Asosiasi Pengusaha Indonesia Kesiapan Dunia Usaha Indonesia Menuju Industrialisasi 4.0 Laporan Tahunan 2018
Laporan Tahunan 2018 Kesiapan Dunia Usaha Indonesia Menuju Industrialisasi 4.0 APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia
VISI & MISI Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Gedung Permata Kuningan Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi Jakarta 12980 - Indonesia Telp : (62-21) 83780824 (hunting) Fax : (62-21) 83780823, 83780746 Email : sekretariat@apindo.or.id Website : Visi dan Misi APINDO VISI : Menciptakan iklim Usaha yang kondusif dan Kompetitif. MISI : 1. Mengembangkan Hubungan Industrial yang harmonis dan produktif 2. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha 3. Berperan aktif dalam meningkatkan investasi 4. Berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. ii Laporan Tahunan 2018
SAMBUTAN KETUA UMUM Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2019 Di Tahun 2018, APINDO melakukan terhadap kebijakan advokasi sejumlah beberapa isu Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Investasi dan isu lainnya dengan menghadirkan pihak Pemerintah dan pihak terkait untuk berdialog melalui forum Members Gathering. Beberapa isu yang dibahas, diantaranya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 (Perpres 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pembahasan regulasi ini diharapkan memberikan pandangan lebih komprehensif bagi para pelaku usaha terkait proses perijinan dan hambatan perijinan yang dialami anggota APINDO. Government Relations Gathering APINDO juga menjadi forum advokasi kebijakan terkait topik aktual yang dinilai perlu perhatian dari para pelaku usaha. Gathering ini pun menjadi sebagai forum komunikasi Pemerintah salah satu stakeholders APINDO dengan anggota Luar Biasa APINDO dan publik pada umumnya. Advokasi kebijakan juga dilakukan terkait isu RUU Sumber Daya Air (SDA), di mana dunia usaha keberatan dengan sejumlah poin dalam RUU tersebut dan menghasilkan rumusan kebijakan, diantaraya beberapa lebih baik pengelolaan air bersih akan jika dilakukan bersama antara negara dan swasta sehingga negara cukup melakukan pengawasan dari sisi perijinan. Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO juga diselenggarakan di tahun 2018 yang secara aklamasi kembali memilih saya sebagai Ketua Umum APINDO periode 2018 - 2023 melalui Sidang Pleno MUNAS APINDO X, termasuk adanya pergantian kepemimpinan struktural Pengurus DPN APINDO. Asosiasi Pengusaha Indonesia iii
SAMBUTAN KETUA UMUM Penerapan Sistem Online Single Submission juga menjadi salah satu perhatian (OSS) APINDO, kami melakukan Bimbingan Teknis OSS, termasuk membuka Help Desk bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penerapan OSS. Terkait dengan hal ini, APINDO bersama KADIN Indonesia juga memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI untuk berkontribusi masukan atas pemberlakuan OSS. sehingga Dalam bidang Hubungan Internasional, APINDO bersama Kementerian Perdagangan RI, KADIN Indonesia, EuroCham dan Delegasi Uni Eropa mengadakan rangkaian roadshow sosialisasi perundingan perdagangan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) ke beberapa kota di Indonesia. Selain itu, APINDO juga menerima beberapa Courtesy Call dari beberapa partner, diantaranya dengan SwissCham Indonesia. Dalam Courtesy Call tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjajaki berbagai kegiatan kerjasama, baik advokasi kebijakan industri, kerjasama pengembangan UMKM Indonesia melalui pelatihan vokasi serta fasilitasi Business Meeting antara pelaku sektor mechanical engineering. APINDO menilai pentingnya pelaku usaha Indonesia mempelajari tren circular economy yang berkembang di Uni Eropa untuk mempertahankan dan meningkatkan competitiveness Indonesia di pasar Eropa. Tren circular economy di Eropa dapat menjadi acuan bagaimana produk ekspor Indonesia ke Eropa perlu disesuaikan dengan tuntutan pasar Eropa yang berubah karena tren circular economy. Dengan demikian, pelaku usaha Indonesia mampu mempelajari bagaimana mempergunakan tren circular economy tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi usaha agar dapat menjadi lebih kompetitif dalam supply chain perusahaan-perusahaan Eropa di masa mendatang. Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia tahun (PAMI) yang dibentuk APINDO iv Laporan Tahunan 2018 2017 untuk memberikan alternatif layanan penyelesaian sengketa korporasi di luar pengadilan pun mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan prosedur Arbitrase secara umum kepada para pelaku usaha. Dalam rentang waktu 2018, International Strategic Partnership Centre (ISPC) berkontribusi melakukan penjajakan kerjasama dengan investor dari beberapa negara, diantaranya Korea Selatan dan China. Hal ini dilakukan ISPC APINDO untuk memfasilitasi penggiat StartUp yang diharapkan terjadi joint venture antara pelaku usaha. Memasuki Tahun Politik, APINDO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 sebesar 5,20% yang berada di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam RAPBN 2019. Dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan terus naik meski tidak sangat tinggi, diiringi level inflasi yang terkontrol dalam batas yang dapat diterima. Proyeksi tersebut dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal yang dapat berpengaruh terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang. signifikan Di saat yang bersamaan, dunia industri global juga sedang memasuki era disrupsi teknologi yang disebut Revolusi Industri 4.0. Kita semua menyaksikan bagaimana kemajuan teknologi membawa besar terhadap perkembangan industri manufaktur berbasis padat modal. Kemajuan teknologi tidak hanya sekadar membawa efisiensi pada bisnis melalui penciptaan alat produksi yang semakin inovatif, namun sekaligus juga membawa peluang bisnis baru. Kita semua melihat bagaimana berbagai alat produksi di berbagai sektor industri berkembang sangat pesat berkat dukungan teknologi serta riset dan pengembangan yang memadai. perubahan Kemajuan konten teknologi pada berbagai alat produksi tersebut semakin menawarkan kecepatan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta proses produksi yang pada akhirnya
merubah pola industrialisasi secara global, termasuk di Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis di berbagai sektor industri untuk bergerak cepat melakukan penyesuaian tercapainya sasaran efisiensi bagi demi kepastian besaran biaya produksi yang menjadi tolak ukur dunia usaha dan industri dalam mencapai target maupun dalam memenangkan persaingan bisnis. Upaya penciptaan efisiensi biaya produksi serta pelipat-gandaan hasil produksi dapat dilakukan melalui pengembangan dan penyegaran industri manufaktur Indonesia yang berbasis ekonomi digital dalam memasuki era Industri 4.0. APINDO melihat bahwa pengembangan keterampilan merupakan utama ketenagakerjaan yang sangat penting untuk mendukung era Industri 4.0 mendatang. APINDO mengapresiasi usaha pemerintah yang telah menetapkan kenaikan anggaran pengembangan SDM di RAPBN 2019. APINDO secara khusus meminta pemerintah untuk memperhatikan efektivitas dari anggaran ini agar dapat meningkatkan kapasitas SDM di sektor-sektor prioritas. Hasil penelitian yang terkait pengembangan APINDO keterampilan di beberapa sektor industri prioritas mengemukakan bahwa dukungan finansial berupa anggaran pengembangan sangat diperlukan untuk keterampilan meningkatkan kapasitas SDM di sektor-sektor prioritas. isu lakukan Di tahun 2019 APINDO juga mendorong kebutuhan mendesak labour reform karena tanpa perubahan mendasar, persoalan ketenagakerjaan hanya jalan di tempat. Fokus utama reformasi ketenagakerjaan diantaranya mendefinisikan ulang makna hubungan kerja agar sesuai dengan perkembangan karakter jenis jenis pekerjaan baru saat ini dan di masa datang dengan segala implikasinya, keterkaitan dengan produktivitas, penyelarasan dengan sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan & kesehatan, serta strategi skills development dan pembiayaannya. pengupahan SAMBUTAN KETUA UMUM itu, APINDO mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dagang (ekspor) di negara-negara partner non-tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperluas potensi perdagangan serta mengurangi ketergantungan impor dengan negara-negara partner tradisional. Hingga saat ini, beberapa anggota APINDO sudah mulai melakukan penetrasi pasar di negara-negara potensial baru di luar target pasar tradisional yang dilakukan selama ini. Selain APINDO pun menekankan pentingnya Kewirausahaan Nasional guna Penciptaan Lapangan Kerja Baru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan Kemitraan UMKM pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha besar dan UMKM itu sendiri. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru mengingat UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 90% employment Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu cara dalam memanfaatkan bonus demografi. yang melibatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna mengembangkan industri dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan seluruh kebijakan yang konsisten bagi industri dari hulu hingga hilir. Selain itu, keberpihakan pemerintah juga diperlukan rangka mendukung pemanfaatan dalam TKDN secara konsisten agar penggunaan produk yang sudah sesuai dengan TKDN dapat dimaksimalkan. APINDO mengingatkan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia v
DAFTAR ISI Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional & Investasi Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah Bidang Informasi & Layanan Anggota Bidang UKM - IKM Bidang Industri Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi II VISI DAN MISI APINDO III SAMBUTAN KETUA UMUM VI DAFTAR ISI VIII KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 XXII STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO XXIII DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO 2 BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH 12 BIDANG KOORDINASI KETENAGAKERJAAN 20 BIDANG INFORMASI & LAYANAN ANGGOTA 28 BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL & INVESTASI vi Laporan Tahunan 2018
DAFTAR ISI Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bidang Kebijakan Publik Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral APINDO Research Institute International Strategic Partnership Center APINDO Training Center Kegiatan Dewan Pimpinan Provinsi 28 BIDANG USAHA KECIL MENENGAH / INDUSTRI KECIL MENENGAH 36 BIDANG INDUSTRI 46 BIDANG PROPERTI DAN KAWASAN EKONOMI 52 BIDANG PERBANKAN, JASA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN 56 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 64 BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK 68 APINDO RESEARCH INSTITUTE 74 INTERNATIONAL STRATEGIC PARTNERSHIP CENTER 84 APINDO TRAINING CENTER 97 KEGIATAN DEWAN PIMPINAN PROVINSI Asosiasi Pengusaha Indonesia vii
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 KETUA DEWAN PERTIMBANGAN Sofjan Wanandi ANGGOTA : Alexander Tedja Anne Patricia Susanto Budiarsa Sastrawinata Chairul Tanjung Eddy Sariaatmadja Eddy Sugianto Franky Sibarani Fransiscus Welirang viii Laporan Tahunan 2018 SEKRETARIS Sudhamek Arifin Panigoro Djoko Susanto Edwin Soeryadjaya Gandi Sulistiyanto Boy Thohir Eddy Hartono Franky O. Widjaja Hari Boedi Hartono
Mari Elka Pangestu Peter Sondakh Rosan P. Roeslani Tahir Haryanto Adikoesoemo Mucki Tan Prayogo Pangestu Shanti Poesposoetjipto Theodore P. Rachmat KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 H.M. Aksa Mahmud Kiki Barki Mardjoeki Atmadiredja Muki Hamami Murdaya Poo Nina Tursinah Prijono Sugiarto Putri K. Wardhani Robert Budi Hartono S.P. Lohia Sugianto Kusuma Surya Darmadi The Nin King Trihatma K. Haliman William Katuari Asosiasi Pengusaha Indonesia ix
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN HARIAN Hariyadi B. Sukamdani KETUA-KETUA : Harijanto Soebronto Laras Anthony Hilman Benny Soetrisno Carmelita Hartoto Mintardjo Halim x Laporan Tahunan 2018 WAKIL KETUA UMUM Suryadi Sasmita Dedy Widjaja Johnny Darmawan Sammy Hamzah WAKIL KETUA UMUM Shinta W. Kamdani Sutrisno Iwantono M. Arsjad Rasjid P.M. Tigor M. Siahaan
SEKRETARIS UMUM Eddy Hussy BENDAHARA UMUM Lukito Wanandi Maulana Yusran Arif Rachmat KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Ronald Walla Sanny Iskandar Anton J Supit Alvin Sariatmadja WAKIL SEKRETARIS UMUM Hendra Widjaja Inda D. Hasman Adi Mahfudz WH WAKIL BENDAHARA UMUM Sugianto Nagaria Solihin Kalla Asosiasi Pengusaha Indonesia xi
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 1. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL Agus Dwijanto • Alfan Zen • Aloysius Budi Santoso • Anak Agung Gde Bagus Semara Wima • Aukaria Rahman • Bob Azam • Cicilia Tri Sulistyawati • Dani Handajani • Darwoto • Dipasusila Satia Utama • Eko Nugroho • Evert G Matulessy • Fajar Dewantara • Fransiskus Sales Sudaryono • Galih Sumadireja • Gama Anom Yogotomo • Gregorius Chen Tan Fung • Harjono • Lanny Soputro • Lispiyatmini • M Aditya Warman • Matheus Sekardianto • Miftahudin • Musfir • Myra M. Hanartani • Renata Catur Yuliantanti • Rima Melati • Ripy Mangkusubroto • Sarman Simanjorang • Soeprayitno • Subchan Gatot • Susana • Susanto Haryono • Timoer Soetanto Agus Dwijanto Aukaria Rahman Darwoto Fajar Dewantara Alfan Zen Bob Azam Dipasusila Satia Utama Fransiskus Sales S. Gregorius Chen Tan Fung Harjono M. Aditya Warman Matheus Sekardianto Miftahudin xii Laporan Tahunan 2018 Aloysius Budi Santoso Cicilia Tri Sulistyawati Eko Nugroho Galih Sumadireja Lanny Soputro Musfir AAGB. Semara Wima Dani Handajani Evert G Matulessy Gama A. Yogotomo Lispiyatmini Myra M. Hanartani
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Renata Catur Y. Rima Melati Ripy Mangkusubroto Sarman Simanjorang Soeprayitno Subchan Gatot Susana Susanto Haryono Timoer Soetanto 2. BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI Adi Harsono • Agus Gunawan • Arini Subianto • Axton Salim • Bernadino M. Vega • Catharina Widjaja • Chris Septirymen • Elvira Lianita • Gautam Naraindas • Jessica Callista • Mufti Hamka Hasan • Neneng Goenadi • Nora Guitet • Rachmat Harsono • Selo Winardi • Shanti Shamsadani • Wahyuni Bahar • Wilson Andrew • Yos Adiguna Ginting Adi Harsono Catharina Widjaja Agus Gunawan Chris Septirymen Arini Subianto Elvira Lianita Bernadino M. Vega Gautam Naraindas Jessica Callista Mufti Hamka Hasan Neneng Goenadi Nora Guitet Wahyuni Bahar Wilson Andrew Yos Adiguna Ginting Rachmat Harsono Selo Winardi Shanti Shamsadani
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 3. BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH Ade Herdiana • Bernard • B. Woeryono • Inu Kertapati Harahap Ade Herdiana Bernard 4. BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK Adi Siswaya Lukman • Halomoan Tamba • Lucia Karina • Rudy Jamari • Wiwiek Yusuf Adi Siswaya Lukman Halomoan Tamba 5. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Anas Mulyanto • Deddy Harsono • Didik Mas'adi • Edhijanto Wijaya Taufik • Kaspudin Noor • M. Faisal • Ning Wahyu • Rixa Rilexya Suryasaputra • Shinta Sulistyawati • Syamsul Munir • Urip Widodo Deddy Harsono M. Faisal 6. BIDANG PERDAGANGAN Ahmad Marda • Dharma Surjaputra • Helga Kumontoy • Liana Setiawan • Megain Widjaja • MP Tumangor • Nursalam • Ratna Sari Loppies Ahmad Marda Liana Setiawan Megain Widjaja xiv Laporan Tahunan 2018 B. Woeryono Lucia Karina Syamsul Munir Dharma Surjaputra Nursalam Inu Kertapati Harahap Rudy Jamari Urip Widodo Helga Kumontoy Ratna Sari Loppies
Satria Hamid • Taufik Mappere • Tutum Rahanta 7. BIDANG INDUSTRI A. Azis Pane • Achmad Widjaja • Ade Sudrajat • Afien Wibhawa • Agus Sarsito • Ali Soebroto O. • Daniel Suhardiman • Henry Wijaya • Hermono • I Made Dana Tangkas • Ita Thaher • Januarto Widihandono • Karnadi Kuistono • Maniwanen • Ndaru Juliwintarto • Otong Warto Prayipno • Pratisto A • Purwono Widodo • Rauf Purnama • Ravi Shankar • Ricky Hikmawan Wargakusumah • Rosalina Faried • Suhendra Wiriadinata • Yeane Lim • Yui Hastoro KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Satria Hamid Taufik Mappere Tutum Rahanta A. Azis Pane Achmad Widjaja Ade Sudrajat Afien Wibhawa Agus Sarsito Ali Soebroto O. Henry Wijaya Hermono I Made Dana Tangkas Karnadi Kuistono Ndaru Juliwintarto Otong Warto Prayipno Purwono Widodo Rauf Purnama Ravi Shankar Ricky Hikmawan W. Rosalina Faried Suhendra Wiriadinata Yeane Lim Yui Hastoro Asosiasi Pengusaha Indonesia xv
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 8. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KONSTRUKSI Hanifa Indradjaya • Heru Dewanto • Joseph Pangalila • Muhammad Yusrizki • Parfati Syarif Hanifa Indradjaya Heru Dewanto 9. BIDANG PERHUBUNGAN Andrianto Djokosoetono • Asmari Herry Prayitno • Benny S Butarbutar • Carlous Adi Wikarsa • Darmansyah Tanamas • Daviano Shabaita • Denon B Prawiraatmadja • Jimmy Gani • Liana Trianawati • Nofrisel • Nova Yudhanto Mugijanto • Ruhara Agus Mulyono • Tengku Burhanuddin • Yanti Agustinova Andrianto D. Asmari Herry Prayitno Tengku Burhanuddin Yanti Agustinova 10. BIDANG LOGISTIK Benny Woenardi • Christian Wikarsa • Moenardji Soedargo • Stefanus H Ruspandy • Sumadi Kusuma Moenardji Soedargo Stefanus H. Ruspandy xvi Laporan Tahunan 2018 Joseph Pangalila Nova Yudhanto M. Sumadi Kusuma
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 11. BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Ananda Idris • David Hutagalung • Djoko Wintoro • Elvi Nasution • Farhad Machfoedz • Gamal Hendrawan • Hendra Sinadia • Herman Kasih • Joi Surya Dharma • Komaidi Notonegoro • Michael Putra • Muliawan Margadana • Paul Butar butar • Ratih Amri • Rosar Mamara • Suryadarma • Tony Wenas • Tumbur Parlindungan • Wenengpati Ananda Idris Gamal Hendrawan David Hutagalung Herman Kasih Djoko Wintoro Joi Surya Dharma Elvi Nasution Michael Putra Muliawan Margadana Paul Butar butar Rosar Mamara Suryadarma 12. BIDANG PERBANKAN, JASA KEUANGAN DAN PERPAJAKAN Catherine Hadiman • Christian Wanandi • Daniel Budiman • Dumasi Samosir • Farid Rahman • Ferry Salman • Fransisca Nelwan • Gunawan Tjokro Catherine Hadiman Christian Wanandi Daniel Budiman Dumasi Samosir Farid Rahman Ferry Salman Fransisca Nelwan Gunawan Tjokro Asosiasi Pengusaha Indonesia xvii
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Hafid Hadeli • Haryono Tjahjarijadi • Henrietta Kristanto • Henry Chevalier • Hotman Simbolon • Junita Wangsadinata • Mahdi Mahmudi • Royke Tumilaar • Rudy Hutagalung • Siddhi Widyaprathama • Sri Indrastuti Hadiputranto • Suwandi Wiratno • Yovan Sudarman Hafid Hadeli Haryono Tjahjarijadi Hotman Simbolon Junita Wangsadinata Rudy Hutagalung Siddhi Widyaprathama Sri Indrastuti H. 13. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Albert Dwijaya • Christy Megawati • Edwin Nazir • Endah Ansoeroeddin • Erastus Radjimin • Ismail Ning • Jeany Wang Albert Dwijaya Christy Megawati 14. BIDANG UKM IKM Anastesya Ftaraya • Anthony Utomo • Arief Budiman • Bezie Galih Manggala Anastesya Ftaraya Anthony Utomo xviii Laporan Tahunan 2018 Henrietta Kristanto Mahdi Mahmudi Suwandi Wiratno Edwin Nazir Arief Budiman Henry Chevalier Royke Tumilaar Yovan Sudarman Jeany Wang Bezie Galih Manggala
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Budi Satria Isman • Diana Fajarwati • Edric Chandra • Euis Saedah • Handito Joewono • Joohan Lee • John Maxim Mulyadi • Louis Larry • Praska Putra • Rianto Hanafiah • Richard Zhang Budi Satria Isman Diana Fajarwati Edric Chandra Euis Saedah Handito Joewono Joohan Lee John Maxim Mulyadi Louis Larry Praska Putra Rianto Hanafiah Richard Zhang 15. BIDANG PROPERTI DAN KONSTRUKSI Adrianto P. Adhi • Anisa Himawan • Dadang Hariadi Juhro • Edwyn Lim • Fahmi Shahab • Gandi Salistjanto • Hari Ganie • Hari Raharta • Hyanto Wihadhi • Ignesjz Kemalawarta • Indra W. Antono • Ishak Chandra • Iwan Djunaedi • Johan Tedja Surya Adrianto P. Adhi Anisa Himawan Dadang Hariadi Juhro Edwyn Lim Fahmi Shahab Gandi Salistjanto Hari Ganie Hari Raharta Hyanto Wihadh Ignesjz Kemalawarta Indra W. Antono Ishak Chandra Iwan Djunaedi Johan Tedja Surya Asosiasi Pengusaha Indonesia xix
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 Johanes Mardjuki • Norman Eka Saputra • Pascall Wilson • Preadi Ekarto • Rudy Margono • Sammy Luntungan • Setyo Maharso • Stefanus Ridwan • Suhartono Widjojo • Teguh Budiono • Theresia Rustandi • Tulus Santoso • Yulianto Sutedja Johanes Mardjuki Norman Eka Saputra Rudy Margono Sammy Luntungan Suhartono Widjojo Teguh Budiono Theresia Rustandi 16. BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Ahmad Bakri Putra • Chandy Kusuma • Darwin Indigo • Harry Hanawi • Irvan Kolonas • Sihol Parulian Aritonang • Soewarso • Sutedjo Halim • Tjipto Widodo • Toddy Sugoto Chandy Kusuma Harry Hanawi Sutedjo Halim Tjipto Widodo xx Laporan Tahunan 2018 Pascall Wilson Setyo Maharso Tulus Santoso Sihol P. Aritonang Toddy Sugoto Preadi Ekarto Stefanus Ridwan Yulianto Sutedja
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018 - 2023 17. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN Adikelana Adiwoso • Djodi Kusmendro • Hendra Sugandhi • Krissantono • Sudirman • Thomas Darmawan • Wajan Sudjana Sudja Adikelana Adiwoso Hendra Sugandhi Krissantono Sudirman Thomas Darmawan 17. BIDANG EKONOMI DIGITAL Andre Soelistyo • Berry Boen • Fajrin Rasyid • Merza Fachys • Pandu Sjahrir • Ratri Suryantoro Wekeling • Roderick Purwana Ratri S. Wekeling Asosiasi Pengusaha Indonesia xxi
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO Executive Director Danang Girindrawardana SECRETARY OF THE CHAIRMAN PROJECTS ORGANIZATION & REGION EMPOWERMENT SMALL MEDIUM ENTERPRISES ANALYSIS UNIT / EXECUTIVE ASSISTANCE LAW & ADVOCATION Ani Sulistyowati PROJECT MANAGER DEPT. HEAD KOORDINATOR PROGRAM/ PROYEK EXECUTIVE ASSISTANCE Wahyu Handoko Tuti Suharti Jefri Butar Butar PROJECTS TEAM STAFF STAFF STAFF STAFF Rahmat Efendi Hilda Kurniawati Arkan Fadhil Agung Joko Purnomo xxii Laporan Tahunan 2018 INTERNATIONAL RELATION DEPT. HEAD STAFF Sherly Susilo INFORMATION & MEMBER SERVICES DEPT. HEAD Ani Sulistyowati STAFF Anisa Alfadillah COMM & PR STAFF Septiyan Listiya IT STAFF Rifki Nur Triyanto Deputy Executive Director Chris S. Suhendra GA, HRD, PURCHASE HRD / GA / OFFICE MANAGER Iwan Zulkarnain DEPT. HEAD Kanti W. STAFF Gita Asri OB, DRIVER, MESSENGER Tri Adi P Andri Prasetyo M. Setiyadi FINANCE & ACCOUNTING FINANCE CONTROLLER Chris S. Suhendra STAFF Rina Yuniawati Artiah Fitry
DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO NAD Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman, SE Jl. Tengku Daud Beureuh No. 170 E, Lampriet - Banda Aceh (23126) T. 0651-227 36 / 21614 F. 0651-227 36 / 635554 E-mail: nad@apindo.or.id Bengkulu Ketua : M. Basri Muhammad Jl. Merapi No. 116 Kebun Tebeng, Bengkulu T. 0736 - 284 05 F. 0736 - 284 05 E : apindobengkulu@yahoo.co.id Sumatera Utara Ketua : Parlindungan Purba, SH, MM Jl. Gagak Hitam Ringroad, Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok V No. 122, Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Telp/Fax: 061-88833777 E-mail: apindosu@yahoo.co.id Sumatera Selatan Ketua : Sumarjono Saragih Jl. Brigjend Hasan Kasim Komplek Jaya Raya Garden No. C-3 Palembang, Sumsel (30116) T. 0711- 813154 F. 0711- 813154 E-mail : sumsel@apindo.or.id Riau Ketua : Wijatmoko Rahtrisno Hotel Premiere Lt. 3 Ruang Mulia 9 Jl. Jend. Sudirman No.389 Pekanbaru T. 0761-7891818 F. 0761-7891818 E-mail: riau@apindo.or.id Kepulauan Riau Ketua : Ir. Cahya Kompleks Citra Indah Blok A3 No. 1-2, Batam Centre, Batam (29432) T. 0778 - 469 955 F. 0778 - 467366 E-mail : apindo.kepri_santi@yahoo.co.id Sumatera Barat Ketua : Muzakir Aziz Akin Jl. Kedondong No. 12 Purus V, Padang (25115) T. 0751 - 443390 F. 0751 - 41584 E : Bangka Belitung Ketua : WFM Nasution Jl. Air Selan No. 232 Gabek I Pangkal Pinang (33118) T. 0717- 421 793 F. 0717- 425 6635 / 422 007 E-mail : Lampung Ketua : Yusuf Kohar Jl. Gajah Mada No. 17 B Bandar Lampung (35241) T. 0721 - 258 614 F. 0721 - 261 327 E-mail : Banten Ketua : Deddy Djunaedi Komplek Pemda No. A/29 Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten T./F. (0254) 8483436 T. 0254 - 914 4849 F. 0254 - 212 741 E-mail : banten@apindo.or.id Jambi Ketua : Junus Abdullah Jl. Raden Wijaya No. 92 Jambi (63137) T. 0741 - 420 38 F. 0741 - 420 38 E-mail : jambi@apindo.or.id DKI Jakarta Ketua : Solihin Jl. Cikini I No. 3 B Jakarta Pusat T. 021-7970365 / 797 0323 F. 021-797 0018 E. Asosiasi Pengusaha Indonesia xxiii
DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO Jawa Barat Ketua : Deddy Widjaya Putraco Gading Regency Jl. Gading Utama Blok K - 3 Soekarno - Hatta Bandung (40292) T. 022-730 3029 F. 022-732 3131 E-mail :apindo.jabar@yahoo.co.id NTT Ketua : Freddy Ongko Jl. Timor Raya No. 122 Km.5 Oesapa, Kupang NTT (85111) T. 0380 - 828 813 F. 0380 - 831 718 E-mail : Jawa Tengah Ketua : Frans Kongi Ruko Semarang Indah Blok E II No. 28. Jl. Madukoro Raya Semarang (501444) T. 024 - 766 32990 F. 024 - 766 32989 E-mail : jawatengah@apindo.or.id DI Yogyakarta Ketua : Buntoro Gedung Mega Andalan Kalasan Jl. Tanjung Tirto No.34-36 Yogyakarta (55571) T. 0274-496393, 497068, 7838844 F. 0274-496226 E-mail : apindodiy@yahoo.co.id Kalimantan Utara Ketua : Herry Johanes Jl. Mulawarman RT. 15 Ruko No. 1 Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat E-mail : Kalimantan Barat Ketua : Maman Surachman Jl. Adi Sucipto Km. 5 Pontianak Kalimantan Barat (78124) T. 0561-739 777 F. 0561-739 828 E : ed-pers-ro@timber.lyman.co.id Kalimantan Tengah Ketua : Marthin Ludjen Gedung Batang Garing L3 Kav. 307 Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya T. 0536-324 2218 F. 0536-324 2217 E-mail : Jawa Timur Ketua : Arief Harsono Jl. Bogowonto No. 1, Surabaya T. 031-561 4865, 5677918 F. 031-561 5436 E-mail : apindo_jtm@yahoo.co.id Bali Ketua : Nengah Nurlaba, SH Jl. Menuh No. 1 Denpasar (80235) T. 0361-263 243/751 816 F. 0361-263 243/756 647 E-mail : apindobali@dps.centrin.net.id apindobali_dpp@yahoo.co.id NTB Ketua : Ni Ketut Wolini Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama Mataram T. 0370-634 680 (Komang), 0370-644 873 (Rika) F. 0370-634 680 E-mail : ntb@apindo.or.id Kalimantan Timur Ketua : M. Slamet Brotosiswojo Jl. Soekarno Hatta, Komp. Nirwana Blok B 1 No. 11 - Balikpapan, Kalimantan Timur T. 0542 - 7212466 F. 0542 - 7212488 E-mail : Kalimantan Selatan Ketua : DR. Supriadi, Spd, MM Komplek Ruko 53 Kav. 6, Jl. Lingkar Dalam Banjarmasin T. 0511 - 4315592 F. 0511 - 4315592 E-mail : kalsel@apindo.or.id xxiv Laporan Tahunan 2018
DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO Sulawesi Utara Ketua : Nicho Lieke Jl. Sarapung No. 3 - 5 Manado T. 0431-846457, 0431-51560 F. 0431-866889 E-mail : Sulawesi Tenggara Ketua : Ir. H. Zuhri Rustan Jl. Patimura No. 20 Kel. Watulondo Kota Kendari Sulawesi Tenggara (93111) T. 0401 - 3125178, F. 0401 - 3125697 E: Gorontalo Ketua : H. Suharto Puluhulawa Jl. Kenangan No. 156 Dulalowo Kec. Kota Tengah, Gorontalo (96115) T. 0435 - 824431/826859 F. 0435 - 826859 E-mail : gorontalo@apindo.or.id harto_06@yahoo.co.id Maluku Utara Ketua : Christopher Herliem, SH Jl. Dr. Chasan Boesoirie No. 40 Ternate,Maluku Utara (97721) T. 0921-326 231 F. 0921-326 231 E-mail : Sulawesi Barat Ketua : Dirga Adhiputra Singkarru Jl. Martadinata Kantor LPJKP Mamuju, Sulbar 9100191 T / F : - E-mail : Sulawesi Tengah Ketua : Arthur Pangemanan Jl. Sapta Marga II/2 Palu T. 0451- 487 301 F. 0451 - 456 556 E-mail : Sulawesi Selatan Ketua : Drs. La Tunreng, MM Jl. Toddopuli X Perumahan Griya Puspita Sari Kav.A1 No.9 Makassar T. (0411) 4663815, F. (0411) 4663815 E-mail : apindo.sulsel@yahoo. co.id Website : Maluku Ketua : Hellen Sarita de Lima Hellen S. Koesnadi, SH & Part Jl. Cendrawasih Gg. Vina SK 3/2 No. 7, Ambon (97123) T. 0911-341 257 F. 0911-354 952 E-mail : Papua Barat Ketua : James Taroreh Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari Papua Barat (98311) T. (0986) 211723 F. (0986) 215281 E-mail : Asosiasi Pengusaha Indonesia xxv
Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah
Kegiatan 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-X APINDO Memenuhi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) APINDO, pada tanggal 23 - 25 April 2018 telah dilaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO yang ke-X di Hotel Sahid International Jakarta, MUNAS ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak H.M. Jusuf Kalla dan ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution. Pada MUNAS APINDO ke-X ini agenda Laporan Pertanggungjawaban DPN APINDO yang disampaikan oleh Bapak Hariyadi B. Sukamdani diterima oleh seluruh Anggota Luar Biasa (ALB) DPN APINDO dan DPP APINDO. Selanjutnya peserta MUNAS secara bulat (aklamasi) memilih kembali Bapak Hariyadi B. Sukamdani sebagai Ketua Umum APINDO masa bakti tahun 2018 - 2023. 2. Musyawarah Provinsi APINDO Nusa Tenggara Timur Pada tanggal 27 - 28 Maret 2018 telah dilaksanakan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah APINDO Nusa Tenggara Timur. MUSPROV APINDO NTT dihadiri oleh Bapak Hariyadi B. Sukamdani - Ketua Umum DPN APINDO dan Bapak Anthony Hilman yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO serta seluruh perwakilan anggota dan DPK Se Nusa Tenggara Timur. Pada MUSPROV ini Bapak Freddy H. Ongko Saputra terpilih kembali sebagai Ketua DPP APINDO masa bakti tahun 2018 - 2023. 3. Musyawarah Provinsi APINDO Kalimantan Tengah Pada tanggal 7 Juli 2018 2018 dilaksanakan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) APINDO Kalimantan Tengah. MUSPROV APINDO Kalteng dihadiri oleh Bapak Dedy Widjaja - Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO serta seluruh perwakilan anggota dan DPK Se Kalimantan Tengah. Pada MUSPROV ini Bapak Marthin Ludjen terpilih sebagai Ketua DPP APINDO Kalimantan Tengah masa bakti tahun 2018 - 2023. Asosiasi Pengusaha Indonesia 3
Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah 4. Musyawarah Provinsi APINDO Kalimantan Selatan Musyawarah Provinsi (MUSPROV) APINDO Kalimantan Selatan diadakan pada tgl 10 September 2018, MUSPROV APINDO Kalimantan Selatan ini dihadiri oleh Bapak Hariyadi B. Sukamdani Ketua Umum APINDO, Bapak Dedy Widjaja - Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO serta seluruh perwakilan anggota dan DPK se-Kalimantan Selatan. Pada MUSPROV ini Bapak DR. Supriyadi MM terpilih kembali sebagai Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2018 - 2023. Sebelum MUSPROV berlangsung, DPP APINDO Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bussines Gathering dengan tema APINDO mendorong peningkatan investasi di Kalimantan Selatan dengan narasumber Bapak Sutrisno Bachir Penasehat Presiden Republik Indonesia, Bapak DR. Hariyadi B. Sukamdani Ketua Umum APINDO dan Bapak Aries Muftie Ketua Kelompok Kerja Industri Pedesaan - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) serta Bapak M. Aditya Warman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya para narasumber berharap melalui seminar dan MUSPROV ini para pengusaha khususnya di daerah Kalimantan Selatan untuk 4 Laporan Tahunan 2018 bangkit secara optimal dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan guna meningkatkan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada khususnya. Sumber Daya Alam yang potensial di Kalimantan Selatan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh pengusaha dan masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan mengajak para pengurus dan anggota APINDO Se Kalimantan Selatan untuk terus berjuang dan berkomitmen dalam menjaga iklim investasi dan hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan. Hasil survei daya saing usaha kerjasama antara APINDO dengan ACI NUS harus dijadikan rujukan analisa strategi perbaikan Kalimantan Selatan baik bagi Pemerintah maupun Dunia Usaha. 5. Pengukuhan DPP APINDO Sumatera Barat tanggal 3 Juli 2018 Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO Bapak Deddy Widjaja melakukan pengukuhan DPP APINDO Sumatera Barat masa Bhakti tahun 2017 - 2022. Kegiatan pengukuhan Pada
DPP APINDO Sumatera Barat didahului dengan Presentasi Hasil Survei Daya Saing Usaha tahun 2017 dan tanya jawab. Dalam sambutannya Ketua DPP APINDO Sumatera Barat Bapak Muzakir Aziz Akin mengajak para pengurus dan anggota APINDO Se Sumatera Barat untuk terus berjuang dan berkomitmen dalam menjaga iklim investasi dan hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan. Hasil survei daya saing usaha kerjasama antara APINDO dengan ACI NUS harus dijadikan rujukan analisa strategi perbaikan Sumatera Barat baik bagi Pemerintah maupun Dunia Usaha. 6. Survei Daya Saing Usaha di 34 Provinsi & Konferensi Internasional 6. Survei Daya Saing Usaha di 34 Provinsi & Konferensi Internasional Survei Daya Saing Usaha sebagai kerjasama DPN, DPP APINDO dengan ACI - NUS tetap perlu dilanjutkan karena akan memberi nilai tambah terhadap bobot dan gengsi organisasi APINDO secara nasional. Namun demikian perlu disepakati kembali tentang teknis pelaksanaan survei yang dilakukan di DPP APINDO dan penyelenggaraan konferensi di Singapore agar diselenggarakan dengan tetap memelihara harkat dan martabat para pihak (APINDO - ACI NUS). Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah Seperti biasanya setiap tahun diselenggarakan pula konsolidasi internal antara DPN dan DPP APINDO Se Indonesia bersamaan dengan kegiatan konferensi tahunan hasil survei daya saing usaha. Konsolidasi internal dibuka oleh Bapak Hariyadi selaku B. Sukamdani Ketua Umum APINDO didampingi oleh Bapak selaku Eddy Hussy Umum Sekretaris dan Dedy Bapak Widjaja selaku Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO. Acara konsolidasi internal tersebut berlangsung di kampus NUS Singapore pada tanggal 25 November 2018 dan dilanjutkan dengan diadakannya konferensi yang melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu : Perwakilan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. 7. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi DPP APINDO Sulawesi Utara pada tanggal 28 September 2018 telah menyelenggarakan Survei Daya Saing Usaha bersamaan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV). Acara dihadiri oleh Pengurus DPP APINDO SULUT, di Manado, perwakilan ACI/NUS Singapore dan perwakilan DPN APINDO. perusahaan anggota Hasil survei tahun 2017 secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara menempati rangking ke- 16 dari 34 Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia 5
Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah hal tersebut harus menjadi tantangan tersendiri bagi Pengurus DPP APINDO SULUT semakin bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan daya saingnya. Setelah penyeleggaraan survei, dilanjutkan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) yang membahas antara : Kepengurusan, Kesekretariatan, Keanggotaan, Pelayanan Anggota dan Keterwakilan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Oleh karena itulah keberadaan DPK APINDO di setiap Kabupatan / Kota juga menjadi sangat penting. lain 8. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi APINDO Jawa Timur Pada tanggal 15 Maret 2018 telah dislenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO ) se Jawa Timur. Hadir dalam kesempatan ini Bapak Emil Elistianto Dardak, saat itu sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa pembangunan Jawa Timur harus dimulai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia 6 Laporan Tahunan 2018 menawarkan pembangunan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan berbasis daya saing wilayah, kebijakan, dan kelembagaan. Jawa Timur adalah motor ekonomi Indonesia yang luar biasa. Dengan sumbangan pendapatan kepada Indonesia kurang lebih 15 persen. Dan saat ini telah menyentuh kurang lebih Rp 2 ribu triliun di Jatim untuk tahun tahun 2017. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jatim menyumbang seperenam," tegas Emil yang bergelar Doktor bidang Ekonomi itu. Dari sisi industri kontribusi Jawa Timur untuk ekonomi Indonesia mencapai sekitar 25 persen. 9. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi APINDO Jawa Tengah Pada tanggal 10 April 2018 DPP APINDO Jawa Tengah berhasil mempertemukan dua calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Sudirman Said dalam satu panggung. Mereka diminta memaparkan gagasan tentang komitmen mengembangkan dunia usaha di Jawa Tengah. Keduanya bertemu dalam acara Rapat Kerja dan Konsultasi (RAKERKONROV) APINDO Jateng. Cagub nomor urut 1 dan 2 itu sengaja diundang agar ketika terpilih nanti, telah memahami segala permasalahan dan potensi dunia usaha di Jateng. Bapak Frans Kongi Ketua DPP APINDO Jawa Tengah menyampaikan, dunia usaha menghendaki supaya pemerintah dapat menyiapkan lahan industri, kawasan industri, sehingga harganya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Menurutnya, kawasan industri yang ada saat ini masih sangat kurang untuk mengembangkan investasi di Jawa Tengah. Apalagi, kawasan industri masih terpusat di ibukota Jateng yakni Semarang, sementara daerah-daerah lain belum memilikinya.
