KEHIDUPAN KAUM MÉNAK PRIANGAN 1800-1942 BUKU INI TELAH SAYA WAKAFKAN SEJAK 12 JUNI 2020
DR. Nina H. Lubis K E H I D U P A N KAUM MÉNAK P R I A N G A N 1800-1942 BUKU INI TELAH SAYA WAKAFKAN SEJAK 12 JUNI 2020 PUSAT INFORMASI KEBUDAYAAN SUNDA BANDUNG, 1998
Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942 Oleh DR. Nina H. Lubis Diterbitkan oleh Pusat Informasi Kebudayaan Sunda J1. Blk. Factory 2-A, Bandung 40111 Telp. 022-4205256, 4203502, Fax. 022-4210038 Cetakan pertama, 1998 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Gambar jilid: Para bupati Priangan bergambar bersama istri menjelang pergantian abad 19-20; dari arah kiri ke kanan: 1. Bupati Sumedang, Pangeran Aria Soeriaatmadja, 1882-1919; 2. Bupati Cianjur, R.A.A. Prawiraredja II, 1864-1910; 3. Bupati Garut, R.A.A. Wiratanudatar VII, 1871-1915; 4. Bupati Tasikmalaya (Sukapura), R.A.A. Wirahadiningrat, 1875- 1900; 5. Bupati Bandung, R.A.A. Koesoemadilaga, 1874-1893. (foto dok. Ny. R. Etty Soekati) Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, mengalihkannya ke dalarn bentuk lain atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Untuk Suamiku, Livain Lubis dan kedua putriku, Alia dan Mita
Pengantar dari Penerbit I stilah ménak sudah merupakan salah satu kosa kata yang sangat populer bagi masyarakat Sunda, untuk menunjukkan satu lapisan masyarakat yang berdasarkan hukum (saat itu) memiliki berbagai hak yang istimewa. Di kalangan masyarakat luas kata ménak kemudian "dikirata-basakan" sebagai dimémén- mémén diénak-énak. Artinya, kaum ménak adalah mereka yang harus diladeni segala keperluannya (oleh orang lain) sehingga hidupnya menjadi enak. Bagi masyarakat kebanyakan, yang disebut somah atau cacah, perilaku, sikap serta bahasa untuk ménak pun ada tatacara serta aturannya yang khusus. Dalam bahasa (Sunda) ada yang disebut undak-usuk di mana bila somah berbicara kepada ménak harus menggunakan bahasa halus (basa lemes) sementara ménak ter- hadap somah cukup menggunakan bahasa kasar (basa kasar, basa loma) saja; sedang dalam perilaku ada yang disebut unggah-ung- guh yang mencantumkan berbagai tatacara dalam bersikap (bagi kalangan somah terhadap ménak), di mana kalau tatacara itu di- langgar, yang bersangkutan akan disebut tidak tahu adat, dan mé- nak pun akan marah dibuatnya. Tapi sampai sejauh ini, apa dan bagaimana kehidupan kaum ménak itu sebenarnya, belum terungkap secara jelas. Oleh karena itu, Pusat Informasi Kebudayaan Sunda merasa sangat berbahagia dapat menerbitkan buku ini. Sebagai disertasi yang dipertahankan vii
di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu sejarah, apa yang ditulis oleh DR. Nina Herlina ini sangat bermanfaat. Mencakup kurun waktu yang cukup pan- jang (sekitar satu setengah abad lamanya), buku ini mengungkap- kan segala aspek yang menyangkut kehidupan kaum ménak Pria- ngan. Bukan saja menceritakan apa dan bagaimana pola hidup mereka sehari-hari, melainkan juga mengungkapkan asal-usul lahirnya kaum ménak serta pertalian keturunannya. Kiranya buku ini akan besar manfaatnya bagi kita semua. Bandung, 20 Nopember 1997 Atang Ruswita Ketua Pusat Informasi Kebudayaan Sunda viii
Kata Pengantar Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta G olongan status sosial di Jawa Barat pada abad ke-19 dan ke20 sebagai elite politik dalam masyarakat kolonial te- lah menarik perhatian para sarjana bidang Ilmu Kema- syarakatan (B. Schrieke), Ilmu Anthropologi-politik (Palmier), Ilmu Sejarah (Sutherland) dan masih banyak lagi. Memang seba- gai golongan aristokrasi sesungguhnya telah turun-temurun pe- megang kekuasaan serta otoritas tradisionalnya. Kalau di satu pihak pengkajian aristokrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sud- ah cukup banyak serta mendalam, di pihak lain golongan ménak di Jawa Barat agak kurang diperhatikan. Oleh karena itu studi lengkap mengenai aristokrasi di Jawa belum terlaksana. Dengan keluarnya kajian tentang ménak sekarang ini studi perbandingan itu secara leluasa dapat dilakukan. Mengingat bahwa golongan aristokrasi pada hakekatnya mem- punyai identitas beserta lambang-lambangnya, maka tepatlah apabila studi ini mengambil sebagai fokusnya gaya hidup ménak mencakup pelbagai bentuk ekspresi identitasnya. Meskipun de- mikian, pelbagai aspek lain kehidupan ménak tidak diabaikan, ti- dak lain karena faktor-faktor itu banyak sedikitnya turut menen- tukan gaya hidup tersebut. ix
Dalam lingkungan masyarakat tradisional para ménak selaku volkshoofd (kepala rakyat - Schrieke) berhak menerima upeti dalam pelbagai bentuk dari rakyat. Secara terus-menerus serta le- luasa sehingga tidak pernah kekurangan. Sewaktu Priangan sudah di bawah kekuasaan VOC (± tahun enam belas tujuh puluhan), sumber daya materialnya diperoleh dari "komisi" selaku agen VOC dalam pengumpulan hasil panen kopi (lihat karya Prea- ngerstelsel). Kemudian sejak bupati sebagai ménak berkedudu- kan sebagai BB ambtenaar (pegawai Dalam Negeri) yang terting- gi dalam birokrasi pribumi, baik berdasarkan tingkat kepangkatan maupun besar penghasilannya, para ménak sangat besar wibawa- nya, lagi pula sangat terpandang di kalangan masyarakat karena kekayaannya. Kesemuanya itu berlandaskan pada posisi politik- nya selaku penguasa tertinggi di wilayahnya. Jadi faktor ekono- mi, sosial dan politik, ialah kekayaan status dan kekuasaan, kese- muanya mendukung gaya hidup menonjol. Pengungkapan faktor-faktor itu perlu dilakukan sesuai dengan metodologi penulisan sejarah analisis, a.l. dengan tujuan agar eks- planasi lebih jelas. Yang terang ialah bahwa suatu penulisan seca- ra deskriptif saja terbatas pada pemaparan bagaimana sesuatu telah terjadi. Di sini pembaca perlu mengetahui bahwa metodologi sejarah analitis mengidentifikasikan faktor kondisional dan kasual yang mempengaruhi kehidupan ménak dalam pelbagai dimensinya. Perlu ditambahkan di sini bahwa pemakaian pendekatan baru harus dilakukan sesuai dengan aliran baru dalam historiografi modern, yang sangat kuat cenderung ke arah sejarah sosial. Dengan demikian berbeda dengan sejarah politik gaya lama, yaitu di mana faktor politik saja ditonjolkan. Di sini muncul pertanyaan dalam kaitan dengan kecenderungan baru dalam studi sejarah di Indonesia khususnya dan secara universal pada umumnya. Berbicara tentang perkembangan historiografi pada umumnya, x
kenyataannya adalah berbicara tentang kerangka konseptual ilmu sosial, atau secara populernya disebut merekonstruksi sejarah se- bagai sejarah sosial. Bahwasanya jenis penulisan ini tidak hanya kuantitatif tetapi juga secara kualitatif progresif, adalah alasan un- tuk mengikuti kecenderungan itu. Di samping itu, khususnya berkaitan dengan penulisan sejarah nasional kita, sejarawan dituntut, tidak hanya memakai wawasan Indonesia sentris, tetapi juga penulisan sejarah yang komprehen- sif yaitu mencakup segala aspek kehidupan bangsa. Dalam kaitan itu sangatlah menonjol tuntutan untuk memakai pendekatan mul- tidimensional atas pendekatan ilmu-ilmu sosial, sehingga terja- ring dalam cakupan "sejarah sosial", seperti tersebut di atas. Dalam rangka itu, pengidentifikasian karya Dr. Nina Herlina Lubis tentang ménak itu menjadi lebih gampang. Pemilihan ob- yek penulisan sejarah karya itu tidak hanya relevan tetapi juga strategis, artinya para ménak memang memegang peranan utama dalam sejarah Indonesia modern, sebagai dramatis personal, kaum elite ini bertindak selaku perantara atau middleman antara penguasa kolonial dan rakyat. Dalam politik kolonial Belanda pada posisi bupati di Jawa ter- nyata berpengaruh dalam jangka panjang a.l. birokrasi tetap bersi- fat feodal di satu pihak dan di pihak lain bercirikan sangat am- bivalent sampai pada masa pasca revolusi. Kedua atribut bupati itu pada gilirannya amat menentukan bentuk-bentuk gaya hidup para ménak. Studi ini secara panjang lebar serta mendalam men- deskripsi serta menganalisa pelbagai dimensi gaya hidup itu maka mau tak mau bersentuhan terus-menerus dengan antropologi dan sosiologi. Dengan demikian secara sadar penulis mengarahkan karyanya kepada orientasi studi sejarah sosial. Dipaparkan bahwa gaya hidup itu di satu pihak bersifat eks- klusif dan di pihak lain sangat distingtif. Pelbagai simbol status berfungsi untuk mengekpresikan dua atribut itu, antara lain tem- xi
pat kediaman (dalem), regalia (alat-alat sebagai tanda kebesaran), para sentana, pengikut dan pembantu, pakaian resmi, dan sebagai- nya. Di samping itu dibentangkan segala upacara tradisional un- tuk merayakan kejadian yang dilakukan pada kejadian penting menurut siklus hidup para warga keluarga ménak. Sehubungan dengan itu perlu dicatat bahwa genealogi (silsilah) sebagai legitimasi kebangsawanan sebagai ménak. Di sini studi ménak mencapai momentum penting di mana, menurut E. Pritohard, anthropologi adalah sejarah. Bahwasanya merupakan kecenderungan yang kuat, terbukti dari apa yang telah disaksikan oleh penulis pengantar ini waktu menghadiri World Congress of History di Madrid pada awal September 1990. Salah satu sidang yang bertema History and Anthropology ruang siklus amphi-theater penuh sesak dengan pembicara tokoh-tokoh kena- maan. Bahwasanya studi sejarah sudah mengikuti jalur perkem- bangan historiografi umum, tidak dapat disangkal lagi. Adapun studi tentang ménak ini juga telah menganut Main Trends in Indonesian Historiography (paper penulis dalam World Congress tersebut) dan dengan demikian meningkatkan nilai perintisan penulisan sejarah sosial di Indonesia. Konsekuensi logis dari karya perintisan itu ialah perlu dipenuhi persyaratan mutlak, ialah menerapkan metodologi ilmu sosial, suatu prosedur ilmiah yang telah ditempuh secara cermat dan tepat. Dengan terbitnya buku ini kiranya pertanyaan "Siapakah mé- nak itu?" lebih mudah dijawab, dengan pertanyaan lain identitas ménak dapat ditentukan. Pada titik uraian ini tepatlah kiranya untuk ditegaskan bahwa sejarah suatu bangsa (sejarah nasional) berfungsi untuk meng- ungkapkan identitasnya atau melegitimasikan eksistensinya. Penulis pengantar ini sewaktu bertindak selaku promotor da- lam sambutannya, mengutarakan bahwa skeptisisme terhadap il- mu sosial dan humaniora perlu ditanggapi agar gambaran umum xii
mengenai dua disiplin itu dapat diubah menjadi lebih positif. Bah- wasanya humaniora dan ilmu sosial sangat fundamental fungsi- nya bagi suatu masyarakat atau bangsa, dapat dibuktikan dengan mengganti proses yang sedang berlangsung di beberapa negeri yang dalam tahun sembilanpuluhan telah meraih kemerdekaan- nya kembali. Setelah dilancarkan doktrin perestroika di Uni Sov- yet, beberapa negeri, seperti Kazakstan, Tajikistan ternyata mun- cul kebutuhan pokok masyarakatnya, yang tak lain tak bukan, ingin menghidupkan kembali bahasa, kebudayaan dan sejarah- nya. Ketiganya amat fundamental untuk menentukan kembali identitasnya sebagai bangsa. Proses rusifikasi di bawah rezim Uni Sovyet sangat mendesak serta hampir-hampir menghapus bahasa, sejarah serta kebudayaannya. Dalam situasi seperti tersebut di atas humaniora dan ilmu sosial sangat strategis kedudukannya. Apabila masyarakat kita mengikuti sejarah pergerakan nasional dengan saksama, baru akan disadari fungsi pokok disiplin itu. Apabila kita bertolak dari konsep sejarah nasional sebagai cerita pengalaman kolektif bangsa, maka identitas bangsa sebagai kesatuan juga perlu dipahami dengan meruntut kembali sejarah nasionalnya. Dengan demikian pelajaran sejarah nasional ber- fungsi untuk menimbulkan kesadaran nasional, suatu unsur fun- damental dalam pendidikan nasional khususnya dan pembangun- an bangsa pada umumnya. Secara langsung atau tidak langsung studi ménak ini merupa- kan sumbangan berharga bagi rekonstruksi sejarah nasional. Jenis kepemimpian apakah ada pada golongan aristokrasi Pasundan, je- nis otoritas apakah yang dimilikinya? Sistem birokrasi apakah yang dilembagakan untuk melaksanakan kekuasaan? Bagaimana sikapnya dalam menghadapi masa transisi dari sistem tradisional yang modern? Tipe ménak baru seperti apakah yang kemudian muncul? Permasalahan tersebut di atas telah dibahas lewat anali- sis ilmu sosial, sehingga langkah dapat ditempuh. Dengan demi- xiii
kian sejarah regional dapat disambung dengan sejarah nasional dan sebaliknya wawasan nasional sentris (wawasan) merupakan kerangka referensi umum bagi sejarah regional. Dalam karya ini cukup banyak data yang diungkapkan sehingga pelajaran sejarah nasional dapat diawali dari pengungkapan fakta lokal yang lebih mudah menarik perhatian pelajar, lagi pula lebih konkrit untuk dipahaminya. Perlu ditambahkan di sini, bahwa hasil studi sejarah analisa ini membuka kesempatan luas untuk membuat bahan pelajaran ilmu kemasyarakatan sebagai landasan pelajaran kewarganegaraan. Tambahan pula pengenalan kebudayaan daerah lebih menarik serta mudah dipahami oleh pelajar daerah lain. Jelaslah bahwa etnosentris dan etnonasionalisme dapat diatasi dengan mencakup sejarah regional ke dalam sejarah nasional. Moga-moga hasil studi ini menawarkan suatu model bagi pe- ngembangan sejarah regional lainnya dan dengan demikian se- makin melengkapi bahan bagi rekonstruksi sejarah nasional, se- hingga historiografi Indonesia memasuki millennium baru secara lebih bergairah dan produktif, maka sejarah nasional lebih efektif berfungsi dalam pembangunan bangsa. Telah diketahui umum bahwa dalam pembangunan bangsa pada masyarakat pluralistik prinsip kesatuan dari nasionalisme seperti yang ditegaskan dalam manifesto politik pada tahun 1925 oleh Perhimpunan Indonesia, adalah suatu conditio sine qua non, maka sejarah nasional memi- liki kedudukan strategis dalam pendidikan nasional. Dipandang dari wawasan itu maka setiap karya sejarah sangat berharga untuk menyempurnakan sejarah nasional dan dengan demikian membe- ri sumbangan bagi konsolidasi negara-nasion kita. Yogyakarta, Oktober 1997 xiv
Kata Pengantar Prof. Dr. H. Edi S. Ekadjati Dekan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung S ebagai orang yang berasal dari kalangan masyarakat pede- saan luar wilayah Priangan, sewaktu kecil saya mempu- nyai gambaran bahwa ménak itu adalah sekelompok kecil masyarakat yang istimewa dan luar biasa kehebatannya, baik da- lam hal fisik, kekayaan, kepribadian maupun gaya hidupnya. Ka- rena itu adalah suatu keberuntungan dan kehormatan, bila mem- punyai kesempatan berjumpa, lebih-lebih berhubungan, dengan mereka. Gambaran ini kiranya terbentuk dalam benak saya, kare- na berulangkali mendengar cerita uak istri yang sekaligus ibu angkat saya tentang pengalamannya dalam bergaul dengan ménak Priangan (keluarga wedana) di daerah Tasikmalaya Selatan se- waktu (1930-an) uak laki-laki menjadi guru Sekolah Desa di sana. Walaupun begitu, rasanya saya akan menghindar, jika mendapat peluang bertemu dengan kaum ménak, karena perasaan malu dan takut yang menonjol pada diri saya waktu itu. Sesudah berada dan menetap di kota Bandung (sejak mulai ku- liah tahun 1964) yang menjadi pusat wilayah Priangan, bahkan ibukota Propinsi Jawa Barat, saya mempunyai pengalaman dan mendengar cerita pengalaman orang lain yang kontras berhubu- ngan dengan kalangan ménak. Berkat aktif dalam kegiatan orga- nisasi pemuda, saya berkesempatan bertemu dan bergaul dengan xv
lebih tepat berguru pada - seorang ménak Priangan. Beliau berdarah ménak, memiliki pengetahuan dan kekayaan layaknya ménak, serta mempunyai pengalaman bergaul dengan kaum mé- nak (baik ménak pribumi maupun elit Belanda). Tetapi, ternyata gaya hidup, pandangan hidup, dan cita-cita beliau lebih cende- rung bersifat kerakyatan. Beliau ingin memajukan orang-orang yang berasal dari kalangan rakyat biasa serta sering mengkritik kaum ménak yang masih berpola pikir dan bergaya hidup feodal. Beliau lahir tahun 1901 dan meninggal tahun 1984. Kontras dengan pengalaman saya adalah pengalaman kenalan saya yang juga berasal dari kalangan rakyat biasa di pedesaan wilayah Priangan. Ketika baru saja tinggal di kota Bandung (awal tahun 1960-an), ia memilih berjualan sayur untuk jalan hidupnya. Ia menjajakan dagangannya di daerah elit Bandung Utara. Suatu hari ia mendatangi sebuah rumah besar yang kebetulan di depan rumahnya ada seorang pria tua yang tentu pemiliknya. Ia mena- warkan dagangannya kepada pria tua itu dengan menyebut Bapa dalam bahasa Sunda. Serta merta ia dihardik oleh Bapak Tua itu dengan mengatakan bahwa jangan menyebut Bapak kepada di- rinya, karena bukan ayahnya, tetapi harus menyebut Juragan (se- butan rakyat kepada ménak dalam bahasa Sunda), karena dulunya (zaman kolonial) beliau seorang bupati. Sejak itu teman saya tak pernah datang lagi ke rumah itu dan peristiwa tersebut terkenang terus hingga sekarang sebagai pengalaman yang tidak menye- nangkan. Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa sesudah 20 tahun merdeka pun masih ada kaum ménak Priangan, walaupun sudah pensiun, yang mempertahankan pola pikir dan gaya hidup yang (feodal) tradisional. Di samping itu, ada pula kaum ménak yang berubah pola pikir, sikap, dan gaya hidup mereka berupa menyesuaikan diri dengan situasi dan makna kemerdekaan dan alam demokrasi. Kiranya aliran tradisional dan aliran modern da- xvi
lam kehidupan sosial budaya manusia akan selalu ada, yang ber- beda atau berubah hanya penekanan masalahnya. Soalnya, hal itu mencerminkan dinamika kehidupan manusia yang bersifat uni- versal. Buku DR. Nina Herlina Lubis yang diterbitkan ini dan berasal dari disertasi telah berhasil dengan baik menggali, menganalisis, dan menjelaskan tentang kehidupan kaum ménak Priangari pe- riode 1800-1942. Dengan menggunakan sumber primer dan se- kunder yang berasal dari pihak kolonial dan pihak pribumi serta pendekatan yang multi-dimensional, buku ini telah mengungkap- kan dan menguraikan seluk-beluk dunia kalangan ménak Pria- ngan secara lugas dan komprehensif. Suatu bentuk dan jenis studi yang baru pertama kali dilakukan mengenai ménak Priangan. Di sinilah sumbangan yang besar dari hasil studi ini, baik bagi ke- pentingan teoritis maupun keperluan pragmatis. Dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami, tetapi tetap bersifat ilmiah, kiranya dapat membawa pembaca untuk ingin membaca buku ini dari awal hingga akhir. Setelah itu, para pembaca akan merasa puas dan lega, sebab telah bertambah pe- ngetahuannya, yang semula banyak bagian yang gelap dan atau samar-samar. Bandung, 11 Nopember 1997 xvii
Ucapan Terima Kasih S egala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulisan diser- tasi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penelitian untuk diser- tasi ini secara resmi dimulai pada bulan September 1991, satu semester setelah penulis lulus dari Program S-2. Penulis meng- ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Uni- versitas Padjadjaran, Dekan Fakultas Sastra Unpad, dan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad atas izin yang diberikan untuk mengikuti studi S-2 dan S-3 secara berturutan. Juga penulis sangat berterima kasih kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada atas penerimaan pe- nulis sebagai peserta Program S-3 di Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Tim Mana- jemen Program Doktor yang telah memberikan beasiswa selama tujuh semester. Selama melakukan penelitian awal di Arsip Nasional Jakarta, penulis banyak mendapat bantuan dari Dra. Darmiati, Drs. Oloan, dan Dra. Ani Ismarini. Juga ketika melakukan penelitian di Per- pustakaan Nasional, penulis banyak mendapat bantuan dari Sdr. Ali Musa, Drs. Deni, dan para petugas yang tak dapat penulis se- but satu per satu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih. Kepada Pimpinan Redaksi Harian Kompas, penulis juga mengu- capkan terima kasih atas pelayanan informasi yang diperlukan da- lam waktu yang sangat cepat. Penulis juga mengucapkan banyak xix
terima kasih kepada para informan, khususnya kepada Ny. R. Etty Sukati, yang banyak memberikan bahan yang merupakan doku- men keluarga dan juga memperkenalkan penulis dengan keturun- an-keturunan ménak lainnya. Kunjungan ke Negeri Belanda dari 13 Oktober 1992 - 1 Janua- ri 1993 terlaksana berkat undangan dari Prof. Dr. Heather Suther- land yang juga telah menyediakan waktu untuk berkonsultasi, baik di kantor Vrije Universiteit maupun di rumah beliau di Amst- erdam. Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas budi baik beliau. Penulis juga meng- ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Yayasan Pembangunan Jawa Barat dan Yayasan Toyota Astra yang telah membiayai penelitian ke Negeri Belanda ini. Sudah sewajarnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih ke- pada Prof. Dr. C. van Dijk dan Dr. J. Noorduijn dari KITLV; Dr. Tom van den Berge dan Sdr. Mikihiro Moriyama dari Rijksuni- versiteit Leiden yang dengan senang hati membantu menunjuk- kan sumber-sumber penelitian selama di Leiden. Tidak lupa pe- nulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kebaikan Dr. Leontine E. Visser dari Jurusan Antropologi Universiteit van Amsterdam yang telah mencarikan buku-buku yang penulis per- lukan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sdr. Andre Templer yang dengan ramah menunjukan sumber-sumber yang ada di Algemene Rijksarchief (ARA), Den Haag. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sam- paikan kepada Prof. Dr. Darsiti Soeratman yang dengan ramah telah banyak memberikan saran dan bantuan berupa buku-buku yang amat berharga. Ucapan terima kasih yang dalam penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. T. H. Ibrahin Alfian yang selalu memberikan dorongan untuk selalu berpikir positif dan tabah menghadapi tantangan dan kepada Prof. Dr. Suhartono yang da- lam berbagai kesempatan telah memberikan masukan-masukan xx
yang amat berharga dalam menyelesaikan penulisan disertasi. Se- cara khusus, penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Taufik Abdullah, yang pada saat-saat terakhir telah memberikan kritik yang hebat dan saran yang amat berharga untuk perbaikan disertasi ini. Tidak lupa penulis juga menyam- paikan ucapan terima kasih kepada Dr. Kuntowijoyo yang telah memberikan bekal awal pemikiran tentang disertasi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, selaku Pembimbing Utama, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan de- ngan penuh kasabaran, baik di Bandung maupun di Yogyakarta. Penghargaan dan penghormatan yang tinggi penulis tujukan un- tuk beliau sebagai guru besar yang penuh ilmu tetapi amat bersa- haja, penuh keterbukaan, dan tidak pernah menggurui penulis. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-be- sarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. Edi S. Eka- djati, selaku Pembimbing Pendamping, yang banyak sekali mem- bantu penulis sejak mencari sponsor penelitian hingga memberi- kan bahan-bahan untuk penulisan dan dalam keadaan sakit pun berusaha menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan. Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengu- capkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami penulis, H. Livain Lubis, atas segala pengertian dan pengorbanan yang dibe- rikan selama penulis menyelesaikan disertasi ini. Dorongan dan bantuannya tidak terhitung lagi, mulai dari mengantar penulis un- tuk penelitian ke Jakarta, penelitian ke beberapa ibu kota kabupa- ten di Jawa Barat, menemani penelitian di Negeri Belanda (se- hingga harus meminta izin meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri selama dua bulan), membantu mengoreksi penerjemahan bahan-bahan berbahasa Belanda hingga mengoreksi penulisan disertasi ini. Kiranya hanya Allah SWT yang akan membalasnya. Amin. xxi
Catatan tentang Ejaan Penulisan disertasi ini menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kecuali dalam beberapa hal sebagai berikut : 1. Nama orang, judul buku, artikel, majalah, laporan, dan se- bagainya yang ditulis dalam bahasa asing ditulis memakai ejaan bahasa asing. Demikian pula nama/jenis jabatan yang khas. 2. Catatan bawah, judul buku, judul artikel, judul majalah, dan judul surat kabar yang masih menggunakan ejaan lama di- tulis sesuai dengan ejaan yang berlaku pada tahun diter- bitkannya. 3. Nama penulis orang Indonesia yang masih menggunakan ejaan lama, misalnya; P.A.A Djajadiningrat, Soeria Nata Atmadja. Nama orang Indonesia yang disebut sebagai to- koh dalam sumber (misalnya dalam beslit), dituliskan dengan EYD. xxiii
Daftar Singkatan AMS = Algemene Middelbare School ANRI = Arsip Nasional Republik Indonesia ARA = Algemene Rijksarchief BKGW = Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen BOW = Burgerlijke Openbare Werken ELS = Europeesche Lagere School ENI = Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie H.B.S = Hogere Burgerschool H.I.S = Hollandsch Inlandsche School ISAS = Institute of Southeast Asian Studies KITLV = Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde M.U.L.O = Meer Uitgebreid Lager Onderwijs MvO = Memorie van Overgave OSVIA = Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren MOSVIA = Middelbare Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren P.A.A = Pangeran Adipati Aria pen = penulis R. = Raden R. A. = Raden Ayu R.A.A = Raden Adipati Aria R. Tmg = Raden Tumenggung xxiv
R. Kd. = Raden Kanduruan STOVIA = School tot Opleiding van Indische Artsen TBG = Tijdschrtft voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde uitgegeven door het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen terj. = terjemahan TNI = Tijdschrzft voor Nederlandsch-Indie UGM = Universitas Gadjah Mada UNPAD = Universitas Padjadjaran VOC = Vereenigde Oost Indische Compagnie xxv
Daftar Isi Pengantar dari Penerbit, vii Pengantar Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, ix Pengantar Prof. Dr. H. Edi S. Ekadjati, xv Ucapan Terima Kasih, xix Bab I Pengantar, 1 A. Pokok Permasalahan, 1 B. Tinjauan Atas Studi Terdahulu, 5 C. Metode Penelitian dan Kerangka Pemikiran Teoritis, 14 D. Sumber Penulisan, 15 E. Susunan Bab, 18 Bab II Priangan dalam Perkembangan Sejarah, 29 A. Geografi dan Ekologi, 29 B. Latar Belakang Historis, 33 C. Struktur Politik Tradisional, 41 Bab III Kaum Ménak Sebagai Elite Birokrasi Tradisional, 57 A. Pengantar, 57 B. Genealogi Keluarga-keluarga Ménak Terkemuka di Priangan, 59 C. Kekuasaan dalam Tradisi Sunda, 66 a. Asal-usul dan Pelegitimasian Kekuasaan, 66 b. Simbol Kekuasaan Kaum Ménak, 71 c. Ménak yang Ideal, 74 xxvii
D. Status Sosial dan Kekayaan Kaum Ménak, 80 a. Pasang-surut Status Sosial, 80 b. Kekayaan Kaum Ménak, 92 E. Pewarisan Jabatan, 107 F. Hubungan Kaum Ménak dengan Orang Belanda, 130 a. Para Pejabat Pemerintah Hindia Belanda, 130 b. Pengusaha Perkebunan, 136 G. Hubungan Kaum Ménak dengan Somah, 142 Bab IV Gaya Hidup Kaum Ménak, 187 Perhelatan Agung, 187 A. Gelar dan Nama, 190 B. Tempat Tinggal, 199 C. Etiket dan Bahasa, 211 D. Pusaka dan Upacara, 236 a. Upacara Pelantikan Bupati, 241 b. Upacara Khitanan, 246 c. Upacara Perkawinan, 249 d. Upacara Kematian, 249 e. Upacara Merayakan Lebaran, 251 E. Pendidikan, 253 F. Perkawinan dan Konkubinasi, 270 a. Cara Perkawinan, 279 b. Perselingkuhan dan Perceraian, 286 G. Kesenian dan Rekreasi, 289 H. Kebiasaan Makanan, 303 I. Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan, 307 Bab V Kepemimpinan Kaum Ménak, 333 A. Konsep Kepemimpinan, 333 B. Tokoh-tokoh Birokrat, 335 C. Tokoh-tokoh Ménak Intelektual, 353 Bab VI Kesimpulan, 371 Lampiran-lampiran, 375 xxviii
Silsilah Bupati-bupati Priangan, 376 Daftar Perlengkapan Upacara, 382 Glosarium, 387 Daftar Pustaka, 393 Tentang Penulis, 411 xxix
Bab I Pengantar A. Pokok Permasalahan P ada abad ke-19, Priangan terdiri atas beberapa kabupaten yang jumlah dan luasnya berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintahan di setiap kabupaten dijalankan oleh kelompok aristokrasi lokal di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, dengan diselingi selama enam tahun (antara tahun 1811-1816) oleh Pemerintah Inggris. Kelompok aristokrasi lokal, yang disebut kaum ménak ini, terdiri atas para bupati, bawahan bupati, dan sanak kerabat mereka. Se- bagian dari para bupati ada yang dianggap berasal dari keturunan raja-raja Sunda, artinya benar-benar bangsawan; ada juga yang dianggap bukan berasal dari keturunan raja-raja, melainkan dari kalangan rakyat biasa yang karena jasanya bisa menjadi bang- sawan. Secara etimologis bupati diartikan sama dengan raja. Rak- yat juga menganggap bahwa bupati adalah ratu mereka. Beberapa keluarga ménak terkemuka yang akan dijadikan 1
objek dalam penelitian ini adalah keluarga Wiratanudatar dari Cianjur, keluarga Wiranatakusumah dari Bandung, keluarga Ku- sumadinata dari Sumedang, dan keluarga Wiradadaha dari Su- kapura (Tasikmalaya).(1) Penelitian juga dilakukan terhadap Ke- luarga Penghulu Kepala Raden Haji Muhamad Musa dari Lim- bangan yang menjadi cikal-bakal beberapa bupati di Pria-ngan pada awal abad XX. Dalam perjalanan sejarah antara tahun 1800 dan 1942, kaum ménak Priangan menghadapi berbagai perubahan, baik yang me- nyangkut status, kekuasaan, maupun sumber penghasilan mere- ka. Perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan kebijakan politik Pemerintah Hindia Belanda selaku atasan mereka. Tujuan studi ini adalah untuk meneliti dinamika kehidupan kaum ménak Priangan sebagai kelompok elite politik yang me- nempati strata tertinggi di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai titik awal penelitian diambil tahun 1800, yaitu ketika peme- rintahan persekutuan dagang VOC berakhir dan peme-rintahan Negara Hindia Belanda dimulai. Masa ini merupakan awal perubahan dalam kehidupan kaum ménak yang cukup drastis. Tahun 1942 dijadikan batas akhir periode yang diteliti sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan awal masa keruntuhan golongan priyayi, baik secara politis maupun kultura1.(2) Priangan yang dijadikan wilayah penelitian dalam kurun waktu 1800-1942, sebenarnya mengalami beberapa kali peru- bahan administrasi wilayah. Misalnya, Kabupaten Cianjur yang pada abad ke19 termasuk Keresidenan Priangan, pada tahun 1925 dimasukkan ke dalam Keresidenan Bogor; Kabupaten Ciamis yang pada abad ke-19 termasuk wilayah Keresidenan Cirebon, pada tahun 1925 dimasukkan ke dalam Keresidenan Priangan.(3) Oleh karena kaum ménak yang dijadikan objek pene- litian ini tidak terganggu eksistensinya oleh perubahan adminis- 2
trasi wilayah, maka lokasi penelitian dianggap tetap, yaitu meliputi; Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Tasikmala- ya, Garut, dan Ciamis. Kaum ménak sebagai elite politik yang duduk dalam birokrasi tradisional menggunakan kedudukan politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan status mereka. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bagaimana struktur politik tradisional di ka- bupaten-kabupaten Priangan. Pada waktu itu kabupaten merupa- kan pusat birokrasi tradisional yang memiliki beberapa sifat patrimonial.(4) Bupati yang menduduki tempat di puncak bi- rokrasi adalah pejabat yang memiliki status dan otoritas tradi- sional tertinggi sekaligus memiliki hak istimewa terbanyak dan paling kaya di kabupatennya. Kedudukannya di mata rakyat dianggap sama dengan kedudukan raja, seorang panutan yang hams diperlakukan seperti dewa.(5) Pendapat semacam ini erat kaitannya dengan konsep kekuasaan dalam tradisi Sunda. Seperti akan dijelaskan dalam Bab HI. Menurut konsep kekuasaan Sunda, seorang bupati dianggap sebagai "raja", berarti is adalah pemilik segala yang ada di daerah kekuasaannya. Akan dijelas- kan dalam penelitian ini, dari mans sumber kekayaan para bupati dan kekayaan kaum ménak bawahan bupati. Dalam hal ini kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan ,dengan pengha- silan kaum ménak merupakan salah satu faktor yang perlu diper- hitungkan. Berdasarkan tradisi raja-raja Sunda, singgasana kerajaan diwa- riskan kepada putra mahkota.(6) Oleh karena secara tradisi kedu- dukan bupati dianggap seperti kedudukan raja, para bupati biasa- nya juga mewariskan jabatan kepada anak mereka. Akan tetapi, ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan asas-asas birokrasi yang bersifat legal-rasional, asas pewarisan jabatan ini dianggap tidak wajar. Sebagai akibatnya terjadilah benturan ke- pentingan. Bagaimana bupati dan kaum ménak pada umumnya 3
menghadapi benturan kepentingan ini? Bagaimana pula pihak kolonial mengantisipasinya? Untuk menjelaskan hal ini, perlu pengkajian secara genetis dengan melihat sumber-sumber yang berasal dari kedua belah pihak. Sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam suatu sistem sosial tertentu, maka menarik untuk diteliti, hubungan kaum ménak dengan golongan-golongan sosial lainnya. Pertama, hu- bungan mereka dengan elite kolonial, baik dalam kapasitas mere- ka sebagai elite politik yang duduk dalam birokrasi tradisional maupun sebagai pribadi. Kedua, hubungan kaum ménak dengan rakyat biasa. Status sosial yang tinggi menentukan pula gaya hidup tertentu yang harus dimiliki kaum ménak demi menjaga prestise (kewibawaan). Kedudukan mereka sebagai elite birokrasi bukan hanya membawa kekuasaan politik, melainkan juga mem- bawa pengaruh sosial. Dalam hal ini budaya kaum ménak bisa menjadi model tradisinya. Gaya hidup mereka dijadikan pola yang patut ditiru karena gaya hidup adalah simbol status.(8) Untuk bisa melaksanakan gaya hidup yang penuh kemewahan dan kemegahan diperlukan dukungan finansial yang cukup. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kekuasaan kaum ménak dikurangi terus-menerus oleh pemerintah kolonial, sumber peng- hasilan pun dikurangi dengan berbagai peraturan. Apakah gaya hidup seperti itu masih dapat dipertahankan? Dalam penelitian ini akan diura-ikan aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya hidup kaum ménak dan meliputi: pemakaian gelar dan nama, pakaian, tempat tinggal, etiket dan bahasa, pusaka, upacara yang dija- lankan selama hidup, pendidikan, perkawinan dan konkubinasi, ikatan kekerabatan, serta kesenian dan rekreasi. Dengan de- mikian, dapat dilihat perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek gaya hidup kaum ménak dan bagaimana mereka meng- antisipasi perubahan yang terjadi. Masalah kepemimpinan di kalangan kaum ménak merupa-kan 4
tema yang dibahas secara khusus. Untuk periode abad ke-19 penelitian difokuskan kepada kaum ménak birokrat. Untuk periode abad ke-20 yang akan dikaji selain kepemimpinan tokoh- tokoh ménak birokrat juga kepemimpinan tokoh-tokoh ménak yang ikut terlibat dalam pergerakan nasional, dunia pers, dan pendidikan. B. Tinjauan Atas Studi Terdahulu Ada beberapa kajian yang secara tidak langsung menyangkut konsep ménak. Beberapa aspek tentang kaum ménak dapat dite- mukan dalam Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie. Adikarya yang hingga saat ini dijadian acuan utama tentang hukum adat di Indonesia ditulis oleh Cornelius van Vollenhoven (1874-1933) yang di kalangan ahli hukum Indonesia dikenal sebagai Bapak Hukum Adat Hindia Belanda.(9) Permasalahan kaum ménak tidaklah dibahas secara khusus, melainkan inklusif dalam topik-topik umum yang menyangkut wilayah hukum adat (rechtskring) West-Java. Beberapa masalah penting yang dibahas dalam buku tersebut adalah stratifikasi sosial, sumber kekayaan kaum ménak, struktur birokrasi peme- rintah tradisional, adat-istiadat yang berkaitan dengan daur hidup manusia, kamus ringkas (daftar kata-kata), dan lain-lain. C. van Vollenhoven menjelaskan bahwa sebutan ménak yang pernah dipergunakan dalam tradisi Jawa, di daerah Sunda diper- gunakan untuk menyebut semua orang yang sangat dihormati, baik para bangsawan maupun para pejabat tinggi. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa ada golongan bangsawan rendah (kleinen adel) yang disebut santana yang antara lain digelari asép, ujang, dan agus. Golongan bangsawan dan santana ini adalah keturunan raja-raja terdahulu atau keturunan raja-raja 5
kemudian di wilayah Sunda.(10) Di samping itu, istilah ménak, santana, dan cacah dapat ditemukan juga dalam daftar kata yang dimuat dalam buku Adatrechtbundel VIII. Buku ini diterbitkan oleh De Commissie voor het Adatrecht (Panitia Hukum Adat), tempat Van Vollenhoven duduk sebagai sekretaris, sedangkan Snouck Hurgronje duduk sebagai ketua.(11) Dalam daftar kata itu disebutkan bahwa ménak dapat diartikan sebagai: a. golongan masyarakat tertinggi; b. go-longan bang- sawan tinggi yang berhak atas titel radén; c. golo-ngan yang tertinggi pangkatnya; d. golongan penguasa. Golongan santana adalah golongan bangsawan kecil yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golo-ngan yang lebih rendah. Gelar golongan ini dapat dibedakan antara asép, mas, dan ujang.(12) Golongan santana berada di anta-ra golongan ménak dan golongan cacah (cacah kuricakan) atau somah (rakyat kecil).(13) Pendapat yang dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Pa- nitia Hukum Adat tersebut sebenarnya masih memerlukan penje-lasan karena ada hal-hal yang tidak berlaku umum untuk lainnya. seluruh wilayah Priangan dan daerah Sunda Ketidakjelasan ter-sebut dapat dipahami, mengingat van Vollenhoven tidak melaku-kan penelitian sendiri di lapangan. Ia bekerja di belakang mejanya di Leiden, dan hanya dua kali saja ke Hindia Belanda yaitu pada tahun 1907 dan tahun 1932.(14) Selain itu, Panitia Hukum Adat ba-nyak menggunakan sumber- sumber yang ditulis oleh orang Be-landa dan sedikit sekali menggunakan sumber yang ditulis oleh tokohtokoh pribumi.(15) Pada umumnya kaum ménak di Priangan, terutama para bu- pati, memiliki silsilah yang terkait dengan Raja Sunda (lihat Bab 6
III.A). Akan tetapi, sulit dibuktikan secara historis bahwa semua bupati itu benar-benar keturunan Raja Sunda. Memang ada di antaranya yang mungkin benar keturunan Raja Sunda. Jadi, lebih tepat bila dikatakan bahwa kaum ménak adalah keturunan para Bupati Sunda yang muncul setelah Kerajaan Sunda berakhir. Para bupati ini bukanlah raja meskipun dalam konsep pribumi kedu-dukannya seperti raja. Para bupati pada awalnya diangkat oleh Raja Mataram dan setelah masa VOC serta Hindia Belanda diang-kat oleh Gubernur Jenderal. Terlepas dari asal-usul para bupati itu, pada akhirnya keturunan mereka semua digolongkan sebagai ménak. Hal ini sesuai dengan pendapat Coulborn (1956) yang menyatakan bahwa orang yang memiliki fungsi politis dalam masyarakat feodal, pada awal perebutan kekuasaan tidak perlu berasal dari kalangan bangsawan. Pada akhirnya orang seperti ini akan menjadi bangsawan ketika sudah berkuasa.(16) Menurut Zoetmoelder, kata ménak berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya "bangsawan".(17) Selanjutnya dapat dijelas-kan bahwa sejak akhir abad ke-19, mulai nampak fenomena baru dalam lingkungan pemerintahan tradisional, yaitu adanya pejabat pribumi yang bukan keturunan bangsawan. Dengan modal pen-didkan Barat ataupun kelebihan kemampuan, mereka bisa men-jadi pejabat pangreh praja sehingga mereka pun tergolong ménak. Di antara mereka ada yang mendapat gelar kebangsawanan, ada pula yang tidak. Yang jelas, gelar ini ikut diwariskan kepada keturunannya. Oleh karena itu, bisa dibedakan antara ménak lama yang masih memiliki hubungan darah dengan bupati-bupati di-nasti lama (yaitu keluarga yang sudah ada pada waktu pemben-tukan kabupaten-kabupaten, pasca-masa kerajaan), dan ménak baru, yaitu orang yang bukan keturunan bupati-bupati dinasti lama, tetapi menjadi ménak karena jabatan. Jadi, klasifikasi van Vollenhoven yang menyamakan kedua golongan tadi sebagai ménak harus diperjelas untuk membedakan terse-but. Kedua golongan ménak dapat kedua golongan 7
diklasifikasikan lagi jadi mé-nak gedé, atau ménak luhur (ménak tinggi), ménak sedeng (ménak sedang), dan ménak handap atau ménak leutik (ménak rendah atau ménak kecil). Sebenarnya belum diketemukan sumber yang seca-ra jelas menyebutkan dasar klasifikasi ini. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa seseorang tergolong ménak luhur, bila tempat tinggalnya memiliki pendopo.(18) Jadi, diperkirakan yang tergo-long ménak luhur adalah dari wedana ke atas, karena sejauh pene-litian ini, hanya mereka yang pada umumnya memiliki rumah tempat tinggal berpendopo. Dari asisten-wedana ke bawah tergolong ménak leutik. Sumber lain memberikan klasifikasi yang bersifat relatif yang didasarkan atas kedudukan si penilai. Misal-nya; di mata seorang lurah, wedana dianggap ménak tinggi, se-dangkan di mata seorang camat (asisten-wedana), wedana diangap ménak sedang. Bupati, di mata semua orang dianggap ménak pangluhurna (ménak paling tinggi).(19) Jadi, klasifikasi kaum ménak itu ada meskipun dasarnya kurang jelas. Selanjut-nya, pendapat van Vollenhoven dan Commissie your het Adat-recht yang menyatakan bahwa golongan santana merupakan go-longan bangsawan rendahan yang dapat dikenali dari gelarnya yaitu antara lain asép, mas (untuk wanita: nyimas), agus, ujang, harus pula diperjelas karena dalam kenyataannya hal itu tidak berlaku umum. Di Kabupaten Su medang hingga sebelum abad ke-19, sebutan nyimas juga dipergunakan oleh wanita ménak tinggi.(20) Kajian khusus tentang sistem kekerabatan di Priangan pertama kali dilakukan oleh Samiati Alisjahbana. Karyanya yang berjudul A Preliminary Study of Class Structure Among the Sundanese in the Priangan, merupakan kajian pendahuluan di bidang antro-pologi. Dalam bab pertama diuraikan tentang konsep ménak dengan rujukan karya van Vollenhoven yang telah disebut per-tama. Alisjahbana mengelompokkan ménak dan santana sebagai satu kelas dan kelompok jalma leutik (cacah) sebagai satu kelas di bawahnya. Se- lanjutnya disebutkan bahwa kedudukan dalam struktur pemerintahan merupakan kriteria utama apakah sese-orang itu tergolong ménak- 8
santana atau bukan. Pada bab berikut-nya dikemukakan simbol- simbol kaum ménak yang meliputi soal gelar, pusaka, tempat tinggal, etiket, bahasa, dan upacara-upacara yang menyangkut daur kehidupan. Dalam bab ini juga dikemu-kakan masalah penghasilan mereka. Dalam uraian tentang pema-kaian gelar, Alisjahbana tidak membedakan gelar dengan sebutan kebangsawanan. Misalnya, is menyebutkan bahwa anak laki-laki seorang raden disebut aom, sedangkan anak perempuan disebut juag. Padahal aom dan juag adalah sebutan bagi putra dan putri bupati atau mantan bupati.(21) Di sini tampak jelas bahwa karya Samiati Alisjahbana ini benar-benar hasil studi pendahuluan yang mengandalkan sumber asing dan sumber lokal dalam jumlah ter-batas. Jadi, masih perlu diperdalam terutama dengan mengguna-kan sumber-sumber lokal. Sumbangan buku ini terutama dalam mengkonseptualisasikan aspek-aspek kehidupan kaum ménak di-lihat dari sisi antropologi. Sebuah karya berjudul Social Status and Power in Java (1959) yang ditulis oleh Leslie H. Palmier meskipun tidak me-nyangkut sejarah Priangan, sangat berguna sebagai pembanding. Karya ini merupakan kajian antropologi sosial tentang kaum bangsawan Jawa, khususnya tentang status sosial dan kekuasaan mereka. Walaupun karya ini bukan kajian sejarah, kerangka konseptual yang dikemukakannya dapat dijadikan acuan.(22) Dalam karya ini, Palmier menempatkan sejarah perubahan status para bupati Jawa (Tengah dan Timur) dalam satu bab yang amat ringkas. Bahan yang dipergunakan untuk bab tersebut hanya dari karya Schrieke dan Furnivall serta sedikit dari Burger. Karena terbatasnya sumber yang dipergunakan, dari sisi historis hampir tidak ada tambahan informasi dalam bab ini lebih dari yang ditulis oleh Schrieke. Palmier memang bukan sejarawan. Suatu kritik dapat diajukan dalam hal konsep nobility yang diuraikannya pada bab 6. Palmier menyebut priyayi Jawa sebagai feudal nobility (bang- sawan feodal), tanpa melihat apakah kebangsawanannya diper-oleh karena hubungan darah atau bukan. Konsep nobility sebe-narnya 9
berkaitan dengan kebangsawanan berdasarkan kelahiran. Oleh karena yang disebut ménak itu tidak bisa dibuktikan secara historis, apakah benar-benar bangsawan atau bukan, konsep yang lebih tepat dipakai untuk menyebut ménak adalah aristocracy bukan nobility(23) Kaum ménak, seperti priyayi Jawa, juga memi-liki sifat-sifat feodal.(24) Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa dalam disertasi ini kadang-kadang dipergunakan istilah priyayi ataupun penjayi yang juga dikenal dalam karya-karya sastra seja-rah Sunda pada pergantian abad ke-19 dart abad ke-20. Pada mulanya istilah priyayi dipergunakan untuk me- nyebut tukang mengantar surat di kabupaten kemudian dipergunakan untuk menyebut ménak lama, seperti dapat dibaca dalam Piwoelang Ba-rata Soenoe.(25) Kemudian pada awal ke-20, istilah priyayi dipergunakan untuk menyebut pegawai pemerintah pada umum-nya (anztenar), ia memiliki gelar kebangsawanan atau tidak.(26) tanpa memperhatikan apakah Dalam menguraikan pemakaian gelar di kalangan bangsawan Jawa, Palmier tidak cukup terinci dan hanya mengandalkan sumber yang ditulis oleh L.W.C. van den Berg yang berjudul De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera (1887), tanpa membandingkan dengan sumber pribumi, padahal van den Berg tidak dapat membedakan jenjang jabatan, gelar, dan sebutan.(27) Selanjutnya masalah sopan- santun dan pemakaian bahasa yang disinggung sepintas, padahal soal ini amat penting dalam kehi-dupan priyayi Jawa. Soal etiket ini menyangkut gaya hidup yang menjadi pembeda status sosial priyayi dan stutus sosial golongan rakyat biasa. Soal simbol pun (termasuk simbol status dan kekua-saan) yang amat mewarnai kehidupan priyayi hampir tidak di-singgung sama sekali. Karya selanjutnya adalah buah pikiran Heather Sutherland yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (terj.) yang judul aslinya adalah The Making of a Bureaucratic Elite (1979). Karya ini mengungkapkan sisi-sisi kehidupan elite birokrasi di 10
Jawa. Dalam buku ini disinggung pula tokoh-tokoh ménak Pria- ngan yang menonjol. Sebagai suatu karya peneliti asing yang ti- dak memahami sepenuhnya sosio-kultur pribumi, seperti diakui sendiri oleh penulisnya, tidak bisa diharapkan bahwa karya seja- rah ini dapat menampilkan sudut pandang "dari dalam" karena untuk penulisannya Sutherland lebih banyak mengandalkan sum- ber-sumber kolonial. Untuk mengimbangi dan melengkapi pan- dangannya bisa dipergunakan sumber-sumber lokal yang dari segi teknis lebih mungkin dikuasai oleh sejarawan pribumi. Karya berikutnya yang mengupas kehidupan kaum priyayi Jawa adalah Perkembangan Peradaban Priyayi yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo et al., pada tahun 1987. Karya ini meng- ungkapkan kehidupan priyayi Jawa. Meskipun diakui oleh para penulisnya bahwa karya ini ditulis dengan gaya agak populer, kerangka pemikiran tentang gaya hidup priyayi (28) dan peradaban priyayi pada umumnya dapat dipakai sebagai acuan dalam pe- nulisan kehidupan kaum ménak karena begitu banyak persamaan aspek-aspek kehidupan priyayi Jawa dan ménak Sunda. Per- bedaan yang jelas antara priyayi Jawa dan ménak Sunda, dapat ditemukan antara lain dalam soal pemakaian gelar. Dalam tradisi Jawa, gelar kepriyayian mengambil pola gelar kebangsawanan kerajaan. Bangsawan tinggi, yaitu keturunan raja hingga derajat keempat, memiliki gelar radén mas, sedangkan bangsawan yang lebih rendah hanya memakai gelar radén. Dalam tradisi Sunda, ménak luhur dan ménak handap memakai gelar yang sama yaitu radén. Karya ini dapat dikatakan menutupi kekurangan-kekura- ngan Palmier dan Sutherland, terutama dalam soal pemakaian sumber-sumber pribumi, baik berupa karya sejarah dan karya sastra, maupun karya sastra-sejarah. Karya berikutnya yang banyak menampilkan data biografis kaum ménak, yaitu Priangan; de Preanger Regentschappen on- der het Nederlandsch-Bestuur tot 1811 yang ditulis oleh Frede- 11
rick de Haan (1910-1912) dalam empat jilid dengan ketebalan sekitar 4.000 halaman. Sebagai arsiparis, de Haan berhasil meng- kompilasikan arsiparsip Priangan. Yang penting dari karya ini adalah data biografis tokoh-tokoh ménak Priangan hingga tahun 1811 yang kuantitasnya relatif sedikit bila dibandingkan dengan data biografis tokoh-tokoh Pemerintah Hindia Belanda. Meski- pun demikian, data ini amat penting sebagai rujukan untuk meng- konfirmasikan data yang dimuat dalam berbagai historiografi tradisional Priangan tentang karya yang disebut terakhir ini pada umumnya tidak membedakan kebenaran historis dan kebenaran mitis.(29) Sumber tentang ménak yang ditulis oleh bupati sendiri hanya ada beberapa buah. Yang pertama dapat disebut adalah Herinne- ringen van P.A.A. Djajadiningrat (1937) yang juga dibuat terje- mahannya dalam bahasa Indonesia. Otobiografi ini menceritakan kehidupan Bupati Serang P.A.A. Djajadiningrat, sejak masa kecilnya hingga menjabat bupati. Ia juga dapat dikatakan seorang pengamat yang cermat tentang berbagai aspek kehidupan yang berlangsung di sekitarnya, baik yang menyangkut aspek sosial, politik, maupun budaya. Sebagai menantu Bupati Ciamis, P.A.A. Djajadiningrat juga menceritakan sedikit tentang kehidupan mertuanya. Karya yang tergolong sumber primer ini jauh lebih kaya dalam soal data, dibandingkan dengan otobiografi yang juga ditulis seorang bupati lain, yaitu Babad Radén Adipati Aria Martanagara. Karya yang disebut terakhir ini masih tergolong historiografi tradisional bila dilihat dari cara penulisannya. Tulisan bupati ini terlampau singkat untuk bisa menjelaskan riwayatnya secara rinci, padahal ia tergolong sastrawan. Ada kar- ya lain yang juga ditulis oleh seorang bupati, yaitu Regenten Positie. Buku yang ditulis oleh R.A.A.A. Soeria Nata Atmadja (1940) ini, merupakan catatan panjang berkenaan dengan kedu- dukan bupati, berdasarkan sumber-sumber tertulis (termasuk 12
peraturan-peraturan yang diberlakukan di Hindia Belanda) dan juga berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai bupati. Yang penting dalam karya ini adalah penjelasan bagaimana pasang- surut kedudukan para bupati Priangan dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kedudukan tersebut. Perdebatan panjang tentang asas pewarisan jabatan diuraikan secara ter- perinci. Meskipun ia berusaha obyektif, ia tidak bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari usaha membela kepentingan dirinya selaku ménak. Kehidupan kaum ménak, juga dapat dikenali secara implisit dalam roman-roman sejarah Sunda sebelum perang, yaitu Pangéran Kornél dan Mantri Jero yang keduanya ditulis oleh Radén Memed Sastrahadiprawira pada tahun 1928 dan tahun 1930. Dari gelarnya dapat diketahui bahwa pengarang roman sejarah ini tergolong kaum ménak. Lulusan HIS dan kemudian OSVIA ini mula-mula bekerja sebagai mantri polisi, kemudian menjadi camat di Bojongloa, Bandung, dan terakhir bekerja di Balai Pustaka. Meskipun bukan karya sejarah, kedua buku di atas secara implisit mengungkapkan nilai-nilai, adat-kebiasaan, dan gaya hidup kaum ménak pada abad ke-19. Dalam karangan- karangannya yang sudah tiga kali dicetak ulang tersebut, Memed tampak memahami kehidupan kaum ménak. Hal ini tidak meng- herankan mengingat latar belakang kehidupan pribadinya sebagai ménak yang pernah menjadi anggota korps pangreh praja. Meskipun kehidupan kaum ménak, khususnya di kabupaten, bukan kehidupan istana, beberapa segi kehidupan kaum ménak, jelasjelas meniru kehidupan istana raja-raja Yogyakarta dan Sura- karta. Disertasi Darsiti Soeratman, yang berjudul Kehidupan Du- nia Kraton Surakarta (1830-1939) dapat dipakai sebagai pen- damping. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hing-ga saat ini belum ada penulis yang secara khusus membahas perihal kaum ménak Priangan dengan permasalahan-permasalahannya 13
seperti yang telah dikemukakan pada Bab I.A. Oleh karena itu, penulisan disertasi ini kiranya dapat memperkaya atau meleng- kapi kekurangan-kekurangan yang ada. Lebih jauh lagi, tulisan ini diharapkan dapat membuka perspektif-perspektif baru dalam usaha lebih memahami karakteristik elite politik Indonesia, khu- susnya elite Sunda dewasa ini dan pada masa yang akan datang. C. Metode Penelitian dan Kerangka Pemikiran Teoretis Prosedur penelitian dilaksanakan sesuai dengan metode seja-rah dengan dituntun oleh suatu kerangka pemikiran teoritis. Bantuan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan il- mu politik diperlukan karena kajian historis yang bersifat diakro- nis saja dianggap tidak cukup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh perlu dilengkapi dengan analisis secara sinkronis. Dengan cara ini pula eksplanasi historis yang dihasilkan diharapkan cukup memadai.(30) Pendekatan antropologis dapat mempertajam analisis yang menyangkut status sosial dan gaya hidup serta aspek-aspek yang terkait dengan kedua unsur kultural tersebut, termasuk meneliti latar belakang budaya yang melahirkan suatu perilaku politik.(31) Pendekatan sosiologi politik terutama diperlakukan untuk menje- laskan hubungan antara status dan kekuasaan, masalah otoritas, hubungan-hubungan sosial, dan juga masalah birokrasi. Pende- katan Ilmu Politik dapat dipakai untuk menjelaskan cara kaum ménak memperoleh kekuasaan. Masalah kepemimpinan kaum ménak dijelaskan dalam konteks sosial-politik. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa untuk memahami ke- hidupan kaum ménak sebagai elite birokrasi dapat dipakai konsep tipe ideal yang dikemukakan oleh Max Weber. Pemerintahan di- jalankan oleh kaum ménak melalui suatu birokrasi yang bersifat mendekati birokrasi patrimonial dalam konsep Weber. Ketika Pe- 14
merintah Hindia Belanda pada abad ke-19 memperkenalkan sis- tern birokrasi baru yang lebih menekankan rasionalitas, efisiensi, dan produktivitas, kaum ménak, sebagaimana kaum priyayi di Ja- wa, harus melakukan akomodasi dengan mendudukkan diri mere- ka sebagai bagian dari birokrasi kolonial. Meskipun Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 semakin gencar memaksa- kan asas-asas birokrasi modern yang bersifat rasional, dalam pelaksanaannya sebagian asas birokrasi patrimonial tidak bisa dihapuskan karena berbagai pertimbangan pragmatis. Menurut Weber, situasi ini dapat dipandang sebagai proses transisi gradual antara dua kutub tipe ideal yang bersifat ekstrem yang tidak akan pernah ada dalam kenyataan.(32) Kondisi birokrasi pribumi hingga tahun 1942 boleh dikatakan sebagai birokrasi yang didasarkan atas sistem otoritas administratif-regulatoris.(33) D. Sumber Penulisan Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini, meli- puti sumber-sumber tertulis yang tergolong primer dan sekunder. Dilihat dari segi bahasa yang dipergunakan, sumber-sumber itu dapat dikategorikan sebagai sumber asing terutama sumber ber- bahasa Belanda dan sumber lokal. Sumber-sumber asing yang bersifat primer adalah arsip-arsip kolonial yang tercakup dalam Arsip Departemen Dalam Negeri antara lain, surat keputusan pemerintah berupa OIB (Oost-Indis- che Besluiten) dan circulaire atau surat edaran; verbaal, yaitu proses keputusan mengenai suatu masalah yang dilengkapi de- ngan suratsurat pertimbangan dari berbagai pejabat yaitu residen/ gubernur, adviseur, dan Raad van Indie. Sumber lainnya adalah missive, yaitu surat dinas dari asisten residen, residen, atau peja- bat lain kepada Gubernur Jenderal; memorie van overgave, yaitu catatan yang dibuat oleh seorang residen pada waktu melakukan serah terima jabatan; rapport, yaitu laporan yang ditulis oleh 15
pejabat Belanda (misalnya; Direktur Departemen Dalam Negeri) kepada Gubernur Jenderal. Sumber-sumber resmi semacam ini dalam batas-batas tertentu dapat dipertanggungjawabkan kredi- bilitasnya, sejauh yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Sumber-sumber ini terdapat di Algemene Rijks- archief (ARA), Den Haag dan juga koleksi arsip perseorangan seperti Hazeu dan Kern yang terdapat di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) Leiden, dan Arsip Nasio- nal Republik Indonesia di Jakarta. Di samping itu, dipergunakan juga sumber-sumber tercetak berupa majalah-majalah berbahasa Belanda seperti TNI, TBG, dan Djawa yang antara lath memuat ber-bagai uraian, pendapat para penulis Belanda atau penulis pri- bumi, mengenai masalah-masalahyang ada kaitannya dengan kehidupan kaum ménak. Sumber-sumber ini terdapat di KITLV Leiden, Perpustakaan Rijksuniversiteit di Leiden, dan Perpustaka- an Nasional di Jakarta. Sumber-sumber lokal yang bersifat primer antara lain otobio- grafi dan surat pribadi yang jumlahnya sangat terbatas. Keterba- tasan ini dapat dipahami karena pada masa itu kaum elite belum terbiasa menuliskan kehidupannya sendiri, apalagi dalam bentuk karangan modern. Yang umum berlaku di Priangan pada abad ke- 19 adalah bahwa kaum ménak, khususnya para bupati meminta orang lain menuliskan "sejarah" kabupatennya, dengan tokoh utama para bupati serta keluarganya sendiri. Sumber semacam ini amat berharga, karena dapat menampilkan informasi dilihat dari kacamata kaum ménak sendiri sehingga dapat mengimbangi in- formasi yang datang dari luar, sekaligus juga untuk mengkon- firmasikan ataupun membandingkan suatu data. Sumber lokal berbahasa Sunda yang juga amat penting adalah karya-karya sastra sejarah (historiografi tradisional) dan karya- karya sastra yang ditulis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, baik yang belum maupun yang sudah dicetak. Karya-karya yang 16
disebut wawacan, habad, carita, sajarah, dan lain-lain amat kaya dengan data yang secara implisit terkandung di dalamnya, khu- susnya mengenai aspek sosio-kultural yang berlaku pada masa itu. Beberapa karya tersebut ada yang sudah dikaji secara filologis sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan. Sumber berupa majalah berbahasa Sunda antara lain majalah Poesaka Soenda yang terdapat di Perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, majalah Parahyangan yang terdapat di Perpustakaan Nasional Jakarta, dan Mangle yang ada di Perpustakaan Sunda- nologi Bandung. Sumber sekunder yang cukup penting adalah surat kabar, baik yang masih dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk mikro- film yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Surat kabar yang dipergunakan sebagai sumber ada yang berbahasa Sunda, yaitu Padjadjaran, Sipatahoenan, Soenda Berita, Soera- pati, dan Kudjang; ada yang berbahasa Melayu, yaitu Medan Prijaji, dan ada juga yang berbahasa Belanda, yaitu Bataviasche Courant, Preanger Bode, dan Java Post. Di samping sumber-sumber tertulis, dipergunakan juga sumber visual berupa benda yaitu peninggalan-peninggalan kaum ménak, baik yang berupa bangunan tempat tinggal, foto-foto, maupun benda-benda lain yang ada kaitannya dengan kehidupan mereka yang bernilai historis. Sumber-sumber ini tersebar di kalangan keluarga para bupati dan keluarga ménak lainnya di Priangan. Sumber lainnya adalah folklore yaitu tradisi lisan yang diwa- riskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Folklore yang dipergunakan antara lain berupa mitos, pepatah, dan peri- bahasa. Sumber-sumber di atas selain diperoleh dari tempat- tempat yang telah disebutkan, ada juga yang diperoleh dari tempat lain yaitu: koleksi penulis sendiri, koleksi Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dan koleksi Prof. Dr. Edi S. Ekadjati. Data juga 17
dikumpulkan dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di ling- kungan Universitas Padjadjaran, yaitu Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Sastra, dan Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran. Di samping itu, sumber-sumber juga diambil dari perpustakaan-perpustakaan lain seperti perpustakaan Sundanologi, perpustakaan Doddy Tisnaamidjaja, dan Perpusta- kaan Museum Konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung, Perpustakaan Museum Geusan Ulun di Sumedang, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk melengkapi data yang ada, dilakukan juga wawancara dengan keturunan-keturunan kaum ménak, terutama yang masih mengalami zaman Hindia Belanda. Dalam hal terakhir ini, tidak terlepas kemungkinan adanya tidakakuratan data, mengingat orang-orang yang diwawancarai sudah lanjut usia sehingga diperlukan konfirmasi dengan sumber-sumber lain. E. Susunan Bab Penulisan disertasi mengenai kehidupan kaum ménak Priangan ini disusun sesuai dengan urutan permasalahan seperti yang telah dikemukakan pada Bab Pengantar. Setiap permasalahan diurai- kan secara kronologis sejauh data yang dikumpulkan memung- kinkan. Pada Bab II dibahas aspek geografis dan ekologi yang relevan dengan studi ini, sebagai setting historis. Sejarah pemben- tukan, penghapusan, pemecahan, dan penggabungan kabupaten perlu dijelaskan karena kabupaten merupakan pusat kekuasaan kaum ménak tempat jatuh-bangunnya elite politik pribumi di bawah kendali Pemerintah Hindia Belanda. Struktur politik tradisional diuraikan secara kronologis, untuk melihat perubahan- perubahan kedudukan kaum ménak dalam tatanan birokrasi tradisional sepanjang satu setengah abad, sekaligus untuk melihat ikatan-ikatan yang ada di antara atasan dan bawahan dalam sistem 18
tradisional tersebut. Selanjutnya kehidupan kaum ménak sebagai elite birokrasi tradisional dikemukakan dalam Bab III. Bagian ini diawali dengan sejarah keluarga-keluarga ménak yang dijadikan fokus penelitian dan ikatan kekerabatan yang ada di antara mereka. Kemudian konsep kekuasaan dalam tradisi Sunda dianalisis untuk melihat bagaimana kaum ménak menyikapi kedudukannya seba- gai elite birokrat yang menghadapi guncangan akibat kebijakan- kebijakan pemerintah kolonial. Latar belakang his-toris tentang konsep kekuasaan ini dikemukakan untuk melihat perubahan yang telah terjadi dalam kurun waktu empat abad. Tipe ideal ménak dijelaskan untuk melihat seperti apa karakter ménak yang dicita-citakan dalam tradisi, yang tentu saja tidak akan sepe- nuhnya terbukti dalam kenyataan. Selanjutnya pasang-surut sta- tus sosial kaum ménak mulai dari status sebagai kepala rakyat hingga menjadi pegawai negeri diuraikan secara kronologis, di- lanjutkan dengan uraian tentang kekayaan kaum ménak yang memiliki hubungan fungsional dengan status sosial. Bagian be- rikutnya adalah perdebatan tentang pewarisan jabatan yang meru- pakan aspek penting dalam kehidupan kaum ménak karena hal tersebut menentukan kesinambungan kekuasaan keluarga mere- ka. Bab III diakhiri dengan menyoroti hubungan kaum ménak dengan orang Belanda dan hubungan kaum ménak dengan somah. Kedua jenis hubungan ini penting karena kedudukan kaum ménak ditentukan oleh pemerintah kolonial dan kehidupan kaum ménak juga didukung oleh rakyat. Bab selanjutnya berisi uraian tentang gaya hidup kaum ménak. Sepanjang data bisa ditemukan, uraian diusahakan bersifat krono-logis meskipun amat sulit. Unsur-unsur gaya hidup yang merupa-kan refleksi kehidupan kaum ménak yang penuh simbol, diurai-kan satu demi satu, untuk lebih memudahkan pengkajian. Con-toh-contoh kasus idealnya diambil dari setiap kabupaten, tetapi kenyataannya 19
tidak semua kabupaten memiliki data yang leng-kap. Dalam hal seperti ini, penulis beranggapan bahwa karena Priangan merupakan suatu wilayah yang lingkup sosio-kultural-nya hampir homogen, maka contoh kasus dari satu kabupaten dalam batas-batas tertentu dapat dianggap representatif. Bab V berisi uraian tentang kepemimpinan kaum ménak de-ngan memfokuskan penelitian pada tokoh-tokoh ménak yang di-anggap representatif, baik yang hidup pada abad ke-19 mau-pun yang hidup pada abad ke-20, selain diambil dari kalangan birokrat juga diambil dari kalangan ménak yang terlibat dalam pergerakan dan pers, serta di luar pergerakan. Bab terakhir berupa kesimpul-an yang merupakan refleksi atas jawaban permasalahan yang dikemukakan pada bagian awal disertasi ini. Catatan kaki: 1 Heather Sutherland, "The Priyayi", Indonesia, 1975, hlm. 63; cf. Frederick de Haan, Priangan, De Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811, I, Batavia: BGKW, 1910, hlm. 132-175; cf. ENI, Derde Deel, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, hlm. 355-358. 2 Menurut Sartono Kartodirdjo et al., keruntuhan kaum priyayi pada tahun 1942 terjadi karena dua faktor, yaitu: a. Kemerosotan kehidupan ekonomi akibat perang. Penghasilan kaum priyayi sebagai pegawai negeri tidak dapat mengimbangi inflasi yang terus meningkat, sehingga status sosial yang tinggi dengan segala keme- gahan feodalnya yang memerlukan dana besar, tidak dapat dipertahan- kan lagi. b. Kedudukan dalam birokrasi yang menjadi sumber kekuasaan kaum priyayi diisi oleh golongan sosial baru yang bukan ningrat. Golongan ini mencoba meniru kehidupan priyayi, tetapi tidak mampu menghayatinya, lagi pula penghasilan mereka tidak memadai untuk mendukung gaya hidup priyayi yang penuh adat dan upacara (lihat: Sartono Kartodirdjo 20
et al., Perke-bangan Peradaban Priyayi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm. 24-25). 3 Staatsblad 1925, no. 387 dan no. 392, ANRI. 4 Yang dimaksud dengan sistem patrimonial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa dengan dukungan pembantu administrasi pribadi. Dalam menjalankan kekuasaannya (termasuk memperluas daerah kekuasaan) dipergunakan kekuatan militer yang mungkin terdiri atas para budak (slaves), jajahan (coloni), ataupun para pengikut (retainers). Bila daerah kekuasaan cukup luas, dilakukan desentralisasi. Para pejabat di daerah diawasi oleh pejabat yang lebih tinggi di pusat. Para pejabat diseleksi berdasarkan kemauan pribadi penguasa sehingga kedudukan si pejabat sangat bergantung kepada penguasa. Mereka bekerja untuk pribadi pengua- sa dengan loyalitas tanpa batas. Sebagai imbalannya, penguasa memberikan benefice (keuntungan) yang bisa berupa: upah dalam bentuk barang atau uang, hak menggunakan tanah, bagian hasil tanah, ataupun bagian dari pungutan pajak. Sistem pemberian imbalan dalam bentuk benefice semacam ini disebut juga sistem prebendal. Ada juga imbalan yang diberikan dalam bentuk fief; dalam hal ini, sistem pernerintahan tidak lagi bersifat patrimonial, tetapi menjadi bersifat feodal (lihat catatan bawah no. 24) (Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons), New York: The Free Press, 1964, him. 343-351; cf. Reinhard Bendix, Max Weber; An Intellectual Portrait, New York: A Doubleday Anchor Books, 1962, him. 334-347; cf. Sartono Kartodirdjo, "Bureaucracy and Aristocracy; The Indonesian Experience in the XIXth Century", Paper in Orientalist Congress, Paris, June, 26-29, 1978, Modern Indonesia: Tradition and Transformation, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988, him.128-149). 5 Mengenai hal ini lihat uraian Bab III.B., tentang konsep kekuasaan dalam tradisi Sunda. 6 Raja-raja Sunda sejak masa Kerajaan Galuh dan Sunda, pada umunmya mewariskan jabatan kepada putra, saudara, atau menantunya. Tentu saja ada kekecualian dalam kondisi-kondisi tertentu (Ateng Syafrudin et al., Sejarah Pcmerintahan di Jawa Barat, Bandung: Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat, 1993, him. 47-48, 87-88; cf. Sartono Kartodirdjo et al., Sejarah Nasional Indonesia, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, him. 206-223). 7 Beberapa kasus di Priangan dapat menjadi indikasi tentang terjadinya ben- turan kepentingan ini. Misalnya, ketika jabatan Bupati Bandung pada tahun 1893 kosong, yang diangkat untuk mengisi jabatan tersebut adalah bupati keturunan Sumedang. Anak kandung Bupati Bandung yang meninggal itu memang terlalu muda untuk menggantikan ayahnya, tetapi masih ada kerabat dekatnya yang sudah cukup umur yang merasa berhak atas jabatan tersehut. Pemerintah Hindia Belanda menganggap kerabat Bupati Bandung itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bupati. Terjadilah benturan 21
kepentingan yang menimbulkan konflik (Baca lebih lanjut: Nina Herlina, Bupati R.A.A. Martanagara, Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi (1893- 1918), tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1990). 8 Kartodirdjo et al. (1987), op. cit., him. 54. 9 Selama 30 tahun C. van Vollenhoven berjuang agar hukum adat diakui dan ditegakkan keberadaannya oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan cara melakukan penelitian ilmiah. Hasil karya guru besar Hukum Konstitusi dan Administrasi Daerah-daerah Seberang Lautan Belanda dan Hukum Adat Hindia Belanda di Leiden ini sangat berguna bukan hanya untuk lima Hukum saja, melainkan juga bagi penelitian kebudayaan di Nusantara pada umumnya. Bebe-rapa karyanya antara lain: Miskenningen van het Adatrecht (1909), Het Adatwetboekje voor heel Indie (1910), Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie (1918-1933), De Indonesier en Zijn Grond (1919), dan Ontdekking van het Adatrecht (1928). Ia juga mengumpulkan karangan para etnolog Belanda yang meneliti suku-suku di Nusantara yang penting untuk hukum adat, dengan dibantu oleh murid-muridnya. Buku ini diberi judul Pandecten van het Adat recht (1909). Buku terpenting yaitu Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie terdiri dari tiga jilid yang merupakan hasil pene- litian dan penulisan yang dikerjakan secara bertahap antara tahun 1904 hingga tahun 1932. Jilid pertama terbit tahun 1918, jilid berikutnya terbit tahun 1931, dan jilid terakhir terbit tahun 1933. [Selanjutnya baca: C. van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat (terj.), Jakarta: Djambatan, 1928/ 1987]. 10 C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, eerste deel, Leiden: E.J. Brill, 1918, blin.706. 11 Panitia Hukum Adat didirikan oleh K1TLV di Den Haag pada tahun 1909. Hasil kerja panitia ini diterbitkan sejak 1910 hingga 1938 dan semuanya berjumlah 40 jilid. Sementara itu di Batavia didirikan sebuah Panitia Pembantu Hukum Adat oleh BGKW dengan ketuanya F.A. Liefrinck, se- orang pejabat pemerintah yang banyak melakukan penelitian tentang adat- istiadat masyarakat di Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Aceh. Kedua panitia bertugas mengumpulkan bahan tentang hukum adat di Nusantara yang terdapat dalam arsip-arsip pejabat Pemerintah Hindia Belanda dan dalam putusan-putusan pengadilan setempat serta peraturan-peraturan adat [Van Vollenhoven (1928/ 1987), op. cit., him. 133-137]. 12 De Commissie voor het Adatrecht, Adatrechtbundel VIII, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914, him. 143. 13 Pengertian tentang cacah, baca lebih lanjut: ibid., him. 213. 14 Van Vollenhoven (1928/1987), op. cit., him. VIII. 15 Sebagai contoh: Kamus (daftar kata-kata) Sunda-Belanda yang dimuat dalam Adarechtbundel VIII, ditulis oleh R.A. Kern. Lulusan Lembaga Indologi Delft ini memulai kariernya sebagai aspiran-kontrolir di Bogor, 22
kemudian menjadi Asisten Residen Brebes (1917), Asisten Residen Mojo- kerto (1920), dan ter-akhir menjadi Penasihat Pemerintah Untuk Urusan Pribumi (1920-1922, 1924-1926) (Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 138-139). Sumber penulisan kamus ini adalah Kamus Sunda-Belanda yang ditulis oleh Coolsma (ed.1913), Oosting (1879), Kamus Sunda Inggris yang ditulis oleh Jonathan Rigg (1862), Eind-Resume yang ditulis oleh beberapa pejabat Belanda, Majalah TBG dan KT, dan sumber-sumber Belanda lainnya yang keseluruhannya berjumlah 21 buah, ditambah dua sumber pribumi yaitu buku yang ditulis oleh Penghulu Bandung Haji Hasan Mustapa yang berjudul Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Soenda Lian ti Eta (1913) dan sebuah naskah kamus yang ditulis oleh Bupati Cianjur yang juga dipergunakan oleh Oosting dalam menyusun kamusnya. Bisa dipahami bila kesimpulan yang dibuat oleh R.A. Kern rnengandung kelemahan karena sumber pribumi yang bisa melihat dari "dalam", amat sedikit yang dipergunakannya. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena sumber-sumber yang ditulis oleh orang Sunda sendiri amat jarang. 16 Rushton Coulborn (ed.), Feudalism in History, New Jersey: Princeton University Press, 1956, hlm. 5. 17 Kata ménak terdapat dalam naskah-naskah Jawa antara lain Slokantara, Jnanasidhanta, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Sunda, dan Serat Rangga- lawé [P.J. Zoetmoelder dan S.O. Robson, Kamus Jawa Kuna-Indonesia (terj.), 1, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 667]. Ketiga naskah yang disebut terakhir tergolong karya sastra-sejarah yang banyak mengandung unsur mitos di samping unsur sejarah. Naskah Serat Ranggalawe diperkirakan ditulis pada abad ke-16, sedangkan naskah lainnya tidak diketahui pasti kapan ditulis [C.C. Berg, Penulisan Sejarah Jawa (terj.), Jakarta: Bhratara, 1974, hlm. 56, 100-101]. Istilah ménak dalam arti "bangsawan" di daerah Sunda sebenarnya sudah dikenal pada masa akhir Kerajaan Sunda, yaitu dalam naskah Sunda Kuno berjudul Sanghyang Siksakandang Karesian yang berasal dari tahun 1518, dan naskah yang oleh Saleh Danasasmita diberi judul Amanat dari Galunggung yang diperkirakan berasal dari awal abad ke-16 (Atja dan Saleh Danasasmita, Amanat dari Galunggung, Ban- dung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981, hlm. 37; Saleh Danasasmita et al., Sewaka Darma; Sanghyang Siksa kandang Karesian, Amanat dari Galunggung, Bandung: Proyek Sundanologi, 1987, him. 6, 102). Kedua naskah berbahasa Sunda Kuno ini sezaman dengan naskah Jawa yang juga memuat kata ménak dalam sumber yang disebut Zoetmoelder di atas. Tidaklah mengherankan bila kata ménak dimuat pada naskah Sunda dan Jawa pada waktu yang hampir bersamaan karena bahasa Jawa Kuno umum dipakai di berbagai daerah di Jawa sejak awal abad ke- 9 (Baca lebih jauh: P.J. Zoetmoelder, Kalangwan; Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (terj.), Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 3-40]. Jadi, tidak 23
mustahil ada kata-kata Jawa Kuno yang masuk dalam perbendaharaan Sunda Kuno. Kata ménak dipakai pula sebagai judul naskah Jawa, Serat Ménak yang berisi kisah kepahlawanan Amir Harnzah, paman Nabi Muhammad saw. Kemungkinan besar Serat Ménak yang berasal dari Hikayat Amir Hamzah dalam kesusastraan Melayu ini telah dibuat dalam versi Jawa pada abad ke-16-17, dan banyak di kenal orang di daerah-daerah Pesisir Utara, Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Versi Jawa ini dipengaruhi oleh cerita Panji yang saat itu berkembang di Jawa. Pada awal abad ke-18 Pujangga Keraton Surakarta Yasadipura menulis kembali cerita-cerita ménak ini. Hingga awal abad ke-20, Serat Ménak paling sedikit sudah empat kali diterbitkan, yaitu oleh C.F. Winter pada tahun 1854 di Batavia; yang kedua ditulis oleh R. Ngabehi Jayasubrata dan diterbitkan oleh Penerbit Van Dorp, Semarang dalam 11 jilid, tanpa tahun terbit, kemudian tahun 1933 diterbitkan oleh Balai Pustaka dalam 46 jilid, dan kemudian diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982 dalam bahasa Indonesia. Beberapa judul di antaranya adalah Ménak Lare, Ménak Ngajrak, Mena Cina, Ménak Kantn, Ménak Jaminambar, Melnik Kan-dhabtoni, Ménak Mesir. Cerita ménak dituangkan pula dalam bentuk wa-yang golek ménak dan selanjutnya digubah dalam bentuk fragmen tarian lepas, yang disebut tart golek ménak. Tarian ini diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX, dan dicoba disempurnakan oleh Tim Penyempurnaan Tani Golek Ménak di bawah pimpinan Prof.Dr.R.M. Soedarsono pada tahun 1988 [Baca: Theo-dore G. Th. Pigeaud, Literature of Java, Vold, Leiden: KITLV, 1967, hlm.212-217; cf. C. Hooykaas, Over Malaise Literatuur, Leiden: E.J. Brill, 1947, hlm. 155; Soedarsono, Sultan Hamengkubuwono IX Pengembang dan Pembaharu Tari Jawa Gaya Yogyakarta, Yogyakarta: Pemda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989, hlm. 37-69; Tashadi et al., Serat Ménak (Yogyakarta), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, hlm. viii]. Lebih jauh lagi, dalam bahasa Sunda, kata ménak dianggap sebagai kiratabasa dari rang- kaian kata "dimémén-mémén diénak-énak", artinya "orang yang dilayani dan diberi yang enak-enak". Kiranya kiratabasa ini sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kaum ménak. 18 R. Memed Sastrahadiprawira ed., Pangeran Kornel, Bandung: Rahmat Ci- julang, 1986, hlm. 157. 19 D.K. Ardiwinata, Tatakrama Oerang Soenda, I, Bandoeng: Kaoem Moeda, 1916, hlm. 9. 20 Lihat Bab IV.A. 21 Uraian tentang pemakaian gelar kaum ménak dapat dibaca pada Bab 1V. 22 Hubungan antara status, kekuasaan, dan stratifikasi sosial serta variabel lainnya, dapat dibaca dalam Gerhard Lenski, Power and Privilege; A Theory of Social Stratification, New York: McGraw-Hill Book Company, 1966; cf. Georges Balandier, Antropologi Politik (terj.), Jakarta: Grafiti- 24
pers, 1986 23 Istilah nobility yang dipergunakan Palmier berbeda dengan tradisi kejawen. tambahan gelar Da-lam kebangsawanan bendara di depan radé921tESn mas ataupun radén ayu. Kata bendara, atau disingkat ndara yang berasal dari kata dhara yang artinya "darah" [Keterangan lisan dari: Sartono Kartodirdjo (1996), baca juga: Kartodirdjo et al. (1987), (Twit., hlm. 48; dan Sartono Kartodirdjo, The Aristocracy of Java in the 13th and 20th Centuries, makalah, 1990, hlm. 5). Istilah aristokrasi mencakup baik pengertian bangsawan berdasar- kan kelahiran maupun bangsawan bukan karena kelahiran (lihat: David L. Sills, The International Encyclopaedia of the Social Sciences, New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968, htm. 26). tradisi Jawa, anak-anak raja mendapat 24 Sifat-sifat feodal dapat dijelaskan dari konsep feodalisme. Menurut Marc Bloch feodalisme adalah sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem nilai yang terpusat pada lordship (pertuanan), sedangkan menurut Rushton Coulborn, feodalisme lebih merupakan cara (metode) pemerintahan dari- pada sistem ekonomi ataupun sistem sosial meskipun dalam perkem- bangannya dimodifikasi oleh lingkungan sosial dan ekonomi. Bloch dan Coulborn setuju bahwa feodalisme dalam berbagai variasinya dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Feodalisme klasik (dalam bentuk awal) dimulai di Perancis pada abad ke-9 hingga abad ke-12, sedangkan di Inggris baru dikenal pada abad ke-12. Proses terjadinya feodalisme dimulai dengan munculnya orang kuat yang berhasil menguasai daerah yang cukup luas. Untuk mengatur tata pemerintahannya orang kuat yang kemudian disebut sebagai lord ini perlu pembantu, baik yang berasal dari kalangan pengikutnya ataupun para pemimpin lokal dari daerah yang dikuasainya. Para pembantu inilah yang disebut vassal. Hubungan antara lord dan vassal diikat dengan kontrak. Status vassal dengan lord sama-sama sebagai orang bebas. Hal inilah yang membedakan feodalisme dan patrimonialisme (dalam patrimonialisme tidak ada kontrak dan bawahan bukanlah orang bebas). Kontrak dibuat melalui upacara sebagai berikut: Calon vassal berlutut di depan lord memberikan upeti (homage) dan rnengucapkan janji untuk memberikan kesetiaan (loyalitas), pelayanan, dan bantuan militer bila lord berperang. Sebagai imbalannya, lord berjanji untuk melindungi dan men-jamin keperluan vassal (makanan, pakaian, dan senjata) serta memberikan fief (tanah) yang dapat dikelola oleh vassal dengan meng- gunakan langsung tenaga para petani atau disubkontrakkan kepada para vavasour (subvassal). Secara simbolis kontrak dinyatakan oleh lord dengan memberikan sebatang gandum atau sebilah pisau kepada vassal. Bila vassal tidak melaksanakan kewa-jibannya, lord berhak mengadilinya. Se- lain dijatuhi hukuman, vassal yang bersalah harus mengembalikan fief-nya. Ikatan kontrak bisa diputuskan oleh vassal secara simbolis dengan meng- hancurkan tangkai gandum. Ini berarti perang melawan lord. Seorang vas- 25
sal yang haus tanah bisa mengikat kontrak dengan beberapa orang lord sekaligus. Pada abad ke-17, upacara persembahan (homage) tidak ada lagi, kontrak cukup dengan perjanjian tertulis. Budaya feodalisme klasik diper- tahankan melalui pemeliharaan simbol-simbol, etiket, dan upacara megah dalam peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. [(Marc Bloch, Feudal Society (translated by L.A. Manyon), Chicago: The University of Chicago Press, 1961; Coulborn (ed.), op. cit.; Weber, op. cit., hlm. 333-351; Norman F. Cantor, The Civilization of the Middle Ages, New York: Harper Collins, 1993, hlm. 195-204]. 25 Istilah priyayi dipakai untuk menyebut kelompok pegawai pangreh praja yang harus memiliki kriteria tertentu, termasuk kebangsawanan, seperti dapat dibaca dalam kutipan ini: Moen anoe rek didjieun prijaji, ajeuna mah geus ditilik heula, katjoe- koepan elmoena teh, anoe djadi babakoe, elmoe ngitoeng matja djeung noelis, kaboekti diplomana, katjoekoepan elmoe, sarawoeh ingkah lakoena, teu koetjiwa djeung asal-oesoelna tadi, tetes bangsa-bangsa- na (R. A. A. Martanagara, Piwoelang Barata Soenoe (saduran dari ba- hasa Jawa), Batavia: Volkslectuur, 1918, hlm. 25). Terjemahan: Kalau yang akan dijadikan priyayi, sekarang sudah diteliti dahulu, kemampuan ilmunya, yang dijadikan persyaratan utama, ilmu ber- hitung membaca dan menulis, terbukti ijazahnya, cukup ilmunya, de- ngan tingkah-lakunya, tidak mengecewakan asal-usulnya, jelas ketu- runannya (pen.) Dari kutipan di atas jelas bahwa istilah priyayi hanya mencakup kelompok ménak lama dan yang disebut ménak baru tidak termasuk ke dalamnya. Mengenai perkembangan pemakaian istilah priyayi dapat dibaca dalam: Savitri. Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan (terj.), Jakarta: Sinar Hara- pan, 1985, hlm.43. 26 Mas Kartadinata, Rasiah Priangan, Weltevreden: Volkslectuur, 1921, hlm. 22; cf. Commissie voor het Adatrecht, op. cit., hIm. 172. 27 Kartodirdjo et al. (1987), op. cit., hlm. 47. 28 Konsep gaya hidup didefinisikan sebagai totalitas dari pelbagai tata cara, adat kebiasaan, struktur kelakuan, kompleks lambang-lambang, sikap hidup serta mentalitas dari suatu golongan sosial yang secara menyeluruh mempengaruhi kehidupannya sehari-hari [Kartodirdjo et al. (1987), op. cit., hlm. 53]. 29 Karya yang berisi mitos dan sejarah, bisa disebut pseudo history (Pigeaud, op. cit., hlm. 143-146, 162-163). Taufik Abdullah dalam buku: Taufik Abdullah dan Abdurahman Surjomihardjo (ed.), Ilmu Sejarah dan Histo- riografi, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. xxi, menjelaskan bahwa historio- grafi tradisional tidak dimaksudkan untuk menuliskan kehenaran historis, 26
tetapi lebih merupakan usaha untuk meneguhkan nilai-nilai yang berlaku pada masa karya itu ditulis. Historiografi tradisional semacam ini memiliki fungsi sosial-psikologis, yaitu untuk memperkuat kedudukan dinasti yang sedang memerintah. Di samping itu juga berfungsi didaktis agar generasi kemudian dapat memahami masa lampaunya, dan juga berfungsi sebagai pusaka (lihat: Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Histo- riografi Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 16-19). Karya sastra- sejarah yang melukiskan kehidupan kaum ménak Priangan semacam Sajarah Sukapura, Wawacan Sajarah Galuh, Babad Limbangan, Sajarah Cikundul yang ditulis pada abad ke-19, dan juga yang ditulis pada awal abad ke-20, seperti Babad Sumedang, Babad Radén Adipati Aria Marta- nagara, Wawacan Carios Munada, dan Rasiah Priangan, jelas tidak dapat diperlakukan sama dengan arsip kolonial misalnya meskipun kedua-dua- nya sama berharga. Bantuan ilmu lain seperti filologi diperlukan untuk kritik teks [lebih jauh lihat: M.C. Ricklefs, "Indonesian History and Lite- rature" dalam Ibrahim Alfian et al. (ed.), Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm. 199-210]. 30 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia, 1992. Mengenai eksplanasi sejarah, lihat: Christopher Lloyd, Explanation in Social History, New York: Basil Blackwell Inc., 1986. 31 Lihat lebih lanjut:1.M. Lewis (ed.), History and Social Anthropology, New York: Tavistock Publications, 1968. 32 Max Weber, Basic Concepts in Sociology (translated & with Introduction by H.P. Secher), New York: The Citadel Press, 1962, hlm. 73. 33 Sistem otoritas administratif adalah sistem otoritas yang mengatur perilaku korporatif. Konsep otoritas administratif mencakup semua prinsip yang mengatur perilaku staf administrasi dan anggota-anggota kelompok. Sis- tem otoritas regulatoris adalah suatu sistem otoritas yang menguasai peri- laku sosial lainnya sehingga melindungi kepentingan-kepentingan maupun pribadi-pribadi dalam sistem. Kelompok-kelompok korporatif pada umum- nya mempunyai kedua sistem otoritas di atas (Ibid., hlm. 113-114). Ke- lompok kaurn ménak dapat dianggap sebagai suatu kelompok korporatif yaitu kelompok yang menu juk pada hubungan sosial tertentu yang tertutup bagi pihak luar atau membatasi masuknya orang luar dengan peraturan yang ketat (Ibid., hlm.107). 27
Bab II Priangan Dalam Lintasan Sejarah A. Geografi dan Ekologi W ilayah Keresidenan Priangan pada abad ke-19 luas- nya kurang lebih seperenam Pulau Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Keresidenan Batavia dan Cirebon, di sebelah timur berbatasan dengan Cirebon dan Banyu- mas, di sebelah selatan dan sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Ban- ten.(1) Wilayah Priangan sangat subur karena merupakan daerah vul- kanis yang dibentuk oleh gunung-gunung berapi dengan keting- gian antara 1.800 hingga 3.000 m di atas permukaan laut, seperti Gunung Gede, Gunung Galunggung, Gunung Papandayan, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Guntur, dan Gunung Ciku- ray.(2) Sungai-sungai besar seperti Citarum, Cisokan, Cimanuk, dan Citanduy ikut mewarnai lingkungan Keresidenan Priangan. Su- ngai Cimanuk merupakan kali yang cukup penting, bahkan sudah 29
dikenal perannya sejak zaman Kerajaan Sunda karena di muara sungai ini ada pelabuhan dagang yang cukup ramai sekaligus me- rupakan pembatas kerajaan.(3) Kali yang juga memegang peranan penting khususnya karena bisa dipakai sebagai sarana transportasi pengangkutan kopi dan garam adalah Citanduy dan Citarum. Di aliran Citarum terdapat gudang-gudang kopi milik VOC seperti Cikao dan Karangsambung.(4) Wilayah Priangan dihuni sebagian besar oleh suku Sunda yang sering disebut urang gunung, wong Gunung, atau tiyang gunung oleh orang yang tinggal di pesisir.(5) Menurut Raffles,(6) orang Sunda banyak menampilkan ciri ras pegu-nungan, yaitu: lebih pendek, lebih kokoh, lebih keras, dan lebih aktif bila diban- dingkan dengan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penilaian Raffles ini, untuk masa kini tam-paknya harus dipertanyakan kembali, tetapi paling tidak itulah gambaran tentang orang Sunda yang tinggal di daerah Pegunungan Priangan yang dilihat Raffles pada awal abad ke-19. Menurut statistik penduduk Priangan pada tahun 1815 ber- jumlah 194.048 jiwa dan pada tahun 1930 berjumlah 4.639.469 jiwa. Dalam jumlah terakhir ini termasuk orang Eropa sebanyak 27.231 jiwa.(7) (Bandingkan dengan jumlah orang Eropa tahun 1847 yang hanya 340 jiwa)(8) Jadi, dalam kurun waktu satu abad lebih jurnlah penduduk di Priangan meningkat 24 kali lipat, dan jumlah pertumbuhan orang Eropa 80 kali lipat dalam waktu 83 tahun. Tanah yang subur di Priangan ternyata bukan hanya me- nguntungkan penduduk pribumi yang mendiaminya. Bangsa Be- landa yang datang ke Priangan sejak abad ke-17 dan meningkat terus terutama pada abad ke-19, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sumber dana dan sumber daya yang ada di- eksploitasi habis-habisan. Mata pencaharian utama penduduk Priangan pada mulanya berladang atau ngahuma; baru kemudian 30
bersawah.(9) Sejak zaman Kera-jaan Sunda, orang Sunda dikenal bermata pencaharian sebagai peladang.(10) Ciri yang menonjol pada masyarakat peladang adalah kebiasaan selalu berpindah tempat untuk mencari lahan yang subur. Kebiasaan berladang ini turut berpengaruh terhadap bangunan tempat tinggal. Mereka tidak memerlukan bangunan permanen yang kokoh, cukup yang sederhana saja. Kemungkinan besar itulah salah satu sebab me- ngapa di Priangan tidak banyak peninggalan berupa candi atau keraton seperti di Jawa Tengah. Hingga pertengahan abad ke-19, berladang masih meru-pakan pola yang umum di pedalaman Jawa Barat.(11) Usaha bersawah sebenarnya juga sudah digalakkan pada waktu Mataram melebar-kan kekuasaannya ke Priangan. Di bebe- rapa daerah koloni dibuat pesawahan. Seorang pejabat VOC bernama Juliaen da Silva melaporkan bahwa ketika ia pada tang- gal 5 Juni 1641 bersama enam orang Jawa melakukan perjalanan dari Banten menyusuri Kali Krawang, ia melihat penduduk di beberapa kampung di pinggir kali yang menimbun padi dalam jumlah banyak.(12) Pesawahan baru dibuka secara luas di berbagai daerah seperti Ciawi (Bogor), Bandung, Garut, Cianjur, dan Su- medang.(13) Kehidupan perekonomian di Priangan pada abad ke-17 ini tidak bisa dilepaskan dari perkebunan kopi. Minuman "air hitam" (maksudnya kopi) mula-mula dikenal oleh orang Belanda yang bernama Pieter van den Broecke pada tahun 1616 di Mocha, sebuah pelabuhan di Arab Saudi. Tidak lama kemudian minuman ini menjadi populer di Negeri Belanda. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn, tanaman kopi dapat dite- mukan di jalan menuju ke Ancol, Batavia. Pada tahun 1696, Joan van Hoorn menerima kiriman biji kopi dari mertuanya yang berada di Malabar, India. Biji kopi ini kemudian ditanam di ke- bun-kebun sekitar Batavia. Wali Kota Amsterdam, Nicolaes Witsen, yang masih kerabat Joan van Hoorn, kemudian mem- 31
perkenalkan hasil kopi Jawa ini di negerinya. Berkat promosi wali kota inilah, Heren XVII pada tahun 1706 mendorong VOC untuk mengatur penanaman kopi di Jawa. Para kepala pribumi dipe- rintahkan untuk menanam kopi di daerah masing-masing. Aria Wira Tanu dari Cianjur tercatat sebagai kepala pribumi pertama yang menyetorkan kopi ke Batavia. Pada tahun 1718, Gubernur Jenderal Zwaardecroon berhasil mengirimkan 100.000 pon kopi ke Negeri Belanda. Pada tahun 1786, produksi kopi mencapai 80.000 pikul (10.000.000 pon) per tahun. Produksi terus me- ningkat hingga 200.000 pikul per tahun. Kopi menjadi komoditas primadona untuk perekonomian Belanda hingga timbul ungkap- an: tanaman kopi bagaikan gabus (penutup botol) yang meng- apungkan peme-rintahan kolonial di atas air. Setengah dari kopi yang diha-silkan berasal dari lereng-lereng Gunung Gede di Cianjur, selebihnya dari sekitar Bandung. Para bupati Priangan yang menjadi pemasok kopi memperoleh uang dalam jumlah sangat besar sehingga dapat hidup bagaikan raja-raja. Tentu saja, betapa pun sedikit, rakyat menerima bagiannya juga.(14) Kejayaan berakhir pada 1 Januari 1917, ketika kopi Jawa tidak mampu lagi bersaing dengan produk dari negara lain sehingga penanaman kopi dihentikan. Pada abad ke-19, penduduk di daerah pegunungan selain bekerja di perkebunan kopi, ada juga yang bekerja di onder- neming (perkebunan) kina, teh, karet, kelapa, coklat, lada, dan serat nenas. Perkebunan kina yang terletak di ketinggian antara 1.000 - 1.800 m mulai dibangun pada awal abad ke-19.(15) Jumlah perkebunan di Priangan meningkat sejak diberlaku- kannya Undang-undang Agraria tahun 1870 yang membuka pintu bagi modal swasta. Pada akhir abad ke-19 perkebunan teh semakin marak. Pada tahun 1902 di Jawa Barat tercatat ada 81 buah perkebunan teh di samping 60 perkebunan kina. Perke- bunan teh terbaik ada di Pangalengan dan di sekitar Gunung 32
Patuha, sedangkan perkebunan kina milik pemerintah yang cukup besar ada di Cinyiruan, Kabupaten Bandung. Di samping itu, ada perkebunan karet yang cukup berarti di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pada tahun 1913 di Priangan tercatat hampir 600 persil sewa dan lebih dari 500 dieksploitasi. Di antaranya ada tujuh perkebunan tebu yang menghasilkan bahan gula untuk diolah di luar Priangan karena di Priangan tidak ada pabrik gula tebu.(16) Karena adanya perkebunan ini, jaringan jalan "kontrak" (onderneming) untuk prasarana angkutan hasil kebun pun dibangun. Pembangunan jalan perkebunan, jalan raga, dan jalan kereta api yang menghubungkan beberapa kota di Priangan pada akhir abad ke-19 membuka isolasi daerah pedala-man Priangan, sekaligus juga menunjang perkembangan kota. Rel kereta api dibangun tahun 1884. Kemudian pembangunan diteruskan menuju Cilacap melalui Cibatu (Garut), Tasikmalaya, dan Banjar (Ciamis). Pada tahun 1918 -1921 dibuat pula jalur kereta api menuju daerah- daerah perkebunan, yaitu Bandung-Rancaekek-Tanjungsari (Ka- bupaten Sumedang), Bandung-Ciwidey, dan Bandung-Majalaya- Pangalengan.(17) Di samping para pegawai Binnenlandsch-Bes- tuur, orang-orang Belanda yang menjadi administrator atau pemilik perkebunan (Preangerplanters)(18) inilah yang secara langsung atau tidak langsung ikut memperkenalkan budaya Barat. B. Latar Belakang Historis Sejarah Tatar Sunda dimulai dengan Kerajaan Taruma-negara, dengan bukti berupa prasasti-prasasti yang berasal dari abad ke- 5. Kerajaan ini diduga berakhir pada abad ke-7. Selama beberapa abad, sejarah Sunda agak samar-samar. Ada naskah-naskah yang memberitakan mengenai Sunda, tetapi bukti kuat baru muncul dengan ditemukannya prasasti dari abad ke-11 yang membe- ritakan tentang Maharaja Sri Jaya-bhupati Raja Sunda. Selama 33
beberapa abad pusat kerajaan berpindah-pindah, dimulai dari Galuh (Ciamis sekarang), kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran (daerah Bogor seka-rang), pindah lagi ke Kawali (dekat Galuh), dan berakhir di Pakuan.(19) Sementara itu, Cirebon, yang semula merupakan daerah Kerajaan Sunda, melepaskan diri dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Penguasa yang merupakan salah satu dari Wali Sanga ini kemudian menaklukan Banten. Putranya, Maulana Hasanudin diangkat menjadi penguasa di Banten (1552- 1570). Maulana Hasanudinlah yang kemudian menaklukkan Kerajaan Sunda, dilanjutkan kemudian oleh putranya yaitu Mau- lana Yusuf hingga Kerajaan Sunda berakhir pada tahun 1579.(20) Setelah Kerajaan Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat ke- kuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, yang semula merupakan bawahan Kerajaan Sunda, dan Galuh yang setelah kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran masih tetap eksis sebagai kerajaan kecil.(21) Sumedanglarang berusaha menampilkan diri sebagai penerus Kerajaan Sunda. Akan tetapi, usaha ini gagal; pertama, karena adanya kekuatan kerajaan lain yang mengepung dari berbagai arah, yaitu Kesultanan Banten dari sebelah barat, Kesultanan Cirebon dari sebelah utara, dan Kerajaan Mataram dari sebelah timur; kedua, karena tindakan Prabu Geusan Ulun se-bagai naléndra (penguasa) Sumedanglarang sendiri yang mele-mahkan kekuasaannya. Faktor pertama berhasil diatasi dengan melakukan pendekatan tertentu. Geusan Ulun menyatakan din masuk Islam di Cirebon dan kemudian berguru ke Demak untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Kesultanan Cirebon secara tidak lang- sung merasa superiotasnya diakui meskipun hanya dari segi keagamaan. Cirebon pun mengakui kedudukan Geusan Ulun se- bagai penguasa Sumedanglarang.(22) Situasi ini menjadi rusak 34
setelah Geusan Ulun melakukan tindakan tercela. Sepulang ber- guru dari Demak, ia singgah di Cirebon. Di sana ia jatuh cinta kepada Ratu Harisbaya yang muda dan cantik, istri Panembahan Ratu, Sultan Cirebon yang sudah tua. Wanita itu dilarikannya ke Sumedang sehingga Sultan Cirebon marah. Akibatnya, terjadi peperangan antara Sumedanglarang dan Cirebon. Pertikaian ini baru bisa diselesaikan setelah daerah Majalengka diserahkan oleh Geusan Ulun sebagai penebus kesalahannya kepada Panembahan Ratu.(23) Akibat perbuatan Geusan Ulun, banyak rakyat meninggalkan Sumedang sehingga Kerajaan Sumedanglarang menjadi lemah. Ketika datang ancaman dari Kerajan Mataram, Sumedanglarang merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya, sehingga putra Prabu Geusan Ulun, yaitu Aria Suriadiwangsa I yang meng- gantikan ayahnya selaku penguasa Sumedanglarang, menyatakan penyerahan dirinya kepada Mataram sekitar tahun 1620(24) Nama wilayah Sumedanglarang kemudian diganti menjadi Priangan.(25) Sultan Agung selaku penguasa Mataram kemudian menyerahkan pemerintahan di sebelah barat kepada Aria Suriadiwangsa I yang diberi gelar Pangeran Dipati Kusumadinata I atau Rangga Gempol I.(26) Wilayah Priangan ini juga meliputi daerah Galuh yang sudah ditaklukan terlebih dahulu oleh Mataram pada tahun 1595.(27) Selanjutnya Sultan Mataram membagi-bagi wilayah Priangan, yang dalam sumber-sumber Belanda disebut Westerlanden, men- jadi kabupaten-kabupaten yang masing-masing dikepalai oleh se- orang bupati. Untuk mengawasi serta mengkoordinasikan para bupati ini, salah seorang bupati yang dianggap terkemuka atau cukup berpengaruh diangkat menjadi wedana bupati. Wedana bupati per-tama adalah Rangga Gempol I (1620 - 1625), yang kedua adalah Dipati Ukur (1625 - 1629), dan yang terakhir adalah Pangeran Rangga Gempol II (1641 - 1656). Setelah yang terakhir 35
