Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 TANTANGAN KABINET KERJA MEMENUHI EKSPEKTASI 2014
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspektasi Penulis: • Enny Sri Hartati • Bustanul Arifin • Ahmad Erani Yustika • Rina Oktaviani • Abdul Manap Pulungan • Eko Listyanto • Ahmad Heri Firdaus • Imaduddin Abdullah • Rusli Abdulah • Mohammad Reza Hafiz Akbar • Nailul Huda • Abra Puspa Ghani Talattov • Dzulfian Syafrian • Shinta Dwi Nofarina • Aryo Dharma Pahla Irhamna • Burhanuddin Muhtadi (Penulis Tamu) • Adam Kamil (Penulis Tamu) Disain Cover dan Tata Letak: Sarwo Edhie November, 2014 ISBN: 979-97810-27
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Tabel Daftar Tabel Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Gambar Daftar Gambar Daftar Gambar Pendahuluan Bab 1 Pendahuluan Bab 1 Pendahuluan Pendahuluan Bab 1 Bab 1 Bab Bab Bab Bab 2222 Evaluasi Perekonomian Domestik 10 Tahun Terakhir Evaluasi Perekonomian Domestik 10 Tahun Terakhir 10 Tahun Terakhir 10 Tahun Terakhir Evaluasi Perekonomian Domestik Evaluasi Perekonomian Domestik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi 2.2. Investasi 2.3. Sektor Luar Negeri 2.4. Kondisi Umum Perbankan 2.5. Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan 2.6. Inflasi 2.7. Rasio Utang 2.8. Suku Bunga 2.9. Debt Service Ratio 2.10. Sektor Fiskal 2.11. Kemiskinan 2.12. Pengangguran 2.13. Indeks Pembangunan Manusia 2.14. Nilai Tukar Petani 2.15. Ketimpangan 2.16. Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintah iiiiiiii vvvv viiviiviivii 1111 7777 8 12 14 16 19 22 24 28 30 32 36 39 42 44 46 49 1
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab Bab Bab Bab 3 3 3 3 Perkembangan Perekonomi an Global Perkembangan Perekonomian Global an Global an Global Perkembangan Perekonomi Perkembangan Perekonomi 3.1. Pertumbuhan Ekonomi 3.2. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan 3.3. Tapering Off dan Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat 3.4. Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia 3.4.1. Perkembangan Ekonomi Tiongkok 3.4.2. Abenomics Jepang 3.4.3. India dan Ekspekasi terhadap Pemerintahan Baru 3.4.4. Fokus Rusia Berpindah ke Tiongkok 3.4.5. Ekonomi Kawasan Eropa: Perbaikan di Tengah Jalan Bergelombang a Pembangunan Ekonomi: Bab Bab Bab Bab 4444 MenatMenatMenatMenata Pembangunan Ekonomi: a Pembangunan Ekonomi: a Pembangunan Ekonomi: Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain 4.1. Pendahuluan 4.2. Botswana: Cerita Sukses Mengubah Kutukan Menjadi Keajabaian 4.3. Mengurangi Ketimpangan: Belajar dari Amerika Latin 4.3.1. Studi Kasus: Bolivia 4.3.3. Indonesia versus Bolivia 4.4. Transformasi Korea Selatan dari Negara Miskin Menjadi Negara Industri Maju 4.4.1. Korea Selatan dan Kebijakan Industri 4.4.2. Korea Selatan dan Praktik Negara Pembangunan 4.5. Pengalaman Australia: Pembangunan dan Produktivitas Sektor Pertanian 4.5.1. Determinan Peningkatan Produktivitas 2 55553333 53 56 58 63 63 65 66 67 69 75757575 75 76 80 81 83 86 87 90 91 92
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 4.5.2. Potret Sektor Pertanian Australia Sebelum Reformasi 4.5.3. Reformasi Sektor Pertanian 4.5.4. Kebijakan Sektor Pertanian Saat Ini 4.6. Pelajaran Pembangunan Infrastruktur di Tiongkok 4.6.1. Pembiayaan Infrastruktur di Tiongkok 4.6.2. Infrastruktur dan Beban Utang Tiongkok 4.6.3. Buble Property di Tiongkok 4.6.4. Shadow Banking dan Pembiayaan Infrastruktur Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan BBBBab ab ab ab 5 5 5 5 Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan 5.1. Konsep Dasar dan Landasan Kebijakan 5.2. Lingkungan Strategis Ekonomi Pangan 5.3. Kinerja Pangan Pokok dan Strategis 5.4. Rekomendasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan139 5.5. Catatan Penutup: Penguatan Fondasi Ekonomi Pangan Agenda Prioritas Kabinet Kerja Bab Bab Bab Bab 6 6 6 6 Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja 6.1. Tax Ratio dan Fenomena Ketimpangan 6.2. Utang dan Pembangunan Infrastruktur 6.3. Membangun Dari Pinggir 6.4. Mewujudkan Kedaulatan Energi 6.5. Keluar Perangkap Lingkaran Ketergantungan 6.6. Faktor Pendongkrak Daya Saing 6.7. Strategi Penetrasi Destinasi Pasar Baru 6.8. Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman 6.8. Program Kesejahteraan Sosial 94 95 97 101 102 103 105 107 111111113333 113 116 128 145 111147474747 148 153 156 157 162 165 170 172 173 3
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab Bab Bab Bab 7 7 7 7 Divided Government: Tantangan Pemerin tahan Divided Government: Tantangan Pemerintahan Divided Government: Tantangan Pemerin tahan tahan Divided Government: Tantangan Pemerin Jokowi----JJJJKKKK Jokowi Jokowi Jokowi 7.1. Fragmentasi Politik 7.2. Koalisi Minimalis 7.3. Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan, dan Perekonomian 7.4. Potret Pemerintahan Pusat 7.5. Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif 7.6. Penutup Bab 8 Indonesia 2015 onomi Indonesia 2015 Proyeksi Ekkkkonomi Bab 8 Proyeksi E Indonesia 2015 Indonesia 2015 onomi onomi Proyeksi E Proyeksi E Bab 8 Bab 8 Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka 4 175175175175 177 179 182 188 191 196 111199999999 222200001111
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel Daftar Tabel Daftar Tabel Tabel Daftar Daftar Tabel 2.1. Perkembangan Pangsa PDB Negara-Negara G-20 terhadap PDB Dunia (%) Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia 2005-2013 Tabel 2.3. Perkembangan Investasi Indonesia 2005-2013 Tabel 2.4. Neraca Transaksi Berjalan 2004-2013 Tabel 2.5. Perkembangan Indikator Perbankan 2005-2013 Tabel 2.6. Perkembangan Indikator Keuangan Perbankan 2005-2013 19 Tabel 2.7. Kurs Tengah Beberapa Mata Uang terhadap Rupiah 20 Tabel 2.8. Perkembangan Indikator Utang Indonesia 2005-2013 Tabel 2.9. Perkembangan Utang Per Kapita Indonesia Suku Bunga Tabel 2.10. Perkembangan Suku Bunga Rill Tabel 2.11. Perkembangan Postur APBN 2005-2013 Tabel 2.12. Realisasi APBN 2005-2013 9 10 13 15 17 25 27 29 33 35 5
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia 2004-2014 Tabel 2.14. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Indonesia Tabel 2.15. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tabel 2.16. Perkembangan Buta Huruf di Indonesia Tabel 2.17. Perkembangan Pendapatan per Kapita Indonesia, Pertumbuhannya, dan Inflasi Tabel 2.18. Perkembangan Gini Ratio, Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan Penduduk Tabel 2.19. Perkembangan Distribusi Jumlah Rekening dan Nominal Simpanan 2005-2013 (%) Tabel 2.20. Perkembangan Share PDRB per Pulau Tahun 2005-2013 (%) Tabel 2.21. Keberhasilan Pemerintah Tabel 2.22. Kegagalan Pemerintah Tabel 3.1. Proyeksi IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) Tabel 3.2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia Tabel 4.1. Program Kunci Pemerintah Australia dalam sektor Pertanian Tabel 4.2. Sumber Pembiayaan Infrastruktur Tabel 5.1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis 2010-2014 Tabel 6.1. Cadangan Penyangga Minyak Nasional Indonesia 159 dan Beberapa Negara ( hari impor) Tabel 6.2. Postur Anggaran Riset di Beberapa negara (% PDB) 164 186 Tabel 7.1. Efek Kebijakan pada Dua Kategori Wilayah 187 Tabel 7.2. Rata-rata Rasio Belanja terhadap PDRB Riil 36 40 41 43 44 47 48 49 49 51 55 57 99 103 129
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gambar Daftar Gambar Daftar Gambar Gambar Daftar Daftar Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan dan Penawaran 2005-2013 Gambar2.2. Perubahan Indeks Saham Beberapa Negara (%) Gambar 2.3. Pergerakan Inflasi di Indonesia (%) Gambar 2.5. Perbandingan Debt Service Ratio (DSR) Beberapa Negara Gambar 2.6. Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia (USD) dan Perbandingannya dengan Standart Garis Kemiskinan Internasional Gambar 2.7. Komparasi Anggaran Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan Indonesia 2004-2014 Gambar 2.8. Perkembangan NTP, Inflasi, dan Upah Buruh Tani Gambar 3.1. Perkembangan GDP dan Komponen Penyusun GDP Amerika Serikat 2012 TW 1 - 2014 TW3 (%) 59 61 Gambar 3.2. Pengangguran dan Fed Fund Rate Gambar 4.1. Perkembangan Pendapatan per Kapita Botswana dan Indonesia Gambar 4.2. Koefisien Gini Negara-negara Amerika Latin Gambar 4.3. Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Bolivia, 1999-2012. 11 21 23 31 37 38 46 77 81 82 vii
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gambar 4.4. Komposisi Angkatan Kerja (Labor Force) Bolivia Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1999, 2005 dan 2009 Gambar 4.5. Pendapatan per Kapita Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Kelompok Dunia Gambar 4.6. Kerangka Determinan Produktivitas Sektor Pertanian Australia Gambar 4.7. Presentase PSE dan Disorsi Kebijakan Pertanian Australia Gambar 4.8. Trend Perubahan Harga Rumah Baru Dibangun (year-on-year, persentase) 106 149 Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Gambar 6.2. Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju 150 Gambar 6.3. Tax Ratio di Negara Maju (persen) 151 Gambar 7.1. Distribusi Politik Nasional Hasil Pemilu Legislatif 2014 Gambar 7.2. Pertumbuhan versus Dominasi Partai viii 85 87 93 98 178 185
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 1111 Bab Bab Bab Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan transisi kepemimpinan nasional. Pemilihan Umum telah menghasilkan anggota legislatif dan presiden baru. Optimisme muncul ketika Presiden Jokowi berjanji akan melakukan perubahan arah dan pola pembangunan menuju kemandirian ekonomi. Yaitu dengan mengusung "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian". Dimana didalamnya sarat dengan janji-janji untuk mendorong pembangunan sektor riil. Tahun 2014 merupakan tahun Pemerintahan Jokowi - JK akan fokus pada 9 agenda prioritas yang disebut sebagai Nawacita. Dibidang ekonomi setidaknya INDEF mencatat sepuluh (10) program yang dijanjikan akan segera dilaksanakan, diantaranya adalah (1) membangun poros maritim dengan membangun 'tol laut', (2) membangun Indonesia dari pinggiran, (3) mendorong land reform dan program kepemilikan tanah, (4) meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK, (5) meningkatkan daya saing melalui percepatan infrastruktur,(6) meningkatkan tax ratio, (7) mengurangi utang,(8) menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi industri (9) meningkatkan lapangan kerja, (10) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. Salah satu 1
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 target mendesak yang menjadi prioritas adalah mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Agenda-agenda pembangunan tersebut cukup bersesuaian dengan problematika yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Utamanya, untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan ekonomi yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Karenanya, ekspektasi masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK sangat besar. Namun demikian, tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, baik dari persoalan domestik maupun perkembangan ekonomi global. Salah satu isu krusial dari sisi domestik yang mengemuka adalah terbatasnya ruang fiskal dan infrastruktur, sehingga mengakibatkan penurunan daya saing Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah mengambil kebijakan yang sangat berani untuk menaikkan harga BBM dengan argumen untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada pelajaran yang menarik yang bisa dipetik dari pengalaman Tiongkok. Selama puluhan tahun terakhir, Tiongkok melakukan pembangunan infrastruktur secara masif melalui beberapa skema pembiayaan seperti fiskal, utang, dan pasar keuangan. Sejak 1997, pemerintah daerah boleh menerbitkan surat utang sehingga banyak Pemda yang membangun infrastruktur melalui utang. Akhirnya sejak 2008, utang semakin meningkat karena program kredit murah. Akibatnya, rasio utang Tiongkok mencapai 200 persen dari PDB. Di tengah beban utang yang semakin besar, Tiongkok juga dihadapkan dua masalah yang punya kaitan erat dengan utang infrastruktur yaitu buble property dan shadow banking. Pemerintah Tiongkok memberikan perhatian 2
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 khusus untuk shadow banking karena shadow banking merupakan penyebab dari default utang infrastruktur. Indonesia perlu belajar bahwa infrastruktur memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, namun pembiayaan infrastruktur tidak dapat sembarang karena sifatnya yang jangka panjang. Jangan sampai Indonesia juga terjebak utang seperti Tiongkok karena terlalu semangat membangun infrastruktur. Sementara itu, dari sisi perkembangan ekonomi global belum menunjukkan optimisme. Walaupun ekonomi Amerika Serikat dan Inggris mulai membaik, namun kawasan Eropa dan Jepang mengalami kontraksi. Ekonomi Eropa tertekan oleh penurunan performa Jerman dan Perancis, diperburuk resesi Italia. Sementara Tiongkok, India, dan Brazil masih mengalami perlambatan. Belum pulihnya performa ekonomi, diperburuk adanya gejolak geo politik, seperti konflik Ukraina, masalah ISIS hingga konflik Laut Cina Selatan. Termasuk merebaknya virus Ebola ke berbagai negara (terutama di kawasan Afrika), sehingga turut mengganggu lalu lintas komoditas berbasis sumberdaya alam. Akibatnya harga minyak dunia dan harga komoditas seperti batubara, emas, timah, tembaga, jagung, gandum, kedelai, beras, dan CPO mengalami penurunan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi target ekspor Indonesia. Dengan kompleksitas warisan masalah yang menjadi tantangan kabinet kerja di atas, maka Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 INDEF kali ini akan diawali dengan hasil evaluasi kinerja perekonomian domestik selama sepuluh tahun terakhir. Secara rinci, hasil evaluasi terhadap kinerja perekonomian Indonesia akan dituangkan secara ditail dalam delapan (8) bab yang terangkum dalam buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 ini. Pembahasan dalam buku ini akan diawali dengan evaluasi kinerja INDEF 3
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 perekonomian domestik selama sepuluh tahun terakhir dilanjutkan dengan perkembangan ekonomi global. Berikutnya akan mengulas beberapa keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan di beberapa negara yang dapat dijadikan referensi Pemerintah untuk melaksanakan program prioritas nasional. Bab selanjutnya berisi secara rinci beberapa agenda prioritas yang mendesak dilaksanakan oleh kabinet kerja. Ulasan terkait agenda pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan sengaja dijadikan dalam bab tersendiri. Hal ini mengingat betapa besarnya potensi sektor pertanian namun terbelit oleh kompleksitas persoalan. Tidak ketinggalan, ulasan juga dilengkapi tantangan dari sisi politik, utamanya terkait efektifitas kerja Pemerintahan di tengah kontestasi politik yang ada. Khusus analisis sisi politik ini, INDEF sengaja mengundang penulis tamu, Burhanuddin Muhtadi dan Adam Kamil, dari Indikator Politik Indonesia. Sebagai penutup, INDEF akan menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia 2015. Perkembangan Perekonomian Domestik mengevaluasi Perkembangan Perekonomian Domestik Perkembangan Perekonomian Domestik Perkembangan Perekonomian Domestik berbagai perkembangan berbagai indikator makro ekonomi selama sepuluh (10) tahun terakhir. INDEF berusaha memetakan indikator- indikator mana saja yang sudah mengalami perbaikan dan relatif berhasil serta indikator yang pencapaiannya masih di bawah target atau mengalami kegagalan. Dari 15 indikator kinerja ekonomi, INDEF masih mencatat terdapat 9 indikator yang masih mengalami kegagalan, dan terdapat 6 indikator yang relatif mengalami perbaikan. Perkembangan Perekonomian Global menyampaikan Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Perekonomian Global evaluasi perkembangan perekonomian global selama 2015 dan kecenderungannya ke depan. Dimulai dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Selanjutnya juga mengevaluasi stabilitas sisi moneter 4
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 global, utamanya perkembangan inflasi dan stabilitas pasar keuangan. Bab ini juga mengulas secara khusus tren Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia. Ulasan ini dimaksudkan agar Indonesia dapat mengantisipasi berbagai kebijakan ekonomi seperti shadow banking system di Tiongkok, tiga arah Abenomics Jepang, arah kebijakan pemerintah baru India, dan sejauhmana potensi perbaikan ekonomi kawasan eropa. Menata Pembangunan Ekonomi: Pelajaran Dari Negara Lain Menata Pembangunan Ekonomi: Menata Pembangunan Ekonomi: Menata Pembangunan Ekonomi: memaparkan berbagai kesuksesan program yang terkait agenda prioritas Pemerintah, yang telah dilakukan beberapa negara. Setidaknya Indonesia dapat belajar dari 4 negara, pertama cerita sukses Botswana dalam mengelola sumber daya alam. Yaitu mengubah yang membawa kesejahteraan rakyat Bostwana. Kedua, belajar dari Amerika Latin dalam mengurangi ketimpangan. Bolivia berhasil mengurangi angka koefisien Gini yang menjadi indikator utama ketimpangan ekonomi. Ketiga, transformasi Korea Selatan dari negara miskin menjadi negara industri maju. Keempat, pengalaman Australia dalam membangun dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. kutukan menjadi keajaiban Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan memaparkan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan analisis secara komprehensif strategi dan terobosan kebijakan guna mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan. Ulasan dimulai dari konsep dasar dan landasan kebijakan, dilanjutkan lingkungan strategis ekonomi pangan. Disamping memiliki posisi strategis, sektor pangan masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, seperti Rumah Tangga Petani (RTP) yang semakin berkurang, transformasi struktural tidak mulus, infrastruktur pertanian rusak, serta konversi lahan tinggi. Berdasarkan capaian kinerja pangan 5
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pokok dan strategis, INDEF menyampaikan empat rekomendasi yang mendesak dilakukan Pemerintah Jokowi-JK. Agenda Prioritas Kabinet Kerja.... Sesuai dengan program Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Nawacita Presiden Jokowi, setidaknya terdapat 9 agenda prioritas yang menjadi pekerjaan rumah kabinet kerja : (i) Meningkatkan penerimaan negara, utamanya meningkatkan Tax Ratio. (ii) Mengurangi pembangunan infrastruktur, (iii) Membangun dari pinggir, (iv) Mewujudkan kedaulatan energi. (v) Keluar perangkap lingkaran ketergantungan tehnologi (vii) (vi) Meningkatkan Mengembalikan tradisi surplus neraca perdagangan melalui strategi penetrasi destinasi pasar baru, (viii) Mengoptimalkan potensi kemaritiman, dan (ix) Program kesejahteraan sosial. utang namun meningkatkan impor, daya saing, adanya pemisahan pemerintahan (divided government) antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif banyak yang mengkhawatirkan akan jalannya Pemerintahan. Utamanya mengganggu menghadapi persoalan fragmentasi dan politik koalisi minimalis. Oleh karena diperlukan alokasi kekuatan politik yang berimbang agar terjadinya stabilitas pemerintahan dan perekonomian. Untuk itu keharmonisan relasi politik eksekutif dan legislatif menjadi sangat penting. Tantangan Pemerintahan Jokowi----JJJJKKKK. . . . Dengan Tantangan Pemerintahan Jokowi Tantangan Pemerintahan Jokowi Tantangan Pemerintahan Jokowi efektifitas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015555 merupakan bahasan Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 INDEF terakhir yang merupakan hasil kajian terkaitkan kecenderungan INDEF mencoba memproyeksikan beberapa indikator ekonomi makro, berdasarkan potensi, tantangan dan respon kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah. perekonomian 2015. 6
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 2222 Bab Bab Bab Evaluasi Satu Dekade Satu Dekade Evaluasi Satu Dekade Satu Dekade Evaluasi Evaluasi Perekonomian Domestik Perekonomian Domestik Perekonomian Domestik Perekonomian Domestik Dalam dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), beberapa indikator makroekonomi dan sosial di Indonesia menunjukkan perbaikan. Namun, tidak sedikit juga yang memburuk. Kinerja yang dicapai tidak dapat dipisahkan dari pengaruh variabel-variabel internal dan eksternal. Satu hal, misalnya, saat krisis minyak dunia pada 2005 dan 2008, secara langsung bertransmisi terhadap perekonomian domestik melalui penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Interaksi antara variabel internal dan eksternal itu kemudian menjadi gambaran integrasi ekonomi Indonesia yang semakin erat dengan ekonomi global. Sepanjang 2005-2013 gejolak sisi eksternal berupa: (i) pada 2005 terjadi kenaikan harga minyak dunia sebesar 42,48 persen (yoy); (ii) pada 2007 terjadi krisis keuangan global di Amerika Serikat; Juli 2008, mencapai USD147 per barrel (level tertinggi sepanjang sejarah). Hal ini diikuti lonjakan harga pangan dunia karena kenaikan biaya transportasi serta gagal panen akibat anomali cuaca; (iv) pada 2009-2010 krisis keuangan global yang berepisentrum di Amerika Serikat, merambat ke negara-negara pemilik integrasi ekonomi erat (iii) kenaikan harga minyak dunia pada 7
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dengan AS, seperti beberapa negara pengguna Euro. Penurunan kinerja ekonomi berdampak pada naiknya utang pemerintah, sehingga beberapa dari negara-negara di Kawasan Euro menjadi pasien Internatinal Monetary Fund (IMF); dan (v) gejolak ekonomi terutama diakibatkan perlambatan global pada 2011-2013 ekonomi Tiongkok, serta rencana the Fed mengakhiri belanja obligasi Pemerintah AS (tapering off); yang akan diikuti dengan penaikan The Fed fund rate. Dinamika ekonomi global tersebut tentunya memengaruhi capaian kinerja ekonomi domestik. Evaluasi ekonomi domestik tentang pencapaian pada bab indikator ekonomi nasional dalam satu dekade terakhir. Selain itu, indikator-indikator pada bagian akhir akan dikelompokkan selama ekonomi keberhasilan Pemerintahan SBY. Harapannya, dapat menjadi pengingat bagi pemerintahan selanjutnya agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. ini akan menyajikan analisis dan kegagalan capaian 2.1.2.1.2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Satu ukuran utama dari kinerja perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2004, PDB Indonesia di angka Rp2.295 triliun dan meningkat menjadi Rp9.083 triliun pada 2013 (naik 295,67 persen). Dalam skala global, kalkulasi PDB Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemilik PDB terbesar di dunia (G-20). Data World Economic Forum (WEF) sepanjang 2008-2012 menampilkan bahwa posisi PDB Indonesia bergerak pada peringkat 15 dan 16 dunia. Pada 2008, PDB Indonesia menyumbang sekitar 1,31 persen dari PDB dunia (PPP) dan meningkat menjadi 1,46 8
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen pada 2012. Kontribusi PDB beberapa negara terhadap PDB dunia menunjukkan penurunan, seperti USA 1,82 persen dan Jepang 0,8 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB dunia adalah Tiongkok 3,52 persen dan India 0,86 persen. Negara G----20 20 20 20 Tabel 2.1. Perkembangan Pangsa PDB Negara----Negara G Tabel 2.1. Perkembangan Pangsa PDB Negara Negara G Negara G Tabel 2.1. Perkembangan Pangsa PDB Negara Tabel 2.1. Perkembangan Pangsa PDB Negara terhadap PDB Dunia (%) terhadap PDB Dunia (%) terhadap PDB Dunia (%) terhadap PDB Dunia (%) Negara NoNoNoNo Negara Negara Negara 2008 2008 20082008 2012 % % % % ∆ 2012 20122012 Negara NoNoNoNo Negara Negara Negara 2008 2008 20082008 2012 % % % % ∆ 2012 20122012 1 USA 20.7 18.8 1.82 11 Meksiko 2.2 2.1 0.12 2 Tiongkok 11.4 14.9 3.52 12 Spanyol 2.0 1.7 0.33 3 Jepang 6.4 5.5 0.8 13 Kanada 1.9 1.8 0.1 4 India 4.8 5.6 0.86 14 Korea Selatan 1.8 1.9 0.09 5 Jerman 4.2 3.8 0.38 15 Turki 1.3 1.3 0 6 Rusia 3.3 3.0 0.28 16 Indonesia 1.3 1.4 0.15 7 Inggris 3.2 2.8 0.42 17 Australia 1.2 1.2 0.01 8 Prancis 3.1 2.7 0.37 18 Taiwan 1.0 1.0 0.02 9 Brazil 2.9 2.8 0.03 19 Belanda 0.9 0.8 0.13 10 Italia 2.6 2.2 0.43 20 Polandia 0.9 1.0 0.12 Sumber: World Economic Forum, berbagai terbitan, diolah Walaupun mampu masuk dalam jajaran 20 negara pemilik PDB terbesar di dunia, pendapatan per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada 2008, pendapatan per kapita Indonesia hanya USD2.246,3 (peringkat 94 dari 133); 2009 (USD2.329 peringkat 100 dari 139); 2010 (USD3.015 peringkat 93 dari 142); 2011 (USD3.509 peringkat 93 dari 144) dan 2012 (USD3.592 peringkat 98 dari 148). Struktur PDB Indonesia berubah signifikan dari topangan sektor tradeable menjadi nontradeable. Pangsa sektor tradeable menurun dari 51,67 persen pada 2005, menjadi 49,37 persen pada 9
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2013. Sejalan dengan itu, kontribusi sektor nontradeable melonjak dari 48,33 persen menjadi 50,63 persen. Peranan sektor industri manufaktur merosot dari 27,41 persen menjadi 23,7 persen. Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia Tabel 2.2. Perkembangan Indikator Makroekonomi Indonesia 2013 2005----2013 2005 20132013 20052005 Keterangan 2005 2005 20052005 2008 2008 20082008 2009 2009 20092009 2010 2010 20102010 2222011011011011 2012 2012 20122012 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi APBN-P (%) 6 6.9 6 5.8 6.5 6.5 Realisasi 5.7 6 4.6 6.2 6.5 6.2 Gap (%)* 0.3 0.9 1.4 0.4 0 0.3 Tradeable (% PDB) 51.67 53.23 52.21 51.26 50.94 50.27 Industri Pengolahan (% PDB) Nontradeable (% PDB) Konsumsi Swasta (% PDB) Konsumsi Pemerintah (% PDB) 27,41 48.33 64.36 8.11 27,81 46.77 60.62 8.42 26,36 47.79 58.72 9.59 24,79 48.74 56.70 9.06 24,28 49.06 54.63 9.02 23,97 49.73 54.64 8.91 PMTB (% PDB) 23.64 27.70 31.13 32.15 32.0 32.67 Ekspor Bersih (% PDB) 4.15 1.06 2.81 1.63 1.41 1.57 negatif artinya realisasi < asumsi dan sebaliknya. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005-2014, Diolah (ADH Konstan 2000) sektor nontradeable tumbuh di atas PDB sedangkan sektor tradeable di bawah PDB. Pencapaian yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini tumbuh rata-rata 13,08 persen per tahun sepanjang 2005-2013. Di sisi lain, sektor pertanian rata-rata naik 3,61 persen; pertambangan 2,26 persen; dan industri pengolahan rata-rata 4,66 persen per tahun. Padahal sektor-sektor yang tergabung dalam tradeable mempunyai kapabilitas besar untuk menyerap tenaga kerja. Dari sisi pertumbuhan, seluruh komponen 10 2013 2013 20132013 6.3 5.78 0.52 49.37 23,70 50.63 55.82 9.11 31.66 2.00
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Sementara itu, struktur PDB sisi permintaan justru tidak mengalami perubahan signifikan. Dominasi konsumsi swasta masih besar, meskipun terlihat menurun dari 64,36 persen pada 2005 menjadi 55,82 persen. Konsumsi pemerintah mengisi sekitar 8,11 persen pada 2005 meningkat menjadi 9,11 persen di 2013. Perbaikan pangsa Pembantukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga terlihat, dari angka 23,64 persen menjadi 31,66 persen pada 2013. Sayangnya, peranan ekspor terhadap PDB merosot tajam karena peningkatan impor cenderung melebihi peningkatan ekspor. Pada 2005, ekspor bersih masih menyumbang sekitar 4,15 persen terhadap PDB yang kemudian terjun bebasmenjadi -2 persen pada 2013. Dari sisi pertumbuhan, sektor konsumsi swasta yang tumbuh rata-rata paling rendah, yaitu di bawah 5 persen. Padahal kontribusi sektor konsumsi lebih dari separuh PDB nasional. Konsumsi pemerintah naik rata-rata 6,21 persen; PMTB 7,68 persen; ekspor dan impor masing-masing tumbuh 7,84 persen dan 7,66 persen per tahun. Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, 2013, diolah Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan dan Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan dan Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan dan Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan dan 2013 Penawaran 2005----2013 Penawaran 2005 20132013 Penawaran 2005 Penawaran 2005 11
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2.2.2.2.2.2.2.2. Investasi Investasi Investasi Investasi Secara umum, pemerintahan SBY mampu meningkatkan investasi Indonesia. Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya indikator kinerja investasi pada kurun waktu 2005-2013. Porsi PMTB terhadap PDB pada kurun waktu tersebut meningkat hingga mencapai 30 persen. Besarnya porsi tersebut mencerminkan investasi semakin menjadi tumpuan utama dalam pembentukan PDB. Di samping itu, daya tarik investasi juga terkait dengan tingkat efisiensi penggunaan modal yang tercermin dari besarnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR Indonesia terus mengalami peningkatan dalam periode 2004-2013. Nilai ICOR terakhir Indonesia mencapai 4,5. Artinya setiap penambahan 1 persen pertumbuhan ekonomi, pertambahan investasi sebesar 4,5 persen (faktor lainnya ceterus paribus). Semakin tinggi nilai ICOR, berarti terjadi inefisiensi penggunaan modal. ICOR yang efisien biasanya berada pada kisaran angka 3,0-4,0. Modal yang digunakan untuk meningkatkan 1 persen pertumbuhan ekonomi terus bertambah. Hal tersebut mencerminkan produktivitas perekonomian semakin menurun. Dilihat dari sektoral, sektor sekunder (industri) masih menjadi sektor prioritas bagi investor. Porsi sektor sekunder berada di kisaran 30-50 persen dari total investasi, baik PMA dan PMDN. Sayangnya, sektor industri yang diminati investor didominasi oleh industri yang padat modal. Dampaknya penyerapan tenaga kerja yang terbatas. Dari sebaran investasi, dominasi investasi masih berada di Pulau Jawa. Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah agar terjadi sebaran investasi ke luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. 12
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 investasi adalah bagaimana upaya pemerintah memperbaiki iklim usaha. Laporan Bank Dunia yang bertajuk "Doing Business" menunjukkan peringkat Indonesia masih berkisar di peringkat 100-an dari beberapa negara yang disensus. Hal yang paling mencolok adalah ketika perusahaan akan memulai bisnis di Indonesia memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena buruknya sistem birokasi terkait investasi di Indonesia. Selain itu, masalah ketenagakerjaan yang masih belum efisien juga menjadi pertimbangan investor ketika akan bernisnis di Indonesia. Bagian terpenting lainnya dari perkembangan 2013 Tabel 2.3. Perkembangan Investasi Indonesia 2005----2013 Tabel 2.3. Perkembangan Investasi Indonesia 2005 20132013 Tabel 2.3. Perkembangan Investasi Indonesia 2005 Tabel 2.3. Perkembangan Investasi Indonesia 2005 2005 2009 2010 2011 2012 2013 PMTB (% PDB) Growth (%, yoy) ICOR PMAPMAPMAPMA Realisasi (USD Ribu) Growth (%, yoy) Struktur Sektoral: 23.64 10.88 3,9 8.917 13,26 31.13 3.29 5,4 10.815 27,28 32.15 8.48 4,1 16.215 49,93 32.0 8.77 4,0 19.475 20,10 32.67 9.25 4,3 24.565 26,14 31.66 4.7 4,5 28.618 16,50 Primer (%) Sekunder (%) Tersier (%) 4,51 39,32 56,16 4,28 35,42 60,30 18,71 20,58 60,71 25,07 34,86 40,06 24,15 47,91 27,93 22,61 55,42 21,97 Struktur Regional a. Jawa (%) b. Luar Jawa (%) Penyerapan Tenaga Kerja PMDN PMDN PMDN PMDN Realisasi (Rp Ribu) Growth (%, yoy) Struktur Sektoral: a. Primer (%) b. Sekunder (%) c. Tersier (%) Struktur Regional: a. Jawa (%) b. Luar Jawa (%) Penyerapan Tenaga Kerja n.a n.a n.a 30.665 -17,43 18,19 68,26 13,55 n.a n.a 86,64 13,36 n.a 37.800 85,63 11,68 51,41 36,90 68,17 31,83 70,91 29,09 658.703 60.626 60,39 20,01 42,25 37,74 57,96 42,04 63,29 36,71 757.118 76.001 25,36 21,74 50,70 27,55 48,92 51,08 55,61 44,39 745.806 92.182 21,29 22,10 54,12 23,78 57,16 42,84 60,54 39,46 1.132.288 128.151 39,02 20,07 39,93 40,00 51,89 48,11 n.a n.a 386.651 402.787 543.700 697.662 Sumber : BKPM dan BPS, 2005-2014, Diolah 13
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Selain data pemeringkatan dari Bank Dunia, ada pula data pemeringkatan dari WEF. Dalam laporan WEF yang bertajuk "Global Competitivenes Report", menunjukkan adanya kemajuan dalam hal peringkat. Walaupun mengalami peningkatan, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal itu dapat disebabkan oleh tiga hal. Pertama, inefisiensi birokrasi. Kedua, kondisi (jalan raya, pelabuhan, bandara, rel kerata sampai ke infrastruktur energi) yang belum memadai. Ketiga, korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Jika daya saing Indonesia tidak meningkat, maka yang terjadi adalah investor akan lebih memilih menanamkan modalnya di negara ASEAN lainnya. Dampaknya, perekonomian Indonesia akan semakin sulit bersaing dengan Negara ASEAN yang lain. infrastruktur 2.3.2.3.2.3.2.3. Sektor Luar Negeri Sektor Luar Negeri Sektor Luar Negeri Sektor Luar Negeri Indonesia pernah mengalami masa transaksi keemasan maupun masa suram. Pada 2005-2011, berjalan Indonesia mengalami surplus. Namun pada 2012-2013 mengalami hal yang sebaliknya. Pada 2005-2011, ekspor Indonesia menunjukan tren positif. Namun setelahnya ekspor Indonesia menyusut dan impor meningkat tajam. Transaksi berjalan Defisit transaksi berjalan disebabkan impor minyak yang semakin meningkat. Pada 2004, impor minyak hanya USD10,9 miliar. Pada 2013 membengkak menjadi USD40,4 miliar. Realisasi konsumsi BBM yang dinilai gagal dan daya produksi yang terus menurun membuat impor semakin meningkat. Defisit transaksi berjalan pada 2013 telah mencapai 3,3 persen dari PDB, naik dari 2,8 persen pada 2012. Sepanjang 2005- 2011, kinerja transaksi berjalan Indonesia masih surplus dalam 14