Kawasan industri belum cukup, kita harapkan tidak hanya di Semarang, tapi juga di seluruh kabupaten dan kota. 10. Training of The Trainer (TOT) & Worksop Sosial Dialog Kerjasama APINDO, KSBSI dan DECP & CNV Belanda di Makassar Sulawesi Selatan CNV International dan DECP, bersama mitra kerja masing-masing yaitu : KSBSI dan APINDO, pada tahun 2018 telah memulai sebuah proyek Dialog Sosial di wilayah Indonesia. CNV dan DECP telah ikut berpartisipasi dalam beberapa proyek Dialog Sosial di Indonesia. CNV International memiliki kemitraan jangka panjang dengan serikat pekerja Indonesia (KSBSI), dan DECP sejak tahun 2006 telah bekerja sama dengan organisasi pengusaha Indonesia (APINDO). CNV telah mendukung dan memulai sebuah proyek regional di Bandung Jawa Barat, di mana pengusaha dan serikat pekerja dilibatkan, mengembangkan kesepakatan bersama untuk sejumlah perusahaan perkebunan dan tekstil Ini merupakan awal di wilayah Bandung. Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah pembentukan sebuah forum mitra sosial yang mengembangkan kesepakatan lintas perusahaan untuk perusahaan setara di Jawa Barat. DECP sudah sejak lama mendukung APINDO, baik dalam hal kebijakan yang ditujukan untuk Pemerintah pusat dan daerah, maupun untuk memperkuat struktur regional. Pada kegiatan selanjutnya diselenggarakan Try Out Dialog Sosial Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial untuk identifikasi bidang-bidang yang disepakati bersama dalam peningkatan kualitas hubungan unsur pengusaha (APINDO) dan pekerja (KSBSI) di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dialog sosial regional di Indonesia, termasuk di seluruh propinsi yang ada di Sulawesi. 11. Training of The Trainer (TOT) & Worksop Sosial Dialog Kerjasama APINDO, KSBSI, DECP dan CNV Belanda di Kalimantan Timur Pada tanggal 1 - 2 Pebruari 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur telah diselenggarakan kegiatan ToT dan Workshop mengenai Dialog Sosial terkait dengan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial. Asosiasi Pengusaha Indonesia 7
Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah Peserta mewakili unsur APINDO dan KSBSI Se- Kalimantan dan Perwakilan CNV dari Jawa Barat. Bertindak sebagai pembicara adalah Dirk Joosse dari DECP dan H.J van Beers dari CNV. Rencana aksi : 1. APINDO dan KSBSI Se Kalimantan akan meningkatkan kualitas kontinuitas komunikasi baik informal maupun formal di masing-masing Provinsi dengan mengacu pada model dialog sosial yang telah diterima selama mengikuti try out yang telah diprakarsai oleh DECP-CNV. dan 2. DPP APINDO Se Kalimantan akan mengikat kerjasama dalam bentuk memorandum of understanding telah dilakukan oleh Kalimantan Timur. seperti yang (MOU) 3. Melakukan transfer of knowledge kepada organisasi baik APINDO maupun KSBSI ke tingkat Kabupaten/Kota dan perusahaan anggota untuk mekakukan dialog sosial terutama dengan APINDO dan KSBSI setempat. 8 Laporan Tahunan 2018 4. Memperkuat komunikasi informal / formal melalui LKS TRIPARTIT. 5. Penguatan kapasitas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan bagi anggota APINDO dan KSBSI melalui seminar, workshop, dan lain-lain. 12. Training of The Trainer (TOT) & Worksop Sosial Dialog Kerjasama APINDO, KSBSI, DECP dan CNV Belanda di Surabaya - Jawa Timur Pada tanggal 5 - 9 November 2018 di Surabaya, Jawa Timur telah diselenggarakan kegiatan ToT dan Workshop mengenai Dialog Sosial terkait dengan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial. Peserta mewakili unsur APINDO dan KSBSI Surabaya - Jawa Timur, Semarang - Jawa Tengah, Yogyakarta, Bandung - Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Bertindak sebagai pembicara adalah Dirk Joosse, Marthin Robertz dari (DECP) dan H.J van Beers dari (CNV)
Harapan APINDO kini telah berusia 67 tahun dan tetap berkomitmen untuk berkonstribusi kepada bangsa dan negara melalui keterlibatannya dalam memajukan perekonomian Indonesia. Konstribusi tersebut tentu di dasari oleh rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Tata kelola organisasi yang baik dan efektif akan sangat berpengaruh dalam menjawab berbagai kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itulah DPN APINDO sangat mengharapkan kerjasama yang baik dan konstruktif dari keluarga besar APINDO di semua tingkatan organisasi. Kami menyadari bahwa DPP maupun DPK APINDO langkah-langkah atau karya telah melakukan nyata untuk mendorong iklim investasi dan terus Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah mengawal hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan di wilayah tugas masing- masing. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini kita tetap terus mempertahankan dan meningkatan kinerja organisasi APINDO tersebut bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kami juga sangat mengharapkan DPP APINDO untuk memberikan up date data keanggotaan APINDO di seluruh wilayah Kabupaten / Kota termasuk jumlah DPKab/Kota. Dengan adanya pembaharuan data yang baik dari setiap Provinsi akan dapat kami jadikan acuan untuk merumuskan langkah-langkah program Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah yang relevan dengan kebutuhan daerah. Asosiasi Pengusaha Indonesia 9
DIRESMIKAN PADA TAHUN 2007 " / in si d e S a m p o e rna HMS_APINDO_Ad-Final.indd All Pages PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam dua sektor, yaitu mengembangkan wirausaha melalui Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dan memajukan pedagang tradisional melalui Sampoerna Retail Community (SRC). #AyoUKMIndonesia Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Jangkauan pendampingan UKM mencakup 79 KOTA/ 40.000 PESERTA PELATIHAN UKM KABUPATEN Dengan fokus bidang agrobisnis dan teknologi kejuruan tepat guna. Melalui pembinaan Sampoerna, saya bisa memasarkan batik ke mancanegara Ferry Sugeng Santoso, UKM Alam Batik " Pada tahun 2009, Ferry menerima pendampingan usaha dari PPK Sampoerna. Di tahun yang sama, ia memulai UKM "Alam Batik" dengan mempekerjakan warga Desa Gunting, Pasuruan, yang sebagian besar tidak lulus sekolah. Tidak hanya dikenal di dalam negeri, produk Alam Batik telah diekspor ke mancanegara. Ferry juga aktif menjadi mentor pelatihan batik dengan pewarna alam dan usahanya telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Nayaka Pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Sampoerna Untuk Indonesia merupakan payung program berbagai kegiatan keberlanjutan perusahaan yang dilaksanakan sebagai bentuk sumbangsih dan peran serta dengan tujuan memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sampoerna Retail Community (SRC) PELUNCURAN ANGGOTA SRC PROGRAM TERSEBAR DI PADA TAHUN 2008 34 PROVINSI " SRC mendorong pedagang tradisional seperti kami agar lebih tangguh menghadapi persaingan Ketut Suarjana, SRC Jeva Mart " Toko Jevamart berkembang pesat setelah Ketut bergabung dengan SRC pada tahun 2010. Dari SRC, Ketut memperoleh pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan usaha. Selain berhasil mengembangkan usahanya dengan omzet yang berlipat ganda, saat ini Ketut aktif membina lebih dari 40 toko kecil di Seririt, Buleleng, Bali, sebagai komitmen untuk mengembangkan pedagang tradisional lainnya. LEBIH DARI 100.000 PEDAGANG TRADISIONAL w w w. s a m p o e rna .co m 12/2/2019 14:04
Sampoerna Untuk Indonesia merupakan payung program berbagai kegiatan keberlanjutan perusahaan yang dilaksanakan sebagai bentuk sumbangsih dan peran serta dengan tujuan memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia. PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam dua sektor, yaitu mengembangkan wirausaha melalui Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna dan memajukan pedagang tradisional melalui Sampoerna Retail Community (SRC). #AyoUKMIndonesia Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna Retail Community (SRC) (PPK) Sampoerna Jangkauan pendampingan PELUNCURAN PROGRAM PADA TAHUN ANGGOTA SRC TERSEBAR DI 40.000 DIRESMIKAN UKM mencakup LEBIH DARI PADA TAHUN 34 100.000 2007 79 KOTA/ 2008 PESERTA PELATIHAN UKM PEDAGANG TRADISIONAL PROVINSI KABUPATEN Dengan fokus bidang agrobisnis dan teknologi kejuruan tepat guna. " SRC mendorong pedagang tradisional seperti kami agar lebih tangguh menghadapi persaingan " Melalui pembinaan Sampoerna, saya bisa memasarkan batik ke mancanegara " " Ferry Sugeng Santoso, UKM Alam Batik Ketut Suarjana, SRC Jeva Mart Pada tahun 2009, Ferry menerima pendampingan usaha Toko Jevamart berkembang pesat setelah Ketut bergabung dengan SRC pada tahun 2010. Dari SRC, Ketut memperoleh pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan usaha. Selain berhasil mengembangkan usahanya dengan omzet yang berlipat ganda, saat ini Ketut aktif membina lebih dari 40 toko kecil di Seririt, Buleleng, Bali, sebagai komitmen untuk mengembangkan pedagang tradisional lainnya. dari PPK Sampoerna. Di tahun yang sama, ia memulai UKM "Alam Batik" dengan mempekerjakan warga Desa Gunting, Pasuruan, yang sebagian besar tidak lulus sekolah. Tidak hanya dikenal di dalam negeri, produk Alam Batik telah diekspor ke mancanegara. Ferry juga aktif menjadi mentor pelatihan batik dengan pewarna alam dan usahanya telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Nayaka Pariwisata dari Kementerian Pariwisata. / in si d e S a m p o e rna w w w. s a m p o e rna .co m HMS_APINDO_Ad-Final.indd All Pages 12/2/2019 14:04
Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan
Pendahuluan DPN APINDO (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia) sebagai asosiasi, merupakan wadah representasi dunia usaha dibidang Hubungan termasuk didalamnya antara lain, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Nasional dan Daerah, Dewan K3 dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan kebijakan atau regulasi pemerintah. Kebijakan Pemerintah mempengaruhi dan menimbulkan konsekuensi hukum maupun ekonomi terhadap setiap warganegara maupun badan hukum khususnya Pengusaha dan/atau perusahaan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu setiap komite dibawah Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan mempunyai peran dan fungsi penting guna mengawal, memastikan agar setiap kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat mengakomodir kepentingan pengusaha. Tahun 2018 DPN APINDO khususnya Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan melakukan beberapa langkah strategis berkaitan dengan Revolusi Digital Industri 4.0. Restrukturisasi Bidang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan sejak awal tahun 2017 semakin meningkatkan kinerja bidang koodinasi Ketenagakerjaan. Industrial, Kegiatan Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan DPN APINDO memiliki peran strategis, dapat terlihat dari beberapa pelaksanaan kegiatan bersama, koordinasi dengan para pemangku kepentingan dibidang hubungan industrial, terutama dengan pemerintah sebagai regulator, misalnya Kementrian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan. Selain dengan pemerintah DPN APINDO juga bekerjasama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Swasta lainnya seperti ILO dan sebagainya. Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan Restrukturisasi tersebut menghasilkan banyak output positif dalam kinerja tahun 2018. Banyak agenda penting telah dilaksanakan bidang ketenagakerjaan, sebagian diantaranya, adalah disepakatinya agenda labour reform oleh Forum Tripartit Nasional, tanggal 14 Desember 2018, forum TRIPNAS terdiri dari unsur pemerintah, APINDO dan Serikat Pekerja. Dalam bidang Vokasi dan Pemagangan DPN APINDO Bekerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Perindustrian, KADIN, Kementrian Pendidikan Nasional dan semua pihak yang terkait dalam bidang pemagangan maupun sertifikasi. Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan ini diketuai oleh Bapak Harijanto, dibantu 3 (tiga) orang Wakil Ketua yakni Bapak Aloysius Budi Santosa, Ibu Myra Hanartani dan Bapak Bob Azzam. Adapun keenam komite dibawahnya sebagai berikut : (1) Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan, (2) Komite Pengupahan dan Produktifitas, (3) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), (4) Komite Jaminan Sosial, (5) Komite Advokasi dan Bantuan Hukum, dan (6) Komite Pelatihan dan Peningkatan Keahlian. 1. Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS TRIPNAS) Pertemuan Rutin Berkala dilakukan oleh para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam berbagai kebijakan dan persoalan Ketenagakerjaan baik melalui Rapat Bidang maupun Sidang Pleno LKS. Topik pembahasan diantaranya, implementasi struktur skala upah, penguatan keorganisasian unsur-unsur dalam kelembagaan Tripnas, dan lain lain yang berkaitan dengan hubungan industrial. Agenda besar sesuai dengan kesepakatan bersama LKS TRIPNAS Nomor: 03/KBPL- TRIPNAS/XII/2018 Tertanggal 14 Desember 2018, Asosiasi Pengusaha Indonesia 13
Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan Tentang Penetapan agenda Kerja LKS TRIPARTIT NASIONAL Tahun 2019, beberapa diantaranya: a. Menyusun konsep rancang bangun ketenaga- kerjaan di Era Digitalisasi, konsep tersebut akan mengacu pada bonus demografi, konsep di berbagai sektor tentang digitalisasi dan otomasi, serta semangat labour reform yang mendukung revolusi industri 4.0. b. Rancang bangun tersebut selain memuat tentang upaya meningkatkan produktivitas tenangan kerja dan kompetensi, namun tetap tidak mengabaikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Melihat lebih jauh dengan adanya kesepakatan menyusun konsep rancang bangun ketenagakerjaan dengan mengusung semangat labour reform yang mendukung Revolusi Industri 4.0., maka terbuka lebar revisi seluruh Undang-Undang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama UU no. 13 Tahun 2003. 2. Lokakarya "Skill Development: Let's Take Action" DPN APINDO bekerjasama dengan Dutch Employers' Cooperation Programme (DECP) menyelenggarakan Lokakarya "Skill Development: Let's Take Action" di Hotel JS. Luwansa, 22 - 23 Oktober 2018. Acara ini dihadiri oleh 25 orang peserta dari perwakilan pemerintah, sekolah vokasi, serikat pekerja, dan perusahaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran akan penting-nya Pengembangan Keterampilan (Skill Development) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil para pihak, terutama perusahaan dalam membangun program Pengembangan Keterampilan. Acara ini dibuka oleh Ibu Myra Hanartani, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO dan Mr. Rogier Chorus, Country Manager of DECP. Hadir sebagai narasumber pada hari pertama adalah Ibu Mahatmi P. Saronto, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - BAPPENAS yang memaparkan Rencana dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Tenaga Kerja Masa Depan. Selanjutnya adalah Bapak Miftahudin, Pengurus APINDO yang menyampaikan Skill Development di Indonesia dan juga upaya APINDO presentasi mengenai 14 Laporan Tahunan 2018 bersama KADIN Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan cakupan program pendidikan vokasi dan pemagangan. 3. Pelayanan Konsultasi Anggota Luar Biasa (ALB) DPN APINDO Memberikan pelayan kepada anggota berupa informasi, saran, dalam bentuk konsultasi hingga tindakan advokasi merupakan bagian dari fungsi Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan khususnya ditangani oleh Bidang Advokasi, serta Bidang Regulasi dan Hubungan Kelembagaan DPN APINDO. pelayanan kepada anggota mengenai implementasi peraturan terkait hubungan dan kebijakan pemerintah industrial di Indonesia berupa konsultasi dan advokasi kepada anggota serta mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang dialami anggota. Bidang Advokasi memberikan Sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2018 terkait terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan beberapa diantaranya yang sering dipermasalahkan adalah tentang pengupahan, yaitu UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Propinsi) dan UMPK (upah Minimum Padat Karya) di beberapa daerah, terutama DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur yang bertentangan dengan PP 78 Tahun 2015 dan Permenaker 15 Tahun 2018. dimediasi DPN tersebut APINDO dengan berbagai cara, dengan harapan mendapatkan solusi terbaik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun cara-cara DPN APINDO untuk mengurai masalah tersebut yaitu dengan mengadakan sosial dialog, komunikasi langsung dengan pihak-pihak berkepentingan, mengadakan pertemuan langsung dengan stakeholder terkait, berkirim surat ke instansi maupun lembaga- lembaga, atau pihak-pihak terkait, serta membantu Permasalahan
proses litigasi ke Pengadilan Hubungan Industrial, atau ke Lembaga Peradilan lainnya, bilamana diperlukan. Beberapa kasus khusus, misalnya permohonan pendampingan perundingan PKB, implementasi Permenaker No.10 Tahun 2018 berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA), dapat dijawab DPN APINDO serta diberi solusi. Beberapa kasus bisa dijawab instan, sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Banyak pertanyaan teknis, sebenarnya sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, misalnya pertanyaan mengenai kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang kartu Pekerja, pertanyaan tentang Jaminan Hari Tua, Keanggotaan maupun besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta permintaan rutin dari para member APINDO mengenai SK Gubernur tentang UMP dan UMK dapat terlayani dengan baik. Konsultasi hukum dan advokasi yang telah diberikan kepada anggota atas jenis-jenis kasus tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan, situasi-kondisi secara faktual, dan ketentuan normatif sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang menjadi rujukan hukum positif terkait Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Konsultasi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Konsultasi PT Mustika Ratu Tbk Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan Sesi Konsultasi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Sesi Konsultasi PT Asuransi MSIG Indonesia 4. Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Perlindungan terhadap tenaga kerja ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja atau buruh termasuk di dalamnya penerapan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun di tempat kerja, serta berbagai bentuk ketidak adilan gender di tempat kerja bagi pekerja perempuan. Bentuk ketidakadilan yang biasanya banyak dialami oleh pekerja perempuan dapat berupa kekerasan fisik seperti pelecehan seksual, maupun non-fisik seperti bullying. Tindakan membatasi akses perempuan atas fasilitas yang terkait dengan kesehatan reproduksi (melahirkan, menstruasi, menyusui anak, fasilitas kebersihan terkait fungsi alat reproduksi), dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak dasar pekerja perempuan. Untuk mewujudkan visi dan misinya, APINDO terus membangun kemitraan yang strategis dengan berbagai organisasi. APINDO dan OXFAM menjalankan program yang fokus pada pelaksanaan khususnya perundang-undangan peraturan mengenai perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Sosialisasi dan lokakarya pentingnya Asosiasi Pengusaha Indonesia 15
Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan penerapan kesetaraan gender di tempat kerja dilakukan di Medan pada tanggal 13 - 14 Februari 2018 dan di Semarang pada tanggal 26 - 27 Februari 2018. Pada kegiatan ini, masing-masing perwakilan perusahaan melakukan self-assessment mengenai bentuk-bentuk penerapan kesetaraan gender di tempat kerja di perusahaannya. Selanjutnya dibentuk 3 (tiga) grup diskusi (FGD) yang terdiri dari keterwakilan berbagai perusahaan dari beberapa sektor usaha untuk menentukan indikator dari bentuk-bentuk penerapan kesetaraan gender di tempat kerja. Workshop Penyusunan Instrumen dan Training of Trainers Kepada Anggota APINDO terhadap Pentingnya Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja yang diselenggarakan di Hotel Santika Bogor pada tanggal 7 Maret 2018. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi intensif yang diikuti perwakilan dari APINDO Sumatera Utara dan Jawa Tengah serta perwakilan dari Perusahaan indikator Multi Nasional untuk menentukan / parameter dari bentuk-bentuk penerapan kesetaraan gender di tempat kerja. Peserta kemudian menentukan skala (mulai dari <3 - 5) untuk masing-masing indikator/ parameter. Kunjungan ke perusahaan yang terpilih untuk assessment mandiri tentang bentuk penerapan kesetaraan gender di tempat kerja. Kunjungan pertama ke Sumatera Utara pada tanggal 9 - 13 April 2018 dan ke Jawa Tengah pada tanggal 26 - 29 Maret 2018. Kunjungan Kedua ke Sumatera Utara pada tanggal 22 - 23 Mei 2018 dan ke Jawa Tengah pada tanggal 15 - 17 Mei 2018. Dalam kunjungan tersebut, Tim APINDO melakukan diskusi dengan Top manajemen perusahaan mengenai bentuk kebijakan, keuntungan dan tantangan perusahaan terhadap penerapan kesetaraan gender 16 Laporan Tahunan 2018 di tempat kerja. Dari kunjungan pertama Tim APINDO melakukan penilaian atau pencatatan atas bentuk-bentuk kebijakan dari perusahaan dengan menggunakan indikator/ parameter dan skala yang telah disusun bersama. Tim APINDO mengunjungi fasilitas-fasilitas seperti Klinik, Pojok Laktasi, ruangan kerja. Pada kunjungan kedua, tim APINDO menyampaikan rekomendasi/tanggapan berdasarkan penilaian/pencatatan tersebut. Kegiatan akhir yaitu Pertemuan Pemaparan Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja dilakukan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018. Kegiatan ini merupakan penyampaian hasil akhir ke OXFAM dan kementerian/Lembaga terkait serta diskusi tindak lanjut program kedepan bersama. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Jenderal PHI & Jamsos Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Dilanjutkan dengan pemaparan praktek kesetaraan gender di tempat kerja oleh masing-masing perusahaan yang terpilih kepada peserta undangan. Serta, penyampaian apresiasi terhadap kerjasama perusahaan dalam program 2018 dan penyampaian buku Potret Penerapan Kesetaraan Gender dan Piagam Penghargaan kepada perusahaan terpilih.
5. Program Pemagangan dan Pendidikan Vokasi Sebagai wujud dari komitmen APINDO dan KADIN Indonesia untuk Percepatan Peningkatan Kualitas SDM melalui Pengembangan Program Pelatihan Terpadu yang dideklarasikan bersama Menaker dihadapan Presiden di akhir tahun 2016, telah dilaksanakan pilot project untuk realisasinya. tersebut dilaksanakan di Karawang dan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan. Selain komitmen dunia usaha dan pemerintah, faktor lain yang menentukan berlangsungnya program adalah dukungan dari pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya, Komite Vokasi Daerah yang dibentuk dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting bagi terwujudnya program tersebut. Pengembangan program pelatihan ini mendapatkan dukungan dari pihak Jerman seperti Kedutaan Besar Jerman, EKONID, IHK Trier dan GIZ. Pilot project pelatihan terpadu Beberapa tantangan pemagangan yang dihadapi adalah: 1. Regulasi: Berkaitan kerja pemagangan, jam kerja shift, dan kelebihan jam kerja pekerja magang, terutama pada sektor perhotelan yang jam kerjanya 24 Jam. dengan jam 2. Peserta: Pertama kali program pemagangan dibuka, peminat maupun peserta banyak, namun setelah berjalan dan mampu diterima Industri, peserta berkurang dengan berbagai alasan, misalnya, peserta magang bukan pekerja, jadi tidak boleh mendapatkan gaji, peserta magang tidak boleh melakukan pekerjaan penuh seperti pekerja, ditakutkan peserta magang sebagai upaya pengusaha untuk membayar upah buruh murah. Padahal kalau melihat sistem pemagangan di negara maju, peserta magang benar-benar melakukan beperjaan seperti pekerja termasuk mengikuti kerja shift, sehingga mendapatkan pengalaman pemagangan secara utuh. 3. Kurikulum: Berkaitan dengan sektor-sektor berbeda untuk setiap industri, kurikulum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan Industri. Untuk kurikulum SMK, sebaiknya menerima teori selama 1 tahun di sekolah, kemudian 2 tahun untuk praktek di lapangan, Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian maupun sertifikat kelulusan. DPN APINDO Bidang Koordinasi Ketenaga- kerjaan sudah bertemu langsung dengan Pihak Kementrian maupun dinas terkait sebagai regulator dan unsur pemerintah, guna membahas usulan kurikulum tersebut, dan sudah ada langkah tindak lanjut dari pihak pemerintah mengenai hal tersebut. 6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab semua pihak, terutama pengusaha, pekerja dan masyarakat. Pesatnya perkembangan industri dan kemajuan layanan sangatlah menuntut para pengusaha untuk memerlukan penggunakan mesin, peralatan, bahan dan sistem kerja baru, dengan tujuan meningkatkan kuantitas, kualitas dan meningkatkan efisiensi produksi. Setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari aspek kesehatan kerja, setiap tenaga kerja ingin agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Untuk itu setiap pengusaha/ manajeman perusahaan harus melaksanakan upaya kesehatan kerja di tempat kerja. organisasi perwakilan dunia usaha bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan organisasi perburuhan dunia (ILO) mengupayakan tercapainya budaya K3 serta produktivitas dari aspek K3. APINDO sebagai Beberapa kegiatan di bidang K3 : 1. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Global Fund (Program CCM) dalam penangulangan TB dan HIV/AIDS. Asosiasi Pengusaha Indonesia 17
Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan 2. Kerjasama dengan ILO dalam program Safe Youth dan program K3 menuju budaya K3. 3. Kerjasama dengan DK3N (Dewan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional) menyelenggarakan Seminar Nasional "Pencegahan, Diagnosis dan Penanggulangan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta Pemberian Kompensasi Penyakit Akibat Kerja (PAK) untuk pekerja" Rabu & Kamis, 07- 08 November 2018 Hotel Royal Kuningan. APINDO juga melakukan penandatanganan Komitmen dalam mengembangkan Kebijakan Non- diskriminatif terkait HIV dan Penerapan Program Terintegrasi Pencegahan HIV di Perusahaan. 7. Aktivitas Internal & Partisipatif APINDO 1. Rapat Rutin Kelembagaan Tripartit Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan (Rapat Bidang maupun Sidang Pleno) di Kemenakertrans. 2. Penyusunan Surat Edaran kepada DPP dan DPK APINDO terkait Pedoman bagi Tim APINDO yang duduk di Dewan Pengupahan berkaitan dengan Upah Sektoral dan Sektor Padat Karya. 3. Pembahasan Kisi-kisi labour reform termasuk Revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan Dr. Rima Melati, MKK, SpAK, SpOK selaku dokter konsultan APINDO dan pembicara 4. Diskusi dengan DPP dan DPK terkait dengan Kewenangan APINDO dalam pembahasan 18 Laporan Tahunan 2018 UMSP/K (Upah Minimum Sektoral Provinsi/ Kota, Kabupaten) dan UMPK (Upah Minimum Padat Karya). 5. Pembentukan tim pengupahan yang berfungsi sebagai think-thank untuk pengupahan nasional begitu juga dengan produktivitas diantaranya bekerjasama dengan beberapa partner seperti CSIS dan Depenas. 6. MoU dengan beberapa lembaga terkait guna menyampaikan sikap-sikap APINDO khususnya terkait upah sektoral. 7. Penyusunan sikap APINDO terkait KHL yang harus diperbaharui di tahun 2019 berdasar ketentuan PP 78/2015. 8. Pembahasan bersama pemerintah berkaitan dengan usia pensiun yang akan bertambah menjadi 57 Tahun ditahun 2019 (usia pensiun bertambah setiap 3 tahun sekali dan hal ini menjadi isu penting dalam kaitanya dengan posisi dunia usaha terhadap usia pensiun apakah di usia 55 tahun ataukah mengikuti perubahan sesuai peraturan terkait BPJS Jaminan Pensiun tsb. APINDO harus membuat sikap resmi. 9. Tanggal 28 November 2018, APINDO diundang (Komite Intelejen Pusat) Kominpus BIN (Badan Intelejen Negara) sebagai narasumber dan peserta untuk mengantisipasi perkembangan situasi setelah penetapan upah minimum pekerja tahun 2019. 10. Tanggal 11 Desember 2018, di Merak Room Hotel Best Western Mangga Dua, diadakan Rapat koordinasi Internal DPP-DPN APINDO, untuk menyikapi diskusi serta konsolidasi menghadapi Rapat Tripartit Nasional serta pembekalan materi tentang Permenaker No.15 Tahun 2018. 8. Sosial Dialog APINDO bekerjasama dengan DECP, CNV Belanda dan KSBSI mengadakan Program Sosial Dialog Chapter 1 selama 3 hari Training of Trainers (ToT) Dialog Sosial dan 2 hari Workshop Dialog Sosial. ToT Dialog Sosial dilaksanakan pada 5 - 7 November 2018 sedangkan Workshop Dialog social dilaksanakan pada 8 & 9 November 2018. Kegiatan ToT tersebut diikuti oleh para peserta baik dari APINDO maupun KSBSI tingkat Nasional, Perwakilan DPP APINDO DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, maupun Jawa Timur.
ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara Pengusaha dengan para Pekerja yang tergabung dalam wadah KSBSI. Para peserta ToT diharapkan mampu menjadi pelatih berkompeten, terutama isu Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, para peserta juga dapat membagikan pengalaman dan ilmu yang peroleh dari pelatihan tersebut di daerah/teritorial masing-masing. Kegiatan 9. ILO - International Labor Organization Kerjasama APINDO dengan ILO di tahun 2018 mencakup berbagai isu ketenagakerjaan diantaranya terkait persoalan pengupahan dan produktivitas, jaminan sosial, pengembangan ketrampilan, jender, dan sebagainya. APINDO juga terlibat dalam program Better Work untuk meningkatkan Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan kualitas hubungan industrial di industri garment yang telah berlangsung beberapa tahun. ILO juga memfasilitasi tripartit untuk bertemu rutin setiap bulan guna membahas berbagai isu ketenagakerjaan yang penting untuk disikapi tripartit, beberapa hasil pertemuan disampaikan sebagai masukan untuk forum tripartit nasional. Dalam sidang tahunan International Labor Conference ILO ke 107 yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 28 Mei - 8 Juni 2018 delegasi APINDO sebagai unsur Tripartit berjumlah 16 orang dimana bapak Agung Pambudhi ditunjuk sebagai ketua delegasi unsur pengusaha Indonesia. Dalam ILC tersebut delegasi pengusaha Indonesia mengikuti sidang2 komisi Aplication Standard of ILO Convention, Social Dialoque, dan Violance & Harrasment. Dalam sidang komisi bapak Agung Pambudhi dipilih oleh peserta ILC sebagai anggota drafting commitee untuk komisi social dialoque yang bertugas merumuskan hasil sidang ILC diantaranya mencakup isu kontroversial global deal. dalam komisi Violance & Harrasment delegasi APINDO yang diwakili ibu Myra Hanartani aktif terlibat dalam pembahasan berbagai isu diantaranya terkait dengan hak-hak LGBT. Dalam sidang pleno bapak Darwoto mewakili APINDo untuk menyampaikan speech pandangan dunia usaha Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia 19
Bidang Informasi dan Layanan Anggota
A. Pendahuluan Salah satu pilar penting dalam organisasi berbasis keberhasilan memahami dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam segala hal, terutama dalam pemberian informasi dan pelayanan. Terpenuhi harapan dan kebutuhan Anggota merupakan cerminan kinerja organisasi yang baik. keanggotaan adalah Bidang Informasi dan Pelayanan Anggota merupakan bagian yang memiliki tugas dan fungsi utama memberikan informasi dan pelayanan seputar ketenagakerjaan dan hubungan industrial, ekonomi makro kepada perusahan- serta perusahaan luas. anggota dan masyarakat Pemberian informasi ini disampaikan melalui berbagai media meliputi media internet maupun media cetak. Selain informasi yang bersifat umum, mencakup pula informasi yang bersifat khusus yang disampaikan kepada para anggota luar biasa DPN APINDO. Disamping penyampaian informasi, melalui bagian ini APINDO melaksanakan kegiatan yang TANGGAL TEMA 29 Januari "Pelaksanaan Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha" 30 Juli "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha" 23 November "Pengupahan, Digital Industri 4.0 & Future Jobs, serta Program Vokasi & Pelatihan 2019" Bidang Informasi dan Layanan Anggota bersifat pemberdayaan bagi para perusahaan lokakarya, pelatihan, dan anggota, misalnya seminar. Pemberdayaan disini dimaksudkan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mengarah untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis di perusahaan serta sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya perselisihan Hubungan Industrial di perusahaan. B. Kegiatan Bersifat Pelayanan 1. Members Gathering Members Gathering merupakan kegiatan rutin bulanan yang ditujukan khusus bagi perusahaan Anggota Luar Biasa (ALB) DPN APINDO. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru dalam dunia usaha dan sebagai sarana untuk dapat saling mengenal dan berbagi Ilmu antar ALB. telah menyelenggarakan Members Gathering sebagai berikut: Pada tahun 2018 ini, APINDO KETERANGAN Pembukaan: Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Pembicara : • Pemaparan materi oleh bapak Edy Putra Irawadi (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian) Ibu Lestari Indah, Deputi Pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Bapak Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO/Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Bapak Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Moderator : Bapak Danang Girindrawardana, Ketua Kebijakan Publik APINDO Pembukaan : Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Pembicara : • Bapak Edy Putra Irawady, Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Tim Implementasi OSS Sambutan : Bapak Harijanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO Narasumber : Asosiasi Pengusaha Indonesia • Ibu Adriani, Direktur Pengupahan, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan • Bapak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Pengupahan DPN APINDO Bapak Bob Azam, Ketua Komite Pelatihan dan Pengembangan DPN APINDO Moderator : Bapak Soeprayitno, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO 21
TANGGAL KETERANGAN TEMA "Pelaksanaan Perpres 29 Januari Pembukaan: Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua 91/2017 tentang Percepatan Umum APINDO Pelaksanaan Berusaha" Pembicara : Pemaparan materi oleh bapak Edy Putra Irawadi (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian) Ibu Lestari Indah, Deputi Pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bapak Sanny Iskandar, Sekretaris Umum APINDO/Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Bapak Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Moderator : Bapak Danang Girindrawardana, Ketua Kebijakan Publik APINDO Bidang Informasi dan Layanan Anggota "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha" Pembukaan : Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Pembicara : • Bapak Edy Putra Irawady, Staf Khusus Menteri 30 Juli Koordinator Perekonomian Tim Implementasi OSS TANGGAL KETERANGAN TEMA Sambutan : Bapak Harijanto, Ketua Bidang Pembukaan: Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Ketenagakerjaan DPN APINDO Umum APINDO Narasumber : Pembicara : • Ibu Adriani, Direktur Pengupahan, Dirjen PHI • Pemaparan materi oleh bapak Edy Putra dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Irawadi (Staf Khusus Menteri Koordinator • Bapak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Perekonomian) Pengupahan DPN APINDO "Pengupahan, Digital Industri "Pelaksanaan Perpres 4.0 & Future Jobs, serta 91/2017 tentang Percepatan Program Vokasi & Pelatihan Pelaksanaan Berusaha" 2019" 23 November 29 Januari Ibu Lestari Indah, Deputi Pelayanan Badan • Bapak Bob Azam, Ketua Komite Pelatihan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pengembangan DPN APINDO • Bapak Sanny Iskandar, Sekretaris Umum Moderator : Bapak Soeprayitno, Ketua Komite APINDO/Ketua Umum Himpunan Kawasan Jaminan Sosial DPN APINDO Industri (HKI) • Bapak Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 1.2 Members Gathering "Penerapan Sistem Moderator : Bapak Danang Girindrawardana, Online Single Submission (OSS) Dalam Ketua Kebijakan Publik APINDO Perizinan Berusaha" 1.1 Members Gathering "Pelaksanaan Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha" "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam investasi di Perizinan Berusaha" Pembukaan : Ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Pembicara : • Bapak Edy Putra Irawady, Staf Khusus Menteri 30 Juli Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hambatan Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 22 September 2017 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun tentang Percepatan 2017 Pelaksanaan Berusaha. Menghadapi Perpres baru tersebut, pelaku usaha memerlukan penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan Perpres 91/2017 akan mengubah proses perijinan yang telah ada sebelumnya. realisasi Koordinator Perekonomian (Perpres 91/2017) Tim Implementasi OSS Sambutan : Bapak Harijanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO Narasumber : • Ibu Adriani, Direktur Pengupahan, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan • Bapak Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite "Pengupahan, Digital Industri 4.0 & Future Jobs, serta Program Vokasi & Pelatihan 2019" 23 November Untuk mendiskusikan bagaimana pelaksanaan Perpres 91/2017 akan mengubah proses perijinan serta untuk mengeksplor berbagai hambatan perijinan yang dialami oleh anggota APINDO maka dilaksanakan Member Gathering pada 29 Januari. Pengupahan DPN APINDO Bapak Bob Azam, Ketua Komite Pelatihan dan Pengembangan DPN APINDO Moderator : Bapak Soeprayitno, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO APINDO didukung oleh Kementerian Koor- dinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Members Gathering "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Berusaha" di Ruang Serbaguna APINDO, Jakarta pada 30 Juli 2018. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan OSS agar para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan perizinan usaha secara mudah, lancar dan efisien. OSS yang baru diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 9 Juli 2018 ini merupakan pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, Laporan Tahunan 2018 22
yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) ini dilaksanakan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. sambutan Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa implementasi OSS tidak mudah dan banyak hambatan di lapangan, untuk itu APINDO hadir mendukung pemerintah dengan mengadakan lebih banyak sosialiasi. Selanjutnya dalam presentasi Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady menjelaskan bahwa OSS memiliki system yang lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan investasi dari luar maupun dalam negeri. Presentasi tersebut dilanjutkan dengan penjelasan langkah-langkah pengisian OSS oleh Tim Implementasi OSS. Dalam Acara ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang merupakan perwakilan perusahaan dari berbagai sektor usaha. Mayoritas peserta telah menggunakan OSS dan menyampaikan pengalamannya secara langsung kepada Bapak Edy. Hal ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti dalam pengembangan OSS yang lebih baik oleh pemerintah. 1.3 Members Gathering ini mengambil tema Pengupahan, Digital Industri 4.0 & Future Jobs, Serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 yang kali kembali menggelar Members tema Gathering yang kali Pengupahan, Digital Industri 4.0 & Future Jobs, Serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 (23/11/2018). Acara ini dihadiri oleh 90 orang yang merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional APINDO, Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi APINDO dari beberapa daerah, dan perwakilan perusahaan Anggota Luar Biasa DPN APINDO. APINDO ini mengambil Acara ini dibuka oleh Bapak Harijanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial DPN APINDO dan selanjutnya diisi dengan presentasi dari narasumber lalu ditutup dengan diskusi dengan seluruh peserta. Hadir sebagai Moderator yang mengarahkan jalannya diskusi adalah Bapak Soeprayitno, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO. Bidang Informasi dan Layanan Anggota Bapak Alosiyus Budi Santoso, Ketua Komite Pengupahan DPN APINDO menjadi pembicara pertama yang memaparkan Digital Industri 4.0 & Future Jobs. Selanjutnya Bapak Bob Azam, Ketua Komite Pengembangan dan Pelatihan DPN APINDO menyampaikan presentasinya yang bertema Program Vokasi & Pelatihan. Sesi presentasi selanjutnya ditutup oleh Ibu Adriani, Direktur Pengupahan, Ditjen PHI & Jamsos Kemenaker yang memaparkan tentang Outlook Pengupahan tahun 2019. 2. CEO's Gathering CEO's/Owners Gathering merupakan kegiatan yang ditujukan bagi para pemimpin perusahaan ALB. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah isu strategis dalam dunia usaha terutama terkait arah dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Kegiatan ini bertujuan menjadi sarana bagi CEO/ Owner Perusahaan ALB untuk dapat bertemu, mendengarkan, dan berkomunikasi langsung dengan menteri atau pejabat pemerintah yang hadir. Asosiasi Pengusaha Indonesia 23
Bidang Informasi dan Layanan Anggota Pada 20 Februari 2018 APINDO bekerjasama (AEI) dengan Asosiasi Emiten menyelenggarakan CEOS's Gathering dengan tema penting yaitu Optimalisasi Peran Sektor Keuangan untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi. Acara ini dihadiri oleh Wimboh Santoso - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fransiscus Welirang - Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Hariyadi B. Sukamdani - Ketua Umum APINDO, dan David E. Sumual - Chief Economist of Bank Central Asia (BCA). Indonesia 3. Pelatihan Ketenagakerjaan; Kerjasama APINDO - AOTS APINDO bekerjasama dengan Association and for Overseas Technical Cooperation Japan Sustainable Partnerships setiap tahunnya menyelenggarakan pelatihan mengenai ketenagakerjaan bagi perusahaan Anggota APINDO. Kegiatan ini bertujuan untuk terus meningkatkan kemampuan para praktisi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Indonesia dengan mempelajari praktik terbaik di Jepang. (AOTS)
Selama tahun 2018, APINDO telah berhasil mengirimkan 11 (sebelas) orang perwakilan perusahaan Anggota untuk mengikuti 8 (delapan) pelatihan yang diselenggarakan oleh AOTS di Jepang. Berikut adalah daftarnya : No. PROGRAM TANGGAL NAMA PERUSAHAAN 1. The Program On Industrial Relations And Human Resource Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] January 15 - January 26, 2018 Alexandra Aprilina PT Combiphar 2. The Program On Industrial Relations And Human Resource Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] January 15 - January 26, 2018 Bambang Cahyono PT Unilever Indonesia Tbk 3. The Program On Industrial Relations And Human Resource Management [ERHR2] March 5 - March 16, 2018 Erika Nirmala PT. Feng Tay Indonesia Enterprises 4. Management Training Program [ERMT] March 13 - March 20, 2018 Tedi Martha Kusuma PT Samudera Indonesia, TBK 5. Management Training Program [ERMT] March 13 - March 20, 2018 Astrid Monika Sembiring Meliala PT Surya Madistrindo 6. Management Training Program [ERMT] March 13 - March 20, 2018 Tenny Aji Lestari PT. Harmoni Panca Utama 7. Instructors' Training Course On Management Training Program (MTP) [ERMI] May 21 - June 8, 2018 Gregorius Chen Tan Fung PT. Outsource Indonesia 8 The Program On Industrial Relations And Human Resource Management [ERHR1] June 13 - June 27, 2018 Untung Hendy Widodo Conoco phillips Indonesia 9 The Program On Occupational Safety And Health Management and Work Environment Improvement [ERWM] July 16 - July 31, 2018 Hendra Novan Ekonugroho Puninar Logistics 10 The Program On Industrial Relations And Human Resource Management For Executives (ERHE) 5 - 16 November 2018 Jessyca Sentosa PT Kalbe Farma Tbk 24 11 Laporan Tahunan 2018 Program For Leaders Of Employers' Organizations - Study Of Latest Japanese Labor Practices - [EREO] 19 - 23 November 2018 Danang Girindrawardana APINDO
NAMA PERUSAHAAN No. PROGRAM TANGGAL 1. The Program On Industrial January 15 - Alexandra PT Combiphar Relations And Human Resource January 26, 2018 Aprilina Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] PT Unilever 2. January 15 - Bambang Cahyono The Program On Industrial Indonesia Tbk January 26, 2018 Relations And Human Resource Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] PT. Feng Tay 3. March 5 - March Erika Nirmala The Program On Industrial Indonesia 16, 2018 Relations And Human Resource Enterprises Management [ERHR2] PT Samudera Tedi Martha 4. March 13 - March Management Training Program Indonesia, TBK Kusuma 20, 2018 [ERMT] PT Surya Astrid Monika March 13 - March Management Training Program 5. Madistrindo Sembiring Meliala 20, 2018 [ERMT] PT. Harmoni Tenny Aji Lestari 6. March 13 - March Management Training Program Panca Utama 20, 2018 [ERMT] Gregorius Chen Tan Fung PT. Outsource Indonesia 7. May 21 - June 8, 2018 Instructors' Training Course On Management Training Program (MTP) [ERMI] Untung Hendy Widodo Conoco phillips Bidang Informasi dan Layanan Anggota Indonesia June 13 - June 27, 2018 The Program On Industrial Relations And Human Resource Management [ERHR1] 8 Hendra Novan Ekonugroho Puninar Logistics July 16 - July 31, 2018 9 The Program On Occupational Safety And Health Management and Work Environment Improvement [ERWM] NAMA PERUSAHAAN No. PROGRAM TANGGAL Jessyca Sentosa Alexandra Aprilina 5 - 16 November January 15 - 2018 January 26, 2018 PT Kalbe Farma PT Combiphar Tbk 10 1. The Program On Industrial The Program On Industrial Relations And Human Resource Relations And Human Resource Management For Executives (ERHE) Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] Program For Leaders Of Employers' Organizations - Study Of Latest The Program On Industrial Japanese Labor Practices - [EREO] Relations And Human Resource Management For Executives Of Global Enterprises [ERHG] Danang Girindrawardana Bambang Cahyono 11 19 - 23 November 2018 January 15 - January 26, 2018 APINDO PT Unilever Indonesia Tbk 2. PT. Feng Tay Indonesia Enterprises 3. March 5 - March 16, 2018 Erika Nirmala The Program On Industrial Relations And Human Resource Management [ERHR2] PT Samudera Indonesia, TBK Tedi Martha Kusuma 4. March 13 - March 20, 2018 Management Training Program [ERMT] PT Surya Madistrindo Astrid Monika Sembiring Meliala March 13 - March 20, 2018 Management Training Program [ERMT] 5. Seminar on Human Resource Management - Wage and Personel Evaluation System, APINDO & AOTS, 18 - 19 Juli 2018 PT. Harmoni Panca Utama Tenny Aji Lestari 6. March 13 - March 20, 2018 Management Training Program [ERMT] Kunjungan ke salah satu perusahaan di Jepang sebagai satu kegiatan Program ERWM Instructors' Training Course On Management Training Program (MTP) [ERMI] Gregorius Chen Tan Fung PT. Outsource Indonesia 7. May 21 - June 8, 2018 Untung Hendy Widodo Conoco phillips Indonesia June 13 - June 27, 2018 The Program On Industrial Relations And Human Resource Management [ERHR1] 8 Hendra Novan Ekonugroho Puninar Logistics July 16 - July 31, 2018 9 The Program On Occupational Safety And Health Management and Work Environment Improvement [ERWM] Jessyca Sentosa PT Kalbe Farma Tbk 5 - 16 November 2018 10 The Program On Industrial Relations And Human Resource Management For Executives (ERHE) Foto bersama para peserta dan pengajar Program For Leaders Of Employers' Program ERHE di depan kantor AOTS, Jepang Organizations - Study Of Latest Japanese Labor Practices - [EREO] Danang Girindrawardana APINDO 11 19 - 23 November 2018 Bapak Bob Azam - Ketua Komite Pelatihan dan Pengembangan SDM membuka Seminar "Program Pembelajaran Berbasis Kerja yang Berkualitas melalui Pemagangan", APINDO, Kemenko Perekonomian, dan ILO, 4 Desember 2018 4. Kegiatan APINDO - Mitra Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh APINDO merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja APINDO, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Perekenomian Republik Indonesia, Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) - Japan, Dutch Employers Cooperation Programme (DECP), International Labor Organization (ILO), dan McKinsey & Company Indonesia. Panel Diskusi Executive Briefing tentang Pentingnya Kebijakan Non Diskrimatif terkait HIV di Tempat Kerja Asosiasi Pengusaha Indonesia 25
Bidang Informasi dan Layanan Anggota Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani memberikan pidato dalam APINDO CEO Forum, 10 Desember 2018 Berikut adalah kegiatan yang telah diselenggarakan oleh APINDO yang merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja APINDOpada tahun 2018 : TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 23 - 26 Januari Workshop of Joint Study "Challenges and Opportunities for Creating Shared Value in Industrial Relations-In Light of Globalization, Productivity, Diversity and ICT Innovation " APINDO dan AOTS 18 - 19 Juli Seminar on Human Resource Management - Wage and Personel Evaluation System APINDO dan AOTS 22 - 23 Oktober Lokakarya "Skill Development: Let's Take Action!" APINDO dan DECP 30 November Executive Briefing tentang Pentingnya Kebijakan Non Diskrimatif terkait HIV di Tempat Kerja APINDO dan ILO 4 Desember Seminar "Program Pembelajaran Berbasis Kerja yang Berkualitas melalui Pemagangan" APINDO, Kemenko Perekonomian, dan ILO 10 Desember CEO Forum - Embracing Industry 4.0 Opportunity APINDO dan McKinsey & Company Indonesia C. Kegiatan Bersifat Informasi 1. Konferensi Pers dan Peliputan Media untuk menyuarakan aspirasi Dunia Usaha dan menjalin sinergi dengan Pemerintah serta memberikan perkembangan informasi mengenai isu terkini, APINDO mengadakan Konferensi Pers dan Peliputan Media terkait sejumlah isu strategis dan prioritas, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Dalam menjalankan fungsinya Konferensi Pers APINDO mengenai Outlook 2019 tanggal 5 Desember 2018 26 Laporan Tahunan 2018
Bidang Informasi dan Layanan Anggota NO TEMA KONFERENSI PERS & PELIPUTAN MEDIA WAKTU 1. Pelaksanaan Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 29 Januari 2018 2. CEO Gathering Optimalisasi Peran Sektor Keuangan Untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi 20 Februari 2018 3. Musyawarah Nasional APINDO 23 April 2018 4. Bedah Buku "Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden" 23 Mei 2018 5. Pengumuman Kepengurusan APINDO Periode 2018-2023 dan Buka Puasa Bersama 28 Mei 2018 6. Dialog Iklim Investasi Indonesia & Halal Bihalal APINDO 5 Juli 2018 7. APINDO Public Policy Discussion RUU Sumber Daya Air 19 Juli 2018 8. Peluncuran Platform Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG 27 Juli 2018 9. Members Gathering "Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha 30 Juli 2018 10. Dialog "Sumber Daya Air Yang Berkeadilan Dalam Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi" 21 Agustus 2018 11. Seminar Nasional bertema "Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, dan Akuntabel" 14 September 2018 12. Asian Digital Startup Forum and Business Networking 2018 "Harnessing Asian Digitization to Empower Startup and Small Medium Enterprises (SMEs)" 13 November 2018 13. Penandatangan perjanjian Kerjasama APINDO - Yayasan Plan International Indonesia (YPII) terkait ketenagakerjaan kaum muda 22 November 2018 14. Outlook APINDO 2019 5 Desember 2018 15. CEO Forum APINDO "Embracing Industry 4.0 Opportunity" 10 Desember 2018 16. Seminar Perhubungan "The Future Digital Transformation, Government & Private Partnership" 10 Desember 2018 2. Monthly Report Monthly Report APINDO disusun untuk memberikan rangkuman kegiatan dan atau aktivitas Sekretariat APINDO, APINDO Daerah baik di Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dalam tiap bulannya. Laporan ini juga berisi agenda, ALB yang baru bergabung APINDO, serta galeri foto kegiatan. Monthly Report didistribusikan kepada ALB, Pengurus, dan DPP/DPK. Ketua Umum APINDO didampingi sejumlah pengurus APINDO memberikan penjelasan kepada wartawan dalam Konferensi Pers terkait Sumber Daya Air, 21 Agustus 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 27
Bidang Hubungan Internasional dan Investasi
Pendahuluan Setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) APINDO pada April 2018, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi mengalami transisi kepemimpinan dari Ibu Shinta W. Kamdani kepada Bapak Soebronto Laras untuk periode 2018-2023, dimana akan membawahi 4 (empat) komite, yakni : Komite Asia Pasifik dan Afrika, Komite Amerika dan Eropa, Komite Perdagangan Internasional, serta Komite Free Trade Agreements/ FTA. Struktur lengkap kepemimpinan Bidang Hubungan Internasional dan Investasi APINDO periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut: Ketua Hubungan Internasional dan Investasi Soebronto Laras Komite Asia, Pasifik dan Afrika Bernadino M. Vega (Ketua Komite) Adi Harsono Chris Septirymen Rachmat Harsono Agus Gunawan Neneng Goenadi Komite Amerika dan Eropa Catharina Widjaja (Ketua Komite) Selo Winardi Nora Guitet Arini Subiyanto Komite Perdagangan Internasional Yos A. Ginting (Ketua Komite) Elvira Lianita Mufti Hamka Gautam Naraindas Axton Salim Komite Free Trade Agreement (FTA) Wahyuni Bahar (Ketua Komite) Wilson Andrew Jessica Callista Shanti Shamdasani transisi kepemimpinan, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Meskipun terjadi Bidang Hubungan Internasional & Investasi tetap mempertahankan visi dan misinya, yakni menciptakan, mempertahankan dan memperdalam kerjasama ekonomi dengan pemangku kepentingan asing di tingkat regional maupun global dan meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia melalui kerjasama luar negeri dan penciptaan iklim usaha dan bisnis yang kondusif di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut Bidang Hubungan Internasional dan aktif mendukung penyelenggaraan forum kerjasama kepentingan internasional, mengadvokasikan pelaku usaha Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara rekan dagang penting Indonesia, serta mempromosikan kerjasama bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing yang diprakarsai oleh International Strategic Partnership Center (ISPC) yang merupakan commercial arm APINDO yang didedikasikan untuk memfasilitasi kerjasama investasi melalui business matchmaking. Investasi APINDO Kegiatan 1. Advokasi Perundingan Perdagangan Internasional 1.1. Audiensi dengan Wakil Persiden RI, Bapak M. Jusuf Kalla, terkait Perundingan Perdagangan Indonesia Sebagai follow-up dari tingginya keterlibatan APINDO dalam perundingan perdagangan Indonesia, perwakilan tim Free Trade Agreement (FTA) KADIN-APINDO berkesempatan melaku- kan audiensi dengan Wakil Presiden RI, Bapak M. Jusuf Kalla, pada 2 Agustus 2018 di Istana Wakil Presiden RI. Dalam audiensi yang dipimpin oleh Ibu Shinta W. Kamdani tersebut, para perwakilan pelaku usaha menyampaikan pandangan pelaku usaha terkait proses perundingan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mitra. KADIN dan APINDO menyampaikan kepada Bapak tentang capaian Jusuf Kalla KADIN dan APINDO dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perundingan Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia 29
Bidang Hubungan Internasional & Investasi Audiensi Perwakilan Tim Free Trade Agreement (FTA) KADIN - APINDO dengan Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI perdagangan yang dilakukan Indonesia serta masukan Tim FTA KADIN-APINDO untuk berbagai perundingan perdagangan. KADIN dan APINDO menyampaikan kerjasama KADIN- APINDO dengan rekan-rekan asosiasi dalam memberikan masukan dan pandangan pelaku usaha dalam proses perundingan perdagangan. Pada kesempatan tersebut, Tim FTA KADIN- APINDO juga menyampaikan beberapa usulan kepada Bapak Jusuf Kalla untuk memperkuat tim perunding Indonesia dan peningkatan intensitas public private consultation (konsultasi tim perunding dengan pelaku usaha) sepanjang proses perundingan perdagangan Indonesia agar perjanjian perdagangan yang dinegosiasikan dapat merefleksikan kepentingan pelaku usaha dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha Indonesia. 1.2. Penyusunan Position Paper Pelaku Usaha Indonesia di Sektor Garmen dan Alas Kaki Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) untuk Perundingan Sebagai tindak lanjut dari KADIN-APINDO Stakeholders Consultation Report IEU CEPA, Tim FTA KADIN-APINDO bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) melakukan kajian bersama, memperdalam usulan dan masukan pelaku usaha di sektor garmen dan alas kaki pada perundingan IEU CEPA. Kajian ini menghasilkan usulan dan masukan terhadap perundingan IEU CEPA dari kedua sektor yang didasarkan pada pemetaan persaingan dagang Indonesia di pasar Uni Eropa dan memberikan tekanan kepada hal-hal yang perlu difasilitasi dalam IEU CEPA agar tingkat 30 Laporan Tahunan 2018 competitiveness produk garmen dan alas kaki Indonesia meningkat di masa mendatang. Kedua laporan telah dipresentasikan dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada Juni 2018 dan diterima sebagai referensi para perunding Indonesia untuk IEU CEPA pada perundingan IEU CEPA ke-5 di Brussels. 1.3. Roadshow Sosialisasi Perundingan Per- dagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) Sebagai bentuk dukungan APINDO terhadap perundingan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang sedang berjalan, APINDO bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Delegation of the European Union for Indonesia and Brunei Darussalam, KADIN Indonesia, dan Eurocham mengadakan Roadshow Sosialisasi Perundingan Perdagangan IEU CEPA di 4 kota di Indonesia, yakni Makassar, Medan, Manado dan Surabaya. Sosialisasi IEU CEPA Makassar, 4 September 2018
Tujuan dari penyelenggaraan Roadshow ini tujuan dan adalah untuk menginformasikan perkembangan perundingan IEU CEPA kepada para pelaku usaha di daerah. Dengan sosialisasi tersebut, APINDO mengajak perwakilan pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk memahami kompleksitas perekonomian daerah dan kepentingan pelaku usaha di daerah yang dapat dimanfaatkan dalam proses perundingan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan pelaku usaha daerah dapat mengantisipasi peluang dan tantangan pelaksanaan IEU CEPA di masa yang akan datang demi kepentingan perekonomian daerah masing- masing. Sosialisasi IEU CEPA di Medan, 8 November 2018 Sosialisasi IEU CEPA di Manado, 13 Desember 2018 Sosialisasi IEU CEPA di Surabaya, 19 Desember 2018 Bidang Hubungan Internasional & Investasi 2. Kerjasama Pengembangan Kompetensi Ekspor bagi Pelaku Usaha dan Bidang UKM DPN APINDO bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor Nasional melakukan kegiatan kerjasama pengembangan ekspor yang melibatkan total 120 anggota APINDO di Tangerang dan Bekasi pada tahun 2018. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Ekspor yang bertema "Diseminasi Informasi tentang Penugasan Khusus Ekspor ke Negara Kawasan Afrika" diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Afrika serta merujuk pada telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 787/ KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendorong Ekspor ke negara kawasan Afrika. Komite Perdagangan Internasional Dalam kegiatan ini pelaku usaha dibekali pemahaman dan gambaran mengenai Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui skema pembiayaan/ penjaminan/asuransi bagi pelaku usaha yang sudah ekspor ke Afrika atau berencana untuk melakukan ekspor ke Afrika. PKE merupakan stimulus fiskal yang bersifat selektif dan terbatas Asosiasi Pengusaha Indonesia 31
Bidang Hubungan Internasional & Investasi agar pelaku ekspor dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan ekspor. Disamping itu, pelaku ekspor dapat lebih merasa tenang dalam melakukan transaksi dengan mitra dagang di Afrika karena PKE juga dapat menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi. 2.1. Forum Perdagangan Internasional Forum Perdagangan Internasional merupakan sarana untuk bertukar wawasan dan pandangan antara akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dalam memahami isu-isu perdagangan yang terhadap dunia usaha membawa Indonesia. Beberapa forum perdagangan sepanjang tahun 2018: implikasi TEMA PEMBICARA Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Kebijakan Perdagangan Internasional di 2018 Bapak Kiki Verico (LPEM FEB UI), Bapak Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA (Kemenko Perekonomian), dan Bapak Oke Nurwan (Kementerian Perdagangan) Kebijakan Pemerintah atas Pergeseran Pengawasan Impor Barang ke Post Border untuk memaksimalkan potensi perdagangan Indonesia Bapak Djanurindro Wibowo (Bea dan Cukai), dan Bapak Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian) Penugasan Khusus Ekspor ke Kawasan Afrika untuk memaksimalkan potensi perdagangan Indonesia Bapak Ir. Marolop Nainggolan, MA (Direktur Kerja sama Pengembangan Ekspor, Kementerian Perdagangan), Bapak Brahmantio Isdijoso (Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan), Ibu Sinthya Roesly (Direktur Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Langkah Strategis Indonesia dalam Menghadapi Perang Dagang Bapak Dr. Fithra Faisal Hastiadi (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia), Ibu Zelda Wulan Kartika (Direktur Amerika I, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri), dan Bapak Dr. Ir. Kasan, M.M. (Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan) 3. Kerjasama Internasional Rutin 3.1. US-Indonesia Investment Summit 2018: "Indonesia's Journey" US-Indonesia Investment Summit merupakan acara tahunan yang diselenggarakan bersama oleh AmCham Indonesia, US Chambers of Commerce, APINDO dan KADIN Indonesia setiap tahun. Kerjasama ini telah dilakukan sejak 2014 dan terus berlanjut hingga 2018 dengan mengangkat berbagai isu terkait iklim usaha dan investasi di Indonesia. US-Indonesia Investment Summit 2018 bertema "Indonesia's Journey" dan mengetengahkan pandangan pelaku usaha Indonesia dan Amerika terkait iklim usaha di Indonesia selama 4 tahun terakhir. Ketua Umum APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani, memberikan pandangan APINDO tentang iklim usaha dan investasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2018: Indonesia's Journey. Dalam pandangan APINDO, Bapak Hariyadi Sukamdani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah terhadap masukan pelaku usaha. Namun, pada saat yang sama APINDO menyampaikan keprihatinannya atas ketimpangan antara kebijakan positif yang ditetapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo dengan pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut. Bapak Hariyadi Sukamdani menggarisbawahi pentingnya komunikasi antar pemerintah, khususnya antara 32 Laporan Tahunan 2018
eksekutif, yudikatif dan legislatif, untuk memiliki pemahaman yang sama atas peraturan yang berlaku dan pentingnya pelaku usaha memonitor pelaksanaan setiap kebijakan hingga masalah yang masih ada dapat teratasi sesuai aspirasi pelaku usaha Indonesia. Lebih lanjut, Bapak Hariyadi Sukamdani berharap agar pemerintahan yang akan datang dapat mengeluarkan kebijakan yang berbasis pada penciptaan lapangan kerja untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik di Indonesia. Ketua Umum APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani, sebagai pembicara dalam US-Indonesia Investment Summit 2018 3.2. Europe - Indonesia Business Dialogue (EIBD) 2018 Sebagaimana US-Indonesia Investment Summit, Europe-Indonesia Business Dialogue (EIBD) merupakan acara bersama yang diselenggarakan setiap tahun oleh EuroCham Indonesia, APINDO dan KADIN Indonesia sebagai pertemuan tahunan antara pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha Uni Eropa di Indonesia. Berbeda dengan EIBD tahun-tahun sebelumnya dimana APINDO, KADIN dan Eurocham kerap mengusung kepentingan bersama yang perlu diadvokasikan kepada pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, EIBD 2018 yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2018 mengusung tema Circular Economy yang merupakan trend bisnis dan ekonomi yang sudah diadopsi di Eropa, namun kurang dikenal dan cenderung kontroversial di Indonesia karena kerap digunakan sebagai hambatan non-tarif di negara maju terhadap produk ekspor Indonesia. Dalam sambutannya, Bapak Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan pentingnya pelaku usaha Indonesia Bidang Hubungan Internasional & Investasi untuk mempelajari tren circular economy yang berkembang di Uni Eropa untuk mempertahankan dan meningkatkan competitiveness Indonesia di pasar Eropa. Bapak Hariyadi juga menyampaikan bahwa tren circular economy di Eropa dapat menjadi acuan bagaimana produk ekspor Indonesia ke Eropa perlu disesuaikan dengan tuntutan pasar Eropa yang berubah karena tren circular economy. Di lain pihak, Bapak Hariyadi menyampaikan bahwa pelaku usaha Indonesia juga perlu mempelajari bagaimana mempergunakan tren circular economy tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi usaha agar dapat menjadi lebih kompetitif dalam rantai supply chain perusahaan-perusahaan Eropa di masa mendatang. Bapak Hariyadi B. Sukamdani membuka acara Europe Indonesia Business Dialogue 2018 yang mengambil tema "Circular Economy: Maximizing Business through Sustainable Practices" 3.3. Perluasan Jaringan Kerjasama Internasional Disamping penyelenggaraan kerjasama tahunan, Bidang Hubungan Internasional dan Investasi APINDO secara konsisten memperluas jaringan kerjasama internasional dengan berbagai pihak nasional dan internasional. Beberapa diantaranya adalah: Asosiasi Pengusaha Indonesia 33
Bidang Hubungan Internasional & Investasi a. Invest Hongkong di Jakarta Invest Hongkong merupakan badan perwakilan pemerintah Hongkong di Indonesia yang berfungsi mempromosikan Hongkong tujuan investasi. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Kin Wai Law, Direktur Jenderal Invest Hongkong Indonesia, menjelaskan iklim investasi terkini di Hongkong dan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah Hongkong untuk investor asing di Hongkong. Pada saat yang sama, APINDO juga memperkenalkan ISPC sebagai commercial arm APINDO dalam mempromosikan dan memfasilitasi investasi di Indonesia melalui kemitraan antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha Indonesia. Melalui pertemuan ini APINDO dan Invest Hongkong saling membuka pintu untuk kerjasama lebih lanjut untuk meningkatkan hubungan investasi antara Indonesia dan Hongkong di masa mendatang. sebagai b. Universitas South Alabama, AS APINDO menjajaki kerjasama dengan delegasi Universitas South Alabama, AS dan Valor Hospitality Partners yang berkunjung ke Indonesia pada September 2018 dalam misi peningkatan kerjasama pendidikan dan sosial budaya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani, mengeksplorasi kemungkinan kerjasama APINDO dengan Universitas South Alabama untuk pengembangan industri pariwisata Indonesia dan promosi pariwisata Indonesia di AS. 34 Laporan Tahunan 2018 c. Swiss Chambers of Commerce SwissCham Indonesia merupakan perkumpulan para pelaku usaha Indonesia yang berbisnis dengan Swiss dan para pelaku usaha Swiss yang berada di Indonesia. SwissCham didirikan pada 1 Agustus 2018 untuk mempererat sekaligus memfasilitasi relasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Swiss. Dalam pertemuan perkenalannya dengan APINDO, Ketua Umum SwissCham, Bapak Luthfi Mardiansyah, dan Kektua Umum APINDO, Bapak hariyadi Sukamdani, sepakat untuk menjajaki berbagai kegiatan kerjasama antara lain kerjasama advokasi terhadap beberapa isu dan kebijakan industri yang sama-sama dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha Swiss dan pelaku usaha Indonesia, kerjasama pengembangan UMKM Indonesia melalui pelatihan vokasi serta fasilitasi business meeting antara para pelaku usaha di sektor mechanical engineering yang akan diadakan pada Desember 2018.