ini, jabatan wedana bupati dihapuskan dan selanjutnya para bupati bertanggung jawab langsung kepada Sultan Mataram.(28) Adapun berpindahnya jabatan wedana bupati dari Rangga Gem- pol I kepada Dipati Ukur, bermula dari perintah Sultan Mataram kepada Rangga Gempol I untuk membantu menaklukkan daerah Sampang, Madura. Jabatan sebagai penguasa Sumedang diserah- kan kepada adik tirinya, yaitu Rangga Gede. Oleh karena Rangga Gempol I meninggal, putranya, yaitu Aria Suriadiwangsa II, me- nuntut haknya atas tahta Sumedang. Rangga Gede menolak se- hingga Aria Suriadiwangsa II me-minta bantuan Sultan Banten untuk merebut kekuasaan dengan janji, ia akan tunduk kepada Kesultanan Banten. Permintaan ini dipenuhi oleh Sultan Banten karena dukungan Sumedang diperlukan dalam menghadapi persaingan dengan Mataram. Rangga Gede ternyata tidak mampu menahan serangan Banten. Ia kemudian dipanggil ke Mataram dan ditahan di sana. Jabatan wedana bupati kemudian diserahkan kepada Dipati Ukur dari Tatar Ukur(29) karena ia menyanggupi membantu merebut Batavia dari VOC. Ternyata usaha Dipati Ukur gagal. Ia ditangkap tentara Mataram dan dihukum di Mataram. Jabatan wedana bupati diserahkan kembali kepada Rangga Gede. Untuk mengembalikan stabilitas politik yang terganggu akibat peristiwa Dipati Ukur, Sultan Mataram melakukan reorganisasi wilayah Priangan antara tahun 1641 dan 1645.(30) Wilayah kekuasaan Dipati Ukur yang meliputi Sume- danglarang dahulu, yaitu Pamanukan, Ciasem, Karawang, Suka- pura, Limbangan, Bandung dan mungkin Cianjur(31) dibagi men- jadi empat kabupaten yaitu Sumedang, Sukapura, Parakanmun- cang, dan Bandung pada tahun 1641. Daerah Galuh kemudian dipecah-pecah menjadi Bojonglopang, Imbanagara, Utama, Kawasen, dan Banyumas. Selain itu, di Krawang dibangun koloni-koloni yang penduduknya didatangkan dari Jawa.(32) Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, putranya yaitu 36
Sunan Amangkurat I meneruskan reorganisasi wilayah barat. Daerah itu dibagi menjadi dua belas ajeg yaitu: Sumedang, Para- kanmuncang, Bandung, Sukapura, Krawang, Imbanagara, Kawa- sen, Wirabaya (Galuh), Sekace, Banyumas, Ayah, dan Banjar.(33) Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian 19-20 Oktober 1677 dan 5 Oktober 1705, antara Mata- ram dengan VOC. Dalam perjanjian pertama disebutkan bah-wa Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur kepada VOC, sedangkan dalam perjanjian kedua Mataram menyerahkan wila- yah Priangan Tengah dan Priangan Barat kepada VOC.(34) Penye- rahan wilayah Priangan kepada VOC dilakukan Mataram sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram. Pengambilalihan wilayah Pria- ngan tidak berlangsung cepat. Baru pada tanggal 15 Nopember 1684, Komandan Jacob Couper. dan Kapten Joachurn Michiels menangani daerah Priangan atas perintah Gubernur Jenderal Johannes Camphuijs.(35) Bupati pertama yang mendapat surat pengangkatan dari VOC adalah Wangsatanu yang ditetapkan menjadi Bupati Pamanukan pada tanggal 24 Desember 1701.(36) Pada tahun 1706 Pangeran Aria Cirebon diangkat sebagai pengawas (overseer) bupati-bupati Priangan, kecuali Krawang dan Cianjur yang sudah dianggap termasuk wilayah Batavia. Kedudukan Pangeran Aria Cirebon dikukuhkan berdasarkan Resolusi 9 Februari 1706. Sebelumnya, Pangeran Sumedang juga mengajukan permohonan untuk menjadi wedana bupati. Permo- honan ini ditolak karena VOC berpendapat bahwa kedudukan para bupati Priangan semuanya sama dan semuanya mengabdi langsung kepada VOC.(37) Setelah Pangeran Aria Cirebon meninggal tahun 1723, ter- nyata tidak diangkat penggantinya. Putra Pangeran Aria Cirebon, Martawijaya, mencoba mengajukan permohonan untuk mengisi jabatan ayahnya, tetapi ditolak karena jabatan wedana bupati 37
tidaklah untuk diwariskan.(38) Setelah pemerintahan berpindah dari tangan VOC ke tangan Pernerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19, terjadi lagi reorganisasi wilayah pemerintahan. Gubernur Jenderal H. W. Daendels pada tahun 1808 membagi Pulau Jawa atas sembilan prefectu-Setiap prefectuur dipimpin oleh seorang prefect.(39) Ketika Daendels meletakkan jabatannya, wilayah Priangan yang sebenarnya hanya terdiri dari kabupaten-kabupaten: Cianjur, Bandung, Sumedang, Parakanmuncang, dan Karawang. Wilayah ini dikenal juga sebagai Prefectuur Preanger-Regentschappen. Pada masa pemerintahan-penyelang (interregnum) Inggris (1811-1816), Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Ing- gris, memperkenalkan istilah keresidenan sebagai pengganti landdrostambt. Sejak saat itu dikenal istilah residen sebagai pe- mimpin keresidenan yang berkedudukan di ibu kota keresidenan. Pada akhir masa pemerintahan Inggris, Pulau Jawa terbagi atas 16 keresidenan, salah satu di antaranya adalah Keresidenan Pria- ngan, seperti tertuang dalam ketentuan 10 Agustus 1815.(40) Ibu kota Keresidenan Priangan adalah Cianjur. Kabupaten Karawang tidak termasuk ke Keresidenan Priangan, tetapi digabungkan ke Keresidenan Bogor. Pada masa pemerintahan Raffles ini, diper- kenalkan pula jabatan baru yaitu wedana yang mengepalai distrik. Setelah beberapa dekade kabupaten-kabupaten yang ada di Priangan mengalami, reorganisasi hingga pada tahun 1859 menjadi lima kabupaten yaitu; Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Pada tahun 1864 ibu kota Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan beslit bertang-gal 17 Agustus 1864 no. 18.(41) Pada tahun 1871 Preangerstelsel yang telah berlangsung se- jak tahun 1677 dihapuskan, kemudian dilakukan Preanger Reor- ganisatie. Menurut peraturan baru itu Keresidenan Priangan di- bagi menjadi sembilan afileeling yang masing-masing dipimpin 38
oleh seorang asisten residen. Afdeeling-afdeeling itu ada yang bersatu dengan kabupaten sehingga di samping ada penguasa pribumi yang disebut bupati, ada pula penguasa Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan asisten residen. Sebagian afdeeling berdiri sendiri terpisah dari kabupa ten. Di sini. yang menjadi kepala pribumi adalah patih afdeeling.(42) Pada tahun 1901 dilakukan lagi reorganisasi wilayah. Afdeeling Cicalengka diha- puskan dan wilayahnya sebagian digabungkan dengan Afdeeling Bandung, sebagian lagi digabungkan dengan Afdeeling Limba- ngan; Afdeeling Sukapura Kolot dihapuskan dan sebagian wila- yahnya digabungkan dengan Afdeeling Sukapura, sebagian lagi digabungkan dengan Afdeeling Limbangan; Afdeeling Tasikma- laya dihapuskan, wilayahnya digabungkan dengan Afdeeling Sukapura. Kemudian ibu kota Sukapura yang tadinya Manonjaya dipindahkan ke Tasikmalaya. Pada tahun 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut(43) dan nama Kabu- paten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dijadikan bagian dari Keresidenan Priangan dan diganti nama menjadi Kabupaten Ciamis. Pada tahun 1921 Afdeeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi dan pada tahun 1922 dimasukkan ke Keresidenan Priangan. Sementara itu, di Jawa dan Madura pada tahun 1903 diber- lakukan Undang-undang Desentralisasi yang menghasilkan pem- bentukan pemerintah kota. Secara berangsur-angsur dibentuk pemerintah kota (gemeente). Bandung di samping sebagai ibu kota kabupaten juga dijadikan gemeente pada tahun 1906,(44) sedangkan Sukabumi dijadikan gemeente pada tahun 1914.(45) Pada dasarnya gemeente dibentuk untuk meningkatkan pelayan- an bagi masyarakat Eropa yang tinggal di kota-kota yang ber- sangkutan sehingga anggota dewan kota (gemeenteraad) keba- nyakan orang Belanda. Elite Pribumi yang duduk dalam dewan ini jumlahnya amat sedikit. Kebanyakan diambil dari kalangan 39
pejabat pangreh praja seperti bupati, patih, atau wedana.(46) Bandung sebagai ibu kota keresidenan, pada awal abad ke-20 rnengalami perkembangan yang amat pesat, terutama setelah jalur kereta api Batavia-Bandung-Cilacap dibuka. Beberapa kan- tor besar kemudian ditempatkan di Bandung, seperti Departemen Peperangan, Departemen Komunikasi, Departemen Pos dan Telekomunikasi, dan Departemen Energi dan Pertambangan. Seiring dengan perpindahan kantor-kantor ini, jumlah orang Eropa pun meningkat. Disusul pula dengan meningkatnya orang Cina yang membuka toko-toko keperluan orang Eropa. Selain itu Bandung juga menjadi pusat liburan orang-orang Eropa di daerah Priangan karena iklimnya yang sejuk. Urbanisasi pun terjadi. Orang-orang dari sekitar Bandung berdatangan untuk mencari pekerjaan.(47) Pada tahun 1924 dibentuk daerah otonomi provinsi. Tiap provinsi terbagi atas daerah-daerah otonom kabupaten, termasuk stadsgemeente (kota praja) yang merupakan kelanjutan gemeente. Pada tanggal 1 Januari 1926 Pulau Jawa dibagi menjadi tiga provinsi. Salah satunya adalah Provincie West-Java yang beribu kota Batavia. Provinsi ini dibagi atas 5 keresidenan, 18 kabu- paten, dan 6 kota praja. Keresidenan-keresidenan itu adalah Banten, Batavia, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon. Ke- residenan Priangan terdiri atas kabupaten-kabupaten; Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, yang semula menjadi bagian Keresidenan Pria- ngan, dimasukkan ke Keresidenan Bogor. Kotapraja yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Batavia, Meester Cornelis, Buiten- zorg, Bandung, Cirebon dan Sukabumi. Di tingkat provinsi ada dewan provinsi (provincialerand) yang anggotanya terdiri dari 20 orang Belanda, 20 orang pribumi, dan 5 orang timur asing. Di tingkat kabupaten ada dewan kabupaten (regentschapsraad), yang anggotanya kebanyakan pribumi, dipimpin oleh bupati. 40
Pemerintahan kabupaten dijalankan oleh dewan kabupaten dan bupati, sedangkan pemerintahan di kota praja dijalankan oleh dewan kota (gemeenteraad) dan wali kota (burgermeester).(48) Sejak tahun 1926 hingga tahun 1942, Keresidenan Pria-ngan dibagi menjadi tiga, yaitu Afdeeling Priangan Barat yang beribu kota Sukabumi, terdiri atas Kabupaten Sukabumi dan Cianjur; Afdeeling Priangan Tengah, beribukota Bandung yang terdiri atas Kabupaten Bandung dan Sumedang; Afdeeling Priangan Timur, beribu kota Tasikmalaya, terdiri atas Kabupaten Garut, Tasik- malaya dan Ciamis.(49) Demikianlah perubahan administrasi wilayah Priangan se-jak dikenalnya nama wilayah tersebut pada awal abad ke-17 hingga abad ke-20. Dari uraian di atas jelas bahwa lokasi wilayah penelitian secara faktual relatif tidak berubah, yaitu Jawa Barat sekarang, dikurangi Banten, Cirebon, Batavia dan sekitarnya (termasuk Bogor). C. Struktur Politik Tradisional Pada masa kekuasaan VOC di Priangan (1677-1800), diber- lakukan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule sys- tem), artinya VOC tidak ikut campur langsung dalam urusan poli- tik pribumi sepanjang kepentingannya dalam mencari keuntung- an dari komoditas pertanian tidak terganggu. Hal ini terjadi, per- tama, karena jumlah personel VOC relatif sedikit; kedua, karena otoritas paling tinggi dalam masyarakat pribumi merupakan sum- ber kekuasaan potensial yang dapat dieksploitasi untuk urusan produksi dan jasa yang diperoleh dari rakyat kecil. Dengan alasan ini struktur sosial yang ada dibiarkan (untuk) diatur sendiri oleh penguasa pribumi yang di Priangan dipegang oleh kaum me- nak.(50) Pada pertengahan pertama abad ke-19 Pemerintah Hindia Belanda menempatkan para bupati sebagai pegawai pemerintah. 41
Daendels menempatkan mereka di bawah prefek. Dengan demi- kian usaha birokratisasi pemerintah kolonial telah dimulai. Para kepala pribumi diperlakukan sebagai pejabat Sri Baginda Raja Belanda. Pada pertengahan kedua abad ke-19 usaha ke arah pem- bentukan birokrasi yang sesungguhnya se-makin jelas.(51) Untuk kemudahan administratif dan demi kelancaran peme- rintahan, daerah pemerintahan dikelompokkan kembali (lihat Bab II.B). Dalam tatanan baru ini tampak bahwa lembaga kabupaten tradisional telah menjadi suatu struktur birokratis. Hal ini tampak, misalnya dalam menyeleksi seorang calon pejabat yang selalu dikaitkan dengan kemampuan administratif. Ikatan bersifat hie- rarkis. Akan tetapi, sifat tradisional masih tampak jelas, misalnya dalam penyeleksian calon pejabat, status, kedekatan hubungan dengan penguasa pribumi tertinggi, tetap menjadi kriteria utama. Ikatan hierarkis antara atasan-bawahan sifatnya tetap berlapis- lapis. Pada abad ke-19 hingga tahun 1942, para pejabat yang ter- gabung dalam struktur birokrasi tradisional hasil rekayasa peme- rintah kolonial (dengan mengambil tatanan yang sudah lama ada) adalah sebagai berikut; di setiap kabupaten pemerintahan dijalan- kan di bawah pimpinan seorang bupati (dalam bahasa Belanda disebut regent) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atas usul Residen dan diberi pertimbangan oleh Adviseur voor Inlandsche Zaken dan Raad van Indie. Di bawah bupati, ada jabatan patih yang juga diangkat dengan surat keputusan Gubernur Jenderal. Yang menjadi patih biasanya kerabat dekat bupati: adik, paman, keponakan, dan sebagainya. Tugas patih pada dasarnya adalah sebagai koordinator para bawahan bupati lainnya yang berada di ibu kota ka-bupaten. Di samping itu, ada juga tugas-tugas yang bersifat pribadi, antara lain; memegang administrasi pesawahan (terutama milik bupati) di seluruh penjuru kabupaten, mengurus jalan raya dengan jembatan-jembatannya (baik yang besar mau- 42
pun yang kecil), memelihara rumah atau bangunan lainnya milik kabupaten, rumah asisten residen, rumah kontrolir, penjara, gu- dang garam, dan gudang kopi. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja wajib (heerendienst) dan pembiayaannya dari para wedana yang memungutnya dari desa-desa yang ada di bawah kewedanaan masing-masing.(52) Dalam surat edaran dari Residen Priangan tanggal 27 Januari 1825, no. 29, yang dituju- kan untuk seluruh Bupati Priangan, dijelaskan bahwa di bawah patih ada seorang wakil patih, empat orang lengser atau kabayan, yaitu orang suruhan patih untuk tugas ke seluruh kabupaten, dua orang juru tulis balebandung, dan seorang kepala jalan.(53) Da- lam perkembangan selanjutnya jabatan wakil patih tidak disebut- sebut lagi; yang muncul kemudian ada lah jabatan mantri besar. Pejabat yang disebut pembantu patih (semacam sekretaris) ini berjumlah dua orang. Sebelum tahun 1871, kedua pejabat ini ti- dak digaji oleh pemerintah, hanya mendapat cuke padi setahun dua ratus pikul dan mendapat sawah carik empat bau(54) Ada pejabat lain yang juga menjadi pembantu patih, yaitu kaliwon. Biasanya seorang kaliwon dapat dipromosikan menjadi weda-na yang mengepalai distrik atau kewedanaan. Pada abad ke-19 umumnya wedana berasal dari golongan menak yang masih me- miliki hubungan darah dengan bupati, sedangkan pada abad ke- 20, seorang santana bisa menjadi wedana.(55) Wedana tinggal di ibu kota distrik. Tempat tinggalnya biasa disebut pakemitan.(56) Di kabupaten, ia diwakili oleh seorang pangarang. Bila pake- mitan tidak ada, kadang-kadang wedana juga tinggal di kabu- paten. Di kabupa ten juga ada sebuah bangunan yang biasa dise- but pakuwon atau patamon yang dipergunakan sebagai pengi- napan bagi pegawai-pegawai rendahan yang diminta datang ke kabupaten.(57) Sebelum tahun 1849, wedana di Priangan disebut kepala cutak. Setelah tahun 1840 wedana mendapat surat peng- angkatan dari Gubernur Jenderal. Berdasarkan surat edaran Resi- 43
den Priangan yang disebut di atas, disebutkan bahwa kepala cutak membawahkan satu orang camat atau. wakil kepala cutak, satu pangarang sebagai pesuruh cutak untuk ke nagri (maksudnya "kabupaten"-pen.)(58), seorang lengser sebagai pesuruh clank atau wakil cutak untuk urusan di seluruh kacutakan, seorang juru tulis cutak, seorang jaksa cutak, kepala-kepala terup, mandor kopi, lurah kanipung, seorang kepala pancalang, dan beberapa orang pancalang.(59) Pada tahun 1874, setiap distrik dibagi menjadi beberapa on- derdistrik dan setiap onderdistrik terdiri atas kurang lebih lima belas desa. Enam puluh tahun kemudian, jumlah onderdistrik semakin banyak dan jumlah desa di setiap onderdistrik berkisar antara empat sampai sebelas desa.(60) Onderdistrik dikepalai oleh seorang asisten wedana. Pada umumnya asisten wedana yang berasal dari kalangan kerabat bupati nantinya bisa dipromosikan menjadi wedana.(61) Pejabat yang juga disebut patinggi (di sini sebutan patinggi telah mengalami perubahan makna bila diban- dingkan dengan tahun 1825-an) atau carnat ini hingga tahun 1870, tidak mendapat surat pengangkatan dari pemerintah. Di bawah camat, ada kepala desa (lurah) yang tidak perlu berasal dari kalangan ménak. Sebenarnya ada pejabat lain yang juga menjadi penghubung seorang wedana dengan kepala desa, yaitu yang disebut léngsér, cepet, atau jagasatru yang kantornya dise- but balé bandung. Ia bertugas menjaga agar pimpinan desa melaksanakan semua perintah atasan dan untuk itu is memiliki agen di desa-desa.(62) Pada tahun 1871, dikenal jabatan baru yaitu patih afdeeling. Tugas patih ini berbeda dengan patih di kabupaten. Ia bertugas sebagai pendamping asisten residen; jadi, hampir setaraf dengan bupati. Di setiap afdeeling ada jabatan ondercollecteur yang tugasnya adalah membantu mengumpulkan pajak, membuat catatan-catatan, dan laporan-laporan pajak, baik laporan bulanan 44
maupun laporan tahunan tentang hasil tanaman wajib seperti Bupati sendiri makin lama kekuasaannya makin berkurang, lebih- lebih sejak tahun 1900 patih dijadikan wakil bupati dan bertugas menjalankan tugas-tugas bupati apabila bupati berhalangan.(63) Kekuasaan administratif lainnya di pusat kabupaten dipegang antara lain oleh hoofddjaksa (jaksa kepala) yang menangani urusan polisi dan peradilan dengan dibantu oleh seorang adjunct- hoofddjaksa. Jaksa kepala membawahkan para jaksa yang tinggal di distrik-distrik. Para jaksa dibantu oleh adjunct-djaksa. Urusan keagamaan yang menyangkut perkawinan, perceraian (nikah- talak-rujuk), dan upacara kematian di ibu kota kabupaten dita- ngani oleh hoofdpenghulu. Di bawah hoofdpenghulu adalah para penghulu distrik dan penghulu onderdistrik (biasa disebut penghulu onder) yang di beberapa kabupaten sering disebut naib. Semua pejabat ini umumnya berasal dari golongan ménak. Bila dilihat dalam stamboek atau geslachtlijst yang mereka miliki, ada yang merupakan kerabat dekat bupati, ada pula yang merupakan kerabat jauh. Di beberapa kabupaten terdapat adjunct-penghulu yang bertugas mewakili penghulu (di Kabupaten Bandung pejabat ini disebut kalipah). Sebagai kepala mesjid, para peng- hulu dibantu oleh beberapa petugas yaitu; imam yang memimpin sholat; khatib (ketib) yang bertugas memberikan khutbah pada waktu sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha; mua- dzin (modin) yang bertugas memukul beduk dan menguman- dangkan azan, dan merebot yang bertugas membersihkan mes- jid.(65) Petugas lainnya yang digaji pemerintah kolonial adalah juru tulis. Jabatan ini merupakan jabatan paling rendah dalam pangreh praja, yang pada umumnya merupakan awal karier seorang mé- nak. Pada tahun 1871, jumlah juru tulis ada 82 orang yang diperbantukan kepada bupati, patih, hoofildjaksa, ondercollec- teur, dan wedana masing-masing satu orang. Pegawai yang ber- 45
tugas sebagai penjaga atau pesuruh disebut opas. Pada tahun 1871, jumlah opas yang digaji pemerintah ada 625 orang yang diperbantukan kepada para bupati ma-sing-masing 6 orang, para patih dan para wedana masing-masing 4 orang, dan para asisten wedana masing-masing 2 orang.(66) Di samping para pejabat dan pegawai yang disebut di atas, sebelum tahun 1871, dikenal pula pejabat-pejabat lainnya, mi- salnya di Kabupaten Bandung pada pertengahan abad ke-19, dikenal komandan prajurit yaitu seorang kepala keamanan yang membawahkan 100 orang prajurit dan dalam menjalankan tugas- nya didampingi seorang sersan Belanda. Putra Bupati Bandung pernah duduk dalam jabatan ini. Di kalangan pasukan pribumi komandan prajurit ini disebut juga letnan prajurit. Di bawahnya ada sersan prajurit, kopral prajurit dan ngabehi Jawa (yaitu yang mengepalai para abdi Jawa khususnya di Kabupaten Bandung). Pasukan pribumi ini bukanlah tentara reguler. Hal ini dapat diketahui secara tradisional. Misalnya, ketika para Bupati Priangan diperintahkan untuk men- cegah masuknya sisa-sisa pasukan Pangeran Diponegoro ke Pria- ngan sekitar tahun 1828 - 1829, dikerahkanlah pasukan yang ter- diri dari rakyat biasa yang dipersenjatai; bahkan yang ditunjuk sebagai komandan pasukan adalah pengsiunan Bupati Sukapura keturunan Sumedang.(67) Petugas kabupaten yang khusus memu- kul bendé di paséban kabupaten atau keliling kota untuk meng- umumkan segala perintah bupati disebut ngabehi bendé paséban atau léngsér.(68) implisit dari sumber-sumber Seperti telah dikemukakan, setelah tahun 1723 di kabu-paten- kabupaten Priangan ditempatkan pejabat Belanda yang disebut "sersan". Pada tahun 1827, para "sersan" digantikan oleh kon- trolir. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengikutsertakan pihak pribumi untuk mengawasi penanaman kopi khususnya. Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk tugas ini disebut kumetir 46
kopi (69); kerap kali jabatan ini dipercayakan kepada putra bupati sendiri.(70) Rupanya bupati sangat berkepentingan dengan masalah kopi ini karena penghasilan utama pada saat itu antara lain diperoleh dari hasil kopi. Jabatan lainnya yang termasuk dalam birokrasi tradisional adalah mantri. Jabatan ini pada umumnya merupakan berbagai jabatan mantri, yaitu mantri ulu-ulu (tugasnya mengawasi pe- ngairan), mantri gudang kopi, mantri gudang garam, mantri candu, mantri tebu, mantri pencatatan tanalt, mantri polisi, dan mantri kayo. Jabatan mantri di sini agak berbeda dengan mantri kabupaten yang bertugas membantu patih. Setelah tahun 1871, jabatan mantri yang ada dalam peraturan pemerintah hanya man- tri kabupaten, mantri dan mantri polisi, sedangkan mantri-mantri lainnya diangkat menja-di asistén wedana. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 10 September 1870, (Staatsblad no. 124), di seluruh Priangan ditetapkan jumlah pejabat yang tergabung dalam jajaran birok- rasi tradisional adalah: 5 bupati, 9 patih (termasuk patih afdee- ling), 5 mantri kabupaten, 1 hoofddjaksa, 1 adjunct-hoofddjaksa, 8 jaksa, 8 adjunct-djaksa, 5 hoofdpenghulu, 4 penghulu, 63 weda- na (kepala distrik), 150 asisten-wedana (kepala onderdistrict), 9 ondercollecteur, 50 mantri pengairan, 82 juru tulis, dan 625 opas.(71) Semua pejabat ini tergabung dalam jajaran birokrasi pribumi yang dikenal dengan sebutan pangréh praja. Para birokrat ini semuanya digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda.(72) Petugas-petugas lain yang tidak disebutkan dalam surat kepu- tusan tersebut, bila ada, penggajiannya menjadi tanggung jawab bupati. Dalam sumber-sumber tradisional sering disebut pegawai- pegawai kabupaten yang mungkin termasuk kelompok ini, mi- salnya; para pengawal yang disebut upacara dan gulang-gulang, para abdi dalem seperti tukang épok (tukang pembawa sirih dan rokok), tukang pembawa pakécohan (tempat ludah), tukang 47
pembawa payung kebesaran, tukang istal, koki, gandék (pelayan kepercayaan), emban (pengasuh anak), dan priyayi (tukang me- ngantar surat). Untuk keperluan pegawai semacam inilah, maka di samping mendapat gaji, beberapa bupati juga mendapat tunja- ngan (toelage) yang jumlahnya cukup besar. Jabatan-jabatan dalam birokrasi tradisional ini pada dasarnya tidak bersifat turun-temurun. Akan tetapi, seperti akan dijelaskan pada Bab III.D, jabatan bupati, karena kondisinya memung- kinkan, menjadi bersifat turun-temurun seperti halnya jabatan raja dahulu. Jabatan-jabatan lainnya tidak langsung bisa diwa- riskan. Jadi, setelah melewati perjalanan karier yang panjang mungkin saja seorang anak patih atau anak wedana menggantikan jabatan ayahnya. Dalam berbagai beslit pengangkatan seorang pejabat pangreh praja yang tersimpan di Arsip Nasional, biasanya dilampirkan kelengkapan usul pengangkatan. Di sini bisa dilihat bahwa usul- usul pengangkatan pegawai harus mendapat rekomendasi bupati se-belum sampai ke tangan residen. Pada abad ke-19, tampaknya bupatilah yang terutama menentukan pengangkatan seorang pejabat di bawahnya. Jadi, ada ketergantungan yang kuat antara bawahan dengan atasan.(73) Pengawasan atasan terhadap bawah- an selain melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan bupati juga dilakukan secara rahasia melalui mata-mata (sosoca) bu- pati.(74) Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada abad ke- 19, birokrasi pribumi memiliki ciri-ciri yang mendekati sifat patrimonial. Hal ini dapat dilihat dari; adanya ketergantungan bawahan yang amat kuat kepada bupati, pengerahan staf pejabat yang mengutamakan kekerabatan, dan masih dipergunakannya duku-ngan militer.(75) 48
Catatan kaki: 1 ENI, Derde Deel, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, hlm. 503. 2 Ibid., hlm. 504-505; cf. Profil Propinsi Republik Indonesia: Jawa Barat, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1995, hlm. 6-7; cf. Thomas S. Raffles, History of Jaya, I, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1982, hlm. 13-17. 3 Armando Cortesao dalam Sartono Kartodirjo et al., Sejarah Nasional Indonesia, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hlm. 244. 4 ENI, Derde Deel, loc. cit.; cf. Frederick de Haan, Priangan; De Preanger Re-gentschappen Onder het Nederlandsch-Bestuur tot 1811, II, Batavia: BGKW, 1910, hlm. 302- 669. 5 A.K. "De Preanger Regentschappen II", Java Post, no. 45, 7 November 1914; Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm.9. 6 Raffles, op. cit.., Film. 59. 7 Ibid., hlm. 33-34. 8 Ibid., hlm. 41; TNI, IX, Tweede Deel, 1847, hlm. 105-119. 9 D. H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (saduran Prajudi At- mosudirdjo), I, Djakarta: Pradnja Paramita, 1970, hlm. 119. 10 Saleh Danasasmita et.al, Sewaka Darma; Sanghyang Siksakandang Kare- sian, Amanat dari Galunggung, Bandung: Proyek Sundanologi, 1987, hlm. 100; Atja dan Saleh Danasasmita, Carita Parahyangan, Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981, Film. 23. 11 Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 118. 12 Otto van Rees, Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschap- pen, Batavia: BGKW, 1869, hlm. 42. 13 Ekadjati (1995), op. cit., film. 121-122; J.A. van der Chijs dan Raden Karta- winata, Babad Tanah Pasundan, Batavia: Landdrukkerij, 1880 (translite- rasi Edi S. Ekadjati, ed.), Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1994, hlm. 149. 14 (A.K. "De Preanger Regentschappen II", Java Post, no. 44, 30 October 1914); Perkembangan penanaman kopi di Bandung dimulai oleh Pieter N. Engelhard. Pada tahun 1789 ia mencoba menanam kopi di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Ternyata berhasil. Kemudian dikembangkan pula di lereng-lereng Gu-nung Patuha, Gunung Mandalawangi, Gunung Galung- gung, dan Gunung Ma-labar (Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, Bandung: Granesia, 1984, hlm. 38; cf. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkehunan di Indonesia; Kajian Sosial-Ekonomis, Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 19, 34-35). 49
15 Perkembangan perkebunan kina di Priangan dimulai sejak tahun 1829 oleh Blume. Antara tahun 1830-1837 terus dilakukan percobaan oleh Korthals, Reinwardt, Fritze, dan Junghuhn. Hasilnya tidak memuaskan. Franz Wilhelm Junghuhn tahun 1854 mencoba menanam bibit kina unggul dari Amerika Selatan di daerah Lembang Kabupaten Bandung. Ternyata hasilnya sangat balk; setelah itu hingga sebelum Perang Dunia II, hasil kina dari Priangan dapat mencukupi 90% kebutuhan dunia [Kunto (1984), op. cit., hlm. 27-28]. 16 ENI, Derde deel, loc. cit. 17 Sartono Kartodirdjo (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hlm. 114; cf. Kunto (1984), op. cit., hlm. 27-28, 112. 18 Kunto (1984), Ibid., hlm. 28. 19 Sartono Kartodirdjo (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hlm. 36-38, 206-223. 20 Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten (terj.), Jakarta: Djambatan, 1913/1983, hlm. 102-103; cf. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (terj.), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 56-57; cf. Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indone-sia Baru, I, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 32-34. 21 Edi S. Ekadjati (ed.), Masyarakat Sunda don Kebudayaannya, Jakarta: Giri- mukti Pasaka, 1984, hlm. 102. 22 Ibid., hlm. 103. 23 R.A.A. Martanagara, Babad Sumedang; edisi Said Raksakusumah dan Edi S. Ekadjati, Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad, 1978, hlm. 8-38. 24 Edi S. Ekadjati, Ceritera Dipati Ukur; Karya Sastra Sejarah Sunda, Diser- tasi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1982, hlm. 257. 25 Hageman (1867) telah mengumpulkan arti kata ataupun asal-usul nama Priangan dari berbagai sumber; salah satunya adalah sebagai berikut: kata priangan berasal dari kata prayangan yang artinya "memberikan atau menyerahkan dengan hati yang suci". Rupanya istilah ini dikaitkan dengan penyerahan diri Aria Suriadiwangsa kepada Sultan Mataram ini. Dalam sumber-sumber Belanda istilah ini mulai disebut sekitar perempatan ter- akhir abad ke-17. Menurut Otto van Rees (1869), istilah ini disebut-sebut oleh Komandan Jacob Couper tahun 1684 ketika ia atas perintah Gubernur Jenderal VOC memberikan acte van aanstellingen kepada para bupati Priangan (H.J. Hageman, "Geschiedenis der Soendalanden", TBG, 1869, XVII, hlm. 180-181, lihat juga: Van Rees, op. cit., hlm. 2, Jonathan Rigg, A Dictionary of the Sunda Language of Java, Batavia: Lange & Co, 1862, him. 382, 385). Menurut Ajatrohaedi, istilah priangan merupakan kontraksi dari kata parahyangan yang artinya "tempat tinggal hiang (leluhur) yang harus dihormati" (baca: Ajatrohaedi, "Toponimi Tanah Sunda", Mangle, 50
1969, no. 187, XII, hlm. 23; no. 195, XII, hlm. 13). 26 Van Rees, op. cit., hlm. 15; cf. Asikin Widjajakusumah dan Mohamad Sa- leh, Rutjatan Sadjarah Sumedang Sarta Nepi ka Tjampurna Djeung Kum- peni. Bandung: Dana Guru, 1960, hlm. 65. 27 ENI, Derde Deel, op. cit., hlm. 506. 28 Ekadjati (ed.) (1984), op. cit., hlm. 106. 29 Wilayah Tatar Ukur, yang pada awal abad ke-20 terletak di Distrik Ciparay ini, agaknya sudah ada setelah Kerajaan Sunda runtuh. Akan tetapi, karena wilayahnya relatif kecil (hanya meliputi daerah Pabuntelan, Cikatul, dan Cibodo) bila dibandingkan dengan Sumedanglarang ataupun Galuh, Tatar Ukur jarang disebut-sebut. Baru setelah "Peristiwa Dipati Ukur", maka nama daerah ini mulai muncul ke permukaan (Poesaka Soenda, II, 9, Desember 1923, him. 85). 30 Mengenai peristiwa Dipati Ukur, baca: Ekadjati (1982), op. cit.. 31 Van Rees, op. cit., hlm. 16. 32 Ibid., hlm. 19. 33 Ibid., him. 26; lihat juga: R.A. Kern, Geschiedenis der Preanger Regent- schappen; Kort Overzigt. Bandoeng: De Vries & Fabricius, 1898, hlm. 19. 34 De Haan (1910), I, op. cit., him. 38-39, 69; cf. Raffles, op. cit., him. 192; cf. Van Rees, op. cit., hlm. 50-55. 35 Pejabat VOC ini melakukan reorganisasi wilayah sebagai berikut: Pangeran Sumedang diberi 1015 cacah; Demang Timbanganten (Raden Ardisuta) diberi 1125 cacah; Tumenggung Sukapura diberi 1125 cacah; Tumeng- gung Parakanmuncang diberi 1076 cacah; Dipati Imbanagara diberi 708 cacah; Dipati Kawasén diberi 605 math; Lurah Bojonglopang diberi 20 cacah dan 10 kampung (Van Rees, Ibid., hlm. 79). 36 Ibid., hlm. 87. 37 Ibid., hlm. 83. 38 Ibid., hlm. 97. 39 Selanjutnya Daendels melakukan dua kali reorganisasi wilayah pada tang- gal 2 Februari 1809 dan tanggal 2 Maret 1811 (Iihat lebih lanjut: Ibid., hlm. 110-113). 40 Ibid., hlm. 129. 41 Rincian pembagian lebih lanjut lihat: J.W. de Klein, Het Preangerstelsel en Zijn Nawerking, Proefschrift, Leiden, 1931, hlm. 12, 92. 42 Kesembilan afdeeling/kabupaten itu adalah sebagai berikut: Afdeeling/ Kabupaten Bandung, Afdeeling Cicalengka, Afdeeling Cianjur, Afdeeling Sukabumi, Afdeeling/Kabupaten Sukapura, Afdeeling Sukapura Kolot, Afdeeling/ Kabupaten Sumedang, Afdeeling Tasikmalaya, dan Afdeeling 51
Limbangan (Asik Natanagara, "Sadjarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Nepi ka Kiwari", Volksalmanak Soenda, Batavia: Kolff, 1937, hlm. 114). 43 Sebutan Regen Garut untuk Bupati Limbangan sebenarnya sudah disebut dalam naskah Wawacan Carita Perang Cina di Tanjungpura Kabupaten Purwa-kerta yang ditulis pada tahun 1864 oleh Haji Muhamad Umar (naskah ini sudah dialihaksarakan dan dialihbahasakan oleh Edi S. Ekadjati pada tahun 1996). 44 Staatsblad, th. 1906, no. 121, ANRI. 45 Staatsblad, th. 1914, no. 310, ANRI. 46 Misalnya di Bandung pada tahun 1906 yang menjadi anggota Dewan Kota hanya dua orang yaitu R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung, dan. Mas Rangga Tirtamaja, Wedana Ujungberung Kulon (Verslag van de Toestand der GemeenteBandoeng over de jaren 1905/1918). 47 Yong Mun Cheong, "Conflicts within the Prijaji World of the Parahyangan in West Java 1914-1927", ISAS, Field Report Series no. 1, January 1973, hlm. 3. 48 Ibid., hlm. 302-309. 49 Ibid., him. 295-322. 50 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Djakarta: Pradnja Paramita, 1970, hlm. 98; cf. B.H.M. Vlekke, Nusantara; Sejarah Indonesia (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1967, hlm. 196-197; cf. B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies; Selected Writings, part one, Bandoeng: Mijvorkink-van Hoeve, 1960, hlm. 64; cf. Sartono Kartodirdjo, "Political Transformation in the Nineteenth Century", Modern Indonesia: Tradition & Transformation, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988, him.309-310. 51 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (terj.), I, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 106-107. 52 R.A.A. Martanagara, Babad Raden Adipati Aria Martanagara, Bandoeng: Aurora, 1923, hlm. 19. 53 Preanger Bundel 22/1/1825, ANRI. 54 De Haan, II, op. cit., hlm. 688; cf. Martanagara (1923), loc. cit. 55 Bila dilihat dalam conduitestaat para bupati Priangan, ternyata para bupati tersebut sebelum menjabat bupati rata-rata pernah menjadi wedana. Hal ini terjadi terutama setelah tahun 1913 ketika Pemerintah Hindia Belanda mensyaratkan bahwa calon bupati hams pernah menjadi patih atau wedana sekurang-kurangnya dua tahun (lihat: Conduitestaat van de Inlandsche Ambtenaren; Regent van Tjiamis R.A.A. Koesoemasoebrata over het jaar 1910; Regent van Tjiamis R.T. Sastrawinata over het jaar 1915; Regent 52
van Soemedang Pangeran Aria Soeria Atmadja over het jour 1912; Re- gent van Soemedang R.A A. Koesoemadilaga over het jaar 1927; Regent van Bandoeng R.A.A. Martanagara over het jaar 1912, Regent van Ban- doeng R.A.A. Wiranatakoesoema over het jaar 1924; Regent van Tjiandjoer R.A.A. Soeriadiningrat over het jaar 1928; Regent van Garoet R.A.A. Wiratanoe Datar over het par 1912; Regent van Garoet R.A.A. Soeria Kartalegawa over het filar 1917; Regent van Soekaboemi Raden Soerjanata Brata over het jaar 1928, ANR1). 56 C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, eerste deel, Leiden: E.J. Brill, 1918, hlm. 715; cf. Mas Kartadinata, Rasiah Priangan, Weltevreden: Volkslectuur, 1921, hlm. 21. 57 Ibid. 58 Dalam tradisi rakyat, "kabupaten" biasa disebut "nagri" atau "nagara", atau "dayeuh" [De Commissie voor bet Adatrecht, Adatrechtbundel VIII, 's- Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914, him. 146, lihat juga: Memed Sastra- hadiprawira, Pangeran Kornel, Bandung: Rahmat Cijulang, 1930/1986, hlm. 1211. 59 Hierarki kepegawaian seperti ini sebenarnya merupakan hierarki kepega- waian Kompeni yang dipergunakan untuk "tanam paksa kopi". Susunan selengkapnya dari Kompeni adalah sebagai berikut: Di bawah bupati, ada kepala cutak yang mengepalai distrik. Di bawah kepala distrik ada seorang wakil, semacam lengser khusus untuk masalah kopi, di bawah lengser ada para-patinggi, atau pimpinan kelompok (troepshoofden- dalam lidah rak- yat menjadi "kepala terup") yang mengepalai keluarga-keluarga (somah) untuk pemetikan kopi dan pengangkutannya. Patinggi dibantu oleh bebe- rapa mandor yang mengawasi dan memimpin beberapa somah. Di samping patinggi ada kumetir jalan yang mengawasi jalan. Di kabupaten ada juga petugas polisi yang disebut sarejan (sergeant) pancalang dan kopral pan- calang (baca: Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 715-716). 60 Sebagai contoh, pembagian distrik dan onderdistrik di Priangan dapat diambil dari Menzorie van Overgave, Residen Priangan Barat, J.C. de Bergh, tertanggal 28 September 1931. Pembagian distrik dan onderdistrik untuk Kabupaten Cianjur tercatat sebagai berikut: Kabupaten Cianjur terdiri atas 7 distrik yaitu: 1. Cianjur: yang dibagi menjadi 2 onderdistrik, 17 desa; 2. Cibeber: yang dibagi menjadi 3 onderdistrik, 29 desa; 3. Ciranjang: yang dibagi menjadi 2 onderdistrik, 20 desa; 4. Pacet: yang dibagi menjadi 2 onderdistrik, 22 desa; 5. Cikalong Kulon: yang dibagi menjadi 2 onderdistrik, 15 desa; 6. Sukanegara: yang dibagi menjadi 4 onderdistrik, 17 desa; 53
7. Sindangbarang: dibagi menjadi 3 onderdistrik, 14 desa. 61 Dalam conduitestaat para bupati Priangan yang telah disebutkan dalam catatan kaki nomor 53, pada umumnya sebelum mereka menjadi wedana terlebih dahulu menjadi asisten wedana, meskipun ada juga kekecualian, misalnya R.A.A. Wiranatakusumah dari asisten wedana langsung menjadi Bupati Cianjur. 62 Menurut De Haan, kepala balebandung pada tahun 1822 disebut kanduruan yang tugasnya adalah mewakili bupati dalam menyelesaikan perselisihan- perselisihan kecil, mewakili polisi, mengurusi transportasi, dan lain-lain (baca: De Haan, II, loc. cit.). 63 Strick van Linschoten, Petikan dari Staatsblad-staatsblad dan Bijbladbij- blad, Semarang: Gebroeders Jansz, t.t., him. 10-11. 64 Kartodirdjo (1988), op. cit., hlm. 343 65 G.F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950 (terj.), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984, him. 67-79. 66 Henri Charles van Meerten, Overzicht van de Hervorming van het Prea- ngerstelsel, Academisch Proefschrift, Leiden: J.J. Groen, 1887, hlm. 43. 67 R. Memed Sastrahadiprawira, Pangeran Kornel, Bandung: Rahmat Ciju- lang, 1930/1986, hlm. 172-174. 68 Mas Kartadinata, Rasiah Priangan, Weltevreden: Volkslectuur, 1921, hlm. 3-4; [Dalam sumber tradisional lainnya, disebutkan bahwa pada perte- ngahan abad ke-19 ada Ki Ngabehi Jawa bernama Mas Rono Sentono (Edi S. Ekadjati, Wawacan Carios Munada, Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1993, hlm. 50). 69 Istilah "kumetir" berasal dari kata Gecommiteerde, yang artinya "pengawas dengan kuasa penuh" (Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta: lchtiar Baru-Van Hoeve, 1981, him. 208). 70 Kartadinata, op. cit., hlm. 5. 71 Van. Meerten, op. cit., hlm. 42. 72 Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 10 September 1870, gaji para Bupati Priangan per tahun adalah sebagai berikut: 1. Bupati Cianjur f 20.000,- dengan tunjangan f 24.000,- 2. Bupati Bandung f 20.000,- dengan tunjangan f 24.000,- 3. Bupati Sumedang f 20.000,- dengan tunjangan f 24.000,- 4. Bupati Limbangan f 20.000,- tanpa tunjangan. 5. Bupati Sukapura f 20.000,- tanpa tunjangan. Di samping penghasilan di atas, para bupati juga mendapat persentase f 1,- untuk setiap pikul kopi yang disetorkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, dan jumlah maksimum persentase ini adalah: f 30.000,- untuk 54
Bupati Cianjur, f 82.000,- untuk Bupati Bandung, f 30.000,- untuk Bupati Sumedang, f 10.000,- untuk Bupati Limbangan, dan f 6.000,- untuk Bupati Sukapura (Ibid., hlm. 43-44). Adanya perbedaan jumlah ini karena disesuaikan dengan penghasilan kopi yang berbeda-beda untuk setiap kabupaten. 73 Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam pemerintahan tradisio- nal, bergantung kepada "anugerah dan amarah" raja (Pendapat Taufik Abdullah dalam diskusi Neo-Feodalisme dalam Politik dan Ekonomi Kon- temporer Indonesia di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1997, dikutip dari:"Neo-Feodalisme; Sebuah Ringkasan", Kompas, 27 Februari 1997, hlm. 10). 74 Pertemuan bulanan pada umumnya diselenggarakan di kabupaten. Di Suka- pura pada akhir abad ke-19, pertemuan dilakukan setiap petang di pendopo. Aparat bupati yang nadir dihibur dengan pertunjukan wayang, tandak, dan topeng di samping macam-macam permainan seperti: adu kemiri, adu lem- par tombak, adu lempar bola dan pariah, permainan dadu, dan lain-lain (Hermansoemantri, op. cit., him. 521). Mengenai mata-mata baca: Ekadjati (1993), op. cit., blm.139). 75 Bendix, op. cit., hlm. 334-347 (lihat juga: Bab III B. dan Bab III.D). 55
Bab III Kaum Menak Sebagai Elite Birokrasi Tradisional A. Pengantar S eperti telah diungkapkan di muka, komoditas kopi menjadi penunjang utama perekonomian Priangan sejak abad ke- 18 hingga awal abad ke-20. Dibukanya Hindia Belanda bagi pemodal-pemodal swasta, menambah jenis dan jumlah perkebunan di Priangan. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja meningkat, bukan saja tenaga kasar melainkan juga tenaga berpendidikan. Birokrasi rasional yang digelindingkan Pemerin- tah Hindia Belanda juga menimbulkan diferensiasi jabatan yang memerlukan tenaga-tenaga profesional.(1) Manajemen pemerin- tahan di bawah kepemimpinan bupati yang bersifat polimorfik tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Modernisasi me- merlukan kepemimpinan yang lebih bersifat monomorfik. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Pemerintah Hindia Belanda se- jak abad ke l9 membuka pendidikan Barat bagi pribumi. Berbagai sekolah didirikan di Hindia Belanda. Di Bandung, sebagai ibu kota Keresidenan Priangan, didirikan berbagai sekolah, mulai se- kolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah kejuruan, bahkan 57
perguruan tinggi pertama di Hindia Belanda, yaitu Technische Hogeschool (THS). Perguruan tinggi di bidang teknik yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung itu didirikan pada tahun 1920.(2) Akibat adanya pendidikan Barat, di Hindia Belanda muncul golongan masyarakat berpendidikan. Di kalangan ménak, muncul ménak berpendidikan Barat yang tidak lagi berorientasi kepada jabatan pangreh praja. Di antara mereka ini ada yang menjadi wartawan, guru, dokter, pengacara, dan tenaga-tenaga profesional yang bekerja di jawatan atau kantor pemerintah dan swasta. Analog dengan penamaan priyayi intelektual bagi golongan pri- yayi yang tidak berorientasi kepada pangreh praja di Jawa, (3) maka kelompok baru di kalangan kaum ménak itu dapat disebut ménak intelektual. Seperti akan diuraikan nanti, anak-anak ménak pangluhurna (bupati) sebenarnya memiliki cukup biaya uuntuk meneruskan pendidikan hingga jenjang paling tinggi. Akan tetapi, kenyataannya, anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari.(4) Tidaklah mengherankan bila elite Sunda yang memiliki pe- ranan menonjol pada masa kemudian, terutama setelah Indonesia merdeka, kebanyakan bukan berasal dari kerabat dekat ménak lama yang tergolong ménak pangluhurna.(5) Seiring dengan lahirnya kaum intelektual, lahir organisasi- organisasi pergerakan. Sarekat Islam yang lahir di Surakarta pada tahun 1911, mendapat sambutan di Priangan. Cabang-cabang Sarekat Islam di berbagai daerah kemudian mengadakan Kongres Nasional I di Bandung pada tahun 1916. Sementara itu pada tahun 1912 di kota yang sama lahir Indische Partij. Organisasi inilah yang pertama kali mempersoalkan apa sesungguhnya yang dise- but "bangsa" itu. Sementara itu pada awal tahun 1920-an Indische Vereeniging yang berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925 mengeluarkan Manifesto Politik yang mengkonseptualisasikan nasionalisme Indonesia.(5a) Pada tahun 58
1927 Ir. Soekarno, politikus lulusan THS mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung. Selanjutnya, Bandung sebagai ibu kota Keresidenan Priangan tetap menjadi salah satu pusat kegiatan pergerakan kebangsaan. Di tengah maraknya perjuangan berbagai pergerakan kebang- saan, keterlibatan kaum ménak dari keluarga terkemuka dalam partai pergerakan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini bisa dime- ngerti karena pergerakan nasional sesungguhnya mengancam kedudukan mereka sebagai penguasa pribumi turun-temurun.(6) Kelompok ménak ini tetap menjalani hidupnya sebagai kelompok aristokrasi yang memiliki gaya hidup tertentu. Berikut ini akan diuraikan identitas kaum ménak birokrat dan bagaimana kehi- dupan mereka. B. Genealogi Keluarga-keluarga Ménak Terkemuka di Priangan Menurut silsilah keluarga, leluhur Keluarga Kusumadinata da-ri Sumedang dimulai dari tokoh Prabu Guru Aji Putih yang berkuasa di Kerajaan Hindu, Sumedanglarang sekitar tahun 1500 Masehi. Konon ia adalah seorang saudara Sri Baduga Maharaja. Masa keprabuan berakhir pada generasi ke-9, yaitu sewaktu Pra- bu Geusan Ulun memerintah. Ada dugaan bahwa Geusan Ulun sebenarnya keturunan Galuh. Hal ini terbukti dari pemakaian nama "Kusumadinata" yang selain dipakai oleh ménak Sumedang juga dipakai oleh ménak Galuh. Putra raja terakhir ini yang bemama Radér Aria Suriadiwangsa menjadi bupati pertama di Sumedang.(6) Bupati ini diberi sebutan Pangeran Kusumah Dinata dan juga diberi gelar Raden Gempol oleh Sultan Mataram. Dalam sumber-sumber Belanda, ia disebut Pangeran Kusumadinata I.(7) Tidak semua keturunan keluarga Kusumadinata memakai nama ini, lebih-lebih pada waktu bupati lain memerintah di dae- rah Sumedang, yaitu pada masa Raden Adipati Tanubaya (1773- 59
1775) dan Tumenggung Patrakusuma (1775-1789) yang berasal dari Parakanmuncang.(8) Pemakaian nama secara turun-temurun hingga menjadi nama keluarga seperti dalam tradisi Barat, tidak dikenal dalam adat Sunda, tetapi ada kebiasaan untuk mengambil sebagian nama leluhur, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang dianggap berhasil dalam hidupnya, tinggi derajatnya, dan banyak rejekinya.(9) Jadi, dalam hal nama penguasa ternyata ada kekhusus-an karena sebutan bahkan gelar kadang-kadang dipakai secara turun-temurun secara utuh. Oleh karena itu, penulis menggunakan nama keluarga "Kusumadinata" sebagai perwakil- an kaum ménak Sumedang. Selanjutnya dapat dikemukakan asal-usul Keluarga Wiratanu- datar dari Cianjur. Awal silsilah dimulai dari tokoh Mundingsari, ayah Prabu Siliwangi (I). Tujuh generasi kemudian muncul tokoh Prabu Siliwangi (II). Dan tokoh ini hingga Afi Wangsa Goparana, dalem yang beragama Islam, juga terhalang tujuh generasi.(10) Putranya yang bernama Raden Jayasasana, setelah menjadi dalem menggantikan ayahnya, ditugaskan oleh Cirebon untuk menjaga daerah perbatasan dengan Banten. Untuk itu, ia pindah ke daerah Cikundul, Cianjur dan kemudian memakai gelar "Aria Wira Tanu".(11) Seperti halnya Sumedang, bupati-bupati yang meme- rintah Cianjur tidak semua memakai nama "Wiratanudatar", terlebih pula ada bupati yang bukan berasal dari keturunan ke- luarga Wiratanudatar, yaitu R. Tumenggung Wiranatakusumah (1912-1920), keturunan Bandung, dan R. Tumenggung Suria- diningrat (1920-1932) keturunan Limbangan. Dalam hal ini me- reka berdua tetap tidak termasuk ménak Cianjur.(12) Masih ada dua orang keturunan ménak Cianjur yang memakai nama Wira- tanudatar, yaitu Tumenggung Jayaningrat yang biasa disebut Wiratanudatar VII. Ia diangkat menjadi Bupati Limbangan (1836-1871) karena menikah dengan putri Bupati Limbangan sebelumnya. Yang kedua adalah Raden Adipati Wiratanudatar 60
VIII yang menggantikan ayahnya menjadi Bupati Limbangan (1871-1915).(13) Leluhur ménak Bandung diawali dengan tokoh Prabu Sili- wangi(14) Sedangkan nama Wiranatakusumah baru dipakai oleh generasi ke-6. Leluhur yang namanya mulai dikenal dalam catatan VOC pada akhir abad ke-l7 adalah Ngabehi Astamang- gala dari Cihaurbeuti yang digelari gelar Tumenggung Wira- angunangun oleh Sultan Agung. Ia dianggap berjasa karena ikut me-numpas Dipati Ukur yang dianggap memberontak terhadap Mataram.(15) Kemudian ia digantikan oleh putranya yaitu Tu- menggung Nyili. Tidak lama kemudian, ia diganti oleh saudara iparnya, Raden Ardisuta, putra Demang Timbanganten Wira- dipura keturunan Sunan Gordah dari Timbanganten.(16) Buyut Ra- dén Ardisuta dan keturunannya kembali memakai nama Wirana- takusumah I sampai V dengan diselingi oleh dua orang bupati yang tidak memakai nama ini, yaitu Tmg. Raden Kusumadilaga (adik Wiranatakusumah IV) dan R.A.A. Martanagara (1893- 1918), keturunan ménak Sumedang. Puncak asal-usul keluarga Wiradadaha dimulai dengan Sultan Pajang.(17) Bupati pertama yang bisa dilacak secara historis yaitu Ngabehi Wirawangsa yang diangkat oleh Mataram bersamaan de- ngan Bupati Bandung.(18) Ngabehi Wirawangsa diberi gelar Ra- dén Tumenggung Wiradadaha.(19) Beberapa di antara keturunan- nya juga memakai nama Wiradadaha dengan menambah angka Romawi di belakangnya.(20) Keluarga ménak Galuh (Ciamis) menarik garis leluhurnya hingga awal abad pertama Masehi, dimulai dari Prabu Resi Wirahaspati, Prabu Watu Gunung, terus hingga pada generasi ke- 22, yaitu Maharaja Ratu Sanjaya yang namanya terukir dalam prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi.(21) Dari Sanjaya yang memerintah di Kerajaan Galuh yang terletak di Banjar Pataruman ini, terus memerintah beberapa keturunannya 61
hingga generasi ke-43, yaitu Prabu Siliwangi. Dari generasi ini sampailah ke generasi ke-51, yaitu masa pemerintahan Adipati Panaekan yang tercatat dalam sumber Belanda.(22) Banyak di antara tokoh sebelum yang terakhir ini yang tidak bisa diverifikasi secara historis. Keturunan ménak Ciamis tidak banyak yang memakai satu nama secara turun-temurun seperti halnya ménak dari keempat kabupaten yang telah disebut di atas. Oleh karena itu, penulis tidak menyebut suatu nama yang bisa dianggap nama dinasti atau nama keluarga.(23) Salah seorang Bupati Galuh yang cukup terkemuka adalah R.A.A. Kusumah Diningrat. Putra-putra bupati ini yang berjumlah 15 orang memakai potongan nama "Kusu- mah" atau "Kusuma" (termasuk Kusumasubrata yang menjadi bupati berikutnya).(24) Yang menarik perhatian, kebanyakan nama depan putra-putri Bupati R.A.A. Kusumasubrata dan keponakan- keponakannya (jadi putra-putri saudara-saudara Kusumasubrata) berawal dengan huruf "G". Misalnya saja putra Kusumasubrata nomor dua sampai lima adalah Gardea, Gurnita, Gotawa, dan Gurtiwa.(25) Konon, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat iden- titas mereka sebagai keturunan asli Galuh. Di belakang nama kecil putra-putri bupati ini disertakan nama Kusumasubrata yang menyiratkan adanya pengaruh Barat dalam hal pemakaian nama ayah sebagai nama keluarga. Tidaklah hal ini mengherankan karena Kusumasubrata sejak kecil banyak menerima pendidikan dari orang Belanda. (26) Selain keluarga-keluarga ménak di atas, masih ada keluarga- keluarga lain, seperti dari Sukabumi dan Limbangan/Garut. Kabupaten Sukabumi relatif baru, sedangkan Kabupaten Limba- ngan/Garut, hanya sampai tahun 1813 dipegang oleh keluarga Limbangan. Setelah itu yang menjadi bupati adalah ménak Sumedang; kemudian tahun 1836 yang menjadi bupati adalah ménak Cianjur (masih menantu ménak Sumedang). Sejak tahun 62
1915 hingga 1944 yang menjadi bupati adalah keluarga Surya- kartalegawa. Keluarga itu bukan keturunan langsung Bupati Garut, melainkan keturunan Raden Haji Muhamad Musa, Peng- hulu Kepala Garut yang termashur. Karena kondisi inilah, dari Garut tidak bisa diambil satu keluarga ménak terkemuka yang merupakan dinasti tua. Dari uraian di atas secara implisit dapat dinilai bagaimana kesadaran masyarakat waktu itu tentang ruang dan waktu. Gam- baran tentang ruang dan waktu pada masyarakat kuno ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat tentang dunia dan alam semesta yang bersifat kosmosentris. Yang menjadi pusat perha- tian masyarakat terutama peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penciptaan atau genesis eksistensi manusia. Mitos tentang penciptaan ini dianggap sebagai realitas. Waktu dan ruang diang- gap sebagai dimensi kosmologis yang homogen. Pementasan kembali atau pengulangan kembali peristiwa-peristiwa ini, dalam bentuk-bentuk ritual, merupakan sesuatu yang esensial dalam pemeliharaan eksistensi manusia. Dalam peristiwa-peristiwa primordial mahluk-mahluk dari luar dunia dianggap ikut ber- peran.(27) Dengan anggapan seperti di atas, tidak mengherankan bila keluarga para penguasa ini memiliki genealogi yang menempat- kan tokoh-tokoh mitos atau tokoh setengah mitos sebagai leluhur mereka. Tokoh mitos ini dianggap benar-benar pernah ada meski tidak bisa dibuktikan secara historis. Kalaupun Pigeaud menyebut sumber-sumber yang berisi genealogi semacam ini sebagai pseudo-history, tidak menjadi masalah untuk dikemukakan dalam penelitian yang bersifat historis, dengan catatan, hal ini dilakukan untuk melihat alam pikiran atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bukan untuk melihat fakta historis. Bila dilihat daftar-daftar silsilah yang dibuat oleh keluarga- keluarga ménak Priangan, tampak bahwa para leluhur kaum 63
ménak ini, tidak semua dapat dipertanggungjawabkan secara his- toris mengenai keberadaannya. Meskipun nama-nama itu tercatat dalam sumber Belanda, belum tentu bisa dipercaya karena sum- ber seperti buku yang ditulis oleh F. de Haan pun, kadang-kadang menggunakan sumber berdasarkan cerita orang lain atau menurut cerita rakyat. Arsiparis ini juga mengambil bahan dari karya Hageman, Geschiedenis der Soendalanden. Penulis yang disebut terakhir ini juga banyak menggunakan sumber tradisi. Dalam silsilah kaum ménak Priangan, tokoh Prabu Siliwangi selalu dijadikan pangkal leluhur, kecuali dalam silsilah ménak Sukapura yang mengambil pangkal leluhur dari tradisi Jawa. Dalam sumber-sumber naskah, baik yang tergolong sebagai karya sastra maupun karya sastra-sejarah, tokoh ini tidak digambarkan seba- gai tokoh sejarah, tetapi sebagai tokoh sastra ataupun tokoh sas- tra-sejarah. Nama Prabu Siliwangi juga tidak ditemukan dalam prasasti-prasasti yang bertalian dengan Kerajaan Sunda.(28) Ada yang menduga bahwa tokoh Prabu Siliwangi merupakan nama julukan tokoh Raja Sunda Sri Baduga Maharaja, yang namanya disebut dalam prasasti Batutulis.(29) Terlepas dari soal apakah Pra- bu Siliwangi itu tokoh sejarah atau tokoh mitos, di kalangan orang Sunda, is dianggap sebagai penguasa Kerajaan Pajajaran yang kharismatis. Jadi, bisa dipahami bila kaum ménak menempatkan- nya sebagai leluhur mereka. Hal ini juga bisa dipandang sebagai upaya kaum ménak untuk meneguhkan status sebagai kelompok elite sekaligus untuk melegitimasikan kekuasaan mereka. Bila dilihat dalam daftar silsilah, kaum ménak di Priangan pada umumnya mempunyai hubungan kekerabatan dengan sesa- ma kaum ménak juga, baik dengan yang tinggal dalam satu kabu- paten maupun dengan yang di luar kabupatennya sendiri, bahkan dengan keluarga terkemuka di keresidenan lain. Daftar silsilah dapat ditemui dalam stamboom, stamboek (buku asal-usul), dan dalam babad, ivawacan, atau jenis historiografi tradisional lain- 64
nya. Bukanlah suatu kebetulan apabila tokoh-tokoh yang berbau mitis dalam silsilah itu, memiliki kesamaan nama ataupun hubu- ngan-hubungan kekerabatan, dekat maupun jauh, melalui garis ayah ataupun garis ibu. Hubungan kekerabatan semacam ini ter- utama menyangkut keluarga bupati. Untuk para bupati, pangkal silsilah cukup sampai nama raja terkenal yang kharismatis di ling- kungan kulturalnya, dalam hal ini Prabu Siliwangi. Pangkal sil- silah untuk ménak yang lebih rendah, cukup hingga bupati di ka- bupatennya atau bupati di kabupaten lain yang sedang meme- rintah atau bupati atau ménak yang pangkatnya lebih tinggi dari dirinya. Misalnya, seorang wedana di Bandung yang bernama Ra- den Suriakartaprawira, membuat silsilah demikian; ayahnya ada- lah Raden Haji Jenal Asikin hoofdpenghulu Limbangan. Kakek- nya adalah Radén Haji Muhamad Musa, hoofdpenglzulu Limba- ngan terdahulu. Ibunya, Radén Ayu Rajaretna, putri Bupati Lim- bangan, Radén Adipati Surianatakusuma (1836-1871). Ketika sil- silah dibuat yang sedang menjadi Bupati Garut (nama baru untuk Limbangan) adalah Radén Adipati Wiratanudatar VIII, putra Ra- dén Adipati Surianatakusuma. Silsilah itu ditarik ke sana ke sini sehingga terkaitlah kepada Prabu Geusan Ulun dari Sumedang, Raden Adipati Aria Wiratanudatar I dari Cianjur, Radén Adipati Wiratanubaya dari Parakanmuncang, dan Radén Adipati Wirada- daha dari Sukapura.(30) Jadi, meskipun Wedana Bandung ini tidak memiliki hubungan keluarga langsung dengan Bupati Bandung yang sedang memerintah, yaitu R.A.A. Martanagara, secara tidak langsung, yaitu melalui nenek garis ayah, ia terkait dengan Bupati Sumedang, Tumenggung Surialegawa, yang juga kakek R.A.A. Martanagara dari garis ibu.(31) Ikatan kekerabatan di antara kaum ménak di Priangan diper- kuat antara lain dengan jalan perkawinan. Adapun motivasinya selain untuk mempererat hubungan kekerabatan bisa pula karena motivasi lain (lihat sub-bab perkawinan). 65
C. Kekuasaan dalam Tradisi Sunda Sebagai elite politik tradisional kaum ménak tidak terlepas dari aspek-aspek kekuasaan. Akan tetapi, sulit sekali menemukan sumber sejarah tertulis yang mengungkapkan secara eksplisit ba- gaimana bentuk kekuasaan kaum ménak , bagaimana pula cara memperoleh serta cara melaksanakannya. Dalam hal ini sumber- sumber yang berupa karya sastra dan karya sastra-sejarah menjadi alternatif satu-satunya. a. Asal-usul dan Pelegitimasian Kekuasaan Dalam perkembangan sejarah, konsep tentang kekuasaan dalam tradisi Sunda mengalami perubahan-perubahan, baik karena fak- tor intern maupun faktor ekstern. Dalam tradisi Sunda sebelum pengaruh Mataram masuk, konsep yang bertalian dengan asal- usul dan pelegitimasian kekuasaan tersirat dalam naskah Amanat dari Galunggung. Dalam naskah ini dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penguasa di suatu daerah apabila ia menguasai kabuyutan di daerah tersebut. Kabuyutan (mandala) adalah tem- pat keramat atau tempat suci yang mempunyai fungsi sebagai pekuburan leluhur atau tempat pemujaan. Kahuyutan merupakan tempat yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan apabila mendapat serangan dari musuh. Kalau tempat ini sampai jatuh ke tangan musuh, penguasa dianggap lebih rendah harganya dari kulit lasun (binatang sebangsa musang) di tempat sampah.(32) Bila seorang raja berhasil menguasai kabuyutan, ia akan mem- peroleh kesaktian dengan cara bertapa. Dengan kesaktian yang dimilikinya ia akan unggul dalam peperangan, akan mendapat kejayaan dan kekayaan. Menurut ungkapan ini, kekuasaan berasal dari sesuatu yang keramat, adikodrati, sedangkan kekayaan hanyalah atribut kekuasaan. Setelah masa kekuasaan Mataram berakhir, konsep kekuasaan 66
berubah. Dalam berbagai sumber historiografi tradisional ba- nyak disebut konsep pulung atau wahyu sebagai asal kekuasaan. Misalnya, dalam Sejarah Sukapura disebutkan bahwa seseorang itu bisa menjadi bupati bila ia dititisi pulung bupati terdahulu,(33) sedangkan dalam roman sejarah Pangeran Kornel disebutkan bahwa seseorang bisa berkuasa apabila katibanan nurbuat atau nampi wahyu (dijatuhi nurbuat atau menerima wahyu).(34) Kon- sep wahyu dikenal dalam tradisi Jawa antara lain sebagai pertan- da rahmat atau kurnia dari Yang Maha Kuasa bagi kedudukan raja yang sering digambarkan sebagai bola cahaya biru, hijau, atau putih yang menyilaukan.(35) Akan tetapi, dalam sumber yang ditulis Sastrahadiprawira tadi, istilah pulung, wahyu, atau nur- buat diartikan sebagai anugerah Tuhan. Konsep tersebut tidak memiliki bentuk fisik seperti dalam tradisi Jawa. Pengaruh Islam sebenarnya secara eksplisit dapat dilihat dalam konsep cahaya nurbuat(36) Konsep ini secara implisit terdapat dalam sebuah surat dari hoofddjaksa Garut kepada Bupati Sumedang tahun 1883; "... salat ta'at salat hadjat, njaeta noe diteda, moega pan- tjer Oejoet Taloen, digandjar tjahja noerboeat..." (artinya; salat taat salat hajat, itulah yang dimohon, semoga pokok Uyut Talun, dianugerahi cahaya nurbuat..."). Jadi, bisa ditangkap maknanya demikian, anugerah berupa cahaya nurbuat itu bisa diperoleh berkat sembahyang sunat yang dilakukan yaitu salat taat (?) dan salat hajat.(38) Dalam satu sumber disebutkan bahwa seseorang sah menjadi penguasa apabila, ia terusing ratu, ménak rembesing kusumah (keturunan ratu, ménak tirisan bangsawan) artinya ia adalah keturunan leluhur yang agung dan tak ternoda.(39) Konsep di atas tidak ada bedanya dengan konsep terahing kusuma, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih (turunan bunga, tirisan madu, benih pertapa, turunan mulia) yang dikenal dalam tradisi Mataram.(40) Ungkapan ini tidak lain dari prinsip kharisma 67
yang ada pada tokoh berwibawa, tokoh unggul.(41) Bila pada zaman Kerajaan Sunda dikatakan bahwa dengan kesaktian sese- orang bisa memperoleh kekuasaan, maka menurut pemikiran abad ke-19 kekuasaan seorang ménak ternyata tidak hanya diten- tukan oleh kesaktian dirinya sendiri karena "bila prajurit telah berkurang, maka kekuatan raja pun hilang".(42) Hal ini berarti, kesaktian dan kekuasaan telah diperlakukan sebagai dua konsep yang tidak lagi berkaitan. Kesaktian dianggap sebagai kualitas pribadi, sedangkan kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang didatangkan dari luar. Kaum ménak yang duduk dalam jabatan pemerintahan tradisional, jelas diangkat oleh pemerintah kolo- nial (artinya kekuasaan berasal dari pemerintah kolonial)(43) sehingga mereka memiliki kekuasaan, meskipun semu. Usaha untuk melegitimasikan kekuasaan diperlukan, teruta- ma oleh pendiri dinasti atau bila kekuasaan berpindah tangah. Dalam Wawacan Sajarah Galuh, penguasaan Mataram atas Priangan tidak disinggung sama sekali, sedangkan dalam Babad Sumedang disebutkan bahwa Panembahan Senapati menguasai Pasundan tanpa peperangan. Dalam sumber lain disebutkan bah- wa masuknya kekuasaan Mataram ke Priangan diibaratkan seba- gai angin topan meniup pepohonan sehingga pohon-pohon itu roboh tak berdaya.(44) Sumber-sumber ini tidak "berusaha" membuat pembenaran atas berkuasanya Mataram di Priangan, artinya kekuasaan dari luar tersebut diterima karena memang su- dah nasib. Hal ini tercermin dari ungkapan ngawula ka wayahna (mengabdi dengan sabar meskipun tidak menyenangkan hati).(45) Lain halnya ketika Priangan jatuh ke tangan VOC.(46) Untuk pembenaran penguasaan VOC atas Priangan, dalam Wawacan Sajarah Galuh diceritakan sebuah ramalan yang bersifat post- eventum; "Kekuasaan orang Belanda itu tidak dapat ditolak karena sudah diramalkan oleh seorang ajar (pendeta)". Penguasa asing ini dianggap sebagai ratu adil yang akan memberikan 68
pembalasan kepada Raja Jawa yang menyakiti hati cucu Prabu Siliwangi. Pelegitimasian, kekuasaan bisa pula dilakukan dengan pembuatan silsilah. Silsilah yang dibuat dengan tujuan semacam ini dapat ditemukan umumnya pada bagian awal sebuah historiografi tradisional.(48) Dalam sumber dari zaman Kerajaan Sunda dinyatakan bahwa seseorang bisa menjadi penguasa atau raja bila ia putra dewata. Dalam naskah Carita Parahyangan, Batara Danghyang, penguasa Galunggung menyatakan demi- kian; "Ja beunang kit ai (ng) kawisesa, turut carekeng, ja ai (ng) wenang nuduh tan katuduh. Ja ai (ng) anak dewata" (artinya; "Tetapi bila dapat aku kuasai, turutlah perintahku, karena aku berhak memerintah, tidak diperintah. Aku ini anak dewata").(49) Dari pernyataan di atas jelas bahwa raja menganggap dirinya sebagai keturunan dewa, artinya konsep "dewaraja" melekat dalam diri seorang penguasa. Upaya pelegitimasian kekuasaan semacam ini merupakan hal yang lumrah dilakukan para raja pendiri dinasti. Meskipun Penguasa Galunggung di atas menyata- kan diri sebagai anak dewa, anehnya dalam silsilah pada bagian awal naskah, yang berada di puncak silsilah bukanlah dewa, melainkan seorang resi guru (pendeta), artinya seorang manusia. Meskipun hal ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang rancu, bisa dipahami bila ditafsirkan bahwa si penulis naskah mencoba bersikap realistis. Pada masa sesudah agama Islam berpengaruh kuat, tokoh dewa digantikan oleh tokoh-tokoh manusia yang bersifat historis legendaris atau tokoh-tokoh besar yang dihormati masyarakat seperti nabi. Misalnya, dalam Carita Purwaka Caruban Nagari diceritakan bagaimana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) dilegitimasikan sebagai penguasa Cirebon sekaligus sebagai pe- nyebar agama Islam di Jawa Barat. Silsilahnya dibuat demikian; dari pihak ayah, Sunan Gunung Jati adalah keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW dan dari pihak ibu, ia adalah cucu Prabu Sili- 69
wangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Ada cara lain untuk melegitimasikan kekuasaan, yaitu dengan pemberian pusaka atau gelar untuk membuktikan adanya kesinambungan antara pengua- sa baru dan lama. Misalnya, dalam Carita Purwaka Caruban Na- gari, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, merestui putranya, Pangeran Cakrabuana, menjadi penguasa Caruban (nantinya menjadi Cirebon), dengan cara mengirimkan tanda ke- prabuan dan memberi gelar penobatan, Sri Mangana.(50) Ada cara lain lagi untuk melegitimasikan kekuasaan. Dalam Sajarah Sukapura secara implisit dikemukakan pelegitimasian kekuasaan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda atas Priangan. Menurut penulis naskah tersebut, ada beberapa alasan untuk taat kepada Kompeni (orang Belanda). Pertama, mereka tidak perlu merasa bersalah kalau taat kepada orang asing sebab yang menyerahkan mereka kepada Kompeni adalah Sunan Mataram, penguasa Priangan sebelumnya. Kedua, berada di bawah Kompe- ni, keadaan menjadi lebih baik karena tidak perlu lagi "tugur- tundan" (menjaga keamanan dan mengangkut barang atau orang) di Mataram yang letaknya sangat jauh. Ketiga, tidak ada tuntutan atau permintaan, kecuali menghiasi atau memperindah daerah sendiri. Keempat, pekerjaan dibagi-bagi sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kelima, tidak perlu mengeluarkan upeti dua kali. Dulu, selain menyerahkan upeti kepada penguasa setempat, rak- yat juga harus menyerahkan upeti ke Mataram. Setelah Mataram tidak berkuasa, upeti hanya untuk penguasa setempat saja. Ke- enam, keamanan terpelihara karena ada polisi. Perintah Kompeni hanyalah menanam kopi dan hasilnya pun dibeli.(51) Tentu saja masih harus diperdebatkan, apakah alasan ini dikemukakan seca- ra sungguh-sungguh atau sekedar untuk menyenangkan yang menjadi atasan. Bila melihat bahwa penulisnya adalah seorang wedana di Manonjaya yang mendapat titel "kanduruan" dari Pe- merintah Hindia Belanda sebagai penghargaan atas jasa-jasa 70
pengabdiannya, bukan tak mungkin alasan pembenaran kekua- saan VOC itu untuk menyenangkan atasan. b. Simbol Kekuasaan Kaum Ménak Seperti telah dikemukakan, berbagai simbol dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan ménak , termasuk soal kekuasaan dan kedudukan. Kekuasaan acap kali dikiaskan dengan kata "pa- yung". Misalnya, ketika kedudukan Bupati Sumedang diisi oleh keturunan Bupati Parakanmuncang karena putra tertua Bupati Sumedang yang berhak atas jabatan itu masih kecil, di kalangan ménak Sumedang ada istilah "payung direbut batur", artinya kekuasaan direbut orang lain.(52) Putra Bupati Sumedang yang kelak terkenal sebagai Pangeran Kornel itu, setelah dewasa meni- kah dengan putri Bupati Parakanmuncang. Akan tetapi, ia terpak- sa lari ke Cianjur karena tidak disukai oleh mertuanya. Ternyata ia bernasib baik, ia diangkat menjadi Cutak Cikalong.(53) Ketika saudaranya datang menjemput ke Cianjur, ia menyatakan "sa- tungtung teu acan dipayungan bodas pulas emas moal nété Sume- dang" (54) (artinya; selama belum dipayungi dengan payung putih seleret emas ia tidak akan menginjak Sumedang). Kata "payung putih" di sini diasosiasikan dengan "payung kebesaran" atau "songsong" yang merupakan regalia atau alat-alat pusaka milik seorang bupati yang derajatnya paling tinggi. Pada zaman Mata- ram payung kebesaran ini disebut payung bawat. Sejak tahun 1820 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan ten- tang kelengkapan upacara yang boleh dimiliki para pejabat pri- bumi sesuai dengan tingkatan jabatannya. Salah satu regalia yang penting adalah payung (lihat Bab IV). Besarnya kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya dilukis- kan dengan kata-kata; "raja adalah pemilik jiwa raga serta yang menentukan hidup mati seseorang". Oleh karena itu, kekuasaan seorang raja tidak boleh dilawan bila tidak ingin celaka. Atasan 71
wajib dipuja dan dihormat. Hal ini tercermin dari ungkapan guru ratu wong atua karo,(55) artinya harus taat kepada guru yang memberikan ilmu, taat kepada ratu (penguasa) yang murba (menguasai) negara, dan taat kepada orang tua. Rakyat wajib ngawula kepada penguasa sehingga bupati juga sering disebut pangawulaan dalem. Sebaliknya, penguasa juga wajib dilindungi rakyat.(56) Di sini tampak bahwa ada hubungan timbal-balik yang perlu dijaga antara penguasa dengan yang dikuasai karena kedua- nya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hal ini bisa dianalogikan dengan konsep kawula-gusti dalam tradisi Jawa.(57) Besarnya kekuasaan Raja Sunda dalam kacamata penulis tradisional abad ke-19 dapat diukur dengan istilah yang terdapat dalam Babad Limbangan. Dalam sumber ini Raja Pajajaran disebut Ratu Murba Wisesa (murba artinya "menguasai" dan wisesa artinya "kekuasaan tertinggi"). Istilah "murbawisesa" juga dikenakan kepada bupati selaku penguasa kabupaten. Dengan kekuasaan seperti ini, diharapkan bahwa seorang bupati bisa menjadi "tunggul payung sadayana para wargi" (tempat perlindungan semua sanak saudara) atau bisa "ngauban baraya" (melindungi sanak keluarga).(58) Seorang bupati bukan hanya menjadi penguasa wilayah, melainkan juga menjadi pemilik isi wilayah itu, termasuk manusia penghuninya. Apabila bupati menghendaki sesuatu, misalnya ternak, wanita, atau sekedar hasil bumi, tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dalam tradisi lisan dikenal ungkapan; "Kutu-kutu waking taga, serebuk samérang bulu, éta kabeh kagungan ratu"; arti harafiah- nya; macam-macam kutu, bubuk kecil sebesar bulu padi, itu semuanya kepunyaan ratu. Maksud ungkapan ini ialah bahwa ratu itu berkuasa sampai pada benda yang paling kecil sekalipun (apalagi yang besar) atau berkuasa atas segala sesuatu. Besarnya kekuasaan ménak bukan diukur dari luasnya wilayah yang dikuasai, melainkan dari jumlah cacah yang dimilikinya. Jadi, 72
dalam hal ini cacah dianggap sama dengan harta benda.(59) Di kalangan ménak dikenal suatu tradisi yang disebut nyanggrah, yaitu memaksakan kehendak kepada rakyat jelata. Bilamana menginginkan sesuatu, siapa pun tidak bisa menolak. Misalnya saja, bila seorang ménak ingin menyanggrah wanita, cukup dengan meminta orang tuanya untuk tidak mengawinkan si gadis atau langsung membawa si gadis ke ibu kota. Bukti yang bersifat historis dapat dikemukakan dari tulisan K.F. Holle (1869), Adviseur Honorair Pemerintah Hindia Belanda. Ia menceritakan bahwa sekitar tahun 1850-an, di daerah Parakansalak, Bogor, kebanyakan gadis muda dinikahkan pura-pura (tidak sungguh- sungguh) dengan pria-pria yang sudah tua. Perkawinan yang disebut patepok atau uar-patepok ini ternyata dimaksudkan agar para gadis tersebut tidak disanggrah oleh ménak yang kebetulan berkunjung ke sana. Sekitar tahun 1860-an kebiasaan ini sudah jarang dilihatnya lagi. Tidak ada penjelasan mengapa terjadi demikian.(60) Tradisi nyanggrah ternyata bukan hanya dilakukan oleh bupati saja, kaum ménak di bawahnya pun bisa melakukan hal itu. Yang disanggrah bukan hanya anak gadis, melainkan juga ternak atau harta benda lainnya.(61) Bila seorang ménak menginginkan kuda milik rakyatnya, cukup ia menggunting bulu suri kuda tersebut dan itu berarti kuda sudah menjadi milik- nya.(62) Cerita lain tentang tradisi ini dapat dibaca dalam Mantri Jero. Meskipun yang diceritakan dalam roman sejarah ini bukan peristiwa sejarah, yang digambarkannya adalah perilaku ménak abad ke-19. Dalam roman ini diceritakan tentang seorang kepala cutak yang datang ke sebuah desa melihat tanaman labu yang sedang berbuah lebat. Untuk menyampaikan keinginannya akan buah labu itu, ia cukup menanyakan kepada kepala desa, siapa pemilik tanaman labu itu. Si kepala desa surti (memahami makna bahasa isyarat itu) dan ia segera menyuruh si pemilik tanaman memasukkan labu ke keranjang yang berisi barang-barang milik 73
kepala cutak itu. ternyata sudah dikenal pada abad sebelumnya. Dalam Sajarah Cikundul, diceritakan tentang Bupati Cianjur, Radén Aria Wira Tanu III (1707-1726), yang dikenal sebagai Dalem Dicondré. Ia mendapat julukan demikian karena ia dibunuh dengan sejenis pisau yang disebut condre oleh seorang pemuda desa yang tunangannya disanggrah oleh bupati tersebut. Tunangan si pemuda ini konon bernama Nyi Apun Gentay.(63) Tradisi nyanggrah Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa otoritas tradisional yang dimiliki kaum ménak demikian besar meskipun kekuasaan kaum ménak yang nyata dikurangi terus-menerus. Seperti akan diuraikan nanti, Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan oto- ritas tradisional ini untuk kelancaran pemerintahan. Konsekuen- sinya, birokrasi patrimonial tidak bisa diganti begitu saja dengan birokrasi rasional. c. Ménak Yang Ideal Sajarah Sukapura menggambarkan tentang ménak yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa sebelum Pasundan "tertib" (sic!) adalah demikian: Barang siapa memiliki kesaktian, keras kulit badannya, manjur pedangnya, dan pemberani, maka dialah yang dianggap sebagai ménak yang disegani bawahannya serta di- indahkan, dilaksanakan, dan diladeni segala keinginannya. Bo- doh pun tidak menjadi masalah, asalkan berani. Kesaktian diper- oleh dengan mempelajari elmu kabedasan (ilmu kekuatan) dan elmu kawedukan (ilmu kekebalan), dan ajian-ajian.(64) Pekerjaan merawat dan menyaktikan senjata tajam adalah pekerjaan sehari- hari kaum ménak zaman dahulu. Seorang penguasa ideal pada masa kemudian mengalami perubahan. Seorang ménak harus memiliki tabeat luhung (tabiat yang luhur), pamilih (mempunyai pertimbangan untuk menentukan baik-buruknya sesuatu), ka- utamaan (keutamaan), kasatiaan (kesetiaan), kapinteran (kepan- 74
daian), wawanen (keberanian), kapengkuhan (keteguhan hati), elmu (ilmu), dan karajinan (kerajinan).(65) Jadi, kesaktian, kabe- dasan, dan kawedukan tidak lagi menjadi syarat utama untuk ménak ideal. Pengetahuan dalam soal kenegaraan dan pengeta- huan keagamaan ikut menentukan integritas seorang ménak Seorang "raja pinandita" atau "raja-pendeta", yaitu raja (bupati) yang juga menjadi ulama (ahli agama) memiliki kedudukan yang lebih terhormat dibandingkan dengan yang tidak ahli di bidang agama. Dalam Sajarah Sukapura diceritakan bahwa Radén Yu- danagara, anak tertua Dalem Baganjing, Bupati Sukapura, menyerahkan haknya untuk menjadi bupati kepada adiknya yang bernama Radén Subamanggala. Yang dijadikan alasan penyerah- an hak ialah karena Radén Subamanggala orangnya pantas; ia juga merupakan anak kesayangan ayahandanya dan menjadi murid sekaligus anak angkat Syekh Haji Abdulmuhyi, tokoh agama Islam yang dikeramatkan orang.(66) Karena itu, Radén Subamanggala pun dianggap sudah setengah wali. Dengan kualitas demikian diharapkan ia dapat meningkatkan derajat keturunan Wirawangsa. Ménak ideal pada abad ke-19, seperti telah dikemukakan di atas, tidak hanya dilihat dari segi fisik, juga dilihat dari perilaku. Seorang penguasa haruslah orang yang mempunyai sorot (aura atau sinar) dan legeg (tindak-tanduk) bangsawan; gagah, cakap, memiliki tabiat yang luhur yaitu; tidak bertingkah, tidak adigung kamagungan (tidak sombong), sayang kepada si miskin, sabar, arif, adil, toleran, baik tutur katanya, basajan (sederhana), bersih hati, dan sinatria (ksatria). Di samping itu, ia harus memiliki sifat utama; titih-rintih (tertib), tara kajurung ku nafsu (tidak ter- dorong oleh nafsu), dan sering tirakat ambeh luhur darajat (sering tirakat supaya tinggi derajat). Ménak ideal harus pula memiliki sifat keteguhan hati yang diwujudkan dalam sikap percaya diri, sacangreud pageuh, sagolek pangkek (kukuh 75
pendirian), ngagem ageman sabda pandita ratu (memegang ajaran pendeta-ratu), henteu ganti pileumpangan (tidak berubah- ubah pikiran), dan kandel iman (tebal iman). Sikap leber wa- wanen (penuh keberanian) harus diimbangi pula dengan kapin- teran yaitu; kepandaian untuk memahami dan menjawab suatu permasalahan. Kepintaran ini mensyaratkan bahwa seorang ménak harus loba socana rimbil cepilna (arti harafiah: banyak matanya, banyak telinganya), artinya ia harus pandai membaca keadaan dan mendengar keluh kesah rakyatnya sehingga tercapai tujuan hidup bernegara yaitu hurip gustina, waras abdina, réa harta réa harti, réa ketan réa keton (artinya; tuan dan hamba sama-sama hidup sejahtera dan sehat lahir batin, rakyat hidup berkecukupan dalam harta dan kebutuhan lainnya, banyak beras banyak uang). Ménak pun harus menjadikan dirinya pembimbing rakyat kecil yang kurang pengetahuan, menjadi pelindung rakyat dari marabahaya dan menjadi gunung pananggeuhan (andalan) bagi semua orang dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Terah ménak (darah bangsawan) harus hadé pamilih (bisa mem- pertimbangkan baik dan buruk) dan boga pikir rangkepan (memi- liki kewaspadaan).(67) Seorang ménak ideal harus ngélmu. Secara sempit élmu itu identik dengan ilmu kekuatan dan kekebalan, tetapi secara luas élmu itu dalam tradisi Sunda meliputi ajaran moral, etika pengabdian, kebatinan, dan agama. Élmu juga meli- puti kepercayaan akan uga(68) (takdir atau kodrat alam) dan kila- kila (69) (tanda-tanda pada peristiwa alam dan gejala-gejala lain dalam kehidupan), berikut metode penafsirannya. Di samping itu, élmu berkaitan juga dengan ajaran tentang kasakten (kesaktian). Hal terakhir ini diperoleh melalui ajaran dan metode latihan kadugalan atau kabedasan (kekuatan tubuh), kawedukan (keke- balan), dan kadigjayaan (keperkasaan). Ada pula pengertian lain bagi élmu yang tidak berhubungan dengan masalah kekuasaan, seperti élmu tatanen dan élmu teluh.(70) Pergeseran nilai tampak 76
bila dibandingkan dengan konsep raja ideal pada masa kerajaan. Sebagai keturunan dewa seorang raja yang ideal adalah yang sempurna fisik dan perilakunya. Konsep tentang raja yang ideal dapat ditemukan secara implisit dalam naskah Carita Parahya- ngan. Menurut naskah ini, seorang anak raja tidak akan bisa menggantikan kedudukan ayahnya bila menderita cacat fisik. Rahyang Sempakwaja, keturunan Raja Wretikandayun, tidak bisa menjadi raja karena ompong. Itulah sebabnya mengapa ia dina- mai "Sempakwaja" yang artinya "ompong". Saudaranya yang lain juga tidak bisa menjadi raja karena menderita hernia.(71) Raja yang berperilaku baik adalah raja yang bertingkah laku sempurna atau berperilaku utama, yaitu yang berpegang teguh kepada atu- ran-aturan Sanghyang Siksa yang terdapat dalam naskah-Sang- hyang Siksa Kandang Karesian, mengikuti amanat leluhur, me- ngatur perilaku kehidupan, sempurna menunaikan kewajiban aga- ma, dan meninggalkan warisan berupa negeri yang indah dan makmur. Bersikap sungguh-sungguh, pandai memikat hati, suka mengalah, murah senyum, berseri hati, dan mantap dalam ber- bicara juga merupakan sikap-sikap seorang penguasa yang amat terpuji. Seorang raja diharapkan tidak mudah bingung dalam menghadapi musuh, tidak mempertengkarkan yang lurus, yang benar, yang jujur, dan yang lurus hati.(72) Raja yang berpegang teguh pada perbuatan utama (sempurna dalam agama) akan mengalami zaman keemasan dalam peme- rintahannya dan akan bisa bertahan lama dalam singgasananya. Sang Wretikandayun sebagai raja pertama di Galuh berkuasa selama 90 tahun. Putranya memerintah selama 80 tahun, se- dangkan cucunya, hanya menjadi raja selama 6 tahun saja karena perilakunya yang buruk. Rahyang Tamperan, cicitnya, hanya memerintah selama tujuh tahun karena ia senang membinasakan orang yang sedang bertapa. Prabu Niskala Wastukancana, Raja Sunda yang dikenal sebagai Prabu Wangi, dapat menjadi raja 77
seratus tahun lebih karena ia bisa bertindak seperti orang-orang tua ketika usianya masih muda. Ia dikatakan mengikuti satmata, artinya mengikuti bimbingan pengasuhnya.(73) Sebaliknya, ada perilaku buruk yang merupakan pantangan bagi seorang raja, antara lain, menghina para pendeta, membunuh orang yang tak bersalah, merampas hak orang lain, bersikeras pada keinginan sendiri (keras kepala), tidak mendengar nasehat orang tua, tidak memperhatikan ajaran leluhur, tidak memelihara kesempurnaan agama,(74) tidak tunduk kepada dewata,(75) mengambil wanita de- ngan memperalat wanita lain, mencintai wanita larangan (yaitu wanita yang sudah bertunangan) dari daerah lain, dan tidak ber- bakti kepada orang tua. Apabila pantangan-pantangan ini dilang- gar, "jampi tidak akan mempan, sumpah (kutukan) seribu (kali) tak akan berguna.(76) Artinya, kesaktian bisa hilang, kejayaan dan kekayaan bisa surut, dan keruntuhan kerajaan bisa terjadi. Dalam Carita Parahyangan disebutkan bahwa kehancuran Kerajaan Sunda terjadi karena rajanya yang terakhir hanya bersenang- senang, menyebar kemaksiatan, budi tenggelam dalam nafsu se- hingga kalah oleh Islam (maksudnya Kesultanan Banten yang beragama Islam). Pembenaran kehancuran kerajaan yang dike- mukakan dalam sumber ini cukup realistis. Artinya, kehancuran itu tidak didasarkan pada alasan yang bersifat mitis. Usaha penaklukan Kerajaan Sunda yang dilakukan berulang-ulang oleh Banten sejak tahun 1527 hingga 1579,(77) menunjukkan bahwa raja-raja sebelum yang terakhir memerintah cukup kuat. Kehan- curan benar-benar terjadi setelah pemerintahan berada di tangan raja yang berperilaku buruk. Jadi, raja yang ideal memiliki kesempurnaan fisik dan perilaku. Hal ini tidak saja menentukan panjang-pendeknya waktu ia memerintah, tetapi juga menentukan nasib kerajaannya. Bupati Bandung, R.A.A. Martanagara (1893-1918), memberi nasehat kepada kaum ménak (yang disebutnya priyayi) melalui 78
Piwoelang Barata Soenoe (1918). Nasehat dimaksud didasarkan atas sumber bacaan berbahasa Jawa dan pengalamannya me- mangku beberapa jabatan pangreh praja, termasuk jabatan bupati yang cukup lama. la mencoba memberi pengalaman, terutama karena kondisi zaman sudah berubah(78) Demikian nasehatnya: Komo ninggang di djaman kiwvari, geus kaseboet djaman ka- madjoean, samoebarang oendak bae, elmoe jeung tingkah- lakoe, geus teu pilih noe gede noe leutik, lamoen kangeungeu- nahan, hanteu miloe madjoe, tangtoe tinggaleun katjida, koe sasama anoe ngoesahakeun diri, djadi pajah sorangan.(79) Terjemahannya: Apalagi pada zaman sekarang, disebut zaman kemajuan, se- galanya meningkat, ilmu dan tingkah-laku, tidak lagi memilih orang besar ataupun orang kecil, bila terlena, tidak ikut maju, tentu ketinggalan, dari orang yang selalu berusaha, jadi susah sendiri. Selanjutnya, ménak Sumedang itu berpendapat bahwa meski- pun zaman sudah berubah, perilaku utama seperti adat zaman dulu harus tetap dipertahankan. Sifat yang harus dipertahankan ini sesungguhnya berlaku universal, artinya, setiap penguasa, pemimpin, kapan pun dan di mana pun harus bersikap seperti ini. Jadi, seorang ménak, seorang penguasa itu haruslah sabar, teguh pendirian, berani, selalu membela kebenaran, lancar dalam ber- bicara, mempunyai rasa malu, bersemangat, jangan berlebihan, dan jangan merampas hak orang lain. Bila sikap-sikap seperti ini diabaikan, kesusahan akan menimpa diri dan orang lain akan benci. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tipe ménak yang ideal tidak jauh berbeda dengan tipe raja Sunda yang ideal dahulu meskipun harus ada penyesuaian dengan kondisi yang ada. Jadi, meskipun kekuasaan kaum ménak terus-menerus dipangkas, mu- 79
lai kekuasaan seperti raja hingga kekuasaan yang hanya sebatas pegawai pemerintah, kaum ménak terus berusaha mempertahan- kan eksistensinya dengan cara beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sifat-sifat ménak yang ideal ini seharusnya dimiliki pula oleh para pemimpin kita sekarang ini. D. Status Sosial dan Kekayaan Kaum Ménak a. Pasang-surut Status Sosial Telah dijelaskan di muka bahwa yang dimaksud dengan status sosial adalah posisi personal seseorang dalam hubungannya de- ngan orang lain pada kelompok yang sama atau posisi satu ke- lompok dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain. Dalam stratifikasi sosial masyarakat Priangan, kaum ménak ada- lah kelas sosial atau golongan sosial dengan status tertinggi. Ke- las santana menempati kelas sosial di bawah kaum ménak. Di bawah kaum santana adalah rakyat kebanyakan yang disebut ca- cah, somah, somahan.(80) Mereka merupakan kelas paling bawah dalam hierarki status tradisional. Arti kata cacah di sini berbeda maknanya dengan cacah sebagai satuan unit kerja.(81) Dalam kelas somahan yang mayoritas ada di pedesaan ini, terdapat suatu stratifikasi yang didasarkan atas pemilikan tanah.(82) Mobilitas vertikal bisa terjadi melalui berbagai cara. Pertama, melalui pendidikan. Seorang cacah ataupun santana yang berpen- didikan Barat bisa duduk dalam jabatan pangreh praja. Bila sudah menjadi pejabat, ia boleh mengajukan permohonan untuk men- dapat gelar mas ataupun Radén dari Pemerintah Hindia Belanda. Dengan cara ini seorang laki-laki cacah bisa menjadi santana; demikian pula seorang santana bisa menjadi ménak Tidak meng- herankan dalam beberapa surat kabar yang terbit waktu itu, kita bisa membaca berita tentang surat keputusan pemerintah tentang pemberian gelar kebangsawanan kepada ménak-ménak baru.(83) Kedua, melalui jalur perkawinan. Wanita santana bisa me- 80
naikkan derajat keturunannya menjadi ménak bila ia menikah dengan laki-laki ménak. Seorang wanita cacah bisa menjadi santana bila menikah dengan ménak Melalui perkawinan pula seorang ménak luhur bisa meningkatkan keturunannya menjadi ménak pangluhurna. Sebagai contoh, Radén Haji Muhamad Musa, hoofdpenghulu Limbangan bukanlah keturunan langsung seorang bupati. Dilihat dari silsilahnya, ia keturunan kelima dari Bupati Bogor; istrinya, Radén Ayu Perbata Mirah, adalah putri Bupati Sumedang. Putra mereka, Radén Adipati Aria Suria Nataningrat, bisa menjadi Bupati Lebak. Cucunya (dari putranya yang menjadi bupati ini), Radén Tumenggung Aria Suriadiputra, juga bisa menjadi Bupati Lebak. Cucu yang lainnya, Radén Tumenggung Suriadiningrat, menjadi Bupati Cianjur XII. Radén Haji Muhamad Musa juga memiliki putra yang berjabatan sama dengan dirinya, yaitu Radén Haji Zenal Asikin. Putranya ini menikah dengan putri Bupati Garut, yaitu R. Ayu Raja Retna, dan cucunya, R. Tumenggung Suria Kartalegawa menjadi Bupati Garut.(84) Di sini terlihat bahwa hoofdpenghulu Limbangan telah menaikkan derajat anak dan cucunya dari ménak luhur menjadi ménak pangluhurna melalui perkawinan. Contoh kasus lain; Tumenggung Wiradireja, Bupati Cianjur VII (1813-1830), bila dilihat dari silsilahnya dari garis ayah, keturunan keempat Bupati Cianjur IV, sedangkan dari garis ibu, keturunan ketiga Bupati Cianjur V. Sementara itu Bupati Cianjur VI yang meme-rintah sebelum tahun 1813, ketika meninggal hanya memiliki anak berusia tiga tahun. Wiradireja, yang kemudian menikah de-ngan adik Bupati VI ini, akhirnya menjadi Bupati Cianjur VII.(85) R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung (1893-1918), bila dilihat dari silsilahnya adalah sebagai berikut; ayahnya adalah Wedana Cibeureum Sumedang, kakeknya menurut garis ayah adalah Bupati Sumedang yang memerintah antara tahun 1828 dan 1833. Pamannya adalah Bupati Sumedang yang terkenal sebagai 81
Pangeran Sugih yang banyak anaknya. Jadi, R.A.A. Martanagara tidaklah mungkin menjadi bupati tanpa suatu usaha. Ketika men- jadi camat, ia menikah dengan putri Pangeran Sugih, tunangan- nya sejak kecil. Tiga tahun kemudian istrinya meninggal. Ia menikah lagi dengan putri Pangeran Sugih dari istrinya yang keturunan Bupati Bandung. Saat itu Martanagara sudah menjadi wedana. Istrinya ini meninggal juga, kemudian ia menikah lagi dengan putri Pangeran Sugih yang lain. Istrinya ini adalah anak angkat Bupati Sumedang Pangeran Aria Suria Atmaja, pengganti Pangeran Sugih. Akhirnya, tahun 1893 ia diangkat menjadi Bupati Bandung dalam usia cukup tua yaitu 48 tahun.(86) Adanya mobilitas sosial dari golongan cacah menjadi ménak tidak mudah diterima begitu saja oleh kalangan ménak lama. Misalnya, R.A.A. Wiranatakusumah V, Bupati Bandung yang berpendidikan Barat dan dikenal sebagai bupati yang progresif menyatakan dalam sebuah surat kabar; "Sama rata sama rasa itu tidak moengkin, moestahil tjatjah disaroekeun djeung ménak, moal bisa lantaran geus aja ti loh mahfudna"(87) (artinya, sama rata sama rasa itu tidak mungkin, mustahil cacah disamakan de- ngan ménak tidak akan bisa karena sudah suratan takdir dari lauhul mahfud). Bahkan ada kelompok ménak Baru di Kabupaten Bandung yang oleh kalangan ménak lama sering disebut ménak kuda belang karena mereka mendapat gelar kebangsawanannya dengan cara memberikan hadiah berupa kuda kepada bupati.(88) Terlepas dari soal motivasi untuk menjadi ménak , yang jelas, bila seseorang yang bukan ménak duduk dalam pangreh praja, ia bisa menjadi ménak Semakin tinggi jabatan dalam birokrasi semakin tinggi pula derajatnya. Jadi, struktur kekuasaan paralel dengan struktur kelas. Oleh karena kekuasaan kaum ménak ini ada dalam lingkup kekuasaan kolonial, status kaum ménak di dalam hierarki politik bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan pengaturan kekua- 82
saan. Di sini akan diuraikan secara kronologis pasangsurut status para bupati di Priangan dalam hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda di satu pihak dan rakyat di pihak lain. Dengan cara ini gambaran status kaum ménak bisa diperkirakan secara menyeluruh. Sebelum Priangan jatuh ke tangan VOC, Sultan Mataram melakukan reorganisasi di Priangan. Para penguasa tertinggi di Mancanegara Barat ini diberi jabatan sebagai bupati, sedangkan koordinator para bupati tersebut dipegang oleh bupati wedana yang diambil dari salah seorang bupati Priangan yang dianggap terkemuka. Sebenarnya, dalam surat pengangkatan pertama yang disebut serat piyagem dari Sultan Mataram yang bertitimangsa Sabtu ping sanga wulan Muharam taun Alip (bertepatan dengan 20 April 1641 Masehi), para kepala daerah ini disebut mantri agung.(89) Kedudukan sebagai mantri agung yang tetap memiliki kebebasan dapat dianalogikan dengan kedudukan sebagai vassal dalam sistem feodal, sedangkan serat piyagem dapat dianggap sebagai kontrak tertulis antara seorang lord (Sultan Mataram) dengan para vassal (para bupati). Pencerminan adanya ciri-ciri sistem feodal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Sultan Mataram yaitu: a. Kepala-kepala tanah Priangan, pangeran-pangeran, tu- menggung, wedana-wedana, mantri-mantri ditempatkan oleh Sultan Mataram, dan yang tidak setia diberhentikan dari jabatannya, bahkan dihukum mati (Kasus Dipati Ukur merupakan salah satu contoh). b. Para kepala dan rakyat Priangan diwajibkan pergi ke medan perang bila diperlukan.(90) c. Membuat daerah koloni di beberapa tempat (misalnya di Krawang dan Bojonglopang ditempatkan penduduk yang berasal dari suku Jawa, khususnya dari Mojokerto).(91) d. Membagikan beberapa wilayah kepada para pejabat di 83
daerah.(92) e. Beberapa daerah di Priangan dibebani tugas khusus; Ban- dung ditugasi mengurus kuda, Galuh harus mengirim petu- gas-petugasnya untuk mengabdi di Mataram. f. Setiap bupati diwajibkan datang dengan membawa upe- ti(93) ke Keraton Mataram setiap tahun (biasanya pada Hari Raya Grebeg) g. Seluruh surat perintah, piagem dan surat menyurat resmi mutlak harus menggunakan bahasa Jawa.(94) Meskipun harus menjalankan kewajiban-kewajiban di atas, para kepala daerah tersebut tetap memiliki kekuasaan penuh di wilayahnya. Pengaruh Sultan Mataram ke daerah Priangan amat kurang.(95) Pengawasan langsung hanya untuk sebagian kecil wi- layah kekuasaannya, sisanya berada di tangan para pangeran (ke- rabat sultan) yang bisa berkuasa dengan bebas di wilayah masing- masing. Untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, ter- masuk Priangan, kekuasaan terletak pada satu tangan yaitu kepala daerah setempat. Ikatan feodal antara Sultan Mataram dengan para Bupati Priangan tidak cukup kuat. Kontrol melemah dan para penguasa lokal ini cenderung otonom. Hal ini terjadi, selain kare- na letak Priangan cukup jauh dari pusat kerajaan, juga karena sa- rana komunikasi tidak menunjang.(96) Sebagai kepala rakyat (volkshoofd) dengan perlengkapan ke- besaran dan pengiring yang jumlahnya sekitar 400 hingga 500 orang,(97) para bupati Priangan pada masa kekuasaan Mataram mempunyai gaya hidup bagaikan raja-raja keci1.(98) Tradisi poli- tik Mataram yang konsentris selalu menjaga agar penguasa daerah jangan terlalu kuat,(99) dan bisa dijadikan sekutu yang bisa diandalkan dalam menghadapi lawan. Tampaknya tradisi ini tidak bisa diberlakukan terhadap Priangan karena berbagai kendala di atas. Sebagai bukti: Dipati Ukur yang menjadi Weda-na Bupati Priangan, ketika gagal membantu Mataram menyerang Batavia 84
pada tahun 1628, berbalik melawan Mataram. Priangan juga tidak bisa diandalkan dalam menghadapi Banten, saingan Mataram di sebelah barat.(100) Selaku kepala rakyat para Bupati Priangan ini memiliki hak- hak istimewa (priveleges) seperti yang dimiliki raja-raja terda- hulu, yaitu: 1. hak pemilikan tanah; 2. hak penguasaan pengabdian dari penduduk; 3. hak memungut pajak; 4. hak atas perikanan dan berburu; 5. penentuan hukum sendiri.(101) Sejauh mana hak-hak istimewa ini bisa diwujudkan, dapat di- lihat dalam perkembangan berikut. Besar kecilnya kekuasaan bu- pati bukan ditentukan oleh luasnya wilayah kekuasaan, melain- kan oleh banyak sedikitnya cacah yang dimiliki sebagai sumber kekayaan (pendapatan) bupati. Oleh karena itu, di dalam surat pengangkatan dari Sultan Mataram (ataupun Kompeni nantinya) selalu disertakan pula jumlah cacah yang menjadi milik bupa- ti.(102) Ketika Kompeni berkuasa di Priangan, posisi Sultan Mata- ram digantikan oleh Gubernur Jenderal VOC. Untuk kepen- tingan dagang VOC, di Priangan diberlakukan Preangerstelsel (Sistem Priangan) yaitu suatu sistem pengelolaan pemerintahan tidak langsung oleh Kompeni atas wilayah Priangan. Dalam sis- tem ini para bupati dengan otoritas tradisional yang dimilikinya ditugasi untuk memungut verplichte leverantie, yaitu pungutan hasil tanaman rakyat yang diwajibkan VOC, seperti kopi, lada, kapas, dan nila. Kemudian para bupati menyerahkannya kepada VOC dengan mendapat ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh VOC.(103) Para bupati dalam sistem ini, mendapat acte van aan- stellingen (akta pengangkatan) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1684.(104) Dalam sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) ini para bupati dan bawahannya berperan sebagai 85
perantara (middleman). Meskipun pada mulanya bupati-bupati dibiarkan pada posisi- nya sebagai kepala pribumi yang memiliki otoritas penuh, lama- kelamaan VOC mulai ikut campur dalam pemerintahan pribumi. Penentuan keputusan di bidang hukum pidana diambil alih oleh VOC; hak pemilikan tanah ditiadakan dengan anggapan VOC-lah pemilik tanah dan para bupati sebagai penyewa yang harus mem- bayar sewa dengan menyerahkan komoditas pertanian. Pengawa- san atas tanaman (khususnya kopi), seperti telah disebutkan, dilakukan oleh para opziener yang di beberapa kabupaten disebut "sersan" Setelah pemerintahan VOC berakhir, wewenang para "sersan" ini dilegitimasikan lagi dengan adanya Instructie voor Opzierners 1807 sehingga mereka selain menjadi pengawas tanaman kopi, juga diharuskan "mengawasi" tindakan para bupati dan bawahan- nya agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat.(105) Di samping itu, Pemerintah Hindia Belanda sering mengirim pejabat yang disebut gecomntoteerde (kumetir) atau adjunctgecommiteerde (ajun kumetir) untuk melakukan pemeriksaan ke kabupaten. Tindakan pejabat-pejabat ini sering kali berlebihan dan kadang- kadang menimbulkan reaksi di kalangan ménak Misalnya saja, dalam Wawacan Sajarah Galuh diceritakan tentang Bupati Ga- luh, yang bernama Radén Adipati Natadikusumah, melakukan pemukulan terhadap seorang tuan (sebutan pribumi untuk orang Belanda) karena ia marah dan merasa amat tersinggung oleh sikap pejabat ini. Konon, ia diminta untuk menimbang benang dan nila ke Ciamis yang bukan merupakan tugas seorang bupati. Akhirnya bupati tersebut dilepas tina regeno(106) (dipecat dari jabatan bupati) karena dianggap tidak patuh terhadap pemerintah. Me- ngenai peristiwa ini sumber Belanda menyebutkan bahwa pada tahun 1802, tiga kabupaten di Priangan Timur yaitu Galuh, Imba- nagara, dan Utama digabungkan. Ketiganya diperintah hanya 86
