem mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan masyarakat pada tingkat tapak atau tingkatan paling kecil. Program Kampung Iklim (Proklim) dianggap sebagai langkah yang perlu dilanjutkan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengingat anggaran untuk program ini bisa dilakukan sedikit. Kami berharap agar target 20.000 desa Proklim di tahun 2024 tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga dapat dicapai melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak baik antar kementerian dan lembaga atau umum. Pak Sekjen beserta jajaran yang saya hormati, saya banggakan, Bahwa sampai bulan Desember tahun 2022 itu telah terbentuk 71 unit kawasan ekosistem dengan total sekitar 1.076.827,3 hektar di seluruh Indonesia, ya ini di Maluku kebetulan kemarin saya ada reses bahwa kawasan ekosistem esensial yang tidak didampingi oleh Balai KSDA Maluku saat ini, Kawasan Ekosistem Esensial Tanjung Maleo, di Tanjung Maleo ini ya ini, ini kenapa nama Tanjung Maleo? karena di sana hidupnya burung-burung Maleo juga ada pada satu negeri satu desa namanya Kailolo dan ada di Pulau Haruku, Provinsi Maluku, Maluku Tengah. Burung ini ini harus dilindungi karena burung ini nggak bisa... ini apa ribu, apa puluhan ribu ekor, biasanya malam ada di Tanjung Maleo, sedangkan siangnya terbang itu ada di Pulau Pombo dan pulau sekitar Pulau Seram, paginya masyarakat bisa bungkus telur itu ratusan sampai ribuan, ya ini untuk itu juga ada surat ya dari Pak Bupati Maluku Tengah juga Nomor 522-5572 tahun 2019 tanggal 3/2019, kawasan ini luasnya sekitar 7,56 hektar. Jadi ini saya kira perlu ada pembangunan apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ketua ada DAK ya karena nanti tolong ini karena saya dapat dari Kehutanan yang ada disana, nah ini saya kira tolong menjadi perhatian untuk melindungi burung-burung yang ada di sana dan itu juga bisa dijadikan wisata. Yang kedua, di sana juga ada Pulau Pombo ini merupakan kawasan konservasi cagar alam. Ini juga sudah ada ya sudah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini untuk apa untuk mengusulkan agar ada perubahan ya ada regulasi dari kawasan konservasi cagar alam itu menjadi taman wisata alam ya. Suratnya dan masukan juga sudah ada, Insya Allah saya akan selanjutnya akan serahkan dan ini adalah harapan ya harapan dari masyarakat itu agar Pulau Pombo ini dijadikan kawasan wisata karena akan ada di tidak jauh dari lingkungan masyarakat. KETUA RAPAT: Masih panjang Pak? kalau panjang nanti diserahkan saja.
25- F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.): Saya kira demikian Pak Ketua. yang penting ujungnya saya sampaikan dan nanti isinya saya akan serahkan. KETUA RAPAT: Serahkan nanti setelah selesai. Terima kasih. F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.): Kira-kira demikian Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih. Selanjutnya Pak Hanan Rozak dari Fraksi Golkar, dipersilakan. F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.): Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Yang saya hormati Pak Sekjen beserta jajaran Eselon I yang saya hormati, Pertama terkait dengan evaluasi 2022, ini saya melihat ada evaluasi terkait dengan lahan dalam DAS yang dipulihkan, Pak ya, angkanya angka kumulatif. Timbul pertanyaan bagi saya, dari yang dipulihkan berapa yang pulih Pak? Misalnya saja di tahun 2020 yang dipulihkan 112.973, nah yang pulihnya berapa Pak, di lihat di T berapa T+1 atau T+2? Nah, saya kira perlu juga disajikan itu apa yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun secara kumulatif boleh disajikan. Namun, yang mungkin juga dibawahnya kelihatannya ada grafik juga dibawahnya mungkin, Pak. Jadi yang dipulihkan itu berapa yang pulih itu. Tapi kalau bangunan, bangunan fisik, saya kira tidak ada masalah terkait angka kumulatif. Kemudian kebakaran hutan, Pak. Kita lihat 2 tahun ini sangat menurun sekali angka kebakaran hutan. Namun, kalau kita melihat cuaca yang sangat basah di 2 tahun ini, tentunya ini sangat membantu terkait dengan tidak berkembangnya kebakaran hutan. Untuk itu saya kira perlu diantisipasi setelah bulan setelah tahun basah, bulan basah ini kemungkinan-kemungkinan ada tahun kering bahkan ekstrim nantinya. Saya kira ini perlu mendapat perhatian ke depannya terkait dengan kebakaran hutan, jangan kita terlena dengan
26- kondisi keberhasilan ataupun tidak adanya perkembangan kebakaran hutan yang signifikan, namun harus dipersiapkan ke depannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Pak. Saya tidak bicara TORA, tetapi bicara lahan-lahan yang sudah tidak tercatat lagi di dalam kawasan sebagai kawasan hutan, tidak di dalam peta kawasan hutan, tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena belum ada status APL, Pak ya. Waktu itu pernah kita tanyakan ini bisa nggak disertifikasi masyarakatnya, tidak bisa karena belum ada apa namanya pengukuhan atau apa dikeluarkan ketetapan terkait dengan itu. Untuk itu Pak, perlu di inventarisir lahan-lahan yang seperti itu, mumpung saat ini ada program PTSL sertifikasi gratis dari pemerintah yang ditargetkan 2024 harus selesai, nah saya kira ini perlu di pacu juga dari Kementerian Kehutanan terkait dengan kondisi lahan-lahan itu. ternyata Kemudian terkait dengan penegakan hukum, Pak. Penegakan hukum disajikan kasus-kasus yang ditangani ya, juga pelanggaran-pelanggaran atau timbulnya kasus-kasus di secara time series misalnya di tahun ini berapa, tahun yang lalu berapa, dari situ berapa yang bisa ditangani dan selesai gitu. tolong juga disajikan Pak Sekjen dan jajaran Eselon I yang saya hormati, Kaitan dengan hutan, kuncinya adalah tugas kita adalah terkait, intinya di perlindungan, Pak, kalau saya melihatnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kawasan hutan ini kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana masyarakat di sekitar hutan yang sebagian hidupnya mungkin menggantungkan hidupnya dari mencari sesuatu di dalam kawasan hutan ini perlu ada pemberdayaannya ditingkatkan. Khususnya di 2023, Pak, kita mendata semua kawasan-kawasan hutan, kemudian masyarakat kawasan hutannya itu di diadakan kegiatan- kegiatan yang menyebabkan mereka pada saatnya menyadari bahwa untuk apa namanya kawasan hutan ini mereka ikut menjaga secara secara sadar gitu ya tidak merusak kawasan hutan lagi. Kemudian terkait dengan program-program restorasi, Pak ya, Gambut maupun mangrove, ini kuncinya adalah pendekatan sosial. Kalau nanamnya saya kira mudah, Pak, masyarakat sebenarnya, iya pendekatan sosial itu tadi ya. Dia, kita minta untuk nanam dilahannya sendiri yang dia rusak, kemudian dia memeliharanya. Begitu juga apa namanya untuk Gambut, saya lihat sudah bagus sebenarnya, tapi harus ada jangan selesai selesai tahun itu saja, Pak, tahun ini misalnya kegiatan fisik, tahun depannya apa yang harus dia kerjakan. Memang perlu biaya, tetapi untuk keberhasilan harusnya seperti itu. Kemudian yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat yang melibatkan aspirasi Anggota. Saya berterima kasih banyak sekali yang sudah disampaikan tadi, tapi belum jelas, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau di Pertanian, kalau di Perikanan sudah jelas, jumlahnya unitnya berapa, setiap Anggota dapat berapa, kemudian dilaksanakannya seperti apa. Di sini jadwalnya justru yang yang disajikan yang menonjol, tetapi belum jelas ya. Misalnya saja untuk apa, untuk pelatihan apa gitu ya di Lampung disebutin
27- Lampung, Lampung ini ada 4 orang ya, ada Pak Sudin, ada saya, ada Pak Alimin, ada Bu Dwi. KETUA RAPAT: Itu kalau Lampung II urusan Pak Hanan, jangan bawa-bawa saya. F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.): Nah, ini ada berapa? Jangan-jangan cuma ada 2 gitu, Pak, di Lampung II, sedangkan orangnya ada 3, Pak. Nah, ini kan timbul persoalan, kalau bisa ya 3, 3 gitu, Pak ya, seperti itu. Saya kira di matrikkan saja, Pak. KETUA RAPAT: Cukup, Pak Hanan, ada lagi? karena kita sebelum pukul jam 6 sebelum Maghrib kita harus sudah selesai. F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.): Ya, saya kira cukup, Pak, sudah. KETUA RAPAT: Jadi gini, Sekjen. Tadi saya juga dapat keluhan dari Pak Johan, kawasan keluhan dari Pak Hanan, jadi jangan berbasis kabupaten maupun provinsi, tapi basis Anggota ya, itu tolong diubah ya. Dalam rapat kerja sudah harus ditampilkan berbasis Anggota, nanti Pak Alimin berantem pula sama Pak Hanan. Lanjut ini ya. Ya, lanjut Pimpinan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih. Selanjutnya, Kakak Johan dari Fraksi PKS, kami persilakan. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang pertama soal realisasi Pak. Kita tahu bahwa ekonomi kita saat ini sedang susah, Pak ya, sampai Pemerintah harus menaikkan BBM, maka seharusnya belanja Pemerintah melalui APBN, inilah yang menjadi apa namanya spending, iya. Nah artinya, kenapa saya sampaikan itu Pak Ketua? karena kalau kita lihat realisasi, ini kan kayak realisasi kegiatan berbasis masyarakat itu baru 25%, realisasi per September caranya baru 52,29, nah ini harus dipercepat gitu, Pak, dalam kondisi kita seperti ini.