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 interval 0,1 persen hingga 2,9 persen dari PDB. Pencapaian tertinggi terealisasi pada 2006, dengan surplus hingga 2,9 persen dari PDB Neraca jasa dan neraca pendapatan merupakan penyumbang defisit utama dari transaksi berjalan. Selama 2005-2013, defisit neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan rata-rata USD10,65 juta dan USD19,31 adalah ketergantungan terhadap jasa transportasi ekspor maupun impor kapal asing, asuransi asing, juga jasa perdagangan lainnya. Sementara itu, neraca pendapatan mengalami defisit karena penerimaan mengalami penurunan yang cukup tajam, sedangkan repatriasi devisa terus meningkat. juta per tahun. Penyebabnya 2013 Transaksi Berjalan 2004----2013 . Neraca Transaksi Berjalan 2004 Tabel 2.4444. Neraca Tabel 2. 20132013 Transaksi Berjalan 2004 Transaksi Berjalan 2004 . Neraca . Neraca Tabel 2. Tabel 2. 2005 2009 2010 2011 2012 2013 I. Transaksi Berjalan 278 10,628 5,144 1,685 24,418 29,090 A. Barang 17,534 30,932 30,627 34,783 8,618 6,016 B. Jasa - jasa 9,122 9,741 9,324 10,632 10,331 12,067 C. Pendapatan 12,927 15,140 20,790 26,676 26,800 26,998 D. Transfer berjalan 4,793 4,578 4,630 4,211 4,094 3,959 II. Transaksi Modal & Finansial - Posisi Cadangan Devisa 345 34,72 4,852 66,10 26,620 96,20 13,567 110,12 24,896 112,78 22,387 99,38 Besaran Cadangan Devisa* 4.6 6.5 7.4 6.5 6.1 5.5 Transaksi Berjalan (% PDB) 0.1 2.0 0.7 0.2 2.8 3.3 Sumber : Bank Indonesia, 2014 **** Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah Surplus neraca transaksi berjalan mencerminkan fundamental perekonomian yang lebih stabil. Sebaliknya, jika terjadi defisit 15
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 transaksi berjalan perekonomian menjadi semakin rentan dan rapuh. Penghimpunan cadangan devisa pun cenderung menurun sejak penurunan neraca perdagangan. Selain itu, gejolak ekonomi global berpotensi menyebabkan aliran modal ke luar (capital outflow). Satu hal yang berpengaruh terhadap maraknya capital outflow adalah munculnya sentimen positif terhadap perekonomian AS. Sampai 2013, cadangan devisa Indonesia adalah USD99,38 miliar melonjak tiga kali lipat dari 2005. Angka USD99,38 miliar setara dengan 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 2.4.2.4.2.4.2.4. Kondisi Umum Perbankan Kondisi Umum Perbankan Kondisi Umum Perbankan Kondisi Umum Perbankan Dalam satu dekade terakhir, perkembangan sektor perbankan relatif baik. Namun, beberapa gejolak sempat memperlambat kinerja sektor berbasis dana masyarakat ini. Sepanjang 2005-2013, sektor perbankan masih menjadi penyedia dana utama di Indonesia. Sektor ini mengisi rata-rata di atas 75 persen dari total aset sektor keuangan. Dari sisi ketersediaan dana (M2/PDB) di Indonesia masih tergolong rendah. Sampai 2013, rasio tersebut hanya 41 persen, sedangkan di negara lain bisa mencapai 100 persen. Indikator lainnya penyediaan dana dari sektor perbankan dapat diungkap dari rasio kredit bank umum terhadap PDB. Angka ini pun masih rendah, rata-rata di bawah 40 persen. Perkembangan aset sektor perbankan (bank umum) relatif baik, rata-rata tumbuh 16,44 persen. Hanya saja, besaran aset perbankan nasional masih jauh dari bank-bank negara asing. Ini pada akhirnya akan berdampak besar terhadap kemampuan mereka bersaing dalam tataran regional maupun internasional. Pertumbuhan penghimpunan dana (DPK) perbankan tumbuh rata- 16
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 rata 15,88 persen per tahun sepanjang 2005-2013 sedangkan pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi pada angka 21,62 persen. Penyaluran kredit nasional yang relatif baik terganggu oleh tingginya kredit nasabah yang belum ditarik (undisbursed loan). Selama 2005-2013, undisbursed loan naik rata-rata 27,85 persen per tahun. Angka tertinggi terjadi pada 2010, dengan kenaikan 71,36 persen (yoy) sebagai dampak kelesuan ekonomi domestik dan global. Rasio undisbursed loan terhadap total penyaluran kredit cukup tinggi, rata-rata 25,73 persen per tahun selama 2005- 2013. 2013 . Perkembangan Indikator Perbankan 2005----2013 Tabel 2.5555. Perkembangan Indikator Perbankan 2005 Tabel 2. 20132013 . Perkembangan Indikator Perbankan 2005 . Perkembangan Indikator Perbankan 2005 Tabel 2. Tabel 2. 2005 2009 2010 2011 2012 2013 M2/PDB 45,57 39,6 39,59 38,74 40,19 41,06 Kredit Bank Umum/PDB 25,87 26,24 28,04 29,62 33,07 36,55 Aset (Rp Miliar) 1469,8 2534,1 3009 3652,8 4262,6 4954 g (yoy,%) 9,67 18,74 21,4 16,69 16,22 DPK (Rp Miliar) 1127,9 1973 2275 2688,4 3107,4 3664 g (yoy,%) 12,53 15,28 18,2 15,59 17,91 Kredit (Rp Miliar) 695,6 1437,9 1711 2117,6 2597 3292 g (yoy,%) Undisbursed Loan (Rp Miliar) 9,96 151,99 323,72 18,97 554,7 23,79 683,28 22,64 26,76 817,27 1013,5 g (yoy,%) 30,7 71,36 23,18 19,61 24,01 Undisbursedloan/kredit(%) 21,85 22,51 32,43 32,27 31,47 30,79 Kredit Valas (% kredit) 18,66 14,55 15,48 16,41 15,92 17,6 Kredit Sektor Tradabel (% kredit) Kredit Sektor Nontradeable (% kredit) 44,47 55,53 36,65 63,35 34,67 65,33 35,41 64,59 36,34 63,66 37,11 62,89 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, berbagai terbitan, diolah 17
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Terkait dengan penyaluran kredit, salah satu yang menjadi perhatian adalah struktur penyaluran kredit rupiah versus valas. Hal ini penting karena dominasi kredit valas akan terkait dengan nilai tukar rupiah. Kecenderungan depresiasi rupiah berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Data Bank Indonesia dan OJK sepanjang 2005-2013 menunjukkan, pangsa kredit valas terhadap total kredit bank umum di atas 15 persen; kecuali pada 2009 hanya 14,55 persen. Selain struktur kredit rupiah dan valas, perhatian lainnya adalah struktur penyaluran kredit menurut sektor ekonomi. Hal itu terkait dengan penyerapan kredit ke sektor tradeable maupun nontradeable. Data Bank Indonesia menunjukkan telah terjadi pergeseran porsi terbesar penyaluran kredit sepanjang 2005-2013. Pada 2005-2006 penyaluran kredit lebih banyak disalurkan ke sektor industri pengolahan. Namun, tahun-tahun selanjutnya kredit banyak disalurkan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pergeseran struktur tersebut dipengaruhi oleh kinerja pertumbuhan ekonomi per sektoral di mana selama periode 2005-2013 pertumbuhan ekonomi sektor industri cenderung mengalami penurunan. indikator keuangan perbankan menunjukkan perbaikan serta masih berada dalam koridor otoritas. Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat pada periode 2005-2013. Kondisi itu menunjukkan bahwa perbankan sebagai lembaga intermediasi semakin efektif dalam menyalurkan kreditnya. Di sisi yang lain, pertumbuhan LDR ini perlu didukung oleh DPK yang besar, sehingga perbankan tidak mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Dari sisi risiko, nilai Non Performing Loan (NPL) juga mengalami penurunan. Pada 2005, NPL gross mencapai 7,56 persen dan menjadi 1,77 persen pada 2013. Beberapa 18
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pada indikator kemampuan modal dalam menyerap risiko bisnis bank relatif baik. Dalam aturan regulator, rasio ini minimal 12 persen. Data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang 2005-2013, Capital Adequacy Ratio (CAR) bank umum di Indonesia masih berada di batas aman, dengan rata-rata di atas 15 persen per tahun. Indikator keuangan Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan memang membaik, namun masih tergolong tinggi. Sampai akhir 2013, NIM bank umum masih tinggi, pada angka 4,89 persen sedangkan BOPO sekitar 74,08 persen. . Perkembangan Indikator Keuangan Perbankan Tabel 2.6666. Perkembangan Indikator Keuangan Perbankan Tabel 2. . Perkembangan Indikator Keuangan Perbankan . Perkembangan Indikator Keuangan Perbankan Tabel 2. Tabel 2. 2013 2005----2013 2005 20132013 20052005 2005 2009 2010 2011 2012 2013 LDR (%) 59,66 72,9 75,2 78,8 83,6 89,7 g (yoy,%) 1,7 2,3 3,6 4,8 6,1 NPLs Gross (%) 7,56 3,3 2,6 2,2 1,9 1,77 g (yoy,%) 0,1 0,7 0,4 0,3 0,13 CAR (%) 19,3 17,4 17,2 16,1 17,4 18,36 g (yoy,%) 0,6 0,2 1,1 1,3 0,96 NIM (%) 5,63 5,6 5,7 5,9 5,5 4,89 g (yoy,%) 0,1 0,1 0,2 0,4 0,61 BOPO (%) 89,50 86,63 86,14 85,42 74,10 74,08 g (yoy,%) 1,96 0,49 0,72 11,32 0,02 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,berbagai terbitan, diolah 2.5.2.5.2.5.2.5. Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga S aham Gabungan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan aham Gabungan aham Gabungan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga S Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga S Sepanjang lima tahun terakhir, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan (depresiasi) terhadap berbagai mata uang asing yang sangat serius. Pelemahan rupiah terbesar terjadi pada mata uang 19
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Poundsterling yang mencapai 41,13 persen. Sementara itu, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS masih mengkhawatirkan di rata-rata mencapai mana sepanjang Rp11.797.80. Tekanan tentu saja akan berdampak terhadap ekonomi domestik, misalnya meningkatnya harga bahan-bahan baku dan penolong yang diimpor untuk keperluan industri, yang pada gilirannya akan berimbas pada kenaikan ongkos produksi dan harga jual produk serta melemahkan daya saing produksi nasional. Januari-Oktober 2014 terhadap rupiah ini serius Secara umum, asumsi pemerintah mengenai dolar AS sebagaimana tercantum dalam APBN, selalu saja meleset setiap tahunnya. Padahal, asumsi tersebut merupakan pedoman strategis bagi pemerintah dalam merealisasikan segala kebijakan fiskal, seperti menetapkan besaran subsidi energi. Jika nilai tukar rupiah realisasi tersebut melenceng dari asumsi pemerintah maka pengeluaran akan dan membengkak dan membebani kondisi fiskal negara. subsidi belanja-belanja lainnya a Mata Uang terhadap Rupiah Kurs Tengah Beberapa Mata Uang terhadap Rupiah Tabel 2.7777.... Kurs Tengah Beberap Tabel 2. a Mata Uang terhadap Rupiah a Mata Uang terhadap Rupiah Kurs Tengah Beberap Kurs Tengah Beberap Tabel 2. Tabel 2. Mata Uang Mata Uang Mata Uang Mata Uang 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 2014* 2014* 2014* 2014* AUD 9,142.5 9,202.7 10,025.4 10,875.7 10,767.0 CAD 8,986.9 8,881.5 9,722.0 11,442.9 10,753.7 CHF 9,600.1 9,636.1 10,596.7 13,731.8 13,014.1 EUR 11,955.8 11,738.9 12,809.9 16,821.4 15,812.7 GBP 13,893.8 13,969.3 15,578.9 20,096.6 19,608.6 HKD 1,155.4 1,167.2 1,247.5 1,571.9 1,521.1 JPY/100 11,028.5 11,680.3 11,196.7 11,616.9 11,395.1 MYR 2,915.9 2,852.9 3,159.6 3,707.7 3,632.3 SGD 6,980.6 6,974.3 7,907.1 9,627.9 9,359.9 USD Asumsi APBN (USD) *Januari - Oktober Sumber: Bank Indonesia, 2014. 8,991.0 9,087 9,068.0 8,779 9,670.0 9,384 12,189.0 11,797.8 9,750 9,300 20
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 13,47 persen selama 1 tahun terakhir. Jika diperhatikan sepanjang 2007 hingga 2014, tren perubahan IHSG masih mencerminkan kinerja yang baik. Pada 2007 IHSG mencatatkan perubahan terbesar dibanding Indeks pada Bursa negara lainnya. Kemudian di saat seluruh bursa global mengalami keruntuhan pada 2008, pasar modal di Indonesia mengalami kebangkitan dengan perubahan positif yang disebabkan derasnya aliran modal masuk (capital inflow) di tahun berikutnya. Sementara itu, perkembangan Pasar modal Indonesia masih merasakan tren positif pada 2010 hingga 2012, yang kemudian berubah menjadi negatif pada 2013 dan 2014 (per 24 Oktober). Menurunnya kinerja pasar modal Indonesia pada dua tahun terakhir ini merupakan sinyal atas (capital potensi membaliknya modal-modal ke negara asal outflow). Sementara itu, Indeks bursa negara lain yang mencatatkan tren positif dalam dua tahun terakhir ini ialah KLSE (Malaysia), KOSPI (Korsel), Nikkei 225 (Jepang), dan FTSE (London). Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014. *per 24 Oktober 2014 (YoY) (%) Gambar 2.2 Perubahan Indeks Saham Beberapa Negara (%) Gambar 2.2 Perubahan Indeks Saham Beberapa Negara (%) (%) Gambar 2.2 Perubahan Indeks Saham Beberapa Negara Gambar 2.2 Perubahan Indeks Saham Beberapa Negara 21
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Kemudian, perkembangan kapitalisasi pasar modal terhadap PDB masih tergolong rendah, yakni hanya 45,26 persen pada 2012. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia (156,16 persen), Thailand (104,65 persen), Singapura (144,34 persen), dan Filipina (105,58 persen). Kapitalisasi pasar modal ini mencerminkan sejauh mana peran pasar modal terhadap perekonomian suatu bangsa. Dengan data tersebut, Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan dan meningkatkan aktivitas ekonominya melalui kapitalisasi di pasar modal. 2.6.2.6.2.6.2.6. Inflasi Inflasi Inflasi Inflasi Inflasi tertinggi sepanjang satu dekade terakhir terjadi pada 2005 yang mencapai 17,11 persen, jauh melebihi target yang disasar pemerintah yakni 5,5 persen. Kenaikan harga minyak dunia pada 2005 merupakan kenaikan yang tertinggi selama kurun waktu 25 tahun. Pemerintah lalu meresponsnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga dua kali, yakni naik rata-rata 29 persen pada 1 Maret 2005 dan kembali naik drastis sebesar rata-rata 126 persen pada 1 Oktober 2005. Kenaikan harga BBM kemudian menjadi pemicu utama melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, inflasi masih tetap tinggi pada tiga tahun berikutnya, meskipun telah terjadi penurunan dibandingkan 2005. Pada 2008, terjadi krisis perumahan (subprime mortgage) di AS yang kemudian membawa badai krisis ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan melonjakknya harga minyak dan komoditas pangan dunia yang akhirnya memaksa pemerintahan SBY melakukan kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 28,7 persen pada Mei 2008. 22
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014, diolah *Januari-Oktober Gambar 2.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia (%) Gambar 2.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia (%) Gambar 2.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia (%) Gambar 2.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia (%) Inflasi mulai agak meredam pada 2009 yang dipicu antara lain melemahnya konsumsi domestik serta kecenderungan apresiasi mata uang rupiah. Lalu, inflasi kembali menanjak pada 2010 yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditas global dan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada 2013 inflasi kembali melonjak tinggi disebabkan kenaikan harga pangan dan harga BBM bersubsidi. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 dengan kenaikan rata-rata sebesar 27,5 persen. Tekanan inflasi yang tinggi pada 2013 juga disebabkan oleh kenaikan inflasi pada barang bergejolak (volatile food). Selama ini, inflasi yang relatif tinggi disebabkan juga oleh inflasi beras yang rata-rata historisnya (2003-2011) sebesar 13,1 persen (yoy). Ditambah lagi, kasus pengadaan (kuota) impor sapi juga menjadi pemicu naiknya harga daging. Problem utama inflasi dari kelompok volatile food, pertama ialah masih terbatasnya pasokan domestik dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, tingginya beban logistik yang disebabkan minim dan buruknya kualitas infrastruktur. Ketiga, masih merebaknya praktik oligopoli 23
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pada berbagai produk pangan sehingga terjadi disparitas yang cukup besar antara harga di tingkat produsen dan konsumen, seperti pada komoditas bawang merah dan cabai merah. Struktur inflasi dari sisi penawaran tidak jauh berubah sejak sangat 2005. Peranan komponen bahan makanan masih mendominasi, dengan sumbangan hingga 19,05 persen. Secara rata-rata tiga komponen utama penyusun inflasi nasional adalah bahan makanan (33,92 persen); makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (21,12 persen); dan perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar (19,33 persen). 2.7.2.7.2.7.2.7. Rasio Utang Rasio Utang Rasio Utang Rasio Utang Memasuki akhir 2014, perkembangan utang pemerintah, bank sentral, serta swasta terus meningkat. Tren positif peningkatan utang ini boleh saja ditandai sebagai sinyal bertumbuhnya aktivitas ekonomi domestik terutama dari sisi swasta. Pemerintah harus terus ancaman di balik ekstra hati-hati dalam menghadapi membengkaknya tersebut. Menilik pada data Kemenkeu dan BI (2014), utang Indonesia mencapai USD265,9 miliar pada 2013; melonjak hampir 200 persen dari 2005 (USD134,5 miliar). jumlah utang Utang Pemerintah dan Bank Sentral sepanjang 2005-2013 meningkat rata-rata 5,84 persen per tahun, sedangkan utang swasta melonjak lebih jauh rata-rata 13 persen per tahun. Sementara itu, total utang Indonesia naik rata-rata 12,26 persen per tahun. Pangsa utang swasta semakin dominan. Pada 2005-2011, utang swasta baru mengisi rata-rata di bawah 50 persen dari total utang. Gambaran tersebut berubah sejak 2012 hingga 2013, dengan pangsa masing-masing 50,02 persen dan 53,54 persen. 24
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Perhatian terhadap utang di Indonesia juga diarahkan pada jangka waktu jatuh tempo utang. Secara umum, sebagian besar jangka utang Indonesia berdurasi panjang. Namun, porsi utang jangka pendek semakin meningkat. Jika berlanjut, penyediaan valas harus menjadi perhatian pemerintah. Secara rata-rata, pangsa utang jangka pendek selama 2005-2013 adalah 13,41 persen per tahun, sedangkan jangka panjang rata-rata 83,59 persen. Dari sisi pertumbuhan, utang jangka pendek tumbuh lebih tinggi dari utang jangka panjang. 2013 Perkembangan Indikator Utang Indonesia 2005----2013 Tabel 2.8.8.8.8. Perkembangan Indikator Utang Indonesia 2005 Tabel 2. 20132013 Perkembangan Indikator Utang Indonesia 2005 Perkembangan Indikator Utang Indonesia 2005 Tabel 2. Tabel 2. P dan BS/a Swasta/b Total/c Pertumbuhan (%, yoy) A B C Pangsa (%) a/c b/c Pangsa (%) UJPe/d UJPa/e Pertumbuhan (%, yoy) D E Rasio Utang terhadap: Pembayaran (%) Ekspor (%) PDB (%) JPBJWA/ Cadangan Devisa 2009 2009 20092009 99,265 73,606 134,504 172,871 2005 2005 20052005 80,184 54,321 - - 14,62 7,49 15,10 59,61 40,39 57,42 42,58 8,19 91,81 13,91 86,09 17,38 10,57 17,3 124,3 46,5 23,1 121,4 31,8 2010 2010 20102010 118,624 83,789 202,413 19,50 13,83 7,91 58,60 41,40 16,33 83,67 37,42 13,81 17,49 109,83 28,31 2011 2011 20112011 118,642 126,119 106,732 126,245 225,374 252,364 2012 2012 20122012 0,02 27,38 24,80 6,30 18,28 16,25 52,64 47,36 49,98 50,02 16,94 83,06 17,54 82,46 15,51 10,53 15,93 11,17 12,48 97,3 26,41 17,28 113,55 28,7 2013 2013 20132013 123,548 142,364 265,912 2,04 12,77 15,23 46,46 53,54 16,41 83,59 1,41 6,81 20,71 123,03 30,45 31,7 36,4 34,35 39,24 39,24 43,9 Sumber: Kementerian Keuangan, 2013, diolah P dan BS = Pemerintah dan Bank Sentral; UJPe = Utang Jangka Pendek; UJPa = Utang Jangka Panjang; JPBJWA = Jangka Pendek berdasarkanJangka Waktu Asal/Cadangan Devisa 25
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi terjadinya gagal bayar (default) atas beban utang, baik utang pemerintah maupun utang swasta. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sinyal keamanan utang yakni dengan melihat rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa domestik (Debt to Reserve Ratio, DSR). Pada 2005, DSR Indonesia baru 17,3 persen; dan meningkat menjadi 20,71 persen pada 2013. Indikator lainnya adalah rasio utang terhadap ekspor. Rasio ini menunjukkan perekonomian menghasilkan devisa untuk pembayaran utang. Pada 2005 (saat krisis minyak) rasio utang terhadap ekspor mencapai 124,3 persen dan membaik menjadi 123,03 persen pada 2013. Penurunan ekspor yang terus terjadi menyebabkan rasio utang terhadap ekspor cenderung meningkat. Pada indikator rasio utang terhadap PDB mulai menunjukkan kekhawatiran karena telah menembus batas aman. Konsensus dunia menyebutkan batas aman rasio utang terhadap PDB adalah 30 persen. Data Kementerian Keuangan (2014) menunjukkan rasio utang terhadap PDB per 2013 mencapai 30,45 persen; naik sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya. besarnya kemampuan Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap cadangan devisa juga cenderung melonjak. Pada 2005, rasio ini baru 31,7 persen dan melonjak menjadi 43,9 persen pada 2013. Implikasi dari makin besarnya rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa ialah melemahnya rupiah yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap berbagai aktivitas ekonomi seperti naiknya harga impor barang modal dan biaya impor BBM. Data yang dirilis The Economist (2014) menunjukkan utang per kapita Indonesia melonjak dari USD531,29 per jiwa pada 2005 2013. Dengan menjadi USD1002,69 tukar, maka mengkalkulasinya menggunakan diperoleh utang per kapita Indonesia dalam bentuk rupiah. per jiwa pada realisasi nilai 26
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Depresiasi nilai tukar yang terjadi menyebabkan utang per kapita cenderung meningkat. Pada 2005, utang per kapita Indonesia masih Rp5,2 juta per penduduk; dan meningkat menjadi Rp12,2 juta per penduduk pada 2013. Utang per kapita (USD) naik rata- rata 8,42 persen per tahun selama 2005-2013, sedangkan nilai tukar terdepresiasi rata-rata 3,43 persen per tahun sehingga utang per kapita (rupiah) naik rata-rata 12,03 persen per tahun. Perkembangan Utang Per Kapita Indonesia Tabel 2.9999.... Perkembangan Utang Per Kapita Indonesia Tabel 2. Perkembangan Utang Per Kapita Indonesia Perkembangan Utang Per Kapita Indonesia Tabel 2. Tabel 2. 2005 2009 2010 2011 2012 2013 Utang per Kapita (USD) 531.29 644.7 744.93 805.86 901.96 1002.69 Growth (%, yoy) 14.99 15.55 8.18 11.93 11.17 Realisasi Nilai Tukar 9830 9400 8991 9068 9670 12189 Growth (%, yoy) 14.16 4.35 0.86 6.64 26.05 Utang per Kapita (Rupiah) 5,222,581 6,060,180 6,697,666 7,307,538 8,721,953 12,221,788 Growth (%, yoy) 1.29 10.52 9.11 19.36 40.13 Sumber: The Economist, 2014, diolah Catatan selanjutnya, meskipun utang luar negeri pemerintah terus bertambah, pemanfaatan utang tersebut justru lebih dinikmati oleh sektor-sektor nonproduktif, misalnya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengambil porsi 38 persen dari total utang luar negeri pemerintah pada 2009 dan kian meningkat hingga 62,70 persen per Agustus 2014. Sedangkan sektor pertanian dan sektor manufaktur hanya mengais porsi sebanyak 1,18 persen dan 0,85 persen per Agustus 2014. Fakta ini tidak adanya keseriusan pemerintah dalam membuktikan mendorong aktivitas produktif dalam negeri. Tidak mengherankan jika utang pemerintah yang terus membengkak terasa tidak ada efek positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. 27
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2.8.2.8.2.8.2.8. Suku Bunga Suku Bunga Suku Bunga Suku Bunga Pada umumnya perkembangan suku bunga di Indonesia cenderung menurun, hanya saja akan melonjak saat muncul tekanan dalam perekonomian. Contohnya, saat krisis minyak pada 2005 dan 2008, suku bunga kebijakan (BI Rate) melonjak masing- masing pada angka 12,75 persen dan 9,25 persen. Hal itu ditempuh BI karena terkait menyerap kelebihan likuiditas dalam perekonomian. Sebagai suku bunga acuan bagi pelaku ekonomi (terutama perbankan), perubahan BI Rate, terutama saat naik, akan bertransmisi lebih cepat. Hal ini tergambar pada beberapa periode sepanjang 2005-2013. Lonjakan BI Rate pada 2008, misalnya, berdampak signifikan terhadap suku bunga simpanan. Suku bunga deposito melonjak menjadi 10,43 persen dari posisi 8,24 persen pada 2008. Saluran kenaikan suku bunga deposito mengalir ke suku bunga kredit. Pada tiga jenis kredit yang ada, suku bunga kredit modal kerja naik dari 13 persen pada 2007 menjadi 15,22 persen pada 2009. Kondisi serupa terjadi pada suku bunga kredit investasi, naik dari 13,01 persen menjadi 14,40 persen. Suku bunga kredit konsumsi melonjak lebih lambat (karena memang telah tinggi), dari angka 16,13 persen menjadi 16,40 persen. Indonesia karena dikorelasikan dengan tingginya inflasi. Bank ingin menjaga suku bunga riil tetap positif agar pemilik dana tidak mengalihkan dananya ke investasi lain. Padahal, suku bunga riil negatif sudah sering terjadi, utamanya pada saat terjadi lonjakan inflasi, misalnya pada 2005, 2008 dan 2013 di mana suku bunga deposito 12 bulan masing-masing -6,16 persen; -0,63 persen; dan -1,49 persen. Berbeda dengan itu, suku bunga kredit rill selalu menunjukkan angka positif. Relatif tingginya suku bunga di 28
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Perkembangan Suku Bunga Rill Tabel 2.2.2.2.10101010 Perkembangan Suku Bunga Rill Tabel Perkembangan Suku Bunga Rill Perkembangan Suku Bunga Rill Tabel Tabel 2005 2005 20052005 2008 2008 20082008 2009 2009 20092009 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 BI Rate 12,75 9,25 6,50 6,50 6,00 5,75 7,50 Sb Dep 12 bulan 10,95 10,43 9,55 7,88 7,06 6,09 6,89 SBKMK 16,23 15,22 13,69 12,83 12,09 12,12 11,49 SBKIN 15,66 14,40 12,96 12,28 11,73 11,82 11,27 SBKK 16,83 16,40 16,42 14,53 14,19 13,13 13,58 Inflasi 17,11 11,06 2,78 6,96 3,79 4,3 8,38 Suku Bunga Riil Suku Bunga Riil Suku Bunga Riil Suku Bunga Riil Sb Dep 12 bulan 6,16 0,63 6,77 0,92 3,27 1,79 1,49 SBKMK 0,88 4,16 10,91 5,87 8,3 7,82 3,11 SBKIN 1,45 3,34 10,18 5,32 7,94 7,52 2,89 SBKK 0,28 5,34 13,64 7,57 10,4 8,83 5,2 Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2014, diolah Kebijakan suku bunga yang relatif mendukung perekonomian terjadi sejak 2009 sampai dengan Oktober 2012. Namun, sejak November 2013, Bank Indonesia menyesuaikan BI Rate menjadi 7,50 persen. BI beralasan bahwa kebijakan tersebut untuk mengendalikan inflasi agar mencapai sasaran 4,5 persen pada 2014 dan 4,1 persen pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan. Persoalannya, sumber utama inflasi di Indonesia adalah sisi pasokan, bukan karena kelebihan likuiditas yang dapat memicu peningkatan sisi permintaan. Artinya, jika respon kebijakan BI justru melakukan pengetatan justru akan semakin memperburuk sisi produksi. Pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. likuiditas, Secara umum, suku bunga acuan Bank Indonesia memang mengalami penurunan sejak 2005 (12,75 persen). Sungguh pun demikian, suku bunga acuan di Indonesia masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan suku bunga kebijakan bank sentral 29
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 beberapa negara lain. Sebagai contoh, suku bunga acuan negara- negara di Asia seperti Tiongkok (6 persen), Jepang (0,1 persen), Korsel (2,44 persen), Malaysia (3,08 persen), dan Thailand (3 persen); sedangkan AS dan Euro Area masing-masing sebesar 0,25 persen dan 0,19 persen. Disaat negara-negara lain berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan menjaga tingkat suku bunga yang rendah (bahkan negatif), Indonesia justru tetap mengambil mempertahankan suku bunga yang tinggi. Dengan suku bunga yang tinggi, tentu para pelaku ekonomi domestik akan semakin bersusah payah dalam menjaga produktivitas dan daya saing. Apalagi menjelang momen Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, produk-produk impor akan semakin membanjiri pasar domestik. Tidak mengejutkan jika nantinya para pengusaha lokal akan babak belur menghadapi persaingan dengan pengusaha asing yang didukung oleh pemerintah dan sektor keuangan di negaranya masing-masing. kebijakan yang berseberangan dengan 2.9.2.9.2.9.2.9. Debt Servic Debt Service Ratioe Ratioe Ratioe Ratio Debt Servic Debt Servic Salah satu indikator untuk menilai kualitas kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan melihat rasio utang (pembayaran pokok utang dan bunga) terhadap pendapatan ekspor (Debt Service Ratio/DSR). Semakin rendah rasio DSR mencerminkan kualitas fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (2014) dalam Indonesia, perkembangan DSR Statistik Utang Luar Negeri Indonesia telah mencapai 23,44 persen per Triwulan-II 2014. Padahal, rasio DSR pada tahun-tahun sebelumnya masih lebih rendah, misalnya pada 2009 dan 2013 masing-masing sebesar 19,13 persen dan 20,79 persen. 30
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Melalui indikator DSR tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas kebijakan fiskal pemerintah terkait tata kelola utang semakin memburuk. Volume utang pemerintah yang terus meningkat justru semakin menjauh dengan pencapaian prestasi di sektor riil berupa pendapatan dari hasil ekspor. Ini artinya, kebijakan utang pemerintah selama ini kurang memiliki daya dorong terhadap perbaikan ekonomi domestik. Sumber: World Bank, International Debt Services, 2014. Gambar 2.5 Perbandingan Debt Service Ratio (DSR) Gambar 2.5 Perbandingan Debt Service Ratio (DSR) Gambar 2.5 Perbandingan Debt Service Ratio (DSR) Gambar 2.5 Perbandingan Debt Service Ratio (DSR) Beberapa Negara Beberapa Negara Beberapa Negara Beberapa Negara Ironisnya, jika negara-negara lain terus berupaya memerbaiki perekonomiannya dengan potret rasio DSR yang semakin menurun, Indonesia di bawah pemerintahan SBY justru semakin kehilangan arah dan meninggalkan warisan DSR yang memburuk. Malaysia dan Tiongkok adalah contoh negara dengan rasio DSR yang rendah, yakni dengan persentase 3,46 persen dan 3,33 persen pada itu, Filipina dan Thailand menorehkan 2012. Sementara pencapaian yang sangat signifikan dalam upaya menurunkan rasio DSR sepanjang 2005 hingga 2012. Pada 2005, rasio DSR Filipina dan Thailand masing-masing sebesar 25,73 persen dan 13,70 31
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen, kemudian terus menurun hingga 7,98 persen dan 4,07 persen pada 2012. 2.10. Sektor Fiskal Sektor Fiskal 2.10. Sektor Fiskal Sektor Fiskal 2.10. 2.10. Peningkatan fiskal yang terjadi selama ini menunjukkan postur yang belum ideal. Postur pengeluaran pemerintah pusat juga belum banyak difungsikan sebagai stimulus fiskal. Secara umum anggaran untuk belanja pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan selama 2005-2014 adalah 15,75 persen per tahun. Pada 2005, jumlah anggaran belanja pemerintah pusat adalah Rp361 triliun. Pada 2014, anggaran belanja pemerintah pada APBN-P 2014 sebesar Rp1.280 triliun atau meningkat sebesar 254,52 persen dari anggaran belanja 2005. Anggaran belanja lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin yang notabene kurang produktif dan tidak tepat sasaran. Alokasi untuk belanja pembangunan, seperti belanja modal, hanya mendapatkan tidak lebih dari 30 persen per tahunnya. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir belanja modal hanya mendapatkan porsi rata-rata 12,46 persen per tahun. Jumlah yang tidak ideal mengingat belanja modal merupakan investasi langsung pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Seharusnya, belanja modal menjadi pendorong investasi yang masuk ke Indonesia. Buruknya infrastruktur dasar dan penunjang seperti jalan dan pelabuhan menjadi faktor lemahnya investasi di Indonesia. Anggaran belanja rutin yang patut dicermati adalah anggaran untuk belanja pegawai dan belanja subsidi. Dua belanja ini merupakan belanja yang memakan porsi paling besar diantara belanja rutin lainnya. Pertama, anggaran untuk belanja pegawai mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu 2005- 2014. Pertumbuhan anggaran belanja pegawai rata-rata mencapai 32