oleh seorang bupati yaitu Bupati Galuh. Bupati Imbanagara dan Utama dianggap tidak mampu mengatur pemerintahannya sendiri sehingga berutang sejumlah 23.500 Rds.(107) Setelah tiga kabu- paten digabungkan, utang tersebut harus ditanggung oleh Bupati Galuh. Ajun Kumetir Pieter Herbertus van Lawick van Pabst kemudian ditugasi untuk menyelesaikan urusan penggabungan kabupaten ini. Selanjutnya diberitakan bahwa pada tahun 1808, atas persetujuan Daendels, Van Lawick memberhentikan Bupati Ciamis (Galuh) dan Bupati Utama.(108) Penyebab pemberhentian tidak dijelaskan dalam sumber ini. Akan tetapi, tidaklah mungkin pemerintah memberhentikan bupati tersebut tanpa alasan karena pada umumnya bupati memerintah hingga akhir hayatnya. Dalam beberapa kasus, pemberhentian seorang bupati biasanya disebab- kan ketidakpatuhan atau ketidakmampuan dalam memerintah. Jadi, bisa diperkirakan bahwa pemberhentian Bupati Galuh berkaitan dengan ketidakpatuhannya terhadap pejabat Hindia Be- landa, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sumber pribumi di atas. Patut dicatat bahwa van Pabst dikenal sangat kasar dan sering menghina kepala-kepala pribumi sehingga Bupati Sume- dang yang dikenal taat kepada pemerintah pun sempat protes atas perlakuarmya.(109) Tindakan para pejabat ini jelas bisa mengu- rangi kewibawaan kaum ménak. Hal ini bukannya tidak diperha- tikan oleh pemerintah pusat di Batavia. Mereka mengirimkan komisi khusus untuk meneliti kasus-kasus semacam ini meskipun tanpa hasil.(110) Daendels (1808-1811) dan Raffles (1811-1816) secara drastis menurunkan posisi kaum ménak. Daendels menempatkan para bupati sebagai pegawai pemerintah yang mendapat gaji dan berada di bawah perintah seorang prefek (nantinya prefek ini diganti nama menjadi residen). Hak-hak bupati atas tanah, pemungutan hasil bumi, dan kerja wajib (pancen) dihapuskan. Di kabupaten-kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Galuh, diangkat 87
lagi para pengawas kopi (den opziener der koffie plantagien).(111) Sistem pewarisan jabatan bupati tidak dipedulikannya. Bupati- bupati diberi pangkat kehormatan sesuai dengan hierarki militer agar memudahkan dalam soal penggajian.(112) Akan tetapi, karena kesulitan administrasi, para bupati masih harus digaji secara tra- disional, yaitu dengan memberikan sepersepuluh hasil panen di- tambah penghasilan yang sesuai dengan adat-istiadat.(113) Prestise para bupati dikuranginya, antara lain dengan mengurangi jumlah pengiring. Untuk bupati yang tadinya memiliki ratusan pengiring, oleh Daendels ditentukan demikian; bagi yang bergelar adipati, tumenggung, dan ngabehi, masing-masing mendapat 170, 140, dan 70 pengiring.(114) Betapapun buruknya perlakuan pemerintah asing ini, usaha untuk menjaga harmoni tetap ada, misalnya de- ngan adanya sebutan para kepala pribumi sebagai abdi Raja Be- landa dan pemberian pangkat kehormatan militer.(115) Raffles lebih jauh lagi bertindak. Ia menghendaki pemerinta- han yang bersifat langsung (direct rule) dan sama sekali meng- abaikan peran bupati. Semua yang telah dilakukan Daendels terhadap kaum ménak dilanjutkannya. Ia sendiri hanya menem- patkan bupati sebagai pejabat polisi yang mengawasi keamanan daerahnya.(115a) Pada masa pemerintahan Raffles muncul jabatan baru yaitu asisten-residen. Kemudian pada tahun 1816 muncul jabatan opziener der landerlijke inkomsten (pengawas pendapat- an tanah) yang pada tahun 1827 diganti namanya menjadi controleur. Kedua pejabat Belanda ini bertugas "mendampingi" bupati. Pendamping ini lalu berpendapat bahwa jabatan bupati itu tidak perlu sehingga bisa dihapuskan sama sekali. Kekuasaan dan kehormatan para bupati merosot karenanya.(116) Ternyata usaha Daendels dan Raffles terbentur pada kuatnya ikatan tradisional antara bupati dan rakyatnya. Peranan bupati sebagai perantara (middleman) tidak bisa digantikan oleh orang Belanda. Pada tahun 1817, Baron van der Capellen menyatakan 88
bahwa pada kenyataannya para bupati itu di kabupaten masing- masing adalah alleenheerser (penguasa tunggal). Ketika ia men- jadi Gubernur Jenderal (1819-1926), posisi bupati kembali didudukan ke tempat semula demi kepentingan politik kolonial, meskipun pada mulanya ia ingin menghapuskan pemerintahan tradisional. Terjadinya Perang Diponegoro telah memaksanya untuk menggunakan otoritas tradisional yang dimiliki para bu- pati dan mengeluarkan suatu peraturan yang disebut Reglement op de Verplichtingen, Titels en Rangen der Regenten op het Eiland Java (Peraturan tentang Kewajiban-kewajiban, gelar- gelar, dan pangkat-pangkat para bupati di Pulau Jawa). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa para bupati sebagai orang nomor satu di kabupaten diperlakukan sebagai "saudara muda" residen dan harus diikutsertakan dalam musya-warah urusan pemerin- tahan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa para bupati mendapat pangkat kehormatan; bagi yang bergelar Radén atau kiai adipati, pangkatnya letnan kolonel, bagi yang bergelar tumenggung pangkatnya mayor, dan bagi yang bergelar teas ngabehi pang- katnya kapten. Di samping itu, mereka juga mendapat seperang- kat tanda kebesaran, termasuk ketentuan cara berpakaian dan perhiasan yang boleh dikenakan para bupati serta keluarganya, dan jumlah pengiring yang boleh dimiliki. Dalam hal terakhir ini, patut dicatat bahwa meskipun posisi para bupati dinaikkan kembali, jumlah pengiring dikurangi lagi; bupati yang bergelar adipati dan tumenggung, masing-masing pengiringnya ber-jum- lah 65 dan 50 orang.(117) Dalam peraturan ini disebutkan pula ten- tang hak-hak dan kewajiban kaum ménak lainnya yang meru- pakan bawahan bupati. Pada masa Gubernur Jenderal van den Bosch (1830-1833) dan Baud (1833-1836). Posisi para bupati di Jawa ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan tidak lain demi kepentingan pelaksanaan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang akan dijalankan untuk menu- 89
tup kas negara yang kosong akibat Perang Diponegoro (1825- 1830). Sementara itu, di Priangan tetap diperlakukan Preanger- stelsel, terutama karena besarnya keuntungan yang diperoleh dari penanaman kopi. Menurut Schrieke (1960), kedudukan para bu- pati di Priangan pada masa ini, tak ubahnya seperti "mandor be- sar" (plantations overseer). Van den Bosch dan juga Baud mene- guhkan kembali prinsip pewarisan jabatan. Mereka menjanjikan bahwa setiap bupati akan digantikan oleh putranya atau keturunarmya.(118) Pemerintah di Batavia lalu mengeluarkan surat edaran yang berisi nasihat kepada para residen agar bersikap sopan dan hormat kepada para bupati dan menjaga prestise mereka.(119) Para pegawai Eropa yang tidak bisa bersikap hormat, dipindahkan ke tempat lain.(120) Selain itu, sistem pewarisan jabatan dijamin untuk tetap diberlakukan. Kedudukan para bupati sebagai pemimpin rakyat mereka sendiri di bawah pengawasan pejabat Belanda, ditentukan dalam Regeeringsreglement 1854, pasal 67 dan 69. Dalam peraturan ini sekaligus pula diakui adanya pewarisan jabatan.(121) Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa. Pemerintah Hindia Belanda mengurangi kekuasaan nyata para kepala pribumi. Akan tetapi, untuk menjadikan mereka sebagai perantara pemerintah dengan rakyat dan pendukung kebijakan kolonial, hubungan yang harmonis harus tetap dijaga. Jadi, kedudukan para kepala, ter- masuk kaum ménak, diperkuat kembali dengan pengaturan ber- bagai atribut yang sejak semula sudah ada. Hak-hak tradisional pun diakui. Jadi, Pemerintah Hindia Belanda memberikan imba- lan kepada para kepala pribumi berupa perlindungan, materi, dan kehormatan sebagai balas jasa atas kesetiaan dan dukungan mereka. Dengan demikian, tidaklah salah bila dikatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya melakukan sistem kon- traktual yang dikenal dalam konsep feodalismenya Weber.(122) 90
telah dikemukakan, dengan adanya Preanger reorganisatie tahun 1871, wilayah Priangan dibagi menjadi sembilan afdeeling, tiga di antaranya bersatu dengan daerah kabupaten. Secara resmi afdeeling dipimpin oleh seorang asisten residen, sedangkan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Apabila afdeeling bersatu dengan kabupaten, kedudukan asisten residen sejajar dengan bupati. Kenyataannya, yang menjalankan pemerintahan adalah asisten residen sehingga kekuasaan bupati menjadi amat terbatas. Apabila afdeeling berdiri sendiri, asisten residen didampingi oleh kepala pribumi yang disebut patih afdee- ling. Wilayah afdeeling yang tidak bersatu dengan kabupaten, di- ambil dari wilayah kabupaten yang sudah ada sehingga wilayah kabupaten menjadi berkurang. Sekalipun demikian, para bupati masih diberi peran sebagai pengatur produksi kopi. Mereka tetap mendapat persentase yang cukup besar dari hasil panen kopi untuk dapat hidup dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Seperti Kekuasaan bupati semakin surut lagi, ketika pada tahun 1900 patih diberi fungsi sebagai wakil bupati. Ia menjalankan tugas bupati apabila bupati berhalangan. Akhirnya bupati hanya meru- pakan perhiasan gubernemen belaka.(123) Seperti telah disinggung terdahulu, sebagai akibat pendidikan model Barat yang diperkenalkan kepada pribumi sejak pertengah- an abad ke 19, pada awal abad ke-20 muncul kelas baru yaitu ménak baru yang berasal dari kalangan santana atau rakyat biasa tetapi berpendidikan Barat. Dengan ijazah OSVIA, mereka bisa melamar untuk menjadi amtenar dalam pangreh praja. Bagi kelompok baru ini dan juga kelompok ménak yang bukan kerabat dekat bupati diperlukan rentang waktu yang amat panjang untuk meraih kedudukan tinggi dalam birokrasi patrimonial ini. Misal- nya saja, untuk menjadi asisten wedana, seorang mantri memer- lukan waktu 16 tahun,(124) sedangkan bagi para putra bupati atau kerabat dekatnya, tidak memerlukan waktu lama untuk sampai 91
pada jabatan tertinggi dalam pangreh praja. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini P.A.A. Djajadiningrat, menantu Bupati Ciamis. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS pada tahun 1899, ia diangkat menjadi Jurutulis Kontrolir di Serang. Hampir setahun kemudian ia diangkat menjadi asisten wedana di Bojonegara. Jabatan ini dipangkunya setahun, kemudian ia diang- kat menjadi Bupati Serang.(125) Hal ini menimbulkan kecemburu- an sosial di kalangan kaurn ménak baru. Acap kali mereka menyerang kaum ménak lama dalam berbagai surat kabar, misalnya tentang pemakaian gelar-gelar kebangsawanan dan tentang putra-putra bupati yang dipromosikan untuk jabatan tinggi padahal tidak memiliki kemampuan.(126) Pemerintah Hindia Belanda menyadari adanya "konflik" yang meresahkan ini sehingga pada tahun 1913 dikeluarkan surat edaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon bupati. Selain kecakapan, kerajinan, dan loyalitas, seorang calon bupati harus telah menjadi wedana atau patih sekurang-kurangnya dua tahun, berpendidikan paling rendah OSVIA, dan mengerti dan mampu menggunakan bahasa Belanda.(127) Pada tahun yang sama, sirku- ler hormat yaitu peraturan tentang keharusan bersikap hormat kepada bupati, dihapuskan. Peraturan ini merupakan sisa terakhir dari prestise tradisional para bupati yang telah berumur hampir seabad. Selain itu, pada tahun 1915 ditentukan pula bahwa prinsip pewarisan jabatan bupati dihapuskan. Tentu saja peraturan- peraturan ini tidak bisa dipatuhi sekaligus; ada saja terjadi penyimpa-ngan-penyimpangan.(128) b. Kekayaan Kaum Ménak Kaum ménak memiliki gaya hidup penuh kebesaran, meniru gaya hidup raja-raja (grand style). Untuk mendukung gaya hidup seperti ini, diperlukan kekayaan. Seperti telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, faktor status, kekuasaan, dan kekayaan turut 92
membentuk struktur gaya hidup. Bila salah satu faktor berkurang, gaya hidup akan mengalami degradasi.(129) Ukuran kekayaan seseorang dapat dilihat dari bentuk rumah, gaya berpakaian, konsumsi barang-barang, dan sebagainya. Hal ini akan diuraikan pada bab lain. Yang akan dijelaskan di sini adalah sumber kekayaan kaum ménak Sebagai kaum ménak tertinggi, secara logis bupati merupakan orang terkaya di kabupatennya. Dilihat secara etimologis, kata bupati berarti penguasa bumi, artinya pemilik tanah lengkap be- serta isinya. Dalam kenyataannya, penguasaan bumi seperti ini mengalami degradasi sedikit demi sedikit, sesuai dengan peruba- han sosiopolitik yang terjadi. Kekayaan kaum ménak tinggi, dalam hal ini bupati, diperoleh dari berbagai penghasilan. Secara garis besar sumber keuangan tersebut terdiri dari hasil tanah, bermacam-macam pajak, dan tenaga kerja wajib (verplichte diensten).(130) Sebagai kepala rak- yat pada masa Mataram, seorang bupati dapat memungut pajak atau jasa dari cacah yang dimilikinya, sebesar yang diingin- kannya. Pada masa Kompeni hingga tahun 1871, bupati-bupati Priangan menerima imbalan dari penyerahan kopi sebesar enam ringgit per pikul dan memperoleh pendapatan dari pungutan ber- macam-macam pajak yang terlalu banyak jumlahnya, tetapi tidak teratur, tidak tetap, bahkan cenderung sewenang-wenang.(131) Menurut sumber tradisional, pada abad ke-19 Bupati Bandung, Radén Adipati Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang) (1846- 1874) adalah bupati terkaya di antara bupati-bupati Bandung lainnya. Anak lelaki maupun anak perempuannya juga kayaraya, seperti dilukiskan dengan kata-kata "uangna puluhan laksa; su- gih-mukti, dan beurat beunghar".(132) Sumber kekayaan kaum ménak di bawah bupati, bersumber dari penghasilan bupati juga. Hingga sebelum tahun 1871, pungutan pajak yang dikenakan kepada rakyat adalah sebagai yang tersebut di bawah ini (133) 93
a. Dalam bentuk uang: 1. pajak di tempat-tempat penyeberangan; 2. pajak pasar dan warung (cuke warung, sering kali dipu- ngut oleh wedana untuk keuntungannya sendiri);(134) 3. pajak pemotongan kerbau dan sapi (setiap pemotongan seekor kerbau atau sapi dikenai pajak sebesar f 1,- se- dangkan kepala, tanduk, dan kulitnya harus diserahkan kepada bupati); 4. pajak penjualan ternak; 5. pajak penangkapan ikan; 6. pajak penjualan sawah dan tanah. b. Dalam bentuk barang (in natura): 1. Cuke pare (cukai padi) (135) Besarnya pajak dalam bentuk hasil panen ini adalah sepersepuluh bagian. Dahulu di Priangan satuan luas adalah kotak yang menghasilkan jumlah ikatan padi tertentu, yaitu gedeng dan caeng.(136) Cukai padi ini dikumpulkan oleh para penghulu.(137) Pejabat ini ke- mudian melaporkannya kepada wedana (kepala dis- trik); wedana melaporkannya kepada juru tulis cukai besar di ibu kota kabupaten; yang terakhir ini tinggal melaporkannya kepada bupati. Cukai padi ini dibayar oleh pemilik tanah, sedangkan bagi lahan yang dikerjakan orang lain (sistem bagi hasil), pemilik lahan dan penggarap merundingkan siapa yang akan mem- bayar pajak, diperhitungkan dengan biaya-biaya yang biasa mereka keluarkan. Cukai ini hams dikirimkan dari berbagai daerah ke gudang milik para bupati.(138) Dari hasil pungutan, bupati menyerahkan sepertiga ba- gian ke kewedanaan. Jatah ini dibagikan kepada weda- 94
na, camat, jaga satru atau kalizvon distrik, patinggi- patinggi, para lurah, para.pengawas jalan distrik, para juru tulis, dan asesor (yaitu juru tulis untuk urusan polisi dan urusan distrik). Sisanya sebesar duapertiga bagian adalah untuk bupati sendiri, patih, jaksa kepala, kumetir kepala, mantri paseban, kaliwon, pembantu jaksa, para juru tulis, dan kepala-kepala bawahan. 2. Pupundutan (pundut artinya meminta hasil) Pajak ini berupa berbagai keperluan rumah tangga se- perti beras, ayam, sayurmayur, kayubakar, dan lain- lain yang harus diserahkan kepada bupati (dan juga ke- pala-kepala lainnya) apabila akan diadakan pesta per- kawinan, kelahiran, khitanan, dan bila ménak berkun- jung ke pedesaan.(139) Yang termasuk pupundutan juga adalah pembelian ternak secara paksa dari rakyat de- ngan harga dibawah nilai jual sesungguhnya. Di sam- ping itu, ada pula pungutan lain yaitu papatungan (pajak kepala) yang dipungut dari para pemilik sawah. 3. Pasedekah(140) Pajak yang berupa keperluan hidup yang diserahkan pada hari-hari raya tertentu oleh rahayat (yaitu orang- orang yang berkewajiban bekerja pada bupati). 4. Berbagai penyerahan lain, seperti kuda yang bagus, atau ternak lainnya, atau barang apa saja yang dike- hendaki oleh bupati atau ménak lainnya (adat ini biasa disebut nyanggrah-lihat Bab III.B). c. Dalam bentuk pekerjaan untuk para bupati dan bawah- annya seperti tersebut di bawah ini. 1. Sistem mangawula, yaitu mengabdikan diri kepada seorang ménak untuk mendapatkan perlindungannya. Lama kelamaan pelindung ini menjadi wajib dipertuan 95
dan orang yang mencari perlindungan itu wajib mem- persembahkan hadiah kepadanya. Bila perlakuan dari pelindungnya ini dianggap sangat menekan, cacah me- lakukan protes dengan cara lari nyalindung atau ngaub artinya "berlindung" ke desa yang lain(141) atau kabu- paten lain. 2. Kewajiban kerja tetap yang terdiri dari pelaksanaan tugas-tugas tetap kepada bupati dan bawahannya. Tu- gas-tugas yang cukup berat ini adalah: a. pengerjaan ladang; b. pemeliharaan kuda dan ternak lainnya; c. penyediaan rumput dan kayu bakar; d. berburu dan mencari ikan; e. penebangan kayu dan penyerahan bahan-bahan lainnya untuk keperluan membuat dan memelihara rumah bupati; f. melaksanakan pekerjaanpekerjaan rumah tangga. Wajib kerja tetap disebut tugur(142) Menurut van Vollenhoven (1918), kerja wajib di Priangan tidak- lah sebanyak di Jawa Tengah. Para pejabat keagamaan, mulai penghulu kepala, penghulu, naib, hingga khatib dan modin, mendapat penghasilan khu- sus dari berbagai sumber sebagai berikut. a. Dalam bentuk uang: 1. ipekah (disebut juga prakasak)(143) yaitu uang yang di- bayarkan sebesar f 0,80 untuk setiap perkawinan; 2. urus waris, yaitu sepersepuluh bagian dari warisan yang diuruskan oleh pejabat agama; 3. pajak perhiasan mas dan perak sebesar 2 real mas atau 20 real perak.(144) b. Dalam bentuk natura seperti disebut di bawah ini. 96
1. Zakat padi yaitu sebesar sepersepuluh hasil sawah. Zakat ini pada mulanya diberikan atas dasar kerelaan, lama-kelamaan menjadi kewajiban. Zakat dikumpulkan oleh amil, kemudian dilaporkan kepada juru tulis zakat, yang pada gilirannya kemudian melaporkan kepada penghulu distrik dan yang terakhir ini melaporkan kepa- da penghulu kepala di ibu kota kabupaten; Adapun pembagian penghasilannya adalah sebagai berikut : a. di distrik; sepertiga bagian dibagikan masing-masing 27/300 untuk naib (pemuka agama di distrik), 53/300 untuk amil, dan 20/300 untuk opzichter pengairan utama dan para juru tulis; b. sisanya yang duapertiga bagian dibagikan masing- masing 60/300 untuk penghulu kepala, 30/300 untuk kalipah dan juru tulis, 21/300 untuk para kepala pe- santren dan para haji; 30/300 untuk para bawahan penghulu distrik, klerk-klerk khatib dan modin di ibu kota kabupaten; 10/300 untuk fakir miskin di ibu kota kabupaten, 8/300 untuk tamu distrik, dan 10/300 un- tuk tamu di ibu kota kabupaten.(145) 2. Fitrah, yaitu zakat hasil ladang yang dibayarkan pada akhir bulan Puasa yang beratnya empat pon.(146) 3. Zakat ternak atau zakat rounding (kerbau). 4. Hajat atau sedekah yang berupa ayam, beras, sayur-ma- yur, kayu dan uang.(147) c. Dalam bentuk tenaga kerja: Orang-orang yang melakukan perkawinan harus bekerja selama beberapa hari di rumah ulama sebagai bagian pajak perkawinan.(148) Pada tahun 1871 Preangerstelsel dihapuskan dan dilakukan reorganisasi Priangan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan baru dan menghapus peraturan lama. Sumber penghasilan 97
keuangan kaum ménak ikut mengalami perubahan, karena: 1. Hak bupati untuk memungut pajak dalam berbagai bentuk- nya dihapus. Sebagai penggantinya para bupati mendapat gaji dan persentase dari hasil kopi, yang jumlahnya bervariasi sesuai de- ngan setoran kopi. Misalnya untuk Kabupaten Bandung, jumlah persentasenya paling besar bila dibandingkan dengan yang lain. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bandung menghasilkan kopi da- lam jumlah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Sukapura misalnya. Di samping itu, Kabupaten Bandung adalah ibu kota Keresidenan Priangan yang harus memiliki anggaran lebih untuk menjamu tamu dari Batavia bila dibandingkan dengan kabupaten- kabupaten yang tidak menjadi ibu kota keresidenan. Penghasilan para bupati dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Daftar Gaji, Toelage, dan Persentase Kopi Para Bupati Priangan(149) Persentase hasil kopi maksimum 1. Hak bupati untuk memungut pajak dalam berbagai bentuk- nya dihapus. Sebagai penggantinya para bupati mendapat gaji dan persentase dari hasil kopi, yang jumlahnya bervariasi sesuai de- ngan setoran kopi. Misalnya untuk Kabupaten Bandung, jumlah persentasenya paling besar bila dibandingkan dengan yang lain. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bandung menghasilkan kopi da- lam jumlah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Sukapura misalnya. Di samping itu, Kabupaten Bandung adalah ibu kota Keresidenan Priangan yang harus memiliki anggaran lebih untuk menjamu tamu dari Batavia bila dibandingkan dengan kabupaten- kabupaten yang tidak menjadi ibu kota keresidenan. Penghasilan para bupati dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Daftar Gaji, Toelage, dan Persentase Kopi Para Bupati Priangan(149) Persentase hasil kopi maksimum Bupati Gaji Cianjur Bandung Sumedang Limbangan Sukapura 44.000,- 44.000,- 44.000,- 20.000,- 20.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- - - 30.000,- 82.000,- 30.000,- 10.000,- 6.000,- .......... f/tahun ......... Sumber: Henri Charles van Meerten, Ovcrzicht van het Hervorming van het Preangerstelsel, Leiden: J.J. Groen, 1887, hlm. 43 Pembayaran gaji di atas dilakukan setiap bulan. Persentase dari hasil kopi dan toelage diberikan karena keperluan rumah tangga para bupati begitu besar sehingga gaji saja tidak akan mencukupi. Toelage hanya diberikan kepada tiga orang bupati. Penghasilan 98
yang terakhir ini hanya untuk para bupati yang pada tahun 1871 masih menduduki jabatannya dan tidak berlaku untuk para penerusnya nanti. Dan tabel di atas, jelas bahwa Bupati Bandung merupakan bupati yang paling besar penghasilannya di antara para bupati Priangan. Jadi, setelah tahun 1871 pun, ia tetap bupati terkaya. Tampaknya uang toelage ini diberikan untuk menghibur para bupati yang pasti merasa dirugikan dengan dihapuskannya Preangerstelsel. Yang jelas, uang tambahan ini berguna untuk menutupi kebutuhan para bupati yang amat besar karena tuntutan gaya hidup mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya para bupati Priangan tidak lama menikmati gaji yang jauh lebih tinggi daripada gaji para bupati lainnya di Jawa (yang pada waktu itu, hanya menerima rata-rata f. 1.200, per bulan). Di antara para bupati itu ada yang sudah sejak tahun 1882 hanya menerima f. 14.400,-/tahun ditambah toelage f. 150,/bulan, ditambah persen- tase kopi. Baru pada dekade terakhir abad ke-19 (paling tidak mulai tahun 1893), dinaikkan lagi sedikit sehingga menjadi f. 16.200,/tahun, sedangkan toelage tetap.(150) Yang lebih buruk adalah ketika tanam wajib kopi dihapuskan pada tahun 1917 sehingga persentase kopi pun hilang. Kaum ménak lainnya yang duduk dalam jabatan di bawah bupati, yaitu patih, wedana, asisten wedana, onderkolektor, jaksa, mantri, dan juru tulis masing-masing mendapat gaji sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut: Tabel 2. Gaji Para Pejabat di bawah Bupati (151) Jabatan Patih (18711894) Wedana (18711895) Ondercollector Jaksa Penghulu Kepala Jumlah Gaji (f/bulan) 250,- 200,- 150,- s/d 200,- 50,- 135,- 99
Asisten wedana Mantri Jurutulis 100,- 25,- 15,- Di samping penghasilan berupa gaji, mereka juga mendapat apanage atau sawah carik, masing-masing: juru tulis wedana 5 caéng, camat 10 caéng, wedana antara 30-100 caéng (sesuai dengan luasnya sawah yang ada di kewedanaan masing-masing). Sawah carik ini dikerjakan oleh para panukang yang diwajibkan kerja dengan upah in natura.(152) Apanage kepala distrik yang tertua, tercatat dari masa sebelum tahun 1845, atas nama Wiranagara. Ketika terjadi reorganisasi tahun 1871, beberapa apanage dibuat di Desa Ciparay. Penghulu Bandung sebagai pemilik salah satu apanage ini memberikan sebagian miliknya sebagai wakaf kepada seorang naib dan menghadiahkan sebagian kepada Lurah Gunung Leutik.(153) 2. Pajak berupa tenaga kerja sangat dibatasi; para pejabat pribumi itu hanya diberi tenaga heerendiensten masing-masing: bupati 40 orang, patih 15 orang, wedana 12 orang, ondercollec- teur 10 orang, jaksa 6 orang, asisten-wedana 6 orang, nuintri dan juru tulis masing-masing 2 orang. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak bisa menghapuskan begitu saja fasilitas-fasilitas yang biasa dinikmati kaum ménak agar tidak menimbulkan keresahan. Pada kenyataannya, pemungutan pajak sawah pun tidak bisa dilakukan sekaligus karena data tentang pernilikan sawah rakyat belum tersedia.(154) Otto van Rees, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda,(155) berusaha melakukan pendataan tanah selama enam bulan dengan dibantu oleh Levyson Norman, Asisten residen Meester Cornelis, mantan controleur di Sumedang, dan juga dibantu oleh Wedana Distrik Sumedang.(156) Berdasarkan uraian di atas dapat dikemu- kakan di sini bahwa sebelum tahun 1871 dilihat dari segi sistem 100
imbalan, ikatan atasan-bawahan yang bersifat prebendal(157) tampak nyata dalam birokrasi di Priangan. Hal ini memperkuat pernyataan di muka, bahwa birokrasi yang berlaku di Priangan pada waktu itu mendekati birokrasi patrimonial. Secara perlahan tetapi pasti, kaum ménak yang duduk dalam jajaran birokrasi tradisional diusahakan menjadi pegawai negeri yang digaji oleh negara (bukan oleh bupati), kecuali untuk pegawai-pegawai kecil di dalam kabupaten. Berbagai pungutan dihapuskan. Ini berarti sistem imbalan tidak lagi bersifat prebendal. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mencoba me- nerapkan aspek-aspek birokrasi rasional dalam sistem peng- gajian. Adanya pembatasan penghasilan tidak berarti kaum ménak mau mengubah gaya hidupnya begitu saja. Pesta-pesta tetap di- langsungkan dalam berbagai kesempatan meskipun hal ini menyulitkan mereka sendiri karena besarnya biaya yang dike- luarkan dan menambah beban rakyat yang harus ikut menye- diakan keperluan pesta. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1877 (dalam bijblad 4043) mengeluarkan edaran yang isinya menyatakan agar para pejabat Belanda ikut mengendalikan para bupati untuk tidak berpesta besar setiap kali ada pelantikan, kenaikan pangkat, pemberian gelar, perkawinan, dan khitanan. Heerendiensten pun dihapuskan pada tahun 1882.(158) Kedua hal ini jelas mengurangi kebesaran, wibawa, dan prestise kaum mé- nak. Sejak akhir abad ke-19, ketika gaji kaum ménak disesuaikan dengan gaji para pegawai negeri di daerah lain, kaum ménak banyak yang teijerat utang. Kebiasaan berutang ini sebenarnya sudah ada sejak masa Kompeni. Para bupati biasanya diberi persekot dari kantong pribadi pejabat Kompeni yang ditunjuk untuk menerima hasil kopi. Persekot yang diberikan biasanya cukup besar agar bisa menutup pembiayaan rumah tangga bupati. 101
Lama-kelamaan persekot semakin besar sehingga tidak terbayar lagi dengan uang basil kopi.(159) Gaya hidup mewah, boros, bukan hanya dilakukan bupati saja. Pernah ada seorang pensiunan weda- na, kerjanya main wanita. Untuk membiayai kesenangannya, is banyak meminjam uang dari seorang haji. Akibatnya, setiap bulan uang pensiunnya harus disetorkan kepada haji tersebut.(160) Haji-haji yang berprofesi sebagai rentenir, yang disebut haji- woekeraar,(161) merupakan sumber keuangan darurat bagi kaum ménak yang memerlukan, tetapi akibatnya sangat buruk. Ada juga orang dari kalangan ménak yang menjadi amat kaya karena suka meminjamkan uang. Misalnya Hoofdpenghulu Cianjur, ketika meninggal pada tahun 1904, mewariskan 500 bau sawah yang disewakan dengan memperoleh 500 caeng tiap musim dan uang sejumlah 300.000 gulden. Dari jumlah itu, 75.000 gulden masih berada ditangan orang-orang yang meminjam uang kepada peng- hulu tersebut dengan mengagunkan tanah atau rumahnya.(162) Cara-cara memperoleh uang tambahan yang dilakukan kaum ménak memang tidak mudah. Oknum pejabat yang tamak, tak segan-segan melakukan pemerasan dan korupsi yang dikenal dengan istilah ngajepit.(163) Sejak tahun 1820 para bupati tidak di- izinkan berdagang, memiliki penggilingan gula dan kacang, atau bertindak sebagai yang menyewakan atau menjual apa pun kepa- da pemerintah. Burger menyimpulkan bahwa sebelum tahun 1820, para bupati sudah biasa berdagang. Pusat perekonomian tidak berada di tangan orang Cina misalnya, tetapi berada di ta- ngan orang-orang Kompeni dan para kepala pribumi. Hampir seluruh kehidupan ekonomi berpusat kepada kepala-kepala itu sehingga mereka memperoleh kekuasaan yang luar biasa besar- nya.(164) Pernyataan Burger ini, bagi wilayah Priangan tampaknya tidak didukung data yang ada, karena, seperti telah dikemukakan, kekuasaan nyata kaum ménak berasal dari pewarisan atau pe- ngangkatan, baik oleh Sultan Mataram maupun oleh Kompe- 102
ni.(165) Justru karena memiliki kekuasaan politis, kaum ménak menguasai pula kehidupan ekonomi. Setengah abad kemudian larangan berdagang ini juga dikenakan kepada patih, wedana, dan asisten-wedana (Staatsblad 1867, no. 114, 1874, no, 93, 1886, no. 244),(166) bahkan pada akhirnya semua amtenar terkena larangan ini.(167) Dalam Memorie van Overgave Residen Gcsseler Verschuir 30 Agustus 1929, dinyatakan bahwa priyayi-priyayi Sunda banyak utang. Berdasarkan laporan Inspectie van Financien, pada akhir tahun 1927 di Provinsi Jawa Barat tercatat ada 1 patih, 4 wedana, dan 15 asisten-wedana menjadi perantara sebuah perusahaan per- hiasan permata. Para amtenar pribumi ini memamerkan perhias- an-perhiasan kepada amtenar-amtenar pribumi di pedesaan unt- uk membelinya dengan menandatangani surat pengakuan utang. Laporan resmi ini dibantah oleh Bupati Wiranatakusumah V dengan surat 3 Januari 1928 no. 310/27/ ZG. Tidaklah jelas, apakah bantahan ini merupakan upaya untuk menutupi keburukan bawahannya agar ia tidak disebut teledor atau memang bupati tidak mengetahui hal itu. Yang jelas, ada tiga amtenar pribumi rendahan dan seorang kepala sekolah ditahan karena tidak bisa membayar utangnya ke toko perhiasan. Bupati Bandung, dalam laporan ini juga mendapat kritikan sehubungan dengan kurangnya pengawasan terhadap bawahannya dalam soal keuangan dan juga karena kehidupannya sebagai bupati yang hidup mewah melebihi pendapatannya sebagai amtenar gubernemen. Bupati memang harus tampak hidup berkecukupan. Kemegahan dan kemewahan diperlukan untuk mempertahankan status dan prestise sebagai penguasa. Keadaan makin memburuk, setelah tahun 1930-an, para amtenar pribumi dikenai pajak penghasilan, pajak pribadi, simpanan untuk pensiun, belum lagi harus dipotong untuk cicilan kredit mobil, dan lain-lain. Penerimaan bersih setiap bulan se- orang bupati, ada yang hanya tinggal f. 720,. Jumlah ini amat 103
sedikit bila dibandingkan dengan tahun 1870-an(168) Kesulitan keuangan yang berat rupanya dialami oleh seorang ménak luhur dan Garut, sehingga untuk bisa membayar utang-utangnya ia terpaksa menikahkan putrinya yang cantik dengan seorang sau- dagar keturunan Arab yang kayaraya.(169) Pada abad ke-19, Bupati Bandung, Dalem Karanganyar (1829- 1846), menyuruh mencetak sawah-sawah baru di Rancadigan. Tentu saja hal ini berarti juga penambahan kekayaanya. Putranya, Dalem Bintang (1846-1874), mencetak sawah di perbatasan Ciparay dan Gunung Leutik. Ketika tahun 1893 bupati pengganti Dalem Bintang, yaitu Dalem Kusumadilaga (1874-1893) mening- gal dunia, sebagian sawah-sawah itu dijual oleh para ahli waris- nya, kecuali yang di Gunung Leutik.(170) Tidak jelas, apakah penjualan ini berhubungan dengan kekurangan pembiayaan ru- mah tangga kabupaten atau karena hal lainnya. Yang jelas, pen- cetakan sawah baru dan pemilikan tanah pribadi (tanah yasan) atau penyewaan tanah untuk ladang atau sawah, sejak tahun 1874 tidak bebas dilakukan begitu saja oleh seorang bupati, patih, wedana, atau asisten-wedana, karena harus ada izin dari Gubernur Jenderal.(171) Rupanya peraturan ini seringkali dilanggar. Ada saja pencetakan sawah baru secara diam-diam, seperti yang dilakukan orang-orang Timbanganten di Rancakoli Ciparay.(172) Meskipun sumber-sumber penghasilan kaum ménak sudah dipangkas sedemikian rupa oleh Pemerintah Hindia Belanda, di mata rakyat mereka itu tetap saja dianggap sangat kaya, Bupati Sukapura misalnya, meskipun bukan bupati yang cukup kaya, ia dilukiskan demikian; "Geus puguh anjeunanana, ngalangkung tina sugih. Rea ba- rang emas perak, lega tanah sugih duit, hanteu kirang kuda munding, sagala parabot langkung, saestu sakama-kama, hanteu ningali ka gigir, tuang nganggo kalampahkeun sake- resana"(173) 104
Terjemahannya : "Sudah barang tentu, beliau sendiri lebih dari kaya. Banyak harta mas perak, tanah luas, uang berlimpah, tidak kekurangan kuda kerbau, segala perabot berlebih, sungguh hidup seenak- nya, tidak usah melihat ke kanan ke kiri, makan dan berpakai- an terpenuhi sekehendak hati" Dengan gaya hidup seperti dilukiskan di atas, orang akan tetap menganggap bupati itu benar-benar kaya. Bupati Garut pun tidak ketinggalan dalam soal kekayaan, termasuk pemilikan sawah. Hoofd-penghulu Bandung, Haji Hasan Mustapa, menuliskan kesaksiannya demikian; Pada tahun 1864, ia menyaksikan pengangkutan hasil panen milik Dalem Garut dari sawahnya di Sukaraja (dua pal dari kota). Padi ratusan pikul dibawa oleh tukang pikul yang pinggangnya digantungi genta. Tandu-tandu besar (jampana ibu) berisi padi, diiringi bermacam-macam pertunjukan rakyat seperti; bodor angklung, romong rénténg, jurig Lakbok (hantu dari Rawa Lakbok) yaitu orang berpakaian ijuk memakai topeng, ronggéng yang digotong di atas tandu, ogél (reog), dan tembang beluk. Iring-iringan yang dikepalai oleh lurah desa dan kepala panyawah (petani penggarap sawah) disertai kopral, kulisi, dan kaliwon irui, mengelilingi alun-alun kabupaten satu kali. Kemudian masuk ke belakang kabupaten. Di sana peserta iring-iringan mendapat makanan berupa nasi timbel dan sepotong ikan bakar. Pesta dilanjutkan dengan main uju- ngan.(174) (mengenai hal ini, lihat Bab IV.F) Kehidup an ménak bawahan bupati, meniru pola atasannya. Meskipun penghasilan tidak mencukupi, kemewahan tetap harus ditampilkan. Dalam Medan Prijaji, tahun 1909, hlm. 109, diberi- takan ada seorang wedana menyelenggarakan pesta. Untuk biaya pesta ini ia meminjam uang sebesar f. 450, dari seorang rentenir Cina. Di samping itu, ia harus menggadaikan perhiasan kerabu milik putrinya sebesar f. 75, Semua ini diperlukan bukan untuk 105
hari H-nya pesta saja, tetapi juga untuk menyuguhi tamu-tamunya yang datang jauh-jauh hari sebelum pesta dimulai dan membekali mereka kalau pulang. Diberitakan juga tentang kehidupan se- orang penghulu yang hidup royal dengan istri tiga atau empat orang. Gaji seorang penghulu pada tahun 1909 itu sebesar f. 40,. Bawahannya, kalifah, dan naib, bergaji f. 30, dan f. 25, atau f. 20,. Dengan gaji sekian mereka hidup dengan istri dua orang atau lebih. Bila kekurangan uang, mereka meminjam kepada peng- hulu, baik dari uang pribadi maupun uang kas mesjid. Pemba- yarannya biasanya tanpa bunga, tetapi ada juga yang berlaku seperti rentenir, misalnya bawahan penghulu meminjam f. 100,- gajinya dipotong habis selama satu tahun, berarti pembayaran berlipat ganda.(175) Uang kas mesjid biasanya dipegang oleh penghulu yang bisa mengeluarkan uang hanya berdasarkan per- setujuan bupati. Akan tetapi, kadang-kadang kurang pengawasan, sehingga uang bebas dikeluarkan. Sejak tahun 1933, kas mesjid ini dipegang oleh Komisi Kas Mesjid. Anggaran harus dibuat oleh komisi ini. Akibatnya, penghulu tidak bisa leluasa lagi mengeluarkan uang kas. Meskipun para bupati selalu dilukiskan sebagai orang yang sangat kaya dan bawahan bupati pun tidak pernah digambarkan sebagai orang miskin, dalam kurun waktu satu setengah abad, sejak awal abad ke-19, tampak bahwa keleluasaan kaum ménak untuk memperoleh kekayaan semakin menurun. Bisa dilihat misalnya, untuk memiliki mobil saja, pada tahun 1930-an mereka harus membeli secara kredit. Betapapun, mereka berusaha melakukan adaptasi dengan situasi. Terbukti di sini, bahwa kekayaan benar-benar hanya merupakan atribut kekuasaan, semakin berkurang kekuasaan kaum ménak di bidang politik, semakin berkurang pula sumber kekayaan mereka. Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa bagian- bagian hukum Islam di kalangan ménak belum dijalankan seba- gaimana mestinya. Hal ini terjadi, mungkin karena penghulu 106
sebagai orang yang seharusnya menunjukkan hukum-hukum aga- ma Islam, tidak semua merupakan ulama dalam arti sebenarnya. Di Priangan para penghulu yang diangkat banyak yang berasal dari kalangan ménak kerabat bupati. Jadi bisa saja seorang peng- hulu diangkat bukan karena kesalehan atau ilmunya, melainkan karena hubungan kekerabatan dengan bupati.(176) Sejak Preangerstelsel dihapuskan pada tahun 1871, kedudu- kan kaum ménak semakin merosot. Penghasilan para bupati masih bisa dikatakan lumayan, karena selain gaji, mereka masih mendapat persentase kopi hingga awal abad ke-20. Akan tetapi, bagian dari pajak dan pungutan lainnya dari sistem imbalan kaum ménak , setelah tahun 1871, sifat prebendal menghilang. Artinya, unsur-unsur birokrasi rasional semakin jelas. Lebih-lebih setelah memasuki abad ke-20, ketika penghasilan kaum ménak hanya berupa gaji. Akan tetapi, masalah penggajian yang rasional, dan adanya persyaratan-persyaratan kualifikasi seorang calon pejabat hanyalah dua unsur dari birokrasi rasional. Masih banyak unsur lainnya, seperti akan diuraikan nanti, yang menunjukkan bahwa unsur birokrasi patrimonial masih sangat terasa. Tepatlah bila dikatakan bahwa Hindia Belanda pada waktu memasuki abad ke- 20 merupakan beambten-staat yang memiliki perangkat birokrasi modern, akan tetapi dapat mempertahankan indirect-rule yang tradisional.(177) E. Pewarisan Jabatan Seperti telah dikemukakan, jabatan dalam birokrasi tradisional pada dasarnya tidak bersifat turun-temurun. Karena kondisinya memungkinkan, jabatan bupati pada umumnya bisa diwariskan. Bila dilihat dalam daftar para bupati yang memerintah di kabupa- ten-kabupaten Priangan hingga awal abad ke-20, jabatan bupati itu pada umumnya turun dari ayah kepada anak laki-laki tertua. Pada beberapa kasus, ada juga jabatan dari kakek turun kepada 107
cucu atau dari seorang kakak kepada adik. Kasus-kasus seperti ini, bisa terjadi bila anak laki-laki tertua dianggap tidak mampu. Hal ini terjadi, misalnya pada waktu Bupati Sumedang (1828- 1836), Radén Adipati Kusumayuda meninggal. Pada waktu itu putranya masih belum cukup umur untuk menjadi bupati sehing- ga harus digantikan oleh keponakannya sekaligus menantunya sendiri, yaitu Radén Tumenggung Kusuma Adiningrat (Radén Adipati Kusumadinata). Contoh lain dikemukakan dalam Memo- rie van Overgave Residen Priangan W.F.L. Boissevain, tertang- gal 2 Maret 1911. Dijelaskan bahwa Bupati Limbangan terpaksa digantikan oleh anaknya yang paling kecil karena anaknya yang lebih tua berperilaku buruk dan terkenal sebagai penyelundup candu. Ketika Bupati Bandung pada tahun 1918 pensiun, ia tidak bisa digantikan oleh salah seorang putranya karena tidak ada di anatara mereka yang memenuhi syarat. Sementara itu, Bupati Sumedang, yang terkenal sebagai Pangeran Mekah (1882-1919), tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanyalah cucu laki-laki yang masih kecil. Meskipun Pangeran Mekah meminta agar cucu- nyalah yang kelak menggantikannya, permintaan itu tidak dika- bulkan. Pemerintah Hindia Belanda lebih setuju bila adik bupati sendiri yang nanti jadi penggantinya. Pewarisan jabatan semacam ini tidak mengherankan karena jabatan bupati adalah bagaikan jabatan raja yang sifatnya turun- temurun. Secara historis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sejak zaman Kerajaan Sunda, jabatan raja biasanya diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak tertua dari permai- suri (kecuali bila calon putra mahkota tidak memenuhi syarat; lihat: Bab III.B). Setelah Kerajaan Sunda runtuh, Sumedangla- rang dan Galuh sebagai pusat politik yang baru juga menganut prinsip yang sama. Kedudukan Nalendra (Raja) Sumedanglarang diwariskan secara turun-temurun,(178) demikian juga kedudukan penguasa di Galuh. Pada masa kekuasaan Mataram para pe- 108
nguasa di Priangan diangkat menjadi "mantri agung" oleh Sultan Mataram dan berkedudukan sebagai kepala rakyat seternpat. Jabatan sebagai kepala rakyat ini pada mulanya bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain sesuai dengan kehendak raja, tetapi lama-kelamaan jabatan ini dapat diwariskan demi menjaga ke- langsungan pemerintahan.(179) Setelah kekuasaan Sultan Mataram berakhir, prinsip pewa- risan jabatan tersebut mendapat dukungan pemerintah kolonial sejak masa VOC hingga Pemerintah Hindia Belanda. Adanya dukungan ini disebabkan pemerintah kolonial menyadari bahwa kepala rakyat memiliki otoritas tradisional. Rakyat pribumi mem- punyai anggapan khusus tentang wibawa dan tradisi pemimpin mereka. Rakyat selalu menaruh hormat, taat, tunduk, dan patuh kepacia bupati yang berasal dari keluarga-keluarga yang telah berabad-abad memerintah mereka. Apabila seorang anak meng- gantikan ayahnya menjadi bupati, penghormatan dan rasa peng- abdian serta kesetiaan terhadap nenek-moyangnya secara otoma- tis beralih kepada bupati baru. Dengan cara ini, stabilitas peme- rintahan kolonial dapat dijaga. Selain itu, Pemerintah Hindia Be- landa mempunyai tujuan mengikat keluarga-keluarga yang ber- pengaruh dari kalangan ménak tinggi kepada kekuasaan pusat. Atas dasar inilah, prinsip pewarisan berdasarkan keturunan (erfe- lijkheidsbeginsel) dimasukkan ke dalam perundang-undangan pe- merintah kolonial.(180) Dengan cara ini, Kompeni secara tidak langsung memperkuat kedudukan para penguasa pribumi dan menempatkannya seolah-olah sebagai raja. Sementara itu di ka- langan rakyat sendiri bupati memang dianggap sebagai raja.(181) Adapun jabatan-jabatan yang lebih rendah dari bupati, seperti patih, wedana, asisten-wedana, mantri dan jaksa, sering kali tidak langsung bersifat turun-temurun. Kaum ménak yang lebih rendah menduduki jabatan-jabatan tersebut secara formal dengan surat pengangkatan dari Pemerintah Hindia Belanda. Kenaikan pang- 109
kat mereka bersifat hierarkis dari bawah, tetapi pengangkatannya itu biasanya berdasarkan usul kerabatnya (ayah, paman atau kerabat dekat lainnya) yang sudah duduk dalam suatu jabatan. Jadi, anak seorang patih atau wedana misalnya, tidak bisa langsung menjadi patih atau wedana dalam waktu relatif singkat, sedangkan putra seorang bupati bisa menjadi bupati setelah menduduki jabatan yang lebih rendah dalam waktu singkat dan kadang-kadang tidak hierarkis. Misalnya saja, ketika Bupati Sukapura, Radén Tumenggung Wiratanubaya, meninggal pada tanggal 4 Januari 1844, ia digantikan oleh putranya, Radén Rangga Tanuwangsa, yang waktu itu menjadi Kumetir Kepala Tanaman Kopi. Contoh lain adalah ketika Patih Sumedang, Radén Rangga Surianagara, pensiun pada tanggal 11 Maret 1864. Ia digantikan oleh anak laki-laki tertua Bupati Sumedang, yaitu Radén Rangga Somanagara yang waktu itu menjadi Kumetir Kepala Tanaman Kopi, dan bukan oleh anak patih itu sendiri.(182) Ada juga kasus-kasus yang menunjukkan pewarisan langsung suatu jabatan yang lebih rendah dari bupati. Misalnya, Patih Bandung semasa pemerintahan Bupati Wiranatakusumah 1V (1846-1874), Radén Aria Adinagara, setelah wafat, jabatannya diisi oleh putranya sendiri, yaitu Radén Demang Ardikusumah yang waktu itu menjadi Wedana Lembang.(183) Sebenarnya pemerintah bisa saja menghapuskan tradisi pewarisan jabatan ini, tetapi dalam kenyataannya, ketika seorang bupati meninggal, maka anaknya yang belum dewasa sekalipun diangkat sebagai penggantinya dengan didampingi seorang wali. Ketika seorang bupati masih memerintah, salah seorang putranya ditunjuk sebagai calon penggantinya (seolah-olah didudukkan sebagai putra rnahkota) dengan memberi gelar kepada anak itu. Apabila seorang bupati meninggal, sang calon bupati akan datang memperkenalkan diri kepada Gubernur Jenderal dengan mem- bawa tanda-tanda kebesaran ayahnya berupa, keris pusaka, pa- 110
yung kebesaran, kandaga (peti), lante (tikar), akta pengangkatan, cincin stempel, dan pakaian kebesaran lengkap dengan kancing- kancing emasnya. Bila calon ini disetujui pemerintah, perleng- kapan tersebut akan diserahkan kembali kepada si calon disertai akta pengangkatan yang baru, sedangkan akta pengangkatan bupati yang sudah almarhum diarsipkan dan dijilid pemerintah. Hal ini dilakukan terus sejak masa Kompeni hingga masa Hindia Belanda. Bila anak bupati yang meninggal itu belum dewasa, maka atribut disimpan oleh peme-rintah dan baru diserahkan kembali bila si anak sudah dewasa.(184) Misalnya saja, Bupati Sumedang (1791-1828), Pangeran Kor- nel, pada tanggal 10 Februari 1828 mengirimkan surat permo- honan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar putranya yang bernama Radén Tumenggung Somanagara dijadikan pengganti- nya bila kelak ia meninggal dan agar pemerintah menyetujui anaknya itu diberi gelar Adipati Kusumayuda. Permohonan ini dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan beslit tang- gal 15 April 1828 no. 22. Ketika pada tanggal 30 Juli 1828 Pangeran Kornel meninggal, anaknya tersebut benar-benar diang- kat sebagai penggantinya.(185) Mengapa pemerintah kolonial ber- tindak demikian? Karena dalam kesinambungan pemerintahan keluarga-keluarga tua, Kompeni melihat jaminan kesinambungan kekuasaarmya sendiri.(186) Meskipun Pemerintah Hindia Belanda telah mencoba mem- bina suatu birokrasi yang lebih bersifat legal-rasional sejak masa Daendels, kenyataannya hingga awal abad ke-20, prinsip-prinsip birokrasi tradisional masih tetap dipegang, terbukti dari memorie Boisse-vain di atas. Dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda bersikap ganda. Pada satu sisi ingin meneguhkan birokrasi kolo- nial yang legal-rasional, pada sisi lain aspek tradisional tidak da- pat ditinggalkan. Jadi, pengangkatan pejabat seharusnya didasar- kan atas kualifikasi profesional dan idealnya didasarkan atas 111
suatu diploma yang diperoleh melalui pendidikan dan ujian. Pro- mosi juga harus didasarkan atas senioritas, keahlian, dan pertim- bangan faktor kaunggulan atau prestasi.(187) Pada kenyataannya mereka berbenturan kepentingan dengan elite birokrasi tradisio- nal yang memiliki prinsip-prinsip birokrasi tersendiri. Dalam hal pewarisan jabatan misalnya, yang menjadi pengganti menurut tradisi adalah anak laki-laki tertua, seperti apa pun kemampuan- nya. Akibatnya, Pemerintah Hindia Belanda harus bersikap tole- ran dan bisa bernegosiasi demi kelancaran pemerintahan. Perubahan terjadi ketika Pemerintah Hindia Belanda menja- lankan Politik Etis. Fungsi para bupati dicoba dibersihkan dari tradisi lama. Mereka harus dianggap hanya sebagai salah satu mata rantai dalam dunia birokrasi. Oleh karena itu, mereka perlu lebih mendapat pendidikan demi tuntutan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam penelitian pemerintah, masih dijumpai banyak kepala pribumi yang buta huruf; ada juga di antaranya yang masih bisa menandatangani surat, tetapi suratnya sendiri harus dibacakan oleh orang lain. Dalam sumber lokal soal pejabat yang buta huruf pada abad ke l9 ada disebut-sebut, misalnya saja, Wedana Limbangan ketika menerima surat dari Asisten Residen Bandung, C.W. August Nagel, pada tahun 1845, langsung menyuruh juru tulis untuk membacakannya. Dalam sumber tersebut dijelaskan pula bahwa aparat di kewedanaan tersebut semuanya tidak bisa membaca, kecuali juru tulisnya.(188) Sebenarnya usaha untuk memberikan pendidikan kepada putra-putra para kepala pribumi sudah dimulai pada masa Menteri Baud tahun 1845. Kemudian, dalam tahun-tahun berikutnya pen- didikan semakin diintensifkan dan diperluas. Seperti akan dijelas- kan pada bab lain, usaha pemerintah ini tidak berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan. Ternyata pendidikan ini bagai pedang bermata dua. Di samping menghasilkan tenaga-tenaga 112
pribumi terdidik, pendidikan Barat juga menghasilkan suatu ge- nerasi yang memiliki jiwa baru, antara lain jiwa demokrasi yang diimpor dan Barat. Nilai-nilai baru ini selanjutnya menghasilkan suatu kesadaran berbangsa dan melahirkan organisasi-organisasi pergerakan. Dalam anggapan orang-orang pergerakan, jabatan bupati adalah suatu pekerjaan; bupati adalah orang yang bekerja seperti halnya orang lain yang mendapat pembayaran dari uang pajak rakyat karena memberikan tenaga kerjanya. Adanya anggapan ini jelas semakin mengancam posisi para bupati, sekaligus meng- goyahkan prinsip pewarisan jabatan. Hal ini mengakibatkan kaum ménak luhur pada umumnya tidak menaruh simpati ter- hadap pergerakan nasional. Konflik antara elite berpendidikan dengan kaum birokrat pribumi ini semakin mendorong Peme- rintah Hindia Belanda untuk memajukan pendidikan calon-calon amtenar. Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan kaum ménak ini, persoalan prinsip pewarisan jabatan menjadi kontro- versial. Syarat-syarat kecakapan, kerajinan, kejujuran, kesetiaan, dan kepandaian menjadi lebih diutamakan daripada faktor ketu- runan atau asal-usul seorang calon pejabat. Di sarnping itu, di kalangan putra-putra kaum bangsawan (termasuk kaum ménak di Priangan) sendiri mulai timbul kecenderungan lain; mereka lebih memilih pendidikan gaya Barat seperti H.B.S. dan perguruan tinggi lainnya bila dibandingkan dengan pendidikan khusus kejuruan untuk para calon amtenar (OSVIA). Setelah lulus, kaum ménak muda ini lebih senang memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang bukan pegawai negeri.(189) Sementara itu kaum muda dari kalangan bukan ménak, banyak yang memilih pendidikan di OSVIA agar nantinya dapat duduk dalam jabatan birokrasi. Mereka inilah yang nantinya dianggap sebagai pendatang baru (homines novi) di kalangan kaum ménak lama. Di kalangan mé- nak baru ini, prinsip pewarisan jabatan dianggap sebagai peng- 113
hambat bagi karier mereka sehingga harus dihapuskan. Pada awalnya pemerintah mendukung sikap ini, terbukti dengan ada- nya sirkuler dari Algemene Secretaris 29 Desember 1913 no. 2744 (Bijblad 8579) yang tidak mensyaratkan soal keturunan dalam pencalonan seorang bupati. Dikeluarkannya peraturan ini bukan semata-mata karena desakan dari kelompok homines novi, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan semakin beratnya tugas yang harus dipikul seorang bupati. Menurut peraturan ini, calon bupati minimal telah bekerja sebagai wedana ataupun patih selama dua tahun dengan prestasi sangat memuaskan. Di samping itu, para calon juga harus mengerti dan dapat menggunakan bahasa Belanda serta berpendidikan sekolah amtenar pribumi. Pada kenyataannya pelaksanaan peraturan di atas tidaklah mudah. Kaum ménak lama merasakan peraturan ini sebagai salah satu cara untuk menghapuskan prinsip pewarisan jabatan. Bagai- mana sebenarnya reaksi kaum ménak lama ini terhadap peru- bahan-perubahan yang terjadi dalam masalah prinsip pewarisan jabatan, dapat ditelusuri dalam sumber-sumber lokal yang me- nyiratkan situasi kejiwaan yang sesungguhnya mereka alami. Da- lam Sajarah Sukapura dinyatakan demikian; Wantu-wantu geus jamanna, ninggang paribasa aki, geuning ceuk babasan kuna, barudak jaga di ahir, adat lampah bakal salin, keusik naek batu turun, mo beunang disingkahan gens takdir Nu Mahasuci, mapan bukti ayeuna pinanggih nyata. Nu jeneng janzan ayettna, teu ngitung asalna tadi, taya kuring taya ménak, samangsa perceka rajin, nyaeta anu dipilih, diangkat diuk ka luhur. Samangsa geus aya pangkat, sanajan asalna kuring, tangtu bijil ati ludeung kawanian. Nya tuluy kamayun tea, hanteu ngawatesan diri, rurumpak ngaliwat kalang, da pikirna rnasih wani, teu nyaho ngaliwat harim, nya hantem bai nyuruntul, maksa majukeun awakna, bari liwat buntang-banting, ngaronjat darajat nu lain layak. Terjemahannya; 114
Memang sudah kehendak zaman, tepat seperti kata orang tua-tua dahulu, seperti halnya dalam peribahasa kuno, anak-anak, nanti ke- lak kemudian hari adat perbuatan akan berubah, batu turun pasir naik (artinya; orang kebanyakan naik pangkat, sedangkan kaum ménak turun pangkat), tak dapat dihindari lagi karena sudah meru- pakan takdir dari Yang Maha Suci, bukankah sekarang nyata ter- bukti? Orang yang diangkat menjadi pegawai pada zaman sekarang ini tak diperhitungkan asal keturunannya. Orang kebanyakan atau- pun bangsawan sama saja, asalkan memiliki kepandaian dan mem- perlihatkan kerajinan, dialah yang dipilih, diangkat sebagai pemim- pin. Apabila sudah memegang jabatan atau berpangkat, kendatipun berasal dari orang kebanyakan, tentu akan timbul rasa keberanian- nya. Kemudian karena terlampau majunya itu, dia tak dapat menge- kang diri, terus bergerak melampaui batas karena beranggapan ma- sih berani. Padahal, tak tahu bahwa perbuatannya itu telah melam- paui larangan; karena itu terus saja menyerbukan diri sambil mener- jang ke sana ke mari, berniat rnenjangkau pangkat kedudukan yang lebih tinggi yang sebe-narnya tak layak bagi dirinya.(190) Dari kutipan yang menceritakan peristiwa setelah Reorgani- sasi Priangan tahun 1871 di atas, tersirat bahwa sebenarnya kaum ménak lama, khususnya ménak pangluhurna dan keturunannya merasa tidak senang dengan adanya kemungkinan bagi rakyat biasa menduduki jabatan pangreh praja. Akan tetapi, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang lebih menekankan pada soal kepandaian dan kerajinan sebagai syarat untuk calon pejabat pangreh praja dan menomor-duakan soal asal-usul keturunan, merupakan suatu paksaan yang harus dianggap sebagai takdir yang tak dapat ditolak. Rupanya kebijakan pemerintah untuk pembaharuan di bidang birokrasi, sudah dicanangkan jauh sebe- lum dikeluarkannya sirkuler tahun 1913 (salah satu buktinya, da- lam De Preangerbode 21 September, 19 Oktober, dan 26 Oktober 1896 diberitakan tentang santana bergelar mas yang diangkat 115
menjadi asisten wedana). Meskipun demikian, kaum ménak yang diwakili si penulis sumber tersebut, tetap beranggapan bahwa kuring atau rakyat kebanyakan tidaklah layak menjadi ménak karena mobilitas vertikal semacam itu dianggap melanggar adat. Adanya sirkuler tahun 1913 disambut gembira oleh pegawai pemerintah yang bukan keturunan ménak luhur dan oleh kalangan pers pribumi. Misalnya saja, Oetoesan Hindia yang menjadi corong bagi pergerakan Sarekat Islam, menyatakan bahwa de- ngan adanya sirkuler ini berarti lenyaplah gunung yang meng- halangi kemajuan pemerintahan pribumi.(191) Dalam surat kabar Padjadjaran, Sabtu 20 Juli 1918, ada pernyataan bahwa pangkat regent itu tidak harus turun-temurun. Akan tetapi, banyak pejabat Pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujui isi sirkuler ini. Salah seorang di antaranya adalah mantan Residen Rembang, G.L. Gonggrijp, yang menyatakan dalam suatu tulisannya bahwa dilihat dari pihak bupati, pewarisan jabatan kepada putra atau kerabat dekatnya merupakan hadiah atas kesetiaan dan kejujuran mereka selama ini. Jadi, layak untuk dipertahankan. Menurut Bupati Cianjur yang terpelajar, yaitu R.A.A.A. Soeria Nata- atmadja, prinsip pewarisan jabatan itu tidak perlu dianggap seba- gai balasan atas kesetian mereka kepada pemerintah, tetapi lebih pantas bila disebut sebagai persetujuan atas permintaan penga- kuan hak yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Yang jelas, dalam kenyataannya erfelijkheidsbeginsel ini diam-diam tetap dipertahankan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Sikap kaum ménak yang menolak penghapusan prinsip pewa- risan jabatan ternyata membimbangkan Pemerintah Hindia Be- landa sehingga sikap pemerintah menjadi tidak pasti. Pada tang- gal 22 Maret 1921 pemerintah mengeluarkan suatu sirkuler (Bij- blad 9765) yang isinya menyatakan bahwa pemerintah dalam keadaan tertentu kadang-kadang akan menyimpang dari keten- 116
tuan-ketentuan yang sudah ditetapkannya demi keluarga bupati yang sudah turun-temurun. Dengan perkataan lain, bila jabatan bupati kosong, tetap harus diutamakan yang menjadi pengisi jabatan itu adalah putra bupati tersebut atau kerabat terdekatnya. Bila calon ini tidak ada, kesempatan harus diberikan terlebih dahulu kepada keturunan langsung bupati sebelumnya. Pendapat ini sebenarnya sudah berlaku sejak masa van den Bosch (1830- 1833), kemudian dikukuhkan dalam RR-1854, dan ditegaskan kembali dalam Artikel 126 Indische Staatsregeling tahun 1925.(192) Dalam Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indie tahun 1930, tercatat 30 dari 75 patih, dan 139 dari 378 wedana di Jawa memiliki gelar yang lebih rendah dari Radén.(193) Pada tahun 1932, dari 75 orang bupati di Jawa, ternyata hanya 30 orang yang merupakan putra bupati sebelumnya. Tiga orang dari yang 30 ini mempunyai kakek yang juga bupati di daerah lain dan tujuh orang tidak memiliki kakek yang menjadi bupati dari kedua pihak orang tuanya. Bupati yang 45 orang lagi bukan putra bupati yang terakhir memerintah di kabupatennya.(194) Di Priangan pada masa ini, ada tujuh orang bupati yaitu; 1. Bupati Sumedang, R.A.A. Kusumadilaga (1919-1937) adalah adik seayah Pangeran Mekah, bupati sebelumnya. Ayahnya adalah Pangeran Sugih yang menjadi Bupati Sumedang sebelum Pangeran Mekah. 2. Bupati Cianjur, R.A.A. Suriadiningrat (1920-1932) putra Bupati Lebak, kakeknya adalah. Penghulu Limbangan, Radén Haji Muhamad Musa. 3. Bupati Garut, R. Muhamad Musa Suriakartalegawa (1929- 1944), anak bupati sebelumnya. Ia juga cicit Radén Haji Muhamad Musa. 4. Bupati Sukapura (Tasikmalaya), R.A.A. Wiratanuningrat (1908-1937), ayah dan kakeknya adalah Bupati Sukapura 117
sebelumnya. 5. Bupati Ciamis, R.A.A. Sastrawinata (1915-1935), ayah dan kakeknya adalah Bupati Krawang. 6. Bupati Sukabumi, R.T.A. Soeijanatabrata (1921-1932), anak Bupati Sumedang, kakeknya juga Bupati Sumedang. 7. Bupati. Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah (1920-1931); (1935-1942), putra Bupati Bandung yang memerintah sebelum Bupati R.A.A. Martanagara yang digantikannya, kakeknya juga Bupati Bandung terdahulu. Jadi, di Priangan, lima dari tujuh bupati memiliki ayah dan kakek yang juga menjadi bupati dan hanya dua dari tujuh bupati yang merupakan putra bupati yang terakhir memerintah di kabupatennya.(195) Hal ini menunjukkan bahwa di Jawa pada umumnya pintu dibuka lebar-lebar bagi homines novi dan meng- hilangkan prinsip pewarisan jabatan secara perlahan-lahan dari perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda. Kenyataan ini juga menunjukkan adanya mobilitas vertikal yang semakin besar dalam masyarakat Jawa pada dekade ketiga abad ke-20. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah tetap mengusa- hakan peningkatan mutu para pegawainya, antara lain dengan membuka Sekolah Lanjutan bagi para lulusan OSVIA (yang pada tahun 1928 menjadi MOSVIA) yang disebut Bestuursaca- denne.(196) Sementara itu, kaum pergerakan tetap mempersoalkan prinsip pewarisan jabatan yang hingga menjelang tahun 1940-an masih juga belum ditanggalkan sepenuhnya. Persoalan ini berkali-kali dibicarakan dalam Volksraad sejak tahun 1918, tetapi upaya penghapusannya selalu kandas. Misalnya saja, dalam sidang bulan Desember 1920 pemerintah tetap pada pendiriannya untuk mempertahan-kan prinsip tersebut. Dalam sidang tahun 1928, Soeroso mendesak Volksraad untuk menghapus prinsip pewaris- 118
an jabatan tersebut, tetapi Sosrodiprodjo, seorang bupati, tidak setuju atas usul itu dengan alasan demi ketertiban umum yang baik buat negara, khususnya masyarakat pribumi. Pemerintah konsekuen untuk berpihak kepada para bupati. Kemudian dalam sidang tahun 1930 beberapa anggota Volksraad dari golongan kiri meminta kepada pemerintah untuk mempercepat penghapusan- nya karena bila hal itu dibiarkan akan menghambat penduduk pribumi biasa untuk menduduki jabatan itu. Usul ini sia-sia juga. Pemerintah menyatakan bahwa artike1126 dalam Indische Staatsregeling tidak dapat dihapuskan begitu saja. Usul-usul terus diajukan dalam sidang-sidang tahun 1933, 1934, 1935, dan 1936. Semuanya mengalami kegagalan. Pada tahun 1939 Thamrin dan Soetardjo mengajukan lagi usul penghapusan prinsip tersebut. Pihak pemerintah melalui wakilnya, F.A.E. Drossaert, Direktur Binnenlandsch Bestuur, menyatakan bahwa rakyat pribumi sendiri justru menaruh penghargaan dan penghormat- an kepada keturunan bupati yang sejak dahulu memerintah di kabupatennya. Anggapan rakyat ini dipandang berharga sehingga Pemerintah Hindia Belanda perlu mempertahankan prinsip jaba- tan. Tampaknya sikap Belanda ini lebih dilatarbelakangi keingin- an menjaga kelancaran pemerintah. Pemerintah memandang prin- sip ini sebagai conditio sine qua non bagi suatu pemerintahan yang damai dan kuat. Pada tanggal 27 Juni 1940 pemerintah me- ngeluarkan surat mengenai pengangkatan pegawai Dinas Peme- rintahan Pribumi yang menyatakan bahwa persyaratan pendidik- an dan persyaratan telah menjabat wedana atau patih selama dua tahun bagi calon bupati, tidaklah mengikat. Pemerintah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengangkat bupati karena posisi bupati sangat khusus. Seorang calon bupati diharuskan berpendi- dikan Bestuursacademie bila ia bukan keturunan bupati terda- hulu. Pendidikan ini juga disyaratkan bagi calon patih.(197) Jelaslah bahwa prinsip pewarisan jabatan bagi bupati tidak 119
bisa dihapuskan sepenuhnya hingga tahun 1942. Sementara jaba- tan lainnya dapat diisi oleh siapa pun yang mampu memper- juangkannya, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Seorang lulusan OSVIA yang bukan keturunan bupati bisa melamar menjadi Candidaat Inlandsche-Ambtenaar (disingkat menjadi c.a.) atau calon pegawai negeri. Sebelum tahun 1915, istilah c.a. disebut Schrijver atau Hulpschrijver, yaitu juru tulis atau pembantu juru tulis. Menurut peraturan, seorang c.a. biasa- nya bekerja di bagian administrasi selama satu tahun (misalnya di Kantor Keresidenan atau Kantor Kontrolir), kemudian satu tahun diperbantukan pada seorang wedana untuk praktik. Ini berlaku bagi yang dianggap cakap. Bila dianggap kurang cakap, bisa saja ia harus jadi c.a. selama enam atau dua belas tahun.(198) Setelah itu, selama dua tahun dipekerjakan sebagai mantri polisi.(199) Setelah berdinas selama empat tahun, barulah ia diangkat menjadi asisten-wedana. Bila sudah dua belas tahun masa dinas, ia boleh diangkat menjadi wedana. Bila dianggap cakap, bisa saja men- capai jabatan lebih tinggi dari wedana, yaitu jabatan patih dan bupati. Urutan kepangkatan yang telah disebutkan tidak berlaku bagi anak-anak bupati. Mereka bisa meloncat-loncat jabatan da- lam waktu singkat meskipun bukan lulusan OSVIA; dari seorang asisten wedana misalnya bisa langsung menjadi bupati, karena erfelijkheidbeginsel bagi bupati tetap dipegang oleh Pemerintah Hindia Belanda.(200) Pengalaman Sewaka, mantan Gubernur Jawa Barat dan man- tan Menteri Pertahanan R.I. pada masa Kabinet Sukiman, amat berharga sebagai sumber. Ia menuliskan perjalanan kariernya sebagai pangreh praja dalam otobiografinya. Pada tahun 1915, setelah lulus dari OSVIA, ia melamar dan menjadi c.a. di Kantor Keresidenan Cirebon, kemudian dipindahkan ke Kantor Kontrolir di Sindang Laut. Dua tahun kemudian diangkat menjadi mantri polisi di Kabupaten Cirebon. Pada tahun 1921 diangkat menjadi 120
Asisten Wedana (camat) di Jatiwangi dan menduduki jabatan ini hingga tahun 1925. Kemudian dipindahkan ke Majalengka untuk menjadi Sekretaris Kabupaten yang setaraf dengan mantri polisi; jadi, bukan naik pangkat. Setelah lima bulan bekerja di sini, ia melanjutkan pendidikan ke Bestuursacademie (yang lebih tinggi tingkatannya dari Bestuurschool terdahulu), yaitu sekolah tinggi khusus untuk pegawai pemerintah. Yang bisa masuk ke sini adalah lulusan OSVIA dan telah menjadi asisten-wedana paling sedikit dua tahun. Di sekolah ini ada mahasiswa-mahasiswa Be- landa yang nantinya ditempatkan sebagai gezaghebbers di luar Pulau Jawa dan Madura. Bagi yang bukan keturunan bupati, yang berhasil lulus dari sekolah ini, berarti mempunyai kesempatan untuk menjadi patih atau bupati.(201) Pada tahun 1931 setelah enam belas tahun berdinas, Sewaka diangkat menjadi Wedana Distrik Arjawinangun Cirebon, lalu dipindahkan menjadi Weda- na Ciledug. Pada tahun 1938, setelah 23 tahun berdinas, Sewaka berhasil menduduki jabatan patih di Bogor dan tujuh bulan kemu- dian dipindahkan sebagai patih di Indramayu. Itulah puncak ka- riernya dalam dunia pangreh praja pada zaman Hindia Belanda. Jabatan tertinggi, yaitu bupati memang tidak bisa diraih banyak orang karena tetap saja hanya anak atau kerabat bupati yang bisa mewarisi jabatan bupati. Rupanya Sewaka tidak memenuhi per- syaratan ini. Setelah Indonesia merdeka, Sewaka bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi dari bupati. Ia pernah diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat (1947-1951) dan Menteri Pertahanan R.I. (1951-1952) karena Sewaka ikut berjuang dalam menegakkan kemerdekaan RI sejak zaman Jepang.(202) Perjalanan karier seorang keturunan bupati dalam pangreh praja, jelas berbeda dari orang yang bukan keturunan bupati. Perbedaan ini menyangkut lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu jabatan dan bisa tidaknya mencapai jabatan ter- tentu. Yang mempunyai darah bupati pun, dapat dibedakan antara 121
yang keturunan langsung bupati yang sedang memerintah dan keturunan bupati terdahulu. Pada umumnya keturunan langsung bupati yang sedang memerintah dapat mencapai jabatan puncak dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada yang bukan keturunan langsung. Dalam Tabel 3 dicantumkan data dari bebe- rapa bupati di Priangan. Tabel 3. Masa Dinas yang Ditempuh Mulai Jabatan Juru Tulis hingga Mencapai Kedudukan Bupati Kabupaten Nama Bupati Masa Dinas Sumedang Pangeran Aria Suriaatmaja (Anak bupati sebelumnya R.A.A. Kusurnadilaga/Adik bupati Sumedang) 13 tahun (1864-1886) 19 tahun (1900-1919) Bandung R.A.A. Martanagara (Keponakan Bupati Sumedang R.A.A. Wiranatakusumah V/ Anak Bupati Bandung terdahulu) Pendidikan: H.B.S. 32 tahun (1861-1893) 2 tahun (1910-1912) Cianjur R.Tmg. Suriadiningrat (Keponakan Bupati Garut) Pendidikan: Hoofdenschool + Bestuurschool 22 tahun (1898-1920) Sukapura R.A.A. Wiratanudatar (Anak Bupati Sukapura) (Tasikmalaya) Pendidikan: Hoofdenschool 11 tahun (1897-1908) Galuh (Ciamis) R.A.A. Kusumasubrata (Anak Bupati Galuh) Pendidikan: Hoofdenschool 3 tahun (1883-1886) R. Tmg. Sastrawinata (Anak Bupati Krawang) Pendidikan: Hoofdenschool 23 tahun (1892-915) Garut R.A.A. Wira Tanu Datar VIII Anak Bupati Garut (keturunan Cianjur) 16 tahun (1855-1871) R. Tmg. Surya Kartalegawa Menantu Bupati Bogor Pendidikan : Hoofdenschool/ OSVIA 23 tahun (1892-1915) Sumber: Conduitestaat van de Inlandsche Ambtenaren Residentie: Preanger-Regent- schappen, Departement van Binnenlandsch Bestuur, (Dari tahun 1908 sampai tahun 1925), ANRI; Conduitestaat van Inlandsche Ambtenaren Residentie: Oost-Priangan, 122
West-Priangan, Midden-Priangan (Dari tahun 1925-1928), ANRI. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa perjalanan karier Bupati Ban- dung R.A.A. Wiranatakusumah V memakan waktu paling sing- kat, yaitu hanya dua tahun dari juru tulis wedana hingga menjadi bupati tanpa melalui jabatan wedana dahulu. Setelah keluar dari H.B.S. tanpa sempat mendapat ijazah, awal kariernya adalah juru tulis wedana di Distrik Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan beslit bertanggal 6 Juli 1910. Lima bulan kemudian dengan beslit bertanggal 18 Januari 1911, ia diangkat menjadi mantri polisi di Distrik Ciheulang, Afdeeling Sukabumi, sembilan belas bulan lebih cepat dari yang disyaratkan untuk bukan keturunan bupati. Dengan beslit bertanggal 21 Februari 1911, ia dipindahkan ke Afdeeling Sukapura. Setahun kemudian diangkat menjadi Asisten Wedana Cibeureum Afdeeling Sukapura dengan beslit bertanggal 19 Januari1912, tiga tahun lebih cepat dibandingkan dengan orang bukan keturunan bupati untuk menduduki jabatan yang sama. Dalam tahun yang sama ia diangkat menjadi Bupati Cianjur dengan beslit bertanggal 10 Desember 1912.(203) Jelas sekali bah- wa hanya dalam waktu dua tahun seorang putra bupati bisa mele- wati jenjang karier dari yang paling bawah sampai yang tertinggi, bahkan tanpa sempat menjadi wedana atau patih. Bisa diban- dingkan bahwa bagi orang bukan keturunan bupati, waktu yang diperlukan sampai jabatan patih saja harus empat belas kali lipat, di samping tidak mungkin menjadi bupati tanpa menjadi wedana atau patih terlebih dahulu. Inilah keistimewaan yang merupakan penyimpangan dari peraturan pemerintah sendiri. Faktor keturunan jelas memegang peranan penting. R.A.A. Wiranatakusumah V adalah anak Bupati Bandung, yaitu R. Tu- menggung Kusumadilaga. Ia tidak langsung menjadi Bupati Bandung karena ketika ayahnya meninggal tahun 1893, umurnya baru lima tahun. Yang diangkat menjadi bupati waktu itu adalah R.A.A. Martanagara, keponakan Pangeran Sugih, Bupati Sume- 123
dang. Baru pada tahun 1920 R.A.A. Wiranatakusumah dipindah- kan menjadi Bupati Bandung setelah R.A.A. Martanagara pensiun. Faktor lain adalah pendidikan. Hingga tahun 1910, keturunan bupati-bupati di Priangan yang bersekolah H.B.S., barulah Radén Muharam (nama kecil Wiranatakusumah V).(204) Tidak semba- rang orang bisa masuk H.B.S. Calon murid, selain harus mampu membayar uang sekolah yang amat tinggi, juga harus mengikuti ujian masuk yang cukup berat meliputi bahasa Belanda, bahasa Perancis, dan berhitung (205) Oleh karena itulah, Radén Muharam, meskipun tidak tamat H.B.S., dianggap memiliki kemampuan yang tinggi dan keturunan yang baik untuk segera diangkat menjadi bupati. Koneksi dengan pejabat tinggi Belanda, seperti dengan Snouck Hurgronje dan G.A.J. Hazeu, Adviseur voor Inlandsche Zaken, juga merupakan faktor penentu dalam mem- percepat kenaikan pangkatnya.(206) Sebagai perbandingan, Bupati Tasikmalaya, Radén Adipati Wiratanuningrat, putra Bupati Sukapura yang telah meninggal, memulai perjalanan karirnya tahun 1897 dengan menjadi juru tulis di Kantor Kontrolir Bandung. Tahun 1901 ia diangkat men- jadi Asisten Wedana Ujungberung Wetan. Tujuh tahun kemudian ia menjadi Wedana Ciheulang Sukabumi. Jabatan ini hanya di- pangkunya selama enam bulan, langsung diangkat menjadi Bu- pati Tasikmalaya dengan beslit bertanggal 23 Agustus 1908 no. 2(207) Jadi, rentang waktu untuk meraih jabatan bupati hanya sebe- las tahun. Bupati Galuh (Ciamis) yang juga seangkatan dengan Bupati Tasikmalaya ini, yaitu R.A.A. Sastrawinata, meraih jabatan bupa- ti dalam waktu dua puluh tiga tahun sejak ia diangkat menjadi Mantri Ulu-ulu di Serang pada tahun 1892. Ia menjadi Bupati Galuh dengan beslit bertanggal 1 Juli 1915 no. 6. Ia bukan keturunan Bupati Tasikmalaya, melainkan putra Bupati Krawang, 124
Radén Tumenggung Aria Sastradiningrat. Bandingkan dengan Bupati Ciamis sebelumnya, yaitu R.A.A. Kusumasubrata, yang meraih jabatan bupati hanya dalam waktu tiga tahun karena ia keturunan langsung Bupati Galuh. Ia diangkat menjadi Mantri Kabupaten pada tahun 1883, kemudian tahun 1884 diangkat men- jadi Asisten wedana di Rajagaluh. Dua tahun kemudian dengan beslit bertanggal 26 Desember 1886, ia diangkat menjadi Bupati Ciamis tanpa sempat menjadi wedana atau patih. Singkatnya, waktu yang ditempuh untuk menjadi bupati hampir menyamai rekor yang dicapai R.A.A. Wiranatakusumah V. Faktor keturunan jelas memegang peranan.(208) Contoh kasus seperti yang dialami R.A.A. Sastrawinata adalah kasus R.A.A. Martanagara. Ia harus melewati rentang waktu yang cukup panjang untuk sampai pada jabatan bupati, yaitu (selama) 32 tahun. Hal ini terjadi karena R.A.A. Martanagara, hanya cucu Bupati Sumedang yang dikenal sebagai Dalem Ageung (Dalem Adipati Kusumayuda) yang memerintah tahun 1828/1833. Per- jalanan kariernya dimulai tahun 1861, ketika ia berumur enam belas tahun sebagai guru bantu; tiga tahun kemudian ia diangkat menjadi Asisten Wedana Cikadu. Saat itu yang menjadi Bupati Sumedang (1836-1882) adalah Pangeran Sugih, kakak ayahnya. Tahun 1865 ia diangkat menjadi kaliwon di Sumedang. Dari tahun 1869 hingga tahun 1871 ia menduduki jabatan Wedana Distrik Sumedang. Sepuluh tahun kemudian baru ia diangkat menjadi Patih Sumedang, kemudian dipindahkan menjadi Patih di Sukapura Kolot dari tahun 1883-1893. Dengan beslit 27 Juni 1893 ia diangkat menjadi Bupati Bandung(209) Jelas bahwa per- jalanan karier Bupati Martanagara memakan waktu hampir enam belas kali lipat bila dibandingkan dengan R.A.A. Wiranata- kusumah V. Contoh lain, Bupati Limbangan, Radén Tumenggung Rangga Suria Kartalegawa. Cucu Hoofdpenghulu Limbangan Radén Haji 125
Muhamad Musa yang dilahirkan sekitar tahun 1874 ini, memulai kariernya sebagai juru tulis di Kantor Asisten Residen Sumedang pada tahun 1892. Kemudian ia menjadi mantri ulu-ulu di Cika- long, Cianjur, Ciheulang, Sukabumi, Bandung, dan Garut. Kemu- dian ia diangkat menjadi Asisten Wedana kelas dua di Sodong- hilir, Sukapura. Jabatan berikutnya adalah Wedana Panyeredan, Singaparna. Kemudian dipindahkan menjadi Wedana Kota Ban- dung dan setelah itu diangkat menjadi Patih Bandung. Dengan beslit bertanggal 1 Juli 1915 no. 6, ia diangkat menjadi Bupati Garut (210) Rentang waktu yang ditempuh mulai juru tulis sampai menjadi bupati, lamanya 23 tahun. Waktu ini relatif singkat bagi seorang yang bukan keturunan langsung seorang bupati seperti Radén Tumenggung Suria Kartalegawa. Ayahnya adalah Patih Sukabumi. Kakeknya dari garis ayah adalah hoofdpenghulu. Ka- keknya ini adalah keturunan ke-4 Bupati Bogor. Sementara itu, kakeknya dari garis ibu adalah Bupati Garut. Istrinya adalah putri Bupati Bogor, Radén Tumenggung A. Suriajanagara. Barangkali hal ini dianggap nilai lebih, di samping ijazah OSVIA yang dimilikinya. Radén Tumenggung Aria Suriadiningrat, yang diangkat men- jadi Bupati Cianjur pada tahun 1920, bukanlah keturunan Bupati Cianjur. Ia adalah saudara Bupati Lebak, juga keponakan Bupati Majalengka, Garut, Purwakarta, Serang, dan Kuningan, serta ber- ipar kepada Bupati Pandeglang. Seperti R.A.A. Martanagara, waktu yang. harus ditempuh untuk menjadi bupati cukup panjang. Dalam waktu 22 tahun ia menapaki karier juru tulis di Kantor Kontrolir Serang hingga menjadi Bupati Cianjur pada tahun 1920. Rupanya hasil pendidikannya di hoofdenschool yang bagus dan nilai akademisnya yang tinggi di Bestuurschool ikut menentukan kelancaran kariernya.(211) Bupati lain yang seangkatan dengan R.A.A. Martanagara, ada- lah R.A.A. Wira Tanu Datar VIII, Bupati Limbangan keturunan 126
Cianjur. Perjalanan karirnya dimulai pada tahun 1855 ketika ia diangkat menjadi Mantri Besar Kabupaten Limbangan. Kemu- dian ia menjadi Wedana di Darmaraja dan Tanjungsari, Sume- dang, kemudian diangkat menjadi Kumetir Kopi Limbangan. Setelah itu ia menjabat Ondercollecteur di Limbangan. Dengan beslit bertanggal 16 Juli 1871 no. 1 ia diangkat menjadi Bupati Limbangan. Waktu yang ditempuhnya untuk menjadi bupati ha- nya sekitar enam belas tahun. Jadi, lebih singkat bila diban- dingkan dengan waktu yang ditempuh R.A.A. Martanagara. Hal ini tidak mengherankan karena ia adalah putra Bupati Limbangan sebelurrmya, yaitu Radén Adipati Wira Tanu Datar Putra-putri Bupati Sumedang, Pangeran Sugih, jumlahnya ba- nyak sekali yaitu 64 orang. Tiga orang di antaranya menjadi bupa- ti. Mereka adalah Pangeran Aria Suriaatmaja, R.A.A. Kusuma- dilaga, dan Radén Tumenggung Surianatabrata.(213) Yang perta- ma menjadi Bupati Sumedang setelah melewati masa dinas tiga belas tahun, sedangkan yang kedua menjadi Bupati Sumedang setelah kakaknya wafat; (dan) yang ketiga menjadi Bupati Sukabumi setelah melewati masa dinas 24 tahun, padahal ia lu- lusan Bestuurschool.(214) Jadi, meskipun R. Tumenggung Suria- natabrata memiliki pendidikan yang baik, mewarisi darah bupati, tetapi faktor kesempatan ikut menentukan. Ia tidak mungkin me- ngisi jabatan Bupati Surnedang yang saat itu sudah diisi kakak- nya. Akibatnya, ia harus menunggu lowongan jabatan bupati di tempat lain. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa erfelijkheid- beginsel di kalangan kaum ménak, khususnya bupati, tetap ber- laku hingga akhir masa penjajahan Belanda. Sikap kelompok homines novi yang banyak menentang prinsip ini tidak mampu mengalahkan sikap Pemerintah Hindia Belanda yang menguta- makan stabilitas dan kontinuitas kekuasaannya dengan cara diam- diam mempertahankan prinsip pewarisan jabatan sekalipun ber- 127
tentangan dengan prinsip-prinsip birokrasi legal-rasional yang dicoba dimantapkan sejak akhir abad ke-19. Prinsip pewarisan jabatan yang mengukuhkan kekuasaan secara turun-temurun dalam suatu dinasti, ternyata juga meng- hasilkan suatu sikap yang cenderung "kabupaten-sentris". Arti- nya, para bupati yang memerintah di suatu kabupaten selalu di- harapkan berasal dari rundayan (trah) yang selama ratusan tahun memerintah kabupaten tersebut dan tidak berasal dari kabupaten lain. Bila bupati berasal dari kabupaten, bisa terjadi konflik. Beberapa kasus dapat menjelaskan hal ini. Pada tahun 1811 Kabupaten Sukapura dihapuskan dan bupatinya yaitu Radén Tumenggung Wiradadaha VIII diberhentikan karena kabupaten yang kurang subur ini dianggap tidak menghasilkan kopi. Dalam pada itu penanaman komoditas lain seperti nila juga sulit. Pada tahun 1813, Kabupaten Sukapura dihidupkan kembali, tetapi bupati yang diangkat adalah R.A. Surialaga II yang berasal dari Sumedang. Bukan hanya ménak tinggi Sukapura saja yang tidak senang dengan penunjukan ini, bawahan serta rakyatnya pun menunjukkan sikap sama. Mereka membangkang untuk menanam nila di sawah-sawah mereka. Menurut sumber tradisi cara membangkang ini tidak langsung. Nila memang ditanam di sawah mereka pada pagi hari, tetapi sore harinya nila itu disirarn air panas sehingga tidak turnbuh.(215) Adanya sikap tidak senang ini disebabkan dua kemungkinan, pertama, merasa tidak senang kepada bupati yang berasal dari kabupaten lain; kedua, rakyat tidak senang sawah untuk padi dipakai bertanam nila (tentunya penyiraman dengan air panas ini sepengetahuan ménak setempat yang menjadi pengawas penanaman). Terlepas dari yang mana yang lebih mungkin, adanya kenyataan ini menunjukkan suatu bentuk konflik karena perbeciaan kepentingan. Dalam kasus ini, kepentingan rakyat bisa saja hanya sejauh keengganan sawah mereka ditanami nila, sedangkan kepentingan ménak, pada 128
intinya adalah ketidaksenangan kepada ménak lain yang meme- rintah di kabupaten mereka. Bila penanaman nila gagal, bupati baru itu bisa disingkirkan. Ternyata benar, Bupati Suryalaga II hanya bertahan selama dua tahun. Kepemimpinan kabupaten dikembalikan lagi kepada Wiradadaha VIII pada tanggal 4 Mei 1815.(216) Pada masa Van der Capellen, kabupaten ini dibubarkan lagi dan daerahnya dibagi-bagi di bawah pengawasan tiga kabu- paten, salah satunya adalah Kabupaten Limbangan. Akibatnya, terjadi lagi konflik antara ménak Sukapura, dalam hal ini diwakili Patih dan Penghulu Sukapura yang masih diikutsertakan dalam pemerintahan, dengan Bupati Limbangan R.A.A. Adiwijaya. Kedua ménak Sukapura ini akhirnya dibuang ke Sumedang oleh Pemerintah Hindia Belanda atas pengaduan Bupati Limbangan dengan tuduhan tidak setia.(217) Contoh kasus lain, ketika R.A.A. Martanagara, keturunan Sumedang, baru saja diangkat menjadi Bupati Bandung pada tahun 1893, terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Patih Bandung dan kawan-kawannya. Percobaan yang gagal ini terjadi karena kelompok ménak Bandung merasa tidak senang mendapat bupati dari Sumedang.(218) Di Sumedang sendiri konflik semacam ini pernah terjadi menjelang awal abad ke-19, ketika Adipati Tanubaya dari Kabupaten Parakanmuncang diangkat menjadi Bupati Sumedang karena calon Bupati Sumedang yang ada usianya masih amat muda. Konflik terjadi yang berakibat larinya calon bupati itu ke Cianjur karena dirinya merasa teran- cam.(219) Di samping konflik terbuka, ada juga konflik yang terselubung. Misalnya saja, ketika Bupati Ciamis, R.A.A. Kusu- masubrata pensiun, ia digantikan oleh R.A.A. Sastrawinata yang berasal dari luar Galuh. Untuk membedakan identitas dengan pendatang, maka keturunan R.A.A. Kusumasubrata memakai nama dengan hurup awal "G" yang diduga kuat dikonotasikan dengan "Galuh" (lihat: hlm. 87). Konflik yang terjadi kadang- 129
kadang dicoba diredam dengan perkawinan. Misalnya, R.A.A. Martanagara menikahkan putrinya, R.A. Sangkaningrat, dengan R.A.A. Wiranatakusumah V, Bupati Bandung penggantinya. Ia juga menikahkan putranya dengan keponakan Bupati Bandung terdahulu.(220) Calon Bupati Sumedang yang lari ke Cianjur sempat menikahi dahulu putri Adipati Tanubaya atas saran patihnya yang sudah melihat gejala konflik walau akhirnya konflik tak bisa dihindarkan.(221) F. Hubungan Kaum Ménak dengan Orang Belanda Kedudukan kaum ménak sebagai elite birokrasi tradisional yang bersubordinasi kepada birokrasi kolonial, menyebabkan adanya suatu hubungan khusus antara kaum ménak dengan orang-orang Belanda. Jaringan administrasi yang dipenetrasikan hingga struktur administratif daerah dimaksudkan untuk mengawasi ke- giatan para bupati dan bawahannya.(222) Sebagai akibatnya, hu- bungan terjadi juga dengan kaum ménak bawahan. Di samping itu, kaum ménak juga berhubungan dengan orang-orang Belanda yang bukan pejabat pemerintah, yaitu para pengusaha perke- bunan. Di bawah ini akan diuraikan hubungan kaum ménak de- ngan orang-orang Belanda pejabat pemerintah dan para pengu- saha perkebunan. a. Para Pejabat Pemerintah Hindia Belanda Dalam struktur birokrasi kolonial, residen sebagai kepala keresidenan memiliki kekuasaan yang jauh melebihi kekuasaan yang pernah dimiliki oleh penguasa-penguasa pribumi dalam organisasi tradisional.(223) Para bupati secara tegas disebutkan harus tunduk kepada perintah residen atau asisten residen yang mengepalai afdeelingnya meskipun secara diplomatis disebutkan bahwa para bupati adalah "saudara muda" residen.(224) Pejabat Belanda paling bawah yang banyak berhubungan dengan pejabat 130
pribumi hingga ke desa adalah kontrolir. Ia bertugas memberikan semua informasi yang diperlukan residen dan berperan sebagai penghubung antara pejabat-pejabat Belanda dengan pejabat- pejabat pribumi. Hal ini menyebabkan adanya hubungan yang cukup akrab antara kontrolir dengan kaum ménak. Hubungan yang akrab bisa pula terjadi bukan karena kaitan tugas atau pe- kerjaan, melainkan karena si pejabat Belanda menaruh perhatian terhadap bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan pemerin- tahan, misalnya ilmu pengetahuan, kesenian, atau kebudayaan pada umumnya. Hubungan yang sudah terbina kadang terputus karena pejabat Belanda tadi dimutasikan ke daerah lain atau kembali ke negara asalnya. Berulang-ulang Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat edaran agar para pejabat Belanda berlaku hormat kepada para kepala pribumi. Edaran ini dibuat karena pemerintah sering mendengar keluhan para kepala pribumi tentang perlakuan kasar dari para pejabat Belanda. Perlakuan semacam ini menjauhkan kaum ménak dari para pejabat Belanda; padahal pengetahuan tentang masyarakat pribumi yang diperlukan untuk lancarnya pelaksanaan pemerintahan, hanya bisa diperoleh bila ada hubu- ngan dekat dengan kaum ménak. Mutasi di kalangan pejabat Belanda yang sering dilakukan juga menjadi kendala bagi ter- ciptanya hubungan itu. Jenis hubungan antara kaum ménak dengan orang-orang Belanda ditentukan pula oleh anggapan pihak ménak terhadap orang Belanda. Bagaimana kaum ménak memandang orang asing yang mendominasi kehidupan mereka, dapat ditangkap secara implisit dalam historiografi tradisional ataupun dalam sumber- sumber lain yang berasal dari kaum ménak sendiri, misalnya surat. Pada umumnya pejabat Belanda disebut pangagung(225) ada juga yang menyebutnya ménak pangagung. Kadang-kadang asis- 131
ten residen disebut ménak Walanda.(226) Adanya sebutan Kang- jeng Gubernemen, Kangjeng Residen, dan Kangjeng Kontrolir menunjukkan betapa tinggi status pejabat Belanda di mata pribumi karena sebutan Kangjeng hanya dipakai untuk raja atau bupati. Dengan adanya sebutan ini sekaligus pula orang pribumi menempatkan din di bawah orang Belanda dan mengakui ke- kuasaannya. Pengakuan terhadap status orang Belanda ini tersirat pula dari kata ngadeuheus (menghadap) yang dipergunakan bila seorang pejabat pribumi menghadap pejabat Belanda.(227) Orang Belanda, baik pejabat maupun bukan pejabat, pada umumnya dianggap berstatus lebih tinggi. Ini merupakan dampak diskrimi- nasi rasial. Sebagai contoh kasus, ketika R.A.A. Martanagara baru diangkat sebagai Bupati Bandung pada tahun 1893, ia ber- usaha ngawawuhan (berkenalan dengan) semua orang Belanda yang berjumlah 143 somah yang ada di ibu kota kabupaten, balk yang berkedudukan sebagai pejabat Pemerintah Hindia Belanda maupun swasta.(228) Penguasa Belanda kadang-kadang juga dianggap sebagai dewa penolong, seperti tersirat dalam sebuah sumber. Disebutkan bahwa kehidupan di bawah Pemerintah Hindia Belanda lebih rnenyenangkan daripada di bawah pemerintah pribumi. Kalau dulu cuke dipungut untuk keperluan orang-orang berpangkat, sekarang pajak itu dipungut oleh negara untuk keperluan rakyat. Dulu orang harus kerja pancen dan tugur, sekarang tidak lagi.(229) Beberapa tokoh Belanda yang hubungannya cukup akrab dengan kaum ménak Priangan adalah Andries de Wilde, K.F. Holle, Snouck Hurgronje, R.A. Kern, dan G.A.J. Hazeu. Bu- kanlah suatu kebetulan apabila keempat nama yang disebut terakhir, jabatannya adalah Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi yang memang banyak berhubungan dengan kaum ménak. Uraian tentang K.F. Holle akan dikelompokkan dengan pengusaha perkebunan karena sebelum menjadi penasihat peme- 132
rintah, ia adalah administratur perkebunan teh dan kemudian menjadi pengusaha perkebunan itu. Andries de Wilde adalah dokter bedah yang pernah bertugas sebagai dokter pribadi Daendels dan juga menjadi penerjemah bila Daendels berbicara dengan para pejabat pribumi. Daendels mengangkatnya sebagai opziener (pengawas) di Bogor pada ta- hun 1808. Setahun kemudian ia dipindahkan ke Tarogong, Garut. Andries de Wilde juga bersahabat dengan Raffles. Pada tahun 1812 ia diangkat sebagai asisten residen di Bandung, tetapi berhenti pada tahun 1814 karena bentrok dengan Residen Mc. Quoid. Kemudian Raffles mengangkat Andries de Wilde sebagai superintendan vaksinasi di Priangan dan Cirebon. Ia berhenti dari jabatan ini pada tahun 1819. Karena pengalamannya selama be- rtahun-tahun di Priangan dan pengetahuannya yang luas menge- nai daerah ini beserta pejabat-pejabat pribuminya, ia mendapat pujian dari Raffles.(230) Sejak masa pemerintahan Daendels, Andries de Wilde memi- liki tanah yang luas di Bogor. Pada masa pemerintahan Raffles ia memperoleh tambahan tanah di Sukabumi.(231) Setelah pindah ke Bandung ia membeli hampir setengah Kabupaten Bandung; di sebelah utara hingga Gunung Tangkuban Perahu, di sebelah timur hingga Cibeusi, di sebelah barat hingga Cimahi, dan di sebelah selatan hingga Jalan Raya Pos. Tanah miliknya itu ditanami kopi yang merupakan komoditas yang menguntungkan saat itu.(232) Sebagai tuan tanah di Bandung dan juga sebagai asisten residen, rupanya ia berhubungan akrab dengan Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah II. Putra bupati itu, yang nantinya mengganti- kan ayahnya sebagai bupati, menjadi murid Andries de Wilde. Berbekal pengetahuan yang cukup mengenai bahasa Sunda, De Wilde mencoba menyusun Kamus Bahasa Belanda-Melayu-Sun- da, dengan bantuan putra Bupati Bandung itu.(233) Hubungan dengan kaum ménak berakhir, ketika Andries de Wilde kembali 133
ke negerinya.(234) Hubungan kaum ménak tertinggi yang cukup akrab dengan orang Belanda, rata-rata hanya sampai tingkat asisten residen, sedangkan di pusat terbatas pada adviseur voor Inlandsche Zaken yang memang banyak hubungannya dengan pejabat pribumi. Akan tetapi, Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah bisa menjalin hubungan akrab dengan keluarga Gubernur Jenderal. Keluarga bupati ini merupakan keluarga bupati pertama yang diundang berakhir pekan di Istana Bogor oleh Count van Limburg Stirum, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan istrinya.(235) R.A. Syarifah, garwa padmi Bupati Bandung ini, pernah menerima surat pribadi dari Countess van Limburg Stirum yang isinya men- ceritakan kunjungannya ke Borneo dan Sumatra. Ketika R.A. Syarifah diceraikan bupati (lihat Bab IV), istri Gubernur Jenderal ini datang berkunjung ke Bukit-tinggi dan menyatakan rasa simpatinya atas nasib yang menimpa istri bupati ini. G.A.J. Hazeu,(236) Komisaris Pemerintah untuk Urusan Pribu- mi dan istrinya juga merupakan sahabat keluarga ini. Salah se- orang putri Wiranatakusumah V diberi nama "Nelly", sama de- ngan nama kecil Nyonya Hazeu. Setelah terjadi perceraian, Nyo- nya Hazeu yang dipanggil "tante" (bibi) oleh mantan istri Bupati Bandung ini, beberapa kali berkirim surat untuk menyatakan rasa simpati atas perceraian yang menimpa din R.A. Syarifah. Surat berbahasa Belanda itu dibalas dalam bahasa yang sama. Kede- katan hubungan dengan keluarga Hazeu, mungkin sudah dibina sejak Hazeu menggantikan Snouck Hurgronje dalam mengawasi pendidikan anak-anak pribumi, termasuk Radén Muharam yang nantinya menjadi R.A.A. Wiranatakusumah V.(237) Hubungan dekat keluarga Wiranatakusumah dengan pejabat- pejabat tinggi Belanda, rupanya juga tidak terlepas dari faktor pendidikan suami-istri ménak ini. Seperti telah disebutkan, Wira- natakusumah V pernah bersekolah di H.B.S., sebuah sekolah 134
lanjutan bergengsi dan biayanya mahal.(238) Istri Wiranatakusu- mah V, Syarifah, adalah putri Engku Nawawi, seorang guru ter- kemuka di Sakola Rajo (Hogere Inlandsche Kweekschool) Bukit- tinggi. Ia belajar di sebuah Sekolah Kristen di Salemba sehingga fasih menulis dan berbicara dalam bahasa Belanda.(239) Jadi, keduanya cukup terpelajar untuk bisa bergaul dengan orang- orang Eropa. Hal ini juga bisa dibaca dalam penilaian resmi Pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa Bupati Bandung ini, pendidikannya lebih dari cukup sekalipun tidak tamat H.B.S. Kelakuannya sangat baik, mudah bergaul, terbuka, mau meminta saran, bantuan atau dukungan dari atasannya, dan beragama Islam secara moderat.(240) Kaum ménak Priangan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 pada umumnya mengenal nama Snouck Hurgronje sebagai Penasihat Urusan Pribumi dan Arab. Ia memegang jabatan itu sejak 8 April 1898 dan berkedudukan di Batavia.(241) Salah satu tugasnya adalah mengawasi pendidikan beberapa pe- muda pribumi, termasuk anak ménak tinggi yang berbakat. Para pemuda ini dibantu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda seperti H.B.S. Beberapa pemuda yang bisa disebut antara lain: Radén Achmad Jayadiningrat, putra Bupati Serang, yang juga menjadi menantu Bupati Ciamis; Radén Muha- ram, putra Bupati Bandung, dan beberapa pemuda dari luar Jawa. Karena tugasnya pula, ia banyak berhubungan dengan para pejabat pribumi. Salah seorang ménak yang disebutnya sebagai sahabat adalah Hoofdpenghulu Haji Hasan Mustapa. Mengenai ulama ini akan dibahas pada Bab V. Beberapa keluarga ménak memiliki hubungan dekat dengan Snouck, bukan karena tugasnya sebagai penasihat urusan peme- rintah, melainkan karena hubungan perkawinan. Seperti akan dijelaskan pada sub-bab perkawinan, Snouck menikah dengan putri Hoofdpenghulu Ciamis, kemudian menikahi putri Kalipah 135
Apo dari Bandung. Haji Hasan Mustapa ikut andil dalam me- ngatur perkawinan keduanya. Karena ke"saleh"annya sebagai "muslim" ia diterima di kalangan para penghulu dan ulama; karena hubungan perkawinan, ia diterima di kalangan ménak. Kedua faktor ini berperan besar dalam keberhasilannya untuk meraih kedudukan sebagai Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab. Karena Snouck merupakan bagian dari ke- luarga ménak sangat mudah baginya untuk memperoleh bahan apa saja yang diperlukan dari kalangan ménak untuk kepentingan tugasnya. Tampaknya kaum ménak yang mengenalnya pada masa itu, termasuk Haji. Hasan Mustapa, sulit untuk meragukan ke- muslimannya karena Snouck melaksanakan puasa, sholat, dan pernah ke Mekah. Apalagi Haji Hasan Mustapa pertama kali ke- nal dengan Snouck justm di Mekah dan ia tahu benar bahwa se- orang nonmuslim tidak akan diizinkan masuk ke tanah suci itu.(242) R.A. Kern, karena jabatannya dalam Kantor Urusan Pribumi, juga banyak berhubungan dengan ménak pribumi. Ia meminta salinan-salinan naskah kepada para pejabat ataupun sastrawan pribumi, sebagaimana dilakukan oleh K.F. Holle dan Snouck Hurgronje. Bupati Bandung R.A.A. Martanagara memanggil Kern dengan sebutan "Kang Rayi" (adinda), karena akrabnya hubungan antara keduanya. Tidak mengherankan karena bupati ini adalah seorang sastrawan Sunda. Selain menulis buku sendiri, R.A.A. Martanagara juga menyadur beberapa karya sastra Jawa ke dalam bahasa Sunda.(243) b. Pengusaha Perkebunan Orang Belanda pengusaha perkebunan yang banyak berhubungan dengan kaum ménak pada umumnya pengusaha perkebunan teh.(244) Mengenai orang Belanda yang menjadi pengusaha per- kebunan kopi tidak banyak disebut karena penanaman kopi di- 136
lakukan oleh para bupati dan orang Belanda hanyalah sebagai pe- ngawas.(245) Beberapa orang Belanda swasta yang kemudian terkenal sebagai Raja-raja dan Pangeran Teh Priangan, antara lain Keluarga van der Hucht, Keluarga Holle, dan Keluarga Kherk- hoven. Keluarga Guillaume Louis Jaques (Willem) van der Hucht me- ninggalkan Negeri Belanda menuju Hindia Belanda pada tanggal 25 September 1843, bersama dengan keluarga kakaknya, yaitu Alexandrine Albertine dan suaminya Pieter Holle. Dalam pelaya- ran dengan kapal Sara Johanna yang dinakhodainya sendiri, Van der Hucht disertai pula anak-anak laki-laki Pieter Holle, yaitu Ka- rel Frederik Holle (yang waktu itu baru berusia 15 tahun), Adria- an Walvaren Holle, Albert Holle, dan Herman Holle, serta dua anak perempuannya, yaitu Albertine Holle dan Caroline Holle. Setibanya di Batavia pada tahun 1844, istri Willem dan dua putrinya serta Pieter Holle meninggal. Anak-anak Holle kemu- dian diasuh van der Hucht. Di Batavia mereka mendapat pendidikan privat bersama-sama dengan anak Gubernur Jenderal J.J. Rochussen.(246) Sementara itu Willem van der Hucht mencoba mencari kehi- dupan baru di Hindia Belanda ini. Mula-mula is mengontrak Per- kebunan Parakansalak selama 20 tahun. Setelah usahanya me- nunjukkan hasil, pada tahun 1857 ia kembali ke Belanda. Penge- lolaan perkebunan diserahkan kepada salah seorang keponakan- nya, yaitu Adriaan W. Holle. Pada tahun 1861 keponakan Willem van der Hucht, yang bernama Eduard Julius Kherkhoven, datang ke Jawa. Tenaganya dimanfaatkan di Parakansalak. Pada tahun 1862 van der Hucht berhasil pula membeli kontrak Perkebunan Sinagar. Albert Holle diangkat sebagai direkturnya dan diberi tempat tinggal di Munjul. Kemudian Eduard Kherkhoven diang- kat sebagai Administratur Sinagar. Kelak setelah tua, Eduard biasa disebut "juragan sepuh" oleh penduduk pribumi. Keluarga 137