28- Terus yang kedua, apa. Saya bertanya aja, Pak, di halaman 9 tadi kenapa diajukan data ke kita itu soal kerusakan lahan dan hutan ini menggunakan data Juni atau Juli 2023? bukankah kita sudah punya apa SiPongi namanya itu, ya SiPongi, Pak ya, nah itu kan harusnya kita bisa real time ya minimal bulan Agustus lah, ini kejauhan, Pak, bulan Juli, bulan, bulan Juli diajukan ke kita. Pendapatan, Pak Ketua, pendapatan tadi iya di Raker kemarin sempat saya katakan bahwa sebenarnya potensi kita kan naik pendapatan sampai Rp6 triliun saja masih bisa gitu, ini kan kita terlalu rendah 5,2. Nah, saya mau tanya aja, Pak Ketua, kalau misalnya sewa denda-denda kayak teman-teman kemarin yang ke Kalimantan mana yang 26 jam itu? nah itu kan sudah ada kesepakatan Pak Ketua 200. KETUA RAPAT: Kabupaten Melak, Provinsi Kalimantan Timur. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Iya. Kalau Melak bahasa saya itu rakus, Pak. KETUA RAPAT: Emang rakus penambangnya, udah ilegal dia rakus pula. F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): Nah kan, itu ada perjanjian mereka tuh harus bayar 200 kan, cuma baru bayar 17. Nah, yang begini-gini ini masuk PNBP atau masuk ke mana itu? artinya ada potensi misalnya di situ harus di harus digali lagi ya, jangan kita hanya mengandalkan kayu bulat olahan segala macam, tapi ada potensi- potensi lain yang kemudian tidak merusak hutan. Nah, terus ya apa lagi tadi tuh, ya apa, tadi yang ditegaskan oleh Pak Ketua iya berbasis Anggota Pak Ketua. saya mohon maaf Pak Sekjen, lama saya cari nama Sumbawa itu kok nggak ada gitu ya, jadi bisa berbasis itu. Nah, terakhir soal pemberian KPH, Pak ya. Ini kan sering kita ungkapkan bagaimana sih koordinasi KPH ini dengan Dirjen PHL kita ini karena ujung tombak kita di bawah itu kan KPH-KPH, Pak ya, tapi tidak ada penambahan di situ. Terakhir, Pak Ketua, dukungan manajemen masih 3,3, Pak. Nah, artinya kemarin dari dari kesimpulan kita itu bahwa berbasis masyarakat itu dinaikkan minimal 40% berarti kan tidak diganggu yang 3,3 dari...dari apa dukungan manajemen itu, diambil dari yang lain-lain. Kenapa tidak berani diganggu 3,3 ini biar untuk menambahnya, artinya dukungan manajemen itu hampir setengah dari anggaran Kehutanan, Pak Ketua. Terima kasih.
29- Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT: Jadi, dukungan manajemennya dikurangin, gitu kan. Nanti dalam rapat kerja disajikan kembali bahannya. Lanjut. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Baik. Terima kasih kepada kakak Johan. Selanjutnya Pak Haerudin dari Fraksi PAN, dipersilakan. F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H): Terima kasih. Pimpinan, Anggota yang terhormat, Pak Sekjen beserta Eselon I di dari KLHK yang saya hormati, dan Seluruh yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Terima kasih atas kesempatannya, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan, kita memang butuh proses, pertama dari Bimtek ya. kita tuh butuh Bimtek itu bukan di gedung ya, tapi memang harusnya di hutan di pinggiran hutan, orang kita ingin mencerdaskan petani hutan kita. Jadi kan aku pikir begitu ya, kita berapa kali Bimtek dan peserta kita itu kan jauh 40 km, ongkosnya kecil ya udah habis lah bensinnya. Yang kedua kan waktunya lama gitu, jadi kita ingin justru mendekat dan Bimtek itu bisa disiasati justru di ruang di mana kita sosialisasi itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sekjen. Kita berharap ya proses pengelolaan komitmen terhadap konservasi terutama, karena kita kan terakhir dapat laporan di Gunung Hawu, Citatah, Bandung Barat. Bahkan itu dulu pernah dilarang apa di moratorium sekarang masuk lagi, kan kalau statusnya belum berubah masih konservasi nggak boleh sampai kapan pun. Nah, mohon untuk diperhatikan pada Pak Gakkum, karena ini kan yang tersisa lah kita hari ini. Yang ketiga, Ibu Pipin, kita berharap konsep pengelolaan sampah kita ke depan kan sebetulnya bagaimana kita ini kotoran bisa menjadi pupuk, bisa sesuatu yang mewah dan berharga. Jadi bagaimana pengelolaan sampah kita itu justru menjadi sebuah modal besar, bukan menjadi bencana, dan secara teknis pemerintah-pemerintah daerah butuh diajak kerjasama. Dan kita juga paham anggarannya kecil, Bu Pipin, sampaikan di forum terhormat ini terbuka
30- ini bagaimana penambahan anggaran tentang sampah itu. Dan itu Pak Sudin, Pak Sekjen, bagaimana bisa dibicarakan dengan baik, kira-kira begitu. Nah, itulah ya berapa hal yang butuh kami sampaikan tentang aspirasi di ruang kehutanan kita yang ada di daerah dan kita berharap hutan kita ke depan tetap terjaga, hutan kita tetap terlindungi, Insya Allah akan kehidupan yang lama abadi untuk bangsa kita sendiri. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT: Terima kasih. Agak bagus hari ini. Silakan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Baik. fraksi yang sudah disampaikan, masih ada beberapa yang ingin mendalami. Yang pertama Pak Prof Hermanto, dipersilakan. Setelah mendengarkan tanggapan dari per F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Terima kasih, Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, Saya to the point aja nih, Pimpinan, Anggota. Ya, saya mungkin lebih singkat dari, karena waktunya memadai. Saya malah mencermati ini, ada 3 Dirjen, Pengelolaan Hutan Lestari, Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ini program yang terkait dengan Bimtek atau diseminasi, ini untuk wilayah Sumatera Barat nggak tercatat di sini. Saya menukil apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi program yang berbasis masyarakat ini, itu adalah berbasis Dapil Anggota. KETUA RAPAT: Bukan Dapil, Anggota. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Anggota, gitu ya. Karena sesuai dengan amanat konstitusi Anggota DPR ini adalah disumpah memperjuangkan aspirasi di Dapil, jadi ini saya minta ini supaya ada semacam perubahan untuk 2023 nih, Pak Sekjen ya. Termasuk juga ini Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan, ini hanya ada beberapa kegiatan berapa kabupaten aja nih, termasuk juga Pengelolaan
31- Sampah dan Limbah B3. Nah, saya tidak melihat bahwa program ini berbasis masyarakat sosial yang ada di Anggotanya. Nah, saya usul ini, Pak Ketua, melalui Pak Ketua dan juga arahan dari pada kita semua supaya kementerian bisa menyesuaikan daerah Anggota. Itu Pak Sekjen, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan berapa waktu lalu kami berkunjung ke Siberut, Siberut itu berbatasan langsung dengan laut Samudra Hindia, berbatasan langsung dengan Afrika, kalau ada apa-apa di situ ya itu hilang lenyap aja, Pak, terkait dengan Taman Nasional Siberut. Kalau ada orang mencuri kayu itu sudah nggak ada yang ngejar itu di situ. Sementara SDM-nya sedikit, alat transportasinya juga minim, kemarin waktu berapa waktu lalu kami ke sana ada aspirasi dari sana supaya ada peningkatan untuk alat transportasinya dan juga minta mereka untuk semacam apa itu ya semacam meningkatkan biaya operasionalnya. Nah, begitu Pak Sekjen, saya minta itu Siberut tolong diperhatikan. terkait dengan pembebasan lahan untuk jalan alternatif dari Lubuk Minturun ke Paninggahan sebagai alternatif dari Jalan Sitinjau Laut. Kemarin saya sudah sampaikan waktu Wamen hadir di sini, saya tegaskan kembali ini mohon diperhatikan. Kemudian sekali lagi yang ketiga saya ulangi, Demikian, Pak Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Pak Hermanto. Selanjutnya abang saya, Bang Salim dari Fraksi Golkar, dipersilakan. F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M): Baik. Terima kasih, calon Pimpinan. Pak Sudin yang bijak yang kami hormati sebagai Ketua kami, hari ini agak landai saya tengok, Pak Sekjen, teman-teman mitra komisi, Yang pertama saya apresiasi ini Pak Sudin sudah mengangkat anggaran di Irjen, ini sangat wajar, sekali lagi kita applause untuk Pak Sudin ini. Tambahan Rp20 miliar Bu Irjen ini sungguh luar biasa, artinya apa? agar kinerja dari Irjen tersebut bisa terarah dan terukur. Yang tidak diinginkan oleh Pak Sudin, Ibu Dirjen ke daerah, sampai daerah disambut pakai tari-tarian, pulangan bawa oleh-oleh, apalagi hotel dibayar. Itu mungkin maksud Pak Sudin, karena bukan di LHK saja, hampir di setiap mitra Pak Sudin selalu menganggarkan meminta kepada kementerian yang bersangkutan untuk menambah porsi daripada Irjen.