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 19,14 persen per tahun. Selain itu, selama kurun waktu yang sama, belanja pegawai juga merupakan sektor belanja dengan porsi terbesar kedua setelah subsidi. Kedua, belanja subsidi terutama subsidi BBM merupakan belanja yang paling banyak menyedot anggaran. Rata-rata porsi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar 30,73 persen. Postur belanja menurut fungsi dapat dikatakan stagnan dengan porsi paling dominan adalah fungsi pelayanan umum. Sedangkan fungsi untuk peningkatan kualitas dan pembangunan manusia kesehatan penyerapannya masih rendah. Belanja fungsi ekonomi tidak lebih dari 11 persen rata-rata per tahunnya. Belanja untuk pendidikan juga hanya berkisar 10-13 persen. Sedangkan belanja untuk perlindungan sosial tidak lebih dari 1,5 persen. Padahal ketiga belanja tersebut merupakan pemutus rantai kemiskinan. seperti pendidikan, ekonomi, dan (Triliun) 2013 (Triliun) Perkembangan Postur APBN 2005----2013 Tabel 2.11.1.1.1. Perkembangan Postur APBN 2005 Tabel 2.1 (Triliun) (Triliun) 20132013 Perkembangan Postur APBN 2005 Perkembangan Postur APBN 2005 Tabel 2.1 Tabel 2.1 2005 2005 20052005 2009 2009 20092009 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 Belanja Pemerintah Pusat 361,16 628,81 697,41 883,72 1.010,5 1.137,2 Postur Belanja Pemerintah Pusat (%) a. Alokasi a. Alokasi a. Alokasi a. Alokasi Belanja Rutin 74,59 70,01 75,53 77,97 77,7 75,6 Belanja Pembangunan 25,41 29,99 24,47 22,03 22,2 24,4 b. Fungsi b. Fungsi b. Fungsi b. Fungsi Pelayanan Umum 70,77 66,44 67,62 57,59 64,1 62,1 Ekonomi 6,51 9,36 7,48 9,87 10,4 9,5 Pendidikan 8,12 13,50 13,02 11,07 10,4 10,1 Perlindungan Sosial 0,58 0,49 0,48 0,44 0,5 1,5 Fungsi Lainnya 13,97 10,21 11,27 13,97 14,5 16,8 Sumber : LKPP Tahun Anggaran 2005-2006, Diolah 33
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Lebih lanjut, pada 2005-2013, realisasi penerimaan beberapa kali mencapai target APBN namun dua tahun terakhir gagal mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya realisasi target penerimaan pajak. Tax ratio cenderung stagnan bahkan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan LKPP 2008. Tax ratio Indonesia paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tax ratio Thailand sudah mencapai 17,55 persen. Realisasi penyerapan anggaran mengalami perkembangan yang negatif selama kurun waktu 2005-2013. Realisasi penyerapan anggaran hanya sekali mencapai target, yaitu pada 2007. Sisanya meleset dari target, bahkan pernah hanya mencapai 87,73 persen. Patut dicermati belanja subsidi di mana beberapa kali pernah melebihi dari target. Jebolnya kebutuhan bahan bakar minyak membuat pemerintah harus mengalokasikan lebih belanja subsidi. Di samping itu, realisasi penyerapan belanja modal jauh di bawah realisasi penyerapan subsidi. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap dapat memperlambat dikhawatirkan pembangunan ekonomi. anggaran Di sisi lain, defisit anggaran terus mengalami kenaikan. Batasan defisit anggaran belanja diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ini ditetapkan maksimal sebesar 3 persen dari PDB. Meski pemerintah berdalih defisit anggaran bertujuan untuk membiayai program pembangunan, namun defisit anggaran perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan utang baru yang bunganya tentu tidak sedikit. 34
Tahun Realisasi Penerimaan (%) Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Total Realisasi Belanja (%) Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Bantuan Sosial Pengeluaran rutin lainnya/Belanja Lainnya Total Surplus/Defisit Anggaran (% PDB) Target Realisasi Tax Ratio Target Realisasi Sumber: LKPP Tahun Anggaran 2005-2013, diolah Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2013 Realisasi APBN 2005----2013 Tabel 2.12.2.2.2. Realisasi APBN 2005 Tabel 2.1 20132013 Realisasi APBN 2005 Realisasi APBN 2005 Tabel 2.1 Tabel 2.1 2005 2006 2007 2008 2009 91,69 92,72 98,60 81,29 92,03 96,79 97,14 96,27 98,75 96,91 101,98 102,30 99,79 108,51 102,08 109,68 109,78 108,12 113,36 109,71 97,45 97,37 95,09 104,19 97,42 88,70 68,94 60,07 106,92 101,41 57,42 113,25 87,73 92,84 85,00 82,36 95,86 99,82 96,01 83,92 92,01 97,39 83,53 85,66 95,51 142,96 192,99 30,87 101,29 91,33 82,94 85,54 93,29 117,44 179,99 50,80 99,47 95,48 94,39 103,39 85,58 87,33 138,46 49,95 90,93 2,28 -0,99 2,17 -1,58 2,97 -2,54 4,54 -0,20 5,96 -4,07 12,71 12,46 12,43 12,26 12,43 12,43 13,60 13,30 13,60 11,00 2010 100,29 100,18 97,31 108,81 100,25 91,18 88,22 91,14 83,66 95,75 66,01 98,14 90,47 5,61 -2,02 12,10 11,30 2011 103,48 103,44 99,45 115,67 103,47 96,10 87,27 83,61 87,50 124,52 455,91 7,01 97,30 6,12 -3,42 12,20 12,30 2012 98,52 98,15 96,49 103,13 98,40 93,22 86,96 82,42 85,34 141,35 110,34 4,72 94,49 7,26 -5,78 11,90 12,30 2013 95,80 95,63 93,81 101,60 95,74 94,89 88,71 92,96 100,46 101,99 96,93 21,60 95,01 8,09 -7,64 12,7 11,45 35
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2.11. Kemiskinan Kemiskinan 2.11. Kemiskinan Kemiskinan 2.11. 2.11. Pada satu dekade kepemimpinan SBY, hal yang patut dilegitimasi keberhasilannya adalah penurunan angka kemiskinan. Walaupun fluktuasi untuk beberapa waktu, namun jumlah dan persentase penduduk miskin di kecenderungan Indonesia mengalami penurunan mulai dari 2005 hingga 2014. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin berada pada posisi 16,66 persen pada 2004 dan menjadi 11,25 persen pada 2014. terdapat Tabel 2.13.3.3.3. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Tabel 2.1 Tabel 2.1 2014 Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia 2004----2014 Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia 2004 20142014 Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia 2004 Miskin, dan Garis Kemiskinan di Indonesia 2004 Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Tahun Kota Desa Kota+ Desa Kota Desa Kota+ Desa Kota Desa 2004 11,37 24,78 36,15 12,13 20,11 16,66 143.455 108.725 2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 165.565 117.365 2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 174.290 130.584 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 187.942 146.837 2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 204.895 161.830 2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 222.123 179.834 2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 232.989 192.353 2011 11,04 18,97 30,01 9,23 15,72 12,49 253.016 213.395 2012 10,50 18,08 28,59 8,60 14,70 11,66 277.832 240.441 2013 10,63 17,91 28,55 8,52 14,42 11,47 308.826 275.779 2014 10,50 17,77 28,28 8,34 14,17 11,25 318.514 286.097 Keterarngan: IKK : Indeks Kedalaman Kemisikinan Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, fluktuasi terjadi pada 2006 di mana persentasenya menanjak menjadi 17,75 persen. imbas dari Kenaikan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM hingga hampir dua kali pada 2005. Sebagai upaya menekan lonjakan penduduk miskin, pemerintah menempuh berbagai langkah penting sebagai jumlah penduduk miskin merupakan 36 (IKK) 2,89 2,94 3,43 2,99 2,77 2,5 2,21 2,08 1,9 1,89 1,75
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Beberapa hal yang terkait dengan itu adalah program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat juga mencanangkan beberapa kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). (PNPM) dan Seirama dengan turunnya persentase dan jumlah penduduk miskin, data Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia (IKKI) juga menunjukkan lereng penurunan. IKKI turun dari posisi 2,89 pada 2004 menjadi 1,75 pada 2014. Penurunan nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sumber: Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia, 2013, diolah Gambar 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia (USD) dan Gambar 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia (USD) dan Gambar 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia (USD) dan Gambar 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia (USD) dan Standart Garis Kemiskinan Internasional Perbandingannya dengan Standart Garis Kemiskinan Internasional Perbandingannya dengan Standart Garis Kemiskinan Internasional Standart Garis Kemiskinan Internasional Perbandingannya dengan Perbandingannya dengan 37
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 jumlah dan angka kemiskinan di Indonesia masih memunculkan berbagai perdebatan utamanya mengenai standar internasional, garis kemiskinan ditetapkan USD2 per hari. Jika perhitungan tersebut diaplikasikan pada garis kemiskinan nasional, maka tidak satu tahun pun sepanjang 2004-2013 yang memenuhi garis kemiskinan USD2. Perhitungan dilakukan dengan membagi garis kemiskinan dengan nilai tukar. Periode 2004-2013, rata-rata garis kemiskinan di perkotaan adalah USD0,681 per hari dan di perdesaan USD0,556 per hari. Sungguh pun begitu, penurunan ukuran kemiskinan. Pada Selama 2005-2014, angka anggaran kemiskinan selalu bertambah secara signifikan. Pada 2004 anggaran kemiskinan hanya Rp28 triliun. Angka tersebut membengkak menjadi Rp134,5 triliun pada 2014. Namun, peningkatan anggaran tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin Indonesia. Penurunan persentase penduduk miskin Indonesia cenderung landai jika dibandingkan dengan anggaran kemiskinan yang meningkat pesat. Fakta ini menjelaskan program-program pengentasan kemiskinan belum berjalan efektif, seperti PNPM, BSM, dan PKH. Sumber: NK APBN, BAPPENAS, dan BPS berbagai tahun,2014, dioalah Gambar 2.7 Komparasi Anggaran Kemiskinan dan Penurunan Gambar 2.7 Komparasi Anggaran Kemiskinan dan Penurunan Gambar 2.7 Komparasi Anggaran Kemiskinan dan Penurunan Gambar 2.7 Komparasi Anggaran Kemiskinan dan Penurunan 2014 2004----2014 Persentase Kemiskinan Indonesia 2004 Persentase Kemiskinan Indonesia 20142014 20042004 Persentase Kemiskinan Indonesia Persentase Kemiskinan Indonesia 38
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2.12. Pengangguran Pengangguran 2.12. Pengangguran Pengangguran 2.12. 2.12. Salah satu indikator yang diklaim berhasil oleh pemerintahan SBY adalah menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, angka pengangguran yang dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) semakin menurun (meskipun sempat naik ketika ada gejolak perekonomian). Angka TPT yang terus menurun menandakan angkatan kerja terus terserap oleh pasar. Namun demikian, perhitungan orang bekerja masih memunculkan perdebatan karena mengkalkulasi berdasarkan lama kerja 1 (satu) jam dalam seminggu terakhir. Belum lagi masalah maraknya tenaga kerja outsourcing yang seringkali mengesampingkan hak-hak buruh. Ketika membicarakan pengangguran, tentu tidak bisa lepas dari Incremental Labour Output Ratio (ILOR). ILOR mengartikan penambahan output suatu negara (PDB) akan menghasilkan penambahan tenaga kerja. ILOR akan memperlihatkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap tenaga kerja. Nilai ILOR Indonesia mengalami defisit pada 2005, 2011, dan 2013. Angka yang negatif ini menunjukkan pertumbuhan ternyata tidak mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sektor tradeable yang menyebabkan nilai ILOR turun juga menyebabkan kinerja penyerapan tenaga kerja sektor tradeable menurun. Hal ini terlihat dari perkembangan porsi tenaga kerja sektor tradeable yang terus menurun. Pada 2004, 56,82 persen tenaga kerja berasal dari sektor tradeable. Namun, pada 2013 hanya 49,31 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor tradeable. Meskipun terjadi penurunan perkembangan penyerapan tenaga kerja sektoral, penyerapan ILOR dan tenaga kerja 39
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menurut jenis usaha dan pendidikan mengalami pertumbuhan yang positif. Dari data BPS, terlihat porsi pekerja formal terhadap total tenaga kerja selalu mengalami kenaikan. Pada 2004, porsi pekerja formal hanya 29,38 persen. Tahun 2013, angka tersebut meningkat menjadi 39,90 persen walaupun masih di bawah 50 persen. Sementara itu, dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, porsi pekerja tamatan SMA ke atas (Diploma dan Universitas) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel 2.14.14.14.14. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Tabel 2. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Tabel 2. Tabel 2. Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indikator 2005 2005 20052005 -16,91 11,24 ILOR TPT Penyerapan Tenaga Kerja SeSeSeSektoral ktoral ktoral ktoral a. Tradeable b. Nontradeable Jenis Usaha Jenis Usaha Jenis Usaha Jenis Usaha a. Formal c. Informal Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan a. SD ke Bawah b. SMP c. SMA ke Atas Pengangguran Berdasarkan Ketrampilan a. Memiliki Ketrampilan b. Tidak Memilki Ketrampilan 58,16 41,84 29,78 70,22 56,23 19,55 24,22 n.a 2009 2009 20092009 25,18 7,87 53,47 46,53 30,04 69,96 52,64 32,40 14,96 n.a 2010 2010 20102010 18,58 7,14 52,92 47,08 32,17 67,83 50,38 33,78 15,85 n.a 2011 2011 20112011 -9,49 6,56 50,98 49,02 37,77 62,23 49,40 34,47 16,13 87,69 2012 2012 20122012 31,39 6,14 50,57 49,43 39,68 60,32 48,62 33,82 17,56 97,54 2013 2013 20132013 -1,65 6,25 49,31 50,69 39,90 60,10 47,23 18,05 34,72 99,70 n.a n.a n.a 12,31 2,46 0,30 Sumber: BPS dan Kemenakertrans, 2004-2013, diolah Transformasi struktural ekonomi mengalami kegagalan di Indonesia. Angka penyerapan tenaga kerja masih berada di sektor pertanian, padahal porsi PDB terbesar sudah berada di Industri pengolahan. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada 2013 masih 34,78 persen dengan sumbangan ke PDB sebesar 12,27 40
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan mempunyai porsi PDB sebesar 25,54 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 13,27 persen. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tabel 2.11115555.... Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tabel 2. Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja Tabel 2. Tabel 2. 2005 2013 Sektor Ekonomi Struktur Ekonomi (%) Struktur Tenaga Kerja (%) Struktur Ekonomi (%) Struktur Tenaga Kerja (%) Pertanian 14,50 45,23 12,27 34,78 Petambangan dan Penggalian 9,44 0,99 7,06 1,27 Industri Pengolahan 28,08 11,93 25,54 13,27 Listrik, Gas, dan Air 0,66 0,21 0,77 0,22 Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Rumah makan, dan Hotel 5,92 16,77 4,78 18,80 6,57 18,09 5,63 21,38 Angkutan dan Komunikasi 6,24 5,98 10,56 4,52 Keuangan dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan dan Sosial 9,21 9,18 1,16 10,93 9,82 9,32 2,57 16,36 Sumber: BPS, 2005 dan 2013 Sektor-sektor jasa dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut membuat sektor industri pengolahan terancam dan akan terjadi kegagalan total transformasi struktural ekonomi. Perekonomian Indonesia akan didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Idealnya perubahan transformasi struktural ekonomi dari Industri pengolahan ke sektor jasa dan perdagangan ketika porsi industri sudah mencapai 40 persen, sehingga sektor industri pengolahan sudah dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tetapi, transformasi struktural ini mengalami percepatan sehingga sektor tidak siap dan dampaknya adalah produksinya mengalami perlambatan. industri 41
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2.13. 2.13. 2.13. 2.13. Manusia Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Manusia Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Hal ini tampak dari nilai IPM Indonesia yang semakin meningkat. Pada 2004, angka IPM hanya 68,7. Pada 2013, angka tersebut meningkat 7,45 persen menjadi 73,45. Program pemerintah era SBY dianggap berhasil. Program seperti PNPM, wajib belajar 9 tahun, Jaminan Kesahatan Nasional, dan lain-lain, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu yang mendapatkan perhatian adalah adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Walaupun dapat dikatakan berhasil dalam membangun kualitas manusia, tetapi ada perlambatan tren peningkatan nilai IPM. Perlambatan ini lebih disebabkan faktor bencana, konflik, krisis, maupun cuaca yang dapat menyebabkan infrastruktur dalam peningkatan kualitas manusia menjadi kurang optimal. Sekolah, rumah sakit, maupun anggaran pemerintah merupakan instrumen yang penting dalam pembangunan manusia. Pengukuran IPM mencakup beberapa komponen, mulai dari angka harapan hidup, perkembangan sektor pendidikan (angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah) dan standar hidup layak (biasanya diukur dari pendapatan per kapita riil). Data Badan Pusat Statistik indikator (BPS) mengkonfirmasi perbaikan beberapa pendidikan nasional. Pada indikator buta huruf, terlihat penurunan yang cukup menggembirakan. Penurunan tertinggi terjadi pada usia 45 tahun ke atas, sekitar 9,72 persen. Sementara itu, persentase penurunan tingkat buta huruf untuk usia 10 tahun ke atas mencapai 3,07 persen; 15 tahun ke atas 3,54 persen; usia 15-44 sebesar 1,69 persen. 42
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Sementara itu, indikator pendidikan berupa pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas belum banyak membaik. Porsi penduduk tidak tamat Sekolah Dasar (SD) masih mencapai 14,13 persen pada 2013 atau hanya turun 1,18 persen. Sementara itu, penduduk yang tamat SD per 2013 mencapai 28,18 pesen atau hanya turun 3,69 persen dari 2005. Perbaikan pendidikan penduduk 15 tahun ke atas juga terjadi pada lulusan SMP dan SMA tetapi relatif rendah. Lulusan SMP hanya meningkat 0,39 persen sepanjang 2005-2013, sedangkan lulusan SMA meningkat lebih baik sekitar 7,69 persen. Perkembangan Buta Huruf di Indonesia Tabel 2.16.16.16.16. Perkembangan Buta Huruf di Indonesia Tabel 2. Perkembangan Buta Huruf di Indonesia Perkembangan Buta Huruf di Indonesia Tabel 2. Tabel 2. Indikator Indikator Indikator Indikator 2005 2005 20052005 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 2002002002005555---- 2013 2013 20132013 Buta Huruf 10 th + 8.09 6.34 6.44 6.16 5.46 3.07 15 th + 9.09 7.09 7.19 6.9 6.08 3.54 15-44 th 3.09 1.71 2.3 2.01 1.61 1.69 45 th + 22.83 18.25 17.89 17.11 15.15 9.72 Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas Tidak/belum sekolah Tidak tamat SD 8.85 6.41 7.28 6.01 12.74 14.69 15.23 14.14 5.77 14.13 3.21 1.18 SD 32.07 29.72 28.72 28.07 28.18 3.69 SMP 19.48 20.57 20.74 20.74 20.51 0.39 SMA 24.37 29.69 29.44 31.05 31.41 7.69 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014, diolah Komponen kedua yang menjadi perhatian dalam menilai keberhasilan pemerintah SBY dalam memperbaiki IPM adalah pendapatan per kapita. Agar lebih mendalam, perlu diperhatikan bagaimana pertumbuhan pendapatan per kapita dengan 43
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 perkembangan tergambarkan perkembangan nilai riil pendapatan masyarakat. Sepanjang 2005- 2013, rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah Rp8,24 juta atau naik rata-rata 4,5 persen per tahun. Pada periode yang sama, tahun. Artinya, rata-rata 7,51 persen per inflasi melonjak peningkatan pendapatan per kapita masih lebih rendah (tergerus) daripada laju inflasi. Dari periode pengamatan, hanya pada 2012 dan 2013 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita lebih tinggi daripada perubahan inflasi. inflasi. Ini sangat penting agar Tabel 2.17171717. . . . Perkembangan Pendapatan per Kapita Indonesia, Perkembangan Pendapatan per Kapita Indonesia, Tabel 2. Perkembangan Pendapatan per Kapita Indonesia, Perkembangan Pendapatan per Kapita Indonesia, Tabel 2. Tabel 2. Pertumbuhannya, dan Inflasi Pertumbuhannya, dan Inflasi Pertumbuhannya, dan Inflasi Pertumbuhannya, dan Inflasi Pendapatan per Kapita Tahun Konstan 2000 g konstan 2000/a (%) Inflasi/b (%) Selisih a-b (%) 2005 6.845.164 3,62 17,11 13,49 2006 7.034.953 2,77 6,6 3,83 2007 7.392.112 5,08 6,59 1,51 2008 7.927.938 7,25 11,06 3,81 2009 7.994.083 0,83 2,78 1,95 2010 8.488.597 6,19 6,96 0,77 2011 9.027.336 6,35 3,79 2,56 2012 9.665.117 7,07 4,3 2,77 2013 9.798.899 1,38 8,38 7,00 Rata-rata 8.241.578 4,50 7,51 3,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, dan BankIndonesia, 2013, diolah 2.14. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani 2.14. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani 2.14. 2.14. Program-program pengentasan kemiskinan selama satu dekade berhasil meningkatkan belum kesejahteraan pelaku usaha di bidang pertanian seperti petani, terakhir ternyata 44
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pekebunan, nelayan, dan sebagainya. Hal itu ditunjukkan dengan nilai tukar petani (NTP) yang semakin menurun jika dibandingkan dengan 2004. NTP sendiri adalah indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Angka NTP dalam kurun waktu 2004-2014 mengalami penurunan yang sangat tajam. Di sisi lain, inflasi semakin meningkat. Penurunan tersebut memperlihatkan daya beli petani yang semakin kesulitan untuk semakin menurun. Para petani menggantungkan hidupnya hanya dari pertanian. Harga-harga yang semakin melambung tinggi tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan nilai NTP. Dampaknya adalah daya tarik sektor pertanian akan semakin tenggelam. Penyebab utama dari rendahnya NTP adalah disparitas harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen. Petani menerima harga di bawah harga keekonomiannya. Disparitas ini lebih disebabkan karena terlalu panjangnya rantai pasok sehingga tidak efisien. Pokok masalah ini adalah tidak adanya akses petani ke produsen secara langsung, melainkan melalui pedagang pengepul atau middle man. Selain masalah disparitas harga, ternyata sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dimana hanya rata-rata petani hanya memiliki lahan dibawah 0,5 ha per petani. Angka tersebut lebih kecil daripada petani di Vietnam, Tiongkok, dan India. Terlalu lambatnya pelaksanaan reforma agraria memicu masalah ini. Akar dari masalah dalam penurunan NTP adalah orientasi keberhasilan dalam bidang pangan. Dalam 10 tahun terakhir, program-program disasarkan untuk ketersediaan bahan pangan dalam gudang, bukan untuk mensejahterakan pelaku penyediaan 45
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pangan tersebut. Orientasi ini yang membuat program-program sering mengesampingkan kesejahteraan petani. pemerintah Diperlukan perubahan orientasi program pemerintah yaitu lebih mengedepankan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009-2013, Diolah Perkembangan NTP, Inflasi, dan Upah Buruh Tani Gambar 2.8.... Perkembangan NTP, Inflasi, dan Upah Buruh Tani Gambar 2.8 Perkembangan NTP, Inflasi, dan Upah Buruh Tani Perkembangan NTP, Inflasi, dan Upah Buruh Tani Gambar 2.8 Gambar 2.8 2.15. Ketimpangan 2.15. Ketimpangan 2.15. 2.15. Ketimpangan Ketimpangan Pertumbuhan ekonomi yang dialami ternyata Indonesia selama periode 2005-2013 tidak diiringi dengan perbaikan ketimpangan antar penduduk. Pada saat pertumbuhan ekonomi justru semakin mampu melebar. Beberapa pengukuran ketimpangan di Indonesia menunjukkan pemburukan. tumbuh dengan cepat, ketimpangan Pertama, gini rasio. Pada awal kepemimpinan SBY, koefisien gini rasio masih pada level 0,32 (2004). Tetapi ketika Indonesia dihadapkan pada krisis global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang melemah membuat program-program pengurangan kemiskinan menjadi terhambat. Akibatnya adalah koefisien meningkat pada 2009. Sejak 2012 koefisien gini mencapai 0,41. 46
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 2.18181818.... Perkembangan Gini Ratio, Pertumbuhan Perkembangan Gini Ratio, Pertumbuhan Tabel 2. Perkembangan Gini Ratio, Pertumbuhan Perkembangan Gini Ratio, Pertumbuhan Tabel 2. Tabel 2. Ekonomi,Distribusi Pendapatan Penduduk Ekonomi,Distribusi Pendapatan Penduduk Ekonomi,Distribusi Pendapatan Penduduk Ekonomi,Distribusi Pendapatan Penduduk Indikator Indikator Indikator Indikator 2005 2005 20052005 2009 2009 20092009 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 Gini Ratio ((%) 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,41 Pertumbuhan Ekonomi (yoy) 5,7 4,6 6,2 6,5 6,2 5,8 enduduk Distribusi pendapatan penduduk Distribusi pendapatan p enduduk enduduk Distribusi pendapatan p Distribusi pendapatan p 40 % terendah 18,81 21,22 18,05 17,67 16,8 17,25 40 % menengah 36,40 37,54 36,48 35,89 34,18 34,25 20 % tertinggi 44,78 41,24 45,47 46,45 48,94 48,50 Sumber: Badan Pusat Stastistik 2014, diolah Kedua, ukuran lainnya tergambar dari distribusi pengeluaran penduduk menurut pendapatan. Data menunjukkan, peranan penduduk 40 persen berpendapatan terendah cenderung menurun. Demikian juga untuk peranan penduduk 40 persen menengah. Pada 2005, dua kelompok tersebut masing-masing mengisi 18,81 persen dan 36,4 persen terhadap total pengeluaran. Sedangkan pada 2013 peranan tersebut menurun menjadi 17,25 persen dan 34,25 persen. Berlawanan dengan peranan 40 persen penduduk berpenghasilan terendah dan menengah, kontribusi 20 persen penduduk berpenghasilan tertinggi meningkat dari 44,78 persen menjadi 48,5 persen. Ketiga, distribusi simpanan penduduk baik dari jumlah rekening maupun jumlah nominal. Pada 2005, jumlah simpanan bernominal hingga Rp100 juta mengisi sekitar 97,03 persen dari total rekening nasional, sedangkan bernominal lebih dari Rp5 miliar hanya 0,17 persen. Kondisi tersebut sedikit berubah pada 2013. Rekening bernominal Rp100 juta mengisi sekitar 97,73 persen dari total rekening, sedangkan simpanan bernominal Rp5 miliar mengisi 0,05 persen. 47
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Rekening dan Perkembangan Distribusi Jumlah Rekening dan Tabel 2.19191919.... Perkembangan Distribusi Jumlah Tabel 2. Perkembangan Distribusi Jumlah Rekening dan Rekening dan Perkembangan Distribusi Jumlah Tabel 2. Tabel 2. 2013 (%) Nominal Simpanan 2005----2013 (%) Nominal Simpanan 2005 2013 (%) 2013 (%) Nominal Simpanan 2005 Nominal Simpanan 2005 2005 2005 20052005 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 Distribusi Rekening s/d 100 Jt > 100 Jt s/d 200 Jt > 200 Jt s/d 500 Jt > 500 Jt s/d 1 M > 1 M s/d 2 M > 2 M s/d 5 M > 5 M Distribusi Nominal s/d 100 Jt > 100 Jt s/d 200 Jt > 200 Jt s/d 500 Jt > 500 Jt s/d 1 M > 1 M s/d 2 M > 2 M s/d 5 M > 5 M 97.03 2.62 0.18 0.17 15.6 34.44 17.63 32.26 97.59 1.10 0.75 0.31 0.15 0.07 0.04 17.30 6.25 9.90 9.25 8.35 9.65 39.30 97.39 1.17 0.80 0.34 0.16 0.09 0.05 16.49 6.02 9.45 8.99 8.30 9.79 40.96 97.55 1.09 0.76 0.30 0.16 0.08 0.05 16.11 5.84 9.08 8.61 8.13 9.91 42.34 97.73 5.75 0.69 0.29 0.15 0.08 0.05 15.72 5.75 8.94 8.67 8.28 10.08 42.55 Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, 2014, diolah Meski memiliki pangsa yang lebih tinggi terhadap jumlah rekening, simpanan Rp100 juta ke bawah hanya menyumbang sekitar 15,6 persen dari total simpanan pada 2005. Pangsa tersebut sedikit meningkat menjadi 15,72 persen pada 2013. Sementara itu, simpanan di atas Rp5 miliar mengisi sekitar 32,26 persen dari total simpanan nasional dan melonjak menjadi 42,25 persen pada 2013. adalah ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan ini terlihat dari share PDB yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yang mencapai 60 persen. Keempat, ukuran ketimpangan lainnya 48
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Perkembangan Share PDRB per Pulau Tabel 2.20000 Perkembangan Share PDRB per Pulau Tabel 2.2 Perkembangan Share PDRB per Pulau Perkembangan Share PDRB per Pulau Tabel 2.2 Tabel 2.2 (%) 2013 (%) Tahun 2005----2013 Tahun 2005 (%) (%) 20132013 Tahun 2005 Tahun 2005 Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 2005 2005 20052005 2009 2009 20092009 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 Sumatera 21,73 21,18 21,07 21,04 20,92 20,80 Jawa + Bali 61,40 62,23 62,33 62,51 62,69 62,83 Kalimantan 9,09 8,64 8,58 8,47 8,35 8,16 Sulawesi Papau, Nusa Tenggara, Maluku 4,37 3,41 4,70 3,25 4,79 3,22 4,87 3,11 4,98 3,06 5,07 3,14 Sumber : BPS (2014), diolah silan dan Kegagalan Pemerintah Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintah 2.12.12.12.16666.... Indikator Keberha silan dan Kegagalan Pemerintah silan dan Kegagalan Pemerintah Indikator Keberha Indikator Keberha indikator yang disampaikan di atas menyimpulkan dua hal, yaitu indikator keberhasilan dan kegagalan pemerintah sebelumnya. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut: Sebanyak 15 . Keberhasilan Pemerintah Tabel 2.21111. Keberhasilan Pemerintah Tabel 2.2 . Keberhasilan Pemerintah . Keberhasilan Pemerintah Tabel 2.2 Tabel 2.2 Indikatoratoratorator Indik Indik Indik 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Investasi Catatan Catatan Catatan Catatan Pertumbuhan ekonomi memang membaik, catatannya: sektor tradeable rentannya karena perlambatan pertumbuhan gejolak ekonomi global; dan (c) struktur ekonomi sisi permintaan masih ditopang sektor konsumsi swasta, investasi telah membaik tetapi belum mampu menopang perekonomian dalam porsi yang lebih besar. Peranan investasi terhadap PDB meningkat dari 23 persen (2005) menjadi 31 persen (2013). Catatannya (a) ICOR cenderung meningkat; (b) realisasi investasi di sektor primer masih rendah; dan (c) investasi masih terpusat di Jawa; (d) iklim investasi membaik namun masih disertai (a) menurunnya peranan PDB; terhadap (b) ekonomi 49
3. Kinerja Perbankan 4. Kemiskinan 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 50 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 inefisiensi birokrasi pemerintah, korupsi, dan terbatasnya infrastruktur. Kinerja keuangan dan rasio-rasio perbankan cenderung membaik. Catatan: (a) sisi efisiensi perbankan masih buruk; realisasi kredit perbankan masih rendah, LDR di bawah 100 persen; (c) kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan) masing tinggi, mencapai 27,58 persen per (d) penyaluran kredit pada sektor tradeable masih rendah, rata-rata di bawah 40 persen per tahun selama 2005-2013. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurun, tetapi sangat lambat dengan standar pengukurannya masih di bawah USD2 per hari. Anggaran kemiskinan meningkat signifikan, tetapi tidak diikuti penurunan jumlah kemiskinan yang lebih cepat. TPT cenderung menurun, tetapi distribusi tenaga kerja masih berada pada sektor pertanian, di mana ini pertumbuhannya menurun. Penurunan TPT sebagian besar hanya masuk pada sektor informal. IPM membaik, tetapi komponen penyusun IPM belum sepenuhnya berubah. (a) Angka buta huruf pada usia 45 tahun ke atas, sekitar 15,15 persen; usia 15-44 tahun sebesar 1,61 persen; usia 15+ sebesar 6,08 persen dan usia 10+ sebesar 5,46 persen. (b) Pertumbuhan pendapatan per kapita riil di Indonesia jauh lebih lamban dibandingkan dengan inflasi. Sepanjang 2005-2013 rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah Rp8,24 juta,naik rata-rata 4,5 persen per tahun. Pada periode yang sama, inflasi melonjak rata-rata 7,51 persen per tahun. (b) total kredit, dan tahun dari sektor
Indikator Indikator Indikator Indikator 1. Transaksi Internasional 2. Nilai Tukar Rupiah 3. Inflasi 4. Debt Service Ratio (DSR) 5. Rasio Utang 6. Suku Bunga 7. Sektor Fiskal Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 . Kegagalan Pemerintah Tabel 2.22222. Kegagalan Pemerintah Tabel 2.2 . Kegagalan Pemerintah . Kegagalan Pemerintah Tabel 2.2 Tabel 2.2 Catatan Catatan Catatan Catatan Defisit neraca transaksi berjalan sejak 2012. Komponen neraca transaksi berjalan yang terus mencetak defisit adalah neraca perdagangan, neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan. Indikator nilai tukar Rupiah gagal untuk dikelola dalam memenuhi target APBN. sepanjang 2005-2013 Perkembangan inflasi cenderung menurun, komponen penyusunnya utamanya terdapat pada barang- barang bergejolak. Realisasi inflasi sepanjang 2005-2013 lebih banyak berada di atas asumsi APBN. namun DSR terus meningkat. DSR Indonesia mencapai 23,44 persen per Triwulan II 2014 (pada 2009 dan 2013 masing-masing sebesar 19,13 persen dan 20,79 persen). Jika dikomaparasikan, DSR Filipina dan Thailand masing-masing sebesar 25,73 persen dan 13,70 persen pada 2005, kemudian terus menurun hingga 7,98 persen dan 4,07 persen pada 2012. Meski sempat menurun, rasio utang terhadap PDB kembali meningkat pada beberapa tahun terakhir. Pada indikator lainnya seperti utang terhadap ekspor juga meningkat. Ukuran lain yang menjadi perhatian adalah utang per kapita, yang terus meningkat sejak 2005. Suku bunga nomimal maupun riil di Indonesia masih jauh lebih tinggi dari negara lain. Transmisi perubahan suku bunga saat penaikan akan lebih cepat dibandingkan saat penurunan. Beberapa isu penting pada sektor fiskal adalah: (a) 51
8. Nilai Tukar Petani (NTP) 9. Ketimpangan 52 Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 struktur belanja lebih didominasi pengeluaran rutin dan tidak produktif berupa belanja pegawai dan subsisi; (b) tax ratio masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, serta realisasi tax ratio cenderung meleset dari target; (c) realisasi belanja tidak berjalan dengan baik, hanya rata-rata 94 persen per tahun sepanjang 2005-2013. tidak sehat karena NTP tidak mengalami perbaikan. NTP pada 2004 adalah 102,88 sedangkan pada Oktober 2014 hanya 102,9 Empat (a) gini rasio, meningkat dari 0,36 pada 2005 menjadi 0,41 pada 2013; (b) tidak ada perubahan signifikan mengenai distribusi pengeluaran penduduk berbagai kelas; (c) distribusi simpanan penduduk baik dari jumlah jumlah (d) Share PDB nominal semakin Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. indikator ketimpangan: rekening maupun timpanng.