Kherkhoven yang lain, yaitu Rudolf Kherkhoven tiba di Jawa pa- da tahun 1865. Ia mendirikan perkebunan teh di Gambung, Dis- trik Ciwidey dan kemudian mengembangkan Perkebunan Arja- sari di Distrik Banjaran dan Cipeujeuh, Afdeeling Bandung.(247) Tokoh Karel Frederick Holle amat besar peranannya dalam hubungan dengan kaum ménak Priangan. Setelah menjalani pendidikan di Batavia, K.F. Holle menjadi klerk di kantor residen di Cianjur. Belum sampai setahun ia dipindahkan menjadi klerk di Directie van de Cultures dan kemudian di Directie van Mid- delen en Domeinen di Batavia. Setelah sepuluh tahun bekerja, pada tahun 1856 ia keluar dari dinas pemerintahan dengan jabatan terakhir sebagai komis. Kemudian ia bekerja sebagai admini- stratur perkebunan teh Cikajang, Kabupaten Garut, yang sedang dikontrak oleh pengusaha swasta Belanda. Enam tahun kemu- dian, K.F. Holle mendirikan perkebunan sendiri yang dinamainya Waspada (Bellevue) hingga ia dikenal sebagai Theejonker (Pa- ngeran Teh).(248) Di kalangan kaum ménak Priangan pada paruh kedua abad ke- 19, nama Karel Frederik Holle cukup akrab. Menurut lidah pribu- mi, ia kadang-kadang disebut "Tuan Hola".(249) Perhatiannya yang besar kepada budaya Sunda, menyebabkan hidupnya seperti orang Sunda. Bahkan K.F. Holle mendapat nama baru: Said Muhammad Ben Holle. Hal ini rupanya ada kaitannya dengan dukungan K.F. Holle terhadap agama Islam, misalnya, ketika akan meresmikan Perkebunan Teh Arjasari. Sebelum acara ma- kan dilakukan pembacaan doa menurut agama Islam. Ia juga tidak makan daging babi dan tidak meminum minuman keras yang diharamkan agama Islam.(250) K.F. Holle selama di Garut juga bersahabat erat dengan ulama Radén Haji Muhamad Musa, Hoofdpenghulu Limbangan. Kadang-kadang K.F. Holle berma- lam di rumah Penghulu Limbangan itu hingga tiga hari dan ber- gaul akrab dengan anak-anak serta istri penghulu tersebut. Anak- 138
anak penghulu itu juga tidak segan-segan untuk nembang di depan administratur perkebunan yang sering disebut "Tuan Ka- wasa". Perilakunya ini di mata orang Belanda sendiri dianggap salah dan terlalu berlebihan. Persahabatannya dengan ulama ménak ini menjadi sumber kecurigaan di kalangan orang Belanda perkebunan lainnya. Pada tahun 1872 seorang penulis anonim memuat cerita bersambung dalam surat kabar Java Bode. Cerita yang berjudul "Kenangan Kehidupan Seorang Amtenar" ini berisi sindiran tentang kehidupan K.F. Holle.(251) Dukungannya ter- hadap agama Islam juga menyebabkan ia dicurigai menggiring penduduk untuk bersekongkol melawan gubernemen. Toko-toko yang menjual kebutuhan rakyat banyak serta sanggar-sanggar kerajinan rakyat miliknya dicurigai menjadi pusat pemberonta- kan.(252) Akan tetapi, ia tidak mempedulikan reaksi negatif ini. Ia tetap bersahabat dengan Penghulu Limbangan yang juga dikenal sebagai sastrawan Sunda moyan (terkenal).(253) Bahkan Holle ber- peran dalam memajukan kembali bahasa Sunda.(254) Pada tahun 1859 K.F. Holle ditugasi Pemerintah Hindia Belanda sebagai am- tenar yang menyusun buku-buku pelajaran Sunda dan diberi biaya f. 1.200,. Untuk melaksanakan tugasnya ia meminta bantuan sahabatnya itu. Selanjutnya, dalam penulisan buku-buku, Holle juga bekerja sama dengan Radén Kartawinata, putra Radén Haji Muhamad Musa.(255) Dengan penyusunan buku-buku ini, Holle mengajarkan rasionalisme kepada masyarakat Sunda. Pendidikan langsung juga dilakukannya. Beberapa anak ménak di Garut diminta oleh Holle untuk belajar di rumahnya, termasuk anak Haji Usman, camat di perkebunan teh. Anak Haji Usman yang bernama Hasan Mustapa ini kelak menjadi sahabat Snouck Hurgronje.(256) Pada tahun 1862 K.F. Holle bersama Daniel Koorders mendirikan Kweekschool di Bandung. Koorders kemu- dian mundur karena ia sebagai ahli teori tidak cocok dengan K.F. Holle sebagai orang lapangan.(257) 139
Hubungan dengan rakyat biasa, khususnya para pekerja di perkebunannya dibina terus. Di perkebunan Waspada miliknya K.F. Holle menyediakan jam bicara khusus bagi para pekerjanya dan merundingkan segala kebijakannya dengan para mandor. Ia juga membantu perkebunan teh rakyat, seperti yang sudah lebih dahulu dilakukan Julius Eduard Kerkhoven di Sinagar dengan membagikan bibit teh kepada rakyat untuk ditanam di kebun mereka sendiri dan sekaligus memberikan petunjuk cara mena- namnya. Holle juga menerbitkan Mitra Noe Tani (Teman Petani) yang berisi petunjuk tentang perkebunan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan cara-cara mendirikan bangunan. Hal ini ditang- gapi dengan sinis oleh orang Belanda perkebunan lainnya; mere- ka berpendapat bahwa K.F. Holle terlalu dermawan dan pe- mimpi.(258) Akan tetapi, Holle jalan terus. Pada tahun 1861 ia menerbitkan contoh-contoh surat berbahasa Sunda. Pendahuluan- nya ditulis dalam bentuk tembang dengan bahasa yang tercampur bahasa Jawa.(259) Meskipun sempat dicurigai, keakraban K.F. Holle dengan kaum ménak ternyata dimanfaatkan oleh pemerintah. K.F. Holle diangkat menjadi adviseur honorair Pemerintah Hindia Belanda. Pengaruhnya di kalangan kaum ménak dan di kalangan pejabat Belanda semakin besar. Bila pemerintah akan melakukan suatu kebijakan, termasuk mengangkat seorang bupati, pendapat K.F. Holle ikut menentukan. Bila ada seorang pejabat ataupun calon pengusaha perkebunan baru datang ke Priangan, tindakan pertama adalah berkenalan dengan Keluarga Holle: Karel dan adik-adiknya, yaitu Adriaan dan Albert yang telah menjadi Raja- raja Teh Priangan dan menjadi orang-orang yang paling mengerti urusan gubernemen serta relasinya dengan penduduk amat dekat dan luas.(260) Mungkin K.F. Holle benar-benar mencintai rakyat Priangan. Ia menjadi seorang filantrop. Pernah ia mengatakan kepada sepu- 140
punya betapa ia merasa sedih ketika datang ke Priangan dahulu, tanahnya subur tetapi rakyatnya miskin. Priangan pernah dikuasai daerah lain sehingga kebudayaannya hilang, kecuali bahasanya. Ia merasa perlu menyelamatkan bahasa Sunda; selain oleh dirinya sendiri juga melalui tangan Penghulu Limbangan. Sikap filantro- pisnya juga ditunjukkan K.F. Holle dengan mendirikan sekolah dan menulis buku pendidikan (pada tahun 1851 dengan Adriaan, ia menerbitkan buku berbahasa Sunda yang pertama, yang berisi cerita fabel monyet dan kura-kura yang ditulis berdasarkan cerita dari seorang-orang tua. Karel Holle kemudian menerjemahkan- nya ke dalam bahasa Belanda). Ia juga berpendapat bahwa rakyat tidak hanya harus bekerja bagi kepentingan orang Belanda, tetapi orang Belanda juga harus bekerja sama dengan rakyat sehingga rakyat ikut menikmati kesejahteraan. Meskipun rnungkin K.F. Holle mencintai rakyat Priangan, naluri untuk menguasai tetap nampak, seperti dikatakannya kepada Rudolf Kerkhoven ketika baru datang di Priangan: Penguasa pribumi (kaum ménak ) itu harus diraih dengan hati-hati karena mereka amat sensitif. Jangan kasar, hargailah adat-istiadat mereka, dan pelajari bahasa mereka. Dengan menguasai bahasanya, orang Belanda bisa akrab dengan rakyat dan rakyat dengan cepat bisa dikuasai. Jika mereka telah menganggap kita sebagai atasan, mereka dengan senang hati mematuhi perintah.(261) Adanya sikap Holle ini, membuat kita menjadi bertanya, apakah kecintaan Holle terhadap Sunda bukan didorong oleh semangat asosiasi (sebagai bagian integral dari Politik Etis) yang ingin mempersatukan anak negeri dengan penguasa Belanda di bawah mahkota Kerajaan Belanda dan per- adaban ke-Barat-an yang sesungguhnya menyiratkan sikap anti- Islam? (262) Lebih lanjut, Holle juga menganjurkan keluarganya di Belanda agar mengirimkan anak-anaknya ke Hindia Belanda lebih dini agar mereka dengan mudah dapat mempelajari adat dan bahasa setempat karena hasilnya akan lebih baik bila dibanding- 141
kan dengan mempelajarinya di bangku pendidikan di Belan- da.(263) Keluarga Holle, terutama Karel dan Adriaan lama-kelamaan larut dalam kehidupan masyarakat Sunda. Mereka berpakaian seperti kaum ménak Sunda. Herman Hendrik Holle juga seperti abangnya; sehari-hari ia memakai sarung dan baju kampret, Adriaan juga menyukai gamelan. Setiap siang hari, waktu di pab- rik teh diadakan penimbangan, gamelan dibunyikan. K.F. Holle meninggal pada tahun 1896 di Bogor. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya di alun-alun Garut didirikan sebuah monumen berupa patung kepala yang ditulisi De Vriend van den Landman (Sahabat Petani). G. Hubungan Kaum Ménak dengan Somah Pada awal abad ke-19 rakyat kebanyakan atau somah meng- anggap bupati adalah raja mereka yang memiliki diri mereka dan menentukan hidupmati mereka. Demikian tersirat dalam konsep kekuasaan Sunda, seperti telah diungkapkan terdahulu. Sebalik- nya, bupati juga beranggapan bahwa somah yang ada di wilayah kabupatennya adalah miliknya yang bisa dipergunakan untuk keperluannya, tetapi juga harus dilindungi demi kelangsungan ke- hidupannya. Kedua pihak saling membutuhkan, saling meleng- kapi. Hubungan ménak-somah merupakan hubungan anu kawasa (yang berkuasa) dengan anu teu kawasa (yang tidak berkuasa). Hubungan bupati-somah tak ada bedanya dengan hubungan seperti raja dan rakyat pada masa kerajaan dahulu. Meskipun kekuasaan kaum ménak terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah Hindia Belanda, hubungan yang didasari otoritas tradisional se- macam itu antara 1800-1942, hampir tidak mengalami perubahan makna. Kepatuhan dan kesetiaan kepada bupati, bukan hanya ditunjukkan golongan somah, tetapi juga oleh kaum ménak bawa- 142
han bupati. Hingga tahun 1930-an, apabila ada ménak yang diun- dang ke kabupaten, tatakrama atau etiket lama seperti yang akan dijelaskan dalam Bab IV tetap harus diperhatikan. Seorang wanita ménak, adik Bupati Sumedang Radén Tuinenggung Hasan Saca- kusumah (1946-1947), menceritakan pengalamannya sekitar ta- hun 1930-an, ketika diajak oleh ibunya berkunjung ke Kabupaten Bandung menghadiri suatu acara. Masih diingatnya, bahwa semua yang hadir ketika itu, emok (sikap duduk khusus wanita, lihat Bab IV) di lantai beralas alketip (karpet). Lama ia harus tungkul (wajah menekur ke bawah), teu wasa (tidak berani) melihat wajah Kangjeng Dalem. Ketika disapa oleh Dalem, tak lupa sebelum menjawab, menghaturkan sernbah dahulu, demi- kian juga setelah menjawab.(264) Tidak semua ménak bawahan ataupun somah mau menerima keadaan yang telah berlangsung berabad-abad. Mereka yang telah menerima pendidikan Barat, ada yang berpendapat bahwa hu- bungan "feodal" semacam itu harus diubah. Dalam surat-surat kabar bisa dibaca berbagai pernyataan yang menunjukkan gejala ini. Misalnya dalam surat kabar Sipatahoenan, 20 April 1932, dimuat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa seorang ménak tidaklah layak memakai tandu pergi ke desa. Redaksi koran ini,(265) yang kebetulan beberapa di antaranya tergolong ménak, berkomentar demikian: "kalau ménak itu mampu membayar ong- kos tandu, mengapa harus dianggap tidak layak?"(266) Seorang terpelajar menulis: "Apakah somah masih memerlu- kan seorang bupati? Mengapa rakyat diam saja, ketika ada dua jabatan bupati (di luar Priangan; pen.) lowong. Bila bupati ingin merasa dibutuhkan oleh rakyat, maka ia harus dekat dengan rakyat, memperhatikan rakyat, terutama bila musim paceklik.(267) Adanya gejala perubahan pandangan tentang ménak, bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan ménak yang sudah mapan. Bagaimana kaum ménak mengantisipasi hal ini? 143
Mungkin banyak yang tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi, tetapi ada yang mencoba mengantisipasi keadaan. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah V, sering melakukan kunju- ngan ke desa-desa. Di sana ia berpidato langsung kepada rakyat- nya. Kunjungan ini kadang-kadang disertai putrinya. Tampaknya ia dicintai dan dihormati rakyatnya. Rakyat tidak melihat dia sebagai penguasa feodal, tetapi sebagai bupati yang menaruh rasa kemanusiaan yang tinggi (humanis), dan mau mendengar pen- dapat orang lain (demokratis).(268) Hingga dekade ketiga tidak banyak sebenarnya ménak yang bisa bersikap moderat, apalagi yang tergolong ménak tinggi. Tokoh Sewaka yang memulai jabatannya sebagai c.a. di Jati- wangi, dan mencapai puncak kariernya sebagai Patih di Indra- mayu, termasuk ménak yang moderat. Sikap ini ditunjukkan an- tara lain dengan pergaulan yang akrab dengan somah, seperti bermain sepakbola bersama masyarakat pedesaan. Dengan cara seperti ini, ia mendapat banyak bantuan dari masyarakat bila diperlukan. Akibatnya, oleh kalangan ménak atasannya ia direbut sebagai amtenar yang tidak tahu harga diri, prestisenya sudah jatuh, tidak punya gezag (wibawa), bahkan dicap sebagai amtenar murahan.(269) Wanita ménak yang mau bergaul dengan masyarakat rendah, dapat dihitung dengan jari. Anak-anak ménak pada umumnya hanya bergaul dengan kalangan mereka sendiri. Akan tetapi, ada putri seorang mantri guru yang mau memboncengkan anak rencang (pembantu) ke sekolah, karena ia merasa kasihan kepada anak tersebut yang setelah capek bekerja masih harus jalan kaki ke sekolah yang cukup jauh.(270) Mungkin ia memiliki sikap egaliter seperti Radén Dewi Sartika, putri Patih Bandung, yang sejak kecil biasa bermain sekolah-sekolahan dengan anak-anak abdi dalem di Kepatihan Cicalengka. Kepemimpinan putri yang bercita-cita memajukan pendidikan anak gadis ménak dan somah 144
dibahas pada Bab V. Hubungan yang bersifat egaliter, ditunjukkan pula oleh Peng- hulu Kepala Bandung, Haji Hasan Mustapa. Pergaulannya de- ngan bupati sama baiknya dengan pergaulannya dengan sor- nah.(271) Tidak semua ménak berpendidikan Barat dapat bersi-kap egaliter. Banyak di antaranya yang tidak mampu melepaskan diri dari alam pikiran lama. D.K. Ardiwinata, seorang ménak yang berpendidikan Barat, mengajar di OSVIA dan banyak menulis buku yang berisi nasihat ataupun pendidikan yang berbau rasionalisme, tetapi tetap menekankan bahwa ménak dan golongan masyarakat lain berbeda derajatnya. Dalam roman Baruang ka Nu Ngarora, ia meng- gambarkan tokoh ménak bernama Aom Usman, putra seorang wedana, merebut istri orang lain. Akan tetapi, Aom Usman tidak mendapat celaan sama sekali, seolah-olah ménak berhak meng- gunakan kekuasaannya untuk memperoleh apa pun yang diingin- kannya dan orang lain yang bukan ménak harus mau mengalah. Bukannya kebetulan bahwa tokoh yang istrinya direbut itu adalah urang pasar (putra pedagang). Meskipun kaya, ia bukan ménak, bukan "berdarah kusumah".(272) Perubahan cukup drastis terjadi setelah masa kemerdekaan. Status ménak tidak lagi menjadi jaminan untuk bisa duduk dalam jabatan pemerintahan. Meskipun demikian, masih ada beberapa bupati yang tetap dipertahankan hingga akhir tahun 1940-an" misalnya sebagai gubernur atau sebagai menteri. Dalam panda- ngan rakyat, kaum ménak tidak lagi dianggap sebagai penguasa yang harus dihormati secara berlebihan. Ada juga di antara kaum ménak yang belum mau menyadari adanya perubahan ini. Mi- salnya saja, pada tahun 1950-an, di sebuah tempat tinggal mantan bupati, somah tetap harus gengsor ketika datang ngadeuheus.(273) Pernah terjadi pula, sekitar tahun 1960-an, seorang ménak yang sudah lanjut usia, dahulunya adalah seorang dalem, ketika disapa 145
dengan sebutan "bapak", ia marah.(274) Bupati R.A.A. Wiranata- kusumah V, seperti telah dikemukakan terdahulu, tidak begitu se- nang bila somah disamakan dengan ménak. Akan tetapi, menurut kesaksian putra-putrinya, Bupati Bandung itu sangat menekankan agar anak-anaknya bersikap demokratis. Misalnya: tidak boleh menyebut diri aom atau juag, karena menjadi anak dalem ha- nyalah suatu kebetulan. Kepada pelayan pun harus menggunakan bahasa Sunda lemes (halus).(275) Dari uraian dalam Bab III ini dapat ditarik beberapa kesim- pulan. Pertama, kaum ménak dapat mempertahankan kesinam- bungan kekuasaan berdasarkan warisan dengan adanya erfelijk- heidsbeginsel, sehingga peranan genealogi atau silsilah menjadi amat penting. Untuk lebih meyakinkan tentang adanya kesinam- bungan ini, maka pangkal garis keturunan dapat ditarik lebih jauh kepada tokoh-tokoh mitos. Menurut Koentjaraningrat (1984), hal seperti ini berlaku di negara kuno (pemerintahan kerajaan) baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain di dunia.(276) Gagasan yang diwariskan Kerajaan Sunda yang menunjukkan bahwa kekuasaan berasal dari sesuatu yang keramat (yaitu dewa), pada masa sesudahnya mendapat dukungan dengan adanya kon- sep wahyu dari tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa konsep wahyu menunjukkan suatu bentuk kongkrit berwujud "cahaya", sedang- kan dalam tradisi ménak Priangan pada abad ke-19, konsep wahyu dianggap tidak memiliki bentuk kongkret, tetapi lebih merupakan sesuatu yang abstrak. Akan tetapi, konsep "cahaya" yang dikenal dalam tradisi Jawa dan Sunda merupakan konsep Islam. Pengaruh agama Islam di Priangan tampak lebih kuat daripada di Jawa Tengah, sehingga secara eksplisit dinyatakan bahwa cahya nur- buat dianggap sebagai balasan dari Allah Yang Maha Kuasa atas amal ibadah yang dilakukan. Kenyataan politik pada abad ke-19, menunjukkan bahwa konsep wahyu tidak memerlukan bentuk kongkret lagi, karena kekuasaan (semu) diberikan oleh Peme- 146
rintah Hindia Belanda melalui surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat. Hal ini dianggap sebagai anugerah dari Allah. Ketika asal-usul kekuasaan mengalami perubahan, pembuatan genealogi sebagai bagian dari usaha pelegitimasian kekuasaan ikut mengalami perubahan pula. Tokoh dewa sebagai pangkal silsilah dipangkas dan dianggap cukup sampai tokoh terkemuka yang sebenarnya juga masih bersifat mitologis. Hingga tahun 1942, genealogi semacam ini tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial dalam hal menentukan kriteria kualifikasi seorang calon pejabat.(277) Ménak yang ideal ternyata memiliki ciri-ciri yang bersifat uni- versal yang menyangkut fisik dan perilaku. Kekhususan-ke- khususan lebih disebabkan sistem nilai yang berlaku pada suatu masyarakat, yang secara perlahan berubah mengikuti kondisi zaman. Sifat penguasa yang ideal seperti ini selayaknya dimiliki pula oleh para pemimpin pada zaman sekarang ini. Apa yang dikemukakan oleh Gerhard Lenski (1966), bahwa ada hubungan fungsional antara kekuasaan dan hak istimewa (privilege).(278) Selain itu, Weber berpendapat bahwa ada hubu- ngan antara hak-hak istimewa dengan status.(279) Hal ini ternyata juga berlaku untuk kaum ménak. Status kaum ménak sebagai la- pisan sosial tertinggi dalam masyarakat Priangan melahirkan sejumlah hak istimewa yang hanya boleh dimiliki oleh mereka. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa untuk kaum ménak di Priangan pada periode 1800-1942 hak-hak istimewa yang mereka miliki berkaitan dengan perolehan kekayaan. Akan tetapi, ber- beda dengan pendapat Lenski yang menyatakan bahwa kekuasaan juga memiliki hubungan fungsional dengan kekayaan, ternyata di Priangan tidak berlaku untuk periode tersebut. 147
Catatan kaki: 1 Mengenai perubahan sosial yang terjadi di Hindia Belanda pada pergantian abad, dapat dibaca lebih lanjut dalam: Robert van Niel, Munculnya Elit Mo- dern Indonesia (terj.), Jakarta: Pustaka Jaya, 1960/1984. Mengenai perkem- bangan perkebunan kopi dan teh di Priangan lihat him. 42-43 dan hlm. 213- 214. 2 Sekolah-sekolah yang didirikan di Bandung adalah Hoofdenschool didirikan pada tahun 1879, Hollandsch-Inlandsche Kweekschool (HIK), yang dikenal sebagai Sakola Raja, didirikan pada tahun 1875. Europeesche Lagere School (ELS yaitu Sekolah Dasar berbahasa Belanda khusus untuk anak- anak Belanda dan anak-anak ménak) di Bandung terdapat dua buah. Volksschool (Sekolah Desa untuk rakyat biasa) sejak tahun 1907 didirikan di desa-desa di Kabupaten Bandung dan Ciamis. Dari sekolah dasar tiga tahun ini murid yang berprestasi bisa melanjutkan pelajaran ke Vervolg- school ataupun Hollandsch-Inlandscheschool (HIS) yang didirikan sejak tahun 1914. Setahun kemudian HIS sudah ada di setiap ibu kota kabupaten. HIS yang dimaksudkan oleh pemerintah sebagai standenschool (sekolah yang mensyaratkan status sosial tinggi bagi calon murid) ternyata murid- muridnya kebanyakan berasal dari kalangan menengah-bawah, artinya kaum ménak yang tidak tergolong tinggi dan juga orang kebanyakan yang mampu membayar. Dari HIS, murid bisa melanjutkan pendidikan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang antara lain terdapat di Bandung. Pada tahun 1920 dibuka AMS (Algemeene Middelbareschool- setaraf SMU sekarang) di Bandung. Anak-anak ménak lulusan ELS yang berprestasi dapat masuk ke HBS (Hogere Burgerschool), yang mulai didiri- kan di Batavia tahun 1867, dan baru pada awal abad ke-20 didirikan di Bilitonstraat, Bandung (sekarang menjadi SMUN 3 dan 5 di J1. Belitung). Beberapa sekolah kejuruan antara lain: Desa Landbouwschool didirikan di Soreang (Bandung Selatan) sekitar tahun 1910. Di Bogor didiri-kan Cultuurschool (sekolah pertanian) pada tahun 1911, Sekolah Dokter Hewan pada tahun 1914, dan Middelbare Landbouwschool (Sekolah Per-tanian Menengah Atas) pada tahun 1920 (Edi S. Ekadjati et al., Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Bandung: Depdikbud, 1986, Mm. 39-67). 3 Sartono Kartodirdjo, The Priyayi-Intellectuals as Agents of Modernization, makalah, t.t. 4 Ménak Sunda yang pernah belajar di Negeri Belanda antara lain: Prof. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat, belajar filologi tahun 1909 dan menjadi doktor pribumi pertama di Belanda pada tahun 1913, R. Loekman Djajadiningrat, belajar tahun 1916, Prof. Dr. Mr. R. Koesoemah Atmaja, belajar hukum ta- hun 1922 (kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama), Prof. Mr. R. Iwa Koesoema Soemantri (mantan Menteri Pertahanan RI, 148
Rektor Unpad I, dan Menteri PTIP tahun 1960-an) belajar tahun 1922, R. Rozai Koesoemasoebrata dan Mr.R. Koesna Poeradiredja belajar tahun 1937, Jenderal R. Didi Kartasasmita yang belajar di Akademi Militer Kerajaan di Breda, R. Ajat Sudrajat (ayah angkat mantan Rektor IPB dan Menteri Pertanian Prof. Dr. Toyib Hadiwijaya) yang belajar di Sekolah Guru, dan Dr. Asikin Widjajakusuma, ménak Sumedang yang memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran (Harry A. Poeze, Cees van Dijk, dan Inge van der Meulen, In Het Land van de Overheerser; Indonesiers in Nederland 1600-1950, I, Dordrecht: Foris Publications, 1986; ditambah keterangan dari Prof. Dr. Edi S. Ekadjati pada tanggal 28 April 1997). 5 Beberapa elite terkemuka sekarang yang berasal dari keturunan ménak mi- salnya: Jenderal (punt.) Umar Wirahadikusumah (mantan Wapres RI), lulusan MULO, adalah putra R. Rangga Wirahadikusumah Wedana Ciawi, Tasikmalaya. Beberapa menteri dan mantan menteri kabinet yang berasal dari kalangan ménak, misalnya: Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., L.L.M. (mantan Menlu RI) dan adiknya, Ir. Sarwono Kusumaatmaja (Menteri Negara Lingkungan Hidup RI) adalah keturunan ménak Sukapura; Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasamita (Menteri Negara Perencanaan Pemba- ngunan Nasional RI) keturunan ménak Galuh (dari Cineam). Jenderal TNI Edi Sudrajat (Menteri Pertahanan dan Keamanan RI) adalah putra R. Momon Wirakusumah, keturunan ménak Bandung. Beberapa Gubernur Jawa Barat: R. Solihin G.P., R. Yogie S. Memet (sekarang Menteri Dalam Negeri RI), dan R. Nuriana adalah juga keturunan kaum ménak. Letjen. Marinir Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jaya) adalah keturunan ménak Sumedang. Paling sedikit ada dua orang keturunan ménak yang pernah menjadi rektor di dua universitas terkemuka di Indonesia. Yang pertama, yaitu Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja (alm.), keturunan ménak Sukapura. Ia pernah menjadi Rektor ITB, kemudian menjadi Dirjen Dikti dan Dubes RI di Perancis. Yang kedua, Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri S.H., Rektor UGM, putra Residen Bogor yang menjalani pendidikan dasar di HIS Bandung. Cucu Wedana Peser (Cikondang) Cianjur ini keturunan ménak Cianjur-Sukapura, neneknya dari pihak ibu adalah ménak dari kalangan kaum Manonjaya (Sukapura) dan kakek dari pihak ayah keturunan ménak luhur dari Sumedang. Ada pula keturunan ménak yang menjadi diplomat, antara lain: Rahmat Witular (Dubes R.I. di Moskow) keturunan ménak Garut-Sukapura dan Nana Sutresna (mantan Dubes RI di PBB; Ketua Pelaksana Gerakan Non-Blok) keturunan ménak Parakanmuncang (Ensiklopedi Indonesia, jilid 7, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985, hlm. 39. Keterangan tentang ménak Sukapura adalah hasil wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, sekretaris Yayasan Sukapura, bulan Februari 1997, ditambah keterangan dari Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. pada tanggal 14 dan 20 April 1997, dan Prof. Dr. Edi S. Ekadjati pada tanggal 29 April 1997). 149
5a Mengenai sepak terjang Perhimpunan Indonesia dengan manifesto politik- nya, baca lebih lanjut: Sartono Kartodirdjo, Pembangunan Bangsa, Yogya- karta: Aditya Media, 1994, hlm. 183-216. 6 Sebenamya dalam pernyataan umum ini ada juga kekecualian. Seperti akan diuraikan dalam Bab V, R.A.A. Wiranatakusumah, sebelum menjadi Bupati Bandung, pernah menaruh simpati terhadap Sarekat Islam. Dalam bab ter- sebut juga akan diuraikan keterlibatan kaum ménak intelektual yang pada umumnya bukan berasal dari keturunan langsung ménak pangluhurna (bu- pati) dalam Paguyuban Pasundan. 6a Kerajaan Sumedanglarang dianggap bawahan Kerajaan Pajajaran. Salah se- orang keturunan Prabu Guru Aji Putih generasi ke-6 yang bernama Nyi-mas Dewi Inten Dewata atau Pucuk Umun menikah dengan seorang ulama yang datang dari Cirebon pada pertengahan abad ke-16. Ulama tersebut bernama Pangeran Santri. Sejak itu Kerajaan Sumedanglarang menjadi kerajaan Islam. Menurut salah satu babad, Pangeran Santri ini adalah cicit Sunan Gunung Jati, raja pandita dari Cirebon. Akan tetapi, menurut sumber lain, Pangeran Santri adalah cucu Aria Damar, Sultan Palembang keturunan Majapahit (R.M. Abdullah Kartadibrata, Brosur Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang, Sumedang: Yayasan Pangeran Sumedang, 1989, hlm. 14- 15; cf. Bayu Suryaningrat, Sejarah Kabupatian I Bhumi Sumedang 1550- 1950, 1983, hlm. 1-15; cf. Suhamir,"Naha Leres Rama Geusan Ulun teh Pangeran Santri?", Kudjang, VI, April-Juni 1961). 7 R.A.A. Martanagara, Babad Sumedang, 1921, (edisi Edi S. Ekadjati dan Said Raksakusumah, Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1981, hlm. 4). Dalam sumber Belanda, yang jelas tercatat angka tahun pemerinta-hannya muiai dari Pangeran Kusumandinata atau Pangeran Karuhun, penguasa yang pertama kali mengadakan ikatan dengan VOC (Frederick De Haan, Priangan; De Preanger Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811, I, Batavia: BGKW, 1910, him. 156 (Personalia); cf. ENI, Derde deel, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, hlm. 356-357). Karya F. de Haan ini sering dikutip dalam Memorie van Overgave (MvO) Residen Priangan, misalnya: MvO. van G.J. Oudemans, Desember 1912, ARA; MvO. van 'hr. L de Stuers, 2 Januari 1921, ARA; MvO van Gesseler Verschuir, 30 Agustus 1929, ARA. 8 Di antara keturunan para penguasa Sumedang ini yang menggunakan nama "Kusumadinata", "Kusirmandinata", ataupun "Kusumah Adinata" tercatat hanya sepuluh orang saja, yaitu : 1. Pangeran Suriadiwangsa Kusumadinata (1601-1625) atau Pangeran Rangga Gempol I; 2. Pangeran Rangga Gede Kusumadinata (1625-1633); 3. Pangeran Rangga Gempol II Kusumadinata (1633-1656); 4. Pangeran Rangga Gempol III (1656-1705) yang dikenal juga sebagai Pangeran Panembahan Kusumadinata; 150
5. Pangeran Kusumandinata (1709-1744) atau disebut juga Pangeran Karu-hun; 6. Dalem Adipati Kusumandinata (Dalem Anom) (1759-1761); 7. Pangeran Kusumadinata yang terkenal sebagai "Pangeran Kornel" (1791-1828); 8. Dalem Adipati Kusumandinata (Dalem Alit) (1833-1834); 9. Pangeran Suria Kusumah Adinata atau Pangeran Sugih (1836-1882); 10. Dalem Tumenggung Aria Suria Kusumah Adinata (1937-1942). Angka tahun pemerintahan di belakang nama-nama tersebut, tidak semua bisa dikolaborasikan dengan sumber Belanda, karena yang tercatat dalam sumber asing ini hanya sejak 1706 (Kartadibrata (1988), op. cit., hlm. 17-27; cf. De Haan (1910), I, loc. cit.). 9 Hadji Hasan Moestapa, Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Oerang Soenda Lian ti Eta. Batawi: Kantor Tjitak Kangdjeng Goepernemen, 1913, hlm. 44. 10 Dalam sumber tradisional diceritakan bahwa ketika Pajajaran runtuh, salah seorang putri Prabu Siliwangi (II) yang bernama Mundingsari melarikan diri ke daerah Talaga di kaki Gunung Ciremai yang menjadi daerah bawahan Cirebon. Putri raja ini kemudian berputra Mundingsari Leutik. Yang terakhir ini berputra Pucuk Umun yang menjadi Sunan Talaga. Sunan Talaga berputra Sunan Parung Gangsa; kemudian Sunan ini berputra Sunan Wanapri yang menjadi ratu di Talaga. Penguasa Talaga ini kemudian berputra Sunan Ciburang yang sakti mandraguna, kebal senjata. Hingga generasi ini, semua beragama Hindu. Putra Sunan Ciburang yang bernama Aria Wangsa Goparana, masuk agama Islam, sehingga harus meninggalkan keraton. Ia kemudian tinggal di Kampung Nangkabeurit di daerah Sagaraherang. Di sana is menjadi dalem (dalam hal ini kedudukannya tidak sama dengan bupati pada abad ke-19) (Bayu Suryaningrat, Sajarah Cianjur sareng Radén Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur, Jakarta: Rukun Warga Cianjur, 1982, hlm.152-153). 11 Wiratanu artinya "senapati". Dalam sumber Belanda, ménak tinggi yang pertama disebut adalah Ngabehi Wira Tanu, sebagai kepala rakyat Cianjur yang memerintah antara tahun 1691-1707. Ada juga yang menuliskan bahwa Bupati Cianjur pertama adalah Aria Wiratanudatar I. Ada pendapat yang menyatakan bahwa nama "Wiratanudatar" sebenarnya baru dipakai pada Aria Wira Tanu IV yang memerintah antara tahun 1761-1776 [Ibid., hlm. 29-43; cf. De Haan (1910), I, op. cit., hlm. 169 (personalia); cf. ENI, Derde deel, op. cit., hlm. 355; cf. Suryaningrat (1982), op. cit., hlm. 34]. 12 Yang memakai nama "Wiratanu" atau "Wiratanudatar" yaitu: 1. Ngabehi Wiratanu (I) (1691-1707); 2. Astramenggala bergelar Aria Wiratanu (II) (1707-1726), disebut juga Dalem Tarikolot; 3. Aria Wiramanggala (1727-1761) digelari Adipati Wiratanudatar (III). Dikenal juga sebagai Adipati Muhidin; 151
4. Radén Wiranegara (1761-1776) digelari Adipati Wiratanudatar (IV) yang dikenal sebagai Dalem Pabirudin; 5. Radén Wiranegara (1776-...) yang digelari Adipati Wiratanudatar (V) dan dikenal juga sebagai Dalem Muhyidin; 6. Adipati Aria Wiratanudatar (VI), (...-1813) yang dikenal juga sebagai Dalem Enoch. [Angka Romawi dalam kurung diperoleh dari Volks- almanak Soenda 1922, Weltevreden: Volkslectuur, 1922, hlm. 228 -231 dan dari sumber Belanda (lihat: ENI, Derde deel, op. cit.; hlm. 355-356; cf. De Haan (1910), op. cit., hlm. 169-175 (dalam sumber ini tidak dipakai angka Romawi di belakang nama Wiratanudatar). Tahun peme- rintahan yang dikosongkan, karena tidak ada sumber yang menyebut jelas]. 13 Conduitestaat van de Inlandsche Ambtenaren over het jaar 1913, Residen- tie Preanger Regentschappen Afdeeling Garoet, no. 1415/14 Geheim, ANRI 14 Silsilah Keturunan, Bandung: Yayasan Wiranatakusumah, 1993. 15 Mengenai peristiwa ini, baca: Edi S. Ekadjati, Ceritera Dipati Ukur; Karya Sastra-sejarah Sunda, disertasi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1982. 16 Sunan ini, menurut tradisi, adalah keturunan ke-5 (dari) Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dengan Dewi Maharaja Inten putri Dalem Pasehan penguasa di Timbanganten, yaitu suatu daerah di kaki Gunung Guntur, Garut. Bupati- bupati keturunan Bandung-Timbanganten yang memakai nama Wiranata- kusumah ada lima orang, yaitu: 1. Tumenggung Anggadireja III yang dise- but sebagai Adipati Wiranatakusumah I (1763-1794); 2. Indradireja yang disebut sebagai Adipati Wiranatakusumah II dan setelah meninggal disebut Dalem Kaum (1794-1829); 3. Adipati Wiranatakusumah III yang setelah meninggal dikenal sebagai Dalem Karanganyar (1829-1846); 4. Radén Adipati Wiranatakusumah IV, yang dikenal sebagai Dalem Bintang (1846- 1874), karena mendapat penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa "bintang mas"; 5. Radén Muharam yang dikenal sebagai Radén Adipati Aria Wiranatakusumah V (1920- 1931 dan 1935-1942). (Edi S. Ekadjati, Sejarah Limbangan-Bandung, Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad, 1977, hlm. 28; cf. Sulaeman Anggapradja, Sejarah Garut dan Masa ke Masa, Garut, 1978, hlm. 82; cf.Volksalmanak Soenda, op. cit., hlm. 231- 233; cf. De Haan (1910), I, op. cit., hlm. 132-136 (Personalia);cf. ENI, Derde deel, op. cit., hlm. 356. Khusus mengenai Radén Muharam, sebelum menjadi Bupati Bandung, ia sempat menjadi Bupati Cianjur selama delapan tahun (1912-1920), tetapi ia tetap ménak Bandung (lihat: Conduitestaat van R.A.A. Wiranatakoesoema Regent van Bandoeng over het jaar 1926, Provincie West-Java, Residentie Midden Priangan, Regentschap Ban- doeng, no. 1223/27 Geheim, ANRI). 17 Konon, salah seorang cucu Sultan Pajang (menurut versi lain, mungkin juga 152
cicit Panembahan Senapati dari Mataram), pergi berkelana ke Tanah Pasun- dan. Ia dikenal sebagai Kangjeng Tuan Dago Jawa yang berputra lima orang. Salah satunya adalah Sareupeun Buniagung, yang kemudian berput- ra Wirawangsa atau Wiradadaha I (Emuch Hermansoemantri, Sajarah Sukapura, Sebuah Telaah Filologis, disertasi, Jakarta: Universitas Indo- nesia, 1979, hlm. 447-448). 18 lihat: disertasi Ekadjati (1982). 19 K.F. Holle, "Bijdragen tot de Geschiedenis der Preanger Regentschappen", TBG, 1869, hlm. 341. 20 Dalam silsilah Bupati-bupati Sukapura yang memakai nama Wiradadaha tercatat enam orang, yaitu: 1. Ngabehi Wirawangsa yang disebut Tumenggung Wiradadaha (I) (1640- ...); 2. Wiradadaha (II) (...-1674) yang dikenal sebagai Dalem Tambela, ada juga yang menyebutnya Dalem Sukakerta; 3. Radén Anggadipa yang disebut Wiradadaha (III) (1674-1723), yang dikenal juga sebagai Dalem Sawidak karena berputra sawidak (artinya 60 orang); 4. Subamanggala yang disebut sebagai Wiradadaha (IV) (1723-1745) dike- nal juga sebagai Dalem Ciwarak; 5. Jaya Anggadireja yang disebut sebagai Wiradadaha (V) (1747-1765). 6. Adipati Wiradadaha (VI) (1814-1828) (ENI, Derde deel, op. cit., hlm. 357-358; cf. Volksalmanak Soenda 1922, op. cit., hlm. 235-236; baca juga: disertasi Hermansoemantri (1979) dan Sulaeman Anggapradja, Babad Sukapura I, II" Garut, 1977). op. cit., hlm. 69. 5. Jaya Anggadireja yang disebut sebagai Wiradadaha (V) (1747-1765). 6. Adipati Wiradadaha (VI) (1814-1828) (ENI, Derde deel, op. cit., hlm. 357-358; cf. Volksalmanak Soenda 1922, op. cit., hlm. 235-236; baca juga: disertasi Hermansoemantri (1979) dan Sulaeman Anggapradja, Babad Sukapura I, II" Garut, 1977). op. cit., hlm. 69. 23 Ada nama yang sama dipakai oleh tiga bupati Ciamis, yaitu nama Kusumah Dinata. Nama ini dipakai oleh: Radén Adipati Kusumah Dinata I (1706- 1727), Radén Adipati Kusumah Dinata II (1727-1732), dan Radén Adipati Kusumah Dinata III (1751-1801). Selain itu ada juga potongan nama "kusumah" yang digabungkan dengan potongan nama lain, yang dipakai oleh empat orang bupati yaitu: Tumenggung Wiradikusumah (1815-1819), R. Adipati Adikusumah (1819-1839), Radén Adipati Aria Kusumah Dining-rat (1839-1886), dan Radén Adipati Aria Kusumah Subrata (1886- 1914) [Te-am Peneliti Sejarah Galuh, Galuh Ciamis dalam Tinjauan Sejarah, Tjiamis, 1972, hlm. 2-3 (lampiran)]. 24 lihat: Pertelaan Radén Adipati Adikoesoema dan Radén Ajoe Gilang- kantjana berpoetra jang ada toeroenannja sekarang, Tjiamis, 29 Juni 1914 (ditandatangani oleh Bupati Galuh, R.A.A. Kusumasubrata), ANRI. 153
25 Ibid. 26 Team Peneliti Sejarah Galuh, op. cit., hlm. 79-80. 27 Sartono Kartodirdjo, Images of Time, Space and Society, Paper on Seminar European Colloqium at Hull, England, July 1993, hlm.1-2. 28 Karya-karya sastra atau karya sastra sejarah yang menyebut nama Prabu Si- liwangi yaitu Sanghyang Siksa Kandang Karesian, yang ditulis tahun 1518 Masehi, Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, Cariosan Prabu Siliwangi, Wawacan Sajarah Galuh, Babad Pakuan atau Babad Pajajaran, Carita Waruga Guru, Carita Prabu Angga- larang, Babad Siliwangi, dan Wawacan Carios Prabu Siliwangi yang ditulis antara akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-20 (Edi S. Ekadjati, Pendekatan Sejarah atas Peninggalan-peninggalan Tertulis Tentang Prabu Siliwangi, makalah, 1985; Edhie Wurjantoro, Siliwangi, Tinjauan Kembali Beberapa Naskah dan Prasasti dari Jawa Barat, makalah, 1985. Kedua makalah dipresentasikan pada Seminar Sejarah dan Tradisi tentang Prabu Siliwangi di Bandung pada tanggal 20-24 Maret 1985). 29 Penelitian untuk mengidentifikasi tokoh Prabu Siliwangi telah dilakukan oleh Moh. Amir Sutaarga dan diterbitkan dengan judul Prabu Siliwangi atau Ratu Purana Prebu Guru Dewataprana Sri Baduga Maharaja Taru Haji diPakwan Pajajaran 1474-1513, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984; Perdebatan tentang tokoh Prabu Siliwangi juga telah diungkapkan dalam Seminar Sejarah dan Tradisi tentang Prabu Siliwangi, di Bandung tahun 1985; Prasasti Batutulis yang berkaitan dengan Sri Baduga Maharaja telah dikaji antara lain oleh Holle (1867), Pleyte (1911), Purbacaraka (1921), dan Noorduyn (1959); cf. Sartono Kartodirdjo et al.(ed.), Sejarah Nasional Indonesia, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, Mm. 217. 30 Ibid. 31 Martanagara (1921), op. cit., hlm. 74. 32 Danasasmita (1987), op. cit.. hlm. 5-7. 33 Hermansoemantri, op. cit., hlm. 417. 34 Memed Sastrahadiprawira, Pangeran Kornel, Bandung: Rahmat Cijulang, ed. 1986, hlm. 36, 91. 35 B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, part two, s-'Gravenhage: W.- van Hoeve, 1959, hlm. 8; cf. Kartodirdjo (1988), op. cit., hlm. 227-228. 36 Konsep "cahaya" (nur - dalam bahasa Arab) yang berkaitan dengan anuge- rah kekuasaan dalam Islam, secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 35 yang artinya; Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumf. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinya- lakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon 154
zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing ke- pada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat per- umpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui sega- la sesuatu. (garis bawah dari penulis) dan Surat Ali Imran ayat 26 yang arti- nya; Katakanlah; "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Ter-jemahnya, Bandung, Gema Risalah Press, 1989, hlm. 79, 550). 37 Radén Danoeredja, Serat-sinerat Djaman Djoemenengna Radén Hadji Moehamad Moesa, Weltevreden: Balai Poestaka, 1929, hlm. 13. 38 Yang dimaksud dengan salat taat tidak jelas,akan tetapi ada salat sunat yang dimaksudkan untuk memperoleh kenaikan derajat ke tempat yang terpuji yaitu salat tahajud, yaitu salat sunat yang dilakukan pada malam hari dan dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan salat hajat adalah salat sunat dua rakaat yang dikerjakan seseorang yang mem- punyai hajat (keperluan) yang dibenarkan oleh hukum Islam agar keperluan tersebut mendapat perkenan Allah SWT. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1994, hlm. 293). 39 Sastrahadiprawira (1930/1986), op. cit., hlm. 11. 40 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, hlm. 62; cf. G. Moe- djanto, Konsep Kekuasaan Jawa, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 26. 41 Mengenai pengertian kharisma, lihat Bab V, hlm. 416-42 Hermansoeman- tri, op. cit., hlm. 462, 464.43 van Noel, op. cit., hlm. 41. 44 Sastrahadiprawira (ed. 1986), op. cit., hlm. 14. 45 Ibid., hlm. 8. 46 Wilayah Priangan diserahkan oleh Sultan Mataram kepada Gubernur Jen- deral VOC dalam dua tahap yaitu melalui perjanjian tahun 1677 dan tahun 1705. Pada tanggal 19-20 Oktober 1677 Sunan Amangkurat II mengadakan perjanjian dengan VOC yang diwakili Admiral Speelman. Isi perjanjian tersebut antara lain: Mataram menyerahkan Priangan Tengah yang terdiri atas Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang, sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu dalam menghadapi Trunajaya. Hal ini dilakukan karena utang pihak Mataram kepada VOC untuk biaya operasi militer sangat besar, sedangkan raja tidak mempunyai kekayaan lagi sejak ayahnya 155
(yaitu Sunan Amangkurat I) melarikan din karena istananya diserang Trunajaya [Hageman, op. cit., hlm. 210; De Haan (1911), II, op. cit., hlm. 38). Pada bulan Januari 1678 dibuat perjanjian tambahan bahwa semua pelabuhan antara Krawang sampai Ujung Timur Jawa diserahkan kepada VOC. Selanjutnya VOC berhak atas segala pendapatan dan hasilnya sampai semua utang Mataram dilunasi, sedangkan Mataram hanya berkuasa atas daerah itu sebagai "gaduhan" [Kartodirdjo (1987), op. cit., hlm. 198]. Se- lanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1705 dibuat perjanjian antara Pangeran Puger (Paku Buwono I), penguasa baru di Mataram yang berhasil mengusir Sunan Amangkurat III dengan bantuan VOC. Isi perjanjian ini antara lain: Mataram menyerahkan wilayah bagian barat dengan batas Sungai Cilosari di sebelah utara dan Sungai Donan di sebelah selatan (Raffles, op. cit., hlm. 192; De Haan (1911), II, op. cit., hlm. 261). Ini berarti sisa wilayah Priangan lainnya menjadi daerah kekuasaan VOC. Dengan demikian, seluruh wilayah Priangan jatuh ke tangan VOC. 47 Dalam Wawacan Sajarah Galuh ramalan itu dikisahkan demikian: Putri Prabu Siliwangi yang bernama Nyi Sekar Mandapa melahirkan seorang anak karena is dicintai oleh seorang pendeta yang bernama Ajar Sukarsa. Bayi yang kemudian tumbuh menjadi putri yang cantik itu diberi nama Nyi Tanduran Gagang. Kecantikannya ternyata membuat Raja Cirebon jatuh hati dan dipinanglah sang putri. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama, karena putri yang cantik itu mengeluarkan api dari kemaluannya sehingga membuat raja takut. Sang putri pun diusir. Tak lama kemudian ia dilamar Raja Banten yang juga tergiur oleh kecantikannya. Perkawinan kedua hanya berumur semalam karena alasan yang sama dengan Raja Cirebon. Selan- jutnya sang putri dinikahi oleh Sultan Mataram. Ketika dibawa ke Mataram, sang putri dijemput dengan naik tandu dan ketika pulang, ia harus berjalan kaki karena diusir Sultan setelah beberapa hari perkawinannya, dengan alasan yang sama. Ketiga raja bekas suami Nyi Tanduran Gagang ber- sepakat untuk menjual sang putri kepada orang Inggris (dalam bagian lain disebut orang Belanda, tampaknya si penulis naskah tidak membedakan orang Inggris dengan orang Belanda). Orang asing itu diminta membayar dengan tiga buah meriam yang masing-masing dinamai Kyai Pamuk, Nyi Setomi, dan Sapujagat. Ibu sang putri, Nyi Sekar Mandapa, merasa sakit hati mendengar anaknya dijual kepada orang asing seharga tiga pucuk meriam. Akhirnya ia mengadu kepada Ajar Sukarsa, ayah anaknya. Ajar tersebut menghibur Sekar Mandapa agar jangan bersedih karena ketiga raja diramalkan akan terkena supata (kutukan). Menurut kutukan itu, kelak bila Belanda sudah berkuasa di Tanah Jawa, Ratu Jawa dan Sunda akan hilang kekuasaannya. Jelas ramalan ini bersifat post-eventum karena Wawacan Sajarah Galuh diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-19 [Ekadjati (1982), op. cit., hlm. 19] setelah Belanda benar-benar berkuasa di Jawa. 156
Perlu dijelaskan bahwa Wawacan Sajarah Galuh adalah naskah hasil kajian filologis Edi S. Ekadjati yang diterbitkan pada tahun 1982 (baca: Ekadjati, Wawacan Sajarah Galuh, Bandung, EFEO, 1977, hlm. 2-3). 48 Sartono Kartodirdjo, Beberapa Persoalan Sekitar Sejarah Indonesia & Se- gi-segi Strukturil Historiografi Indonesia, Yogyakarta, t.t., hlm. 34. 49 Nama "Batari Hyang" disebut dalam prasasti "Gegerhanjuang" yang disim- pan di Museum Nasional dengan kode D 26. Prasasti ini pernah digarap oleh Holle pada tahun 1877, dilanjutkan oleh Kern pada tahun 1908, dan terakhir diteliti oleh Pleyte pada tahun 1911. Prasasti "dibuka" kembali atas usaha Pemerintah Daerah Tasikmalaya pada tahun 1975. Dalam penelitian terakhir ini disimpulkan bahwa Batari Dangiang adalah penguasa Kerajaan Galunggung. Batari ini diperkirakan keturunan Rahyang Sempakwaja, putra Raja Galuh (Kerajaan Galuh diperkirakan mulai eksis pada abad ke-8 Masehi) yang tidak dapat menjadi raja karena ompong. Peranan Sempak- waja menjadi penting, karena ia berhak memberkati raja-raja Galuh [Atja dan Danasasmita (1981), op. cit., him. 47-49]. 50 Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari, Bandung: Ikatan Karyawan Mu- seum, 1972, hlm. 10 (Dapat dijelaskan di sini, sumber-sumber tertulis mengenai Sunda yang berasal dari periode antara abad ke-17 dan abad ke- 18 sulit sekali ditemukan. Kalaupun ada, kredibilitasnya masih hams diuji dan di-perdebatkan sehingga tidak bisa clipergunakan dalam penelitian ini. Meskipun demikian, sebagai alternatif, Carita Purwaka Caruban Nagari dapat dipergunakan. Naskah ini berisi kisah berdirinya Kesultanan Cirebon dengan tokoh sentral Sunan Gunung Jati. Penguasa Cirebon sekaligus penyebar agama Islam di Tatar Sunda ini, berdasarkan tradisi memiliki hu- bungan keluarga dengan Raja-raja Sunda sehingga tidak mengherankan apabila dalam naskah ini ada bagian cerita tentang Raja-raja Sunda meski- pun tidak banyak. Carita Purwaka Caruban Nagari, menurut keterangan yang tertulis pada bagian akhir naskah, ditulis pada tahun 1720 oleh Pange- ran Arya Cirebon, saudara Dalem Kasepuhan (Atja, 1972). Akan tetapi, Ricklefs meragukan bahwa naskah ini memang ditulis tahun 1720, tanpa dijelaskan apa alasan keraguannya. Seandainyapun benar karya itu ditulis tahun 1720, sumber ini hams diperlakukan dengan hati-hati karena ada selisih dua abad antara peristiwa dan tahun ditulisnya naskah [M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (terj.), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 57]. 51 Hermansoemantri, op. cit., hlm. 473. 52 Sastrahadiprawira (1930/1986), op. cit., hlm. 39. 53 Mengenai peristiwa ini lihat juga Bab V. 54 Ibid. 55 R.A.A. Martanagara (1918), op. cit., hlm. 8. 56 Ibid. 157
57 Moertono, op. cit., hlm. 25. 58 Sastrahadiprawira (1930/1986), op. cit., hlm. 19, 87. 59 Poesaka Soenda, II, 9, Desember 1923, hlm. 94. 60 K.F. HoIle, "Snippers", TBG, XVII, 1867, hlm. 561. 61 Poesaka Soenda, II, op. cit., hlm. 95 Radén Ema Bratakusuma, seorang ménak keturunan Ciamis yang dilahir- kan tahun 1901, pernah bercerita kepada Edi S. Ekadjati sebagai berikut: Orang-tua Radén Ema Bratakusuma sering menyaksikan ménak tinggi mencatatkan dalam sebuah agenda, tanggal kunjungannya ke tempat ia menyanggrah wanita yang diinginkannya. Bila kelak pada suatu hari ada yang datang mengaku sebagai anaknya, ia tinggal mencocokkan dengan catatan dalam agendanya, apakah yang bersangkutan itu memang anak yang dilahirkan dari wanita yang dikunjunginya atau bukan. 62 HoIle, loc. cit. 63 Ibid., lihat juga: Suryaningrat (1982), op. cit., hlm. 117. 64 Kabedasan dan kawedukan bisa diperoleh dengan cara bertapa. Ada ma- cam-macam cara bertapa, yaitu: mati geni (tidak makan-minum, tidak tidur), puasa (berbuka hanya dengan minum air, atau makan nasi putih saja), mutih (hanya makan nasi putih dan minum air putih), kanaat (tidak boleh minum), matang puluh (tidak makan ikan air tawar maupun ikan laut), teu saré (tidak boleh tidur tapi boleh makan minum), ngalalab (hanya lalap-lalapan dan air putih), ngetan (hanya boleh makan nasi ketan peng- ganti nasi biasa), ngalong (semadi di atas pohon), dan ngidang (tinggal di hutan seperti kijang). Yang dimaksud dengan ajian adalah jampi-jampi yang dipergunakan untuk mencapai suatau tujuan (Poesaka Soenda, II, 8 Februari 1924, hlm. 125). 65 Warnaen et. al., op. cit., hlm. 130. 66 Syekh Haji Abdulmuhyi adalah seorang ulama besar dari Sukapura, yang konon lahir tahun 1510 Masehi. Menurut silsilah dari garis ibu, penyebar Islam di Priangan Timur ini masih keturunan Sunan Giri dan berpuncak pada Nabi Muhammad S.A.W., sedangkan dari garis ayah, puncak silsilahnya adalah Ratu Galuh. Makamnya yang terletak di Pamijahan, Tasikmalaya, hingga kini sering diziarahi orang (Hermansoemantri, op. cit., hlm. 94). 67 Sastrahadiprawira (1930/1986), op. cit., hlm. 19, 30, 34, 114-115. 68 Uga adalah kepercayaan kepada takdir dalam perjalanan waktu. Takdir itu sendiri bukanlah uga, saat kedatangan takdir itulah yang disebut uga. Uga bukanlah ramalan, tetapi uga dapat diramalkan melalui cacandran, yaitu kata-kata orang-orang tua dahulu yang ada hubungannya dengan suatu keadaan. Contohnya: Orang-orang tua dulu sering mengatakan "Bandung heurin ku tangtung", artinya Bandung penuh sesak oleh bangunan (terbukti 158
sekarang) (Warnaen et. al., Pandangan Hidup Orang Sunda II, Bandung, Sundanologi, 1987, hlm. 155-156). 69 Kila-kila atau totonden adalah tanda-tanda alam yang seakan-akan mem- bawa berita dari alam gaib, dan harus ditafsirkan oleh manusia. Bila tanda- tanda itu datang dari dalam diri manusia sendiri, disebut firasat. Beritanya itu sendiri disebut alamat. Contoh kila-kila: Pada tahun 1942, pohon beringin yang ada di alun-alun Bandung roboh. Oleh orang-orang tua dulu, roboh-nya pohon ini dianggap sebagai kila-kila akan berakhirnya kekua- saan Belanda di Indonesia (Kunto, Semerbak Bunga di Bandung Raya, Bandung, Granesia, 1986, hlm. 415). 70 Warnaen et al., op. cit., hlm. 144-145. 71 Atja dan Danasasmita (1981a), op. cit, hlm. 29. 72 Atja dan Danasasmita (1981), op. cit., hlm. 34-37. 73 Atja dan Danasasmita (1981a), op. cit., hlm. 35. 74 Danasasmita et al., op. cit., hlm. 115. 75 Atja dan Danasasmita (1981), op. cit., hlm. 36. 76 Danasasmita et al., op. cit., hlm. 110. 77 Ricklefs, op. cit., him. 56-57. 78 R.A.A. Martanagara, menjadi Bupati Bandung antara tahun 1893 dan 1918. Pada pergantian abad tersebut terjadi perubahan sosial, termasuk di bidang politik. Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan birokrasi modern, an- tara lain dengan mensyaratkan calon bupati, haruslah berpendidikan mini- mal OSVIA, bisa membaca dan mengerti bahasa Belanda, di samping harus jujur, cakap, dan setia. Lebih diutamakan, bila calon tersebut adalah ketu- runan bupati. Hal ini dirasakan sebagai tantangan yang berat oleh kaum ménak. Itulah kiranya yang mendorong bupati tersebut menulis nasihat me- lalui karya sadurannya tersebut. 79 Martanagara (1918), op. cit., him. 25. 80 C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch- Indie., eerste deel, Leiden: E.J. Brill, 1918, hlm. 706; De Commissie voor het Adatrecht, op. cit., hlm. 92, 213. 81 Bandingkan dengan pemakaian istilah cacah yang biasa dipakai sejak masa Mataram. Menurut Rouffaer, istilah cacah secara harafiah berarti derajat. Kemudian pada abad ke-18, cacah dihubungkan dengan ukuran luas tanah, seperti halnya karya dan bau. Perubahan arti cacah menurut dokumen Kompeni, terjadi pada abad ke-18, yaitu dari satuan atau jumlah petani menjadi jumlah keluarga atau rumah tangga (baca: Schrieke, part two, op. cit., hlm. 158). 82 Menurut Van Vollenhoven, masyarakat desa terbagi atas tiga kelompok, yaitu: kelompok pertama merupakan penduduk inti desa (kerndorpers) yang 159
dalam tradisi setempat disebut pribumi, jalma bumi, bumen wantok, kuren tani, tani cekel, dan dalam peristilahan gubernemen disebut bumi, cacah baku, cacah hoofd, somah kaya, somah kopi, tani baku, dan sikep. Kelom- pok ini adalah pembuka desa yang menjadi pemilik tanah pertanian (sawah atau kebun) yang dibukanya, juga memiliki tanah pekarangan dan rumah. Ada juga penduduk inti yang datang kemudian dan ikut menggabungkan diri. Mereka ini disebut bumén-bumén, guntai, atau tatah wadung. Kelom- pok kedua, yaitu yang disebut dalam tradisi setempat bayubud, wuwungan, atau batur, dan dalam peristilahan gubernemen disebut manumpang. Mere- ka ini hanya memiliki rumah dan tanah pekarangan. Orang manumpang lama-kelamaan bisa menjadi bumi bila dengan usahanya memiliki tanah pertanian. Kelom-pok ketiga, adalah kostangers yaitu orang yang memiliki rumah di tanah pe-karangan orang lain. Ia bekerja untuk pemilik pekara- ngan yang disebutnya juragan (huisvester atau baas). Di samping ketiga kelompok tadi, ada lagi kelompok yang terdiri dari orang-orang yang sudah tak beristri, orang-orang cacat badan, dan pendatang baru atau pedagang (yang disebut buniaga). Kelompok terakhir ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok dua atau tiga, tergantung pada keputusan pimpinan desa setelah dibahas untung ruginya. Sejak tahun 1785, Kompeni berusaha menghilang- kan tingkatan tersebut demi meningkatkan hasil produksi kopi dengan memakai hanya sebuah istilah yaitu somah atau somahan yang artinya "keluarga" (huisgezin) untuk semua kelompok. Hal ini bisa dime-ngerti karena untuk kelompok bumi atau cacah, pengerjaan tanah milik mereka sendiri dan wajib tanam kopi hingga saat itu dilakukan oleh kelompok manumpang sehingga Kompeni tidak mendapat hasil dari kelompok pemilik tanah pertanian. Meskipun demikian, usaha Kompeni itu tidak berhasil mengubah makna istilah lama yang sudah membudaya (Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 706-707; cf. Hermansoemantri, op. cit., hlm. 470). 83 Pengumuman-pengumunan tentang pemberian gelar "mas" bagi seorang cacah atau gelar "Radén" yang diberikan bagi seorang "mas" dapat dibaca dalam surat kabar Medan Prijaji tahun 1909. Pemberian gelar berlangsung terus, bahkan kemudian orang yang tidak duduk dalam pangreh praja ada yang bisa mendapat gelar kebangsawanan, misalnya dalam surat kabar Sipatahoenan 7 Januari 1933, dimuat berita tentang seorang desa yang berhak memakai gelar "Radén" sesuai dengan beslit yang dikeluarkan pemrintah. Tidak dijelaskan apa alasan pemberian gelar tersebut. 84 Stamboom van Radén Suria Karta Prawira, Collectie Kern, H. 797, inv. no. 40, Leiden: KITLV; Conduitestaat van Regent van Garoet Radén Adipati Arija Soeriakartalegawa over het jaar 1917-1924, ANRI. 85 Volksalmanak Soenda 1922, hlm. 230. 86 Conduitestaat van den Regent van Bandoeng over het jaar 1910, no. 1634 geh.; 1914, no. 2545/15 geheim; Dienststaat van Radén Aria Martanagara, 160
Patih van Afdeeling Soekapoera Kolot, 1893; Geslachtlijst van Radén Aria Martanagara, 1893, ANRI. 87 Dapat dibaca dalam surat kabar Soerapati, yang berhaluan kiri, tertanggal 5 September 1925, no. 33 (Ucapan Wiranatakusumah ini merupakan reaksi atas tantangan orang-orang berhaluan kin yang 'banyak mengecam kebi- jakan-kebijakannya dalam surat kabar Soerapati. Para pengecamnya me- minta Wiranatakusumah untuk ikut "sama rata-sama rasa" dengan cac-ah. Jadi, pernyataan Wiranatakusumah di atas bisa ditafsirkan ganda. Per-tama, untuk menunjukkan bahwa is rnemang anti-komunis; kedua, untuk menunjukkan bahwa status ménak dan cacah tidak bisa disamakan meski- pun seorang cacah bisa memperoleh gelar kebangsawanan. Perbedaan sta- tus itu sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa. 88 Wawancara dengan seorang keturunan ménak yang pernah mendengar dari ayahnya tentang pemberian gelar ini dengan imbalan hadiah berupa kuda. 89 K.F. Holle, "Bijdragen tot Geschiedenis der Preanger Regentschappen", TBG, XVII, 1867, hlm. 341-342; De Haan (1912), III, op. cit., hlm. 59. 90 Misalnya: Pangeran Sumedang, Rangga Gempol I diminta untuk ikut me- naklukkan daerah Sampang (Madura); Dipati Ukur diminta untuk ikut dalam penyerangan ke Batavia (1628). 91 R.D. Asikin Widjajakoesoemah & R. Moehamad Saleh, dalam Ekadjati (1982), op. cit., hlm. 38. 92 Pemberian ini dapat dianalogikan dengan pemberian fief dari seorang lord kepada vassal dalam sistem feodal. Pembagian ini tidak dilakukan oleh Sultan Mataram terhadap Priangan, mungkin karena letaknya yang terlalu jauh dari pusat Mataram. 93 Upeti dapat dianalogikan dengan hadiah yang secara berkala diberikan oleh vassal kepada lord dalam sistem feodal. Kewajiban ini juga untuk melihat seberapa jauh loyalitas para Bupati kepada Sultan Mataram. 94 Otto van Rees, Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschap- pen, Batavia: BGKW, 1869, hlm. 27. 95 Van Vollenhoven, op. cit., him. 698. 96 Ibid. 97 Soemarsaid Moertono, "Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan" dalam Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 164-166. 98 D.H.Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia (saduran Prajudi At- mosudirdjo), I, Djakarta: Pradnja Paramita, 1970, hlm. 136. 99 Kartodirdjo (1982), op. cit., hlm. 232; cf. Burger, op. cit., him. 113. 100 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (terj.), 3, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 99; cf. Pendapat Taufik Abdullah dalam: "Neo-Feodalisme; 161
Sebuah Ringkasan", KOMPAS, 27 Februari 1997, him. 10. 101 Soeria Nata Atmadja, De Regenten Positie, Bandoeng: A.C. Nix & Co, 1940, hlm. 159. 102 Istilah cacah di sini adalah ukuran yang dipergunakan di Mataram untuk menunjuk jumlah keluarga yang menjadi tenaga kerja, sedangkan di Priangan, cacah diistilahkan dengan somah (Lihat: Holle, op. cit., hlm, 340; cf. Van Rees, op. cit., hlm. 24; lihat juga catatan bawah no. 75). 103 Jacob Wouter de Klein, Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawer- king, proefschrift, Leiden, 1931, hlm. 14. 104 Van Rees, op. cit., hlm. 60; cf. Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 161. 105 De Haan (1911), II, op. cit., him. 651-656. 106 Ekadjati (1977), op. cit., him. 81. 107 1 Rds = Rijksdaalder = 2,5 gulden. 108 De Haan (1912), III, op. cit., hlm. 70. Menurut sumber pribumi, pejabat Belanda yang berkaitan dengan kasus ini bernama Jowan Pitter Hemler [Ekadjati (1977), op. cit., hlm. 241, 283]. Penyebutan nama orang Belanda dalam sumber pribumi seringkali mengalami verbastering; tetapi masih meragukan apakah Jowan Fitter Hemler sama dengan Pieter Herbertus Van Lawick van Pabst?]. 109 Suryaningrat (1983), op. cit., him. 127. 110 Ibid. 111 Bataviasche Courant, th. 1810, no. 25. 112 Penghasilan anggota militer pada saat itu adalah: a. Untuk staf, genie, kavaleri, dan artileri beroda masing-masing per tahun: kolonel, 9500 Rds, mayor, 8000 Rds, letkol 7000 Rds, [sic!] kapten 3000 Rds, letnan satu 2000 Rds, letnan dua 1200 Rds b. Untuk infanteri, pemburu, dan artileri, untuk semua pangkat, dari jumlah di atas masing-masing dikurangi 500 Rds (baca: Bataviasche Courant, th. 1810, no. 27). 113 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 340; cf. Schrieke, op. cit., hlm. 60-61. 114 Burger, op. cit., him. 136. 115 Abdullah, loc. cit.; Lombard, loc. cit. 115 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 161; cf. Schrieke, op. cit., hlm. 73. 116 Burger, loc. cit. 117 Ibid. 118 Schrieke, op. cit., hlm. 38, 82. 119 Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (terj.), Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 38. 120 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 162. 121 Sutherland, op. cit., hlm. 47. 122 Abdullah, loc. cit. 162 '
123 Kartodirdjo (1987), op. cit., hlm. 343. 124 Sewaka, Tjorat-Tjaret Dari Djaman Ke Djaman, Bandoeng, 1955, hlm. 16. 125 P.A.A.Djajadiningrat, Kenang-kenangan Pangeran Aria Ahmad Djaja- diningrat, Batavia: Balai Pustaka-Kolff-Buning, 1937, hlm. 136;152;237. 126 Yong Mun Cheong, Conflict within the Priyayi World of the Parahyangan in West-Java 1914-1927, ISAS, Field Report Series, Singapore, 1973, hlm. 8. 127 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 60-62. 128 Sutherland, op. cit., hlm. 134. 129 Sartono Kartodirdjo et al., Perkembangan Peradaban Priyayi, Yogya- karta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm. 53. 130 Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 717. 131 Ibid., hlm. 718. 132 Edi S. Ekadjati (ed.), Wawacan Carios Munada, Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1993, hlm. 124-125. 133 Henri Charles van Meerten, Overzicht van de Hervorming van het Preangerstelsel, disertasi, Leiden: J.J. Groen, 1887, hlm. 17-18. 134 Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 721. 135 Cuke paré ini kemungkinan merupakan kelanjutan pajeg bumi yang dilakukan Mataram pada masa sebelumnya (Ibid.). 136 Satu caéng = 200 gédéng = 10 pikul = 617,6 kg, nilainya pada masa itu kurang lebih 9,60 (De Commissie voor het Adatrecht, Bundels XXIII, op. cit., hlm.15). 137 Menurut sumber lain diurus oleh lurah (Ibid.). 138 Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 720. Sekitar awal abad ke-19 dan sebe- lumnya, pengumpulan cukai yang berupa hasil bumi, termasuk padi, di lapangan ditangani oleh mantri mice. Untuk menjaring setiap "wajib pajak", didirikan semacam gerbang tol (lawang saketing) di jalan menuju ke pasar yang dijaga oleh mantri mice dengan dibantu oleh pengawal (gulang-gulang) [Baca: R. Memed Sastrahadiprawira, Mantri Jero, Bandung: Rahmat Cijulang, 1928/1983, hlm. 49-50] . 139 Bila seorang ménak pergi ke kewedanaan, pupundutan diminta secara berantai: wedana meminta kepada camat, camat meminta kepada lurah, lurah meminta kepada tua kampung, tua kampung meminta dari rakyat. Biasa-nya jumlah pupundutan yang sampai ke tangan ménak sudah berkurang di perjalanan, karena diambil sebagian oleh para pengumpul (Poesaka Soenda, II, 8 Februari 1924). 140 Pasedekah kemungkinan besar berkaitan dengan kata sedekah yang aslinya berasal dari kata dalam bahasa Arab; sadaqa, artinya "benar". Sa- 163
daqah bisa berarti pemberian seseorang (fisik atau non-fisik) secara suka- rela, untuk mengharap ridha Allah dan pahala. Penerima sadaqah menu- rut Al-Qur'an (Surat 9: 60) adalah orang miskin, fakir, amil (pe-ngumpul zakat), mualaf (orang yang barn masuk Islam), untuk memer-dekakan budak, ghorimin (orang berutang), fisabilillah (jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan menuju kebaikan) (Abdul Azis Dahlan et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1996, hlm. 1619; Tim penyusun Pustaka Azet, Leksikon Islam, Jakarta: PT Penerbit Pustazet Perkasa, 1988, hlm. 651). Di sini jelas terlihat, bahwa pasedekah maknanya berbeda dari kata asalnya. 141 Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 721. 142 Ibid. 143 Van Vollenhoven, op. cit. , hlm. 728. 144 Dalam syari'ah Islam, barang berupa mas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari jumlah, bila telah mencapai nisab (jumlah minimum kena zakat), (Tim Penyusun Pustaka Azet, op. cit., him. 775). Nisab zakat mas adalah 96 gram dan nisab zakat perak adalah 672 gram (Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980, hlm. 227). Zakat diberikan kepada fakir, miskin, amilin (pengum- pul zakat), muallaf, untuk memerdekakan budak, orang berutang, sabi- lillah, dan musafir (Al-Qur'an, Surah At-Taubah: 60). Jadi, para pejabat keagamaan sebagai pe-ngumpul zakat memang berhak atas sebagian zakat. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, Van Meerten mengacaukan pengertian pajak dan zakat, atau kaum ulama birokrat memang menge- nakan pajak perhiasan dengan mengambil hukum zakat perhiasan agar mereka sah mendapat bagian. Akan tetapi, dilihat dari jumlah pajak yang dikenakan, hukum ini tidak benar-benar sesuai syari'at hukum Islam. 145 Adanya pembagian seperti ini jelas tidak sesuai dengan syari'ah Islam (Iihat catatart bawah no. 132). 146 Zakat fitrah yaitu zakat yang hams dikeluarkan pada akhir bulan puasa oleh setiap orang yang mempunyai kelebihan makanan pada malam menjelang 'Idul Fitri, jumlahnya satu sa (2,304 kg) beras atau makanan pokok lain (Dahlan et al., op. cit., hlm. 2000; Tim Penyusun Pustaka Azet, loc. cit.). Jadi, jelas bahwa hasil ladang yang dikeluarkan zakatnya hanya yang beru-pa makanan pokok. 147 Hajat atau sedekah adalah bantuan sukarela di luar zakat, yang layaknya diberikan kepada fakir miskin. 148 Van Meerten, op. cit., hlm. 19-22. 149 Gaji para Bupati Priangan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan bupati-bupati lain di Jawa dan Madura pada waktu yang sama. Bupati Semarang dan Surabaya misalnya, hanya mendapat f. 1.200,-/bulan atau f. 14.400,-/tahun, ada juga yang hanya mendapat f. 1.100,-/bulan bahkan 164
Bupati Krawang dan Banyuwangi hanya mendapat f. 900,-/bulan. 150 Gaji para bupati ini dapat dilihat dalam beslit pengangkatan para bupati yang menyertakan besarnya gaji yang mereka terima, beberapa di antara nya: Besluit van Gouverneur Generaal 18 Juli 1871, 30 Desember 1882, no. 4, 26 Desember 1886, no.2/c, 27 Juni 1893 no. 26, 23 Agustus 1908 no. 2, 10 Desember 1912 no. 1, 6 April 1913 no. 35, 1 Juli 1915 no. 6, 17 April 1919 no. 1/x, 19 Maret 1920 no. 2x, 2 Desember 1920 no lx, 7 Juli 1921 no 5a, ANRI. 151 Kepala desa (lurah) adalah pejabat tertinggi di desa, tetapi tidak termasuk dalam jajaran birokrasi. Ia tidak mendapat gaji, hanya mendapat per- sentase dari pajak sebesar delapan persen. Besarnya gaji ondercollec-teur tidak seragam, bergantung kepada besarnya penghasilan kabupaten, di Garut misalnya hanya f.150, sedangkan di Sumedang, f.200,- pada waktu yang sama. Gaji patih dan wedana relatif tetap antara tahun 1871- 1894/1895 (R.A.A. Martanagara, Babad Radén Adipati Aria Martana- gara, Bandoeng: Aoerora, 1923, hlm. 21; cf. Dienststaat van Radén Pra- wira Atmadja, ondercollecteur to Garoet Afdeeling Limbangan, ANRI). 152 Van Vollenhoven, loc. cit. 153 Monografi Tjipeudjeuh, Arsip Collectie Kern, Leiden: KITLV. 154 Klein, op. cit., hlm. 39. 155 Tugas komisaris adalah mengawasi para bupati dan hasil tanaman kopi. Untuk itu, is sering berkeliling ke berbagai kabupaten di Priangan [Sastra- hadiprawira (1930/ 1986), op. cit., hlm. 16]. 156 R.A.A. Martanagara, op. cit., hlm. 20; cf. Asik Natanegara, "Sadjarah Soemedang Ti Djaman Koempeni Toeg Nepi Ka Kiwari", Volksalmanak Soenda, 1937, him. 114; cf. Volksalmanak Soenda 1919, hlm. 130. 157 Pengertian sistem prebendal lihat pada catatan bawah no.4 (Bab I). 158 Burger, op. cit., hlm. 210-211. 159 Ibid., hlm. 112. 160 Soenda Berita, 7 Februari 1904, him. 10. 161 Van Vollenhoven, op. cit., hlm. 706. 162 Soenda Berita, 7 Februari 1904, hlm. 10. 163 Sastrahadiprawira (ed. 1986), op. cit., hlm. 25, 124-125. 164 Burger, op. cit., hlm. 110-111. 165 lihat Bab II.B dan Bab III.B. 166 L. Th. Maijer, Soerat Kandoengan Boeat Goenanja Priajie-priajie di Ta- nah Gouvernemen di Poelo Djawa dan Madoera; ia-itoe Katrangan atas Segala hoekoem dan Prentah Yang Patoet Dikatahoei oleh-nja [sic!], Semarang: G.C.T. van Dorp & Co, 1890, hlm. 68; cf. F. Wiggers, Albrecht's Almanak Prijai, I, Batawi: Albrecht & Co, 1898, him. 69. 165
167 Soenda Berita, 17 Juli 1904, hlm. 10. 168 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 166. 169 Wawancara dengan Ny. H. Mariah dan Ny. Rd. Siti Zenab Persantakusu- mah di Bandung tahun 1996 170 Monografi Cipeudjeuh, Arsip Collectie Kern, Leiden: KITLV. 171 Maijer, hoc. cit.; cf. Volksalmanak Soenda 1919, hlm. 76. 172 Monografi Cipeudjeuh, loc. cit. 173 Hermansoemantri, op. cit., him. 436. 174 Moestapa, op. cit., him. 176-177. 175 Medan Prijaji, 1909, hlm. 825-826. 176 Pijper, op. cit., hlm. 85; lihat juga: Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Mata- hari Terbit (terj.), Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, hlm. 34-45 177 Umar Kayam, Transformasi Budaya Kite (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, 1989, him. 14. 178 Kartadibrata, op. cit., him. 2. 179 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 151. 180 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 150. 181 Lihat Bab III.B. 182 Natanagara, op. cit., him. 113-114. 183 Ekadjati (1993), op. cit., hlm. 127. 184 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 153. 185 Natanagara, op. cit., hlm. 104. 186 De Haan (1910), I, op. cit., him. 392; II, op. cit., hlm. 701. 187 Weber, op. cit., hlm. 333-342. 188 Ekadjati (1993), op. cit., him. 11. 189 Uraian mengenai hal ini baca: Van Niel, op. cit., hlm. 70-75; baca juga: Sutherland, op. cit., hlm. 110-114. 190 Hermansoernantri, op. cit., hlm. 437-438; 506-507. 191 Soeria Nata Atmadja, op. cit., him. 56. 192 Dalam fasal 4, artikel 126 Indische Staatsregeling dirtyatakan demikian: "Dalam hal kosongnya jabatan bagi bupati di Jawa dan Madura, kecuali persyaratan kemampuan, kerajinan, kejujuran, dan kesetiaan, sejauh di- mungkinkan dipilih seorang pelanjut di antara putra-putra atau saudara- saudara bupati yang terakhir" (Ibid.) 193 Ibid., hlm. 45. 194 Ibid., hlm. 149 166
195 Conduitestaat van Radén Adipati Aria Koesoemadilaga, Regent van Sumedang, over het jaar 1928; Conduitestaat van Radén Adipati Aria Soeriadiningrat, Regent van Tjiandjoer, over het jaar 1928; Conduite- staat van Radén Adipati Wira Tanoe Ningrat, Regent van Tasikmalaja, over het jaar 1926; Conduitestaat van Radén Adipati Aria Sastrawinata, Regent van Tjiamis, over het jaar 1926; Conduitestaat van Radén Toe- menggoeng Soerjanatabrata, Regent van Soekaboemi, over het jaar 1926; Conduitestaat van R.A.A. VViranatakoesoemah, Regent van Ban- doeng, over het jaar 1928, ANRI. 196 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 66. 197 Ibid., hlm. 65-66. 198 Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 67. 199 Sewaka, op. cit., hlm. 15-16. 200 Ibid., hlm. 16. 201 Benoenzingsreglement voor den Inlandschen Bestuurdienst op Java en Madoera dalam Soeria Nata Atmadja, op. cit., hlm. 65-66. 202 Mengenai hal ini baca lebih lanjut: Sewaka, op. cit., hlm. 63-320. 203 Conduitestaat van R.A.A. Wiranatakoesoema, Regent van Bandoeng, over het jaar 1920, 1926, 1928, ANRI. 204 Sebenarnya ada anak ménak yang lebih dahulu masuk H.B.S., yaitu P.A.A. Djajadiningrat. Putra Bupati Serang ini, menjadi "anak asuh" pertama Snouck Hurgronje. Ia lulus tahun 1899, kemudian menikah dengan putri Bupati Galuh (baca: Djajadiningrat, op. cit., hlm. 107-108). 205 Ibid., hlm. 88-89. 206 Sutherland, op. cit., him. 104. 207 Conduitestaat van Radén Adipati Wratanoeningrat Regent van Tasikma- laja over het jaar 1910, 1921, 1922, 1926, 1928, 1929, ANRI. 208 Conduitestaat van den Regent van Tjiamis over het jaar 1911-1913, ANRI. 209 Conduitestaat van den Regent van Bandoeng over het jaar 1912, 1914, 1916, 1917, ANRI; cf. Martanagara (1923). 210 Conduitestaat van Radén Adipati Arija Soeriakartalegawa G.S. Regent van Garoet over het jaar 1917, 1918, 1924, 1926, 1928, ANRI. 211 Conduitestaat van Regent van Tjiamis over het jaar 1915, ANRI. 212 Conduitestaat van Regent van Limbangan over het jaar 1912, 1913, 1914, ANRI; lihat juga: Volksalmanak Soenda 1922, op. cit., hlm. 234. 213 Lihat daftar silsilah: A. Boelkini, Babon Sajarah Luluhur Sumedang, 1972. 214 Conduitestaat van Pangeran Soeria Atmadja Regent van Soemedang over 167
het jaar 1908-1918, ANRI; Conduitestaat van R.T. Soerianatabrata Regent van Soekaboemi over het jaar 1918-1923, ANRI. 215 Sulaeman Anggapraja, Babad Sukapura II, Garut, 1977, hlm. 11-13. 216 Ibid., him. 13. 217 Ibid., hlm. 15-18. 218 Martanagara (1923), op. cit., hlm. 34-36. 219 Mengenai hal ini, baca: Sastrahadiprawira (1930). 220 Lebih jauh lihat: Nina Herlina; Bupati R.A.A. Martanagara; Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893-1918), tesis, Yog- yakarta: Universitas Gadjah Mada, 1990, hlm. 78-79. 221 Baca lebih jauh: Sastrahadiprawira (1928/1986).. 222 Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (terj.), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hlm. 139. 793 Ibid., hlm. 140. 224 Staatsblad 1867 no. 114, ANRI. 225 Volksalmanak Soenda 1919, op. cit., hlm. 79-81. 226 Kartadinata, op. cit., hlm. 25, 27. 227 Ibid., hlm. 26. 228 Martanagara (1923), op. cit., him. 37. 229 Volksalmanak Soenda 1919, hlm. 81-82. 230 De Haan (1910), I, op. cit., hlm. 285-290. 231 Andries de Wilde bisa dianggap sebagai pendiri Sukabumi. Pada awal pe- merintahan Raffles, De Wilde diangkat sebagai ketua Komisi Penjualan tanah di Batavia dan sekitamya. Pada tahun 1813 De Wilde membeli tanah dengan harga amat murah yang amat luas di Gunung Parang, Ci- mahi, Ciheulang, dan Cicurug (Sukabumi sekarang). Sebenamya kepe- milikan tanah ini ada pada empat orang: Raffles 1/2 bagian, sisanya ma- sing-masing 1/6 bagian adalah milik De Wilde, 1/6 milik Mc Quoid, Residen Priangan, dan 1/6 lagi milik Nicolaus Engelhard. Daerah Gunung Parang Kacutakan Cikole dijadikan daerah peristirahatan yang makin lama makin ramai. Andries de Wilde meskipun sedang menjadi opziener kopi dan kemudian menjadi asisten residen di Bandung, oleh Raffles ditunjuk sebagai administratur di daerah yang dibeli seperti tersebut di atas. Pada tanggal 13 Januari 1815, De Wilde menulis surat kepada saha- batnya Nicolaus Engelhard, bahwa atas permohonan kepala-kepala pri- bumi, nama Cikole diganti menjadi Sukabumi (Ibid., hlm. 291). 232 Daerah yang dibelinya ini kosong tanpa cacah sehingga De Wilde mem- pekerjakan budak-budak yang dimilikinya untuk menanam padi-padian, beternak sapi, kerbau, dan kuda. Akan tetapi, peternakannya gagal, he- 168
wan-hewan itu banyak yang mati. Andries de Wilde memiliki beberapa nyai (selir) wanita Sunda, di samping memiliki istri orang Belanda. 233 Ibid., hlm. 308. 234 Andries de Wilde kembali ke negerinya karena setelah kekuasaan Raffles berakhir, keadaan berubah. Van der Capellen temyata tidak menyukai tuan-tuan tanah yang terlalu banyak memiliki tanah, termasuk Andries de Wilde. Para tuan tanah ini dimata-matai, kalau-kalau menyelundupkan kopi ke Batavia. Semua hasil kopi harus dikumpulkan di gudang peme- rintah di Cikao. Para petani pengangkut kopi tidak boleh ke luar kota tanpa mengambil surat jalan di Ibu kota Keresidenan Priangan di Cianjur (Ibid., hlm. 302). 235 Mien Soedarpo, Reminiscences of the Past, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 10-14. 236 Dr. G.A.J. Hazeu diangkat menjadi Komisaris Pemerintah untuk Urusan Pribumi setelah Snouck Hurgronje kembali ke Negeri Belanda tahun 1936 (E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Sema- sa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 (terj.), I, Jakarta, INIS, 1990, hlm. 46). 237 Ibid., hlm. 13, 50 (Perlu dicatat bahwa tidak semua orang Belanda mau di- ajak berkomunikasi dalam bahasa Belanda oleh orang Pribumi yang mampu berbahasa Belanda. Biasanya pribumi hams berbahasa Melayu kepada orang Belanda (lihat Bab IV). 238 Uang sekolah di H.B.S. pada dekade kedua abad ke-20, yang harus dibayar adalah f. 30,- per tiga bulan untuk siswa kelas 1-3, sedangkan untuk kelas 4-5 besarnya f. 45,- per tiga bulan. Semua buku harus dibeli sendiri oleh murid. Sebagai perbandingan, pada masa yang sama gaji seorang juru- tulis sebulan hanya f.15,-, gaji seorang lulusan OSVIA yang baru menjadi talon pegawai hanya sebesar f. 50,- (lihat: Sewaka, op.cit, hlm. 13; Volksalmanak Soenda 1924, hlm. 184). 239 Untuk melihat hal ini, baca potongan catatan di buku harian serta surat- surat yang ditulisnya untuk teman-temannya orang Belanda (Soedarpo, op. cit., hlm. 6-14). 240 Conduitestaat van R.A.A. Wiranatakoesoemah Regent van Bandoeng over het jaar 1926, ANRI. 241 Gobee dan Adriaanse, op. cit., hlm. 15. 242 Baca lebih jauh tentang sisi lain pribadi Snouck Hurgronje, dalam pene- litian terakhir yang sebelumnya tidak pernah terungkap dalam: P. Sj. van Koningsveld, Snouck Hurgronje dan Islam (terj.), Jakarta: Girimukti Pasaka, 1989. 243 lihat: Herlina, op. cit., him. 136-147. 244 Tanaman teh mulai dilirik Pemerintah Hindia Belanda, ketika kopi mulai 169
inendapat saingan dan negara-negara lain. Seorang Jerman, Dr. Andreas Cleyer, membawa tanaman teh untuk pertama kalinya ke Jawa sekitar ta- hun 1867. Kemudian secara resmi biji-biji teh dikirim dalam jumlah besar oleh Dr. P.F von Siebold pada tahun 1824 dari Jepang, atas permintaan Dr. C.L. Blume, Direktur Kebun Raya Bogor. Biji teh ini ditanam di dua tempat yaitu di Kebun Raya Bogor dan di Cisurupan, Kabupaten Garut. Sekitar sepuluh tahun kemudian, tanaman teh disebar di beberapa perkebunan di Jawa. Namun yang menghasilkan teh terbaik dan terba- nyak adalah dari Priangan. Perkebunan teh milik pemerintah yang ter- dapat di Kabupaten Bandung yaitu Perkebunan Bojonagara, Ciumbuleuit, dan Rajamandala; di Kabupaten Bogor yaitu Perkebunan Sinagar dan Parakansalak; di Kabupaten Garut yaitu Perkebunan Cisurupan dan Cika- jang; di Kabupaten Sumedang yaitu Perkebunan Jatinangor. Pemerintah mengelola sendiri perkebunan-perkebunan ini melalui residen dan asisten residen. Di setiap perkebunan ditempatkan seorang inspektur. Oleh kare- na hasil perkebunan yang dikelola pemerintah ini kurang begitu mengun- tungkan, pada tahun 1862 Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan pe- ngelolaan seluruh perkebunan teh di Jawa dengan kontrak selama 20 ta- hun kepada pihak swasta Eropa (Baca lebih lanjut: Titi Ratnawati, Peru- sahaan Teh Swasta di Wilayah Priangan, Bandung: Jurusan Sejarah Fa- kultas Sastra Unpad, 1990). 245 Pada awal abad ke-18, daerah Priangan mulai dijadikan tempat uji-coba tanaman kopi. Bibit kopi mulai dibagikan kepada para bupati Priangan pada tahun 1707. Organisasi pelaksanaan perkebunan diserahkan sepe- nuhnya kepada para bupati. Kebun-kebun yang dibuat di tanah-tanah hutan yang belum dibuka, dikerjakan oleh tenaga kerja wajib. Hasil perkebunan diserahkan sebagai produksi penyerahan wajib. Pada tahun 1711, Bupati Cianjur, Aria Wiratanu (1707-1726) menyerahkan panen kopi pertama. Priangan kemudian menjadi penghasil kopi terbesar di Hin- dia Belanda, dengan Cianjur sebagai penghasil utama. Faktor alam meru- pakan pendukung pokok bagi keberhasilan produksi (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial- Ekonomis, Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 33-35). 246 van den Berge, op. cit., hlm. 12. 247 Kisah Keluarga Kherkoven dalam membangun perkebunan ini dan bagaimana hubungannya dengan keluarga-keluarga Raja Teh lainnya diuraikan secara menarik dalam sebuah roman sejarah yang amat menarik, yang berjudul Heren van de Thee. Roman yang sarat dengan data historis ditulis oleh Hella S. Haasse berdasarkan arsip keluarga. Buku ini di Negeri Belanda telah mengalami cetak ulang hingga sebelas kali, dan telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat sebagai cerita bersambung di Harlan Kompas tahun 1993. 248 Ibid. 170
249 Danoeredja, op. cit., him. 22; Rosidi (1989), op. cit., hlm. 43. 250 van den Berge, op. cit., hhn. 1, 30. 251 Ibid., hlm. 26. 252 Hella S. Haasse, Heren van de Thee, Amsterdam: E.M. Querido's Uit- geverij, ed.1994, hlm. 37. 253 Haji Muhamad Musa selain berhubungan akrab dengan K.F. Holle, juga berhubungan akrab dengan Levyson Norman yang pernah menjadi controleur di Sumedang. Controleur ini tidak memiliki anak, sehingga putri Raden Haji Muhamad Musa, yaitu R.A. Lasminingrat (yang nantinya menjadi istri Bupati Garut, R.A.A. Wira Tanu Datar VIII), diangkat sebagai anak asuh. Anak gadis ménak itu dibawa ke Sumedang untuk belajar bermacam-macam kepandaian selama beberapa tahun. Pada tahun 1871 ia sudah bisa menulis buku pelajaran untuk anak-anak sekolah. Bakat ini rupanya menurun dari ayahriya. Pada tahun 1911, sete- lah menjadi istri Bupati Garut, ia mendirikan cabang sekolah Kautamaan Istri yang sudah dirintis oleh Radén Dewi Sartika di Bandung (Volks- almanak Soenda 1919, op. cit., hlm. 130). 254 Lihat: Bab IV.B. 255 Van den Berge, op. cit., him. 27. 256 Ajip Rosidi, Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, Bandung: Pener- bit Pustaka, 1989, hlm. 50. 257 Van den Berge, op. cit., hlm. 20-23. 258 Haasse, loc.cit. 259 Van den Berge, op. cit., him. 25 260 Haasse, op. cit., hlm. 62. 261 Haasse, op. cit., hlm. 77-78; Van den Berge, op. cit., hlm. 27. 262 Mengenai semangat asosiasi dan Politik Etis, baca lebih lanjut, Van Niel, op. cit., hlm. 55-61. 263 Van den Berge, op. cit., hlm. 29-30. 264 Wawancara dengan Ny. R. Suhaemi (usia ± 85 tahun), di Bandung, pada tanggal 4 Maret 1995. 265 Redaktur koran yang diterbitkan Paguyuban Pasundan ini, adalah Radén Sutisna Senjaya, Atmawinata, dan Radén Bakrie Suraatmaja. Koran ber- tiras besar ini mula-mula diterbitkan di Tasikmalaya satu kali satu minggu, kemudian dua kali seminggu, akhirnya terbit setiap hari setelah kantor pusatnya dipindahkan ke Bandung. 266 Suratkabar ini menurut R.A.A. Wiranatakusumah, Bupati Bandung, di- anggap netral, tidak memukul rakyat, juga tidak memihak ménak. Ia juga sering kena kritik, tapi kadang-kadang juga mendapat pujian. Mungkin 171
pendapat ini ada benamya, kalau disimak komentar M. Husni Thamrin, anggota Volksraad, bahwa surat kabar Sipatahoenan meskipun diterbit- kan oleh sebuah organisasi pergerakan, bersikap netral terhadap organi- sasi pergerakan lainnya dan meskipun berbahasa Sunda, wawasannya nasionalistis. 267 Sipatahoenan, 19 Mei 1933. 268 Demikian menurut pengamatan puteri R.A.A. Wiranatakusumah (baca: Soedarpo, op. cit., hlm. 35). 269 Sewaka, op. cit., hlm. 42. 270 Wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, cucu Dalem Bintang Sukapura dan Ny. R. Siti Zenab, putri seorang mantri guru, di Bandung tanggal 24 April 1997. 271 Mengenai tokoh ini lebih lanjut dapat dibaca pada Bab V. 272 Rosidi (1983), op. cit, hlm. 109-118. Yang disebut urang pasar adalah para saudagar yang berdagang di Pasar Baru, Bandung. Menurut satu sumber, para saudagar ini kebanyakan orang-orang Jawa pengikut Pangeran Diponegoro yang mengungsi ke Jawa Barat setelah berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830. Urang pasar ini banyak yang tergolong amat kaya, sehingga ada di antara mere- ka yang anak dan cucunya masih bisa menikmati sisa kekayaan itu hingga sekarang, meskipun mereka tidak lagi berprofesi pedagang. Banyak di antara istri-istri urang pasar ini pada masa jaya-jayanya (antara tahun 1900-1940-an) ikut berjualan di pasar hanya sekedar pamer perhiasan bertabur berlian. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi (Wawancara dengan Ny. H. Mariah, cucu seorang saudagar Pasar Baru, pada tanggal 20 April 1997). 273 Menurut seorang saksi mata, yaitu keponakan Nyonya R. Aminah, pe- ristiwa itu dilihatnya berulang-ulang di rumah keluarga Bupati Tasikma- laya, yang dijadikan tempat indekos mahasiswa, di Karel Fabriciusweg 15 (sekarang menjadi JI. Haji Wasid) Bandung. Pada tahun 1950-an itu saksi masih menjadi mahasiswa yang indekos di rumah tersebut. 274 Kesaksian Bapak Sulaeman, ketika ia menjadi pedagang sayur keliling pada tahun 1960-an di Bandung, kebetulan lewat ke sebuah rumah, ia dipanggil seorang pria tua yang tidak diketahuinya bahwa ia adalah mantan dalem. Ketika ia bertanya dengan sopan: "Bapa peryogi naon?" (Bapa mau membeli apa?). Pria tua itu kontan marah. "Bapa, bapa, naha silaing teu nyaho ieu teh saha?" (Bapa, bapa, apakah kamu tidak tahu siapa saya?). Ia marah karena tidak dipanggil "Kangjeng Dalem". 275 Wawancara dengan Ny. R. Martini Wiranatakusu.mah, 12 Februari 1996 dan wawancara dengan R. Otong Wiranatakusumah, 26 Mei 1996. 172
276 Koentjaraningrat dalam Budiardjo, op. cit., hlm. 135-136. 277 Dalarn berkas usulan pengangkatan seorang pejabat terdapat formulir yang disebut stamboek. Dalam formulir ini terdapat kolom-kolom yang harus diisi oleh seorang calon pejabat yang menunjukkan hubungan kekera- batan dengan "...radja-radja jang pada waktoe ini misih ada koeasanja, Boepati fang misih pegang djabatan atau Pembesar-pembesar bang- sawan..." (sic!) (lihat contoh: Stamboek (Soerat Asal-oesoel) van Radén Kandoeroean Satjakoesoemah, Bandoeng 6 November 1907, ANRI). Formulir usulan ini juga dilengkapi dengan geslachtlijst (daftar silsilah) yang harus disetujui bupati. 278 Gerhard Lenski, Power and Privilege; A Theory of Social Stratification, New York; McGraw-Hill Book Company, 1966, hlm. 45. 279 H.H. Gerth and C. Wrigh Mills, From Max Weber; Essay in Sociology, London; Routledge, 1991, hlm. 190-191. 173
Bab IV Gaya Hidup Kaum Ménak Perhelatan Agung P ada suatu hari di bulan Oktober 1901, Pendopo Kabu- paten Galuh tampak semarak. Pada hari itu rakyat Kabu- paten Galuh berdatangan ke alun-alun di depan pendopo. Di sana ada jamuan besar dari Kangjeng Dalem Galuh. Mereka boleh makan tiga kali sehari tanpa membayar di los-los yang dipasang di alun-alun. Rupanya, ratu mereka sedang berkenan bermurah hati pada hari-hari pesta perkawinan kedua putrinya. Di pelaminan tampak pasangan mempelai, dua orang putri R.A.A. Kusumasubrata, Bupati Galuh, dan dua orang putra Bupati Se- rang, yaitu Ahmad Djajadiningrat dan Moehamad Djajadiningrat. Sungguh sebuah pesta luar biasa yang dipersiapkan oleh seluruh penduduk kabupaten, mulai dari patih hingga somah di pelosok desa. Fasilitas penginapan untuk para tamu yang berdatangan dari jauh disediakan pula. Banyak rumah kaum ménak Ciamis disewa lengkap dengan isinya untuk keperluan itu. Dalam perhelatan agung ini tampak hadir para ménak luhur 187
dan para pejabat. Bahkan Ratu Alit, putri Sunan Surakarta, beserta Pangeran Ario Mataram, suaminya, dan Radén Mas Setia-jid, adiknya, ikut meramaikan pesta mewakili ayahanda mereka. Para tamu agung memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang dilanjutkan dengan makan-minum. Radén Adi-pati Aria Prawiradireja, Bupati Cianjur, adalah orang pertama yang memberikan ucapan selamat. P.A.A. Djajadiningrat yang menuliskan kenang-kenangannya tentang peristiwa itu sekitar 36 tahun kemudian, masih ingat akan ucapan-nya: "Saja memberi selamat, boekan sadja akan perkawinanmoe, melainkan djoega akan keangkatanmoe mendjadi Regent. Boeat masa datang barangkali akan mahal didapat angkatan Regent, setjara atoeran jang telah dilakoekan atas dirimoe." Bupati Sumedang, Pangeran Aria Suriaatmaja juga memberi- kan ucapan selamat. P.A.A Djajadiningrat juga masih ingat bupati itu berkata dengan nada sungguh-sungguh: "Sebagai Regent adalah toean menempoeh soeatoe zaman kehidoepan jang amat soelit. Tapi saja jakin bahwa toean akan dapat melaloei segala roepa rintangan, karena toean telah dapat bersedia-sedia sebeloem menempoeh zaman itoe, berkat asoehan dan pimpinan ajah toean jang boediman."(1) Sesuai dengan tradisi karuhun (leluhur), ada tamu kehormatan yang tidak boleh diabaikan. Di belakang kabupaten didirikan sebuah los yang dihiasi dengan daun-daun kelapa dan di dalam- nya dihidangkan makanan untuk empat puluh mahluk halus yang disebut onom. Hanya seorang orang tua yang dibolehkan masuk ke los ini. Orang tua yang dikenal sebagai jurukunci rancaonom (yaitu rawa tempat tinggal para onom) tersebut berpakaian terbuat dari bahan Boni yang koyak-koyak, bertutup kepala sebuah aseu- pan (kukusan) yang diberi tanda silang dengan kapur, dan mema- kai kalung terbuat dari buah rotan. Juru kunci ini leluasa masuk ke berbagai ruangan di kabupaten, tanpa ada yang berani meng- halanginya. Demikianlah sepotong gambaran tentang gaya hidup kaum ménak pada awal abad ke-20. Pesta megah dengan begitu banyak 188
undangan dari kalangan atas, menunjukkan status kaum ménak yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Sementara itu, dari ucapan R.A.A. Prawiraadireja dan Pangeran Aria Suriaatmaja dapat diduga bahwa pada pergantian abad kaum ménak sudah mencium kesulitan yang bakal timbul akibat perubahan kebi- jakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan kedudukan mereka dalam pemerintahan. Pada awal abad ke-20 ketika kaum pergerakan sibuk memperjuangkan tujuan organisasi, apakah kaum ménak hanya sibuk memikirkan pewarisan jabatan, atau sibuk berganti selir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini akan diuraikan bagaimana gaya hidup kaum ménak selama satu setengah abad, dari tahun 1800 hingga 1942. Gaya hidup (style of life) mengandung pengertian yang me- liputi karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidup-an suatu golongan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan, gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan priba- dinya, kehidupan bermasyarakat, bagaimana bertingkah laku di depan umum, dan bagaimana mereka membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang.(2) Seperti telah disebutkan di muka, gaya hidup menyangkut berbagai tatacara, adat kebia- saan, struktur kelakuan, lambang-lambang, sikap hidup, serta mentalitas yang secara keseluruhan mempengaruhi kehidupan sehari-hari suatu golongan masyarakat. Lambang-lambang yang dimiliki kaum ménak merupakan campuran antara lambang ke- bangsawanan (aristokrasi) dan lambang jabatan dalam peme- rintahan. Adanya lambang-lambang ini dapat dikenali dalam: gelar dan nama, pakaian dan perlengkapannya, bentuk tempat tinggal (rumah), sopan-santun (etiket) dan bahasa yang diper- gunakan, pusaka turun-temurun, serta upacara-upacara yang dija- lankan sepanjang hayat kaum ménak. Berikut ini akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan lambang-lambang kehidupan 189
kaum ménak dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan gaya hidup, yaitu masalah pendidikan, perkawinan dan konkubinasi, seni sastra, rekreasi, dan kepercayaan-kepercayaan di sekitar kaum ménak. A. Gelar dan Nama Gelar-gelar yang dimiliki kaum ménak Priangan pada dasarnya hampir sama dengan gelar-gelar yang dimiliki kaum bangsawan di Jawa. Hal ini terjadi karena besarnya pengaruh Mataram dahulu dan adanya ketentuan-ketentuan yang seragam yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di seluruh Jawa dan Madura pada abad ke-19 hingga tahun 1942. Meskipun demikian, dalam pemakaian gelar-gelar tersebut di Priangan ada sedikit perbedaan. Gelar-gelar kebangsawanan dan gelar-gelar kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda mengandung perbeda- an. Yang pertama merupakan gelar yang diwariskan secara turun- temurun, sedangkan yang kedua, gelar yang diperoleh karena jasa atau pengabdian kepada pemerintah yang biasanya menyertai suatu promosi jabatan.(3) Gelar yang kedua tidak dapat diwariskan dan bisa bertambah sesuai dengan kenaikan pangkat, serta masih boleh dipakai bila si pejabat pensiun. Di samping itu, ada pula gelar yang diperoleh karena perkawinan dengan wanita dari kalangan bangsawan; dalam hal ini gelar yang diperoleh bisa diwariskan secara turun-temurun dan akhirnya menjadi gelar kebangsawanan seperti yang disebut pertama di atas. Berdasarkan pembedaan dua jenis gelar di atas, biasanya kaum ménak memiliki gelar rangkap yaitu gelar kebangsawanan yang diikuti dengan gelar jabatan. Gelar kebangsawanan yang umum di kala- ngan ménak Priangan adalah radén, sedangkan untuk perempuan, nyiradén. Di samping itu, ada gelar kebangsawanan khusus yang lebih tinggi dari radén yaitu pangeran. Gelar ini menunjukkan 190
bahwa si pemakai gelar adalah keturunan raja-raja.(4) Gelar ini hanya dimiliki oleh beberapa Bupati Sumedang, yaitu: Pangeran Geusan Ulun, Pangeran Rangga Gempol I, II, III, dan IV, sedang- kan ménak dari daerah Priangan lainnya tak ada yang memakai gelar tersebut.(5) Hal ini wajar terjadi karena berdasarkan sumber- sumber tradisional Sumedang dianggap sebagai penerus Kerajaan Sunda.(6) Selain yang bergelar pangeran, bupati Sumedang ada juga yang bergelar panentbahan, misalnya, Panembahan Rangga Gempol III, Bupati Sumedang yang memerintah antara tahun 1656-1706.(7) Sejak masa Pangeran Kornel (awal abad ke-19) gelar pa- ngeran bagi bupati-bupati Sumedang bukan lagi merupakan gelar kebangsawanan yang diperoleh secara turun-temurun, melainkan sebagai hadiah dari pemerintah Hindia Belanda. Gelar ini diberikan dengan beslit dari gubernur jenderal sebagai imbalan atas jasa dan kesetiaan bupati-bupati tersebut kepada pemerintah setelah masa pengabdian yang panjang. Gelar ini hanya diberikan bila seorang bupati telah memiliki semua gelar jabatan atau gelar kehormatan yang lainnya.(8) Pengambilalihan hak pemberian ge- lar semacam ini merupakan usaha Pemerintah Hindia Belanda un- tuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas elite pribumi sekaligus juga dapat dilihat sebagai usaha refeodalisasi. Tingkatan gelar kehormatan yang lebih rendah daripada pa- ngeran, berturut-turut adalah: adipati, tumenggung, rangga, nga- behi, dan demang.(9) Gelar adipati dan tumenggung diberikan ke- pada bupati, gelar rangga biasanya diberikan kepada patih dan wedana, sedangkan gelar ngabehi dan demang biasanya diberikan kepada bupati dari daerah-daerah yang relatif kecil wilayahnya, misalnya Bupati Ciasem dan Pamanukan mendapat gelar nga- behi, sedangkan Bupati Timbanganten (yaitu daerah yang nanti- nya menjadi Kabupaten Bandung bersama-sama sebagian wila- 191
yah Ukur) diberi gelar demang. Di samping itu, ada gelar aria yang biasanya diletakkan di depan gelar adipati bagi bupati- bupati yang mempunyai gelar kebangsawanan radén.(10) Gelar aria biasanya diletakkan di depan gelar pangeran, adipati, atau- pun temenggung bagi bupati-bupati yang memiliki gelar kebang- sawanan radén. Ada kalanya gelar ini langsung dipakai di depan nama yang bersangkutan. Menurut L.W.C. van den Berg (1902), gelar aria menunjukkan bahwa yang bersangkutan keturunan raja-raja. Hal ini tidaklah sepenuhnya benar, sebab ada juga ménak-ménak yang secara historis sulit dibuktikan sebagai ketu- runan raja, bisa juga memakai gelar ini. Misalnya Aria Wiratanu- datar, Bupati Cianjur yang memerintah antara tahun 1691-1707, dan ayahnya: Aria Wangsa Goparana yang berasal dari Talaga. (11) Memang, berdasarkan tradisi silsilah Cianjur, leluhur Aria Wiratanu adalah Prabu Siliwangi. Akan tetapi, dari Aria Wiratanu hingga Prabu Siliwangi terhalang delapan generasi yang diisi oleh tokoh-tokoh yang sulit dibuktikan keberadaannya secara historis, kecuali ayahnya yang bernama Aria Wangsa Goparana yang masih ada makamnya di Nangkabeurit, Subang.(12) Pemerintah Hindia Belanda kadang-kadang memberikan gelar aria sebelum gelar adi-tetapi kadang-kadang juga sebaliknya. Misalnya, Bupati Ciamis, Radén Sas trawinata, mendapat gelar aria tanggal 22 Agustus 1921 dan memperoleh gelar adipati 24 Agustus 1923. (13) sedangkan Bupati Cianjur, Radén Prawiradireja, mendapat gelar adipati pada tanggal 28 Maret 1879 dan gelar aria barn diper- olehnya pada tanggal 24April 1897.(14) Tidak semua bupati dapat memperoleh gelar aria dan adipati. Bawahan bupati yang tergolong pejabat tinggi seperti patih, disamping memiliki gelar kebangsawanan juga memiliki gelar jabatan yang diberikan oleh pemerintah. Seorang patih ada yang bergelar aria, misalnya, Aria Sacapati, Patih Sumedang; ada juga yang bergelar demang, misalnya, Demang Surianagara, Patih 192
Sumedang yang nantinya menjadi Bupati Sumedang, Pangeran Kornel. Kaum ménak yang duduk dalam jabatan lain seperti we- dana, asisten wedana (camat), jaksa, kurnetir (mantri), penghulu, naib, dan kalipah, memiliki gelar kebangsawanan sesuai dengan keturunannya. Gelar-gelar kaum ménak yang tidak duduk dalam jabatan pemerintahan jelas hanya berupa gelar kebangsawanan saja. Lain halnya dengan kaum ménak yang sudah pensiun dari suatu jabatan, mereka masih boleh memakai gelar jabatan atau gelar kehormatannya di samping gelar kebangsawanan yang memang sudah melekat sejak lahir. Pemberian gelar jabatan atau kehormatan hanya boleh dilaku- kan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui suatu surat keputus- an, sedangkan untuk gelar kebangsawanan otomatis diperoleh sebagai warisan turun-temurun. Seorang pejabat pangreh praja yang bukan keturunan bangsawan tidak dibenarkan memakai gelar kebangsawanan, kecuali atas izin Pemerintah Hindia Belan- da dengan suatu akte khusus. Apabila seorang pejabat pangreh praja melakukan kejahatan dan kehilangan jabatannya, maka gelar-gelar yang telah diterimanya dari pemerintah tidak boleh dipakai lagi.(15) Bawahan bupati ada juga yang berasal dari kaum santana. Menurut van den Berg (1902) dan De Commissie voor het Adatrecht, gelar bagi kaum santana laki-laki adalah mas, dan bagi wanita nyimas. Gelar mas juga dipergunakan oleh anak laki-laki yang ibunya bergelar nyi radén, sedangkan ayahnya berasal dari kalangan somah. Se lain itu, gelar mas dipakai oleh kaum somah yang mendapat jabatan dalam pangreh praja atau yang memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakatnya.(16) Pada kenyataan- nya, pendapat bahwa gelar nyimas dipakai oleh kaum wanita san- tana tidak berlaku umum, paling sedikit tidak berlaku di Sume- dang sebelum abad ke-19. Menurut sumber tradisi, gelar nyimas dipakai oleh penguasa Sumedanglarang yang bernama Nyimas 193
Ratu Istri Patuakan. Gelar nyimas juga dipergunakan oleh putri- nya yang diberi nama Nyimas Dewi Inten Dewata. Sang putri lahir dari perkawinan Ratu Sumedang dengan Sunan Corenda (putra Prabu Siliwangi). Terlepas dari soal apakah Ratu Sume- dang itu tokoh historis atau bukan, dapat diduga bahwa ia bukan bangsawan rendahan. Putri-putri Bupati Sumedang kemudian, seperti Geusan Ulun (1579-1601), Rangga Gede (1625-1633), Rangga Gempol II (1633-1656), juga memakai gelar nyimas, sedangkan anak-anak laki-laki ada yang memakai gelar radén, ada juga yang memakai gelar kiai mas,(17) padahal ayahnya jelas bukan somah. Bila dilihat bahwa bupati-bupati Sumedang ter- sebut memerintah pada masa kekuasaan Mataram di Priangan, ada kemungkinan pemakaian gelar tersebut merupakan pengaruh Mataram yang amat kuat, baik dilihat dari segi budaya maupun politik.(18) Baru pada abad ke-19 pendapat Van den Berg tersebut berlaku. Pada masa ini, selir bupati yang berasal dari kalangan somah mendapat gelar nyimas. Misalnya, di antara para selir Bupati Sumedang, Pangeran Sugih, ada yang bernama Nyi Emas (Nyi- mas) Denta putri Bapa lnoh dari Cibeureum, Nyi Emas Mursiah putri Bapa Mursiah dari Indihiang, dan Nyi Emas Dewi putri Bapa Enti dari Darmaraja.(19) Sehutan bapa jelas menunjukkan bahwa orang tua si selir berasal dari kalangan somah. Orang kebanyakan yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam pang- reh praja, bisa memperoleh gelar mas, bahkan radén. Pada tahun 1905, tercatat jumlah wedana di Priangan yang bergelar radén ada 37 orang, sedangkan yangbergelar mas ada 12 orang.(20) Kadang-kadang gelar yang diberikan Pemerintah Hindia Be- landa diberikan untuk mengobati kekecewaan elite pribumi se- bagai akibat tindakan pemerintah. Misalnya, ketika tahun 1871 Preangerstelsel dihapus, para bupati di Priangan tidak lagi diizinkan memungut pajak langsung dari rakyat. Dengan status 194
