LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RINGKASAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN Assalamu'alaikum Wr. Wb. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami hormati. saudara warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami hormati. an Yang Maha Esa atas Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas Puji syukur kami hmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat pada kesempatan ini kami dapat pada kesempatan ini kami dapat limpahan rakhmat dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyampaikan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016. Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT tentang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Laporan Laporan Daerah, Daerah Pemerintahan Pemerintahan Kaporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kaporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Ketentuan tersebut raan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut dan Ringkasan Laporan Penyelengga Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan an Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Lapor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Lapor Informasi Laporan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Adapun tata cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Adapun tata cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada penyampaian Informasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun masyarakat telah 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sesuai amanat Daerah wajib Kepala kan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan Ringkasan gan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan gan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan gan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan kan ahun Anggaran 2016.Selanjutnya melalui media ini kami .Selanjutnya melalui media ini kami sampaikan daerah pada Tahun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran Anggaran 2016 sebagai berikut: ENDAHULUAN I. PENDAHULUAN Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada tanggal 17 Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada tanggal 17 Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada tanggal 17 Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, ada beberapa catatan yang perlu kita ungkapkan sebagai wahana Pebruari 2016, ada beberapa catatan yang perlu kita ungkapkan sebagai wahana Pebruari 2016, ada beberapa catatan yang perlu kita ungkapkan sebagai wahana Pebruari 2016, ada beberapa catatan yang perlu kita ungkapkan sebagai wahana iantaranya yang paling aktual dan monumental, iantaranya yang paling aktual dan monumental, untuk memotivasi kita semua.Diantaranya yang paling aktual dan monumental, untuk memotivasi kita semua yakni dimulainya pembangunan Pasar Baledono senilai Rp 114.024.534.000 oleh PT yakni dimulainya pembangunan Pasar Baledono senilai Rp 114.024.534.000 oleh PT yakni dimulainya pembangunan Pasar Baledono senilai Rp Hutama Karya (Persero) Wilayah IV, yang direncanakan selesai akhir tahun 2017 ini. Hutama Karya (Persero) Wilayah IV, yang direncanakan selesai akhir tahun 2017 ini. Hutama Karya (Persero) Wilayah IV, yang direncanakan selesai akhir tahun 2017 ini. Hutama Karya (Persero) Wilayah IV, yang direncanakan selesai akhir tahun 2017 ini. Mudah-mudahan pembangunan Pasar Baledono yang se katung mudahan pembangunan Pasar Baledono yang sempat terkatung-katung mudahan pembangunan Pasar Baledono yang se selama lebih dari tiga tahun, bisa selesai sesuai rencana dan harapan kita semua, selama lebih dari tiga tahun, bisa selesai sesuai rencana dan harapan kita semua, selama lebih dari tiga tahun, bisa selesai sesuai rencana dan harapan kita semua, selama lebih dari tiga tahun, bisa selesai sesuai rencana dan harapan kita semua, serta berfungsi kembali sebagai salah satu lokomotif perekonomian daerah. serta berfungsi kembali sebagai salah satu lokomotif perekonomian daerah. serta berfungsi kembali sebagai salah satu lokomotif perekonomian daerah. Kami mengajak seluruh aparatur dan warga masyarakat Purworejo, untuk untuk Kami mengajak seluruh aparatur dan warga masyarakat Purworejo, Kami mengajak seluruh aparatur dan warga masyarakat Purworejo, bekerja lebih cepat mbangunan daerah Kabupaten Purworejo dengan bekerja lebih cepat mbangunan daerah Kabupaten Purworejo dengan memacu pembangunan daerah Kabupaten Purworejo dengan tantangan tahun berikutnya, karena tantangan dan lebih giat lagi di tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya, dan lebih giat lagi di tahun 2017 dan tahun Salah satunya terkait dengan . Salah satunya terkait dengan kedepan yang kita hadapi semakin berat. kedepan yang kita hadapi semakin berat pembangunan bandara baru New Yogyakar dan ta International Airport (NYIA) dan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, embangunan bandara baru New Yogyakarta Inte 1
yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah atau menjadi magnet pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Dalam rangka menyongsong momentum yang akan menjadi peluang sekaligus tantangan itulah, maka pada penghujung tahun 2016 lalu, kami telah melakukan launchingbranding pariwisataKabupaten Purworejoyaitu "ROMANSA PURWOREJO - TAHUN KUNJUNGAN WISATA 2020". Kami berharap masyarakat Kabupaten Purworejo mampu menangkap peluang yang ada, dengan mengeksplorasi berbagai potensi yang ada, terutama potensi pariwisata. A. VISI DAN MISI Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, VISI Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu: "TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN" Untuk mewujudkan VISI tersebut di atas, MISI-nya adalah: 1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis. 2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan. 3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal. 4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga. 5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. 6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. 7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi serta dengan memperhatikan pula tujuan pembangunan jangka menengah tahap ketiga yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Purworejo, maka tema pembangunan tahun 2016 adalah: "Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis agribisnis". Prioritas pembangunan tahun 2016 adalah: 1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana. 2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 5. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi. 2
6. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 8. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna. Arah prioritas pembangunan daerah ini setiap tahunnya telah diselaraskan dengan arah prioritas pembangunan nasional maupun provinsi Jawa Tengah. B. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2016 tetap berpedoman pada Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Perencanaan anggaran yang menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hasil dari perencanaan anggaran tersebut diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu Peraturan Daerah dimaksud, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil akhir dari proses pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 beserta perubahannya disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang disusun setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK menjadi bagian dari pengawasan berupa pemeriksaan ekstern, disamping pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD serta pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 merupakan rencana keuangan tahunan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Penyusunan APBD tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016. Penentuan prioritas program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada rasionalisasi dan sinkronisasi program baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo, dengan memperhatikan pula kesesuaian tugas pokok dan fungsi satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang direncanakan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 3
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta ada dasar hukum penerimaannya.Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah terdiri dari dua bagian besar, yaitu: - Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; intensifikasi dan ekstensifikasi atas Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah. Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat tercapai sebesar 107,77% atau Rp 2.069.568.161.101,00 yang berarti terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp sebesar Rp 1.920.352.294.931,68. 149.215.866.169,32 dari target yang dianggarkan sebesar 91,07% atau Rp Sedangkan belanja daerah dapat 1.967.715.368.158,00 Rp dianggarkan target 2.160.677.873.933,68. Dengan demikian, berarti terdapat sisa belanja daerah sebesar Rp 192.962.505.775,68. tercapai yang dari sebesar Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas, maka dalam tahun anggaran 2016 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp 342.205.121.945,00. Angka tersebut merupakan angka perhitungan SEMENTARA. karena perhitungan lanjut pada penyusunan yang bersifat FINAL akan dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 setelah dilakukan audit oleh BPK RI. lebih II. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Pendidikan Penanganan urusan wajib pendidikan telah memberikan beberapa hal positif, indikator aksesabilitas/keterjangkauan terlihat dari ketersediaan layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo, antara lain terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masing-masing jenjang sebagaimana tabel : INDIKATOR APK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/Paket B (%) APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) 2015 101,74 98,14 84,95 85,93 77,94 63,50 CAPAIAN 2016 102,81 98,87 86,15 90,13 74,85 62,84 4