Bidang Usaha Kecil Menengah / Industri Kecil Menengah
Pendahuluan APINDO sebagai suatu organisasi pengusaha menaruh perhatian besar pada pengembangan dan penguatan UKM-IKM sebagai penopang perekonomian Indonesia. Untuk kepengurusan yang baru Bidang UKM-IKM DPN APINDO diketuai oleh Bapak Ronald Walla, terdiri dari 5 Komite yaitu Pemberdayaan SDM, Pengembangan Jaringan Usaha, Kemitraan Usaha, Pengembangan Kewirausahaan dan Bidang Kajian. Berdasarkan hasil survey ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi keberhasilan UKM dalam mengembangkan usahanya yaitu : pengetahuan, pasar, modal, teknologi, legal dan paten, serta jaringan. Kegiatan 1. Program Kemitraan Ekonomi Umat Program Kemitraan Ekonomi Umat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pemerataan ekonomi melalui kerjasama dan kemitraan antara umat dengan kelompok usaha besar. Umat dalam hal ini meliputi kelompok Bidang UKM - IKM terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui strategi program untuk 5 tahun ke depan dengan melakukan strategi kolaborasi bersama semua stakeholders seperti bagan berikut ini: Bidang UKM-IKM DPN APINDO masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat serta masyarakat sekitar pondok pesantren, umum, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ekonomi umat yang dimaksud adalah seluruh sumberdaya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kegiatan ekonomi perseorangan atau secara bersama-sama melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Terdapat tiga pilar dalam Program Kemitraan Ekonomi Umat, yaitu: Vokasi, Kewirausahaan dan Kemitraan Usaha. Dalam pilar Kemitraan usaha ini dilakukan dengan menjalin kemitraan usaha antara umat dengan kelompok usaha besar melalui pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Asosiasi Pengusaha Indonesia 37
Bidang UKM - IKM Pada pilar ini, kelompok usaha besar didorong untuk berperan aktif sebagai offtaker, penjamin harga, pendamping dan atau penyedia bantuan teknis produksi bagi usaha umat. Sementara umat (ponpes/kelompok masyarakat) berperan menyediakan lahan dan lembaga usaha, SDM tenaga kerja dan tempat usaha. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan Eonomi Umat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Komite Kemitraan Ekonomi Umat melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 272 Tahun 2018 tentang Komite Kemitraan Ekonomi Umat. Komite Kemitraan Ekonomi Umat terdiri dari tim pengarah, manajemen pelaksana dan kelompok kerja teknis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), merupakan salah satu anggota tim pengarah. Sementara Direktur Kemitraan, Yayasan Indonesia Raya Tunggal Ika (IRTI) yang juga Ketua Komite Kemitraan Usaha bidang UKM-IKM DPN APINDO merupakan anggota manajemen pelaksananya. (kelompok usaha besar) yang terlibat didalamnya adalah: untuk pilar Vokasi dan Kewirausahaan, diantaranya Bukalapak, Blibli, YDBA, Medco Foundation, Adaro, Djarum Foundation, Berau Coal dan Alfamart. Dan untuk kemitraan usaha, perusahaan yang terlibat diantaranya: untuk tanaman pangan, diantaranya Mayora, APP Sinarmas, Garuda Food dan PT Seger Agro Nusantara. Sedangkan untuk bidang Perkebunan, perusahaan yang terlibat dalam kemitraan diantaranya DSN Group, Asuransi Sinarmas, Berau Coal, Kirana Megatara dan Djarum, sementara untuk bidang Peternakan, perusahaan yang terlibat dalam kemitraan di bidang ini adalah Berdikari. Untuk Perdagangan ritel, perusahaan yang terlibat dalam kemitraan di bidang ini diantaranya Alfamart, AKR dan Indomobil. Sementara perusahaan Pada tanggal 06 Juni 2018 diadakan acara silaturahmi Presiden RI dengan Ulama & Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Karawang, di Pesantren Asshiddiqiyah 3, Cilamaya, yang dihadiri 3000 orang. Pada acara tersebut Pak Jokowi meninjau salah satu Kios Modern NU (KIMONU) yang merupakan salah satu hasil kegiatan Forum Ekonomi Umat. 38 Laporan Tahunan 2018 Salah satu kegiatan forum ekonomi umat adalah terselenggaranya Pesantren Expo di Solo pada tanggal 5-7 Oktober 2018 yang mengikutsertakan yang Sponsor dari berbagai perusahaan,
menampilkan antara perusahaan dan pesantren. Berbagai macam produk pesantren ditampilkan dalam acara tersebut. kerjasama kemitraan 2. Program peningkatan produktivitas dan daya saing UKM melalui program SCORE Program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan atau (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises = SCORE) adalah program bantuan teknis global yang dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan telah disesuaikan dan dilaksanakan oleh tripartit di Indonesia sejak tahun 2010 yaitu : APINDO, Kementerian Tenaga Kerja dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Bidang UKM - IKM Usaha Kecil Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan layak. Program SCORE bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi UKM melalui pelatihan jangka pendek untuk para manajer dan karyawan, di samping konsultasi dan bimbingan dari pakar di lapangan. Sosialisasi program ILO SCORE kepada team UMKM kepengurusan baru DPN APINDO dilakukan oleh Country Program Manager ILO SCORE Bp. Januar Rustandie dalam acara rapat koordinasi bulanan pada tanggal 12 Oktober 2018 di kantor APINDO. Program SCORE sudah diimplementasikan pada tanggal 11-14 Desember 2018 di perusahaan PT AGRINDO & PT Utomodek di Surabaya. Asosiasi Pengusaha Indonesia 39
Bidang UKM - IKM DPN APINDO bekerja sama dengan ILO Jakarta, mengadakan kegiatan sosialisasi program SCORE kepada para ketua kumpulan UKM di Jawa Timur bertempat di Resto Nine Surabaya pada tanggal 12 Desember 2018. APINDO bersama ILO SCORE mencari lembaga yang komit dan mau menggunakan SCORE sebagai materi peningkatan produktivitas dan daya saing bagi IKM - UKM. 3. Program "Keberlanjutan Korporasi dan Keberlanjutan bagi Bisnis yang Kompetitif " atau Corporate Sustainability Reporting for Competitive Business (CSRCB) Pelaporan ini merupakan kerjasama antara APINDO dengan GRI (Global Reporting Initiative). GRI adalah organisasi Internasional yang independen untuk membantu sektor usaha, pemerintah dan organisasi lain untuk mengerti dan mengkomunikasikan dampak dari usahanya pada isu keberlanjutan yang penting seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi dan lainnya. Program 40 Laporan Tahunan 2018 GRI menghasilkan standar untuk pelaporan keberlanjutan berkelas dunia yang dapat dipercaya dan banyak dipakai, yang memungkinkan organisasi untuk menilai dan memahami dampak yang paling penting pada lingkungan, masyarakat (sosial) dan ekonomi. APINDO sebagai implementing partner GRI akan melaksanakan program pelaporan dan (Corporate keberlanjutan perusahaan CSRCB Sustainability Reporting for Competitive Business) yang bertujuan memberikan capacity building bagi para UKM (medium sized) di lingkungan perusahaan agar mereka dapat memperoleh akses menuju Global Value Chain (GVC) sehingga dapat meningkatkan kinerja dan membuka kesempatan kerja lebih banyak. tanggal 17 Mei 2018, dilaksanakan sosialisasi tentang laporan berkelanjutan ini kepada Anggota Luar Biasa (ALB) APINDO dan asosiasi mitra APINDO. Pada tanggal 1 dan 31 Agustus 2018, APINDO dan GRI melakukan pertemuan untuk menyusun kolaborasi program terkait dengan laporan berkelanjutan ini. Berdasarkan POJK 51/2017 - semua perusahaan publik dan lembaga keuangan, mandatori harus membuat laporan berkelanjutan ini pada tahun 2020. Pada 4. Sosialisasi Akses Modal bagi UMKM- IMKM untuk mendapatkan Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) yaitu Lembaga bantuan untuk UMKM yang berada dibawah dari Kementerian UMKM dan Koperasi RI. APINDO dalam hal ini sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka sinergitas pengelolaan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah atas fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM pada tanggal 27 Nopember 2018. Selain itu juga diadakan UMKM EXPO dan acara talkshow selama 3 hari pada tgl 27 - 29 Nopember 2018. APINDO membuka 3 booth untuk pameran UMKM mitra APINDO. Kelebihan dari program ini adalah: 1. Pendanaan 1.2 Triliun di tahun 2018, dan 1.5 Triliun di tahun 2019; 2. Bunga Rendah : Conventional : 5% Sliding Rate, Syariah : bagi hasil 70:30, Nawacita : 4.5% APINDO menjembatani UMKM
Sliding Rate. Adapun kelemahannya adalah: proses birokrasi yang sangat panjang, menyebabkan lambatnya penyerapan dana; agunan tetap menjadi syarat peminjaman, meskipun LPDB bekerja sama dengan Jamkrida , namun syarat premi belum matang. Pada tanggal 19 Desember 2018 Komite Pengembangan Kewirausahaan bekerjasama dengan PT ASYX mengadakan sosialisasi mengenai program LPDB ini kepada mitra UMKM APINDO se JaBoDeTaBek (Sahabat UKM, SBM, PMO), yang dihadiri oleh 52 peserta dari berbagai skala usaha, dengan narasumber dari LPDB Syariah, Trihamnas Finance Syariah, BJB Syariah, ASKRINDO Syariah. Bidang UKM - IKM 5. Webportal UKM Webportal UKM sebagai alat bantu atau media untuk mendukung UKM-IKM mitra APINDO di seluruh Indonesia dalam hal promosi dan informasi secara online, dengan tujuan: Sebagai media untuk network / business matching; Sebagai media promosi dari produk-produk UKM/IKM yang dihasilkan; Untuk mengetahui potensi UKM/IKM Indonesia dan perkembangannya; Mengetahui Profil UKM/IKM Indonesia; Sebagai forum online antar para pelaku usaha UKM/IKM serta Update kegiatan di bidang UKM/IKM APINDO. Website ini berisi berbagai jenis informasi tentang UKM-IKM meliputi posisi / daerah di mana UKM-IKM berada, produk UKM-IKM dan nama UKM-IKM. Dengan media ini dapat menggambarkan distribusi paparan UKM-IKM mengenai lokasi, produk dan nama-nama di bawah naungan APINDO. Saat ini Aplikasi Apindo UMKM sudah bisa didownload dari google playstore dan apple appStore dan digunakan untuk pendaftaran UMKM dan pemberitahuan berita2 terkait UMKM. Website admin Apindo telah menyimpan data sekitar 30,000 UKM dan nama kontak personnya. Sementara itu, untuk program aplikasi yang masih dikerjakan yaitu kolaborasi Aplikasi Apindo UMKM dengan UKMIndonesia.ID, sehingga konten-konten dari UMKMIndonesia.ID akan bisa dilihat di aplikasi Apindo. UMKM yang mendaftar lewat registrasi UMKM dari aplikasi Apindo UMKM dan dari portal UKMIndonesia, akan mendapatkan discount dalam hal pembayaran pembuatan dokumen-dokumen dari Kementrian Koperasi dan UKM. Direncanakan pemberian discount dapat digunakan untuk pembayaran listrik, tv berlangganan, dan layanan-layanan mitra lainnya, dengan cara menunjukkan kartu registrasi yang digenerate dari aplikasi Apindo UKM maupun portal UKMIndonesia. Rencana ke depannya, pada setiap event UKM dimana Apindo berpartisipasi, para pengunjung akan diminta untuk mendaftar lewat portal Apindo UKM. Data-data tersebut akan dimasukkan ke database Apindo UKM dan UKMIndonesia dan untuk registrasi pada kegiatan atau event tertentu, bisa hanya dengan menunjukkan QR Code yang digenerate oleh aplikasi untuk discan. Dapat juga Asosiasi Pengusaha Indonesia 41
Bidang UKM - IKM dilakukan Chatting lewat aplikasi apindo untuk pembayaran listrik dan pembelian pulsa lewat aplikasi Apindo UKM. 6. Strategi kolaborasi dengan semua stakeholders untuk meningkatkan daya saing UMKM-IMKM a. Kick off Meeting PMO UKM, Program Kemitraan UMKM dan Perusahaan Besar Meeting CSIS UKM di kantor CSIS. Pembentukan task force u/ merumuskan short term & long term plan kepada RI-1, mulai dari pendidikan pra- sekolah (Nilai-Nilai) sampai competitiveness for export dan juga kick off meeting PMO (Project Management Officer) UKM bersama STIE Prasetya Mulya. Di hadiri oleh Indofood, Triputra, Sinar Mas, di pimpin oleh bapak Jusuf Wanandi dan bapak Franky Sibarani. b. Pelatihan Kewirausahaan Beberapa pelatihan mengenai Kewirausahaan : Sosialisasi yang telah dilakukan diantaranya UMKM melalui audisi start up kewirausahaan (DSC Goes to Campus) di Politeknik Negeri Malang, 42 Laporan Tahunan 2018 kolaborasi dengan Bukalapak dan 1500 mahasiswa mengenai bagaimana merintis wirausaha bagi start up. Memperkenalkan mengenai UMKM berbasis technology c. Capacity Building untuk start up UKM dan wirausaha muda di Kampus UNTAG, difasilitasi oleh EQWIP HUB, APINDO dan UNTAG. Pertemuan ini dihadiri oleh 47 peserta dari sektor swasta, instansi pemerintah, LSM Internasional, LSM lokal, perwakilan pemuda, perwakilan Pusat Inkubasi Bisnis UNTAG, Pusat Layanan Psikologi UNTAG, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) dan Koperasi Industri Tas dan Koper (INTAKO) Tanggulangin. Output yang diharapkan adalah korelasi pemuda dengan pelaku pasar sektor swasta, termasuk informasi mengenai layanan pendukung dan juga lingkungan bisnis yang memungkinkan. Pada moment ini juga ditandatangani kerjasama antara UNTAG - APINDO, yang mana UNTAG didukung oleh EQWIP-HUB, sebuah NGO dari Canada, sementara APINDO kolaborasi dengan PUM (organisasi non profit yang didukung oleh pemerintah Belanda dengan memberikan asistensi teknis dari para expert) untuk membantu pengusaha UKM dibawah binaan /link APINDO Jawa Timur.
d. Sosialisasi Program kerja UMKM APINDO forum penguatan ekonomi melalui dalam program kewirausahaan kepada alumni dan pengurus pondok Sunan Drajat Lamongan e. Pengenalan progam FinTech untuk UMKM Pengenalan Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) bagi pengusaha UMKM. Equity Crowdfunding adalah bisnis dalam bentuk modal penggalangan dana dan akan memberikan imbalan dalam bentuk saham kepada sekelompok investor. Jumlah saham tergantung pada tawaran yang diberikan oleh perusahaan penggalangan dana berdasarkan penilain perusahaan. f. Kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dalam FGD memperkuat UMKM untuk mengurangi impor dan memperbaiki posisi CAD (Current Account Deficit) FGD terkait peningkatan kapasitas UMKM dan integrasinya dengan perusahaan besar yang diselenggarakan di daerah Kota Tua Jakarta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertema "Memperkuat UMKM Untuk Mengurangi Impor dan Memperbaiki Posisi CAD" yang diharapkan dapat membantu menyelaraskan visi dan misi semua pemangku kepentingan, serta mendiskusikan dan mencari masukan dari semua pihak untuk dapat mengatasi permasalahan dan tantangan dalam sektor UMKM. Bidang UKM - IKM g. Kerjasama APINDO - Plan Indonesia APINDO dan Yayasan Plan International Indonesia membuka akses kaum muda untuk mendapatkan peluang wirausaha dan pembekalan keterampilan kerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia International (APINDO) dan Yayasan Plan Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding untuk mendukung perempuan muda di Indonesia. MOU itu akan membuka akses kaum muda untuk mendapatkan peluang wirausaha dan pembekalan keterampilan kerja, sehingga bidang Ketenagakerjaan yang diketuai oleh Bapak Harjanto dan Bidang UKM- IKM yang diketuai oleh Bapak Ronald Walla yang menjadi PIC program ini. (MOU) Bapak Hariyadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum APINDO mengatakan bahwa "Kerjasama ini merupakan dukungan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja kaum muda dan perlindungan pekerja perempuan. Program yang akan diusung oleh Yayasan Plan International Indonesia diberi nama "Mau Belajar Yayasan Plan International Indonesia". Program ini juga diarahkan untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan dari sisi pendidikan yang layak (SDGs no 4), kesetaraan gender (SDGs no 6) dan pekerjaan yang layak (SDGs no 8). h. Kerjasama APINDO - Dewan Serat Indonesia (DSI) Seiring lesunya pasar otomotif di tanah air, banyak para pelaku industri melakukan diversifikasi produksi ke segmen non otomotif. Seperti PT. Rekadaya Multi Adiprima bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian telah melakukan difersifikasi produk ke segmen "Non Woven" building material yang dikenal dengan "Green Rekadaya Produk". Produk ini memanfaatkan serat Asosiasi Pengusaha Indonesia 43
Bidang UKM - IKM alam dan limbah yang diolah melalui penelitian menjadi suatu bahan dasar (raw material) dengan menggunakan alat dan sistem teknologi menjadi suatu produk yang ramah lingkungan dan mendukung konsep "Go Green Industri". Menurut Dirjen IKM, Serat alam yang dapat dijadikan bahan dasar dalam industri seperti serat nenas, kain, serabut kelapa, serat pisang, serat limbah sawit, dan lain lain. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyaksikan penandatanganan MoU antara Ketua Dewan Serat Indonesia (DSI) Euis Saedah dan Ketua APINDO Bidang UMKM/IMKM Ronald Walla di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 6 Desember 2018. Kesepakatan kedua belah pihak, antara lain pelatihan bisnis, workshop dan seminar, serta pengembangan SDM. 44 Laporan Tahunan 2018
Bidang Industri
1. Kegiatan Kajian Industri Industri Nasional Berkelanjutan bersama Kadin) Desember 2018. Mendorong Pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan industry berkelanjutan sebagaimana dalam RIPIN 2015- 2030. Kehadiran Pemerintah sangat penting dalam mendukung terwujudnya Industri berkelanjutan, dimana fungsi Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, perannya dalam kebijakan sangat strategis. Beberapa hal yang direkomendasikan sebagai berikut : • Kepastian dan keberpihakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing. Kajian Membangun (APINDO Pemerintah harus konsisten dankonsekwen terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri yang menghasilkan produk yang mempunyai akar kuat di dalam negeri dan dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor. dalam mendukung pengembangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Harus menggunakan hasil TKDN • Keberpihakan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan Industri pemerintah Pemerintah dari dari Keberpihakan 2. Seminar/FGD/Diskusi Panel/ Workshop a. FGD Evaluasi Nawacita: Efektivitas Kebijakan Industri Manufaktur Dalam Mendorong Reindustrialisasi (APINDO bersama Kadin) Juli 2018. Melakukan evaluasi pencapaian kebijakan pengelolaan sektor industri menuju kemandirian ekonomi, dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi di sektor manufaktur. Rekomendasi : • Kebijakan yang diterbitkan dapat merangsang daya beli masyarakat melalui instrument fiskal bagi kelas menengah kebawah Kebijakan menciptakan iklim perpajakan yang kondusif bagi dunia usaha Meningkatkan insentif bagi pelaku usaha di bidang ekonomi digital (ecommerce dan fintech) Bidang Industri dan menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem ekonomi digital. Kebijakan industri nasional harus mencakup peningkatan nilai tambah industri, penguasaan pasar dalam negeri, penguatan faktor-faktor dan penunjang peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energy dan ramah lingkungan. pengembangan industri b. FGD Membangun Industri Nasional Ber- kelanjutan Pada Tanggal 25 Januari 2018 (APINDO bersama Kadin) i) Tanggal 25 Januari 2018 jam 8.30-12.00, FGD tentang kajian sektor Industri hulu migas dan Petrokimia menghasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya memperkuat implementasikan struktur industri hulu petrokimia menjadi Sustainable Industry: • Kepastian dan keberpihakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing untuk mendukung pembangunan industri hulu migas dan petrokimia terbangunnya Konsisten terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri Hulu Migas dan Petrokimia yang menghasilkan produk yang mempunyai akar kuat di dalam negeri dan dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor. dan konsekuen Adanya keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pengembangan TKDN dan pemanfaatan TKDN dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri pertokimia turunannya. Keberpihakan dari Pemerintah dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan Industri industri petrokimia ii) Tanggal 25 Januari 2018 jam 13.00-17.00, FGD tentang kajian sekktor industri logam dasar dan mineral logam menghasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya memperkuat implementasikan struktur industri logam dasar dan mineral logam menjadi Sustainable Industry: terbangunnya Asosiasi Pengusaha Indonesia 47
Bidang Industri Kepastian dan keberpihakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi dalam mendukung hilirisasi industri logam dasar yang berdaya saing. Konsisten dan konsekwen terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri logam dasar. Adanya keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pengembangan TKDN dan pemanfaatan/memakai dalam negeri. Penggunaan produk logam lokal, terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN seperti proyek infrastruktur, otomotif, perkapalan, konstruksi dan komponen. Keberpihakan dari Pemerintah dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan Industri industri logam dasar c. Diskusi Panel dan Kunjungan Pabrik di Karawang Tentang Vokasi, Sertifikasi, dan Pemagangan Tanggal 30 Januari 2018 Oleh APINDO, BNSP, Kemenaker, Maskom, dan Pemda Karawang. Diskusi mengenai model vokasi dan pemagangan di pabrik Toyota Karawang. Kunjungan pabrik dan melihat kondisi real pengaturan vokasi dan magang di Pabrik Toyota. d. FGD Membangun Industri Nasional Ber- kelanjutan Kajian Sektor Industri Agro (APINDO bersama Kadin). Tanggal 25 Januari 2018, FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya memperkuat implementasikan terbangunnya struktur industri agro menjadi Sustainable Industry: • Kepastian dan keberpihakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis agro dalam jangka panjang. Konsisten dan konsekwen terhadap kebijakan dan fokus melaksanakan hilirisasi industri berbasis agro Adanya keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pemanfaatan hasil industri agro di dalam negeri (TKDN) 48 Laporan Tahunan 2017 Adanya keberpihakan dari Pemerintah dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan Industri agro. e. Konferensi Smelter dan Energy Week 2018 (APINDO, IRDI dan IOI) Tanggal 14-16 Maret 2018 di JS Luwansa Hotel, Konferensi Indonesian Smelter & Mineral Processing Association dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan minat investasi sektor industri smelter didalam negeri berbasis logam. Menghadirkan pelaku industri smelter baik dalam dan luar negeri yang secara seksama telah mengkaji dan mencari solusi secara mendalam terkait peluang, tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi di sektor industri smelter di Indonesia. f. FGD Pengolahan Nikel dengan HPAL Teknologi (APINDO bersama Kadin) ini membahas mengenai pengolahan nikel dengan teknologi HPAL sebagai bahan dasar baterai yang digunakan untuk mobil listrik berdsasarkan kajian dari dari para stakeholder, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Perwakilan Akademisi, BPPT dan Asosiasi Smelter. Juli 2018. FGD g. China (Qinghai) International Carpet Exhibition (APINDO bersama Kadin) Tanggal 2 - 6 Juni 2018 di Qinghai Convention Center, Berpartisipasi dalam pameran tahunan tekstil seluruh dunia - China Tibetan Carpet Association dalam upaya memfasilitasi para pelaku industry karpet, kerajinan tekstil dalam negeri berkolaborasi dan memasuki pasar luar negeri, yang didukung oleh Kementerian Perdagangan China. Berbagai negara produsen karpet seperti India, Iran, Turki dan Tiongkok sendiri tampak mendominasi pameran tersebut. Booth Kadin Indonesia diisi dengan produk-produk tekstil dalam negeri seperti karpet dan tas anyaman.
h. FGD Strategi dan Implementasi Industrialisasi di Indonesia : Peran Industri 4.0 (APINDO bersama Kadin) Rekomendasi implementasi industri 4.0 : • Sosialisasi terkait tahapan implementasi industri 4.0 kepada beberapa Kementerian teknis dan Lembaga yang menangani industri. Membuka dialog konstruktif diantara K/L dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan industri 4.0 i. Pertemuan dengan Fuji Keizai Japan (APINDO) Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2018 ini membahas mengenai "Making Indonesia 4.0" dari sudut penguatan produksi domestik maupun serta antisipasi terhadap peningkatan upah minimum pekerja serta penerapannya di Indonesia. Dalam pertemuan juga pentingnya transfer teknologi dari Jepang khususnya untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). transfer teknologi, tersebut dibahas j. FGD Nano Technology for Automotive Industry (APINDO bersama Kadin, IOI, dan Pengusaha Iran) Agustus 2018. FGD Nano technology untuk industri otomotif sebagai upaya menggunakan technology skype terutama pengaplikasiannya di industri komponen otomotif. Bidang Industri Diskusi Panel dan Kunjungan Pabrik di Karawang tentang Vokasi, Sertifikasi, dan Pemagangan tanggal 30 Januari 2018 Oleh APINDO, BNSP, Kemenaker, Naskom, dan Pemda. Ki-Ka : Anton Supit, Sumarna (BNSP), Made Dana Tangkas (APINDO) Ki-Ka: Achmad Widjaja (Moderator), Suhat Miyarso (Direktur - PT. Chandra Asri Petrochemical), Warih Andang Tjahjono (Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia), Prof. Kadarsah Suryadi (Rektor ITB), Johnny Darmawan ( Ketua APINDO Bidang Industri), Leonard VH Tampubolon (Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas), Haris Munandar (Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian), Ali Soebroto Oentaryo (Ketua Umum AIPTI), Sigit Kumala (Head of Commercial AISI) FGD Membangun Industri Nasional Berkelanjutan Berbasis Industri Hulu Migas dan Petrokimia Asosiasi Pengusaha Indonesia 49
Bidang Industri Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia), Johnny Darmawan Danusasmita (Ketua Bidang Perindustrian) Benny Soetrisno (WKU Bidang Perdagangan) dan para narasumber acara Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta. Ki-Ka: I Made Dana Tangkas (Ketua Komtap APINDO), Haposan Napitupulu (Senior Advisor PT Parna Raya), Ir Nanang Untung (Ketua (PII), Rauf Purnama Bidang Industri APINDO), Budiyantono (Kementerian ESDM), Muhammad Khayam (Kementerian Perindustrian), Suhat Miyarso (FIKI) dan Rachmat Harsono (Kadin Indonesia). (Kadin), Johnny Darmawan Ka-Ki: Ketua APINDO Bidang Perindustrian Johnny Darmawan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit. Ketua Umum Kadin Indonesia memberikan cindramata kepada Menteri Perindusrian pada pembukaan FGD Membangun Industri Nasional Berkelanjutan 50 Laporan Tahunan 2017 Rapat Koordinasi tentang hilirisasi industri mineral logam dan industri manufaktur antara Kadin Indonesia Bidang perindustrian, APINDO dan para pimpinan Asosiasi Industri Rapat Koordinasi tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) antara APINDO dan para pimpinan Asosiasi Industri k. Pembahasan Pengembangan Kawasan Industri Luar PulauJawa (APINDO dan KEIN a) WES Strategis (Wilayah Ekonomi Sumbagut & Aceh). Melakukan pengembangan kawasan industri di luar Jawa dan bersama- sama APINDO dengan KEIN meninjau dan mengevaluasi bagaimana infrastruktur menjadi sebuah ekosistem yang mampu menggerakkan ekonomi di daerah Sumbagut dan Aceh. pembahasan
Pembahasan Pengembangan Kawasan Industri di Luar Jawa di daerah Sumbagut dan Aceh l. Pembahasan Pengembangan Kawasan Industri Pulau Jawa i. WES Jabar 1 APINDO bersama KEIN melakukan pem- bahasan mengenai Pemaksimalan Pemanfaatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai Bandara Hub Internasional serta Pemaksimalan Manfaat Aset Kerajati Aerocity Bagi Pertumbuhan, Pemerataan dan Daya Saing Nasional melalui Integrasi Konektivitas Industri. ii. WES Jabar 2 pemaksimalan selain untuk mewujudkan manfaat BIJB, peningkatan efesiensi dan efektifitas pembangunan infrastruktur, juga membooster manfaat aset wilayah Aerocity Kertajati bagi pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional. Pemerintah menetapkan Kunjungan dan FGD Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Khusus, Pelabuhan Hubungan Internasional, Jalan Tol Manado - Bitung dan Pendidikan Vocational Logistic di Kota Bitung Bidang Industri Kunjungan ke BIJB, kunjungan ke Waduk Jatigede dan FGD Kepastian Kebijakan Strategi bagi Kawasan Terpadu Kertajati Aerocity serta wilayah sekitarnya di WES Jabar FGD di Balaikota Jawa Barat tentang Kepastian Ketersedian dan Akses Sumber Daya Air bagi Rencana Muatan Industri dan Konektivitas Intermoda di WESJabar Asosiasi Pengusaha Indonesia 51
Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi
Pendahuluan Pada bulan April Tahun 2018 DPN APINDO telah mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-X APINDO yang menghasilkan struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Harian DPN APINDO Masa Bakti Tahun 2018-2023. Melalui Surat Keputusan yang disahkan DPN APINDO pada bulan Agustus 2018, Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi yang diketuai oleh Bapak Sanny Iskandar telah membentuk 5 komite koordinasi dibawahnya yaitu Komite Kebijakan yang diketuai oleh Ibu Anisa Suniati Himawan, Komite Regulasi yang diketuai oleh Bapak Setyo Maharso, Komite Pengembangan Pemukiman dan Hospitality yang diketuai oleh Bapak Adrianto P. Adhi, Komite Pusat Perbelanjaan, Komersial dan Perkantoran yang diketuai oleh Ibu Theresia Rustandi, dan Komite Pengembangan Kawasan Ekonomi yang diketuai oleh Bapak Fahmi Shahab. Bidang Koordinasi Properti dan Kawasan fungsi dalam Ekonomi memiliki peran dan mengawal setiap agar dan memastikan kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dan akan diterbitkan oleh pemerintah mampu mengakomodir kepentingan dan/atau perspektif pengusaha. Melalui bidang Properti dan Kawasan Ekonomi juga diharapkan mampu menjadi wadah dalam meningkatkan promosi bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang Kawasan Ekonomi. Kegiatan Pada kurun waktu mulai dibentuknya kepengurusan dalam wadah koordinasi Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi hingga akhir tahun 2018, dapat disampaikan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama/Kemitraan APINDO Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi telah mengadakan Seminar Nasional pada tanggal 8 Nopember 2018 yang diselenggarakan di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian dengan tema "Pengesahan RKL-RPL Rinci Perusahaan Industri didalam Kawasan Industri terkait dengan Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Pelaksanaan OSS (Online Single Submission)". Seminar tersebut diselenggarakan atas kerjasama Jenderal Pengembangan dengan Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan tersebut Ekonomi. Pembicara pada dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Seminar dihadiri oleh perwakilan perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri di Indonesia dan perwakilan dari instansi kementerian terkait. seminar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 2018 Terintegrasi Elektronik merupakan strategi Pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing investasi khususnya di sektor industri manufaktur antara lain dengan mengoptimalkan keberadaan kawasan - kawasan industri. Secara Asosiasi Pengusaha Indonesia 53
Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Permasalahan yang dihadapi oleh para perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri di daerah terkait dengan Pengesahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci setelah diterbitkannya peraturan tersebut antara lain: 1. PP Nomor 24 Tahun 2018 telah diberlakukan pada saat diundangkan, sementara aturan teknisnya belum dipersiapkan maka kondisi perizinan untuk penerbitan Izin Usaha di daerah menjadi kendala karena adanya amanat penyusunan RKL - RPL Rinci oleh Perusahaan Industri harus mendapat persetujuan dari Pengelola Kawasan Industri, bukan lagi oleh Instansi Pemerintah Daerah; 2. Pengelola kawasan industri masih menunggu aturan teknis sebagai petunjuk dalam pengesahan RKL - RPL Rinci yang diajukan oleh Perusahaan Industri atau kegiatan lain didalam Kawasan Industri; 3. Masih tentang kementerian harus mengeluarkan peraturan tentang aturan teknis pembuatan dan pengesahan RKL - RPL Rinci. Tanpa adanya peraturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan keraguan pihak kawasan industri dan ketidakpastian hukum bagi para investor. adanya kesimpangsiuran yang 4. Bentuk pertanggung jawaban pengelola kawasan industri apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan industri dimana RKL-RPL Rinci-nya telah disetujui oleh pengelola kawasan industri. Dalam seminar tersebut dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018 telah dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/9534/SJ Perihal: Penyelenggaraan Perizinan di Daerah melalui Online Single Submission (OSS) yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota di Indonesia. Surat Edaran tersebut menyatakan jika Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait RKL-RPL Rinci di daerah belum ada maka dapat menggunakan NSPK yang lama yaitu kembali menjadi UKL-UPL sampai NSPK RKL-RPL Rinci yang baru dapat disahkan. 54 Laporan Tahunan 2018 2. Forum Diskusi Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi sangat memperhatikan permasalahan/isu-isu yang berkaitan dengan pelaku usaha pada bidang properti dan ekonomi. Beberapa permasalahan yang telah dibahas bersama dalam forum diskusi internal adalah: 1. Forum diskusi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah disahkan pada tanggal 27 September 2018; 2. Forum diskusi mengenai ketentuan tentang PPnBM (PMK No.36/PMK.010/2017) dan PPh Pasal 22 (PMK No. 90/PMK.03/2015) atas barang properti; 3. Forum Diskusi mengenai ketentuan tentang tanah (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar) dan RUU Pertanahan; terlantar 4. Forum Diskusi mengenai ketentuan tentang Validasi PPh (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016);
5. Forum Diskusi mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi Orang Asing; 6. Forum Diskusi mengenai ketentuan tentang Hunian Berimbang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.7 Tahun 2013; 7. Forum Diskusi mengenai Reporting. 7. Forum Diskusi mengenai Reporting. 3. Advokasi susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2011. Adapun sejak tanggal berlakunya undang-undang Rumah Susun hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang tersebut belum disahkan. Hal tersebut kerap menimbulkan permasalahan di antara konsumen dengan pelaku usaha Rumah Susun karena ketiadaan aturan yang jelas yang berakibat pada tidak berimbangnya hak dan kewajiban. Kegiatan penyelenggaraan rumah Berkaitan dengan hal tersebut APINDO telah mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berupa masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. 4. Promosi Sejalan dengan peluang dan kesempatan bertukar informasi dalam hal investasi, beberapa pengurus dan praktisi Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi turut serta dalam kegiatan pertemuan yang diadakan dengan Mr. Stephen Phillips - Director General of lnvestment Promotion lnvest Hongkong (kantor perwakilan Pemerintah Hongkong yang berperan untuk mempromosikan Hongkong sebagai pusat bisnis kelas dunia). Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia 55
Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan
DPN APINDO melalui Komite bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan dengan pengurus baru yang terbentuk dan disahkan pada tanggal 4 September 2018 juga telah menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis Pemerintah dengan turut menyuarakan rekomendasi kebijakan bagi perkembangan perekonomian nasional, menyelenggarakan Seminar / Forum Group Discussion serta berperan aktif dalam kegiatan- kegiatan partisipatoris. Bidang Perbankan vola- tilitas rupiah yang semakin tinggi mendekati akhir tahun 2018, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO selaku perwakilan dunia usaha menginisiasi pertemuan dengan Bank Indonesia langsung oleh Gubernur Bank yang diterima Indonesia, Bapak Perry Warjiyo, di Gedung Bank Indonesia pada tanggal 2 November 2018. Dalam kesempatan audiensi tersebut, DPN APINDO untuk menyampaikan mengurangi ketergantungan dunia usaha terhadap mata uang asing US Dollar (USD) yang semakin meningkat, yaitu dengan mendorong secara intensif penggunaan mata uang lainnya untuk meminimalkan resiko volatilitas rupiah terhadap USD. Berdasarkan data perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lain pada tahun 2017, DPN APINDO merekomendasikan adanya diversifikasi transaksi perdagangan dan investasi dalam USD menjadi transaksi local currency settlement dalam IDR - RMB (Renminbi / Yuan RRT). Mempertimbangkan kecenderungan upaya advokasinya Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan Audiensi DPN APINDO dengan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 2 November 2018 Upaya advokasi ini disambut baik oleh Bank Indonesia dan disepakati kerjasama dengan langkah selanjutnya. Sampai APINDO untuk dengan akhir telah mengadakan 2 (dua) kali Forum Group Discussion (FGD) dengan tim Bank Indonesia dan juga dengan perwakilan bank-bank nasional untuk pembahasan tindak lanjut dan proses pengumpulan data eksportir dan importir yang transaksinya terkait dengan RMB. Kerjasama ini akan dilanjutkan pada tahun 2019 dengan rencana penyelenggaraan FGD oleh Bank Indonesia dengan mengundang para pelaku dunia usaha terkait. tahun 2018, APINDO Asosiasi Pengusaha Indonesia 57
Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan FGD: Tim Bank Indonesia, APINDO dan Perwakilan Bank Nasional pada tanggal 15 November 2018 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta FGD: APINDO dan Perwakilan Bank Nasional pada tanggal 18 Desember 2018 dihadiri Ketua Umum APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani di Kantor APINDO Jakarta DPN APINDO melalui Komite Perbankan juga secara kontinyu dan aktif ikut serta menghadiri undangan diskusi yang diselenggarakan oleh Regulator dan Institusi nasional yang bergerak di bidang perekonomian dengan tema-tema krusial yang berperan penting menopang perkembangan dunia perbankan nasional, diantaranya: 1. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dengan tema Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan yang diadakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 27 November 2018; 58 Laporan Tahunan 2018 2. Acara Business Challenges yang diselenggarakan oleh Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 26 November 2018 di Raffles Hotel, Jakarta. 2019
Bidang Jasa Keuangan DPN APINDO melalui Komite bidang Jasa Keuangan telah berperan aktif mengikuti dan menghadiri berbagai undangan, diantaranya: 1. Seminar Nasional Industri Padat Karya: "Memperkuat Industri Padat Karya Berbasis Ekspor" yang diadakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada tanggal 29- 30 November 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 2. Seminar Nasional Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia sebagai Bank Pembangunan Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI pada tanggal 15 November 2018 di Gedung Dhanapala dengan narasumber Bapak Andreas Eddy Susetyo (Anggota DPR RI Komisi XI) dan Bapak Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan RI). Pendirian Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bidang Pasar Modal DPN APINDO melalui Komite bidang Pasar Modal telah berperan aktif sebagai narasumber maupun sebagai peserta dalam berbagai kegiatan, diantaranya: 1. Menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-30 Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) pada tanggal 13 Desember 2018. Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bapak Rudiantara, Menteri Perindustrian RI Bapak Airlangga Hartarto, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Bapak Hoesen, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 59
Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan Umum AEI Bapak Fransiscus Welirang, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Bapak Inarno dan Ketua bidang Pasar Modal APINDO Bapak Gunawan Tjokro. 2. Menghadiri Seminar Outlook Pasar Modal Syariah 2019 yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2018 di Hotel Borobudur; 3. Menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) dengan tema "Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Upaya Pencegahannya" yang diwakili oleh Ketua bidang Pasar Modal APINDO Bapak Gunawan Tjokro, pada tanggal 8 November 2018 di Financial Club, Jakarta. Laporan Tahunan 2018 3. Menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) dengan tema "Mengupas Konflik Kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Upaya Pencegahannya" yang diwakili oleh Ketua bidang Pasar Modal APINDO Bapak Gunawan Tjokro, pada tanggal 8 November 2018 di Financial Club, Jakarta. Laporan Tahunan 2018 Bidang Perpajakan DPN APINDO melalui Komite Perpajakan dan bekerja sama dengan KADIN Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Peran Serta Dunia Usaha dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, Jumat dan Akuntabel" (14/09/2018) di Kempinski Grand Ballroom Hotel pukul 14.00 WIB-18.00 WIB. Seminar Nasional ini bertujuan mengetahui arah kebijakan, progres, pencapaian reformasi perpajakan dan respon kebijakan moneter atas tekanan eksternal terkini dari Pemerintah, serta mendapatkan masukan dari para pelaku usaha. Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut yang juga diiisi sejumlah Narasumber, yaitu Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dody Budi Waluyo, Direktur Jenderal Pajak Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Bapak Heru Pambudi, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Suahazil Nazara. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.200 peserta yang berasal dari anggota APINDO dan Kadin, perwakilan International Chambers, perwakilan dari Asosiasi Industri, dan pada
para pelaku usaha lainnya. Selain peserta, acara juga dihadiri 78 Jurnalis dari lebih dari 30 media, baik media cetak, elektronik, dan daring (online). Saat menyampaikan keynote speech, Ibu Sri Mulyani memaparkan kondisi global yang sedang dihadapi saat ini sangat dinamis dan menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, Tugas Pemerintah adalah bagaimana menyikapi kondisi tersebut agar perekonomian stabil, mencapai kemajuan, tetap berjalan struktural, dan menyelesaikan permasalahan diantaranya dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan, tekanan Rupiah saat ini lantaran tingginya capital outflow dari dalam negeri, selain adanya faktor kenaikan suku bunga Amerika. Untuk merespon dinamika tersebut, Pemerintah memberikan fokus perhatian terhadap 4 (empat) pilar atau indikator dalam rangka menentukan sehat atau tidaknya kondisi perekonomian suatu negara, yaitu (1) Pilar Moneter; (2) Pilar Fiskal; (3) Pilar Neraca Pembayaran; (4) Pilar Kebijakan Pemerintah. kemiskinan, kesenjangan, Ke depannya, Pemerintah masih terus fokus untuk tetap menjaga perekonomian menjadi lebih baik melalui kebijakan fiskal dan sektor riil, tetap waspada dan memantau perkembangan situasi Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan global dan perekonomian terkini, memonitor dampak dari kebijakan yang telah diambil dan menyesuaikan bauran kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, dan membangun fondasi ekonomi yang kokoh serta melindungi dan memperkuat kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin. Dalam acara ini, disampaikan pula oleh Menteri Keuangan RI agar APINDO dan KADIN diharapkan dapat membuat saluran pengaduan khusus bagi Pengusaha yang mendapat perlakuan tidak semestinya dari petugas pajak dan cukai untuk dilaporkan langsung kepada Menteri Keuangan RI. Deputi Gubernur Bank Indonesia juga membuka kesempatan APINDO dan Kadin untuk selalu update dan menyampaikan usulan dan saran atau solusi tentang Kurs Rupiah. Selain penyelenggaraan acara tersebut di atas, Komite bidang Perpajakan APINDO juga aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan diskusi, seminar dan workshop, diantaranya: 1. Menjadi narasumber dalam acara "Taxpayer Gathering" KPP Madya Jakarta Timur di Harris Hotel dan Convention Center pada tanggal 23 Oktober 2018, yang diwakili oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 61
Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan bidang Perpajakan APINDO, Bapak Siddhi Widyaprathama. Acara tersebut dihadiri oleh 100 wajib pajak prioritas dan diharapkan adanya hubungan antara institusi perpajakan dengan wajib pajak yang semakin egaliter. 2. Menghadiri International Tax Conference 2018 "The Implementation of BEPS Action to Improve Tax Compliance and Transparency in Indonesia" pada tanggal 27 September 2018 di Hotel Westin, Jakarta. 3. Menerima wawancara Tim Riset Politik dan Perpajakan, Kesejahteraan Universitas Indonesia dengan tema kajian mengenai Transformasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak dalam Era Exchange of Information, pada tanggal 16 Agustus 2018. Nasional Ketahanan 62 Laporan Tahunan 2018 4. Menjadi narasumber dalam acara "Rembuk Pajak Nasional Mendorong Kepatuhan Perpajakan untuk Percepatan Pembangunan" yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Analisa TEMPO (PDAT) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) di Gedung Dhanapala pada tanggal 6 Agustus 2018. Ketua bidang Perpajakan APINDO, Bapak Siddhi Widyaprathama memberikan paparan materi mengenai kepatuhan pajak dari sudut pandang pelaku usaha. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak, Bapak Robert Pakpahan. Harapan dan Fokus 2019 DPN APINDO melalui Komite bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan Pemerintah, pelaku dunia usaha dan stakeholders APINDO lainnya akan tetap terjaga di masa mendatang. APINDO sebagai perwakilan dunia usaha menyadari perkembangan dunia perbankan, jasa keuangan dan perpajakan secara nasional maupun global memiliki tingkat kedinamisan yang tinggi, terutama dengan pesatnya peran digitalisasi di berbagai bidang ekonomi sehingga diperlukan
sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk berperan secara maksimal guna menopang pertumbuhan bidang-bidang industri lainnya. Di tahun 2019, komite bidang Perbankan akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia currency terkait dengan penggunaan settlement antara IDR-RMB yang proses diskusinya telah dimulai pada akhir tahun 2018. Selain itu, program perluasan ekonomi dengan sektor UMKM juga akan menjadi salah satu fokus di tahun 2019. local Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal akan memperkuat peran industri jasa keuangan dan pasar modal khususnya di daerah guna mendorong Bidang Perbankan, Jasa Keuangan dan Perpajakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan alternatif permodalan baru bagi dunia usaha dalam pembiayaan aktifitas produksinya. Bidang Perpajakan akan memonitor dan mengawal perumusan regulasi UU bidang Perpajakan yang akan berpengaruh penting terhadap perkembangan iklim berusaha dan berinvestasi di tanah air serta meningkatkan koordinasi dengan asosiasi industri lainnya agar dapat menyuarakan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan output yang mampu memberikan stabilitas ketahanan fiskal yang berkesinambungan bagi Pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia 63
64 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Laporan Tahunan 2018
Pendahuluan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk bidang yang baru di struktur kepengurusan DPN APINDO yang dimulai di tahun 2016 yang lalu. Sebagai bidang baru, bidang ESDM di tahun 2017 telah memperkenalkan diri ke pemerintah melalui kunjungan resmi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertemu dengan Bpk. Ignasius Jonan Menteri ESDM. Ketua Umum DPN APINDO memimpin langsung delegasi APINDO dalam pertemuan dengan Menteri ESDM di pertengahan 2017 yang lalu. Di tahun 2018, bidang ESDM melakukan penataan kembali kepengurusan mengingat terdapat beberapa anggota kepengurusan yang dibentuk di awal sudah tidak berkarir lagi di sektor ESDM. Kegiatan Di tahun 2018, antara lain ada dua kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Bidang-ESDM, yaitu: • Monitoring perkembangan regulasi/kebijakan di masing-masing sub-sektor Penyusunan Buku Putih (Whitepaper) bidang ESDM. Monitoring regulasi: Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala di tiap kuartal, dimana masing-masing Ketua Sub-bidang melaporkan perkembangan regulasi/ kebijakan di masing-masing sub-sektor yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan iklim investasi di sektor ESDM. Update dari regulasi tersebut disertai dengan usulan masukan/input yang selanjutnya bisa menjadi bahan pertimbangan dari masing-masing Ketua Sub-bidang untuk mengkomunikasikan lebih lanjut ke pemerintah (dalam hal ini Kementerian ESDM dan kementerian terkait lainnya) dan ke stakeholders lainnya Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Reorganisasi kepengurusan Bidang ESDM dilakukan di awal tahun 2018 mengikuti struktur kepengurusan masih tetap seperti di awal yaitu bahwa Ketua Bidang ESDM membawahi 4 sub-bidang, Keempat sub-bidang dibentuk mengikuti bidang-bidang pengelolaan sektor di Kementerian ESDM, yaitu : (1) minyak dan gas bumi, (2) ketenagalistrikan; (3) energi baru & terbarukan; dan (4) mineral dan batubara. kepengurusan organisasi kedalam empat sub-bidang tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan monitoring kebijakan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota APINDO terkait dengan 4 sub-sektor utama di Kementerian ESDM. Pembagian Buku Putih (White Paper) Di tahun 2018 bidang ESDM memfokuskan kegiatan pada penyusunan Buku Putih (White Paper) sebagai bahan masukan ke pemerintah. Buku Putih disusun oleh masing-masing 4 sub- bidang dengan melampirkan data-data yang digunakan sebagai referensi penyusunan dari Buku Putih tersebut. Dalam penyusunan Buku Putih, masing-masing sub-bidang diharapkan sedapat mungkin melakukan pembahasan di internal sub- bidang. Dalam hal ini, sub-bidang Minerba telah mengadakan beberapa kali pertemuan sub-tim untuk membahas kerangka penyusunan (outline) dan data-data yang akan dijadikan bahan refernsi. Adapun sub-bidang lainnya, seperti sub-bidang Energi Baru dan Terbarukan, akan menggunakan Buku Putih yang pernah disusun oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia sebagai kerangka awal penyusunan Buku Putih yang akan ditambahkan dengan data-data terbaru termasuk perkembangan regulasi/kebijakan. Asosiasi Pengusaha Indonesia 65
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aktivitas Internal 1. Rapat internal diadakan disetiap minggu ketiga yang diupayakan dilakukan setiap bulannya. Agenda rapat utama adalah membahas update kegiatan monitoring regulasi dan perkembangan penyusunan Buku Putih. 2. Mengadakan Rapat Bidang ESDM yang dihadiri oleh Ketua Umum DPN APINDO yang hadir memberikan arahan mengenai posisi dan pandangan DPN APINDO terkait dengan rencana Pengurus kedepan dan masukan kepada pemerintah. 66 Laporan Tahunan 2018 3. Menjadi narasumber dalam wawancara di TVRI pusat terkait dengan isu penerapan tarif Harga Batubara Acuan (HBA) Khusus untuk kepentingan proyek kelistrikan. 4. Menghadiri Talk Show dalam rangka Perayaan Ulang Tahun ke-29 Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) tanggal 21 Nopember 2018 yang juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menghadiri pertemuan Bidang dengan terkait dengan industrial yang Ketenagakerjaan DPN-APINDO Indonesia PT Freeport permasalahan hubungan menjadi perhatian publik.