sebagai pegawai negeri, mereka hanya mendapat penghasilan dari gaji, tunjangan jabatan,dan sejumlah persentase dari penyetoran kopi. Berkurangnya penghasilan serta dicabutnya sebagian hak menimbulkan banyak kekecewaan di kalangan para Bupati Pria- ngan karena mereka sudah terbiasa hidup melimpah ruah dengan otoritas tradisional yang amat besar. Mereka merasa susah hati menghadapi kenyataan baru ini, seperti dilukiskan oleh Radén Kanduruan Kertinagara (1886) sebagai berikut: Lawas-lawas kacarita, takdirna Nu Mahasuci, gusti nepi kana jang- jina, tanah Pasundan dipati, alamna kudu disalin, barobah sagala laku,mintiti dina mangsa, tahun tujuh puluh hiji, regen-regen dileu- ngitkeun kawasana. Pikeun narik hasil tanah, diganti ku uang gaji, dalah panukang-nukang, sami diganti ku duit, sadaya para bopati, anu tadi lubak-libuk, ayeuna kumalayang, saperti raos nu ngimpi, wantu wantu salin adat tangtu susah. terjemahan: Beberapa lama kemudian, karena sudah takdir dari Yang Mahasuci, sampailah kepada janji-Nya, bahwa daerah Pasundan harus meng- alami pergantian zaman. Mulai tahun tujuh puluh satu (maksudnya 1871-pen.), regen-regen (bupati-bupati) dihilangkan kekuasaan- nya.Untuk menarik pajak hasil bumi, diganti dengan uang gaji, bahkan para pekerja sama diganti dengan uang. Semua para bupati, yang tadinya hidup melimpah ruah, sekarang persaannya melayang, serasa dalam mimpi, karena terasa sulit untuk mengubah adat kebiasaan.(21) Untuk menghibur para bupati yang baru saja diturunkan pres- tisenya dengan menghilangkan sebagian besar kekuasaannya, Pemerintah Hindia Belanda menganugerahkan hadiah berupa gelar kehormatan sebagai berikut. a. Bupati Limbangan dan Cianjur menerima surat pengharga- an yangdisebut tevredenheidsbetuiging (surat pernyataan rasa puas Pemerintah Hindia Belanda atas jasa-jasa dan pengabdian mereka). 195
b. Bupati Sumedang menerima gelar pangeran. c. Bupati Bandung menerima bintang tanda jasa yang disebut Ridderin de Orde van den Nederlandschen Leeuw (yang biasa disebut bintang Leo). Bupati ini dikenal sebagai Dalem Bintang.(22) Penganugerahan tanda jasa atau pemberian gelar kehormatan seperti tersebut di atas biasanya disambut dengan pesta khusus yang amat megah. Pesta ini dihadiri kaum ménak dan para pejabat Belanda. Selanjutnya dapat pula disebutkan di sini bahwa rakyat menyebut bupati mereka dengan sebutan kehormatan, Kangjeng Dalem, pangawulaan dalem, atau gamparan dalem.(23) Seperti telah disebut kan dalam Bab III.G, sebutan kangjeng ini kemudian dipakai juga untuk menyebut para pejabat Belanda, misalnya, Kangjeng Residen, Kangjeng Kontrolir, dan Kangjeng Guberne- men.(24) Untuk kaum ménak yang bukan bupati, rakyat menyebut juragan untuk pria dan juragan istri untuk wanita. Perlu pula dikemukakan bahwa istri seorang bupati memiliki gelar kebangsawanan radén ayu. Kadang-kadang disebut pula pangkat suaminya di depan gelar tersebut, misalnya, radén ayu adipati. Rakyat menyebut istri bupati dengan sebutan kehormatan Kangjeng Dalem Isteri atau Dalem Isteri. (25) Anak-anak kaum ménak memiliki gelar kebangsawanan sesuai dengan orang tuanya. Jadi, anak laki-laki bergelar radén dan anak perempuan bergelar nyi radén. Anak seorang bupati dipanggil aom bila laki-laki dan juag bila wanita. Anak-anak ménak lainnya biasa dipanggil agan, adén, asép, endén, enéng, ujang, dan otang (26) Sebutan pertama, keempat, dan kelima dipakai juga untuk anak wanita. Khusus bagi putri seorang bupati dari garwa padmi, biasanya diberi gelar kebangsawanan radén ajeng, sedangkan putri dari garwa leutik diberi gelar radén roro. Nama kaum ménak biasanya berubah-ubah sesuai dengan 196
umur, status, dan jabatan. Sewaktu baru lahir biasanya mereka mendapat nama kecil yang merupakan panggilan kesayangan dan di depan sebutan itu diberi tambahan aom atau juag untuk putra dan putri bupati.Untuk anak laki-laki, setelah disunat, namanya diganti dengan nama yang diambil dari leluhur yang dianggap berhasil dalam hidupnya. Pemberian nama diperhitungkan menu- rut waktu dan arti kata yang baik sehingga kelak tidak akan menimbulkan penyesalan sampai timbul pepatah cilaka perbawa ngaran (celaka gara-gara nama): Orang yang tak pantas menyan- dang nama pra-wira, misalnya jangan memakai nama tersebut. (27) Jadi, jangan memberikan nama yang tidak sesuai dengan status dan derajat sipemilik nama. Nama-nama yang biasa dipakai kaum ménak antara lain, ningrat, kusumah, prawira, suria, dan nagara. Setelah menjadi pejabat pangreh praja (terutama menjadi bupati) biasanya nama diganti lagi sesuai dengan nama keluarga (dinasti) dan di beberapa kabupaten diberi nama gelar dengan menambah angka di belakang nama tersebut, misalnya Wiranatakusumah I, II, III, IV, dan V untuk keluarga Bupati Bandung, Wiratanuda tar IV, V, VI untuk keluarga Bupati Cianjur. Penggantian nama kaum ménak yang duduk dalam jenderal jabatan pangreh praja haruslah seizin gubernur sebagaimana tercantum dalam Stants-blad tahun 1824, no. 13, dan tahun 1867, no. 168. Nama bupati ada yang berubah lagi bila mereka telah pensiun atau meninggal. Biasanya penggantian nama ini memiliki alasan tertentu. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh. 1. Bupati Sumedang XV (1882-1918), sewaktu kecil dipang- gil Aom Sadeli, setelah menjadi bupati dikenal sebagai Pangeran Aria Suriaatmaja, dan setelah wafat dijuluki Pangeran Mekah karena ia wafat di Mekah sewaktu menunaikan ibadah haji.(28) 2. Bupati Bandung X (1893-1918), sewaktu muda diberi nama Kusumaningrat, setelah menjadi bupati dikenal sebagai Radén 197
Adipati Aria Martanagara, dan setelah pensiun hingga wafat digelari Kangjeng Burujul karena setelah pensiun ia tinggal di Desa Burujul, Sumedang.(29) 3. Bupati Cianjur 1X (1834-1862), sewaktu kecil dipanggil Aom Hasan, setelah menjadi bupati dikenal sebagai Dalem Panca- niti karena selama menjadi bupati ia lebih senang tinggal di pavilyun kabupaten yang biasa disebut pancaniti daripada tinggal di bangunan utama kabupaten.(30) 4. Bupati Limbangan yang memerintah antara tahun 1836- 1871, sewaktu kecil. dipanggil Aom Jenon, setelah menjadi bupati dikenal dengan nama Tumenggung Jayaningrat, dan setelah naik pangkat menjadi Radén Adipati Wiratanuningrat VII. Setelah pensiun dan wafat dikenal sebagai Dalem Sepuh (Bupati Tua). 5. Bupati Sukapura yang memerintah antara tahun 1855-1875, sewaktu kecil dipanggil Radén Tanuwangsa, setelah menjadi bu- pati dikenal sebagai Tumenggung Wiratanubaya, dan setelah naik pangkat menjadi Radén Adipati Wiradadaha. Tidak lama kemu- dian diganti lagi menjadi Radén Adipati Wiradadaha. Setelah wafat dikenal sebagai Dalem Bogor karena ia dibuang ke Bogor oleh Pemerintah Hindia Belanda akibat dianggap kurang loyal.(31) Ada beberapa bupati yang mendapat julukan Dalem Bintang karena mereka mendapat tanda jasa berupa gouden ster Neder- landsche-Leeuw (bintang mas singa Belanda), misalnya, R.A.A. Wiranatakusumah III, Bupati Bandung (1846-1874), R. Adipati Wirahadiningrat, dan Bupati Sukapura (1874 -1904).(32) Meskipun secara resmi gelar kebangsawanan hanya bisa di- berikan oleh gubernur jenderal, kenyataannya bisa saja berbeda. Seperti telah dikemukakan terdahulu, ada seorang bupati yang memberikan gelar radén kepada orang-orang tertentu dengan imbalan materi.(33) B. Tempat Tinggal Kaum ménak memiliki tempat tinggal yang mudah dibedakan 198
dari rumah rakyat jelata, baik dilihat dari ukuran, bentuk gaya bangunan, maupun bahannya. Pada pertengahan abad ke-19 di Bandung misalnya, rumah rakyat jelata dapat dikenali dari dindingnya yang terbuat dari bambu dan atapnya bukan terbuat dari genting.(34) Rumah kaum ménak umumnya dibuat dari tem- bok dan berukuran relatif besar lengkap dengan beranda berben- tuk pendapa. Bangunan tempat tinggal ménak tertinggi di kabupaten, yaitu bupati, sangat eksklusif dan terletak di ibu kota kabupaten. Tem- pat tinggalnya secara khusus disebut kabupaten atau dalem. Pada mulanya kabupaten dibangun sendiri oleh bupati, tetapi sejak per- tengahan abad ke-19 dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda; dalam hal ini dilakukan oleh dinas yang disebut Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.) atau Dinas Pekerjaan Si- pil Umum. Gedung kabupaten yang dibangun B.O.W. biasa dise- but regentswoning (rumah bupati). Perbedaan antara rumah yang dibangun oleh bupati sendiri dan yang dibangun oleh B.O.W. terletak pada arsitektur bangunannya. Yang pertama berarsitektur tradisional seperti ditunjukkan dari bahan bangunan yang banyak menggunakan kayu jati, beratapkan ijuk, dan pilar-pilar (tiang) terbuat dari kayu jati berukir. Bangunan jenis kedua lebih menon- jolkan arsitektur Eropa dengan bahan bangunan tembok, atap genting, dan pilar-pilar gaya Yunani. Persamaan antara keduanya, yaitu adanya unsur-unsur penting dalam kompleks rumah bupati, alun-alun, pendopo, dan bagian dalam kabupaten. Bentuk kom- pleks kabupaten ini merupakan miniatur ibu kota kerajaan di Jawa.(35) Menurut sumber tradisional, Radén Sepat, seorang ahli bangunan dari Kerajaan Majapahit, pernah dimintai bantuan untuk membangun kompleks Keraton Cirebon pada awal abad ke-15. Pola kompleks ini kemudian ditiru oleh Mataram pada awal abad ke-17 dan juga oleh kabupaten-kabupaten di Pria- ngan.(36) 199
Alun-alun(37) sebagai jantung kota tradisional di Jawa pada masa kerajaan-kerajaan Jawa dahulu, sebenarnya merupakan pe- karangan atau halaman depan keraton yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, misalnya watangan (latihan perang-perangan dengan naik kuda bersenjatakan tombak) dan rampogan (adu macan). Alun-alun di keraton Jawa itu biasanya ada dua; di atas- nya dihamparkan pasir sehingga rumput tidak bisa tumbuh. Ukuran setiap sisi alun-alun biasanya 300 m. Berbeda dengan di keraton-keraton Jawa,(38) alun-alun di kabupaten-kabupaten Pria- ngan biasanya merupakan tanah lapang berumput yang berukuran lebih kecil. Di pinggirnya ditanam pohon beringin (kadang- kadang juga hanya di sebagian sisinya). Di tengah-tengah dita- nam sebatang atau sepasang beringin yang biasanya diberi pagar sehingga disebut beringin kurung. Beringin ini adalah lambang kekuasaan yang bersifat ketuhanan.(39) Pohon beringin di seke- liling alun-alun melambangkan pengayoman pemerintah terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. Alun-alun juga terdapat di depan tempat tinggal bupati dan di depan tempat tinggal wedana yang fungsinya adalah untuk upacara-upacara atau pesta yang terbuka untuk umum.(40) W.R. van Hoevell yang singgah di ibu kota Kabupaten-Cianjur menceritakan situasi kota tersebut pada tahun 1847 demikian. Alun-alun merupakan sebuah lapangan segi, empat yang ditanami beringin; di sebelah selatan ada gedung kabupaten dan di sebelah barat ada mesjid. Di bagian lain ada "daerah Eropa"; disebut demikian karena di sana ada gedung tempat tinggal residen. Selain itu, ada penjara dan gudang-gudang; selebihnya adalah gubuk-gubuk penduduk yang tersembunyi di bawah kerimbunan pepohonan. Pola semacam ini dijumpainya pula di lima ibu kota kabupaten di Priangan. Dalam bentuk yang lebih sederhana (tan- pa "wilayah Eropa") juga ditemuinya di desa-desa.(41) 200
Di alun-alun Kabupaten Bandung, beringin hanya ditanam di sisi sebelah barat dan timur, sedangkan di tengahnya pada tanggal 8 September 1898 ditanam beringin yang disebut Wilhelmina- boom untuk memperingati pelantikan Wilhelmina sebagai Ratu Belanda (Wilhelmina-boom juga ditanam di alun-alun Kabupaten Serang).(42) Kemudian, pada tahun 1909, di sebelahnya ditanam beringin yang disebut Juliana-boom untuk memperingati kela- hiran Putri Juliana pada tahun tersebut. Konon, kedua pohon itu runtuh bertepatan dengan runtuhnya kekuasaan Belanda di Indo- nesia pada tahun 1942.(43) Di sebelah selatan alun-alun terletak gedung kabupaten; di sebelah baratnya terletak mesjid agung; di sebelah utara terletak kediaman pejabat Belanda (asisten residen) dan di sebelah timur kadang-kadang ada sekolah pribumi, pen- jara, atau gedung pemerintah lainnya. Sebelum tahun 1920 di sebelah timur alun-alun Bandung terdapat tempat tinggal putra sulung bupati, tetapi setelah tahun tersebut tempat itu dijadikan arena hiburan. Sementara itu, di sebelah tenggara alun-alun Ban- dung dibangun Bale Bandung tempat rapat patih dan jaksa dan di depan bangunan ini didirikan tempat menggantung orang hu- kuman. Bangunan kabupaten yang berarsitektur tradisional di Pria- ngan hampir tak bersisa, kecuali di Kabupaten Sumedang. Sejak pertengahan abad ke-19 gedung-gedung kabupaten dirancang- bangun dengan gaya Eropa sehingga sulit untuk melacak bagaimana bentuk bangunan sebelumnya. Oleh karena itu, yang diuraikan di sini hanya sebagian yang tradisional dan selebihnya adalah regents woning yang hingga kini sisa-sisanya masih dapat dilihat bahkan ada yang masih dipergunakan sebagai kantor kabupaten. Sesuai dengan statusnya sebagai orang yang berada pada puncak stratifikasi sosial, bupati memiliki tempat tinggal yang paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahannya. Kebanyakan gedung kabupaten dikelilingi kebun atau taman yang 201
luas dan dipisahkan dari alun-alun dengan pagar tembok yang memiliki pintu gerbang atau gapura menghadap ke alun-alun. Bangunan kabupaten terdiri dari dua bagian; yang pertama adalah bagian depan yang merupakan bangunan terbuka dengan disang- ga tiang-tiang. Bagian yang disebut pendopo ini ditutupi atap yang bentuknya tidak sama untuk semua kabupaten. Ada yang berbentuk limas bersusun dua, misalnya gedung kabupaten di Tasikmalaya; ada juga yang atap nya bersusun tiga, misalnya gedung kabupaten di Bandung, dan ada juga. yang berbentuk julang ngapak seperti pendopo kabupaten di Garut. Pendopo dipergunakan untuk berbagai pesta, resepsi, upacara, atau perte- muan, baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Di salah satu sisi, biasanya diletakkan gamelan dan seperangkat wayang golek yang merupakan kebanggaan bupati. Di samping itu, ada seperangkat meja kursi untuk bupati dan para tamu agung. Langit- langit dan tiang-tiang pada bangunan tradisional dibuat dari kayu jati berukir indah seperti yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Pada bangunan bergaya Eropa tiang-tiang pendopo berupa pilar bergaya Yunani. Di tengah pendopo bangunan tradisional terda- pat tiang yang disebut sokoguru yang memiliki arti simbolis pen- ting. Tiang ini melambangkan sebuah pemerintahan yang mend- ukung kerajaan dan di bawah tiang ini dilakukan pembahasan pembahasan masalah kenegaraan. Tiang ini juga mengandung nilai spiritual. Pada waktu kabupaten dibangun, di bawah soko- guru biasanya ditanam kurban persembahan sebagai tumbal un- tuk melindungi keluarga bupati sekaligus memelihara keselarasan dan keseimbangan. Konon, kurban ini dulu berupa kepala manu- sia, tetapi akhirnya diganti dengan kepala kerbau. (44) Sokoguru juga dianggap sebagai pusaka kabupaten yang bersifat sakral dan dilindungi oleh roh para leluhur atau para pendiri kabupaten. Apa- bila sebuah bangunan kabupaten akan dipugar atau dipindahkan, tiang ini turut dipindahkan dan disertakan dalam bangunan yang 202
baru dengan suatu upacara khusus. Sebagian masyarakat mem- percayai bahwa sokoguru ini ada penghuninya yang berupa mahluk halus. Bagian yang kedua dari gedung kabupaten biasa disebut dalem. Bagian ini terletak di sebelah dalam yang dihubungkan dengan pendopo melalui sebuah gang lebar berlantai dan beratap. Gang terbuka ini disangga dengan pilar-pilar yang besar, dahulu dibuat dari kayu jati, sedangkan pada bangunan bergaya Eropa dibuat dari tembok. Bagian dalem ini terdiri dari ruangan depan yang cukup luas untuk berbagai kegiatan istri-istri bupati dan anak- anaknya. Kemudian disambung dengan bagian belakang melalui sebuah lorong lebar. Di kiri-kanan lorong tersebut terdapat kamar-kamar berukuran besar untuk bupati dan istri-istrinya. Di belakang terdapat ruang makan yang berpintu di setiap sisi ruangan lengkap dengan jendela-jendela berukuran tinggi seperti layaknya rumah bergaya Eropa. Di samping ruang makan ada ruangan yang lebih kecil dari kamar tidur bupati. Biasanya di sini disimpan pusaka-pusaka milik bupati. Pembagian ruangan di setiap kabupaten pada dasarnya sama, tetapi menurut pengamatan penulis di lapangan ada juga perbe- daan-perbedaan yang tidak prinsipiil, misalnya dalam bentuk jendela, bentuk pilar di bagian depan, dan bentuk atap. Ruangan- ruangan bagian dalam merupakan bagian penting dalam kehidu- pan keluarga bupati, terutama bagi para istri dan anak-anak bupati yang amat jarang berpartisipasi dalam resepsi-resepsi dan upa- cara-upacara sehingga sebagian besar waktu mereka dihabiskan di sini. Anak-anak bupati yang perempuan dikumpulkan di bagian bangunan yang disebut kaputrén, sedangkan anak-anak laki-laki dipisahkan di bagian lain. Kadang-kadang ada ruangan yang dinamai secara khusus, misalnya di padaleman Kabupaten Ban- dung ada sebuah ruangan yang dinamai Ruang Arab karena deko- rasinya yang didominasi suasana Arab (misalnya dindingnya 203
dihiasi kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran). Di bagian belakang bangunan utama terdapat sekelompok bangunan yang biasanya membentuk huruf U dan dihubungkan dengan sebuah gang beratap. Kelompok bangunan ini biasanya diperuntukkan bagi keluarga bupati yang lain, misalnya orang tua bupati, anak laki- laki bupati (yang sudah dewasa), dan sanak kerabat yang mengabdi kepada bupati. Wajar bila bangunan kabupaten harus cukup luas untuk keluarga besar (extended family) semacam ini, ditambah lagi dengan para pelayan yang jumlahnya cukup banyak. Di bagian belakang ini pula terdapat kamar-kamar pela- yan, gudang makanan, dapur, dan istal. Di sekitar area gedung kabupaten sering kali ada kolam atau empang yang cukup besar tempat memelihara ikan gurame, ikan mas, atau jenis ikan lainnya. Ikan-ikan ini dimaksudkan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk menjamu tamu-tamu bupati. kolam kadang-kadang dipakai untuk tempat berceng- krama. Di Bandung sekarang misalnya ada daerah yang disebut Balong Gede (artinya: kolam besar) yang terletak di belakang gedung kabupaten dahulu. Sekarang kolam milik bupati tersebut sudah tak ada lagi berubah menjadi pemukiman dan pertokoan. Di Kabupaten Sumedang, gedung kabupaten bergaya Eropa yang disebut Gedung Negara atau Gedung Béngkok (didirikan tahun 1850) hanya dipergunakan untuk resepsi atau upacara resmi serta penginapan para tamu agung. Bupati lebih suka tinggal di bangunan kabupaten tradisional yang disebut Srimanganti yang dibangun tahun 1706. Untuk keluarga bupati, pada tahun 1850 dibangun sebuah gedung berciri khas Sunda yang disebut Bumi Kalér (Rumah Utara) karena terletak di sebelah utara Srimangan- ti. Bangunan seluruhnya terbuat dari jati dan didirikan di atas tiang-tiang penyangga sehingga merupakan rumah panggung yang memiliki kolong. Bentuk bangunan seperti ini memiliki arti simbolis tertentu.Dilihat dari struktur rumah panggung tampak di 204
sini adanya konsep pembagian tiga, yaitu adanya dunia bawah (tanah), dunia tengah (rumah atau alam semesta), dan dunia atas (langit). Rumah sebagai analogi alam semesta harus bersifat net- ral sehingga tidak boleh langsung menyentuh tanah. Oleh karena itu, harus disangga dengan tiang. Tiang sebagai bagian dari rumah (kaki rumah) harus diberi alas batu yang disebut tatapakan atau batu umpak.(45) Pusaka milik bupati Sumedang yang jumlahnya banyak disimpan di sebuah bangunan yang disebut Gedung Gendeng. Gedung ini dibangun pada tahun 1850. Tidak jauh dari bangunan- bangunan ini terdapat empang ternpat memelihara ikan kancra. Setiap bulan Mulud ikan-ikan ini dipanen untuk keperluan pesta perayaan Muludan (yaitu merayakan hari lahir Nabi Muhammad S.A.W.) dan sisanya dibagikan kepada fakir-miskin. (46) Keputusan Pangeran Sugih, Bupati Sumedang (1836-1882), untuk tetap tinggal di Srimanganti dan menjadikan regents- woning hanya untuk keperluan khusus, kiranya dapat dianggap menyiratkan adanya ketidakcocokan selera dengan bangunan bergaya Eropa itu. Hal ini sesuai dengan berbagai pendapat bupati di daerah lain yang kurang suka tinggal di rumah bergaya Eropa, seperti dimuat dalam laporan bertanggal 4 Agustus 1862 oleh Direktur B.O.W. yang menangani perancangan dan pembangun- an regents-woning.(47) Bupati Ciamis, R.A.A. Kusumadiningrat (1839-1886) juga lebih suka tinggal di bangunan kabupaten tradi- sional terbuat dari kayu jati yang dinamainya Keraton Selaga- ngga. Ia tinggal di Gedung Negara hanya bila ada tamu agung.(48) Adanya sikap seperti yang ditunjukkan oleh para bupati di atas dapat dijelaskan demikian. Pembaharuan-pembaharuan yang di- tawarkan oleh orang-orang Belanda kepada elite pribumi tidak se- mua dapat diterima begitu saja. Meskipun para bupati bisa diang- gap sebagai inovator atau agent of change dalam menghadapi budaya Barat, ada kalanya kecenderungan untuk bersikap tradi- 205
sional dimunculkan bila unsur budaya yang baru dianggap kurang cocok. Komunikasi para bupati dengan orang-orang Be-landa yang cukup intensif menyebabkan para bupati tidak bisa sepe- nuhnya menolak pembaharuan yang ditawarkan, apalagi si pem- bawa budaya baru dalam hal ini lebih dominan dan memiliki otoritas tinggi. Dalam hal ini para bupati bersikap adaptif inovatif, terbukti dengan persetujuan mereka terhadap pemakaian bahan bangunan yang lebih kuat dan tahan lama. Yang tidak mereka setujui terutama soal pembagian ruangan; misalnya, tidak adanya ruang khusus untuk tamu-tamu wanita yang diundang ke pesta kabupaten dan tidak adanya ruang yang cukup terpisah untuk keluarga bupati lainnya. Demikian menurut surat Direktur B.O.W. seperti telah disebut di atas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penolakan beberapa bupati terhadap adanya gedung ber- gaya Eropa ini karena bangunan gaya baru tidak memperhatikan makna simbolis yang terkandung dalam rumah gaya lama. Ternyata keberatan para bupati tidak digubris oleh Pemerinctah Hindia Belanda dengan alasan, gedung kabupaten yang dirancang bangun gaya Eropa itu sudah diperhitungkan sesuai dengan upaya pemerintah untuk menghemat belanja negara. Dalam surat kepu- tusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 September 1862, no. 12, dinyatakan bahwa model rumah bupati tidak harus seragam (artinya disesuaikan dengan kondisi) dan pembangunanya harus menggunakan biaya yang semurah-murahnya serta tak perlu me- ngikuti kemauan bupati. Tempat tinggal bupati sebagai "raja" di mata rakyat haruslah megah dan harus melambangkan kesempurnaan. Bupati Sukapura, Radén Adipati Wiradadaha yang perilakunya dianggap sangat baik, dalam menjalankan pemerintahan ternyata disebut belum sempurna, karena belum memiliki padaleman yang pantas. Dalam Sajarah Sukapura disebutkan demikian: "Eta mungguh karajaan, pitu-turna para sepuh, nu natal kudu santosa, dikepung 206
ku pager buni, lawangna make dijaga (artinya: "Demikian me- ngenai kerajaan, menurut tuturan orang tua-tua, keraton harus teguh-kukuh, dilingkungi pagar hingga tertutup rapat serta ber- penjaga di pintu gerbang-nya"). Dengan padaleman yang seperti itu, orang tidak bisa masuk sembarangan sehingga derajat kabu- paten terjaga dan kedudukan tidak direbut orang lain serta tetap lestari.(49) Tempat tinggal kaum ménak lainnya yang berada di bawah bupati, tampaknya juga meniru pola kabupaten, hanya saja uku- rannya lebih kecil. Dalam Wawacan Carios Munada, disebutkan ada seorang jaksa yang memiliki "keraton yang indah".(50) Dari pernyataan ini jelas tersirat adanya unsur meniru rumah panutan yang diibaratkan sebagai keraton, sekaligus juga menyiratkan bahwa rumah yang dimiliki ménak tersebut mewah ataupun me- gah seperti sebuah keraton. Rumah tempat tinggal ménak tinggi kadang-kadang juga disebut keraton atau puri.(51) Amat sulit untuk mencari sisa-sisa rumah yang masih berarsitektur tradisional. Dan foto yang tersisa (lihat lampiran di belakang) dapat dilihat bahwa bagian depan rumah seorang wedana merupakan miniatur pendopo. Menurut keterangan lisan, bagian belakang rumah ditata seperti kabupaten. Jadi, ada kamar- kamar berjajar membentuk huruf U yang diisi oleh kerabat wedana dan para pembantu yang terdiri dari: koki (tukang masak), tukang kebun, babu (pembantu perempuan yang bertugas mem- bereskan rumah), tukang kuda, dan lain-lain. Di Ciamis, seorang hoofddjaksa menempa ti rumah kopel terbuat dari tembok, juga bergaya Barat. Rumah sebelahnya diisi oleh seorang Penilik Sekolah (Schoolopziener) Belanda. Meskipun jumlah kamar tidak begitu banyak, tapi masih bisa menampung beberapa keponakan yang disekolahkan oleh hoofddjaksa tersebut. Di samping rumah terdapat taman dan kebun yang luas lengkap dengan kolam ikan. Bila malam hari tiba, juru tulis (kadang-kadang dengan istrinya), 207
opas, dan para pembantu memainkan suling dan kacapi sambil nembang di bagian belakang rumah. Seorang mantri guru, meskipun hanya memiliki rumah kecil, masih tetap berusaha menerima anak kerabat yang ikut menumpang.(52) Di Bandung, sekitar daerah J1. Lengkong, J1. Pungkur, J1. Dewi Sartika, J1. Kautamaan Istri (Ciguriang), daerah Cihapit, dan Gempol banyak rumah milik ménak intelektual yang tidak memiliki banyak ka- mar, hanya cukup untuk keluarga inti.(53) Perabotan Rumah Perabotan rumah yang ada di kabupaten ataupun regentswoning dan juga di rumah kaum ménak umumnya, seperti kursi-meja, lemari, dan tempat tidur, pada umumnya terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Perabotan ini diukir secara artistik oleh para tukang atau seniman, baik lokal maupun dari luar daerah. Ayah R.A. Kartini dari Jepara pernah mengirim seperangkat meja makan, lemari, dan penyekat ruangan kepada Pangeran Aria Suria Atmaja, Bupati Sumedang. Hingga kini perabot itu masih dapat dilihat di Museum Prabu Geusan Ulun Kabupaten Sumedang. Perabotan lainnya yang berupa aksesori ruangan seperti lam- pu robyong, jam, bokor, tempat sirih, pot bunga, yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kuningan, perak, tembaga, dapat di temukan sisa-sisanya di rumah keturunan kaum ménak. Makin tinggi kedudukannya dalam pangreh praja, makin tinggi pula kualitas serta kuantitas barang yang dimiliki kaum ménak. Peralatan makan bupati dan keluarganya seperti piring, sendok- garpu, piala, nampan, mangkuk sayur, termasuk tusuk sate, dibuat dari bahan perak berukir indah. Di rumah ménak tertinggi derajatnya ini mudah dijumpai gelas-gelas anggur, piala, dan lampu kristal yang diimpor dari Eropa. Alat musik tradisional seperti gamelan, selain dianggap seba- gai pusaka, juga dianggap sebagai perabotan lambang status. Di 208
Kabupaten Bandung, selain alat musik tradisional, juga ada alat musik Barat seperti piano. Anak-anak Bupati R.A.A. Wiranata- kusumah V, mendapat les privat piano dari seorang guru Be- landa.(54) Kemewahan dan kemegahan perabotan milik para bupati ini tentu saja sesuai dengan kekayaan mereka. Seperti telah diung- kapkan di muka, kekayaan para bupati di Priangan tidaklah sama sehingga pemilikan isi rumah juga berbeda. Di gedung Kabu- paten Sumedang yang kini dijadikan Gedung Museum Prabu Geusan Ulun, masih tersimpan barang-barang milik para bupati. Misalnya, ranjang bercat hijau-kuning yang merupakan pening- galan Prabu Geusan Ulun pada abad ke-17 dan satu set meja rias istri bupati yang terbuat dari kayu jati berukir dicat warna merah dan keemasan. Di atas meja rias terdapat kotak perhiasan dan kotak sirih yang terbuat dari bahan sama. Menurut cerita ketu- runan Bupati Sumedang, sebelum zaman Jepang masih ada se- buah ranjang mas (dicat emas?) tempat tidur para bupati yang dipakai secara turun-temurun. Selain itu, perlengkapan ruang kerja bupati yang terdiri atas meja tulis, lemari buku, dan jam meja buatan Eropa masih terawat baik hingga sekarang. Di Kabupaten Tasikmalaya masih ada sebagian kecil barang- barang peninggalan para bupati sejak kabupaten itu bernama Sukapura sampai menjadi Tasikmalaya. Perabotan yang disim- pan di rumah salah seorang keturunan bupati, hanya sisa-sisa peralatan makan dari perak dan kristal, alat berhias, dan tempat sirih, yang kurang terawat. Bupati Sukapura tidaklah tergolong bupati yang kaya bila dibandingkan dengan bupati Priangan lainnya meskipun digambarkan dalam sumber tradisional seba- gai amat kaya raya. Seperti telah dijelaskan di muka, sekitar per- tengahan kedua abad-ke-19 bupati belum memiliki keraton yang dianggap pantas; hal ini mungkin teijadi karena biaya yang diperlukan untuk itu tidak ada. Apalagi kalau mengingat bahwa 209
daerah ini sejak awal abad ke-19 kurang menghasilkan kopi sehingga pernah dihapuskan sampai dua kali. Bila dibandingkan dengan peninggalan-peninggalan Bupati Sumedang yang masih ada sekarang, jelas bahwa Bupati Sukapura tidaklah memiliki kekayaan sebanyak Bupati Sumedang. Dapat diperkirakan bahwa semua perlengkapan rumah tang- ga pada dasarnya sama saja di setiap kabupaten karena barang- barang semacam ini merupakan mode yang dengan mudah dapat dibeli sesuai dengan keadaan keuangan masing-masing. Di rumah kaum ménak yang bukan bupati, polanya juga sama saja, hanya berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang masih ada di rumah ketu- runan kaum ménak meski jumlahnya terbatas. Pengaruh Eropa dalam hal perabotan rumah ini tampak jelas. Di Kabupaten Sumedang misalnya, masih ada bedcover (penutup tempat tidur) dari bahan satin yang diimpor dari Perancis; gelas yang berma- cam-macam bentuknya yang menunjukkan adanya diferensiasi fungsinya sebagai pengaruh Barat. Misalnya, ada gelas ber- bentuk U yang bertangkai untuk minum air putih dan gelas berbentuk sloki untuk minum champagne yang mangkuknya kecil, yang biasa digunakan pada pesta perkawinan dan Idul Fitri.(55) Kendaraan merupakan pelengkap rumah tangga seorang mé- nak. Pada abad ke-19 kendaraan berupa kereta berkuda hanya dimiliki para bupati. Kereta seperti ini digolongkan sebagai pusaka kabupaten. Misalnya, Bupati Sumedang memiliki kereta pusaka yang disebut Naga Paksi. Bupati-bupati lain pada umumnya juga memiliki kereta khusus untuk bepergian. Pada bagian belakang kereta biasanya dipasang payung lambang kebesaran bupati. Pada awal abad ke-20, para bupati mulai memiliki mobil sebagai kendaraan utama. Bupati Sumedang, dikabarkan sebagai bupati Priangan pertama yang memiliki 210
mobil Fiat. Putri R.A.A. Wiranatakusumah V merasa bangga sekali bila mobil ayahnya yang bernomor D-4 datang men- jemput ke sekolah, karena saat itu mobil masih merupakan ba- rang langka. Di kap mobil biasanya dipasang payung kecil lambang kabupaten yang berwarna kuning mas bergaris hijau. Seperti telah diungkapkan pada Bab III, ada bupati-bupati yang membeli mobil ini dengan pembayaran secara kredit.(56) Ménak bawahan bupati, pada abad ke-19, tidak banyak yang memiliki kereta kuda. Jaksa Bandung Radén Suryalaga pada akhir abad ke-19 diceritakan memiliki kereta yang ditarik dua ekor kuda. Hal ini dianggap sebagai hal yang luar biasa. Pada awal abad ke- 20, Haji Hasan Mustapa, Hoofdpenghulu Bandung, disebutkan sering bepergian naik delman. Pada tahun 1930-an, seorang wedana atau pun hoofddjaksa yang dapat memiliki mobil masih dianggap sesuatu yang istimewa sekali.(57) Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kaum ménak, khususnya bupati-bupati, memiliki tempat tinggal yang polanya mirip satu sama lain. Kaum ménak bawahan bupati berusaha meniru gaya rumah bupati dan perabotannya. Bentuk rumah dan bagian-ba- gian rumah memiliki makna simbolis, sehingga rumah bergaya Eropa tidaklah mudah diterima oleh para bupati yang cenderung bersikap tradisional. Meskipun demikian, unsur-unsur Barat yang dianggap bermanfaat tidak mereka tolak; bahkan alat mu- sik Barat seperti piano pun dianggap sebagai lambang status yang baru. C. Etiket dan Bahasa Yang dimaksud dengan etiket (tata krama- bahasa Sunda) adalah bentuk sopan santun secara konvensional sebagai pencerminan suatu sikap, tindakan, dan kelakuan. Dalam arti lain etiket adalah tingkah laku yang tampak yang meliputi gerakan anggota badan, cara mengenakan pakaian, penampilan air muka, dan sebagainya. 211
Etiket dipakai untuk membuat jarak dengan orang yang lebih rendah derajatnya sekaligus pula dipakai untuk menunjukkan kedudukan, derajat, dan kehormatan.(58) Hal yang terakhir ini di- tunjukkan pula dengan pemakaian bahasa sebagaimana tercer- min dari adanya peribahasa yang berbunyi basa ciciren bangsa (artinya bahasa menunjukkan bangsa). Jadi, seseorang itu bisa dinilai dari cara berbahasanya kepada orang lain. Seseorang di- sebut hadé gogog hadé tagog bila baik budi bahasa dan baik ting- kah lakunya.(59) Etiket yang diberlakukan secara turun-temurun ini tidak saja ditekankan oleh para bangsawan kepada bawahannya, para pe- jabat Belanda pun menuntut agar bawahan nya memperlihatkan sikap penghormatan yang layak kepada mereka. Etiket dipelajari dari kecil dalam lingkungan keluarga, kemudian di luar lingku- ngan keluarga. Tidak banyak petunjuk tentang etiket yang dibuat secara khusus. Unsur-unsur etiket secara tersirat dapat dibaca dalam karya-karya historiografi tradisional.(60) Baru pada awal abad ke-20 ada tulisan khusus tentang tata krama. Pada tahun 1908 seorang guru OSVIA, yaitu D.K. Ardiwinata, menulis sebuah buku yang berjudul Tatakrama Oerang Soenda. Buku tentang etiket orang Sunda itu kemudian dicetak ulang beberapa kali serta mendapat pujian dari kalangan ménak(61) Tidak meng- herankan bahwa kalangan ménak yang konservatif sangat setuju dengan semua tata krama yang harus dilakukan oleh bawahan mereka karena dengan cara ini status mereka akan tetap terjaga dan kehormatan mereka tidak akan dilecehkan. Si pengarang sen- diri, yang relatif tidak konservatif (mungkin karena profesinya se- bagai guru OSVIA yang banyak berhubungan dengan orang Belanda),(62) menyatakan dalam bagian pendahuluannya bahwa buku ini paling hanya akan terpakai selama sepuluh tahun karena zaman terus berubah. Lagi pula tidak ada adat yang abadi. Pada dekade kedua abad ke-20, saat ia menulis bukunya, dilihatnya 212
banyak orang memakai tata krama yang asal saja karena kurang- nya pengetahuan. Ada juga yang suka mengikuti tata cara Belan- da, tetapi belum matang; akibatnya teu ka ditu teu ka dieu (63) (maksudnya belum mantap mengikuti etiket Barat, tetapi tidak bisa memakai etiket pribumi). Dalam buku ini dijelaskan bahwa orang yang pertama-tama harus mendapat penghormatan adalah kaum ménak. Dalam hal ini, ménak tertinggi mendapat penghor- matan paling tinggi. Misalnya, nyembah harus lebih banyak dila- kukan kepada ménak yang lebih tinggi dibandingkan kepada ménak yang lebih rendah. Misalnya saja, nyembah kepada bupati lebih sering dilakukan daripada kepada wedana.(64) Menurut Ardi- winata, tata krama meliputi beberapa aspek, yaitu kelakuan, ba- hasa, dan pakaian (papaés). a. Kelakuan atau anggah-ungguh,(65) yaitu sikap yang diperli- hatkan dengan gerakan badan atau anggota badan yang meliputi: 1. sembah; 2. sila atau émok, cingogo, dan mando; 3. dongko, sampoyong (mamandapan, menurut Satjadibra- ta), tapak deku, ngorondang, géngsor, dan mendék; 4. ngampil. 1. Sembah Melakukan sembah yaitu mencakupkan kedua tangan dengan jari-jari saling merapat, kecuali ibu jari. Kemudian digerakkan perlahan-lahan menyentuh ujung hidung. Wajah agak diangkat. Ada juga yang menggerakkan tangan itu ke arah dada, dagu, kepala, tetapi yang paling baik adalah menyentuh ujung hidung. Bila melakukan sembah, tangan harus kosong. Sembah sambil duduk lebih hormat daripada sambil berdiri. Bila seseorang menyodorkan sesuatu kepada ménak tinggi yang sedang berdiri sehingga terpaksa harus berdiri pula, sembah harus tetap dila- 213
kukan sambil jongkok (cingogo). Sebaliknya, bila menerima sesuatu, harus berdiri sambil agak membungkuk (dongko). Bila menghadap kepada ménak yang sedang duduk menghadapi meja, setelah selesai harus jongkok dulu, kemudian melakukan sembah. Pada awal abad ke-20, sudah banyak ménak yang menyuruh orang yang menghadap (ménak bawahan) untuk duduk di kursi. Sebelum duduk harus menyembah dulu sambil jongkok. Demi- kian juga waktu meninggalkan tempat, harus turun dari kursi, lalu jongkok kemudian menyembah, kemudian gengsor (jalan sambil jongkok) mundur. Selain itu, menyembah juga dilakukan bila: (1) hendak menerima sesuatu, barang diterima dengan tangan kanan, kemudian disangga dengan tangan kiri dekat siku. Orang yang me- nerima, harus berlutut. Kalau alas berupa tanah, harus jongkok. Bila barang yang diterima itu berat, lebih baik dengan cara berdiri agak membungkuk (dongko). Bila hendak mengambil sesuatu yang ter- letak dekat seorang ménak, harus menyembah dulu kepadanya sebelum mengambil barang tersebut. (2) setelah menyodorkan sesuatu, aturannya seperti pada waktu mem- berikan barang. Demikian juga bila menyimpan sesuatu ke tempat dekat ménak duduk, harus menyembah dulu. (3) akan duduk; sebelum duduk harus berlutut dulu kemudian me- nyembah, baru duduk bersila. Atau duduk bersila dulu, baru me- nyembah. Kemudian duduk mando (menundukkan kepala). (4) akan meninggalkan tempat menghadap, harus memberikan sembah kepada ménak tertinggi yang ada di tempat itu. (5) menghadap ménak gede, sebelum dan sesudah berkata atau men- jawab pertanyaan, harus menyembah. Sembah dalam situasi seperti ini, dapat disamakan dengan koma atau titik dalam suatu karangan atau pukulan gong dalam gamelan.(66) (6) seseorang akan memegang badan ménak, misalnya akan memijat badannya, harus melakukan sembah terlebih dahulu. Bila akan me- lewati ménak yang sedang duduk, harus menyembah dulu, kemu- dian berjalan merangkak (ngorondang) atau berjaIan sambil ber- lutut (tapak deku) atau gengsor atau dongko. Bagaimana kepan- 214
tasannya, diukur dari status sendiri. Selain nyembah, ada juga munjungan, yaitu menyalami de- ngan sikap menyembah, sebagai tanda hormat, yang dilakukan terutama terhadap orang tua maupun terhadap sesama.(67) 2. Sila, émok, cingogo, dan mando Duduk bersila yang dilakukan kaum pria, yaitu duduk dengan menumpangkan kaki yang satu di atas yang lain. Kain yang dipa- kai harus menutupi seluruh kaki jangan sampai kelihatan betis apalagi lutut. Kedua tangan diletakkan di atas paha untuk pe- nyangga sikap mando. Telapak tangan harus dicakupkan supaya siap bila sewaktu-waktu harus menyembah. Émok adalah sikap duduk untuk wanita. Kaki kiri diimpit oleh betis kanan, lengan kiri diletakkan di atas paha kanan, jangan lupa harus mando. Bila sikap mando terlalu lama, badan sekali-kali boleh ditegakkan. Cingogo adalah berjongkok dengan paha agak ke depan, ja- ngan sampai menyentuh perut. Hanya ujung-ujung jari kaki yang menyentuh alas, pantat disangga dengan dua tumit, dan tangan ditumpangkan ke paha. Bila sikap jongkok ini harus dilakukan lama, sebelah lutut boleh diletakkan ke alas untuk penyangga badan ditambah dengan lengan. Mando adalah sikap badan ketika duduk, yaitu membungkuk- kan badan dengan kedua tangan harus dicakupkan untuk bersiap- siap bila harus menyembah. Kedua siku diletakkan di atas paha. 3. Dongko, sampoyong, tapak deku, ngorondang, géngsor, dan mendek Dongko yaitu sikap badan waktu berdiri dengan membung- kukkan badan; dalam bahasa Sunda ada istilah lain yaitu dede- pean. Sikap ini dilakukan bila bertemu dengan ménak (yang bukan bupati) di jalan atau melewati ménak yang sedang duduk. Meskipun sedang terburu-buru, sikap ini harus tetap diperlihat- kan. 215
Bila akan menghadap kepada ménak harus bersikap sampo- yong, yaitu berjalan sambil membungkuk hormat. Bila dipanggil oleh ménak ke kamarnya, atau melewati ménak yang sedang du- duk di rumah, harus tapak deku (berjalan di atas lutut) atau ngo- rondang (merangkak) atau géngsor (berjalan sambil jongkok). 4. Ngampil Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya membawa barang milik bangsawan waktu mengiringinya. Barang-barang seperti tongkat (teteken), payung, atau pedang, harus dipanggul seperti membawa senapan. Peci atau iket harus dijunjung, tapi bagian depan harus menghadap ke belakang. Sepatu atau selop harus dijinjing. Tempat sirih harus didekap bila laki-laki yang membawanya dan harus digendong dengan kain bila dibawa oleh wanita. b. Bahasa Bahasa yang dipergunakan kaum ménak Priangan pada abad ke- 19 adalah bahasa Sunda, Jawa, atau Melayu. Pemakaian bahasa Jawa merupakan sisa pengaruh kekuasaan Mataram dahulu yang mewajibkan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi da- lam dunia pemerintahan di Priangan.(68) Pengaruh kekuasaan Ma- taram yang lainnya adalah digunakannya undak-usuk basa (ting- katan-tingkatan dalam bahasa) yang sebelumnya tidak dikenal di Priangan. Meskipun secara politis kekuasaan Mataram berakhir pada tahun 1677, pengaruh budaya tetap berjalan hingga akhir abad ke-19. Surat-menyurat di antara kaum ménak juga ada yang ditulis dalam bahasa Jawa. Hal ini berlangsung hingga perempat terakhir abad ke-19(69) Sebenarnya sejak tahun 1830-an, bahasa Jawa mulai mendapat saingan dari bahasa Melayu;(70) kemudian secara perlahan-lahan pemakaian bahasa Sunda mulai digalakkan kembali, terutama pada paruh kedua abad ke-19. Hal ini tercermin dari karya-karya sastra dan historiografi tradisional yang banyak 216
ditulis oleh kalangan ménak dalam bahasa Sunda. Peranan Radén Haji Muhamad Musa, Hoofdpenghulu Garut, kiranya tak dapat diabaikan. Selain ulama is pun dikenal sebagai sastrawan Sun- da.(71) Bupati Sukapura, Radén Adipati Wiradadaha (1854-1874), juga ikut berperan dalam tata bahasa bahasa Sunda meskipun tidak banyak.(72) Pada awal abad ke-20, Bupati Bandung, R.A.A. Martanagara dalam waktu luangnya dan setelah pensiun menulis beberapa karya yang disadur dari karya sastra Jawa, seperti Wa- wacan Batara Rama, Wawacan Angling-Darma, dan Piwulang Barata-Sunu. Karya yang disebut terakhir ini, isinya juga meng- ajarkan tata krama yang harus dijalankan oleh setiap orang meski- pun tidak terperinci. Buku ini dijadikan pegangan juga oleh Ardiwinata dalam menyusun buku Tatakrama Oerang Soenda yang telah disebut di atas. Dalam hubungan sehari-hari tingkatan bahasa Sunda yang dipergunakan meliputi yang tersebut berikut ini. 1. Basa lemes pisan (bahasa yang amat halus); 2. Basa lemes (bahasa halus); 3. Basa sedeng atau basa lemes keur sorangan (bahasa sedang atau bahasa halus untuk diri sendiri); 4. Basa kasar (bahasa kasar); 5. Basa kasar pisan (bahasa sangat kasar). Pemakaian tingkatan bahasa ini dibedakan karena status, hu- bungan kekerabatan, dan umur. Bisa saja seseorang yang karena jabatannya layak berbahasa kasar kepada bawahannya, pada kenyataannya menggunakan bahasa sedang karena bawahannya berusia lebih tua dari pada orang tersebut. Bahasa yang dipergunakan kepada kaum ménak tinggi dan para pejabat Belanda adalah bahasa halus sekali. Kepada ménak sedang dipergunakan bahasa sedang juga. Contohnya, bila se- orang camat menyebut kata datang, untuk bupati atau asisten residen harus digunakan kata rawuh; untuk wedana kata sumping, 217
sedangkan untuk dirinya sendiri kata dongkap. Bahasa halus atau sedang dipergunakan antarsesama ménak atau kepada keluarga- nya sendiri. Bahasa sedang dipergunakan dalam pertemuan yang bersifat umum yang pendengarnya beragam status dan umurnya, sedangkan bahasa kasar digunakan kepada pelayan dan bahasa sangat kasar dipergunakan untuk mencaci orang lain.(73) Selain itu, perlu pula diperhatikan lentong (lagu kalimat) dalam meng- ucapkan kalimat karena lentong juga membantu menghaluskan bahasa. Hal ini disehabkan tidak semua kata dalam bahasa Sunda ada tingkatannya. Bila berbicara dengan ménak, suara harus leu- leuy (halus), tidak terlalu keras, tetapi tidak terlalu pelan, tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum-senyum. Berbicara sambil duduk lebih hormat daripada berbicara sambil berdiri. Pemakaian bahasa Belanda sebagai alat komunikasi di kala- ngan kaum ménak hingga akhir abad ke-19 belum tampak, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu berbahasa Belanda, itu pun dari kalangan ménak tinggi.(74) Meskipun ada bupati yang bisa berbahasa Belanda, bila berkomunikasi dengan orang Belan- da tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Hal ini dimak- sudkan untuk mempertahankan adanya diskriminasi antara orang Belanda dan diantara para pegawai Eropa, ada yang merasa dirugikan bila bahasa Belanda dengan pegawai pribumi yang mampu berbahasa Belanda karena berpendidikan Barat. Hal ini mengundang perhatian. Gubernur Jenderal Hindia Belanda hing- ga ke luar Surat Edaran tertanggal 10 September 1890. Dalam surat ini dinyatakan bahwa sikap para pegawai Eropa yang demi- kian itu dianggap tidak menghargai pengetahuan bahasa Belanda yang dimiliki para pegawai pribumi, padahal pengetahuan itu diberikan dengan susah payah dan memakan banyak biaya. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal menekankan agar amtenar-amte- nar pribumi itu tetap melatih diri dalam menggunakan bahasa Belanda. 218
Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 1906, Sekretaris Guber- nemen menulis surat kepada Snouck Hurgronje selaku Penasihat untuk Urusan Pribumi clan Agama Islam bahwa di antara para pegawai Eropa masih saja ada yang hanya mau memakai bahasa daerah dengan amtenar-amtenar pribumi di bawah bupati (juga dengan dokter-dokter Jawa), padahal para pegawai pribumi itu mampu berbahasa Belanda dengan sangat baik. Hal ini dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kekecewaan Guber- nur Jenderal dapat dibaca pula tiga tahun kemudian dalam Surat Edaran bertanggal 20 April 1909. Dalam surat tersebut dinyata- kan bahwa ada seorang asisten residen yang hanya mau disapa dengan bahasa Sunda yang diikuti dengan sembah, oleh seorang jaksa yang sebenamya pandai berbahasa Belanda. Kemudian di- sebutkan pula bahwa ada Sekretaris Daerah yang tidak meng- izinkan seorang mantri kopi (lulusan Sekolah Pertanian Bogor) berbahasa Belanda kepadanya, sementara ia sendiri mengguna- kan bahasa Belanda ketika berbicara dengan mantri kopi terse- but.(76) Pada tahun 1913 keluar peraturan tentang pengangkatan se- orang bupati yang mensyaratkan kemampuan berbahasa Belanda bagi calon bupati. (77) Akibatnya para bupati bernsaha menyekola hkan anak-anaknya ke sekolah Barat setinggi-tingginya, antara lain agar bisa memenuhi persyaratan tersebut. Setelah dekade ketiga. abad ke-20, komunikasi dalam bahasa Belanda di kalangan keluarga ménak bukanlah hal yang aneh. Bupati R.A.A.Wiranatakusumah V pada tahun 1928 mengirim surat untuk putrinya yang baru berumur dua tahun(78) dari Lau- sanne, Swiss, memakai bahasa Belanda.(79) Di Bandung pernah diadakan perlombaan berbahasa Belanda antara murid-murid HIS Banjarsari dengan ELS yang letak sekolahnya berhadapan, hanya dipisahkan oleh Pieters Park (sekarang Taman Merdeka). Ter- nyata, anak-anak HIS memenangkan perlombaan tersebut.(80) 219
Mungkin hal ini terjadi karena cara pengajaran bahasa Belanda di HIS Banjarsari tersebut cukup efektif, mengingat sekolah tersebut merupakan tempat latihan mengajar murid-murid HIK yang bangunannya terletak di sebelahnya. c. Papaes Yang dimaksud dengan papaes (= hiasan) adalah cara berpakaian yang erat kaitannya dengan masalah tata krama. Cara berpakaian termasuk juga perlengkapan yang biasa dipakai dan pemakaian tanda jasa. Pakaian Cara berpakaian kaum bangsawan merupakan perwujudan status- nya sebagai elite yang menduduki stratum tertinggi dalam stra- tifikasi sosial. Pada dasarnya pakaian yang dikenakan mereka pa- da abad ke-19 hingga awal tahun 1942 merupakan gaya pakaian yang sudah berlaku turun-temurun, hanya saja pemerintah kolo- nial kemudian menertibkannya melalui peraturan-peraturan khu- susnya untuk para pejabat pangreh praja. Pakaian ménak Priangan pada awal abad ke-19 tidak banyak diungkapkan dalam sumber-sumber tradisional. Ada sedikit kete- rangan tentang ménak Sukapura dalam Sajarah Sukapura sebagai berikut. Pakaian wanita ménak Sukapura sehari-hari, sebelum masa pemerintahan Bupati Wiradadaha (1854-1874) berupa baju bagian atas yang panjangnya sampai ke betis ditambah selendang panjang tersampir hingga ke belakang. Kain batik yang biasa dipakai adalah batik sawud dasar muslim buatan Sukapura pegu- nungan yang berpotong delapan dan disambung oleh kain mori putih. Bila bepergian, mereka selalu membawa pundi-pundi. Laki-laki ménak memakai kain gincu bersabuk jamblang dengan keris tersengkelit di pinggang agak menyamping, berbaju senting yang ketat terbuat dari kain poléng atau kain lurik dan yang 220
terbagus adalah kain madras. Déstar (udeng) terbuat dari batik hitam sawunggaling atau soga gunawijaya atau gambir saketi; bisa juga modang merah bagai pelangi dengan dasar kuning terang. Pakaian dilengkapi saputangan benggala dihiasi rantai dan batu-batu. Alas kaki (gamparan) terbuat dari kayu dengan pasak dari tanduk. Oleh Bupati Wiradadaha, kebiasaan berpakai- an yang disebut tata cara kuna (adat kuno) ini diganti. Hanya tidak dijelaskan bagaimana model pakaian baru itu.(81) Raffles mem- berikan gambaran tentang tata cara berpakaian yang umum di Jawa termasuk di distrik-distrik sebelah barat (maksudnya Pulau Jawa bagian barat; jadi, termasuk Priangan). Hanya saja, Raffles tidak menjelaskan tempatnya secara tepat. Disebutkannya bahwa kaum wanita dari kalangan atas biasanya memakai kain (sarong) batik dan bagian atasnya berupa kain yang dibelitkan di bagian dada yang disebut kemben. Akan tetapi, kadang-kadang juga dipakai gaun longgar sampai lutut dan lengan baju panjang yang ujungnya diberi kancing. Kaum ménak laki-laki berpakaian sarong batik, kemejanya terdiri dari dua macam. Bagian dalam berupa kemeja tidak berlengan terbuat dari bahan halus warna putih, dengan kancing berjajar hingga di leher; bagian luarnya berupa jas beludru pas badan atau sutra dengan kancing yang berderet hingga ke leher. Jas yang disebut sikepan ini, menurut Raffles, tampak seperti jas model Friesland lama, hanya tidak persis betul. Bagian bawah berupa celana luar hingga lutut yang di dalamnya memakai celana putih dari kain sutra. Di bagian luarnya dilingkarkan kain batik yang diikat dengan sabuk. Kepala biasanya diikat dengan déstar (iket) orang Sunda atau dengan memakai semacam topi beludru yang dihiasi tali warna mas yang disebut kuluk dalam. tradisi Jawa. Bila berada dalam perjalanan, biasanya dipakai topi berbentuk mangkuk terbalik yang diberi pinggiran lebar terbuat dari bambu,yang diberi macam-macam warna dan diberi tali yang melingkar ke bawah dagu agar topi 221
tidak lepas. Di rumah, kaum ménak laki-laki memakai sandal, sedangkan dalam perjalanan, dipakai sepatu boot gaya Eropa.(82) Pemakaian kuluk merupakan pengaruh Jawa yang masih melekat pada awal abad ke-19 dan pada tahun 1867 dikukuhkan melalui suatu peraturan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemakaian bahan beludru dan juga sepatu jelas merupakan pengaruh Eropa karena barang-barang tersebut bukan produk pribumi. Mengenai tata-rias kaum ménak awal abad ke-19, Raffles selanjutnya menuliskan bahwa para kepala pribumi biasa meng- gelung rambutnya di bagian atas dan mengencangkannya dengan sisir kecil terbuat dari kulit kura-kura. Akan tetapi, dalam kesem- patan upacara atau bila menghadap atasan, akan dianggap lebih sopan bila membiarkan rambut ikal tergerai ke belakang. Kaum wanita biasanya menyisir rapi rambutnya ke belakang, kemudian ujung rambut disanggul (digelung). Tusuk konde untuk penguat sanggul dibuat dari mas dihiasi berlian; kadang-kadang dihiasi bunga. Pada bagian depan rambut disisir rapi dan sisa-sisa rambut halus dibuat lingkaran-lingkaran pada bagian depan. Kaum wani- ta biasanya merninyaki rambutnya dan memberi wangi-wangian dari bunga atau kayu, seperti bunga kenanga, jeruk, kayu gaharu, cendana, dan gandapura. Kulit diberi bedak (boréh) warna ku- ning. Boréh yang berwarna hitam juga digunakan (mungkin untuk penghitam alis?). Kaum pria juga meminyaki rambutnya, mema- kai wangi-wangian seperti wanita, dan memakai boréh juga, hanya mungkin tidak sebanyak yang dipakai wanita.(83) Pada ma- sa selanjutnya hampir tidak ada sumber yang menceritakan secara terperinci bagaimana pakaian dan tata rias kaum ménak. Hanya ada satu kesaksian dari Dr. W.R. van Hoe-vell yang pada tahun 1847 melakukan perjalanan ke Keresidenan Priangan. Di Cianjur ia bertemu dengan Bupati Cianjur dan istrinya. la melukiskan pakaian yang dikenakan bupati dan istrinya sebagai berikut: Bupati mengenakan pakaian sikapan yang bertabur perhiasan 222
mas; jari-jarinya berkilauan penuh permata yang tak terhitung. Para pengiringnya membawa sebuah kotak sirih, tempat ludah (pakéohan), dan alat-alat lainnya yang semuanya terbuat dari mas. Istrinya, yang kira-kira berumur 30 tahun dan berbadan gemuk, hampir tak dapat berjalan karena beratnya perhiasan mas bertabur permata indah-indah yang menghiasi dada, sepanjang bukaan baju depan, dan bagian punggung.(84) Para pengiringnya membawa berbagai perlengkapan yang terbuat dari mas. Rambut- nya ditata gaya Eropa (?).(85) Dari sumber ini dapat disimpulkan bahwa bupati dalam kesempatan resmi memakai pakaian gaya Jawa, yaitu sikepan. Dalam tradisi Sunda jas semacam ini disebut bedahan. Bagaimana pakaian istri bupati tidak dijelaskan. Satu hal yang mengherankan dari kesaksian ini, yaitu soal penataan rambut istri bupati yang dikatakan ditata gaya Eropa. Sekitar ta- hun 1840-an di Eropa kaum wanita memang biasa meminyaki rambutnya kemudian rambut dibiarkan tergerai melewati pelipis dan pada tepinya digulung memanjang dan di belakang dijalin.(86) Gambaran tentang bagian depan rambut istri Bupati Cianjur ini mungkin saja dilihat Van Hoevell mirip dengan wanita Eropa yang juga suka meminyaki rambutnya, tetapi pada bagian bela- kang agak sukar dijelaskan karena hingga awal abad ke-20, baik kaum wanita ménak maupun somahan di Priangan, terbiasa me- nyanggul rambutnya. Pembandingan gambaran van Hoevell de- ngan foto-foto wanita ménak sezaman yang ada di Priangan sulit dilakukan karena hampir tidak ada foto wanita pribumi waktu itu; yang ada hanya foto beberapa bupati. Kemungkinan besar karena waktu itu fotografi mahal dan belum begitu memasyarakat se- hingga hanya orang-orang penting saja yang bisa dibuatkan fo- tonya.(86) Perbandingan yang agak dekat dapat dilihat pada bebe- rapa lukisan wanita Eropa yang dibuat Radén Saleh antara tahun 1830 dan 1870,(87) seperti lukisan istri H.W. Daendels (dibuat tahun 1830), lukisan wanita tak dikenal (dibuat tahun 1854), 223
lukisan istri Horema Siccema, anggota Raad van Indie (dibuat tahun 1856), dan lukisan istri Gubernur Jenderal P. Meijer (dibuat tahun 1870). Selain itu, ada juga lukisan wanita pribumi yang dibuat sekitar tahun 1868, yaitu lukisan istri Radén Saleh sendiri. Pada dua lukisan di antaranya, wanita Eropa itu mengenakan topi kain sehingga hanya rambut depan yang tampak pendek digulung, tetapi tidakjelas rambut belakang seperti apa. Yang agak jelas adalah lukisan istri Horema Siccema yang dibuat tahun 1856. Rambut depan wanita Eropa ini disisir ke belakang; rambut bagian samping tergerai melewati pelipis dan ujungnya (tampak- nya) ditarik ke belakang, tetapi tidak jelas apakah diikat, dijalin, atau disanggul kecil. Rambut Radén Ayu Saleh, yang orang Jawa, bagian depan disisir rapi dan ujungnya disanggul di belakang. Tampak benar bahwa gaya Eropa dan gaya pribumi berbeda. Kemungkinan besar wanita Sunda tidak akan jauh berbeda dengan wanita Jawa ini, tetapi jelas berbeda dengan gaya Eropa. Jadi, kemungkinan terjadi distorsi dalam kesaksian Hoevell. Mengenai pakaian kebesaran kaum ménak pada pertengahan abad ke-19 hingga akhir abad ke-19, khususnya bupati, dapat juga dilihat dalam beberapa buah foto.(88) Dari foto-foto ini jelas bah- wa belum ada keseragaman pakaian kebesaran para bupati. Misal- nya, Bupati Wiranatakusumah III memakai celana panjang hitam sampai mata kaki. Bagian atasnya memakai jas pendek warna hitam (karena foto hanya berwarna hitam-putih) dengan kerah berdiri dan bukaan di depan yang ditutup dengan kancing yang berderet hingga ke leher. Di pinggang dibelitkan kain batik. Di dadanya ada selempang yang warnanya tidak jelas. Kakinya mengenakan sepatu tertutup. Kepala ditutup dengan iket khas Sunda. Bupati Bandung berikutnya memakai celana panjang putih; bagian atas memakai kemeja putih berkerah tinggi ditutup dengan jas hitam pendek dengan kancing berderet yang ukuran- nya besar-besar. Pinggiran jas diberi pita lebar. Ada selempang di 224
dada yang dihiasi dengan medali tanda jasa dan di leher ter- gantung pula medali yang diikat rantai. Di pinggang dibelitkan kain batik dan terselip pula keris yang nampak berukir indah (biasanya terbuat dari mas bertatahkan permata). Di jarinya terpasang beberapa cincin dengan batu hiasan besar. Ikat kepala- nya sama modelnya dengan pendahulunya. Yang dipakai oleh R.A.A. Kusumaningrat lain lagi (lihat lampiran foto-foto). Pemerintah Hindia Belanda kemudian menetapkan jenis pakaian kaum ménak laki-laki dan cara serta waktu mengguna- kannya dalam surat keputusan yang dicantumkan dalam Staat- sblad tanggal 2 April 1870 no. 9. Peraturan ini menetapkan pakai- an dinas yang dipakai pada kesempatan resmi, seperti pada waktu pelantikan suatu jabatan, pertemuan resmi dengan pejabat Belan- da, dan pesta perayaan yang berkaitan dengan acara dinas. Di samping itu, juga ditetapkan pakaian dinas bila akan melakukan perjalanan yang disebut pakaian keprajuritan. Yang mengheran- kan adalah peraturan cara berpakaian ini diberlakukan untuk semua para kepala dan para pegawai pribumi di Jawa dan Madura, kecuali daerah Priangan. Peraturan yang dicantumkan dalam Staatsblad berlaku 30 hari setelah tanggal yang tercantum. Jadi, setidak-tidaknya mulai tanggal 2 Mei 1870 para pejabat pangreh praja di Jawa mulai terkena peraturan tersebut, kecuali di Priangan. Akan tetapi, bila dilihat dari gambar-gambar atau foto- foto para Bupati Priangan pada akhir abad ke-19 tampaknya mereka sudah mengenakan pakaian seperti yang dicantumkan dalam Staatsblad tahun 1870 itu (mengenai peraturan ini lihat lampiran di belakang), kecuali bentuk tutup kepala yang khas Sunda. Misalnya, dalam foto Bupati Galuh R.A.A. Kusuma- diningrat, yang diperkirakan dibuat antara tahun 1870 sampai tahun 1886,(89) dapat dilihat bahwa ia sudah memakai kostum kebesaran sesuai dengan peraturan pemerintah; kakinya memakai selop Turki yang lentik, kecuali déstar nya yang khas Sunda. 225
Demikian juga yang dipakai oleh Wiratanudatar VIII, Wirahadi- ningrat, dan bupati-bupati lain di Priangan yang menduduki jaba- tannya pada akhir abad ke-19. Dalam sumber lain yang ditulis oleh D.K. Ardiwinata pada tahun1908, disebutkan bahwa pakaian yang biasa dikenakan kaum ménak Priangan terdiri atas kostum besar dan kostum Jaja- waan. Pakaian yang pertama sudah diatur sebagaimana tercantum dalam staatsblad (tidak disebut staatsblad tahun berapa), sedangkan kostum jenis kedua dikatakan belum ada ketentuan yang pasti. (90) Me-ngenai kostum kedua, Ardiwinata memperoleh keterangan dari Radén Sumodirejo bahwa pakaian Jajawaan itu mempunyai ketentuan antara lain sebagai berikut ini: 1. Tutup kepala (bendo) gaya Jawa. 2. Jas tutup pendek warna hitam yang disebut sikepan, dengan kancing berderet yang jumlahnya 7, 9, 11 atau 13 buah. Di Sunda, kancing paling banyak hanya 9 buah. 3. Kemeja putih yang dikenakan sebelum memakai jas. Poto- ngannya sama dengan jas. 4. Kain kebat (kain panjang); kain ini tingginya sekitar 1 atau 2 dim dari mata kaki dan diikat dengan sabuk. Bagi ménak tinggi (bupati), motif kainnya khusus, yaitu motif kawung besar dan kawung écé; motif leréng: parang rusak barong, parang rusak sedang, parang tejo, parang kembang, parang kusuma, parang centung, curiga, dan udan liris. Ménak rendahan tidak boleh me- makai batik dengan motif-motif tesebut. 5. Sabuk; bila memakai keris, sabuk yang dipakai biasanya dua atau tiga lapis. Yang dipakai paling dulu sabuk kasar (stagen), kemudian sabuk yang dibungkus sutra, dan yang terakhir adalah sabuk biasa yang disebut kamus atau épék. 6. Keris diselipkan pada sabuk kedua menghadap ke kiri dan harus dipakai bila menghadap pejabat Belanda sebagai tanda hor- 226
mat. 7. Selop; pada abad ke-19 yang memakai selop hanya yang berpangkat bupati hingga ondercollecteur. Wedana tidak boleh memakai selop. Selop berbentuk lentik (selop Turki) hanya dipa- kai oleh bupati berpangkat adipati. Kaum ménak rendahan hanya boleh memakai terompah. Larangan ini jelas membedakan mana yang tergolong ménak tinggi, mana yang ménak rendahan. Sesu- dah abad ke-20, ménak rendahan pun sudah banyak yang mema- kai sepatu. 8. Celana sebatas lutut. 9. Mantel hanya dipakai pada kesempatan tertentu. Bila akan menghadap bupati atau pembesar Belanda atau menemui sesama- nya mantel tidak dipakai.(91) Para pegawai yang sehari-harinya bekerja di kabupaten tidak perlu memakai pakaian selengkap itu. Berpakaian lengkap akan merepotkan, karena sehari bisa tiga sampai empat kali meng- hadap bupati. Kaum ménak yang biasa keluar masuk kabupaten, bila tidak dalam keadaan dinas, cukup memakai pakaian berwar- na hitam atau putih; warna lain juga tidak dipersoalkan. Berdasarkan bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan tahun 1870 itu (isi selengkapnya lihat lampiran di belakang) meskipun pada awalnya dikecualikan bagi para Bupati Priangan, pada akhirnya (peraturan itu) juga berlaku untuk kaum ménak Priangan, tetapi dengan perbedaan-perbedaan yang di- mungkinkan oleh pasal empat dari peraturan pemerintah tersebut, yaitu dalam hal bentuk tutup kepala. Di Jawa para bupati mema- kai tutup kepala yang disebut kuluk matak, tetapi di Priangan tutup kepala berbentuk iket (déstar khas Sunda). Meskipun demi- kian, ada juga Bupati Priangan yang kadang-kadang memakai kuluk, misal- nya Bupati Sumedang (peninggalannya masih tersimpan di Mu- seum Pangeran Sumedang). Menurut keterangan Ardiwinata, se- 227
orang ménak yang akan menghadap ménak tinggi atau pejabat Belanda harus memakai baju menurut tata cara Jawa. Apa yang dikemukakan oleh Ardiwinata dengan istilah pakaian Jajawaan, tampaknya sama dengan pakaian keprajuritan yang diberlakukan dalam peraturan tahun 1870 itu meskipun tidak persis. Hal ini dapat dipahami karena sumber informasi Ardiwinata sifatnya bukan sumber resmi; jadi, ada kemungkinan kurang akurat. Pada awal abad ke-20 kostum yang ditentukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sudah biasa dipakai kaum ménak di Priangan. Hal ini bisa dilihat dalam foto-foto yang dibuat pada masa itu (lihat lampiran foto-foto). Pakaian istri para bupati tidak ditentukan dalam suatu peratur- an, kecuali perlengkapannya. Biasanya istri bupati berpakaian menyesuaikan diri dengan suaminya. Bila dilihat dari foto-foto, khususnya pada akhir abad ke-19 hingga tahun 1942, istri bupati memiliki pakaian resmi berupa kebaya beludru warna hitam yang-bersulam emas pada seluruh pinggiran kebaya dan memu- tari leher. Di bagian depan dipakai perhiasan mas bertatah berlian berupa kalung yang kadang-kadang panjangnya sampai ke ping- gang dengan liontin maupun peniti rénténg (bros bersusun tiga), lengkap dengan kerabu, cincin, dan gelang yang dikenakan me- numpang di atas lengan kebaya. Menurut salah satu sumber, pada akhir tahun 1930-an, istri-istri kaum ménak biasa membeli perhiasan secara angsuran dari para pedagang Cina yang berkeli- ling ke rumah-rumah kaum ménak. Kaum wanita ménak sering berlomba dalam pemilikan perhiasan, akibat hasutan para peda- gang. Akibatnya, utang menumpuk. Pakaian sehari-hari kaum wanita ménak lebih sederhana; kain batik dengan kebaya paris atau satin, baik polos maupun berbunga-bunga, dilengkapi selop kulit. Menurut sumber yang sama pula, pada akhir tahun 1930-an, kebaya dari bahan kimono Jepang yang dijual di Pasar Baru, Batavia, menjadi mode di kalangan wanita ménak. Para suami 228
yang pergi dinas ke Batavia, sering ditawari macam-macam ba- rang kreditan oleh pedagang-pedagang Cina Pasar Baru ini se- hingga uang dinas pun sering habis untuk membayar utang. (92) Kain batik yang dikenakan kaum wanita ménak bermotif sama dengan yang dikenakan suaminya. Ujung kain tidak dilipit-lipit (tidak dilépé/diwiru). Pada bagian pinggang diikat dengan stagén yang panjangnya sekitar 4 atau 5 meter dan lebarnya 10-15 cm. Selop yang dikenakan terbuat dari beludru bersulam dan berhias manik-manik. Untuk kesempatan resmi pada awal abad ke-20, dipakai juga sepatu hitam dengan kaos kaki putih. Dalam foto- foto yang dibuat awal abad ke-20, dapat dilihat bahwa tata rambut mereka sederhana; disisir rata ke belakang, kemudian disanggul. Jadi, berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Baron van Hoevell pada pertengahan abad ke-19. Pakaian anak-anak tidak ditentukan dalam peraturan khusus, hanya bagi anak laki-laki ditentukan perlengkapan yang boleh dimilikinya. Pakaian anak perempuan tidak ditentukan. Tampak- nya hal ini berkaitan dengan kedudukan wanita yang kurang diperhitungkan. Perlengkapan Selain masalah pakaian, perlengkapan yang menyertai pakaian pun ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti tercantum dalam Staatsblad tahun 1820 no. 22 dan kemudian diperbaiki dalam Staatsblad tahun 1824 no. 13. Perlengkapan ini terdiri dari: tumbak ngawen (tumbak yang terselubung kain), sodor (lembing untuk latihan perang-perangan), payung bawat (pelindung dari sinar matahari yang tak dapat ditutup), senjata ngawen (senapan yang disandang), kandaga (semacam peti kecil yang dapat dipe- rgunakan untuk menyimpan pakaian dinas, dan lain-lain), pada- haran, lanté (tempat duduk kecil dari rotan), kuda tuntun, epok, 229
(tempat sirih berupa dus atau kotak kecil), pakecohan (tempat ludah waktu makan sirih, semacam tempolong), gapit (semacam tangan yang dijepit dengan bambu kecil), bumbung (tempat menyimpan kertas berharga), semambu (sabuk terbuat dari sutera yang diberi hiasan), pedang, taméng (perisai), songsong (payung kebesaran), tumbak agem (tumbak yang dipergunakan oleh si pejabat sendiri), dan tumbak panurung (tumbak untuk pengawal). Jumlah perlengkapan yang boleh dipakai dan jumlah pengiring kaum ménak ini besar-kecilnya ditentukan oleh jabatan yang di- pangku dalam dinas pangreh praja. Misalnya, untuk bupati ber- gelar adipati, jumlah pengiring 34 orang, jumlah tumbak panu- ning 8 buah, sedangkan untuk yang bergelar tumenggung hanya 27 orang pengiring dan jumlah tumbak panurung 4 buah. Makin rendah jabatan dalam pangreh praja, makin sedikit jumlah dan jenis perlengkapan yang diperoleh (Daftar perlengkapan terperin- ci, lihat lampiran). Istri dan anak-anak kaum ménak juga diberi perlengkapan semacam ini yang jumlahnya ditentukan oleh kepangkatan kepala keluarga (Daftar perlengkapan terperinci, dapat dilihat dalam lampiran di belakang). Kesaksian W.R. van Hoevell, seperti telah disebut di atas, menunjukkan bahwa istri bupati pun mendapat pengiring yang ditugaskan membawa perlengkapan jika bepergian. Yang perlu dikemukakan juga, yaitu jenis songsong yang biasa dipakai kaum ménak. Songsong atau payung kebesaran sebagai bagian dari perlengkapan yang harus dimiliki kaum ménak warnanya berbeda-beda sesuai dengan pangkat yang disandang. Warna dasar songsong ada enam macam yaitu mas, putih, hijau, biru, merah tua, dan hitam. Perbedaan derajat dan pangkat terlihat pada garis-garis warna yang menghiasi songsong dan lebar garis- garis tersebut. Warna mas adalah warna yang dipakai oleh ménak berderajat tinggi, sedangkan warna hitam dipakai oleh bawahan 230
bupati. Di bagian tengah ada semacam pentol atau knop berbentuk bintang dengan ujung-ujung yang tajam dan disepuh mas. Menu- rut Staatsblad tahun 1820, no. 22 dan tahun 1824 no. 13, untuk seluruh Jawa dan Madura dikenal seratus jenis songsong.(93) Songsong ini dibuat dengan meniru model keraton Yogya dan Surakarta. Bupati yang bergelar pangeran memakai songsong gilap terus yaitu payung warna mas di bagian luar dan dalamnya. Bupati dengan gelar lainnya memakai songsong dengan warna dasar hijau dan garis (seret) mas. Lebar warna mas bergantung kepada derajat bupati dan berkisar antara, 1, 3, dan 7 cm. Menurut Mayer (1890), pada kenyataannya jarang peraturan ini dilaksanakan dengan benar terutama dalam hal ukuran seret. Demikian juga menurut kesaksian van Hoevell. Tongkat pada songsong bupati disepuh mas, sedangkan untuk bawahannya dicat putih atau hitam dengan atau tanpa hiasan bunga; jari-jarinya pada umumnya berwarna kuning atau putih dikelilingi jaringan benang warna kuning atau putih. Ujung pegangan songsong biasanya diberi tembaga. Songsong untuk istri-istri dan anak-anak bupati ditetap- kan dalam peraturan pemerintah seperti disebut di atas. Untuk istri dan anak-anak kaum ménak yang berada di bawah bupati tidak ditentukan oleh pemerintah sebagaimana halnya dalam hal berpakaian. Songsong merupakan tanda status dan pangkat seseorang dalam dunia pangreh praja. Payung itu dibawa oleh pengiring pada waktu ada pertemuan atau upacara resmi. Apabila sedang tidak dipergunakan, payung kebesaran itu diletakkan di pendopo bersama-sama dengan gamelan, pusaka (tombak), dan sebagai- nya. Tempat menaruh payung itu disebut ploncon.(94) Perlu dike- mukakan bahwa pakaian kaum ménak sehari-hari yang tidak di- atur ketentuannya, disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Peraturan tentang pakaian kaum ménak di atas berlaku hingga 231
dekade ke-3 abad ke-20. Peraturan baru muncul dengan surat keputusan bertanggal 29 Februari 1932, no.13 yang mencabut peraturan-peraturan tentang kostum pegawai negeri pribumi (inlandsche-ambtenaren) sebelumnya dan memberlakukan atur- an baru tentang pakaian yang berlaku bagi pegawai negeri pri- bumi di seluruh Jawa dan Madura (termasuk Priangan). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pakaian dinas terdiri dari pakaian kebesaran (Groot Kostuum), pakaian putih (Wit Kostuum), dan pakaian perjalanan (Reis Kostuum). Pakaian kebesaran terdiri dari jas, celana, dan pet (topi) yang dilengkapi dengan tutup kepala dan kain yang diikat dengan ikat pinggang dan dirimpel serta dilipat. Motif kain disesuaikan dengan adat setempat. Pakaian ini dilengkapi dengan sepatu lak warna hitam. Model kostum putih mirip dengan kostum kebesaran, hanya warna bahan putih dan tanpa kain batik; jas dilengkapi dengan kemeja putih bahan linen dengan model bebas. Model pakaian untuk bepergian sama de- ngan kostum putih, hanya warnanya khaki (abu-abu kehijauan) atau warna lain yang berdekatan. Kancingnya disepuh perunggu. Warna kemeja boleh berwarna lain. Pakaian yang ditentukan oleh pemerintah ini kadang-kadang dianggap memberatkan untuk ménak rendahan. Dalam salah satu surat kabar diberitakan tentang ketentuan tambahan tentang pakaian pangreh praja. (95) Di bawah uraian tentang ketentuan ini, diberi komentar bahwa pakaian kebesaran itu memberatkan pri- yayi kecil sehingga pakaian kebesaran warna hitam yang warna- nya sudah luntur menjadi agak kehijauan terpaksa dipakai juga, sementara untuk membeli yang baru harganya cukup mahal.(96) Pakaian Gaya Eropa Pengaruh Barat pada awal abad ke-20 tampak semakin jelas pada gaya berpakaian. Bukanlah hal yang aneh apabila murid sekolah Belanda sudah mengenakan pantalon pada masa itu meskipun 232
banyak mendapat tentangan, terlebih bila menghadap bupati. Adanya pertentangan yang disebabkan sikap kaum ménak tinggi yang cenderung tradisional ini, rupanya sudah dimulai sejak dekade pertama abad ke-20. Gejala ini ditanggapi Directeur van Onderwijs, Eeredienst, en Nijverheid yang segera mengirim surat kepada Snouck Hurgronje selaku Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab. Dalam surat ia menanyakan apakah perlu dibuat peraturan khusus tentang pakaian Eropa ini. Dalam jawaban yang ditulis pada tanggal 28 Oktober 1906 dari Kutaraja, Aceh, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa munculnya gejala De Europeesche Kleederdracht (pendekatan gaya berpakaian Eropa) di kalangan elite pribumi merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diberantas karena tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Menurut Snouck selanjutnya, kecenderungan berpa- kaian gaya Eropa itu merupakan keinginan meniru, terutama yang dilakukan oleh pegawai pribumi berjabatan tinggi. Gejala ini juga merupakan akibat suatu kehidupan beberapa ras secara bersama- sama. Lagi pula kain adat yang biasa dipakai meskipun indah tidaklah praktis. Dalam pandangan penasihat ini, elite pribumi yang berpendidikan Barat mulai merasa malu dengan adanya perbedaan pakaian dengan orang Eropa. Pakaian semacam ini secara tidak langsung akan dikonotasikan dengan peradaban yang kurang dan tingkatan yang lebih rendah dalam masyarakat. Bila orang berpakaian Eropa, tidak cocok untuk duduk bersila di lantai apalagi melakukan gerakan gengsor (setengah merangkak) ketika menghadap bupati. Menurut pengamatan Snouck, adanya per- ubahan-perubahan semacam ini ternyata lebih menjengkelkan pa- ra pegawai Eropa daripada pegawai pangreh praja. Dari surat Snouck Hurgronje ini pula dapat diketahui bahwa ada seorang dokter Jawa (yang disebutnya N.N.) mengirim surat kepada Direktur Pendidikan di atas agar pakaian Eropa itu dikhususkan untuk para dokter Jawa. Menurut Snouck, pengkhususan sema- 233
cam ini tidak perlu sebab para pegawai tinggi pribumi lain pun bila dilihat dari segi pendidikan Barat yang ditempuhnya, tak akan kalah tinggi bila dibandingkan dengan para dokter Jawa. Bila pakaian Eropa itu dikhususkan untuk mereka, dikhawatirkan akan muncul sikap arogan (sombong) dan akan memperbesar jarak dengan masyarakatnya sendiri serta dengan para amtenar pribumi lainnya.(97) Sewaka, lulusan OSVIA, yang baru bekerja sebagai calon amtenar diusir oleh seorang bupati karena ia menghadap dengan mengenakan pantalon. Hal ini terjadi pada tahun 1915, ketika murid-murid OSVIA sudah terbiasa mengenakan pakaian Ba- rat.(98) Bupati ini tergolong orang yang cenderung tradisional meskipun kadang-kadang mau juga menerima sebagian unsur Barat yang dianggap menguntungkan dirinya. Misalnya saja, pelajaran Bahasa Belanda sebagai bagian dari pendidikan Barat mau tidak mau harus diikuti karena penguasaan bahasa ini sejak tahun 1913 menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon bupati. Seiring dengan berjalannya waktu, pengaruh Barat semakin kuat sehingga pada tahun 1930-an beberapa bupati sudah biasa memakai pantalon gaya Barat terutama bila bepergian ke Eropa. Demikian juga dengan pakaian istri bupati, terpaksa disesuaikan. Pakaian berupa gaun lengkap dengan topi dan syal penahan dingin. Bahkan kain kebaya pun kadang-kadang dilengkapi sepa- tu.(99) Anak-anak ménak pada akhir abad ke-19 masih berpakaian tradisional berupa kain sarung batik dengan kebaya (bagi anak wanita) dan sarung dengan kemeja hitam atau kemeja putih tanpa lengan dengan jas hitam (bagi anak laki-laki). Pada dekade kedua abad ke-20 anak wanita terbiasa memakai rok gaya Barat, baik untuk pakaian sehari-hari maupun untuk pakaian sekolah (bagi yang berseko-lah di sekolah Barat).(100) Hanya untuk kesempatan resmi, kain dan kebaya tetap masih dipakai. 234
Tanda Jasa Unsur lain yang erat kaitannya dengan pakaian adalah tanda jasa yang biasanya dipasang pada pakaian. Tanda jasa diberikan sebagai imbalan atas jasa-jasa dan kesetiaan para pejabat pangreh praja kepada pemerintah. Pernah juga diberikan untuk mengobati kekecewaan kaum ménak yang menderita akibat tindakan pemerintah, sebagaimana telah diungkapkan di muka. Tanda- tanda jasa, menurut Bijblad no. 2500 berupa medali mas, perak, atau perunggu yang harus dipasang pada dada sebelah kiri dengan menggunakan pita. Selain itu, menurut Staatsblad tahun 1886 no. tanda 219, Gubernur Jenderal wajib memberikan medali kesetiaan dan keberanian yang biasanya diberikan kepada tentara, kepada para bupati yang telah menunjukkan kesetiaan selama 30 tahun. Apabila pejabat pangreh praja penerima tanda jasa meninggal, tanda jasa tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah, hanya saja tidak boleh dipakai oleh orang lain. Jika penerima tanda jasa dikenakan hukuman mati atau kerja paksa, medali harus dikem- balikan kepada pemerintah; sedangkan bila hukuman berupa hukuman kurungan saja, selama di penjara tanda jasa tersebut tidak boleh dipakai (Bijblad 4158). Bila seorang bupati yang me- makai tanda jasa berjalan melewati serdadu jaga, ia berhak men- dapat penghormatan senjata dari si penjaga.(101) Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah etiket yang harus dipelajari kaum ménak sejak dini secara perlahan- lahan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan. Etiket (termasuk tata cara berpakaian) dan bahasa juga bisa dipa- kai sebagai pembeda status sosial kaum ménak dengan golongan lain di bawahnya. Bahkan penguasaan dan pemakaian bahasa Belanda dalam komunikasi dengan orang lain dianggap sebagai lambang status. 235
D. Pusaka dan Upacara Kaum ménak, terutama ménak luhur, biasanya memiliki pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Pusaka-pusaka itu antara lain berupa keris, tombak, pedang, kitab, perisai, gamelan, wa- yang, tempat sirih, perhiasan, payung kebesaran, dan kandaga. Pusaka dapat diperoleh dengan berbagai cara; ada yang diper- oleh dengan cara memesan kepada ahli pembuatnya, ada pula yang merupakan pemberian dari seseorang (leluhur, kerabat, atau yang lainnya). Ada juga pusaka yang merupakan hasil penemuan setelah melakukan tapa. Tidak mengherankan bahwa kebanyakan pusaka dianggap memiliki kekuatan gaib sehingga harus ditem- patkan di suatu ruang khusus dan dijaga dengan baik. Sering kali pusaka-pusaka itu diberi sesajen dan dibakarkan kemenyan pada malam-malam tertentu (biasanya pada malam Selasa dan jumat). Bila pusaka akan diambil dari tempat penyimpanannya, si peng- ambil terlebih dahulu mengucapkan rajah (doa ataupun jampi- jampi untuk meminta izin kepada roh leluhur yang menjaga pu- saka atau pemilik pusaka dahulu) dan sebagai tanda hormat tidak lupa melakukan sembah.(102) Sebagai tanda penghormatan, pusaka-pusaka itu sering kali dipersonifikasikan dengan memberi sebutan "Ki" atau "Kiyai" sebagaimana layaknya manusia. Pusaka-pusaka yang terkenal di Priangan pada umumnya milik para bupati. Pusaka-pusaka ini ada yang masih terawat dengan baik, ada pula yang hanya tinggal namanya. Di antara yang masih tersisa ada beberapa jenis pusaka milik Bupati-bupati Sumedang yang dirawat dengan baik.(103) Menurut tradisi beberapa pusaka Bupati Sumedang itu berasal dari Kerajaan Sunda. Di Cianjur juga terdapat pusaka berupa kujang yang dianggap peninggalan Kerajaan Sunda. Di Tasikma- laya masih ada pusaka-pusaka milik ménak Sukapura yang berupa senjata-senjata seperti keris, pedang, tombak, dan senapan 236
panjang. Pusaka yang tersimpan di rumah salah seorang keturun- an Bupati Sukapura ini tidak mendapat perawatan semestinya. Pusaka-pusaka dari Kabupaten Ciamis (Galuh) seperti keris, tombak, dan lain-lain, tersimpan di museum kecil Jambansari. Di Panjalu juga ada pusaka-pusaka yang disimpan di museum kecil Bumi Alit. Pening-galan pusaka yang ada di Garut antara lain berupa cis dan tongkat yang konon milik Prabu Kian Santang (putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang masuk Islam). Pusaka- pusaka milik ménak Bandung disimpan secara terpisah-pisah di kalangan keluarga, sebagian disimpan di bekas pesanggrahan, dan sebagian lagi sudah berpindah tangan karena dijual. Pusaka peninggalan bupati Garut, berupa keris yang dihiasi dengan tulisan Arab berwarna mas dan sebilah golok (konon, dari zaman VOC) tersimpan secara tidak terawat di rumah salah seorang keluarganya. Pusaka lainnya tidak diketahui lagi berada di mana. Pusaka-pusaka milik kaum ménak biasanya dimandikan pada setiap bulan Maulud (bulan kelahiran Nabi Muhammad saw.). Pada umumnya pusaka dimandikan oleh kalangan keluarga. Akan tetapi di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Nusa Gede yang ada di tengah-tengah Situ (Danau) Panjalu, upacara pemandian pusaka di selenggarakan secara besar-besaran. Dalam upacara yang dise- but nyangku ini, rakyat yang masih percaya kepada kekeramatan pusaka-pusaka itu, berebut air bekas cuciannya. Ada yang membasuhkan air itu ke wajah dan ada juga yang meminumnya untuk ngalap berkah (mencari berkah). Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pusaka sebenarnya memiliki fungsi untuk menjunjung tinggi bupati sebagai pengua- sa, sekaligus juga untuk melegitimasikan kekuasaan. Fungsi yang pertama dapat dilihat dari adanya anggapan bahwa pusaka memiliki kekuatan supernatural. Pusaka semacam ini tentunya hanya bisa diperoleh seseorang yang memiliki kehebatan. Jadi, 237
bupati pemiliknya bukanlah orang sembarangan. Fungsi yang kedua ditunjukkan dengan adanya pengakuan bahwa pusaka mi- lik bupati merupakan warisan dari Raja Sunda, artinya bupati yang mewarisi pusaka tersebut adalah pewaris kekuasaan yang sah. Ketika kaum ménak Priangan lebih menunjukkan din sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda, pusaka kehilangan fung- sinya dan bukan lagi menjadi simbol jabatan, melainkan hanya sebagai warisan keluarga. Pemerintah mengganti kedudukan pusaka dengan atribut berupa songsong (payung kebesaran) yang warna dasar dan seretnya sesuai dengan hierarki jabatan. Seperti telah diuraikan pada BabIV.C, atribut ini ditetapkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk melakukan refeodalisasi, artinya memperkuat kembali sistem feodal yang pernah ada. Upacara-upacara Berbagai upacara yang dilakukan kaum ménak pada umumnya disertai pesta pertunjukan kebesaran, kesenian, dan kenikmatan. Semuanya itu melambangkan makna hidup, kekuasaan, kekaya- an, dan kewibawaan. Pesta semacam ini dapat dijadikan indikator tentang derajat dan status penyelenggara, sekaligus merupakan pertaruhan prestise dan kewibawaan seorang penguasa.(104) Ada beberapa macam upacara yang biasa diselenggarakan kaum ménak, khususnya ménak tinggi, yaitu upacara penobatan menduduki suatu jabatan, ulang tahun penobatan, dan perayaan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan karier seperti pene- rimaan gelar baru, penerimaan tanda jasa, ataupun keberhasilan menempuh suatu masa dinas tertentu. Di samping itu, ada pula upacara-upacara yang menyangkut daur hidup manusia, yaitu upacara kelahiran, ulang tahun kelahiran, khitanan, perkawinan, 238
dan kematian. Ada pula upacara-upacara yang berkaitan dengan peristiwa keagamaan seperti Hari Idul Fitri, Maulid Nabi, dan Isra Miraj. Upacara yang terakhir ini biasanya diselenggarakan de- ngan meriah oleh para bupati. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranata- kusumah V sedap tanggal 27 Rajab merayakan Isra Miraj dan ikut membacakan kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha. Pihak yang tidak senang ter- hadap bupati ini, menyebut kebiasaan bupati membacakan kisah itu sebagai upaya untuk meneguhkan sebutan khahfatullah bagi dirinya.(105) Tuduhan ini berarti Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V dianggap ingin meniru Sultan Yogyakarta (dan juga Sultan Mataram, sejak masa Amangkurat IV, 1719-1724) yang memakai gelar Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalipatullah. (106) Upacara lain yang biasanya diselenggarakan oleh para bupati adalah yang berkenaan dengan pejabat-pejabat Belanda. Misal- nya, pada waktu melepas residen atau asisten residen yang ber- henti atau menyambut pejabat baru. Bupati juga harus hadir da- lam perayaan-perayaan yang tidak diselenggarakan di kabupaten, misalnya pada waktu ulang tahun Ratu Belanda dan putra mahkota, ulang tahun penobatan Ratu dan menyambut tahun baru Masehi tanggal 1 Januari. Pesta-pesta atau resepsi-resepsi yang harus diselenggarakan, terutama oleh bupati, demikian banyak. Tentu saja hal ini bisa menguras keuangan kabupaten; belum lagi pengeluaran-penge- luaran rutin yang jumlahnya besar, seperti memberi makan peng- huni gedung kabupaten yang jumlahnya puluhan orang, menyo- kong keluarga miskin dan pendidikan anak-anaknya, menyum- bang badan-badan amal, dan menyumbang keperluan agama karena bupati adalah pemimpin agama juga di kabupatennya.(107) Beruntung bahwa para bupati Priangan dan para bawahannya hingga tahun 1871 masih dapat memperoleh penghasilan yang 239
jauh lebih besar bila dibandingkan dengan bupati-bupati lairmya di Jawa dan Madura. Bupati-bupati di luar Priangan tidak jarang yang jatuh dalam belitan utang kepada rentenir atau jatuh miskin karena besarnya biaya-biaya pesta yang harus diselenggarakan sepanjang hidup.(108) Sebenarnya biaya pesta pada abad ke-19 tidaklah benar-benar ditanggung bupati sendiri karena dengan otoritas tradisionalnya kaum ménak bawahan bupati dan rakyat- nya akan dengan senang hati menyerahkan apa saja miliknya yang diperlukan dalam pesta, seperti uang, ternak, sayuran, kayu bakar, dan juga bantuan berupa tenaga. Seperti telah dijelaskan terdahulu, para amtenar pribumi di beberapa kabupaten Priangan pada dekade ke-3 abad ke-20 ba- nyak yang terperosok dalam belitan utang. Salah satu penye- babnya adalah pesta-pesta yang banyak memakan biaya. Kaum ménak di bawah bupati memang senang meniru apa yang dilaku- kan atasannya. Bila mengadakan pesta, mereka ingin kelihatan mewah dan meriah meskipun biaya pesta diperoleh dengan cara berutang atau menggadaikan barang berharga milik keluarganya. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa penyerahan barang-barang dari rakyat untuk keperluan pesta ménak yang diberikan dengan sukarela, sudah sangat berkurang. Hal ini terjadi karena semakin berkurangnya peranan kaum ménak dalam hubungan antara rakyat dengan Pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan karena pada kenyataannya, rakyat lebih banyak berhubungan dengan para pegawai dinas-dinas khu- sus yang banyak di antaranya bukan tergolong ménak. Dinas- dinas yang berhubungan dengan rakyat ini antara lain: Penerang- an Pertanian, Urusan Kredit Rakyat, Koperasi, Kesehatan Masya- rakat, dan Pendapatan Daerah. Dalam hubungan ini tidak diper- lukan peran wedana atau asisten-wedana.(109) Untuk melihat kemegahan dan kemewahan kaum ménak dalam upacara, berikut ini akan dideskripsikan beberapa pesta 240
atau upacara seperti dituturkan dalam sumber-sumber lokal. Perlu dikemukakan bahwa sumber-sumber primer yang menceritakan upacara semacam ini tidak dapat ditemukan di semua daerah Priangan. Meskipun demikian, dari contoh yang dikemukakan dapatlah diperkirakan bahwa yang berlaku di daerah lainnya pada masa yang sama tidak akan jauh berbeda dari contoh, mengingat dua alasan. Pertama, adanya kesamaan peraturan yang diberlaku- kan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk upacara-upacara yang bersifat resmi; kedua, adanya kesamaan etnis dan budaya untuk upacara-upacara yang bersifat tidak resmi, terutama yang menyangkut daur hidup manusia. Yang membedakan satu dengan yang lain, hanyalah tingkat kemegahan dan kemewahan upacara- upacara sesuai dengan derajat dan status si penyelenggara serta variasi setempat. a. Upacara pelantikan bupati Pelantikan seorang bupati dilakukan oleh residen(110) yang diha- diri oleh para pejabat Eropa setempat, para pejabat bawahan bu- pati, sanak-keluarga bupati, dan undangan lainnya. Sebagai con- toh dapat dikemukakan pengalaman P.A.A. Djajadiningrat ketika dilantik menjadi Bupati Serang pada tanggal 6 Juli 1901. Meski- pun Serang tidak termasuk dalam Keresidenan Priangan, ke- mungkinan besar upacara pelantikan bupati di bawah peraturan Pemerintah Hindia Belanda ada keseragaman di seluruh Jawa dan Madura. Dalam upacara pelantikan P.A.A. Djajadiningrat mema- kai pakaian kebesaran model keprajuritan, celana hitam berpas- men emas, sepatu lengkap dengan kaus kakinya, dan dilengkapi dengan déstar warna hitam. Di atas baju dipakai selempang de- ngan géspér yang bertabur intan berlian. Tidak ketinggalan pula keris pusaka digantungkan dengan ikat pinggang yang berumbai- umbai. Bupati duduk di tengah pendopo, sementara tamu-tamu undangan duduk di pinggir pendopo di atas kursi yang dise- 241
diakan. Para bawahan dan sanak saudara dudukdi lantai di luar pendopo. Ketika residen tiba, bupati dengan didampingi seorang pejabat Eropa yang hadir menjemputnya ke luar pendopo. Setiba di luar, calon bupati menyalami residen dan tamu-tamu Eropa lain yang datang dengan cara membungkukkan badan. Calon bupati kemudian berdiri tegak di sebelah residen di dalam pendopo dengan muka setengah berpaling kepada residen. Pada waktu itulah dibacakan beslit pengangkatan bupati. Kemudian bupati yang baru diangkat mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut: Saya bersumpah dan berjanji dengan nama Allah dan Rasulnya Mu- hammad bahwa saya diangkat menjadi bupati ini, tidak karena me- nyuap seseorang, baik dengan uang atau barang atau menjanjikan- nya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Yang Mulia Raja Belanda atasan saya yang berkuasa serta kepada paduka Yang Mulia Guber- nur Jenderal Hindia Belanda yang mewakili kekuasaan daerah ini. Bahwa saya akan mentaati yang diperintahkan residen. Bahwa saya akan melaporkan dan mengemukakan serta akan ber- usaha sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemajuan pemerintah. Bahwa saya akan berlaku adil dan memperlakukan rakyat tanpa me- nguntungkan kawan dan merugikan lawan. Bahwa saya akan patuh kepada undang-undang melaksanakan perin- tahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bahwa sumpah saya ini didasarkan atas kejujuran hati saya, bila sum- pah ini palsu, maka kemarahan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Rasul- Nya akan turun kepada saya. Sumpah ini saya nyatakan dengan membubuhi tanda tangan saya dan cap. (111) Pada waktu mengucapkan sumpah, bupati duduk di bangku kecil dan menghadap ke kiblat. Tempat duduknya diberi alas su- tera atau beludru. Setelah disumpah bupati bangkit dari duduk- nya, berdiri menghadap residen seraya membungkukkan badan. Kemudian residen memberikan sambutan yang dibalas dengan sambutan oleh bupati yang isinya menyatakan rasa terima kasih 242
kepada residen atas pengangkatan itu. Selesai berpidato, bupati menyalami residen. Setelah itu bupati meminta izin kepada resi- den untuk menyampaikan amanatnya kepada para priyayi yang hadir. Ketika berpidato, bupati tidak boleh sekali-kali membela- kangi residen. Amanat yang disampaikan pada intinya mengajak para priyayi itu untuk bekerja sungguh-sungguh dan menunjuk- kan kesetiaan kepada bupati. Selesai berpidato, bupati membung- kukkan badan kepada residen lalu kembali ke tempat duduknya. Para pejabat Belanda kemudian menyalami bupati yang baru diangkat. Selanjutnya adalah acara munjungan (mencium kaki bupati) yang dilakukan oleh para bawahan bupati. Selesai acara ini, dilakukan acara membuka champagne. Residen melakukan toast kepada bupati baru. Sebelum residen meminum anggurnya, bupati mengucapkan terima kasih atas toast itu. Hadirin kemu- dian mengucapkan kata horee sampai tiga kali diikuti tembakan meriam ke udara. Setelah itu hidangan digelar. Ketika pesta berakhir residen diantarkan oleh bupati ke keretanya. Sementara upacara dan pesta berlangsung di pendopo kabupaten, sanak keluarga bupati berkumpul di ruang tengah bangunan kabupaten yang terletak di belakang pendopo. Orang tua-tua duduk di kursi- kursi yang disediakan. Mereka adalah Eyang Moja (adik nenek- nya), Uwak Ajeng Liam (kakak ayahnya), Radén Ayu Angsoka (janda pamannya), Ibu Serang (ibu bupati), dan Ibu Ciamis (mer- tua bupati). Mereka disertai saudara-saudaranya yang perempuan dan yang laki-laki. Yang sudah tua berdiri tegak di sebelah barat dalam ruang tengah itu; yang muda-muda duduk bersila di lantai. Selesai upacara dan pesta dengan para pejabat, P.A.A. Djaja- diningrat menemui sanak-keluarganya. Pertama-tama ia munju- ngan kepada ibunya serta saudara-saudara orang tuanya, kemu- dian yang muda-muda munjungan kepada bupati. Setelah itu dibacakan doa. Pada umumnya, setelah upacara pelantikan dilan- jutkan dengan pesta yang semarak. Setelah upacara pelantikan 243
P.A.A. Djajadiningrat tidak diadakan pesta karena istri bupati saat itu belum datang ke Serang.(112) Dalam pesta pelantikan yang berlangsung amat meriah, bupati selaku ménak tertinggi berkesempatan untuk memamerkan segala kekayaan dan kedermawanannya dengan cara mengadakan jamu- an makan, minum, menyediakan hiburan (baik dalam bentuk kesenian maupun permainan). Hiburan diperuntukkan, mula- mula untuk para pejabat Belanda, kemudian untuk orang-orang Cina dan orang terkemuka lainnya, kaum ménak bawahan bupati, dan sanak kerabat, serta terakhir untuk rakyat yang ikut menik- mati pesta di alun-alun kabupaten. Seorang bupati yang kedudu- kannya kurang kukuh karena asal-usul keturunan yang agak ren- dah (bukan keturunan bupati), biasanya diharapkan mengadakan pesta sehebat mungkin untuk mengangkat prestisenya. Usai pesta pelantikan, bupati harus menghadapi berbagai pesta lain yang harus dilakukannya. Upacara-upacara resmi lairmya seperti pada waktu menerima gelar atau tanda jasa, mencapai masa dinas tertentu, kiranya tak akan jauh berbeda dengan upacara pelantikan.(113) Dalam ber- bagai sumber, tidak diceritakan mengenai upacara-upacara resmi yang dilakukan oleh kaum ménak bawahan bupati. Ketika sese- orang diangkat menjadi asisten wedana misalnya, hanya dicerita- kan bahwa ia diangkat menjadi asisten wedana dengan beslit pemerintah nomor sekian atau hanya disebutkan bahwa ia dida- tangi atasannya, yaitu wedana yang memberitahukan bahwa ia naik pangkat dengan mendapat beslit dari residen. Tidak ada cerita tentang pesta yang dihadiri sekian banyak tamu. Bahkan P.A.A. Djajadiningrat yang menceritakan secara panjang lebar tentang upacara pelantikannya sebagai bupati, hanya menyebut- kan pengangkatannya sebagai asisten wedana dalam satu kalimat saja.(114) 244
Upacara Kelahiran, Khitanan, Perkawinan, dan Kematian Sumber-sumber lokal sedikit sekali menyebut-nyebut upacara kelahiran yang dilakukan kaum ménak Priangan. Hal ini terjadi mungkin karena upacara kelahiran dalam tradisi Sunda tidaklah semegah dan semeriah upacara perkawinan. Upacara menyambut kelahiran yang dilakukan keluarga ménak sama saja dengan yang biasa dilakukan rakyat biasa. Hanya berbeda dalam kemewahan acara selamatan,(115) dan dalam menyambut lahirnya bayi. Se- orang anak yang lahir dari istri padmi seorang bupati, pada umumnya disambut dengan salvo 60 kali, sedangkan yang lahir dari selir hanya disambut salvo 10 kali.(116) Akan tetapi, ada juga putra padmi yang hanya disambut salvo 21 kali, seperti putra pertama R.A.A. Wiranatakusumah yang lahir 14 April 1917.(117) Kelahiran seorang ménak yang nantinya menjadi bupati, seperti halnya kelahiran putra raja-raja di Jawa, kerap kali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa adi kodrati, bahkan disertai ramalan yang bersifat post-eventurn. Misalnya saja, ketika R.A.A. Marta- nagara, Bupati Bandung dilahirkan, seorang kiai meramalkan, bahwa si bayi kelak akan lebih tinggi usia dan derajatnya daripada ayahnya yang menjadi seorang wedana. Ramalan tersebut diceritakan dalam otobiografi bupati tersebut yang ditulis tahun 1923, setelah yang bersangkutan pensiun dari jabatan bupati.(118) Jelas bahwa ramalan yang bersifat post-eventum ini dapat diang- gap sebagai usaha untuk melegitimasikan kekuasaan sekaligus suatu upaya untuk menunjukkan kelebihan dari manusia pada umumnya. Suatu perubahan tampak dalam cara melahirkan di kalangan ménak. Hingga akhir abad ke-19 biasanya kelahiran seorang bayi dibantu oleh dukun beranak yang disebut paraji atau indung beu- rang. Ada juga wanita Belanda yang melahirkan dengan bantuan paraji, yaitu istri pengusaha perkebunan teh di Gambung, Rudolf 245