Kenaikan APKjenjangpendidikan menengah, menunjukkan bahwa rasio jumlah siswa jenjang pendidikan menengah atas jumlah penduduk usia 16 s/d 18tahun mengalami peningkatan, menjadi indikator adanya peningkatan kinerjapelayanan pendidikan menengah baik jenis pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal (kesetaraan paket c) meningkat mendekati keterlayanan pendidikan jenjang menengah kepada penduduk usia jenjang tersebut (16-18 tahun). Adanya kenaikan APK/APM jenjang pendidikan dasar (setara SD/SMP) lebih disebabkan sudah tercapainya stabilitas capaian keterlayanan pendidikan dasar atas jumlah penduduk usia wajib pendidikan dasar 9 tahun (usia 7 s/d 15 tahun) dan terjadinya pergeseran usia peserta didik jenjang pendidikan dasar dimana pada usia 6 tahun telah memasuki pendidikan setara Sekolah Dasar dalam jumlah yang cukup signifikan sementara penghitungan pembagi dari capaian tetap berdasarkan jumlah penduduk usia 7 s/d 15 tahun. Hasil kegiatan dalam peningkatan kualitas pendidikan antara lain : a. Tercukupinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat untuk 508 SD, 43 SMP, 11 SMA, dan 7 SMK; b. Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk 507 SDN, 43 SMPN, 3 Sekolah Unggulan, 1 SDLBN, dan 1 SMPLBN; c. Terlaksananya pembangun ruang perpustakaan untuk 5 SD dan 1 SMA; d. Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya di 4 SD dan 1 SMA; e. Tersedianya16 paket media pendidikan SD (DAK); f. Tersedianya 22 paket peralatan pendidikan SD (DAK); g. Terlaksananya rehabilitasi27 ruang belajar beserta perabotdi 13 SD; h. Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas rusak di 7 SD dan 3 SMP; i. Terselenggaranya ujian sekolah untuk 11.890 siswa; j. Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD untuk 744 guru; k. Terpenuhinya kesejahteraan 235 wiyata bhakti pendidikan formal; l. Terbangunnya sarana kelas jauh di 2 SD; 2. Kesehatan Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan urusan kesehatan, di samping meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di RSUD dan 27 Puskesmas beserta jaringannya, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun hasil kegiatan pembangunan bidang kesehatan antara lain : a. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan prasarana, alat kesehatan dan operasional puskesmas; b. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan prasarana dan operasional RSUD dr Tjitrowardojo Purworejo; c. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan esensial 200 item,serta obat dan perbekalan kesehatan non esensial 130 item; d. Tersedianya sarana dan prasarana iInstalasi farmasi kesehatan (DAK); e. Tersedianyaalat kesehatan dari pajak rokok; f. Terlaksananya Jaminan Kesehatan Daerah untuk 3.283 maskin yang mendapat iuran asuransi kesehatan; g. Terlaksananya pemanfaatan dana kapitasi JKN; h. Terlaksananya peningkatan kesehatan ibu dan anak. sarana sarana 5
3. Lingkungan Hidup Hasil kegiatan dalam penanganan urusan lingkungan hidup antara lain tersedianyasarana prasarana pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana kebersihan menunjang kegiatan Adipura dan Adiwiyata, tersedianya alat spectrofotometer UV visible,serta terkelolanya kawasan lindung di luar kawasan hutan. laboratoriumberupa 1 paket 4. Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purworejo terdapat jalan kabupaten sepanjang 769.25 km. Dari seluruh jalan kabupaten tersebut, pada tahun 2016 yang dalam kondisi baik sepanjang 432.67 km (56.25%), sedang 130.38 km (16.94%), rusak 114.85 km (14.93%) dan rusak berat 91.35 km (11.88%). Ditengah keterbatasan anggaran dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan kerusakan jalan, berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dilakukan. Antara lain terlaksananya peningkatan jalan Anggrek, Kenanga, Gesing - Watukuro, Cangkrep - Argoputro, Bruno - Girijoyo, Pangenrejo - Tegalrejo, Mayjend Sutoyo, Wonosido - Kemranggen, Bener - Guntur, Agus Salin, Katerban - Pringgowijayan, Jetis - Pantai, Kaliwader - Kalitapas, Winong - Girijoyo, Hargorojo - Batas DIY, Gebang - Jetis, Kedungsri - Wonorejo, Grantunglegok - Tanjungrejo, Tunggorono - Butuh, Lengkong - Banyuurip, Kaliboto - Guntur, Bagelen - Hargorojo, Tegalrejo - Plandi, Benowo - Sedayu, Donorejo - Batas DIY, Gebang - Megulung, Grabag - Wunut, Purwodadi - Ngombol. Disamping itu pada Tahun Anggaran 2016 telah berhasil dilaksanakan pembangunan 13 jembatan , yaitu jembatan Kedondong, Loning, Somongari, Sirinding, Secang Kecil, Kalirejo, Semagung 4, Kalianyar, Kaliwader, Sidomulyo dan jembatan Sumbersari, serta beberapa kegiatan penanganan longsor dan mitigasi. 