Bidang Kebijakan Publik
Pendahuluan Bidang Kebijakan Publik merupakan salah satu bidang strategis di APINDO dimana pembentukan bidang ini tidak terlepas dari perluasan lingkup aktivitas APINDO yang terlibat di seluruh kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan anggota APINDO. Bidang ini selain aktif melakukan advokasi kebijakan yang berinteraksi langsung dengan kementerian lembaga terkait dan DPR-RI juga intensif melibatkan media masa untuk penguatan advokasi kebijakan dunia usaha. Kegiatan 1. Rapat-rapat dengan Anggota Komite Rapat-Rapat Komite dilakukan secara berkala dan mempersiapkan untuk merencanakan akan pelaksanaan beberapa kegiatan dilakukan oleh Bidang Kebijakan publik. Beberapa isu penting yang di bahas adalah mempersiapkan posisi APINDO khususnya untuk advokasi beberapa isu penting antara lain yang berkenaan dengan Amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Sumber Daya Air, Easy of doing business in Indonesia, FGD tentang peternakan, perikanan, otomotif, makanan dan minuman, perpajakan, UKM dan tenaga kerja. yang Rapat Bidang Kebijakan Publik 2. Focus Group Diskusi (FGD) untuk memberikan kepada Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) tentang Easy of Doing Business in Indonesia masukan Bidang Kebijakan Publik apresiasi kepada telah melakukan berbagai Pemerintah yang kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Indonesia mengalami perpaikan ranking easy of doing business (EODB) yang pesat yaitu dari peringkat 106 tahun 2016 menjadi posisi 91 tahun 2017 dan posisi 72 pada tahun 2018. APINDO memberikan Presiden Jokowi mentarget Indonesia berada di posisi 40 nantinya. Ada 10 aspek yang di nilai : 1. Starting a business 2. Dealing with construction permit 3. Getting electricity 4. Registering property 5. Getting Credit 6. Protecting minority investor 7. Paying taxis 8. Trading across border 9. Enforcing contract 10. Resolving insolvency (kepailitan). Untuk memperbaiki EDOB tentu dengan memperbaiki 10 aspek tersebut. Namun demikian dalam prakteknya masih banyak mengalami hambatan dan permasalahan yang tidak sederhana. Bahwa kemudahan dalam berusaha seharusnya tidak hanya ditujukan bagi investor baru yang akan memulai suastu usaha, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagi siapa saja, usahawan baru maupun lama yang sudah berada dalam dunia business. Kita mengalami banyak permasalahan justru bagi mereka yang sudah ada dalam bisnis, sering terjebak dalam peruaturan yang tadinya seolah-olah mudah dan sederhana, tetapi dalam prakteknya justru masih sulit. Secara umum terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu : 1) Masalah Konsistensi dan Ketidak Pastian Regulasi. Ketidak konsistenan dan uncertainty antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Sering berubah seperti tidak ada kesepakatan dari awal 2) Masalah Koordinasi dan Sinkronisasi. Dirasakan koordinasi antar instansi masih lemah, contoh: • Tentang impor beras, tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi antara Bulog dan Mendag. • Tentang impor gandum untuk pakan ternak. Kewenangan seharusnya ada di Menteri Perdagangan, tetapi Menteri Pertanian dapat mengatur lewat sistem karantina. impor misalnya Asosiasi Pengusaha Indonesia 69
Bidang Kebijakan Publik Forum FGD 8 Oktober 2018 Keharusan oleh pengumpulan Departemen Teknis, tetapi pengusaha dapat di hukum oleh KPPU. data Peraturan yang diterbitkan pusat sering tidak singkron dengan pemerintah daerah. Contoh tentang perizinan: keterangan domisili, TDUP cukup sekali, pelayanan satu atap menambah panjang. OSS: Adanya jeda waktu waktu antara keluarnya implementasinya, peraturan misalnya BKPN sudah menghentikan pelayanan, tetapi OSS baru jalan 10 hari kemudian. Problem bagi investor. dengan Pengurusan izin di pusat masih juga harus izin di daerah, Belum adanya kesiapan aparat - Infrastruktur yang belum menunjang - Masalah IT di Kumham yang sering error. 3) Proses Penyusunan Undang-Undang. Proses penyusunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah seyognyanya bisa lebih banyak melibatkan dunia usaha. Karena dunia usaha yang nantinya terkena dan yang menjalankan undang-undang tersebut. Beberapa undang- undang yang sedang dalam proses penyusunan antara lain: Undang-UndangPerpajakan; Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang- Undang Sumber Daya Air; Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, dll. 4) Data yang dikeluarkan antara berbagai instansi seringkali tidak bersesuaian sehingga menimbulkan kekacauan dalam menentukan kebijakan teknis di lapangan. Contoh : Data produksi dan stok beras tidak sinkron antara Departemen Pertanian, BPS, Kementerian Perdagangan dan Bulo, data yang tidak akurat mengenai sapi indukan, data keperluan impor jagung. 70 Laporan Tahunan 2018 3. Seminar RUU Sumber Daya Air Seminar Nasional mengenai Sumber Daya Air (SDA) yang berkeadilan dan fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Seminar merupakan forum diskusi bagi masing-masing pemangku kepentingan untuk menyampaikan posisinya untuk dijadikan masukan kepada Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU SDA. Diskusi juga menjadi ajang penyampaian pandangan dari sektor industri terhadap RUU SDA yang diharapkan mampu menciptakan pengaturan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan. APINDO menyelenggarakan Seminar Nasional "Peran Kebijakan Dalam Keseimbangan Fungsi Sosial dan Fungsi Sumber Daya Air", 21 Agustus 2018 Seminar menghadirkan narasumber dari Ke- menterian Perekonomian, Perindustrian, Ke- menterian Perindustrian, Kementerian Peker- jaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisi V DPR RI, PBNU, Pengamat Ekonomi serta Center for Regulation, Policy and Governance. Para narasumber memaparkan dan mengulas Peran SDA berkelanjutan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan Indonesia, Peran kebijakan dalam menjaga keseimbangan fungsi sosial dan fungsi ekonomi SDA dan bagaimana Peran SDA dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. investasi di
Advokasi Peraturan dan Kebijakan 1. Undang-Undang Persaingan Usaha Berkenaan dengan proses pembahasan Undang- undang Persaingan Usaha yang kini telah menjelang finalisasi antara Pemerintah dan DPR, APINDO berpendapat agar tidak terburu-buru memutuskan tentang Amandemen Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena masih banyak materi yang substansinya perlu dibahas lebih lanjut. UU-PU sangat diperlukan guna menumbuhkan daya saing ekonomi nasional, tetapi apabila tidak pas justru akan kontra produktif bagi iklim usaha di Indonesia. Kegiatan usaha di Indonesia saat ini sedang proses konsolidasi guna membangun daya saing ke depan, kiranya momentum ini harus dipelihara dengan baik. Adapun sejumlah isu yang menjadi concern APINDO adalah: a) Mengenai definisi : Persaingan usaha tidak sehat, • Praktek Monopoli, • Pemusatan kekuatan ekonomi. Dalam rancangan ini masih kabur menimbulkan multi tafsir. Padahal mayoritas pasal-pasal dalam UU-PU adalah untuk membuktikan terjadinya Persaingan tidak sehat, terjadinya praktek monopoli dan Pemusatan kekuatan ekonomi. b) Mengenai penggabungan atau peleburan (Pasal 31 RUU) wajib diberitahukan kepada KPPU. Apakah hanya wajib memberitahukan ataukan wajib di setujui KPPU masih perlu kejelasan. Sanksi hingga sebesar 25% dari nilai transaksi hanya karena lalai memberitahukan kepada KPPU dirasakan terlalu besar, termasuk sanksi publikasi dalam daftar hitam pelaku usaha. c) Pasal tentang kemitraan (Pasal 33 RUU) akan bersifat kontra produktif bagi upaya Ancaman mengembangkan hukuman yang berat termasuk denda 25% dari nilai transaksi menyebabkan usaha besar enggan untuk bermitra dengan usaha kecil. Dalam hal ini yang dirugikan adalah usaha kecil/menengah karena akan sulit mencari mitra usaha besar. Pasal yang seharusnya di rumuskan justru kemitraan. Bidang Kebijakan Publik harus bisa merangsang/memotivasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dengan UKM. d) KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan yang masih integrated, dimana sebagai pelapor, KPPU dapat bertindak pemeriksa/penuntut, dan sebagai pemutus (hakim), dan bahkan pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung KPPU berposisi sebagai Pihak. Apindo berpendapat bahwa kewenangan tersebut seharusnya di pisahkan antara sebagai penuntut dan sebagai hakim. e) Pengangkatan Ketua dan Wakil ketua (Pasal 40) sebaiknya dilakukan pemilihan diantara anggota, dan bukan dilakukan oleh DPR. Hal ini untuk menjaga kepengurusan yang kolektif dan kolegial. f) Tata cara pemberhentian Anggota KPPU (Pasal 49 RUU) sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan oleh Peraturan KPPU, hal ini untuk menghindari konflik of interest. g) Kedudukan/status sekretariat KPPU (Pasal 53 RUU) perlu lebih ditegaskan apakah sebagai (ASN) atau bukan, pegawai pemerintah APINDO berpendapat sebaiknya statusnya adalah ASN. h) Kode Etik bagi KPPU (Pasal 56 RUU) seharusnya dirumuskan dalam RUU ini atau setidak- tidaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan bukan diserahkan kepada KPPU, karena akan menimbulkan conflic of interest, dan juga menjaga fairness. i) Tentang duduknya anggota KPPU dalam Majelis Kehormatan perlu diatur mekanismenya sehingga tidak menimbulkan conflic of interest. j) Mengenai liniensi atau pengampunan harus dipikirkan secara hati-hati, karena berpeluang timbulnya moral hazard penyalahgunaan wewenang. k) Hukum acara di KPPU sebaiknya masuk dalam muatan Undang-Undang dan bukan sepenuhnya diserahkan kepada KPPU. l) Tentang Keberatan (Pasal 88 RUU) : Keberatan boleh diajukan jika pelaku usaha membayar 10% dari nilai denda. Hal ini berat bagi Terlapor, karena bisa menyebabkan kegiatan usaha terhenti. Pengadilan Negeri diberi waktu 45 hari untuk memeriksa Keberatan. Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia 71
Bidang Kebijakan Publik berpendapat waktunya harus lebih panjang dan dimungkinkan memeriksa Terlapor dan saksi ahli. sebesar Rp. 1.200.000.000,- bagi orang yang menghalangi proses pemeriksaan dirasakan terlalu berlebihan. n) Pengecualian (Pasal 91 RUU) huruf g seharusnya diberikan kepada usaha menengah, usaha kecil dan mikro. m) Ancaman hukuman denda 2. Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait dengan RUU SDA, Tim Kebijakan Publik APINDO menyelenggarakan rangkaian FGD yang melibatkan Pakar, KADIN dan APINDO. 72 Laporan Tahunan 2018 3. Gula Kristal Rafinasi (GKR) advokasi APINDO melakukan untuk pembatalan permendag Permendag No.16/M- DAG/PER/3/2017 tersebut karena dinilai akan menimbulkan hight cost economy yang tidak perlu terjadi. Advokasi dilakukan ke berbagai pihak berdasarkan sejumlah pertimbangan yang diperkuat dengan kajian akademis yang dilakukan oleh hasil studi yang dilakukan Tim Peneliti UGM (Universitas Gadjah Mada) dan Tim Peneliti LeadershipPark. kepada Presiden RI agar membatalkan Permendag ini Pada akhir tahun 2018, Menteri Perdagangan RI mencabut Permendag ini. APINDO mengeluarkan suraat
74 APINDO Research Institute APINDO Research Institute Laporan Tahunan 2018
Fungsi APINDO Research Institute APINDO hingga pertengahan 2018 terdiri dari beberapa departemen internal. Berdasarkan Visi dan Misi DPN APINDO, departemen-departemen internal tersebut termasuk Departemen Kajian melaksanakan fungsi dan tugasnya di sepanjang tahun 2018. Di pertengahan 2018 DPN APINDO membentuk APINDO Research Institute (ARI) sebagai bagian dari struktur organisasi DPN, dengan membawa dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab Departemen Kajian sebelumnya, namun kini lebih fokus kepada tugas Riset Isu-Isu Strategis. APINDO Research Institute memiliki fungsi utama untuk melalukan riset atas topik-topik prioritas dan asistensi penyusunan konsep konsep substantif DPN APINDO. Riset yang dilakukan dan presentasi presentasi pemikiran serta sikap APINDO dalam berbagai isu bisnis dan perekonomian yang disampaikan oleh Pengurus DPN APINDO dalam berbagai forum dimaksudkan untuk memperkuat identitas APINDO dalam advokasi kebiajakan. Program Kerja Di awal tahun 2018 Departemen Kajian telah menyusun Program Kerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kerangka pembagian tugas per unit kerja di dalam Departemen Kajian, maupun juga berdasarkan irisan program kerja departemen-departemen lain di Sekretariat DPN APINDO. Dan mulai pertengahan 2018 sejak terbentuknya APINDO Research Institute, telah disusun pengembangan Program Kerja ARI yang tetap mengacu kepada kebutuhan untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi APINDO yang telah ditetapkan dan dijadikan landasan pedoman aktivitas kerja Sekretariat. Pelaksanaan program- program kerja APINDO Research Institute direalisasikan sebagai berikut : Sosialisasi APINDO Research Institute (ARI) Sosialisasi keberadaan ARI telah dilakukan ditujukan ke unsur DPN APINDO, yang dilaksanakan secara internal di APINDO dengan menjelaskan keberadaan ARI kepada para Pengurus DPN APINDO melalui presentasi singkat dalam APINDO Research Institute Rapat Pengurus Harian DPN APINDO di akhir bulan Agustus 2018. Sosialisasi juga dilakukan melalui kunjungan ke Perusahaan / Asosiasi Usaha Sektoral, yang dilakukan melalui kunjungan ke Perusahaan Anggota Luar Biasa (ALB) dan Asosiasi Usaha Sektoral yang dilaksanakan sejak September 2019. ARI juga diperkenalkan dan disosialisasikan ke beberapa Partner Potensial, khususnya lembaga- lembaga penelitian seperti ERIA, CSIS, KPPOD dan SMERU sekaligus menyampaikan kesiapan ARI untuk melakukan kerjasama. Selain itu, tim ARI juga mengikuti sejumlah tujuan untuk seminar dengan diskusi dan memperluas sosialisasi keberadaan ARI ke para pihak tersebut. Selain Program Kerja Kegiatan Sosialisasi, ARI juga memiliki tanggung-jawab pelaksanaan program kerja lain, diantaranya : Riset dan Penelitian terhadap Isu-Isu Stratejik. Penelitian yang dilakukan tim ARI dilakukan melalui kajian literatur, penggunaan data statistik, in-depth interview dengan perusahaan dan asosiasi industri. Beberapa kegiatan Riset yang dilakukan tim ARI hingga akhir 2018 diantaranya adalah Riset Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan Industri Manufaktur, Riset Masa Depan Industri Manufaktur Garment Berorientasi Ekspor, serta Riset Tantangan Industri 4.0 Pembuatan Memorandum Kebijakan (Policy Memo / Brief) dengan latar belakang kajian yang terspesifikasi dalam bidang ekonomi c.q. ekonomi ketenagakerjaan, kebijakan publik, serta regulasi, yang juga diperlengkapi dengan penyusunan Stand Point APINDO terkait bidang-bidang kerja yang dianalisis secara elaboratif. Asistensi bagi Pengurus DPN APINDO dalam hal menyiapkan Presentasi, Speech dan Talking Points untuk memenuhi berbagai permintaan/ undangan sebagai nara sumber di acara-acara Seminar maupun Talk Show media cetak dan elektronik. Penyusunan materi-materi mencakup berbagai tema diantaranya iklim daya saing usaha, perijinan usaha, persaingan usaha, pengelolaan sumber daya industri, perdagangan, e-commerce, ekonomi digital, free trade zone & kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. air, Kegiatan asistensi lainnya dilakukan melalui penyusunan kerangka acuan (Terms of Reference) sebagai landasan tema pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pengusaha Indonesia 75
APINDO Research Institute CEO Gathering Sekretariat DPN APINDO maupun event lainnya. Asistensi juga dilakukan untuk menyiapkan notulensi substantif dari meeting diskusi kebijakan APINDO terkait peran advokasi kebijakan dalam beberapa isu kebijakan strategis yang terkait dunia usaha. Pengkayaan Wawasan melalui Training, Workshop, Seminar, dan lain sebagainya - dalam hal ini terkait dengan Penyusunan Analisis Kebijakan. Program penunjang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan mutu SDM ARI, termasuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemantapan analisa tim agar mampu melaksanakan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi, serta penyusunan langkah lanjut yang diperlukan secara tepat. tindak Pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam program ini akan dikaitkan dengan upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas dan wawasan anggota Tim ARI. Outreach : Publikasi dan Policy Series Kontribusi pemikiran APINDO Research Institute diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya melalui penyediaan dan penyusunan Posisi APINDO dalam bentuk Stand Point, selanjutnya menyusun Policy Memo dan Policy Paper yang berfungsi menyediakan konten terkini terkait dengan kepentingan dunia usaha sebagai partner pemerintahan. Sepanjang 2018 APINDO Research Institute telah berperan menjadi sumber beberapa Publikasi APINDO, diantaranya adalah sebagai berikut : 76 Laporan Tahunan 2018 1. Factsheet Informasi dan rangkaian data-data ekonomi dan bisnis disajikan dalam bentuk ringkas yang indikator- menggambarkan indikator ekonomi makro maupun mikro di beberapa bidang, seperti industri, perdagangan, konsumsi, serta indikator-indikator utama lainnya di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Selain sebagai referensi, data dalam bentuk Fact Sheet yang disajikan juga berfungsi menjadi materi press release APINDO dalam format online sehingga informasi dan data terkini terkait dengan perkembangan dunia usaha dapat tersampaikan. perkembangan Fact Sheet yang disajikan tersedia dalam format data, tabel, grafik, statement resmi pejabat Pemerintah / publik, dalam tampilan yang ringkas satu hingga dua halaman. Sumber-sumber data dalam Fact Sheet APINDO terutama berasal dari rilis resmi data-data Kantor Kepresidenan, Kementerian-Kementerian terkait, Bappenas, BPS, Organisasi-Organisasi Internasional (World Bank, IMF, OECD, ADB, ILO, dan lain-lain). APINDO telah merintis publikasi Fact Sheet di dalam situs resminya sejak awal 2016, dan sepanjang 2018 telah diterbitkan enam belas Fact Sheet. 2. Stand Point APINDO Selama ini berbagai legislasi (UU, PP, Perpres, Kepmen, Permen, dll) yang terkait aktivitas dunia usaha seringkali masih belum mampu memenuhi dan mengakomodir kebutuhan riil dunia usaha. Sebagai salah satu stakeholders sekaligus sebagai mitra erat Pemerintah dalam advokasi kebijakan, APINDO merasa perlu merumuskan hal-hal yang menjadi kebutuhan riil dunia usaha, demi mensukseskan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui penyusunan berbagai Posisi APINDO di bidang-bidang terkait yang disusun oleh tim APINDO Research Institute berdasarkan hasil review literatur dan masukan-masukan dari para pengurus DPN APINDO. Di tahun 2018 disusun Posisi APINDO di beberapa hal / bidang utama yang menjadi concern dunia usaha , diantaranya yang dijabarkan di bawah ini.
2.1. Posisi APINDO Terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI) Di Bidang Terkait Sektor Perhubungan Terkait dengan rencana Revisi Perpres No. 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), APINDO telah memberikan masukan di bidang yang terkait dengan sektor perhubungan. Di dalam rencana revisi yang akan dilakukan Pemerintah tersebut, akan dikeluarkan dari DNI atau diperbolehkan investasi asing 100%, yaitu : 1. Penyediaan Fasilitas Pelabuhan bidang perhubungan yang (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Roro) 2. Angkutan Multimoda. 3. Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA). Sehubungan dengan hal tersebut, APINDO memberikan masukan agar dalam rencana revisi Perpres tersebut dapat mempertimbangkan pengusaha nasional dan serapan tenaga kerja Indonesia secara optimal. APINDO telah mencermati ketiga sarana dan prasarana di bidang perhubungan sebagaimana tertera diatas, hingga saat ini telah dan masih mampu diadakan dan dilaksanakan oleh pengusaha nasional dan telah memberikan manfaat secara lintas sektoral. Apabila penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Roro) dan angkutan multimoda dikeluarkan dari DNI atau pada intinya dibuka untuk investasi asing (100%) maka akan menyebabkan turunnya keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sepanjang ini, yaitu dengan mengingat : • Pertimbangan pencapaian tahun 2017. • Pertimbangan terkait regulasi lain. • Pertimbangan serapan tenaga kerja. dan usulan kemampuan Apabila dibuka kepemilikan asing 100% maka akan dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya mengurangi kerja tenaga kerja lokal, serta dapat menjadi ancaman bagi lembaga pendidikan pelaut, karena lulusan pendidikan pelaut akan tidak terserap maksimal oleh industri pelayaran nasional. kesempatan APINDO Research Institute pertimbangan-pertimbangan tersebut, APINDO kemudian telah memberikan pendapat kepada pemerintah bahwa Penanaman Modal Asing untuk bidang usaha angkutan darat, laut, udara, sarana dan prasarana angkutan agar tetap sesuai dengan Perpres No. 44/2016 yaitu maksimal 49%. Berdasarkan 2.2. Posisi APINDO Terhadap Revisi UU No. 28/2009 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Revisi UU No. 28 Tahun 2009 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 menghasilkan 2 (dua) draft RUU, dari pemerintah dan dari DPR. Pandangan dan sikap APINDO atas RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 mencakup beberapa isu utama berikut: Sinkronisasi nama RUU versi Pemerintah dan DPR agar tetap 'Pajak Daerah dan Retribusi Daerah', bukan RUU 'Peningkatan Pendapatan Daerah' sebagaimana draft dari DPR. Tetap mempertahankan prinsip closed list jenis jenis pajak daerah, tidak dibuka ruang untuk membuat jenis-jenis pajak daerah baru Menolak konsep opsen yang memperbolehkan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menambahkan tarif pungutan atas tarif pungutan di setiap tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota atau Provinsi Menolak penambahan jenis-jenis pejak baru diluar ketentuan UU yang saat ini berlaku Menghapuskan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sumbernya bukan dari PLN namun dari investasi sendiri Pengurangan tarif pajak/pungutan atas tarif yang saat ini berlaku Perbaikan administrasi perpajakan daerah untuk optimalisasi hasil pajak tanpa menambah jenis- jenis pajak baru dan atau tanpa meningkatkan tarif pajak. Asosiasi Pengusaha Indonesia 77
APINDO Research Institute 3. Policy Series Policy Brief "Pandangan Dunia Usaha & Sektor Industri Pengguna Air Terhadap Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA)" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ membatalkan UU No. 7/2004 PUU-XI/2013 tentang SDA yang saat itu sedang berlaku. Sejalan dengan pembatalan tersebut, sejak 18 Februari 2015 Pemerintah memutuskan menggunakan UU No. 11/1974 tentang Pengairan dan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum terkait pengelolaan air di Indonesia. Setelah keputusan pembatalan oleh MK tersebut, DPR telah menyusun RUU SDA yang mengatur tentang pengaturan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pemanfaatan air oleh industri untuk kebutuhan komersial. Namun demikian, APINDO mencermati bahwa pengaturan tentang SDA ini masih terlihat tumpang tindih dan menunjukkan pengaturan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar dan luas bagi dunia usaha dan industri. RUU SDA tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah pada akhir April 2018, dan Presiden telah menunjuk Kementerian terkait untuk mewakili pihak Eksekutif untuk melakukan koordinasi untuk pembahasan Bersama dengan DPR. Agar finalisasi RUU SDA tersebut dapat bermanfaat positif bagi keberlangsungan usaha serta iklim investasi yang sehat, maka APINDO berharap Pemerintah beserta Legislatif dapat mempertimbangkan sebelum melakukan pengesahan RUU SDA. beberapa hal Air memiliki Fungsi Sosial sebagai Barang Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti: makan/minum, cuci, sanitasi, termasuk untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Di sisi lain, sejalan dengan putusan MK tersebut dunia usaha menempatkan pengelolaan Air yang memiliki Fungsi Ekonomi. Batang tubuh RUU SDA telah membuat khawatir dunia usaha dalam pengaturan pengelolaan SDA. Secara fundamental pengaturan pasal pasal dalam 78 Laporan Tahunan 2018 RUU SDA tersebut mencampuradukkan fungsi Sosial dan Fungsi Ekonomi SDA. Implikasi dari hal tersebut nampak jelas dari pasal pasal krusial pengelolaan SDA. Pertama, kewajiban kemitraan antara pelaku usaha swasta dengan BUMN dan BUMD - yang menurut pandangan kami semestinya bersifat sukarela. Dalam pandangan kami, peran utama BUMN/BUMD adalah untuk pemenuhan akses masyarakat atas SDA sebagai barang publik dan tidak dicampuradukkan dengan fungsi Ekonomi SDA. Kedua, kewajiban adanya jaminan bank dan penyisihan 10% dari laba usaha untuk perlindungan lingkungan hidup - padahal dunia usaha telah dibebani pajak dan pendapatan negara bukan pajak lainnya sebagai kontribusi swasta dalam perekonomian Indonesia yang semestinya dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat termasuk perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, kewajiban untuk memberikan akses masyarakat atas SDA yang dikelola swasta - yang mengkhawatirkan dalam aspek tata kelola SDA untuk menjamin sanitasi, dan potensi negatif eksternalitas lainnya yang dapat merugikan konsumen. Keempat, potensi high cost economy akibat hal-hal tersebut yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk peningkatan daya saing dan produktivitas bangsa. SDA sebagai bahan baku, bahan penolong maupun media guna memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
4. Riset Isu Strategis Riset "Tinjauan Sektor Manufaktur Indonesia : Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan untuk Industri Manufaktur" Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui Tantangan Pengembangan Ketrampilan / Skills Development SDM (Sumber Daya Manusia) dan Ekosistem Pendukungnya yang diperlukan oleh Dunia Usaha dalam menghadapi Tantangan Industri 4.0 di sektor Manufaktur. Studi ini didasari tantangan bahwa produktivitas per biaya tenaga kerja sektor manufaktur Indonesia yang menurun sejak lebih dari 10 tahun terakhir diantaranya terkait dengan skills SDM yang kurang memadai dalam menyesuaikan diri dan antisipasi terhadap tantangan perkembangan teknologi saat ini dan di masa datang. Dengan mengambil sampel industri manufaktur makanan & minuman, sepatu/ alas kaki dan otomotif, Tim APINDO bekerjasama dengan ERIA mengadakan studi tersebut dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. temuan yaitu: pertama, dalam menyediakan SDM pekerja dengan kompetensi dan keterampilan siap kerja, industri masih berperan secara swadaya dengan biaya mandiri, dikarenakan lulusan SMK dan BLK yang belum dapat memenuhi kebutuhan industri secara tepat. Kedua, Peningkatan skills & development masih belum ada dan dianggap harus dipersiapkan segera untuk memberi landasan hukum terhadap stakeholders yang berkepentingan di dalam peningkatan skills & development. Ketiga, Peran Asosiasi Usaha sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dengan perusahaan terkait sosialisasi & implementasi kebijakan serta program Pemerintah terhadap perusahaan di sektor terkait. Keempat, terdapat ambiguitas pandangan pengusaha terhadap peran pemerintah dalam mengembangkan skills & development. Berdasarkan pengalaman, banyak pengusaha yang bersikap terhadap program skill & development pemerintah sehingga lebih memilih untuk melakukan pelatihan mandiri. Namun, di sisi lain terdapat pula pengusaha yang memiliki harapan besar terhadap pemerintah dalam mengembangkan program skill & development. Kelima, diperlukan konsistensi penyusunan kebijakan pengembangan keterampilan sejalan Beberapa 'skeptis' APINDO Research Institute dengan rencana pembangunan industri. Bagi APINDO, hasil studi tersebut digunakan sebagai salah satu referensi menyusun Posisi APINDO terkait Pengembangan Ketrampilan dalam menghadapi Tantangan Industri 4.0 yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk presentasi Pengurus DPN APINDO untuk memenuhi berbagai undangan diskusi / seminar, dialog / konsultasi kebijakan dengan pemerintah, referensi penyusunan Outlook Perekonomian APINDO 2019. 5. Publikasi Lainnya Outlook Ekonomi 2019 APINDO "Reformasi & Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Memperkuat Kinerja Pertumbuhan 2019 serta Pemerataan Ekonomi". Demikian tema Outlook Ekonomi 2019 APINDO. Landasan tema tersebut didasarkan pada kondisi dimana APINDO melihat bahwa pengembangan keterampilan semakin menjadi isu yang sangat strategis dan penting untuk mendukung kinerja sektor industri Indonesia ke depan. APINDO mengapresiasi usaha pemerintah yang telah menetapkan kenaikan anggaran pengembangan SDM di RAPBN 2019 menjadi Rp 14 trilyun. APINDO meminta pemerintah untuk memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran agar dapat meningkatkan kapasitas SDM di sektor- sektor prioritas. APINDO memperoleh temuan bahwa dukungan finansial berupa anggaran pengembangan keterampilan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor- sektor prioritas tersebut. APINDO juga mencermati Asosiasi Pengusaha Indonesia 79
APINDO Research Institute bahwa dalam lima tahun ke depan, volume produksi di beberapa sektor prioritas berpotensi meningkat sebesar dua hingga tiga kali lipat tanpa harus menambahkan SDM dalam jumlah besar. Dengan demikian efektifitas anggaran pengembangan keterampilan perlu ditekankan untuk mendorong produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas. kebutuhan mendesak labour reform karena tanpa perubahan mendasar, persoalan ketenagakerjaan hanya jalan di tempat. Fokus utama reformasi ketenagakerjaan diantaranya mendefinisikan ulang makna hubungan kerja agar sesuai dengan perkembangan karakter jenis jenis pekerjaan baru saat ini dan di masa datang dengan segala implikasinya, keterkaitan pengupahan dengan produktivitas, penyelarasan dengan sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan & kesehatan, serta strategi skills development dan pembiayaannya. APINDO memproyeksikan APINDO juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 sebesar 5,20% yang berada di bawah target pemerintah dalam RAPBN 2019. Dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan terus naik meski tidak sangat tinggi, diiringi level inflasi yang terkontrol. Proyeksi tersebut dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang. APINDO juga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki akuntabilitas data statistik yang implementasi kebijakan yang tidak tepat. Hal ini sangat penting mengingat polemik akurasi data masih menjadi sorotan selama bertahun-tahun atas berbagai hal. Di bidang pertanian misalnya, perkiraan luas lahan baku sawah yang keliru mengakibatkan proyeksi produksi terlalu tinggi, sehingga berdampak pada pelonjakan harga, defisit ketersediaan jumlah pangan serta memicu dilakukannya impor. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara yang mampu memperbaiki isu akurasi data ini. sering berdampak pada APINDO meminta ketegasan pemerintah antara dalam membenahi berbagai Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat yang berpotensi menjadi bom ketidakselarasan 80 Laporan Tahunan 2018 waktu pemicu konflik yang merugikan dunia usaha. Sebagai contoh, terdapat beberapa regulasi daerah yang mengatur upah minimum yang mengabaikan PP No. 78/2015 terkait pengupahan diantaranya seperti yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu, ketidaksinkronan aturan perizinan pemerintah daerah dan pusat juga masih sering terjadi misalnya pada implementasi program Online Single Submission (OSS). Apabila persoalan ini menjadi berlarut-larut, sudah pasti akan menyulitkan Indonesia untuk dapat menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri, sehingga hasil positif dari berbagai kerjasama ekonomi internasional juga tidak akan terwujud. Mutlak dibutuhkan kesamaan sikap dan kapasitas yang memadai antara eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghindari risiko-risiko destruktif yang dapat ditimbulkan. APINDO terus mengingatkan agar pemerintah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan- kebijakan strategis sebelum mengumumkannya, dan menjamin koherensi dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya. Ditengah keterbatasan upaya pemerintah, APINDO mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dagang (ekspor) di negara- negara partner non-tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperluas potensi perdagangan serta mengurangi ketergantungan impor dengan negara-negara partner tradisional. Hingga saat ini, beberapa sudah mulai melakukan anggota APINDO penetrasi pasar di negara-negara potensial baru di luar target pasar tradisional yang dilakukan selama ini. Terkait besarnya potensi Pariwisata di Indonesia, APINDO melihat bahwa tidak ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki potensi pariwisata, sehingga pengembangan kreativitas daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki dengan melibatkan unit terkecil pemerintahan desa, dengan mengoptimalkan dana pusat dan daerah untuk pengembangan UMKM. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pengembangan kapasitas masyarakat dalam penggunaan IT untuk memasarkan potensi diantaranya
pariwisata dan produkt produk kreatif daerah secara global. APINDO berharap langkah-langkah kecil seperti ini pada akhirnya dapat memberi dampak besar terhadap ekonomi Indonesia (small steps, high impacts). Alokasi anggaran pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk promosi penjualan produk pariwisata baik melalui media konvensional maupun elektronik dengan mengurangi anggaran pencitraan / branding. APINDO mengingatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna mengembangkan industri dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang konsisten bagi seluruh industri dari hulu hingga hilir. Selain itu, keberpihakan pemerintah juga diperlukan dalam rangka mendukung pemanfaatan TKDN secara konsisten agar penggunaan produk yang sudah sesuai dengan TKDN dapat dimaksimalkan. Terakhir, APINDO meminta pemerintah untuk tidak meninggalkan pengembangan sektor energi yang kompetitif agar mampu mendukung daya saing sektor usaha lainnya. Persoalan ini secara serius perlu ditangani mengingat banyaknya sumur minyak yang telah dan akan ditutup, namun belum ada investasi baru yang masuk pada sektor ini. Maka dari itu, APINDO mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan usaha dan investasi serta konsistensi implementasi RUEN agar dapat menarik investasi-investasi baru. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Departemen Kajian sejak awal 2018 yang kemudian bertransformasi menjadi APINDO Research Institute (ARI) sejak pertengahan 2018, telah memberikan dukungan kepada para ALB (Anggota Luar Biasa) dan Anggota APINDO lainnya dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Pendampingan dan asistensi yang diberikan ARI telah terpenuhi dalam berbagai bidang sektor maupun bidang lintas sektor, seperti ketenagakerjaan dan pengupahan, sektor industri, perdagangan, investasi, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam hal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya, yang di APINDO Research Institute sepanjang tahun 2018 diberikan dalam berbagai bentuk seperti materi presentasi dan materi pidato, talking points, partisipasi keikutsertaan, serta notulensi. Kegiatan pendampingan tersebut yang dilakukan dilakukan Sekretariat APINDO bersama dengan lembaga lainnya yang merupakan stakeholders DPN APINDO, seperti partner luar negeri (HIDA, ILO, World Bank, ADB, Oxford Business Group, OECD, IFC, Chambers of Commerce, Embassies, dan lain-lain), serta partner kelembagaan domestik, lembaga pemerintah (Kementerian dan lain- lain), kalangan akademisi, Development Agency, korporasi, dan lain sebagainya. terhadap kegiatan-kegiatan Kegiatan pendampingan yang dilakukan tim ARI diwujudkan dalam bentuk penyiapan 80 (delapan puluh) materi sambutan, talking points, materi presentasi, serta materi pidato : Kegiatan Penyusunan Materi : Presentasi Power Point, Pidato, dan Talking Points No. Kategori Topik / Tema Materi Jumlah 1 Hubungan Industrial & Ketenagakerjaan 13 2 Bisnis Lintas Sektoral 10 3 Bisnis Sektoral 4 4 Investasi & Perdagangan Nasional / Multilateral / Regional / Internasional 8 5 Topik Khusus (Sustainable Development Goals, Green Production, Decent Work, Tax Amnesty, Digital & E-Commerce, Perpajakan, CSR, Deregulasi, Reformasi Birokrasi, Otda, Entrepreneurship, UKM, Moneter, Energi, Persaingan Usaha, Infrastruktur, KEK & FTZ, dll) 11 6 Tanggapan / Respon Kebijakan 4 7 Surat Kepada Presiden / Menteri / Lembaga 2 8 Kata Sambutan Sektoral 10 9 Kata Sambutan Lintas Sektoral 8 10 Lain-lain (Country Paper, Laporan Survei, Pengisian kuesioner, dll) 10 TOTAL 80 Asosiasi Pengusaha Indonesia 81
APINDO Research Institute Selain melalui penyusunan materi presentasi, pidato, dan talking points, kegiatan pendampingan yang dilakukan tim ARI juga dilakukan di dalam kegiatan / event dimana DPN APINDO diundang oleh berbagai mitra lembaga pemerintah dan non- internasional. pemerintah, domestik maupun Dukungan terhadap beberapa pendampingan dan partisipasi keikutsertaan diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan singkat dari berbagai kegiatan tersebut. Sepanjang 2018 tim ARI telah ikut serta dalam lebih dari 50 (lima puluh) kegiatan dalam beberapa kategori, diantaranya : Kegiatan Pendampingan : Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan Stakeholders Lainnya yang Diikuti Tindak Lanjut No. Kategori Kegiatan Jumlah 1 Hubungan Industrial & Ketenagakerjaan 10 2 Diskusi Makro Ekonomi & Bisnis Sektoral, Lintas Sektoral 18 3 Tanggapan / Respon Kebijakan 8 4 Sosialisasi Kebijakan & Penelitian 9 5 Topik-Topik Khusus (Pemagangan, CSR, Tax Amnesty, Energi, Reformasi Regulasi & Birokrasi, Statistik, Jurnalistik) 5 6 Internal Sekretariat DPN APINDO (CEO Gathering, Members Gathering, Rapat DPH APINDO, dll) 3 7 Lain-Lain (Survei Lembaga eksternal, Interview / wawancara dengan organisasi, dll) 2 TOTAL 55 Harapan untuk upaya peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan melalui penelitian dan kegiatan terstruktur lainnya di tahun 2018, APINDO Research Institute tetap akan memprioritaskan advokasi kebijakan Melanjutkan berbagai 82 Laporan Tahunan 2018 sebagai prioritas di 2019 untuk memperkuat peran representasi APINDO terhadap Dunia Usaha secara umum, juga khususnya bagi anggota APINDO. APINDO Research Institute memiliki harapan yang lebih besar untuk tahun 2019 ini agar apa yang telah direalisasikan dan dicapai selama tahun 2018 lalu dapat semakin dikembangkan dan diperkuat di 2019 maupun waktu-waktu mendatang. Berbagai persoalan dan tantangan yang menjadi fokus perhatian Sekretariat DPN APINDO, tim ARI, serta stakeholders - baik di bidang Pengupahan dan Hubungan Pemagangan, Perpajakan, Investasi dan Perdagangan, Otonomi Hubungan Pusat-Daerah, Energi Berkelanjutan, Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta beberapa isu sektoral lainnya seperti infrastruktur, dan lain-lain - telah menjadi landasan optimisme bagi tim APINDO Research Institute untuk selalu melihat proyeksi dan harapan di 2019 maupun tahun-tahun berikutnya. Optimisme itu didasarkan pada kemudahan penyerapan dan penyampaian gagasan, ide, dan pemikiran tim ARI untuk terus mengkritisi dan memberi solusi terhadap berbagai kebijakan publik agar berjalan searah dengan semangat untuk mengembangkan dunia usaha di tanah air. Industrial, Beberapa kebijakan / regulasi di 2018 yang menjadi fokus perhatian tim ARI ternyata masih belum dapat dirampungkan Pemerintah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dunia usaha, diantaranya Revisi UU PPh, PPN serta Ketentuan Umum Perpajakan dalam bidang pajak. Demikian juga halnya terkait dengan proses revisi terhadap UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli), serta penyusunan UU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang hingga akhir 2018. Di bidang Ketenagakerjaan, APINDO berharap labor reform melalui revisi UU Ketenagakerjaan dapat terealisir. APINDO Research Institute Sekretariat Asosiasi Pengusaha Indonesia Gedung Permata Kuningan Lantai 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur - Setiabudi Jakarta 12980
Meracik Kebanggan Bersama Indonesia
84 International Strategic Partnership Center International Strategic Partnership Center (ISPC) Laporan Tahunan 2018
Menyadari kolaborasi internasional untuk dan kemitraan keberhasilan perdagangan dan investasi, APINDO meluncurkan Pusat Kemitraan Strategis Internasional yang bertujuan untuk mempercepat kerja sama bisnis strategis antara perusahaan di luar negeri dan perusahaan di Indonesia. pentingnya International Strategic Partnership Center (ISPC) ada untuk para anggotanya dan memberikan kontribusi dalam menciptakan investasi baru dan peluang perdagangan untuk kebutuhan yang berkelanjutan. Strategi organisasi adalah mencocokkan bisnis asing dan domestik dalam rangka inbound investment dan/atau menciptakan pasar global untuk produk dan layanan perusahaan di Indonesia, serta dalam rangka menciptakan lebih banyak Pengusaha global Indonesia. Kegiatan kami bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mendukung kerja sama bisnis antara perusahaan di luar negeri dan Indonesia untuk jaringan strategis, program pencocokan bisnis, dan mempercepat proses perdagangan dan investasi. Kami bekerja sama dengan asosiasi perdagangan asing, perusahaan swasta, kamar dagang, badan pemerintah, dan organisasi lain untuk mencapai salah satu misi APINDO dalam meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dan daya saing Pengusaha Indonesia pada perdagangan global. Visi & Misi Visi kami adalah menjadi kontributor signifikan bagi Foreign DirectInvestment dan Perdagangan Indonesia yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global. Misi kami adalah meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dan perdagangan internasional melalui kemitraan strategis. International Strategic Partnership Center Pengurus dan Pelaksana Dr. Hariyadi B. Sukamdani PENASEHAT Shinta W. Kamdani PENASEHAT Soebronto Laras PENASEHAT Wahyuni Bahar, LL.M. PENASEHAT Dr. Mira Maulida MANAGING PARTNER Diana M. Savitri DIREKTUR OPERASIONAL Asosiasi Pengusaha Indonesia 85
International Strategic Partnership Center Kegiatan Sepanjang 2018 MARKETING AND PROMOTION Soft Launching of ISPC Website Media Sosial : Instagram @indonesiaispc ; Twitter @indonesiaispc EVENT & PARTNERSHIP Trade Expo Indonesia 2018 ICE - Tangerang, 24-28 Oktober 2018 Asian Energy Forum 2018 Medan, 12 November 2018 Asian Digital Startup Forum 2018 Jakarta, 13 November 2018 B2B Global Digital Platform (China) Jakarta, 13 Desember 2018 Industry 4.0 Seminar Jakarta, 3 Desember 2018 Partnership IKEA Global Supply Desember, 2018 B2B MATCHMAKING & NARASUMBER MERCOSUR ASEAN 25 Oktober 2018 Indonesia-CARICOM Economic Seminar 25 Oktober 2018 Indonesia-Pacific Alliance Business Forum 26 Oktober 2018 Promoting Indonesian Fisheries to Global Market 27 Oktober 2018 B2B Delegasi Bisnis Asing melalui Perwakilan Kementerian Luar Negeri RI di Luar Negeri 24-27 Oktober, 2018 Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Pertemuan "Jajak Pendapat" dengan Komisi VI DPR RI dihadiri oleh Pimpinan, Eksekutif DPN APINDO dan tim ISPC, Agustus 2018 Bimbingan Teknis OSS Batch-1, Batch-2 untuk perusahaan-perusahaan anggota APINDO bekerjasama dengan tim teknis - Satgas Nasional OSS, Kementerian Koordinator Perekonomian RI 86 Laporan Tahunan 2018
International Strategic Partnership Center Forum Bisnis Pada Indonesia Trade Expo Forum Bisnis, Seminar Ekonomi, B2B Matchmaking bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kamar Dagang Luar Negeri dan ISPC - APINDO Asian Energy Forum Forum Bisnis - ASIAN Energi dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Mantan PM Korea, Mr. Kim Jinpyo, Wakil Ketua Hub. Luar Negeri CPPCC Tiongkok, Mr. Han Fangming, Ketua DPP APINDO Sumatera Utara, ISPC-APINDO dan para Pengusaha Korea, Tiongkok, Jepang dan Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia 87