Kerkhoven pada tahun 1880-an. Hal ini dilakukannya bukan karena tidak ada dokter, hanya karena ia lebih merasa nyaman dengan bantuan bidan tradisional.(119) Ketika R.A. Syarifah, istri R. A. A. Wiranatakusumah melahirkan pada tahun 1924, ia dibantu oleh dokter dan perawat Belanda.(120) Upacara tradisional setelah kelahiran dilanjutkan seperti biasanya.(121) b. Upacara khitanan Seorang anak laki-laki disunat pada umur tujuh atau delapan ta- hun atau bila sudah tamat (khatam) membaca Al-Quran. (122) Akan tetapi, ada juga yang baru disunat setelah berumur dua belas ta- hun.(123) Kemegahan upacara dan pesta khitanan di kalangan ménak tinggi digambarkan dalam Babad Sukapura II (1977) se- bagai berikut. Ketika Radén Tanuwangsa (Wiratanubaya), Bupati Sukapura (1835-1854), akan mengkhitankan cucunya, tindakan pertama yang dilakukannya adalah memberitahukan para cutak (wedana) tentang rencananya itu. Setelah ada pemberitahuan ini, para pejabat bawahan bupati dan rakyat umum menyumbang segala keperluan, seperti lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, ternak, dan kayu bakar. Bupati kemudian menyuruh dua orang Jawa mengantar surat kepada Sultan Kasepuhan dan Bupati Cirebon yang isinya menyatakan bahwa Bupati Sukapura bermaksud meminjam taledek (ronggeng) untuk memeriahkan pesta khitanan cucunya. Kedua orang itu diberi uang bekal dan 40.000 buah sa- rang burung untuk dijual di Cirebon dan hasil penjualan nantinya dibelanjakan untuk keperluan pesta. Sultan Sepuh ternyata me- ngabulkan permintaan itu dan ia mengutus seorang pamagersari (abdi kraton) membawa seperangkat pakaian sunat dilengkapi seorang juru rias dan taledek yang diminta. Bupati Sukapura juga mengirim surat kepada Bupati Ciamis untuk meminjam orang- 246
orang yang ahli dalam permainan atau kesenian. Rupanya bupati ini bermaksud mengadakan pesta yang meriah karena yang dikhitan ini adalah anak putrinya yang menikah dengan Bupati Garut. Hari baik untuk khitanan sudah dihitung dan segala keper- luan pesta sudah lengkap. Kemudian dipasang balandongan (ta- rub) untuk tempat pertunjukan dan tamu-tamu. Juga dibangun ubrug yaitu semacam bangunan terbuat dari bilik (anyaman irisan bambu yang tipis) untuk tempat memasak, menyiapkan hidangan, dan lain-lain. Dibangun pula pajagalan (tempat memotong ternak), tempat candoli (wanita pengurus bahan makanan), pa- béasan (tempat menyimpan beras), dan tempat mengkhitan anak (karena khitanan dilangsungkan di tempat terbuka). Menurut adat-istiadat Sunda yang berlaku pada waktu itu, sebelum mela- kukan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara harus disediakan sesajen yang terdiri dari bermacam-macam-makanan yang akan dihidangkan dalam pesta. Acara dilanjutkan dengan ngarajah yaitu membaca jampi-jampi untuk memohon izin kepa- da para leluhur, sambil membakar kemenyan. Pada hari yang sudah ditentukan, cucu bupati yang akan dikhitan itu, dilulur (diberi bedak dingin) oleh juru rias, kemudian dimandikan dan dikenakan baju bagus. Si anak kemudian dibawa nadran atau ziarah ke makam leluhur para bupati Sukapura dengan membawa bunga rampai, kemenyan, kendi, dan sepotong kayu cendana yang dibungkus. Lima atau tujuh hari kemudian dimulai ngaleunggeuh yang maksudnya yaitu mengundang roh-roh halus (leunggeuh, sekarang linggih, artinya duduk, ngaleunggeuhkeun artinya mendudukkan) dengan cara memukul-mukul lesung, angklung, dan bunyi-bunyian lainnya, juga menembakkan senapan. Cara ini sekaligus juga untuk memberitahukan orang lain agar datang ke pesta karena pesta secara diam-diam saja dianggap tidak baik menurut adat. Anak yang akan disunat kemudian dibawa ke tempat lesung, kepalanya dipayungi. Selanjutnya si anak disuruh 247
menumbuk padi empat atau lima kali tumbukan dengan didam- pingi orang-orang tua. Si anak kemudian dibawa ke kolam pemandian dan dimandikan dengan air bunga, air beras, dan air kembang kelapa. Selesai mandi, si anak disawer, yaitu ditaburi beras kuning bercampur uang logam di pintu masuk ke rumah. Uang tersebut diperebutkan anak-anak yang datang menonton. Gigi si anak kemudian digusar (dipangur) oleh dukun bayi. Cucu bupati yang akan disunat itu dirias oleh juru rias dari Cirebon, kemudian diusung di atas pelaminan berhias dan diarak keliling kota dengan diiringi permainan dan bunyi-bunyian. Pada malam harinya diadakan pesta yang meriah. Berbagai permainan dan kesenian digelar di alun-alun. Tamu-tamu Bupati Sukapura dan Garut, baik yang berasal dari kalangan ménak maupun pejabat Belanda setempat hadir dalam pesta. Mereka ikut menikmati tayuban (semacam tari pergaulan), menari dengan ronggeng pilihan dari Cirebon yang bernama Nyi Rara Pucuk, Nyi Dewi Melok, dan Nyi Bokar. Dalam pesta yang berlangsung semalam suntuk itu dihidangkan minuman keras sehingga banyak ménak yang mabuk. Sementara itu si anak yang akan dikhitan, diman- jakan oleh para orang tua. Jampi-jampi (palakiah) pun dibacakan oleh para orang tua yang khusus menjaga si anak agar terhindar dari bencana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali si anak dibawa berendam di pemandian, baru kemudian disunat oleh dukun sunat. Selesai disunat, para tamu dan kaum kerabat memberikan hadiah uang kepada si anak yang disebut nyecep. Tamu-tamu kemudian dijamu makan-minum dengan berbagai hidangan. Bila seorang anak ménak dikhitan, biasanya ia mendapat nama baru yang diambil dari nama leluhur yang tinggi derajatnya dan murah rezekinya. Pemberian nama biasanya dibawakan dengan nembang (menyanyi), sambil menasihati si anak di hadapan sanak saudaranya. (Bila si anak sudah khatam Quran, biasanya pesta sunatan semakin mendapat pujian dari khalayak). Anak kerabat 248
dekat bupati kadang-kadang ada yang ikut dikhitan bersama anak bupati.(124) Selanjutnya diceritakan bahwa selesai pesta, Bupati Sukapura menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sultan Kasepuhan berupa empat ekor kerbau. Para pegawai dan rakyat yang ikut sibuk membantu pesta mendapat hadiah berupa pakaian yang jenisnya disesuaikan dengan jabatan masing-masing, di samping mendapat jamuan makan di kabupaten.(125) c. Upacara Perkawinan Megahnya upacara dan pesta perkawinan yang diselenggarakan kaum ménak bergantung kepada derajat si penyelenggara pesta. Upacara perkawinan merupakan upacara puncak kemegahan bila dibandingkan dengan upacara lainnya, baik diukur dari jumlah undangan, variasi keramaian, maupun dari kemeriahan pesta. Salah satu contoh upacara perkawinan telah dikemukakan pada awal bab ini. Pakaian pengantin ménak di berbagai kabupaten di Priangan agaknya tidak seragam benar. Misalnya, di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, pengantin mengenakan pakaian mirip wayang wong.(126) Bila masih keturunan bupati, pengantin wanita mengenakan siger, yaitu perhiasan mahkota terbuat dari mas) ber- tatahkan intan berlian dan dipasang kilat bahu (semacam gelang besar yang dipasang di lengan bagian atas) serta gelang mas. Bagian bahu dibiarkan terbuka. Hingga sekarang, keturunan mé- nak Sumedang (bila menikah) masih menggunakan perhiasan ini dengan cara meminjam ke Museum Prabu Geusan Ulun di Ka- bupaten Sumedang. Di Kabupaten Ciamis, pakaian pengantin yang dikenakan putri bupati pada tahun 1930-an, bukanlah seperti pakaian wayang wong, melainkan kebaya warna putih dengan kain corak léréng. Rambut disanggul memakai mahkota dengan sluier. Pengantin pria memakai jas pendek hitam, kemeja takwa 249
putih, kain sama dengan pengantin putri, dilengkapi iket. d. Upacara Kematian Tidak banyak sumber sejarah yang menceritakan bagaimana upa- cara yang dilakukan ketika seorang ménak meninggal dunia. Di sini hanya dapat dikemukakan sedikit tentang kematian Pange- ran Sugih setelah sekian lama menderita sakit. Beduk dari lon- ceng dibunyikan begitu tersiar kabar bahwa bupati itu wafat. Para pejabat, baik pribumi maupun Belanda berdatangan melayat. Ri- buan rakyat dari berbagai pelosok kabupaten ikut berkumpul di alun-alun dan mengantarkan kepergian tuannya ke makam.(127) Sesuai dengan adat Sunda, apabila ada yang meninggal, sela- ma tujuh malam diadakan pengajian (tahlil). Sedekah diadakan pada hari ketiga (disebut tiluna), hari ketujuh (disebut tujuhna), hari keempat puluh (disebut matang puluh), hari keseratus (na- tus), ulang tahun kesatu (mendak taun), dan hari keseribu (néwu). Sedekah besar-besaran biasanya diberikan pada hari ketujuh dan keempat puluh. Kaum ménak biasanya memiliki kompleks pemakaman khusus untuk keluarga. Misalnya, kaum ménak Bandung memiliki kom- pleks makam di Karanganyar, Dalem Kaum, dan Dayeuh Kolot, Bandung. Ménak Sumedang memiliki kompleks makam di Gu- nung Puyuh, Dayeuh Luhur, dan Gunung Ciung. Ménak Cianjur memiliki kompleks makam di Pasarean Agung, Pamoyanan, Pasir Hayam Babakan Jati, Cibeber, Sarampad, dan di Cibalagung. Ménak Sukapura memiliki kompleks makam di Pamijahan, Gunung Tanjungmalaya, Cipeujeuh, Baganjing, Manonjaya, dan lain-lain. Bentuk makam dan jenis bahan makam kaum ménak mudah dibedakan dari makam rakyat biasa. Makam biasanya dibuat megah, terutama makam para bupati. Makam bupati biasanya berdampingan dengan makam garwa padmi. Di atas makam 250
kadang-kadang dibuat atap dan sekelilingnya diberi pagar besi. Beberapa makam bupati ada yang dikeramatkan orang sehingga sekeliling makam dibenahi untuk tempat menginap orang-orang yang mencari berkah dari makam. Hal ini bisa dilihat misalnya di Sumedang. Pernah ada upacara dalam rangka kematian seorang bupati yang diselenggarakan begitu hebat, yaitu pada waktu Bupati Su- medang, Pangeran Suria Atmaja wafat pada tanggal 1 Juni 1921 di Mekah waktu menunaikan ibadah haji. Bupati ini dianggap amat berjasa, bukan saja di kalangan rakyat biasa, melainkan juga di mata Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 1 April 1922 didirikan lingga (monumen) untuk menghormati bupati tersebut. Pada waktu upacara peresmian lingga hadir Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Residen Priangan, para asisten residen, serta para pejabat Belanda lainnya, di samping para bupati Priangan. Ikut hadir dalam upacara ini, kaum ménak Sumedang di bawah bupati beserta kerabatnya. Tepat pukul sepuluh pagi meriam dan beduk dibunyikan bersama-sama menyambut kedatangan Gubernur Jenderal D. Fock, diiringkan Residen Priangan Eijken dan istri, Ajudan Gubernur Jenderal Cranwinckel, dan Algemene Secre- taris Welter. Para pejabat yang hadir kemudian menyalami para tamu agung ini. Setelah itu mereka menuju alun-alun untuk me- resmikan lingga tersebut dengan diiringi lagu kebangsaan Belan- da, Wilhelmus, yang dinyanyikan oleh murid-murid H.I.S. Sete- lah tirai penutup lingga dibuka oleh Gubernur Jenderal, dilanjut- kan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama dari Gubernur Jenderal, kemudian Bupati Sumedang yang baru, dan terakhir dari Residen Priangan. Acara diakhiri dengan lagu kebangsaan Belanda sekali lagi dan resepsi di kabupaten. e. Upacara Merayakan Lebaran Pada hari raya lebaran (Idul Fitri), kaum ménak memiliki acara 251
khusus. Pagi hari ketika akan melaksanakan Sholat Ied, bupati yang memakai jubah yang biasa dipakai oleh seorang haji pada masa itu, dijemput oleh kaum ménak bawahannya, termasuk Hoofdpenghulu menuju mesjid agung. Bupati diberi tempat terhormat di baris paling depan. Selesai sembahyang dan khut- bah, bupati diiringkan kembali ke kabupaten. Hal ini ditunjukkan bukan untuk sekedar silaturahmi di hari lebaran, tetapi lebih menunjuk pada sikap kumawula bawahan kepada atasan.(128) Hal ini berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda. Begitu masuk ke kabupaten, gamelan dan meriam dibunyikan. Yang pertama kali munjungan kepada bupati adalah garwa pad- mi, kemudian istri-istri dan para selir, serta anak-anak dan sanak keluarganya. Ménak-ménak kabupaten berdatangan dengan me- ngenakan pakaian resmi, lengkap dengan songsongnya. Mereka duduk di tikar-tikar yang bagus atau di atas babut. Bupati duduk di atas karpet yang digelar di atas tikar. Para bawahannya kemu- dian menyampaikan selamat dengan cara mencium kaki bu- pati.(129) Para istri ménak kabupaten yang hadir di sana, juga munjungan kepada bupati. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranata- kusumah yang biasa memakai kostum Arab untuk melakukan upacara lebaran seperti ini, mendapat kecaman dari Residen Gesseler Verschuir dengan menyebut bupati itu seperti bermain operet di depan para tamu Belanda.(130) Apa yang dikemukakan Verschuir ini menunjukkan dua hal; pertama, sebagai orang asing, Verschuir tidak memahami adat pribumi; kedua, menun- jukkan sikap antipati Verschuir terhadap bupati yang dianggap terlalu progresif.(131) Sekitar pukul 9-10 bupati mengganti jubah haji dengan pa- kaian kebesaran untuk pergi ke rumah asisten-residen atau resi- den (untuk bupati dari kabupaten yang dijadikan ibu kota kere- sidenan). Maksudnya melaporkan bahwa hari itu adalah hari le- baran, sekaligus menyampaikan undangan untuk menghadiri re- 252
sepsi di kabupaten. Kadang-kadang ada bupati yang tidak datang sendiri ke rumah asisten-residen, tetapi menyuruh patihnya. Bu- pati yang bertindak demikian dianggap sombong dan harus men- dapat teguran dari Pemerintah Hindia-Belanda.(132) Pukul 11 siang diadakan resepsi di kabupaten yang dihadiri para pejabat Belanda dan kaum ménak yang menjadi pejabat pangreh praja. Pada kesempatan itu residen atau asisten-residen, atas nama penduduk yang bukan pribumi menyampaikan ucapan selamat hari raya. Kesempatan semacam ini biasanya diperguna- kan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tanda jasa atau tanda penghargaan kepada pejabat pribumi yang ber- prestasi. Kemudian waktu pemberian penghargaan itu diubah menjadi pada hari lahir Ratu Belanda karena pada tahun 1904 upacara lebaran (juga upacara Tahun Baru Masehi) ditiadakan untuk penghematan belanja negara.(133) Residen atau asisten residen kemudian memberikan ucapan selamat kepada garwa padmi bupati yang berada di serambi dalam. Bermacam-macam hidangan digelar untuk para tamu, termasuk minuman cham- pagne. Sementara itu, di alun-alun diadakan keramaian untuk hi- buran rakyat, misalnya: adu harimau, adu kerbau, adu domba, dan adu babi hutan. Di pendopo kabupaten biasanya diadakan pertunjukan wayang. Malam harinya dilanjutkan dengan tayuban yang berlangsung hingga pukul delapan pagi keesokan hari- nya.(134) Setelah ditiadakannya upacara lebaran pada tahun 1904, kaum ménak bawahan bupati, termasuk patih afdeeling, tetap diwajib- kan menghadap bupati pada hari lebaran, baik di kabupaten maupun di mesjid karena bupati adalah kepala agama Islam di Kabupaten. Hal ini dicantumkan dalam Staatsblad th. 1907, no. 192. Jadi, kebiasaan menghadap pada hari lebaran dilegalisasikan dengan ketentuan pemerintah. Bila berhalangan karena sakit atau ada tugas negara yang penting, ménak bawahan boleh tidak 253
menghadap kepada ménak atasannya pada hari itu.(135) E. Pendidikan Pendidikan kaum ménak pertama-tama melalui proses sosiali- sasi, yaitu proses mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di mana dia menjadi anggota. Sebagai anggota suatu kelas sosial, dari kecil seorang ménak harus mempelajari seka- ligus mempraktekkan kebudayaan khusus yang berlaku untuk kelas tersebut, misalnya yang menyangkut etiket dan Bahasa. Dalam proses sosialisasi ini, peranan seorang emban (pengasuh) cukup besar. Bagaimana besarnya peranan pengasuh yang ering juga disebut babu, diceritakan oleh putri R.A.A. Wiranataku- sumah, yang bernama R.A. Minarsih Wiranataku-suma(h). Sejak kecil ia diasuh oleh kerabat jauh bupati yang bernama Lasmi- ningrum. Ia memanggilnya Nini Ami. Hubungan dengan peng- asuhnya ini amat dekat; Nini Ami dianggapnya sebagai ibu kedua. Hubungan tambah erat setelah kedua orang tuanya bercerai. Setiap malam sebelum tidur Nini Ami bercerita tentang kehidupan di kabupaten Cianjur ketika ayah R.A. Minarsih menjadi bupati di sana selama delapan tahun. Nini Ami bercerita seputar kelahiran kakak laki-laki Minarsih yang disam-but dengan tembakan salvo 21 kali. Kemudian diceritakan juga mengenai upacara-upacara seputar kelahiran Minarsih. Lebih jauh, pengasuh ini mengajari putri bupati untuk sembahyang (sholat) dan menghapalkan doa sebelum tidur, doa sebelum mandi, dan doa pengusir setan. Pengasuh ini pula yang meng- ajarinya untuk mencintai kucing karena kucing adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad. Ia juga mengajarkan kepercayaan leluhur, misalnya kepercayaan akan tanda-tanda yang ada pada badan manusia. Nini Ami meramalkan bahwa putri bupati ini akan bepergian jauh dan tidak akan pernah kekurangan harta karena ada tahi lalat di tumit dan di tangan kiri. Emban putri 254
bupati ini amat dekat hubungan-nya dengan asuhannya sehingga kelak ketika putri bupati ini menikah dan punya anak, si emban menjadi pengasuh anaknya pula.(136) Seorang putri mantri guru bercerita bahwa ia baru belajar agama Islam dari rencang (pem- bantu) ketika umurnya sudah 16 tahun, karena sejak kecil ibu kandungnya sudah meninggal dan ia ikut dengan kakaknya yang menjadi guru di Frocbelschool Katolik di Magelang. Selama ia ikut sekolah dengan kakaknya itu, ia diharuskan ikut sembah- yang cara Katolik dan sering pula ke gereja. Akhirnya kakaknya masuk Katolik, sedangkan ia tetap Islam karena kemudian ia dibawa kembali oleh ayahnya ke Batavia.(137) Bupati Bandung, R.A.A. Martanagara menceritakan dalam otobiografinya bahwa seingatnya waktu kecil ia diasuh oleh sepasang suami-istri yang bernama Bapa Sanib dan Emih. Tidak diceritakan sejauh mana peran suami-istri yang disebutnya babu ini. Kedua pengasuh ini berasal dari kalangan somah mengingat sebutan bapa yang melekat pada namanya. Ménak lain yang juga memiliki pengasuh dari kalangan somah adalah Nyi R. Raja Pamerat, putri Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah III. Setiap hari ia didampingi oleh dua orang emban yang bernama Bi Marmah dan Ambu Juhe. Hubungan antara putri bupati dengan pengasuhnya yang berasal dari kalangan somah itu cukup erat. Ketika ada seorang jaksa yang jatuh hati kepada putri itu, kedua emban berusaha melindungi asuhannya.(138) Tidak selamanya em- ban itu berasal dari luar kabupaten. Kadang-kadang seorang selir bupati yang melahirkan anak, hanya boleh menjadi babu bagi si anak dan si anak hanya boleh memanggil ibu kepada garwa pad- mi bupati. Misalnya ketika selir Bupati Bandung, R.A.A.Wirana- takusumah III, melahirkan seorang putra, si selir tadi hanya boleh menjadi babu bagi si anak. Konon, selir ini pernah dipinjamkan kepada Asisten Residen Bandung waktu itu sehingga hamil. Akhirnya selir ini dinikahi oleh bupati. Anaknya yang lahir 255
dengan wajah blasteran dianggap sebagai putra bupati.(139) Setelah cukup umur seorang anak ménak harus menjalani pen- didikan formal. Pada awal abad ke-19 ada dua macam pendidikan yang dijalani oleh kaum ménak, yaitu pendidikan di pesantren dan pendidikan di kabupaten. Setelah didirikan sekolah bergaya Barat pendidikan di kabupaten pindah ke sekolah tersebut. Seperti telah dikemukakan pada awal Bab III, pendidikan Barat yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada pribumi pada dasarnya adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Pada masa itu sudah mulai terasa adanya keperluan tenaga-tenaga pribumi yang terlatih untuk penyeleng- garaan administrasi pemerintahan kolonial dan perusahaan parti- kulir. Sebagai langkah pertama, pada tahun 1831 Gubernur Jen- deral van den Bosch mengedarkan angket untuk mendirikan seko- lah dasar negeri di tiap-tiap keresidenan atas biaya Persekutuan Injil (Bijbelgenootschap). Akan tetapi, usaha ini tidak mendapat sambutan. Raja Belanda mengeluarkan keputusan tertanggal 30 September 1848 no. 95 yang isinya memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan dana sebesar f. 25.000,- setahun untuk mendirikan sekolah pribumi di Pulau Jawa dengan tujuan utama menghasilkan calon-calon pegawai pribumi.(140) Atas dasar wewenang ini, didirikan 20 buah sekolah dasar di berbagai kota, termasuk di Bandung. Ternyata yang menjadi murid sekolah ini diutamakan anak-anak Belanda.(141) Sementara itu para bupati di Priangan berusaha mendidik anak-anak mereka di kabupaten sendiri. Yang dijadikan guru adalah juru tulis kabupaten, sedangkan murid-murid terdiri dari para putra bupati dan putra-putra ménak lainnya. Sekolah sema- cam ini biasa disebut Sakola Kabupaten.(142) Dalam sekolah ini para guru disebut meester (dari kata schoolmeester yang artinya guru). Para guru me-ngajar berdasarkan instruksi bupati sehingga tidak ada kurikulum yang seragam di antara sekolah-sekolah 256
tersebut. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi, berhitung, membaca, latihan bahasa, pengetahuan tentang adat-istiadat, pe- ngetahuan hukum, dan agama. Kadang-kadang ada juga yang mengajarkan ilmu bumi, anatomi, dan ilmu ukur tanah. Cara menyampaikan pelajaran seringkali dalam bentuk piwulang (na- sihat) atau diskusi antara murid yang sudah dianggap pandai de- ngan murid yang baru.(143) Pelajaran sering kali ditulis dalam bentuk tembang agar lebih mudah dihapal. Bupati Ciamis, R.A.A. Kusumadiningrat (1839-1886) yang dikenal sebagai Kangjeng Prebu dapat dianggap sebagai pelopor Sakola Kabupaten. Ia termasuk bupati yang progresif. Putra-put- ranya bukan hanya disekolahkan di kabupatennya saja, mereka juga disekolahkan ke Sumedang bahkan nantinya disekolahkan ke Bandung. Bupati lainnya yang juga mendirikan Sakola Kabupaten adalah Bupati Sumedang, Pangeran Kusumahdinata (1838-1882) yang juga dikenal sebagai Pangeran Sugih.(144) Pada pertengahan kedua abad ke-19 amat sulit untuk mencari murid karena belum ada kesadaran akan perlunya sekolah. Lurah- lurah di pedesaan misalnya, tidak mau menyekolahkan anaknya karena terlalu sayang pada anak. Mereka tidak mau melepas anak- anaknya jauh ke kabupaten. Karena takut kepada bupati, ada lurah yang menyodorkan anak pembantunya untuk disekolahkan dan diakui sebagai anak sendiri.(145) Agar para orang tua yang mampu, tertarik untuk menyekolahkan anak-anaknya di kabupaten, bupati sengaja memilih murid Sakola Kabupaten untuk dijadikan asisten wedana atau camat. Salah satu sikap progresif Bupati Ciamis adalah penggunaan orang Belanda sebagai tenaga guru. Pertama kali pada tahun 1870-an bupati menggaji J.A. Uilkens sebesar f. 200,- sebulan untuk mengajar putra-putranya di kabupaten. Oleh karena guru- nya orang Belanda, murid-murid pun bukan hanya dari kalangan kabupaten saja, ada juga putra-putra pejabat Belanda di Ciamis 257
yang ikut bersekolah. J.A. Uilkens hanya mengajar selama 3 atau 4 tahun karena is pindah ke Surabaya menjadi redaktur surat kabar Soerabajasch-Handelsblad. Setelah beberapa waktu guru Belanda itu digantikan oleh seorang guru pribumi. Kemudian Bupati Ciamis mendapat bantuan dari Radén Saleh, pelukis ter- kenal, untuk mendatangkan seorang guru Belanda yang baru yaitu J. Bladergroen. Guru ini digajinya sebesar f. 50,- per bulan dengan tugas utama mengajar membaca dan berbicara bahasa Belanda. Anak-anak ménak menyebut berbicara bahasa Belanda itu lémék Perteges (bicara Portugis).(146) Seperti telah dikemukakan, Bupati Ciamis menyekolahkan anaknya hingga ke Bandung. Hal ini merupakan bukti lain tentang sikap progresifnya itu. Anak yang kelak akan menjadi pengganti- nya sebagai bupati, yaitu Radén Kusumasubrata benar-benar di- perhatikan pendidi-kannya. Mula-mula anak yang lahir pada tanggal 11 September 1860 itu disekolahkan bukan di kabupa- tennya sendiri, tapi di Kabupaten Sumedang. Di sekolah ini, se- lain ada guru pribumi, juga ada guru Belanda yang bernama Warnaar.(147) Semua murid yang sekolah di sini adalah putra-put- ra bupati. Jumlah murid ada dua belas orang. Hanya Bupati Cian- jur yang tidak mengirimkan putranya untuk sekolah di sini karena bupati ini berpendapat, tidaklah pantas putranya belajar kepada orang Belanda yang berbeda agama.(148) Kiranya hal ini dapat menjadi bukti bahwa tidak semua bupati terbuka terhadap budaya baru pada awalnya, meskipun kontak dengan budaya baru itu hampir sama intensitasnya di Kabupaten-kabupaten Priangan. Cianjur yang waktu itu menjadi ibu kota Keresidenan Priangan dan lebih dekat ke Batavia, sebenarnya mendapat kontak lebih intensif dengan para pembawa budaya Barat. Teoretis, nilai-nilai Barat akan berpengaruh kuat bila kontak cukup intensif. Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan Bupati Cianjur di atas tampaknya kontradiktif dengan kenyataan ini. 258
Radén Kusumasubrata tak lama belajar di Sumedang karena jatuh sakit. Ia pulang dan masuk sekolah di kabupaten ayahnya sendiri; waktu itu J.A. Uilkens masih ada. Setelah selesai belajar di kelas terakhir, yaitu kelas tiga, teman-teman Radén Kusu- masubrata ikut magang. Sistem magang (nyuwita) sebenarnya merupakan pendidikan praktek. Orang yang magang harus tinggal dalam lingkungan keluarga ménak dan mengerjakan apa saja tanpa mendapat bayaran. Selama magang ia hanya meng- hayati metode kerja, sekaligus mempelajari gaya hidup priyayi dengan segala nilainya, termasuk etiket.(149) Ada juga teman-te- man Radén Kusumasubrata yang mendapat pekerjaan. Ia sendiri masih diharuskan melanjutkan sekolah. Ayahnya pernah berkata kepadanya: Kamu harus terus belajar, sebab bila pengetahuanmu sama saja dengan ama (bapak- pen.), kamu tidak akan berpeng- hasilan seperti ama, sebab banyak orang lain yang lebih pan- dai.(150) Radén Kusumasubrata didaftarkan ayahnya ke Kweek- school di Bandung, tetapi ia ditolak. Kembalilah ia ke Ciamis. Ayahnya kemudian mendatangkan guru Belanda baru, yaitu J.Bladergroen, seperti telah disebutkan di atas. Tidak lama kemu- dian guru Belanda itu berhenti dan kembali diganti guru pribumi. Baru ketika Hoofdenschool dibuka di Bandung, Radén Kusuma- subrata bersekolah di sana. Di sini tampak bahwa R.A.A. Kusu- madiningrat dan anaknya telah menyadari apa artinya perkem- bangan dan perubahan. Ia sudah melihat jauh ke depan, bahwa kualitas seorang ménak (bupati) harus ditingkatkan untuk meme- nuhi tuntutan zaman. Usaha R.A.A. Kusumadiningrat menyeko- lahkan anaknya, juga menunjukkan bahwa pendidikan itu perlu bukan hanya agar memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memperoleh jabatan dan kekayaan. Hasil pendidikan Barat ini kelak bisa dilihat, bukan saja berupa kemudahan Radén Kusuma- subrata menjadi Bupati Galuh/Ciamis, melainkan juga dalam sikap Radén Kusumasubrata yang sangat terbuka terhadap Barat; 259
ia mengizinkan Snouck Hurgronje menikahi salah seorang kerabatnya. Pengalaman yang jarang dialami oleh kaum ménak pada umumnya, yaitu apa yang dialami oleh Radén Kusumaningrat, putra seorang wedana di Sumedang. Sebagai cicit Bupati Sume- dang, Pangeran Kornel, ia tinggal di lingkungan kabupaten. Keti- ka Radén Kusumaningrat berumur 12 tahun, datang Radén Saleh ke kabupaten. Radén Kusumaningrat bersama Enden Durahim, putra Pangeran Sugih dititipkan kepada Radén Saleh untuk dididik di rumah pelukis itu di Batavia. Di sana Kusumaningrat belajar bahasa Jawa, merancang dan menjahit pakaian, menggam- bar, kadaster (ilmu ukur tanah), dan belajar bahasa Belanda. Dua tahun kemudian anak-anak ménak itu disekolahkan ke Sekolah Jawa di Semarang. Di sana keduanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai pe- ngantar. Setelah dua tahun keduanya kembali ke Sumedang, terus magang di kabupaten. Kelak Radén Kusumaningrat diangkat menjadi Bupati Bandung (1893-1918) setelah melalui perjalanan karier yang panjang dan namanya pun diganti menjadi R.A.A. Martanagara.(151) Pada tahun 1866 Pemerintah Hindia Belanda yang semakin merasakan perlunya pendidikan bagi pribumi, mendirikan Depar- temen Pendidikan, Agama, dan Industri. Pada tahun 1870 dana untuk sekolah bumiputra ditingkatkan menjadi 300.000 gulden setahun untuk Pulau Jawa saja.(152) Untuk mempersiapkan tenaga guru yang diperlukan maka sejak tahun 1852 telah didirikan seko- lah guru (Kweekschool) dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Seperti telah dikemukakan, di Bandung sekolah ini didirikan atas upaya K.F. Holle. Meskipun di beberapa kota telah didirikan sekolah guru yang diprioritaskan bagi kalangan priyayi, pada umumnya para orang tua masih segan menyekolahkan anaknya ke sana, karena kesulitan mencari pondokan dan besarnya biaya 260
yang harus dikeluarkan dan disiplin yang keras dalam seko- lah.(153) Sikap para orang tua yang enggan menyekolahkan anak- nya ke sekolah Barat, mungkin juga disebabkan alasan lain yang berkaitan dengan kebiasaan. Orang Sunda pada waktu itu biaya membaca secara bernyanyi (maksudnya ditembangkan) sehingga cara membaca gaya Barat dirasakan amat asing. Para murid ter- sendat-sendat bila membaca secara Barat, tetapi lancar saja bila membaca dengan ditembangkan. Inspektur Sekolah van der Chijs secara ekstrem berpendapat, bahwa gaya membaca bernyanyi adalah gejala yang tampak pada masyarakat setengah beradab. Akan tetapi, demi kelancaran pendidikan, van der Chijs mendo- rong agar para guru mengajar dengan cara menembang. Hal ini disambut dengan baik oleh para kepala pribumi. Bahkan ada bupati yang mau menembang di depan murid-murid untuk mem- beri contoh.(154) Pada tahun 1859, K.F. Holle diberi tugas untuk menyusun buku-buku pelajaran Sunda. Roden Haji Muhamad Musa, Hoofd- penghulu Limbangan yang juga sastrawan diminta membantu K.F. Holle. Buku-buku yang ditulis dalam bentuk tembang dan berbahasa Sunda itu dijual kepada para bupati. Salah satu sumber menyebutkan bahwa ada kepala-kepala pribumi yang membeli buku-buku tersebut sekedar menyenangkan atasan; buku-buku itu tidak dibagikan kepada bawahannya untuk dibaca, tetapi hanya ditumpuk di gudang.(155) Untuk mendidik calon pegawai pangreh praja, pada tahun 1878 didirikan Hoofdenschool yang di Priangan disebut sebagai Sakola Ménak. Sekolah ini terdapat di Bandung, Magelang, dan Probolinggo(156) Calon murid harus memenuhi syarat berikut: te- lah duduk di kelas 7 HIS atau kelas 6 ELS dan harus bisa berba- hasa Melayu di samping bahasa daerahnya sendiri. Di samping itu, umur tidak boleh lebih dari lima belas tahun. Murid-murid diutamakan anak kaum ménak. Mula-mula jumlah murid amat 261
sedikit sehingga para guru pada waktu liburan harus berkeliling ke distrik-distrik mencari murid.(157) Dalam perkembangan selanjutnya orang semakin menyadari keuntungan menyekolahkan anak, terutama dalam hal mencari pekerjaan. Lebih-lebih lagi setelah dicanangkan Politik Etis pada tahun 1901 kesempatan untuk mendapat pendidikan Barat bagi berbagai kalangan pribumi semakin luas. Hoofdenschool diganti nama menjadi OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche Ambte- naren) yaitu sekolah pendidikan untuk calon pegawai pribumi dan pada tahun 1927 diganti lagi menjadi MOSVIA (huruf M kependekan dari kata Middelbare artinya menengah) yang setaraf dengan sekolah menengah. Lamanya sekolah menjadi 7 tahun yang terdiri dari kelas persiapan (Voorbereide Afdeelingen) sela- ma 2 tahun, kelas Vak A (Vakschool Afdeeling A) selama 3 tahun, dan kelas Vak B (Vakschool Afdeeling B) selama 2 tahun. Di kelas persiapan diajarkan pengetahuan umum, sedangkan di kelas selanjutnya diajarkan pengetahuan-pengetahuan khusus yang amat berguna bagi seorang amtenar, yaitu pengetahuan hukum, ekonomi negara, dan lain-lain. Setiap tahun orang berbondong-bondong mendaftarkan anak- nya ke OSVIA dan sering kali harus kecewa karena tempat sudah penuh. Kalau dibandingkan dengan tahun 1886, keadaan sudah jauh berbeda. Waktu itu Hoofdenschool di Bandung hampir saja ditutup karena kekurangan murid (sampai-sampai direkturnya datang ke sekolah-sekolah pribumi untuk membujuk mereka nantinya agar masuk ke Hoofdenschool tanpa membayar).(158) Perubahan sosial yang terjadi pada awal abad ke-20 menuntut pula reformasi di bidang birokrasi. Seperti telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa pada tahun 1913 pemerintah me- ngeluarkan surat edaran tentang pengangkatan pegawai pangreh praja yang mensyaratkan pendidikan OSVIA sebagai pendidikan minimal bagi calon amtenar. Wajar bila kemudian orang berebut 262
untuk sekolah di sana, meskipun pada akhirnya tidak semua lulusan OSVIA mencari pekerjaan sebagai pegawai pangreh praja. Ada lulusannya yang melanjutkan ke Sekolah Hakim di Batavia, atau Sekolah Dokter Hewan, Dinas Militer, bahkan ada yang melanjutkan ke Eropa.(159) Pada permulaan berdirinya Hoofdenschool, yang bersekolah terutama putra bupati dan putra ménak tinggi lainnya, sedangkan pada awal abad ke-20 anak-anak yang bukan ménak pun ikut bersekolah asalkan mampu membayar. Hal ini menunjukkan adanya mobilitas sosial vertikal sebagai akibat adanya upaya identifikasi dari kalangan masyarakat biasa terhadap kalangan masyarakat yang statusnya lebih tinggi dan juga sebagai akibat pelaksanaan politik asosiasi yang dilontarkan oleh C. Snouck Hurgronje. (160) Di OSVIA juga diajarkan tentang etiket atau tata krama Barat, termasuk tata cara makan dan berkunjung (visite) ke rumah orang Belanda. Hal ini merupakan salah satu saluran yang memungkin- kan kaum elite pribumi menerima nilai-nilai baru. Direktur OSVIA van Bemmel sangat memperhatikan pendidikan welle- vendheid (sopan-santun) bangsa Belanda, misalnya bila murid hendak berbicara kepada guru, tidak perlu menyembah dulu se- perti yang biasa dilakukan kaum ménak waktu itu. Bila ia melihat murid melakukan sembah, langsung guru dan murid itu dima- rahi.(161) Hal ini dapat dilihat sebagai upaya penanaman nilai-nilai baru. Di samping OSVIA, berbagai sekolah lanjutan bermuncul- an. Misalnya tahun 1909 didirikan Rechtsschool (Sekolah Hu- kum). Salah seorang yang menjadi murid angkatan pertama di sini adalah Radén Ratrahudaya, putra Hoofdpenghulu Garut dan Mas Muhamad Hasan, putra pensiunan Wedana Sindangkasih, Kra- wang.(162) Pada tahun 1924 sekolah ini menjadi Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum). Sekolah lanjutan yang disebut MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) didirikan pada tahun 1914, 263
salah satunya di Kota Bandung. Dari MULO orang dapat melanjutkan ke AMS (Algemeene Middelbare School), setaraf SMA sekarang, yang didirikan antara lain di Bandung pada tahun 1920. Khusus untuk anak-anak ménak disediakan sekolah lanjut- an yang disebut HBS (Hogere Burger School) yang didirikan se- jak tahun 1867 di Bandung dan Batavia. Sekolah ini mengajukan persyaratan yang berat bagi calon murid. Hingga awal tahun 1920-an tercatat hanya beberapa orang anak ménak tinggi yang pernah sekolah di sini, yaitu Radén Muharam, Putra Bupati Bandung, Radén Musa Suria Nata Legawa, putra Bupati Garut yang berhasil mengantungi ijazah HBS 5 tahun,(163) dan P.A.A. Djajadiningrat, menantu Bupati Ciamis. Yang disebut terakhir ini adalah anak ménak pertama yang mengantungi ijazah HBS. Anak-anak wanita baru setelah abad ke-20 memasuki H.B.S. Sebelumnya, Bupati Ciamis, R.A.A. Kusumasubrata, sudah me- nyekolahkan anak-anak gadisnya ke sekolah Barat di Batavia.(164) Selain itu, ada sekolah lain yang menghasilkan elite pergerak- an yaitu STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Sekolah ini merupakan penjelmaan dari Sekolah Dokter Jawa yang sudah didirikan sejak tahun 1851. Ada beberapa anak ménak yang juga bersekolah di sini yang nantinya mendirikan Paguyu- ban Pasundan (lihat: bab V). Perlu dijelaskan bahwa ada anak- anak bupati dan anak-anak kaum ménak tinggi lainnya yang keti- ka menempuh pendidikan Barat, tinggal (in de kost) di rumah orang Belanda. Misalnya, Radén Muharam sewaktu sekolah di ELS Bandung tinggal di rumah Keluarga Adams. Kemudian waktu sekolah di HBS Batavia, ia tinggal di rumah Keluarga Hellweg, seorang inspektur sekolah.(165) Radén Sumadikarta, We- dana Peser (Warung Kondang), Cianjur, meng-kost-kan anaknya yaitu Radén Kartamiharja yang sedang menempuh pendidikan di ELS di rumah kontrolir.(166) Cara ini ditempuh para orang tua agar anak-anak mereka dapat mempelajari gaya hidup Barat yang 264
kemungkinan besar amat diperlukan bila anak-anak mereka kelak menjadi pejabat. Akibatnya, banyak di antara anak-anak ménak yang berubah sikap. Misalnya, seperti telah dikemukakan pada Bab III, Radén Muharam setelah menjadi Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah V, bersikap amat progresif dan menganggap orang Belanda setaraf dengan dirinya sehingga ia berani mengha- dapi mereka. Radén Kartamiharja, tidak bercita-cita untuk nga- wula kepada bupati yang tidak mengenal batas jam kerja. Ketika lulus dari OSVIA ia ingin memilih bekerja di bawah asisten- residen, di mana hubungan atasan-bawahan dibatasi prinsip-prin- sip birokrasi legal-rasional. Akan tetapi, situasi memaksanya menjadi Asisten-Wedana Kota Tasikmalaya. Nilai-nilai Barat yang dipelajarinya juga menyebabkan ia tidak suka beristri lebih dari satu (167) Solidaritas di antara sesama kaum ménak, apalagi yang memiliki hubungan kekerabatan, amat kuat. Misalnya anak-anak ménak yang orang tuanya telah meninggal mendapat bantuan dana pendidikan dari para orang tua ménak yang masih aktif bekerja. Anak-anak kerabat bupati, ada yang mendapat bantuan keuangan dari penghasilan sawah kaprabon, yaitu sawah milik bupati dan kerabatnya. Jenis-jenis pendidikan yang dikemuka- kan di atas lebih banyak menyangkut pendidikan bagi anak laki- laki. Bagaimana hal nya dengan anak-anak perempuan ménak yang belum beruntung mendapat pendidikan? Seperti telah dise- but di atas, ada anak-anak perempuan bupati yang ketika masih kecil sudah mendapat pendidikan dari guru Belanda secara khu- sus, bahkan ada yang bisa sekolah hingga ke Batavia, tetapi jum- lah mereka amat sedikit. Upaya lain yang ditempuh para orang tua bawahan bupati untuk mendidik anak perempuan mere-ka adalah dengan menitipkan anak-anak mereka ke kabupaten untuk belajar ngawula. Di Kabupaten Sukapura pada masa Bupati R. Adipati Wirahadiningrat (1874-1906), dan juga setelahnya, ada 265
sekelompok anak perempuan yang disebut endén-endén, yaitu anak-anak wargi (kerabat) Bupati Sukapura yang oleh orang tua- nya dititipkan di kabupaten. Tugas para endén ini adalah melayani anak-anak bupati, seperti merapikan tempat tidur, menata isi lemari pakaian, mengantar ke sekolah, dan menemani bermain. Etiket ménak secara langsung atau tidak langsung dipelajari di sini. Waktu senggang para pelayan khusus ini diisi dengan pelajaran seperti memasak, menjahit, dan belajar bahasa Belanda. Guru-guru bahasa Belanda sengaja didatangkan oleh bupati. Para guru yang mereka sebut jipro (dari kata juffrouw) kebanyakan pensiunan guru. Di antara para endén ini banyak yang anak-anak- nya berhasil mendapat pendidikan baik, kemudian memperoleh pekerjaan sebagai mantri guru, dan cucunya menjadi pejabat ting- gi pada masa setelah kemerdekaan.(168) Di sini tampak, bahwa pendidikan telah menjadi sarana untuk terjadinya mobiltas verti- kal. Di Kabupaten Ciamis, anak-anak perempuan ménak yang di- titipkan mendapat pengawasan dari istri bupati, termasuk urusan jodohnya. Seperti akan diuraikan pada sub-bab tentang perka- winan, ketika Snouck Hurgronje ingin mencari jodoh dari kala- ngan ménak Ciamis, istri bupati mempersilakan Snouck untuk memilih sendiri di antara anak-anak wanita titipan yang ada di kabupaten. Setelah Radén Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri di bagian depan Kabupaten Bandung pada tahun 1904, anak-anak gadis bisa bersekolah di sini. Di sekolah gadis pertama di Indonesia ini diajarkan dasar-dasar berhitung, menulis, membaca, dan pengeta- huan agama. Selama tujuh tahun sekolah ini mengalami perkem- bangan yang pesat. Cabang-cabang sekolah dibuka antara lain di Bogor, Serang, dan Ciamis. Jumlah murid tercatat 210 orang. Pa- da tahun 1910 nama sekolah diganti menjadi Sakola Kautamaan Istri dan lokasi sekolah pindah ke luar pagar kabupaten karena tempat yang ada sudah tidak memadai lagi. Pelajaran pun 266
ditambah dengan pelajaran memasak, mencuci, menyetrika, dan membatik. Demikianlah usaha pendidikan yang dijalankan oleh seorang tokoh ménak wanita, yang pada tahun 1966 dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia.(169) Setelah memasuki dekade ke-3 abad ke-20, anak-anak ménak wanita sudah banyak yang duduk di HIS, ELS, MULO, bahkan HBS. Ada juga yang memasuki sekolah kejuruan seperti Lagere Nijverheidschool (se- macam Sekolah Kepandaian Putri). Pendidikan di Pesantren Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang dipim- pin oleh seorang kiyai atau ulama. Para murid yang disebut san- tri, biasanya tinggal di pondok (asrama) pesantren atau tinggal di sekitarnya. Pesantren sebagai pusat pendidikan biasanya ter-letak di pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Apabila dilihat secara historis, hal ini terjadi karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menge-kang Islam sebagai suatu kekuatan sosial, kultural, dan politik. Akibat pembatasan ini, Islam tidak dapat memainkan peranan penting dalam percaturan politik di kota-kota di Jawa. Pusat-pusat studi Islam pindah ke desa-desa dalam kompleks pesan-tren yang dikelola oleh para kiai.(170) Putra-putra kaum ménak ada juga yang mendapat pendidikan di pesantren, selain bersekolah di lembaga pendidikan Barat. Hal ini dapat dipahami, mengingat pendidikan agama Islam tidak mereka peroleh di sekolah pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad tahun 1871, no 104 dan tahun 1866, no. 46 yang isinya melarang pelajaran agama diberikan di sekolah pemerintah.(171) Putra Pangeran Sugih, Bupati Sumedang, yaitu Aom Sadeli, pernah belajar di Pesantren Asyrofudin Cipicung, Conggeang, Kabupaten Sumedang. Barangkali bukanlah suatu kebetulan apa- 267
bila tanah pesantren itu merupakan tanah wakaf dari Pangeran Sugih yang kaya raya. Di samping itu, Bupati Sumedang ini juga ikut mendukung didirikannya Pesantren Mulabarak di Sumedang. Di pesantren ini bukan hanya rakyat kecil yang menjadi santri, anak-anak kaum ménak banyak juga yang ikut belajar. Bahkan Bupati Limbangan ikut pula mendukung pesantren ini.(172) Bupati Sukapura, Radén Tumenggung Wiratanubaya (1828-1835) se- waktu kecil juga mendapat pendidikan di pesantren.(173) Ada pula anak ménak yang pernah belajar di pesantren di luar Priangan. Misalnya, Radén Kusumaningrat, yang telah diceritakan terda- hulu. Ketika belajar di Semarang sekitar tahun 1860-an, ia pergi ke pesantren-pesantren di Tuban dan Gresik, demikian menurut cerita putranya, yang ketika diwawancarai sudah berumur 80 tahun.(174) Mengingat usia sumber yang diwawancarai, sulit untuk menentukan apakah ayahnya benar-benar pernah belajar di pesan- tren. Akan tetapi, bila melihat sikap religius ayahnya setelah men- jadi bupati, mungkin benar pernyataannya itu. Radén Kusuma- ningrat setelah menjadi Bupati Bandung banyak mewakafkan tanah untuk mesjid dan pesantren. Ia juga sering berkunjung kepada para kiai di beberapa pesantren, misalnya Pesantren Ajengan Marzuki di Cigondewah, Pesantren Sadang, Pesantren Sindanglaya, dan Pesantren Mahmud. Ulama dari Pesantren Mah- mud ini dianggap sebagai penasihat bupati. Ia juga berhubungan baik dengan elite agama yang duduk dalam birokrasi. Ia amat akrab dengan Hoofdpenghulu Bandung, Haji Hasan Mustapa.(175) Selain itu, setiap hari Jumat ia mengadakan pertemuan dengan para ulama. Sikap religius ditunjukkan pula oleh Aom Sadeli ketika telah menjadi bupati di Sumedang. Bupati ini amat besar perhatiannya terhadap agama Islam, misalnya pada waktu mera- yakan hari-hari besar Islam: Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha. Ia juga banyak mewakafkan tanah untuk mesjid, membagi- kan zakat dan sedekah setiap bulan kepada rakyat dan kerabatnya 268
yang kekurangan. Kebutuhan para guru mengaji dicukupinya. Selain itu, ia juga menyekolahkan sanak kerabat yang kurang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Salah satu motto hidupnya adalah haram ngadahar duit anu henteu kagawean sacukupna (artinya: haram menerima uang tanpa bekerja secu- kupnya). Setelah wafat ia dijuluki Pangeran Mekah karena wafat di Mekah ketika sedang menunaikan ibadah haji.(176) Pada mulanya pesantren hanya menyediakan tempat bagi murid laki-laki mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, sedang- kan murid wanita hanya bisa belajar di lembaga pengajian tingkat dasar dan menengah yang bukan pesantren.(177) Pendidikan agama lanjutan bagi anak wanita harus diberikan secara tersendiri. Akan tetapi setelah tahun 1910, pesantren mulai menyediakan tempat bagi murid wanita.(178) Meskipun demikian anak wanita ménak tampakya mendapat pendidikan agama secara tersendiri, terlebih bila umur mereka sudah akil balig, harus masuk pingitan. Seperti telah disebutkan, putri Bupati Bandung, R.A. Minarsih Wiranata- kusumah, mendapat pendidikan keagamaan hanya dari inang pengasuhnya. Pada abad ke-19, jumlah pesantren meningkat terus. Hal ini menjadi salah satu petunjuk tentang adanya kebangunan agama Islam di Jawa. Para pemimpin pesantren yang sering kali memimpin pemberontakan menjadi bulan-bulanan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Sementara pemerintah sendiri telah menciptakan suatu struktur keagamaan yang institusional yang terdiri dari suatu hirarki pejabat-pejabat agama, mulai dari hoofdpenghulu hingga modin yang dapat dijadikan alat kebijakan kolonial. Struktur elite agama ini secara tidak langsung dijadikan alat untuk membendung kebangunan agama. Tidak aneh bila bupati ditempatkan sebagai kepala agama di kabupaten, yang tugasnya antara lain mengawasi perkembangan agama Islam di daerahnya. Posisi para bupati dan bawahannya sebagai amtenar 269
yang bekerja pada pemerintah akan sangat sulit bila berhubungan terlalu dekat dengan pesantren. Logis bila kaum ménak menjaga jarak dengan ulama pesantren, bila ingin memiliki conduitestaat yang baik.(179) F. Perkawinan dan Konkubinasi Kaum ménak Priangan pada umumnya melakukan poligami (beristri lebih dari satu) dan konkubinasi (berselir banyak). Di samping istri resmi (yang dinikahi) ada juga istri-istri tidak resmi (yang tidak dinikahi). Salah seorang istri resmi berkedudukan sebagai garwa padmi yang setaraf dengan permaisuri seorang raja. Istri yang bukan padmi biasa disebut garwa leutik.(180) Istri yang tidak dinikahi biasa disebut parekan (selir). Garwa padmi seorang bupati biasanya putri bupati lain dan tidak selalu merupakan istri yang pertama kali dinikahi. Misalnya saja, Bupati Bandung R.A.A. Martanagara (1893-1918) mengam- bil Raden Ajeng Sangkaningrat, putri Bupati Sumedang, sebagai garwa padmi; putri ini dinikahinya sebagai istri kedua.(181) Bupati berikutnya, R.A.A. Wiranatakusumah menjadikan Syarifah Na- wawi, putri seorang guru di Bukittinggi, sebagai Radén Ayunya, setelah ketiga istrinya terdahulu diceraikan. (182) Contoh lain adalah Radén Jamu yang nantinya disebut Pangeran Kornel (1791-1828), sebelum menjadi bupati menikah dengan Nyi Ra- dén Candranagara, putri Adipati Tanubaya, Bupati Sumedang (1773-1789). Oleh karena ada suatu persekongkolan untuk me- nyingkirkan dirinya dari jabatan bupati, Radén Jamu lari tanpa disertai istrinya ke Cianjur dan di sana diangkat menjadi Cutak Cikalong. Kemudian ia menikah lagi dengan adik Bupati Cianjur, yaitu Radén Lenggangnagara (Radén Lenggangkusumah). Kelak setelah menjadi Bupati Sumedang, istri kedua inilah yang menjadi garwa padmi.(183) Perkawinan antara keluarga bupati dalam satu keresidenan 270
merupakan hal yang lumrah. Kiranya hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kemurnian darah bangsawan sekaligus untuk mempertahankan status. Pernikahan dengan keluarga yang tidak sederajat bisa dianggap mengurangi derajat kebangsawanan. Contoh perkawinan yang sederajat adalah perkawinan Radén Suriakarta Hadiningrat, putra Bupati Bandung, dengan Radén Ayu Ratnaningrat, putri BupatiCianjur, seperti dilukiskan oleh pengarang Wawacan Carios Munada sebagai berikut: Satria Radén Kumetir Lulut layeut jeung garwana sami pada asihna teh tayoh sarua bogohna wantu sami mustika emas ngempur sami ngempurna inten campur jeung berlian (184) Terjemahannya: Satria Radén Kumetir seiring sejalan dengan istrinya sama saling mengasihi kiranya sama-sama cinta sebab sama-sama mutiara emas berkilau sama berkilau intan bercampur berlian.(185) Demikianlah ungkapan seorang pengarang tentang betapa serasi- nya pasangan suami-istri yang berderajat sosial sama tinggi. Kedudukan sebagai garwa padmi seorang dalem tampaknya menjadi dambaan kaum ménak yang memiliki anak gadis. Hal ini dapat dibaca dalam surat yang ditulis oleh Hoofdpenghulu Garut, Radén Haji Muhamad Musa, kepada cucunya, Radén Ayu Rajapamerat yang menjadi istri Bupati Sumedang. Surat yang bertanggal 17 April 1884 itu berbunyi antara lain: Moega-moega pait daging, moega aja daradjatna, kalis tina hama omong, 271
moega moega katoelaran, koe salira gamparan, djadi padmi nganggo pajoeng, diadjen koe sanagara (186) Terjemahan: Semoga kuat dan tangguh, semoga naik derajatnya, terhindar dari fitnah, semoga tertulari, oleh diri paduka, menjadi padmi (yang) memakai payung kebesaran, dihormati (orang) senegara Ungkapan di atas menunjukkan harapan Hoofdpenghulu Garut itu agar cucunya yang wanita dapat menjadi garwa padmi putra Bupati Sumedang. Dengan menjadi garwa padmi, cucunya akan rakyat memakai payung kebesaran dan dihormati oleh sekabupaten seperti halnya Radén Ayu Rajapamerat. Harapan menjadi garwa padmi seorang bupati atau setidak-tidaknya menjadi salah seorang istri ménak tinggi, dapat pula dilihat dari salah sate. Bagian Wawacan Carios Munada yang mengisahkan putra Radén Suryakusumandinata, ketika masih menjadi kumetir kopi di Cianjur. Daya tarik putra bupati ini demikian hebatnya sehingga: Bupati Sumedang yang bernama Réa randa Cianjur anu kaduyung parawan anu muntit-muntit sore-isuk dipalupur sangkan juragan kumetir anu dipalar kabongroy (187) Terjemahannya: Banyak janda Cianjur yang terpikat banyak gadis yang membuntuti sore-pagi pakai bedak agar juragan kumetir diharapkan terpikat. (188) Dari sumber historiografi tradisional di atas, tercermin bagai- 272
mana laki-laki tipe ideal kaum wanita dari kalangan ménak Pria- ngan. Status tinggi menjadi kriteria utama. Putra Bupati Sume- dang yang diceritakan di atas, setelah menjadi bupati ternyata memiliki istri sebanyak 31 orang dan berputra 94 orang. Ia dikenal sebagai Pangeran Sugih (sugih artinya kaya) karena ia kaya akan harta dan kaya akan anak.(189) Perbedaan status garwa padmi dan garwa leutik menyebabkan hak-hak istimewa yang dimiliki juga berbeda. Menurut peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan tahun 1864, hanya garwa padmi yang berhak memakai songsong (payung kebesaran) dan ia pula yang berhak menjadi ibu semua anak bupati, baik dari dirinya sendiri, dari istri-istri bupati lainnya maupun dari para selir. Seorang selir yang melahirkan seorang anak hanya bisa menjadi emban (inang pengasuh) bagi anaknya tersebut.(190) Seperti telah diungkapkan di muka, bila seorang anak garwa padmi lahir, ia disambut de- ngan dentuman meriam 60 kali (sawidak kali), ada juga yang hanya 21 kali, sedangkan anak selir hanya disambut dentuman meriam 10 kali saja.(191) Perkawinan kadang-kadang dilakukan dengan kerabat yang amat dekat. Dalam adat-istiadat Sunda, perkawinan semacam ini dimaksudkan untuk ngadeukeutkeun baraya, ngumpulkeun deui banda, nepung-nepung gagang seureuh (artinya: mempererat hu- bungan kekeluargaan, mengumpulkan harta, maksudnya agar wa- risan tidak jatuh ke tangan pihak luar keluarga, mempertemukan cabang daun sirih, maksudnya mempererat ikatan kekerabatan), demikian diungkapkan oleh Hoofdpenghulu Bandung, Haji Hasan Mustapa.(192) Hubungan persaudaraan yang retak bisa diperbaiki melalui perkawinan, seperti yang terjadi ketika Pangeran Sugih menga- winkan putrinya. Konflik antara Pangeran Sugih dan adik tirinya, Radén Kusumahyuda, yang menjadi Wedana Cibeureum, diawali dengan ketidaksetujuan adiknya itu atas kebijakan politik kakak 273
tirinya. Residen Priangan yang mencium adanya perselisihan itu tanpa alasan yang jelas menyalahkan wedana. Akibatnya, Radén Kusumahyuda dibuang ke Probolinggo hingga meninggal di sana. Peristiwa ini amat membekas di hati putra Radén Kusumahyuda, yaitu Radén Kusumaningrat. Putranya ini kemudian diasuh oleh Pangeran Sugih dan kemudian dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Dengan cara ini tampaknya keretakan keluarga bisa diatasi. Radén Kusumaningrat yang diceritakan di atas, setelah ber- umur 48 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan, mulai mantri guru hingga patih, diangkat menjadi Bupati Bandung pada tahun 1893. Setelah duduk di puncak birokrasi tradisional nama- nya menjadi Radén Adipati Aria Martanagara. Pada awal peng- angkatannya sebagai Bupati Bandung, terjadi percobaan pem- bunuhan atas dirinya yang dilakukan oleh sekelompok ménak Bandung. Meskipun percobaan pembunuhan itu gagal, peristiwa itu agaknya cukup mengganggu hubungan bupati keturunan Su- medang itu dengan kalangan ménak Bandung.(193) Bupati Mar- tanagara kemudian menikahkan anak laki-lakinya, Radén Marta- hadisuria, dengan Raden Ajeng Kustoniah, keponakan Bupati Bandung terdahulu yang sudah meninggal. Ia juga menikahkan putrinya, R.A. Sangkaningrat dengan R.A.A. Wiranatakusumah V. Tampaknya dengan perkawinan ini diharapkan hubungan dengan kalangan ménak Bandung menjadi erat kembali. Perkawinan antara kerabat dekat di kalangan kaum ménak Priangan sangat umum terjadi. Seperti telah diungkapkan di muka, antara bupati yang satu dengan bupati lainnya di Priangan ada hubungan kekerabatan. Perkawinan kaum ménak yang dera- jatnya lebih rendah dengan ménak yang derajatnya lebih tinggi, bisa juga dilakukan untuk mengangkat derajat atau status sese- orang. Radén Adipati Wirahadiningrat, Bupati Sukapura (1874- 1906), memberikan nasihat kepada putri Radén Haji Muhamad 274
Musa, R.A. Lasmini, waktu menikah dengan Radén Suryaatmaja, putra Bupati Lebak. Nasihat itu ditembangkan oleh Patih Radén Aria Bratadiwijaya dalam pupuh dangdanggula dan sinom. Salah satu baitnya berbunyi demikian: Ditjatoerkeun dapoerna mimiti doengkap mangsa ieu kalaksanan djatoekrama marga sae djaman rama noe marhoem pandjenengan Rahaden Hadji Hadji Moehamad Moesa Hoepanghoeloe Garoet kawanti-wanti welingna mambrih kaboel ngarapetkeun getih daging ka terah Soekapoera (194) Terjemahannya: Dikisahkan alur cerita dimulai sampai saat ini terlaksana perkawinan jalan yang baik pada masa ayahanda almarhum, yang bernama Rahaden Haji, Haji Muhamad Musa, Hoofdpenghulu Garut, mengingatkan sekali, mengharapkan terkabul merapatkan darah daging kepada keturunan Sukapura Dari apa yang diungkapkan di atas, jelas bahwa Radén Haji Muhamad Musa, Hoofdpenghulu Garut yang bukan keturunan langsung seorang bupati, sangat berharap dapat mengikat tali kekerabatan melalui perkawinan dengan keluarga bupati. Dengan perkawinan semacam ini, is bisa meningkatkan status sosial keluarganya menjadi sederajat dengan keluarga para bupati. Keinginan Radén Haji Muhamad Musa ini ternyata bisa tercapai. Anak dan cucu-cucu-nya berhasil jadi bupati. Seperti telah dikemukakan, kaum ménak pada umumnya 275
memiliki banyak istri dan selir. Bupati Sumedang XIII, Pangeran Suria Kusumah Adinata dikenal sebagai Pangeran Sugih karena kaya harta, anak, dan istri. Istri resminya berjumlah empat orang yaitu Radén Ayu Bodedar, putri Bupati Cianjur; Radén Ayu Rajapamerat, putri Bupati Bandung; Radén Ayu Ratnaningrat, putri Jaksa Sumedang; dan Radén Ayu Mustikaningrat, putri Bupati Ciamis. Selirnya berjumlah 27 orang yang berasal dari Sumedang, Tasikmalaya, Bogor, dan daerah lain di Priangan. Dari 27 orang selir ini, hanya satu orang yang bergelar radén, sisanya hanya mempunyai sebutan Nyi Emas yang menunjukkan status sosial yang lebih rendah. Bahkan ada yang berasal dari kalangan rakyat biasa, terbukti dari nama ayahnya yang tanpa gelar sama sekali. (195) Bupati lain yang juga memiliki banyak istri dan selir adalah Bupati Sukapura, Radén Adipati Wiradadaha (1864-1874). Ia memiliki 30 orang anak dari istri-istrinya yang berasal dari Bandung, Garut, Tawang, Cibogo, di samping dari Sukapura sendiri.(196) Bupati lainnya yang kaya istri dan selir adalah Bupati Bandung VII, Radén Adipati Wiranatakusumah II (1829-1846) yang dikenal sebagai Dalem Karanganyar (karena dimakamkan di Karanganyar, Bandung). Dalam salah satu sum- ber tradisional disebutkan begini: Bopati soegih koe istri Dalem beunghar ku parekan diobeng koe para endén diaping koe para nyimas diadjap koe djoewita ratoe dirioeng koe geloeng dirioeng koe geloeng-malang (197) Terjemahan: Bupati kaya akan istri Dalem kaya akan selir Digandeng oleh para endén Dijaga oleh para nyimas Didampingi oleh putri cantik 276
ratu dikelilingi oleh sanggul dikelilingi oleh sanggul-malang Dari sumber di atas, dapat diketahui bahwa Bupati Bandung itu kaya akan istri dan selir, baik yang berasal dari kalangan bang- sawan maupun rakyat biasa. Menurut Wawacan Carios Munada, oleh karena begitu banyak selir yang dimiliki Dalem Bandung, ketika Asisten Residen Bandung, Nagel, meminta salah satu selir- nya, diberikan begitu saja oleh bupati.(198) Selir-selir itu ada yang kemudian dinikahi, ada pula yang tidak dinikahi. Pernikahan seorang dalem dengan calon istri baru, atau selir, biasanya diatur oleh garwa padmi bila pernikahan dilang- sungkan di kabupaten. Misalnya Bupati Bandung yang diceri- takan di atas ketika akan menikahi salah seorang selirnya karena selir tersebut hamil, ia meminta garwa padminya untuk mengu- ruskan pernikahan tersebut. Tentu saja sang garwa padmi mau tak mau harus rela melakukannya. Apakah seorang istri ménak rela dimadu? Jawabannya relatif. Pernah dikisahkan tentang seorang jaksa di Bandung pada pertengahan abad ke-19 yang memiliki empat istri. Istri pertama mengalami tekanan batin karena suaminya terlalu betah tinggal dengan mudanya. Akhirnya ia tergoda menyeleweng dengan seorang ménak lain (199) Masalah kesenangan memiliki selir tidak mengenal umur. Ada sumber yang menyebutkan tentang seorang bupati yang sudah pensiun, tetapi memiliki selir yang banyak. Tidak jarang ada pula bupati yang tidak mau memiliki selir, bahkan ada yang hanya memiliki satu istri saja, misalnya Pangeran Aria Suriaatmaja, Bupati Sumedang (1882-1919). Bupati ini konon agak pemalu terhadap wanita; ia dikenal pula sebagai bupati yang saleh, senang bekerja keras, dan amat dihormati, baik oleh sesama bupati mau- pun para pejabat Belanda, lebih-lebih oleh rakyatnya. Ia juga ti- dak begitu suka bersenang-senang.(200) 277
Bagi seorang dalem, amatlah mudah mendapatkan wanita yang diinginkannya mengingat betapa besar kekuasaan tradisio- nal yang dimilikinya. Tradisi nyanggrah membuktikan hal ini. Pada masa kekuasaan Mataram para bupati Priangan biasanya menyerahkan wanita cantik sebagai upeti. Kebiasaan ini ditiru juga oleh para bawahan bupati. Misalnya, bila ingin naik pangkat, ménak bawahan menyerahkan seorang wanita cantik kepada bupati sebagai tanda bakti bersamaan dengan penyerahan hasil bumi. Penyerahan semacam ini disebut séba. Pada mulanya yang di-séba-kan itu anak sendiri. Lama-kelamaan terjadi perubahan, si pejabat bawahan tersebut mencari anak orang lain untuk di- séba-kan. Akibatnya para dalem datang sendiri meminta anaknya. Orang tua si gadis tidak boleh menolak kehendak sang penguasa, apakah anaknya itu akan diperistri atau akan dijadikan selir itu terserah sang ménak. Perkawinan seorang wanita ménak lazimnya dengan ménak lagi, tetapi pernah terjadi perkawinan dengan orang asing. Menu- rut penelitian terakhir, Snouck Hurgronje, Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Arab, menikah dua kali dengan wanita ménak Priangan. Pertama, pada usia 41 tahun ia menikahi putri Hoofdpenghulu Ciamis Radén Haji Muhamad Taib yang bernama Sangkana. Gadis ini ngawula di pendopo Kabupaten Ciamis untuk dididik oleh kerabat ayahnya, yaitu Radén Ayu Lasmita- kusuma, istri Bupati R.A.A. Kusumasubrata. Snouck yang men- dalami agama Islam dan sudah pernah tinggal di Mekah dianggap sebagai seorang muslim yang taat sehingga amat dihormati para ulama dan penghulu di Priangan. Ketika Snouck datang ke Kabu- paten Ciamis, ia diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga Kusumasubrata, bukan saja karena ia pejabat pemerintah dan seorang muslim, tetapi karena Keluarga Bupati Ciamis ini dikenal terbuka terhadap orang Barat. Seperti telah diungkapkan terda- hulu, R.A.A. Kusumadiningrat, ayah Kusumasubrata, dikenal se- 278
bagai bupati progresif yang membuka sekolah kabupaten dengan guru-guru orang Belanda, sebelum OSVIA didirikan. Istri Kusu- masubrata, mempersilakan Snouck memilih jodohnya di antara gadis-gadis ménak yang tinggal di kabupaten. Ternyata pilihan- nya jatuh kepada putri penghulu. Meskipun pada mulanya peng- hulu itu berkeberatan atas pernikahan tersebut karena putrinya sendiri takut kepada orang asing, perkawinan dilangsungkan juga atas desakan Radén Ayu Lasmitakusuma. Penghulu sebagai ba- wahan bupati tidak bisa berbuat lain kecuali memenuhi per- mintaan itu. Akhirnya Sangkana menikah pada tahun 1890 dan berputra hingga empat orang. Ketika mengandung anak kelima, ia keguguran dan meninggal dunia pada tahun 1896. Untuk kedua kalinya Snouck menikah pada tahun 1898 dengan putri Kalipah Apo yang bernama Siti Sadiyah. Dari perkawinan ini lahir se- orang anak. Tahun 1906 Snouck kembali ke Negeri Belanda tanpa pernah kembali ke sini. Mengenai pernikahannya ini Snouck tak pernah mengungkapkannya kepada siapa pun. Bahkan putra- putranya dilarang memakai nama Snouck dan tidak diizinkan datang ke Negeri Belanda. Yang mengetahui pernikahannya hanyalah para pejabat pribumi yang terkait. Masih untung ia mau membiayai keluarganya hingga dewasa.(201) Kejadian ini merupa- kan suatu fenomena khusus dalam perkawinan kaum ménak yang dilatarbelakangi kepentingan politik kolonial atau paling tidak kepentingan Snouck sendiri dalam upaya memperlancar peker- jaannya. a. Cara Perkawinan Banyak perkawinan antara para putra bupati dilakukan dengan cara dijodohkan sejak kecil oleh orang tua kedua belah pihak. Cara ini dikenal dengan sebutan dirérémokeun. Misalnya saja, R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung, sudah diréréokeun dengan putri Bupati Sumedang, ketika ia baru berumur lima tahun, 279
sedangkan calon istrinya baru berumur tiga tahun.(202) Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah V ketika berumur tujuh tahun dijanjikan untuk menikah dengan putri Bupati Cianjur yang waktu itu malah belum lahir. Setelah dewasa mereka urung menikah karena keduanya hanya merasa sebagai dua saudara belaka.(203) Tidak selamanya perkawinan di kalangan ménak dengan cara dijodohkan orang tua. Bila seorang pria ménak tertarik kepada se- orang wanita, ada cara yang bisa dilakukan. Seperti telah dikemu- kakan dalam Bab IV.E, ada seorang jaksa yang jatuh hati kepada putri seorang bupati. Untuk menyampaikan isi hatinya, jaksa tersebut mengirim surat berisi uang seratus rupiah. Bila sang putri tidak berkeberatan dengan maksud jaksa tersebut, ia harus mengi- rim balasan berupa rokok yang dilinting sendiri oleh sang puteri. Rokok tersebut diberi wangi-wangian dari kayu gaharu. Bila ada kecocokan, tinggal menunggu lamaran ke kabupaten.(204) Pernah diceritakan, putri seorang bupati di Sukapura saling jatuh hati dengan seorang priyayi Jawa yang bersekolah Belanda di Suka- pura. Cara kedua remaja itu berhubungan adalah melalui surat- surat yang diantarkan oleh pengasuh (endén-endén) sang putri kepada priyayi Jawa itu melalui pelayannya pula. Demikian pula sebaliknya. Kedua pengasuh itu pun saling jatuh hati. Sayangnya tali kasih terputus karena ibu sang putri tidak menyetujui hubu- ngan itu.(205) Bila hubungan berjalan lancar, pihak laki-laki melamar kepada pihak perempuan. Setelah proses melamar selesai, dilangsungkan upacara perkawinan. Bagaimana megahnya perkawinan kaum ménak tertinggi, telah diuraikan pada Bab IV.D. Perkawinan kaum ménak di bawah bupati pada umumnya mengikuti pola pa- nutannya; hanya berbeda dalam tingkat kemegahannya. Pertemuan seorang ménak dengan calon selir sering kali terjadi ketika ménak pergi turun ke pedesaan. Bila di suatu kewedanaan, 280
seorang bupati misalnya, melihat gadis cantik dan ia mengingin- kannya, ia cukup meminta kepada wedana itu untuk mengurus- kannya. Ikatan yang dilakukan seorang dalem dengan seorang selir kadang-kadang tidak perlu dihadiri langsung oleh dalem sendiri. Misalnya saja Pangeran Sugih, yang memerintah Sume- dang pada pertengahan abad ke-19, bila berkehendak kepada seorang wanita, cukup mengirimkan keris melalui seorang utusan sebagai pengganti dirinya. Bila keluarga si wanita menerima keris tersebut, berarti ikatan dalem dengan selir tersebut sudah terjadi. Seorang wanita yang menjadi istri ketiga Bupati Garut mencerita- kan kisah perkawinannya demikian. Bupati Garut tahun 1930-an itu, suatu ketika berkunjung ke pabrik tenun diiringi oleh Asisten Wedana Tarogong. Di sana ia melihat seorang buruh wanita yang masih muda sekali dan cantik. Ia menyuruh Asisten Wedana itu untuk datang ke rumah orang tua si wanita tadi. Si wanita tidak bisa menolak ketika Asisten Wedana menyampaikan keinginan bupati untuk menjadikan dirinya sebagai istri. Beberapa hari kemudian, si wanita dan keluarganya diminta datang ke rumah penghulu. Bupati Garut kemudian datang ke sana untuk melamar. Kepada si wanita, Bupati itu mengatakan bahwa setelah pernika- han nanti, ia akan datang sesekali saja sambil meronda keliling. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, calon pengantin wanita dengan keluarganya datang ke mesjid kecamatan. Tidak lama kemudian datang penghulu dan naib yang membawa keris milik Bupati. Selama akad nikah berlangsung, keris milik bupati dipegang oleh naib. Rupanya, naib inilah yang melakukan ijab- kabul. Alasan bupati mengirim keris sebagai wakil dirinya, ter- nyata bukan karena alasan adat atau kepercayaan, melainkan karena alasan praktis. Perkawinannya yang baru ini tidak ingin diketahui oleh garwa padmi-nya. Karena istrinya berasal dari kalangan rakyat kebanyakan, upacara hajatan pun berlangsung sederhana. Kenduri kecil-kecilan dilangsungkan di rumah si wa- 281
nita. Seratus lima puluh berekat (makanan dalam kotak terbuat dari anyaman bambu) dibagikan kepada tetangga sekampung se- kedar pemberitahuan tentang perkawinan itu. Bupati ini ternyata sudah memiliki istri lainnya di luar kabupaten, yaitu putri seorang kalipah dan putri seorang haji di kecamatan yang lain. Pernikahan dilakukan dengan cara yang sama. Kunjungan kepada istri-istri- nya itu juga dilakukan ketika ia meronda keliling kabupaten.(206) Upacara perkawinan yang juga sederhana dilakukan pada waktu Bupati Bandung, Dalem Karanganyar, akan menikahi salah seorang selirnya. Hajatan cukup dengan upacara ngariung, yaitu selamatan sederhana dengan mengundang penghulu, kalipah, modin, patih, dan pejabat kabupaten.(207) Motivasi Poligami dan Konkubinasi Kaum ménak Priangan yang melakukan poligami dan konkubi- nasi tentunya memiliki alasan atau motivasi, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Agama Islam yang dianut kaum ménak memang mengizinkan seorang laki-laki beristri sampai empat. Akan tetapi, kebiasaan poligami ini kiranya bukan semata-mata karena agama Islam mengizinkan. Bila dilihat dalam tradisi lama, umumnya raja-raja memiliki istri banyak. Dalam Babad Padja- djaran dan Sajarah Galuh misalnya, disebutkan bahwa istri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, berjumlah 151 orang, sedangkan me- nurut Babad Limbangan, istri Prabu Siliwangi berjumlah lebih dari 100 orang.(208) Kepastian jumlah ini sulit dibuktikan secara historis, tetapi jelas angka itu menyiratkan bahwa Prabu Siliwangi beristri banyak.(209) Motivasi beristri banyak agaknya bukan se- mata-mata karena kesenangan lahiriah, melainkan juga karena perkawinan semacam itu bisa digunakan untuk tujuan politis. Misalnya, dalam Babad Limbangan dikisahkan tentang perni- kahan. Raja Sunda dengan putri Sunan Rumenggong dari Limba- ngan. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang putra, yaitu Basu 282
Dewa dan Liman Sanjaya. Kedua putra ini nantinya dijadikan penguasa di Limbangan. Dengan cara ini kesetiaan Limbangan kepada Kerajaan Sunda dapat terjamin, mengingat wilayah Kerajaan Sunda yang relatif luas pada masa itu sehingga raja sulit untuk mengawasi daerah-daerah secara langsung. Salah satu istri kesayangan Prabu Siliwangi adalah Ratu Istri Rajamantri, yang berasal dari Kerajaan Sumedanglarang, kerajaan bawahan Pajaja- ran. Putra dari hasil perkawinan ini tidak dijadikan raja di Sumedanglarang karena Ratu Istri Rajamantri memiliki saudara laki-laki. Putra saudara laki-lakinya ini kemudian dinikahkan de- ngan cucu Prabu Siliwangi dan keturunannya menjadi penguasa di Sumedanglarang.(210) Dan ceritera yang terdapat dalam histo- riografi tradisional di atas, diduga kuat bahwa Raja Sunda mela- kukan perkawinan politis untuk memperkuat kekuasaannya. Kaum ménak Priangan pada abad ke-19 melakukan poligami dan memiliki banyak selir, tampaknya dengan alasan atau motivasi yang berbeda dengan masa raja-raja dahulu. Para bupati (dalem) sebagai ménak tertinggi di kabupaten, selain memiliki istri padmi dan istri-istri lainnya, juga memiliki selir yang menurut beberapa historiografi tradisional jumlahnya mencapai enam puluh hingga ratusan orang. Ada satu sumber yang secara ekstrem menyebutkan, bila seorang bupati baru diangkat, kesi- bukan pertamanya adalah mencari selir.(211) Tidak mengherankan bila jumlah selir bupati menjadi sangat banyak. Jadi, meskipun kaum ménak ini beragama Islam, kenyataan ini menunjukkan bahwa tradisi atau kebiasaan para leluhur lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Dalam majalah Poesaka Soenda , ada pendapat yang menyatakan bahwa kaum ménak memiliki banyak istri dan selir sekedar penghibur hati belaka. Pendapat ini tidak dapat disangkal sepenuhnya, juga tidak dapat dibenarkan seratus persen bila dikaitkan dengan penjelasan tentang tradisi leluhur penguasa Sunda. Dalam Wawacan Carios Munada dilukiskan bagaimana 283
perilaku Bupati Bandung, Dalem Karanganyar, dalam menjalani pensiunnya. Diceritakan bahwa ia sering memancing ikan di Sungai Citarum selama tiga atau empat hari. Di atas lima perahu yang diikat berjajar dipasang tenda-tenda indah, dan di dalamnya dihias dengan sutra dewangga, selanjutnya dituliskan sebagai berikut: Murub ngempur ngelab-ngelab mendung katebak ku angin tiis raos ka salira ngadalingding angin leutik di jerona pinuh istri parekan nu mohmoy lucu nu endah geulis jatnika baheula harkat bupati nanding raja sang Arjuna Sastrabahu (212) Terjemahan: Cahaya berkilau melambai-lambai melambai tertempa tiupan angin dingin terasa pada badan semilir hembusan angin di dalamnya penuh oleh istri selir yang manis yang indah cantik dan pintar Dulu derajat bupati sebanding dengan raja Sang Arjuna Sastrabahu Dari cerita di atas tersirat bahwa salah satu motivasi memiliki istri dan selir adalah untuk kesenangan atau kenikmatan duniawi. Ada pula pendapat yang cukup ekstrem, yang menganggap ke- hidupan ménak itu bagai gateuw (ratu rayap) yang pekerjaannya hanya seputar kesibukan di kabupaten, bermain serimpi, bedaya, wayang orang, dan bersenang-senang dengan istri dan selir-selir sebagai penghibur.(213) Pemilikan istri dan selir dalam jumlah banyak juga dapat me- nunjukkan, bahwa kaum ménak (terutama bupati atau dalem) ber- 284
kuasa atas apa saja. Tradisi nyanggrah yang masih terjadi hingga pertengahan abad ke-19 dapat dianggap sebagai bukti kekuasaan ini. Di samping itu, beristri banyak juga menunjukkan bahwa ménak itu lain jalma samanea (bukan orang sembarangan). Lagi pula, dengan memiliki banyak anak yang ibunya berasal dari berbagai daerah, ménak tersebut dapat memperluas rundayan keluarga atau trah, meskipun di lain pihak berakibat semakin lunturnya kemurnian darah bangsawan bila selir itu berasal dari kalangan somah. Perkawinan dengan putri keluarga terkemuka dari kalangan kaum, seperti yang dilakukan oleh R.A.A. Wirana- takusumah V, juga Bupati Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur tam- paknya merupakan perkawinan politis. Hal ini bukan dimaksud- kan untuk memperkuat kekuasaan, melainkan lebih ditujukan untuk sekedar memperluas pengaruh atau mengokohkan kedudu- kan. Perkawinan politis juga pernah dilakukan oleh ménak Sume- dang yaitu Radén Jamu (Pangeran Kornel), yang menikahi ketu- runan Bupati Parakanmuncang karena bupati tersebut sedang menyelangi menjadi bupati di Sumedang. Pangeran Kornel juga kemudian menikahi keturunan Bupati Cianjur, sewaktu ia men- jadi cutak di Cikalong. Contoh-contoh lain telah diungkapkan pada uraian tentang ikatan kekerabatan. Di lain pihak, para wanita bersedia menjadi garwa leutik atau pun selir, tak lain untuk meningkatkan status. Apalagi bila mereka sampai mempunyai keturunan, si anak berhak menjadi ahli waris dan berhak pula atas gelar-gelar kebangsawanan. Dengan status sebagai istri atau selir, otomatis ia mendapat hak-hak istimewa karena statusnya meningkat. Dengan cara ini, ia juga sekaligus mengangkat derajat keluarganya dan bukan tak mungkin mem- berikan peluang bagi keluarganya untuk naik pangkat. Perkawinan seorang santana dengan wanita ménak tinggi se- ring juga terjadi. Misalnya seorang petinggi yang bernama Mas Astareja, menikahi Radén Ayu Mantisah sebagai istri kedua. 285
Setelah cerai dari Mas Astareja, Radén Ayu ini menikah kembali dengan Camat Majalaya yang setaraf dengan dirinya; yaitu Ra- dénWangsareja.(214) Kaum ménak bawahan bupati, mengikuti ke- biasaan atasannya, termasuk dalam hal perkawinan dan perseli- ran. Dalam sumber-sumber tradisional diceritakan tentang patih, wedana, jaksa, mantri kabupaten, yang beristri lebih dari satu.(215) b. Perselingkuhan dan Perceraian Salah satu aspek sampingan yang terjadi akibat perseliran adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan selir-selir atau istri yang merasa diabaikan dan merasa diperlakukan tidak adil. Dalam Wawacan Carios Munada, dikisahkan sekitar tahun 1840- an, ada seorang jaksa di Bandung yang memiliki istri banyak. Istri paling tua, yang berstatus sebagai garwa padmi merasa diabaikan karena suaminya lebih senang tinggal di rumah istri yang paling muda. Jaksa ini mendalangi pembunuhan Asisten Residen Nagel pada tahun 1842 karena ia sakit hati atas perlakuan pejabat Belan- da tadi. Dengan kecerdikannya, Jaksa Bandung bisa menyembu- nyikan kejahatannya untuk sementara. Bupati Bandung menugas- kan para jaksa di Priangan untuk mengusut kasus pembunuhan ini. Salah seorang di antaranya adalah Jaksa Purwakarta. Berkat penyelidikan yang dilakukannya, ia bisa mencium kejahatan yang dilakukan Jaksa Bandung. Dengan meminta bantuan Bupati Ban- dung, Jaksa Bandung ditugaskan ke Limbangan mengurus lelang harta ternak milik Asisten Residen Nagel, sehingga Jaksa Purwa- karta bebas melakukan penyelidikan. Yang dijadikan sasaran ada- lah istri tua Jaksa Bandung. Istri yang merasa kesepian karena di- abaikan oleh suaminya ini tidak tahan dirayu dan digoda secara terus-menerus oleh Jaksa Purwakarta sehingga terjadilah perse- lingkuhan. Melalui pengakuan istrinya inilah, kejahatan Jaksa Bandung terbongkar.(216) Dalam sumber yang sama dikisahkan tentang adik Bupati Bandung. Laki-laki yang gagah dan weduk (kebal terhadap senjata tajam) ini diduga melakukan lambangsari 286
(nyeleweng) dengan istri padmi Bupati Bandung. Setelah berun- ding dengan para pejabat kabupaten yang tua-tua dan asisten residen, akhirnya adik bupati ini dikucilkan ke Ambon.(217) Perceraian antara suami-istri di kalangan ménak biasanya ter- jadi secara sepihak. Suami bisa menceraikan istrinya tanpa perlu memperhatikan apakah istrinya bersedia dicerai atau tidak. Jadi dalam hal ini, kedudukan istri amat lemah. Perceraian bisa terjadi karena berbagai hal. Misalnya, Bupati Wirahadiningrat, karena ingin menikah lagi, terpaksa menceraikan salah seorang garwa leutiknya agar jumlah istri tetap empat (sehingga tidak menyalahi hukum Islam). Istri yang dicerai ini diberi semacam hadiah pelipur lara, yaitu dengan diberangkatkan ke Mekah untuk ibadah haji. Kemudian diberi rumah di luar pagar kabupaten.(218) Radén Ayu Rajaningrat, putri Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusu- mah III diceraikan suaminya, Radén Anggadireja, putra Bupati Parakamuncang, ketika suaminya yang menjabat sebagai Wedana Majalaya ini dipindahkan ke Cianjur karena fitnah. Kemudian putri bupati ini menikah lagi dengan Radén Kertakusumah, man- tri kabupaten. Perkawinan bisa bubar dengan akibat sangat menyakitkan bagi pihak wanita. Hal ini dialami oleh istri R.A.A. Wiranatakusumah V. Pada tanggal 28 Maret 1924, garwa padmi bupati ini yang baru dua bulan melahirkan anak ketiga, bersama ketiga anaknya pergi ke kampung halamannya di Bukittinggi, sementara bupati pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada tanggal 17 April tahun 1924, Guru Nawawi, ayah garwa padmi bupati ini, menerima telegram dari bupati yang rupanya dikirim dari atas kapal yang sedang berlayar antara Colombo-Aden. Dalam telegram bertang- gal 2 April 1924 itu, R.A.A. Wiranatakusumah menyatakan bah- wa Syarifah tidak usah kembali ke Bandung karena ia tidak pandai menyesuaikan diri dengan kehidupan kabupaten sehingga banyak menimbulkan perselisihan.(219) Perceraian yang dilakukan 287
secara sepihak ini tentu saja tersiar luas. Kelompok yang anti- Bupati Bandung menyerang tindakan bupati yang dianggap sewenang-wenang. Surat kabar Soerapati memberitakan adanya rapat umum yang membahas kebiasaan laki-laki menceraikan istri secara sewenang-wenang. Kemudian dalam terbitan berikut- nya, Bupati Bandung menikah lagi.(220) Bahkan Haji Agus Salim menulis artikel yang panjang membela mantan radén ayu (kebe- tulan berasal dari etnis yang sama dengan Haji Agus Salim) dan mencela kekejaman serta penghinaan yang dilakukan bupati. Dalam buku hariannya, istri bupati itu menuliskan segala kese- dihannya. Betapa ia ditinggalkan oleh suaminya dengan tiga anak yang masih kecil-kecil; yang paling tua baru berumur tujuh tahun, yang paling kecil belum genap tiga bulan. Dalam surat-surat yang ditulis dari Bukittinggi untuk para sahabatnya, baik orang Be- landa maupun sesama pribumi, di Bandung, Batavia, maupun di Negeri Belanda, si istri yang tabah ini menyatakan agar jangan mengasihani dirinya, tetapi doakanlah agar suaminya mendapat jalan yang benar karena ia sedang tersesat dan memerlukan pe- tunjuk. Sewaktu masih menjadi istri bupati, banyak perubahan yang diinginkan oleh wanita Minang ini, misalnya orang yang akan menghadap kepadanya tidak perlu mencopot terompah dan tidak perlu gengsor. Ia juga berusaha menyesuaikan diri dengan adat, belajar bahasa Sunda, dan mencoba menjadi ibu yang baik bagi kelima anak tirinya (yaitu putra bupati dengan kedua istri terdahulu karena istri yang satu tidak melahirkan anak) tanpa membeda-bedakan dengan anak kandungnya sendiri. Rupanya hal ini tidak disukai oleh kalangan kabupaten. Ia dianggap sebagai orang luar dan bersikap terlalu kebarat-baratan. Sejumlah pela- yan, pengasuh anak, dan kerabat dekat bupati, sering kali meng- ganggu ketenteramannya.(221) Ada juga perceraian yang terjadi karena keinginan pihak 288
wanita. Sebagai contoh kasus adalah Bupati Garut. Mula-mula ia menikah dengan putri Bupati Ciamis. Setelah memiliki garwa padmi ini, ia menikah lagi secara diam-diam dengan putri kalipah. Kemudian kawin lagi dengan putri seorang haji. Karena putri kalipah itu meninggal, ia kawin lagi dengan wanita dari kalangan rakyat kebanyakan. Pada mulanya bupati bisa merahasiakan perkawinan terakhirnya ini. Hanya wedana di daerah tempat tinggal si wanita dan aparatnya yang mengetahui hal ini. Si wanita ini pun tetap tinggal di rumah orang tuanya. Ketika rahasia ini terbongkar oleh garwa padmi, ia menuntut agar istri barunya diceraikan atau ia yang diceraikan. Meskipun istri yang paling muda bersedia diceraikan dengan alasan belum mempunyai anak sedangkan garwa padmi banyak anaknya, garwa padmi memilih bercerai dari bupati. Tidak jelas juga, apakah ada penyebab lain- nya mengapa garwa padmi ini ngotot meminta bercerai. Keluar- lah ia dari kabupaten. Tiga buah rumah disewanya di Garut untuk menyimpan harta-benda yang diberikan oleh mantan suaminya. Perhiasan mas berlian serta beberapa buah toko menjadi milik- nya.(222) Kedua perceraian di atas menyiratkan fenomena yang berbeda. Kasus R.A. Syarifah terjadi pada tahun 1924, sedangkan kasus Radén Ayu Garut terjadi sekitar dekade keempat abad ke-20. Pa- da kasus pertama, kedudukan wanita direndahkan. Pihak wanita tidak berdaya. Pada kasus kedua, pihak wanita tidak mau diper- lakukan sewenang-wenang dan berani menuntut pihak laki-laki. Bila R.A. Syarifah keluar dari kabupaten hampir tidak membawa apa-apa, maka Radén Ayu Garut cukup beruntung dengan bekal melimpah yang diberikan mantan suaminya. Jadi, jelas bahwa dalam dua dekade ada pergeseran nilai dalam soal kedudukan wanita. Contoh kasus perceraian semacam kedua bupati ini tidak ba- nyak diungkapkan dalam sumber lokal karena historiografi tradi- 289
sional di Indonesia merupakan historiografi politik dan umumnya bersifat androgynus. Dalam historiografi semacam ini wanita ha- nya sekedar tokoh tempelan.(223) G. Kesenian dan Rekreasi Unsur-unsur gaya hidup kaum ménak yang telah dikemukakan terdahulu, jelas menunjukkan adanya pengaruh tradisi Jawa (baca: tradisi Mataram yang dilanjutkan oleh Yogyakarta dan Surakarta). Demikian juga akan kita lihat dalam hal kesenian. Kesenian istana (yang sering disebut sebagai bagian dari tradisi besar) adalah kesenian yang dianggap bermutu tinggi dan indah yang sangat berorientasi kepada konsep nilai "halus" dan "kasar". Sistem nilai ini menjadi sumber ilham pandangan dunia sistem politik aristokrat.(224) Tidak mengherankan bila kaum ménak lu- hur yang selalu menekankan status menjadikan kesenian istana sebagai model yang perlu diikuti. Di antara cabang-cabang kesenian yang akrab di kalangan ménak adalah seni sastra. Ada beberapa karya sastra dan karya sastra sejarah yang ditulis oleh ménak yang dekat hubungannya dengan bupati atau lingkungan pemerintah tradisional. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini: Radén Kanduruan Kertinagara yang menulis Sajarah Sukapura adalah pensiunan Wedana Ma- nonjaya; Radén Adipati Suryalaga yang menulis Kitab Pancakaki adalah putra Bupati Sumedang; Radén Jayakusumah yang menu- lis Sajarah Bandung adalah Patih Batulayang.(225) Ada pula bupati yang dikenal sebagai sastrawan, yaitu R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung (1893-1918). Bupati ini sejak ma- sih aktif dalam jabatannya hingga pensiun, telah menulis bebe- rapa karangan, baik yang tergolong karya sastra maupun karya sastra-sejarah (historiografi tradisional) sehingga dianggap mem- berikan sumbangan yang cukup besar terhadap perkembangan kesusastraan Sunda tahun 1920-an. Beberapa karya yang ditulis- 290
nya itu antara lain: Wawacan Batara Rama, Wawacan Angling Darma, Wawacan Aji Saka, dan Piwulang Barata Sunu yang di- sadur dari karya sastra Jawa. Bupati ini memang pandai berbahasa Jawa karena, seperti telah dikemukakan, pernah belajar bahasa Jawa ketika tinggal di rumah pelukis terkenal Radén Saleh di Jakarta dan juga pernah belajar di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa di Semarang.(226) Karangan lainnya yang ditulis bupati ini adalah Babad Sumedang, Babad Nusa Jawa, dan otobiografi yang berjudul Babad Radén Adipati Aria Martanagara; ketiganya tergolong ke dalam karya sastra-sejarah. Kecuali otobiografinya yang ditulis dalam bentuk prosa, karya selebihnya ditulis dalam bentuk puisi. Tidak mengherankan bila beberapa karyanya berbentuk wawacan(227) karena pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, bentuk wawacan dianggap sebagai puncak cita-cita kesusastraan Sun da dan dianggap syarat mutlak untuk keindahan suatu karya sastra.(228) Beberapa karya yang ditulis oleh kaum ménak lainnya adalah Sajarah Galuh dan Wawacan Sajarah Galuh dari Kabupaten Galuh (Ciamis); Saja- rah Bopati dari Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya); Carita Ukur dari Kabupaten Bandung; Babad Limbangan-Bandung dari Ka- bupaten Limbangan (Garut); dan Sajarah Cikundul dari Kabu- paten Cianjur. Adapun isi karya-karya sastra sejarah yang telah disebutkan di atas pada umumnya mengisahkan sejarah kabupaten yang ber- talian dengan para bupati, keluarga, dan lingkungan bupati, serta hal-hal yang ada kaitannya dengan soal pemerintahan. Karya- karya tersebut ditulis bukan semata-mata untuk menuliskan sejarah, melainkan untuk buku pegangan bupati dan keluarganya. Buku pegangan ini memiliki dua fungsi; pertama, untuk kepen- tingan keluarga agar identitas mereka jelas atau untuk memper- kokoh ikatan kekerabatan; kedua, berfungsi sebagai alat politis karena salah satu persyaratan pemerintah bagi calon pejabat 291
pangreh praja adalah adanya silsilah si calon yang menunjukkan kedekatan hubungan dengan tokoh masyarakat yang terkemuka, seperti raja atau bupati, baik yang masih memerintah maupun yang telah meninggal. Silsilah kaum ménak biasanya dikemuka- kan dalam historiografi tradisional semacam ini. Pangeran Aria Suriaatmaja, Bupati Sumedang (1882-1919), termasuk bupati yang menyukai seni sastra. Ia menulis lirik lagu untuk tarian yang diciptakannya sendiri. Pada tahun 1921 ia juga menulis karangan yang berjudul Ditiung Méméh Hujan (Bertu- dung Sebelum Hujan) yang isinya mengandung saran kepada Pemerintah Hindia Belanda agar orang pribumi diberi latihan memegang senjata untuk menghadapi musuh yang akan merebut Hindia Belanda. Buku ini konon ditulis sehubungan rencana Indie Weerbaar. Secara tidak langsung Pangeran Mekah ini ditafsirkan orang sebagai memberi ramalan akan datangnya Jepang. (229) Surat-menyurat antara bupati dengan pejabat bawahan atau kerabatnya, kadang-kadang ditulis dalam bentuk puisi dengan pupuh tertentu seperti sinom, dangdanggula, kinanti, dan asma- randana. Demikian pula sebaliknya, surat dari bawahan bupati kepada bupati disampaikan dalam bentuk yang sama, dengan bahasa yang berbunga-bunga. Ketika Hoofdpenghulu Limba- ngan, R.H. Muhamad Musa, menulis surat kepada istri Bupati Sumedang, Radén Ayu Rajapamerat yang juga masih kerabatnya, digunakan surat dalam bentuk pupuh, sehingga istri bupati ter- paksa menyuruh orang lain untuk membuatkan surat balasan dalam bentuk yang sama karena ia sendiri merasa tidak mampu membuatnya.(230) Bupati Cianjur, R.A.A. Kusurnahningrat, yang terkenal seba- gai Dalem Pancaniti (1834-1862) karena sangat menyukai seni tembang Cianjuran yang liriknya berbentuk pupuh tertentu itu, ketika akan menemui istrinya, Dalem Istri Ageung, menulis surat dalam bentuk pupuh. Salah satu suratnya berbunyi sebagai 292
berikut: Serat sayoga kahunjuk hing pangkon Dalem Dipati sesekor eros ermawar acina gambir melati mustikaning pagulingan inten kornala ratnadi Engkang dék aya piunjuk, manawi bahan katampi maksad engkang rék repangan ka puputon sanubari mugi enggal diwalonan diantos di Pancaniti.(231) Bait pertama surat di atas merupakan pengantar untuk istri bupati yang dipuji-pujinya dengan bahasa berbunga (agak sulit untuk diterjemahkan secara tepat), sedangkan bait kedua bila diterjemahkan adalah demikian: Kakanda akan menyampaikan sesuatu, sekiranya bisa diterima maksud kakanda hendak menemui kepada belahan hati cepatlah dibalas ditunggu di Pancaniti Tidaklah jelas, apakah istri bupati juga menjawab surat itu dalam bentuk puisi atau tidak. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranata- kusumah, menulis buku harian yang terutama mengisahkan per- jalanan naik haji ke Mekah dengan judul Mijn Reis Naar Mekka. Ia juga menerjemahkan karangan tentang riwayat Nabi Muhamad yang berbahasa Inggris ke dalam bahasa Belanda. Perlu pula dikemukakan, ada bupati lain yang menulis otobiografi yang amat berharga sebagai sumber sejarah, yaitu P.A.A. Djajadiningrat, Bupati Serang (1901-1924). Karangannya berjudul Herinneri- ngen van Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat (dan sudah 293
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Meskipun karya ini ditulis bukan oleh seorang ménak Priangan, buku ini amat kaya dengan informasi tentang kehidupan kaum ménak abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terutama yang berkaitan dengan Priangan karena si penulis adalah menantu Bupati Ciamis. Pengaruh budaya Jawa hingga pertengahan abad ke-19 tampak jelas, termasuk dalam seni sastra. Karya-karya sastra-sejarah yang ditulis sebelum pertengahan abad ke-19 pada umumnya ditulis dalam bahasa Jawa dan huruf Jawa-Sunda, sedangkan yang disusun sesudah itu ditulis dalam bahasa Sunda dan Melayu serta menggunakan huruf pegon atau Latin.(232) Pada abad ke-19 kemampuan menulis dangding (puisi dengan pupuh tertentu) dalam bahasa Jawa dijadikan sebagai ukuran kepujanggaan dan keintelektualan ménak Sunda. (233) Rata-rata kaum ménak Pria- ngan pada abad ke-19 bisa berbahasa Jawa karena seperti telah diungkapkan pada masa kekuasaan Mataram, bahasa Jawa dijadi- kan bahasa resmi di dunia pemerintahan sehingga akhirnya mele- kat menjadi bahasa kedua hingga abad ke-19. Kuatnya pengaruh budaya Jawa, menyebabkan bahasa Sunda menjadi asing di telinga kaum ménak bahkan dianggap rendah. Ketika tahun 1862, K.F. Holle menerbitkan tiga puisi yang ditulis oleh Radén Haji Muhamad Musa dalam bahasa Sunda, kalangan ménak merasa kaget, bahkan menurut Holle seorang bupati berkomentar bahwa hal itu tidak mungkin, karena bahasa Sunda bukan bahasa. (234) Usaha menghidupkan kembali bahasa Sunda yang dilakukan Muhamad Musa dan Holle, baru menampakkan hasil pada akhir abad ke-19. Bahkan pada akhirnya banyak karangan berbahasa Jawa dialihbahasakan ataupun disadur ke dalam bahasa Sunda. Pengaruh agama dalam karya sastra yang ditulis oleh kaum ménak, dapat dilihat dalam karangan-karangan Haji Hasan Mus- tapa, Hoofdpenghulu Bandung. Ia adalah salah seorang sastrawan ménak yang mampu menulis dangding berbau tasauf, baik dalam 294
bahasa Sunda maupun dalam bahasa Jawa. Ia juga menulis buku- buku agama.(235) Bupati Garut, R.A.A. Muhamad Musa Suryakar- talegawa, dalam masa pensiunnya juga menulis beberapa buku agama dan menterjemahkan Al-Qur'an dari kitab berbahasa Belanda. Rasionalisme sebagai salah satu bentuk pengaruh Barat mulai tampak pada akhir abad ke-19 dalam karya Radén Haji Muhamad Musa yang berjudul Wawacan Panji Wulung.(236) Hal ini tidak terlepas dari pergaulan pengarang yang amat erat dengan K.F. Holle. Pengaruh Barat lebih jelas lagi pada dekade kedua abad ke- 20, ketika visi "bupati-sentris" atau "ménak-sentris" mulai diting- galkan. Pada tahun 1914, Daeng Kanduruan Ardiwinata menulis sebuah roman berjudul Baruang Ka Nu Ngarora (Racun Untuk Kaum Muda) yang temanya lepas dari lingkungan kehidupan kabupaten dan pesantren yang selama satu abad lebih menjadi tema karya-karya sastra atau karya sastra-sejarah yang ditulis oleh kaum ménak. Pengarang lainnya, yaitu Juhana, menulis Carita Eulis Acih dan Rusiah Nu Goreng Patut. Selain itu buku- buku saduran dari karya sastra Barat juga bermunculan, misalnya Tristan dan Isolde yang disadur oleh Radén Méméd Sastrahadi- prawira, Graaf de Monte Cristo (karya Alexander Dumas) yang disadur oleh Radén Satjadibrata. Peranan Volkslectuur (Balai Pustaka) dalam penerbitan buku-buku ini amatlah besar.(237) Selain melakukan aktivitas di dunia seni sastra, kaum ménak luhur juga menikmati kesenian lainnya untuk mengisi waktu senggang mereka bukan hanya sekedar untuk rekreasi. Seperti telah diungkapkan, seni yang berorientasi kepada seni istana mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan politik aristokrasi. Dengan menjadi pengayom kesenian, kaum aristokrasi dapat menonjolkan status mereka dengan gaya hidup yang penuh pertunjukkan kemegahan. Tidak mengherankan bila para bupati sering menyelenggara- 295
kan kegiatan kesenian. Mendengarkan gamelan merupakan salah satu bentuk hiburan yang disukai kaum ménak pada umumnya. Bukan hanya bupati yang memiliki gamelan, bawahannya yang cukup punya uang bisa juga memilikinya. Gamelan biasanya digelar di pendopo kabupaten atau miniatur pendopo milik bawahan bupati. Ada dua jenis gamelan yang dikenal di Priangan; pertama, gamelan pelog dan gamelan saléndro yang berasal dari budaya Jawa. Jenis gamelan ini dikenal di Priangan sebagai akibat pengaruh kekuasaan Mataram atas Priangan dahulu. Kedua, gamelan degung yang terutama dikembangkan setelah kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir. Dalem Pancaniti amat berjasa dalam pengembangan gamelan jenis ini. Jenis yang pertama biasanya digunakan untuk mengiringi permainan wayang golek, sedangkan jenis yang kedua pada mulanya hanya merupakan musik instrumental (tidak dipakai untuk mengiringi nyanyian). Baru setelah tahun 1950-an dipakai untuk mengiringi nyanyian yang dibawakan oleh pesindén.(238) Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanagara (1893-1918) sebagian ruang dalam kompleks Kabupaten Bandung dijadikan Bale Kabudayaan Priangan (Balai Kebudayaan Priangan). Tem- pat ini dijadikan pusat pengembangan seni budaya, seperti seni tari, seni musik, dan sandiwara. Kaum ménak Bandung sering diundang untuk menikmati hiburan di sini sehingga ada yang menamai tempat ini "sociteit pribumi" . Di sini tampak peran bupati sebagai pengayom kesenian. Di Ciamis juga terdapat Soci- teit Galoeh, yang selain dipakai pertunjukkan kesenian juga se- ring dipakai acara perkumpulan istri-istri ménak Galuh. Di Suka- bumi juga ada Sociteit Soekamanah yang sering dikunjungi kaum ménak. Pada awal abad ke-20, ada juga bupati yang selain menyukai seni musik tradisional, kadang-kadang mengundang grup musik Barat ke kabupaten.(239) Istri R.A.A. Wiranatakusumah V, rupa- 296
nya senang memainkan alat musik Barat, karena is memiliki sebuah piano Steinway. Anak-anaknya juga diberi les piano de- ngan guru orang Belanda.(240) Bupati-bupati Sumedang memiliki gamelan kebanggaan se- jumlah sembilan buah yang merupakan koleksi para bupati.(241) Di Kabupaten Sukapura pernah ada gamelan Si Layem, milik Bupati Wiratanuningrat (1908-1937) yang kini tinggal sisa-sisa- nya berupa gong, saron, dan bonang. Di Kabupaten-kabupaten lain menurut beberapa sumber juga pernah ada gamelan-gamelan khusus, hanya tidak jelas lagi di mana sisa-sisanya disimpan. Menurut Radén Haji Muhamad Musa, seorang bupati haruslah memiliki ...gamelan anoe patitis, anoe ampoeh nayagana.... (242) (artinya: gamelan yang sesuai aturan semestinya dan penabuh gamelan yang halus perilakunya). Bentuk kesenian lainnya yang digemari kaum ménak yaitu tayuban. Seni pertunjukan tari yang berasal dari tradisi Jawa ini adalah semacam tari pergaulan yang disebut ibing tayub. Pada awalnya tarian yang dilangsungkan dalam pesta perkawinan, khitanan atau pesta lainnya ini selalu melibatkan dua unsur yaitu ronggeng dan minuman keras. Seorang Belanda yang menyaksi- kan tayuban di pendopo Kabupaten Garut pada tahun 1922 menyatakan bahwa setelah tamu-tamu Eropa pergi, para istri ménak biasanya meninggalkan arena pesta. Setelah itu, barulah acara tayuban yang agak bebas sambil mabuk berlangsung hingga pagi hari. Ronggeng menari (ngibing) sambil ngawih (nyanyi). Lirik nyanyian biasanya berupa sisindiran silih-asih (semacam pantun berkasih-kasihan). Ménak yang hadir, berurutan berdasar- kan pangkat dari yang tertinggi, disodorinya karembong (selen- dang) sebagai undangan untuk menari. Sebelum menerima selendang, ménak yang mendapat giliran memberikan uang ke atas nampan. (243) Menurut pendapat Haji Muhamad Musa pula, setiap bupati seharusnya memiliki "...ronggeng noe sampoerna, 297