32- Yang kedua, kembali untuk Pak Roy ini, Pak Ketua. Berapa hari yang lalu hari senin sudah kita apresiasi apresiasi juga, ini kita apresiasi lagi walaupun katanya Pak Roy setelah kunjungan kita, plang papan nama yang disegel sudah di dibuka atau dicabut. Artinya apa? Andaikan itu benar terjadi, berarti terjadi pelanggaran yang double. Dia sungguh tidak menghargai kedatangan baik dari kementerian, baik dari kita teman-teman Komisi IV. Karena perjalanan itu sudah kita putuskan di speed boat 26 jam, kita namakan tim 26, siapa yang nggak berangkat ke sana hari itu, Pak Ketua, sangat rugi, Pak Ketua. Bukan musibah yang kami alami, cuman kesan yang terindah selama duduk di Komisi IV. Namun demikian, Pak Sekjen, di sebelah-sebelah PT KS tersebut, banyak masih tambang-tambang yang menyalahi aturan. Saya kira ini harus kita respon Tim 26 siap lagi ke sana, Pak Roy, sebab kalau tidak Tim 26 nanti Pak Hermanto minta ikut. Artinya apa? Termasuk juga Pak Sekjen, yang ada di Sultra dan Sulteng, ini yang kita lakukan, saya kira diapresiasi oleh semua stakeholder yang memang sangat pemerhati terhadap lingkungan. Berapa orang yang cuman tidak suka Pak Roy? hanya yang mempunyai perusahaan tersebut yang tidak senang dengan tindakan apa yang kita lakukan. Cuman ingat Pak Roy, Tuhan Maha Mengetahui, Insya Allah surga kita yang berangkat beberapa hari yang lalu. Kita doakan juga semua di raungan ini masuk surga, cuman yang berangkat, itu yang pertama untuk masuk surga. Tadi saya sepakat itu Pak Sekjen, apa yang dipaparkan Pak Sudin kita ikut saja, sebab beliau ini mempunyai kelebihan sebagai seorang manusia sebagai seorang Pimpinan. Ini bukan di depan beliau, mulai dari hutan, sampai ke ikan, sampai ke bengkel beliau tahu, data semua lengkap. Namun Pak Sekjen, saya kira sudah paham rumus terhadap Pak Sudin. Ketika Pak Sudin sayang sama kementerian, di situlah Bapak Sudin selalu memberikan masukan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kebobrokan, mohon maaf, Kementerian Lingkungan Hidup, kami juga ikut bobrok, begitu juga kalau prestasi Kementerian Lingkungan Hidup khususnya, kami juga berprestasi. Namun demikian Pak Sekjen, pola-pola bimbingan teknis apa yang dikatakan teman-teman tadi diperbanyak, dan polanya mungkin bisa di perubah di berbasis Dapil. Termasuk yang saya setuju dengan Pak Pak Ketua, ada dana DAK, contoh di Lampung karena tidak ada koordinasi dengan Komisi IV masuk dana DAK tersebut di Lampung, cuman Pak Sudin, Pak Hanan, Pak Alimin tidak mengetahui. Artinya apa? ketika Pemerintah menanyakan kami ini kan hanya jualan itu, Pak Bupati, Pak Gubernur ini sudah kami masukkan DAK, kami bantu mendorong. Kami ini 2023 sudah mulai tahun politik, Pak Sekjen, makanya yang perlu komunikasi dan koordinasi, menurut saya, apa salahnya bukan mengurangi wewenang dari kementerian kalau melibatkan mitranya untuk menjadi mungkin sebagai penyambung khususnya kepada DAK. Kemarin sudah saya katakan, contoh saya ulang lagi, Pak Sekjen, daerah saya yang hutan Hutan Lindung Taman Nasional, tahu-tahu kabupaten di Aceh yang dapat di Aceh Timur, ini kan aneh. Begitu juga saran Pak Hermanto tadi, karena Pak Hermanto ini, Pak Ketua, pada hari ini agak kurang apa nih Pak Ketua? kurang fresh, kurang cakep ya, sebab apa keinginan beliau nampaknya mendapat penolakan dari Anggota-anggota terutama Anggota yang di sebelah.
33- Saya kira itu saja Pak Ketua, dari saya. Saya ini hobi sudah berpantun Pak Ketua. "Beli kain buat kebaya, Kebaya merah hadiah Pak Sudin, Cukup sekian pertanyaan saya, Semoga RDP ini berjalan dengan lancar". Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh KETUA RAPAT: Nyambung tadi, dia bilang beli kain batik merah kata dia, tapi kemarin saya dikasih batik warna kuning sama beliau. Jadi Pak Roy, saya juga memberikan apresiasi, saya jarang memberikan apresiasi loh. Kirimkan anak buah ke lapangan di cek, kalau memang segel dicabut, kita langsung lapor aparat ke Mabes Polri, kita segel pakai LHK dan Mabes Polri sekalian, berarti itu sudah melawan penegakan hukum. Tadi disarankan juga di sebelah- sebelahnya ada, kita segera mencari waktu untuk kunjungan spesifik, termasuk juga tadi ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Yang ilegal-ilegal kita segel aja semua, karena apa? orang berusaha, boleh nggak? Boleh. Pengusaha kaya, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan merugikan negara, jangan kewajiban dilepas tanggungjawabkan, kewajibannya 200 miliar membayarnya cuman 17, tapi tetap berjalan berpuluh-puluh tongkang masih tetap keluar, ini kan nggak bener. Kalau sudah nggak mampu ya setop, pailit, itu baru namanya pengusaha, ya. Nanti dalam kesimpulan rapat kerja, kita masukkan itu. Kalau yang sekarang tidak usah, nanti dalam kesimpulan rapat kerja yang akan datang kita masukkan wilayah-wilayah yang mendapatkan laporan dari masyarakat potensi banyak tambang ilegal baik batubara, maupun nikel, emas, dan lain- lain. Selanjutnya, silakan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Pimpinan. Kemudian selanjutnya, Ibu Dwita Ria Gunadi dari Fraksi Gerindra, dipersilakan. F-P.GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI): Terima kasih, Pimpinan. Pak Sekjen yang saya hormati, Kegiatan program kita ini tentu saja berbasis kegiatan masyarakat, Pak, dan di sini saya akan melaporkan juga tentang kegiatan-kegiatan masyarakat
34- yang perlu mendapat perhatian kita, karena di satu pihak mereka harus meningkatkan dalam pengolahan hasil pertanian. Contohnya Pak dalam pembuatan tahu, di satu kecamatan di Lampung Tengah itu banyak industri tahu. Nah, awalnya mereka belum menimbulkan pencemaran, tapi makin lama itu makin menimbulkan pencemaran dan bau yang meresahkan masyarakat. Nah, contoh kedua, misalnya dalam pengolahan masyarakat pembuatan tiwul itu singkong. Awalnya sedikit singkong diolah, tapi begitu permintaan banyak, maka akan berkuintal-kuintal mereka mengolah tiwul dan itu menimbulkan pencemaran. Nah, di sini saya belum pernah mendengar, bagaimana berbasis masyarakat yang akan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat kita ini Pak. Kemarin, saya kebetulan juga dengan Kadis KLH, dalam sosialisasi IPAL. Nah, di sana mereka bilang mereka ada bidang-bidang penegakan hukum, nah kalau tiba-tiba tanpa sosialisasi, tanpa bimbingan, mereka langsung kena sanksi hukum bahwa karena mereka melakukan pencemaran, tentunya ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga. Nah, saya mohon, Pak, karena disini saya lihat DAK ke daerah juga nggak ada yang bagaimana mereka hanya edukasi pun nggak, mereka punya data pun nggak gitu. Padahal pengolahan industri singkong, industri tahu, tempe, itu banyak sekali di masyarakat kita di Indonesia mungkin tidak hanya di Lampung Pak. Mungkin saja Pak, mohon perhatiannya untuk limbah-limbah yang diakibatkan oleh pengolahan-pengolahan industri rumah tangga. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT: Saran saya, adakan Bimtek bawa dari Gakkum maupun Lingkungan Hidup untuk mendampingi bahwa, boleh tidak berusaha? Boleh, tapi paling tidak limbahnya jangan langsung dibuang ke sungai, iya kan. Ada bak limbah gitu loh ya, kalau nggak ada bak limbah kan Gubernur Lampung kan temennya Pak Hanan, tinggal pinjem aja ada Brigade. Ada Brigade Kementerian Pertanian di sana, untuk membuat galian embung-embungnya, iya kan, bisa kan Pak Hanan? Iya, tinggal begitu aja kok. Walaupun Tupoksinya beda, tetapi itu kan bantuan Pemerintah Pusat ke daerah di daerah kan untuk digunakan untuk kebaikan, ya, jelas ya Bu ya. Jangan bentrok sama Pak Hanan, nggak enak sayanya. Lanjut. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Baik. Terima kasih Ibu Ria ya.