88 International Strategic Partnership Center Asian Digital Start Up Forum Forum Bisnis - ASIAN Start Up dihadiri Menteri Kominfo RI, Mantan PM Korea, Mr. Kim Jinpyo, Wkl. Ketua Hub. Luar Negeri CPPCC Tiongkok, Mr. Han Fangming, Ketua Umum APINDO, ISPC-APINDO dan para Pengusaha Korea, Tiongkok, dan Pengusaha Start Up Indonesia Digital 4.0 Workshop Forum CEO perusahaan-perusahaan anggota APINDO dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Bapak HM Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan APINDO, Ketua Umum APINDO, Jajaran Pimpinan DPN APINDO. Acara dilaksanakan atas kerjasama McKinsey Corporation, Indonesia dengan ISPC-APINDO Export to China Workshop Forum Bisnis dihadiri Pemilik & CEO Jumore Co., para Pimpinan DPN APINDO dan perusahaan-perusahaan anggota APINDO. Acara terselenggara atas kerjasama ISPC-APINDO dengan Jumore Co. - China Laporan Tahunan 2018
WORLD CLASS LUBRICANTS FOR WIDE RANGE OF INDUSTRIES Distributorship Information: PT PANA OIL INDONESIA Pluit, Jakarta Utara, Indonesia customersupport@panaoil.id
APINDO Training Center Research and Program Development (PT PUSAT STUDI APINDO - 2018)
Visi dan Misi ATC berdiri dengan landasan Visi dan Misi sebagai berikut : Visi : Menjadi Center of Excellence pengembangan Human Capital di Indonesia Misi : 1. Mengembangkan kompetensi Hubungan Industrial di Indonesia pelaku 2. Melakukan riset terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia 3. Memberikan bagi pelayanan anggota dalam peningkatan praktek-praktek pengembangan Human Capital di Indonesia. terbaik Organisasi Selama delapan tahun berkarya, peran, fungsi, kinerja, dan kompetensi ATC semakin tumbuh, ketenagakerjaan mengingat nasional dengan berbagai dampak dan isu ketenagakerjaan yang timbul, maka bagaimana ATC bertekad memposisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan mencapai terciptanya kondisi "Industrial dan Labor Peace" di Indonesia, mendukung roda perekonomian nasional yang kondusif. luasnya dunia Dikukuhkan dalam akta notaris dengan badan hukum PT Pusat Studi Apindo, struktur organisasi ATC sebagai berikut : Board of Commissaries 1. Presiden Komisari 2. Komisaris 3. Komisaris 4. Komisaris 5. Komisaris : Sofjan Wanandi : Suryadi Sasmita : Victor Rachmat Hartono : Sanny Iskandar : Hariyadi B Sukamdani Board of Director 1. Presiden Direktur 2. Director Bisnis Development 3. Direktur Marketing 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Eksternal Relation : FX Sri Martono : M. Aditya Warman : Iftida Yasar : Chris Setyadi Suhendra : Harijanto APINDO Training Center Excellent Team 1. Marketing & Customer Relation : Marietti Ruth Siahaan dan Adi Witono 2. Finance & Training Support 3. Program Development : Adisti Hapsari, Dewi : Eka Ratnawati 4. Intership Partners Nurbaiti, Roofi Lintang : Revashidqii Baroto dan Angelina Priskila Kegiatan 1. Bidang Marketing & Customer Relations Tampilan website menjadi lebih update dengan tata letak dan desain yang lebih mudah untuk diakses oleh customer. Website juga dirancang untuk lebih informatif, dengan informasi yang tercantum sudah sangat lengkap, berisi mengenai Program ATC yang akan datang baik regular dan non regular, berita terkait Event dan Program ATC yang telah berlalu, Jurnal yang diterbitkan oleh ATC serta informasi singkat mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia sangat (LSP-HII). Keberadaan membantu dalam memberikan gambaran kepada para calon customer baru mengenai kualitas program yang dibuat oleh ATC. informasi ini Pada tahun ini pula mulai dibangun website khusus event, dimana didalamnya terdapat kolom untuk melakukan proses pendaftaran secara online. Website khusus event dan proses pendaftaran online ini digunakan pertama kali untuk event Industrial Relation Conference yang telah berlangsung pada tanggal 7-8 November 2018 lalu dengan alamat website irc.apindotrainingcenter. com. ini menghasilkan data kepesertaan yang lengkap, dimana terlihat jumlah peserta yang telah mendaftar, berapa jumlah peserta yang belum dan telah melakukan pembayaran serta jumlah peserta yang melakukan pembatalan. Selain itu, melalui proses ini pula telah dilakukan pembaruan dalam proses absen peserta saat berlangsungnya event Industrial Relation Conference dengan digunakannya QR Code Proses registrasi online Asosiasi Pengusaha Indonesia 91
APINDO Training Center yang terpasang pada ID Card peserta. QR Code tersebut terbentuk secara otomatis melalui sistem menggunakan informasi yang didapatkan saat peserta melakukan registrasi online melalui website. 2. Bidang Program Development Tahun 2018 - 2019 merupakan masa transisi bagi Apindo Training Center, di mana ATC membuat 50 program training terpilih dalam semua bidang. Bidang baru yang coba kami handle adalah mengenai: Sales dan marketing, Keuangan dan pajak, Human capital, Leadership, dan Hubungan industrial. Dalam ini, ATC menjalankan program reguler sertifikasi beserta training inhouse sebagai berikut: satu tahun berjalan 1. Sertifikasi Reguler a. Industrial Relation Certifications Program (IRCP) i. Angkatan 20, IRCP UI Depok Menggandeng Universitas Indonesia sebagai salah satu pelaksana dari program andalan ATC ini telah melahirkan sebanyak 20 puluh angkatan yag masih akan terus melaju untuk Indonesia Kompetensi. Program sertifikasi ini dilaksanakan selama lima hari di fakultas hukum Universitas Indonesia dengan menyungsung pendalaman materi berupa Hubungan Industrial. IRCP Batch 20 ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 23-27 April 2018 dengan peserta sebanyak 18 orang. Keseluruhan peserta telah dinyatakan memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikat IRCP pada tanggal 27 Juli 2018. Depok ii. Angkatan 21, IRCP UI Depok Menggandeng Universitas Indonesia sebagai salah satu pelaksana dari program andalan ATC ini telah melahirkan sebanyak 20 puluh angkatan yag masih akan terus melaju untuk Indonesia Kompetensi. Program sertifikasi ini dilaksanakan selama lima hari di fakultas hukum Universitas Indonesia dengan menyungsung pendalaman materi berupa Hubungan Industrial. IRCP Batch 21 ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 24-28 September 2018 dengan peserta sebanyak 25 orang. Depok 92 Laporan Tahunan 2018 iii. Angkatan 22, IRCP UI Depok Menggandeng Universitas Indonesia sebagai salah satu pelaksana dari program andalan ATC ini telah melahirkan sebanyak 20 puluh angkatan yag masih akan terus melaju untuk Indonesia Kompetensi. Program sertifikasi ini dilaksanakan selama lima hari di fakultas hukum Universitas Indonesia dengan menyungsung pendalaman materi berupa Hubungan Industrial. IRCP Batch 22 ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 3 - 7 Desember 2018 dengan peserta sebanyak 17 orang. Depok 2. Inhouse Training a. Industrial Relations Basic Batch I, PT Pertamina Apindo Training Center bekerja sama dengan PT Pertamina pada tanggal 17-19 Januari 2018 bertempat di Pertamina Learning Center untuk melaksanakan Industrial Relations Basic selama lima hari. Pembicara dalam acara tersebut: Sri Razziaty Ischaja, Timboel Siregar, M. Aditya Warman, dan Iftida Yasar. b. Industrial Relations Basic Batch II, PT Pertamina Apindo Training Center bekerja sama dengan PT Pertamina pada tanggal 26-28 maret 2018 bertempat di Pertamina Learning Center untuk melaksanakan Industrial Relations Basic selama lima hari dengan menghadirkan Pembicara sebagai berikut: Sri Razziaty Ischaja, Basani Situmorang, Payaman Simanjuntak, dan Greg Chen. c. Industrial Relations Mastering Batch I, CNOOC Apindo Training Center bekerja sama dengan CNOOC Ltd untuk melakukan program sertifikasi training dam best practice sharing kepada seluruh karyawan berbagai divisi. Diselenggarakan pada 14-24 Mei 2018 bertempat di Gedung BEI dengan peserta sebanyak 11 orang dan 5 pembicara, yaitu: Sri Razziaty Ischaja, Bambang Supriyanto, Payaman Simanjuntak, M. Aditya Warman, dan Greg Chen. d. Industrial Relations Mastering Batch II, CNNOC Apindo Training Center bekerja sama dengan
CNOOC Ltd untuk melakukan program sertifikasi training dam best practice sharing kepada seluruh karyawan berbagai divisi. Diselenggarakan pada 26-28 Maret 2018 bertempat di Gedung BEI dengan peserta sebanyak 11 orang dan 5 pembicara, yaitu: Sri Razziaty Ischaja, Kemalsjah Siregar, Payaman Simanjuntak, M. Aditya Warman, dan Iftida Yasar. e. Negotiations Skill, PT Unilever Apindo Training Center bekerja sama dengan Unilever untuk melakukan pendampingan dengan training negosiasi skill untuk para divisi yang akan melakukan PKB. Diselenggarakan pada 13 Juli 2018 bertempat di Kantor Pusat PT Unilever, BSD dan di fasilitasi oleh 3 pembicara, yaitu: Timboel Siregar, Hiskia Purwoko, dan M. Aditya Warman. f. Pendampingan PKB, PT Unilever Apindo Training Center memfasilitasi pelaksanaan pendampingan PKB oleh PT Unilever. Pendampingan ini dilakukan dengan pertemuan sebanyak 8 kali dimulai dari bulan Juli 2018 hingga November 2018. g. Away Day Program, PT Unilever Pendampingan dalam pembekalan untuk perundingan PKB sebagai kami pendahuluan dari program Pendampingan PKB yang akan dilakukan selama lima bulan oleh Unilever. Pembekalan ini dilakukan di Hotel Intercontinental, 2-3 Agustus 2018. Pembekalan ini diikuti oleh para pihak yang akan terlibat dalam perundingan PKB. lakukan h. Industrial Relations Mastering Program, PT Pamapersada Nusantara Pelaksanaan program training dan sertifikasi "Industrial Relations Mastering Program bandling Pelatihan berbasis kompetensi untuk Analis Muda", diadakan oleh ATC bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia, dilaksanakan pada 10-14 September 2018 di Balikpapan, PT Pamapersada Nusantara. Program ini diikuti sejumlah 22 peserta yang terdiri dari kantor pusat serta anak perusahaan PT Pamapersada Nusantara. Program didahului dengan program training selama lima hari dengan metode pre assesment, seminar, FGD dalam setiap sesi materi dan diakhiri APINDO Training Center dengan tugas harian. Peserta melaksanakan ujian tertulis serta pembuatan paper dengan batas maksimal waktu 1 bulan. Setelah pengumpulan paper dan pembagian nilai serta sertifikat, rangkaian program ini akan diakhiri dengan assesment terhadap profesi yang telah dijalani oleh peserta tersebut. Assesment profesi ini akan dilaksanakan oleh LSP HII. i. Industrial Relations Forum, PT Kalbe Farma Kami menjadi bagian dari sisi lain Kalbe farma untuk selalu memberikan yang terbaik dalam support acara IR Forum yang dimiliki oleh Kalbe Farma, ditahun ini acara ini diselenggarakan di 21 November 2018 bertempat di Ruang Cengkeh, Klub Kelapa Gading, Summarecon Kelapa Gading. j. Industrial Relations Certification Program, PT Freeport Indonesia certification bagi training para pelaku IR di PT Freeport Indonesia, dengan program yang dinamakan "Industrial Relations Certification Program". Program ini dilaksanakan sebanyak 3 batch di Timika Papua dengan menghadirkan para pembicara/ narasumber yang ahli dibidangnya, antara lain: M. Aditya Warman, Iftida Yasar, Soeprayitno, dan Sri Razziaty I Melaksanakan k. Industrial Relations Couple Program, PT Bukit Makmur Meningkatkan pemahaman serta komunikasi yang baik antara Management dengan Serikat pekerja untuk mencapai hubungan yang harmonis serta ada nya keterlekatan antara management dengan serikat pekerja, maka dengan ini PT Bukit Makmur mengadakan In House Training dengan PT Pusat Studi APINDO yang dilaksanakan pada 17 Desember 2018, peserta sebanyak 20 orang. Menghadirkan pembicara Bp. M. Aditya Warman. 3. ATC Update Di tahun ini kami mencoba untuk membentuk suatu acara diskusi semi formal Blueshare dengan topik pembahasan terkini saat ini. Acara didahului dengan launching buku mengenai Industrial Relations 4.0 Issues yang diselenggarakan pada 22 Mei 2018 bertempat di Ruang Serbaguna DPN APINDO, dengan pembicara Bayu Prawira Hie dan M. Aditya Warman. Asosiasi Pengusaha Indonesia 93
APINDO Training Center 4. Konferensi dan Konvensi 3. LSP HII 5th Industrial Relations Conference 2018: The Alignment of New Industrial Relations Policy Toward Industry 4.0 Era - New Challanges New Solution. Pelaksanaan Konferensi kelima yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran dari tanggal 7-8 November 2018 dengan total peserta 307. Konferensi yang bertajuk mengenai "The Alignment of New Industrial Relations Policy Toward Industry 4.0 Era - New Challanges New Solution" membahas tentang Shifting dan Implementasi yang harus dilakukan serta menjelaskan kondisi Industri 4.0 di masa depan. Pada tanggal 30-31 Oktober 2018bertempat di Hotell Harper Yogyakarta telah dilaksanakan proses asesmen terhadap peserta pada level Analis Muda Hubungan Industrial yang diikuti oleh18 (delapan belas) peserta. Proses assesment dilakukan dengan metode Verifikasi Portofolio dari masing- masing peserta kemudian apabila ternyata asesor menganggap hal tersebut masih kurang, maka asesi akan diberikan pilihan untuk menjawab pertanyaan wawancara atau ujian tertulis. Unit kompetensi yang dinilai dalam asesment ini adalah : No. Kode Unit Kompetensi Judul Unit Kompetensi 1 N.784000.001.02 Membentuk Organisasi Pekerja 2 N.784000.016.02 Membuat Perjanjian Kerja 3 N.784000.032.02 Menghitung Upah Lembur 4 N.784000.036.02 Mengurus Program Jaminan Sosial 5 N.784000.041.02 Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja 6 N.784000.042.02 Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Hasil dari indikator asesment ini akan berupa laporan asesement setiap individu yang akan dilaporkan bersamaan dengan terbitnya sertifikat asli dari BNSP berlaku selama 3 tahun. 94 Laporan Tahunan 2018
Kegiatan Dewan Pimpinan Provinsi
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO SUMATERA UTARA Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Anggota Luar Biasa Jumlah Anggota Biasa : Parlindungan Purba : Laksamana Adiyaksa : 13 Kabupaten / Kota : 61 Perusahaan : 1.192 Perusahaan Selama tahun 2018, banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh DPP APINDO Sumatera Utara, baik yang berada di wilayah Sumatera Utara, ataupun kegiatan diluar dari Wilayah Sumatera Utara bahkan ada apula kegiatan di luar negeri. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah : 1. SILATURAHMI & KONSOLIDASI BPJS KESEHATAN MEDAN DENGAN DPP APINDO SUMUT (19 Januari 2018 - JM. Bariani House Medan). 3. PEMBUKAAN PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA DAN PENANDATANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BEI JAKARTA DENGAN DPP APINDO SUMUT (7 Februari 2018) 2. SILATURAHMI BERSAMA PENGUSAHA SUMUT DENGAN DUTA BESAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK INDONESIA. (31 Januari 2018 - JW. Marriott Hotel Medan). 98 Laporan Tahunan 2018
4. SOSIALISASI LOKAKARYA DAN PENTINGNYA PENERAPAN KESETARAAN GENDER DI TEMPAT KERJA KEPADA (PENGUSAHA DAN SEKTOR SWASTA PERUSAHAAN) APINDO ANGGOTA (13-14 PROVINSI Februari 2018 - Hotel Santika Dyandra Medan) SUMATERA UTARA 5. "POLEMIK SUMUT" Polemik Sumut adalah Program Rutin DPP APINDO Sumut yang berkerjasama dengan Stasiun Televisi Swasta Nasional Indonesia iNEWS TV yang membasah tentang Dunia Usaha di Sumatera Utara mencakup Potensi, Kendala yang menghambat Dunia Usaha dan lainnya yang berhubungan dengan Dunia Usaha. Adapun Tema yang dibahas selama tahun 2018: a. Infrastruktur Digenjot, Siapa Diuntungkan? (Tayang 26 Januari 2018) b. Dampak E-Commerce di Sumatera Utara (Tayang 2 Maret 2018) c. Gedung Pencakar Langit di Kota Medan (Tayang 21 Maret 2018) d. Link and Match Dunia Pendidikan dan Usaha (Tayang 17 April 2018) e. Mewujudkan Swasembada Pangan di Sumut (Tayang 23 April 2018) Kegiatan DPP APINDO f. Meningkatkan Daya Saing di Sumatera Utara (Tayang 2 Oktober 2018) g. Banjir, Tanggung Jawab Siapa? (Tayang 5 November 2018) h. Medan - Brastagi Tanggung Jawab Siapa? (Tayang 30 November 2018) i. Pengendalian Harga Sembako (Tayang 18 Desember 2018) 6. SILATURAHMI DPP APINDO SUMATERA UTARA DENGAN HAKIM ADHOC SE - INDONESIA (14 Maret 2018 - Karibia Boutique Hotel Medan) 7. PERTEMUAN KONJEN CHINA DENGAN DENGAN DPP APINDO SUMATERA UTARA DAN MITRA DALAM PROMOTION SEMINAR INTERNATIONAL IMPORT EXPO (23 Maret 2018 - Jw. Marriott Hotel Medan) CHINA Asosiasi Pengusaha Indonesia 99
Kegiatan DPP APINDO 8. WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS P4GN (PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA) DI LINGKUNGAN SWASTA, KERJASAMA BNN DENGAN DPP APINDO SUMATERA UTARA (17 April 2018 - Saka Premier Hotel Medan) 9. PERAYAAN HARI BURUH INTERNASIONAL (MAYDAY 2018) 100 Laporan Tahunan 2018 10. PERESMIAN KANTOR BARU DPP APINDO SUMATERA UTARA Alamat : Jl. Gagak Hitam Ringroad, Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok V No. 122, Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara. Telp/Fax: 061- 88833777 (5 Mei 2018)
11. WORKSHOP MASALAH" Kegiatan 11. WORKSHOP MASALAH" Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan peserta workshop tentang PHK, Narasumber pada workshop ini adalah Hakim AdHoc Unsur Apindo, Hakim AdHoc Unsur Serikat dan Pengurus DPP Apindo Sumut. (12 Juni 2018 - Kantor DPP APINDO Sumatera Utara, Komplek Tasbi 2 Medan) 12. BUKA PUASA BERSAMA DPP APINDO SUMATERA UTARA DENGAN MITRA Acara Buka puasa Bersama DPP APINDO Sumatera utara dengan Mitra meliputi Unsur Pemerintah, Unsur SP/SB, media dan juga Anak Yatim Piatu. (12 Juni 2018 - Kantor DPP APINDO Sumatera Utara, Komplek Tasbi 2 Medan) Kegiatan DPP APINDO 13. SURVEY DAYA SAING USAHA Survey daya saing usaha yang diadakan di Medan merupakan survey daya saing usaha tahap keenam yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara, National University of Singapore (NUS) / Asia Competitiveness Institute (ACI). Tujuan Survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar daya saing usaha di setiap daerah yang di survey. (06 September 2018 - Hotel Adimulia Medan) 14. RAPAT KONSILIDASI DEWAN PENG- UPAHAN UNSUR APINDO Rapat Konsolidasi Dewan Pengupahan Unsur APINDO yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengupahan dari DPP & DPKab/DPKot Apindo Sumatera utara (25 September 2018 - Kantor DPP APINDO Sumatera Utara, Komp TASBI 2) Asosiasi Pengusaha Indonesia 101
Kegiatan DPP APINDO 15. PEDULI LINGKUNGAN PENANAMAN POHON BUAH DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN (28 September 2018 - Universitas HKBP Nommensen Medan) 102 Laporan Tahunan 2018 16. WORKSHOP "BAHAS TUNTAS MASALAH OUTSOURCING & PENUPAHAN SERTA SOLUSI" Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan peserta workshop tentang Outsorcing & Pengupahan, Narasumber pada workshop ini adalah Akademisi, Pengurus APINDO dan SP/SB ( 30 Oktober 2018 - Kantor DPP Apindo Sumatera Utara, Komp TASBI 2) 17. DPP APINDO SUMATERA UTARA BISINESS TRIP TO SHANGHAI China Internasional Import EXPO (CIIE) ( 5 - 9 November 2018 )
18. SOSIALISASI PER- UNDINGAN INDONESIA - EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT/I-EU CEPA (08 November 2018 - Santika Dyandra Hotel Medan) PERKEMBANGAN 19. GALA DINNER THE GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF NORTH SUMATERA WITH INDONESIA EMPLOYERS ASSOCIATION OF NORT SUMATERA AND ASIAN ENERGY FORUM INDONESIA (11 November 2018 - Kantor Gubernur Sumatera Utara) Kegiatan DPP APINDO 20. ASIA ENERGI FORUM Acara ini di hadiri oleh 6 Negara, Indonesia, Korea, China, Japan,Hongkok, Singapore (12 November 2018 - JW. Marriot Hotel Medan) Asosiasi Pengusaha Indonesia 103
Kegiatan DPP APINDO 21. TEMU MAKAN MALAM WALIKOTA MEDAN DENGAN DEWAN PENGURUS PROPINSI APINDO SUMATERA UTARA BERSAMA ROMBONGAN (12 November 2018 - Pondopo Rumah Dinas Walikota Medan) 104 Laporan Tahunan 2018 22. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KOMITE PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN MANFAAT PROGRAM PERUMAHAN BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (16 November 2018 - JW. Marriot Hotel Medan)
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO RIAU Ketua Sekretariat Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : Wijatmoko Rah Trisno. : Edi Darmawi : 13 Kabupaten / Kota : 353 perusahaan Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi para pelaku usaha dalam mencapai target-target bisnis. Kondisi ekonomi pada tahun ini yang sangat fluktuatif sebagai imbas ekonomi global dan masih lemahnya fondasi ekonomi nasional ditambah fenomena sebagai tahun politik mengakibatkan para pelaku usaha termasuk di Riau lebih banyak berada pada posisi wait and see. Kondisi ini menjadi situasi stagnasi dalam pertumbuhan usaha bahkan sampai pada kondisi ekspor impor. Adapun beberapa kegiatan DPP APINDO Riau sepanjang tahun 2018 diantaranya : 1. Pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi Riau sub sektor migas untuk tahun 2018 bersama perusahaan-perusahaan pada tanggal 17 Januari 2018 di Duri, Bengkalis DPP APINDO Riau dalam peran dan fungsi memberikan support dalam membangun iklim usaha yang kondusif selama tahun 2018 tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pelaku usaha serta pemerintah daerah. Hal ini kami pandang sangat penting untuk terus melihat kondisi-kondisi tetap terpeliharanya iklim berusaha yang kondusif. Pada tahun 2018 ini terkait dengan pengupahan DPP APINDO Riau telah berupaya semaksimal mungkin dan mengawal proses pengupahan baik UMP maupun UMK. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO proses ini membuahkan hasil dengan tercapainya nilai kenaikan UMP/UMK 2018 diseluruh Kabupaten/Kota di Riau sesuai dengan ketentuan PP 78 tahun 2015 dan perhitungan yang tertera dari surat Menteri Ketenagakerjaan RI No. B.240/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 perihal Data Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 dimana ditetapkan kenaikan UMP/UMKtahun 2019 adalah sebesar 8.03%. 2. Perundingan bipartit dengan 6 Serikat Pekerja/ Buruh di Riau dan selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau No. Kpts. 911/X/2018 Sepanjang tahun 2018, DPP APINDO Riau telah melakukan sejumlah kegiatan dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan dan hubungan kemitraan dengan perusahaan dan pemerintah daerah. 3. APINDO Riau menjadi bagian Panitia Bersama dengan Disnakertrans Riau dan Pengprov PSSI Riau pada Liga Pekerja Indonesia (LIPESIA) Zona Riau tahun 2018 yang diikuti 6 kesebelasan dari 6 perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 105
Kegiatan DPP APINDO 4. Sebagai narasumber Jumandri, Bendahara DPP APINDO Riau) pada Seminar Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pesisir Timur Sumatera dalam Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat yang digelar oleh DPK Dumai pada tanggal 22 Februari 2018 di Dumai (R. Elwan 5. Sebagai mitra pelaksana KPPOD RI dalam pelaksanaan FGD revisi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah dari Persepsi dan Ekspektasi Pelaku Usaha pada tanggal 1 Maret 2018 di Pekanbaru 6. Menghadiri Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO di Jakarta pada tanggal 23 - 25 April 2018 dengan jumlah utusan sebanyak 14 (empat belas) orang 106 Laporan Tahunan 2018 7. Sahur bersama Menteri Tenaga Kerja RI Bp. M. Hanif Dhakiri sekaligus membahas persoalan ketenagakerjaan nasional dan tantangan pelaku usaha ke depan pada tanggal 19 Mei 2018. 8. Sebagai mitra Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura dalam pelaksanaan Survey Daya Saing Usaha (SDSU) tahun 2018 di Provinsi Riau yang diikuti oleh 42 peserta pelaku usaha di Riau pada tanggal 31 Mei 2018. 9. Buka puasa dan silaturrahim DPP APINDO Riau dengan stakeholder Provinsi Riau serta penyerahan santunan untuk 30 orang anak yatim pada tanggal 31 Mei 2018 di Pekanbaru
10. Menghadiri Musyawarah Kabupaten DPK Bengkalis dalam pemilihan Ketua DPK Defenitif pada tanggal 5 Agustus 2018 di Duri - Kab. Bengkalis. 11. Menghadiri Forum Diskusi tentang Unemploy- ment Insurance yang diselenggarakan DPN APINDO dan ILO di Jakarta pada tanggal 5 September 2018. 12. Menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau unsur APINDO dalam persiapan perundingan pengupahan tahun 2019. 13. Menghadiri kegiatan Industrial Relation Conferency tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 8 - 9 September 2018. Kegiatan DPP APINDO 14. Sebagai narasumber (Edi Darmawi - Sekretaris DPP APINDO Riau) pada acara Talkshow tentang Pengupahan di Green Radio Pekanbaru pada tanggal 8 November 2018 15. Sebagai Tim Kajian KLHS-RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 dibawah koordinasi Bappeda Provinsi Riau (Arfi Marzuki - Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau). 16. Sebagai Tim Kajian Pilar Ekonomi pada FGD dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bappeda Riau dan UNDP pada tanggal 12 November 2018 (Arfi Marzuki - Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau). Asosiasi Pengusaha Indonesia 107
Kegiatan DPP APINDO 17. Sebagai Tim Juri Penghargaan Siddhakarya bagi pelaku usaha Kecil, Menengah, dan Besar tahun 2018 tingkat Provinsi Riau (Arfi Marzuki, Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau). 18. Menghadiri Rembug Tripartit Regional III di Jogjakarta pada tanggal 21 - 23 November 2018 108 Laporan Tahunan 2018 19. Menghadiri Konferensi Tahunan ACI Singapura di Singapura pada tanggal 25 - 28 November 2018 20. Menghadiri Sosialisasi Pendaftaran Peserta PPB BU Swasta melalui OSS dari BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2018
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO KEPULAUAN RIAU Ketua Sekretaris Eksekutif Jumlah DPK AINDO Jumlah Anggota Biasa Jumlah Anggota Luar Biasa : Ir. Cahya : Salam Jong Tek : 7 Kabupaten / Kota : 652 Perusahaan : 20 Perusahaan Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP APINDO Kepulauan Riau selama tahun 2018, diantaranya : yang dipandang masih banyak yang berbenturan serta tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. 1. Dialog Keluarga besar APINDO Kepulauan Riau Bersama BP Batam & Pemko Batam. Dengan Tema "Melangkah Bersama Menuju BM27". Acara ini diadakan pada tanggal 01 Februari 2018, di Planet Holiday Hotel Batam. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 membuat pengusaha di Batam khawatir dengan perkembangan Batam. Untuk mendiskusikan persoalan itu, APINDO Provinsi Kepulauan Riau mengundang pihak BP Batam dan Pemerintah Kota Batam sebagai regulator untuk bertemu dengan pelaku usaha anggota APINDO Provinsi Kepri. Dalam diskusi ini diputuskan bahwa pemerintah dan pengusaha akan menyamakan langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam dua tahun ke depan. 3. Survey Daya Saing Usaha bersama Tim Peneliti Asia Competitive Institute Nasional University Of Singapore - APINDO Kepulauan Riau diadakan pada tanggal 13 Agustus 2018 di Travelodge Hotel Batam Penelitian Asia Competitive Institute (ACI) rutin dilakukan setiap tahun dengan melibatkan pengusaha, pemerintah, dan perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini ingin memotret daya saing antar daerah di Indonesia serta daya saing Indonesia secara keseluruhan yang dilihat 2. Focus Group Discussion tema "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Ketenagakerjaan" Acara FGD ini diadakan pada tanggal 12 Juli 2018 dan dimaksudkan untuk mendiskusikan persoalan peraturan-peraturan ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia 109
Kegiatan DPP APINDO dari berbagai indikator penilaian. ACI setelah penelitian ini kemudian melakukan seminar internasional di Singapura dengan mengundang seluruh stakeholders terkait. 4. Tanggal 21 November 2018 di Hotel Travelodge Batam, APINDO KEPRI menyelenggarakan acara Workshop dengan Tema "PHK Tuntas Tanpa Masalah" Persoalan PHK yang akhirnya bermuara pada gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) seringkali menjadi persoalan tersendiri bagi anggota APINDO. Untuk mencegah terjadinya persoalan terkait PHK di perusahaan, maka APINDO Provinsi Kepri mengadakan workshop sehari yang memberikan pembekalan terhadap anggota APINDO Provinsi Kepri teknik dan landasan hukum melakukan PHK di perusahaan. Sehingga diharapkan PHK yang dilakukan tidak berujung pada gugatan di pengadilan. 5. Pelatihan Struktur dan Skala Upah di Kota Batam Pelatihan Struktur dan Skala Upah dilaksanakan di Hotel Travelodge Batam, Upaya untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha anggota APINDO Provinsi Kepri akan pentingnya menyusun struktur dan skala upah sesuai dengan Permenaker No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah. Ditatanan praktek masih banyak pengusaha yang kurang mengerti menyusun struktur dan skala upah ini sehingga APINDO Provinsi Kepri berinisiatif memberikan para anggota. Pelatihan ini mengundang pembicara dari Kementerian Ketenagkerjaan Republik Indonesia. pemahaman kepada 110 Laporan Tahunan 2018 6. Pelantikan DPK APINDO Kabupaten Natuna- Ranai Dewan Pengurus Kota (DPK) APINDO Kabupaten Natuna merupakan DPK termuda dibawah APINDO Provinsi Kepri. DPK Natuna dibentuk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan wadah organisasi pengusaha di Kabupaten Natuna yang cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran DPK Kabupaten Natuna ini diharapkan akan mampu menampung aspirasi pengusaha di Natuna dan menyesuaikannya dengan kebutuhan untuk memajukan pembangunan di Natuna. 7. Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Kota Batam APINDO Provinsi Kepulauan Riau selalu berkomitmen untuk mendukung program- program pemerintah di berbagai bidang. Salah satu yang antusiasi dibantu oleh APINDO Provinsi Kepri adalah melakukan sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masif dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. APINDO Provinsi Kepri mengundang seluruh anggotanya untuk berdiskusi terkait Tax Amnesty untuk kemudian mendorong para pengusaha untuk mengikuti pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah.
Selain melakukan sosialisasi terkait tax amnesty APINDO Provinsi Kepri juga menyediakan Posko tax amnesty di kantor APINDO Provinsi Kepri. Posko ini untuk memudahkan para anggota APINDO Kepri untuk bertanya sekaligus melakukan pendaftaran sebagai peserta tax amnesty. Pendirian Posko ini berkerjasama dengan Kantor Pajak Kota Batam. 8. Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Kabupaten Lingga Tidak hanya di Kota Batam yang merupakan daerah dengan pelaku bisnis paling banyak di Kegiatan DPP APINDO Provinsi Kepri. APINDO Provinsi Kepri juga tax amnesty sampai melakukan sosialisasi ke Kabupaten Lingga yang jaraknya cukup jauh dari Kota Batam. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari APINDO Provinsi Kepri untuk menyukseskan program tax amnesty yang merupakan program pemerintah. 9. Penerimaan Penghargaan dari Kantor Pajak Batam, : Bapak Abidin Hasibuan - Ketua Dewan Kehormatan DPP APINDO Kepulauan Riau dan Bapak Ir. Cahya - Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau diberikan kepada Penerimaan Penghargaan dari Kantor Pajak Kabupaten Karimum DPP APINDO Kepulauan Riau Ir. Cahya Asosiasi Pengusaha Indonesia 111
Kegiatan DPP APINDO 10. Penerimaan Penghargaan dari KANWIL DJP RIAU dan Kepulauan Riau. • Bapak Abidin Hasibuan - Ketua Dewan Kehormatan DPP APINDO Kepulauan Riau • Bapak Ir. Cahya - Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau. saat ini korupsi tidak hanya bisa menjerat para pejabat pemerintah, namun juga bisa melibatkan para pelaku bisnis yang berhubungan dengan keuangan negara. Untuk itu APINDO Provinsi Kepri mengadakan sosialisasi pencegahan korupsi dengan mengundang Ibu Basaria Panjaitan sebagai selaku pimpinan KPK pembicara. 11. Sosialisasi KPK DI Kota Batam. APINDO Provinsi Kepri juga menjalin hubungan erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini dilakukan karena APINDO Provinsi Kepri menyadari bahwa DPP APINDO JAMBI Ketua Sekretariat Jumlah DPK APINDO : 3 Kabupaten / Kota Jumlah Anggota Biasa : M. Junus Abdullah : Rizal : 78 Perusahaan DPP Apindo Jambi selama tahun 2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik internal maupun partisipasi pada kegiatan eksternal. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPP APINDO Jambi diantaranya: 30 Januari 2018 Menghadiri undangan BPJS Kesehatan Cabang Jambi dalam rangka sosialisasi Closed Payment terhadap Badan Usaha bertempat di Restoran Cassa de Alicia Thehok Kota Jambi. 112 Laporan Tahunan 2018
1 Februari 2018 Menghadiri Disnakertrans undangan Provinsi Jambi dalam rangka persiapan Liga Pekerja Indonesia bertempat di Ruangan Aula Disnakertrans Provinsi Jambi. 4 Februari 2018 Menghadiri undangan pembukaan Liga Pekerja Indonesia Zona Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2018 bertempat di lapangan Sepak Bola Persijam Kota Jambi 3 Maret 2018 rapat DPH APINDO dengan Asosiasi Pengusaha Sektoral terkait dengan masalah Upah Minimum Sektoral Provinsi ( UMSP ) di Provinsi Jambi bertempat di Restoran Sederhana Sipin Kota Jambi. Menyelenggarakan 7 Maret 2018 Menghadiri rapat Dewan Pengupahan Provinsi dengan berbagai asosiasi pengusaha terkait dengan usulan Upah Minimum Sektoral Provinsi ( sektor unggulan) bertempat di BLK Disnakertrans Provinsi Jambi. 23 - 25 April 2018 Menghadiri MUNAS APINDO ke X bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta dengan mengirim 2 orang utusan sebagai peserta penuh dan 2 orang sebagai peninjau. 5 Juli 2018 Menyelenggarakan Survey Daya Saing Usaha sebagai realisasi kerjasama APINDO dengan ACI-NUS tahap ke enam tahun 2018 bertempat di Swissbel Hotel Jambi. Kegiatan DPP APINDO 5 - 6 Juli 2018 Menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi yang merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di daerah bertempat di Ruang Utama dan Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. 11 Juli 2018 Menghadiri kegiatan sosialisasi Pedoman Sinergitas Peningkatan Produktivitas oleh Pemda Jambi bertempat di Hotel Grand Jambi. 7 Agustus 2018 Menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan tema "Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi" bertempat di Swissbel Hotel Kota Jambi. 13 September 2018 Menghadiri undangan Diseminasi Regulasi Badan Nasional Sertifikasi Proffesi(BNSP) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sistem sertifikasi kompetensi bertempat di Hotel Aston Jambi. Asosiasi Pengusaha Indonesia 113
Kegiatan DPP APINDO 25 September 2018 Mengadakan wawancara sebagai pelaksanaan kegiatan kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad bertempat di Hotel Luminor Jambi. 10 Oktober 2018 Mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Pelindo II Cabang Jambi dengan acara Terima Pelanggan bertempat di Hotel BW Luxury Jambi. 17 Oktober 2018 Menghadiri undangan Pimpinan Pelindo II Cabang Jambi dengan acara " Diskusi Bersama Stakeholder" bertempat di Hotel BW Luxury Jambi. 21 November 2018 Menghadiri undangan DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan Ranperda Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan bertempat di Ruang rapat banggar DPRD Provinsi Jambi. 21 - 23 November 2018 Menghadiri acara "Rembug Tripartit Regional III" dalam rangka pelaksanaan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dengan menghadirkan ketiga unsur Tripartit bertempat di The Rich Jogya Hotel D.I Yogyakarta 18 Desember 2018 Menghadiri undangan Bank Indonesia Jambi dalam rangka Pertemuan tahunan BI tahun 2018 bertempat di Swissbel Hotel Jambi. 19 Desember 2018 Menghadiri undangan Pemda Jambi dalam rangka penyerahan Tropy dan Piagam Penghargaan untuk (Siddhakarya) Produktivitas perusahaan kecil dan menengah di Provinsi Jambi bertempat di Grand Hotel Kota Jambi. 2018 114 Laporan Tahunan 2018 Potensi Daerah Jambi Beberapa potensi daerah Jambi sebagai peluang investasi : 1. Perkebunan/Pertanian Kelapa sawit, karet, kulit manis, kopi, coklat dan Pinang 2. Industri Pengolahan kelapa sawit dan turunannya • Pengolahan karet dan turunannya • Pengolahan pakan ternak 3. Pertambangan/Energi Batubara, minyak dan gas 4. Pariwisata Kawasan wisata/Resort • Perhotelan • Perhubungan • Infrastruktur 5. Jasa dan Perdagangan Pembangunan Pusat Bisnis • Pergudangan • Ritel/Mall
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO BENGKULU Ketua Sekretaris Eksekutif Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : M. Basri Muhammad : Adran : 4 Kabupaten / Kota : 90 Perusahaan DPP APINDO Bengkulu selama tahun 2018 telah melakukan banyak kegiatan baik yang berupa kegiatan rutin memberikan pelayanan untuk anggota ataupun kegiatan lain yang melibatkan pengurus DPP APINDO Bengkulu maupun anggota dari DPP APINDO Bengkulu. Kegiatan Rutin yang telah dilakukan diantaranya adalah : 1. Menjalankan aktivitas administrasi sekretariat. 2. Memberikan pelayanan keanggotaan yang bersifat rutin. 8. Pariwisata (Laut, Pegunungan, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah). Beberapa Kegiatan yang diikuti dan melibatkan perusahaan anggota dari DPP APINDO Bengkulu antara lain : 1. Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Provinsi Bengkulu, 13 Februari 2018. Pada Liga Pekerja ini, DPP APINDO dilibatkan secara aktif dalam bidang kepesertaan. Ada 10 (sepuluh) kesebelasan Anggota APINDO Bengkulu yang berpartisifasi pada liga dimaksud. 3. Aktif diseluruh kegiatan Tri Partit Daerah. 4. Orientasi Rekruitment Anggota kepada perusahaan-perusahaan baru. 5. Pemantapan DPK APINDO Bengkulu Tengah dan Muko Muko. 6. Pembahasan UMP dan UMK serta UMSP Tahun 2019, Bersama Stake Holder terkait. 7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan kegiatan bersama dengan banyak pihak. terkait pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. 8. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan DPN APINDO. Beberapa Potensi Ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu diantaranya : 1. Perkebunan Besar (Kelapa Sawit, Karet, Kakau, Teh). 2. Perkebunan dan Pengolahannya (Kayu Sengon, Kopi, Sayuran, Buah-Buahan dan Rempah-Rempah). 3. Pertambangan Batu Bara dan Pasir Besi. 4. Perikanan Laut dan Pengolahannya. 5. Tambak Udang. 6. Perhotelan. 7. Pembangunan Tanaman Industri pembangkit listrik pemanfaatan geothermal. dan 2. Sebagai Narasumber di Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Pada kegiatan ini, DPRD Bengkulu Utara berrmaksud menggunakan untuk menerbitkan Perda Ketenagakerjaan. APINDO Bengkulu hadir memberikan gambaran utuh mengenai regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, termasuk memberikan pertimbangan apakah perda dimaksud akan produktif atau sebaliknya bagi dunia usaha khususnya investasi dan pembangunan ketenagakerjaan di Bengkulu Utara, dan hingga saat ini perda dimaksud belum disahkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia 115 hak inisiatifnya
Kegiatan DPP APINDO 3. Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri berbasis pengguna. DPP APINDO Bengkulu aktif turut serta dalam melaksanakan Program Pemagangan berbasis pengguna, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu. Setiap tahunnya, DPP APINDO menempatkan 6-8 kelompok magang di perusahaan-perusahaan anggota, acara ini diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2018. 4. Koordinasi Dunia Usaha Provinsi Bengkulu, 26 Maret 2018 5. MUNAS APINDO yang diadakan di Jakarta pada tanggal 23 s/d 24 April 2018. 6. Survey Daya Saing Usaha Tahap Ke-VII, kerjasama Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura dengan Apindo, acara ini diadakan pada tanggal 9 Juli 2018. 116 Laporan Tahunan 2018 7. Pelantikan Dewan Pengupahan Kota Bengkulu, 18 Juli 2018. Saat ini sudah 4 Kabupaten/Kota di Provinsi yang memiliki Dewan Pengupahan dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. 8. Focus Group Discussion (FGD) Bersama Pelaku Usaha, 24 Juli 2018. 9. Pembentukan Komite Advokasi Daerah Bengkulu, 25 Juli 2018. 10. Sosialisasi Pemanfaatan Akses Pasar Oleh Pelaku Usaha, 20 agustus 2018. 11. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, 4 September 2018. 12. Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2019 pada tanggal 24 Oktober 2018. 13. Sosialisasi Paritrana Award dan Pemaparan Penilaian Data Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu, 29 Oktober 2018. 14. Rembug Tripartit Nasional, Jakarta 11 - 13 Desember 2018
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO LAMPUNG Ketua Sekretaris Eksekutif Jumlah DPK APINDO : 11 Kabupaten / Kota Jumlah Anggota Biasa : 341 Perusahaan : M. Yusuf Kohar, SE., MM. : Hariyanto Sebagaimana diketahui bersama bahwa Apindo merupakan Organisasi Pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas dan mandiri yang mempunyai program khusus dan menangani masalah Ketenagakerjaan Hubungan Industrial, serta harus mempunyai peranan yang luas di dalam Pembangunan Bangsa Indonesia. sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkesinambungan. APINDO adalah merupakan Adapun yang menjadi tujuan dari pada DPP Apindo Lampung adalah "Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Dunia Usaha", disamping itu DPP Apindo harus mampu merepresentasikan peranan dunia usaha Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam melindungi, membela serta memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota DPP Apindo Lampung. kegiatan Internal maupun Eksternal sesuai program kerja yang dicanangkan dalam Musyawarah Daerah DPP Apindo Lampung Tahun 2014 , diantaranya : 1. Mengadakan koordinasi antara DPP Apindo Lampung dengan DPK Apindo se Propinsi Lampung berkaitan dengan Pembentukan Dewan Pengupahan untuk Periode Tahun 2018 lainnya, diantaranya dan kegiatan-kegiatan koordinasi Pengupahan dengan Dewan Kabupaten/Kota, yaitu (DPK) Apindo Kota Bandar Lampung, DPK Apindo Lampung Selatan, DPK Apindo Lampung Tengah, DPK Apindo Lampung Timur, DPK Apindo Metro, DPK Apindo Lampung Utara, DPK Apindo Tulang Bawang, DPK Apindo Tulang Bawang Barat, DPK Apindo Way Kanan, DPK Apindo Lampung Barat dan DPK Apindo Mesuji. Rapat kegiatan diadakan pada bulan Januari 2018 bertempat di Sekretariat DPP Apindo Lampung, untuk 1 (satu) periode tahun 2018. Berikut kiat-kiat DPP Apindo Lampung dalam menjalankan aktifitas organisasi : Pertama, adalah Pelayanan Anggota maka kewajiban utama kehadiran DPP Apindo Lampung adalah melayani anggota sebaik-baiknya dalam berbagai hal khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Kedua, Menjadikan organisasi yang mampu mendorong terwujudnya iklim Investasi yang kondusif. 2. DPP Apindo Lampung dan DPK Apindo, telah menghadiri Kegiatan Rakorda Program dan Kependudukan Keluarga Berencana Ketiga, Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan. Keempat, Perkuatan Struktur Organisasi, Perkuatan Kepengurusan, Perkuatan Pelayanan Anggota dan Perkuatan Sekretariat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 oleh DPP APINDO Lampung berupa Asosiasi Pengusaha Indonesia 117
Kegiatan DPP APINDO Pembangunan Keluarga Propinsi Lampung Integrasi Tahun 2018 Dalam Penguatan Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia, pada tanggal 26 - 28 Maret 2018, bertempat di Hotel Sheraton Lampung yang diselenggarakan oleh BKKBN. 3. DPP Apindo Lampung menghadiri Kegiatan Supervisi Dewan Pengupahan Nasional Terhadap Dewan Pengupahan Propinsi, Kabupaten/Kota, pada tanggal 24 - 27 April 2018 bertempat di Labersa Grand Hotel & Convention Centers, Pekanbaru - Riau, yang diadakan oleh Direktorat Pengupahan - Ditjen PHI JSK, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 4. DPP Apindo Lampung menghadiri kegiatan Dialog Sosial LKS Tripartit Nasional dan Daerah, pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Hotel Sheraton - Lampung yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan JSK, Republik Kementerian Indonesia. Industrial - Ditjen PHI Ketenagakerjaan 118 Laporan Tahunan 2018 5. DPP Apindo Lampung dan DPK menghadiri kegiataan Sumber Daya Saing Usaha (SDSU), pada tanggal 09 Agustus 2018 bertempat di Emersia Hotel & Resort - Lampung, yang diselenggarakan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura). 6. DPP Apindo Lampung menghadiri kegiataan Sosialiasi e-Court - Solusi Beracara di Pengadilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, pada tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Emersia Hotel & Resort - Lampung, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang . 7. DPP Apindo Lampung, telah menghadiri Rembug Tripartit Regional III, pada tanggal 21 - 23 November 2018 bertempat di The Rich Jogja Hotel - Jogjakarta, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjan Republik Indonesia. 8. DPP Apindo Lampung, telah menghadiri kegiatan Rembug Tripartit Nasional, pada tanggal 11 - 13 Desember 2018 bertempat di Hotel Best Western - Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjan Republik Indonesia.