ngeunah sora, hade ibing, larang-larang ditedoenan..." (244) (arti- nya: ronggeng yang sempurna, enak suaranya, bagus menarinya, semua pantangan dipenuhi). Ronggeng kadang-kadang sengaja didatangkan dari daerah lain. Misalnya, ketika Bupati Sukapura mengkhitankan cucunya dipanggil ronggeng terkenal dari Cire- bon.(245) Para bupati biasanya memiliki kostim (lagu dan karakter tarian) yang mereka sukai apabila mereka menari dalam tayuban; misalnya, Pangeran Suriaatmaja mempunyai lagu ciptaan sendiri yang disebut sonténg dan lagu tersebut tidak boleh dipakai orang lain tanpa seizinnya. Apabila larangan ini dilanggar, konon, orang yang memakai lagunya itu akan kesurupan (kemasukan roh). R. Tmg. Kusumadilaga, bupati Sumedang berikutnya, senang de0ngan lagu-lagu yang disebut karanginan; Bupati Garut R.A.A. Wiratanudatar VIII juga memiliki lagu kesenangan sendi- ri yaitu sentrongmaja; sedangkan para Bupati Cianjur menyukai lagu pengiring yang dinamai kulu-kulu bem. Ibing tayub kemu- dian dikembangkan menjadi ibing keurseus (tarian yang dipela- jari secara sistematis melalui kursus oleh para seniman tari) yang sejak dekade ketiga, bukan lagi hanya milik kaum ménak tapi juga menyebar ke kalangan masyarakat biasa (khususnya golongan masyarakat kaya). Tarian ini menjadi salah satu sumber penataan tari Sunda dewasa ini. Jadi, tayuban pada mulanya bukan hanya sekedar hiburan atau pertunjukan bagi kaum ménak, melainkan juga menjadi salah satu lambang status kaum ménak. Peranan kaum ménak sebagai pengayom kesenian tersirat dari adanya pusat-pusat pengembangan tari seperti perkumpulan tari Sekar Pusaka di Kabupaten Sumedang, perkumpulan tari Wirahmasari yang didirikan oleh R. Sambas Wirakusumah putra Wedana Tan- jungsari, Sumedang, dan perkumpulan tari Gerak Maya yang didirikan oleh R. Bidin Suryagunawan, putra Bupati Sukabumi. Bupati Sumedang R. Tmg. Kusumadilaga pernah menganjurkan agar semua ménak trampil ngibing. R. Gandakusumah (kepona- 298
kan Pangeran Aria Suriaatmaja, yang dikenal sebagai Aom Doyot), berperan dalam "menghaluskan" dan menyempurnakan tarian ini. "Kehalusan dan ketrampilan" dalam menari bisa meningkatkan prestise seorang ménak. Perlu dikemukakan pula bahwa ibing keurseus juga diajarkan di ber-bagai sekolah seperti di HIS, HIK, MULO, dan sekolah-sekolah lain yang ada di Bandung(246) Anak-anak ménak wanita biasanya belajar menari di kabupaten bersama para putri bupati. Guru taxi khusus didatang- kan untuk itu.(247) Tembang (sekar)(248) merupakan nyanyian berbentuk pupuh yang amat digemari oleh kaum ménak. Pupuh ini ada 17 macam antara lain, asmarandana, megatruh, mijil, kinanti, sinom, dan dangdanggula.(249) Perbedaan tembang dengan kawih(250) yang biasa dibawakan oleh seorang pesinden atau penari ronggeng, yaitu bahwa kawih sebagai bentuk nyanyian tradisional tertua di Tatar Sunda liriknya tidak memakai pupuh. Bahasa tembang bisa halus, sedang, atau kasar, tetapi bahasa kawih umumnya kasar. Tembang dalam bahasa halus disebut mamaos (maos artinya membaca). Jenis tembang terkenal adalah Tembang Cianjuran yang berasal dari Kabupaten Cianjur. R. Adipati Kusumaningrat, Bupati Cianjur yang dikenal sebagai Dalem Pancaniti berperan besar dalam pengembangan dan penyebaran jenis tembang halus ini. Ia menciptakan lagu-lagu Cianjuran dengan diiringi kecapi- nya yang dinamai "Guling Putih" . Tembang Sunda sebelum abad ke-20 hanya boleh dinyanyikan dan didengarkan oleh kaum mé- nak saja, meskipun para pemain musik pengiring (kecapi dan rebab) berasal dari kalangan rakyat biasa. Hal ini mencerminkan usaha kaum ménak untuk menonjolkan statusnya, sekaligus untuk membedakan kelas sosialnya dengan kelas somah. Tembang juga hanya boleh dinyanyikan kaum pria. Baru pada abad ke-20 rakyat kebanyakan yang biasanya hanya "mencuri dengar" lagu-lagu klasik itu, diperbolehkan untuk mempelajari dan menyanyikan- 299
nya. Kaum wanita pun secara berangsur-angsur ikut terjun ke dunia tembang.(251) Jelas bahwa hal ini mencerminkan telah terja- dinya perubahan sosial dan semakin marak-nya emansipasi. Wayang golek, adalah jenis pertunjukan yang disukai kaum ménak. Di pendopo kabupaten atau di paseban rumah ménak kaya biasanya dipajang seperangkat wayang golek di samping game- lan. Wayang golek (golek artinya "boneka") yang diciptakan oleh Sunan Kudus pada tahun 1854 pada mulanya dipergunakan untuk menggelar Serat Ménak yang menokohkan Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad saw. Para penguasa Jawa waktu itu mengguna- kan macam-macam pertunjukan wayang (terutama wayang kulit) untuk mengungkapkan kembali kisah-kisah kebesaran leluhur mereka dahulu; jadi ada tujuan-tujuan politis. Kesenian wayang diperkirakan masuk ke Priangan pada awal abad ke-18. Kemu- dian pada pertengahan abad ke-19 cerita-cerita wayang dari Jawa diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Seperti halnya wayang kulit di Jawa Tengah, wayang golek dikembangkan oleh penguasa lokal, seperti Sultan Cirebon dan Bupati Bandung. Pertunjukkan hanya dilakukan dalam kesempatan-kesempatan upacara agama dan upacara kenegaraan. Dalang (orang yang memainkan wa- yang) memiliki kedudukan terhormat, karena ia dianggap memi- liki pengetahuan (elmu) tentang cerita-cerita lama dan dianggap memiliki kekuatan gaib. Cerita wayang yang populer di Priangan adalah Ramayana dan Mahabarata. Bila pada awalnya, pertun- jukkan wayang mengandung makna religius dan filsafat yang tinggi, pada masa kemudian, wayang hanya dianggap sebagai hiburan saja. (252) Di Kabupaten Sumedang hingga sekarang masih tersimpan rapi perangkat wayang golek milik para bupati. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranatakusumah V, juga menyukai pertunju- kan wayang golek, bahkan ia mempunyai dalang kesayangan yang bernama Mas Emon dari Sukajadi. Menurut Radén Haji Muhamad Musa, setiap bupati seharusnya memiliki dalang yang 300
baik.(253) Pada awal abad ke-20 ada beberapa pesinden (wanita yang menyanyikan kawih mengiringi permainan wayang golek) yang terkenal, antara lain, Iti Narem dari Ujungberung, Nyi Mas Warnasari, dan Nyi Dasimah. (254) Bila pesinden pandai juga menari, kadang-kadang ia merangkap pula menjadi ronggeng, tetapi tidak pernah seorang pesinden merangkap menjadi juru mamaos (penembang), demikian juga sebaliknya, seorang juru mamaos tidak pernah menjadi pesinden atau juru kawih. Kiranya hal ini ada kaitannya dengan jenis lagu yang harus mereka bawakan yang mempunyai "warna" berlainan. (255) Jadi, seorang bupati haruslah memiliki gamelan yang bagus, penabuh gamelan yang halus, ronggeng yang piawai, dan dalang yang bagus se- hingga tidak akan memalukan tuan rumah bila ada tamu. Demi- kian pendapat Hoofdpenghulu Limbangan itu. Pertunjukan lainnya yang juga digemari kaum ménak adalah wayang wong,(256) wayang kulit, dan badaya yang semuanya berasal dari tradisi Jawa. Kegiatan kesenian seperti yang telah disebutkan di atas, bisa hidup di kalangan ménak karena ada du- kungan finansial yang cukup dan juga karena kebutuhan. Jelas di sini bahwa selain untuk menghibur diri, berbagai kesenian yang telah disebutkan di atas menjadi lambang status, lambang peradaban halus kaum ménak. Di samping rekreasi dalam dunia kesenian, para bupati juga sering menikmati hiburan jenis lain, yaitu bubujeng (berburu) dan munday (mengail ikan). Bupati Bandung biasa berburu macan dan rusa di daerah perburuan yang disebut Tegal Mantri, sekitar Ciwidey. Bupati kadang-kadang mengajak orang-orang Belanda seperti keluarga Holle dan sahabatnya untuk ikut berburu. Daerah ini kemudian dijadikan perkebunan teh milik keluarga Kherk- hoven, sepupu Holle. Perburuan lebih sering sudah diatur sedemi- kian rupa: Rombongan yang mengikuti bupati pergi berburu jumlahnya banyak, mulai dari tukang kuda, pembawa kursi, sirih, 301
tembakau, cerutu, dan pembawa senapan serta mesiu. Kemudian celeng-celeng dimasukkan ke dalam lapangan yang tertutup pagar keliling. Para pemburu (yaitu bupati dan sahabat-kerabatnya) menembaki binatang buruan dari sebuah panggung.(257) Bupati Ciamis, R.A.A. Kusumadiningrat, sering kali mengadakan acara berburu atau menangkap ikan di sungai beramai-ramai dengan rakyat banyak. Bupati Sukapura Wiratanubaya lain lagi, apabila pergi berburu, diikuti oleh 60 orang pengiring termasuk di dalamnya para wanita yang akan memasak hasil buruan. Di hutan perburuan bupati menempati sebuah panggung yang sengaja dibuat untuk keperluan berburu. Lalu sekelompok pemburu disuruh mengepung hewan, buruan disertai anjing-anjing pemburu. Tongtong dari bambu dipukul beramai-ramai, diiringi sorak-sorai para pengiring. Sementara itu bupati menyaksikan saja dari panggung. Petang hari ketika perburuan selesai, para pemburu datang mempersembahkan hasil buruannya kepada bupati. Hasil buruan kemudian dimasak dan disantap bupati bersama pengiringnya. Sisa buruan dibagikan kepada rakyat di wilayah perburuan.(258) Bupati Garut bila pergi berburu kadang- kadang disertai salah seorang istrinya. Sementara ménak bawa- hannya berburu, bupati santai saja dengan istrinya. Hasil buruan sebagian dibawa ke kabupaten untuk keluarga bupati. Sebagian lagi, diam-diam diberikan kepada istri-istri bupati yang lain yang tinggal di luar gedung kabupaten. Bupati Sukapura selain senang berburu, juga senang menangkap ikan beramai-ramai di irigasi yang dibangunnya atau mengadu layang-layang. Pada perayaan- perayaan tertentu bupati juga menyediakan hiburan untuk rakyat seperti, wayang golek, tandak, adu kemiri, adu lempar-tombak, dan adu lempar bola.(259) Kaum ménak bawakan bupati, ada juga yang sering menye- lenggarakan acara hiburan di rumahnya. Misalnya, Jaksa Ban- dung Radén Arya Suryalaga memiliki gamelan lengkap, pelog, 302
salendro, dan degung. Setiap hari Minggu gamelan dibunyikan di rumahnya yang terletak di Desa Suniaraja (sekarang menjadi daerah pertokoan J1.Suniaraja Bandung) yang megah lengkap dengan benteng berpenjaga di depan pintu gerbang. Ia menga- dakan tayuban dua atau tiga malam sekali. Undangan terdiri dari teman-teman sesama ménak dan urang pasar (saudagar-saudagar Jawa di Pasar Baru Bandung). Ia mempunyai kalangenan dua orang ronggéng yang bernama Nyai Golek dan Nyimas Juwita. Selain itu, ia juga suka mengada- kan pagelaran wayang, baik wayang kulit maupun wayang golek. Dalangnya ada beberapa orang, antara lain Pak Konca, Pak Resut, atau Ki Rumiang dalang dari Tegal, dan Ki Sawat dari Pekalo- ngan. Ternyata kebiasaan jaksa yang kaya ini (ia memiliki ratusan sapi, kuda, biri-biri, sawah lebih dari 100 bau, kolam-kolam yang luas di berbagai desa, warung-warung yang disewakan, dan memiliki kendaraan pribadi berupa kereta yang ditarik dua ekor kuda) ini dianggap sebagai suatu kemewahan yang cukup mencolok mata sehingga ada orang yang mungkin iri hail membuat pengaduan kepada Residen Priangan di Cianjur. Jaksa ini diharuskan tinggal di Cianjur. Dua tahun kemudian jaksa ini mencoba mengadukan nasibnya yang kena fitnah kepada Guber- nur Jenderal. Akhirnya is diangkat kembali menjadi Jaksa Kepala di Belitung.(260) Ketika bioskop sudah masuk ke Priangan, keluarga ménak ada yang senang menikmati hiburan itu. Selain itu, pada tahun 1930-an pesta dansa kadang-kadang pula diadakan oleh murid-murid sekolah lanjutan di rumah orang tua mereka yang cukup besar, misalnya pada waktu acara ulang tahun.(261) H. Kebiasaan Makanan Dalam kehidupan manusia, kebiasaan makan merupakan sesuatu yang bersifat primer. Bila di Kraton Surakarta, acara makan me- rupakan suatu upacara khusus, maka dalam kehidupan di kabu- 303
paten, acara makan tidaklah merupakan suatu upacara yang rumit. Meskipun demikian, ada etiket tertentu yang biasa diterapkan dalam kebiasaan makan di kalangan ménak luhur terutama. Jenis makanan yang biasa dimakan kaum ménak pada abad ke- 19, tidak banyak diketahui. Hal ini terjadi antara lain karena tidak ada kebiasaan mencatat jenis-jenis makanan yang akan dihidang- kan untuk bupati. Lain halnya dengan di Surakarta, abdi dalem biasa mencatat semua hidangan yang akan dimasak, baik untuk makanan sehari-hari maupun untuk pesta. Dalam beberapa sum- ber hanya pernah disebutkan bahwa makanan pokok adalah nasi. Lauk-pauk berupa masakan daging binatang yang diternakkan seperti: sapi, daging kerbau, daging ayam, dan ikan dari kolam. Di samping itu kaum ménak juga suka makan daging binatang buruan seperti rusa (uncal) dan ikan sungai. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa dalam suatu perjalanan ke Purwakarta pada tahun 1864, Bupati Cianjur makan roti bersama-sama pe- jabat Belanda untuk sarapan. Ada lagi sumber yang menyebutkan jenis-jenis kue yang dihidangkan dalam pesta pelantikan Bupati R. Tmg. Kusumadilaga di Kabupaten Bandung pada tahun 1874, yaitu kapadina, perstik, kueh nganggo es (kue pakai es). Dua jenis yang pertama tampaknya merupakan kue Eropa.(262) Pada abad ke-20, keterangan yang diperoleh melalui wawan- cara dengan keturunan ménak, menjelaskan bahwa pada waktu makan (pagi, siang, dan malam) biasanya seorang bupati makan terpisah dengan anak-anak. Misalnya saja, Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah V biasanya makan di meja makan dite- mani radén ayu. Mereka makan diladeni oleh kerabat bupati yang tinggal di kabupaten, sedangkan para rencang (pembantu) dan koki (juru masak) hanya menyiapkan makanan di belakang. Di antara para koki ini ada yang khusus hanya memasak nasi. Setelah keduanya selesai makan, sisa makanan dibawa ke ruang makan untuk anak-anak. Hanya pada hari Sabtu dan Minggu, anak-anak 304
boleh makan bersama ayah mereka khusus di Ruang Arab. Di ruang itu ada meja besar yang dapat diputar. Mereka tidak duduk di kursi, tetapi duduk di lantai berkarpet mengelilingi meja. Kebiasaan seperti ini mungkin hanya dilakukan oleh seorang bupati yang cukup progresif. Ada juga bupati yang biasa makan sendirian. Ia duduk di dipan besar yang diberi alas permadani menghadapi lauk-pauk yang banyak jenisnya. Garwa padmi-nya duduk di lantai menunggui bupati makan dan para pelayan duduk mando di sudut ruangan. Setelah selesai makan, bupati mening- galkan ruang makan, baru kemudian istri bupati dan anak-anak makan. Sisa makanan (seredan) yang biasanya amat banyak di- berikan kepada kerabat dan pelayan di belakang yang jumlahnya juga amat banyak (di Kabupaten Bandung pada masa R.A.A. Wiranatakusumah V, ada sekitar 60 orang pelayan yang harus diberi makan setiap harinya, di samping para kerabat dekat dan jauh yang juga jumlahnya cukup banyak).(263) Di rumah seorang hoofddjaksa, mantri guru, pada tahun 1930-an, makan dilakukan bersama anak dan istri di meja makan. Makanan biasanya dimasak oleh koki khusus. Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V kegiatan pada pagi hari dimulai dengan sarapan roti atau nasi dengan lauk-pauknya sekitar pukul 7.00, sedangkan pada hari libur dimulai sekitar pukul 8.00. Minuman yang dihidangkan biasanya ovomaltin dengan susu (semacam ovaltine sekarang). Untuk makan siang yang dilakukan setelah salat dhuhur, Dalem Bandung ini sangat menyukai masakan Sunda. Makanan kegemarannya yaitu pais peda (pepes ikan asin peda) yang dimakan dengan lalapan daun pucuk waluh dan ketimun yang direbus dilengkapi sambal. Ma- kanan Eropa hanya sesekali disantapnya, terutama bila ada acara dinner dengan tamu-tamu Belanda. Bupati Garut, R.A.A. Musa Suryakartalegawa, menyukai makanan Eropa seperti macaronis- chotel, bistik, frikadel saus tomat, erwtensoep, buncis bumbu ke- 305
cap dan lain-lain. Masakan Sunda yang juga sering dihidangkan adalah angeun kacang amis haseum (sayur kacang merah manis asam), sayur lodeh, dan sayur asam. Bila makan sahur is cukup makan sarikaya dengan roti. Sarapan pagi berupa roti atau nasi dengan lauk-pauknya dilengkapi dengan minuman kopi susu. Siang hari biasa minum es kopi. Macam-macam masakan yang umum dihidangkan di kalangan ménak lainnya pada umumnya sama saja, yaitu masakan pribumi dan masakan Eropa. Di kala- ngan ménak yang bukan bupati, jenis dan jumlah masakan yang dihidangkan tidaklah sebanyak yang dihidangkan di kabupaten. Meskipun demikian, dalam satu kali makan di rumah seorang hoofddjaksa atau mantri guru misalnya, makanan yang dihidang- kan amat banyak dengan lauk-pauk yang memenuhi meja bundar untuk enam kursi. Beberapa jenis masakan yang dikenal di kala- ngan ménak antara lain: sop japati (sup merpati), sambel godog, sambel peuteuy (sambal petai), sambel ati, sambel malaka, saté lauk (saté ikan), saté cube (sate cabai), saté hayam (saté ayam), pecel hayam, hayam setan, semur Jawa, sangu ulam (nasi ulam), lauk cuka, acar bit. Kue-kue Eropa yang biasa dihidangkan pada waktu minum teh pukul empat sore, misalnya tar Inggris, tar ganas, panekoek, poffertjces, puding nasi, kue lidah kucing, kue keju. Di samping itu, dihidangkan pula kue-kue pribumi seperti: kue semprong, kue madu, kue kelapa, manisan asem, dan kue talam. Di samping itu, macam-macam buah dan es krim biasa dihidangkan pada waktu makan siang. Pada kesempatan-kesem- patan khusus (lebaran misalnya) makanan kaleng seperti kornet, ikan salem, dan buah-buahan biasa pula dihidangkan. Makanan seperti ini harganya cukup mahal dan dianggap makanan ber- gengsi pada waktu itu. Pada acara-acara tertentu (seperti ulang ta- hun) nasi tumpeng biasa pula dijadikan hidangan utama.(264) Anak-anak ménak tidak diizinkan jajan makanan di luar rumah karena makanan yang dijajakan para pedagang dari kalangan 306
cacah itu dianggap tidak bersih. Anak-anak pada umumnya tidak diberi bekal uang untuk jajan, melainkan diberi bekal berupa roti yang diisi selai atau pemanis lainnya.(265) Citra tentang tidak ber- sihnya makanan yang dijual di pinggir jalan ini, tidak bisa dilepaskan dari sikap rakyat kecil yang agaknya kurang mem- perhatikan kebersihan pada umumnya.(266) I. Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan Bila melihat banyaknya anak-anak ménak yang masuk pesantren pada usia remaja pada abad ke-19, diharapkan bahwa mereka menjadi pemeluk Islam yang taat. Akan tetapi, bila dilihat dalam uraian-uraian terdahulu yang berkaitan dengan agama, masih perlu dijelaskan sejauh mana religiusitas mereka. Seperti telah dikemukakan, Pemerintah Hindia Belanda mene- tapkan bupati sebagai kepala agama Islam di kabupatennya. Di balik pengangkatan ini tersirat maksud pemerintah agar bupati juga mengawasi perkembangan agama ini, terutama setelah terjadinya berbagai kerusuhan pada abad ke-19 yang dimotori para kiai dari pesantren-pesantren yang tersebar di pedesaan. Tentu saja hal ini bisa dianggap sebagai beban bagi para bupati. Mereka menghadapi dilema karena bila mereka memperlihatkan diri sebagai muslim yang taat, penguasa yang sholeh, akan me- ngundang kecurigaan pemerintah, tetapi bila mengurangi kete- kunannya beribadah, bisa menjauhkan mereka dengan rakyat. (267) Karena ingin menyenangkan penguasa asing, para pejabat priyayi bersikap hati-hati agar tidak terlihat fanatik. Hal ini meng- akibatkan mereka kehilangan sambungan dengan dunia Islam.(268) Dalam situasi yang dilematis begitu, beberapa bupati masih sempat melaksanakan ibadah haji. Sepanjang abad ke-19 tercatat beberapa orang ménak bawahan dan kerabat bupati yang juga melaksanakan rukun Islam yang kelima itu.(269) Sebagai kepala agama Islam di kabupaten, para bupati harus inenyelenggarakan acara-acara ritual maupun seremonial pada 307
hari-hari besar Islam. Pada waktu Idul Fitri para bupati biasanya memakai jubah Arab (baju gamis) yang dimaksudkan untuk lebih menonjolkan keislamannya. Penampilan hidup bergaya islami secara fisik belum tentu diimbangi sikap batin islami. Misalnya: dalam perkawinan, seperti telah diungkapkan, sering terjadi kesewenang wenangan dalam menceraikan istri. Perseliran tanpa pernikahan, dpalagi jumlahnya puluhan bahkan ratusan, jelas bertentangan dengan syariah Islam. Adanya penghulu yang juga merangkap menjadi rentenir, jelas tidak islami. Seperti telah dikemukakan, seseorang itu diangkat menjadi penghulu, sebenar- nya bukan karena pertimbangan pengetahuan di bidang agama semata-mata atau kesalehannya, tetapi faktor keturunan pun menjadi pertimbangan. Misalnya saja, Hoofdpenghulu Limba- ngan, Haji Muhamad Musa, ayahnya seorang penghulu, kemudi- an salah seorang putranya juga menjadi penghulu. Haji Muhamad Rusdi diangkat menjadi Hoofd-penghulu di Kutaraja mengganti- kan Haji Hasan Mustapa karena ia adalah keturunan para peng- hulu terkemuka yang termasuk kelas ménak juga.(270) Faktor ketu- runan ini penting karena para penghulu sebagai ulama birokrat diharapkan akan memiliki loyalitas yang tinggi kepada peme- rintah sebagaimana para ménak birokrat umum-nya. Bupati yang terlalu menonjolkan kesalehannya, terlepas dari apapun motivasi- nya, bisa dicurigai dan menimbulkan konflik. R.A.A. Wiranata- kusumah, satu-satunya bupati di Priangan yang digelari Dalem Haji, merupakan satu contoh kasus. Seperti telah diuraikan, bah- wa dua orang Asisten Residen Bandung, memberikan penilaian negatif dalam conduitestaat bupati tersebut dan juga dalam memorie van overgave yang mereka tulis. Pada acara Idul Fitri di depan tamu-tamu Eropa, Bupati Bandung yang memakai jubah Arab itu membiarkan kakinya dicium oleh istri, kaum-kerabat, dan bawahannya. Verschuir menyebut R.A.A. Wiranatakusumah seperti sedang bermain operet. Sebenarnya, acara semacam itu 308
sudah menjadi tradisi setiap tahun. Kemungkinan sikap antipati dari para asisten-residen ini pula yang menyebabkan koran Soerapati dibiarkan dengan bebas mencaci-maki Bupati R.A.A. Wiranatakusumah tanpa mengindahkan etika sama sekali. Menu- rut pengamatan putrinya, yang menyertai Bupati Bandung ini dalam kunjungan-kunjungan ke pedesaan, ayahnya tampak begitu populer karena ia mau berbicara dan mendengarkan rakyatnya. Popularitasnya di mata rakyat, bisa saja dipandang membahaya- kan pemerintah, apalagi ia pernah bersimpati kepada Sarekat Islam (seperti akan kita lihat dalam bab berikut). Ia juga menulis- kan perjalanannya ke Mekah dan menulis buku mengenai Islam. Bupati ini pernah mempromosikan pembuatan mesjid agung yang indah karena mesjid yang ada dianggap sudah tidak memadai. Hal yang terakhir ini tidak sempat terlaksana karena tidak diizinkan oleh Asisten Residen Hillen dengan alasan pembiayaannya diren- canakan akan dibebankan kepada rakyat. Bagaimanapun semua ini menampilkan diri bupati sebagai pemimpin pribumi yang taat beragama meskipun di satu nisi ia seperti juga para leluhurnya, memiliki istri berganti-ganti. Jadi, dalam hal yang satu ini, adat mengalahkan agama. Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa pe- mahaman dan penghayatan agama Islam pada saat itu belum maksimal. Tokoh lain yang juga dipandang amat sholeh adalah Pangeran Aria Suriaatmaja, satu-satunya bupati di Priangan yang digelari Pangeran Mekah. Penampilan seremonial keislamannya tidak ter- lalu menonjol, tetapi sikap batin islaminya lebih kentara. Bahkan, ia berbeda seratus delapan puluh derajat dengan ayahnya yang beristri 37 orang. Istrinya hanya satu orang dan konon, ia amat pemalu terhadap wanita ketika remaja. Di mata rakyat ia dianggap bupati yang keramat seperti wali, kata-katanya bertuah (dalam peribahasa Sunda, saciduh metu saucap nyata).(271) Dalam hal ini konsep agama sudah berbaur dengan konsep kepercayaan. Para 309
bawahan bupati yang menghadap pada hari lebaran, senantiasa berharap akan mendapat berkahnya, karena kekeramatannya yang sudah terkenal ke mana-mana.(272) Warna pemikiran tradisional dalam bentuk kepercayaan, juga terlihat dari adanya bupati yang dianggap memiliki ilmu tertentu; misalnya, Bupati Sukapura ada yang memiliki ilmu penarik hati wanita (pamélét) dengan menggunakan tali roma atau cimata buaya (air mata buaya).(273) Bupati R.A.A. Wiranatakusumah ju- ga memiliki ilmu penyembuhan tradisional dan bisa menghip- notis orang sehingga orang tersebut bisa melakukan apa yang di- suruhnya.(274) Konon ia tidak tamat sekolah H.B.S.-nya gara-gara keranjingan ilmu ini. (275) Ada juga kepercayaan tentang hubungan manusia dengan alam gaib. Di Ciamis, orang percaya bahwa mahluk halus yang disebut onom dan bertempat tinggal di Rancaonom (artinya rawa tempat onom) selalu melindungi para bupati Galuh dan keturunannya. Oleh karena itu, dalam setiap perhelatan di kabupaten selalu disediakan ruangan khusus untuk menghidangkan makanan untuk onom. P.A.A. Djajadiningrat yang menikah dengan putri Bupati Galuh, seperti telah diceritakan, juga menyaksikan hal ini. Menu- rut cerita yang amat dipercayai masyarakat setempat, waktu ter- jadi pemberontakan komunis tahun 1926, bupati dan seorang upas sudah dikepung kaum pemberontak di alun-alun kabupaten. Tiba-tiba di belakang Bupati R.A.A. Sastrawinata seperti ada ri- buan onom bersenjata sehingga orang-orang komunis yang ber- maksud membunuh bupati dan keluarganya, lari tunggang-lang- gang.(276) Di Cianjur, Bupati Radén Aria Wira Tanu Datar diper- cayai pernah menikah dengan putri jin yang cantik. Dari per- kawinan itu lahirlah Radén Suriakancana, Nyai Radén Indang- kancana, dan Radén Andaka Wirusajagat. Ketika anak-anak ini masih kecil, diayun dalam gendongan kain. Tiba-tiba mereka menghilang. Konon, ketiganya diambil oleh ibunya. Hingga kini, 310
Radén Suriakancana dipercayai ngageugeuh (menjadi penunggu) Gunung Gede Cianjur; Nyai Indangkancana ngageugeuh Gunung Ciremai, Cirebon, dan Radén Andaka ngageugeuh Gunung Kum- bang, Karawang. Bila keturunan bupati Cianjur mengadakan ha- jatan, Eyang Suryakancana tidak boleh dilupakan. Sesaji yang terdiri atas air kopi pahit dan manis, air teh, serutu, congcot (tumpeng) kecil, ayam, telur, dan lain-lain harus disimpan di atas para (ruangan antara atap dan langit-langit rumah) oleh ketu- runan langsung bupati Cianjur. Bila orang lain yang menyim- pannya, akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Bila hajatan besar, misalnya khitanan anak bupati, biasanya diadakan iring- iringan yang menyediakan kuda kosong lengkap dengan pelana dan payung kebesaran untuk Eyang Suryakancana. Kalau kuda itu tampak berkeringat dan kepayahan seperti ada beban berat di punggungnya dan sesaji yang disediakan ada yang berkurang, itu tandanya mahluk halus itu datang.(277) Diceritakan, suatu ketika seorang keturunan bupati Cianjur mengawinkan anaknya dengan keturunan bupati Galuh. Dalam acara hajatan itu, kedua keturun- an bupati ini saling membanggakan mahluk halus kepercayaan masing-masing tanpa ada yang mau mengalah. Konon, akibatnya pengantin wanita hilang ketika akan dilangsungkan akad nikah. Pengantin wanita ditemukan kembali setelah keduanya minta maaf kepada mahluk halus kepercayaan masing-masing (278) Bentuk lain tentang adanya hubungan dengan alam gaib ini, juga diwujudkan dalam bentuk ziarah yang senantiasa dilakukan kaum ménak bila hendak melakukan sesuatu yang penting agar mendapat berkah dan keselamatan. Misalnya, waktu anak akan dikhitan, sebelum bulan puasa, setelah hari Idul Fitri, dan lain- lain. Jadi arwah para leluhur dihormati dengan adanya anggapan bahwa ruh mereka masih bisa menjadi pelindung. Penghormatan kepada leluhur juga dilakukan dalam bentuk pembangunan ma- kam yang megah yang di bagian atasnya dilengkapi dengan cung- 311
kup. Sebagai penghormatan khusus bagi bupati yang telah me- ninggal di belakang namanya ditambahkan kata suwargi (almar- hum) yang berasal dari kata suarga (sorga).(279) Kaum ménak yang meninggal biasanya dimakamkan dalam suatu kompleks pe- kuburan khusus milik keluarga. Di beberapa kompleks pema- kaman dapat dilihat bahwa kavling-kavling makam itu sudah ditentukan peruntukannya sehingga makam seorang bupati bisa berdekatan dengan makam radén ayu-nya, seperti pemakaman keluarga Bupati Sumedang di Gunung Puyuh misalnya. Makam seorang bupati juga kadang-kadang berdekatan dengan para bu- pati pendahulunya, seperti bisa dilihat di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Karanganyar. Bila kompleks makam keluarga sudah penuh, dibuat kompleks yang baru di tempat lain. Pemakaman ménak Sumedang misalnya, selain di Gunung Puyuh ada juga yang bertempat di Dayeuh Luhur, di Gunung Ciung, dan di Pasarean Gede. Adanya makam terpisah-pisah dari suatu keluarga, bisa juga karena perpindahan ibu kota kabupaten. Misalnya kompleks makam keluarga Bupati Bandung, selain di Karanganyar, ada juga di Dayeuh Kolot (karena dahulu ibu kota Kabupaten Bandung terletak di Dayeuh Kolot, artinya kota lama). Meskipun kepercayaan dan adat sebagai bagian dari ikatan tradisional masih melekat dalam kehidupan sehari-hari kaum ménak, usaha-usaha untuk menjalankan syariat Islam sering dinasihatkan oleh kerabat tua-tua, bahkan oleh seorang emban seperti telah di-ungkapkan di muka. Radén Haji Muhamad Musa mengingatkan cucunya yang menjadi Bupati Lebak untuk tidak meninggalkan salat lima waktu agar menjadi bupati yang sempurna.(280) Para bupati dalam upaya meneguhkan kedudukan- nya merasa perlu meraih kaum ulama, terutama yang berada di luar jalur birokrasi. Bupati Bandung R.A.A. Martanagara, seperti telah disebutkan, sering berkunjung ke beberapa pesantren. Bupati Tasikmalaya menjadi pelindung Majalah Al-Imtisal yang 312
diterbitkan oleh perkumpulan kiai-kiai di Tasikmalaya pada tahun 1929.(281) Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan, bahwa gaya hidup kaum ménak yang penuh dengan lambang-lambang menjadi pembeda status dengan golongan sosial lain yang ada dalam masyarakat Priangan. Selama satu se- tengah abad tampak adanya perubahan dalam berbagai aspek gaya hidup, baik karena faktor internal maupun eksternal. Dalam menghadapi perubahan tampak bahwa kaum ménak pada umum- nya bersikap pragmatis dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru. Meskipun selalu berada dalam berbagai tekanan, gaya hidup yang ekslusif tetap dikejar untuk mengokoh- kan identitas. Banyaknya persamaan aspek-aspek gaya hidup kaum ménak Priangan dengan priyayi Jawa tidak terlepas dari sisa-sisa penga- ruh kekuasaan Mataram dahulu. Secara politis kekuasaan Mata- ram atas Priangan hanya berlangsung sekitar enam dekade, tetapi pengaruh budayanya berlangsung hampir dua setengah abad. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena Pemerintah Hindia Belanda yang dijadikan panutan tidak menawarkan nilai-nilai baru yang cukup kuat untuk menggeser tradisi Jawa yang sudah cukup mengakar. Jelas bahwa sebelum Snouck Hurgronje mena- warkan asosiasi-nya, Pemerintah Hindia Belanda sendiri lebih suka membiarkan kaum pribumi berada dalam budayanya sendiri sepanjang kepentingan pemerintahannya tidak terganggu. Di samping itu, di Priangan sudah tidak ada lagi kerajaan yang dapat dijadikan panutan kultural. Tokoh Radén Haji Muhamad Musa lah yang berusaha menggali kembali budaya asli melalui karya tulis berbahasa Sunda atas dorongan K.F. Holle. Meskipun tidak tampak suatu revolusi, Penghulu Limbangan itu berperan besar, paling tidak sebagai pionir dalam perkembangan bahasa dan sastra Sunda. Situasi sejarah kemudian memungkinkan kebang- 313
kitan budaya Sunda dilanjutkan oleh tokoh-tokoh kaum ménak dan bukan ménak. Catatan kaki: 1 P. A. A. Djajadiningrat, Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadi- ningrat, Batavia: Balai Pustaka, Kolff Buning, 1937, hlm. 256-257. 2 A.L. Kroeber, Style and Civilization, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963, hlm. 3, dan catatan tertulis dari Taufik Abdullah (1997). 3 L. W. C. van den Berg, De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera, Batavia: Kolff, 1902, hlm. 4. 4 Ibid., hlm. 24. 5 Pada tahun 1812-1815 di Kabupaten Galuh pernah ada bupati yang bernama Pangeran Sutawijaya, tetapi bupati ini bukan ash Priangan; ia berasal dari Cirebon (Team Peneliti Sejarah Galuh, Galuh Ciamis dalam Tinjauan Sejarah, Ciamis, 1972, hlm. 57). 6 Menurut tradisi setempat, mahkota Binokasih dari Kerajaan Sunda konon diserahkan ke Kerajaan Sumedanglarang oleh empat orang pembesar kera- jaan. Kemudian Prabu Geusan Ulun sebagai raja terakhir Kerajaan Sume- danglarang menikah dengan Nyimas Gedeng Waru, putri dari Kerajaan Sunda. Tidak mengherankan bila para bupati Sumedang keturunan Prabu Geusan Ulun ini, kemudian dianggap sebagai keturunan Prabu Siliwangi, Raja Sunda yang legendaris (R.A.A. Martanagara, Babad Sumedang (edisi Edi S. Ekadjati dan Said Raksakusumah), Bandung, 1921, hlm. 1). 7 Lihat: Frederick de Haan, Priangan; De Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811, I, Batavia: Kolff, 1910, hlm. 156; cf. Van den Berg, op.cit., hlm. 2 (Gelar Panembahan mula-mula dipakai oleh para pendiri Kerajaan Mataram (Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Kraton Surakarta, disertasi, Yogyakarta, 1989, hlm. 288; cf. G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 18-19)). 8 Van den Berg, op.cit., hlm. 4; cf. R. Abdullah Kartadibrata, Riwayat Kang- jeng Pangeran Koesoemaadinata (Pangeran Kornel); Bupati Sumedang; 1791-1882, Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun, 1989, hlm. 4; cf. A. Boelkini, Babon Sajarah Luluhur Sumedang, Sumedang, Yayasan Pange- ran Sumedang, 1972. 314
9 Van den Berg, op.cit., hlm. 4. 10 Ibid, (Dalam tradisi Surakarta, adipati adalah gelar untuk pangeran atau pe- jabat tinggi (Soeratman, op.cit., hlm. 607)). 11 Bayu Suryaningrat, Sajarah Cianjur sareng Roden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur, Jakarta: Rukun Wargi Cianjur, 1982, hlm. 34-35. 12 Volksalmanak Soenda 1922; De Haan (1910), I, op.cit., hlm. 163-169, Sur- yaningrat (1982), op.cit., him. 30-32. 13 Conduitestaat van R.A.A. Sastrawinata Regent van Tjiamis over het jaar 1928, ANRI. 14 Conduitestaat van R.A.A. Prawiradiredja Regent van Tjiandjoer over het jaar 1928, ANRI. 15 Besluit van Gouverneur Generaal 24 Maret 1820, no. 24 dan Staatsblad 1824, no. 13, ANRI. 16 Van den Berg, op.cit., hlm. 110; cf. De Commissie voor het Adatrecht, op.cit., hlm. 142, 147 17 Kartadibrata (1988), op.cit., hlm. 2-5; cf. A Boelkini, loc. cit. 18 Sebelum masa Mataram, radén dipakai sebagai gelar bangsawan tinggi, pada masa Mataram gelar tersebut dikombinasikan dengan gelar mas yang sebenarnya merupakan sebutan untuk orang kebanyakan yang memiliki kedudukan terhormat, sedangkan radén turun derajatnya, menjadi gelar bagi bangsawan rendahan (G. Moedjanto, op.cit., hlm. 22). Oleh karena pada tahun 1620-an - 1677, Mataram menjadi yang dipertuan oleh para Bupati Priangan, jelas bahwa ada kemungkinan kecenderungan untuk meniru yang dipertuan, termasuk dalam pemakaian gelar. Hanya peniruan itu tidak sepenuhnya, terbukti dari tidak adanya pemakaian gelar radén mas bagi bangsawan tinggi. 19 R.M. Aladullah Kartadibrata, Brosur Museum Prabu Geusan Ulan Sume- dang, Sumedang: Yayasan Pangeran Sumedang, 1989, hlm. 11-14. 20 Albrecht's, Almanak Prijaji Taon 1905, hlm. 28-32. 21 Emuch Herman- soemantri, Sajarah Sukapura; Sebuah Telaah Filologis, disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1979, hlm. 437, 506. 22 Besluit van Gouverneur General 11 "Juni 4871, dalam Asik Natanagara, "Sadjarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Nepi Ka Kiwari", Volksalmanak Soenda, 1937, hlm. 115. 23 Ngawula artinya "menghamba", dalem artinya "bagian dalam" (ke-raton) (P.J. Zoetmoelder, dan S.O. Robson, Kamus Jawa Kuna-Indonesia (terj.), I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 189, 477). 24 Van den Berg, op.cit., hlm. 64-65. 25 Ibid., hlm. 11; cf. Radon Danoeredja, Serat-sinerat Djaman Djoemenengna Raden Hadji Moehamad Moesa, Weltevreden: Bale Poestaka, 1929, hlm. 315
34-36. 26 Van den Berg, op.cit., hlm. 24. 27 Hadji Hasan Moestapa, Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Soenda Lian ti Eta, Batawi: Kantor Tjitak Kangdjeng Gupernemen, 1913, hlm. 44. 28 Yayasan Pangerang Sumedang, Buku Sejarah Leluhur Pangeran Sume- dang, 1977, hlm. 47-48. 73 29 Baca lebih jauh: Nina Herlina, Bupati R.A.A. Martanagara; Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupateu, Bandung (1893-1918), tesis, Yog- yakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980. 30 Suryaningrat (1982), op.cit., hlm. 140. 31 Suldeman Anggapraja, Babad Sukapura, Garut, 1977 hlm. 149; cf. Volks- almanak Soenda 1922. 32 Volksalmanak Soenda 1922. 33 Lihat uraian dalam Bab 3. 34 R.A.A. Martanagara, Babad Radén Adipati Aria Martanagara, Bandoeng; Aurora, 1923, hlm. 37. 35 Skema sebuahicabupaten dapat dilihat dalam:I. Th. Mayer, Een Blik in het Javaansche Volksleven, Leiden: E.J. Brill, t.t., hlm. 486; J.C. Van Eerde, De Volken van Nederlandsch-indie; In Monographieen, II, Amsterdam: Elsevier, 1943, him. 240. 36 Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, Sejarah Cire-bon Abad Ketujuh Belas, Bandung: Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad, 1991, hlm. 54-55. 37 Alun-alun adalah lapangan persegi di depan istana raja. Kata ini terdapat dalam naskah-naskah Jawa Kuno, seperti Ramayana, Arju-nawijaya, dan sebagainya (P.J. Zoetmoelder dan S.O. Robson, I, op.cit., hlm. 27). cf. De Commissie voor het Adatrecht, Adatrechtbundel VIII, 's Gravenhage: Mar- tinus Nijhoff, 1914, hlm. 62; cf. Jonathan Rigg, A Dictionary of the Sunda Language of Java, Batavia: Lange & Co, 1862, hlm. 11. 38 Mengenai alun-alun di kerajaan-kerajaan di Jawa, baca lebih lanjut: Soerat- man, op.cit., hlm. 163-171. 39 Van Eerde, op.cit., hlm. 213. 40 De Commissie voor het Adatrecht, op.cit., hlm. 62. 41 W.R. van Hoevell, Reis over Java, Madura, en Bali, eerste deel, Amsterdam: P.N. van Kam- pen, 1849, hlm. 22. 42 Djajadiningrat, op.cit., hlm. 105. 43 Haryoto Kunto, Semerbak Bunga di Bandung Raya, Bandung, Granesia, 1986, hlm. 415. 44 Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, (terj.), Jakarta, 316
Sinar Harapan, 1983, hlm. 58. 45 Kusnaka Adimihardja et al., Tipe Rumah Tradisional Khas Sunda di Jawa Barat, Bandung, 1981, hlm. 4. 46 Kartadibrata (1989), op.cit., hlm. 12. 47 Soeria Nata Atmadja, op.cit., hlm. 210. 48 Team Peneliti Sejarah Galuh, op.cit., hlm. 68. 49 Hermansoemantri, op.cit., hlm. 443, 514-515. Dalam sumber tradisional ini disebutkan pula, bahwa tempat tinggal Bupati Sukapura waktu itu, kea- daannya masih tampak terbuka, baik dari muka maupun belakang, sehing- ga pemandangan ke kabupaten tampak jelas, tidak jauh berbeda dengan waning atau rumah somah. Bila keadaan terus dibiarkan, akan menimbul- kan enam akibat yaitu: pertama, daya kekuatan atau kewibawaan ratu akan hilang sehingga keraton tidak disegani orang; kedua, orang luar bisa masuk sembarangan saja karena tidak mengetahui bahwa bangunan itu keraton, sehingga hilang tata tertib negeri, berkurang keagungannya, pudar cahaya- nya; ketiga, bila bupati sedang ada di dalam bersama para istrinya, atau sedang makan, kebetulan ada orang bermaksud menghadap, orang tersebut bisa saja terus masuk, karena tidak ada penjaga di depan, akibatnya segala rahasia padaleman tampak jelas; keempat, kedudukan bupati bisa saja tercemar, kalau-kalau ada orang menyelundup ke padaleman lalu melaku- kan tindakan melanggar susila; kelima, tanpa penjagaan, orang yang ber- maksud buruk atau mau mencelakakan bupati bisa masuk dengan bebas, sehingga timbul malapetaka; dan keenam, para penghuni padaleman (wa- nita?) tanpa dijaga dengan baik, bisa saja keluyuran ke mana-mana. 50 Edi S. Ekadjati (ed.), Wawacan Carios Munada, Bandung; Fakultas Sastra Unpad, 1991, him. 27. 51 Mas Kartadinata, Rasiah Priangan, Weitevreden: Volksiectuur, 1921, hlm. 54. 52 Wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, cucu Wedana Peser, pada bulan September 1996, dan wawancara dengan Ny. R. Siti Zenab, putri seorang mantri guru, pada tanggal 24 April 1997. 53 Wawancara dengan Ir. Haryoto Kunto (seorang planolog yang ba-nyak menulis tentang sejarah Bandung secara populer), pada tanggal 20 dan 29 April 1997. 54 Wawancara dengan Ny. R. Martini, putri R.A.A. Wiranatakusumah, pada tanggal 12 Februari 1996 di Bandung. 55 Martanagara (1923), op.cit., him. 25; Volksalmanak Soenda, 1919, op.cit., him. 130. 56 Soedarpo, op.cit., him. 36 57 Ekadjati (1993), op.cit., him. 138; Ajip Rosidi, Haji Hasan Mustapa jeung 317
Karya-karyana, Bandung: Pustaka, 1989, hlm. 72; Wawan-cara dengan Ny. R. Etty Sukati, April 1997. 58 Soeratman, op.cit., hlm. 173-174. 59 Suwarsih Warnaen et al., Pandangan Hidup Orang Sunda II, Ban-dung: Sundanologi, 1987, him. 9. 60 Sebagai perbandingan, di Eropa pada tahun 1530 terbit sebuah karya Erasmus yang berjudul De Civilitate Morum Puerilium (On Civility in Children). Buku ini memuat petunjuk tentang etiket untuk anak-anak kaum bangsawan di Eropa. Hingga abad ke-18 buku ini meng-alarni cetak- ulang hingga 130 kali (Lebih lanjut baca: Norbert Elias, The Civilizing Process; The History of Manners, translated by Edmund Jephcott, New York: Urizen Books, 1978; him. 53-59). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya buku petunjuk ini bagi kehidu-pan kaum bangsawan. 61 D.K. Ardiwinata, Tatakrama Oerang Soenda, Bandoeng: Kaoem Moeda, 1916, hlm. 6. Yang memberikan pujian kepada pengarang atas terbitnya buku ini adalah: Bupati Sumedang, Bupati Lebak, Bupati Sukapura, dan Patih Sukabumi. 62 Daiam artikel yang ditulis oleh D.K. Ardiwinata, untuk memperingati 50 tahun MOSVIA, disebutkan tentang beberapa Direktur OSVIA, yang dikenalnya sangat baik, dan tata cara Barat yang diajarkan mereka serta ditentangnya tata krama Sunda seperti keharusan menyembah kepada orang yang dihormati, dan sebagainya. Pergauian yang cukup lama dengan orang-orang Belanda ini, tampaknya berpengaruh pada sikapnya yang moderat [Baca lebih lanjut: "Ardiwinata sareng OSVIA" dalam A.C. Deenik et al., Gedenkboek MOSVIA (1879-1929), Bandoeng: Mijvorkink, 1929, hlm. 124-137]. 63 Ardiwinata, op.cit., him. 4. 64 Ibid., him. 9. 65 Istilah anggah-ungguh dikemukakan oleh Satjadibrata, daiam buku: Tata- krama Oerang Soenda, Djakarta: Bale Poestaka, 2603, him. 14. 66 Ardiwinata, op.cit., him. 12. 67 Keterangan dari Prof.Dr.R.H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., 14 April 1997. 68 Salah satu cara memantapkan kekuasaannya di Priangan, Mataram mene- tapkan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi di Priangan (R.A. Kern, Geschie- denis der Preanger Regentschappen; Kort Overzigt, Bandoeng: De Vries & Fabricius, 1898, hlm. 8). 69 Bacalah beberapa surat yang dimuat dalam: Danoeredja (1929), Kern, op.cit., hlm. 9. Rosidi (1966), op.cit., him. 13. 72 Dalam Sajarah Sukapura dijeiaskan bahwa Bupati Wiradadaha melakukan 318
perubahan sebagai berikut. Kata "sadkaula" diganti dengan "jisimabdi" atau "simkuring". Bila seorang ménak dipanggil, sebelum perubahan, jawabnya adalah "kaulan" bila laki-laki, atau "kaulanun" bila perempuan' dengan tempo lambat-lambat. Bupati mengubahnya, sehingga yang di- panggil harus menjawab kah dengan nada teugeug (tegas) (Herman- soemantri, op.cit., him. 435). 73 Satjadibrata, op.cit., hlm. 7-10. 74 Lihat Bab IV.F (Pendidikan Ménak). 75 Sartono Kartodirdjo et al., Perkembangan Peradaban Priyayi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, him. 182. 76 Bijblad op het Staatsblad van Ned. Indie. no. 7029, Leiden: KITLV. 73 77 Soeria Nata Atmadja, op.cit., him. 60-62. 78 Tentu saja surat itu dimaksudkan agar dibacakan oleh ibunya. Meskipun demikian, yang tersirat di sini adalah, keluarga bupati tersebut sudah biasa berbahasa Belanda dalam komunikasi di rumah. 79 Soedarpo, op.cit., him. 31. 80 Keterangan dari Prof. Dr. R. H. Koesnadi, S.H. yang bersekolah di HIS ter- sebut sampai lulus tahun 1940. 81 Hermansoemantri, op.cit., him. 505-506. 82 Thomas S. Raffles, The History of Java, I, Kuala Lumpur: Oxford Univer- sity Press, ed.1982, him. 86-94. 83 Ibid., him. 89-90. 84 Perhiasan pada bagian depan baju mungkin semacam peniti renteng, yaitu beberapa buah peniti yang disambungkan satu sama lain dengan rantai. Yang membingungkan adalah perhiasan pada bagian punggung, tidaklah jelas perhiasan apa namanya. 85 Hoevell, op.cit., hlm. 23. 85a The Encyclopedia Americana International Edition, Vol. 22, Danbury: Grolier Incorporated, 1980, hlm. 695. 86 Fotografi ditemukan oleh Joseph Nicephore Niepce, seorang Perancis yang memulai percobaannya sejak tahun 1819. Setelah meninggal tahun 1833, idenya dilanjutkan oleh temannya, Louis Daguerre hingga tahun 1839 pe- nemuan fotografi mencapai sukses dan penemuan itu dibeli oleh Pe- merintah Perancis serta dipublikasikan (Ibid., Vol. 13, hlm. 9-10). 87 Soekondo Bustaman, Radén Saleh Pangeran di antara Para Pelukis Ro- mantik, Bandung: Abardin, 1990, hlm. 24-107. 88 Foto-foto yang dapat diperoleh antara lain foto Radén Adipati Wira- natakusumah III, Bupati Bandung (1829- 1846), foto Radén Adipati Wiranatakusumah IV, Bupati Bandung (1846-1874), foto R.A.A. Kusu- 319
maningrat, Bupati Cianjur (1834-1862), foto R.A.A. Prawiradireja II, Bupati Cianjur (1862-1910), foto Radén Aria Surianatakusumah, Bupati Limbangan (1837-1871), foto R.A.A. Kusumadiningrat, Bupati Galuh (1839-1886), foto Radén Adipati Wiradadaha, Bupati Sukapura (1854- 1874), foto Radén Adipati Wirahadiningrat, Bupati Sukapura (1874-1906). Dua buah foto yang disebut pertama dan foto Bupati Galuh merupakan koleksi KITLV, Afd. Documentatie Geschiedenis van Indonesie, Leiden; selebihnya diperoleh dari keturunan para bupati yang masih menyimpan- nya ataupun masih tersimpan di bekas gedung kabupaten. 89 Bupati R.A.A. Kusumadiningrat menduduki jabatannya antara tahun 1839 dan 1886. Dalam foto koleksi KITLV, Leiden ini wajahnya tampak sudah tua, dengan rambut putih. Jadi, tentulah foto ini dibuat antara tahun 1870, yaitu tahun dikeluarkannya peraturan tentang kostum resmi hingga tahun 1886 yaitu tahun meninggalnya bupati ini. 90 Ardiwinata, op.cit., hlm. 19. 91 Ibid., hlm. 19-22. 92 Wawancara dengan Ny. R.A. Tati Karwati, istri R. Tmg. Muhamad Musa Suryakartalegawa, Bupati Garut, pada tanggal 23 Oktober 1996 di Ban- dung. 93 L. Th. Mayer, Soerat Kandoengan, Semarang: G.C.T. & Dorp, 1890, hlm. 510. 94 Kartodirdjo et al. (1987), op.cit., hlm. 46. 95 Ketentuan tambahan itu berdasarkan beslit 22 Januari 1904 no. 40, Staat- sblad 1904 no. 98 adalah sebagai berikut: a. Pakaian yang harus dikenakan para amtenar adalah baju atilla (?) putih dari bahan kulit Inggris, linarus, atau drill, memakai kerah berdiri dan manset kain putih. b. Celana dari kain serupa atilla. c. Peci dibungkus kain putih memakai klep dan dipasangi panji-panji Nederland keemasan dan perak (Soenda Berita, 21 februari 1904, no. 3, hlm. 8). 96 Ibid. 97 Arsip Koleksi Kern, Leiden: KITLV. 98 Sewaka, Tjorat-tjaret Dari Djaman ke Djaman, Bandoeng, 1955, hlm. 12. 99 Lihat foto dalam: Soeria Nata Atmadja, De Regenten Positie, Bandoeng: A. C. Nix & Co, 1940, hlm. 169; cf. Soedarpo, op.cit., hlm. 4. 100 Lihat foto-foto dalam: Soedarpo, Ibid., hlm. 15. 31 101 Mayer, op.cit., hlm. 67. 102 Hal ini masih dilakukan hingga sekarang. Misalnya, ketika penulis ber- maksud melihat pusaka milik Bupati-bupati Sumedang dan Bupati 320
Tasikmalaya pada tahun 1991, penjaga pusaka, yang masih keturunan bupati, melakukan hal tersebut. 103 Beberapa jenis pusaka milik Bupati-bupati Sumedang yang dirawat de- ngan baik tersebut di bawah ini: a. Mahkota Binokasih, yaitu perhiasan untuk dipakai di kepala. Konon, mahkuta yang terbuat dari emas bertatahkan berlian ini berasal dari Kerajaan Sunda yang diserahkan oleh empat orang kandaga lante (= pembesar) yaitu Embah Jaya Perkosa, Embah Terong Peot, Embah Nangganan, dan Embah Kondang Hapa. Keempat pejabat Kerajaan Sunda ini amat legendaris untuk rakyat Sumedang. Mahkota ini dileng- kapi pula dengan siger, kalung, kelat bahu, ikat pinggang, gelang, dan garuda mungkur. Mahkota ini dianggap sebagai simbol penyerahan ke- kuasaan dari Kerajaan Sunda kepada Sumedang. b. Pedang Ki Mastak, milik pendiri Kerajaan Sumedanglarang, yaitu Pra- bu Tajimalela. c. Keris Ki Dukun, milik Prabu Gajah Ageung, putra Prabu Tajimalela. d. Keris Panunggul Naga, milik Ratu Pucuk Umun yang diwariskan kepa- da Prabu Geusan Ulun. e. Keris Nagasasra, milik Pangeran Panembahan yang diwariskan kepada Pangeran Kornel. f. Badik Curuk Aul, konon, milik Embah Jaya Perkosa. g. Bende dan goong renteng yang dipergunakan sejak masa Prabu Geusan Ulun. h. Berbagai jenis tombak peninggalan Prabu Geusan Ulun yang dinamai Trisula Polos, Trisula Papak, Bandrangan, dan Betekok. i. Berbagai jenis kujang peninggalan Kerajaan Sunda. j. Senjata-senjata lainnya seperti: meriam Kalangtaka, hadiah dari peja- bat VOC pada tahun 1678, gobang (semacam golok panjang), dan lain- lain. k. Payung kebesaran (songsong) sebanyak tujuh buah milik tujuh orang Bupati Sumedang. [Kartadibrata (1989), op.cit., him. 34-37]. 104 Kartodirdjo et al. (1987), op.cit., him. 55. 105 Soerapati, 20 Maret 1924 no. 6. 106 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau (terj.), Jakarta: Buku Obor, 1985, hlm. 34-35. 107 Staatsblad, tahun 1867, no. 114 pasal 17. 108 Sutherland, op.cit., hlm. 62-63. 109 Soeria Nata Atmadja, op.cit., hlm. 53. 110 Staatsblad, tahun 1820, no.22, ANRI. 111 Staatsblad, th. 1820, no. 22, ANRI. 112 Djajadiningrat, op.cit., hlm. 240-244; lihat juga: Martanagara (1923), 321
op.cit., hlm. 34. 113 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 33. 114 Baca: Djajadiningrat, op.cit., hlm. 151; cf. Martanagara 73 (1923), op.cit., him. 18; cf. Sewaka, op.cit., him.32-40. 115 Moestapa, op.cit., hlm. 9-37. 116 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 78, 131. 117 Soedarpo, op.cit., hlm.8. 118 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 6-7. 119 HeIla S. Haasse, Heren van de Thee, Amsterdam: E.M. Querido,s Uitgeverij B.V., 1994, him. 205-206. 120 Soedarpo, op.cit., him.11. 121 Setelah bayi lahir, tembuninya dimasukkan ke dalam labu air yang kering atau periuk kecil kemudian dibungkus kain putih sambil dibacakan doa. Ke dalam periuk disertakan benang dan jarum, uang perak dan uang tem- baga, serta bermacam-macam bunga lalu ditutup dengan kukusan yang buruk dan diberi tanda silang dengan kapur. Bila yang lahir ini putra bupati, tembuninya dinaikkan ke atas kereta kabupaten, dipayungi, dan diarak hingga ke tepi sungai untuk dihanyutkan. Arak-arakan ini biasanya disertai bunyi-bunyian seperti angklung, joged, dan gamelan sehingga menjadi tontonan orang banyak. Selesai upacara, diadakan kenduri dan pembacaan sholawat. Pada waktu itu ditanyakan, apakah tembuni lang- sung tenggelam ke dalam sungai atau terapung-apung lama. Orang yang menghanyutkan harus pandai-pandai menjawab Sebab jawabannya mengandung lambang demikian, bila tembuni terapung tandanya si anak akan merantau jauh; bila tenggelam tandanya si anak akan mendapat susah di perantauan. Untuk anak ménak rendahan atau rakyat, tembuni bayi biasanya digendong dengan kain dan dihanyutkan di sungai kemudian diadakan kenduri semampunya. Ketika si bayi berumur tujuh hari (ada juga yang berumur 35 hari) diadakan kenduri lagi. Dalam acara ini si bayi digunting rambutnya. Hadirin yang terdiri dari sanak keluarga dan undangan lairmya bersama-sama membacakan asrakal (puji-pujian kepada Nabi Muhamad S.A.W.), sementara si bayi digendong oleh Hoofd- penghulu. Si bayi kemudian diberi nama kecil atau nama kesayangan dan didoakan keselamatannya. Kenduri diadakan lagi bila si bayi akan diturunkan ke tanah (ngalungsurkeun); semalam sebelumnya diadakan acara tembang atau melagukan sholawat maulud. Keesokan harinya si bayi dibawa turun berkeliling pekarangan oleh dukun bayi. Demikianlah upacara-upacara yang dilakukan da-lam menyambut kelahiran bayi. Dalam hal ini status ménak akan terlihat melalui kemewahan kenduri serta kesempurnaan upacara (Moestapa, loc. cit.). 122 Moestapa, op.cit., hlm. 41. 322
123 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 8. 124 Ibid., hlm. 8. 125 Sulaeman Anggapraja, Babad Sukapura, Garut, 1977, hlm. 134-137; Moestapa, op.cit., hlm. 38-48. 126 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 21; lihat juga foto pengantin laki-laki, Koleksi KITLV nr. 3601, Leiden. 127 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 31; cf. Anggapraja, op.cit., hlm. 141. 128 Sipatahoenan, 27 Januari 1933, no. 23. 129 Volksalmanak Soenda 1919, op.cit., him. 130; Moestapa, op.cit., hlm. 132; cf. Djajadiningrat, op.cit., hlm. 11-14. 130 Memorie van Overgave van Gesseler Verschuir, 30 Agustus 1929, hlm. 27-28 (selanjutnya lihat Bab V) 131 Lihat: Bab III.F. 132 Djajadiningrat, op.cit., hlm. 13. 133 Ibid. 134 Volksalmanak Soenda 1919, hlm. 130. 135 Medan Prijaji, 1909, hlm. 738-739. 136 Soedarpo, op.cit., hlm. 8-9, 21. 137 Wawancara dengan sang putri mantri guru (nama dirahasiakan) pada bulan April 1997. 138 Jaksa Bandung Demang Mangunagara jatuh hati kepada Nyi R. Raja Pamerat, putri bupati. Jaksa Bandung itu diam-diam minta bantuan kepada kedua emban sang putri untuk menyampaikan hadiah, berupa uang dan surat cinta. Ternyata surat itu tidak disampaikan kepada sang putri. Ketika sang jaksa menanyakan kepada keduanya, mereka menjawab, bahwa sang putri telah menerima surat dan memberikan balasan berupa toros rokok yang diberi wangi-wangian kayu gaharu sebagai tanda menyambut cinta sang jaksa. Surat dan uang dikirim berulang kali dan jawabannya tetap begitu. Sang jaksa sendiri tidak pernah bertemu dengan putri bupati itu sehingga tidak bisa mengecek kebenaran laporan kedua emban. Akibatnya is sakit hati ketika sang putri menikah dengan orang lain [Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 27-30]. 139 Ibid., hlm. 19, 29. 140 Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur: Oxford University Press 1904, him. 390. 141 Edi S. Ekadjati et al., Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, hlm.44. 142 Memed Sastrahadiprawira,"De Sakola Kaboepaten en haar leerplan", Djawa, Solo: Het Java Instituut, 1927, hlm. 201. 323
143 Sebagai contoh, seorang murid baru berpendapat bahwa gerhana bulan terjadi karena bulan ditelan seekor naga besar atau karena bulan kawin dengan matahari. Murid yang sudah pandai menjelaskan, bahwa kalau bulan kawin dengan matahari mengapa tidak ada anaknya; bila bulan ditelan sang naga seharusnya ada bulan cadangan karena tak lama setelah gerhana terjadi bulan bersinar kembali. Jadi, dongeng tadi tidaklah benar. Dengan penjelasan seperti ini, si murid baru diharapkan bisa mengerti. (Ibid., hlm. 202). 144 R.A.A. Koesoemasoebrata, "Ti Ngongkoak Doegi ka Ngoengkoeeuk", Gedenkboek MOSVIA (1879-1929), Bandoeng: Mijvorkink, 1929; hlm. 100. 145 Moehamad Hasan, "Sakola ménak", Gedenkboek MOSVIA (1879 - 1929), Bandoeng: Mijvorkink, 1929, hlm. 142. 146 Koesoemasoebrata, op.cit., hlm. 102. 147 Sakola Kabupaten di Sumedang menjadi pelopor dalam mendatangkan guru Belanda, karena itu sekolah semacam ini disebut juga Sakola Walanda [Martanagara (1923), op.cit., hlm. 25]. 148 Ibid. 149 Kartodirdjo et al.(1987), op.cit., hlm. 104. 150 Koesoemasoebrata, op.cit., hlm. 102. 151 Martanagara (1923), op.cit., him.10-14. 152 Day, op.cit., hlm. 391. 153 Kartodirdjo et al.(1987), op.cit., him.352. 154 Tom van den Berge, Van Kennis tot Kunst; Soendanese Poezie in de Koloniale Tijd, disertasi, Leiden: Rijksuniversiteit, 1993, hlm. 7-8. 155 Ibid., hlm. 6. 73 156 I.J. Brugmans, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie, Batavia: Wolters, 1938, hlm. 183. 157 Hasan, op.cit., hlm. 143. 158 Selain karena orang tua tidak mengizinkan, ada sebab lain mengapa orang enggan sekolah di Hoofdenschool. D.K. Ardiwinata yang pernah me- ngajar di OSVIA selama 15 tahun menceritakan bahwa pada tahun 1901 is dilarang melakukan ronda malam ke kamar murid-muridnya (untuk mengecek apakah mereka tidak bepergian tanpa izin) oleh Direktur OSVIA, karena takut murid-murid tidak betah akibat disiplin yang berle- bihan (Ardiwinata, op.cit., him. 126-127). 159 Jumlah yang melanjutkan ke Eropa sangatlah sedikit (Iihat him. 75) (Ha- san, op.cit., hlm. 147). 160 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru;; Sejarah 324
Pergerakan Nasional, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 56. 161 Ardiwinata, op.cit., hlm. 132. 162 Medan Prijaji, th. 1909, him. 469. 163 Memorie van Overgave van Resident L. de Stuers, tahun 1921, ANRI. 164 Djajadiningrat, op.cit., hlm. 106-108. 165 Sejarah Kabupaten Bandung, Bandung: Pemda Kabupaten Bandung, 1974" hlm. 144. 166 Wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, putri Radén Kartamiharja, tanggal 13 September 1996 di Bandung. 167 Ibid. 168 Ibid. 169 Mengenai perkembangan pendidikan wanita di sekolah ini dapat dibaca lebih lanjut dalam: E. Kosim et al., Biografi dan Perjuangan Radén Dewi Sartika, Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Unpad, 1981. 170 Pembatasan-pembatasan yang menunjukkan adanya Islamofobia di kala- ngan Pemerintah Hindia Belanda, antara lain: tahun 1825 dikeluarkan re- solusi yang membatasi jumlah jemaah haji, tahun 1852, dikeluarkan perin- tah untuk mengawasi para haji, dan tahun 1905, dikeluarkan ordonansi guru yang mewajibkan para guru agama meminta izin untuk mengajar (Baca lebih lanjut: Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi ten- tang Pandangan Hidup Kiyai, Jakarta: LP3ES, 1985, him. 11- 13; Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1986, him.50- 52; Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 25- 31). 171 Mayer, op.cit., hlm. 492. 172 Ekadjati et al.(1986), op.cit., him. 35. 173 Hermansoemantri, op.cit., hlm. 494. 174 Wawancara dengan R. Kanas Martanagara, di Bogor pada tahun 1990. 73 175 Ajip Rosidi, Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, Bandung: Pusta- ka, 1989, hlm. 63. 176 Kartadibrata (1988), op.cit., him.29-31. 177 Dhofier, op.cit., hlm. 36. 178 Ibid., him. 54. 179 Lihat juga uraian tentang kehidupan keagamaan kaum ménak (Bab IV. H). 180 Sastrahadiprawira (1928), op.cit., him. 122. 181 Martanagara (1923), op.cit., him. 25. 182 Soedarpo, op.cit., hlm. 5-8. 183 Sastrahadiprawira (1928), op.cit., hlm. 86; cf. Kartadibrata (1988), op.cit., 325
hlm. 9. 184 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 4. 185 Ibid., hlm. 220. 186 Danoeredja, op.cit., hlm. 48. 187 Ekadjati (1993), op.cit., him. 30. 188 Ibid., hlm. 245. 189 Kartadibrata (1988), op.cit., hlm. 10-14. 190 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 19. 191 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 78, 131; cf. Soedarpo, op.cit., hlm. 8. 192 Moestapa, op.cit., hlm. 32. 193 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 34-36. 194 Danoeredja, op.cit., hlm. 80. 195 Kartadibrata (1988), op.cit., hlm. 10-14. 196 Hermansoemantri, op.cit., hlm. 507. 197 Kartadinata, op.cit., hlm. 2. 198 Ekadjati (1993), op.cit., him. 14. 199 Ibid., him. 113-122. 200 Kartadibrata (1988), op.cit., him. 22 - 26; cf. MvO van Gesseler Verschuir, loc. cit. 201 Bacalah lebih lanjut: Koningsveld, op.cit., hlm. 156-170. 202 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 32. 203 Ekadjati (1990), op.cit., hlm. 132; cf. Soedarpo, op.cit., hlm. 7. 204 Ekadjati (1990), op.cit., him. 28-29. 205 Kisah ini disampaikan oleh Ny.R. Etty Sukati, cucu sang putri bupati. 206 Wawancara dengan Ny. R.A. Tati Karwati pada tanggal 31 Oktober 1996 di Bandung. 207 Ibid., him. 17. 208 Amir Sutaarga, Prabu Siliwangi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hlm. 26. 209 Bandingkan dengan Sunan Amangkurat I yang hidup satu setengah abad setelah Prabu Siliwangi. Sultan Mataram ini juga memiliki banyak istri dan selir [H.J. De Graaf, Runtuhnya Istana Mataram (terj.), Jakarta: Grafitipers, 1987, hlm. 23]. 210 Suryaningrat (1982), op.cit., hlm. 4; cf. Kartadibrata (1988), op. cit, hlm. 1-2. 211 Poesaka Soenda, II, tahun 1923, him. 95. 212 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 111. 326
213 Poesaka Soenda, II, 1923. 214 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 113, 122. 215 Ibid., hlm. 41, 113, 122. 216 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 81-86. 217 Ibid., hlm. 112-113. 218 Wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, buyut Bupati Wirahadiningrat, pada tanggal 13 September 1996, di Bandung. 219 Soedarpo, op.cit., him. 11. 220 Soerapati, 20 Juli 1924, dan 27 Juli 1924. 221 Soedarpo, op.cit., hlm. 12. 222 Wawancara dengan sumber yang berkaitan dengan peristiwa ini pada tang- gal 31 Oktober 1996 di Bandung. 223 Kuntowijoyo, Sejarah Wanita: dari Sejarah Androcentric ke Sejarah Androgynus, makalah dalam Seminar Sejarah Memperingati Hari Ibu, Yogyakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Yogya- karta, 1988, hlm.1-2. 224 Umar Kayam, Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Baru, makalah dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta: 1991, hlm. 10-11; James R. Brandon, Theatre in Southeast Asia, Cambridge: Harvard University Press, 1967, hlm. 83. 225 Edi S. Ekadjati, Historiografi Priangan, Bandung: Jurusan Sejarah Fakul- tas Sastra Unpad, 1981, him. 9. 226 Martanagara (1923), op.cit., hlm. 12. 227 Kata wawacan berasal dari kata wawacaan (baca-bacaan) yang artinya apa yang dibaca. Wawacan merupakan bentuk karya sastra Jawa yang masuk ke daerah Sunda melalui kaum ménak. Wawacan diartikan sebagai hika- yat yang ditulis dalam bentuk dangding (puisi) dengan polo (pupuh) tertentu, misalnya sinom, kinanti, dangdanggula, magatru, asmarandana, dsb. (Ajip Rosidi, Kesusastraan Sunda Dewasa Ini, Tjirebon: Tjupu- manik, 1966, him. 11-26). 228 Ibid., him. 11-26. 229 Kartadibrata (1988), op.cit., hlm. 26. 230 Danoeredja, op.cit., hlm.40. 231 Suryaningrat (1982), op.cit., hlm. 140. 232 Ekadjati (1981), op.cit., hlm. 10. 233 Rosidi (1989), op.cit., hlm. 478. 234 Van den Berge, op.cit., hlm. 17. 235 Baca lebih jauh: Rosidi (1989). 327
236 Dalam Wawacan Panji Wulung, dikisahkan tentang radén Panji Lembu Wulung, putra Raja Dewa Keswari dari Kerajaan Sokadana. radén Panji dilahirkan dari seorang selir bernama Nyimas Tunjungsari yang dibuang oleh raja karena fitnah yang dilancarkan permaisuri. Sejak kecil ia men- dapat pelajaran dari Patih Lembu Jayengpati yang menjadi pelindungnya. Pelajaran itu meliputi: kabedasan-kadigjayaan, kajayaan, kapaliasan (pantangan-pantangan), élmu-élmu, membaca, menulis, bahasa, tatakra- ma, budi-pekerti, dan ilmu peperangan. Akan tetapi, keempat iimu yang disebut pertama tidak dihubungkan dengan masalah kesaktian (lihat Bab III.C). Kabedasan dihasilkan karena tuman (terbiasa, terlatih). Kajayaan diartikan harus bersih pikiran, berkelakuan baik, dan tidak penakut. Yang dimaksud dengan pantangan-pantangan adalah larangan agar jangan sembrono (kudu apik lampah), jangan berkelakuan yang mencelakakan din seperti menyebrangi sungai yang sedang banjir, berani bicara kepada raja yang sedang marah. Radert Panji juga dinasihati agar jangan percaya kepada kesaktian seorang ajar atau percaya kepada dukun lepus (dukun yang manjur petuahnya) sebab semuanya itu tidak ada bukti. Akhirnya Radén Panji tumbuh menjadi pemuda yang memiliki ketangkasan karena setiap hari ia dilatih mengangkat besi dan timah yang beratnya setiap hari ditambah sedikit demi sedikit (Baca lebih lanjut: Ellis Suryani Nani Sumarlina, Wawacan Panji Wulung, tesis, Bandung: Fakultas Pascasar- jana Unpad, 1990, hlm. 173-203). 237 Volksalmanak Soenda tahun 1919, op.cit., him. 39-40. 238 Wim van Zanten, Sundanese Music in the Cianjuran Style, Dordrecht: Fo- ris Publications, 1989, hlm. 39. 239 Baca: surat Bupati R.A.A. Martanagara yang ditujukan kepada controleur R.A. Kern tertanggal 9 Oktober (tanpa tahun), yang isinya meminta ban- tuan Kern untuk mendatangkan muziek spoor atas permintaan ibunda bupati (Collectie Kern, film nummer: 2-1-614). 240 Soedarpo, op.cit.; hlm. 32; Wawancara dengan Ny. R. Martini Wiranata- kusumah pada tanggal 12 Februari 1996 di Bandung. 241 Gamelan-gamelan itu adalah gamelan Panglipur (jenis salendro), Sari Oneng (jenis pelog), dan gamelan Sekar Oneng (yang berasal dari abad ke-17); gamelan Degung Pengasih, dan Sekar Manis (yang berasal dari abad ke-18); gamelan Sari Arum, Sanglir, dan Manggu, semuanya pe- ninggalan Pangeran Sugih yang berasal dari abad ke-19. Ada lagi gamelan Sari Oneng Parakan Salak hadiah dari K.F. Holle. Karel Frederick Holle biasa menabuh gamelan yang dibuat di Sumedang ini seperti halnya orang pribumi. Sebelum menabuh, Holle memberi sembah dengan mengangkat kedua telapak tangannya yang dicakupkan di depan wajahnya (Baca lebih lanjut: Haasse, op.cit., hlm. 79). 242 Baca: surat dari Hoofdpenghulu Garut yang ditujukan kepada cucunya 328
yang menjadi Bupati Lebak, tertanggal 5 Februari 1882 (Danoeredja, op.cit., hlm. 12). 243 Mengenai jalannya pertunjukkan tayuban ini baca lebih lanjut: J.Z. van Dyck, Garoet en Omstreken, Batavia: G. Kolff, 1922, hlm. 65-68; Kete- rangan tentang tayuban sambil mabuk juga diperoleh dari dari Drs. Uka Tjandrasasmita yang ayahnya pernah menjadi wedana pada tahun 1930- an. 244 Dulu ronggeng kadang-kadang sering diasosiasikan dengan wanita tuna- susila karena ada di antara mereka itu bertingkah laku demikian (Raffles, I, op.cit., hlm. 342). 245 Anggapraja, op.cit., hlm. 136. 246 Anis Sujana, Tayuban di Kalangan Bupati dan Priyayi di Priangan Pada Abad ke-19 dan ke-20, tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993; juga lihat: Kartadibrata (1989), op. cit, hlm. 35. 247 Ketika berusia 7 tahun (pada tahun 1936), putri Hoofddjaksa di Ciamis belajar menari Srimpi di kabupaten bersama anak-anak ménak lainnya. Gurunya bernama Ma Yati, seorang penari (bukan ménak) yang saat itu usia-nya sudah cukup tua (wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, 20 April 1997). 248 Ibid. 249 Rosidi (1966), op.cit., hlm. 11. 250 Tembang di Priangan juga merupakan pengaruh yang dibawa oleh Mata- ram. Kata kawih menurut Zoetmoelder diduga berasal dari kata kawi yang berarti "pujangga" (Zoetmoelder,I, op.cit., hlm. 478). Jenis-jenis kawih antara lain, kawih bangbarongan, kawih sisindiran, dan kawih igel-igelan (Van Zanten, op.cit., him. 15). 251 Van Zanten, Ibid., hlm. 78. 252 Brandon, op.cit., him. 44-51; Claire Holt, Art in Indonesia; Continuities and Change, New York: Cornell University Press, 1968, hlm. 125-126. 253 Danoeredja, loc. cit. 254 R. Moch. Affandi, Bandung Baheula, Bandung: Guna Utama, 1969, hlm. 12. 255 Van Zanten, op.cit., hlm. 13,17. 256 Mengenai asal-usul wayang wong dan perkembangannya, baca: Soedarsono, Wayang Wong; The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta, disertasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984. 257 Haase, op.cit., hlm. 48, 82. 258 Anggapraja, op.cit., hlm. 140-141. 329
259 Hermansoemantri, op.cit., him. 511. 260 Ekadjati (1993), op.cit., hlm. 140-143. 261 Wawancara dengan Ny. R. Etty Sukati, Ny. R. Martini Wiranatakusumah, dan Ny. R. Siti Zenab di Bandung pada tanggal 21 April 1997. 262 Ekadjati (1993), op.cit., him. 110, 129; Muhamad Umar, Wawacan Carita Perang Cina di Purwakarta, 1864. (alihbahasa dan alihaksara oleh Edi S. Ekadjati, Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1996, him. 23). 263 Wawancara dengan Ny. R. Martini Wiranatakusumah, pada tanggal 21 April 1997. 264 Wawancara dengan Ny. R. Martini Wiranatakusumah, Ny. R.A. Tati Karwati Suryakartalegawa, Ny. R. Siti Zenab, dan Ny. R. Etty Sukati, pada tanggal 20-23 April 1997. Lihat juga: Volksalmanak 1919, Batavia: Landsdrukkerij, 1919, hlm. 59-63. 265 Ibid. 266 Sikap semacam ini secara tersirat dapat dibaca dalam novel berjudul: Manusia Bebas (terjemahan dari Buiten het Gareel) yang ditulis oleh Suwarsih Djojopoespito pada tahun 1940. Dalam novel ini dikisahkan bagaimana anak-anak marhaen (rakyat kecil) yang duduk di Sekolah Dasar Perguruan Kebangsaan, pertama-tama harus diajari tentang kebersihan (hlm. 93). 267 Kartodirdjo et al. (1987), op.cit., hlm. 59. 268 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit (terj.), Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, him. 35. 269 Ekadjati (1993), op.cit., him. 123-124, 133. 270 Koningsveld, op.cit., hlm. 227. 271 Keluarbiasaannya ini konon, apa yang is ucapkan bisa terbukti. Misalnya, ketika seorang upas menggelar tikar untuk menjamu orang secara sembarangan, kebetulan Pangeran Mekah melihatnya, lalu mengucapkan kata-kata begini: "Naha digawe teh kawas nu teu eling!" (artinya: Mengapa bekerja seperti orang hilang ingatan!). Ternyata dua-tiga bulan kemudian upas itu sakit terus hilang ingatan [Kartadibrata (1989), op.cit., hlm. 30]. 272 Ibid., hlm. 31. 273 Keterangan diperoleh dari Radén Iyos Indrapraja, keturunan ménak Sukapura yang sekarang merawat sisa-sisa pusaka para Bupati Sukapura (wawancara tanggal 29 Januari 1991). 274 Putrinya menceritakan, bahwa Bupati Bandung ini pernah menghipnotis salah seorang pamannya di hadapan para amtenar. Pamannya disuruh berbicara bahasa Perancis dan Belanda, dan disuruh macam-macam lagi. Ternyata ia tidak bisa menyadarkan kembali pamannya, meskipun 330
berbagai cara telah dilakukan seperti, menguncinya dalam kamar kosong dan mengucurkan air dingin ke kepalanya. Malahan ruh buyutnya yang masuk dan bicara kepada ayahnya agar jangan menyalahgunakan bakatnya itu. Akhirnya pamannya itu disadarkan dengan bantuan seorang psikiater. Setelah itu ayahnya tidak pernah lagi menunjukkan keahliannya di depan umum (Soedarpo, op.cit., hlm. 9). 275 Robert van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia (terj.), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hlm. 72. 276 Cerita-cerita tentang onom baca lebih lanjut: R.A. Danabrata, Onom jeung Rawa Lakbok, Jakarta: Pustaka Jaya, 1979. 277 Suryaningrat (1982), op.cit., hlm. 34. 278 Wawancara dengan Ny. R. Netty dan Ny. Dion, keturunan bupati Cianjur dan Garut pada tanggal 19 September 1996 di Bandung. 279 Kartodirdjo et al. (1987), op.cit., hlm. 155. 280 Danoeredja, op.cit., hlm. 12. 281 Poesaka Soenda, VII, 1929, hlm. 96. 331
Bab V Kepemimpinan Kaum Menak A. Konsep Kepemimpinan S ecara umum kepemimpinan berkaitan erat dengan tiga je- nis otoritas seperti yang dikemukakan oleh Weber, yaitu otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas kha-rismatis.(1) Kepemimpinan tradisional adalah kepemimpinan seorang elite yang terkait dalam struktur kekuasaan tradisional dan berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan kela- hiran, kekayaan, dan status.(2) Artinya kepemimpinan berada di tangan orang yang ditakdirkan sebagai keturunan para pemimpin, yang pada masyarakat tradisional berada di tangan raja, bupati, atau kaum bangsawan yang menduduki status sosial tinggi dalam masyarakat. Seperti telah dikemukakan, masalah kekuasaan dalam tradisi Jawa berkaitan dengan konsep pulung atau cahaya nurbuat yang ditandai dengan pemencaran cahaya.(3) Konsep ini mempengaruhi konsep kekuasaan Sunda. Perbedaannya adalah, bila konsep pu- lung dalam tradisi Jawa itu bersifat kongkret, dalam tradisi Sunda konsep pulung tidak digambarkan secara kongkret. Seperti telah 333
dijelaskan juga, konsep ini bisa ditafsirkan sebagai konsep Islam. Dalam Sajarah Sukapura, pulung itu dianggap bisa menitis, artinya pulung itu seperti ruh yang bisa berpindah. Jadi, konsep pulung dalam tradisi Sunda bersifat tidak kongkret. Konsep ini bersesuaian dengan pemikiran Max Weber tentang kharisma.(4) Seorang pemimpin yang memiliki kharisma disebut pemimpin kharismatis. Dalam tradisi Jawa, konsep kharisma dalam arti pulung dipergunakan oleh para pendiri dinasti atau penguasa baru untuk melegitimasikan kekuasaannya.(5) Akan tetapi dalam tradisi menak Sunda, konsep pulung dikenakan kepada siapa saja yang menjadi dalem (bupati). Bahkan konsep wahyu (wangsit) yang artinya sama dengan pulung juga dipergunakan oleh Hasan Mo- hammad, seorang mesianis Sunda, yang bermaksud menghidup- kan kembali Kerajaan Sunda. Peristiwa yang dikenal sebagai Peristiwa Nyi Aciah yang terjadi pada akhir tahun 1870-an ini melibatkan beberapa orang menak yang duduk dalam jabatan keagamaan dan istri seorang wedana.(6) Kaum ménak yang menjadi pejabat birokrasi, pada umumnya hanya memiliki otoritas tradisional, yang mereka peroleh karena kelahiran (keturunan). Jadi, pada umumnya mereka memiliki kepemimpinan tradisional. Di antara para bupati di Priangan yang terkenal, seperti akan diuraikan nanti, ada yang disebut-sebut memiliki kemampuan luar biasa. Akan tetapi, hal itu tidak cukup untuk mengkategorikannya sebagai pemimpin kharismatis. Seperti telah dikemukakan pada Bab III, sebagai akibat pendi- dikan Barat yang diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-19 dan semakin intensif lagi pada awal abad ke-20, di Jawa lahir golongan masyarakat baru yaitu kaum intelektual atau golongan cendekiwan(7) Di antara kaum cendekiawan ini terdapat kaum ménak yang telah penulis sebutkan sebagai ménak intelektual. Sebagian di antara mereka ada yang ikut dalam pergerakan nasio- nal. Tokoh-tokoh ini memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda 334
dari tokoh-tokoh ménak birokrat. Oleh karena itu masalah kepe- mimpinan kaum ménak dapat dibedakan antara kepemimpinan kaum ménak yang duduk dalam birokrasi tradisional dan kepe- mimpinan kaum ménak intelektual. Berikut ini akan diuraikan kepemimpinan beberapa orang tokoh yang berasal dari kedua kelompok tersebut. B. Tokoh-tokoh Birokrat Tokoh-tokoh ménak yang duduk dalam birokrasi tradisional dapat dibedakan antara yang tidak atau kurang mendapat pendidikan Barat dan yang mendapat pendidikan Barat. Tokoh-tokoh pemim- pin ménak yang termasuk golongan pertama pada umumnya hidup pada abad ke-19 karena seperti telah dikemukakan pada Bab IV. D, pendidikan Barat mulai diperkenalkan kepada pribumi baru pada akhir abad ke-19. Beberapa tokoh yang menonjol kepe- mimpinannya antara lain Pangeran Kornel (1791-1882) Bupati Sumedang ke-12; Pangeran Mekah (1882-1919) Bupati Sume- dang ke-15; R.A.A. Kusumadiningrat (1839-1886) Bupati Galuh ke-16; dan Radén Haji Muhamad Musa, Hoofdpenghulu Lim- bangan. Dilihat dari segi pendidikan, tokoh-tokoh di atas tidak pernah duduk dalam bangku pendidikan Barat. Akan tetapi, ada juga yang pernah belajar bahasa Asing, seperti Pangeran Mekah. Ia pernah belajar bahasa Belanda, kemudian pada usia 14 tahun ia magang sambil belajar bahasa Inggris dan Perancis. R.A.A. Ku- sumadiningrat juga pernah belajar bahasa Belanda dan Perancis, bahkan ia berlangganan surat kabar berbahasa tersebut. Pendidi- kan selebihnya dijalani di kabupaten sendiri ditambah pendidikan agama di pesantren. Di antara para bupati ini ada yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau kelebihan-kelebihan lainnya. Pangeran Kornel yang sewaktu muda bernama Radén Jamu sering dihubung-hubungkan dengan kisah masa kecilnya yang 335
menderita dan keberaniannya "menantang" Gubernur Jenderal Daendels ketika ia sudah menjadi bupati. Dalam salah satu sum- ber diceritakan, ketika Radén Jamu masih amat muda, ayahnya yang menjadi Bupati Sumedang, meninggal dunia. Jabatan bupati kemudian diisi oleh Radén Adipati Tanubaya keturunan Parakan- muncang. Untuk menghindarkan konflik, dilakukanlah perkawi- nan politis; Radén Jamu dinikahkan dengan putri bupati yang baru ini. Karena termakan intrik-intrik kabupaten yang didalangi Demang Dongkol, Adipati Tanubaya menjadi antipati terhadap Radén Jamu, bahkan mencoba menyingkirkannya dengan segala cara. Radén Jamu lolos dari percobaan pembunuhan yang diren- canakan dalam suatu acara berburu bersama bupati berkat ban- tuan seorang patinggi yang setia kepada ayahnya. Mengherankan sekali, bahwa pembunuhnya seorang paninggaran (tukang berbu- ru dengan menggunakan tornbak) kepercayaan bupati, berbalik memihak kepadanya. Ia juga menyarankan agar Radén Jamu lari dari Sumedang. Kisah pelariannya yang menyedihkan dirangkai bagai dalam dongeng. Diceritakan bahwa Radén Jamu mula-mula bermaksud ke Limbangan karena Bupati Limbangan masih terhi- tung kakeknya juga. Perjalanannya tidak mulus. Ia dicegat para pacalang (polisi) suruhan Adipati Tanubaya yang bersenjata tajam. Dengan mudah Radén Jamu mengalahkan mereka berkat kabedasan yang dimilikinya. Sampailah ia dengan selamat di Limbangan. Bupati Limbangan menganjurkan untuk mengabdi di Cianjur agar bisa mendapat pangkat yang pantas. Dalam perja- lanan ke Cianjur ia dicegat sembilan perampok. Aneh sekali, para perampok mendadak lemas dan hanya melongo saja ketika Radén Jamu minta izin lewat. Di Cianjur Radén Jamu mula-mula bekerja sebagai paninggaran (tukang berburu) pada Lurah Kalapanung- gal. Dalam suatu acara perburuan, ia bertemu dengan Radén As- tra, Kumetir Kopi Cianjur. Kehebatannya dalam berburu, diceri- takan oleh Radén Astra kepada Bupati Cianjur. Radén Jamu pun 336
akhirnya "ditemukan" Bupati Cianjur yang masih kerabat ayah- nya. Ia lalu diangkat sebagai Kepala Cutak (wedana) Cikalong. Enam belas tahun setelah lari dari Sumedang, Radén Jamu berhasil kembali ke Sumedang dan menjadi bupati dengan nama Radén Adipati Surianagara dan kemudian diberi gelar Pangeran Kusumadinata. Kisah keberanian bupati yang dikenal sebagai Pangeran Kornel(8) ini sewaktu berhadapan dengan Daendels amat populer. Ringkasan kisahnya demikian: Ketika pembuatan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan melewati Sumedang, banyak rakyat yang menjadi korban akibat sulitnya medan tempat jalan tersebut dibuat. Rakyat dari berbagai pelosok Sumedang dipaksa bekerja keras untuk menembus bukit batu (cadas) dengan peralatan seadanya tanpa makanan yang cukup. Hal ini berlang- sung berbulan-bulan. Banyak korban berjatuhan karenanya. Pembangunan jalan pun tidak selesai pada waktu yang telah di- tentukan. Daendels meminta kepada bupati agar rakyat dikerah- kan habis-habisan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bupati Su- medang menolak karena tidak tega melihat penderitaan rakyat- nya. Konon, ketika Daendels datang memeriksa pembuatan jalan itu, Pangeran Kusumadinata menunggu di tengah jalan. Sewaktu Daendels menyodorkan tangan kananya untuk mengajak bersa- laman, Bupati Sumedang menyambutnya dengan tangan kiri. Daendels semula marah karena sikap bupati dianggap kurang ajar. Akan tetapi, ketika ia mendengar penjelasan bupati itu bah- wa ia berani membantah perintah atasannya (yang secara simbolis ditunjukkan dengan menyalami memakai tangan kiri) demi mem- bela rakyatnya yang jadi korban karena menjalarikan perintah. Daendels surut kemarahannya, bahkan salut atas keberanian bu- pati tersebut.(9) Tidak perlu diperdebatkan apakah jalannya peris- tiwa tersebut memang benar demikian, yang penting rakyat Sumedang sangat percaya bahwa demikianlah jalannya peristiwa heroik tersebut. Dalam pandangan rakyat, keberanian Pangeran 337
Sumedang melawan kesewenang-wenangan atasan, jelas menam- bah wibaba dirinya. Konsep wibawa (prestige) berarti kedudukan terpandang yang membawa pengaruh besar.(10) Kisah gaib tentang persahabatan Bupati Kusumadiningrat dan keturunannya dengan makhluk halus yang disebut onom, seperti telah dikemukakan pada Bab IV. H, sangat dipercayai rakyat seba gai realitas. Jelas bahwa kisah ini secara tidak langsung dimak- sudkan untuk mempertinggi wibawa para bupati dan juga untuk meningkatkan kemuliaan seorang pemimpin tradisional seperti halnya kisah hubungan antara Sultan Mataram dengan Nyai Roro Kidul.(11) Jenis kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Radén Haji Muha- mad Musa agak berbeda dengan model kepemimpinan kedua tokoh bupati yang telah disebut, terutama karena Radén Haji Muhamad Musa bukanlah seorang bupati. Ia juga bukan ketu- runan langsung seorang bupati. Dilihat dari silsilahnya, ia berde- rajat kelima dari Bupati Bogor. Istrinya R.A. Perbata Mirah ada- lah putri Bupati Garut. Status sosialnya semakin meningkat, ketika ia berhasil menikahkan keempat anaknya (laki-laki dan perempuan) dengan empat anak Bupati Garut, Radén Adipati Surianatakusumah (Radén Adipati Wira Tanu Datar VI). Keberhasilannya ini antara lain karena kedekatan hubungannya, selaku elite agama di kabupaten, dengan bupati. Hubungannya yang erat dengan K.F. Holle semakin meningkatkan citranya di kalangan ménak Priangan, terlebih lagi setelah anak-anak dan cucu-cucunya yang laki-laki menjadi bupati. Secara tidak resmi ia sering dimintai nasihat oleh K.F. Holle, bila pemerintahakan mengangkat seorang pejabat pribumi. Wibawanya sebagai Hoofdpenghulu bertambah tinggi karena ia juga sastrawan moyan (terkemuka) pada zamannya. Seperti telah dikemukakan pada Bab IV, ia mencoba menyerap dan mengajarkan rasionalisme Barat melalui karya-karyanya. Hal-hal yang berkaitan dengan 338
kekuatan gaib disingkirkannya jauh-jauh. Ia bisa digolongkan sebagai pemimpin tradisional yang berusaha meningkatkan wibawanya dengan hal-hal yang tidak bersifat adikodrati, tetapi dengan hal-hal yang rasional. Bupati Sumedang yang dianggap memiliki kekuatan gaib ada- lah Pangeran Mekah yang dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1851.(12) Beberapa peristiwa aneh, seperti telah dikemukakan pada Bab IV. H yang dipercayai rakyat sebagai realitas, menun- jukkan bahwa Pangeran Mekah dipercayai sebagai orang keramat (memiliki kesaktian), lain jalma samanea (bukan orang biasa) dan dianggap "setengah wali". Penilaian dari pihak Belanda, dalam hal ini dari Residen Pria- ngan Gesseler Verschuir, tentang kepemimpinan Pangeran Me- kah jelas berbeda. Ia dinilai sebagai pemimpin yang kurang memiliki ambisi, bahkan cenderung disebut lemah. Akan tetapi, ia disukai oleh Pemerintah Hindia Belanda karena is amat patuh terhadap ketentuan-ketentuan pemerintah. Ia lebih suka me- nyerahkan segala sesuatunya kepada asisten residen ataupun residen. Lagi pula ia bersikap antipati terhadap Sarekat Islam, komunis, dan juga P.N.I. sehingga pemerintah menyebutnya "tidak berpolitik". Bupati yang memiliki kelangenan memancing, berburu, dan menari (ngibing) ini juga disebutnya tidak seintelek- tual koleganya dari Bandung. Ia juga dinilai kurang pengawasan terhadap bawahan sehingga salah seorang wedana bawahannya melakukan pemerasan terhadap rakyat tanpa diketahuinya, pen- curian kayu dari hutan milik gubernemen selama bertahun-tahun dibiarkannya pula.(13) Penilaian terakhir ini agaknya kontradiktif dengan sumber lokal yang menyebutkan bahwa Pangeran Mekah senang berkeliling di daerah kabupatennya, memeriksa sendiri pekerjaan-pekerjaan bawahannya, termasuk memeriksa kredit di Bank Simpan Pinjam yang didirikannya. Ia dianggap sebagai bupati yang towéksa (telaten) kepada rakyatnya. Adanya perbe- 339
daan penilaian ini bukanlah hal yang aneh karena visi diantara kedua sumber berbeda sesuai dengan kepentingan masing- masing. Pemerintah Hindia Belanda yang berusaha menerapkan birokrasi rasional menuntut agar para pejabat pribumi haruslah mendapat pendidikan Barat yang cukup, artinya memiliki sikap intelektual tinggi, loyalitas tinggi, dan tidak terlalu progresif. Pangeran Mekah kurang memiliki pendidikan Barat, sehingga dianggap kurang terpelajar. Akan tetapi, ia dapat disebut sebagai pemimpin tradisional yang berwibawa tinggi, lebih-lebih dengan mitos-mitos yang "diciptakan" di sekitar dirinya. Sikapnya yang tidak progresif, tidak ambisius, dan amat loyal kepada pemerintah merupakan faktor yang menguntungkan konduitenya dalam pan- dangan pemerintah. Jadi, sebagai birokrat ia disukai Pemerintah Hindia Belanda, tetapi ia kurang dihargai sebagai pemimpin rak- yatnya. Meski di mata rakyatnya Pangeran Mekah itu seorang pemimpin tradisional yang keramat, di mata pemerintah kolonial, ia hanyalah seorang pegawai negeri yang baik yang pantas mendapat banyak penghargaan atas jasa-jasanya.(14) Akan tetapi, ia bukan pemimpin yang handal. Kepemimpinannya dianggap tidak efektif. Tokoh ménak birokrat yang berpendidikan Barat dapat disebut antara lain R.A.A. Wiranatakusumah V, Bupati Bandung; R.A.A. Kusumasubrata, Bupati Ciamis; dan R. Tmg. Surya Kartalegawa, Bupati Garut. Tokoh yang paling menonjol kepemimpinannya di antara mereka adalah R.A.A. Wiranatakusmah V. Bupati Ban- dung ini dilahirkan sebagai anak tunggal di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1888.(15) Ketika lahir ia diberi nama Radén Muharam. Ayahnya adalah Radén Tumenggung Kusumadilaga, Bupati Ban- dung ke-10. Ibunya bernama Radén Ayu Sukarsih.(16) Sewaktu berumur lima tahun, tepatnya tanggal 7 April 1893, ayahnya me- ninggal dunia. Karena usianya masih muda Radén Muharam tidak bisa menggantikan ayahnya sebagai Bupati Bandung sehingga 340
ménak dari Kabupaten Sumedanglah yang menggantikannya. Radén Muharam dibesarkan di bawah perwalian kerabatnya, yaitu Radén Ardinegara, Jaksa Bandung, dan Radén Suryadini- ngrat, Camat Cilokotot, Cimahi. Dengan kekayaan ayahnya kehidupan Radén Muharam terjamin, termasuk pendidikannya. Sekolah pertama yang ia masuki adalah ELS. Seperti telah dike- mukakan pada Bab IV, selama sekolah ia tinggal bersama keluar- ga Belanda bernama Adams. Tamat dari sekolah tersebut, ia ma- suk OSVIA. Kecerdasannya cukup menonjol sehingga Snouck Hurgronje tertarik untuk mensponsorinya masuk ke H.B.S. di Batavia pada tahun 1906(17) tanpa menyelesaikan dulu sekolah calon amtenar itu. Di sana ia tinggal dengan keluarga Belanda bernama Hellweg, seorang inspektur sekolah. Di samping itu, Radén Muharam mendapat pelajaran tambahan bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris dari Snouck Hurgronje yang setiap hari Minggu datang ke rumah inspektur itu. Setelah Radén Ardinegara meninggal dunia, Snouck menjadi wali Radén Muharam. Per- walian berakhir ketika Snouck meninggalkan Hindia Belanda tahun1906. Radén Muharam kemudian mendapat bimbingan dan pengawasan dari G.A.J. Hazeu yang menggantikan Snouck seba- gai Adviseur voor Inlandsche Zaken. Tidaklah sulit bagi Radén Muharam yang berotak encer menjalani pendidikan bergengsi itu. Seperti telah dikemukakan Radén Muharam sekolahnya tidak tamat karena terganggu oleh kesenangannya pada urusan hipno- tisme. Akan tetapi, karena ia keturunan bupati dan memiliki koneksi dengan para pejabat Eropa, Radén Muharam meraih jabatan bupati dalam waktu yang relatif singkat. Pada awal jabatannya sebagai Bupati Cianjur pada tahun 1912 gerakan partai politik Sarekat Islam mulai marak. Dalam menyi- kapi munculnya gerakan yang berorientasi kepada rakyat kecil ini, para bupati terbagi dua golongan, yang menentang dan yang bersimpati. R.A.A. Wiranatakusumah V tergolong yang kedua. Ia 341
mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi ini sejak awal berdirinya. Dalam salah satu suratnya kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, ia menulis betapa besar manfaat Sarekat Islam bagi rakyat pribumi.(18) Menjelang diselenggarakannya Kongres Nasional pertama Sarekat Islam di Bandung tahun 1916, diadakan rapat pengarahan di pendopo Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadi petunjuk bahwa bupati mendukung sepenuhnya gerakan politik ini. Keterlibatan secara terang-terangan seorang pejabat pangreh praja tertinggi dengan Sarekat Islam tidaklah mengherankan karena Sarekat Islam sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah kolonial dengan diakuinya gerakan tersebut sebagai badan hukum pada tahun 1916.(19) Oleh karena Pemerintah Hindia Belanda percaya atas kemam- puan R.A.A. Wiranatakusumah, kabupaten pertama yang diberi status ontvoogding (tidak diawasi) adalah Kabupaten Cianjur.(20) Status ini diberikan pada tahun 1916, sedangkan kabupaten-kabu- paten lain baru menyusul kemudian. Ketika Sarekat Islam semakin banyak anggotanya dan sema- kin tidak terkendali hingga banyak terlibat dalam berbagai gera- kan-sosial,(21) Pemerintah Hindia Belanda berbalik sikap; Sarekat Islam yang revolusioner dianggap berbahaya. Para pejabat pang- reh praja banyak yang keluar dari keanggotaan dan mengambil jarak terhadap organisasi ini dan diam-diam para bupati Priangan berusaha membendung pergerakan nasional yang mengancam kedudukan mereka yang turun-temurun itu. R.A.A. Wiranata- kusumah termasuk salah satunya.(22) Sikapnya yang progresif, terutama setelah menjadi Bupati Bandung pada tahun 1920, menjadikan dirinya sebagai salah satu dari tiga orang bupati paling menonjol yang menguasai panggung pangreh praja di Jawa hingga tahun 1920-an.(23) Seperti telah di- singgung dalam Bab III. G.R.A.A. Wiranatakusumah V adalah seorang pemimpin yang populer. Ia pergi pidato ke desa-desa. Di 342
sana ia disambut ribuan rakyat. Setelah pergi haji tahun 1924 popularitasnya semakin meningkat. Dalam pidatonya ia sering mengutip ayat Alqur'an. Ia juga menulis dan menerbitkan bebe- rapa buku agama. Akan tetapi, kepopulerannya di mata rakyat ternyata malah mengundang kritik tajam, bahkan kasar di sebuah surat kabar berhaluan kiri, yaitu surat kabar Soerapati. Surat kabar yang anti ménak ini berulang-ulang memuat berita yang amat melecehkan dan memojokkan Bupati Bandung. Misalnya, R.A.A. Wiranatakusumah pulang menunaikan ibadah haji me- ngenakan pakaian Arab (yang disebut "gamis") disebut sebagai suatu keanehan. Setibanya di stasiun Bandung, Bupati dielu- elukan bukan saja sanak-kerabatnya, tetapi juga ribuan rakyat. Dalam surat kabar disebutkan bahwa pakaian aneh itu dikenakan oleh bupati demi memperbesar pengaruhnya saja. Surat kabar ini berusaha melecehkan, dengan menyebut Bupati Bandung itu "Wira", atau "Muharam", atau "Wiranatakusumah" tanpa menye- but gelar atati sebutan yang lazim bagi ménak. Dalam salah satu terbitan Soerapati disebutkan, bahwa bupati ini menerima Bin- tang Istiqlal dari Raja Mekah (Gubernur Mekah?), Husein bin Ali. R.A.A. Wiranatakusumah menyebut bintang itu sebagai ganjaran dari Allah. Hal ini dijadikan bahan olok-olok, bahwa bupati me- nyamakan Raja Mekah dengan Allah.(24) Sebelum bupati berang- kat ke Mekah, surat kabar ini memuat berita bahwa sebagai kepa- la agama Islam di kabupaten, Bupati Bandung ingin disebut kali- fatullah, buktinya setiap tanggal 27 Rajab bupati membacakan sendiri Mi'raj nabi Muhammad S.A.W. di Mesjid Agung. Enam bulan kemudian, berita tentang hal itu diulangi lagi.(25) Kritik yang amat tajam itu mungkin bukan semata-mata untuk menun- jukkan sikap anti ménak, melainkan juga untuk menunjukkan sikap antipati terhadap bupati yang antikomunis (lihat penilaian Residen Priangan dalam conduitestaat bupati ini tahun 1927) karena surat kabar ini jelas berhaluan kiri.(26) Meskipun mendapat 343
kritik yang amat tajam, R.A.A. Wiranatakusumah sebagai se- orang pemimpin yang terpelajar tampaknya berusaha untuk tidak terpancing. Pada tahun 1928 ia berkunjung ke Negeri Belanda. Di sana bupati menyempatkan diri untuk mempelajari koperasi petani (Boerenleenbank). Setelah kembali ke Bandung, ia mensponsori berdirinya koperasi-koperasi rakyat yang bertujuan meningkat- kan kesejahteraan anggotanya.(27) R.A.A. Wiranatakusumah termasuk orang yang berani bicara dalam berbagai pertemuan, termasuk dalam Volksraad, di mana ia menjadi wakil NIVB (Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond yaitu Perhimpunan Liberal Belanda Indonesia). Pada tahun 1929 ia menjadi anggota dan kemudian pimpinan organisasi Perhim- punan Pegawai Bestuur Bumiputera.(27a) Pidato-pidatonya dalam Volksraad dianggap terlalu progresif, bahkan ia pernah dicurigai merah. Beberapa pejabat Belanda terang-terangan memperlihat- kan sikap antipati terhadap bupati ini. Menurut penilaian Residen Priangan Gesseler Verschuir dalam Memorie van Overgave tanggal 30 Agustus 1929, R.A.A. Wiranatakusumah V bila ber- bicara di Volksraad seolah-olah dirinya berhaluan kiri. Residen ini juga menyebutkan bahwa bupati hidup mewah melebihi pendapatannya dan suka berpenampilan hebat serta menyolok. Seperti telah dikemukakan, pada waktu Hari Lebaran dalam suatu jamuan pagi hari dengan mengenakan kostum Arab. ia membiar- kan kakinya dicium oleh istrinya, kerabatnya, dan para pegawai kabupaten di hadapan para pejabat Eropa yang ada di Bandung. Menurut Verschuir, selama ia berdinas 24 tahun lamanya sebagai B.B., belum pernah melihat hal "aneh" seperti itu. Ia juga me- nyatakan sulit berhubungan dan bekerja sama dengan bupati yang disebutnya "beradab", sosial, intelek, tetapi tidak dapat dipercaya. Dalam conduitestaat R.A.A. Wiranatakusumah dua tahun sebe- lumnya, penilaian Verschuir terhadap bupati yang satu ini tidak- 344
lah terlalu negatif. Bahkan ia menilai bahwa Bupati Bandung dalam sikap kesehariannya begitu religius terutama sepulang dari Mekah. Pada bagian akhir penilaiannya disebutkan bahwa R.A.A. Wiranatakusumah sebenarnya merupakan musuh besar komunis. Jadi, dalam dua tahun penilaian Verschuir terhadap bupati ini me- ngalami perubahan cukup besar. Dalem Haji tidak tinggal diam menghadapi serangan Verschuir ini. Ia memprotes pernyataan residen yang disebutnya sebagai tidak mengenal dirinya karena belum lama bertugas di Bandung. Dia menyangkal keras bahwa dirinya berhaluan kiri. Protes dibuat secara tertulis sepanjang empat halaman tik folio tanpa rasa takut atau sungkan. Protes ter- sebut dilampirkan dalam conduitestaat-nya yang akan dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. R.A.A. Wiranatakusumah rupanya tidak hanya konflik dengan Verschuir, dengan Residen Priangan lairmya pun pernah konflik, yaitu dengan Residen Hillen dan Residen Tijdeman.(28) Meskipun demikian, tidak semua pejabat Belanda bersikap antipati pada bupati ini. Seperti telah disebutkan, ia pernah menjadi anak asuh Snouck Hurgronje dan Hazeu. Setelah menjadi bupati, ia pernah diundang berakhir pekan di istana Gubernur Jenderal Van Lim- burg Stirum di Bogor. Hal ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa karena jarang ada bupati yang mendapat undangan seperti itu. Jelas bahwa hal ini semakin meningkatkan wibawa R.A.A. Wiranatakusumah V di mata para bupati lainnya. Jadi, bupati ini di samping populer di mata sebagian rakyat dan pejabat Belanda, ia juga tidak disukai oleh sebagian dari mereka dengan alasan masing-masing. Mengenai pendapat Verschuir bahwa R.A.A. Wiranataku- sumah V hidup mewah melebihi pendapatannya sebagai bupati, kemungkinan besar memang sesuai dengan kenyataan. Keme- wahan bagi seorang bupati adalah kebutuhan. Kemewahan dan kemegahan memang diperlukan untuk mendukung status sosial 345
bupati selaku ménak tertinggi derajatnya. Kabupaten adalah iba- rat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat.(29) Bila R.A.A. Wiranatakusumah V menghadiahkan pusaka kabupaten berupa mahkota (siger) dan tempat sirih terbuat dari mas-permata kepada Prinses Juliana sewaktu menikah, maka hal ini juga harus dianggap sebagai ba- gian pertunjukan kemewahan. Pertunjukan kemewahan dan ke- megahan juga bisa berupa seremoni kenegaraan, pesta-pesta, bahkan rekreasi ke luar negeri yang menjadi hobby salah seorang Radén ayunya. Sudah barang tentu kemewahan ini membutuhkan biaya besar, padahal penghasilan bupati pada awal abad ke-20 ini semakin terbatas (lihat Bab III.B). Menurut salah satu sumber, banyak harta kekayaan milik bupati dijual untuk menutup anggaran belanja yang membengkak. R.A.A. Wiranatakusumah V dapat dianggap sebagai pemim- pin tradisional yang memiliki wibawa tinggi. Kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit dan kemampuan meng- hipnotis orang lain yang kadang-kadang dengan sengaja ditunjuk- kannya, semakin meningkatkan wibawa yang dimilikinya. Ma- syarakat awam menganggap ia sebagai pemimpin yang kharis- matis. Tentu saja, ia hanya dianggap kharismatis oleh masyara- katnya sendirim Jadi tidak mengherankan bila orang mau men- cium kakinya untuk menunjukkan rasa kumawula (pengabdian) dan sekaligus ngalap berkah (mencari berkah) dari seseorang yang dianggap keramat. Verschuir menganggap hal itu "aneh" karena sebagai orang asing, ia berada di luar konteks kultural pribumi. Betapa pun nilai-nilai Barat dipompakan habis-habisan sejak masa mudanya, Dalem Haji tidak bisa melepaskan diri dari nilai- nilai tradisional yang dianut leluhurnya selama beberapa abad. Seperti telah dikemukakan dalam Bab III. F, ia tidak bisa bersikap egaliter sebagaimana diajarkan alam pikiran Barat yang demokra- 346
tis. Baginya status ménak dan status somah merupakan takdir. Jadi, meskipun ia biasa berdialog dengan rakyat kebanyakan sewaktu pergi ke pedesaan, rupanya ia tetap menjaga jarak. Kalangenan kepada wanita, berganti-ganti istri, dan mengumpu- lkan selir, merupakan warisan leluhurnya yang diterimanya de- ngan senang hati. R.A.A. Wiranatakusumah menikahi istri pertamanya yang berasal dari kerabatnya sendiri pada tahun 1916. Ia menikah atas saran keluarganya, karena menurut pendapat keluarganya, tidak pantaslah seorang calon wedana belum memiliki pendamping. Perkawinan antar kerabat (yang mungkin tidak dilandasi rasa cinta) ini hanya berlangsung setahun. Dari pernikahan ini lahirlah seorang bayi yang diberi nama Radén Muharam. Setelah istri pertama diceraikan, ia menikah lagi dengan Radén Ayu Suhanah yang masih terhitung keponakannya. Menurut penuturan putri- nya, R.A. Suhanah berasal dari kalangan kaum.(31) Dari pernikahan ini lahir empat orang anak. Ketika dipindah- kan dari Cianjur ke Bandung, istri keduanya diceraikan. Kemu- dian ia menikah lagi dengan Syarifah, gadis Minangkabau berpendidikan Barat.(32) Dari perkawinan ini lahir empat orang anak. Mengenai pe- rceraiannya yang menimbulkan heboh telah diuraikan dalam Bab IV. G. Setelah itu R.A.A. Wiranatakusumah menikah lagi dengan Radén Ayu Sangkaningrat, cucu mantan Bupati Bandung R.A.A. Martanagara. Radén Ayu yang memiliki nama kecil "Ukon" ini pernah menjadi anggota Dewan Kota Bandung.(33) Ia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dengan istri lomba bayi sehat. (34) Tanpa menceraikan Radén Ayu-nya, bupati ini menikah lagi de- ngan beberapa wanita, antara lain dengan gadis indo bernama Anna Vos yang sebelumnya menjadi kinderjuffrouw (pengasuh) anak-anak bupati. Kemudian pada tahun 1936 R.A.A. Wiranatakusumah V meni- 347