35- Dan kemudian selanjutnya, Pak Alimin Abdullah dari Fraksi Partai PAN, dipersilakan. KETUA RAPAT: Yang tadi bilang sentimen ini, Sekjennya. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pak Ketua, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini, Yang pertama, tentu saya mohon maaf kalau saya musti ulang lagi soal gajah itu, karena menurut saya, kita negara bukan hanya Kehutanan, tidak mensyukuri hadiah Tuhan yang berupa binatang yang luar biasa itu tidak semua Pulau di Indonesia juga punya. Jadi tidak hanya dia kita hindarkan jangan menghujat rakyat, tapi dia juga harus diberi hidup yang layak juga, kalau dia bisa bikin surat proposal, dia sudah mengajukan juga itu, teriak juga dia nggak benar tempat hidupnya, lahan hidupnya sudah kita bagi-bagikan katanya sama Perkebunan, dia sendiri tidak kita bagikan. Usul rakyat itu saya nggak tahu bisa kita laksanakan. Yang pertama, bagaimana cara kita mengingatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam lokasi dia ini. Jadi juga harus kita proporsional, berapa sih daya tampung hutan itu untuk berapa gajah, jangan berlebih, kalau dia berlebih pasti dia problem. Yang kedua, usul mereka itu, Pak, saya juga nggak tahu caranya tapi masuk di akal. Selama dia lagi lapar, makanannya ada di sekitar dia, pasti dia lompat dia bikin karena segala macem, manusia juga lompat pagar juga kalau lagi lapar, jadi gajah juga bisa begitu. Jadi menurut mereka, bagaimana caranya kita bisa merubah pola tanam rakyat di sekitarnya 24 desa itu dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Nah, memang mudah untuk dibicarakan, tapi menurut saya punya keyakinan mungkin ada benar, karena saya baru dengar di Jawa Barat ini ada tanaman yang tidak disukai oleh Babi, Monyet, itu serai wangi misalnya salah satu contoh. Saya nggak tahu itu mungkin tanaman apa lagi yang lain, tapi masih tetap punya hasil yang cukup buat rakyat gitu. Nah, saya sendiri walaupun belum tahu bisa buktikan apakah serai wangi itu termasuk yang bisa juga tidak disukai gajah karena kita belum mengatakan bisa, tapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita juga teliti kalau memang betul dia itu cukup baik untuk kehidupan rakyat karena dia satu kali tanam tidak seperti singkong tiap tahun nanam, tiap tahun kita panen, tapi kalau dia satu kali tanam bisa 5, 6 tahun terus manen aja terus. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ingin juga jangan sampai kita karena kita lengah atau kita tidak mampu mengatasinya, jadi punah. Nah, yang terakhir juga saya katakan tadi pagi juga, soal ikan belida itu. Saya sayang kalau itu sampai itu punah, walaupun Pak Sudin, Ketua belum pernah merasakan, tapi kalau sekali dia merasakan saya yakin dia mendukung saya jangan sampai punah. Begitu juga hal-hal yang lain di Indonesia ini terlalu banyak yang kita lupa, mungkin di Jawa Barat ini ada Macan Tutul apa nggak tahu juga apa bisa bisa hilang juga, nah kekayaan-kekayaan Indonesia seperti
36- itu nggak gampang. Yang kita harus juga sadari, Pak ya, saya dulu pikir-pikir banyak betul tanaman di Indonesia ini sebetulnya bukan punya kita, Pak, yang mendatangkan VOC, terus menjadi berkembang menjadi sumber ekonomi kita, banyak itu tanaman-tanaman mungkin kayak karet segala macam. Kenapa yang sudah punya kita sendiri tidak bisa kita pelihara, kita kembangkan, ini kan pertanyaan, bahkan jadi musuh, menjadi masalah, mestinya kan menjadi kekayaan kita, rahmat buat kita. Jadi pola ini jangan sampai kita cuman sekedar menghindarkan agar nggak jatuh, tidak menghancurkan tanaman rakyat lagi, tetapi dia layak, cukup, bagaimana cara menyelesaikannya atau ada tempat kita memindahkan dia ke hutan yang mana di Indonesia ini, sehingga dia menjadi cukup dan tidak perlu merambah tanaman rakyat di sekitarnya. juga harus hidup dengan Ini 24 desa loh, Pak Sekjen, saya terus terang aja dianggap mereka sudah nggak serius mengurus, walaupun saya sudah mengatakan waktu itu saya ini nggak punya wewenang dan tidak punya urusan dengan gajah ini karena ini Komisi IV. Tapi rakyat juga menyampaikan sama saya yang saya juga baru dengar, sebetulnya Komisi IV sudah cukup waktu itu mendapatkan memperjuangan anggaran, sudah setuju anggarannya. Bahkan terakhir saya dengar katanya alatnya pun sudah dibelikan baru begitu, Pak Ketua, tapi rakyat melihatnya lambat. Nah, ini kan makanya mereka minta betul, kalau bisa menterinya hadir kemari katanya. Saya bilang, saya nggak kuat lah untuk mendatangkan menterinya bukan mitra saya. Ya, Sekjen pun boleh, nah, kebetulan Pak Menteri waktu itu bilang, ke Sekjen saya bilang terima kasih, saya tunggu Pak Sekjen langsung. Alhamdulillah ,waktu itu saya gembira betul Pak Sekjen janji, minggu depan Pak Alimin, kita nggak pikir panjang telepon juga ke sana, Insya Allah minggu depan Sekjen hadir. Wah, begitu dia nggak hadir, inilah Anda masih Komisi I sih, nggak dianggap itu sama Pak Sekjen. Nggak tahu benar apa nggak itu Pak Sekjen bilang Bu Menteri yang tidak mengizinkan. Jadi menurut saya, Pak, buat kami yang Anggota ini, kalau kami sudah janji kan sama sesuatu sama rakyat itu ditagih, Pak, sama rakyat, apalagi kalau nanti masa angkut bibit-bibit kayak tadi kita sudah siapkan lahannya segala macam, bibitnya nggak datang-datang, Pak, ini bisa repot. Jadi menurut saya, saya sebelumnya berharap juga dapat bantuan seperti itu, seperti sekarang teman-teman lain sudah mau tahun politik ini. Jangan sampai kita juga seperti itu, Pak Sekjen, banyak benar program-program yang akhirnya karena sesuatu hal saya juga tidak menjawab karena apa, kemungkinan bisa kita hadapi, tapi itu kan menyangkut nasib kami juga. Nah, begitu juga seperti yang tadi, tadi pagi kemarin apa saya bilang, Pak Ketua bilang iri, bukan iri, saya lihat kami bertiga di Dapil II DAK yang kemarin itu satupun nggak ada di kabupaten ...(suara tidak jelas). Yang Lampung begitu besar cuman satu, yaitu kebetulan Pak Ketua, cuma 1 kabupaten lagi aduh. Jadi kalau dia dapat 3, 4 masih mungkin kita bagi, tapi ini kan kami yang bertiga mau jadi apa kalau ditanya bupati, kok yang sana-sana kalian bertiga nggak satupun nggak dapat. Nah, jadi seperti ini, saya nggak tahu Pak ini wewenang Banggar, wewenang siapa tahu, tapi kami katakan ini perlu diperhatikan. Kalau bisa ada juga penjelasan lah dari pihak kementerian bahwa kami juga ini harus dipikirkan juga gitu, jangan mentang-mentang wewenang mereka membagikan, terus kami ya
37- harus terima saja. Apalagi kalau tahu, Pak Ketua,kita harus berebut, yang direbut nggak ada nih, Pak Ketua, kalau dia ada masih berebut saya sama Pak Hanan sama mbak Dwi, ini nggak ada, jadi begitu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini betul-betul terealisasi dengan baik, bisa membantu kita. Dan saya ditunggu rakyat, Pak, memang udah masuk Komisi IV. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Pak Sekjen, saya tanya. Saya masih inget 2022 saya anggarkan untuk pembelian eksavator, betul nggak? berapa unit? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): 4 usulannya, Pak. KETUA RAPAT: Nah, yang Way Kambas kan? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya. KETUA RAPAT: Sudah mulai dikerjakan belum? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Dua, Pak. KETUA RAPAT: Dua? sudah mulai dikerjakan? kalau nggak kalau nggak salah itu kurang lebih hampir sampai 10 apa 12 km... (suara tidak jelas) yang harus dibuat pembatas antara Kampung dengan Taman Nasional. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya, Pak. KETUA RAPAT: Sudah berapa kilometer?
38- SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Semester II ini, 5 kilo, Pak. KETUA RAPAT: 5 kilo? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya. KETUA RAPAT: Besok saya minta tolong waktu Raker, saya minta fotonya ditampilkan. Jadi kita jangan hanya bicara, tapi saya mau lihat juga, nanti saya suruh Ketua DPRD sana untuk mengecek langsung ke lapangan apakah sudah dikerjakan atau belum. Kalau belum dikerjakan, pecat aja kepala tamannya ya. Singkat aja kalau kita ngomong, dia yang minta, kita yang memperjuangkan untuk kepentingan mereka juga, supaya gajah jangan masuk kampung, orang kampung jangan masuk Taman Nasional. Kalau belum dikerjakan pecat aja, ya. Lanjutkan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Baik, Pimpinan. Selanjutnya Ibu Nur'aeni dari Fraksi Demokrat, dipersilakan. F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.): Baik. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari saya, Pak Sekjen. Sedikit mengevaluasi kaitan dengan progres kegiatan ya di 2022 ini. Kalau melihat paparan, di samping mungkin Menteri akan apresiasi kepada Ditjen Gakkum, tentu ini juga mengevaluasi, karena dari paparan yang disampaikan kasus yang ditangani melalui penegakan hukum ini semakin menurun. Ini pertanyaannya, kenapa demikian? Nah tentu ini juga perlu sepertinya Pak Ketua, di dukung juga dari sisi anggaran agar Ditjen Gakkum juga lebih bersemangat lagi ya untuk bisa melakukan tugas fungsinya mengawasi semua hutan-hutan yang ada di NKRI ini, tidak hanya Irjen saja sepertinya. Karena saya melihat bahwa dukungan manajemen juga terlalu besar, nah kenapa tidak itu bisa dislotkan ke Dirjen Gakkum agar lebih penegakkan hukum juga semakin kuat sehingga meningkatkan PNBP kita.
39- Yang lain, terjadi luas kawasan hutan ya, kawasan hutan yang dilepaskan ini semakin bertambah. Pertanyaannya, pelepasan kawasan hutan ini khusus untuk tambang ini di tahun 2022 juga KLHK ini masih terus melakukan ya. Nah, dasar hukum yang dipakai ini apa sebetulnya, Pak Sekjen, mengingat Undang-Undang Ciptaker kemarin itu kan ini inkonstitusional bersyarat hasil keputusan MK, berarti ada kekosongan regulasi, ada kekosongan kewenangan. Nah, saya hanya mengingatkan saja agar dari sisi eksekusi ini hendaklah memiliki kehati-hatian supaya tidak menjerat dari KLHK beserta jajarannya. Yang lain, kalau melihat dari program aspirasi nih, Pak Ketua. KLHK dibandingkan dengan mitra yang lain sepertinya belum transparan, tadi yang disampaikan betul, kalau berbicara Dapil pasti ini bener yang kata Pak Hanan, bingung, langsung saja to the point Anggotanya masing-masing Anggota untuk bisa diberikan. Tapi saya pun di Dapil nih hanya sendiri nih, Pak Sekjen, dari Banten sendiri loh Nur'aeni nih, tapi sulit gitu mengaksesnya. Jadi apa sebetulnya gitu tidak transparannya, padahal ini kan sudah menjadi komitmen bersama gitu untuk bisa bagaimana terjadi sinergi, koordinasi yang baik dengan mitra. Kami menghargai Sekjen dan beserta jajaran KLHK, tapi paling tidak dari KLHK juga harus menghargai dong atas sinergitas yang dibangun selama ini. Kaitan yang lainnya, empat pilar yang diusung rancangan di 2023. Saya menilai bahwa, pilar lingkungan hidup ini, ini belum begitu terlihat ya kuat. Untuk itu ke depan lingkungan hidup juga harus lebih diperhatikan. Terakhir, untuk DAK. Kalau rancangan yang ada di 2003 Banten masuk Sekjen, tapi lokusnya itu sepertinya tidak tepat dan tidak sesuai. Karena misalkan contoh, ada usulan, mungkin usulan atau entah sudah given dari Kementerian Keuangan atau mungkin dari KLHK itu sendiri gitu. Misal di Banten Selatan, kalau untuk diberikan DAK kaitan dengan sektor kehutanan mungkin iya, masuk akal lah realistis. Tapi di sini, di samping untuk diberikan DAK di sektor kehutanan, tapi ada sektor lingkungan hidup, kalau menurut saya ini tidak tepat gitu. Kalau untuk sektor lingkungan hidup yang lebih tepat itu di Dapil saya, Kota Serang, yang sudah semrawut, TPSA yang butuh perhatian, yang acak-acakan, yang mengolah sampah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, ini mohon perhatian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Terima kasih, Bu Nur'aeni. Terakhir, Ibu Vita Ervina dari Fraksi PDI, dipersilakan.
40- F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.,MBA): Iya, Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT SEMENTARA (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU/F-PD): Maaf, nona. F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.,MBA): Yang saya hormati Pak Ketua beserta Anggota Komisi IV, dan juga Pak Sekjen beserta Eselon I dan Kepala BRGM, Saya hanya meng-highlight beberapa saja. Terkait dengan realisasi di Bimtek-bimtek di 2022 ini dan juga penganggaran untuk di tahun 2023, saya melihat bahwa sepertinya kurang koordinasi terkait dan juga sosialisasi dari pihak KLHK dengan mungkin dengan TA-TA kami sehingga banyak kegiatan Bimtek ini belum terlalu bisa diakses begitu. Dan juga saya berharap tentu Bimtek di 2023 nanti bisa berbasis Anggota atau per Dapil karena saya lihat tadi kok banyak daerah-daerah yang mungkin terjadi tumpang tindih karena kami di Dapil Jawa Tengah VI itu ada dua, ada dengan Pak Panggah dari Golkar begitu. Kemudian, yang kedua. Saya ingin menanyakan ini memang nggak ada ya materi KSDAE yang di-print ya? saya dari tadi cari-cari, hanya ada yang di soft file begitu. Saya sebenarnya ingin menanyakan terkait dengan tindak lanjut pengaduan masyarakat, kemarin yang saya sampaikan kepada Ibu Menteri terkait di adanya indikasi kegiatan penambangan ilegal di daerah TNGM. Saya ingin menanyakan kembali, sebenarnya nanti ada langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan dari pihak TNGM yang terkait dengan hal-hal tersebut. Apakah sudah dilaksanakan misalnya nanti akan segera dilaksanakan untuk tata batas wilayah, atau nanti mungkin dari Gakkum apa langkah-langkah yang dilakukan per hari ini ataupun dari yang kemarin atau yang akan dilaksanakan, saya berharap ini mendapat perhatian serius juga dari KLHK. Kemudian, saya mengapresiasi adanya program kegiatan PSLB3 di 5 DPSP ini dan salah satunya di daerah Borobudur, Magelang, ada beberapa hal pendampingan, kemudian publikasi dan sosialisasi. Saya berharap ini tidak jadi tumpang tindih dengan Bimtek yang juga dilaksanakan per basis Anggota, jika memang ini punya ini sendiri apa kuota sendiri begitu. Dan juga saya ingin menanyakan sebenarnya untuk Bu Dirjen PSLB3 ini, ada DAK di 21 kabupaten dan kota, kalau boleh tahu nanti saya daerah mana saja begitu karena menjadi perhatian khusus juga mungkin di daerah Magelang yang memang DSPP juga Bu Vivien, begitu. Mungkin itu, Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan.