9. DPK Apindo, telah mengikuti kegiatan-kegiatan Survey Pasar dalam menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Rapat Sidang Dewan Pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP) Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (Foto terlampir). 10. DPP Apindo Lampung, pada tahun 2018 dalam kegiatan Advokasi telah memberikan pelayanan, pembelaan, pendampingan kepada, para Anggota sebagai berikut : a. PT. Umas Jaya Agrotama, di PHI. b. PT. Eight International, Bipartit di Disnaker. Kota Bandar Lampung. c. PT. Santosa Agrindo, di PHI dan Mahkamah Agung. d. PT. Indolampung Perkasa, PHI dan Mahkamah Agung. e. PT. Kyokko Shinju Indonesia, Penyelesaian PHK di Lokasi Perusahaan. Kegiatan DPP APINDO 11. DPP Apindo Lampung, pada tahun 2018 telah menghadiri kegiatan-kegiatan Rapat, Undangan dan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Usaha lainnya. 12. DPP Apindo Lampung, pada tahun 2018 telah menambah 1 (satu) Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) yaitu DPK Apindo Mesuji. Potensi diantaranya : 1. Lahan Perkebunan Tebu 2. Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 3. Lahan Perkebunan Karet 4. Lahan Pekebunan Singkong 5. Pertambagan Emas di Kab. Kota Agung & Kab. Investasi di Propinsi Lampung Pesawaran 6. Pertambakan Udang Saat ini Jumlah DPK Apindo se-Propinsi Lampung sebanyak 11 kab / Kota , yakni : 1. DPK Kota Bandar Lampung 2. DPK Lampung Selatan 3. DPK Lampung Tengah 4. DPK Lampung Timur 5. DPK Metro 6. DPK Lampung Utara 7. DPK Tulang Bawang 8. DPK Tulang Bawang Barat 9. DPK Way Kanan 10. DPK Lampung Barat, dan 11. DPK Mesuji Asosiasi Pengusaha Indonesia 119
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO SUMATERA SELATAN Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota DPP : Sumarjono Saragih : Harry Hartanto : 8 Kabupaten/Kota : 68 Anggota Beberapa Kegiatan DPP APINDO Sumatera Selatan selama tahun 2018 : 1. Pembukaan Liga Pekerja tahun 2018 DPP APINDO Sumatera Selatan berkontribusi dalam penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Liga Pekerja Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Stadion Garuda Jasdam II Sriwijaya Palembang. ini bertujuan untuk membantu pengrajin dalam memproduksi songket dan jumputan Palembang dalam bentuk pinjaman modal (bahan baku) dan pembinaan kualitas produksi. Pembinaan UKM 3. Pameran 3.1 Pameran di Kegiatan MUNAS APINDO DPP APINDO Sumatera Selatan berpartisipasi dalam pameran MUNAS APINDO di Jakarta pada bulan April 2018. Pameran diisi oleh UKM/ IKM binaan APINDO Sumsel yang memproduksi tenunan dan souvenir khas Palembang (songket, jumputan, dan lain-lain). 3.2 Pameran di Kegiatan Gelar Tenun Songket Pelaksanaan Pembukaan Liga Pekerja Tahun 2018 2 . Pembinaan UKM/IKM DPP APINDO Sumsel mengikat kerjasama dengan UKM/IKM pengrajin Songket dan Jumputan Palembang yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Maret 2018. dan Batik Nusantara 2018 DPP APINDO ikut berpartisipasi dalam acara Pemeran Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara di atrium Palembang Indah Mall dalam rangka memeriahkan perhelatan Asian Games ke 28 Jakarta - Palembang. Stand APINDO Sumsel diisi dengan produk hasil tenun Palembang dari UKM/IKM binaan APINDO Sumsel. Sumatera Selatan 120 Laporan Tahunan 2018
Pameran Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara 2018 4. Survey Daya Saing Usaha ACI Singapore - APINDO Sumsel Pelaksanaan survey daya saing usaha ACI Singapore dilaksanakan di Palembang untuk yang ke-7 kalinya pada bulan September 2018 di Hotel Aston Palembang. Pameran Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara 2018 ACI Annual Conference dan Pertemuan DPP APINDO Kegiatan DPP APINDO Ketua DPP APINDO Sumsel menghadiri ACI Annual Conference di Singapore pada bulan November 2018 dan pertemuan DPN dan DPP APINDO seluruh Indonesia. 5. Business Gathering DPP APINDO Sumatera Selatan DPP Selatan menyelenggarakan Business Gathering, dalam bentuk kegiatan dialog: Sumsel Economic Updates dengan tema "Memahami Fakta Menangkap Peluang". Menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Bank Indonesia Sumatera Selatan dan perusahaan Grab Indonesia. APINDO Sumatera Business Gathering DPP APINDO Sumsel 6. MOU APINDO Sumsel dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Asosiasi Pengusaha Indonesia 121
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO Sumatera Selatan menanda- tangani Kesepahaman Bersama (MOU) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Implementasi kerjasama diarahkan dalam bentuk lain: pemagangan, pelatihan K3 dan antara pendidikan vokasi. Penandatanganan MoU Pemerintah Provinsi Sumsel dengan APINDO dan Perguruan Tinggi pada Acara Penyerahan Anugerah Perusahaan "Siddhakarya" di Palembang 7. Audiensi Beberapa audiensi yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah: • Audiensi dengan BPJS Kesehatan • Audiensi dengan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan • Audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel 8. Aktif Menjadi Narasumber DPP APINDO Sumatera Selatan aktif menjadi Narasumber dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut: • Talk Show di radio Smart dan Sonora • Talk Show di acara Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara 2018 Narasumber acara Lokakarya K3 8.1 Narasumber di Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara 2018 Ketua DPP APINDO Sumatera Selatan menjadi Narasumber dalam acara Talk Show Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara 2018, dengan materi : Peran Apindo dalam Membina UKM/IKM. 8.2 Narasumber Lokakarya K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Ketua DPP APINDO Sumsel menjadi pembicara dalam Lokakarya K3 yang diselenggarakan oleh IndustriALL Indonesia Council. 122 Laporan Tahunan 2018 Narasumber acara Gelar Tenun Songket dan Batik Nusantara Narasumber pada acara Lokakarya K3 9. Sponsor Kegiatan Mitra Kerja sponsor beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra-mitra kerja APINDO (lembaga pemerintah maupun swasta), antara lain : • Kegiatan FSB Nikeuba - K-SBSI Sumsel • Kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional • Kegiatan Gelar Tenun Songket Batik Nusantara DPP APINDO Sumsel menjadi 2018 Kegiatan Konferda K-SPSI Sumsel • Kegiatan Festival Kopi Rakyat di Griya Agung Palembang 10. Terlibat aktif di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra kerja/pihak Eksternal DPP APINDO Sumatera Selatan selalu aktif dalam kehadiran rapat/pertemuan/kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO BANTEN Ketua : Deddy Djunaedi Sekretaris Eksekutif : Arwin Kusmanta Jumlah DPK APINDO : 7 Kabupaten / Kota : 618 Perusahaan Jumlah Anggota Biasa Jumlah Anggota Luar Biasa : 15 Perusahaan Beberapa Kegiatan DPP APINDO Provinsi 2. Dialog Gubernur Banten dengan Owner & CEO Perusahaan Se-Banten 2. Dialog Gubernur Banten dengan Owner & CEO Perusahaan Se-Banten 1. Audiensi DPP APINDO Provinsi Banten dan DPK APINDO Se-Banten dengan Ketua Umum DPN APINDO DPP APINDO Provinsi Banten serta DPK APINDO Kabupaten/Kota telah melakukan audiensi kepada Ketua Umum DPN APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani pada Sabtu, 8 Desember 2018 di Grand Sahid Jaya - Jakarta, untuk berkoordinasi dengan DPN APINDO, menyampaikan perkembangan, permasalahan dan kendala yang terjadi terkait hubungan industrial dan dunia usaha khususnya di Provinsi Banten, kiranya pertemuan tersebut perlu diadakan secara rutin agar Ketua Umum dapat mengetahui kondisi riil di provinsi Banten, selain itu DPP APINDO Provinsi Banten serta DPK APINDO Se-Banten juga mendapatkan arahan dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha di provinsi Banten. 1. Audiensi DPP APINDO Provinsi Banten dan DPK APINDO Se-Banten dengan Ketua Umum DPN APINDO DPP APINDO Provinsi Banten serta DPK APINDO Kabupaten/Kota telah melakukan audiensi kepada Ketua Umum DPN APINDO, Bapak Hariyadi B. Sukamdani pada Sabtu, 8 Desember 2018 di Grand Sahid Jaya - Jakarta, untuk berkoordinasi dengan DPN APINDO, menyampaikan perkembangan, permasalahan dan kendala yang terjadi terkait hubungan industrial dan dunia usaha khususnya di Provinsi Banten, kiranya pertemuan tersebut perlu diadakan secara rutin agar Ketua Umum dapat mengetahui kondisi riil di provinsi Banten, selain itu DPP APINDO Provinsi Banten serta DPK APINDO Se-Banten juga mendapatkan arahan dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha di provinsi Banten. rangka menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan kepala daerah provinsi Banten, DPP APINDO Provinsi Banten beserta Owner & CEO Perusahaan di provinsi Banten melakukan dialog dengan Gubernur Banten, Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. diselenggarakan pada Jumat, 23 November 2018 di Arya Duta Lippo Village - Tangerang. Dalam Ibu Anne Patricia S. selaku owner PT. Pan Brothers Tbk , dan juga wakil ketua DPP APINDO Banten, menjadi pembuka acara dialog yang dikemas oleh DPP APINDO Provinsi Banten. dalam paparannya disampaikan beberapa faktor yang menjadi indikator yang dapat meningkatkan performansi dari industri garment. Gubernur Provinsi Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. hadir didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang kiranya siap untuk berinteraksi perihal dunia usaha, investasi dan hubungan industrial di Provinsi Banten. Dialog para pelaku usaha Se-Banten dengan Gubernur Banten, menyoroti beberapa hal diantaranya masalah lapangan kerja, cost produksi, LPE, perizinan, padat karya serta sektoral, pengupahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan investasi di Provinsi Banten. Salah satu usulan DPP APINDO Banten untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Banten inflasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia 123
Kegiatan DPP APINDO adalah membuat pola kerjasama antara Industri dengan SMK dimana SMK harus berani membuat terobosan dengan membuka jurusan atau program studi yang langsung dibutuhkan oleh industri, dengan demikian pelajaran materi secara teoritis didapatkan di sekolah dan untuk praktek kerja industri dilakukan di tempat industri. Setiap lulusan siswa SMK nantinya akan mendapatkan dua buah Tanda Bukti Kelulusan atau ijazah, yaitu: • Surat Tanda Bukti Kelulusan sebagai siswa sekolah menengah yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan, dan Surat Bukti Kompetensi dari program studi atau jurusan yang diambil, yang dikeluarkan oleh Industri. akan Dengan demikian, maka terjadi sinkronisasi antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan industri. Bilamana kerjasama ini dapat berjalan, diharapkan rumor tentang perusahaan sulit mendapatkan SDM siap pakai dan tingkat pengangguran yang masih tinggi, kedua hal tersebut dapat teratasi. 3. Workshop Menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Tingkat Perusahaan DPP Apindo Provinsi Banten mengadakan Workshop Menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Tingkat Perusahaan dengan maksud untuk membekali perusahaan anggota APINDO Se-Banten tentang bagaimana cara menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di tingkat perusahaan, dan bagaimana cara efektif melakukan negosiasi atau perundingan dengan pekerja. Workshop diselenggarakan pada Jumat, 23 November 2018 di Horison Grand Serpong Hotel - Tangerang, dihadiri oleh 49 Perusahaan Anggota APINDO Se-Banten. DPP APINDO Provinsi Banten menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu 124 Laporan Tahunan 2018 dari BPS Provinsi Banten. Bapak Deddy Djunaedi selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Banten membuka acara workshop tersebut, dilanjutkan dengan sambutan dan paparan pengantar materi dari Kepala BPS Provinsi Banten, Bapak Ir. Agoes Soebeno, M. Si. Materi inti Workshop Menghitung LPE dan Inflasi di Tingkat Perusahaan disampaikan oleh Tim BPS Provinsi Banten yaitu Bapak Adji Subekti, S. ST., S.E., M. Si. Selaku Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa dan Bapak Hendro Prayitno, S.Si., M.M., selaku Kepala Seksi Neraca Produksi, dengan moderator yaitu Bapak Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten. Sesi terakhir yaitu pemaparan materi "Cara Efektif Bernegosiasi dengan Pekerja" oleh Motivator Nasional yaitu Bapak Ongky Hojanto. 4. Workshop Submission Implementasi Online Single Sistem Online Single Submission (OSS) alias perizinan usaha terintegrasi secara elektronik secara resmi telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution di Jakarta pada Hari Senin tanggal 9 Juli 2018. Dengan demikian OSS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi dalam perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. itu OSS, Untuk mengetahui tentang apa serta apa saja manfaat dan kendala lainnya tentang operasional OSS, maka DPP APINDO Provinsi Banten telah menyelenggarakan kegiatan Workshop Implementasi Online Single Submission (OSS) pada Jumat, 24 Agustus 2018 di Horison Grand Serpong Hotel - Tangerang. Sebanyak 121 perusahaan di provinsi Banten telah hadir sebagai peserta workshop implementasi OSS ini. Seusai pembukaan workshop oleh Bapak Deddy
Djunaedi selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Banten, dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi pertama oleh narasumber dari Disnakertrans Provinsi Banten yaitu Bapak Ubaidillah selaku Kabid Pengawasan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi inti "Implementasi OSS" oleh narasumber yang berkompeten dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yaitu Ibu Dyah Wahyu Purbandari dan Bapak Juniardi Nugroho selaku Tim OSS yang dimoderatori oleh Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten Bapak Arwin Kusmanta. 5. Sosialisasi tentang URC ( Unit Reaksi Cepat) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan MoU antara Kemenaker RI dengan POLRI dalam Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan Dalam rangka untuk memaksimalkan penerapan norma-norma ketenagakerjaan, maka pada tanggal 30 November 2017 Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk URC (Unit Reaksi Cepat) yang tugasnya untuk mengatasi langsung kasus-kasus ketenagakerjaan baik terkait mogok kerja, unjuk rasa, kecelakaan kerja, tenaga kerja asing, pelanggaran keselamatan kerja dan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya. Pada tanggal 29 Desember 2017 telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan pihak POLRI tentang Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Ternyata dalam pelaksanaan adanya MoU tersebut, di lapangan terjadi kesalahpahaman atau menimbulkan keresahan bagi pengusaha, sehingga hal ini sempat menjadi pembahasan di Tripartit Nasional. 5. Sosialisasi tentang URC ( Unit Reaksi Cepat) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan MoU antara Kemenaker RI dengan POLRI dalam Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan Dalam rangka untuk memaksimalkan penerapan norma-norma ketenagakerjaan, maka pada tanggal 30 November 2017 Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk URC (Unit Reaksi Cepat) yang tugasnya untuk mengatasi langsung kasus-kasus ketenagakerjaan baik terkait mogok kerja, unjuk rasa, kecelakaan kerja, tenaga kerja asing, pelanggaran keselamatan kerja dan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya. Pada tanggal 29 Desember 2017 telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan pihak POLRI tentang Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Ternyata dalam pelaksanaan adanya MoU tersebut, di lapangan terjadi kesalahpahaman atau menimbulkan keresahan bagi pengusaha, sehingga hal ini sempat menjadi pembahasan di Tripartit Nasional. Kegiatan DPP APINDO Atas dasar tersebut DPP APINDO Provinsi tentang Banten menyelenggarakan Sosialisasi URC ( Unit Reaksi Cepat ) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan MoU antara Kemenaker RI dengan POLRI dalam Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan, dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana fungsi dan peran dari Unit Reaksi Cepat. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh DPP APINDO Provinsi Banten pada Rabu, 14 Februari 2018 di Grand Serpong Hotel - Kota Tangerang yang dihadiri oleh 147 Perusahaan Anggota APINDO Se-Banten. Ketua DPP APINDO Provinsi Banten Bapak Deddy Djunaedi membuka acara sosialisasi ini, lalu dilanjutkan dengan paparan materi oleh narasumber dari Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI Bapak Bernawan Sinaga yang dimoderatori oleh Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten Bapak Arwin Kusmanta. 6. Sosialisasi Putusan MK No. 6 Tahun 2018 dalam Kegiatan Halal Bihalal DPP APINDO Provinsi Banten Tahun 2018 Awal tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan sejumlah pekerja di beberapa perusahaan swasta baik di DKI Jakarta maupun di Bekasi yang pada intinya melakukan upaya hukum pengujian pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal yang mengatur tentang "Pencatatan Perjanjian Kerja ke Instansi yang Bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan". Dimana pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketidakpastian hukum tentang PKWT yang telah disepakati pada awal kerja saat pekerja diterima bekerja di suatu perusahaan, dimana ternyata perjanjian kerja tersebut tidak dicatatkan terlebih dahulu ke Disnaker sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia 125
Kegiatan DPP APINDO tidak diketahui apakah isi perjanjian tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan perintah UU No. 13 Tahun 2013. Dalam rangka memberi pemahaman kepada perusahaan di Provinsi Banten khususnya anggota Apindo Provinsi Banten tentang bagaimana sebenarnya Putusan MK No. 6 Tahun 2018 dan bagaimana sebenarnya tentang perjanjian kerja PKWT, maka DPP Apindo Provinsi Banten telah menyelenggarakan Sosialisasi Putusan MK No. 6 Tahun 2018 dalam Kegiatan Halal Bihalal DPP APINDO Provinsi Banten Tahun 2018. Disamping itu untuk mengetahui perkembangan dan info terbaru tentang BPJS Kesehatan, DPP APINDO Provinsi Banten juga telah mengundang Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan Divre XIII yang baru. Acara Halal Bihalal DPP APINDO Provinsi Banten Tahun 2018 ini diselenggarakan oleh pada Jumat, 6 Juli 2018 di Horison Grand Serpong Hotel - Kota Tangerang yang dihadiri oleh 106 Perusahaan Anggota APINDO Se-Banten. Bapak Deddy Djunaedi selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Banten membuka acara Halal Bihalal ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi pertama "Sosialisasi Putusan MK Nomor 6 Tahun 2018 oleh Ibu Kanthi Rahayu, S.H., M.M., Hakim Adhoc PHI pada PN Serang Unsur Apindo yang dimoderatori oleh Bapak Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO 126 Laporan Tahunan 2018 Provinsi Banten. Kemudian sesi berikutnya yaitu Informasi pemaparan materi "Perkembangan Terbaru BPJS Kesehatan" dengan narasumber Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak dr. Misbahul Munir, MKK. dan juga sekaligus perkenalan Kepala BPJS Kesehatan Divre XIII baru yaitu Bapak dr. Fachrurrazi, MM., AAK. 7. Pendampingan dan Tindak Lanjut KAD Banten Bersama Pimpinan KPK Sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor swasta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah ( KAD ) Antikorupsi Provinsi Banten pada 6 Maret 2018. KAD merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di daerah yang ditujukan untuk menciptakan bisnis berintegritas yang antisuap. DPP APINDO Provinsi Banten bersama dengan KADIN Provinsi Banten turut aktif sebagai anggota Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Banten. Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. selaku Gubernur Banten membuka acara Pendampingan dan Tindak Lanjut KAD yang diselenggarakan pada Kamis, 13 September 2018 di Kantor Gubernur Banten. Perwakilan pimpinan KPK yang hadir melakukan Pendampingan Komite Advokasi Daerah Provinsi Banten ini adalah Satgas Swasta Direktorat Dikyanmas KPK, yaitu Bapak Ariz Dedy Arham dan Bapak Zulfadhli Nasution. 8. Pemaparan Kondisi Perekonomian dan Survey Daya Saing Usaha Tahun 2018 DPP APINDO Provinsi Banten bekerja sama dengan National University of Singapore / Asia Competitiveness Institute telah melakukan survey daya saing usaha di Provinsi Banten sejak tahun 2012. Pada tahun 2018 ini selain memaparkan Kondisi Perekonomian dan Hasil Survey Daya
Saing Tahun 2017, Survey Daya Saing Usaha diselenggarakan kembali di Provinsi Banten yaitu pada Selasa, 17 Juli 2018 di Arya Duta Lippo Village Hotel - Tangerang. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengusaha (perusahaan) anggota APINDO Se-Banten. Peluang Investasi di Provinsi Banten Wilayah Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengusaha untuk berinvestasi, baik itu pengusaha lokal namun juga mancanegara, karena Banten memiliki sumber daya alam yang berlimpah, beragam destinasi wisata, lokasi yang strategis ditambah dengan infrastrukur yang memadai menjadi modal yang sangat menjanjikan. Pada awal 2018, Banten mencapai posisi ketiga sebagai tujuan investasi asing, setelah Jakarta dan Jawa Barat, dengan nilai Rp. 21,97 triliun untuk 1.518 proyek. Sedangkan untuk investasi dalam negeri, Banten menempati posisi ketujuh dengan nilai investasi sebesar Rp. 8 triliun untuk 537 proyek. Pemerintah Provinsi Banten terus menerus berupaya melakukan terobosan dalam rangka memberi pelayanan kepada para investor maupun calon investor yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap melakukan berbagai upaya untuk memberi kemudahan bagi para investor dalam mengajukan perizinan berupa layanan singkat, cepat, dan efektif. Jaminan Keamanan dalam Berinvestasi Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para investor, Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) telah bekerja sama dengan Kepolisian RI sejak 2016. Bentuknya adalah Kegiatan DPP APINDO pedoman kerja tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha. Pemprov Banten sendiri sangat mendukung hal ini, salah satunya dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli untuk mencegah terjadinya praktik kolusi dan korupsi baik itu dari pihak penyelenggara dan pemohon izin investasi. Kawasan Industri Provinsi Banten memiliki tiga kawasan industri yang masuk dalam program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yakni Kawasan Modern Cikande Industrial Estate di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektare, Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang seluas 800 hektare, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon seluas 570 hektare. Pariwisata Jadi Andalan Gubernur Provinsi Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. menjadikan industri pariwisata sebagai unggulan dalam berinvestasi karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten. Di antara tujuan wisata yang sangat diminati adalah wisata bahari (KEK Tanjung Lesung, Pantai Sawarna, Bagedur, dsb) serta wisata religi (wilayah Kesultanan Banten yang dikenal sebagai Banten Lama). Untuk itu, Pemprov Banten fokus mendorong percepatan berbagai Proyek Strategis Nasional yang berfungsi menunjang pariwisata, termasuk pengaktifan kembali jalur kereta api Labuan- Panimbang, pembangunan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer, pengembangan KEK Tanjung Lesung, serta revitalisasi Kawasan Banten Lama yang akan menjadi tujuan wisata religi. Revitalisasi kesultanan Banten tersebut akan mendongkrak kunjungan wisata religi ke Kota Serang. Artinya, momentum kunjungan wisatawan ini secara otomatis membuka kran investasi di sektor pariwisata. Di kawasan Banten Lama terdapat cagar budaya yang menarik dikunjungi seperti Vihara Avalokitesvara yang mengandung nilai-nilai historis. Ini artinya, investor tak hanya dapat berinvestasi dalam sektor properti atau wahana rekreasi di industri pariwisata saja, namun juga melirik sektor lain, antara lain transportasi, kuliner, logistik, dan jasa yang mendukung pariwisata. Asosiasi Pengusaha Indonesia 127
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO DKI JAKARTA Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : Solihin : Prayudi Yoedodarmo : 5 Kabupaten / Kota : 203 Perusahaan Situasi ekonomi global dan nasional yang tahun 2018 khususnya tukar mata signifikan uang dan perang dagang mempengaruhi dunia usaha nasional. Namun secara umum kebijakan pemerintah yang terkait dengan hubungan industrial cukup membantu lain meringankan beban dunia usaha, antara dengan penerapan PP 78/2015 yang secara umum memberikan "kepastian" dalam penetapan UMP di seluruh wilayah Indonesia, yang relatif tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Sekalipun demikian, DPP APINDO DKI Jakarta tetap secara aktif memberikan sosialisasi, konsultasi dan informasi yang update kepada anggotanya, agar dunia usaha di Jakarta terjaga untuk tetap kondusif. bergejolak di yang terkait dengan nilai secara DPP APINDO selalu mendorong komunikasi yang intens dan terbuka/transparan di dalam suatu perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh agar suasana hubungan industrial tetap kondusif, sehingga setiap potensi perselisihan dapat diantisipasi sejak awal. Sejak awal bulan Agustus 2018 DPP APINDO DKI menempati kantor baru yang disewa dari DPN APINDO, yang berada di lokasi yang strategis di Jalan Cikini I no. 3B, setelah kami renovasi menjadi kantor yang cukup layak untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota melalui pertemuan anggota, konsultasi dan sebagainya. Kantor baru juga membantu sekretariat dalam mendukung semua kegiatan organisasi dengan lebih baik. ini Berikut di bawah ini beberapa rangkuman informasi kegiatan selama tahun 2018 : 1. Kegiatan APINDO DKI Jakarta NO TANGGAL ACARA 1 1 Maret 2018 Rakerkonprov APINDO DKI Jakarta & Members Gathering APINDO DKI "Excellent Service for Members". 2 19 Maret 2018 Audiensi dengan Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta - Bapak Sandiaga Uno perihal penetapan UMSP Tahun 2018 sekaligus pengenalan Pengurus Baru APINDO DKI Jakarta 3 25 Mei 2018 Survey Daya Saing Usaha sekaligus Buka Puasa Bersama 4 19 Oktober 2018 Syukuran Kantor Baru DPP APINDO DKI Jakarta 5 4 Desember 2018 Diskusi Panel "Batas Usia Pensiun menurut Peraturan Perundangan yang Berlaku" dan Musyawarah Kota DPK APINDO 4 wilayah 128 Laporan Tahunan 2018
Kegiatan DPP APINDO 1 Maret 2018 - Rakerkonprov APINDO DKI Jakarta 19 Maret 2018 - Audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 19 Oktober 2018 - Syukuran Kantor Baru DPP APINDO DKI Jakarta 4 Desember 2018 - Diskusi Panel "Batas Usia Pensiun menurut Peraturan Perundangan yang Berlaku" Selain dari kegiatan tersebut di atas, DPP APINDO DKI Jakarta senantiasa di undang dan menghadiri undangan baik sebagai peserta ataupun sebagai pembicara di berbagai kegiatan diantaranya : NO TANGGAL ACARA DARI PIC 1 11-Jan Focus Group Discussion (FGD) KPPOD Bpk. Nurjaman 2 19-22 Feb Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- Indonesia Mahkamah Konstitusi RI Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Bpk. Open Sianturi & Bpk. Budi Suryadi Putera 3 6-Mar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta Disnakertrans Bpk. Sadia Yasa 4 10-Mar Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta Disnakertrans Pengurus APINDO DKI Jakarta 5 14-Mar Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Gubernur Bank Indonesia Bpk. Agus Guntur 6 23-25 Apr Munas DPN APINDO Tahun 2018 DPN APINDO Pengurus DPP & DPK APINDO DKI Jakarta 7 1-May Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- masing wilayah Sudin nakertrans 5 wilayah Ketua DPK APINDO 5 wilayah 8 9-May Pembentukan Komite Advokasi Daerah Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Herman Darmansyah, Bpk. Budi Suryadi Asosiasi Pengusaha Indonesia Putera KADIN DKI Jakarta 129 9 25-May Survey Daya Saing Usaha ACI bekerjasama dgn DPN APINDO Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta 10 28-May Undangan Buka Puasa Bersama DPN APINDO Pengurus APINDO DKI Jakarta 11 30-Jul Penerapan Sistem Online Single Submission DPN APINDO Bpk. Nurjaman & Bpk. (OSS) dalam Perizinan Berusaha Ferry Sugito 12 21-Aug Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam DPN APINDO Bpk. Prayudi Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Yoedodarmo Ekonomi 13 23-Aug Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Agus Guntur 14 30-Aug Forum Diskusi Perdagangan Internasional DPN APINDO Bpk. Nurjaman KADIN - APINDO bekerjasama dengan KADIN Indonesia 15 5-Sep Forum Diskusi Konsep Unemployment Insurance dalam Kerangka Bpk. Nurjaman Ketenagakerjaan & Jamsos 16 13-Sep Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran Kemenakertrans Bpk. Nurjaman & Bpk. tentang Upah Minimum Prayudi Yoedodarmo 17 14-Sep Peran Serta Dunia Usaha dalam DPN APINDO Pengurus & Anggota Membangun Sistem Perpajakan dan APINDO DKI Jakarta Moneter yang Adil, Transparan, dan akuntabel 18 18-Sep Narasumber : "Penciptaan Hubungan Pemprov. DKI Jakarta Bpk. Nurjaman Industrial yang Harmonis dalam Biro Perekonomian Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta" 19 8-10 Oct Rembug Tripartit Regional Kemenakertrans Bpk. Prayudi Yoedodarmo 20 7-Oct Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Pemprov. DKI, Staff APINDO Lingkungan Kantor Cikini Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini 21 9-Oct Sosialisasi Pendaftaran Merk International melalui Protokol Madrid di Jakarta KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa 22 11-Oct Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Disnakertrans Bpk. Agus Guntur, keanggotaan APINDO Bpk.Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Lakoni Dwi Antoro 23 16-Oct Lunch Meeting BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur & Bpk.Prayudi Yoedodarmo 24 24-Oct Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 25 26-30 Oct Peserta Training of Trainer (ToT) Keterampilan Bernegosiasi dalam Kemenakertrans Bpk. Agus Guntur Hubungan Industrial 26 5-9 Nov Training of Trainer (ToT) & Workshop Dialog Nasional Ketenagakerjaan & DPN APINDO Bpk. Hery Jauhari Hubungan Industrial 27 13-Nov Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Disnakertrans Bpk. Nurjaman, Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito 28 14-Nov Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Disnakertrans Bpk. Nurjaman & Bpk. Sadia Yasa 29 15-Nov Penyerahan Kartu Pekerja Disnakertrans Bpk. Sadia Yasa 30 21-Nov Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Pemprov. DKI Jakarta Bpk. Prayudi Penghargaan Jaminan Sosial Biro Perekonomian Yoedodarmo Ketenagakerjaan Tahun 2018 31 21-Nov Kongres Nasional Indonesia kompeten KNIK Bpk. Nurjaman, Bpk "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Hery Jauhari, Ibu Menyongsong Era Industri 4.0" Retno Kusumayanti & Ibu Mega Purnami 32 22-Nov Diskusi mengenai Tantangan di Pasar KADIN DKI Jakarta Bpk. Nurjaman Indonesia 33 25-28 Nov Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Lee Kuan Yew - Bpk. Prayudi Institute (ACI) Singapura Yoedodarmo 34 27-Nov Permohonan menjadi Narasumber Disnakertrans Bpk. Nurjaman "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Jakarta yang Aman dan Kondusif" 35 30-Nov Executive Breefing tentang Pentingnya DPN APINDO Bpk. Hery Jauhari, Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Bpk. Budi Suryadi di tempat Kerja Putera & Ibu Noviyanti 36 3-Dec Permohonan menjadi Pembicara DPKK APINDO Bpk. Agus Guntur PM "Tantangan Perkembangan Teknologi Jawa Tengah Industrial Revolution 4.0" 37 6-Dec 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Disnakertrans Bpk. Nurjaman & Bpk. 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Desk Pidana Keburuhan 38 6-Dec Forum Silahturahmi dan Sosialisasi BPJS Kesehatan Bpk. Nurjaman tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 39 6-Dec Sosialisasi terkait Program Online Single BPJS Kesehatan Bpk. Lakoni Dwi Submission (OSS) Antoro 40 6-Dec Sosialisasi terkait Program Online Single Submission (OSS) BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur & Junaidi 41 11-Dec Forum Koordinasi Pengawasan dan Disnakertrans Bpk. Agus Guntur Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tingkat Propinsi DKI Jakarta 42 11-Dec Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan Disnakertrans Bpk. Nurjaman & Pak UMSP Tahun 2019 Yulianto A. Kusni 43 17-Dec Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Nurjaman Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro di Wilayah DKI Jakarta 44 18-Dec Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 Metro TV Bpk. Hery Jauhari 45 18-19 dec Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Nurjaman Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 46 19-Dec Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri Ambarwati Paket Kebijakan XVI
ACARA NO DARI PIC TANGGAL 11-Jan Focus Group Discussion (FGD) 1 KPPOD Bpk. Nurjaman 19-22 Feb Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- 2 Mahkamah Konstitusi Bpk. Open Sianturi Indonesia RI Kepaniteraan dan & Bpk. Budi Suryadi Sekretariat Jenderal Putera 6-Mar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Disnakertrans Bpk. Sadia Yasa 3 Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta 10-Mar Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta Disnakertrans Pengurus APINDO DKI Jakarta 4 14-Mar Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Kegiatan DPP APINDO Jakarta 5 Bpk. Agus Guntur Gubernur Bank Indonesia Pengurus DPP & DPK APINDO DKI Jakarta 23-25 Apr Munas DPN APINDO Tahun 2018 6 DPN APINDO 1-May TANGGAL Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- masing wilayah 7 NO Sudin nakertrans 5 wilayah Ketua DPK APINDO PIC 5 wilayah ACARA DARI 9-May 11-Jan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Focus Group Discussion (FGD) 8 1 KADIN DKI Jakarta KPPOD Bpk. Prayudi Bpk. Nurjaman Yoedodarmo, Bpk. Bpk. Open Sianturi Herman Darmansyah, & Bpk. Budi Suryadi Bpk. Budi Suryadi Putera Putera 19-22 Feb Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- Indonesia 2 Mahkamah Konstitusi RI Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 6-Mar 25-May Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Survey Daya Saing Usaha Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta 3 9 Disnakertrans ACI bekerjasama dgn DPN APINDO Disnakertrans DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta Pengurus APINDO Pengurus APINDO DKI Jakarta DKI Jakarta Bpk. Agus Guntur Bpk. Nurjaman & Bpk. Ferry Sugito 10-Mar 28-May Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Undangan Buka Puasa Bersama Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta 4 10 14-Mar 30-Jul Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Penerapan Sistem Online Single Submission Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI (OSS) dalam Perizinan Berusaha Jakarta 5 11 Gubernur Bank DPN APINDO Indonesia Pengurus DPP & DPK Bpk. Prayudi APINDO DKI Jakarta Yoedodarmo 21-Aug 23-25 Apr Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam Munas DPN APINDO Tahun 2018 Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- masing wilayah Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 Pembentukan Komite Advokasi Daerah 12 6 DPN APINDO DPN APINDO 1-May 7 Sudin nakertrans 5 wilayah DPN APINDO Ketua DPK APINDO 5 wilayah Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Agus Guntur Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Bpk. Nurjaman Herman Darmansyah, Bpk. Budi Suryadi Putera 23-Aug 9-May 13 8 KADIN DKI Jakarta 30-Aug 14 Forum Diskusi Perdagangan Internasional KADIN - APINDO DPN APINDO bekerjasama dengan KADIN Indonesia Forum Diskusi Konsep Unemployment Survey Daya Saing Usaha Insurance dalam Kerangka Ketenagakerjaan & Jamsos Undangan Buka Puasa Bersama Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran tentang Upah Minimum Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha Peran Serta Dunia Usaha dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam Moneter yang Adil, Transparan, dan Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan akuntabel Ekonomi Bpk. Nurjaman Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta 25-May 5-Sep 9 15 ACI bekerjasama dgn DPN APINDO 28-May 13-Sep 10 16 DPN APINDO Kemenakertrans Pengurus APINDO DKI Jakarta Bpk. Nurjaman & Bpk. Prayudi Yoedodarmo Bpk. Nurjaman & Bpk. Ferry Sugito Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta Bpk. Prayudi Yoedodarmo 30-Jul 14-Sep 11 17 DPN APINDO DPN APINDO 21-Aug 12 DPN APINDO 18-Sep 23-Aug 18 13 Narasumber : "Penciptaan Hubungan Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, Industrial yang Harmonis dalam serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Forum Diskusi Perdagangan Internasional Provinsi DKI Jakarta" KADIN - APINDO Rembug Tripartit Regional Pemprov. DKI Jakarta DPN APINDO Biro Perekonomian Bpk. Nurjaman Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Agus Guntur 30-Aug 14 DPN APINDO bekerjasama dengan KADIN Indonesia Kemenakertrans Bpk. Nurjaman Bpk. Prayudi Yoedodarmo Bpk. Nurjaman 8-10 Oct 19 Forum Diskusi Konsep Unemployment Insurance dalam Kerangka Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Ketenagakerjaan & Jamsos Lingkungan Kantor Cikini Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran tentang Upah Minimum 5-Sep 15 20 Pemprov. DKI, Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kemenakertrans Kelurahan Cikini Staff APINDO 7-Oct 13-Sep 16 Bpk. Nurjaman & Bpk. Prayudi Yoedodarmo 14-Sep 9-Oct 17 21 Peran Serta Dunia Usaha dalam Sosialisasi Pendaftaran Merk International Membangun Sistem Perpajakan dan melalui Protokol Madrid di Jakarta Moneter yang Adil, Transparan, dan Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait akuntabel keanggotaan APINDO Narasumber : "Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta" DPN APINDO KADIN DKI Jakarta Pengurus & Anggota Bpk. Sadia Yasa APINDO DKI Jakarta 22 Disnakertrans Bpk. Agus Guntur, Bpk.Prayudi Bpk. Nurjaman Yoedodarmo, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Lakoni Dwi Antoro 11-Oct 18-Sep 18 Pemprov. DKI Jakarta Biro Perekonomian Laporan Tahunan 2018 130 Lunch Meeting Rembug Tripartit Regional BPJS Kesehatan Kemenakertrans Bpk. Agus Guntur Bpk. Prayudi & Bpk.Prayudi Yoedodarmo 16-Oct 8-10 Oct 23 19 Yoedodarmo 20 Pemprov. DKI, Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Staff APINDO 7-Oct BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 24-Oct 24 Jakarta Pusat, Lingkungan Kantor Cikini dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Kecamatan Menteng, Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Kelurahan Cikini Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Sosialisasi Pendaftaran Merk International KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa Asosiasi Pengusaha Indonesia 9-Oct 21 melalui Protokol Madrid di Jakarta Kemenakertrans Peserta Training of Trainer (ToT) Bpk. Agus Guntur 26-30 Oct 25 22 Disnakertrans Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Bpk. Agus Guntur, 11-Oct Keterampilan Bernegosiasi dalam keanggotaan APINDO Bpk.Prayudi Hubungan Industrial Yoedodarmo, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Training of Trainer (ToT) & Workshop Bpk. Hery Jauhari 5-9 Nov 26 DPN APINDO Lakoni Dwi Antoro Dialog Nasional Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial Lunch Meeting BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 16-Oct 23 & Bpk.Prayudi Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Bpk. Nurjaman, 13-Nov 27 Yoedodarmo Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 24-Oct 24 dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Disnakertrans Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Bpk. Nurjaman & 14-Nov 28 Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Bpk. Sadia Yasa Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Disnakertrans Penyerahan Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa 15-Nov 29 Kemenakertrans Peserta Training of Trainer (ToT) Bpk. Agus Guntur 26-30 Oct 25 Pemprov. DKI Jakarta Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Bpk. Prayudi 21-Nov 30 Keterampilan Bernegosiasi dalam Biro Perekonomian Penghargaan Jaminan Sosial Yoedodarmo Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Tahun 2018 Training of Trainer (ToT) & Workshop Bpk. Hery Jauhari 5-9 Nov 26 DPN APINDO KNIK Kongres Nasional Indonesia kompeten Bpk. Nurjaman, Bpk Dialog Nasional Ketenagakerjaan & 21-Nov 31 "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Hubungan Industrial Hery Jauhari, Ibu Menyongsong Era Industri 4.0" Retno Kusumayanti & Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Bpk. Nurjaman, 13-Nov 27 Ibu Mega Purnami Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito 22-Nov 32 KADIN DKI Jakarta Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Bpk. Nurjaman Indonesia Disnakertrans Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Bpk. Nurjaman & 14-Nov 28 Bpk. Sadia Yasa 33 Lee Kuan Yew - Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Bpk. Prayudi 25-28 Nov Singapura Institute (ACI) Yoedodarmo Disnakertrans Penyerahan Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa 15-Nov 29 34 Disnakertrans Permohonan menjadi Narasumber Bpk. Nurjaman 27-Nov Pemprov. DKI Jakarta Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Bpk. Prayudi 21-Nov 30 "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan Biro Perekonomian Penghargaan Jaminan Sosial Yoedodarmo UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Ketenagakerjaan Tahun 2018 Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI KNIK Kongres Nasional Indonesia kompeten Bpk. Nurjaman, Bpk 21-Nov 31 Jakarta yang Aman dan Kondusif" "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Hery Jauhari, Ibu Menyongsong Era Industri 4.0" Retno Kusumayanti & 35 Executive Breefing tentang Pentingnya Bpk. Hery Jauhari, 30-Nov DPN APINDO Ibu Mega Purnami Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Bpk. Budi Suryadi di tempat Kerja Putera & Ibu 22-Nov 32 KADIN DKI Jakarta Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Bpk. Nurjaman Noviyanti Indonesia 36 DPKK APINDO Permohonan menjadi Pembicara Bpk. Agus Guntur PM 3-Dec 33 Lee Kuan Yew - Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Bpk. Prayudi 25-28 Nov Jawa Tengah "Tantangan Perkembangan Teknologi Singapura Institute (ACI) Yoedodarmo Industrial Revolution 4.0" 34 Disnakertrans Permohonan menjadi Narasumber Bpk. Nurjaman 27-Nov Disnakertrans 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Bpk. Nurjaman & Bpk. "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan 6-Dec 37 UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Desk Pidana Keburuhan Jakarta yang Aman dan Kondusif" BPJS Kesehatan Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Bpk. Nurjaman 6-Dec 38 35 Executive Breefing tentang Pentingnya Bpk. Hery Jauhari, 30-Nov DPN APINDO tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Bpk. Budi Suryadi 2018 tentang Jaminan Kesehatan di tempat Kerja Putera & Ibu Noviyanti BPJS Kesehatan Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Lakoni Dwi 6-Dec 39 Submission (OSS) Antoro 36 DPKK APINDO Permohonan menjadi Pembicara Bpk. Agus Guntur PM 3-Dec Jawa Tengah "Tantangan Perkembangan Teknologi Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Agus Guntur & 6-Dec 40 BPJS Kesehatan Industrial Revolution 4.0" Submission (OSS) Junaidi Disnakertrans 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Bpk. Nurjaman & Bpk. 6-Dec 37 Forum Koordinasi Pengawasan dan Bpk. Agus Guntur 11-Dec 41 Disnakertrans 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Desk Pidana Keburuhan Tingkat Propinsi DKI Jakarta BPJS Kesehatan Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Bpk. Nurjaman 6-Dec 38 Bpk. Nurjaman & Pak Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan 11-Dec 42 Disnakertrans tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun Yulianto A. Kusni UMSP Tahun 2019 2018 tentang Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Bpk. Nurjaman Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Lakoni Dwi 17-Dec 6-Dec 43 39 BPJS Ketenagakerjaan Submission (OSS) Antoro Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Agus Guntur & 6-Dec 40 BPJS Kesehatan Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Submission (OSS) Junaidi di Wilayah DKI Jakarta Forum Koordinasi Pengawasan dan Bpk. Agus Guntur 11-Dec 41 Disnakertrans Bpk. Hery Jauhari Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 18-Dec 44 Metro TV Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tingkat Propinsi DKI Jakarta Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial 18-19 dec 45 BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Bpk. Nurjaman & Pak Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan 11-Dec 42 Disnakertrans Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Yulianto A. Kusni UMSP Tahun 2019 Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Bpk. Nurjaman Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan 17-Dec 43 BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori 19-Dec 46 KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 Ambarwati Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska di Wilayah DKI Jakarta Paket Kebijakan XVI Bpk. Hery Jauhari Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 18-Dec 44 Metro TV Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial 18-19 dec 45 BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 19-Dec 46 KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 Ambarwati serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska Paket Kebijakan XVI