5. Penataan Ruang Hasil kegiatan antara lain terlaksananya peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, dan fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga harus dilakukan secara matang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain tersusunnya dokumen RPJMD 2016-2021, RKPD,profil daerahdan berbagai dokumen lainnya. 7. Perumahan Hasil kegiatan pada urusan perumahan antara lainterlaksananya DED penanganankawasan permukiman kumuh, updating databaseperumahan dan permukiman, serta tersedianya operasional penyelenggaraan dan mebelair Rusunawa Bayem. 8. Kepemudaan dan Olahraga Perhatian terhadap generasi muda antara lain dilakukandengan terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan (KNPI), terselenggaranyakompetisi olah raga pelajar,kursus mahir tingkat dasar Pramuka, seleksi dan pengiriman paskibra. 9. Penanaman Modal 6
Hasil perizinan,intensifikasi pelayanan perizinan,promosi dan kerjasama investasi kegiatan antara lain berupa terselenggaranya pelayanan 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lainpembinaan dan pengawasan terhadap 175 koperasi, pelatihan bagi 180 pengurus koperasi,pembinaan dan pemberdayaan 100 UMK berbasis kelompok, pembinaan danpemberdayaan 334 UMK, pelatihan 120 PKL, pelatihan packing/kemasan untuk 60 UMK, pengembangan jaringan pemasaran dan permodalan 300 UMK, serta teserlenggaranya kegiatan Gebyar Bela Beli. kewirausahaan untuk 11. Kependudukan dan Catatan Sipil Hasil kegiatan diantaranya terselenggaranya 15.000 pelayanan pencatatan sipil, 55.000 pelayanan KTPelektronik dan 47.641pelayanan KK,pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di 85 desa dan 65 SMU/SMK,pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan sarana prasarana pelayanan; pelaksanaan penjilidan dokumen akta sebanyak 300 bendel, scanning sebanyak 10.000 lembar, laminasi sebanyak 1.000 lembar, dan penataan arsip fasilitatif 1.000 berkas. 12. Ketenagakerjaan Hasil kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan antara lain terselenggaranyapelatihan ketrampilan kejuruan sepeda motor, processing, mesin jahit, mebelair;pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan, penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penempatan Tenaga Kerja, paat karya infrastruktur 13. Ketahanan Pangan Hasil kegiatan antara lain berupaterlaksananya pemantauan harga, pasokan informasi pangan; dan akses pangan, analisis dan pengembangan pengembangan cadangan pangan masyarakat desa; gerakan percepatan P2KP berupa sosialisasi, pembinaan dan pelatihan di 36 kelompok wanita tani (KWT); gerakan pengembangan mandiri pangan; sosialisasi dan pembinaan mutu keamanan pangan. 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil kegiatan meliputi fasilitasiPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)berupa pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak sebanyak 90 kasus dan terlaksananya 3 kali rakor, fasilitasi kegiatanpelatihan bagi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 64 orang; penguatan aksi daerah menuju kabupaten layak anak,penguatan kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Balita (GSIB). 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk mendukung keberhasilan program KB, dilaksanakanpelayanan KB sebanyak 1500 akseptor, pertemuan PPKBD sebanyak 4 kali dan KIE KB sebanyak 48 kali, pembinaan kelompok 48 kelompok UPPKS di 16 kecamatan, serta pengadaan GenRe kit dan KIE kit. 16. Perhubungan 7
Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas di berbagai titik, layanan uji kelayakan sarana transportasi darat, penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan. Selain itu juga tersedianya operasional dan pemeliharaan perlintasan sebidang di 4 lokasi, serta operasional UPT Pengelolaan Perparkiran yang mengelola148 titik parkir dan UPT Terminal. 17. Komunikasi dan Informatika Hasil kegiatan antara lain penyebaran informasi melalui pertunjukan rakyat sebanyak 8 kali, layanan data elektronik, terselenggaranyaBintek IT bagi 150 anggota kelompok informasi masyarakat (KIM), terlaksananya pembinaan bagi jasa warnet sebanyak 105 buah dan jasa titipan 35 buah, terlaksananya layanan Radio Irama FM,tersusunnya 1 dokumen masterplan SIMDES. 18. Pertanahan Hasil kegiatan antara lain terlaksananya penyusunan dokumen identifikasi tanah negara, penyusunan dokumen fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyusunan dokumen pelayanan terhadap sengketa tanah. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya forum komunikasi antar umat beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pengawasan dan evaluasi keberadaan orang asing dan lembaga asing di daerah, forum komunikasi lintas antar partai politik, rakor komunitas intelejen daerah(kominda). Selain itu juga terlaksananya kegiatan penegakan produk hukum daerah baik secara non yustisi maupun yustisi, terlaksananya kegiatan patroli wilayah di daerah / wilayah rawan gangguan trantib; operasi PGOT, pelajar, remaja jalanan dan PSK; fasilitasi kegiatan penyidikan PPNS sebanyak 165 berkas, serta pengamanan hari besar nasional dan keagamaan. Sedangkan terkait dengan bencana, 100 persen pengaduan kebakaranberhasil tertangani, penanganan tanggap darurat kebencanaan (banjir, longsor, kekeringan dan konsolidasi) di 16 wilayah kecamatan serta tersedianya logistik bencana. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Hasil kegiatan antara lain terlaksananya: a. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa tentang pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dengan pelaksanaan 3 (tiga) kali, disetiap pelaksanaan diikuti oleh 469 peserta dari desa; b. Terlaksananya Bantuan operasional distribusi Raskin dari Titik distribusi ke RTS-PM di 494 Desa/Kelurahan; c. Pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Terlaksananya layanan jamaah haji daerah (kegiatan operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebanyak 453 orang; e. Pelaksanaan diklat/workshop sebanyak 2 kali 41 orang dan 17 orang diklat/workshop insidentil pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. f. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah; g. Pemungutan dan penagihan pajak daerah; h. Pengawasan internal secara berkala96 obyek permeriksan; 8
i. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; a) Penerbitan produk hukum daerah berupa25 Perda, 111 Perbup, 664 SK Bupati; k. Pelaksanaan diklat kepemimpinan dan fungsional. 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain terlaksananya pendampingan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di 15 kecamatan; pelatihan bagi LPMD, KPMD, Karang Taruna PKK sebanyak 5 kali dengan peserta 584 orang; pembinaan dan pengembangan TTG sebanyak 2 desa; pembangunan rabat beton untuk 2 desadalam program TMMD, operasional kantor dan BLUD UPT P2KSM; terbinanya administrasi PKK di 32 desa/kelurahan, serta terfasilitasinya pendampingan kegiatan KPMD di 469 Desa. 22. Sosial Hasil kegiatan di bidang sosial antara lain berupa terlaksananya fasilitasi pembinaan KUBE penerima bantuan tahun 2013 dan 2014 sebanyak 165 KUBE, fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), penanganan dan pemberdayaan 96 difabel,bantuan sosial untuk 66 orang dan fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat sejumlah 168 orang. Selain itu juga terselenggaranya kapasitas kelembagaan 2 Orsos, 16 TKSK, 11 PSM, 21 Karang Taruna, dan 50 lembaga. penyandang disabilitasberupa pemberdayaan 23. Kebudayaan Sebagai daerah yang memiliki beragam seni budaya, telah dilakukan upaya penanganan urusan kebudayaan, antara lainterlaksananya 45 kali pementasan kesenian daerah, parade budaya, serta terselenggaranya 30 jenis lomba seni pelajar. 24. Statistik Hasil kegiatan pada urusan statistik antara lain berupa tersusunnya dokumen Daerah Dalam Angka,dokumen PDRB Sektoral dan Kecamatan,dokumen Data Inflasi,dokumenIPM dan Inkesra. 25. Kearsipan Penanganan urusan kearsipan telah dilakukan melalui berbagai upaya dengan hasil antara lain terlaksananya data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak 3.000 berkas dan 25 perangkat daerah, tersedianya sarpras kearsipan 8 jenis, tersosialisasinya Perda tentang PenyelenggaraanKearsipan dilingkungan Pemkab Purworejo, meningkatnya tertib pengelolaan arsip di SKPD dan desa 26. Perpustakaan Hasil kegiatan antara lain terlaksananya pelayanan perpustakaan umum menetap dan keliling di20 lokasi yang tersebar, terlaksananya pembinaan perpustakaan di 10 sekolah dan 4 desa, serta pengelolaan buku bahan pustaka sebanyak 750 exemplar. B. Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan 9
Dalam upaya meningkatkan produksi ikan, telah dilakukan layanan balai benih BBI Kledung dan BBU Jatimalang, rehabilitasi TPI Jatimalang, penyediaan alat bantu pendaratan perahu (wins, tali miller) 1 paket,sarana fasilitas pelelangan ikan. Selain itu juga terlaksananya pelatihan produk olahan ikan bagi pengelola warung sekolah, pelatihan diversifikasi produk olahan ikan dan kegiatan memasyarakatkan konsumsi ikan (Gemarikan) kepada 250 anak SD 2. Pertanian Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkamenunjang pembangunan pertanian antara lainterlaksananya penyediaan 48 ton benih padi bersertifikat, pembibitan tanaman perkebunan, tanaman sumber benih, ternak sapi dankambing, terbangunnya balai penyuluhan pertanian, tersedianya 6 unit pompa air 3", 4 unit sprayer elektrik, 4 cultivator, 36 pH meter, dan 16 unit LCD proyektor, terlaksananya layanan pengendalianhama tanaman Pangan, SL-PHT 2 kelompok Sertifikat 2 kelompok. 