41- KETUA RAPAT: Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV. Dipersilakan Saudara Sekjen dan Kepala. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. Mohon maaf Pimpinan. Sebelum Pak Sekjen menjawab, bolehkah saya memberikan pertanyaan satu aja? KETUA RAPAT: Oh, boleh. Satu menit. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Waduh. Tadi untung bukan Pak Hermanto yang dibilang kayak gitu tadi, Bu Anggi gituin langsung di konsen. Pimpinan yang saya hormati, Terima kasih Pak Sekjen, Bu Irjen, Pak BRGM dan Eselon I lainnya, Saya ingin sampaikan saja, Ketua, tadi yang telah disampaikan oleh Ketua bahwa ada penambangan ilegal, pelepasan kawasan hutan, misalkan untuk di pertambangan, untuk di perkebunan. Saya berharap dari PKTL juga memberikan data agar kami mengetahui di mana saja, daerah mana saja, provinsi mana saja yang telah diberikan IPPKH dan telah diputuskan oleh SK 01/2022 dan mungkin sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa masih terjadi aktivitas di daerah di perusahaan-perusahaan atau daerah-daerah pertambangan atau perkebunan yang sudah dicabut, pertama. Kedua. Ketua, saya ingin menanyakan untuk incinerator. Bu Vivien, apakah bantuan tersebut harus benar-benar melalui Pemda atau bisa dengan secara korporasi atau swasta atau misalkan seperti itu, iya. Pemda, kalau seandainya Pemda kan terkadang terhalang lagi nih Bu, bahwa penanganan manajemennya kurang baik misalkan. Ini juga jadi masalah, karena setahu saya kalau itu bermasalah lagi, nggak jalan lagi ini barang, padahal sudah diberikan bantuan kepada satu daerah, satu pemerintah, tapi tidak bisa dilakukan secara baik manajemen dalam tata pengelolaannya. Ini mungkin bisa kita cari evaluasinya. Ketua, satu lagi ya, konkrit. Untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertambangan, memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, ataupun memiliki potensi untuk ke mangrove, ini harus kita melihat priority anggarannya dan bagaimana Pak BRGM tadi saya mau menyampaikan, dari 9 provinsi yang sudah ditetapkan, apakah tidak bisa ke provinsi-provinsi yang lain yang juga menurut saya memiliki potensi untuk ditanamnya mangrove atau menjaga mangrove tersebut yang sudah eksisting gitu. Daripada ditanam, lebih aman
42- kita menjaga yang sudah eksis gitu, dan itu pasti tidak akan rusak dan tidak akan hilang bibitnya gitu misalkan. Kalau ditanam pasti kan ada yang rusak, ditarik lagi pasang surutnya, bisa nggak seperti itu. Itu, itu saja Ketua. Karena Ketua udah begitu, saya juga bingung ini menjawab apa. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Saya tegaskan pertanyaan tadi. Coba Ibu Vivien dijawab, apakah harus Pemda yang menerima atau ada lembaga lain? DIRJEN PSLB3 (ROSA VIVIEN RATNAWATI): Izin, Pak Sekjen. Yang terhormat Bu Alien, Jadi yang diberikan itu adalah pada Pemda, tapi Pemda itu bentuknya nanti dia BLUD Bu, jadi apa namanya Badan, Badan Pelayanan, Badan Pelayanan Umum Daerah. Dan kalau sudah kami serahkan, karena ini kan hibah, Bu, jadi harus ke Pemda tapi bentuknya dia Badan Layanan Umum Daerah. Nah, BLUD itu Bu, nanti akan bisa kemudian dioperasikan oleh BUMD Bu, nah itu ada di dalam MoU kami dengan bupati atau gubernurnya agar kelembagaannya diatur seperti itu. Jadi, nggak semata-mata kita berikan kepada dinas LH Bu dan kami juga memikirkan bagaimana manajemennya. Begitu, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Saya tanya lagi. Hal tersebut keputusan Peraturan Menteri atau apa? DIRJEN PSLB3 (ROSA VIVIEN RATNAWATI): Untuk yang mana, Pak Ketua? KETUA RAPAT: Untuk yang ke Pemda. DIRJEN PSLB3 (ROSA VIVIEN RATNAWATI): Oh, kalau itu dengan Kemendagri, Pak, kami berkoordinasi untuk.
43- KETUA RAPAT: Bukan, yang saya tanya keputusan tadi itu apakah Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau apa? DIRJEN PSLB3 (ROSA VIVIEN RATNAWATI): Setelah penyerahan, kemudian. KETUA RAPAT: Bukan. Untuk menentukan tadi bahwa harus ke Pemda, itu berdasarkan apa? DIRJEN PSLB3 (ROSA VIVIEN RATNAWATI): Memang memang tidak ada dalam Permen LHK, Pak, diatur untuk itu, tapi, sebentar. Jadi untuk penyerahan bantuan seperti itu, Pak, diatur di Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk kelembagaannya. KETUA RAPAT: Sekarang begini, contoh. Ini contoh nih. Ya di Kementerian Pertanian, dulu, itu setiap bantuan, yang mendapat bantuan hanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Saya tanya kepada Menteri Pertanian yang baru, boleh nggak peraturan dirubah, Peraturan Menterinya? Boleh. Contoh, Lembaga Keagamaan, Pondok Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Pondok Pesantren mau berusaha pertanian, mereka kan tidak bisa dapat alokasi bantuan, tapi setelah dirubah peraturannya, setelah dirubah peraturannya, sekarang bisa, kami bisa menyalurkannya ke Pondok Pesantren, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain. Nah, ini coba dipikirkan, tadi dikatakan kalau BUMD. Mohon maaf ini, coba nanti di cek, 500 lebih BUMD se-Indonesia seberapa banyak sih yang fight untuk itu? saya mengusulkan, kenapa tidak diubah misalnya koperasi, koperasi yang terpercaya, bikin agreement, bikin perjanjian yang jelas, PNBP- nya berapa untuk Pemerintah, untuk koperasi yang menjalankan berapa keuntungannya, udah gitu aja. Karena contoh di Lampung tuh yang punya alat incinerator tuh cuman Rumah Sakit Abdul Muluk, yang lain nggak punya. Tertampung tidak waktu Covid? Tidak, maka kebanyakan dibuang ke tempat penampungan sampah. Ini loh, coba dirunding dulu, boleh nggak yayasan atau koperasi? yang penting kan karena ada badan hukumnya ini. Seperti yang tadi saya katakan di Kementerian Pertanian, di Kementerian Kelautan juga bisa, sudah ada itu, sudah dirubah. Jadi jangan terlalu kaku-kaku amat kalau untuk kepentingan bersama, yang tidak boleh itu misalnya Bu Vivien ngasih dia ini, nggak boleh untuk alat itu. Tapi kalau untuk dikelola koperasi, oleh yayasan, sah-sah saja kok yang penting ada PNBP-nya dan lain-lainnya. Tolong itu dipikirkan.
44- Ya, Sekjen dijawab pertanyaan Anggota secara singkat, karena ini sudah hampir jam 5, kemudian juga jawaban tertulis. Tapi satu hal, jangan sampai ada Anggota yang tidak terjawab, karena hampir rata-rata kan hampir sama nih, jadikan satu aja jawabannya. Silakan. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Pak Ketua, masih dengan Bu Vivien Pak Ketua. Sedikit aja. KETUA RAPAT: Iya, silakan Pak. F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Bagaimana incinerator yang ada di Air Dingin Kota Padang Bu Vivien? Mereka itu sampai sekarang mengurus badan usahanya itu nggak selesai- selesai, saya pikir ini perlu. KETUA RAPAT: Ngurusnya ke mana? F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M): Udah diurus ke kementerian juga, sudah segala macam juga, sampai sekarang belum ada apa badan usahanya. KETUA RAPAT: Oke. Silakan nanti dijawab setelah ini. Terima kasih. Sekjen, jawab. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR yang kami hormati, Pertama, seluruh pertanyaan dan masukan dan evaluasi telah kami catat Pimpinan dan dan nantinya akan ada jawaban tertulis dari kami setelah kami akan rapatkan dengan Eselon I. Tapi ada beberapa hal yang terkait dengan penegasan soal anggaran 2022 dan anggaran 2023. Pertama kami mohon maaf sekali Pimpinan dan Anggota Komisi IV, dalam kaitan dengan berbasis masyarakat. Kami sebenarnya sudah siapkan matriks dari Pimpinan sampai dengan ke Anggota seperti halnya yang telah
45- kami buat di tahun-tahun lalu. Dan dari evaluasi 2022, kami tadi sampaikan bahwa untuk bimbingan teknis itu memang hanya sampai, nggak sampai 40%, tapi data-data kami sudah ada Pak Hanan dan tadi Pak Suhardi Duka bahwa bimbingan teknis itu akan menjadi prioritas kami sampai triwulan 3 per September dan nanti di triwulan 4 pertama itu akan kita selesaikan. Untuk itu, nantinya akan kami sampaikan kepada Kapoksi bahwa target-target ini semua sudah ada berapa kali bimbingan dan dan sudah sampai berapa kali setiap Anggota sehingga kami sebenarnya sudah langsung ke Dapil-dapil Pimpinan dan Anggota Komisi IV. Kalau tadi paparannya kelihatan di kabupaten- kabupaten sebenarnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa sudah teralokasikan dan di mananya. KETUA RAPAT: Sekjen. Boleh nggak jangan per-Dapil, per-Anggota. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Oh, iya. Per-Anggota, sudah, Pak. KETUA RAPAT: Misalnya Dapilnya Dapil Lampung II, nah itu ada bertiga ini. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya, Bapak. KETUA RAPAT: Jadi saya maunya per-Anggota bukan per-Dapil ya, supaya jelas ini. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Iya Bapak, baik. Iya, Bapak. KETUA RAPAT: Lanjut. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Jadi di dalam matriks kami ini memang sudah per-Anggota, Bapak. Dan 9 kegiatan yang sudah bukan terindikasi, yang sudah pasti di setiap program Eselon I itu sudah ada target dan realisasinya. Tinggal nantinya kami tadi sudah dengan Karo perencana akan, perencanaan akan rapat untuk perencanaan bimbingan teknis ini, sekaligus kalau dalam bimbingan teknis itu akan ada penyerahan bantuan ataupun alat ekonomi produktif. Jadi target ini yang mau kami percepat agar realisasi 2022 ini akan bisa meningkat, jadi daftarnya ada Pak.