ACARA NO DARI PIC TANGGAL 11-Jan Focus Group Discussion (FGD) 1 KPPOD Bpk. Nurjaman 19-22 Feb Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- 2 Mahkamah Konstitusi Bpk. Open Sianturi Indonesia RI Kepaniteraan dan & Bpk. Budi Suryadi Sekretariat Jenderal Putera 6-Mar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Disnakertrans Bpk. Sadia Yasa 3 Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta 10-Mar Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Disnakertrans Pengurus APINDO 4 Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 14-Mar Upacara Serah Terima Jabatan Kepala 5 Gubernur Bank Bpk. Agus Guntur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Indonesia Jakarta Pengurus DPP & DPK 23-25 Apr Munas DPN APINDO Tahun 2018 6 DPN APINDO APINDO DKI Jakarta 1-May Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- 7 Sudin nakertrans Ketua DPK APINDO masing wilayah 5 wilayah 5 wilayah 9-May Pembentukan Komite Advokasi Daerah 8 KADIN DKI Jakarta Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Herman Darmansyah, Bpk. Budi Suryadi Putera 25-May Survey Daya Saing Usaha 9 ACI bekerjasama dgn Pengurus & Anggota DPN APINDO APINDO DKI Jakarta 28-May Undangan Buka Puasa Bersama 10 DPN APINDO Pengurus APINDO DKI Jakarta 30-Jul Penerapan Sistem Online Single Submission 11 DPN APINDO Bpk. Nurjaman & Bpk. (OSS) dalam Perizinan Berusaha Ferry Sugito 21-Aug Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam 12 DPN APINDO Bpk. Prayudi Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Yoedodarmo Ekonomi Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa & Bpk. 23-Aug 13 serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 Agus Guntur 30-Aug 14 Forum Diskusi Perdagangan Internasional DPN APINDO Bpk. Nurjaman KADIN - APINDO bekerjasama dengan KADIN Indonesia Forum Diskusi Konsep Unemployment Bpk. Nurjaman 5-Sep 15 Insurance dalam Kerangka Ketenagakerjaan & Jamsos 13-Sep 16 Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran Kemenakertrans Bpk. Nurjaman & Bpk. tentang Upah Minimum Prayudi Yoedodarmo 14-Sep 17 Peran Serta Dunia Usaha dalam DPN APINDO Pengurus & Anggota Membangun Sistem Perpajakan dan APINDO DKI Jakarta Moneter yang Adil, Transparan, dan akuntabel 18-Sep 18 Narasumber : "Penciptaan Hubungan Pemprov. DKI Jakarta Bpk. Nurjaman Industrial yang Harmonis dalam Biro Perekonomian Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta" Kemenakertrans Rembug Tripartit Regional Bpk. Prayudi Yoedodarmo 8-10 Oct 19 20 Pemprov. DKI, Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Lingkungan Kantor Cikini Staff APINDO Kegiatan DPP APINDO 7-Oct Sosialisasi Pendaftaran Merk International ACARA ACARA melalui Protokol Madrid di Jakarta KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa PIC PIC 9-Oct TANGGAL TANGGAL 21 NO NO DARI DARI 22 1 1 Disnakertrans KPPOD KPPOD Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion (FGD) keanggotaan APINDO Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- Indonesia Indonesia Bpk. Agus Guntur, Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Bpk.Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Bpk. Open Sianturi Bpk. Open Sianturi & Bpk. Budi Suryadi & Bpk. Budi Suryadi Ferry Sugito, Bpk. Putera Putera Lakoni Dwi Antoro 11-Oct 11-Jan 11-Jan 19-22 Feb 19-22 Feb 2 2 Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Kepaniteraan dan RI Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal 6-Mar 6-Mar 16-Oct Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Lunch Meeting Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta 3 3 23 Disnakertrans Disnakertrans BPJS Kesehatan Bpk. Sadia Yasa Bpk. Sadia Yasa Bpk. Agus Guntur & Bpk.Prayudi Yoedodarmo Pengurus APINDO Pengurus APINDO DKI Jakarta DKI Jakarta Bpk. Agus Guntur 10-Mar 10-Mar Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia Munas DPN APINDO Tahun 2018 Munas DPN APINDO Tahun 2018 Peserta Training of Trainer (ToT) Keterampilan Bernegosiasi dalam Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- Hubungan Industrial masing wilayah masing wilayah 4 4 Disnakertrans Disnakertrans BPJS Kesehatan 24-Oct 14-Mar 14-Mar 24 5 5 Gubernur Bank Gubernur Bank Indonesia Indonesia Bpk. Agus Guntur Bpk. Agus Guntur Pengurus DPP & DPK Pengurus DPP & DPK APINDO DKI Jakarta APINDO DKI Jakarta Bpk. Agus Guntur 23-25 Apr 23-25 Apr 26-30 Oct 6 6 25 DPN APINDO DPN APINDO Kemenakertrans 1-May 1-May 7 7 Sudin nakertrans Sudin nakertrans 5 wilayah 5 wilayah Ketua DPK APINDO Ketua DPK APINDO 5 wilayah 5 wilayah Training of Trainer (ToT) & Workshop Pembentukan Komite Advokasi Daerah Pembentukan Komite Advokasi Daerah Dialog Nasional Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial Bpk. Hery Jauhari Bpk. Prayudi Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Yoedodarmo, Bpk. Herman Darmansyah, Herman Darmansyah, Bpk. Budi Suryadi Bpk. Budi Suryadi Bpk. Nurjaman, Putera Putera Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Ferry Sugito Pengurus & Anggota Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta APINDO DKI Jakarta Bpk. Nurjaman & Pengurus APINDO Pengurus APINDO Bpk. Sadia Yasa DKI Jakarta DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa Bpk. Nurjaman & Bpk. Bpk. Nurjaman & Bpk. Ferry Sugito Ferry Sugito Bpk. Prayudi Yoedodarmo Bpk. Prayudi Bpk. Prayudi Yoedodarmo Yoedodarmo 5-9 Nov 9-May 9-May 26 8 8 DPN APINDO KADIN DKI Jakarta KADIN DKI Jakarta Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Survey Daya Saing Usaha Survey Daya Saing Usaha bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta 13-Nov 27 25-May 25-May 9 9 ACI bekerjasama dgn ACI bekerjasama dgn DPN APINDO DPN APINDO Disnakertrans DPN APINDO DPN APINDO Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Undangan Buka Puasa Bersama Undangan Buka Puasa Bersama 14-Nov 28-May 28-May 28 10 10 Disnakertrans DPN APINDO DPN APINDO Pemprov. DKI Jakarta Biro Perekonomian DPN APINDO DPN APINDO Penyerahan Kartu Pekerja Penerapan Sistem Online Single Submission Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha (OSS) dalam Perizinan Berusaha Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam Ketenagakerjaan Tahun 2018 Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi Ekonomi Kongres Nasional Indonesia kompeten "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, Menyongsong Era Industri 4.0" serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 15-Nov 30-Jul 30-Jul 29 11 11 21-Nov 30 21-Aug 21-Aug 12 12 KNIK Bpk. Nurjaman, Bpk Hery Jauhari, Ibu Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Retno Kusumayanti & Agus Guntur Agus Guntur Ibu Mega Purnami Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman 21-Nov 31 DPN APINDO DPN APINDO 23-Aug 23-Aug 13 13 30-Aug 30-Aug 22-Nov 14 14 32 Forum Diskusi Perdagangan Internasional Forum Diskusi Perdagangan Internasional Diskusi mengenai Tantangan di Pasar KADIN - APINDO KADIN - APINDO Indonesia DPN APINDO DPN APINDO KADIN DKI Jakarta bekerjasama dengan bekerjasama dengan KADIN Indonesia KADIN Indonesia 33 15 15 Lee Kuan Yew - Singapura Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Forum Diskusi Konsep Unemployment Forum Diskusi Konsep Unemployment Insurance dalam Kerangka Insurance dalam Kerangka Institute (ACI) Ketenagakerjaan & Jamsos Ketenagakerjaan & Jamsos Permohonan menjadi Narasumber Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan tentang Upah Minimum tentang Upah Minimum UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Peran Serta Dunia Usaha dalam Peran Serta Dunia Usaha dalam Jakarta yang Aman dan Kondusif" Membangun Sistem Perpajakan dan Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, dan Moneter yang Adil, Transparan, dan Executive Breefing tentang Pentingnya akuntabel akuntabel Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV di tempat Kerja Narasumber : "Penciptaan Hubungan Narasumber : "Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dalam Industrial yang Harmonis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Permohonan menjadi Pembicara Provinsi DKI Jakarta" Provinsi DKI Jakarta" "Tantangan Perkembangan Teknologi Rembug Tripartit Regional Rembug Tripartit Regional Industrial Revolution 4.0" Bpk. Prayudi Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Yoedodarmo 25-28 Nov 5-Sep 5-Sep 34 16 16 Disnakertrans Kemenakertrans Kemenakertrans Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman & Bpk. Bpk. Nurjaman & Bpk. Prayudi Yoedodarmo Prayudi Yoedodarmo 27-Nov 13-Sep 13-Sep 14-Sep 14-Sep 17 17 DPN APINDO DPN APINDO Pengurus & Anggota Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta APINDO DKI Jakarta 35 Bpk. Hery Jauhari, Bpk. Budi Suryadi Putera & Ibu Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Noviyanti 30-Nov DPN APINDO 18-Sep 18-Sep 18 18 Pemprov. DKI Jakarta Pemprov. DKI Jakarta Biro Perekonomian Biro Perekonomian Asosiasi Pengusaha Indonesia DPKK APINDO Jawa Tengah Kemenakertrans Kemenakertrans 131 Bpk. Agus Guntur PM 36 3-Dec Bpk. Prayudi Bpk. Prayudi Yoedodarmo Yoedodarmo 8-10 Oct 8-10 Oct 19 19 Disnakertrans 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Bpk. Nurjaman & Bpk. 6-Dec 37 20 20 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Pemprov. DKI, Pemprov. DKI, Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Staff APINDO Staff APINDO 7-Oct 7-Oct Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Lingkungan Kantor Cikini Lingkungan Kantor Cikini Desk Pidana Keburuhan Kecamatan Menteng, Kecamatan Menteng, BPJS Kesehatan Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Bpk. Nurjaman 6-Dec Kelurahan Cikini Kelurahan Cikini 38 tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun Sosialisasi Pendaftaran Merk International Sosialisasi Pendaftaran Merk International KADIN DKI Jakarta KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa Bpk. Sadia Yasa 9-Oct 9-Oct 21 21 2018 tentang Jaminan Kesehatan melalui Protokol Madrid di Jakarta melalui Protokol Madrid di Jakarta BPJS Kesehatan Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Lakoni Dwi 6-Dec 39 22 22 Disnakertrans Disnakertrans Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Bpk. Agus Guntur, Bpk. Agus Guntur, 11-Oct 11-Oct Submission (OSS) Antoro keanggotaan APINDO keanggotaan APINDO Bpk.Prayudi Bpk.Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Yoedodarmo, Bpk. Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Agus Guntur & 6-Dec 40 BPJS Kesehatan Ferry Sugito, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Submission (OSS) Junaidi Lakoni Dwi Antoro Lakoni Dwi Antoro Forum Koordinasi Pengawasan dan Bpk. Agus Guntur 11-Dec 41 Disnakertrans Lunch Meeting Lunch Meeting BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur Bpk. Agus Guntur 16-Oct 16-Oct 23 23 Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan & Bpk.Prayudi & Bpk.Prayudi Tingkat Propinsi DKI Jakarta Yoedodarmo Yoedodarmo Bpk. Nurjaman & Pak Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan 11-Dec 42 Disnakertrans BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur Bpk. Agus Guntur 24-Oct 24-Oct 24 24 Yulianto A. Kusni UMSP Tahun 2019 dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Bpk. Nurjaman Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan 17-Dec 43 BPJS Ketenagakerjaan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Asosiasi Pengusaha Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Kemenakertrans Kemenakertrans Peserta Training of Trainer (ToT) Peserta Training of Trainer (ToT) Bpk. Agus Guntur Bpk. Agus Guntur 26-30 Oct 26-30 Oct 25 25 di Wilayah DKI Jakarta Keterampilan Bernegosiasi dalam Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial Hubungan Industrial Bpk. Hery Jauhari Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 18-Dec 44 Metro TV Training of Trainer (ToT) & Workshop Training of Trainer (ToT) & Workshop Bpk. Hery Jauhari Bpk. Hery Jauhari 5-9 Nov 5-9 Nov 26 26 DPN APINDO DPN APINDO Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial 18-19 dec Dialog Nasional Ketenagakerjaan & Dialog Nasional Ketenagakerjaan & 45 BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Hubungan Industrial Hubungan Industrial Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Disnakertrans Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Bpk. Nurjaman, Bpk. Nurjaman, 13-Nov 13-Nov 27 27 Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito Bpk. Ferry Sugito Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 19-Dec 46 KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 Ambarwati Disnakertrans Disnakertrans Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Bpk. Nurjaman & Bpk. Nurjaman & 14-Nov 14-Nov 28 28 serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska Bpk. Sadia Yasa Bpk. Sadia Yasa Paket Kebijakan XVI Disnakertrans Disnakertrans Penyerahan Kartu Pekerja Penyerahan Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa Bpk. Sadia Yasa 15-Nov 15-Nov 29 29 Pemprov. DKI Jakarta Pemprov. DKI Jakarta Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Bpk. Prayudi Bpk. Prayudi 21-Nov 21-Nov 30 30 Biro Perekonomian Biro Perekonomian Penghargaan Jaminan Sosial Penghargaan Jaminan Sosial Yoedodarmo Yoedodarmo Ketenagakerjaan Tahun 2018 Ketenagakerjaan Tahun 2018 KNIK KNIK Kongres Nasional Indonesia kompeten Kongres Nasional Indonesia kompeten Bpk. Nurjaman, Bpk Bpk. Nurjaman, Bpk 21-Nov 21-Nov 31 31 "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Hery Jauhari, Ibu Hery Jauhari, Ibu Menyongsong Era Industri 4.0" Menyongsong Era Industri 4.0" Retno Kusumayanti & Retno Kusumayanti & Ibu Mega Purnami Ibu Mega Purnami 22-Nov 22-Nov 32 32 KADIN DKI Jakarta KADIN DKI Jakarta Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Indonesia Indonesia 33 33 Lee Kuan Yew - Lee Kuan Yew - Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Bpk. Prayudi Bpk. Prayudi 25-28 Nov 25-28 Nov Singapura Singapura Institute (ACI) Institute (ACI) Yoedodarmo Yoedodarmo 34 34 Disnakertrans Disnakertrans Permohonan menjadi Narasumber Permohonan menjadi Narasumber Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman 27-Nov 27-Nov "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Jakarta yang Aman dan Kondusif" Jakarta yang Aman dan Kondusif" 35 35 Executive Breefing tentang Pentingnya Executive Breefing tentang Pentingnya Bpk. Hery Jauhari, Bpk. Hery Jauhari, 30-Nov 30-Nov DPN APINDO DPN APINDO Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Bpk. Budi Suryadi Bpk. Budi Suryadi di tempat Kerja di tempat Kerja Putera & Ibu Putera & Ibu Noviyanti Noviyanti 36 36 DPKK APINDO DPKK APINDO Permohonan menjadi Pembicara Permohonan menjadi Pembicara Bpk. Agus Guntur PM Bpk. Agus Guntur PM 3-Dec 3-Dec Jawa Tengah Jawa Tengah "Tantangan Perkembangan Teknologi "Tantangan Perkembangan Teknologi Industrial Revolution 4.0" Industrial Revolution 4.0" Disnakertrans Disnakertrans 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Bpk. Nurjaman & Bpk. Bpk. Nurjaman & Bpk. 6-Dec 6-Dec 37 37 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Prayudi Yoedodarmo Desk Pidana Keburuhan Desk Pidana Keburuhan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman 6-Dec 6-Dec 38 38 tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 2018 tentang Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Sosialisasi terkait Program Online Single Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Lakoni Dwi Bpk. Lakoni Dwi 6-Dec 6-Dec 39 39 Submission (OSS) Submission (OSS) Antoro Antoro Sosialisasi terkait Program Online Single Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Agus Guntur & Bpk. Agus Guntur & 6-Dec 6-Dec 40 40 BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Submission (OSS) Submission (OSS) Junaidi Junaidi Forum Koordinasi Pengawasan dan Forum Koordinasi Pengawasan dan Bpk. Agus Guntur Bpk. Agus Guntur 11-Dec 11-Dec 41 41 Disnakertrans Disnakertrans Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tingkat Propinsi DKI Jakarta Tingkat Propinsi DKI Jakarta Bpk. Nurjaman & Pak Bpk. Nurjaman & Pak Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan 11-Dec 11-Dec 42 42 Disnakertrans Disnakertrans Yulianto A. Kusni Yulianto A. Kusni UMSP Tahun 2019 UMSP Tahun 2019 Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan 17-Dec 17-Dec 43 43 BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro di Wilayah DKI Jakarta di Wilayah DKI Jakarta Bpk. Hery Jauhari Bpk. Hery Jauhari Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 18-Dec 18-Dec 44 44 Metro TV Metro TV Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial 18-19 dec 18-19 dec 45 45 BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 19-Dec 19-Dec 46 46 KADIN DKI Jakarta KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri Ibu Johanna Sri dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 Ambarwati Ambarwati serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska Paket Kebijakan XVI Paket Kebijakan XVI
ACARA NO DARI PIC TANGGAL 11-Jan Focus Group Discussion (FGD) 1 KPPOD Bpk. Nurjaman 19-22 Feb Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- 2 Mahkamah Konstitusi Bpk. Open Sianturi Indonesia RI Kepaniteraan dan & Bpk. Budi Suryadi Sekretariat Jenderal Putera 6-Mar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Disnakertrans Bpk. Sadia Yasa 3 Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta 10-Mar Pembukaan Liga Pekerja Indonesia 4 Disnakertrans Pengurus APINDO Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 14-Mar Upacara Serah Terima Jabatan Kepala 5 Gubernur Bank Bpk. Agus Guntur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Indonesia Jakarta Pengurus DPP & DPK 23-25 Apr Munas DPN APINDO Tahun 2018 6 DPN APINDO APINDO DKI Jakarta 1-May Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- 7 Sudin nakertrans Ketua DPK APINDO masing wilayah 5 wilayah 5 wilayah 9-May Pembentukan Komite Advokasi Daerah 8 KADIN DKI Jakarta Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Herman Darmansyah, Bpk. Budi Suryadi Putera 25-May Survey Daya Saing Usaha 9 ACI bekerjasama dgn Pengurus & Anggota DPN APINDO APINDO DKI Jakarta 28-May Undangan Buka Puasa Bersama 10 DPN APINDO Pengurus APINDO DKI Jakarta 30-Jul Penerapan Sistem Online Single Submission 11 DPN APINDO Bpk. Nurjaman & Bpk. (OSS) dalam Perizinan Berusaha Ferry Sugito 21-Aug Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam 12 DPN APINDO Bpk. Prayudi Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Yoedodarmo Ekonomi Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa & Bpk. 23-Aug 13 serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 Agus Guntur 30-Aug 14 Forum Diskusi Perdagangan Internasional DPN APINDO Bpk. Nurjaman KADIN - APINDO bekerjasama dengan KADIN Indonesia Forum Diskusi Konsep Unemployment Bpk. Nurjaman 5-Sep 15 Insurance dalam Kerangka Ketenagakerjaan & Jamsos 13-Sep 16 Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran Kemenakertrans Bpk. Nurjaman & Bpk. tentang Upah Minimum Prayudi Yoedodarmo 14-Sep 17 Peran Serta Dunia Usaha dalam DPN APINDO Pengurus & Anggota Membangun Sistem Perpajakan dan APINDO DKI Jakarta Moneter yang Adil, Transparan, dan akuntabel 18-Sep 18 Narasumber : "Penciptaan Hubungan Pemprov. DKI Jakarta Bpk. Nurjaman Industrial yang Harmonis dalam Biro Perekonomian Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta" Kemenakertrans Rembug Tripartit Regional Bpk. Prayudi 8-10 Oct 19 Yoedodarmo 20 Pemprov. DKI, Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Staff APINDO 7-Oct Jakarta Pusat, Lingkungan Kantor Cikini Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini Sosialisasi Pendaftaran Merk International KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa 9-Oct 21 melalui Protokol Madrid di Jakarta 22 Disnakertrans Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Bpk. Agus Guntur, 11-Oct keanggotaan APINDO Bpk.Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Lakoni Dwi Antoro Lunch Meeting BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 16-Oct 23 & Bpk.Prayudi Yoedodarmo BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 24-Oct 24 dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kemenakertrans Peserta Training of Trainer (ToT) Bpk. Agus Guntur 26-30 Oct 25 Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial Training of Trainer (ToT) & Workshop Bpk. Hery Jauhari 5-9 Nov 26 DPN APINDO Dialog Nasional Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Bpk. Nurjaman, 13-Nov 27 Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito Disnakertrans Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Bpk. Nurjaman & 14-Nov 28 Bpk. Sadia Yasa Disnakertrans Penyerahan Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa 15-Nov 29 Pemprov. DKI Jakarta Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Bpk. Prayudi 21-Nov 30 Biro Perekonomian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018 Yoedodarmo KNIK Kongres Nasional Indonesia kompeten "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Menyongsong Era Industri 4.0" Bpk. Nurjaman, Bpk Hery Jauhari, Ibu Retno Kusumayanti & Ibu Mega Purnami 21-Nov 31 Kegiatan DPP APINDO 22-Nov 32 KADIN DKI Jakarta Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Indonesia Bpk. Nurjaman 33 NO Lee Kuan Yew - DARI Singapura Konferensi Tahunan Asia Competitiveness ACARA Institute (ACI) Bpk. Prayudi PIC Yoedodarmo 25-28 Nov TANGGAL 34 1 Disnakertrans KPPOD Permohonan menjadi Narasumber Focus Group Discussion (FGD) "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan Sosialisasi Anggota Organisasi Profesi se- UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Indonesia Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Jakarta yang Aman dan Kondusif" Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman 27-Nov 11-Jan 19-22 Feb 2 Mahkamah Konstitusi RI Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Bpk. Open Sianturi & Bpk. Budi Suryadi Putera 6-Mar 30-Nov Rapat Koordinasi Pelaksanaan Liga Executive Breefing tentang Pentingnya Pekerja Indonesia Zona DKI Jakarta Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV di tempat Kerja Pembukaan Liga Pekerja Indonesia Tahhun 2018 Zona Provinsi DKI Jakarta 3 35 Disnakertrans DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa Bpk. Hery Jauhari, Bpk. Budi Suryadi Putera & Ibu Pengurus APINDO Noviyanti DKI Jakarta 10-Mar 4 Disnakertrans 36 5 DPKK APINDO Gubernur Bank Jawa Tengah Indonesia Permohonan menjadi Pembicara Upacara Serah Terima Jabatan Kepala "Tantangan Perkembangan Teknologi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Industrial Revolution 4.0" Jakarta Bpk. Agus Guntur PM Bpk. Agus Guntur 3-Dec 14-Mar Pengurus DPP & DPK Bpk. Nurjaman & Bpk. APINDO DKI Jakarta Prayudi Yoedodarmo Disnakertrans DPN APINDO 23-25 Apr 6-Dec 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Munas DPN APINDO Tahun 2018 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Desk Pidana Keburuhan Partisipasi Kegiatan Mayday di masing- masing wilayah Forum Silahturahmi dan Sosialisasi tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun Pembentukan Komite Advokasi Daerah 2018 tentang Jaminan Kesehatan 6 37 1-May 7 Sudin nakertrans 5 wilayah BPJS Kesehatan Ketua DPK APINDO 5 wilayah Bpk. Nurjaman Bpk. Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Herman Darmansyah, Bpk. Lakoni Dwi Bpk. Budi Suryadi Antoro Putera 6-Dec 9-May 38 8 KADIN DKI Jakarta BPJS Kesehatan Sosialisasi terkait Program Online Single Submission (OSS) 6-Dec 39 Sosialisasi terkait Program Online Single Survey Daya Saing Usaha Submission (OSS) Bpk. Agus Guntur & Pengurus & Anggota Junaidi APINDO DKI Jakarta 6-Dec 25-May 40 9 BPJS Kesehatan ACI bekerjasama dgn DPN APINDO 28-May 11-Dec Forum Koordinasi Pengawasan dan Undangan Buka Puasa Bersama Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tingkat Propinsi DKI Jakarta Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan UMSP Tahun 2019 Sumber Daya Air yang Berkeadilan dalam Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan Ekonomi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Pengupahan, Digital 4.0 & Future Jobs, Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro serta Program Vokasi & Pelatihan 2019 di Wilayah DKI Jakarta Forum Diskusi Perdagangan Internasional Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 KADIN - APINDO Bpk. Agus Guntur Pengurus APINDO DKI Jakarta 10 41 DPN APINDO Disnakertrans 30-Jul 11 DPN APINDO Bpk. Nurjaman & Bpk. Ferry Sugito Bpk. Nurjaman & Pak Yulianto A. Kusni Bpk. Prayudi Yoedodarmo Bpk. Nurjaman 11-Dec 42 Disnakertrans 21-Aug 12 DPN APINDO 17-Dec 43 BPJS Ketenagakerjaan DPN APINDO Bpk. Sadia Yasa & Bpk. Agus Guntur 23-Aug 13 30-Aug 18-Dec 14 44 DPN APINDO bekerjasama dengan Metro TV KADIN Indonesia BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Nurjaman Bpk. Hery Jauhari Bpk. Nurjaman Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial Forum Diskusi Konsep Unemployment Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Insurance dalam Kerangka Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Ketenagakerjaan & Jamsos Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 18-19 dec 5-Sep 45 15 13-Sep 19-Dec 16 46 Penyusunan Bahan Pokok-Pokok Pikiran Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 tentang Upah Minimum dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska Peran Serta Dunia Usaha dalam Paket Kebijakan XVI Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter yang Adil, Transparan, dan akuntabel Kemenakertrans KADIN DKI Jakarta Bpk. Nurjaman & Bpk. Ibu Johanna Sri Prayudi Yoedodarmo Ambarwati Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta 14-Sep 17 DPN APINDO 18-Sep 18 Narasumber : "Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta" Pemprov. DKI Jakarta Biro Perekonomian Bpk. Nurjaman Laporan Tahunan 2018 132 Kemenakertrans Rembug Tripartit Regional Bpk. Prayudi 8-10 Oct 19 Yoedodarmo 20 Pemprov. DKI, Partisipasi APINDO dalam Kerja Bakti Staff APINDO 7-Oct Jakarta Pusat, Lingkungan Kantor Cikini Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini Sosialisasi Pendaftaran Merk International KADIN DKI Jakarta Bpk. Sadia Yasa 9-Oct 21 melalui Protokol Madrid di Jakarta 22 Disnakertrans Audiensi dengan Kadisnakertrans terkait Bpk. Agus Guntur, 11-Oct keanggotaan APINDO Bpk.Prayudi Yoedodarmo, Bpk. Ferry Sugito, Bpk. Lakoni Dwi Antoro Lunch Meeting BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 16-Oct 23 & Bpk.Prayudi Yoedodarmo BPJS Kesehatan Evaluasi Kemitraan BPJS Kesehatan Bpk. Agus Guntur 24-Oct 24 dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kemenakertrans Peserta Training of Trainer (ToT) Bpk. Agus Guntur 26-30 Oct 25 Keterampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial Training of Trainer (ToT) & Workshop Bpk. Hery Jauhari 5-9 Nov 26 DPN APINDO Dialog Nasional Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial Disnakertrans Sosialisasi Perluasan Kriteria dan Bpk. Nurjaman, 13-Nov 27 Pengembangan Manfaat Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa & bagi Pekerja/Buruh di DKI Jakarta Bpk. Ferry Sugito Disnakertrans Rencana Pendistribusian Kartu Pekerja Bpk. Nurjaman & 14-Nov 28 Bpk. Sadia Yasa Disnakertrans Penyerahan Kartu Pekerja Bpk. Sadia Yasa 15-Nov 29 Pemprov. DKI Jakarta Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Bpk. Prayudi 21-Nov 30 Biro Perekonomian Penghargaan Jaminan Sosial Yoedodarmo Ketenagakerjaan Tahun 2018 KNIK Kongres Nasional Indonesia kompeten Bpk. Nurjaman, Bpk 21-Nov 31 "Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Hery Jauhari, Ibu Menyongsong Era Industri 4.0" Retno Kusumayanti & Ibu Mega Purnami 22-Nov 32 KADIN DKI Jakarta Diskusi mengenai Tantangan di Pasar Bpk. Nurjaman Indonesia 33 Lee Kuan Yew - Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Bpk. Prayudi 25-28 Nov Singapura Institute (ACI) Yoedodarmo 34 Disnakertrans Permohonan menjadi Narasumber Bpk. Nurjaman 27-Nov "Pandangan Pengusaha PascaPenetapan UMP Tahun 2019 dan Kemnfaatan Kartu Pekerja bagi Pekerja/Buruh menuju DKI Jakarta yang Aman dan Kondusif" 35 Executive Breefing tentang Pentingnya Bpk. Hery Jauhari, 30-Nov DPN APINDO Kebijakan Non Diskriminatif terkait HIV Bpk. Budi Suryadi di tempat Kerja Putera & Ibu Noviyanti 36 DPKK APINDO Permohonan menjadi Pembicara Bpk. Agus Guntur PM 3-Dec Jawa Tengah "Tantangan Perkembangan Teknologi Industrial Revolution 4.0" Disnakertrans 1). Diskusi Pasca Penetapan UMP Tahun Bpk. Nurjaman & Bpk. 6-Dec 37 2019, 2). Sosialisasi Kertu Pekerja Jakarta, Prayudi Yoedodarmo Desk Pidana Keburuhan BPJS Kesehatan Forum Silahturahmi dan Sosialisasi Bpk. Nurjaman 6-Dec 38 tentang Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Lakoni Dwi 6-Dec 39 Submission (OSS) Antoro Sosialisasi terkait Program Online Single Bpk. Agus Guntur & 6-Dec 40 BPJS Kesehatan Submission (OSS) Junaidi Forum Koordinasi Pengawasan dan Bpk. Agus Guntur 11-Dec 41 Disnakertrans Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tingkat Propinsi DKI Jakarta Bpk. Nurjaman & Pak Evaluasi Hasil Perundingan/Kesepakatan 11-Dec 42 Disnakertrans Yulianto A. Kusni UMSP Tahun 2019 Bpk. Nurjaman Rapat Pembahasan Indikator Penghargaan 17-Dec 43 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar, Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro di Wilayah DKI Jakarta Bpk. Hery Jauhari Inovasi dan Arah Kebijakan Industri 2019 18-Dec 44 Metro TV Bpk. Nurjaman Penilaian Penghargaan Jaminan Sosial 18-19 dec 45 BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Kota, Perusahaan Besar-Menengah, dan Perusahaan Kecil-Mikro Tahun 2018 Evaluasi Ekonomi Jakarta Tahun 2018 19-Dec 46 KADIN DKI Jakarta Ibu Johanna Sri dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2019 Ambarwati serta Masa Depan UKM Jasa Survey Paska Paket Kebijakan XVI
2. Kondisi ekonomi dan usaha di Provinsi DKI Jakarta Indonesia, per- ekonomian Jakarta pada triwulan III 2018 justru tumbuh sebesar 6,41%, lebih tinggi daripada nasional. Pembangunan MRT dan LRT di wilayah Jakarta, penyelenggaraan Asian Games menjadi faktor pendorong. Walapupun konsumsi rumah tangga cenderung menurun, namun daya beli masyarakat masih terjaga. Investasi tumbuh cukup tinggi yaitu 6.47% terutama disumbang oleh investasi infrastruktur, antara lain MRT dan LRT, namun demikian peran swasta masih terbatas yang diduga akibat perilaku wait-and-see dari para pengusaha terkait dengan tahun politik 2019. Menurut laporan Bank Perdagangan jumlah ekspor barang cenderung membaik terutama akibat meningkatnya ekspor salah satu unggulan DKI yaitu mobil, didorong oleh dibukanya kembali pengiriman ekspor mobil ke Vietnam yang pada Semester I diberlakukan syarat ketat pada kebijakan impornya. Di sektor jasa, Asian Games 2018 berhasil mendatangkan wisatawan mancanegara yang cukup banyak, di luar dari 15.000 atlet dan ofisial dari 45 negara peserta. Sehingga jumlah wisatawan mencapai yang tertinggi sejak 2015 yang mencapai 880.000 wisatawan asing, pada triwulan ketiga. Rata-rata hunian hotel mencapai 74%. Namun demikian pada ekspor jasa bisnis mengalami kontraksi -18%, ekspor jasa konstruksi -8%. Kinerja impor DKI mengalami akselerasi, pada triwulan III tumbuh 16,67%, yang tertinggi adalah barang konsumsi sebesar 32,54%. Sedangkan impor bahan baku melambat. Di sektor barang, Lapangan usaha Di dominasi 3 lapangan usaha utama yaitu: (1) perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor, bertumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya, Asian Games kembali menjadi salah satu pendorong; (2) industri pengolahan: melambat tidak setinggi tahun 2017; (3) konstruksi: yang dilakukan pemerintah menunjukkan pertumbuhan, namun yang dilakukan tidak berarti, demand masih wait-and-see pilpres; swasta pertumbuhannya Kegiatan DPP APINDO (4) lainnya adalah yang terkait dengan bisnis menggunakan platform digital tumbuh cukup tinggi 9% pada triwulan III. Ketenagakerjaan Tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta, ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta diikuti dengan membaiknya penyerapan tenaga kerja, walaupun cenderung pada sektor informal yang tidak memiliki perlindungan kerja, kompensasi kerja serta upah yang di bawah UMP serta produktivitasnya rendah. Ini memerlukan perhatian para stakeholder di bidang ini. Mengikuti ketentuan PP-78/2015 UMP 2019 meningkat 8.03%, walaupun masih lebih tinggi daripada inflasi namun tidak serta merta diikuti oleh kenaikan produktivitasnya. Sebagian besar tenaga kerja diserap oleh lapangan kerja sektor jasa, khususnya perdagangan. Padahal pangsa pasar usaha perdagangan ini cenderung menurun, salah satunya akibat maraknya penjualan on-line. 3. Dewan Pimpinan Kota Jakarta Perlu diketahui bahwa Dewan Pimpinan Kota (DPK) di wilayah DKI Jakarta ada 5 (lima) wilayah sedangkan yang satu atap pada Kesekretariatan DPP APINDO DKI Jakarta adalah : • DPK APINDO Jakarta Pusat • DPK APINDO Jakarta Utara • DPK APINDO Jakarta Barat • DPK APINDO Jakarta Selatan Sedangkan DPK APINDO Jakarta Timur sudah mandiri dengan Kantor Kesekretariatan berdomisli di Jl. Rawa Terate Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Desember 2018, DPK Jakarta Pusat, DPK Jakarta Utara, DKP Jakarta Selatan dan DPK Jakarta Barat menyelenggarakan Musyawarah kota (MUSKOT), dengan agenda utama mendengar laporan kegiatan masing-masing DPK kepada anggota serta pemilihan Ketua dan pengurus DPK masing-masing kota untuk periode 2018 - 2023. Domisili Kantor & Sekretaris Eksekutif Sekretariat DPP APINDO DKI Jakarta yang semula di Graha Mampang Lt.5 Jakarta Selatan sekarang di Jl. Cikini 1 No. 3B Menteng Jakarta Pusat, Telp. 021-31997370, Email: apindodki@ dengan 2 (dua) orang staf yaitu sdri. Karmilah dan sdr. Junaidi. Asosiasi Pengusaha Indonesia 133
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO JAWA BARAT Ketua Sekretaris Sekretaris Eksekutif Jumlah ALB Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa Jumlah UMKM Binaan : Dedy Widjaja : Martin B. Chandra : Rudi Martono : 36 Perusahaan : 27 DPK APINDO : 2200 Perusahaan 150 UMKM : KONDISI PROVINSI JAWA BARAT beberapa proyek strategis yang bersifat multiyear meliputi Tol Cisumdawu sebagai bagian dari Tol Trans Jawa, LRT terintegrasi Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan investasi besar di sektor pariwisata, infrastruktur, serta manufaktur kepada investor baik dari dalam ataupun luar negeri. Jawa Barat memiliki daya tarik bagi investor asing, mulai dari pariwisata, infrastruktur sampai infrastruktur, yang otomotif. Untuk ditawarkan adalah proyek Tempat Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Sampah Legoknangka, Bandung, mencari investor yang akan mengolah sampah menjadi listrik. sektor Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/ Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, Sedangkan jumlah kecamatan 626, kelurahan 2.671 dan desa 3.291. jumlah keseluruhan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 48.037.600 jiwa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor yang dihuni sebanyak 5,7 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi, masing-masing 3,7 juta dan 3,5 juta jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan populasi terkecil adalah Kota Banjar yang memiliki 200 ribu penduduk. Pada tahun 2017, Prospek dan Potensi Investasi terbesar bersumber dari percepatan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis Pemerintah. Terdapat Dorongan investasi bangunan Peluang investasi lebih besar ada di Aerocity, Kertajati, Majalengka yang memiliki luas 3.480 hektare (ha). Ada enam klaster investasi yang ditawarkan antara lain pusat energi, kawasan bisnis, hunian hingga jaringan pipa gas untuk mendukung Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, keenam klaster tersebut terdiri atas aerospace park seluas 300 ha yang diperuntukan bagi industri pesawat terbang, logistic park, business center, technopark, dan residensial. titik destinasi wisata, mulai dari kawasan wisata Tenjo Resmi, Sukabumi yang menawarkan nilai investasi US$1,8 juta hingga pengembangan Pantai Gebang, Cirebon yang bernilai US$15,57 juta. Di sisi pariwisata, ditawarkan lima Ada pula pengembangan kawasan hutan bakau di Sinar Laut, Agrabinta, Cianjur dengan nilai 134 Laporan Tahunan 2018
US$2,5 juta serta Pantai Batu Karas di Ciamis yang membutuhkan investasi untuk resort sekitar US$12,7 juta. Terkait manufaktur, Pemprov Jawa Barat juga menawarkan investasi senilai US$990 juta untuk pembangunan komponen otomotif di kawasan industri Subang yang berdekatan dengan lokasi Pelabuhan Patimban. Kemudahan yang ditawarkan pada Penanaman Modal Asing (PMA) mulai jaminan pasokan listrik hingga insentif fiskal. Sektor-sektor yang menarik minat investasi di Jawa Barat beragam, mulai dari rencana pembangunan pabrik elektronik, investasi pabrik mesin pencetak, jaringan optik fiber, rencana investasi industri kulit, hingga makanan kemasan berstandar ekspor. BEBERAPA KEGIATAN PENTING DPP (PERIODE JAWA BARAT APINDO JANUARI- DESEMBER 2018) 1. Audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Bandung. Sosial Program Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, didalam pelaksanaannya Program Jaminan Pensiun dirasakan masih ada ketidakjelasan dan tumpang tindih dengan pelaksanaan pemberian pesangon. Masih banyak perusahaan yang belum terlalu paham berkaitan dengan perhitungan Jaminan Pensiun dan Pesangon tersebut. Acara 4 (empat) Jaminan Maksud dan tujuan dari acara audiensi tersebut adalah perkenalan dan silaturahmi DPP APINDO Jawa Barat dengan Kepala Kanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan yang baru (Bapak Kuswahyudi), saling bertukar pikiran dan informasi, dalam rangka menjalin sinergi antara ke dua belah pihak, termasuk di antaranya melaksanakan program Jaminan Pensiun. Kegiatan DPP APINDO Bapak Dedy Widjaja dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan (Bapak Kuswahyudi) 2. Audiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat Audiensi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 di Kantor OJK Regional II Jawa Barat, Bandung. OJK Regional II Jawa Barat mempunyai tugas yang tidak ringan di dalam pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Semua pemangku kepentingan di Jawa Barat, termasuk DPP APINDO Jawa Barat, perlu memberikan dukungan kepada OJK agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak Dedy Widjaja memimpin audiensi DPP APINDO Jabar dengan Kepala OJK Regional II Jabar Bp.Sarwono Asosiasi Pengusaha Indonesia 135
Kegiatan DPP APINDO 3. Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-8 Tahun 2018 DPK APINDO Kabupaten Bogor DPK APINDO Kabupaten Bogor melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-8 Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 di Grand Cempaka Resort & Convention. Muskab ini diselenggarakan untuk memilih Ketua DPK APINDO Kabupaten Bogor Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Pada Muskab tersebut, terpilih sebagai Ketua adalah Bapak Alexander Frans, SH. Bapak Rudi Martono mewakili Ketua DPP APINDO Jabar memberikan sambutan dan melantik serta mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Bogor Masa Bakti 2018 - 2023 4. Pembukaan (Kick-Off) Liga Pekerja Indonesia Tahun 2018 Zone Jawa Barat Jawa Barat Ahmad Heryawan membuka secara resmi (kick-off) Liga Pekerja Indonesia Tahun 2018 Zona Jawa Barat, ditandai dengan menendang bola, di Stadion Arcamanik Jl. Pacuan Kuda No. 52 Bandung, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Gubernur 136 Laporan Tahunan 2018 Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek, Direktur Pengupahan Kemenaker RI serta para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Jawa Barat. Salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan adalah kebersamaan pengusaha dan pekerja dengan mengisi Hari Buruh Internasional Tahun 2018 dalam kegiatan Sepak bola Liga Pekerja Indonesia Tahun 2018. Bapak Dedy Widjaja menyaksikan kick off Liga pekerja Indonesia 2018 oleh Gubernur Jawa Barat untuk Zona Jawa Barat, dan berfoto bersama Gubernur serta ketua SP/SB 5. Musyawarah Kota (Muskot) Ke-3 Tahun 2018 DPK APINDO Kota Bogor DPK APINDO Kota Bogor melaksanakan Musyawarah Kota (Muskot) Ke-3 Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 di Hotel Hayati Inn Jl. Bina Marga 2 Baranangsiang Kota Bogor. Muskot ini diselenggarakan untuk memilih Ketua DPK APINDO Kota Bogor Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Pada Muskot tersebut Ir Sukoco terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Kota Bogor Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Bapak Rudi Martono melantik Pengurus DPK APINDO Kota Bogor masa bakti 2018 - 2023
6. Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-4 Tahun 2018 DPK APINDO Kabupaten Bandung DPK Bandung melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-4 Tahun 2018 pada tanggal 15 Maret 2018. Kabupaten APINDO Bapak Dedy Widjaja memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-4 Tahun 2018 DPK APINDO Kabupaten Bandung. Pada Muskab ini, terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Kabupaten Bandung Masa Bakti Tahun 2018 - 2023 Bapak Alex Ferdian Santoso, BSc. MBA. Bapak Dedy Widjaja memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Muskab ke-4 tahun 2018 DPK APINDO Kabupaten Bandung Bapak Rudi Martono melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kab Bandung masa bakti Bakti 2018 - 2023 7. Sosialisasi Pemanfaatan Gas Bumi Bagi Keperluan Industri Acara Sosialisasi ini diadakan oleh PT. Rekayasa Industri (Rekind), KADIN JABAR dan DPP APINDO JABAR, dengan tema "Pemanfaatan Gas Kegiatan DPP APINDO Bumi Bagi Keperluan Industri", diselenggarakan pada hari Selasa 27 Maret 2018, di Hotel Courtyard Bandung. Ketua DPP APINDO Jawa Barat hadir sebagai Narasumber pada acara Sosialisasi tersebut, dengan membawakan makalah yang berjudul "Kebutuhan Industri Manufaktur Jawa Barat Terhadap Bahan Bakar Gas". Presentasi dari Ketua DPP APINDO Jabar Dedy Widjaja Berfoto bersama para narasumber 8. Silaturahim Kamtibmas Bersama Kapolda Jabar Polda Jabar mengadakan acara Silaturahim Kamtibmas Bersama Kapolda Jabar dengan tema "Sosialisasi Anti-Hoax dan Persiapan Menghadapi Mayday", pada hari Senin tanggal 9 April 2018, pukul 10:00 wib - selesai, di Hotel Grand Pasundan, Bandung, acara Silaturahim ini dihadiri juga oleh Kepala BIN Jabar, Asintel Kodam III Siliwangi, para Pimpinan dan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Pengurus di Jawa Barat. Asosiasi Pengusaha Indonesia 137
Kegiatan DPP APINDO Bapak Dedy Widjaja bersama Kapolda Jabar dan Pejabat Muspida Jabar lainnya. 9. Pelantikan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat Pelantikan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat, diadakan oleh KPK bekerjasama dengan KADIN JABAR dan DPP APINDO Jawa Barat. Acara diadakan pada tanggal 14 April 2018, di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung. Bapak Dedy Widjaja, Ketua DPP APINDO Jawa Barat bersama dengan sejumlah pengusaha lainnya dan beberapa pejabat Pemprov Jabar dilantik menjadi Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jawa Barat. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Komisioner KPK Ibu Basaria Panjaitan. Komite ini merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di Jawa Barat, yang ditujukan untuk menciptakan bisnis berintegritas yang anti suap. Bapak Dedy Widjaja dan Anggota KAD lainnya dilantik oleh Komisioner KPK (Ibu Basaria Panjaitan) 138 Laporan Tahunan 2018 Bapak Dedy Widjaja dan Anggota KAD lainnya berfoto bersama Komisioner KPK (Ibu Basaria Panjaitan) 10. Musyawarah Nasional (Munas) APINDO Ke-10 Tahun 2018 Musyawarah Nasional (Munas) APINDO Ke- 10 Tahun 2018 diadakan pada hari Senin - Rabu tanggal 23 - 25 April 2018, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Bapak Dedy Widjaja dan 30 orang peninjau dari Jawa Barat hadir pada acara Rakerkonas APINDO tersebut. MUNAS APINDO tahun 2018 dibuka oleh Wakil Presiden RI Bapak H. M. Jusuf Kalla ditandai dengan pemukulan gendang bersama- sama dengan Ketua Umum DPN APINDO Bapak Hariyadi B. Sukamdani dan Pimpinan APINDO lainnya. Pada acara Munas tersebut terpilih secara aklamasi Bapak Hariyadi B. Sukamdani untuk menjadi Ketua Umum DPN APINDO Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Pembukaan Munas X APINDO tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta oleh Wakil Presiden RI H.M Jusuf Kalla 11. Musyawarah Kota (Muskot) Ke-4 Tahun 2018 DPK APINDO Kota Depok DPK APINDO Kota Depok melaksanakan Musyawarah Kota (Muskot) Ke-4 Tahun 2018 pada
hari Kamis tanggal 26 April 2018, di Hotel Bumi Wiyata Jl. Raya Margonda Depok. Muskot ini diselenggarakan untuk memilih Ketua DPK APINDO Kota Depok Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Pada Muskot tersebut, terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Kota Depok Masa Bakti Tahun 2018 - 2023 Bapak Ben Ariza Asril. Sedangkan Bapak Inu Kertapati Harahap terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Bapak Dedy Widjaja melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kota Depok Masa Bakti 2018 - 2023 12. Penandatanganan Deklarasi Bersama Pelaksanaan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama- sama dengan para pihak terkait mengadakan acara Penandatangan Deklarasi Bersama Pelaksanaan Percepatan dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Acara tersebut diadakan pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Hotel The Trans Luxury Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 289 Bandung. Pengendalian Pencemaran Penandatanganan Deklarasi ini merupakan bentuk semua pemangku kepentingan, termasuk dari para pelaku usaha yang tergabung dalam DPP APINDO JABAR dan API JABAR, untuk secara bersama-sama dan bersinergi melaksanakan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. komitmen dari Bapak Dedy Widjaja mewakili para pengusaha turut menandatangani Naskah Deklarasi tersebut bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kegiatan DPP APINDO Penandatanganan Deklarasi tersebut disaksikan oleh Menteri Kemaritiman RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta Jaksa Agung Muda RI. Bapak Dedy Widjaja sedang menandatangani Deklarasi Bersama Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum Berfoto bersama setelah penandatanganan Naskah Deklarasi bersama Pengendalian Pencemaran DAS Citarum 13. Pertemuan Survey Daya Saing Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura mengadakan acara Pertemuan Survey Daya Saing Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 pada hari Kamis 12 Juli 2018, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung. ini dilakukan untuk mengetahui pandangan dan perspektif Dunia Usaha terhadap daya saing usaha Provinsi Jawa Barat. Hasil survey nantinya akan disampaikan kepada para Pengambil Keputusan di Pusat dan di Provinsi Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Provinsi Jawa Barat. Pertemuan Survey Asosiasi Pengusaha Indonesia 139
Kegiatan DPP APINDO Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Jawa Barat hadir mewakili Ketua DPP APINDO Jawa Barat. Peserta berjumlah 30 orang, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota DPP APINDO Jawa Barat dan DPK APINDO se Jawa Barat. Bapak Rudi Martono menerima penyerahan Buku Laporan ACI Tahun 2017 Para peserta dan Narasumber dari ACI Singapura berfoto bersama 14. Pertemuan DPP APINDO Jawa Barat dengan PWNU Jawa Barat Jawa Barat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, bertempat di Kantor PWNU Jawa Barat Jl. Terusan Galunggung No. 9 Bandung. DPP APINDO Ketua DPP APINDO Jabar hadir bersama 25 orang peserta dari DPP APINDO Jawa Barat dan DPK APINDO se Jawa Barat, sementara dari PWNU Jawa Barat hadir Ketua Umum Bapak K.H. Hasan Nuri Hidayatullah beserta sejumlah jajarannya. Pertemuan ini diselenggrakan sebagai bagaian dari rencana kerjasama antara DPP APINDO Jawa Barat dengan PWNU Jawa Barat berkaitan dengan pengembangan kota/kabupaten kreatif di Jawa Barat, melalui jaringan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). 140 Laporan Tahunan 2018 Bapak Dedy Widjaja sedang memberikan sambutannya Bapak Dedy Widjaja, Ketua Umum PWNU Jabar dan para peserta berfoto bersama 15. Musyawarah Kota (Muskot) Ke-4 Tahun 2018 DPK APINDO Kota Bandung DPK APINDO Kota Bandung melaksanakan Musyawarah Kota (Muskot) Ke-4 Tahun 2018 pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, di Hotel Geary Jl. Kebon Kawung No. 17 Bandung. Bapak Dedy Widjaja hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Musyawarah Kota (Muskot) Ke-4 Tahun 2018 DPK APINDO Kota Bandung. Bapak Dedy Widjaja memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Muskot Ke-4 tahun 2018 DPK APINDO Kota Bandung
Bapak Rosyid Hoewel melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kota Bandung masa bakti 2018 - 2023 Muskot ini diselenggarakan untuk memilih Ketua DPK APINDO Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Pada Muskot tersebut, terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2018 - 2023 adalah Bapak H. Soenarko. 16. Audiensi dengan Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V Jawa Barat Senin, 1 Oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Regional V Jawa Barat, Jl. Pahlawan No. 87 Bandung, dilaksanakan acara Audiensi antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Kantor PT. Pos Indonesia Regional V Jawa Barat. Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 Kantorpos online. PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki jaringan yang dedicated, sistem distribusi yang handal, Track and Trace, layanan yang prima, kecepatan, ketepatan, serta harga yang kompetitif, untuk itu DPP APINDO Jawa Barat bermaksud menjajaki kemungkinan dijalinnya kerjasama bisnis antara PT. Pos Indonesia dengan DPP APINDO Jawa Barat. PT. Pos Pada kesempatan audiensi tersebut, Bapak Dedy Widjaja Ketua DPP APINDO Jawa Barat, didampingi oleh Bapak Tio Januar, Bapak Rudi Martono dan Ibu Nandayani. Sementara dari pihak PT. Pos Indonesia Kantor Regional V Jawa Barat yang hadir menerima adalah Bapak Apang Pramutyas, Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V Jawa Barat, dengan didampingi oleh 5 orang jajaran stafnya. Maksud dan tujuan dari acara audiensi tersebut adalah silaturahmi DPP APINDO Jawa Barat dengan Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V Jawa Barat dan.membahas kemungkinan kerjasama bisnis yang berkaitan dengan produk dan layanan dari PT. Pos Indonesia. Kegiatan DPP APINDO Bapak Dedy Widjaja mendengarkan paparan dari Kepala Kantor PT. Pos Regional V Jabar 17. Konferensi Tahunan Asia Competi- tiveness Institute (ACI) Tahun 2018 Konferensi Tahunan ACI Tahun 2018, diadakan pada tanggal 25 - 27 November 2018,. Acara ini berlangsung di Gedung National University Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy. Dalam konferensi tersebut dipresentasikan hasil penelitian ACI yang terbaru mengenai daya saing provinsi dan wilayah di Indonesia dan penelitian lain mengenai negara-negara ASEAN, India dan Tiongkok serta kota-kota besar dunia. ACI mengundang para pejabat tinggi, pelaku usaha terkemuka, dan akademisi senior dari berbagai negara ASEAN dan Asia lainnya. Para Ketua DPP APINDO seluruh Indonesia atau perwakilannya hadir pada acara tersebut, termasuk Bapak Dedy Widjaja (Ketua DPP APINDO Jawa Barat). Hadir pula Ketua Umum DPN APINDO Bapak Hariyadi B. Sukamdani. Bapak Dedy Widjaja mendampingi Ketua Umum DPN APINDO dalam sesi Rapat Internal APINDO Bapak Dedy Widjaja, Ketua Umum DPN APINDO dan para Ketua DPP APINDO se-Indonesia berfoto bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia 141
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO JAWA TENGAH Ketua : Frans Kongi Sekretaris Eksekutif : Eko Sulistyowati Jumlah DPK APINDO : 34 Kabupaten / Kota : 1.389 perusahaan Jumlah Anggota Biasa Jumlah Anggota Luar Biasa : 125 perusahaan I. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Generalized System of Prefences (GSP) program, yaitu tentang bebas bea masuk Amerika Serikat untuk barang tertentu. 1. Konvensi Gugus Kendali Mutu Konveksi Gugus Kendali Mutu ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, DPP APINDO Jawa Tengah menjadi salah satu juri. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 September 2018 bertempat di Hotel Grasia Semarang, Jalan S. Parman No. 29 Semarang 2. Pertemuan dengan Konsul-Jenderal Australia di Surabaya ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Juli 2018, di Grand Candi Hotel, Jl. agenda pada Sisingamangaraja pertemuan ini membahas tentang investasi serta kerjasama antara Australia dengan Jawa Tengah. Pertemuan Semarang, II. BIDANG PERDAGANGAN, EKONOMI DAN PERBANKAN 1. Kunjungan dari kedutaan Besar Amerika serikat di Jakarta Kunjungan dilaksanakan hari Rabu, 16 Mei 2018 di kantor secretariat DPP APINDO Jawa Tengah, kunjungan ini membahas tentang 142 Laporan Tahunan 2018
3. Survei Daya Saing Usaha 4. Audiensi Kepada Kepala Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I Audiensi diterima oleh Kakanwil DJP Pajak Jawa Tengah I, pada hari Senin, 27 Agustus 2018 di kantor DJP Jawa Tengah I, Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Raya Imam Bonjol No.1D, Semarang, pertemuan ini membahas tentang perpajakan dan perkembangan dunia usaha di Jawa Tengah. Kegiatan DPP APINDO 5. Seminar "Outlook Ekonomi 2019: Prospek Ekonomi Jawa Tengah di Tahun Politik" narasumber Menjadi 5. Seminar "Outlook Ekonomi 2019: Prospek Ekonomi Jawa Tengah di Tahun Politik" narasumber Menjadi yang dilaksankan oleh Bisnis Indonesia pada hari Kamis, 13 Desember 2018 di Hotel MG Setos Semarang. kegiatan III. BIDANG PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL 1. Dialog Interaktif Strategi Implementasi Struktur dan Skala Upah dari Sudut Pandang Dunia Usaha untuk Perusahaan Anggota DPK APINDO se-Jawa Tengah Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 (enam) wilayah eks-Karesidenan, yaitu Solo Raya, Pekalongan, Pati, Banyumas, Kedu dan Semarang. Untuk wilayah eks Karesidenan Semarang, di laksanakan pada, Selasa, 9 Januari 2018 di Hotel Grasia, Jl. S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang. 2. Rapat koordinasi Pengupahan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh DPP APINDO Jawa Tengah dan DPK Seluruh Jawa Asosiasi Pengusaha Indonesia 143
Kegiatan DPP APINDO Tengah. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Selasa, 17 Juli 2018 bertempat di Hotel Grasia Semarang, Jl. S. Parman No. 29 Semarang. IV. BIDANG BINA ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN DAERAH 1. Audiensi kepada Plt. Gubernur Jawa Tengah Audiensi diterima oleh Plt. Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 6 April 2018, maksud dari audiensi adalah menyampaikan kegiatan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi Jawa (RAKERKONPROV) DPP APINDO Tengah Tahun 2018 2. Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKER-KONPROV) DPP APINDO Jawa Tengah DPP Tengah menyelenggarakan RAKERKONPROV Tahun APINDO Jawa 144 Laporan Tahunan 2018 2018, pada tanggal 10 April 2018 di Patra Hotel & Convention Semarang. RAKERKONPROV ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota APINDO serta perusahaan anggota APINDO se- Jawa Tengah. Dalam agenda RAKERKONPROV kami sajikan "Dialog Bersama Para Calon Gubernur dan Pelaku Usaha di Jawa Tengah" Guna memberikan informasi dan mengenalkan lebih dekat dengan sosok calon pemimpin Jawa Tengah periode 2018- 2023 beserta visi dan misinya. 3. Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO Tahun 2018 DPP APINDO Jawa Tengah turut serta dalam kegiatan MUNAS APINDO di Jakarta pada 23- 25 April 2018, pada MUNAS ini DPP APINDO mengirimkan 13 orang peserta.