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 3333 Bab Bab Bab Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Perekonomian Global Pertumbuhan Ekonomi 3.1. Pertumbuhan Ekonomi 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 3.1. 3.1. 2014 menunjukkan optimisme yang cukup baik. Sayangnya, ruh tersebut tidak menjalar ke triwulan-triwulan berikutnya. Beberapa negara (seperti Kawasan Euro), maupun negara berkembang maju (Tiongkok, India, dan Brazil) belum menunjukkan performa yang menggembirakan. Selain isu ekonomi, perkembangan ekonomi global juga tidak terpisahkan dari gejolak geopolitik, misalnya konflik Rusia, Amerika Serikat (AS), dan sekutunya terkait dengan Ukraina, masalah ISIS di Irak dan Suriah, hingga konflik Laut Cina Selatan. Dari sektor kesehatan, merebaknya virus Ebola ke berbagai negara (terutama di kawasan Afrika) turut menggangu lalu lintas komoditas berbasis sumber daya alam. Perkembangan ekonomi global pada awal Ekonomi Amerika Serikat dan Inggris berkembang lebih baik dari triwulan-triwulan sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mulai membaik sejak berakhirnya musim dingin ekstrem. Ekonomi Inggris tertolong karena mengikuti pergerakan ekonomi AS. lonjakan pada sektor konsumsi domestik dan investasi (sektor konstruksi). Investasi yang semakin membaik berkontribusi besar terhadap kinerja sektor ketenagakerjaan. Inggris 53
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 terlalu panas (overheating) dan tidak terlalu dingin "The Goldilocks Moment". dengan Penguatan mendinginnya harga-harga umum. Penurunan telah mempersempit kesenjangan antara pertumbuhan upah dengan kenaikan harga. tergambar dari peningkatan kepercayaan konsumen. Namun, Inggris harus mulai berhati-hati terhadap peningkatan harga rumah sejalan dengan kebijakan Help to Buy pada April 2014. Aktivitas ekonomi tumbuh Inggris tidak ekonomi juga pertumbuhan diikuti inflasi Implikasinya Kontras dengan itu, Kawasan Euro dan Jepang mengalami kontraksi. Ekonomi Euro tertekan oleh penurunan performa Jerman dan Perancis. Hal tersebut diperburuk dengan resesi di Italia. Kekhawatiran terhadap risiko implementasi 'Abenomics' mulai terasa dengan keputusan penaikan pajak penjualan di Jepang per April 2014. Situasi di negara berkembang, seperti Tiongkok, masih berada pada fase perlambatan pertumbuhan, yang berpotensi hard landing. Perkembangan ekonomi India sangat bergantung pada implementasi kebijakan-kebijakan pemerintahan baru. Beberapa yang harus diselesaikan terutama inflasi dan defisit fiskal. Keberhasilan Amerika Serikat menjaga momentum perbaikan ekonomi membuat International Monetary Fund (IMF) mengubah proyeksi ekonomi AS pada 2014. IMF memperkirakan ekonomi AS diproyeksi mencapai 2,5 persen pada 2014 (naik 0,5 persen dari proyeksi sebelumnya). Pada 2015, IMF memproyeksi ekonomi AS tumbuh 3,1 persen. Dengan realisasi pertumbuhan sekitar 3,5 persen pada Triwulan III-2014, ekonomi AS dapat bergerak lebih kencang pada akhir triwulan 2014. 54
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 3.1. Proyeksi IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tabel 3.1. Proyeksi IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tabel 3.1. Proyeksi IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tabel 3.1. Proyeksi IMF Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) (Persen) (Persen) (Persen) Dunia Amerika Serikat Kawasan Euro Jerman Perancis Inggris Jepang China India 2013 2012012012012222 2013 20132013 3,4 2,3 -0,7 0,9 0,3 0,3 1,5 7,7 4,7 3,3 2,2 -0,4 0,5 0,3 1,7 1,5 7,7 5 2014P 2014P 2014P 2014P (Selisih (Selisih (Selisih (Selisih Revisi) Revisi) Revisi) Revisi) 3,3 (-0,1) 2,2 (0,5) 0,8 (-0,3) 1,4 (-0,5) 0,4 (-0,4) 3,2 (0,0) 0,9 (-0,7) 7,4 (0,0) 5,6 (0,2) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2014 (yoy) 2014 (yoy) 2014 (yoy) 2014 (yoy) 3,5 (Tw III) 0,2 (Tw III) 1,3 (Tw II) 0,1 (Tw III) 3,0 (Tw III) 0,2 (Tw III) 7,3 (Tw III) 5,6 (Tw II) 2015P 2015P 2015P 2015P (Selisih (Selisih (Selisih (Selisih Revisi) Revisi) Revisi) Revisi) 3,8 (-0,2) 3,1 (0,0) 1,3 (-0,2) 1,5 (-0,2) 1 (-0,5) 2,7 (0,0) 0,8 (-0,2) 7,1 (0,0) 6,4 (0,0) Sumber: IMF, Reuters, dan Bloomberg, 2014 Persoalan yang masih menggunung di Kawasan Euro menyebabkan meningkatnya kekhawatiran terhadap perbaikan ekonomi di kawasan. Situasi yang demikian IMF dan European Commission memangkas menyebabkan proyeksi ekonomi kawasan Eropa setelah cukup optimis pada awal 2014. Realisasi pertumbuhan Jerman dan Perancis masih di bawah proyeksi sebelumnya. Jerman tumbuh 1,3 persen pada Triwulan II- 2014 dan Perancis hanyak naik 0,1 persen pada Triwulan III-2014. terlepas dari Perlambatan ekonomi kedua negara pemutusan hubungan diplomasi ekonomi dengan Rusia. investor ini tidak Dampak dari pajak konsumsi terhadap permintaan domestik lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga menurunkan optimisme pertumbuhan ekonomi Jepang. IMF memroyeksi Jepang hanya tumbuh 0,9 persen hingga akhir 2014. Pada bagian lain, Tiongkok masih berupaya mencapai pertumbuhan hingga 7,5 55
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen pada akhir 2014. Namun, IMF hanya mematok pertumbuhan negara tirai bambu ini pada angka 7,4 persen 2014. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan 3.2. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan 3.2. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan 3.2. 3.2. inflasi dunia erat kaitannya dengan perkembangan harga komoditas internasional hingga masalah geopolitik. Harga minyak dunia cenderung turun dalam beberapa terakhir. Posisi harga minyak dunia menurut data bulan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) per November 2014 sebesar USD78,98 per barrel, turun dari posisi USD169,69 per barrel. Sementara itu harga minyak West Texas Intermediate/WTI sepanjang periode Oktober 2013 hingga Oktober 2014 turun sekitar 16,02 persen (yoy) menjadi USD84,4 per barrel. Perkembangan Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lainnya, seperti batubara (19,55 persen); emas (10,22 persen); timah (14,16 persen); tembaga (6,46 persen); jagung (19,05 persen); gandum (24,51 persen); kedelai (25,04 persen); beras (4,54 persen); dan CPO (11,74 persen). Komoditas yang mengalami lonjakan harga gas, aluminium, dan nikel masing-masing 5,45 persen; 7,25 persen; dan 12 persen. Perkembangan inflasi di negara maju sebetulnya masih berada di bawah target bank sentral. Inflasi Eurozone per Agustus hanya 0,4 persen (yoy) karena penurunan harga energi dan komoditas pangan. Realisasi inflasi ini masih jauh di bawah target bank sentral sekitar 2 persen. Pada beberapa negara di Eurozone terutama dengan tingkat pengangguran tinggi, terjadi justru deflasi. Inflasi di Inggris juga di bawah target bank sentral pada level 1,2 persen (target 2 persen) per September 2014. 56
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 3.2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia Tabel 3.2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia Tabel 3.2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia Tabel 3.2. Perkembangan Harga Komoditas Dunia Komoditi Komoditi Komoditi Komoditi Satuan Satuan Satuan Satuan Minyak WTI US Dollars per Barrel Batubara Gas US Dollars per Metric Ton US Dollars per Million Metric British Thermal Unit US Dollars per Troy Ounce US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton US Dollars per Metric Ton Emas Timah Tembaga Aluminium Nikel Jagung Gandum Kedelai Beras CPO Okt 2014 Okt 2013 Okt 2014 Okt 2013 Okt 2014 Okt 2014 Okt 2013 Okt 2013 100,50 85,08 84,40 68,45 3,67 3,87 1.361,58 23.101,59 7.203,02 1.814,58 14.117,65 201,73 325,07 472,83 453,26 762,62 1.222,49 19.830,41 6.737,48 1.946,19 15.812,37 163,31 245,39 354,44 432,70 673,09 % % % % (yoy) (yoy) (yoy) (yoy) -16,02 -19,55 5,45 10,22 -14,16 -6,46 7,25 12,00 -19,05 -24,51 -25,04 -4,54 -11,74 Sumber: indexmundi, 2014, diolah Inflasi di AS hanya 1,7 persen (yoy) per September masih jauh dari target the Fed sekitar 2 persen. Inflasi Jepang per September mencapai 3,2 persen (yoy) melesat dari target 2 persen. Hal ini dapat dihubungkan dengan kebijakan Jepang dalam menaikkan pajak penjualan. Inflasi di negara-negara berkembang relatif terjaga, meski dalam angka yang lebih tinggi dari inflasi negara- negara maju. (Indeks Harga Konsumen/IHK) per September 2014 Tiongkok mencapai 1,6 persen (yoy); jauh bergerak di bawah target bank sentral sebesar 3,5 persen (yoy). Tekanan inflasi masih berasal dari bahan makanan, naik 2,3 persen (yoy), sedangkan inflasi nonmakanan hanya melonjak 1,3 persen (yoy) [National Bureau of Statistic of China, 2014]. Inflasi produsen (Indeks Harga Produsen/IHP) cenderung turun, bahkan mencetak ini menggambarkan menurunnya penerimaan deflasi. Hal Inflasi konsumen 57
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 perusahaan. Inflasi IHP di India per September mencapai 7,05 persen meningkat dari posisi 6,23 persen dari tahun sebelumnya (Reserve Bank of India, 2014). Respons kebijakan diberbagai negara cenderung berbeda. Bagi AS, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melanjutkan kebijakan akomodatif dengan tapering stimulus moneter. Ini dilaksanakan dengan mengurangi jumlah pembelian surat-surat berharga. Sampai saat ini, bank sentral AS masih mempertahankan suku bunga rendah, pada kisaran 0 persen hingga 0,25 persen. Suku bunga kebijakan ECB juga cenderung menurun. Tiga jenis suku bunga ECB berada di bawah 0,3 persen, yang efektif sejak 10 September 2014 (ECB, 2014). Marginal lending facility untuk overnight lending pada bank-bank berada pada angka 0,3 persen. Main refinancing operation (fixed rate) merupakan suku bunga di mana bank secara reguler dapat meminjam dari ECB, sedangkan deposit rate merupakan suku bunga yang diterima bank saat menempatkan dananya di ECB. Fixed rate dan deposit facility per September masing-masing 0,05 persen dan -0,2 persen (European Central Bank, 2014). Bank of Japan (BoJ) tetap mempertahankan suku bunga kebijakan pada angka 0,1 persen meski terjadi penaikan inflasi. BoJ dalam Statement on Monetary Policy per 07 Oktober 2014 akan melanjutkan kebijakan Quantitative Easing, dengan membeli Japanaese Government Bonds (JGBs) sehingga akan mencapai 50 triliun yen hingga akhir tahun (Bank of Japan, 2014). 3.3. Tapering 3.3. dan Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat Tapering OffOffOffOff dan Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat 3.3. 3.3. dan Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat dan Pemulihan Ekonomi Amerika Serikat Tapering Tapering semester pertama 2014 menunjukkan performa yang relatif baik. Kontraksi pertumbuhan Kinerja ekonomi AS hingga 58
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 ekonomi pada kuartal pertama 2014 yang mencapai 2,1 persen ternyata dapat diatasi seiring berakhirnya cuaca dingin ekstrem di AS dalam 60 tahun terakhir. Sektor tenaga kerja juga mulai menunjukkan geliat, walaupun tingkat partisipasi tenaga kerja masih tergolong rendah. Tercatat juga bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor part-time cenderung meningkat. Pada kuartal kedua 2014, roda ekonomi AS kembali bergerak hingga pertumbuhan ekonomi tumbuh mencapai 4,6 persen. Meski begitu, data terbaru Bureau of Economy Analysis (BEA) pada 2014 menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat melemah di kuartal ketiga menjadi sebesar 3,5 persen. Penyebabnya, tingkat konsumsi masyarakat hanya naik sebesar 1,8 persen dibanding kuartal sebelumnya 2,5 persen. Turunnya belanja konsumsi diakibatkan tingkat belanja barang yang menurun, sedangkan belanja jasa cenderung membaik. 3.1. Perkembangan GDP dan Komponen Penyusun GDP ambar 3.1. Perkembangan GDP dan Komponen Penyusun GDP GGGGambar 3.1. Perkembangan GDP dan Komponen Penyusun GDP 3.1. Perkembangan GDP dan Komponen Penyusun GDP ambar ambar 2014 TW3 (%) Amerika Serikat 2012 TW 1 - - - - 2014 TW3 (%) Amerika Serikat 2012 TW 1 2014 TW3 (%) 2014 TW3 (%) Amerika Serikat 2012 TW 1 Amerika Serikat 2012 TW 1 Sumber: US Bureau of Economic Analyis, 2014 (diolah) Ekspektasi terhadap meningkatnya investasi ternyata tidak setinggi yang diperkirakan pada kuartal sebelumnya, di mana pada 59
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 kuartal ketiga hanya tumbuh 5,5 persen dibanding kuartal sebelumnya 9,7 persen. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh pelemahan ekspor sebesar 7,8 persen dari sebelumnya sebesar 11,1 persen. Di sisi lain, impor menunjukkan kontraksi 1,7 persen tajam 11,3 persen yang setelah mencerminkan penurunan konsumsi barang non-otomotif serta bahan baku industri. sebelumnya meningkat Serikat pengangguran menunjukkan tren yang terus menurun. Data Bureau of Labor Statistics (BLS) pada 2014 menunjukkan pada September tingkat pengangguran turun menjadi 5,9 persen, setelah sebelumnya pada Agustus berada di tingkat 6,1 persen. Meski begitu, pemulihan pasar tenaga kerja nampaknya belum begitu sempurna. Pertama, turunnya tingkat pengangguran lebih banyak disebabkan orang yang mencari pekerjaan terus berkurang. Hal itu terlihat dari tingkat partisipasi tenaga kerja yang terus mengalami penurunan dari 62,9 persen pada Juli menjadi 62,7 persen pada September 2014. Sementara itu, di Amerika Kedua, masih banyaknya tenaga kerja sukarela yang bekerja paruh waktu (part-time) sebanyak 7,1 juta orang karena kesulitan mendapatkan pekerjaan penuh tingkat pengangguran kategori jangka panjang (long term unemployment) masih tergolong tinggi, mencapai 3 juta dan mengisi sekitar 32,8 persen dari total pengangguran AS. Long-term unemployment yang dimaksud merupakan orang yang belum memiliki pekerjaan dan telah mencari kerja selama lebih dari 27 minggu. (full-time). Ketiga, Dalam menanggapi hal tersebut, the Fed agaknya masih perlu mengambil kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, the Fed diharapkan tidak terlalu cepat meningkatkan suku bunga acuan bank karena keadaan 60
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 individu masyarakat masih belum stabil. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa sektor tenaga kerja Amerika Serikat telah menunjukkan performa yang relatif baik sehingga memunculkan spekulasi bahwa the Fed akan tetap menaikkan suku bunga kebijakan lebih cepat dari yang diperkirakan (pertengahan 2015). 3.2. Pengangguran dan Fed Fund Rate ambar 3.2. Pengangguran dan GGGGambar Fed Fund Rate 3.2. Pengangguran dan 3.2. Pengangguran dan ambar ambar Fed Fund Rate Fed Fund Rate Sumber: Bureau of Labor Statistics dan Bureau of Economy Analysis, 2014,diolah Perbaikan ekonomi yang secara perlahan ditunjukkan oleh Amerika Serikat menyebabkan the Fed mengurangi pembelian surat utang (tapering off) yang telah dilakukan semenjak awal 2014 dan berakhir pada Oktober 2014. Dalam kajian Nguyen et al (2014), disimpulkan bahwa besar kecilnya pengaruh tapering off terhadap suatu negara tergantung dari kekuatan fundamental ekonomi, kedalaman pasar keuangan, prospek ekonomi, tingkat integrasi keuangan, keketatan regulasi terhadap aliran modal, dan kebijakan makroekonomi. Salah satu variabel lain yang sangat menarik dalam kajian tersebut adalah munculnya variabel integrasi ekonomi dengan Tiongkok. 61
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Berbagai indikator yang diajukan oleh Nguyen et al, terlihat Indonesia lemah dalam segala hal. Fundamental ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, misalnya, dapat dilihat dari rentannya Indonesia terhadap gejolak harga minyak serta dominannya dana asing dalam berbagai portofolio nasional. Perkembangan politik nasional serta merta membawa aroma negatif bagi perkembangan indikator ekonomi, terutama pada pergerakan nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dari sisi kedalaman sektor keuangan, tergambar dari rasio M2/PDB, Indonesia masih jauh di bawah negara lain. Rasio ini masih di bawah 50 persen, sedangkan di negara lain telah melebihi 100 persen. Pada akhirnya, setelah kebijakan tapering off berakhir, instrumen yang akan digunakan oleh the Fed dan diantisipasi oleh global -terutama negara emerging markets- adalah kenaikan suku bunga acuan. Sampai saat ini the Fed masih mempertahankan suku bunga rendah di kisaran 0-0,25 persen. Kenaikan suku bunga akan memberikan dampak yang signifikan, terutama ke pasar negara berkembang. Keadaan ekonomi Amerika Serikat yang berangsur membaik serta peningkatan suku bunga akan mendorong investor untuk mengambil modalnya dari negara berkembang. Jika hal itu terjadi tiba-tiba dan bersifat agresif, maka dapat memukul secara perekonomian di negara-negara berkembang. Jika dilihat dari sisi negara berkembang, termasuk Indonesia, tentu lebih baik jika waktu eksekusi kebijakan tersebut ditunda dan kenaikannya lebih moderat. Dengan begitu, negara berkembang yang sedang mengalami perlambatan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan akan memiliki napas untuk melakukan antisipasi dan penyesuaian akan kebijakan tersebut. 62
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia 3.3.3.3.4. 4. 4. 4. Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia Ekonomi Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia Perkembangan Ekonomi Tiongkok 3.4.1. Perkembangan Ekonomi Tiongkok 3.4.1. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Perkembangan Ekonomi Tiongkok 3.4.1. 3.4.1. Perlambatan ekonomi Tiongkok telah terjadi sejak kuartal pertama 2012. Kondisi tersebut merupakan hasil akhir dari kombinasi berbagai kebijakan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sepanjang 2014 target yang ditetapkan oleh pemerintah diperkirakan meleset. IMF memproyeksikan Tiongkok hanya akan tumbuh pada level 7,4 persen (yoy). Untuk menahan perlambatan ekonomi, Tiongkok menggenjot belanja pemerintah hingga perbaikan realisasi investasi. Kinerja ekspor belum sepenuhnya pulih karena melambatnya permintaan dari Kawasan Euro. Preliminary Accounting Results of GDP, yang disadur dari National Bureau of Statistics of China mewartakan bahwa Tiongkok III-2014. Rinciannya adalah industri primer tumbuh 4,2 persen (yoy), sedangkan industri sekunder dan tersier tumbuh 7,4 persen (yoy) dan 7,9 persen (yoy). Beberapa subsektor yang tumbuh tinggi adalah konstruksi (9 persen); intermediasi keuangan (9,1 persen); serta perdagangan retail dan besar (9,7 persen). tumbuh 7,4 persen (yoy) per Triwulan Tiongkok masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memulihkan kinerja ekonominya pada posisi sebelum krisis. Negara berpenduduk terbesar di dunia ini harus menyeimbangkan antara kebutuhan pertumbuhan tinggi dan upaya menghindari ketidakseimbangan keuangan. Pada kondisi tertentu, Tiongkok memberikan kelonggaran pada penyaluran kredit sektor tertentu dan pada waktu yang sama pemerintah Tiongkok berupaya mengerem pertumbuhan shadow banking system. Kapitalisasi shadow banking pada 2013 telah mencapai 80 persen dari PDB 63
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tiongkok. Sayangnya, pelaksanaannya seringkali mengesamping- jamaknya kan prinsip kehati-hatian. Hal korporasi yang gagal bayar (default). Jika berlanjut, default akan berpengaruh terhadap sektor keuangan. ini tergambar dari Permasalahan yang muncul dalam mengatur shadow banking di Tiongkok karena penggunanya telah menyebar ke pemerintah daerah (pemda), terutama trust fund. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur berjangka panjang. Hal itu ditempuh pemda, karena sulitnya mengakses dana dari pasar keuangan. Penerbitan obligasi pun masih terbatas pada 10 terbatas daerah. Dengan penerimaan pemda yang (mengandalkan penjualan properti dengan skema penerimaan 40:60 antara pemda dan pemerintah pusat) menyebabkan potensi default sangat tinggi (Bank Indonesia, 2014). relatif Upaya Tiongkok untuk mengurangi peranan shadow banking dilakukan dengan meningkatkan penyaluran kredit melalui channel sektor perbankan. Strateginya adalah dengan melonggarkan cadangan wajib bank komersial dalam upaya menstimulasi kredit ke sektor swasta. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi lonjakan kredit ke UMKM dari formal bank lending sehingga dapat membatasi perkembangan shadow banking. Upaya memperlambat perkembangan shadow banking juga dilakukan dengan pembatasan pinjaman antarbank (tidak lebih dari 1/3 kewajiban bank atau tidak lebih dari separuh dari modal bank tier 1). Untuk mencapai target pertumbuhan pada angka 7,5 persen; Tiongkok menempuh beberapa kebijakan, seperti mendorong kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memberikan program potongan pajak penghasilan pada UMKM infrastruktur, Tiongkok hingga 2016. Dari sisi penyediaan membangun proyek rel kereta api sepanjang 6.600 km. Dari sektor 64
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 moneter diarahkan untuk mengurangi keketatan likuiditas. Bank sentral Tiongkok memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 50 basis poin bagi bank yang menyalurkan kreditnya sekitar 30 persen ke sektor pertanian dan UMKM. Abenomics Jepang 3.4.2.... Abenomics Jepang 3.4.2 Abenomics Jepang Abenomics Jepang 3.4.23.4.2 Pertumbuhan ekonomi Jepang kembali melambat setelah tumbuh 3,5 persen pada Triwulan I-2014. Pada Triwulan III-2014, Jepang hanya tumbuh 0,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Keampuhan Abenomics kembali dipertanyakan saat pengaruhnya hanya terasa pada awal tahun pelaksanaan. Pada awalnya, tiga arah Abenomics adalah stimulus fiskal, stimulus moneter, dan deregulasi. Dari tiga arah tersebut, dijabarkan sejumlah rencana strategis, mencakup (i) reformasi pajak perusahaan. Pemerintah Jepang menurunkan pajak perusahaan dari 35,6 persen menjadi 20 hingga 29 persen. Namun, kebijakan ini menuai kritik, karena akan berpengaruh besar terhadap defisit anggaran; (ii) the trans-pacific partnership, yang merupakan free trade agreement antara Jepang, AS, dan negara-negara di Kawasan Pasifik; (iii) reformasi sektor tenaga kerja, termasuk peningkatan peranan tenaga kerja wanita pada posisi manager 'womenomics'; (iv) reformasi sektor pertanian; (v) meningkatkan partisipasi sektor publik pada proyek-proyek infrastruktur; (vi) mendorong peningkatan investasi langsung; (vii) special economic zones, di mana perjudian kasino menjadi legal sehingga dapat menarik turis; (viii) mengubah alokasi portofolio investasi pada surat utang dari dana pensiun publik (dari (ix) ekuitas-ekuitas); investasi pada pemerintah menjadi peningkatan corporate governance; dan (x) pada sektor energi dilakukan dengan mengurangi monopoli pada kepentingan- kepentingan publik. 65
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Salah satu isu yang paling populer bagi pelaku bisnis adalah pengurangan pajak. Rata-rata pajak perusahaan sejak 1993 hingga 2014 sebesar 43,90 persen. Pajak tertinggi mencapai 52,40 persen pada 1994 dan terendah sebesar 35,64 persen pada 2014. Upaya mengurangi pajak perusahaan diharapkan mampu menarik investor. Bahkan beberapa kelompok bisnis telah menyerukan untuk mengurangi pajak perusahaan sampai 25 persen. Realisasi pemotongan pajak hingga menjadi 25 persen akan menyamakan pajak perusahaan Jepang dengan pajak sebagian besar ekonomi Eropa dan Korea Selatan. Upaya menstimulasi kegiatan bisnis melalui pemotongan pajak perusahaan tidak terjadi bagi konsumen. Pemerintah Jepang justru meningkatkan pajak penjualan, dari angka 5,33 persen sepanjang 2006 hingga 2013, menjadi 8 persen pada 2014. tidak berhenti sampai di situ, Tekanan penaikan pajak penghasilan pribadi pun terjadi. Pada 2014, pajak penghasilan pribadi di Jepang mencapai 50,84 persen. Sepanjang 2004-2014, pajak penghasilan pribadi berada pada rentang 50,15 persen hingga 50,84 persen. Pajak penghasilan pribadi terendah terjadi pada 2005 sebesar 50 persen. Langkah penaikan pajak penjualan dan pajak penghasilan pribadi dilakukan untuk menambal penurunan penerimaan dari pajak perusahaan. terhadap konsumen intahan Baru 3.4.3. India dan Ekspekasi terhadap Pemerintahan Baru 3.4.3. India dan Ekspekasi terhadap Pemer intahan Baru intahan Baru 3.4.3. India dan Ekspekasi terhadap Pemer 3.4.3. India dan Ekspekasi terhadap Pemer Ekonomi India menunggu gebrakan dari pemenang pemilihan umum, terutama dari reformasi ekonomi. Harus diakui bahwa pemilihan umum telah memunculkan optimisme bagi pelaku ekonomi di India. Pemilihan umum di India mencatat rekor baru, dengan pemilih hingga 551,3 juta jiwa dan tingkat partisipasi mencapai 66,4 persen. Pemilihan umum yang berjalan dengan 66
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 baik memberikan pengaruh besar terhadap risiko pemburukan perekonomian. Tantangan pemerintah baru India terutama pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, di mana dalam beberapa periode hanya tumbuh di bawah 5 persen. Inflasi (terutama pada harga makanan) India pun masih di atas 5 persen, sehingga menurunkan daya beli konsumen. Inflasi dari sisi penawaran yang belum juga mereda menyebabkan koreksi suku bunga belum dapat direalisasi. Dengan demikian biaya dana masih sangat mahal. Adapun suku bunga kebijakan di India adalah sebagai berikut: bank rate (9 persen); repo rate (8 persen); reverse repo rate (7 persen); dan marginal standing facility rate (9 persen). Ekonomi India pun hingga saat ini masih dihadapkan pada bottlenecks pada infrastruktur. Pada sektor pertanian, anomali sehingga cuaca menyebabkan lonjakan harga secara terus-menerus. Selain itu, defisit fiskal India telah menembus level aman 3 persen dari PDB. Pada anggaran 2014, defisit fiskal India mencapai 4,1 persen. Pada 2015 dan 2016, ditargetkan penurunan defisit hingga menjadi 3,6 persen dan 3 persen. Dari sisi eksternal, ekonomi India masih menunjukkan relaksasi kebijakan negara maju, terutama dari the Fed. Keputusan penaikan suku bunga the Fed akan menyebabkan capital outflow yang signifikan di India. seringkali menyebabkan gagal panen 3.4.4. Fokus Rusia Berpindah ke Tiongkok 3.4.4. Fokus Rusia Berpindah ke Tiongkok 3.4.4. Fokus Rusia Berpindah ke Tiongkok 3.4.4. Fokus Rusia Berpindah ke Tiongkok Ekonomi Rusia dihadapkan pada usaha menggeser fokus kerjasama dari Kawasan Eropa menuju Tiongkok. Untuk menjaga pertumbuhan (dalam jangka pendek maupun panjang), Rusia akan meningkatkan kerjasama dengan negara lain seperti India, Jepang, hingga Indonesia. Rusia dan Tiongkok telah menandatangi kontrak 67
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 gas sebesar 38 miliar untuk 2018 dalam jangka waktu 30 tahun. Walaupun harga kesepakan gas tidak diungkapkan ke publik, berbagai kabar menyebutkan harga yang dipatok Rusia ke Tiongkok relatif lebih rendah dari kontrak-kontrak dengan negara barat. Harga kontrak gas tersebut berada pada kisaran USD10-10,5 per miliar British Thermal Unit (BTU); sedangkan pada kontrak dengan Eropa mencapai USD13 BTU. Kontrak tersebut diprediksi bernilai hingga USD400 miliar. Dalam kerjasama antara Rusia dan Tiongkok, negara tirai bambu akan menyupplai kredit sekitar USD50-55 miliar untuk pembangunan pipeline dan beberapa infrastruktur terkait. Pada sisi lain, sanksi yang dikenakan negara barat dan sekutunya kepada Rusia semakin menjadi-jadi. Dalam catatan Bank Indonesia (2014) sanksi yang telah diterima Rusia adalah (i) bidang militer, berupa larangan ekspor senjata dan barang-barang sipil; (ii) bidang energi, berupa larangan ekspor teknologi tinggi untuk industri minyak dan gas; (iii) bidang keuangan, berupa larangan melakukan transaksi perdagangan saham dan keuangan dengan perusahaan dan bank milik pemerintah Rusia. Sanksi AS terhadap Rusia menyasar bidang keuangan. AS menghentikan kredit ekspor dan pembiayaan sejumlah proyek pembangunan. Tambahannya lagi, AS melarang warganya bertransaksi perbankan pada tiga bank Rusia, yaitu VTB, Russian Agriculture Bank, dan the Bank of Moscow. Respons terhadap boikot tersebut dilakukan Rusia dengan melarang impor buah dan sayuran dari Polandia serta jus buah dari Ukraina. Berbagai sanksi yang dikenakan 'Barat' kepada Rusia telah menurunkan investasi secara signifikan. Capital outflow mencapai USD68 miliar sepanjang Januari-April 2014 dan diprediksi oleh 68
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 IMF akan mencapai USD100 miliar hingga akhir tahun. Tingkat kepercayaan investor terhadap Rusia semakin menurun, baik karena konflik dengan negara tetangga maupun karena tingginya inflasi. Depresiasi Rubel menjadi salah satu penyebab utama tingginya inflasi Rusia. Persoalan lainnya adalah lonjakan harga- harga produk yang berasal dari impor. Embargo dari negara barat sukses menaikkan harga-harga komoditas di Rusia seperti harga daging. Kinerja ekspor tidak juga membaik meski Rubel telah terdepresiasi. Dengan situasi demikian, investor mendesak Rusia untuk segera menyesuaikan suku bunga kebijakan untuk menjaga ekspektasi pelaku pasar. Peringkat utang Rusia oleh S&P menurun, hanya satu Ini menunjukkan bahwa meningkatnya persepsi risiko di Rusia, walaupun dengan surplus neraca transaksi yang masih terjaga serta sektor keuangan publik yang berjalan dengan baik. Dampak lebih lanjut dari pemburukan peringkat utang akan dirasakan oleh perusahan di Rusia karena melonjaknya biaya utang (risiko meningkat). level di atas junk. Ekonomi Kawasan Eropa: 3.4.5.... Ekonomi Kawasan Eropa: 3.4.5 Ekonomi Kawasan Eropa: Ekonomi Kawasan Eropa: 3.4.53.4.5 Perbaikan di Tengah Jalan Bergelombang Perbaikan di Tengah Jalan Bergelombang Perbaikan di Tengah Jalan Bergelombang Perbaikan di Tengah Jalan Bergelombang Secara perlahan, sejak awal 2014 ekonomi kawasan Eropa mengalami perbaikan. Tiga negara inti di kawasan: Inggris, Jerman, dan Perancis sama-sama membaik cukup signifikan. Inggris melanjutkan momentum perbaikan sejak Triwulan II- 2013. Saat itu Inggris tumbuh sekitar 1,7 persen (yoy) dan meningkat di atas 2 persen pada beberapa triwulan berikutnya. Perancis mengikuti kinerja Inggris. Pada Triwulan III-2013, Perancis tumbuh hingga 0,5 persen (yoy). Walaupun pertumbuhan ekonomi Perancis tidak 69
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 secepat Inggris, namun Perancis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi Jerman sempat memberikan sinyal negatif ke pasar karena Triwulan I-2013 terkoreksi hingga -1,6 persen (yoy). Perkembangan ekonomi Jerman yang berfluktuasi, membuat banyak pihak semakin khawatir dengan prospek pemulihan Eropa, mengingat Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa dan dianggap sebagai continent's flagship (New York Times, 2013). Namun, ini tidak berlangsung lama karena memasuki paruh ketiga 2013, Jerman telah mencetak pertumbuhan positif. Memasuki paruh pertama 2014, ekonomi Jerman telah tumbuh hingga 2,9 persen (yoy). Walaupun terjadi tren perbaikan ekonomi di negara-negara inti kawasan Eropa, namun pada Triwulan II-2014 pertumbuhan ekonomi Jerman, Perancis, dan kawasan Euro secara keseluruhan melambat. Situasi ini sedikit banyak terpengaruh konflik Ukraina dan Rusia, yang berujung pada pemutusan kerjasama ekonomi. Borsch (2014) menggambarkan situasi di Kawasan Euro berupa "sending mixed signals". Artinya, pada satu sisi sentimen terhadap Eurozone mulai membaik (positif), tetapi pada sisi lainnya kawasan ini tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang baik (rapuh). Ini misalnya terlihat dari persoalan deflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbedaan kinerja antarnegara semakin lebar sehingga efektivitas berbagai kebijakan menjadi terbatas. inti di kawasan, kelompok negara yang mengalami krisis seperti Portugal, Italia, Yunani, dan Spanyol (PIGS) tumbuh membaik, kecuali Italia dan Sama halnya dengan negara-negara 70
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Yunani. Pada semester pertama 2014, kinerja ekonomi Kawasan Euro sebetulnya telah menunjukkan perbaikan. Tiga indikator yang dapat menunjukkan hal tersebut adalah: Pertama, fase akut krisis Euro telah berakhir. Indikatornya adalah mulai aktifnya beberapa negara, Mesir dan Portugal, ke pasar modal serta penyebaran krisis utang di sejumlah negara mulai menurun. Kedua, keluarnya negara-negara dari program bail-out seperti Portugal, yang diikuti Irlandia. Ketiga, ketidakpastian ekonomi cenderung menurun, dan mulai menuju terutama di negara-negara perekonomian terbesar di Euro, Jerman dan Perancis (Borsch, 2014). level normal, Perbaikan perekonomian di beberapa negara di kawasan Eropa membuat lapangan kerja terbuka di masing-masing negara terhadap penurunan Tingkat sehingga memberikan dampak Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Inggris turun konsisten sejak 2011 dan tinggal 6 persen pada Juli 2014. Jerman juga mampu mengurangi pengangguran dari 6,5 persen per Januari 2011 menjadi 5,1 persen. Kontras dengan itu, Perancis masih berjuang untuk mengurangi pengangguran. tingkat pengangguran di kawasan Eurozone pada Juli 2014 masih lebih tinggi dibandingkan Januari 2014. Namun sejak April 2013, tingkat pengangguran di Eurozone terus mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai 10,2 persen pada Juli 2014. Padahal pada April 2013 tercatat bahwa tingkat pengangguran di Eropa sudah mencapai 12,2 persen atau tertinggi sejak tahun 1995 (Eurostat, 2013). Pada skala wilayah, Tren yang sama juga diperlihatkan beberapa negara PIGS yang selama ini kesulitan untuk menurunkan angka pengangguran. Walaupun tingkat pengangguran di Yunani, Spanyol, dan Portugal pada Juli 2014 masih lebih tinggi dibandingkan pada awal 2011, 71
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tetapi trennya mengalami penurunan, khususnya sejak pertengahan Juni 2013. Dari keempat negara PIGS, hanya Italia yang masih kesulitan menurunkan angka pengangguran. Pada awal 2011, TPT Italia mencapai 8 persen dan melonjak menjadi 12,6 persen pada Juli 2014 (ISTAT, 2014). sektor ketenagakerjaan berpengaruh terhadap sektor riil. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti data penjualan ritel. Walaupun pertumbuhan penjualan ritel pada 2014 berfluktuasi, secara umum cenderung meningkat. Sama halnya dengan penjualan ritel, produksi industri manufaktur di Kawasan Euro memiliki tren peningkatan sejak pertengahan 2013. Hanya saja, fase penurunan produksi industri manufaktur mulai terjadi sejak Triwulan III-2014, karena krisis geopolitik Rusia dan Ukrainia. Perbaikan kondisi Sejalan dengan semakin bergairahnya sektor riil, tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa yang akan datang turut membaik. Indikator ini sangat krusial karena menentukan pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Sejak awal 2013, tingkat kepercayaan konsumen terus mengalami tren yang meningkat. Meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen menggambarkan bahwa masyarakat semakin optimis terhadap situasi ekonomi di kawasan Eropa dan situasi keuangan pribadinya. Kembali meningkatnya kepercayaan masyarakat diharapkan mendorong tingkat konsumsi yang pada ujungnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Sama halnya dengan tingkat kepercayaan konsumen, tingkat kepercayaan industri juga mengalami tren peningkatan sejak awal 2013. Pada Januari 2013, indeks kepercayaan industri berada pada posisi - 12,2; namun pada Agustus 2014 sudah mencapai -5,3. Walaupun berbagai indikator menunjukkan perbaikan di kawasan 72
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Euro pada awal 2014, tetapi perbaikan ekonomi tersebut diyakini masih bersifat rapuh. Ada beberapa hal yang membuat perbaikan ekonomi yang sudah dinikmati oleh beberapa negara di kawasan dianggap tidak akan bertahan lama. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah tingkat sentimen ekonomi yang dikeluarkan oleh ZEW yang menggambarkan tingkat kepercayaan bisnis di kawasan. Indikator kepercayaan bisnis kembali lagi ke posisi di akhir 2013 ketika kawasan Eropa sedang mengalami resesi yang kedua selama kurun waktu 6 tahun. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak yang khawatir kawasan Euro akan kembali mengalami resesi untuk yang ketiga kalinya sejak krisis ekonomi menghantam kawasan ini pada 2009. tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi di Eropa dapat dipahami, terlebih berbagai indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan rasio utang di beberapa negara, tidak mengalami perbaikan. Inflasi di Kawasan Euro, Jerman, Perancis, dan Inggris terus mengalami penurunan dan menjauh dari target inflasi yang sudah ditetapkan ECB sebesar 2 persen. Semakin tertekannya inflasi di kawasan Eropa tidak terlepas dari kondisi terkini harga pangan dan energi di kawasan. Terus menurunnya Inflasi di Kawasan Euro pada September 2014 mencapai 0,3 persen (turun 0,4 persen, mom). Hal itu menandakan bahwa inflasi di kawasan Euro sudah berada pada posisi di berbahaya atau danger zone selama 1 tahun atau sejak Oktober 2013 (0,7 persen), di mana pada bulan sebelumnya inflasi di kawasan Euro masih 1,1 persen. Permasalahan inflasi juga menjangkiti Yunani, Spanyol, Italia, dan Portugal. Yunani deflasi sejak Maret 2013, sedangkan Spanyol dan Italia deflasi pada September dan Agustus 2014. 73