3. Kehutanan Dalam rangka pengayaan hutan rakyat dan penghijaun lingkungan telah dilaksanakan penambahan areal tanaman hutan rakyat seluas 200 ha, tersedianya demplot terlaksananya pengembangan agroforestry seluas 195 ha, serta pemeliharaan sumberdaya hutan seluas 125 halahan sempadan pantai. tanaman hutan, 4. Energi dan Sumberdaya Mineral Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan urusan 2014 pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Dengan demikian Pemerintah kewenangan dalam Kabupaten Purworejo penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energy dan sumberdaya mineral. tidak lagi mempunyai 5. Pariwisata Untuk mempromosikan obyek wisata Kabupaten Purworejo, telah dilaksanakan pembangunanshelter kuliner dan gardu pandang di Jatimalang, rehab Geger Menjangan dan Goa Seplawan, pembuatan 1 paket master itu juga promosi daya tarik wisata (roller papan promosi). Selain terlaksananya pengiriman finalis mas dan mbak Jateng; terlaksananya 4 paket kegiatan event promosi wisata; terlaksananya 10 kali famtrip dan travel writer; terbinanya 7 desa wisata dan kelompok sadar wisata, tersedianya operasional dan pemeliharaan fasilitas pendukung obyek wisata di 5 lokasi (Jatimalang, Goa Seplawan, Gedung Wanita, Geger Menjangan, Kolam Renang Arta Tirta). 6. Industri Dalam menghadapi pasar global, industri di Kabupaten Purworejo diupayakan mampu berkembang dengan baik. Untuk itu telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain terlaksananya pelatihan pembuatan gula kelapa organik dan bantuan 7 jenis alat untuk 6 KUB, pelatihan pengembangan batik khas Purworejo bagi 60 orang dari 3 KUB, pelatihan 30 orang (2 KUB) industri kecil 10
olahan jamur, serta pelatihan pengembangan bagi kelompok industri kecil di Bruno, Butuh, Kutoarjo, dan Gebang. 7. Perdagangan Dalam rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, pengelolaan pasar daerah tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai dengan melaksanakan (Gebang dan Maron) sertarehab10 pasar daerah (Butuh, Pituruh, Kemiri, Jenarwetan, Purwodadi, Grabag, Winong, Gebang, Seren, Kalibotoserta operasional 27 pasar daerah. Untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, selain diadakan monitoring harga juga dilaksanakan 27 kali kegiatan pasar murah. revitalisasi dua pasar daerah sembako ke pasar-pasar daerah, 8. Ketransmigrasian Dalam rangka mencari lokasi transmigran, telah dilakukan fasilitasi penempatantransmigrasi sebanyak 25 KK ke UPT Pangea SP 3 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, UPT Sepunggur Kecamatan Barito Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; serta UPT Sandalan Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat senilai Rp 19.031.710.000,00 dan dapat direalisasikan penyerapannya sebesar Rp 18.112.954.200,00 untuk pelaksanaan kegiatan: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro; 2. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; 3. Peningkatan produksi dan produktivitas produk buah ramah lingkungan; 4. Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayuran dan tanaman obat ramah lingkungan. Sedangkan pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota yang berasal Rp. 45.789.000.000,00dipergunakan untuk 95 kegiatan, antara lain: a. Peningkatan jalan; b. Pengadaan alat kesehatan; c. Pengembangan sarana prasarana pendidikan; d. Peningkatan kualitas pendidikan. dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Dari pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengupayakan / menyediakan dana pendampingan yaitu sebesar Rp 2.854.952.000,00. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat dirasakan serta bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 11
A. Kerjasama Antar Daerah Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah maka daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan yang telah menjadi kewenangannya untuk dapat dikembangkan melalui kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama Antar Daerah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Bupati dengan Gubernur atau antara Bupati dengan Bupati / Walikota daerah lain. Kerjasama Antar Daerah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan harus memenuhi prinsip: efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Beberapa naskah Kerjasama Antar Daerah yang telah disepakati dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain : a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Tengah,Bupati Cilacap, Bupati Bupati WonogiriTentang Purworejodan Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Wilayah Jawa Tengah; Kebumen,Bupati b. Kesepakatan Bersama antara Bupati Purworejo dan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Tentang Kerjasama Pendampingan, Konsultasi, Fasilitasi dan Advokasi Dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara dan Perdata yang Berkaitan dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; c. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat,Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonogiri, Bupati Sukoharjo, Walikota Surakarta, Bupati Karanganyar, Bupati kebumen, Bupati Purworejo, Bupati Pekalongan, Bupati Batang, Walikota Pekalongan Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Wosusokar (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanyanyar) Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo) dan Regional Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan); Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengadakan ikatan kerjasama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga diadakan berdasarkan prinsip iktikad baik, persamaan kedudukan dan saling menguntungkan. 12
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan yang potensinya cukup memadai namun belum secara optimal ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Beberapa naskah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang telah disepakati dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain: a. Kesepakatan Bersama antara General Manager Wintel Magelang PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk) Regional IV dan Bupati Purworejo Tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Nusantara di Kabupaten Purworejo; b. Kesepakatan Bersama antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen dan Bupati Purworejo Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Purworejo; c. Kesepakatan Bersama antara Administratur/ Kepala KPH Kedu Selatan dan Bupati Purworejo dan Bupati Purworejo Tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Wana Wisata di Kawasan Hutan; d. Nota Kesepahaman antara Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tentang Pemeliharaan Database Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terjadinya perpindahan kewenangan yang dimiliki susunan/tingkatan Pemerintahan, baik pada level Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Surat Edaran dimaksud sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selama masa transisi sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, pada saat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh susunan/ tingkatan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sesuai pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sampai dilakukan serah terima P2D sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren kepada susunan/tingkatan pemerintahan yang lain paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Dalam Pasal 404 UU 23/2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi 13
dan Daerahkabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang inidilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 tersebut, siklus anggaran dalam APBN & APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemda yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. Urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub- urusan: a. Pengelolaan pendidikan menengah; b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan Tipe B; c. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara; d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); i. Penggelolaan penyuluhan tenaga pengawas ketenagakerjaan; j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; k. Penyediaan dana untuk tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan. kelompok masyarakat Terkait dengan pembinaan batas wilayah, langkah dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola wilayah perbatasan, antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan kecamatan yang ada di wilayah perbatasan untuk identifikasi potensi dan permasalahan wilayah perbatasan. 2. Melaksanakan kegiatan Bupati Tilik Desa khususnya desa yang berada di wilayah perbatasan antar daerah. Desa yang berbatasan antar daerah yang dilaksanakannya kegiatan adalah sebagai berikut: a. Desa Benowo Kecamatan Bener. b. Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen. c. Desa Wonorejokulon Kecamatan Butuh. d. Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi (integrasi dengan kegiatan Festival Bogowonto). ini bertujuan untuk menyiapkan desa dalam Kegiatan meningkatkan dan mempromosikan potensi desa mempunyai daya saing dibandingkan dengan desa di Kabupaten lain. 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada di desa yang berbatasan. rangka sehingga desa Pada sepanjang tahun 2016 jika dilihat dari persebarannya, kejadian bencana lebih banyak terjadi di wilayah Kecamatan Loano dengan 44 titik kejadian bencana dan Kecamatan Bener dengan 38 titik kejadian bencana yang didominasi jenis bencana tanah longsor. Sedangkan wilayah rendah terjadi bencana banjir berada di wilayah Kecamatan Butuh terjadi 3 kali bencana 14