4. Members Gathering Anggota Luar Biasa DPP APINDO Jawa Tengah Pada Tahun 2018, DPP APINDO Jawa Tengah menyelenggarakan 3 (tiga) kali, yaitu pada Bulan Agustus, Oktober dan Desember 2018. a. Members Gathering Bulan Agustus 2018 Dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Agustus 2018, bertempat di Hotel Grasia Semarang, Jl. S. Parman No. 29 Semarang. Dengan tema sosialisasi sistem perijinan terpadu Online Single Submission (OSS). b. Members Gathering Bulan Oktober 2018 Dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, bertempat di Hotel Grasia Semarang, Jl. S.Parman No. 29 Semarang. Pada members gathering ini para anggota diberikan informasi tentang "Wajib Lapor Online dan Program Pemagangan Dalam Negeri" c. Members Gathering Bulan Desember 2018 Dilaksanakan pada hari Senin, 3 Desember 2018, bertempat di di Hotel Grasia Semarang, Jl. S. Parman No. 29 Semarang dengan tema : Kegiatan DPP APINDO Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. • Sosialisasi Permenaker No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Tantangan Perkembangan Teknologi Indus- trial Revolution 4.0 5. Musyawarah Kota (Muskot) DPK APINDO Surakarta Acara Musyawarah Kota DPK APINDO Kota Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agusutus 2018 di Pendapi Gedhe Balaikota Surakarta. Muskot diselenggarakan untuk memilih ketua DPK APINDO Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023. Dalam Muskot ini Bapak Iwan Kurniawan Lukminto terpilih menjadi Ketua DPK APINDO Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023. 6. Pelantikan Pengurus DPK APINDO Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023 Acara Pelantikan DPK APINDO Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023 dilaksanakan Asosiasi Pengusaha Indonesia 145
Kegiatan DPP APINDO pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 di Hotel Diamond, Jl. Slamet Riyadi 392 Surakarta V. BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN DANA 1. Pelatihan 2 (dua) hari Mempersiapkan Personel Menuju Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sertifikasi Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 21-22 Februari 2018 bertempat di Hotel Grasia, Jl. Letjen S Parman No. 29, Semarang. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama Bidang Pendidikan, Latihan dan Dana dengan Bidang K3 dan Lindung Lingkungan 2. Training Basic Management For HR Beginner Banyak pelaku di bidang HR yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dasar dalam manajemen SDM, melihat pentingnya hal tersebut DPP APINDO Jawa Tengah menyelenggarakan training Basic Management For HR Beginner pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 di Hotel Candi 146 Laporan Tahunan 2018 Indah, Jl. Dokter Wahidin No.112, Jatingaleh, Candisari, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang dengan pembicara ibu Titi Agustina. Acara ini diikuti oleh 50 peserta. VI. BIDANG EKONOMI KREATIF, UMKM DAN NAKERWAN 1. Sosialisasi tentang Pentingnya Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa- Rabu, 26-27 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Candi, Jl. Sisingamangaraja No. 16 Semarang. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara APINDO dengan OXFAM Indonesia dalam Program Peningkatan Kesadaran Sektor Swasta (Pengusaha) tentang Pentingnya Promosi Kesetaraan Gender di Tempat Kerja. 2. Pendampingan perusahaan pilot project kesetaraaan Gender Empat perusahaan di Jawa Tengah menjadi Pilot project kesetaraan gender, perusahaan itu
adalah PT. Marimas Putera Kencana, PT. Daya Manunggal, PT. Inti Sukses Garmindo dan PT. Pan Brothers Tbk. Kegiatan pendampigan ini dilaksanakan selama tahun 2018. 3. Tempat Kerja Pro ASI : Seperti Apa Praktiknya Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosisasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jawa Tengah, pada Hari Rabu, 12 Desember 2018, APINDO Jawa Tengah menjadi salah satu narasumber. Kegiatan DPP APINDO VII. EKSTRENAL APINDO 1. Liga Pekerja Indonesia (LIPESIA) Zona Jawa Tengah Tahun 2018 DPP APINDO Jawa Tengah menjadi Panitia dalam penyelenggaraan LIPESIA Zona Jawa Tengah Tahun 2018 yang berlangsung pada tanggal 10 -25 Maret 2018 dan kegiatan ini diikuti oleh 9 (Sembilan) tim. 2. Berpartisipasi dalam HUT SPSI yang ke-45 DPP APINDO Jawa Tengah berpartisipasi dalam ulang tahun serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) yang ke-45, digelar jalan sehat bersama, Minggu 18 Maret 2018 di alun-alun Jepara. Asosiasi Pengusaha Indonesia 147
Kegiatan DPP APINDO 3. Musyawarah Nasional FSP LEM SPSI Mewakili DPN APINDO dalam acara MUNAS VI FSP LEM SPSI yang dilaksanakan Rabu, 11 April 2018 di The Wujil Resort & Convention, Jl. Soekarno-Hatta Km 25,5 Ungaran-Semarang, Jawa Tengah. NO KABUPATEN / KOTA POTENSI & PELUANG INVESTASI 1 Kota Semarang a. Pengembangan Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) b. Pengembangan Kawasan BWK V Kec. Pedurungan c. Pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo d. Pembangunan Expo Center e. Pengembangan Light Rail Transit (LRT) f. Pembangunan PLTSa Jatibarang g. Pengolahan Limbah B3 h. Pemanfaatan IPLT i. Pengembangan Agrowisata (Purwosari, Plalangan & Wates) - Agrowisata Purwosari - Agrowisata Plalangan - Agrowisata Wates j. Pengembangan Kawasan Simpanglima (Underground) k. Kawasan Indutri - Kawasan Industri Wijayakusuma - Kawasan Industri BSB - Kawasan Industri TEPZ 2 Kota Salatiga a. Taman Wisata Salatiga b. Taman Wisata Religi c. Zona Industri (harga lahan Rp. 1 Juta s/d 1,5 juta per m2) d. Revitalisasi TPA Ngronggo 3 Kabupaten Kendal a. Kawasan Industri Kendal b. Pengembangan Kawasan Wisata Curug Sewu c. Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Pantai Blender d. Pengembangan Kampung Teknologi Blumah e. Pengembangan Agrobisnis Komoditas Jambu Bijji Merah dan Pisang Raja Bulu 4 Kabupaten Demak a. Pengembangan Wisata Pantai Morosari b. Kawasan Industri Sayung (Jatengland) 5 Kabupaten Grobogan a. Pembangunan Ranch Pembibitan & Penggemukan Sapi b. Pengembangan Kawasan Wisata Bledug Kuwu c. Pengembangan Obyek Wisata Jati Pohon d. Kawasan Industri e. Kawasan Peruntukan Industri f. Pembangunan Hotel/Mall g. Pengolahan Pasca Panen Jagung dan Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang 6 Kabupaten Semarang a. Pengembangan Kawasan Wisata Argo Edupark Tlogowening b. Pengembangan Kawasan Industri - Kawasan Industri Bawen - Kawasan Industri Tengaran - Kawasan Industri Susukan - Kawasan Industri Kaliwungu 148 Laporan Tahunan 2018
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO D.I. YOGYAKARTA Ketua Sekretaris Umum Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : Buntoro : FX. Supriharsono : 5 Kabupaten / Kota : 257 Perusahaan DPP APINDO Daerah Istimewa Jogjakarta dalam melakukan setiap kegiatan selalu bertujuan untuk memajukan organisasi, anggota APINDO, dan bidang ketenagakerjaan khususnya hubungan Industrial. Saat ini jumlah DPK / Kota yang ada di DPP APINDO DIY berjumlah 5 DPK/kota yakni : DPK Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan DPKota Yogyakarta. Apindo aktif hadir dalam pembahasan LKS Tripartit, dan Dewan Pengupahan. Beberapa Kegiatan Apindo DIY selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: 2. Menghadiri Munas Apindo, 23-25 April di Puri Agung Grand Sahid Jakarta dan diwakili oleh: Bapak Buntoro, dan Ibu Hermelien Yusuf. 1. RAKERKONPROP dan Konsolidasi Propinsi Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta, diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2018 di Oemah Djawa, dihadiri para pengurus harian dari DPP, DPKab/Kot Apindo se-DIY, dan juga Dewan Pertimbangan Apindo. RAKERKONPROP ini dimaksudkan untuk membuat program kerja 2018, sebagai pegangan setiap bidang pelayanan. : Rapat Kerja 3. Gathering Apindo di Gunung Kidul; dihadiri oleh para pengurus DPKab/Kot dan anggota-anggota Apindo Kabupaten Gunung Kidul, dengan tema 'Kontribusi Apindo untuk Ekosistem Industri di DIY' dibutuhkan banyak technopark untuk mendukung ekosistem industri, dari sisi ketenagakerjaan yang kondusif, kepariwisataan (perhotelan, guide, destinasi) yang meningkat, produk UMKM yang bisa bersaing. transportasi, kuliner, Ketua DPP APINDO DIY Bapak Buntoro menegaskan pentingnya industrialisasi, dan pentingnya memelihara dan menumbuhkan industri di DIY untuk memacu ekosistem kemandirian dan peningkatan kontribusi pendapatan daerah. ekonomi masyarakat 4. Survey Daya Saing di DIY kerjasama DPN Apindo dan Lee Kuan Yew Scholl of Public Policy NUS: Asosiasi Pengusaha Indonesia 149
Kegiatan DPP APINDO a. Yogya : diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2018, dan diikuti 24 orang penentu kebijakan sektor: dari berbagai perusahaan dan perbankan, tekstil, garmen, kulit, logam, jasa kelistrikan, perhotelan, pangan (susu), pariwisata, tembakau, di Hotel Eastparc, Jl. Seturan, Yogyakarta b. Singapura: 'daya saing provinsi Indonesia' yang bertempat di National University of Singapore, 25 - 27 November 2018. ikut menghadiri bedah 5. Keitkutsertaan di LKS dan Dewan Pengupahan a. Daerah: bersidang 1 tahun 6 kali, membahas dan memberikan rekomendasi tentang: • Kajian Upah Minimum Sektoral • Status hubungan pekerja yang telah pensiun dan dipekerjakan kembali • Revisi UU 13 tahun 2003. • Deteksi dini hubungan industrial pada perusahaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. • Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. b. Nasional: Mengikuti Rembug Tripartit Regional I, 8-10 Oktober di Bali: Penguatan Dialog Sosial, Menghadapi Tantangan dan Era Revolusi Industri 4.0. 150 Laporan Tahunan 2018 Mengikuti Rembug Tripartit Nasional III, 21-23 November 2017, di Yogya Rembug Tripartit Nasional, 11-13 Desember 2018, Jakarta 6. Sarasehan: a. Menghadiri workshop Rencana Aksi Daerah yang diselenggarakan oleh INFID, Koalisi Perempuan Indonesia di Hotel Cakrakusuma, 24-26 Januari 2018. Apindo diwakili oleh Bpk. Imam Nawawi, Sekretaris 2. b. Menghadiri pembukaan Magang Fair, 10 Maret 2018 di bangsal Wiyata Praja Kepatihan, oleh Bpk. Supri Harsono.
c. Menghadiri undangan Business Forum Indonesia-Singapore di Restoran Abhaya Giri, 13 Maret 2018, Bapak Indi Printianto. d. Menghadiri undangan Kemenkumham, "Penataan Regulasi melalui Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan, Perlindungan terhadap Investor miniritas dan Perpajakan dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha," 26 April 2018 di Harper Hotel, oleh Bapak Albertus Ardi. e. Menghadiri undangan dari Badan Pengkajian dan Penembangan Kemenlu: "Pengembangan hubungan ekonomi dan Perdagangan Mercosur,"11 Mei di Fisipol UGM, oleh Bapak Benyamin. f. Menghadiri temu komunitas ekonomi Jogja Istimewa dan Masyarakat peduli Bandara NYIA, 16 Juli 2018, oleh Bpk. Ardi, Bpk. Supri Harsono, Bpk. Istidjab. undangan BKPM, g. Menghadiri Preliminary Interview Kajian Potensi Investasi NYIA, "Memformulasikan Business' Plan kawasan NYIA dari Persepsi Pengusaha," 23 Juli 2018, Bpk. Hendy. dari h. Menghadiri "Cultural Symposium: Noble Indigenous Values," Pracimosono Hall, oleh Patmadyana, 1 September 2018 i. Menghadiri "biennale batik (JIBB) 2018" di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Ibu Hermelien. j. Menghadiri "launching dan Sosialisasi RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG DIY 2018-2022," dan penandatanganan komitmen, di Gedung Pracimosono, 13 Agustus 2018, oleh Supri Harsono. Kegiatan DPP APINDO k. In depth interview dengan tim peneliti CEDS FEB Universitas Padjadjaran, atas nama KPPU, dengan Bapak Albertus Ardi S, 9 November 2018 di MAK Technopark. l. Mengikuti TOT yang diselenggarakan oleh Apindo dalam kerjasama dengan DECP, KSBI dan CNV Belanda: Program dialog sosial, Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di Hotel Majapahit, 4-9 November 2018. m. Menghadiri "Sosialisasi Anugerah Paritrana", Penghargaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan tahun 2018, oleh BPJS Ketenagakerjaan, 15 November 2018. Asosiasi Pengusaha Indonesia 151
Kegiatan DPP APINDO n. Menghadiri persiapan dan menghadiri "pemberian penghargaan Siddhakarya" dan ikut menandatangani komitmen Dunia Usaha dalam Implementasi UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, 13 Desember 2018 di Bangsal Kepatihan; oleh Ibu R. Purwaningsih. 7. Kehadiran "aktif " dalam Forum: a. Hadir sebagai narasumber di FGD Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI: pada 18 Januari, di University Club UGM: Potensi Perkembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital. DPP Apindo diwakili oleh Bpk. Albertus Ardi, Bendahara DPP Apindo DIY b. Menjadi narasumber workshop evaluasi kebijakan ketenagakerjaan tgl.15 November di Aula Bank Bantul, Bpk. S. Budi Rahardja SE,Ak, Ketua DPKab Bantul c. Hadir sebagai salah satu narasumber FGD Bank Indonesia DIY: "Upaya peningkatan daya saing industri unggulan di DIY". FGD yang sangat terbatas ini, Apindo, BKPM, Bappeda, Disperindag berusaha mencari solusi untuk DIY terhadap permasalahan defisit transaksi berjalan dan ekonomi global yang bergejolak. Dilaksanakan, 10 Oktober 2018 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY d. Bapak Buntoro menjadi salah satu narasumber pada Festival UMKM Sembada di Pendapa Kabupaten Sleman: "bermuatan lokal, berdaya saing global", 8 November 2018 152 Laporan Tahunan 2017 e. Hadir menjadi narasumber dalam FGD Direktorat analisis Potensi UMKM hasil Sensus Ekonomi 2016 di BPS Yogyakarta, 8 November 2018 di Kantor BPS DIY. Apindo diwakili oleh Bpk. Agung Setyawan, Bidang UMKM dan Gender DPP Apindo. f. Bapak Buntoro menjadi narasumber dalam "Diskusi Publik tentang Peran Pengusaha dalam mengembangkan UMKM, Peluang dan Kendalanya" di Hotel Rich, 12 Desember 2018. g. Apindo DIY belum mampu menyelenggarakan ATC-nya sendiri. Bekerjasama dengan pihak lain, narasumber Apindo, Bapak Samrat dan Ibu Hermelien melakukan pemberdayaan dengan modul-modul yang disiapkan, menjadi pemateri Diklat K3, Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan.
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO JAWA TIMUR Ketua Sekretariat Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : Arief Harsono : Sudjana : 34 Kabupaten /Kota : 1.578 perusahaan Dalam usaha mengembangkan eksistensi organisasi/ APINDO Jawa Timur sehingga lebih dikenal dikalangan dunia usaha telah berhasil meningkatkan jumlah cabang DPK APINDO di 34 Kabupaten / Kota di Jawa Timur dan menghidupkan cabang APINDO yang sebelumnya diketahui tidak aktif. d. Aktivasi kerjasama dibidang pengembangan eksport. e. Pembinaan mitra Kamtibnas dalam rangka Harkamtibnas dibulan Ramadhan & Idul Fitri 1438 H. f. Survey Daya Saing dan Market Riset Interview Dalam hal pelayanan terhadap anggota DPP APINDO Jawa Timur tetap berupaya memberikan pelayanan berupa advokasi, sosialisasi maupun solusi atas kasus-kasus ketenagakerjaan yang dihadapi oleh para anggota. Disamping itu dalam hal pendidikan dan pelatihan selama tahun 2018 telah diselenggarakan dalam bentuk seminar dan workshop seperti : Meeting. g. Bagaimana Menyusun & Merancang Struktur dan Skala Upah sesuai PP 78/ 2015 berdasarkan kemampuan perusahaan. h. Seminar Nasional Hukum Perdagangan Indonesia. a. Dialog masalah hubungan industrial dan ketenagakerjaan terkait Perda No.8/ 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan Pergub No.6 / 2017 tentang UMSK di Jawa Timur. i. Indonesia Integrity Initiative Forum 2017 perekonomian lokal melalui "Memperkuat penerapan integritas dunia usaha ke usaha. J . Try Out Dialog Sosial ketenagakerjaan dan hubungan industrial. k. Dinamika dan pelaksanaan upah minimum pasca keputusan MK No.72 / PUU-XII / 2015. penetapan penangguhan tahun 2018 l. Proses Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) tahun 2018 di Jawa Timur / Pergu b No. 1 tahun 2018. b. Sosialisasi POJK No. 5/ POJK-05/ 2017 tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat lainnya. c. Penjelasan Permenaker RI No. 1/2017 tentang struktur dan skala upah. Asosiasi Pengusaha Indonesia 153
Kegiatan DPP APINDO m. Revisi UU No.28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) . n. Diseminasi informasi tentang penugasan khusus untuk eksport ke negara kawasan Afrika. o. Kupas tuntas Pelayanan BPJS Kesehatan bagi Perusahaan. p. Sinkronisasi undang-undang ketenagakerjaan. q. Survey Daya Saing dan Market Riset Interview & Meeting r. Solusi Jaminan Kesehatan Pekerja di Era BPJS Kesehatan Prospek/ potensi ekonomi di Jawa Timur sepanjang tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur diperkirakan terakselerasi mencapai 5,4% - 5,8°/o membaik dari pada tahun 2017 sebesar 5,4%. Perbaikan permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi swasta dan pemerintah diperkirakan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi tersebut. Sedangkan tekanan inflasi di Jawa Timur tahun 2018 berada dalam kisaran inflasi 3,5 + 1 %. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur sepanjang tahun 2018 lebih baik dibanding tahun 2017 hal ini tercermin dari jumlah pengangguran angkatan di kerja sehingga mendorong turunnya tingkat pengangguran dari 4 , l Oo/o menjadi 3,85%. tengah meningkatnya jumlah 154 Laporan Tahunan 2017 Beberapa foto dalam acara Rakerkonprov Jawa Timur tahun 2018 :
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO BALI Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota : Nengah Nurlaba, SH : Made Sueca : 9 Kabupaten / Kota : 423 Perusahaan Dalam melaksanakan untuk informasi anggotanya, DPP APINDO Bali senantiasa mengadakan acara gathering bersama dengan anggota DPK yang ada di dalam organisasi DPP APINDO Bali, dan hal ini membawa hasil positif kepada perusahaan yang belum menjadi anggota APINDO dimana mereka tertarik untuk bergabung sebagai anggota dari DPP/DPK APINDO Bali. tugas memberikan pelayanan dan seluruh kepada Selama tahun 2018, jumlah anggota dari DPP APINDO bali meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan pimpinan DPP APINDO Bali bermanfaat bagi dunia usaha dan perusahaan khususnya di daerah bali dan sekitarnya sehingga banyak perusahaan yang bergabung dengan APINDO Bali Beberapa kegiatan / gathering yang dilakukan DPP APINDO Bali selama tahun 2018 diantaranya: 2. Gathering DPK APINDO Jembrana & Pengenalan APINDO ke Non Anggota APINDO diadakan Pada tanggal 26 Juli 2018, mengambil tempat di Hotel Ratu - Jembrana. 1. Gathering DPK Bangli dan Pengenalan APINDO ke Perusahaan yang belum menjadi Anggota Acara ini dilaksanakan di Waterfall Kuning Restaurant - Bangli pada tanggal 9 Mei 2018. Asosiasi Pengusaha Indonesia 155
Kegiatan DPP APINDO 3. Gathering DPK APINDO Karangasem pada tangal 25 Juni 2018 bertempat di Hotel Taman Ujung Resort - Karangasem 4. Gathering APINDO Bali Bekerjasama dengan Manulife dengan tema "Manajemen Cash Flow, Efisiensi Biaya melalui Program Imbalan Pasca Kerja". Acara ini diadakan pada tanggal 14 November 2018 di lokasi Prime Plaza Hotel Sanur 156 Laporan Tahunan 2017 5. Rakerda DPP APINDO Bali pada hari Kamis 29 November 2018 bertempat di Sector - Inna Grand Bali Beach Sanur - Bali
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO KALIMANTAN TIMUR Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa : M. Slamet Brotosiswoyo : Giat Wahjoewarti (Yayuk) : 12 Kabupaten / Kota : 497 Perusahaan Pada tahun 2018, DPP APINDO Kalimantan Timur mengadakan sejumlah kegiatan, diantaranya: 1. Audiensi DPP APINDO Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur 2019 - 2024 untuk menyampaikan: a. Permohononan APINDO agar ditetapkan Klasifikasi UMP Bagi Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar b. Pemantapan Surat Edaran Gubernur terkait Keanggotaan APINDO Kalimantan Timur c. Hasil Seminar Survei Daya Saing Usaha yang diadakan Competitiveness Insititute di Singapura 2. Kegiatan DPP APINDO Kalimantan Timur dan Bank Indonesia Cabang Balikpapan dalam rangka Pertemuan dengan Staf Kedubes Australia untuk Indonesia tentang Iklim Investasi di Kalimantan Timur 2018/2019 3. Acara May Day tahun 2018 sekaligus Penyerahan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Keanggotaan APINDO 4. Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur menjadi Pembahas dalam Konsultasi Publik tentang Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2019 Asosiasi Pengusaha Indonesia 157
Kegiatan DPP APINDO APINDO DPP Kalimantan Timur Seminar menyelenggarakan Workshop Tahun 2018, diantaranya: sejumlah 1. Seminar Dinamika Penyelesaian HI (Kupas Tuntas Bipartit, Tripartit dan Sidang PHI), 10 Februari 2018 2. Workshop Ilmiah Teknik Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja (PK) & Peraturan Perusahaan (PP) (Cara Aman Membuat PK dan PP) 3. DPP APINDO Kalimantan Timur menerima Kunjungan Kerja Sekjen & Badan Keahlian DPR RI terkait Pembahasan Penyusunan Kajian Permasalahan Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur, 4 Mei 2018 158 Laporan Tahunan 2017 juga dan 4. Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur sebagai Narasumber sekaligus Penerima Penghargaan pada acara "Economic Outlook Kalimantan 2019", 3 -4 Juli 2018 5. Workshop Ilmiah Berbagai Permasalahan PHK & Tuntutan Hak (Penyelesaian PHK yang Aman dan Tuntas), 14 Juli 2018 6. Pertemuan DPP APINDO Kalimantan Timur dengan Komisi IX DPR RI tentang Kondisi Ketenagakerjaan Sektor Kelapa Sawit dan Kondisi Ketenagakerjaan Pasca Jatuhnya Harga Batu Bara
7. Ketua DPP APINDO Kalimantan Timur memberi Sambutan dan Membuka Acara Rakorwil KSBSI Kalimantan Timur di Balikpapan 8. DPP APINDO Kalimantan Timur menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kalimantan Timur 9. Rapat Koordinasi DPP APINDO Kalimantan Timur dengan Dewan Perwakilan Kabupaten/ Kota APINDO Se-Kalimantan Timur 2018 Kegiatan DPP APINDO 10. FGD tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Ketenagakerjaan 11. Ketua APINDO DPP Kalimantan Timur Menghadiri Integritas Nasional Kolaborasi Integritas 2018, 31 Oktober 2018 Forum 12. Workshop Ilmiah Pelayanan Prima dan Manajemen Pelaporan Kerja, 3 November 2018 13. DPP APINDO Kalimantan Timur Menerima Kunjungan BAPENNAS RI terkait Kondisi Saat Ini dan Tantangan Yang Dihadapi di Bidang Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Dalam Lima Tahun Ke Depan, 6 November 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 159
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO KALIMANTAN TENGAH Ketua Sekretaris Jumlah DPK PINDO : 14 Kabupaten/Kota Jumlah Anggota : Marthin Ludjen : Teki Prasedyanti : 25 Perusahaan telah dilaksanakan dan diikuti oleh DPP APINDO Kalimantan Tengah selama tahun 2018, diantaranya: Beberapa kegiatan dan acara yang pada 28 - 31 Agustus 2018 bertempat di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jl. Pantai Indah Ancol Jakarta Baysity, Jakarta Utara. 1. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) APINDO Kalimantan Tengah tahun 2018 Pada 7 Juli 2018 Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kalimantan Tengah menyelenggarakan tahunan, Musyawarah Provinsi forum lima (MUSPROV) ke-III tahun 2018 bertemakan "Dunia Usaha Kuat, Kalimantan Tengah Maju : Membangun Iklim Dunia Usaha yang Dinamis, Harmonis, dan Berkeadilan di Kalimantan Tengah". 3. Survei Daya Saing Usaha tahun 2018 DPP APINDO Kalimantan Tengah bekerja sama dengan National of Singapore/Asia Competitiveness Institute kembali melaksanakan Kegiatan Survei Daya Saing Usaha tahun 2018 di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, pada 27 September 2018. Dalam sidang pemilihan Ketua DPP APINDO Kalimantan Tengah masa bakti 2018 - 2023 secara aklamasi terpilih Bapak Marthin Ludjen sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kalimantan Tengah untuk masa bakti 2018 - 2023. Peserta Survey bersama Tim Survey dari ACI foto bersama setelah selesai melaksanakan Survey Daya Saing Usaha tahun 2018 2. Menghadiri undangan Direktorat Industrial 2. Menghadiri undangan Direktorat Industrial Pak Frans Martinus (Wakil Ketua DPP APINDO Kalteng) menerima cindera mata dan buku dari Ibu Tanya (Tim Survey - ACI Singapura) 160 Laporan Tahunan 2017
4. Rapat membahas Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019. Keterlibatan DPP APINDO Kalimantan Tengah dalam Dewan Pengupahan memiliki peran yang sangat penting, karena itu sebelum rapat Dewan Pengupahan, DPP APINDO Kalimantan Tengah mengadakan pertemuan antara pengurus dan perwakilan anggota untuk menentukan usulan dari APINDO Kalimantan Tengah mengenai Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan memberikan masukan kepada DPKabupaten/Kota APINDO se-Kalteng terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Rapat membahas Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 5. Forum Kordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Pada 23 November 2018, diwakilkan oleh Pak Frans Martinus selaku Wakil Ketua DPP APINDO Kalteng, menghadiri Forum Kordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kegiatan DPP APINDO perluasaan kepesartaan dan memastikan keberlangsungan peserta dan pemberi kerja dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta terciptanya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan. 6. Penyerahan Penghargaan Kualitas dan Produk- tivitas Siddhakarya Tahun 2018. Pada tanggal 28 November 2018 di Hotel Luwansa Palangka Raya telah dilaksanakan Penyerahan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya tahun 2018. Drs. Frands, MM, Ph.D dipilih mewakili DPP APINDO Kalimantan Tengah masuk dalam Tim Juri Siddhakarya tahun 2018. Acara penyerahan penghargaan Siddhakarya tahun telah ditetapkannya Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor: 188.44/........./2018 tentang Perusahaan Penerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas (SIDDHAKARYA) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. 2018, sehubungan dengan Foto Bersama Tim Juri dan Penerima Penghargaan Siddhakarya tahun 20187 7. MUSKAB APINDO Kabupaten Seruyan Pada 29 November 2018 bertempat di Aquarius Boutique Hotel Sampit telah dilaksanakan Musyawarah Kabupaten Seruyan pemilihan Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Seruyan periode 2018 - 2023. Selain pelaksanaan MUSKAB, pada kesempatan ini dibuka sharing bidang advokasi dan tanya jawab mengenai peran APINDO bagi para pengusaha. Sharing di pimpin oleh Sekretaris DPP APINDO Kalimantan Tengah - Ibu Teki Prasedyanti. Asosiasi Pengusaha Indonesia 161
Kegiatan DPP APINDO 8. Dialog Dunia Usaha Dalam rangka meningkatkan peran dunia usaha, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Tengah, DPP APINDO Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Rumah Sakit Siloam dan Lippo Group mengadakan Dialog Dunia Usaha bersama Founder Lippo Group Bapak Mochtar Riady dan Jemes T. Riady, pada 18 Desember 2018 di Kahayan Ballroom Swiss Belhotel Danum Palangka Raya. Pada kesempatan ini Bapak Mochtar Riady menceritakan kisah suksesnya kepada para tamu undangan dan para pelaku usaha yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. POTENSI INVESTASI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tengah merupakan provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Papua dan memiliki luas 1.5x pulau Jawa. Dengan adanya sumber daya alam yang berlimpah, Kalimantan Tengah memiliki potensi dan peluang investasi untuk kedepannya. Kalimantan 1. Sektor Pertambangan Potensi Sektor Pertambangan di Kota Palangka Raya antara lain Batu Bara (IUP 5 dan Luas Lahan 23.887 Ha), Zircon (IUP 9 dan Luas 162 Laporan Tahunan 2017 Lahan 29.308 Ha) dan Pasir Kuarsa (IUP 1 dan Luas Lahan 2.874 Ha). 2. Sektor Kehutanan Untuk memelihara kualitas lingkungan hidup perkotaan sekaligus memperbaiki keseimbangan ekosistem, telah ditetapkan kawasan hutan seluas ± 1.635 Ha melalui Keputusan Walikota No. 98 Tahun 2010 tanggal 17 April 2010. Hasilnya, Kota palangka Raya menjadi kawasan Hutan Taman Kota terbesar di dunia. Agar bermanfaat maksimal, maka di kawasan Hutan Kota akan dibangun berbagai fasilitas seperti lahan parkir, pusat informasi, rest room, ruang pertemuan, bungalow, jalan titian, tapal batas, pelabuhan, dan sebagainya. Selain itu, juga akan dikembangkan budidaya perikanan air tawar yang sekaligus menjadi sarana rekreasi, akuarium air tawar, serta didukung dengan prasarana wisata air seperti perahu dan sarana permainan lainnya. Sesuai dengan fungsinya, Hutan Kota "Himba Kahui" dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, dan pelestarian budaya. 3. Sektor Pertanian dan Peternakan Luas lahan pertanian di Kota Palangka Raya sebesar 267.851 Ha, dimana terdiri dari lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Untuk sektor peternakan yang menjadi potensi unggulan adalah sapi potong, kambing, babi, ayam potong dan ayam petelor. 4. Sektor Perkebunan Komoditi unggulan sektor perkebunan di Kota Palangka Raya antara lain : karet, kelapa dan kelapa sawit. 5. Sektor Pariwisata Taman Nasional Sebangau Merupakan salah satu perwakilan ekosistem hutan rawa gambut yang masih tersisa di Kalimantan Tengah, yang memiliki keanekaragaman hayati berupa 166 jenis flora, 106 jenis burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia, serta spesies orang utan yang diperkirakan berjumlah 2.500 - 4.500 ekor.
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN Ketua Sekretaris Umum Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Biasa Jumlah Anggota Luar Biasa Jumlah Anggota UKM : Dr. H. Supriadi S.Pd., MM : Liana Priwanti. SH : 11 Kabupaten / Kota : 448 Perusahaan : 8 Perusahaan : 90 Perusahaan Beberapa kegiatan dari DPP APINDO Kalsel telah dilaksanakan, diantaranya sebagai yang berikut : 1. Musyawarah Provinsi VII Tahun 2018 Pelaksanaan Musyawarah Provinsi ke VII T ahun 2018 pada 10 September 2018 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, dengan tema " APINDO Mendorong Peningkatan Investasi di Kalimantan Selatan dan sub tema " Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan " Acara dibuka oleh Ast.II Bidang Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Bpk. Hermansyah Manaf dengan harapan bahwa siapapun nantinya yang terpilih sebagai Ketua dan Pengurus DPP APINDO Kalsel periode 2018 - 2023 adalah mereka yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan. Selain dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Undangan Asosiasi / Organisasi, Akademisi, Perbankan dan Sektor Usaha lainnya, pada acara Musprov ini juga hadir Ketua KEIN Bpk. DR. Soetrisno Bachir, Ketua Pokja Industri Pedesaan Bpk. DR. Aries Muftie, Ketua DPN APINDO Bpk. DR. Hariyadi Sukamdani dan Bpk. Aditya Warman dari Dewan Pengawas BPJK Ketenagekerjaan, sekaligus sebagai pembicara pada Seminar Bisnis yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musprov. Sebagai acara puncak Musprov ke VII Tahun 2018, terpilih Pengurus DPP APINDO Kalimantan Selatan Periode 2018 - 2023, sebagai berikut : Ketua Umum : DR. H. Supriadi, SPd. MM • Sekretaris Umum : Liana Priwanti,SH • Bendahara Umum : Titi Puji Lestari, SH Asosiasi Pengusaha Indonesia 163
Kegiatan DPP APINDO Selain 3 pengurus diatas, juga terpilih para Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara dan para Ketua Bidang, yang bersama-sama nantinya akan segera menyusun program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan pada hari itu juga pengurus terpilih dilantik langsung oleh Ketua DPN APINDO Bpk. Hariyadi Sukamdani dan disaksikan oleh Pengurus DPN lainnya. Tugas dan tanggungjawab organisasi secara sah dilanjutkan oleh Pengurus DPP periode 2018 - 2023. 2. Pertemuan Perdana DPP APINDO Kalimantan Selatan 2018 - 2023 Merupakan pertemuan perdana DPP APINDO Kalimantan Selatan periode 2018 - 2023 untuk perkenalan dengan seluruh Pengurus terpilih juga membahas program kerja DPP. Program kerja dalam waktu dekat yang diputuskan pada pertemuan ini adalah akan dilaksanakan pertemuan UMKM Sasirangan di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin pada bulan Oktober 2018. 3. Rapat Panitia Pertemuan UMKM Sasirangan Kalimantan Selatan Rapat Panitia Pertemuan UMKM Sasirangan Kalimantan yang Selatan, Oktober rencananya akan dihadiri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Aditya Warman, sekaligus nantinya memberikan wawasan kepada para peserta. Diputuskan bahwa acara akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Swissbell Hotel Banjarmasin. 2018 4. Pertemuan UKM Pengrajin Kalimantan Selatan 4. Pertemuan UKM Pengrajin Kalimantan Selatan Pada 10 Oktober 2018 digelar pertemuan UKM Pengrajin Sasirangan Kalimantan Selatan, bertempat di Hall Swisbell Hotel Banjarmasin. Acara 164 Laporan Tahunan 2017 diikuti oleh 180 Pengrajin Sasirangan Banjarmasin dan sekitarnya. Acara disponsori oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus sebagai Narasumber adalah Bpk. Aditya Warman dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu sponsor dari Bank Kalsel turut mensukseskan kegiatan. Diskusi sekaligus tanya jawab dengan para peserta Peserta antusias mendengarkan paparan dari Narasumber 5. Follow Up Pertemuan UKM Sasirangan: Kunjungan Ke Salah Satu Pengrajin Sasirangan Sebagai follow up dari pertemuan UKM Sasirangan pada tanggal 10 Oktober 2018, DPP Selatan mengadakan APINDO Kalimantan kunjungan kepada salah satu Pengrajin Sasirangan, 17 Oktober 2018 dengan tujuan melihat langsung proses pembuatan sasirangan dan menganalisa kendala-kendala yang mereka hadapi terutama dari bahan (kain), zat pewarna, permodalan dll.
6. Rapat Bulanan DPP APINDO Kalimantan Selatan Bertempat di Cafe Nostalgia Banjarmasin, meeting bulanan DPP APINDO Kalimantan Selatan, 6 November 2018, dengan salah satu agenda adalah rencana penyelenggaraan APINDO UMKM Summit pada bulan Maret 2019. Selain itu pada pertemuan kali ini juga dilakukan press conference media cetak dan elektronik tentang UMP, UMK dan UMSP 2019. 7. Partisipasi Dalam Kegiatan ACI Sekretaris DPP APINDO Kalimantan Selatan mewakili Ketua Umum hadir dalam kegiatan ACI di Singapura, 25 - 28 November 2018 didahului dengan pertemuan seluruh DPP untuk mendengarkan arahan Ketua DPN APINDO Bpk. Hariyadi Sukamdani. Berlanjut pada keesokan harinya selama 2 hari dilaksanakan ACI Forum bertempat di National University Of Singapura. Kegiatan DPP APINDO 8. Rapat Internal Prosedur Perekrutan Anggota DPP APINDO Kalimantan Selatan Tim khusus untuk bidang Organisasi DPP APINDO Kalimantan Selatan, 1 Desember 2018 melaksanakan rapat internal di salah satu rumah makan di Banjarmasin, dengan agenda utama merumuskan anggota APINDO, dengan melakukan registrasi ulang bagi anggota lama dan upaya untuk memberikan kesadaran kepada para Pengusaha agar bersedia bergabung sebagai Anggota. prosedur perekrutan 9. Penerimaan Anggota DPP APINDO Kalimantan Selatan Bertempat di kantor Sekretariat APINDO Kalimantan Selatan, 7 Desember 2018, Sekretaris menerima PT.Pamapersada Nusantara sebagai anggota APINDO DPP Kalimantan Selatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia 165
Kegiatan DPP APINDO 10. Pertemuan Rutin Pengurus DPP APINDO Kalimatan Selatan Pertemuan rutin pengurus DPP APINDO bulan Desember 2018 dengan agenda kegiatan adalah Pembentukan Panitia APINDO UMKM SUMMIT dan UMKM EXPO 2019 yang akan dilaksanakan di bulan Maret di Banjarmasin, bekerja sama DPN / Panitia Pusat. 11. Partisipasi Pembentukan Tim Advokasi Daerah Anti Korupsi Perwakilan dari Pengurus DPP APINDO Kalsel berhadir pada kegiatan Pembentukan Tim Advokasi Daerah Anti Korupsi, 11- 12 Desember 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat. Kegiatan diawali dengan Forum Group Diskusi dengan KADIN, Akademisi dan Tim KPK. Selanjutnya, pada keesokan hari sebagai kelanjutan dari FGD dihari ssebelumnya, akan dibentuk anggota Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kalimantan Selatan 166 Laporan Tahunan 2017 12. Rapat Lanjutan Panitia APINDO UMKM Summit & UMKM Expo 2019 Meeting lanjutan pemantapan panitia APINDO UMKM SUMMIT dan UMKM EXPO 2019, 15 Desember 2018 dengan pembagian tugas untuk masing-masing Panitia. 13. Review Kerja DPP APINDO Kalimantan Selatan Per 2018 dan Rencana Kerja 2019 Meeting akhir tahun 2018 dengan agenda Review / progress kerja DPP APINDO selama 2018 dan rencana kerja tahun 2019 digelar pada 29 Desember 2018. Selain itu pemantapan kegiatan APINDO UMKM SUMMIT dan UMKM EXPO 2019 yang akan diisi dengan UMKM Award dan menghadirkan pembicara dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bekraf, Praktisi Industri 4.0, dan Akademisi. Pertemuan hari ini ditutup dengan doa bersama sebagai rasa syukur atas apa yang sudah dilalui organisasi di tahun 2018 dan semoga tahun 2019 APINDO Kalimantan Selatan lebih produktif, amanah dan dapat memberikan manfaat bagi Pengusaha, Pemerintah dan Masyarakat tentunya.
Kegiatan DPP APINDO DPP APINDO SULAWESI SELATAN Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota Luar Biasa : 28 perusahaan : 197 perusahaan Jumlah Anggota Biasa : Drs. La Tunreng, MM : Yusran IB Hernald : 24 Kabupaten / Kota Beberapa kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh DPP APINDO Sulawesi Selatan selama tahun 2018 diantaranya : 1) Menerima Kesehatan rapat panitia Cabang Makassar RAKERKONPROV APINDO Tahun 2018 , berlangsung di kantor sekretariat DPP APINDO Sulsel pada tanggal 26 Januari 2018 kunjungan BPJS sekaligus 3) Rapat Kerja dan Konsultasi APINDO Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 , diadakan di Grand Clarion Hotel Makassar pada tanggal 14 Februari 2018 2) Dialog Try out Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial bersama : APINDO, KSBSI, DECP Belanda dan NCV, diadakan di Grand Clarion Hotel 29-30 Januari 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 167
Kegiatan DPP APINDO 4) FGD APINDO KERJASAMA DENGAN KPPOD Revisi UU No. 28/2009 (Pajak Dan Retriusi Daerah) Persepsi dan Ekspektasi Pelaku Usaha - Grand Clarion Hotel Makassar Tanggal 09 Maret 2018 168 Laporan Tahunan 2017 5) Kegiatan Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan Drs. La Tunreng.MM saat menjadi Narasumber di Celebes TV Live " Iklim Usaha di tahun Politik Tahun 2018" pada tgl 17 Februari 2018 dan saat memberikan sambutan pada acara wisudawan Univ.Negeri Makassar, 11 april 2018 di Gedung Phinisi UNM 6) Ketua DPP Sulsel menghadiri perayaan hari Buruh Nasional yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan , 13 Mei 2018 di lapangan Sultan Hassanudin Makassar.
7) Penyelenggaraan Buka puasa bersama DPP APINDO Sulsel tahun 2018 8) DPP Sulsel menerima kunjungan Kedutaan Besar Singapore bidang Ekonomi dan Politik pada tanggal 31 Mei 2018 Kegiatan DPP APINDO 9) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi DPP APINDO Sulsel bersama BPJS Ketenagakerjaam bagi UMKM Binaan APINDO 10) DPP APINDO Sulsel saat Menyelenggarakan Roadshow Sosialisasi Perkembangan Pe- rundingan Indonesia-Eurocean Union Confre- hensive Economi Partnership Agriment (IUE CEPA) Sheraton 4 September 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 169
Kegiatan DPP APINDO 11) DPP APINDO Sulsel Bekerjasama NUS ACI Singapura Saat Menyelenggarakan Survey Daya Saing Usaha Tahun 2018 - Claro Hotel 7 September 2018 12) DPP APINDO Sulawesi Selatan Saat Audiensi Dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Prof. Dr.H.M.Nurdin Abdullah. M.Agr - 2 Oktober 2018 170 Laporan Tahunan 2017 13) Rapat Dewan Pengupahan dalam Rangka Penetapan UMP Sulawesi Selatan Tahun 2019 - Gahara Hotel Makassar 15 Oktober 2018 14) Tim APINDO Peduli Sulawesi Selatan Saat Menyerahkan Bantuan Pengunsi Korban Gempa Palu Donggala di Asrama Haji Sudiang Makassar, 21 Oktober 2018 Dan Lokasi Korban Langsung Di Palu
15) Drs. La Tunreng. MM Narasumber pada kegiatan South Sulawesi Gateway to the east - 11 Nov 2018 The rinra Hotel Makssar 16) DPP APINDO Sulsel Yusran Ibhernald saat Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sosialisasi OSS Oleh Kementerian Koordinator Perekonomian - The Rinra Hotel Makassar 22-23 Oktober 2018 Kegiatan DPP APINDO 17) Rapat Dewan Pengupahan dalam Rangka Penetapan Upam Minimum Provinsi Sulsel - 29 Oktober 2018 Hotel Dinasty Makassar 18) Rapat LKS Tripartit - Ramedo Hotel 23 Oktober 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia 171
Kegiatan DPP APINDO 21) CEO Gathering Apindo Sulsel Bersama Gubernur Sulsel, Dirut Pelindo Iv dan Anggota Luar Biasa Apindo Sulsel - Pulau Samalona 9 Desember 2018 19) Drs. La Tunreng.MM, narasumber di Celebes TV " Fluktuasi Rupiah bagi Iklim Bisnis SulSel - 23 Oktober 2018 20) APINDO Sulsel bersama Dirut Pelindo Iv menjadi narasumber pada kegiatan Kuliah Praktisi "Indonesia Creative Ekonomic" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin - 29 November 2018 22) Rapat Bersama Asisten Pemprov, Disnaker, Kadis koperasi, dengan agenda Penilaian Perusahaan untuk pemberian penghargaan BPJS Ketenagakerjaan 29 Nov 2018 di kantor Gubernur Sulsel DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR Ketua Sekretaris Jumlah DPK APINDO Jumlah Anggota : Freddy Ongko : Toni A. Dima : 15 Kabupaten / Kota : 429 Perusahaan I. Jenis Kegiatan Tahun 2018 c. Bulan Maret 2018 a. Bulan Januari 2018 Tanggal 16 Januari 2018, mengadakan kegiatan malam ramah tamah dan pemaparan visi misi bidang ekonomi dan kewirausahaan. Tanggal 27 - 28 Maret 2018, Musyawarah Provinsi APINDO NTT tahun 2018 dengan Ketua DPP APINDO NTT periode 2018 - 2023 adalah Bapak Freddy Ongkosaputra. Tanggal 20 Januari 2018, menghadiri acara pelantikan pengurus IWAPI NTT b. Bulan Februari 2018 Tanggal 12 Februari 2018, menghadiri cara pengukuhan badan pengurus KADIN kota Kupang periode 2018 - 2023 Tanggal 14 Februari 2018, menghadiri acara pelantikan pengurus BPD HIPMI NTT periode 2017 - 2020 Tanggal 23 Februari 2018, mengikuti rakerda pengawasan ketenagakerjaan di NTT 172 Laporan Tahunan 2017
d. Bulan April 2018 Tanggal 5 April 2018, mengikuti Rapat koordinasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tingkat Prov. NTT Tanggal 23 - 25 April 2018, mengikuti Musyawarah Nasional ke X tahun 2018 di Jakarta. e. Bulan Mei 2018 Tanggal 1 Mei 2018, berpartisipasi dalam kegiatan posko may day tahun 2018 Tanggal 3 Mei 2018, mengikuti kegiatan konsultasi publik perkembangan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional • Tanggal 14 - 15 Mei 2018, mengikuti kegiatan bimtek potensi dalam usaha Tanggal 18 Mei 2018, mengadakan kegiatan survei daya saing usaha tahap ke VII tahun 2018 Tanggal 23 Mei 2018, sebagai narasumber dalam acara rekonsiliasi data karyawan badan usaha Tanggal 24 - 26 Mei 2018, mengikuti supervisi dewan pengupahan nasional terhadap dewan pengupahan kota/kabupaten Tanggal 28 Mei 2018, mengikuti FGD "Gali potensi untuk masa depan NTT, Indonesia dan dunia" Kegiatan DPP APINDO f. Bulan Juni 2018 Tanggal 6 Juni 2018, mengikuti dialog antar pemerintah dan swasta Tanggal 7 Juni 2018, mengikuti forum ekonomi dan bisnis Tanggal 22 Juni 2018, mengikuti diskusi TNA dan informasi peluang kerja/usaha di Prov. NTT g. Bulan Juli 2018 Tanggal 5 Juli 2018, mengikuti workshop pembinaan dokumen lingkungan hidup dan inventarisasi usaha Tanggal 11 - 13 Juli 2018, mengikuti rapat jejaring komunikasi forum koordinasi pemagangan di Yogyakarta h. Bulan Agustus 2018 Tanggal 2 Agustus 2018, mengikuti sosialisasi pemanfaatan akses pasar oleh pelaku usaha di kota Kupang Tanggal 3 Agustus 2018, kunjungan kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di DISNAKER Prov.NTT Tanggal 14 Agustus 2018, mengikuti rapat Dewan Pengupahan tingkat Provinsi NTT. i. Bulan September 2018 Tanggal 12 September 2018, Pelantikan pengurus DPK APINDO Rote Ndao periode Asosiasi Pengusaha Indonesia 173
Kegiatan DPP APINDO j. Bulan Oktober 2018 Tanggal 8 - 10 Oktober 2018, mengikuti rapat dewan tripartit tingkat nasional di Bali Tanggal 9 Oktober 2018, mengikuti diskusi terumpun peta jalan revitalisasi tingkat Prov. NTT Tanggal 10 Oktober 2018, Penandatanganan antara Pemkot dengan APINDO Kota Kupang tentang pembentukan daerah tertib ukur antara Pemerintah Kota Kupang dengan stakeholder terkait di Kantor Walikota Kupang. Tanggal 19 Oktober 2018, mengikuti rapat dan pengupahan tingkat Prov. NTT k. Bulan November 2018 Tanggal 9 November 2018, mengikuti sosialisasi anugerah paritrana tahun 2018 Tanggal 20 November 2018, mengikuti FGD antara pemerintah terkait dan pelaku usaha • Tanggal 20 - 22 November 2018, mengikuti workshop penyusunan kajian peningkatan kualitas SDM Tanggal 26 - 27 November 2018, mengikuti tahunan Asia Competitiveness konferensi Institute (ACI) di Singapore. 174 Laporan Tahunan 2017 Tanggal 29 November 2018, mengikuti workshop hasil kajian peningkatan kualitas SDM l. Bulan Desember 2018 Tanggal 8 Desember 2018, mengikuti kongres Nasinal XVII Pemuda Katolik Tanggal 11 Desember 2018, mengikuti semiloka tentang kota menengah, migrasi dan perluasan lapangan kerja Tanggal 11 - 13 Desember 2018, Rembuk Nasional LKS Tripartit di Jakarta. Tanggal 12 Desember 2018, mengikuti workshop kajian optimalisasi pelayanan di NTT Tanggal 13 Desember 2018, menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2018 2. Potensi Investasi di Daerah Potensi investasi di daerah adalah : a. Sektor Pariwisata ; b. Sektor Peternakan ; c. Sektor Perikanan ; d. Sekor Jasa dan Transportasi. 3. Jumlah DPK Jumlah DPK yang telah terbentuk ada 15 DPK yaitu : 1. DPK APINDO Sumba Timur 2. DPK APINDO Sumba Barat merangkap Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Sumba Tengah 3. DPK APINDO Rote Ndao 4. DPK APINDO Alor 5. DPKot APINDO Kupang merangkap Kab. Kupang dan Kab. Sabu Raijua 6. DPK APINDO Lembata 7. DPK APINDO Manggarai Barat 8. DPK APINDO Manggarai 9. DPK APINDO Manggarai Timur 10. DPK APINDO Bajawa merangkap Kab. Nagekeo 11. DPK APINDO Ende 12. DPK APINDO Maumere 13. DPK APINDO Belu merangkap Kab. Malaka 14. DPK APINDO Timor Tengah Utara 15. DPK APINDO Timor Tengah Selatan
Laporan Tahunan 2018 Asosiasi Pengusaha Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) Gedung Permata Kuningan Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980 - Indonesia Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746 Email : sekretariat@apindo.or.id - Website :