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Dengan berbagai permasalahan yang ada, European Commission memprediksikan bahwa inflasi di Kawasan Euro pada 2015 akan mencapai 0,5 persen (target ECB adalah 2 persen). Proyeksi ECB sendiri inflasi pada 2015 sebesar 1,1 persen. Ancaman deflasi yang menghantui Kawasan Eropa menjadi pemicu bagi ECB untuk segera mengeluarkan stimulus. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh ECB adalah memotong suku bunga acuan menjadi 0,05 persen atau terendah dalam sejarah suku bunga acuan yang pernah dikeluarkan oleh ECB. Lebih dari itu ECB juga mulai membeli covered bonds untuk memacu inflasi dan mendorong pertumbuhan di kawasan. Persoalan lainnya adalah utang pemerintah. Rasio utang Yunani dan Italia terhadap PDB masing-masing adalah 174,9 persen dan 132,6 persen. Jerman menjadi satu-satunya negara yang mampu menjaga ratio utang terhadap PDB berada di bawah 80 persen sejak 2011. Beberapa langkah sudah dilakukan oleh European Commission, seperti memonitor anggaran negara-negara yang sudah mendapatkan lampu merah. sangat bergantung pada efektivitas kebijakan moneter ECB dalam mengelola inflasi dan suku bunga. Komponen lainnya adalah upaya perbaikan disiplin fiskal. Dari sisi ketenagakerjaan, selain menurunkan TPT, kawasan Euro harus berfous pada: (i) menahan penurunan pertumbuhan produktivitas; dan (ii) merumuskan langkah-langkah mengurangi pengaruh dari penurunan angkatan kerja karena lonjakan usia tua (aging population). Tantangan pemulihan ekonomi Kawasan Euro 74
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 4444 Bab Bab Bab Menata Pembangunan Ekonomi: Menata Pembangunan Ekonomi: Menata Pembangunan Ekonomi: Menata Pembangunan Ekonomi: Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain Pelajaran dari Negara Lain Pendahuluan 4.1. Pendahuluan 4.1. Pendahuluan Pendahuluan 4.1. 4.1. seorang profesor Columbia University menyatakan bahwa sejarah dari negara yang sukses dalam pembangunan ekonomi memiliki satu pola yang sama, yaitu keberhasilan negara tersebut dalam mempelajari kesuksesan negara lain dan menerapkannya dengan kondisi domestik di negaranya. Inggris yang menguasai ekonomi dunia di abad 18 belajar dari Belanda satu abad sebelumnya. Pasca-Perang Dunia Dua, Eropa belajar dari Amerika Serikat dalam membangun ekonomi. Terakhir adalah Tiongkok yang belajar kesuksesan pembangunan dari Jepang (Sachs, 2012). Oleh sebab itu, bab ini ditujukan untuk membahas kesuksesan pembangunan dari negara lain untuk diadopsikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Jeffrey Sachs, Lima negara dipilih sebagai studi kasus dalam mendapatkan pelajaran pembangunan bagi Indonesia. Negara pertama adalah Botswana yang menjadi contoh bagaimana negara yang kaya sumber daya alam mampu mengelola kekayaan tersebut dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Walaupun Botswana memiliki berbagai syarat yang membuat negara ini terperangkap dalam kemiskinan dan kutukan, namun keberadaan 75
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 institusi yang baik mampu mengubah ancaman kutukan menjadi keajaiban (from curse to miracle). Negara kedua adalah Bolivia yang menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan. Negara ketiga adalah Korea Selatan sebagai contoh negara yang mampu bertransformasi dari salah satu negara miskin di dunia menjadi negara industri maju melalui kebijakan industri (industrial policy) yang tepat dan berpihak kepada industri dalam negeri. Negara keempat adalah Australia sebagai contoh negara yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui inovasi. Negara terakhir adalah Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Pelajaran yang dapat diambil dari Tiongkok adalah mengenai perlunya membangun sistem pembiayaan infrastruktur yang sehat. Botswana: Cerita Sukses Mengubah Kutukan Menjadi 4.2. Botswana: Cerita Sukses Mengubah Kutukan Menjadi 4.2. Botswana: Cerita Sukses Mengubah Kutukan Menjadi Botswana: Cerita Sukses Mengubah Kutukan Menjadi 4.2. 4.2. Keajabaian Keajabaian Keajabaian Keajabaian Bostswana, sebuah negara kecil di daerah selatan benua Afrika adalah negara yang pada awalnya dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia (Hope, 1998). Negara ini memiliki dua syarat yang dapat menyebabkan suatu negara terperangkap dalam keterbelakangan ekonomi. Syarat pertama adalah sumber daya alam yang melimpah. Ada sebuah teori yang dikenal dengan teori kutukan sumber daya alam yang berpendapat bahwa negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah (Sachs dan Warner pada 1995). Syarat kedua adalah kondisi geografi dari Botswana yang terkurung daratan dari negara-negara tetangga (landlocked). Negara landlocked memiliki ketergantungan yang besar pada negara tetangga jika ingin melakukan perdagangan dengan pasar dunia. Botswana dikelilingi oleh beberapa negara seperti Namibia dan Zimbabwe yang memiliki kualitas infrastruktur 76
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 yang buruk dan selama bertahun-tahun terlibat dalam konflik sosial. Berbagai faktor-faktor yang dijelaskan di atas membuat pada tahun 1960-an, Botswana dianggap sebagai keranjang tanpa harapan (hopeless basket case) (Mothusi dan Dipholo, 2008). Alih-alih menjadi negara miskin seperti negara Afrika lainnya, Botswana justru mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat Botswana mendapatkan kemerdekaan pada 1966, pendapatan per kapita Botswana hanya US$ 90. Namun dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen per tahun selama kurun 40 tahun, saat ini Botswana memiliki pendapatan per kapita sebesar 7.730 US$ (Bank Dunia, 2014) sedangkan Indonesia hanya sebesar US$ 3580 (Lihat Gambar 4.1). Gambar 4.1. Perkembangan Pendapatan per Kapita Botswana Gambar 4.1. Gambar 4.1. Gambar 4.1. dan Indonesia Sumber: Bank Dunia (2014), diolah Kesuksesan Botswana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat negara tersebut menjadi primadona berbagai penelitian pembangunan ekonomi (Jerven, 2010). Keberhasilan Botswana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus membuat Botswana mendapatkan sebutan 77
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sebagai sebuah keajaiban Afrika (an African Miracle) oleh Samatar dalam bukunya yang berjudul An African Miracle: State and Class in Botswana. Botswana Leadership and Colonial Legacy menunjukkan bahwa negara Afrika pun bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun Botswana memiliki berbagai syarat yang dapat membuat Botswana terperangkap dalam kemiskinan. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Botswana memang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pertambangan berlian. Pada 1973, kontribusi sektor pertambangan pada PDB hanya 11 persen. Dengan perkembangan produksi pertambangan di Botswana, kontribusi sektor pertambangan pada PDB terus mengalami peningkatan dan mencapai 67 persen dari total PDB pada 2012. (2010) Sehingga menjelaskan bahwa ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi Botswana sejak 1967 dengan produksi berlian dari negara tersebut. tidak mengherankan jika studi dari Jerven Tambang memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi Botswana. Sektor pertambangan memberikan tambahan pajak, deviden, dan royalti yang nilainya setara 75 sampai 80 persen dari total pendapatan pertambangan. Negara menginvestasikan pendapatan yang diterimanya dari sektor pertambangan untuk pembangunan percepatan pembangunan pedesaan, pemerintah Botswana mengeluarkan 20 juta Botswana Pula untuk membangun infrastruktur pedesaan, industri padat karya, ekspansi kredit, sekolah dasar, klinik, jalan, dan pasokan air pada awal 1970-an. pedesaan. Melalui program Kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Botswana membuat Botswana dianggap memiliki kesuksesan yang sama dengan negara-negara Asia Timur yang juga diberikan gelar keajaiban Asia (Asian Miracle) (Hope, 1998). Memang tidak dapat 78
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dipungkiri bahwa kebijakan politik dan ekonomi Botswana memiliki persamaan dengan negara-negara macan Asia. Persamaan tersebut adalah tingginya peran negara pada periode awal pembangunan. Salah satu hal yang menonjol dari pembangunan di Botswana adalah keterlibatan aktif dari pemerintah dalam proses pembangunan. Pemerintah juga aktif dalam membangun kapasitas institusi atau kelembagaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keberhasilan Botswana mendukung pandangan bahwa negara berkembang dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika memiliki institusi yang baik dan menerapkan kebijakan yang tepat (Jervin, 2010). Sejumlah peneliti meyakini bahwa keajaiban pertumbuhan didasarkan atas kehadiran institusi politik (Acemoglu et al, 2003; Beaulier and Subrick, 2006; Iimi, 2006; Robinson and Parsons, 2006; Acemoglu and Robinson, 2012). Berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa negara yang kaya sumber daya alam cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena buruknya tata kelola di negara tersebut (Bebbington et al, 2008). Botswana justru menunjukkan hal sebaliknya dengan menerapkan good governance di seluruh lini dan juga mempertahankan kinerja birokrasi yang non partisan dan efektif. Berbagai aspek tersebut memberikan lingkungan yang (Hope, 1998). Berdasarkan World mencegah kegiatan rente Economic Forum (WEF), Botswana merupakan salah satu negara dengan kualitas tata kelola terbaik di dunia di mana berdasarkan laporan daya saing, Botswana menempati peringkat yang tinggi. Menurut laporan WEF, Botswana berada di peringkat tinggi pada beberapa indikator tata kelola seperti institusi yang memiliki legitimasi (peringkat 32), efisensi pengeluaran pemerintah (peringkat 15), kepercayaan publik terhadap politisi (peringkat 21), 79
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dan independensi pengadilan (peringkat 30). Berdasarkan laporan Internasional, Botswana merupakan negara dari Transparansi dengan tingkat korupsi terendah di Afrika. Pada level dunia, Botswana berada di peringkat 30 dari total 177 negara (Transparansi Internasional, 2013). Hope (1998) menjelaskan bahwa negara yang tidak memiliki tata kelola yang baik tidak akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Tata pemerintah yang baik ditunjukkan dengan keberadaan akuntabilitas politik, birokrasi yang transparan, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapatan, manajemen fiskal yang baik dan akuntabel, dan berkembanganya masyarakat madani di Botswana (Hope, 1998). Tata kelola yang baik juga mampu mencegah praktik korupsi dan kegiatan perburuan rente yang merupakan sumber masalah dalam terjadinya kutukan sumber daya alam. Mengurangi Ketimpangan: Belajar dari Amerika Latin 4.3.4.3.4.3.4.3. Mengurangi Ketimpangan: Belajar dari Amerika Latin Mengurangi Ketimpangan: Belajar dari Amerika Latin Mengurangi Ketimpangan: Belajar dari Amerika Latin tahun, Amerika Latin dikenal sebagai kawasan dengan ketimpangan paling tinggi di dunia. Tetapi, hampir dua windu terakhir ketimpangan pendapatan di sebagian besar negara di Amerika Latin turun cukup signifikan. Berbeda dengan negara-negara emerging (misalnya Indonesia) dan maju (misalnya Amerika Serikat), penurunan ketimpangan di Amerika Latin sangat menarik karena kawasan ini mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi dan terus memperbaiki tingkat kesenjangan pendapatan di antara masyarakatnya (Tsounta dan Osueke, 2014). Selama puluhan Oleh karena itu, banyak studi yang mempelajari bagaimana mengurangi ketimpangan dengan menggunakan studi kasus ketimpangan negara-negara di Amerika Latin. Terlebih, 80
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pendadapatan adalah salah satu isu yang paling populer di dunia dalam kurun tahun belakangan. negara Amerika Latin . Koefisien Gini Negara----negara Amerika Latin Gambar 4.2. Koefisien Gini Negara Gambar 4.2 negara Amerika Latin negara Amerika Latin . Koefisien Gini Negara . Koefisien Gini Negara Gambar 4.2 Gambar 4.2 Sumber: World Bank, 2013. Catatan: Perhitungan berdasarkan data SEDLAC (CEDLAS dan World Bank) Studi Kasus: Bolivia1111 4.3.1.... Studi Kasus: Bolivia 4.3.1 Studi Kasus: Bolivia Studi Kasus: Bolivia 4.3.14.3.1 Pada 2002, koefisien Gini di Bolivia tercatat lebih dari 0,6. Alhasil, Bolivia menyandang gelar sebagai negara paling timpang di Amerika Latin dan keenam di dunia. Ketimpangan antara 20 persen orang terkaya (richest 20 persen) dan 20 persen orang termiskin (poorest 20 persen) di Bolivia memang sangat akut. Tidak hanya ketimpangan dari sisi pendapatan, tetapi juga ketimpangan dari sisi kesehatan, pendidikan, gender, dan perkotaan-perdesaan. Sebagai contoh, ketika dihadapkan pada hasil ujian Bahasa yang terstandarisasi, hasil ujian anak-anak sekolah dasar Bolivia 1 Sebagian besar bagian ini disadur dari Vargas (2012). 81
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menunjukan mereka adalah yang terendah se-Amerika Latin (CESR, 2008). Tetapi, sebagaimana negara-negara Amerika Latin lainnya, ketimpangan pendapatan di Bolivia dalam 10 tahun terakhir berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Gambar 4.3). Hal ini berarti berlawan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan kenaikan koefisien Gini. Gambar 4.3 Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Bolivia, Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Bolivia, Gambar 4.3 Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Bolivia, Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Bolivia, Gambar 4.3 Gambar 4.3 2012. 1999----2012. 1999 2012. 2012. 19991999 Sumber: World Data Bank, World Bank. Catatan: Data koefisien Gini tidak tersedia untuk 2003 dan 2010. Sumbu Y-kiri adalah pertumbuhan ekonomi (persen), sedangkan Sumbu Y-kanan adalah koefisien Gini (indeks). Ada dua progam CCT yang sangat populer di Bolivia, yaitu Juancito Pinto (JP) dan Renta Dignidad/The Dignity Pension (RD). Tak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan untuk kedua program ini mencapai US$230 juta, sekitar 2 persen dari total PDB Bolivia atau senilai hampir Rp 3 triliun. 82
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 JP adalah subsidi langsung kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP). Pada 2011, lebih dari 1,6 juta anak sekolah mendapatkan subsidi langsung dari Pemerintah. Program ini didirikan pada 2006. Setiap anak sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 yang bersekolah di sekolah Pemerintah/publik mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar US$30 tiap tahunnya atau sekitar Rp 350.000. Pada Juli 2008, Pemerintah Bolivia memperluas program ini sehingga anak- anak tingkat delapan di sekolah publik (setara kelas 2 SMP di Indonesia) juga mendapatkan subsidi. Di sisi lain, RD adalah skema pensiun untuk para manula yang telah berumur lebih dari 60 tahun yang didirikan pada 2008. Hingga 2011, hampir 900 ribu pria dan wanita mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program ini. Besaran tunjangan per tahun yang diberikan bervariasi mulai dari US$ 260 hingga US$ 345, tergantung dari pembayaran jaminan sosial mereka. Tunjangan ini dapat dibayarkan tiap bulan atau diakumulasi tiap tahun, tergantung preferensi penerima manfaat. ini mampu mengurangi kemiskinan absolut hingga hampir 6 persen selama 2007-2009, khususnya di daerah perdesaan. Tentu angka ini sangat signifikan bagi Bolivia mengingat lebih dari 60 persen masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan dan hampir 40 persennya adalah miskin absolut. Berdasarkan laporan UNDP, kebijakan Indonesia versus Bolivia 4.3.2.... Indonesia versus Bolivia 4.3.2 Indonesia versus Bolivia Indonesia versus Bolivia 4.3.24.3.2 Sebenarnya, Indonesia juga telah memiliki program yang serupa dengan JP dan RD di Bolivia. Jika Bolivia memiliki JP, Indonesia memiliki Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Jika Bolivia 83
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 mempunyai JD, Indonesia memiliki Jamkesmas. Bahkan, tidak hanya BSM dan Jamkesmas, Indonesia juga memiliki beberapa kebijakan lainnya, seperti Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), (TNP2K, 2014). untuk mengurangi kemiskinan/ketimpangan Pertanyaannya adalah mengapa ketimpangan di Indonesia justru kian memburuk? Setidaknya ada dua penjelasan mengapa Indonesia tidak bisa seperti Bolivia dalam mengurangi ketimpangan. Pertama, laju pertumbuhan pendapatan kelas menengah dan kelas atas Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan kelas menengah ke bawah. Lebih dari itu sebagian besar masyarakat Indonesia (80 persen), sekitar 200 juta jiwa, pertumbuhan pendapatannya di bawah rata-rata nasional (sekitar 5 persen). Di sisi lain, 20 persen orang terkaya di Indonesia (pendapatan per kapita lebih dari 750 ribu/bulan) pertumbuhan pendapatannya di atas 5 persen. Lebih parah lagi, 40 Indonesia persen masyarakat (pendapatan per kapita kurang dari 370 ribu/bulan) pertumbuhan pendapatannya hanya kurang dari 2 persen. Alhasil, koefisien Gini Indonesia terus merangkak naik dari 0,35 pada 2008 menjadi 0,41 pada 2012. Jadi, memburuknya ketimpangan di Indonesia bukan disebabkan karena orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin tetapi yang tepat adalah: karena pertumbuhan pendapatan orang kaya (jauh) lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan orang miskin. termiskin (rentan miskin) di Di sisi lain, Bolivia justru berhasil melakukan hal sebaliknya. Bolivia mampu meningkatkan pendapatan orang berpenghasilan rendah lebih signifikan dibandingkan orang dengan berpenghasilan menengah atau tinggi. Bahkan, Bolivia juga mampu mengurangi pendapatan orang berpenghasilan tinggi. Alhasil, (jauh) 84
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin menjadi berkurang. Terjadi perubahan struktural yang cukup signifikan di komposisi angkatan kerja Bolivia selama rentang 1999-2011. Pada 1999, sebagian besar tenaga kerja di Bolivia tidak lulus SMA (58 persen). Namun, keadaan ini terus berubah secara perlahan hingga pada akhirnya pada 2011 hanya terdapat 43 persen tenaga kerja yang tidak lulus SMA. ini. Ada dua konsekuensi utama perubahan struktural Pertama, angkatan kerja Bolivia semakin terdidik ditandai dengan naiknya tenaga kerja yang lulus SMA dari 19 persen (1999) menjadi 25 persen ironisnya, pengangguran terdidik/sarjana justru meningkat. Pengangguran yang memiliki gelar pendidikan tinggi/universitas naik sangat drastis dari 9 persen (1999) menjadi 16 persen pada 2011 (Hernani-Limarino dan Eid, 2013). (2011). Kedua, Gambar 4.4 Bolivia Labor Force) Bolivia Komposisi Angkatan Kerja (Labor Force) Gambar 4.4 Komposisi Angkatan Kerja ( Bolivia Bolivia Komposisi Angkatan Kerja ( Komposisi Angkatan Kerja ( Gambar 4.4 Gambar 4.4 Labor Force) Labor Force) Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1999, 2005 dan 2009 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1999, 2005 dan 2009 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1999, 2005 dan 2009 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1999, 2005 dan 2009 Sumber: Hernani-Limarino dan Eid (2013) Catatan: Sumbu X adalah distribusi tenaga kerja (persentil) berdasarkan tingkat pendapatan. 85
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Transformasi Korea Selatan Dari Negara Miskin Menjadi 4.4.4.4.4.4.4.4. Transformasi Korea Selatan Dari Negara Miskin Menjadi Transformasi Korea Selatan Dari Negara Miskin Menjadi Transformasi Korea Selatan Dari Negara Miskin Menjadi Negara Industri Maju Negara Industri Maju Negara Industri Maju Negara Industri Maju Sama halnya dengan Botswana, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika mendapatkan kemerdekaan pada 1945. Kemiskinan di Korean Selatan semakin kronis ketika Korea Selatan terlibat dalam Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun (1950-1953). Akibat perang tersebut, jutaan penduduk Korea Selatan jatuh ke lubang kemiskinan. Pada 1960, 70 persen dari total populasi Korea Selatan berada di bawah garis kemiskinan (UNDP, 2000). Korea Selatan menerima bantuan sebesar 5227 miliar USD dan menjadi negara penerima bantuan asing terbesar dalam sejarah (OECD, 2012). Akan tetapi, Korea Selatan mampu melakukan transformasi ekonomi dari negara miskin dunia menjadi salah satu negara maju dunia ketika pada 1996 menjadi anggota OECD, sebuah organisasi kelompok negara- negara maju dunia. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil keluar dari status negara miskin menjadi negara maju (Pirie, 2008). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, pada 1960 Korea Selatan memiliki pendapatan perkapita sebesar US$ 82. Namun, selama kurun periode 1960 hingga 2013, pendapatan per kapita Korea Selatan mengalami peningkatan hingga lebih dari 300 kali lipat. Lebih dari itu, selama 1960 hingga 2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi Korea Selatan per tahun adalah 7 persen. Sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita Korea Selatan, kemiskinan di Korea Selatan juga mampu diatasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sesaat setelah Perang Korea, 70 persen penduduk Korea Selatan berada di bawah garis kemiskinan. Pada 2010, jumlah orang miskin di Korea Selatan hanya tinggal 3,4 persen dari total penduduk di negara tersebut. 86
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gambar 4.5555. Pendapatan per Kapita Korea Selatan, Indonesia, Gambar 4. Gambar 4. Gambar 4. Malaysia, dan Kelompok Dunia Sumber: Bank Dunia (2014) Korea Selatan dan Kebijakan Industri 4.4.1. Korea Selatan dan Kebijakan Industri 4.4.1. Korea Selatan dan Kebijakan Industri Korea Selatan dan Kebijakan Industri 4.4.1. 4.4.1. Keberhasilan Korea Selatan dalam transformasi ekonomi dari negara miskin menjadi negara maju dunia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan puluhan tahun yang secara konsisten dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan. Salah satu kebijakan yang konsisten dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan adalah (Industrial Policy) yang berpihak pada kebijakan pembangunan industri dalam negeri. industri Kebijakan industri memang menjadi corak utama dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan. Kebijakan industri yang diterapkan oleh Korea Selatan ditujukkan untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri melalui berbagai bantuan dan kebijakan (Amsden, 1989). Pada periode awal, pemerintah Korea Selatan menetapkan sejumlah industri yang menjadi sektor prioritas 87
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dan memberikan bantuan yang masif bagi industri pilihan tersebut. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk memberikan prioritas dalam mendapatkan kredit, bantuan dana dari pemerintah, insentif pajak, dan proteksi impor. Sebagai ganti dari bantuan pemerintah ini, industri prioritas tersebut berada di bawah kontrol pemerintah dalam urusan teknologi dan harga. Salah satu kebijakan industri utama adalah policy loans yang merupakan kebijakan pemberian kredit. Dalam kurun waktu 1962 hingga 1985, 57,9 persen dari total pinjaman bank diberikan kepada industri prioritas (Lee et al, 1987). Pemerintah Korea Selatan menetapkan beberapa industri prioritas dalam setiap rencana lima tahun. Pada lima tahun pertama (1962-1966), pemerintah menetapkan industri semen, industri pupuk, dan migas sebagai industri prioritas. Penetapan ketiga industri ini sebagai industri prioritas pada periode lima tahun pertama didasari oleh pemikiran bahwa ketiga industri ini adalah industri dasar yang mendukung pengembangan industri lainnya. Pada periode kedua rencana lima tahun (1967-1971), pemerintah Korea Selatan menetapkan industri baja dan industri mesin sebagai industri prioritas. Pada periode ketiga dan keempat, pemerintah Korea Selatan menetapkan industri galangan kapal dan industri elektronik sebagai industri prioritas. Industri ini tetap menjadi industri prioritas pada periode kelima dan keenam (1982-1991). Industri mesin, elektronik, mobil, dan industri high-tech juga ditetapkan sebagai industri prioritas pada periode kelima dan keenam (Chang, 1994). Untuk mendukung penetapan tersebut, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan undang-undang Promotional Laws pada akhir dekade 1960-an yang menjadi basis hukum dalam industri prioritas memberikan bantuan dan kontrol terhadap 88
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tersebut. Berbagai instrumen di dalam undang-undang ini meliputi mekanisme pemberian sanksi terhadap industri yang menyalahi bantuan yang diberikan dan pengawasan terhadap industri yang mendapatkan bantuan di mana industri prioritas harus memberikan ini ditunjukkan untuk laporan kepada pemerintah. Hal menghindari moral harzard yang dilakukan oleh industri yang menerima bantuan. Pada 1986, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan Industrial Development Law (IDL) yang menekankan pada rationalisation programmes. Rationalisation programmes adalah program untuk mengakomodir kepentingan industri dan memiliki industri yang tujuan mendukung impor, peningkatan kapasitas, dan membutuhkan substitusi peningkatan daya saing. Di saat yang bersamaan, IDL juga ditujukkan untuk memproteksi industri yang sedang mengalami penurunan (Chang, 1994). Kebijakan dalam IDL dikelompokkan menjadi tiga kebijakan. Kelompok pertama adalah kebijakan yang bertujuan sebagai upaya proteksi dalam proses adaptasi industri. Beberapa kebijakan yang masuk dalam kelompok ini antara lain adalah pembatasan impor terhadap komoditas pesaing, penurunan tarif bahan baku dan bahan penolong, kontrol harga, dan pemberian subsidi. Pada kelompok kedua, kebijakan ditujukan untuk peningkatan daya saing. Beberapa kebijakan yang masuk dalam kelompok ini adalah (market-sharing merger arrangements). Kebijakan kelompok ketiga ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas seperti pemberian subsidi kredit yang ditujukkan untuk peningkatan kapasitas, subsidi untuk pengeluaran R&D dan pelatihan, serta riset bersama antara pemerintah, perusahaan (industri), dan lembaga riset (Chang, 1994). Penentuan kelompok bantuan yang sudah dibahas sebelumnya ditentukan atas kesepakatan pemerintah 89
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 berdasarkan kebutuhan dari masing-masing industri. Sebagai contoh, industri mobil, mesin, alat elektronik dimasukkan dalam fokus dari bantuan adalah berupa kelompok peningkatan kapasitas. Untuk industri yang sudah memiliki kapasitas seperti industri pupuk, program bantuan ditujukan untuk memperkenalkan kompetisi sehingga impor pupuk mulai dihapus secara perlahan. Namun, di saat yang bersamaan pemerintah tetap membebaskan impor barang mentah untuk kegiatan produksi industri pupuk (Chang, 1994). tiga di mana Korea Selatan dan Praktik Negara Pembangunan 4.4.2. Korea Selatan dan Praktik Negara Pembangunan 4.4.2. Korea Selatan dan Praktik Negara Pembangunan Korea Selatan dan Praktik Negara Pembangunan 4.4.2. 4.4.2. Selain kebijakan industri di Korea Selatan, faktor lain yang membuat Korea Selatan mampu menjadi negara maju di dunia adalah peran aktif negara yang dalam literatur akademik dikenal dengan istilah negara pembangunan atau developmental state. Konsep negara pembangunan adalah konsep sentral yang menjelaskan keajaiban ekonomi yang dialami oleh negara-negara Asia Timur pada periode 1970-an hingga 1990-an. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson melalui bukunya yang berjudul MITI and the Japanese Miracle. Sesaat setelah Johnson mempublikasi konsepnya mengenai negara pembangunan, berbagai akademisi mengeluarkan berbagai buku yang membahas negara pembangunan di beberapa negara Asia Timur termasuk Korea Selatan. Negara pembangunan dalam konteks Korea Selatan menjadi satu konsep yang tidak dapat dilepaskan karena sejarah pembangunan ekonomi Korea Selatan selalui ditandai oleh peran aktif yang dijalankan oleh negara pembangunan. Ciri negara pembangunan sendiri ditandai oleh banyak aspek. Namun, setidaknya terdapat dua aspek yang selalu 90
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menjadi ciri khas dari negara pembangunan yaitu birokrasi yang berkualitas dan kepemimpinan politik yang kuat. Birokrasi yang berkualitas menjadi satu ciri utama dari negara pembangunan karena birokrasi adalah satu organisasi besar yang mengimplementasikan berbagai kebijakan umum yang sudah dibuat pada level nasional (Wong 2004; Booth 1999). Birokrasi yang berkualitas menjadi sangat penting karena jalan atau tidaknya program dan rencana sangat bergantung dari kualitas birokrasi sendiri. Banyak kalangan yang menilai bahwa berjalannya kebijakan industri di Korea Selatan disebabkan oleh birokrasi yang berkualitas. Birokrasi yang berkualitas dicapai melalui beberapa kebijakan seperti pola rekruitmen yang mengutamakan kompetensi dan pemberian (Aryeetey and insentif berdasarkan kinerja Nissanke, 2003). Aspek lain dari negara pembangunan adalah komitmen kuat dari elit politik untuk mempromosikan pembangunan. Dalam konteks Korea Selatan, kepemimpinan kuat yang ditunjukan oleh Park Chung He sudah menjadi modal bagi Korea Selatan dalam mempertahankan kebijakan pro industri dalam negeri. (Amsden 1989; Beeson 2003; Woo-Cumings 1999; Kohli 2004). Kepemimpinan politik yang kuat mampu mencegah instabilitas politik yang dapat mengganggu jalannya roda ekonomi. Pengalaman Australia: Pembangunan dan Produktivitas 4.5. Pengalaman Australia: Pembangunan dan Produktivitas 4.5. Pengalaman Australia: Pembangunan dan Produktivitas Pengalaman Australia: Pembangunan dan Produktivitas 4.5. 4.5. Sektor Pertanian Sektor Pertanian Sektor Pertanian Sektor Pertanian secara bertahap mengalami transformasi baik dari sisi makro maupun mikro selama kurang lebih 30 tahun. Secara umum, reformasi ekonomi Australia didorong oleh kemajuan industri agar dapat bersaing dalam kompetisi global maupun domestik dengan menekankan pada Perekonomian Australia 91
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 fleksibilitas dan produktivitas, melakukan perubahan struktural serta meningkatkan daya saing perusahan dan industri lokal. Tetapi, tidak seperti kebanyakan di negara lain yang cenderung melakukan industrialisasi, Australia tetap mempriroritaskan sektor pertanian dalam agenda reformasi ekonominya. Kunci sukses reformasi sektor pertanian Negeri Kangguru tersebut adalah peningkatan produktivitas. Tentu saja, dalam tataran teori makroekonomi, produktivitas merupakan prasyarat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produktivitas sangat ditentukan oleh modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara serius diaplikasikan oleh pemerintah Australia agar tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian secara berkelanjutan. Oleh sebab ini akan sedikit menceritakan bagaimana kebijakan Australia dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. sektor pertanian dapat terus itu, bagian Determinan Peningkatan Produktivitas 4.5.1. Determinan Peningkatan Produktivitas 4.5.1. Determinan Peningkatan Produktivitas Determinan Peningkatan Produktivitas 4.5.1. 4.5.1. Di tingkat petani, peningkatan produktivitas mencerminkan petani memproduksi lebih banyak output (seperti tanaman dan ternak) dari input yang digunakan (tanah, tenaga kerja, modal, barang dan jasa). Jika diukur pada tingkat industri, pertumbuhan produktivitas juga mencerminkan perubahan dalam struktur industri, termasuk keluarnya petani yang kurang efisien dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien di seluruh peternakan. 92
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Kerangka Determinan Produktivitas Sektor Pertanian Gambar 4.6666.... Kerangka Determinan Produktivitas Sektor Pertanian Gambar 4. Kerangka Determinan Produktivitas Sektor Pertanian Kerangka Determinan Produktivitas Sektor Pertanian Gambar 4. Gambar 4. Australia Australia Australia Australia Sumber: diolah dari Gray, Emer, dan Sheng (2014) peningkatan produktivitas pertanian, seiring dengan berkurangnya biaya teknologi dan praktek produksi petani karena mengadopsi terbaru ABARES lebih efisien. Penelitian manajemen yang mengungkapkan bahwa ketika harga relatif dari input pertanian berubah dari waktu ke waktu, petani akan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan memilih kombinasi biaya itu pada akhirnya lebih rendah. Praktik menimbulkan efek substitusi dan pendapatan yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Petani dapat memilih untuk menghasilkan output dengan penggunaan input yang lebih sedikit, atau juga dapat meningkatkan input beserta produksinya, dalam beberapa kasus, melalui perluasan ukuran pertanian untuk lebih mengeksploitasi manfaat dari peningkatan skala usaha (Sheng et al, Inovasi merupakan pendorong utama input yang 93
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 2014). Selain itu petani juga dapat meningkatkan produktivitas dengan melakukan penghematan pada biaya atas perubahan manajemen yang lebih efektif dan efisien (spesialisasi). Terakhir, karakteristik petani juga memainkan peranan penting dalam memacu produktivitas. Kapasitas para petani untuk berinovasi, seperti pengalaman, pendidikan dan pelatihan, status keuangan dan sikap mereka dalam menghadapi krisis menjadi kunci suksesnya sektor pertanian di Australia. Potret Sektor Pertanian Australia Sebelum Reformasi 4.5.2. Potret Sektor Pertanian Australia Sebelum Reformasi 4.5.2. Potret Sektor Pertanian Australia Sebelum Reformasi Potret Sektor Pertanian Australia Sebelum Reformasi 4.5.2. 4.5.2. Sebelum reformasi ekonomi yang dicetuskan pada 1980, intervensi pemerintah Australia di bidang pertanian sebagian besar dimana intervensi tersebut bertujuan untuk menstabilkan dan mempertahankan pendapatan petani. Kebijakan itu ditempuh dengan pengaturan harga domestik (kontrol ketat impor) yang digunakan untuk menstabilkan harga dan pendapatan petani terhadap volatilitas harga dunia serta memaksimalkan keuntungan ekspor. Program bantuan juga diberikan sebagai kompensasi atas meningkatnya biaya input pertanian dalam melindungi industri manufaktur dari persaingan impor (Martin, 1989 dalam Gray, Emer, dan Sheng, 2014). Secara umum, para produsen pertanian dan petani menerima bantuan dari pemerintah dalam berbagai bentuk diantaranya: (1) Pemasaran dan dukungan penyesuaian harga di industri yang sensitif seperti, skema harga konsumen bagi komoditas susu, gandum, gula, tembakau dan anggur kering, skema harga ekspor gandum, serta skema harga alternatif untuk wool; (2) Relaksasi tarif untuk komoditas jeruk, anggur, sayuran, dan tembakau; (3) Konsesi pajak penghasilan; (4) Pendanaan untuk riset; (5) Bantuan input berupa subsidi pupuk, kredit lunak, dan mesin (traktor) untuk 94
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menggarap terkena kekeringan; (7) Bantuan layanan infrastruktur, seperti layanan untuk irigasi. lahan pertanian; (6) Bantuan apabila Beragamnya kebijakan bantuan dan dana yang digunakan pada program peningkatan produktivitas pertanian pada masa itu selanjutnya menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan mengenai efektivitas dan efisiensi dari berbagai kebijakan tersebut. Kebijakan dan program bantuan yang semula ditujukan untuk kesejahteraan petani malah mendistorsi insentif dari petani itu sendiri untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menanggulangi risiko dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. yang diimplementasikan mengurangi insentif yang ditujukkan untuk menambah produktivitas. Berbagai skema pemasaran domestik Reformasi Sektor Pertanian 4.5.3. Reformasi Sektor Pertanian 4.5.3. Reformasi Sektor Pertanian Reformasi Sektor Pertanian 4.5.3. 4.5.3. Reformasi pada kebijakan pertanian Australia dimulai pada awal 1980-an, ketika pemerintah berusaha untuk membatasi jumlah bantuan dana dan insentif melalui tindakan penghematan anggaran. Meski sektor pertanian mendapatkan bantuan dari kebijakan pemerintah, biaya dari bantuan tersebut pada dasarnya berasal dari konsumen domestik (subsidi jaminan yang diperlukan untuk mendukung harga ekspor menjadikan kompensasi untuk biaya input pertanian yang tinggi) dan pajak (Wonder, 1995 dalam Gray, Emer, dan Sheng, 2014). Oleh karena itu, reformasi pada tahap awal adalah mengganti harga yang dijamin (guaranteed prices) menjadi harga stabil (stabilized prices) untuk komoditas gandum dan anggur kering. 95