46- Termasuk juga di 2023, dengan cara kerja yang sama tadi per-Anggota sudah ada ini di sini semua. Dan bimbingan teknisnya akan jumlahnya lebih banyak dari 2022, termasuk bantuan yang berbasis masyarakat. Sebagai contoh dari PDASRH, PSKL, itu sebuah sudah ada. Sebenarnya dengan empat puluhan persen itu kami boleh sampaikan datanya Pimpinan sebagai bukti bahwa transparansi kami juga kami lakukan bahwa dari 6,1 menjadi 6,9 itu totalitas 730 itu berbasis masyarakat dan kami pun evaluasi ketika setelah dilihat itu ternyata peningkatannya dua kali lipat dari tahun ini untuk kita alokasikan berbasis Anggota dan tentunya masyarakat. Jadi, kami yakin di 2023 ini apa yang menjadi catatan Pimpinan dan Anggota Komisi IV dapat kami penuhi, baik bimbingan teknis maupun dari kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sehingga dua kali lipat itu berarti lebih dari 40% Pimpinan, nanti kami akan serahkan supaya ada bukti bahwa perencanaan 2023 dengan mengevaluasi 2022 yang sedang berjalan. Tapi jaminan untuk pagu sudah terlihat secara totalitas 40%, tapi secara Dapil dan masyarakat khususnya Anggota itu 55% dan nanti kami akan perlihatkan bagaimana perencanaan untuk bimbingan teknis ini tidak terlambat seperti 2022. Kemudian yang kedua, dari beberapa Anggota yang menanyakan bagaimana Pak Ansi khususnya, tadi Pak Suhardi Duka, Pak Hanan. Sebenarnya kan di dalam kaitan dengan program-program, khususnya kami akan angkat dalam kaitan dengan penanganan Karhutla yang kita sebut pemulihan ekosistem. Di dalam program itu sebenarnya kita sudah punya program penanganan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Jadi contohnya, sebagai indikatornya adalah Ditjen PPI yang anggarannya itu, kita lain kita bisa mengendalikan karhutla itu Rp182,468 miliar. lihat program penanganan bencana mengarah antara Jadi, disini kita lihat lagi Ditjen PDASRH dalam posisinya pemulihan pasca Karhutla justru yang menarik sebenarnya peta RHL yang selama ini kita belum memasukkan Karhutla sebagai contoh terjadi di hutan lindung, hutan produksi itu selalu di-update dengan menjadi target pemulihannya. Dan terlihat Pak Suhardi Duka ya, bahwa kegiatan pasca bencana, itu memang menjadi catatan kita untuk tahun berikutnya dialokasikan anggaran. Sebagai contoh, PDASRH merehabilitasi hutan dan lahan itu dengan melakukan penanaman dan juga membangun konservasi tanah dan air, itulah yang menjadi catatan kita ketika mengendalikan karhutla dalam posisi program ketahanan bencana dan perubahan iklim tidak hanya di Ditjen PPI saja, jadi kami sudah akan dekatkan lagi nanti bagaimana integrasi Dirjen-Dirjen di dalam pasca bencana. Tapi kalau kita anggarkan sebagai contoh itu tahun ini akan terjadi apa ya kita siapkan itu memang akan jadi sulit, tapi di setiap program Eselon I kalau ada kejadian yang memerlukan untuk penanganan pasti kami akan lakukan revisi untuk menyelesaikan. Sebagai contoh, apa... apa memadamkan Karhutla yang terjadi tahun ini ketika itu terjadi Ditjen PPI, Ditjen-ditjen terkait juga saling bahu- membahu bersama BNPB untuk memadamkan api, jadi anggaran itu pasti tersedia. Nah, kemudian dalam kaitan dengan perencanaan anggaran. Kami di 2023 dengan DAK alokasi khusus Pimpinan, kami mohon izin akan melakukan evaluasi lagi di percepatan untuk 2023 dengan menu-menu baru, nanti kami
47- akan mengupayakan langkah konkretnya bagaimana mekanisme dari Dapil ataupun Anggota dalam kaitan dengan bupati. Kemudian nanti usulannya sampai ke menteri dan dan menjamin bahwa semua kegiatan sesuai program- program KLHK itu bisa diakomodir di DAK sehingga DAK menjadi bagian utama kami untuk anggaran di setiap tahunnya. Nah, kemudian kami juga akan catat seluruh kasus-kasus. Izin Pak Alimin, kami telah merapatkan ini semua dalam kaitan dengan penanganan penyelesaian konflik kami menggunakan sekarang penanganan penyelesaian interaksi satwa liar dan manusia dalam posisinya gajah, harimau, orang utan, dan badak, ini dalam satu landscape konservasi dengan pendekatan Pulau Sumatera dan Lampung menjadi bagian terpenting kami menjadi role model dalam penanganan interaksi gajah dan manusia dalam kaitan dengan habitatnya yang terfragmentasi menjadi catatan. Jadi, kami catat Pak Amin, mohon maaf kalau selama ini belum maksimal dan ini menjadi catatan kami. Kemudian yang terkait dengan bagaimana program pengukuhan kawasan hutan ini juga sebenarnya di regulasinya jelas tadi Ibu... Ibu Vita dalam posisinya, eh maaf, sebelumnya. Ini penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan itu sebenarnya dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Kami justru untuk pengukuhan kawasan hutan ini jelas sumber dananya, jelas berasal dari PNBP penggunaan kawasan hutan yang kita mendapatkan jatah minimal 11% dari penerimaan PNBP penggunaan dan itu semua dialokasikan untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ansi Lema tadi. Dan yang lain-lain, sudah kami catat Pimpinan untuk menjadi bahan dalam Raker yang akan dijadwalkan minggu depan. Dan untuk bagaimana mekanisme kerja kami, izin kami akan segera setelah RDP ini melakukan pertemuan dan tenaga-tenaga ahli dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV agar target 2022 ini bisa tercapai. Yang lain-lain nanti segera kami rumuskan dalam jawaban tertulis. Terima kasih, Pimpinan. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Tadi saya menanyakan soal mangrove yang eksis ini tuh bagaimana. Mungkin bisa dijawab Pak Sekjen biar kita tahu aja, karena mau tanam lagi ini saya kurang yakin gitu. Iya.
48- KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Izin, Bapak. Ibu Alien, khusus untuk kegiatan diluar 9 provinsi prioritas sebagaimana dimandatkan di dalam Perpres kepada BRGM, saya kira kita punya pengalaman tahun 2021 dimana berdasarkan aspirasi dari Bapak/Ibu sekalian dirumuskan di dalam kesimpulan rapat nanti akan kami teruskan untuk minta izin ke Setkab, dan moga-moga ini bisa. Hanya saja untuk yang pengamanan Ibu Alien, tugas kami BRG ini melakukan restorasi. Artinya kita bekerja pada lanskap yang mangrove-nya sudah rusak, sehingga untuk pengelolaan dan pengamanan sebagaimana yang diusulkan Ibu barangkali akan lebih pas dan kegiatan itu menjadi prioritas untuk PSKL misalnya seperti itu, untuk perhutanan sosial di mangrove, atau untuk pengamanan yang akan dikerjakan oleh Ditjen Gakkum. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. Saya memahami sekali ini kayaknya oper lagi ke PSKL ini. Mana ini PSKL ini, ada nggak nih? DIRJEN PSKL (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.): Baik. Terima kasih, Ibu. Izin, Pimpinan, Pak Sekjen, Pak Hartono. Untuk PSKL memang utamanya adalah mengenai distribusi akses dan pendampingan pasca persetujuan. Dan setelah kelompok masyarakat menyusun RKPS (Rencana Kerja Perhutanan Sosial) insentifnya itu diberikan dalam bentuk Bang PeSoNa, dan kita tahu bahwa selain itu juga ada aspirasi yang bisa dikembangkan di sana. Jadi kemungkinan yang bisa dipergunakan adalah memang Bang PeSoNa, itu yang bisa dipergunakan di dalam konteks untuk sebagai insentif terhadap pengamanan untuk mangrove yang dijaganya. Misalkan seperti pengembangan budidaya pembesaran Kepiting, kemarin saya melihat di Bali itu dimungkinkan, atau pengolahan Nipah, atau untuk sirup itu juga bisa dikembangkan. Demikian Ibu. Terima kasih.