banjir. Salah satu bencana terbesar di tahun 2016 adalah kejadian bencana tanah longsor di Desa Penungkulan Kecamatan Gebang dan banjir di wilayah Kecamatan Bayan dan Bagelen pada bulan Februari 2016. Bencana tanah longsor itu merenggut 7 jiwa manusia. Sedangkan pada bulan Juni 2016 terjadi tanah longsor yang merenggut 44 jiwa dan korban banjir 2 jiwa. Selama Tahun 2016 secara umum gangguan dalam bentuk konflik bernuansa SARA, anarkis, sparatisme atau lainnya tidak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Purworejo. Beberapa kejadian di wilayah hukum Kabupaten merupakan konsekuensi logis dari dinamisnya kondisi sosial ekonomi dan politik yang berkembang dalam pengelolaan pemerintahan daerah. V.LAIN-LAIN Pada tahun 2016 lalu, sejumlah prestasi membanggakan telah berhasil diraih Kabupaten Purworejo. Antara lain, Penghargaan Dana Rakca dari Menteri Dalam Negeri, Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM, serta untuk keempat kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Disamping penghargaan kepada pemerintah daerah, berbagai penghargaan lain juga diraih lembaga maupun putra-putri terbaik Kabupaten Purworejo, antara lain: A. Tingkat Nasional 1. Juara II Mata Lomba Pattern Making LKS SMK atas nama Rizki Dwi Afrianto dari SMK Negeri 1 Purworejo; 2. Juara II Lomba Sains bidang IPA atas nama Muhammad Aldo Fahri (11) dari SD Negeri Kaliurip Kecamatan Bener; 3. Juara III Mata Lomba CNC Milling LKS SMK atas nama Aditya Bayu Krisna ari SMKN 1 Purworejo 4. Juara III OSN SMP bidang IPS atas nama Satria Widiantoro dari SMP Negeri 2 Purworejo; 5. Juara III Kejuaraan Tenis Meja Sukun-Binora ke 22 atas nama Endah Putri Setyowati SD Negeri Sukowuwuh Kecamatan Bener; 6. Juara Harapan I Mata Lomba Cabinet Making LKS SMK atas nama Syaiful Irfani dari SMK Negeri 1 Purworejo; 7. Juara Harapan I Mata Lomba Comercial Wiring LKS SMK atas nama Muhamad Maimun dari SMK Negeri 1 Purworejo; 8. Juara Harapan II Arsiparis Teladan atas nama Rosa Delima Nilakusuma Wardani SSTArs dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo; 9. Anggota Paskibraka tingkat Nasional atas nama Stanley Otniel Nagatan dari SMA Bruderan. B. Tingkat Provinsi Jawa Tengah 1. Juara 1 Mata Lomba Tari Kreasi Baru pada FLS2N atas nama Elfian Tara Baskara dari SD Negeri Purworejo, Rey Shiraj Ma Ramiz dari SD Negeri Mudal, Christina Itasai dari SD Maria, Shafira Berlianti Soleh dari SD Negeri 2 Baledono, dan Arumsari Kulsum dari SD Negeri 2 Cangkreplor; 2. Bidan Teladan I atas nama Nurlina Sri Andalis AM.Keb, Bidan Desa Wunut Kecamatan Ngombol; 3. Penyiar Wanita Terbaik dalam ajang Anugerah Penyiaran 2016 yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah atas nama Ulik 15
Sri Widiatmi SSos MAP dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Irama FM Purworejo; 4. Juara I Kejuaraan Invitasi Bulu Tangkis Kelompok Umur se Jateng DIY atas nama Saesar Putri Sukma dari SD Negeri Purworejo; 5. Juara II Kejuaraan Invitasi Bulu Tangkis Kelompok Umur se Jateng DIY atas nama Ghaiza Farah Binari dari SMP Negeri 5 Purworejo; 6. Juara II Cipta dan Baca Puisi pada Lomba Penguatan Ketrampilan Berkebutuhan Khusus, atas nama Aditya Nugroho dari SLB Negeri Purworejo; 7. Juara III Atletik Loncat Katak Putri POPDA atas nama Syifa Afdila dari SD Negeri Tambakrejo; Selain prestasi yang telah berhasil dicapai sebagaimana tersebut di atas, masih banyak prestasi lain yang diraih Purworejo pada level atau rangking yang lebih rendah. Namun kesemuanya tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, karena sedikit banyak prestasi tersebut turut mengharumkan nama daerah. Meskipun prestasi-prestasi tersebut diraih tidak selalu atas kontribusi langsung pemerintah daerah, namun kita selayaknya memberikan apresiasi dan penghormatan kepada putra putri terbaik daerah, sekaligus menjadikannya sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Purworejo. VI. PENUTUP Segala keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2016 tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPRD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, insan pers, akademisi, pihak swasta dan seluruh masyarakat Purworejo. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami menyadari di samping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016, masih terdapat program/kegiatan yang hasilnya belum maksimal, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/perbaikan pada tahun berikutnya. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun Kabupaten Purworejo agar semakin maju, berdaya saing, lestari dan sejahtera, sehingga mampu menapak hari esok yang lebih baik. Amin. Sekian dan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Purworejo, 30Maret2017 BUPATI PURWOREJO, AGUS BASTIAN, S.E., M.M. 16