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 terus dilakukan untuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap mekanisme pasar serta mereduksi dan mempersempit perbedaan tingkat bantuan yang sebelumnya mendistorsi alokasi sumber daya pertanian. Reformasi ekonomi besar-besaran yang dilakukan pada 1980-an berdampak pada pengurangan tarif secara bertahap dan beberapa kebijakan proteksi. Pada 1995, segala bentuk bantuan bagi komoditi barley, jagung, kapas, sayuran segar, kacang-kacangan, biji-bijian, tembakau, daging, gandum, minyak sayur, beras, sorgum, dan wol dihapus. Penghapusan tarif juga diberlakukan untuk industri agro lainnya (susu, anggur kering, gula, dan wine). Selain itu, subsidi pupuk bagi para petani juga ikut dicabut pada 1988. Selanjutnya, reformasi (Inggris) dan regulasi pertanian menjadi lebih ketat pada 1980-an. Reformasi yang berorientasi pada kekuatan pasar dan untuk menghilangkan hambatan pemasaran komoditas agar lebih efisien maka dilakukan penyesuaian kelembagaan pada beberapa otoritas pemasaran (Statutory Marketing Authorities, SMA). Selama periode 1990 dan 2000, SMA dan beberapa regulasi yang telah dikeluarkannya berada di bawah naungan Kebijakan Persaingan Nasional (NCP). Sebagai tindak lanjut berikutnya, Commonwealth dan pemerintah negara bagian sepakat untuk meninjau kembali undang-undang yang membatasi persaingan, termasuk memberi otoritas (kekuatan monopoli) bagi SMA dalam hal (i) penguasaan pada lahan pertanian; (ii) kualitas dan harga komoditi; dan (iii) pembeli tunggal pasar domestik maupun ekspor. Pengawasan oleh Negara Persemakmuran Reformasi lainnya pada 1990-an dan periode selanjutnya mendorong lebih besar, kemampuan manajemen risiko, dan kemandirian para produsen (petani) dalam meningkatkan produktivitas. Secara khusus, pada periode 1990-an respon pasar yang 96
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 terlihat perubahan besar pada kebijakan mengatasi kekeringan di teritori Australia Australia. Pada 1992, negara bagian dan berkomitmen membentuk Kebijakan Kekeringan Nasional (National Drought Policy, NDP). Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan bahwa kekeringan merupakan bagian dari kehidupan petani di Australia dan kebijakan sebelumnya terkait kekeringan dinyatakan sebagai bencana alam adalah salah sasaran dan menciptakan disinsentif bagi petani untuk menanggulangi efek dari kekeringan. lebih menekankan pada peningkatan kesiapan petani dalam menghadapi kekeringan dan memberikan bantuan sosial bagi keluarga petani dan masyarakat pedesaan ketimbang memberikan dukungan yang bersifat "bisnis". Kebijakan NDP ktor Pertanian Saat Ini Kebijakan Sektor Pertanian Saat Ini 4.5.4. Kebijakan Se 4.5.4. ktor Pertanian Saat Ini ktor Pertanian Saat Ini Kebijakan Se Kebijakan Se 4.5.4. 4.5.4. Australia merupakan salah satu negara anggota OECD yang memiliki nilai PSE (Producer Support Estimation) terendah dengan nilai sebesar 2 persen pada periode 2011-2013 (sebelumnya sebesar 10 persen pada periode 1986-88). PSE merupakan sebuah indikator yang merepresentasikan bantuan atau dana yang diberikan pemerintah kepada produsen pertanian, dihitung setiap satu tahun sekali. Seiring berkurangnya PSE, ternyata distorsi program bantuan menurun tajam dari 87 persen pada 1986-88 tersebut menjadi enam persen pada 2010-12. Penurunan mencerminkan berkurangnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan dukungan harga pasar kecuali beberapa komoditias khusus seperti keju, sayuran, dan minyak tertentu), yang mendapatkan proteksi tarif dan kuota tarif. 97
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gambar 4.7.... PPPPeeeerrrrsentase PSE dan Disorsi Kebijakan Pertanian sentase PSE dan Disorsi Kebijakan Pertanian Gambar 4.7 sentase PSE dan Disorsi Kebijakan Pertanian sentase PSE dan Disorsi Kebijakan Pertanian Gambar 4.7 Gambar 4.7 Australia Australia Australia Australia Sumber: OECD, 2014 (diolah) Tingkat dukungan produsen bervariasi pada tahun tertentu, karena bantuan umumnya diberikan dalam menanggapi kondisi tertentu dan dihapus ketika mereka membaik. Sebagai contoh, tingkat dukungan produsen relatif lebih tinggi selama periode 2006-08 (lima persen dari penerimaan) karena pengeluaran yang lebih tinggi disebabkan adanya kekeringan. Lebih lanjut, program bantuan dan dukungan Pemerintah Australia sebagian besar berbentuk hibah yang bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi, fasilitasi penyesuaian struktural, adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan iklim serta meningkatkan pengelolaan sumber daya pertanian. Beberapa program kunci Pemerintah Australia saat ini adalah sebagai berikut: lingkungan 98
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 4.1 Program Kunci Pemerintah Australia Tabel 4.1 Program Kunci Pemerintah Australia Tabel 4.1 Program Kunci Pemerintah Australia Tabel 4.1 Program Kunci Pemerintah Australia ektor Pertanian dalam SSSSektor Pertanian dalam ektor Pertanian ektor Pertanian dalam dalam Program Program Program Program Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Pendanaan penelitian pengembangan pedesaan dan Pemerintah Australia memiliki berbagai program R&D yang tersebar pada beberapa departemen (pertanian, industri perikanan, dan kehutanan) yang mencapai 715.000.000 USD setiap tahunnya Biosecurity Departemen Pertanian Australia memiliki otoritas untuk melakukan pengecekan barang masuk impor khususnya produk tumbuhan, hewan dan sejenisnya Program kekeringan bantuan Bantuan yang diberikan kepada petani bertujuan untuk membantu petani dalam mempersiapkan dan mengelola dampak kekeringan Konsultan Keuangan Pedesaan Berfungsi memberikan penyuluhan keuangan gratis kepada para petani, nelayan, pengusaha kecil yang kesulitan finansial Transitional Family Payment Farm Memberikan bantuan pembayaran kepada petani yang mengalami kesulitan finansial secara signifikan Bantuan Pajak Beberapa bantuan terkait pajak di antaranya Farm Management Deposit, pemotongan dan konsesi untuk mengurangi penghasilan wajib pajak para petani Program Keuangan Pertanian Program ini bertujuan untuk mendukung petani yang dengan tingkat utang yang tinggi, namun dapat menunjukkan kelangsungan hidup usahanya dalam jangka panjang. Petani yang memenuhi syarat dapat mengakses pinjaman lunak dalam jangka pendek (lima tahun) Carbon Farming Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang bagi pengelola lahan untuk meningkatkan produktivitas, dan memperoleh manfaat ekonomi serta membantu lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini beroperasi sebagai skema sukarela untuk memfasilitasi penjualan kredit karbon yang dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi syarat dalam bidang pertanahan ke pasar karbon internasional dan domestik Caring Country for our Program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan alam Australia dan keberlanjutan. Petani dan pengelola lahan lainnya dapat mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan proyek-proyek yang meningkatkan keanekaragaman hayati dan praktik pertanian berkelanjutan Subsidi pemulihan pasca Bencana Alam Disediakan untuk membantu petani yang mengalami kehilangan pendapatan akibat dari bencana seperti kebakaran hutan dan banjir. Sumber: Depertemen Pertanian Australia dalam Gray, Emer, dan Sheng (2014) 99
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sangat bergantung pada pemerintah sebagai sumber pendanaan. Pada 2008-09 total dana mencapai $ 1,5 milyar (setara dengan sekitar 3,3 persen dari nilai bruto produksi pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun itu). Dari total dana tersebut, sekitar 75 persen menjadi lain, pemerintah Australia memberikan kontribusi sekitar dua pertiga dari dana total pemerintah (Gray, Emer, dan Sheng, 2014) Pada umumnya RnD pedesaan di Australian tanggungan pemerintah. Dengan kata Secara khusus pemerintah negara bagian dan teritorial selalu memberikan jasa penyuluhan pada industri pedesaan. Namun, jasa dalam beberapa penyuluhan telah banyak berubah ditandai dengan banyaknya lembaga pemerintah mengurangi penyediaan layanan penyuluhan. Di satu sisi kondisi tersebut menunjukkan alokasi dana yang semakin terbatas, tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa prinsip "user-pay" telah diadopsi dan munculnya pandangan bahwa kegiatan penyuluhan publik dapat mengganggu aktivitas sektor swasta. tahun terakhir pendanaan terhadap Hal itu disebabkan investasi sektor swasta di bidang yang terkait dengan penyuluhan telah meningkat, dan tampak bahwa ini merupakan ditariknya jasa penyuluhan oleh pemerintah kompensasi di daerah dengan dominasi swasta dalam produktivitas. Secara khusus, telah terjadi peningkatan jumlah agronomi swasta, konsultan pertanian dan perusahaan penyedia layanan ini, serta kelompok-kelompok petani dan beberapa investasi publik. Dalam beberapa industri, perusahaan riset dan pengembangan pedesaan telah mengambil peran (RDCs) penyuluhan yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah negara bagian dan teritori. Akhirnya, instansi pemerintah fokus pada kegiatan penyuluhan di daerah yang menghasilkan manfaat publik, 100
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 seperti biosekuriti dan praktik untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Pelajaran Pembangunan Infrastruktur di Tiongkok 4.64.64.64.6. . . . Pelajaran Pembangunan Infrastruktur di Tiongkok Pelajaran Pembangunan Infrastruktur di Tiongkok Pelajaran Pembangunan Infrastruktur di Tiongkok Tiongkok menjadi salah satu cerita sukses suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada periode 1980 hingga 1999, rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok per tahun mencapai 9.8 persen dan rata-rata 9,7 persen per tahun selama periode 2000- 2013 (Bank Dunia, 2013). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melebihi negara lain seperti India maupun pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok didorong oleh peningkatan pembentukan modal dimana sebagian besar peningkatan pembentukan modal tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memang menjadi satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi di Tiongkok. Secara teoritis, infrastruktur memiliki peran yang sentral dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Infrastruktur menstimulus aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi), transaksi, meningkatkan daya saing, serta menekan biaya menciptakan lapangan pekerjaan (Sahoo et al, 2010). Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa infrastruktur memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi (Calderon dan Serven, 2003; Estache, 2006). Teori mengenai pentingnya infrastruktur dalam ekonomi sangat dimaknai oleh Pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok, dari level pusat hingga level daerah, berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama periode emas pertumbuhan ekonomi Tiongkok, infrastruktur sudah menjadi kunci pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Sahoo et al (2010) 101
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dari tahun 1995 hingga 2007. Bahkan Sahoo et al (2010) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang jauh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada periode emas tersebut ketimbang investasi swasta. Pembiayaan Infrastruktur di Tiongkok 4.6.1. Pembiayaan Infrastruktur di Tiongkok 4.6.1. Pembiayaan Infrastruktur di Tiongkok Pembiayaan Infrastruktur di Tiongkok 4.6.1. 4.6.1. Salah satu faktor utama dalam pembangunan infrastruktur adalah faktor pembiayaan. Dalam konteks Tiongkok, pembiayaan infrastruktur berasal dari tiga sumber yaitu sumber fiskal, utang, dan pasar keuangan. tanggung jawab Pemerintah Daerah (sub-provincial) sehingga pembangunan di tingkat daerah banyak didanai melalui sumber fiskal. Sumber kedua berasal dari invesatasi luar negeri. Sumber ketiga berasal dari utang dan pasar keuangan. Namun Pemerintah Tiongkok juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit pembiayaan infrastruktur, kebijakan ini sangat efektif diterapkan di Tiongkok karena mayoritas bank dimiliki oleh negara dibandingkan dimiliki oleh investor luar negeri. Infrastruktur perkotaan merupakan Namun pembiayaan infrastruktur di Tiongkok melalui fiskal telah menurun karena Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang luas. Semenjak itu, pemerintah daerah secara agresif mencari sumber pembiayaan infrastruktur. Dampaknya, telah terjadi perubahan pola pembiayaan infrastruktur secara signifikan. Tabel 4.2 menunjukkan perubahan sumber pembiayaan infrastruktur di Tiongkok tahun 1995 dan 2006. Di tahun 1995, pembiayaan infrastruktur didominasi oleh domestic loans dan foreign funds, sedangkan di tahun 2006 mayoritas funds & other yang sumber pembiayaan berasal self-raised lain untuk membangun 102
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 diinisiasi oleh pemerintah daerah. Sumber pembiayaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah berasal dari utang dan pasar keuangan. Sehingga masifnya Pemerintah Dearah mencari sumber pembiayaan infrastruktur telah menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Namun tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dianggap banyak kalangan telah menjadi bom waktu karena terjadi perubahan pola sumber pembiayaan infrastruktur yang didominasi oleh utang dan instrumen pasar keuangan. . Sumber Pembiayaan Infrastruktur Tabel 4.2. Sumber Pembiayaan Infrastruktur Tabel 4.2 . Sumber Pembiayaan Infrastruktur . Sumber Pembiayaan Infrastruktur Tabel 4.2 Tabel 4.2 Pembiayaan Sumber Pembiayaan Sumber Pembiayaan Pembiayaan Sumber Sumber 1995 1995 19951995 2006 2006 20062006 State Budget Allocations 3 4 Domestic Loans 20 20 Self-Raised funds & Other 6 72 Foreign Funds 11 4 Total 100 100 Sumber: China Statistical Yearbook 2007 dan State Statistical Bureau 1996 China Statistical Yearbook dalam IDE Paper No. 261 Infrastruktur dan Beban Utang Tiongkok 4.6.2. Infrastruktur dan Beban Utang Tiongkok 4.6.2. Infrastruktur dan Beban Utang Tiongkok Infrastruktur dan Beban Utang Tiongkok 4.6.2. 4.6.2. Kekhawatiran banyak kalangan mengenai masalah bom waktu pembiayaan infrastruktur di Tiongkok semakin besar ketika beban utang Tiongkok semakin besar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pergeseran pola pembiayaan infrastruktur di Tiongkok dari pembiayaan berbasis fiskal menjadi pembiayaan berbasis utang memberikan dampak terhadap pertumbuhan utang di Tiongkok. Semakin besarnya beban utang Tiongkok tidak terlepas dari krisis ekonomi global pada 2008. Pada saat itu, 103
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pertumbuhan ekonomi Tiongkok sempat mengalami guncangan ketika beberapa negara besar di dunia seperti Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa mengalami resesi ekonomi global. Krisis tersebut memberikan dampak ke berbagai negara termasuk Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dari dua digit di tahun 2007 (14,2 persen) menjadi hanya satu digit di tahun 2008 (9,6 persen). Untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat Tiongkok mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai proyek infrastruktur agar menstimulus ekonomi Tiongkok. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok pada saat kawasan Asia Timur dilanda krisis pada tahun 1997-1998. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok juga mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan surat utang untuk pembiayaan infrastruktur. Dalam konteks krisis global 2008, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok dalam mendorong pembangunan infrastruktur adalah dengan kebijakan kredit murah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini mampu mendorong recovery ekonomi Tiongkok setelah sempat terpukul oleh krisis ekonomi global (The Economist, 2014). Namun, kebijakan kredit murah memberikan dampak terhadap meningkatnya utang Tiongkok. Seperti yang dicatat oleh the Telegraph, beban utang pemerintah daerah Tiongkok pada 2013, mencapai US$ 3 triliun atau sekitar 33 persen dari total PDB Tiongkok. Jika dikalkulasi dengan utang lainnya secara nasional seperti utang sektor swasta, utang pemerintah, dan utang rumah tangga maka total utang Tiongkok pada tengah tahun 2014 sudah mencapai 200 persen dari PDB Tiongkok (The Economist, 2014). Walaupun rasio utang Tiongkok sangatlah besar jika menggunakan standar negara-negara di Asia, namun jika menggunakan standar 104
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 negara-negara Eropa maka rasio utang Tiongkok cenderung lebih rendah. Sebagai gambaran, Irlandia yang mengalami debt crisis pada tahun 2011, memiliki rasio utang yang mencapai 400 persen dari total PDB. Selain itu, struktur utang Tiongkok yang lebih banyak berasal dari dalam negeri ketimbang utang luar negeri membuat Tiongkok masih aman dari debt crisis. Walaupun rasio utang Tiongkok dianggap masih wajar, namun pertumbuhan utang Tiongkok selama lima tahun terakhir dianggap terlalu cepat dimana pertumbuhan utang dalam periode 2009 hingga 2014 mencapai 58 persen. Banyak kalangan yang menilai bahwa pertumbuhan utang Tiongkok terlalu cepat dan cenderung tidak dikelola dengan baik (Tao, 2013). Terlebih, sebagian utang Tiongkok digunakan untuk membangun infrastruktur yang dianggap sebagai sektor yang tidak dapat mendapatkan return dengan cepat (The Telegraph, 2013). Selain itu, utang Tiongkok juga banyak digunakan untuk membiayai sektor properti yang mulai menunjukan tanda-tanda bubble. Permasalahan mengenai bubble property akan dijelaskan pada bagian berikutnya. di Tiongkok le Property di Tiongkok 4.6.3. BubBubBubBubbbbble Property 4.6.3. di Tiongkok di Tiongkok 4.6.3. 4.6.3. le Property le Property Selain beban utang yang sangat besar, Tiongkok juga dihadapkan pada ancaman gelembung properti. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika Pemerintah Tiongkok sedang gencar melakukan pembangunan juga mengalami pertumbuhan. Namun masifnya pembangunan properti di Tiongkok banyak dimanfaatkan oleh spekulator yang menyebabkan kenaikan harga properti yang drastis. Sehingga untuk menghindari potensi bubble property yang disebabkan oleh spekulan maka Bank Sentral Tiongkok menghentikan program infrastruktur, sektor properti 105
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 kredit murah yang selama beberapa tahun menjadi senjata utama Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Selain penghentian program kredit murah dan pengetatan kredit, pemerintah Tiongkok juga melakukan pembatasan pembelian rumah kedua dan ketiga. properti. Pertumbuhan investasi real estate di Tiongkok tercatat melambat setelah 4 tahun pemerintah Tiongkok menahan spekulan yang menyebabkan naiknya harga perumahan yang diikuti dengan turunnya permintaan, tidak heran banyak properti Tiongkok yang baru dibangun namun tidak ada penghuni, kota-kota ini disebut juga dengan "ghost town". Untuk merespon hal ini, pemerintah Tiongkok mulai mengurangi pembatasan pembelian properti, larangan hipotek juga mulai dikurangi untuk orang-orang yang membeli rumah ketiga, masyarakat juga dapat mendapatkan pinjaman untuk membeli rumah kedua dan mendapatkan uang muka dengan suku bunga KPR lebih rendah yang sebelumnya fasilitas tersebut hanya tersedia untuk pembeli rumah pertama. Kebijakan tersebut memperlemah sektor Perubahan Harga Rumah Baru Dibangun : Tren Perubahan Harga Rumah Baru Dibangun Gambar 4.8 : Tren Gambar 4.8 Perubahan Harga Rumah Baru Dibangun Perubahan Harga Rumah Baru Dibangun : Tren : Tren Gambar 4.8 Gambar 4.8 tase) year, persentase) (year----onononon----year, persen (year tase) tase) year, persen year, persen (year (year Sumber : Tradingeconomincs, 2014 106
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gambar 4.8 di atas menunjukkan tren persentase perubahan harga rumah yang baru dibangun (year-on-year) di Tiongkok sejak Oktober 2013 sampai September 2014 yang disebabkan pelonggaran kebijakan di sektor properti. Secara umum terjadi penurunan perubahan harga rumah yang baru dibangun. Hingga September 2014, persentase harga rumah yang baru dibangun di Tiongkok turun sebesar -1,3 persen (year-on-year) pada September 2014 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jika ditarik ke belakang hingga 2011, rata-rata kenaikan harga perumahan sebesar 3,56 persen, perubahan tertinggi dalam periode 2011-2014 sebesar 9.9 persen pada bulan November 2013 dan tingkat rendah sebesar -1,50 Persen Mei 2012. Pertumbuhan investasi aset tetap Tiongkok terus melemah dalam 10 bulan pertama tahun ini. Pelemahan ini disebabkan oleh pelemahan sektor properti dan permintaan domestik yang lemah. Investasi aset tetap di perkotaan naik 15,9 persen dari tahun lalu menjadi 40 triliun yuan (6.62 trilliun US dollar) dalam 10 bulan pertama tahun 2014. Laju pertumbuhan melambat dari kenaikan 16,1 persen pada periode Januari-September dan naik 20,1 persen dalam 10 bulan yang sama tahun 2013. Investasi properti terus melemah dalam 10 bulan pertama, tumbuh 12,4 persen (yoy), turun 0,1 persentase poin dari tingkat pertumbuhan dalam sembilan bulan pertama. Situasi ini semakin memperjalas ancaman akan bubble property. dan Pembiayaan Infrastruktur Shadow Banking dan Pembiayaan Infrastruktur 4.6.4. Shadow Banking 4.6.4. dan Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan Infrastruktur 4.6.4. 4.6.4. Shadow Banking Shadow Banking Selain tingginya rasio utang dan ancaman bubble property, pemerintah Tiongkok masih menghadapi masalah shadow banking terhubung dengan system. Sistem shadow banking sudah pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menjadi penyebab 107
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dalam terjadinya default utang infrastruktur pertama yang terjadi pada awal tahun 2014 (The Economist, 2014). Oleh sebab itu, Pemerintah Tiongkok berupaya mengerem pertumbuhan shadow banking system. Kapitalisasi shadow banking pada 2013 telah Sayangnya, mencapai 80 persen dari PDB Tiongkok. pelaksanaannya seringkali mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar dari jamaknya korporasi yang gagal bayar (default). Jika berlanjut, default akan berpengaruh terhadap sektor keuangan. Permasalahan yang muncul dalam mengatur shadow banking di Tiongkok karena penggunaannya telah menyebar ke pemerintah daerah (pemda), terutama trust fund. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur berjangka panjang. Hal itu ditempuh pemda karena sulitnya mengakses dana dari pasar keuangan. Penerbitan obligasi pun masih terbatas pada 10 daerah. Dengan penerimaan pemda yang terbatas (mengandalkan penjualan properti dengan skema penerimaan 40:60 antara pemda dan pemerintah pusat) menyebabkan potensi default sangat tinggi (Bank Indonesia, 2014). relatif Secara umum, 45 persen pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tiongkok dalam waktu periode tersebut dibiayai oleh pembiayaan lain-lain (shadow banking), 30 persen dibiayai dengan pembiayaan mandiri, pinjaman dalam negeri membiayai sebesar 25 persen, dan investasi asing merupakan sumber pembiayaan yang paling kecil yaitu sebesar 5 persen. Total jumlah infrastruktur semakin meningkat, namun pembiayaan untuk memasuki tahun 2013, totalnya mulai berkurang (year-on-year). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur di Tiongkok didominasi oleh pembiayaan dalam negeri sedangkan investasi luar negeri hanya membiayai sebesar 5 108
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen. Namun pembiayaan dalam negeri ternyata banyak bersumber dari shadow banking yang membuat pembiayaan infrastruktur di Tiongkok menjadi rapuh (Borst, 2011). Masifnya perkembangan shadow banking menjadi kekhawatiran di banyak kalangan, khususnya sektor perbankan dan keuangan. Semakin pesatnya perkembangan shadow banking disebabkan besarnya kebutuhan pasar terhadap penyediaan dana. Kekhawatiran terhadap masifnya shadow banking menunjukkan risiko default yang tinggi terhadap pembiayaan infrastruktur di Tiongkok (Kurtz, 2013). Dalam sebuah artikel, Paul Krugman berpendapat bahwa hal yang paling mencolok tentang perekonomian Tiongkok selama satu dekade terakhir adalah tingkat konsumsi rumah tangga yang tertinggal di belakang pertumbuhan ekonomi. Dalam artikel yang sama, penulis juga memberikan penjelasan antara shadow banking gaya Amerika dan Tiongkok. Shadow banking gaya Amerika melibatkan perusahaan Wall Street dan instrumen keuangan yang kompleks sedangkan gaya Tiongkok melibatkan bank kecil atau bahkan pegadaian yang jumlahnya banyak namun masing-masing gaya memiliki konsekuensi yang semakin meningkatkan kerentanan sistem keuangan (Krugman, 2011). serupa, yakni Sistem shadow banking di AS terdiri dari pinjaman sekuritas, obligasi, serta reksa dana pasar uang. Sebaliknya, selain terlibat langsung dalam penyaluran kredit yang dibuat oleh lembaga non- bank, sistem shadow banking di Tiongkok melibatkan sekuritas resmi melalui "dana pool" yang diberikan oleh bank dan memiliki jaringan langsung ke bank-bank komersial. Selain itu, bank-bank menyalurkan produk-produk keuangan yang dirancang oleh trust company. Sistem shadow banking di AS telah tumbuh sejak empat dekade terakhir, artinya telah memiliki pengalaman dan semakin 109
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 matang, terlebih lagi setelah krisis subprime mortgage 2008 yang pelaksanaan memperketat pengawasan yang lebih luas. Sebaliknya, shadow banking di Tiongkok baru berkembang sejak 4 hingga 5 tahun terakhir yang menunjukkan belum matangnya sistem di negara tersebut, dengan resiko tinggi yang terkandung di dalamnya dan kurangnya regulasi yang komprehensif. peraturan dan menyebabkan Berbagai produk shadow banking dapat ditemukan di Tiongkok, mulai dari collective trust dan pinjaman seperti produk Wealth Management Product (WMP) dan Local Government Financing Vehicle (LGFV). Sejak tahun 2009, produk shadow banking ini sebagian besar dibuat untuk mendanai properti dan infrastruktur oleh pengembang yang tidak memiliki jaminan dan pemerintah daerah yang tidak mampu untuk meningkatkan modal melalui obligasi. Praktek shadow banking beresiko default karena sebagian besar menggunakan dana jangka pendek di pasar uang dan menggunakan dana tersebut untuk membeli aset dengan tenor jangka panjang. Tetapi karena mereka tidak diatur dalam peraturan bank formal, maka mereka tidak bisa meminjam dalam keadaan darurat dari bank sentral dan tidak memiliki deposan yang dananya diasuransikan; sehingga mereka berada di "bayangan". Di Tiongkok, produk WMP telah menjadi sumber utama pendanaan, dengan penerbitan diperkirakan RMB 7,6 triliun (sekitar US $ 1,24 trilyun) pada akhir tahun 2012 - meningkat 55% dibandingkan 2011. Saat WMP terus berkembang di tenor jangka pendek, sehingga semakin banyak penerbitan baru untuk melunasi yang akan semakin memicu pertumbuhan kegiatan shadow banking di Tiongkok dan sangat rentan terhadap kekurangan dana. Lebih penting lagi, kekhawatiran tersebut telah mengangkat isu tentang hubungan antara bank dan jatuh tempo. Hal tersebut 110
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 kegiatan shadow banking. Ketakutan tertentu disebabkan tingkat risiko yang meningkat karena kurangnya transparansi. Sistem shadow banking belum banyak memiliki regulasi dan aktivitasnya lebih rumit sehingga bisa membuat ketidakstabilan sistem keuangan dan bahkan berpotensi krisis keuangan global lanjutan jika situasi saat ini tidak diawasi secara ketat. 111
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 5555 Bab Bab Bab Pencapaian Ketahanan Pencapaian Ketahanan Pencapaian Ketahanan Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Pangan Konsep Dasar dan Landasan Kebijakan 5.1. Konsep Dasar dan Landasan Kebijakan 5.1. Konsep Dasar dan Landasan Kebijakan Konsep Dasar dan Landasan Kebijakan 5.1. 5.1. Ketahanan pangan Indonesia kembali memperoleh tantangan yang cukup berat setelah lingkungan strategis global, regional dan nasional berubah semakin tidak menentu. Pemerintah baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadapi kondisi awal yang cukup berat, selain karena lingkungan strategis di atas, juga karena kinerja ekonomi pangan dan pertanian domestik juga tidak terlalu baik. Beberapa faktor sebenarnya dapat diprediksi dengan mudah, tapi beberapa faktor stokastik yang cukup sulit diprediksi. Kemampuan merumuskan antisipasi dan membuat opsi strategi yang diperlukan akan menjadi determinan utama dalam keberhasilan pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Di tingkat global, eskalasi harga harga pangan strategis, perdagangan pangan dunia, perubahan iklim dan dan lain-lain semakin nyata mempengaruhi kinerja produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri. Tantangan ketahananan pagan itu menjadi semakin berat setelah perkembangan ekonomi pangan di tingkat global juga bergerak ke arah yang semakin tidak menentu. lainnya terdapat 113
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Struktur perdagangan komoditas pangan pokok, terutama beras, semakin sulit dipercaya setelah negara-negara produsen beras lebih banyak terfokus untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam negerinya sendiri. Mereka tidak jarang melakukan kejutan-kejutan perdagangan (trade shock) seperti restriksi ekspor dan proteksi berlebihan, tidak pantas sehingga menggantungkan urusan ketahanan pangannya hanya kepada beras impor. Sementara itu, di dalam negeri, dampak perubahan iklim telah mulai terlihat nyata pada penurunan produksi pangan- pangan strategis pada tahun 2014 sekitar 2 persen, yang cukup jauh dari target pertumbuhan 3,3 persen per tahun sebagaimana dicanangkan Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indonesia Akan tetapi, secara politik, Indonesia telah mengembangkan pendekatan pendekatan dan proposisi yang agak berbeda dalam kebijakan pangan nasional. implisit tingkat kedaulatan bangsa berawal dari menyatakan bahwa kedaulatan pangan (food sovereignty). Sejak akhir 2012 Indonesia telah memiliki landasan politis dan strategis bidang pangan yang baru, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227. Landasan strategis pada UU 18/2012 telah mulai mencoba - walau belum secara komprehensif - ucapan membumikan bersejarah Presiden Soekarno pada waktu meletakkan batu pertama pembangunan Kampus Baranangsiang, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada April tahun 1952. Proposisi itu secara tersebut Konsep kedaulatan pangan ini sebenarnya lebih penting dan lebih strategis dari konsep swasembada pangan (self sufficiency) dan bahkan ketahanan pangan (food security) yang lebih bersifat ke 114
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dalam. Ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pangan impor adalah salah satu indikasi dari masalah keberdaulatan pangan. Bentuk paling menakutkan dari buruknya keberdaulatan pangan adalah keterjebakan pangan, yaitu bahwa negara hanya menggantungkan sepenuhnya pada pasokan pangan negara lain. Pemerintah harus mampu konsisten dalam memperjuangkan aspek kedaulatan pangan, karena ini prasyarat yang harus diselesaikan adalah meningkatkan konsistensi strategi dasar kebijakan sektor pertanian dan pembangunan kedaulatan pangan. Pada UU 18/2012 tentang Pangan telah secara eksplisit dijelaskan tiga istilah penting, yang selama ini sering dirancukan, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal; (b) Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat; dan (3) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 115
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 5.2. Lingkungan Strategis Ekonomi Pangan 5.2. Lingkungan Strategis Ekonomi Pangan 5.2. Lingkungan Strategis Ekonomi Pangan 5.2. Lingkungan Strategis Ekonomi Pangan Pernyataan Thomas Robert Malthus pada Abad 19 tentang "penduduk bertambah dengan deret ukur, tapi pangan bertambah dengan deret hitung"seakan terngiang kembali. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 seakan di luar dugaan para demografer, walau beberapa telah memprediksi dengan baik. Jumlah penduduk jiwa dengan Indonesia pada 2010 laju juta tercatat 237,6 tahun. Kemudian, pertumbuhan penduduk 1,45 persen per ketercengangan masyarakat bertambah besar pada pertengahan tahun 2014, (BPS) mengumumkan penurunan produksi komoditas pangan penting dan strategis: padi, jagung dan gula. Hanya kedelai yang mengalami kenaikan sedikit, namun masih jauh dari pemenuhan swasembada kedelai pada 2015. tepatnya ketika Badan Pusat Statistik lingkungan strategis ekonomi pangan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Beberapa akan diuraikan berikut: Selama beberapa tahun terakhir, beberapa Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkat (a) Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkat (a) Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkat Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkat (a) (a) Indonesia berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dan menjadikan Indonesia memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat 1,49 persen per tahun atau penduduk Indonesia bertambah sekitar 32,5 juta jiwa selama 10 tahun terakhir. Dengan laju sebesar itu, Indonesia merupakan kontributor ke-5 terbesar bagi pertambahan penduduk dunia, setelah China, India, Brasil dan Nigeria. Esensinya adalah bahwa "jika laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia stabil di angka 1,49 persen per tahun, maka pada Jumlah penduduk 116
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tahun 2057 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 475 juta jiwa". terbesar ke-4 di dunia, Indonesia menyumbangkan hampir 3,5 persen penduduk dunia. Jumlah penduduk Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dalam 40 tahun terakhir jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1971 yang baru sekitar 118,3 juta jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas (2013), pada 2014 ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai angka 252,2 juta jiwa dan 2019 mendatang jumlahnya akan mencapai lebih dari 268 juta jiwa. Sebagai negara berpenduduk (akhir pemerintahan berikutnya) Ditinjau dari pertumbuhannya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia 2000-2010 jauh melampaui rata-rata LPP dunia yang hanya mencapai 1,16 persen per tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan LPP Benua Asia yang hanya 1,08 persen per tahun, jelas LPP Indonesia dapat dikatakan tinggi. Kinerja pertumbuhan penduduk Indonesia sebenarnya sudah membaik selama beberapa dekade terakhir. Untuk periode 1971-1980, tercatat LPP Indonesia sebesar 2,32 persen per tahun, lalu turun hingga ke angka 1,45 persen di periode 1990-2000, namun kembali naik menjadi 1,49 persen per tahun di 2000-2010. juga menghadapi situasi yang menguntungkan karena struktur penduduk menurut umur. Sekitar 67 persen penduduk Indonesia saat ini berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya terkategori penduduk usia nonproduktif (27 persen di bawah 15 tahun dan 5 persen lansia). Sejak 2012 lalu, rasio ketergantungan (dependency ratio) yang menunjukkan rasio antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan jumlah penduduk usia produktif terus turun di bawah angka 50. Artinya, setiap 2 orang Namun di tengah LPP yang tinggi, Indonesia 117