49- F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Iya, Pimpinan. Ini sebenarnya kita kasuistis, mohon maaf Pimpinan. Kemarin saya ke Sultra, itu di mana itu Devi namanya ya, yang kita makan di di dalam kawasan hutan mangrove tuh Kampung Rawa. Itu pas kita ke sana Pak Sekjen, Pimpinan, itu ada yang demo bahwa itu adalah wilayah Mangrove yang dijadikan sebagai restoran makan di situ. Makanya saya kenapa sengaja begini, cuman saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya keseriusan untuk penanganan mangrove ini baik mau ditanam, baik mau melindungi Mangrove-nya, ini sebenarnya Ketua. Terus, saya mau sampaikan ke PKTL. Saya yakin dan percaya kasus ...(suara tidak jelas) sayat bukan cuma satu kasus yang ter...ter yang terbaca oleh masyarakat dan Pimpinan, Pimpinan yang ada di Komisi IV ini dilaporkan, tapi saya yakin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memiliki wajib untuk membayar pajak PNBP yang dipungut langsung tapi memang masih nakal. Pak Sekjen ini kan pusing ini kan, Pak Sekjen, banyak sekali perusahaan- perusahaan sampai saat ini sudah diminta membayar PNBP-nya tapi tidak melakukan hal tersebut. Maka dari itu Pak Sekjen melalui Pimpinan, saya minta PKTL juga melampirkan perusahaan-perusahaan yang sudah dicabut izinnya, yang benar-benar penunggakan dalam PNBP kita akan rapat Panja sebentar lagi minggu depan itu menjadi acuan juga untuk bahan rapat Panja IPPKH untuk mendapatkan PNBP dari KLHK ini. Tolong dengan sangat kita juga dibantu, karena sepengetahuan saya itu kalau Biro Hukum tuh ada di bawah Setjen ya Pak Sekjen, pasti banyak sekali hal-hal yang kasuistis ditemukan tolong kita dibantu untuk membantu mitra kita Komisi IV ini KLHK berjalan kan menjalankan fungsinya dengan baik. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih, Bu Alien. Jadi, saya tanya Kepala Badan. Kalau tadi 9 provinsi itu hutan mangrove-nya masuk kawasan hutan lindung, siapa tanggung jawab? Sedangkan hutan lindung kan wewenangnya provinsi, siapa yang harus tanggung jawab? KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Wilayah mangrove yang kami rehab di 9 provinsi itu ada yang masuk di dalam kawasan hutan, tapi ada juga yang di KPH, Pak. Untuk yang kawasan hutan kami bekerja sama dengan KPH bagian dari unit kerja di bawah dinas provinsi, sehingga ketika tanaman mangrove sudah selesai dilakukan rehabilitasi, kemudian diserahterimakan kepada dinas provinsi untuk dikelola selanjutnya. Saya kira seperti itu, Pak.
50- KETUA RAPAT: Jadi setelah terima, diserahkan ke dinas provinsi? KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Siap. KETUA RAPAT: Tapi nggak dikasih duit? KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Pak Sekjen. KETUA RAPAT: Lho nggak, saya nanya Restorasi Gambut loh, bukan nanya Pak Sekjen, saya tanya Anda loh. KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Iya. KETUA RAPAT: Tadi ada sudah rehab mangrove yang rusak, udah serahkan ke pemerintah provinsi dinas, terus dinasnya mau nggak ngeluarin duit, dinas provinsi. KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.): Iya. Kewajiban dinas memang mengelola itu, Pak, untuk mengelola kawasan hutan baik yang di mangrove maupun di luar mangrove. KETUA RAPAT: Sekarang saya tanya, ini hukum alam, ada hak ada kewajiban, ada kewajiban, ada hak. Kewajiban dia suruh menjaga, haknya apa? Coba, gimana. Yang kedua. Tadi yang anda mengatakan untuk wilayah-wilayah yang di luar 9 provinsi, itu hanya wilayah mangrove yang rusak berat. Anda pernah ke Lampung Timur nggak? ini bukan Dapil saya, bukan. Saya tidak pernah bicara dalam rapat kerja, RDP, masalah Dapil, pernah nggak ke Lampung Timur? itu sudah hancur lebur mangrove-nya, mungkin sekian kilometer memakan bibir pantai, tapi sama sekali Pemerintah tidak ada melihat oh itu sangat ujung sekali, nggak ada. Ini Dapilnya Pak Hanan, Dapilnya Bu Dwi, Dapilnya Pak Alimin. Yang saya tanyakan itu, tadi Anda bilang kewajiban, kalau ada kewajiban ada hak, ada hak ada kewajiban. Ini loh yang harus dipikirkan,
51- anda setelah selesai anda tinggal, tuh kamu punya kamu tolong jawab, ini kan nggak bener cara seperti itu, mekanismenya seperti apa. Tolong itu dipikirkan lagi. Dari dialog, saran, dan masukan Anggota Komisi IV. Sebelum acara ini kami akhiri, kami akan bacakan rancangan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini. Silakan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Baik. Kita tunggu tampilannya. Bapak/Ibu sekalian, Pak Sekjen, dan para Eselon I, Saya baca, draf kesimpulan rapat kita kali ini. 1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mempercepat capaian, pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang dilakukan secara optimal melalui langkah-langkah konkrit yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, serta melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi Covid-19. Para Anggota? Pak Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Setuju, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): (RAPAT:SETUJU) 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/ 07/2022 tanggal 27 Juli 2022, hal Pagu Anggaran kementerian/lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Para Anggota? KETUA RAPAT: Anggota? Setuju.
52- WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Pak Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Setuju, Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. / F-PKB): (RAPAT:SETUJU) Pada lemes-lemes sih. 3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.32/Setjen/Rocan/RPA/ Set.1/4/2022 tanggal 18 April 2022, hal usulan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023. Para Anggota? Pak Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Setuju, Bu. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): (RAPAT:SETUJU) 4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung dan melaksanakan program kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para Anggota? Pak Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Setuju, Bu. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): (RAPAT:SETUJU)
53- F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan. Pimpinan, izin. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): Silakan. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Saya setuju banget kalau memang, kalau ada duitnya semuanya ditambahin, karena yang paling utama juga kalau mau bilang ditambahkan ya Gakkum juga perlu ditambahkan. Jangankan 10, 20, 30 kalau bisa ya. KETUA RAPAT: Kalau bicara ada duitnya. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Iya. KETUA RAPAT: Kalau ini kan sangat timpang sekali. Bagaimana pengawasan kalau cuman 70 miliar? kalau 70 miliar dibagi misalnya 12 bulan, 1 bulan berapa, berapa wilayah yang dikunjungi. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Setuju, Pimpinan. KETUA RAPAT: Oke? F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Saya setuju banget. KETUA RAPAT: Ya udah, matiin mic-nya. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Saking setuju, saya matikan mic-nya.
54- WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.): 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pembangunan taman Taman Kehati. Para Anggota? para Anggota? Pak Sekjen? SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Setuju, Bu. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. / F-PKB): (RAPAT:SETUJU) Udah ya. Silakan, Ketua. KETUA RAPAT: Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat hari ini, silakan Saudara Sekjen untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat dengar pendapat hari ini. SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.): Terima kasih, Pimpinan. Kami, KLHK dan BRGM ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan RDP pada hari ini. Dan seluruh catatan-catatan, masukan-masukan dan evaluasi terhadap kinerja 2022 dan harapan 2023 akan segera kami siapkan dan kami tindaklanjuti sebagai bahan untuk Rapat Kerja Menteri LHK dengan Komisi IV DPR RI. Dan kami mohon maaf kalau apabila dalam paparan, penyajian, dan merespon apa pertanyaan ada hal yang kurang berkenan dan alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana. Kembali ke Pimpinan. F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Pimpinan, mohon maaf. Sebelum Pimpinan tutup.
55- KETUA RAPAT: Saya maafin. Terus? F-PG (ALIEN MUS, S.H.): Saya tadi meminta untuk agar kita disampaikan permasalahan kasuistis yang ada di PKTL. Mohon itu nanti disampaikan, agar kita memiliki data-data tersebut, Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi, sebelum Raker tolong sampaikan data-data yang dimintakan oleh Ibu Alien tadi. Saya minta ingat komitmen kita 3 hari sebelum rapat kerja, bahan sudah sampai ya. Terima kasih. Dengan demikian, berakhir sudah rapat dengar pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, kehilafan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil'alamin, rapat dengar pendapat ini, kami tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh (RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20 WIB) a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, Ttd. Drs. ACHMAD AGUS THOMY NIP. 196508171988031002