kah lagi dengan Rohanah (biasa dipanggih "Onah"), putri seorang petinggi desa di Majalaya.(35) Menurut sumber lain, bupati ini menikah lagi dengan gadis-gadis yang berasal dari kalangan somah, yang setelah melahirkan anak kemudian diceraikan lagi dengan mudah. Kalangenan bupati yang satu ini menimbulkan antipati di kalangan kaum nasionalis dan sementara kalangan Eropa. Akan tetapi, dimata rakyat, kesenangan kepada wanita dianggap sebagai kelengkapan yang serasi bagi seorang bupati.(36) Pada tahu 1931 R.A.A. Wiranatakusumah harus tinggal lebih lama di Batavia karena terpilih sebagai anggota College van Ge- delegeerden (semacam badan pekerja) dalam Volksraad. Akibat- nya Residen Priangan memberikan teguran karena tugas-tugas kebupatian dianggap terbengkalai. Akhirnya jabatan bupati ter- paksa dialihkan dahulu kepada Patih Bandung, Radén Tumeng- gung Hasan Sumadiraja. Baru pada tahun 1935 Bupati Bandung itu berhenti menjadi anggota badan pekerja dan kembali me- mangku jabatan bupati hingga berakhir tahun 1942. Popularitas bupati ini merupakan salah satu faktor yang me- nguntungkan bagi perkembangan kariernya kemudian. Setelah Indonesia Merdeka, Presiden Soekarno mengangkat R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Menteri Dalam Negeri dari bulan Agustus sampai November 1945. Setelah itu ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ketika masih dalam jabatan- nya ini, ia dipilih sebagai Wali Negara Pasundan pada tahun 1948 karena ia seorang tokoh yang populer di mata rakyatnya.(37) Pada waktu Pemerintah R.I. berkedudukan di Yogyakarta, R.A.A. Wiranatakusumah pun otomatis tinggal di sana. Saat itu kese- hatan R.A.A. Wiranatakusumah mulai terganggu sehingga harus dirawat di rumah sakit.(38) Sementara itu, anak laki-lakinya yaitu R. Male Wiranatakusumah diangkat menjadi Bupati Bandung. Jabatan sebagai wali negara berakhir pada tahun 1950 ketika Negara Pasundan dibubarkan dan Jawa Barat melebur kembali 348
dengan Negara R.I. Setelah menderita sakit lumpuh yang berke- panjangan, R.A.A. Wiranatakusumah wafat pada tanggal 22 Januari 1965. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa R.A.A. Wirana- takusumah V adalah seorang pemimpin tradisional yang progresif menurut ukuran zamannya dan pandai memanfaatkan kesem- patan. R.A.A. Wiranatakusumah berpendidikan tinggi dan inte- lektualitasnya tidak diragukan sehingga dihargai oleh kaum intelektual Belanda seperti Snouck Hurgronje dan Hazeu. Akan tetapi, ia terlalu progresif sehingga kurang disukai pemerintah. Meskipun digolongkan sebagai pemimpin progresif, dalam beberapa hal ia tetap mempertahankan tradisi. Misalnya, ia tidak bisa bersikap egaliter dalam soal status sosial karena hal itu bisa mengancam kedudukannya. Ia melakukan poligami, berganti- ganti istri sesuai kehendaknya seperti yang dilakukan oleh leluhurnya, padahal ia mendalami agama. Jadi, dalam hal ini agama dinomorduakan. Sebagai pemimpin yang pandai meman- faatkan kesempatan, ia tahu bagaimana harus bersikap. Misalnya, ketika Sarekat Islam mendapat lampu hijau dari Pemerintah Hindia Belanda, ia merangkulnya, tetapi ketika Sarekat Islam dianggap berbahaya, ia menjauh meskipun tidak sampai mencaci seperti bupati konservatif lainnya. Popularitas dan wibawa yang dimiliki bupati ini kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh pihak lain. Misalnya, Presiden Soekarno memintanya menjadi Menteri Dalam Negeri pada awal kemerdekaan, kemudian menjadi Ketua DPA. Para tokoh Pasundan memilihnya pula menjadi Wali Negara Pasundan meskipun saat itu R.A.A. Wiranatakusumah V sedang menjadi pejabat tinggi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini tidak jelas siapa memanfaatkan siapa. Tokoh birokrat lainnya yang tergolong ménak baru yaitu Haji Hasan Mustapa. Penghulu Kepala di Kabupaten Bandung ini dilahirkan di Cikajang, Garut pada bulan Juni 1852. Silsilah 349
leluhurnya yang berbau mitologis dimulai dari Kian Santang yang terkenal dalam tradisi sebagai penyebar Islam. Dari tokoh ini sampai Hasan Mustapa melewati empat belas generasi. Ayahnya bernama Mas Usman dan ibunya bernama Nyimas Emeh. Bila melihat gelarnya, mereka tergolong santana.(39) Haji Hasan Mus- tapa sendiri dalam karangan-karangannya tidak pernah meng- gunakan gelar, baik Radén maupun mas. Juga dalam beslit pe- ngangkatannya sebagai floofdpenghulu Bandung dari Pemerin- tah Hindia Belanda tertanggal 9 September 1895 tidak dicantum- kan gelar kebangsawanan di depan nama Haji Hasan Mustapa.(40) Meskipun demikian karena istilah ménak juga dipergunakan un- tuk menyebut pejabat tinggi dalam pangreh praja, Haji Hasan Mustapa yang berdasarkan keturunan tergolong santana karena jabatannya dapat dikategorikan sebagai ménak Baru. Hanya be- lum jelas, apakah Pemerintah Hindia Belanda pernah memberi- kan gelar Radén. Yang pasti, salah seorang cucu Haji Hasan Mustapa ada yang menggunakan gelar Radén.(41) Sewaktu masih kecil, Hasan Mustapa pernah belajar bernama putra-putra ménak di rumah K.F. Holle yang waktu itu menjadi administratur perkebunan teh Waspada di Cikajang. Ia hanya sempat empat bulan belajar dengan Holle. Ketika menginjak usia sembilan tahun Hasan Mustapa dibawa ayahnya ke Mekah. Hasan Mustapa sempat tiga kali pulang-pegi ke Mekah, bukan hanya untuk ibadah haji, melainkan untuk memperdalam agama Islam di sana. Lamanya belajar disana kurang lebih 16-17 tahun, ada juga yang menyebut hanya 10 tahun. Yang jelas, ada kemung- kinan di sanalah Hasan Mustapa kenal dengan Snouck Hurgronje alias Abdul Ghaffar yang pada tahun 1884-1885 berada di Jeddah selama lima bulan dan di Mekah tujuh bulan. Di Mekah Hasan Mustapa menjadi ulama mukimin yang dikenal sebagai "Haji Hasan Mustapa Garut" dan mengajar di Masjidil Haram. Haji Ha- san Mustapa kembali ke Garut tahun 1885 dan diminta mengajar 350
di Masjid Agung Garut oleh Hoofdpenghulu Garut, Radén Haji Muhamad Musa. Pada tahun 1889 ia diajak Snouck Hurgronje berkeliling ke seluruh Jawa, menemui para kiayi dan ulama, sambil mencatatkan kehidupan keagamaan dan folklore di daerah-daerah yang disinggahinya. Snouck memilih Haji Hasan Mustapa karena ia menganggap ulama ini luas pengetahuannya sebagai hasil mengajar dan belajar di Mekah selama 13 tahun dan juga berpikiran maju. Snouck kemudian mengusulkan Hasan Mustapa untuk menjadi Hoofd-penghulu di Kutaraja Aceh. Ter- nyata di Aceh, Hasan Mustapa tidak lama, ia minta pindah karena tidak cocok dengan beberapa pejabat Belanda di sana.(42) Akhir- nya, pada tahun 1895, ia dipindahkan menjadi Hoofdpenghulu di Bandung. Jabatannya dipangku hingga tahun 1918, hampir ber- samaan dengan berakhirnya jabatan Bupati Bandung. Snouck Hurgronje menaruh rasa hormat terhadap watak dan bakat Haji Hasan Mustapa yang dianggap luar biasa. Haji Hasan dianggap sebagai "orang yang tidak memihak", baik kepada pribumi maupun kepada pemerintah. Di mana pun ia bertugas, ia hanya mencoba menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan agama Islam dengan baik tanpa terlalu mencela adat atau selalu berusaha mencari persesuaian antara adat dengan Alqur'an, demikian pendapat Snouck Hurgronje. Karena dekatnya hubung- an dengan Snouck dan mungkin karena ikut andil dalam pe- nyampaian nasihat-nasihat yang diberikan Snouck kepada pemerintahnya, menyebabkan ada orang berpendapat bahwa Haji Hasan Mustapa adalah "kolaborator" pemerintah kolonial. (43) Penghulu ini ikut andil dalam pernikahan Snouck dengan putri Kalipah Apo. Seperti telah dikemukan, perkawinan campuran ini terjadi karena Hasan Mustapa dan keluarga KalipahApo saat itu menganggap Snouck benar-benar orang Islam yang saleh. Kehidupan perkawinarmya dimulai ketika Haji Hasan Mus- 351
tapa kembali dari Mekah dalam usia 27 tahun. Oleh kerabatnya ia dinikahkan dengan seorang wanita setempat, tetapi perkawinan hanya berlangsung sebentar karena istrinya meninggal dunia. Kemudian ia menikah lagi dan memiliki seorang anak yang diberi nama Mas Wardi Hasan Mustapa. Setelah dewasa putranya ini menjadi Kalipah Pangalengan. Kemudian Hasan Mustapa pergi lagi ke Mekah dengan keluarganya. Di sana lahir anak kedua yang setelah dewasa dikenal sebagai Haji Engking atau Haji Subki. Ketika kembali dari Mekah, istrinya meninggal di kapal yang membawa mereka pulang. Tidak lama kemudian, ia menikah lagi dengan dua orang wanita yang masing-masing melahirkan anak wanita yang diberi nama Endeh Oha dan Lembana.(44) Di kalangan pemerintahan pribumi, Hasan Mustapa ternyata disukai orang. Sewaktu ia diangkat menjadi Penghulu Kepala di Kutaraja, Snouck Hurgronje banyak mendapat surat dari para bupati dan para pegawai rendahan di Priangan yang isinya berisi penyesalan bahwa mereka terpaksa kehilangan seorang penasihat ahli seperti Hasan Mustapa itu.(45) Penghulu ini juga dikenal sebagai sastrawan Sunda yang se- ring dianggap mahiwal (lain dari yang lain, aneh) oleh para ulama sezamannya karena retorikanya yang berbeda. Karena keanehan- nya, di samping orang-orang yang menyukainya, ada juga orang- orang yang tidak suka dengan sikapnya. Ia juga dianggap memi- liki élmu gaib, bisa pindah tempat dalam sekejap mata. Ia banyak menulis tentang ajaran Islam, baik daam bentuk dangding (puisi) maupun prosa. Karya-karyanya mengandung ajaran yang dalam, mengandung mistik, dan tidak mudah dimengerti. Karyanya ke- banyakan baru diterbitkan setelah ia meninggal.(46) Dalam salah satu karangannya, tersirat bahwa Haji Hasan Mustapa adalah seorang egaliter, yang menganggap setiap ma- nusia derajatnya sama sehingga ia memperlakukan golongan mé- nak sama dengan golongan somah. Jadi, penghulu yang cerdas ini 352
selain sering bersenda gurau dengan Bupati Bandung R.A.A. Martanagara(47) ia juga sering mengundang seniman ogél (reog) yang bernama Éon dari kalangan somah untuk "berbalas pantun" yang disebut "rarakitan".(48) Satu kebiasaannya yang dipandang "tidak biasa dilakukan orang" adalah pergi jalan-jalan ke pasar setiap hari di siang bolong, hanya untuk memperhatikan dan mempelajari watak orang. Ia menjadi akrab dengan orang pasar yang senang bertanya-jawab dengannya. Jawabannya yang aneh, lucu, tetapi pas, itulah yang disukai siapa saja yang senang pada penghulu ini.(49) Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Haji Hasan Mustapa merupakan contoh ménak baru yang memiliki visi ber- beda dari lingkungannya. Latar belakang kehidupannya sewaktu kecil, masa belajar yang lama di Mekah, dan bakatnya sebagai sastrawan, melahirkan seorang tokoh elite agama yang unik. Haji Hasan Mustapa merupakan contoh ménak baru yang tidak merasa perlu berbangga diri dengan status barunya, dari santana menjadi ménak. Terbukti ia tidak memakai gelar Radén yang bukan merupakan hal mustahil bisa diperolehnya karena jabatan dan juga jasanya kepada Pemerintah Kolonial. Ia adalah pegawai yang sangat loyal kepada atasan, baik kepada bupati maupun kepada Pemerintah Hindia Belanda. Loyalitas itu tidak meng- hilangkan keberaniannya untuk memilih, seperti ditunjukkannya kepada Snouck Hurgronje ketika ia meminta dipindahkan dari Kutaraja ke Bandung. Sebagai pemimpin di bidang agama, tem- pat orang-orang sekitarnya bertanya, ia memiliki wibawa, terlebih lagi karena ia dianggap memiliki kekuatan adikodrati. Meskipun mahiwal, ia memiliki kesamaan dengan ménak laindalam hal poligami yang dilakukannya. C. Tokoh-tokoh Ménak Intelektual Seperti telah dikemukakan pada awal Bab III dan Bab IV. E, dari 353
kalangan ménak intelektual lahir tokoh-tokoh yang menjadi pe- mimpin di berbagai bidang pada masa setelah Indonesia merdeka. Berikut ini akan diuraikan hanya beberapa orang tokoh ménak intelektual yang kepemimpinannya cukup menonjol sejak mun- culnya kelompok ini pada awal abad ke-20 hingga tahun 1942. Tokoh yang diambil berasal dari kelompok pergerakan, tokoh pers, dan tokoh-di luar pergerakan. Seperti telah dikemukakan, kaum ménak intelektual ada yang terjun ke dunia pergerakan. Berbicara tentang pergerakan tidak bisa dilepaskan dari dunia pers karena pergerakan nasional dan pers ibarat kembar siam; keduanya hidup berdampingan secara simbiotik. Surat kabar telah berperan besar dalam membangkit- kan kesadaran umum tanpa mengenal golongan status. Informasi yang masuk dari luar semakin menambah kesadaran politik masyarakat. Orang mulai berani melakukan kritik terhadap kebi- jakan pemerintah atau tradisi yang sudah dianggap usang. Orang semakin menginginkan emansipasi dengan cara membebaskan din dari tradisi yang membelenggu dan menyadari betapa besar perbedaan kualitas hidp mereka dengan penjajahnya. Semua ini mendukung lahirnya gerakan emansipasi, gerakan kemajuan, dan akhirnya gerakan nasional.(50) Oleh karena itu, di sini akan dikemukakan pula tokoh-tokoh ménak yang terlibat dalam dunia pers, di samping tokoh-tokoh ménak pergerakan. Perkembangan pers Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-19. Di berbagai daerah diterbitkan surat kabar oleh berbagai kalangan.(51) Salah seorang ménak yang terjun ke dunia pers adalah Radén Puradireja. Ia menulis dalam surat kabar Soenda Berita, sebuah surat kabar mingguan ber- bahasa Melayu yang diterbitkan mula-mula di Cianjur, kemudian pindah ke Weltevreden oleh Radén Mas Tirtoadisuryo. Tokoh yang disebut terakhir ini beristrikan seorang wanita ménak. Radén Puradireja beberapa kali menulis ajakan agar orang Sunda dan 354
Jawa bangkit. Radén Puradireja yang juga berprofesi guru, nantinya menjadi ketua Paguyuban Pasundan yang kedua.(52) Tokoh ménak lainnya yang juga ikut memimpin dunia pers di Priangan adalah Radén Sutisna Senjaya dan Radén Bakrie Suraatmaja yang memimpin surat kabar Sipatahoenan. Seperti telah dikemukan, Sipatahoe- nan adalah sebuah surat kabar yang berwawasan nasionalistis meskipun diterbitkan oleh organisasi pergerakan Paguyuban Pasundan. Kepemimpinan tokoh-tokoh pers ini secara tersirat dapat diamati dalam gerak surat kabar ini. Tokoh-tokoh Sipata- hoenan misalnya mampu bersikap netral terhadap organisasi pergerakan lainnya dan mampu mengatasi etnosentrisme. Dari lingkungan siswa STOVIA pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo, suatu asosiasi, lembaga modern pertama dari jenisnya.(53) Di antara mahasiswa-mahasiswa STOVIA, ada dua orang ménak, yaitu Radén Jungjunan Setiakusumah dan Radén Kusuma Sujana. Keduanya menjadi anggota Budi Utomo di Batavia.(54) Radén Jungjunan juga menjadi anggota Indische Partij di Batavia dan ikut berkampanye untuk penyebaran gerakan Sarekat Islam di Batavia bagian selatan. Dilatarbelakangi keinginan untuk mema- jukan kecerdasan, penghidupan, dan tingkah laku masyarakat Sunda(55) serta pengalarnan berorganisasi yang mereka miliki, ke- dua mahasiswa ini mengajak pihak-pihak di luar STOVIA yang memiliki cita-cita sama untuk mendirikan organisasi sendiri. Pada tanggal 22 September 1914 didirikanlah Paguyuban Pasun- dan di Gang Paseban Batavia. Susunan para pengurus pertama adalah sebagai berikut; Ketua D.K. Ardiwinata, Ketua Redaksi Volkslectuur; Wakil Ketua Dayat Hidayat, siswa STOVIA; Se- kretaris Radén Iskandar Brata, pegawai Firma Tiedeman en Van Kerchem, dan Radén Emung Purawinata, juru tulis Komisi Volkslectuur; Bendara Radén Kusuma Sujana, siswa STOVIA; para komisaris; Radén Jungjunan, Mas Iskandar, siswa STOVIA, 355
Mas Ardiwangsa, Juru Taksir Pegadaian Negeri Pasar Senen; Mas Sastraprawira, guru Sekolah Pribumi di Gang Kelinci. Ke- anggotaan Paguyuban Pasundan bukan hanya untuk orang Sunda, melainkan terbuka pula bagi semua orang pribumi. Organisasi ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tujuan organisasi. Ada juga orang bukan Sunda yang menjadi anggota Paguyuban Pasundan, seperti Husni Thamrin, tokoh Betawi, bahkan ketua pertama Daeng Kanduruan Ardiwinata bukan sepenuhnya asli Sunda seperti terlihat dari gelarnya. (56) Cabang Paguyuban Pasundan kemudian didirikan di tempat yang ada orang Sunda seperti di Surabaya dan Palembang. Paguyuban Pasundan dikukuhkan sebagai badan hukum dengan surat keputusan tanggal 13 Juli 1919 no. 72. Pada tahun ini pula Paguyuban Pasundan menyatakan diri sebagai Partai Politik.(57) Pengurus Paguyuban Pasundan rata-rata berasal dari kalangan ménak dan santana yang duduk dalam pangreh praja, guru, dan lain-lain. Bahkan salah seorang putra Bupati Ciamis R.A.A. Kusumasubrata, yaitu Radén Otto Kusumasubrata menjadi ketua Paguyuban Pasundan setelah Radén Suria di Raja. Meskipun de- mikian, cita-cita partai ini bukan untuk kepentingan kaum ménak belaka, melainkan untuk memajukan kesejahteraan orang banyak. Pada tahun 1921 Paguyuban Pasundan memiliki wakil di Volks- raad yaitu Radén Kosasih Surakusumah, guru pertanian di Ban- dung. Kemudian dilanjutkan oleh Radén Otto Kusumasubrata se- telah tidak lagi menjadi ketua paguyuban. Kepemimpinan Pagu- yuban Pasundan kemudian diisi oleh Radén Oto Iskandar di Nata. Yang terakhir ini juga kemudian menjadi anggota Volksraad. Paguyuban Pasundan juga menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Propinsi, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kota. Dalam dewan-dewan ini wakil Paguyuban Pasundan banyak yang men- dapat kedudukan penting. Masih dalam masa kepemimpinan Radén Oto Iskandar di Nata, kedudukan kantor pusat Paguyuban 356
Pasundan pindah ke J1. Dalem Kaum Bandung. Muncul tokoh baru sebagai sekretaris yaitu Ir. Radén Ukar Bratakusumah.(58) Pada tahun 1927 Paguyuban Pasundan ikut menjadi anggota Partai Kebangsaan Indonesia bersama organisasi pergerakan lain- nya seperti Budi Utomo, Kaum Betawi, Partai Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Paguyuban Pasundan diwakili oleh R. Otto Kusumasubrata, R. Sutisna Senjaya, dan R. Bakrie Sura- atmaja. Tokoh paguyuban terkemuka, Radén Oto Iskandar di Nata adalah seorang ménak yang progresif, sering berbicara keras di Volksraad. Misalnya, ketika akan ada pengangkatan gubernur jenderal yang baru pada tahun 1932, dalam rapat ia melakukan kecaman yang cukup keras. Ia menyatakan bahwa calon gubernur jenderal yang baru itu, menurut satu sumber, ada kaitan dengan perusahaan pertambangan minyak bumi sehingga ia disebut sebagai "bangsawan minyak tanah" atau "pahlawan pengeboran" yang bekerjasama dengan organisasi rampok. Pada waktu pidato itu, ketua Volksraad menegur ucapan itu yang dianggapnya amat kasar, tapi Radén Oto tidak peduli. Dalam salah satu sidang ia menyalahkan susunan kepangrehprajaan yang dituduhnya hanya berisi bibit kepalsuan. Menurut Radén Oto, korps ini diadakan hanya agar tampak bahwa rakyat Belanda yang pembiayaannya dibebankan kepada gaji pegawai negeri yang dipotong sebanyak lima persen, iuran para lurah, dan rakyat. Ia mengatakan bahwa sumbangan itu diberikan dengan rasa tidak rela meskipun disebut sukarela; karena sumbangan itu diberikan dengan atasan takut oleh atasan, takut oleh kangjeng sehingga sumbangan itu tidak halal. Ia menambahkan bahwa Ratu Belanda yang biasa disebut ibu rakyat yang berbudi luhur tidak pantas mengadakan pesta yang penuh kemunafikan seperti itu karena merendahkan marta- batnya sebagai raja. Dalam kesempatan lainnya, Radén Oto Is- kandar di Nata juga mengemukakan pendapatnya yang paling 357
keras, Bangsa Belanda harus memilih satu di antara dua kemung- kinan; mundur teratur atau diusir. Kritik-kritik yang amat keras itu menyebabkan Radén Oto Iskandar di Nata digelari "Si Jalak Harupat".(59) Radén Oto Iskandar di Nata bukanlah seorang yang bersikap etnosentris, terbukti ia menikahi gadis bangsawan Jawa, R.A. Sukirah. Radén Oto melanjutkan perjuangannya hingga zaman Jepang, baik melalui Paguyuban Pasundan maupun melalui surat kabar hingga nasibnya berakhir dengan tragis. Pada zaman Je- pang, para pemuda yang tidak jelas identitasnya menuduh Radén Oto Iskandar di Nata menjadi kolaborator Jepang. Akibat kesa- lahpahaman ini, Radén Oto dibunuh secara keji di daerah Pantai Mauk, Tangerang. Setelah Indonesia merdeka, nama baik Radén Oto Iskandar di Nata dipulihkan kembali, seteleh kasusnya diusut oleh pemerintah. Untuk menghargai jasa-jasanya, layak bila Pe- merintah Negara R.I. menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973.(60) Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kaum ménak intelektual yang terlibat dalam pergerakan berbeda dengan kaum ménak birokrat. Kepemimpinan kaum ménak inte- lektual yang progresif ini tidak didasarkan atas keturunan atau kemampuan adikodrati. Mereka bisa duduk dalam organisasi pergerakan, menjadi pemimpin, bukan karena mereka ménak, melainkan karena mereka memiliki kelebihan ilmu pengetahuan yang diperoleh di lembaga pendidikan Barat. Meskipun dalam hubungan kepemimpinan itu tidak melibatkan rakyat banyak secara langsung, paling tidak mereka berani tampil memimpin di lingkungan yang lebih terbatas dan dalam kondisi yang berbeda dengan kaum ménak birokrat. Tokoh ménak wanita yang terkemuka dapat dihitung dengan sebelah tangan. Di Kabupaten Sumedang, pernah ada bupati wa- 358
nita, yaitu Dalem Istri Raja Ningrat (1744-1759).(61) Di Kabu- paten Garut, Radén Ayu Lasminingrat, istri Bupati Wira Tanu Datar VIII, cukup aktif berperan dalam memajukan masyara- katnya. Kaum wanita ménak ada juga yang terlibat dalam per- gerakan. Misalnya mereka yang mendirikan Pasundan Istri (Pasi) pada tanggal 30 April 1930. Emma Puradireja, putri mantan ketua Paguyuban Pasundan diangkat menjadi ketuanya. Istri R.A.A. Wiranatakusumah, yaitu Radén Ayu Sangkaningrat dengan Ra- dén Emma Puradireja duduk sebagai wakil Pasi dalam Gemeen- teraad Bandung. Pada tahun 1938 Emma Puradireja memimpin Kongres Perempuan Indonesia. Setahun kemudian Pasi menjadi anggota perkumpulan wanita satu-satunya yang ikut dalam Gabu- ngan Politik Indonesia. Cabang Pasi pada tahun 1940 berjumlah 29 dan 3 ranting, cabang terbesar adalah Bandung dan Tasikma- laya.(62) Tokoh ménak wanita bukan dari kalangan pergerakan yang cukup menonjol dilihat dari segi kepemimpinannya adalah Radén Dewi Sartika. Tokoh wanita ini lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung. Ayahnya adalah Patih Bandung, Radén Rangga Somanagara. Ibunya bernama Radén Ayu Rajapermas. Keduanya masih ada hubungan saudara, sama-sama keturunan Bupati Ban- dung, R.A.A. Wiranatakusumah III (Dalem Karanganyar). Radén Dewi Sartika adalah putri kedua dari lima bersaudara.(63) Ketika Radén Dewi Sartika berumur sembilan tahun dan masih duduk di kelas 3 ELS, ayahnya dibuang ke Ternate karena ditu- duh terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Bupati Ban- dung yang baru diangkat dan para pejabat Belanda di Kota Bandung.(64) Akibatnya, ia harus berhenti sekolah dan menang- gung penderitaan karena teman dan kerabatnya menjauhi keluar- ganya; mereka takut dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Akhir- nya ia dibawa pindah oleh uwaknya yaitu Patih Cicalengka. Di sana ia mendapat pendidikan keterampilan wanita bersama putra- 359
putri uwaknya itu di rumah istri Asisten Residen Cicalengka. Da- lam waktu senggang nya, ia bermain "sekolah-sekolahan" dengan anak-anak pegawai kepatihan dan ia sendiri menjadi gurunya. Kebiasaan bergaul dengan somah ini rupanya ikut membina dasar pandangan hidupnya. Ia mempunyai cita-cita untuk memajukan anak gadis ménak dan rakyat jelata. Setelah meninjak remaja Dewi Sartika kembali ke rumah ibunya di Bandung. Cita-cita mendirikan sekolah bagi anak gadis semakin ingin diwujud- kannya di kota ini. Sebagai anak mantan patih yang dibuang, ia masih menyimpan keberanian untuk menghubungi kalangan mé- nak dalam pemerintahan yang bisa membantunya melaksanakan cita-citanya itu. Hasilnya, pada tanggal 16 Januari 1904 ia membuka Sakola Isteri justru atas bantuan Bupati Bandung R.A.A. Martanagara. Di samping itu, ia juga mendapat dukungan dari C. den Hamer, Inspektur Sekolah. Di Sakola Isteri ini anak- anak gadis selain mendapat pelajaran umum, juga mendapat pelajaran keterampilan wanita. Pada tahun 1910 nama sekolah diganti menjadi "Sakola Kautamaan Isteri". Jumlah murid se- makin banyak dan cabang-cabang sekolah dibuka di Bogor, Serang, dan Ciamis. Pada tahun 1911 jumlah muridnya tercatat 210 orang dengan guru lima orang. Pada tahun 1914 nama sekolah diganti menjadi "Sakola Radén Dewi". Atas jasa-jasanya, Pemerintah Hindia Belanda memberi tanda penghargaan bintang mas. Mengenai kehidupan keluarga, patut dicatat bahwa Radén Dewi Sartika baru menikah dalam usia 22 tahun dengan Radén Kanduruan Agah Suriawinata, seorang guru di Sekolah Karang Pamulang Bandung.(65) Wanita bangsawan pada awal abad ke-20 yang melangkah cukup jauh dari zamannya memang tidak banyak. Radén Dewi Sartika adalah salah satu di antara yang sedikit itu. Ia amat berjasa bagi perkembangan pendidikan dan emansipasi wanita di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya sehingga ia 360
dianggap layak untuk mendapat gelar sebagai pahlawan nasional dari Pemerintah R.I. Radén Dewi Sartika adalah contoh wanita ménak yang boleh dikatakan independen. Ia lahir sebagai pemim- pin kaumnya. Seorang pernimpin bisa lahir karena faktor kekua- tan kepribadian, waktu, tempat, dan situasi. (66) Kepemimpinan- nya menonjol sejak ia bermain "sekolah-sekolahan". Kekuatan kepribadiannya ditunjukkan dengan ketegaran menghadapi tra- gedi yang menimpa keluarganya. Peristiwa ini dijadikannya seba- gai cambuk untuk maju. Kekuatan itu ditunjukkan pula dengan keberanian melawan arus zamannya. Menikah dalam usia 22 tahun untuk wanita masa itu masih dianggap aneh. Lingkungan tempat ia tinggal memungkinkannya mendapat pelajaran dan wa- wasan yang lebih dari gadis ménak sezamannya. Pemerintah Hin- dia Belanda yang sedang mempromosikan Politik Etis tampaknya ikut berperan dalam menyukseskan cita-cita Radén Dewi dengan mendukung lahirnya sekolah khusus untuk wanita. Meskipun Dewi Sartika mendapat bantuan untuk pengembangan cita- citanya di bidang pendidikan, baik dari bupati maupun dari penguasa kolonial, tidak terlihat adanya ketergantungan kepada mereka. Tokoh-tokoh ménak birokrat dan ménak intelektual yang patut dikemukakan sebenarnya cukup banyak. Akan tetapi, gambaran yang diambil dari tokoh-tokoh yang telah dikemukakan kiranya cukup mewakili berbagai tipe kepemirnpinan yang ada dalam periode 1800-1942. Catatan Kaki: 1 Otoritas legal-rasional adalah otoritas yang didasarkan atas kepercayaan ter- hadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang berkuasa atas dasar peraturan-peraturan itu. Otoritas tradisional adalah otoritas yang dida- 361
sarkan atas kepatuhan karena hormat terhadap pola-pola tatanan lama yang telah mapan. Otoritas kharismatis adalah otoritas yang didasarkan atas pen- gabdian terhadap kesucian, kepahlawanan, keteladanan, serta pola-pola atau tatanan normatif yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin [Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (translated by A.M. Hen- derson and Talcott Parsons), New York: The Free Press, 1964, hlm. 328] 2 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indone- sia, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 226. 3 Ibid., hlm. 227; cf. Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1978, hlm.8. 4 Kharisma dipergunakan untuk menyebut suatu keadaan (sifat) tertentu dari kepribadian seseorang yang dianggap berbeda dari orang biasa dan dianggap diberkati dengan kekuatan atau kualitas adikodrati yang melebihi kekuatan manusia biasa. Kharisma tidak bisa dimiliki oleh orang biasa, karena hal itu dianggap berasal dari Tuhan, dan atas dasar itu, orang yang memiliki kharisma diperlakukan sebagai pemimpin [Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons), New York: The Free Press, 1947, hlm. 358]. Max Weber sebenar-nya meminjam istilah kharisma dari Rudolf Sohm, seorang sejarawan gereja. Kharisma secara harafiah diartikan sebagai gift of grace. Para Nabi, pendiri agama, para pahlawan politik dan militer dianggap sebagai jenis awal para pemimpin yang memiliki kharisma (kharismatis). Selanjutriya para penakluk (conquistador) dan juga raja-raja perampok bias dianggap pemimpin kha-rismatis. Jadi, secara teknis konsep kharisma itu bebas nilai. Pendapat yang terakhir ini mengundang berbagai kritik (H.H. Gerth and C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, London: Routledge, 1991, hlm. 52). 5 Misalnya: Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari, waktu masih bayi menge- luarkan cahaya. Ia menikahi Ken Dedes, seorang ardhanariswari (wanita yang mengeluarkan cahaya), agar menjadi penguasa besar [Kartodirdjo (1982), op. cit., hlm. 225]. 6 Uraian singkat tentang peristiwa ini dapat dibaca pada: Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, hlm. 19-21. 7 Hingga tahun 1899, tercatat hanya ada 13 orang pribumi yang bisa menge- nyam bangku sekolah menengah Belanda, sedangkan pada akhir zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1942, tercatat sekitar 7.000 orang Indonesia yang telah mendapat pendidikan menengah berbahasa Belanda, dan mayoritas lulusan MULO; sedangkan jumlah insinyur, ahli hukum, dan dokter berjumlah 230 orang [Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia (terj.), Jakarta: Sinar Harapan, 1996, hlm. 3]. 8 Kata "Kornel" merupakan verbastering dari kata "kolonel". Pangkat kehor- matan "kolonel" diberikan kepada Bupati Sumedang ini sewaktu ia diminta 362
memimpin para Bupati Priangan melakukan penjagaan di daerah Tawang Banteng, Sukapura, untuk mencegah masuknya pasukan Pangeran Dipone- goro ke Priangan. Bupati lairmya yang tidak bergelar "pangeran", hanya mendapat pangkat kehormatan di bawah "kolonei" (R. Memed Sastrahadi- prawira, Pangeran Kornel, Bandung: Rahmat Cijulang, 1930/1986, hlm. 170-171). 9 Kisah ini dapat dibaca dalam: Ibid., hlm. 133-135. (perlu diketahui, bahwa di jalan raya yang menghubungkan Bandung dan Sumedang, tepatnya di daerah yang disebut Cadas Pangeran, sekarang terdapat patung Daendels dan Pangeran Kornel sedang bersalaman. Tangan kanan Daendels disambut dengan tangan kiri Pangeran Kornel. 10 Sartono Kartodirdjo (ed.), Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. viii. 11 Mengenai hubungan Raja-raja Mataram dengan makhluk halus yang dise- but Nyai Roro Kidul, dapat dibaca pada: Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau (terj.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, hlm. 75-76. 12 Conduitestaat van Pangeran Aria Soeria Atmadja, Regent van Soemedang over het jaar 1915, ANRI; cf. R.M. Abdullah Kartadibrata, Riwayat Kang- jeng Pangeran Aria Suria Atmaja (Pangeran Mekah); Bupati Sumedang Taun 1882-1919, Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun, 1988, hlm. 22. 13 Memorie van Overgave van Resident Gesseler Verschuir, 30 Agustus 1929, ARA. 14 Pangeran Aria Suria Atmaja banyak berjasa di berbagai bidang dalam hal membangun kabupatennya. Di bidang pertanian, ia membagikan buku Mitra Nu Tani hadiah dari Radén Haji Muhamad Musa Penghulu Limba- ngan, kepada para lurah di desa-desa. Untuk meningkatkan penghasilan rakyat dibagikannya bibit kelapa dari Jawa Tengah dan Bali. Ia pun sering mengawasi langsung pembuatan sengked (terrasering) untuk lahan yang miring agar dapat ditanami. Pada tahun 1886, diusahakannya agar beberapa desa yang penghasilannya amat minim dibebaskan dari kewajiban mena- nam kopi. Permintaannya ternyata dikabulkan oleh pemerintah. Selain itu ia juga mengusahakan irigasi di daerah Ujung Jaya dan perluasan pena- naman sayuran dan bambu di Cijambu dan Gunung Simpay. Daerah yang tadinya penuh alang-alang digarap menjadi penghasil kentang dan sayuran. Usaha ternak rakyat dibantu dengan membagikan sapi benggala kepada para petani yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil. Dalam surat tertanggal 27 Maret 1922, Asisten Residen De Munnick menjelaskan bahwa Pangeran Aria Suria Atmaja berjasa dalam membangun tempat pe- ngobatan rakyat di sekitar Cipanas Conggeang. Pada tahun 1897, Pangeran Mekah juga memberikan tanah untuk kebun dan sawah kepada rakyat Indramayu yang berdatangan ke Sumedang, karena di sana terjadi paceklik. 363
Bupati Sumedang yang kaya ini juga membangun rumah para asisten wedana di setiap kecamatan dengan dana pribadi [R.M. Abdullah Karta- dibrata, Wawacan Kangjeng Pangeran Mekah, Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun, 1988, hlm. 37]. 15 Conduitestaat van R.A.A. Wiranatakoesoema Regent van Bandoeng over het jaar 1926, ANRI. Menurut sumber lain, ia dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 1888 (lihat: Sejarah Kabupaten Bandung, Bandung: Peme- rintah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 142). 16 Dalam Missives van der Resident der Preanger-Regentschappen 4 Mei 1893 no. 34. Zeer Geheim, bijlagen 4, ANRI, disebutkan bahwa Soekarsi (sic!) adalah salah seorang selir R. Tumenggung Kusumadilaga. , 17 Van Niel, op. cit., hlm. 72. 18 Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (terj.), Jakarta: Sinar Harapan, 1983, him. 164. 19 Van Niel, op. cit., hlm. 169. 20 Sutherland, op. cit., hlm. 150 21 Mengenai gerakan sosial yang melibatkan Sarekat Islam, baca lebih jauh: A.P.E. Korver, Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?, Jakarta: Grafiti-pers, 1985. 22 Sutherland, op. cit., hlm. 164, 171-173. 23 Dua orang bupati lainnya adalah P.A.A. Jayadiningrat, Bupati Serang (1901-1920), dan R.M.T. Kusumo Utoyo, Bupati Ngawi (1902-1905) yang kemudian menjadi Bupati Jepara (1905-1925). Bukanlah suatu kebetulan bahwa dua orang bupati ini juga merupakan anak-asuh Snouck Hurgronje (Ibid., hlm. 104). 24 Lihat: Soerapati, 20 Juli 1924 no. 14; 16 Agustus 1924, no. 15. Sebagai bahan perbandingan, dalam buku perjalanan R.A.A. Wiranatakusumah V ke Mekah, diceritakan bahwa R.A.A. Wiranatakusumah mama ng mendapat "Bintang Istiqlal Kelas I" dalam suatu pertemuan di Istana Raja Arab Saudi, pada hari Lebaran. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung menyampaikan rasa terimakasihnya dalam bahasa Inggris sebagai berikut: "I am not able to express my great thankfullness for the honour which I get now from his majesty. It is indeed a great surprise for me, because I have come here as a common pelgrim. I consider that order as a gift of God directly because it is given by the King of this holy land, where is staying the house of Gods and because it shall always remember me that I must fulfill the duties of a good Mohammedan. I hope that God bless his majesty for all the benefits which his Majesty has rendered" (Van Boene, Mijn Reis Naar Mekka, Batavia: B.G.K.W. t.t.). 25 Soerapati, 20 Maret 1924, no. 6 dan 6 Desember 1924, no. 28. 26 Surat kabar Soerapati terbit 2 x sebulan di Sukabumi. Surat kabar radikal 364
ini dalam artikel-artikelnya sangat menekankan kehebatan komunis, ber- usaha menggugah rakyat agar menuntut "sama rata sama rasa". Pada ter- bitan 20 Desember 1923 no. 5, surat kabar ini menuduh Paguyuban Pasundan sebagai partai pengekor bupati, yang tidak tanggap terhadap penderitaan rakyat, seperti kelaparan yang terjadi di Rancaekek. Pada terbitan 1 Mei 1924 yang dianggap sebagai hari buruh sedunia, surat kabar ini dicetak dengan tinta merah. 27 Sejarah Kabupaten Bandung, op. cit., hlm. 145. 27(a) Organisasi yang didirikan pada tanggal 30 Maret 1929 ini menghimpun anggota dari kalangan pangreh praja, dari yang paling bawah hingga bupati. Organisasi ini bersaing dengan VAIB (Vereeniging van Ambtena- ren bij den Inlandschen Bestuursdienst) yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1928. VAIB pada mulanya hanya menghimpun anggota dari asisten-wedana ke bawah, tetapi kemudian wedana dan patih diperboleh- kan menjadi anggota. Hanya bupati yang tidak diizinkan menjadi anggota. VAIB yang jumlah anggotanya lebih sedikit bila dibandingkan dengan PPBB, lebih radikal dalam mengecam situasi sosial-politik, mengecam kebijakan pemerintah kolonial, bahkan mengecam sikap-sikap feodal dan erfelijkheidsbeginsel (Sutherland, op. cit., hlm. 214-219). 28 Sipatahoenan, 20 April 1933 no. 29. 29 Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan tentang seremoni-sere- moni kenegaraan di Bali pada abad ke-19, yang menurut Clifford Geertz dapat dikonseptualisasikan sebagai teater metafisik. Raja di Bali dianggap sebagai aktor politik merangkap impressario yang menciptakan teater yang penuh simbol-simbol politis (Mengenai hal ini baca lebih jauh: Clifford Geerzt, Negara; the Theatre State in Nineteenth-Century Bali, Princeton: Princeton University Press, 1980). 30 Hal ini terungkap dari beberapa kali wawancara dengan keluarga R.A.A. Wiranatakusumah, seperti dijelaskan dalam beberapa catatan bawah di muka. Kesalahan anggapan masyarakat terhadap istilah "pemimpin yang kharismatis" dapat dibaca dalam: Ann Ruth Willner dan Dorothy Willner, "Kebangkitan dan Peranan Pemimpin-pemimpin Kharismatis", dalam Kartodirdjo (ed.) (1984), op. cit., hlm. 165-184. 31 Yang dimaksud dengan kaum (pakauman) atau kauman dalam tradisi Jawa adalah daerah tempat bermukim masyarakat santri dan kiayi di suatu kota atau wilayah; desa atau kampung di sekitar mesjid jami yang ada di setiap kota kabupaten atau kewedanaan di Jawa (Tim Penyusun Pustaka-Azet, Leksikon Islam, I, Jakarta: Penerbit Pustazet Perkasa, 1988, hlm. 307). 32 Menurut salah satu sumber, ketika R.A.A. Wiranatakusumah akan dipin- dahkan ke Bandung, konon is dianjurkan oleh asisten-residen di sana untuk mencari Radén ayu yang berpendidikan Barat, karena di Bandung sebagai ibu kota keresidenan mereka akan lebih banyak berhubungan dengan orang 365
Eropa. Jadi diperlukan Radén ayu yang lebih luwes dalam pergaulan (Wawancara putri R.A.A. Wiranatakusumah dengan R. Ayu Suhanah, tanggal 12 Februari 1996). Versi lain menyatakan demikian: Radén Muharam se waktu kecil ditunangkan dengan putri Bupati Cianjur terdahulu. Karena keduanya hanya menganggap satu sama lain sebagai saudara, mereka tidak mau menikah. Kebetulan putri Bupati Cianjur tersebut mengundang temannya Syarifah, sesama murid di Sekolah Kristen Salemba Batavia, ke kabupaten. Konon R.A.A. Wiranatakusumah yang waktu itu menjadi Bupati Cianjur jatuh hati kepada Syarifah dan mela-marnya. Gadis Minang ini kebingungan menerima lamaran seorang pria beristri. Dari buku harian Syarifah dapat diketahui bahwa sebenarnya Sya-rifah mau dinikahi dengan syarat kedua istri terdahulu, yang disebutnya Cici dan Cucu, bisa berbahagia setelah dicerai bupati itu. Karena kegigihan bupati itu, Syarifah akhirnya menjadi Radén ayu, sedangkan kedua mantan istri bupati menikah lagi dengan orang lain (Mien Soedarpo, Reminiscences of the Past, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 6-7). dengan Ny. Martini Benyamin, 33 Syarif Amin, Perjoangan Paguyuban Pasundan, Bandung: Sumur Ban- dung, 1984, him. 68-69. 34 Medan Doenia, V, 13 Juni 1928, no. 19. 35 Menurut penuturan putranya, R.A. Rohanah adalah putra R. Yudapraja dari Timbanganten. Kakeknya dari pihak ibu bernama R. Kartaraharja, kapete- ngan (pengawal) Dalem Karanganyar (Wawancara dengan R. Ahmad Wiranatakusumah dan R. Otong Wiranatakusumah tanggal 26 Mei 1996 di Bandung). 36 Sutherland, op. cit., hlm. 172. 37 Soedarpo, op. cit., hlm. 35. 38 Pada waktu di Yogyakarta R.A.A. Wiranatakusumah sedang menderita sa- kit hampir lumpuh. Bolak-balik ia dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta (demikian keterangan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo kepada penulis Januari 1996 di Yogyakarta, yang mendengar langsung tentang berita dirawatnya R.A.A. Wiranatakusumah di Rumah Sakit Panti Rapih). Mengenai lahirnya hingga bubarnya Negara Pasundan, baca lebih jauh: Ateng Syafrudin et. al., Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat Bandung: Pemda Propinsi Tingkat I Jawa Barat, 1993, hlm. 507-545. 39 Silsilahnya dapat dibaca dalam: Ajip Rosidi, Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, Bandung: Pustaka, 1989, hlm. 33-34. 40 Fotokopi beslit dapat dilihat dalam lampiran tengah halaman buku Rosidi (1989). 41 R.H. Hasan Mustapa, Adat Istiadat Orang Sunda (terj. Maryati Sastra- wijaya), Bandung: Alumni, 1985, hlm. v (Dalam buku terjemahan ini, di depan nama H. Hasan Mustapa ditambah huruf R. (kependekan dari 366
Radén). Sewaktu ditanyakan kepada penerjemah buku ini, mengapa ditambahkan huruf R. di depan nama pengarang, jawabannya adalah: karena cucu Haji Hasan Mustapa yang memberi kata pengantar untuk buku terjemahan, menggunakan gelar Radén (Keterangan diberikan tanggal 26 April 1996). 42 E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda (terj.), I, Jakarta: INIS, 1990, hlm. LV. 43 Ibid., hlm. LVI. 44 Rosidi (1989) op. cit., hlm. 51-52. 45 Ibid. 46 Karya berbentuk puisi yang berhasil dikumpulkan oleh Ajip Rosidi, terma- suk yang ditemukan hanya judulnya (karena tidak ketahuan lagi di mana naskahnya) berjumlah 71 buah. Judul-judul itu antara lain: Asmarandana Nu Kami, Sinom Babaraning Purwa, Hariring Nu Hudang Gering, Lebaran Jatnika Rasa, Pambrihna Mu'min. Karya-karya dalam bentuk prosa yang berhasil dikumpulkan Ajip Rosidi, baik yang dicetak, distensil, ataupun hanya disebut judulnya dalam karangan lain tetapi tidak ditemukan nas- kahnya berjumlah 23 judul. Beberapa di antaranya adalah: Bumi Panga- pungan, Aji Saka, Syehch Nurjaman (144 Patakonan Jeung Jawabna), Ta- nya Jawab Aceh, Gelaran Sasaka di Ka Islaman, Pamalaten, Petikan Qur'an Katut Adab Padikana. Dua karya yang telah diterbitkan semasa Haji Hasan Mustapa masih hidup adalah Bale Bandung (1925) dan sebuah karya etno- logis berjudul Bab Adat-adat Oerang Priangan Djeung Soenda Lian ti Eta (1913) [Rosidi (1989). op. cit., hlm. 493-499]. 47 Senda-gurau Hasan Mustapa dengan Bupati Bandung yang menunjukkan keakraban antara keduanya dapat dibaca dalam anekdot-anekdot yang dikumpulkan oleh juru tulis Hasan Mustapa yang bernama M. Wangsa Atmaja. Salah satu contoh anekdot adalah demikian. Suatu pagi bupati pergi ziarah ke makam. Kembali dari makam singgah di rumah Haji Hasan Mustapa (yang terletak di Balong Gede, dekat kabupaten). Setelah duduk, ia bertanya: "Penghulu, kata orang, manusia itu berasal dari monyet, apakah betul?" Jawab Penghulu: "Iya, betul. Seumur hamba, belum pernah bertemu dengan orang yang sempurna. Coba saja, apakah paduka sudah merasa sempurna?" Jawab Bupati: "Lho, penghulu ini bagaimana, tentu saja saya belum sempurna" [Rosidi (1989), op. cit., hlm. 15, 63, baca juga: Wangsa Atmaja, Boekoe Singa Bandoeng, Bandoeng: Dachlan Bekti, t.t. hlm. 50]. 48 Yang dimaksud "rarakitan", yaitu berbalas pantun (dalam bahasa Sunda disebut sisindiran). Éon membawakan pantun kulitnya saja, Penghulu membalas pantun dengan isinya, yang bersifat rohani atau keagamaan. Contohnya adalah demikian: 367
Pantun Éon: Bagian kulit: Leuleupeutan leuleumeungan di arah kejo poena Bagian isi: Deudeukeutan reureujeungan di arah bogoh hatena (Rosidi, 1989, op. cit. hlm. 15) Terjemahan: Bagian kulit: Lepat-lepatan lemang-lemangan Diharapkan nasi kemarin Bagian isi: Dekat-dekat sama-sama Diharapkan jatuh hatinya (pen.) Pantun balasan dari Penghulu: Bagian kulit: Leuleupeutan leuleumeungan diarah kejo poena Bagian isi: Deudeukeutan Terjemahan: Bagian kulit: Lepat-lepatan lemang-lemangan diharapkan nasi kemarin Bagian isi: Dekat-dekat sama-sama dengan Allah sehari-hari (pen.) reureujeungan jeung Allah sapopoena 49 Ibid., hlm. 72. 50 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergera- kan Nasional, 2, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 112-116. 51 Mengenai perkembangan pers Indonesia, baca: Sartono Kartodirdjo (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, V, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, Mm. 294- 328. 52 Soenda Berita, 22 Mei 1904. 53 Mengenai lahir dan berkembangnya Budi Utomo, lebih lanjut baca: Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918 (terj.), Jakarta: Grafitipers, 1989. 54 Pada tahun-tahun pertama berdirinya Budi Utomo, tidak ada orang Sunda yang menjadi anggota Budi Utomo (ibid., hlm. 64). Ketika cabang Budi Utomo didirikan di Bandung, orang Sunda dan Jawa terbagi dalam dua cabang (Young Mun Cheong, Conflict within the Priyayi World of the Parahyangan in West-Java 1914-1927, ISAS, Field Report Series no. 1, Singapore, 1973, Mm. 14). 55 Lihat anggaran dasar Paguyuban Pasundan, dalam Pemda Djawa Barat, Se- djarah Djawa Barat, Suatu Tanggapan, Bandung, 1972, hlm. 218. 56 Daéng adalah gelar kebangsawanan orang Bugis. 57 Amin, op. cit., him. 16. 58 Pemda Djawa Barat, op. cit., hlm. 224. 368 (Ibid.)
59 Ibid., hlm. 223-224; cf. Amin, op. cit., hlm. 61. 60 Riwayat hidup dan perjuangan dapat dibaca dalam: E. Kosim et. al., Bio- grafi dan Perjuangan Oto Iskandar Di Nata, Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1981. 61 Lihat: A. Boelkini, Babon Sajarah Luluhur Sumedang, Sumedang: Yaya- san Pangeran Sumedang, 1991. 62 Amin, op. cit., hlm. 68-69. 63 E. Kosim et. al., Biografi dan Perjuangan Dewi Sartika, Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1981, hlm. 29. 64 Mengenai percobaan pembunuhan ini, baca lebih jauh: Mohamad Iskandar, Pemberontakan Priyayi Priangan Pada Tahun 1893. Makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV, Yogyakarta, 1985, dan baca juga: Nina Herlina, Bupati R.A.A. Martanagara; Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893-1918), tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1990. 65 Kosim et. al., op. cit., hlm. 49-56. 66 Kartodirdjo (ed.) (1986), op. cit., hlm. vii. 369
Bab VI Kesimpulan P engkajian mengenai elite politik tradisional di Pulau Jawa sudah beberapa kali dilakukan orang dengan menghasil- kan pola-pola yang bersifat umum. Akan tetapi, ciri-ciri yang lebih bersifat khusus tentang kaum ménak belum dikemu- kakan dalam kajian-kajian tersebut. Pada bab terakhir ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian mengenai kaum ménak yang dianggap penting. Kaum ménak pada mulanya adalah kelompok aristokrasi lokal yang memerintah di kabupaten-kabupaten Priangan sejak awal abad ke-17, sehingga disebut sebagai ménak lama. Elite birokrat ini terdiri atas keluarga-keluarga terkemuka yang umumnya me- ngakui Prabu Siliwangi sebagai leluhurnya. Identifikasi diri se- perti ini dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan legiti- masi secara genealogis dan mitologis. Pada awal abad ke-20 mun- cul ménak baru yaitu golongan di bawah ménak yang mengalami mobilitas vertikal karena pendidikan Barat. Ada lagi golongan yang disebut ménak intelektual yaitu ménak berpendidikan Barat yang tidak lagi berorientasi kepada pangreh praja. 371
Para bupati yang disebut sebagai ménak paling tinggi di kabu- paten memiliki kekuasaan seperti seorang raja. Kekuasaan ini didistribusikan kepada para ménak bawaharmya di daerah. Hal ini tetap berlangsung, baik ketika Priangan berada di bawah Mataram maupun ketika berada di bawah VOC. Sejak awal abad ke 19, ketika VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, para bupati tidak lagi berdiri sebagai penguasa penuh. Secara perlahan kaum ménak diproses menjadi anggota korps birokrasi pribumi (Inlandsch Bestuur) yang disubordinasikan kepada birokrasi kolonial (Europeesch Binnenlandsch-Bestuur). Jadi, kaum ménak dalam hal ini dapat disamakan dengan golongan priyayi di Jawa. Dengan melihat fenomena yang ada, hingga perempatan ter- akhir abad ke-19 dapat dikatakan bahwa kaum ménak berada da- lam suatu sistem birokrasi yang lebih mendekati birokrasi patri- monial. Pada perkembangannya kemudian, campur tangan Peme- rintah Hindia Belanda dalam pemerintahan pribumi makin lama makin kuat. Unsur-unsur birokrasi modern dicoba secara berta- hap diberlakukan dengan tetap melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum ménak. Ketentuan tahun 1913 mengenai pro- sedur pengangkatan para bupati di Jawa yang lebih bersifat rasio- nal, ditanggapi secara positif oleh kaum ménak. Keturunan ménak lama yang diangkat menjadi bupati kemudian, rata-rata berpendi- dikan tinggi. Menurut Sutherland (1983), perlindungan terhadap erfelijkheidsbeginsel dimaksudkan agar pemerintah kolonial dapat mempertahankan stabilitas pemerintahannya melalui otori- tas tradisional para kepala pribumi. Untuk maksud itu pula kema- panan kedudukan kelompok aristokrasi sebagai perantara (mid- dle-men) pemerintah kolonial dengan rakyat perlu dipertahankan. Jadi, adanya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak tradisio- nal kaum ménak menyiratkan adanya usaha pemerintah kolonial untuk memperkuat hubungan kaum ménak dengan rakyat yang 372
bersifat feodalistis. Politik yang membawa ke arah refeodalisasi ini, ternyata berhasil menjaga kewibawaan kaum ménak di kala- ngan rakyat dan juga menguatkan sikap kelompok ménak pang- luhurna (bupati dan keturunannya) pada umumnya untuk tetap tidak bersimpati kepada pergerakan nasional yang mengancam kedudukan mereka. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kelom- pok ménak pangluhurna pada umumnya tidak mengikuti irama sejarah. Akibat lebih jauh, pada masa setelah Indonesia Merdeka, terjadilah pergeseran elite; kaum ménak intelektual yang bukan keturunan kelompok ménak pangluhurna menggantikan posisi mereka dalam percaturan politik. Jelaslah bahwa politik kolonial lebih cenderung ke arah kon- servatisme dan proses rasionalisasi tidak dilakukan secara tuntas. Birokrasi pemerintahan pribumi di Priangan antara tahun 1800 dan 1942, yang semula mendekati birokrasi patrimonial kemu- dian berubah menjadi birokrasi yang lebih mendasarkan otoritas administratif-regulatoris. Akibat kekuasaan Mataram di Priangan selama hampir dua generasi, kehidupan kaum ménak amat dipengaruhi tradisi Jawa. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek peradaban kaum ménak yang berorientasi kepada tradisi Jawa hingga dua abad lebih setelah kekuasaan Mataram di Priangan berakhir. Pengaruh buda- ya feodal dari Jawa ini tetap kuat antara lain karena setelah Kera- jaan Sunda runtuh, di Priangan tidak ada lagi kerajaan yang dapat dijadikan panutan budaya; di samping itu, VOC yang meng- gantikan Mataram, tidak berusaha menawarkan budaya baru untuk menggantikan yang sudah ada. Pada awal abad ke-20 ke- bangkitan dunia bahasa dan sastra Sunda sudah mulai tampak. Hal ini merupakan hasil usaha yang digerakkan tiga dekade sebe- lumnya oleh K.F. Holle (baca: Pemerintah Hindia Belanda). Usaha penasihat pemerintah kolonial ini untuk "menjadi orang Sunda" bisa dilihat sebagai cara untuk memperkuat pengaruhnya 373
di kalangan kaum ménak atau mungkin karena Holle memiliki semacam sikap Sundaphile (kecintaan kepada Sunda). Dalam pada itu, Holle tetap seorang kolonialis yang tidak pernah lupa pada misi asal. Meskipun demikian, hasil usaha Holle ternyata dimanfaatkan oleh beberapa tokoh ménak dengan melanjutkan kebangkitan itu. Dalam rangka membangkitkan budaya Sunda ini pula, tradisi Jawa diadaptasikan ke dalam tradisi Sunda. Akan tetapi kurun waktu tiga abad terlalu lama untuk bisa tetap menyimpan unsur budaya asli Sunda secara utuh sehingga warna tradisi Jawa tetap ada. Meskipun mendapat pengaruh proses rasionalisasi akibat pendidikan Barat, sebagai pengemban budaya warisan lama, dalam beberapa hal kaum ménak tetap bersikap tradisional.Perlu dikemukakan bahwa hasil studi dan kesimpulan yang merupakan generalisasi terbatas ini, hanya berlaku di Priangan pada periode 1800 sampai 1942. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan untuk penelitian lanjutan yang mencakup periode dan ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan gambaran tentang pola kehidupan kaum aristokrasi di Indonesia pada umumnya dan mempertajam gambaran tentang kaum ménak selaku golongan aristokrasi Pasundan khususnya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi dalam penulisan sejarah nasional pada umumnya. 374
Lampiran-lampiran 376. Silsilah Bupati-bupati Bandung 377. Silsilah Bupati-bupati Sumedang 378. Silsilah Bupati-bupati Sukapura (Tasikmalaya) 379. Silsilah Bupati-bupati Cianjur 380. Silsilah Bupati-bupati Galuh (Ciamis) 381. Silsilah Bupati-bupati Garut (Limbangan) 382.Daftar Perlengkapan (Upacara) 387.Glosarium 393.Daftar Pustaka 375
Silsilah Bupati-bupati Bandung Prabu Siliwangi Gelar Prabu Guru Dewaprana Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Sunan Permana di Puntang Sunan Panten Ramadewa Sunan Darma Kingking Sunan Ranggalawe Dalem Tmg. Mataun R. Tmg. Wiranatakusumah R. Tmg. Wirawinangun/Wira Angunangun (1641-1681) * R. Tmg. Ardikusumah (1681-1704) R. Tmg. Anggadireja 1 (1704-1747) R. Tmg. Anggadireja II (1747-1763) R. Adipati Wiranatakusumah I (1763-1794) R. Adipati Wiranatakusumah II (Dalem Kaum) (1794-1829) R. Adipati Wiranatakusumah III (Dalem Karanganyar) (1829-1846) R. Adipati Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang) (1846-1874) R. Adipati Kusumadilaga (1874-1893) (adik Wiranatakusumah IV) R.A.A. Martanagara (1893-1918) (Dalem panyelang dari Sumedang) R.A.A. Wiranatakusumah V (Dalem Haji) (1920-1931; 1935-1942) Catatan: Dari nama bupati ini ke bawah tercantum dalam sumber VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. Sumber: Volksalmanak Soenda 1922; cf. Frederick de Haan, Priangan; De Preanger 376
regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811, I, Batavia: Koiff, 1910, hlm. 132-136; Silsilah Keturunan, Bandung: Yayasan Wiranatakusumah, 1993. Silsilah Bupati-bupati Sumedang Prabu Siliwangi (Pajajaran) Prabu Brawijaya (Majapahit) Prabu Guru Haji Putih Ratu Tembong Agung (Sumedanglarang) Nyimas Rara Santang + Sultan Mesir Prabu Tajimalela Sunan Gunung Jati Aria Damar Prabu Gajah Agung Nyimas Mertasari + P. Pamelekaran Prabu Pagulingan Prabu Guru Gantangan Sunan Guling Sunan Tuakan Nyimas Ratu Patuakan + Sunan Corenda Nyimas Ratu Dewi lnten Dewata (Ratu Pucuk Umun) + Pangeran Santri Pangeran Geusan Ulun (Kusumah Dinata II) (1579-1601) * Pangeran Rangga Gempol I (Kusumah Dinata III) (1601-1625) Pangeran Rangga Gadé (Kusumah Dinata IV) (1625-1633) Pangeran Rangga Gempol II (Pangeran Panembahan) (1656-1706) Dalem Adipati Tanumaja (1706-1709) Pangeran Rangga Gempol IV (Pangeran Kusumah Dinata) (1709-1744) Dalem istri Rajaningrat (1744-1759) Dalem Adipati Kusumah Dinata (1759-1761) Dalem Adipati Surianagara II (1761-1765) Dalem Adipati Surialaga I (1765-1773) R. Adipati Tanubaya (1773-1775) R. Adipati Patrakusumah (1775-1789) R. Ana Sacapati (1789-1791) ......... Dalem Penyelang dari Parakanmuncang Pangeran Kornel (1791-1828) R. Adipati Kusumahyuda (Dalem Ageung) (1828-1833) R.A.A. Kusumadiningrat (Bupati Galuh) R. Adipati Kusumandinata (Dalem Alit) (1833-1834) R.A. Mustikaningrat R. Tmg. Suriadilaga (Dalem Sindangraja) (1834-1836) R. Suriakusumah Panji Pangeran Kusumah Adinata (Pangeran Sugih) (1836-1882) + Pangeran Aria Suriaatmaja (Pangeran Mekah) (1883-1919) R.A.A. Suriadanuningrat (Bupati Sukabumi) R.A.A. Kusumandilaga (1919-1937) Tmg. Aria Suria Kusumah Adinata (1937-1946) 377
Catatan: * Dari nama ini ke bawah tercatat dalam sumber VOC & Pemerintah Hindia Belanda Sumber: A, Boelkini, Babon Sajarah Luluhur Sumedang, Sumedang; 1972; De Haan, op. cit., hlm. 156-167; Volksalmanak Soenda 1922; Bayu Suryaningrat, Sejarah Kabupaten 1. Bhumi Sumedang 1550-1950.Bandung 1983: 166-168. Silsilah Bupati-Bupati Sukapura (Tasikmalaya) Jaka Tingkir (Sultan Pajang) + Nyi. R. Ayu Pangeran Benawa Pangeran Kusumahdiningrat (Tuan Dago Jawa) Sareupeun Cibuniagung Dalem Wiraha Dalem Wirawangsa (1641 - ...... ) * R. Wiradadaha II (Dalem Sukakerta) ( .... - 1674) R. Wiradadaha III/R. Anggadipa (Dalem Sawidak) (1675 -1723) R.Tmg. Wiradadaha IV (Dalem Abdul) (1723 -1745) R. Tmg. Sacapati (1745 -1747) R. Tmg. Wiradadaha V/R. Jayanggadireja (Dalem Ciwarak) (1747-1765) R. Adipati Wiratanubaya/R. Jayamanggala (Dalem Pasir Tando) (1765 -1805) R. Demang Anggadipa (Dalem Dipati Sepuh) (1806 -1807 + 1814 -1836) R. Tanuwangsa (Dalem Danuningrat) (1836- 844) R. Wiradimanggala/R. Wiriatanubaya (Dalem Sumeren) (1844-1855) R. Tanuwangsa/R. Wiratanubaya (a855 -1875) R. Wirahadiningrat (Dalem Bintang) (1875 -1900) R. Prawiraadiningrat (Dalem Aria) (1901 -1908) R. Wiratanuningrat (Aom Soleh) (1908 -1937) R.M. Mitragna (Dalem Wiradipura) (1938 -1942) R.M. Wisudakinarya (Dalem Sunarya) (1942 -1947) Catatan: * Dari nama ini ke bawah tercatat dalam sumber VOC dan Remerintah Hindia Belanda Sumber: Volksalmanak Soenda 1922, cf. Soelaeman Anggapraja, Babad Sukapura, Garut: 1977; cf. R. Ahmad Joenoes, Soekapoera Ngadaoen Ngora (daftar silsilah), 1965; cf. De Haan, op. cit., III, hlm. 86-89. 378
Silsilah Bupati-bupati Cianjur Mundingsari Prabu Siliwangi I Prabu Cakrabuana Ciung Wanara Guru Minda Kahyangan Prabu Linggawesi Cakrawati Anggalarang Prabu Siliwangi II Mundingsari II Mundingsari Leutik Pucuk Umum Sunan Parung Gangsa Sunan Wanapri Sunan Ciburang Dalem Aria Wangsagoparana Ngabehi Wiratanu (Aria Wiratanudatar) (1691 - 1707) * Aria Wiratanu / P. Astramenggala (Dalem Dicondre) (1707 - 1726) R. Adipati Wiratanudatar III (R. Wiramenggala) (1726 - 1761) R. Adipati Wiratanudatar IV (R. Wiranegara) (1761 - 1776) R. Adipati Wiratanudatar V (R. Wiranegara) ( 1776 - ....) R.A.A. Wiratanudatar VI (Dalem Enoh) (..... - 1813) R. Adipati Prawiradireja I (Dalem Kaum) (1813 -1830) R. Tmg. Wiranegara (DalemTonggoh) (1830 - 1834) R. Adipati Kusumaningrat (Dalem Pancaniti) (1834 - 1863) R.A.A. Prawiradireja II (1863 - 1910) R. Demang Natakusumah (Patih Cianjur, wakil bupati) (1910 - 1912) R. Tmg. Wiranatakusumah V (1912 - 1920) (Dalem Panyelang keturunan Bandung) R.A.A. Suria Nataningrat (keturunan R. Haji Muhamad Musa) (1920 - 1932) (Dalem Panyelang keturunan Limbangan) R. Sunarya (Patih Cianjur, wakil bupati) (1932 - 1934) R.A.A.A. Suria Nata Atmaja (1934 - 1943) 379
Catatan: * Mulai nama ini ke bawah tercatat dalam sumber VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. Sumber: Volksalmanak Soenda 1922; cf. De Haan, op. cit., I, hlm. 169-176; Bayu Suryaningrat, Sajarah Cianjur sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur, Jakarta: Rukun Wargi Cianjur, 1982, hlm. 156. Silsilah Bupati-bupati Galuh (Ciamis) Prabu Siliwangi (R. Pamanah Rasa) Ratu Galih Lajaran Padma Kadapon Sunan Prabu Pucuk Umum Sunan Prabu Haur Kuning Maharaja Upama Maharaja Cipta Permana I Maharaja Cipta Permana II Sang Adipati Panaekan (1618-1625) * Dalem Adipati Imbanagara (1625-1636) R. A.A. Jayanagara (R. Yogaswara) (1636-1670) R. A.A. Anggapraja (1670-1678) R. Adipati Anggayana (1678-1693) R. Adipati Sutadinata (1693-1706) R. Adipati Kusumadinata I (1706-1727) R. Adipati Kusumah II (1727-1732) Dalem Jagabaya (1732-1751) R. Adipati Kusumadinata II (1751-1801) R. Adipati Natadikusumah (1801-1806) R. Adipati Surapraja (1806-1811) R. Tmg. Jayengpati Kertanegara (1811-1812) R. Tmg. Natanagara (1812- ) (Dalem Panyelang dari Cirebon) Pangeran Sutawijaya (1812-1815) (Dalem Panyelang dari Cirebon) R. Tmg. Wiradikusumah (1815-1819) R. Adipati Adikusumah (1819-1839) R.A.A. Kusumandiningrat (1839-1886) R.A.A. Kusumasubrata (1886-1914) R.A.A. Sastrawinata (1914-1935) (keturunan krawang) R. Tmg. Aria Sunarya (1935-1944) (keturunan Sukapura) Catatan:: * Dari nama ini ke bawah tercatat dalam sumber VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. 380
Sumber: De Haan, op. cit., III, him. 68-70; cf. Tim Peneliti Sejarah Galuh, Galuh Ciamis dalam Tinjauan Sejarah, Ciamis, 1972; cf. Ade Tjangker Soedradjat, Silsilah dan Rundayan Rd. Adipati Aria Koesoemadiningrat, 1955. Silsilah Bupati-bupati Garut (Limbangan) Prabu Siliwangi Prabu Liman Sanjaya R. Wijayakusumah (Dalem Cipancar) Najawangsa ( ... -1678) * Kiai Mas Mertasinga (1678-1726) R Wangsadita (1726-1740) R Rangga Limbangan (1740-1744) R Surapraja (1744-1752) R Tmg. Wangsareja (1752-1763) R Tmg. Wangsadireja I (1763-1799) R. Wangsakusuma (1799) R. Tmg. Wangsadireja II (1799-1805) R. Tmg Natanagara (Bupati Bogor) R. Tmg. Wangsareja (1805-1813) R.A. Lenggangnagara R. Adipati Adiwijaya (1813- ...) (keturunan Sumedang) R. Rangga Suriadiningrat (Patih Cianjur) R. Kusumadinata / Kusumaningrat ( ...) (keturunan Sumedang) R. Rangga Suriakusumah (Patih Parakanmuncang) R. Adipati Wiratanu Datar VII (1836-1871 (keturunan Cianjur) R. Haji Muhamad Musa (Hoofdpenghulu Limbangan) R. Adipati Wiratanu Datar VIII (1871-1915) + R.A. Lasminingrat R.A.A. Suryakartalegawa (1915-1929) R.A.A. Muhamad Musa Suryakartalegawa (1929-1944) Catatan: * Mulai nama ini ke bawah tercatat dalam sumber VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. Sumber: De Haan, op. cit., III, hlm. 89-90; cf. Volksalmanak Soenda 1922; cf. Edi S.Ekadjati, Sejarah Limbangan-Bandung, Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad, 1977. 381
Daftar Perlengkapan (Upacara) 1. Untuk para bupati (di seluruh Jawa) : Yang bergelar Adipati Tumenggung Ngabehi Tumbak ngawen (tumbak bertutup kain) Sodor (lembing untuk latihan perang- perangan) Payung bawat Senjata ngawen (senapan yang di sandang) Kandaga (peti kecil untuk menyimpan pakaian dinas, dll.) Pedaharan Lante (tempat duduk rotan) Kuda tuntun Epok (kotak tempat sirih) Pakecohan (tempat ludah) Gapit (semacam sapu tangan yang dijepit bambu kecil) 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1
382
Bumbung (tempat menyimpan kertas berharga) Semambu (sabuk sutra berhias) Pedang Tameng Songsong Tumbak agem (pegangan bupati) Tumbak panurung (untuk pengawal) 2. Untuk Garwa Padmi Pedaharan Pakecohan Tameng Songsong Tumbak panurung Talam (baki) Kacu (sapu tangan) Lancang (piring seperti kapal di dalamnya ada ternpat sirih) Panondon (tandu) 3. Anak laki-laki dari padmi Lante Epok 1 1 2 4 1 1 8 1 1 2 1 6 1 1 1 4 1 1 383 1 1 2 1 1 1 4 1 1
Pakecohan 1
1 Pedang
Songsong 1
1 Tumbak panurung 4
2 4. Anak laki
laki dari selir Lante
Epok 1
1 Songsong
Tumbak panurung 1
1 Padaharan
5. Untuk Rangga dan Onderregent (bupati-bupati yang wilayahnya kecil, seperti Ciasem dan Pamanukan) Padaharan 1 Lante 1 Epok 1 Pakecohan 1 Pedang 1 Songsong 1 Tumbak agem 1 Tumbak panurung 4 6. Untuk Para Pejabat Lain a. Patih Lante 1 Epok 1 384
Pakecohan 1 Pedang 1 Songsong 1 Tumbak agem 1 Tumbak panurung 3 b. Hoofdpenghulu, hoofddjaksa, assessor rand atau landraad dan penghulu : Lante 1 Epok 1 Pakecohan 1 Songsong 1 Tumbak agem 1 Tumbak panurung 1 c. Wedana, kliwon, mantri besar, ondercollecteur, hoofdde- mang, hoofd-onderwijzer, hoofd-mantri kadaster, mantri tekenaar, mantri kadaster kelas I dan pejabat kehutanan yang pangkatnya disamakan, juru tulis kelas I di kantor residen dan juru tulis kabupaten: Lante 1 Epok 1 Pakecohan 1 Songsong 1 Tumbak agem 1 Tumbak panurung 1 d. Demang, asisten wedana kelas I, kasir, sipir, guru kelas I, II, dan III, dokter Jawa, mantri kadaster kelas II, pejabat 385
kehutanan, mantri ulu-ulu yang pangkatnya disamakan, mantri cacar, dan mantri gudang : Lante 1 Epok 1 Songsong 1 Tumbak panurung 2 e. Onder-demang, asisten wedana kelas II, guru kelas IV, mantri tekenaar, mantri kadaster kelas III, asisten demang, dan pejabat kehutanan yang disamakan pangkatnya : Lante 1 Epok 1 Songsong 1 Tumbak panurung 1 e. Para juru tulis dan pejabat lain yang pangkatnya disamakan : Lante 1 Epok 1 Songsong 1 386
Glosarium Bahasa Sunda = Bahasa Indonesia adigung-kamagungan = sombong. alun-alun = tanah lapang di depan keraton atau kabupaten ber- bentuk segi empat. anggah-ungguh = sikap badan atau anggota badan. aom = sebutan untuk putra bupati. babad = sejenis historiografi tradisional. babu = pembantu. balandongan = tarub basa kasar = bahasa kasar. basa lemes = bahasa halus. basa sedeng = bahasa sedang. basajan = sederhana. bendo = destar. bubujeng = bahasa halus untuk moro (berburu). bupati = pemimpin kabupaten. cacah kuricakan = rakyat kebanyakan. carita = cerita, sejenis historiografi tradisional di Jawa Barat. cingogo = jongkok dengan paha agak ke depan, tetapi tidak sam- pai menyentuh perut. cuké paré = pajak padi. dalem = bupati, (gedung) kabupaten. dangding = puisi. dédépéan = membungkuk-bungkuk. degung = semacam gamelan instrumental ciptaan Dalem Pan- 387
caniti yang kemudian dipakai sebagai pengiring lagu. dipati = kependekan dari adipati. dirérémokeun = dijodohkan. dongko = membungkuk. emban = inang pengasuh. émok = sikap duduk wanita, kaki kiri diimpit oleh betis kanan, lengan kiri diletakkan di paha kanan. épék = sabuk hiasan. épok = tempat sirih. gamparan = alas kaki. garwa leutik = istri yang bukan permaisuri. garwa padmi = permaisuri. gedé = besar. géngsor = jalan sambil jongkok. gunung pananggeuhan = andalan. hajat = sedekah, selamatan. handap = rendah. iket = destar. jogéd = menari. juag = sebutan untuk putri bupati. kabedasan = kekuatan. kabuyutan = tempat keramat atau tempat suci yang memiliki fungsi sebagai pekuburan leluhur atau tempat pemujaan. kacutakan = kewedanaan. kadaton = keraton. kadigjayan = keperkasaan. kadugalan = kekuatan fisik. kalangenan = bahasa halus untuk menyebut hobby (kesukaan) yang menyenangkan hati. kandaga = peti tempat menyimpan barang berharga. kandaga lanté = pembesar. kapala cutak = wedana. 388
kapaliasan = pantangan. kapetengan = pengawal. kasaktén = kesaktian. kawasa = berkuasa. kawedukan = kekebalan. kawih = bentuk nyanyian tradisional tertua di Tatar Sunda yang liriknya tidak memakai pupuh. kebat = kain panjang. khalifatullah = wakil Allah (pemimpin agama Islam dan pe- merintahan). kila-kila = tanda-tanda pada peristiwa alam dan gejala-gejala lain dalam kehidupan. lanté = tempat duduk kecil dari rotan. légég = tindak-tanduk. léngsér = orang suruhan patih yang bertugas keliling kabu-paten atau penghubung antara wedana dengan kepala desa. lentong = intonasi. lépé = wiron. leuleuy = halus. luhur = tinggi. mamaos = bahasa halus untuk tembang. mando = sikap badan ketika duduk: membungkukkan badan dengan kedua tangan dicakupkan siap menyembah. ménak = bangsawan Sunda. munday = bahasa halus untuk mengail ikan. munjungan = sungkem. murbawisésa = yang berkuasa paling tinggi. naléndra = penguasa. ngadeuheus = menghadap kepada orang yang dihormati. ngalap berkah = menari berkah. ngariung = berkumpul, selamatan sederhana dengan me- ngumpulkan kerabat dan sahabat dekat. 389
ngawih = menyanyikan kawih dengan diiringi gamelan. ngawula = mengabdi. ngibing = menari dengan irama tertentu. ngorondang = merangkak. nurbuat = pulung, wahyu, yang dalam tradisi Sunda berarti menerima martabat tinggi (mendapat kekuasaan). nyalindung = berlindung. nyanggrah = meminta milik rakyat secara paksa dengan cara yang halus. onom = mahluk halus yang dikenal di daerah Ciamis (Galuh). pakecohan = tempat ludah. pakemitan = tempat tinggal wedana. palakiah = jampi-jampi. pangagung = pembesar. pangawulaan = majikan. paninggaran = tukang berburu. papaés = hiasan. papatungan = pajak kepala yang dipungut dari pemilik sawah. paraji = dukun bayi. parekan = selir. pasedekah = pajak yang diserahkan pada hari-hari raya tertentu oleh orang yang bekerja pada bupati. pasinden = juru kawih atau orang yang menyanyikan kawih dengan diiringi gamelan. patinggi = asisten wedana, camat. pendopo = bagian depan (gedung) kabupaten. prakasak = ipekah, yaitu uang yang wajib dibayar oleh setiap calon pengantin sebesar f. 0,80. Preanger = Priangan, Parahyangan. Preangerplanter = Pengusaha Perkebunan Orang Belanda di Pria- ngan. pupuh = bentuk tembang yang jumlahnya ada tujuh belas ma-cam 390
antara lain: sinom, dangdanggula, asmarandana, kinapti, pang- kur, balakbak, dan wirangrong. pupundutan = pajak berupa keperluan rumah tangga (sayur- mayur, ayam, beras, dsb.) termasuk pembelian ternak secara paksa dengan harga yang ditentukan penguasa secara sepihak. raja pinandita = raja yang juga ahli agama. rajah = doa atau jampi-jampi untuk meminta izin kepada leluhur. rarakitan = sindir-sindiran. rundayan = keturunan, trah. sajarah = sejarah. sampoyong = berjalan sambil membungkuk hormat. santana = lapisan masyarakat Sunda menengah (antara menak dan cacah). sawah carik = sawah jabatan, lungguh (apanage). séba = penyerahan upeti. sedeng = sedang. sembah = mencakupkan kedua tangan dengan jari-jari saling me- rapat, kecuali ibu jari, kemudian digerakkan perlahan me- nyentuh ujung hidung. senting = kemeja laki-laki yang ketat dengan kerah model Cina. sikepan = jas model tutup gaya Jawa. sila = sikap duduk (laki-laki) dengan menumpangkan satu kaki di atas yang lain. sinatria = ksatria. songsong = payung kebesaran. sorot = aura atau sinar. supata = kutukan. tabéat luhung = tabiat luhur. taledek = ronggeng. tapak deku = berjalan di atas lutut. tayuban = semacam tari pergaulan. tembang = nyanyian berbentuk pupuh yang berasal dari tradisi 391
Jawa. teureuh = trah. towéksa = telaten. uar-patepok = perkawinan pura-pura. udeng = destar. uga = takdir atau kodrat alam. undak-usuk basa = tingkatan dalam bahasa. urang = orang, kita. wawacan = sejenis karya sastra, ataupun karya sastra sejarah yang biasanya berbentuk puisi dengan pupuh tertentu. wawanén = keberanian. 392
Daftar Pustaka Algemene Rijksarchief (ARA) - Den Haag Memorie van Overgave van Gesseler Verschuir, 30 Agustus 1929, ARA. Memorie van Overgave van G.J. Oudemans, Desember 1912, ARA. Memorie van Overgave van Jhr. L. de Shiers, 2 Januari 1921, ARA. Memorie van Overgave van Resident J.C. de Bergh, 28 September 1931, ARA. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) - Jakarta Besluit van Gouverneur Generaal 24 Maret 1820, no. 24, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 3 Juli 1894, no. 16, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 9 Sep. 1985, no. 29, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 27 Maret 1903, no. 15, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 22 Sep. 1910, no. 23, Geheim, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 14 Agustus 1919, no. 9, ANRI. Besluit van Gouverneur Generaal 1 Juli 1915, no. 5, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Martanagara Regent van Bandoeng over het jaar 1910-1918, ANRI. Conduitestaat van R. Adipati Wira Tanu Datar VIII Regent van Limbangan over het jaar 1912-1914, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Wiranatakoesoema Regent van Ban- doeng over het jaar 1921-1926, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Sastrawinata Regent van Tjiamis over het jaar 1915-1928, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Prawiradiredja Regent van Tjiandjoer over het jaar 1925-1928, ANRI. 393
Conduitestaat van Pangeran Aria Soeria Atmadja Regent van Soemedang over het jaar 1908-1918, ANRI. Conduitestaat van den Patih Bandoeng Raden Rangga Soeria- kartalegawa over de jaren 1911 en 1912, 1913 en 1914, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Soeriakartalegawa G.S. Regent van Garoet over het jaar 1917-1928, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Koesoemasoebrata Regent van Tjiamis over het jaar 1908-1913, ANRI. Conduitestaat van R.A.A. Koesoemadilaga Regent van Soeme- dang over het jaar 1920-1928, ANRI. Conduitestaat van R. Tmg. Soeriadiningrat Regent van Tjian- djoer over het jaar 1921-1928, ANRI. Conduitestaat van Raden Adipati Wiratanoeningrat Regent van Tasikmalaja over het jaar 1910-1929, ANRI. Conduitestaat van R.T. Soerianatabrata Regent van Soekaboemi over het jaar 1918-1923, ANRI. Dienststaat van Raden Prawira Atmadja Ondercollecteur to Garoet Afdeeling Limbangan 1873, ANRI. Dienststaat van Raden Aria Martanagara, Patih van Afdeeling Soekapoera Kolot 1893, ANRI. Dienststaat van Raden Rangga Wira Djibdja Wedana van het District Wanaraja Afdeeling Limbangan 1895, ANRI. Dienststaat van Raden Rangga Soeria Nata Legawa 29 Juli 1895, ANRI. Dienststaat van Raden Gandakoesoemah Wedana van het Dis- trict Leuwiliang Afdeeling Buitenzorg Residentie Batavia 1910, ANRI. Geheime Missive Gouvernement Secretaris 19 Februari 1915, ANRI. Geheime Missive van den Resident der Preanger Regentschappen d.d.o. 31 Juli 1896, no. 90, ANRI. 394
Geslachtlijst van Raden Aria Martanagara 1893, ANRI. Missives van der Resident der Preanger Regentschappen 4 Mei 1893, no. 34, Zeer Geheim, bijlagen 4, ANRI. Missives van der Resident der Preanger Regentschappen 4 Mei 1893, no. 47/q, geheim, bzjlagen 26, ANRI. Pertelaan Raden Adipati Adikoesoema dan Raden Ajoe Gilang- kantjana berpoetra yang ada toeroenannja sekarang, 29 Juni 1914, ANRI. Preanger Bundel 22/1/1825, ANRI. Rapport van De Directeur van Binnenlandsch-Bestuur d.d.o. 16 September 1910, geheim, ANRI. Staatsblad 1820, no. 22, ANRI. Staatsblad 1824, no. 13, ANRI. Staatsblad 1867, no. 114, ANRI. Staatsblad 1904, no. 98, ANRI. Staatsblad 1906, no. 121, ANRI. Staatsblad 1914, no. 310, ANRI. Stamboek van Rader! Koesoenialvinarpa Asisten Wedana Ka- woenggading District Peser Afdeeling Tjiandjoer, ANRI. Stamboek (soerat asal-oesoel) van Raden Rangga Soeria Karta Legawa, Patih van Bandoeng, ANRI. Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng over de Jaren 1906/1918, Bandoeng: Boekhandel Visser. Regeering Almattak 1930, ANRI. Koleksi KITLV - Leiden Bijblad op het Staatsblad van Ned. Indie no. 7029, KITLV Collectie R.A. Kern, film nummer: 2-1-614, KITLV. Europeesche Kleeding, Collectie Kern, KITLV. Monografie Tjipeudjeuh, Collectie Kern, KITLV Stamboonz van Raden Stain Karta Prawira, Collectie Kern, H. 797, inv. no. 40, KITLV. 395
Soerat dari R.A.A. Martanagara Regent van Bandoeng untuk R.A. Kern, Collectie Kern, H. 797, inv. no. 44, KITLV. Surat-surat (Dokumen Keluarga) dan Daftar Silsilah Babon Sajarah Luluhur Sumedang, 1991, Yayasan Pangeran Sumedang. Rundajan Rd. Aju Radjapamerat putra Rd. Adipati Wiranataku- sumah Bupati Bandung katelah Dalem Karanganjar, 1 No- pember 1969 (salinan dari: Tjatetan M. Martadiwangsa, Komisi Sadjarah Sumedang taun 1940), Yayasan Pangeran Sumedang. Silsilah Keturunan, 1993, Yayasan Wiranatakusumah. Soekapoera Ngadaoen Ngora; Rioeng Moengpoeloeng Deukeut2 Anak Taleus, 1 Oktober 1965, Komisi Sadjarah Soeka- poera. Surat Ketetapan Pengurus Tanah Wakaf Keprabon Sukapura, 1 September 1971, Dokumen Keluarga Sukapura. Artikel, Buku, dan Naskah yang Sudah Dipublikasi-kan yang Berbahasa Sunda. Affandi, R. Moch. 1969. Bandung Baheula; Bandung: Guna Uta- ma. Ajatrohaedi, "Toponimi Tanah Sunda". Mangle, 1969, XII, no. 187 dan no. 195 Anggapraja, Sulaeman. 1977. Babad Sukapura. Garut. Ardiwinata, D.K. 1916. Tatakrama Oerang Soenda. Bandoeng: Kaoem Moeda. Ardiwinata, D.K. ed.1984. Baruang Ka Nu Ngarora. Bandung: Rahmat Cijulang. Chijs, J.A. van der dan Kartawinata, Raden. 1880. Babad Tanah Pasundan [edisi Edi S. Ekadjati (ed.)]. Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra. Unpad. 396
Danabrata, R. 1979. Ottani Jeung Rawa Lakhok. Jakarta: Pustaka Jaya. Danoeredja, Raden. 1929. Serat-Sinerat Djaman Djoemenengna Raden Hadji Moehamad Moesa. Weltevreden: Bale Poes- taka. Ekadjati, Edi S. 1991. Wawacan Carlos Munada. Bandung: Fa- kultas Sastra Unpad. _ _ _. 1977. Wawacan Sajarah Galuh. Bandung: EFEO. Hasan, Moehamad. 1929. "Sakola Menak", Gedenkboek MOS- VIA (1879-1929). Bandoeng: Mijvorkink. Jurusan Basa Jeung Sastra Sunda FPBS IKIP Bandung. 1989. Palanggeran Ejahan Basa Sunda. Bandung: Rahmat Ciju- lang. Kartadibrata, R.M.A. 1988. Wawacan Kangjeng Pangeran Me- kah. Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun. Kartadinata, Mas. 1921. Rasiah Priangan. Weltevreden: Bale Poestaka. Kartawiria, H. Teja. 1941. Sadjarah Tjikundul (naskah). Koesoemasoebrata, R.A.A. 1929. "Ti Ngongkoak doegi ka Ngoengkoeeuk", Gedenkboek MOSVIA (1879-1929). Bandoeng: Mijvorkink. Martanagara, R.A.A. 1918. Piwoelang Barata Soenoe. Batavia: Volkslectuur. _ _ _. 1921. Babad Sumedang (edisi Said Raksakusumah dan Edi S. Ekadjati). Bandung: Unpad. _ _ _. 1923. Babad Raden Adipati Aria Martanagara. Bandoeng: Aurora. Moestapa, H. Hasan. 1913. Bab Adat2 Oerang Priangan Djeung Soenda Lian ti Eta. Betawi: Kantor Tjitak Kangdjeng Gupernemen. Natanagara, Rd. Asik. "Sadjarah Soemedang Ti Djaman Koem- peni 397
Toeg Nepi ka Kiwari", Volksalmanak Soenda 1937. "Pangeran Mekah", Volksalmanak Soenda 1922. Batavia: Kolff. "Lebaran", Volksalmanak Soenda 1919. Batavia: Kolff. Rosidi, Ajip. 1989. Haji Hasan Mustapa Jeung Karya-karyana. Bandung: Pustaka. Sastrahadiprawira, R. Memed. 1928/1986. Mantri Jero. Ban- dung: Rahmat Cijulang. _ _ _. 1930/1986. Pangeran Kornel. Bandung: Rahmat Cijulang. Satjadibrata, R. 2603. Tatakrama Oerang Soenda. Djakarta: Bale Poestaka. Suhamir."Naha Leres Rama Geusan Ulun teh Pangeran Santri?", Kudjang, VI, April-Juni, 1961. Suryaningrat, Bayu. 1981. Sajarah Cianjur sareng Raden Aria Wira Tanu dalem Cikundul Cianjur. Jakarta: Rukun Wargi Cianjur. Wangsaatmadja. 1912. Boekoe Singa Bandoeng. Bandoeng: Dachlan Bekti. Widjajakusumah, R.D.A dan Saleh, R. Mohamad. 1960. Rutjatan Sadjarah Sumedang Sarta Nepi ka Tjampurna Djeung Kumpeni. Bandung: Dana Guru. Yayasan Pangeran Sumedang. 1977. Buku Sejarah Leluhur Pa- ngeran Sumedang. Artikel, Buku, Disertasi, dan Leksikografi yang Berbahasa Indonesia dan Asing) Abdullah, Taufik dan Surjomihardjo, Abdurahman. 1984. Ilmu Sejarah dan Historiografi. Jakarta: Gramedia. Adimihardja, Kusnaka, Suhamihardja, A.S., Suwandi, Dedi, Rusmana, Ade, Rostoyati, Ottih, Amidjaja, Rosad, dan Haryono, M.C. Wing. 1981. Tipe Rumah Tradisional Khas Sunda di Jawa Barat. Bandung. Albrow, Martin. 1989. Birokrasi (terj.). Yogyakarta: Tiara Wa- 398
cana. Alisjahbana, Samiati. 1956. A Preliminary Study of the Class Structure Among The Sundanese in the Prijangan. tesis, New York: Cornell University. Anggapraja, Sulaeman. 1978. Sejarah Gantt dari Masa ke Masa. Atja dan Danasasmita, Saleh. 1981. Amanat dari Galunggung. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat. _ _ 1981a. Carita Parahyangan. Bandung: Proyek Permuseuman Jawa Barat. Bahreisj, Hussein. 1980. 450 Masalah Agama Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik (terj.). Jakarta: Rajawali. Benda, Harry J. 1985. Bulan Sabit dan Matahari Terbit (terj.). Jakarta: Pustaka Jaya. Bendix, Reinhard. 1962. Max Weber; An Intellectual Portrait. New York: A Doubleday Anchor Books. Berg, C.C. 1974. Penulisan Sejarah Jawa (terj.). Jakarta: Bhratara. Berg, L.W.C. van den. 1902. De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera. Batavia: Kolff. Berge, Torn van den. 1993. Van Kennis tot Kunst; Soendanese Poezie in de Koloniale Tijd, proefschrift, Leiden: Rijks- universiteit. Blau, P.M. dan Meyer, M.W. 1987. Birokrasi dalam Masyarakat Modern (terj.). Jakarta: Universitas Indonesia Press. Bloch, Marc. 1961. Feudal Society (translated by L.A. Manyon). Chicago: The University of Chicago Press. Boene, G.A. van. t.t. Mijn Reis Naar Mekka. Batavia: BGKW. Bottomore, T.B. 1974. Elites and Society. Middlesex: Penguin 399
Books. Brandon, J.R. 1967. Theatre in Southeast Asia. Cambridge: Har- vard University Press. Brugmans, I.J. 1938. Geschiedenis van het Onderwijs in Neder- landsch-Indie. Groningen, Batavia: J.B. Wolters. Burger, D.H. 1962. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Djakarta: Pradnjaparamita. Bustaman, Soekondo. 1990. Raden Saleh; Pangeran di Antara Para Pelukis Romantik. Bandung: Abardin. Cantor, N.F. 1993. The Civilization of the Middle Ages. New York: Harper Collins. Castiglione, Baldassare. 1956. The Book of the Courtier (terj.). London: J.M. Dent & Sons Ltd. Coulborn, Rushton (ed.). 1956. Feudalism in History. Princeton: Princeton University Press. Dahlan, A.A. (ed.). 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Danasasmita, Saleh; Ajatrohaedi; Wartini, Tien dan Darsa, U.A. 1987. Sewaka Darma; Sanghyang Siksakandang Karesian; Amanat dari Galunggung. Bandung: Proyek Sundanologi. Day, Clive. 1904. The Policy and Administration of the Dutch in Java. Kuala Lumpur: Oxford University Press. De Commissie voor Het Adatrecht. 1914. Adatrechtbundel. VIII, XXIII, 'sGravenhage: Martinus Nijhoff. Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. Al-Quraan dan Terjemahnya. Bandung: Gema Risalah Press. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Dhofier, Zamakhsyari. 1985. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan flidup Kiyai. Jakarta: LP3ES. Djajadiningrat, Hoesein. 1913/1983. Tinjauan Kritis tentang Sa- jarah Banten. Jakarta: Djambatan. 400
Djajadiningrat, P.A.A. 1937. Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat. Batavia: Balai Pustaka-Kolff-Bu- ning. Djojopuspito, Suwarsih. 1940/1975. Manusia Bebas (terj.). Jakar- ta: Penerbit Djambatan. Dyck, J.Z. van. 1922. Garoet en Omstreken. Batavia: G. Kolff & Co. Eerde, J.C. van. 1921. De Volken van Nederlandsch-Indie; In Monographieen. Amsterdam: Elsevier. Ekadjati, E.S. 1977. Sejarah Limbangan-Bandung. Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad. _ _ _. 1977. Wawacan Sajarah Galuh. Bandung: EFEO. _ _ _. 1981. Historiografi Priangan. Bandung: Lembaga Kebuda- yaan Unpad. _ _ _. 1982. Ceritera Dipati Ukur. Jakarta: Pustaka Jaya. _ _ _. 1996. Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah. Ja- karta: Pustaka Jaya. Ekadjati, E.S. (ed.). 1984. Masyarakat Sunda dan Kebudayaan- nya. Jakarta: Girimukti Pusaka. _ _ _. 1986. Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Elias, Norbert. 1978. The Civilizing Process; The History of Man- ners (translated by Edmund Jephcott). New York: Urizen Books. Endepols, J. 1937. M.J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal. Groningen: J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij. Garraghan, Gilbert J. 1982. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press. Geerzt, Clifford. 1980. Negara; The Theatre State in Nineteenth- Century Bali, Princeton: Princeton University Press. Gerth, H.H. dan Mills, C.W. 1991. From Max Weber; Essays in 401
Sociology. London: Routledge. Gobee, E. dan Adriaanse, C. 1990. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 (terj.). Jakarta: INIS. Graaf, H.J. de. 1987. Runtuhnya Istana Mataram (terj.). Jakarta: Grafitipers. Graaf, S. de dan Stibbe, D.G. (ed.). 1919. Encyclopaedic van Nederlandsch-Indic. III. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Haan, Frederick de. 1910-1912. Priangan; De Preanger Regent- schappen order Het Nederlandsch Bestuur tot 1811. I-IV. Batavia: BGKW. Haasse, H.S. 1994. Heren van de Thee. Amsterdam: Querido. Hageman, H.J. "Geschiedenis der Soendalanden", TBG. 1869, XVII. Heine-Geldern, Robert. 1963. Konsepsi tentang Negara dan Raja di Asia Tenggara (terj.). Jakarta: Rajawali. Herlina, Nina. 1990. Bupati R.A.A. Martanagara; Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893- 1918). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM. Hermansoemantri, Emuch. 1979. Sajarah Sukapura; Sebuah Telaah Filologis. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Hoevell, W.R. van. 1849. Reis over Java, Madura, en Bali. Eerste deel. Amsterdam: P.N. van Kampen. Holle, K.F. "Bijdragen tot de Geschiedenis der Preanger Regent- schappen", TBG, 1869, XVII. _ _ _ _."Snippers", TBG, XVII, 1867. Holt, Claire. 1967. Art in Indonesia; Continuities and Change. New York: Cornell University Press. Hooykaas, C. 1947. Over Maleise Literatuur. Leiden: E.J. Brill. Huizinga, J. 1954. The Waning of the Middle Ages (terj.). New York: Doubleday Anchor Books. Iskandar, Muhamad. 1985. Pemberontakan Priyayi Priangan Pa- 402
da tahun 1893. Makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV, Yogyakarta. Kartadibrata, R.M.A. 1989. Riwayat Kangjeng Pangeran Koe- soemaadinata (Pangeran Kornel); Bupati Sumedang 1791- 1828. Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun. _ _ _. 1989. Brosur Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang. Sumedang: Yayasan Pangeran Sumedang. Kartodirdjo, Sartono, Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, Nugroho. 1977. Sejarah Nasional Indonesia. II. Jakarta: Balai Pustaka. Kartodirdjo, Sartono, Sudewo, A., dan Hatmosuprobo, Suhardjo. 1987. Perkembangan Peradahan Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kartodirdjo, Sartono. 1968. "Beberapa Persoalan Sekitar Sejarah Indonesia dan Segi-segi Strukturil Historiografi Indonesia", Lembaran Sejarah no. 2 dan 3. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM. _ _ _. 1973. Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848; Penerbitan Sumber-sumher Sejarah No. 5. Jakarta: ANRI. _ _ _.1978. Protest Movements in Rural Java. Kuala Kumpur: Oxford University Press. _ _ _. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indone- sia. Jakarta: Gramedia. _ _ _. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888 (terj.). Disertasi. Jakarta: Pustaka Jaya. _ _ _. (ed.). 1984. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial. Jakarta: LP3ES. _ _ _. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900; Dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: Gramedia. _ _ _1988. Modern Indonesia; Tradition & Transformation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. _ _ _. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru (1500-1900). 3, 403
Jakarta: Gramedia. _ _ _ t.t. The Aristocracy of Java in the 19th and the 20th Centuries,makalah. _ _ _.1992. Pendekatan Ihnu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. _ _ _. 1993. Images of Time, Space, and Society. Paper on Seminar European Colloqium at Hull, England, on July 1993. _ _ t.t. The Priyayi-Intellectuals as Agents of Modernization. Makalah. Yogyakarta. _ _ _ . 1994. Penzbangunan Bangsa. Yogyakarta: Aditya Media. Kartodirdjo, Sartono dan Surjo, Djoko. 1991. Sejarah Indonesia; Kajian Sosial-Ekonontis. Perkebunan di Yogyakarta: Aditya Media. Kayam, Umar. 1989. Transforntasi Budaya Kita (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta. - -. 1991. Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Baru. Makalah pada Kongres Kebudayaan. Jakarta. Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger Regentschappen; Kort Overzigt. Bandoeng: De Vries & Fabricius Klein, J.W. de. 1931. Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking. Leiden. Koentjaraningrat. 1984. "Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi", dalam Budiardjo, Miriam (ed.). 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sihar Harapan. Koningsveld, P. Sj. van. 1989. Snouck Hurgronje dan Islam (terj.). Jakarta: Girimukti Pasaka. Korver, A.P.E. 1985. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?. (terj.). Jakarta: Grafitipers. Kosim, E., Amidjaja, Rosad, Mansur, Ahmad, dan Hardjasaputra, 404
Sobana. 1981. Biografi dan Perjuangan Dewi Sartika. Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. _ _ _. 1981. Biografi dan Perjuangan Oto Iskandar Di Nata. Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. Kunto, Haryoto. 1984. Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia _ _ _. 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung: Granesia. Kuntowijoyo. 1988. Sejarah Wanita: Dari Sejarah Androcentric ke Sejarah Androgynes. Makalah pada Seminar Mempe- ringati Hari Ibu. Yogyakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta. Lenski, Gerhard. 1966. Power and Privilege; A Theory of Social Stratification. New York: McGraw-Hill Book Company. Lewis, I.M. (ed.). 1968. History and Social Anthropology. New York: Tavistock Publications. Linschoten, Strick van. t.t. Petikan dari Staatsblad-staatsblad dan Bijblad-bijblad. Semarang: Gebroeders. Lloyd, Christopher. 1986. Explanation in Social History. New York: Basil Blackwell Inc. Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya (terj.). jidil 1,3, Jakarta: Gramedia. Mayer, L. Th. 1890. Soerat Kandoengan. Semarang: G.C.T. Dorp & Co. _ _ _. 1898. Een Blik in het Javaansche Volksleven. II, Leiden: E.J. Brill. Meerten, H.C. van. 1887. Overzicht van de Hervorming van het Preangerstelsel. Leiden: J.J. Groen. Moedjanto, G. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Kanisius. Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau (terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indone- 405
sia. _ _ _. 1984. "Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan", dalam Budiardjo, Miriam. 1984. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan. Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia; Budi Utomo (1908-1918). Jakarta: Grafitipers. Niel, Robert van, 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia (terj.). Jakarta: Pustaka Jaya. Noer, Deliar. 1990. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942. Jakarta: LP3ES. Palmier, L.H. 1956. Social Status and Power in Java. London: Athlone Press. Pemerintah Daerah Djawa Barat. 1972. Sedjarah Djawa Barat; Suatu Tanggapan. Bandung. Pigeaud, T.G.Th. 1967. Literature of Java. Vol.I. Leiden: KITLV. Pijper, G.F. 1977. Beberapa Studi tentang, Sejarah Islam di Indo- nesia 1900-1950 (terj.). Jakarta: Penerbit Universitas Indo- nesia. Poeze, H.A., Dijk, Cees van, Meulen, en Inge van der. 1986. In het Land van de Overheerser; Indonesiers in Nederland (1600-1950). I. Dordrecht: Foris Publications. Profil Propinsi Republik Indonesia; Jawa Band. 1995. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. Raffles, T.S. 1817/1982. History of Java. II. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Rees, Otto van. 1869. Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen. Batavia: BGKW. Reid, A.J.S. 1996. Revolusi Nasional Indonesia (terj.). Jakarta: Sinar Harapan. Ricklefs, M.C. 1987. "Indonesian History and Literature", dalam Alfian, Ibrahim (ed.).1987. Dari Babad dan Hikayat Sam- 406
pai Sejarah Kritis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Rigg, Jonathan. 1862. A Dictionary of the Sunda Language of Ja- va. Batavia: Lange & Co. Rosidi, Ajip. 1966. Kesusastraan Sunda Dewasa Ini. Tjirebon: Tjupumanik. _ _ _ . 1985. Manusia Sunda, Jakarta: Inti Idayu Press. Sastrahadiprawira, R. Memed. 1927. "De Sakola Kaboepaten en Haar Leerplan", Djawa. Solo: Secretariaat van Het Java Instituut. _ _ _ . 1929. "Over de Waardering der Soendaneesche Literatuur", Djawa. IX. Solo: Secretariaat van Het Java Instituut. Scherer, Savitri. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan (terj.). Jakarta: Sinar Harapan. Schrieke, B.J.O. 1959. Indonesian Sociological Studies. I, II, 's- Gravenhage: W. van Hoeve. Sejarah Kabupaten Bandung. 1974. Bandung: Pemda Jawa Barat. Sewaka. 1955. Tjorat-Tjaret dari Djaman ke Djaman. Bandoeng. Sills, D.L. (ed.). 1968. The International Encyclopaedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company & The Free Press. Soedarpo, Mien. 1994. Reminiscences of The Past, Jakarta: Sinar Harapan. Soedarsono. 1984. Wayang Wong; The State Ri- tual Dance Drama in the Court of Yogyakarta. Disertasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. _ _. 1989. Sultan Hamengkubuwono IX Pengenibang dan Pem- baharu Tari Jawa Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Peme- rintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Soeratman, Darsiti. 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1930, disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Soeria Nata Atmadja, R.A.A.A. 1940. De Regenten Positie. 407
Bandoeng: A.C. Nix & Co. Sujana, Anis. 1993. Tayuban di Kalangan Bupati dan Priyayi di Priangan Pada Abad ke-19 dan Abad ke-20. Tesis. Yogya- karta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Sumarlina, E.S.N. 1990. Wawacan Panji Wulung: Tesis. Ban- dung: Program Pascasarjana Unpad. Suminto, Aqib. 1986. Politik Islam Hindia Belanda. Disertasi. Jakarta: LP3ES. Suryaningrat, Bayu. 1983. Sajarah Kabupatian I Bhumi Sume- dang 1550-1950. Sutaarga, Moh. Amir. 1984. Prabu Siliwangi. Jakarta: Pustaka Jaya. Sutherland, Heather. 1973 "Note's on Java's Regent Families", Indonesia. no. 16, Cornell Modern Indonesia Project. _ _ _. 1974. "The Priyayi", Indonesia. no. 17, Cornell Modern Indonesia Project. _ _ _. 1983. Terbentuknya Sehuah Elite Birokrasi (terj.). Jakarta: Sinar Harapan. Syafrudin, Ateng, Ekadjati, E.S., dan Suryana. 1.993. Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. The Encyclopedia Americana International Edition. 1980. vol. 22, Danbury: Grolier Incorporated. Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. 1991. Seja- rah Cirebon Abad Ketujuh Belas. Bandung: Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad. Tim Peneliti Sejarah Galuh. 1972. Galuh-Ciamis dalam Tinjauan Sejarah. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. _ _ _ . 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 408
Vlekke, B.H.M. 1967. Nusantara; Sejarah Indonesia (terj.). Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vollenhoven, Cornelius van. 1918. Het Adatrecht van Neder- landsch-Indie. Eerste deel. Leiden: E.J. Brill. _ _ _. 1928/1987. Penentuan Hukum Adat (terj.). Jakarta: Djambatan. Warnaen, Suwarsih, Djiwapradja, Dodong, Wibisana, Wahyu, Adimihardja, Kusnaka, Herlina, Nina, dan Rostoyati, Ottih. 1986. Pandangan Hidup Orang Sunda II. Bandung: Sunda- nologi. Weber, Max. 1962. Basic Concepts in Sociology (translated and with an Introduction by H.P. Secher). New York: The Citadel Press. _ _ _. 1964. The Theory of Social and Economic Organization (translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons). New York: The Free Press. Wertheim, W.F. 1955. Indonesian Society in Transition. Ban- dung: Sumur Bandung. Wojowasito. 1981. Kamus Umum Belanda-Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Wurjantoro, Edhie. 1985. Siliwangi, Tinjauan Kembali Beberapa Naskah dan Prasasti dari Jawa Barat. Makalah pada Semi- nar Sejarah dan Tradisi tentang Prabu Siliwangi, Bandung. Yong Mun Cheong. " Conflict within the Priyayi World of the Parahyangan in West-Java 1914-1927", ISAS. 1973, Field Report Series no.1, Singapore. Zanten, Wim van. 1989. Sundanese Music in the Cianjuran Style. Leiden: KITLV. Zoetmoelder, P.J. 1985. Kalangwan; Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (terj.). Jakarta: Djambatan. Zoetmoelder, P.J. dan Robson, S.O. 1995. Kamus Jawa Kuna- Indonesia (terj.). LII, Jakarta: Gramedia. 409
Majalah dan Surat Kabar Berbahasa Sunda, Melayu, Indo- nesia, dan Belanda Bataviasche Courant, th. 1810, no. 25-27. De Java-Post, 44-46, XII, Oktober-Nopember 1914 Kompas, 238, XXXII, 27 Februari 1997, Kudjang, 274-289, VI, April-Juli 1961. Mangle, 187, XII, Maret 1969; 189, XII, April 1969; Medan Doenia, 13 Juni 1928, no. 19. Medan. Prijaji, 1909. Padjadjaran, 29 Juni 1918; .20 Juli 1918; 3 Agustus 1918; 21 Desember 1918, 10 Januari 1920;. Poesaka Soenda, II, tahun 1923; VII, tahun 1929. Preanger Bode, 21 September 1896, no. 12; 19, dan 26 Oktober 1896, no. 16 dan 17; 12 Nopember 1896, no. 20. Siliwangi, 1921, no. 26; 18 Maret 1922. Sipatahoenan, 20 April 1932; 7 Januari 1933; 19 Januari 1933; 27 Januari 1933; 1 April 1933; 19 Mei 1933. Soenda Berita, 7 Februari 1904. Soerapati, 20 Desember 1923, no. 5; 20 Maret 1924; 20 Juli 1924, no. 14; 27 Juli 1924; 6 Desember 1924, no. 28; 21 Februari 1925, no. 6; 5 September 1925 no. 33. BUKU INI TELAH SAYA WAKAFKAN SEJAK 12 JUNI 2020 410
Tentang Penulis NINA HERLINA adalah wanita pertama yang meraih gelar doktor sejarah di Jawa Barat; dilahirkan di Bandung pada 8 Sep- tember 1956. Setelah tamat dari SMUN 3 Bandung, ia diterima di fakultas Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB). Ini agak mengecewakannya, karena pilihannya ada- lah fakultas Seni Rupa & Desain. Namun, ia sempat menekuninya selama 2 tahun. Tahun 1978 ia masuk jurusan Sejarah Uni- versitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Tapi Program S-1- nya ia selesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung (1984). Skripsinya tentang "Peranan Pangeran Aria Cirebon sebagai Perantara Kompeni dengan para Bupati Priangan pada Awal Abad ke-18". Minatnya di bidang sejarah ini ditekuninya sepenuh hati. Tahun 1990 ia menyelesaikan Program S-2 di Univer- sitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan tesis "Bupati RAA Martanegara; Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893-1918)" dan terpilih sebagai lulusan terbaik. Studinya tentang kehidupan kaum ménak Priangan itu lebih dikukuhkannya lagi ketika ia menyelesaikan Program S-3 (doktor dalam ilmu sejarah) dan lulus cum laude. Karya- nya adalah buku ini. Dengan karya ini pula ia meniadi doktor termuda di bidangnya. Menikah dengan H. Livain Lubis (pernah menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran) sekarang ia mengajar di Uni- versitas Padjadjaran Bandung. 411