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 penduduk usia produktif menanggung kurang dari 1 orang penduduk usia nonproduktif. Manfaat tersebut sering diistilahkan sebagai Bonus Demografi yang dalam ialah Demographic Dividend. Peluang ini kemungkinan besar hanya terjadi 1 kali selama ratusan tahun. Periode Bonus Demografi 2012-2035, dengan puncaknya di tahun 2028-2031. istilah aslinya Dalam konteks pangan, perkembangan kuantitas penduduk Indonesia membawa dampak pada perubahan kebutuhan maupun produksi pangan nasional. Kebutuhan pangan jelas bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan kebutuhan pangan tidak linier mengingat di saat yang bersamaan struktur umur didominasi penduduk usia produktif yang juga memiliki kebutuhan konsumsi lebih besar dibanding kelompok penduduk jumlah penduduk membawa usia nonproduktif. Besarnya konsekuensi bahwa Indonesia harus memiliki kemandirian dalam produksi pangan nasional. Mengandalkan impor pangan (terutama makanan pokok) dari negara lain akan menimbulkan potensi instabilitas politik dan ekonomi nasional jika terjadi gangguan hubungan internasional. Distribusi penduduk antar pulau yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, sekitar 57,4 persen penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di Jawa, Madura dan Bali, 21,3 persen di Sumatera, dan sisanya dalam jumlah yang lebih kecil tersebar di Kalimantan (5,8 persen), Sulawesi (7,3 persen), serta hanya sebagian kecil yang tinggal di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. 118
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (b) Rumah Tangga Petani (RTP) Berkurang (b) Rumah Tangga Petani (RTP) Berkurang (b) Rumah Tangga Petani (RTP) Berkurang (b) Rumah Tangga Petani (RTP) Berkurang Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST 2013) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani pada 2013 tercatat 26,14 rumah tangga petani (RTP), atau terjadi penurunan sebanyak 5,04 juta RTP dari 31,17 juta RTP pada 2003. Laju penurunan 1,75 persen atau lebih 500 ribu rumah tangga per tahun perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Apabila penurunan jumlah RTP itu berhubungan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor industri dan jasa - yang juga ditunjukkan oleh meningkatnya pangsa sektor industri dan jasa dalam perekonomian tentu atau dalam Produk Domestik Bruto fenomena saja dari pembangunan ekonomi. (PDB) Indonesia- tersebut merupakan proses alamiah Jumlah petani gurem terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu 10,2 juta rumah tangga, disusul Sumatera 1,8 juta petani, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 900 ribu rumah tangga petani. Petani gurem di Pulau Sulawesi dan Kalimantan tercatat cukup kecil, yaitu masing-masing 640 ribu dan 280 ribu rumah tangga. Sekadar catatan, interpretasi dari penurunan jumlah petani gurem ini dapat bermacam-macam, tergantung sudut pandang yang diambil. Tapi, hal yang hampir pasti adalah bahwa karena sebagian besar petani gurem tersebut berada di Jawa (70 persen), maka hanya 30 persen dari seluruh petani di Jawa yang dapat dikatakan berkecukupan dan tidak terjerat kemiskinan jumlah perusahaan pertanian selama 10 terakhir, yang tentu memiliki konsekuensi yang tidak kalah rumit. Jumlah rumah tangga petani dan perusahaan pertanian di Jawa semakin berkurang, sedangkan di Luar Jawa justru semakin bertambah. Penjelasan yang paling Hasil ST 2013 juga menunjukkan peningkatan 119
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 rasional tersebut salah satunya karena peningkatan jumlah dan areal perusahaan perkebunan secara besar-besaran selama 10 tahun terakhir, terutama kelapa sawit. Areal perkebunan besar kelapa sawit yang telah mencapai 9 juta hektar pada tahun 2013 di satu sisi mungkin perlu diapresiasi. Tapi, di sisi lain, penurunan luas areal petani kecil kelapa sawit menjadi hanya sekitar 41 persen, sementara perkebunan besar mencapai 59 persen. terhadap fenomena Indonesia menunjukkan bahwa 34 persen pekerja bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia hanya sekitar 15 persen saja. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menanggung beban tenaga kerja yang terlalu berat, sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi rendah (lihat penjelasan pada sub-bab transformasi struktural). Hal ini menjadi salah satu sebab tidak tertariknya generasi muda untuk masuk dan bekerja di sektor pertanian. Belum lagi fakta bahwa sekitar 72 persen pekerja di sektor pertanian hanya berpendidikan SD ke bawah. Secara makro, kondisi ketenagekerjaan di Untuk menciptakan pendapatan yang lebih tinggi, sektor pertanian seharusnya tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Syaratnya, harus ada aliran investasi yang dapat menciptakan akumulasi kapital lebih besar di sektor ini. Nilai kapital per tenaga kerja pertanian harus meningkat secara signifikan. Oleh karenanya, pemerintah perlu memikirkan strategi yang nyata untuk mendorong peningkatan investasi di sektor pertanian ini. Peningkatan kapital per tenaga kerja sektor pertanian juga sehingga pemenuhan kebutuhan pangan nasional akan aman dan kerawanan pangan dapat dihindari. akan mendorong kenaikan produktivitas, 120
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Transformasi Struktural Tidak Mulus (c) Transformasi Struktural Tidak Mulus (c) Transformasi Struktural Tidak Mulus Transformasi Struktural Tidak Mulus (c) (c) Pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan II Tahun 2014 tercatat 14,84 persen, sedangkan sektor industri (manufaktur dan pertambangan) mencapai 34,5 persen. Selama tiga dasa warsa terakhir, transformasi struktural pereknomian Indonesia juga sudah terjadi, walaupun perlu lebih smooth dan beradab. Pangsa sektor pertanian telah menurun dari 22 persen pada 1980an, lalu menjadi 17,2 persen pada 1990an, lalu turun menjadi 15,6 persen pada era 2000an dan kini sudah di bawah 15 persen. Sektor industri bergeser agak tidak beraturan, membesar dari 35 persen pada 1990an menjadi 39,8 persen pada 2000an, kemudian menurun menjadi di bawah 35 persen. Proses deindustrialisasi yang terjadi satu dekade yang lalu belum mampu tertangani secara signifikan dengan strategi hilirasi yang digulirkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II). tenaga kerja, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu sebanyak 39 juta (34,2 persen dari 111 juta tenaga kerja) tahun 2013. Kemudian menyusul sektor perdagangan 23,7 juta (21,4 persen) dan 14,9 juta (13,4 persen) sebagai penyerap tenaga kerja. Tetapi, kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut lebih banyak berasal dari kegiatan pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang sistem nilai dari hulu sampai hilir. Trend penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih amat lambat, sehingga belum memenuhi prinsip-prinsip utama proses transformasi struktural perekonomian yang lebih beradab. Dalam hal 121
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pertumbuhan sektor pertanian pada 2014 diperkirakan tidak akan jauh dari rentang 3,3 - 3,4 persen karena ekonomi pertanian Indonesia biasanya banyak mengandalkan berkah musim hujan atau musim yang bersahabat. Sektor pertanian Indonesai masih cukup jauh untuk mengandalkan inovasi baru atau perubahan teknologi yang mampu memanipulasi konstrain musiman, misalnya. Esensinya adalah, laju pertumbuhan serendah itu masih belum cukup untuk menyerap tambahan lapangan kerja di dalam sektor pertanian sendiri. Apalagi jika ingin diandalkan menjadi salah satu penghela perekonomian pada saat ekonomi global sedang tidak bersahabat seperti sekarang. Simulasi sederhana menunjukkan bahwa jika sektor yang strategis ini ingin dijadikan sebagai employment multiplier (pencipta lapangan kerja baru) dan income multiplier (pengentas masyarakat kemiskinan) terutama di pedesaan, maka sektor pertanian setidaknya perlu tumbuh di atas 4 persen per tahun. Pilihan yang harus diambil dalam jangka menengah dan jangka panjang ke depan, dua langkah strategi sekaligus yang perlu diambil adalah: (1) pengembangan teknologi di sektor pertanian yang diikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya; dan (2) peningkatan nilai tambah di luar sektor pertanian, khususnya sektor industri dan jasa yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan sektor pertania. Strategi khusus peningkatan tambah sepanjang nilai tambah komoditas pertanian menjadi hampir mutlak. Untuk itu perlu dibedakan antara strategi yang bersifat jangka pendek-menengah dalam lebih operasional, agar tidak terjadi pengangguran baru yang regresif, dan strategi yang bersifat jangka panjang, untuk melakukan investasi sumberdaya manusia (human investment) yang lebih lima tahunan, yang 122
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 serius. Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan di tingkat formal, serta sistem pelatihan dan pendampinan yang lebih informal. Esensinya adalah bahwa untuk mencapai pertumbuhan pertanian tinggi dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan ketahanan pangan, Indonesia perlu mengandalkan pengembangan teknologi dan inovasi baru. Inovasi dan teknologi baru akan muncul pada masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, yang didukung oleh kapasitas petani dan sumberdaya pertanian. Suatu innovation-driven economy wajib dilandaskan pada kelembagaan riset dan pengembangan (R&D) yang andal dan sistem administrasi dan birokrasi yang mumpuni. Infrastruktur Pertanian Rusak (d) Infrastruktur Pertanian Rusak (d) Infrastruktur Pertanian Rusak Infrastruktur Pertanian Rusak (d) (d) Sepanjang satu dekade terakhir, infrastruktur pertanian dan infrastruktur lain yang berhubungan dengan pertanian secara langsung dan tidak langsung mengalami masalah akut yang perlu segera diperbaiki. Sekitar 48 persen jaringan irigasi di Indonesia berada dalam kondisi rusak, sehingga memengaruhi kinerja produksi pangan dan pertanian secara umum. Demikian juga, sarana dan prasarana yang tidak memadai ini menghambat langkah-langkah intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan langkah eksktensifikasi pencetakan sawah-sawah baru untuk meningkatkan produksi pangan, terutama yang bersifat pokok dan strategis. Infrastruktur pertanian berfungsi membuat petani lebih nyaman menerapkan teknik-teknik budidaya pertanian sesuai anjuran karena negara cukup konsisten menyediakan prasyaratnya. tidak optimal alias Infrastruktur pertanian mampu membuat proses perubahan teknologi biologi-kimiawi serta teknologi mekanis yang begitu 123
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 progresif, tentunya didukung oleh kapasitas petani dan sumber daya manusia pertanian lainnya melahirkan inovasi. Dalam catatan sejarah peradaban, perubahan teknologi biologi-kimiawi ini juga merangsang inovasi kelembagaan, perubahan sistem nilai, tingkat efisiensi dan tambahan pendapatan serta kesejahteraan petani yang sangat signifikan. Misalnya, saat ini produktivitas padi Indonesia rata-rata saat ini baru tercatat 5,1 ton per hektar, cukup jauh dari produktivitas ideal di tingkat percobaan yang dapat mencapai 8,3 ton per hektar. Dalam beberapa kasus percobaann benih baru, produktivitas varietas unggul bahkan mencapai dua digit. Kesenjangan (gap) antara hasil-hasil riset di laboratorium/stasiun percobaan dan di terasa semakin tidak mampu menjembataninya dengan memadai. Pada skala percobaan, ketersediaan air, kebutuhan input dan teknologi baru dapat tersedia dengan cepat, serta kombinasi faktor produksi tersebut sangat sesuai dengan tingkat anjuran atau kaidah-kaidah buku teks. tingkat lapangan/kehidupan petani tinggi karena institusi yang ada Infrastruktur pertanian juga berpengaruh pada ketersediaan pupuk, benih unggul dan input pertanian lainnya. Rusaknya jalan produksi, jalan desa, jalan kabupaten, sampai jalan negara juga amat berpengaruh pada stabilitas harga di sentra-sentra konsumsi pangan dan produk pertanian lainnya. Sarana dan prasarana pertanian menjadi faktor yang amat sentral pada perbaikan rantai nilai komoditas pangan dan pertanian, yang menjadi prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah dan peta jalan sepanjang periode 2015-2019. Oleh karena itu, dalam jangka menengah lima tahun ke depan, perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan baru bendungan besar dan kecil wajib menjadi prioritas utama. Pencetakan sawah-sawah baru beririgasi teknis harus terus tantangan peningkatan dilakukan, terutama untuk menjawab 124
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 permintaan pangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) juga dikembangkan dan dihidupkan, dengan setting organisasi dan sistem nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat petani yang mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sasaran utamanya tentu agar pengelolaan air irigasi dan drainase mampu lebih operasional di lapangan, sehingga lebih obyektif dan mampu mengurangi konflik sosial-ekonomi yang tidak perlu. Dalam setting desentralisasi ekonomi dalam kerangka otonomi daerah seperti sekarang, kelembagaan tradisional pengelolaan air yang telah lama ada, seperti sistem irigasi subak pada masyarakat Bali tetap perlu dilestarikan. Tujuannya adalah agar mekanisme governansi pelaksanaan program akan memperoleh check and balances yang efektif dan tidak terlalu riuh, yang kelak akan berkontribusi pada peningkatan produksid an produktivitas pangan dan pertanian dalam art luas. Sesuatu hal yang perlu ditekankan ini adalah bahwa infrastruktur pertanian bukan hanya yang 'konvensional' (irigasi, jalan desa, dan lain) tetapi juga infrastruktur energi khususnya listrik. Apalagi jika pembangunan pertanian ke depan akan menadopsi Strategi Induk Pembangunan Pertanian jangka panjang yang lebih banyak berorietasi pada pembangunan bioindustri terpadu secara berjekelanjutan. Infrastruktur yang akan menunjang pembangunan pertanian dalam jangka pendek dan menengah adalah alat atau perangkat komunikasi, gudang, alat angkut, pelabuhan bongkar/muat, yang kesemuanya berkontribusi pada perbaikan sistem rantai nilai yang lebih efisien dan berdaya saing. 125
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (e) Konversi Lahan Tinggi (e) Konversi Lahan Tinggi (e) Konversi Lahan Tinggi (e) Konversi Lahan Tinggi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun, sementara pencerakan sawah baru hanya mencapai 40 ribu hektar per tahun. Data sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan lahan untuk perumahan dan industri yang sangat cepat karena pertumbuhan penduduk yang meningkat kembali dalam telah berkontribusi pada konversi lahan sawah sebesar 141 ribu hektar dalam 3 tahun pada periode 1999-2002 (Data Departemen Pertanian, 2005). Bahkan, estimasi lain tentang alih fungsi lahan selama sepuluh tahun terakhir telah mencapai 602,4 ribu hektar atau 60 ribu hektar per tahun (Data Badan Pertanahan Nasional, 2005). Sampai saat ini dibuat, laju konversi lima tahun terakhir Ancaman nyata dari laju konversi lahan sawah produktif menjadi kegunaan lain adalah penurunan produksi pangan, terutama pangan pokok seperti beras. Produksi padi yang mencapai 69 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2014 (menurun 1,99 persen dibandingkan produksi tahun 2013) seharusnya menjadi bukti kuat bahwa penurunan produksi pangan ini telah berada pada lampu merah. Suka atau tidak suka, kinerja produksi beras sampai saat ini masih menjadi indikator ekonomi (dan politik) dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan. Titik pangkal masalahnya bukan terletak pada ketiadaan perangkat hukum yang mampu melindungi lahan sawah, tetapi lebih pada komitmen, keseriusan, dan kemampuan aparat negara dalam melaksanakan sekian peraturan perundangan yang dimiliki Indonesia. Pada tingkat strategis, Indonesia telah memiliki Undang- Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan sebenarnya Pangan Berkelanjutan. UU 41/2009 merupakan amanat dari UU 26/2007 tentang Tata Ruang, yang tersebut 126
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sampai saat ini sulit dilaksanakan karena hanya belasan provinsi saja yang telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seperti disyaratkan. Dari sekitar 500 daerah otonom yang ada di Indonesia, pasti tidak terlalu banyak kabupaten/kota yang telah menyelesaikan RTRW. Menariknya lagi, sampai saat ini Pemerintah Pusat tidak mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mematuhi sebenarnya dibuat untuk Undang-Undang 26/2007 yang kepentingan bersama dan kemaslahatan seluruh warga Indonesia. transformasi ekonomi, konversi sawah produktif menjadi kegunaan lain lumrah terjadi dan tidak dapat dihindarkan, terutama apabila perangkat kelembagaan yang ada tidak mampu mencegah atau mengendalikannya secara baik. Sistem insentif dan kebijakan pertanahan di Indonesia nampaknya terciptanya pengawasan yang berlapis yang mampu mengendalikan laju konversi sawah produktif tersebut. Perumusan dan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seakan tidak mendukung upaya pengendalian alih fungsi sawah produktif menjadi kegunaan lain. Sebenarnya, dalam suatu proses tidak terlalu mendukung untuk Sebagaimana disebutkan, secara legal formal, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum berupa Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang seharusnya mampu menanggulangi persoalah kepastian hukum di bidang alih fungsi lahan sawah ini. Berhubung laju konversi lahan sawah dan alih fungsi dan kepemilikan lahan pertanian terus terjadi, banyak yang mengira UU No 41/2009 mandul karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Tetapi, setelah sekian Peraturan Pemerintah (PP) juga telah dikeluarkan, laju konversi lahan sawah subur juga masih 127
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 berlangsung, maka pendekatan lain perlu ditempuh. Misalnya, Indonesia telah memiliki PP No 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, PP No Informasi Lahan Pertanian Pangan 25/2012 Berkelanjutan dan aturan lebih teknis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. tentang Sistem Pendekatan itu perlu berupa insentif dari pemerintah pusat infrastruktur dan pemerintah provinsi seperti pengembangan pertanian serta pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul. Pemerintah daerah perlu menambah insentif dengan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan kebijakan teknis pertanian, penyaluran panggal benih unggul, bimbingan-penyuluhan dan pendampingan petani, penjaminan harga jual, dan lain-lain akan lebih memadai. Kinerja Pangan Pokok dan Strategis 5.3. Kinerja Pangan Pokok dan Strategis 5.3. Kinerja Pangan Pokok dan Strategis Kinerja Pangan Pokok dan Strategis 5.3. 5.3. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kinerja ekonomi pangan pokok dan strategis Indonesia tidak terlalu spektakuler, bahkan kinerja kedelai dan gula benar-benar jauh dari memuaskan. Benar bahwa dalam 10 tahun terakhir terdapat kenaikan produksi yang signifikan pada beberapa komoditas pangan, seperti pada beras dan tersebut belum cukup memenuhi pertambahan konsumsi pangan yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan sofistikasi diversifikasi pangan dan produk industri pangan modern seiring dengan meningkatknya kelas menengah. Tabel 5.1 menampilkan kinerja pangan pokok dan strategis dalam beberapa tahun terakhir. jagung. Namun, kenaikan 128
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 5.1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis Tabel 5.1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis Tabel 5.1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis Tabel 5.1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pangan Strategis 2014 2010----2014 2010 20142014 20102010 Pangan Strategis Pangan Strategis Pangan Strategis Pangan Strategis 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2020202013131313 2014* 2014* 2014* 2014* Beras Beras Beras Beras Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton GKG) Jagungggg Jagun Jagun Jagun Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton pipil kering) Kedelai Kedelai Kedelai Kedelai Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton biji kering) Gula** Gula** Gula** Gula** Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton hablur) 13,244,184 5.01 66,411,469 4,131,676 4.43 18,327,636 660,823 1.24 907.031 432,714 5.29 13,203,643 4.98 65,756,904 3,864,692 4.56 17.643.250 622,254 1.37 851.286 450,298 4.95 13,445,524 5.14 69,056,126 3,957,595 4.90 19,387,022 567,624 1.48 843,153 451,191 5.74 13,835,252 5.15 71,279,709 3,821,504 4.84 18,511,853 550,793 1.42 779,992 460,496 5.19 13,569,941 5.15 69,870,950 3,786,376 4.90 18,548,872 601,237 1.48 892,062 460 5.22 2,290,117 2,228,259 2,591,687 2,390,000 2,390,000 Data 2014 adalah Angka Ramalan I Tahun 2014 (per 1 Juli) ** Data gula berasal dari Asosiasi Gula Indonesia-AGI Sumber: BPS (beberapa tahun). Beras. Produksi padi pada 2014 mencapai 69,9 juta juta ton Beras Beras Beras gabah atau sekitar 40juta ton beras, dengan angka konversi 0,57. Jika angka konsumsi beras sebesar 113,5 kg per kapita per tahun, maka total konsumsi beras untuk 245 juta penduduk cuma sekitar 28 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras 10 juta ton. Fakta yang terjadi pada 2013 adalah bahwa Indonesia masih melakukan impor beras 472 ribu ton, terutama pada masa-masa kritis dan hari-hari besar nasional dan musim tanam pada bulan Desember-Januari. Telah banyak hasil analisis yang menyebutkan bahwa metodologi estimasi produksi 129
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dan konsumsi beras masih harus disempurnakan. Di samping itu, sebagian besar (65-70 persen) beras di Indonesia dihasilkan pada musim panen raya bulan Maret-Juni, sedangkan 30-35 sisanya dihasilkan pada musim panen biasa pada bulan September- November. Tidak kalah pentingnya, hanya 11 provinsi di Indonesia yang selalu mengalami surplus beras, plus 5 provinsi lain kadang surplus, tapi kadang defisit beras. Sedangkan 17 provinsi lain lebih sering mengalami defisit beras. Dengan ketidakmerataan distribusi beras antarwaktu dan antarwilayah ini, sedangkan kebutuhan beras selalu harus tersedia Indonesia, maka sepanjang waktu dan sepanjang wilayah manajemen logistik menjadi salah satu kata kunci untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan di Indonesia. Perubahan iklim telah dianggap sebagai salah satu kontributor pada laju eskalasi harga pangan dan pertanian saat ini, karena telah mengakibatkan gangguang besar pada sistem produksi pangan dan pertanian. Sektor produksi pangan memang telah dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang sangat banyak mengkonsumsi air. Hasil studi lain yang dilakukan dan Stockholm International Water Institute (lihat Arifin, 2010) menyebutkan bahwa untuk tanaman, menghasilkan 1000 kilokalori diperlukan sekitar 0,5 meter kubik air. Untuk memproduksi 1000 kkal pangan dari hewan, diperlukan rata-rata 4 meter kubik air, walaupun angka ini bervariasi menurut wilayah dan jenis produk yang dihasilkan. Proses produksi pakan ternak juga memerlukan air sangat besar, karena sepertiga produksi pangan biji-bijian digunakan untuk pakan ternak. (kkal) pangan dari irigasi mengalami kendala serius karena kapasitas simpan air yang dimiliki tanah- tanah di Indonesia menurun drastis dan sangat mengkhawatirkan. Bagi Indonesia, sistem dan jaringan 130
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Praktik kebiasaan pasca-panen dengan membakar jerami dan sisa tanaman, penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga turut memengaruhi kandungan bahan organik sehingga kekeringan sedikit saja telah membuat tanah mudah pecah dan kerontang. Ditambah dengan kualitas wilayah hulu sungai atau daerah tangkapan air yang semakin buruk karena deforestasi, maka lengkaplah sudah fenomena perubahan iklim yang menimpa Indonesia. Pada masa lalu, Indonesia pernah menjadi role model negara-negara berkembang lain, karena mampu mengembangkan padi gogo rancah, atau tanaman padi di lahan kering yang mengandalkan tadah hujan. Dengan teknologi dan pengembangan varietas baru yang lebih tahan musim kering dan tahan gangguan hama-penyakit tanaman, memang tidak mustahil bahwa suatu waktu, padi gogo akan menjadi alternatif. Langkah untuk melaksanakan strategi adaptasi perubahan iklim untuk komoditas pangan strategis saat ini pasti murah dari pada melakukan rehabilitasi dan menanggulangi bencana karena perubahan iklim tersebut. tanah, Jagung. Produksi jagung pada 2014 mencapai 18,55 juta ton Jagung Jagung Jagung jagung pipilan kering, atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 40 ribu ton dibandingkan produksi tahun 2013, tapi mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dibandingkan dengan produksi jagung pada tahun 2012. Target swasembada jagung berkelanjutan mungkin akan sulit tercapai karena impor jagung pada 2013 diperkirakan akan mencapai 3,2 juta ton. Swasembada jagung mungkin pada jangka panjang dapat tercapai asalkan semua kebijakan insentif peningkatan produksi dan produktivitas benar- benar dilaksanakan secara konsisten, mulai dari ketersediaan benih unggul (hibrida), pupuk yang tepat dan penanganan hama-penyakit yang terpadu. Petani jagung tidak boleh dikecewakan oleh sistem 131
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 usahatani dan kelembagaan pemasaran dan penanganan pasca panen yang umumnya berhubungan dengan industri pakan ternak. menunjukkan pangan kecenderungan peningkatan, kecuali kedelai yang mengalami penurunan sejak dekade 1990-an. Pada 2013, peningkatan produksi jagung nasional lebih banyak dibawa oleh peningkatan luas panen di Propinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sumatera Utara. Hal yang agak positif adalah bahwa penggunaan benih unggul jagung hibrida, terutamabuah hasil bioteknologi pertanian. Bersamaan dengan itu, juga sekaligus mampu jagung hibrida peningkatan produksi mendukung sektor peternakan karena industri pakan ternak ikut tumbuh pasca stagnansi yang cukup serius pada puncak krisis sedikit ekonomi. Membaiknya produksi membantu mengurangi ketergantungan sektor peternakan kecil terhadap pakan impor, dan sempat memberikan ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Tetapi, karena laju konsumsi jagung yang Indonesia masih harus lebih cepat, mengandalkan jagung impor dalam jumlah yang cukup signifikan. Produksi bahan penting jagung domestik tumbuh Kedelai. Produksi kedelai pada 2014 adalah 892 ribu ton, Kedelai. Kedelai. Kedelai. atau laju yang sangat terus mengalami penurunan dengan signifikan, yaitu sebesar 4,2 persen per tahun. Produksi sekecil itu tentu sangat jauh dari target swasembada kedelai sebesar 2,5 juta ton pada 2015. Fenomena "dekadelisasi" di Indonesia telah demikian parah, terutama selama 20 tahun terakhir. Sekadar perbandingan, lahan kedelai pernah mencapai 1,4 juta hektar dan produksi kedelai pernah mencapai 1,8 juta ton pada awal 1990-an. Pada waktu itu Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung bahkan pernah tercatat sebagai sentra produksi kedelai sangat potensial teknologi budidaya amat modern dan dengan penerapan 132
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 mekanisasi pertanian yang cukup efisien. Masyarakat dapat menilai dengan mudah bahwa sistem insentif dan kebijakan pada agribisnis kedelai telah lama rusak (atau sengaja dirusak?) karena inkonsistensi para pemimpin di negeri ini. Ketika petani tidak memiliki insentif harga yang memadai - terutama karena harga kedelai impor yang amat murah - maka sulit berharap terjadi peningkatan produksi produktivitas kedelai dalam waktu singkat. Sistem produksi kedelai di dalam negeri yang cukup buruk tersebut menjadi salah satu faktor penting dari ketergantungan Indonesia pada kedelai impor, terutama dari Amerika Serikat (AS). Ketergatungan impor yang sangat tinggi tentu saja memengaruhi gerak langkah dan kualitas kedaulatan pangan di Indonesia. Ketika pada 2012 terjadi kekeringan hebat di AS sehingga terdapat penurunan produksi yang signifikan, maka harga kedelai impor juga meningkat tajam dan mempengaruhi stabilitas harga dan sistem produksi Maksudnya, Indonesia terkena dampak dari fenomena kekeringan yang terjadi di belahan bumi lain hanya karena ketergantungan impor yang demikian tinggi. tahu-tempe di dalam negeri. Harga kedelai di dalam negeri juga melonjak tajam sampai melewati Rp 9.000 per kilogram pada bulan kritis dan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, hingga menjadi pemicu laju inflasi yang sangat signifikan. Apabila pemerintah mampu berpikir dengan jernih, seharusnya momentum kenaikan harga kedelai tersebut dapat dijadikan titik balik untuk memperbaiki sistem produksi kedelai yang terlanjur porak-poranda. Dukungan besar pada sistem produksi kedelai amat-sangat dibutuhkan, mulai dari konsistensi penelitian dan pengembangan (R&D) benih kedelai di daerah tropis, aplikasi pupuk hayati yang diperoleh dari bintil akar kedelai pengikat nitrogen, penanggulangan hama-penyakit terpadu, 133
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sistem irigasi dan manajemen penggunaan air pada lahan kedelai, sampai pada sistem penjaminan harga dan tata niaga kedelai yang berpihak pada peningkatan produksi kedelai di dalam negeri. Namun, kinerja produksi beberapa tahun terakhir adalah penurunan permanen dari angka produksi di atas 1,8 juta ton pada awal 1990an tersebut. Saat ini agak sulit meyakinkan petani Indonesia untuk kembali menanam kedelai ketika tingkat permintaan terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan komoditas bernilai tambah tinggi lain semain meningkat. Hal ini terlihat dari penurunan areal panen kedelai yang cukup signifikan, yaitu 20 persen. Pada dekade 1980-an, Indonesia melaksanakan suatu program sistematis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas palawija, tidak hanya sebagai sumber tambahan pendapatan petani, tapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Secara agronomis, (kacang- kacangan) mampu mengikat Nitrogen dari udara, sehingga mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia buatan. Tetapi, peluang tidak dapat dimanfaatkan secara baik di Indonesia. Produktivitas kedelai di Indonesia hanya 1,28 ton/ha atau setengah dari produktivitas kedelai di luar negeri, seperti di Brazil, Argentina dan Amerika Serikat. Target swasembada kedelai sulit tercapai, kecuali dengan perluasan areal tanam 2,02 juta hektar, meningkatkan produktivitas menjadi 3,68 ton/ha dan insentif kebijakan memperbaiki harga kedelai lokal. tanaman dari kelompok legum tersebut Gula.Gula.Gula.Gula. Produksi gula pada tahun 2014 meningkat sampai sekitar 2,46 juta ton, walaupun masih sangat jauh dari target produksi 4,2 juta ton untuk dapat dikatakan swasembada gula. Apabila laju peningkatan produksi gula di dalam negeri dapat dipertahankan pada 2014 dan insentif untuk bergantung pada gula impor gula akan dapat impor dikurangi, maka kebutuhan 134
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dikurangi. Saat ini angka konsumsi gula sekitar 4,5 juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton gula konsumsi dan 2 juta ton gula rafinasi, dengan bahan baku gula mentah (raw sugar) asal impor. Secara perlahan tapi pasti, dengan semakin besarnya total konsumsi gula di dalam negeri, maka pemerintah mulai memperkenalkan istilah baru, yaitu gula konsumsi dan gula industri. Gula konsumsi adalah gula yang diperoleh dari hasil penggilingan tebu di kebun-kebun yang ada di dalam negeri. Sebelumnya, jenis gula seperti itu umumnya dikenal dengan istilah gula kristal putih (GKP). Sedangkan gula industri adalah gula yang diperoleh dari pengolahan atau pemutihan (rafinasi) dari gula mentah asal impor, yang umumnya dikenakan tarif impor rendah, yaitu 5 persen atau 0 persen, tergantung perkembangan kondisi gobal. Sebelumnya, jenis gula walaupun target swasembada gula telah secara perlahan diubah dari target swasembada gula total (konsumsi dan gula industri) 4,2 juta ton hampir pasti tidak akan tercapai pada 2014 karena persoalan kelembagaan yang melingkupinya terlalu kusut, mulai dari tingkat usahatani di hulu, perdagangan dan distribusi di tengah, sampai pada struktur pasar dan pemasaran yang penuh misteri. Industri gula rafinasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan industri gula berbasis kebun tebu di dalam negeri. Definisi "gula konsumsi" sengaja digunakan oleh pemerintah untuk memperhalus pencapaian target swasembada, atau untuk membedakan dengan "gula industri", yang masih dilakukan oleh industri gula rafinasi mengandalkan bahan baku impor gula mentah. Apakah target swasembada gula tersebut tercapai atau tidak, nampaknya masih menarik untuk ditelusuri secara mendalam karena tingkat konsumsi gula yang meningkat pesat. Saat ini konsumsi gula rata-rata di Indonesia mencapai lebih dari 12 kg per kapita per tahun, terutama karena pertambahan jumlah penduduk 135
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dan perkembangan pendapatan masyarakat (baca: pertumbuhan ekonomi) Indonesia. Konsumsi gula industri diperkirakan sekitar 2,15 juta ton, terdiri dari 1,1 juta industri besar dan 1,05 juta ton industri kecil dan usaha kecil menengah (UKM), sehingga total konsumsi gula di Indonesia diperkirakan 4,85 juta ton atau lebih. Nampaknya, akurasi prediksi dan statistik produksi dan konsumsi gula mengalami persoalan yang sama peliknya dengan statistik beras dan beberapa pangan strategis lain. Aplikasi teknologi produksi, teknik budidaya, serta sensitivitas usaha tani tebu (lahan basah) juga dapat menjelaskan fluktuasi produksi tebu di Indonesia. Pada skala tebu rakyat, persoalan teknik keprasan yang berulang sampai belasan kali juga menjadi masalah tersendiri karena insentif pendanaan pembongkaran ratoon cukup pelik untuk dapat dicerna petani tebu. Di samping itu, basis usaha tani tebu semakin tergeser oleh komoditas lain, terutama padi, palawija dan hortikultura yang menghasilkan pendapatan ekonomi tinggi berlipat. terhadap fenomena perubahan iklim Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi swasembada gula, walaupun terdapat kecenderungan persaingan penggunaan lahan antara padi dan gula, karena kedua tanaman memerlukan jenis tanah dan iklim yang mirip. Titik sentral persoalannya adalah apakah segenap energi bangsa dan wisdom dalam mengambil keputusan intervensi kebijakan dapat saling mendukung dengan target swasembada gula tersebut. Sekali lagi, persoalan utama bukan terletak pada positioning apakah Indonesia harus protektif atau liberal dalam pengembangan "industri" gulanya. Konsistensi jelas sangat diperlukan untuk sebuah memberikan sinyal insentif yang tepat bagi segenap pelaku, mulai dari petani, pedagang, pengolah dan konsumen. Termasuk di sini adalah intervensi dan keputusan impor, beserta perlakuannya yang intervensi kebijakan 136
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sangat mencolok antara importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT). intervensi kebijakan atau pemihakan pada sistem produksi gula di Indonesia menjadi salah satu prasyarat pencapaian swasembada gula. Untuk melakukan rekonstruksi basis produksi dalam sistem usahatani tebu, serta peningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Kedua aspek ini perlu dibenahi secara bersamaan karena tidak mungkin berharap peningkatan efisiensi pabrik gula apabila kualitas rendemen gula dalam tebu petani ternyata sangat rendah, yaitu sekitar 7 persen lebih sedikit. Dalam konteks inilah maka, Daging Sapi. Produksi daging sapi 2014 diperkirakan Daging Sapi. Daging Sapi. Daging Sapi. mencapai 380 ribu ton, dan masih cukup jauh dari angka konsumsi yang mencapai 500 ribu ton setiap tahun. Akibatnya, Indonesia harus melakukan impor sapi dari Australia sebanyak 300 ribu ekor sapi hidup (30-40 persen dari total). Sesuatu yang menarik dari statistik sapi adalah Hasil Sensus Sapi Tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah populasi sapi (dan kerbau) adalah 14,8 juta ekor. Mirip dengan kasus beras, apabila data BPS ini benar, maka Indonesia seharusnya sudah mencapai swasembada daging, sehingga tidak harus menunggu sampai 2015. Fakta yang terjadi adalah bahwa tidak semua populasi sapi ini berupa stok aktif daging karena sebagian besar peternak hanya punya 2-3 sapi, untuk investasi. Indonesia sampai saat ini masih mengimpor sapi hidup dan bahkan daging sapi, yang sering menimbulkan pertanyaan kritis dari masyarakat. Tahun 2015, ekonomi daging sapi masih akan terus kontroversial karena perbedaan data dan kebijakan yang demikian tajam, sehingga isu impor sapi dan impor daging akan terus bergulir sampai ke ranah politik. 137
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tingkat konsumsi daging dan susu di Indonesia dan negara berkembang memang tergolong memang masih 4-5 kali lebih rendah dibanding tingkat konsumsi di negara-negara maju. Namun laju peningkatan konsumsi daging di negara berkembang pada periode 1971-1995 tercatat 70 juta ton, sementara di negara- negara maju hanya 26 juta ton. Demikian pula untuk konsumsi susu yang meningkat 105 juta ton di negara berkembang dan hanya 50 juta ton di negara maju. Perbedaan statistik peningkatan konsumsi yang mencapai 2-3 kali lipat di atas juga cukup konsisten apabila diukur dengan indikator lain seperti nilai konsumsi dan kuantitas kalori yang dihasilkan (Arifin, 2004). Di Indonesia, Revolusi Peternakan ditandai oleh berkembang pesatnya industri ayam petelur, ayam pedaging dan ayam kampung sendiri, sejak akhir 1970an. Tidak kalah pentingnya, industri pakan ternak yang umumnya terkait dengan investasi asing dan beroperasi dengan skala besar juga tumbuh pesat, yang ditandai dengan maju dan membaiknya tingkat efisiensi, bahka di seluruh sistem agribisnis berbasis peternakan. sektor peternakan adalah salah satu sektor andalan dalam sistem dan usaha agribisnis di Indonesia yang telah menerapkan strategi demand-driven yang sebenarnya. Sektor strategis yang melibatkan usaha rumah tangga dan menyerap jutaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan tersebut tidak semata menjalankan sistem produksi dengan supply-oriented yang sangat rentan tehadap anjloknya harga karena kelebihan penawaran. Sektor peternakan memang sejak awal perkembangannya tumbuh dan berkembang karena merespons tingginya permintaan terhadap daging, telur dan produk berkualitas lainnya, suatu pergeseran sangat substansial Tidak berlebihan untuk disampaikan bahwa 138
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dari pangan berbasis karbohidrat menjadi berbasis protein dan kandungan nutrisi tinggi. Dalam ekonomi pembangunan, fenomena tersebut dikenal dengan istilah Revolusi Peternakan karena pada saat bersamaan industri pakan ternak skala kecil dan besar pun berkembang cukup besar, yang tentu saja mensyaratkan perbaikan tingkat efisiensi ekonomi. Untuk lingkungan eksternal yang demikian cepat tersebut pastilah menuntut kemampuan ekstra para perumus kebijakan dan para pelaku ekonomi untuk mengantisipasi kompleksitas proses transformasi tersebut yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan permintaan, keterbatasan lahan pertanian dan tuntutan kualitas higienis produk peternakan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. itu, perubahan Rekomendasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan 5.4. Rekomendasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan 5.4. Rekomendasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan Rekomendasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan 5.4. 5.4. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang diharapkan dapat membawa hasil konkrit dalam waktu singkat. Program jangka pendek ini amat diperlukan sebagai langkah awal dan peletak fondasi bagi program jangka menengah dalam lima tahun ke depan, sampai 2019. Keberhasilan program jangka pendek akan sangat menentukan momentum keberhasilan dan semangat bagi pelaku kebijakan dan masyarakat umum untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. (1) Perbaikan sistem pasca panen komoditas pangan strategis (1) Perbaikan sistem pasca panen komoditas pangan strategis (1) Perbaikan sistem pasca panen komoditas pangan strategis (1) Perbaikan sistem pasca panen komoditas pangan strategis Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi susut dan produksi pangan dan kehilangan pada proses pengolahan 139
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pertanian menjadi siap konsumsi siap saji. Program ini dapat lama, membawa hasil dalam waktu yang dibandingkan dengan intervensi pemerintah di sektor hulu usahatani dan dilaksanakan serempak dengan perbaikan secara menyeluruh dan struktural pada proses produksi dan peningkatan produktivitas. Tingkat kehilangan penggilingan gabah menjadi padi mencapai 12 persen - bahkan pada literatur lain ada yang masih tercatat 17 persen kehilangan (loss). Apabila tingkat kehilangan ini dapat ditekan sebesar 5 persen saja, maka volume beras yang dapat dipertahankan - atau akan terdapat tambahan produksi beras sebesar 4,2 terbesarnya adalah ton beras. Tantangan ketersediaan dan keberlanjutan dari produksi beras yang dapat dihasilkan (Dasar perhitungan: laju konversi 0,57 untuk 70 juta ton gabah kering giling (GKG) adalah 39,9 juta ton beras. Apabila tingkat loss dapat ditekan menjadi 7 persen, maka laju konversi gabah ke beras menjadi 0,63, maka beras yang dapat dihasilkan 44,1 juta ton) tidak terlalu juta Program-program besar tahun pertama: Pengadaan penggilingan beras modern dengan skala kecil, menengah sampai besar, di seluruh sentra produksi beras, utamanya di 11 Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Daerah-daerah sentra produksi lain segera menyusul pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya untuk meningkatkan ketersediaan padi dan penyediaan pangan nasional; Pengadaan pengeringan padi dan beras modern plus peralatan lain yang memadai, terutama di 22 provinsi yang telah dibangun pergudangan pangan, terutama untuk mengantisipasi 140
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 inefisiensi dalam pasca panen dan penyimpanan, yang masih amat rentan terhadap gangguan cuaca dan anomali perubahan iklim; Program serupa dapat dikembangkan untuk sistem pasca panen pada komoditas pangan dan pertanian lainnya, yang memiliki fungsi strategis dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat lainnya. (2) Pembenahan komoditas perkebunan potensial (2) Pembenahan komoditas perkebunan potensial (2) Pembenahan komoditas perkebunan potensial (2) Pembenahan komoditas perkebunan potensial Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan supply response atas permintaan tinggi atas kakao, kopi dan teh, baik di pasar dunia, maupun di pasar domestik, sekaligus untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan ekspor. Gerakan nasional (gernas) seperti ini pernah dikembangkan pada kakao Sulawesi, yang terhenti di tengah jalan karena dukungan teknologi dan kelembagaan birokrasi dan proses alih teknologi tidak memadai. Program ini juga akan mengurangi kontroversi kebijakan pembebasan bea masuk impor biji kakao dan kopi yang mungkin akan lebih regresif bagi petani, serta untuk mendukung strategi hilirasi produk dan investasi besar di bidang pengolahan produk perkebunan atau agroindustri lainnya. Program-program besar tahun pertama: Pengembangan dan pengadaan bibit kako dan kopi sebanyak ratusan ribu atau bahkan jutaan unit, yang sebenarnya telah (somatic dikembangkan dengan embryogenensis--SE) di beberapa lembaga penelitian di Indonesia untuk disebarkan kepada petani kopi dan kakao di sentra produksi potensial. teknologi kultur jaringan 141
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pendampingan yang komprehensif kepada petani dan petugas tingkat daerah dengan melibatkan penyuluh lapangan lapangan, di bawah koordinasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan dinas perkebunan tingkat provinsi, serta bekerjasama dengan inisiatif serupa yang telah dilaksanakan oleh sektor swasta yang menjadi pembeli utama biji kakao dan kopi. o Kakao: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timir, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua. o Kopi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan o Teh: Perlakuan agak berbeda, lebih banyak pada peremajaan pohon-pohon tua karena lebih melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Nusantara IV, VII, VIII, IX, dan lain-lain. Pendampingan petani untuk mencapai produk perkebunan ramah lingkungan dengan mengadopsi dan mengadaptasi sistem sertifikasi komoditas yang berlaku di tingkat nasional dan tingkat internasional. Hal ini bermanfaat selain untuk meningkatkan produksi dan kualitas, juga untuk memerbaiki harga di tingkat petani, perluasan jaringan pemasaran dan skema lindung nilai lain dari fluktuasi harga di pasar global. Perbaikan infrastruktur pertanian secara masif (3) Perbaikan infrastruktur pertanian secara masif (3) Perbaikan infrastruktur pertanian secara masif Perbaikan infrastruktur pertanian secara masif (3) (3) Tujuan utamanya adalah untuk memerbaiki sistem rantai nilai secara (value chain) komoditas pangan dan pertanian secara 142
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menyeluruh, meningkatkan efisiensi pemasaran dan bahkan memperbaiki struktur pasar pangan yang terkadang cukup jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sekitar 52 persen jaringan irigasi di Indonesia berada dalam kondisi tidak optimal alias rusak, sehingga memengaruhi kinerja produksi pangan dan pertanian secara umum. Infrastruktur pertanian berfungsi membuat petani lebih nyaman menerapkan teknik-teknik budidaya pertanian sesuai anjuran karena negara cukup konsisten menyediakan prasyaratnya, sehingga berkontribusi pada kecepatan dan ketepatan pergerakan komoditas pangan dan pertanian, khususnya dari sentra produksi ke sentra konsumsi, dan dari daerah surplus pangan ke daerah defisit pangan. Program-program besar tahun pertama: Perbaikan, rehabilitasi, dan pembangunan baru bendungan besar, berikut jaringan irigasi primer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, setidaknya di 11 Provinsi sentra produksi padi, seperti disebutkan sebelumnya. Bendungan dan prasarana lainnya ini tidak hanya berfungsi mengatur air untuk keperluan irigasi persawahan, tetapi juga berfungsi sebagai pembangkit listrik. Pembenahan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (semacam P3A pada era sebelumnya), berikut peningkatan setting organisasi dan sistem nilai yang sesuai dengan karakter masyaraka petani yang mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya agar mampu mengurangi konflik sosial-ekonomi yang tidak perlu. Pengembangan lain yang akan menunjang pembangunan pertanian dalam jangka pendek dan menengah adalah alaat atau perangkat komunikasi, gudang, alat angkut, pelabuhan bongkar/muat untuk perbaikan sistem rantai nilai infrastruktur 143
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (value chain) produk pangan dan pertanian yang lebih efisien dan berdaya saing. Pencetakan sawah-sawah baru skala ribuan hektar, terutama di sentra produksi lain selain pada 11 provinsi, misalnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Keberhasilan dari target pencetakan sawah baru 1 juta hektar akan tergantung pada infrastruktur pangan dan langkah pertama pembenahan pertanian ini. (4) Pembenahan kepastian hukum dan aransemen kelembagaan (4) Pembenahan kepastian hukum dan aransemen kelembagaan (4) Pembenahan kepastian hukum dan aransemen kelembagaan (4) Pembenahan kepastian hukum dan aransemen kelembagaan Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi petani, sekaligus sebagai langkah pemihakan yang nyata kepada petani dan pemberian insentif bagi pengolahan produk pangan lebih lanjut dalam skema agroindustri yang lebih berdaya saing. Sebagaimana dimaklumi, Mahkamah Agung (MA) baru saja membatalkan sejumlah pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, sehingga sejumlah komoditas pangan dan pertanian tidak jadi dibebaskan dari pengenaan pajak stategis, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Program-Program besar pada tahun pertama: Pembuatan peraturan pemerintah yang baru, sebagai pengganti dari PP 31/2007 sebagai pelaksanaan dari PP 12/2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari PPN, agar benar-benar lebih kondusif terhadap usahatani dan usaha lain di bidang pertanian 144
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pembuatan peraturan pemerintah yang mampu membebaskan proses pengolahan lanjutan dari pangan lokal, yang dapat berfungsi sebagai alternatif sumber karbohidrat dan pendukung diversifikasi pangan dan pemberdayaan pangan lokal di seluruh Indonesia. Langkah awal dapat dimulai dengan pelosok pengembangan sumber pangan lokal, eksotik, bernilai ekonomi tinggi, mengandung protein, vitamin dan bergizi baik. Langkah ini juga berkontribusi pada proses pengindustrian pangan lokal, peningkatan nilai tambah, dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) bidang pangan, plus dukungan kebijakan yang memadai, mulai dari skema pembiayaan, insentif perpajakan, dan kemudahan lainnya. 5.5. Catatan Penutup: Penguatan Fondasi Ekonomi Pangan 5.5. Catatan Penutup: Penguatan Fondasi Ekonomi Pangan 5.5. Catatan Penutup: Penguatan Fondasi Ekonomi Pangan 5.5. Catatan Penutup: Penguatan Fondasi Ekonomi Pangan Sebagai penutup, penguatan fondasi ekonomi pangan masih amat diperlukan, di samping rekomendasi kebijakan jangka pendek seperti diuraikan sebelumnya. Pimpinan negara seharusnya mampu meramu sekian macam energi kepentingan segenap stakeholders untuk mencapai ekonomi pangan Indonesia yang lebih maju dan berdayasaing, mandiri dan berdaulat. Pertama, memperbaiki politik pangan di dalam negeri untuk memerkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan pangan global. Politik pangan masa depan adalah bahwa apa pun kebijakan ekonomi pangan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan negara harus merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat juru-runding perdagangan dipecahkan. internasional Indonesia perlu memiliki pemahaman yang utuh tentang setting dan persoalan ekonomi pangan dan pertanian secara umum, yang terkadang lebih bersifat struktural, mulai dari sosial-ekonomi dan teknis-agronomis Para diplomat dan sampai pada aspek 145
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 perdagangan internasional. Kekuatan diplomasi yang paling tangguh adalah apabila ditopang oleh soliditas kebijakan ekonomi di dalam negeri dan dukungan penuh masyarakat untuk menunjukkan kewibawaan kebijakan pangan negara yang sebenarnya. Kedua, meningkatkan ketersediaan pangan di dalam negeri dengan meningkatkan konsistensi strategi peningkatan produksi jagung, untuk mengurangi pangan, khususnya beras dan ketergantungan pada pangan impor, sekaligus meningkatkan kemandirian pangan dan kedaulatan bangsa. Strategi peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam negeri wajib dilakukan dengan aplikasi teknologi dan inovasi baru, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan, yang sebenarnya tersebut di segenap pelosok Indonesia. Hanya dengan langkah konsisten di bidang penelitian dan pengembangan, maka inovasi baru akan tercipta sehingga daya saing Indonesia akan meningkat berlipat-lipat. Masa depan ekonomi pangan Indonesia akan lebih bertumpu pada basis penguasaan, penerapan dan efisiensi teknologi inovasi baru untuk menjawab tantangan yang lebih dinamis. 146
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 6666 Bab Bab Bab Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Agenda Prioritas Kabinet Kerja Pijakan strategi pembangunan perekonomian pemerintahan baru ke depan harus dapat menjadi solusi bagi persoalan ketimpangan, ketidaksetaraan, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, menu apapun yang disajikan Pemerintahan Jokowi, utamanya harus dapat mengatasi persoalan-persoalan struktural tersebut. Dalam dokumen visi-misi dan program aksi Jokowi-JK yang diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian" janji-janji kampanye di bidang ekonomi yang sarat upaya untuk mendorong pembangunan sektor riil. tertuang Agenda-agenda pembangunan yang dimuat dalam dokumen visi-misi dan program aksi Jokowi-JK cukup bersesuaian dengan problematika yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Namun, untuk dapat merealisasikannya memerlukan dukungan dan strategi perencanaan yang matang. Beberapa agenda utama seperti: meningkatkan tax ratio, mengurangi utang, membangun 'tol laut', membangkitkan poros maritim, hingga menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi industri sungguh bukan hal yang mudah. Hampir semua agenda prioritas tersebut juga pernah menjadi wacana di pemerintahan sebelumnya. Hal yang akan menjadi pembeda Jika pada pemerintahan adalah pada sebelumnya berbagai agenda mulia tersebut kerap berbenturan tataran implementasi. 147
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dengan berbagai hambatan, maka tantangan ke depan kendala tersebut harus segera dapat diatasi. Jika tidak, maka untuk kesekian kalinya masyarakat hanya disuguhi setumpuk janji dan konsepsi namun minim implementasi. mpangan dan Fenomena Ketimpangan Tax Ratio dan Fenomena Keti 6.1.6.1.6.1.6.1. Tax Ratio mpangan mpangan dan Fenomena Keti dan Fenomena Keti Tax Ratio Tax Ratio Guna merealisasikan pemenuhan pembiayaan agenda negara optimalisasi pembangunan merupakan keniscayaan. Terlebih lagi guna membangun Indonesia dari pinggiran; pembangunan infrastruktur (2000 km jalan baru, 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, 10 kawasan industri baru, 5000 pasar tradisional, perbaikan irigasi di 3 juta lahan sawah, 25 bendungan, dan lain-lain); penurunan biaya logistik 5 persen per tahun, terintegrasi; pembangunan ekonomi maritim. Kesemuanya memerlukan dukungan fiskal meskipun tidak keseluruhannya harus dibiayai APBN. prioritas, penerimaan pengembangan transportasi massal Di sinilah letak urgensi peningkatan tax ratio menjadi 16 persen dalam lima tahun. Dengan demikian pemerintah memiliki fleksibilitas dan ruang fiskal yang memadai. Tax ratio yang segera meningkat membangkitkan sektor riil sehingga mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Karena riil akan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Harapannya tidak mengulang kesalahan Pemerintahan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi namun disertai ketimpangan yang semakin melebar. Jokowi harus Karenanya, mengedepankan upaya menurunkan ketimpangan secara struktural tidak hanya business as usual. Artinya, perlu upaya akseleratif rumusan kebijakan pemerataan pencapaian pembangunan secara berkelanjutan. dapat meningkatkan stimulus untuk sektor kebijakan fiskal pemerintahan target melalui 148
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Penyebab utama memburuknya ketimpangan adalah dalam Penyebab utama memburuknya ketimpangan adalah dalam kegiatan perekonomian bagian pendapatan yang diterima kegiatan perekonomian bagian pendapatan yang diterima kelompok kaya semakin meningkat, sedangkan bagian pendapatan kat, sedangkan bagian pendapatan yang diterima kelas bawah dan menengah menurun. yang diterima kelas bawah dan menengah menurun. Instrumen pajak yang berkeadilan dapat digunakan untuk redistribusi pajak yang berkeadilan dapat digunakan untuk redistribusi pendapatan. Salah satunya melalui konsistensi pengenaan pajak pendapatan. Salah satunya melalui konsistensi pengenaan pajak progresif. aligus mengisyaratkan bahwa belum adanya keadilan dalam sistem perpajakan dan masih bahwa belum adanya keadilan dalam sistem perpajakan dan masih terbukanya peningkatan tax ratio. Peningkatan pajak dapat menjadi . Peningkatan pajak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan dan instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan dan eiring dengan tax sekaligus meningkatkan distribusi kekayaan. Seirin yang meningkat maka ketimpangan akan menurun. ratio yang meningkat maka ketimpangan akan menurun. Dari fenomena ketimpangan ini sekaligus meng dapat dilakukan antara lain melalui memperbaiki basis data pajak, penegakan hukum bagi pajak, penegakan hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja menghin ndari/mencurangi pembayaran pajak, serta peningkatan kredibilitas aparat pajak. pembayaran pajak, serta peningkatan kredibilitas aparat pajak. kasus yang melibatkan petugas pajak tidak bisa Berbagai kasus-kasus yang melibatkan petugas pajak tidak bisa dipungkiri telah menggerus tingkat kepercayaan dan antusiasme dipungkiri telah menggerus tingkat kepercayaan da masyarakat dalam membayar pajak. Upaya peningkatan tax ratio dapat dilakukan 50 40 30 20 10 0 2010 2012 40% Miskin 40% Tengah 20% Kaya Sumber: BPS, 2014, diolah Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok Gambar 6.1. Proporsi Pendapatan antar Kelompok 149
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Mengacu pada hasil riset OECD, kebijakan fiskal mampu Mengacu pada hasil riset OECD, kebijakan fiskal mampu untuk mengurangi ketimpangan. Angka gini sebelum pajak sangat untuk mengurangi ketimpangan. Angka gini sebelum pajak sangat tinggi (di atas 0,4 sama di Indonesia), dan angka gini setelah pajak i atas 0,4 sama di Indonesia), dan angka gini setelah pajak turun menjadi berkisar 0,2 - 0,3. Perancis, Jerman, Denmark, 0,3. Perancis, Jerman, Denmark, Norwegia memiliki Gini setelah pajak yang sangat rendah, Norwegia memiliki Gini setelah pajak yang sangat rendah, Ini Ini terutama dibanding negara yang berbahasa terutama dibanding negara yang berbahasa membuktikan bahwa pajak (dalam hal ini peningkatan (dalam hal ini peningkatan tax ratio) sebagai salah satu instrumen fiskal yang utama memiliki efek positif sebagai salah satu instrumen fiskal yang utama memiliki efek positif dalam menurunkan tingkat ketimpangan. Inggris. Inggris. Gini Pendapatan Setelah Pajak Gini Pendapatan Sebelum Pajak Jepang Denmark Perancis Amerika Australia 0,329 0,462 0,25 0,248 0,41 0,41 0,416 0,416 0,295 0,293 0,504 0,483 0,324 0,441 0,441 0,378 0,486 0,345 0,336 0,456 0,468 Sumber: OECD, 2011 Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Gambar 6.2. Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Gambar 6.2. Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Angka Gini Akhir Tahun 2000 di Negara Maju Gambar 6.2. Gambar 6.2. tax ratio di atas 40 persen terbukti memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. persen terbukti memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Tax Ratio tinggi (di atas 40 persen) ditemui di negara Jerman, tinggi (di atas 40 persen) ditemui di negara Jerman, Perancis, Denmark, dan Norwegia; yakni di negara yang gini Perancis, Denmark, dan Norwegia; yakni di negara yang gini k sangat rendah. Di negara maju, sistem perpajakan setelah pajak sangat rendah. Di negara maju, sistem perpajakan mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan. Umumnya, mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan. Umumnya, negara-negara Eropa daratan (Perancis dan Jerman) memiliki angka negara Eropa daratan (Perancis dan Jerman) memiliki angka gini rendah setelah pajak. Tetapi negara-negara besar yang negara besar yang gini setelah pajak masih tetap tinggi berbahasa inggris, angka gini setelah pajak masih tetap tinggi OECD menyatakan negara-negara dengan tax ratio 150
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (Amerika, Australia, dan Inggris). Artinya, dapat disimpulkan Artinya, dapat disimpulkan mampu mengatasi berdasarkan fakta empiris peningkatan tax ratio mampu persoalan ketimpangan. Jepang 28,3 42,5 Denmark 47,7 38,7 Perancis 43,4 Amerika 23,2 24,1 34,3 34,3 Australia 27,1 Sumber: OECD, 2011 di Negara Maju (persen) Tax Ratio di Negara Maju (persen) di Negara Maju (persen) di Negara Maju (persen) Gambar 6.3. Tax Ratio Gambar 6.3. di Negara Maju (persen) di Negara Maju (persen) di Negara Maju (persen) di Negara Maju (persen) Gambar 6.3. Gambar 6.3. Tax Ratio Tax Ratio Pada kasus di negara maju, sektor keuangan merupakan Pada kasus di negara maju, sektor keuangan merupakan tempat bagi kelompok kaya (super kaya) untuk mempercepat tempat bagi kelompok kaya (super kaya) untuk mempercepat kekayaannya. Disinyalir, hal ini sudah menjadi fenomena di kekayaannya. Disinyalir, hal ini sudah menjadi fenomena di orang kaya dan konglomerat memiliki Indonesia, di mana orang-orang kaya dan konglomerat memiliki n yang terus meningkat. Di sisi lain kekayaan di sektor keuangan yang terus meningkat. Di sisi lain sektor pertanian dan industri -yang merupakan target utama dalam yang merupakan target utama dalam justru semakin menunjukkan kontribusi janji Pemerintahan Jokowi- justru semakin menunjukkan kontribusi yang menurun. Belajar dari pengalaman negara-negara maju, maka peranan negara maju, maka peranan harus mampu memberikan kompensasi untuk lembaga intermediasi harus mampu memberikan kompensasi untuk sektor pertanian dan industri. Perilaku spekulatif dan ingin cepat Perilaku spekulatif dan ingin cepat mendapat untung juga harus diperkecil. Sebaliknya, peranan sektor mendapat untung juga harus diperkecil. Sebaliknya, peranan sektor keuangan yang menekankan pada bagi hasil dan keuntungan perlu keuangan yang menekankan pada bagi hasil dan keuntungan perlu ngannya untuk menghindari krisis dan didorong perkembangannya untuk menghindari krisis dan 151
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 ketimpangan yang berkepanjangan. Akhirnya, dengan memberi perhatian lebih kepada tumbuhnya sektor riil dan upaya optimal untuk meningkatkan tax ratio diharapkan peningkatan ketimpangan yang terjadi saat ini dapat dihentikan dan dikurangi dan berbagai agenda pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan. Strategi peningkatan tax ratio ke depan terutama adalah kebijakan Langkah ekstensifikasi terutama untuk mendorong kepatuhan wajib pajak baik badan usaha maupun perorangan untuk taat membayar pajak dan memiliki NPWP. Sementara langkah intensifikasi adalah mengurangi gap besaran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak sehingga tidak terjadi under buying. Untuk itu perlu kerangka regulasi yang mendukung seperti membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (law enforcement). Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mengintegrasikan sektor perpajakan dan (benchmark), di New Zealand, perbankan. Sebagai contoh tujuannya Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru yang pajak (voluntarily mendorong compliance), seperti semua pembayaran yang dilakukan kepada pemasok, apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak masukan (tax credit), sedang bila dibayar dengan cash tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Aturan tersebut dapat diberlakukan dilacak (traceable). Pemerintah New Zealand mendorong para wajib pajak melakukan transaksi melalui bank atau media elektronik bertujuan agar data wajib pajak dapat dipelajari dan diteliti oleh Pemerintah. Aparat pajak tidak lagi mempelajari dokumen-dokumen fisik tetapi sudah menganalisis data melalui basis data yang tersebar di berbagai lokasi. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. kepatuhan sukarela wajib agar semua transaksi perusahaan 152
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Dalam upaya meningkatkan tax ratio, kerangka kelembagaan perpajakan juga perlu dibenahi. Pembenahan dari sisi internal birokrasi perpajakan terutama peningkatan jumlah aparat pajak dengan perhitungan rasio yang cermat agar seiring peningkatan jumlah petugas pajak maka penerimaan juga ikut naik. Di samping itu, pemulihan kredibilitas terhadap aparat pajak juga diperlukan seiring munculnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan petugas pajak. Utang dan Pembangunan Infrastruktur 6.2.6.2.6.2.6.2. Utang dan Pembangunan Infrastruktur Utang dan Pembangunan Infrastruktur Utang dan Pembangunan Infrastruktur Pada periode 2010-2014 rata-rata peningkatan pembiayaan defisit pemerintah sebesar 19,1 persen dari Rp91,6 triliun di 2010 menjadi Rp241,5 triliun dalam APBN Perubahan 2014. Arlyana Abubakar (2014) menghitung batasan utang maksimum atau besarnya rasio utang yang masih mampu ditanggung dengan kendala ketidakpastian dalam struktur penerimaan dan pengeluaran. Hasilnya, secara umum batasan rasio utang untuk Indonesia adalah 45,2 persen atau lebih rendah dari batasan (sebesar 60 persen) yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang petunjuk pelaksanaannya diatur secara khusus dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengurangi utang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Jokowi. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Padahal, pembangunan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang besar dan bersifat jangka panjang. 153
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tantangan dalam pembiayaan defisit pemerintah, terutama terkait efektifitas kebijakan utang ketika penyerapan anggaran tidak maksimal. Meskipun defisit tidak pernah mencapai batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang namun realisasi belanja jarang mencapai target. Akhirnya urgensi menambah pembiayaan melalui utang menjadi mubazir. Masalah dan Masalah lainnya adalah dominasi investor asing dalam pembelian surat utang negara. Seiring dominasi kepemilikan asing dalam SUN maka stabilitas makro ekonomi Indonesia berpotensi menjadi lebih rentan. Disamping itu imbal hasil yang diperoleh oleh investor juga belum tentu dibelanjakan/diinvestasikan kembali di Indonesia. Untuk itu, kerangka regulasi pembiayaan defisit yang mendesak adalah menggeser porsi kepemilikan surat utang ke investor dalam negeri. Dengan meningkatkan peran investor domestik dalam membeli obligasi negara maka akan ada multiplier effect bagi perekonomian domestik dari imbal hasil obligasi tersebut. Demikian juga tantangan penerbitan obligasi daerah adalah kemampuan jangka panjang daerah untuk mengembalikan jika jatuh tempo serta potensi pembengkakan utang pemerintah pusat dan daerah (country risk) jika kebijakan ini dilakukan.Untuk itu, perlu upaya menekan tingkat bunga imbal hasil surat utang negara dengan bunga yang lebih kompetitif. Dengan imbal hasil bunga yang cukup tinggi seperti saat ini - agar dapat diserap pasar- maka pemerintah akan mengeluarkan dana sangat besar pada saat jatuh tempo. Selain itu, penerbitan obligasi daerah harus melalui penyeleksian yang ketat disertai langkah antisipasi/mitigasi resiko. untuk mendorong pembangunan infrastruktur adalah dengan memanfaatkan potensi pendanaan jangka panjang seperti dana haji, dana asuransi, dan Sementara kerangka regulasi 154
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dana pensiun. Sedangkan upaya mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui penerbitan obligasi daerah adalah dengan mengedepankan aspek regulasi yang dapat meminimalisasi moral hazard pemerintah daerah dan prudent terhadap potensi meningkatnya country risk. Jika regulasi yang prudent sudah disiapkan maka perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah. Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil. Kerangka kelembagaan yang perlu disiapkan untuk bidang pembiayaan defisit antara lain pengoptimalisasian beberapa badan pemerintah yang diharapkan membantu perkembangan proyek infrastruktur di Indonesia seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Di samping itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi oleh badan otorita daerah atau BUMD. Pemerintah daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas, sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau aset daerah dilakukan oleh badan otorita daerah atau BUMD. Pembayaran kupon dan pelunasan obligasi daerah juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD. Disamping persoalan pendanaan, masih terdapat rentetan persoalan lain yang juga tidak kalah pelik, seperti pembebasan rendahnya kesadaran regulasi, serta tindih lahan, masyarakat merawat dan menggunakan infrastruktur publik. Setidaknya seiring dengan pendanaan yang mencukupi, berbagai persoalan di luar pendanaan tersebut dapat diminimasi. tumpang 155
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Membangun Dari Pinggir 6.3.6.3.6.3.6.3. Membangun Dari Pinggir Membangun Dari Pinggir Membangun Dari Pinggir Warisan ketimpangan yang semakin melebar menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Indeks Gini Indonesia semakin membesar dari 0,36 pada 2005 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Angka 0,41 merupakan angka ketimpangan yang masuk pada zona kuning. Sumber ketimpangan utamanya karena ketidakmerataan dan ketertinggalan pembangunan di perdesaan dan daerah pinggiran. Untuk itu agenda prioritas yang harus segera dilaksanakan adalah menstimulus sektor-sektor yang tertinggal. Salah satu yang mendesak adalah pembangunan sektor pertanian. Utamanya tanaman pangan melalui revitalisasi jaringan irigasi dan waduk di seantero negeri dan pembangunan waduk baru. Selain pembangunan infrastruktur, pembenahan kelembagaan tata niaga juga harus dipastikan berjalan baik agar para pemburu rente yang menggerus margin keuntungan petani di jaringan tata niaga pangan hilang. Jika margin petani tidak lagi tergerus dengan sendirinya akan menjadi insentif bagi para petani dalam berproduksi. Konsep pembangunan dari pinggiran sangat relevan guna mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sekaligus untuk mengurangi arus urbanisasi yang semakin menjadi permasalahan serius kota-kota besar di Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK sudah memiliki instrumen untuk mewujudkan kebijakan tersebut, yakni Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memungkinkan desa mengelola dana desa sebesar Rp 1 miliar - Rp 1,4 miliar per desa. Besaran dana ini dimungkinkan akan menjadikan geliat pembangunan di desa semakin gencar. Walaupun di sisi lain juga 156
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 memunculkan kekhawatirkan potensi penyebaran korupsi di tingkat desa dan inefisiensi penggunaan anggaran. tersebut harus bisa dinegasikan dengan memprioritaskan beberapa agenda agar tujuan pembangunan desa bisa tercapai. Agenda tersebut adalah: Kekhawatiran a. Penguatan demokrasi di cara menghilangkan praktik money politic dalam proses pemilihan kepala desa. Money politic sudah menjadi rahasia umum di sebagian besar masyarakat desa di Indonesia dalam hal pemilihan kepala desa. Adanya dana desa yang mencapai Rp 1 miliar memungkinkan kontestasi pilkades kian kompetitif dan adanya kemungkinan polarisasi berdasarkan afiliasi parpol. Penghilangan money politic bisa dilakukan dengan penguatan kelembagaan pemilihan kepala desa. tingkat desa dengan b. Memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penguatan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa melalui edukasi pentingnya partisipasi warga desa dalam pengelolaan anggaran desa. c. Memastikan peruntukkan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas desa. Mewujudkan Kedaulatan Energi 6.4.6.4.6.4.6.4. Mewujudkan Kedaulatan Energi Mewujudkan Kedaulatan Energi Mewujudkan Kedaulatan Energi Energi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing perekonomian dengan perekonomian maju memiliki tata kelola energi yang baik, mulai sebuah negara. Negara-negara dari tata kelola energi tidak terbarukan dan tidak terbarukan. 157
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Jepang, negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia dan Australia adalah salah satu contohnya. Tata kelola energi di Indonesia masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari masih terdengarnya beberapa kasus seperti pembangkit listrik PLN yang tidak mendapatkan pasokan gas, kelangkaan minyak dan gas di berbagai daerah serta ketiadaan cadangan penyangga minyak nasional. Cadangan penyangga minyak nasional Indonesia saat ini adalah 0 hari impor. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu (UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi). Hal ini berbeda jauh dengan cadangan penyangga negara- lain semisal Thailand, Vietnam bahkan Singapura. negara Cadangan penyangga minyak Thailand sebesar 81 hari impor, Vietnam 47 hari impor dan Singapura 60 hari impor. Amerika Serikat dan Jepang memiliki cadangan penyangga nasional masing- masing 204 hari dan 148 hari. Cadangan yang dimiliki oleh Indonesia adalah cadangan operasional PT Pertamina, bukan cadangan penyangga nasional. Hingga saat ini adalah cadangan operasional PT Pertamina yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pasokan untuk jangka waktu 22 hari (BBM), 17 hari (LPG), dan 14 hari (minyak mentah). Cadangan tidak wajib ini tidak dikuasai oleh negara, namun penguasaannya ada di PT Pertamina sehingga berbeda dengan cadangan penyangga nasional yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. 158
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tabel 6.1. Cadangan Penyangga Minyak Nasional Indonesia Tabel 6.1. Cadangan Penyangga Minyak Nasional Indonesia Tabel 6.1. Cadangan Penyangga Minyak Nasional Indonesia Tabel 6.1. Cadangan Penyangga Minyak Nasional Indonesia pa Negara ( hari impor) dan Beberapa Negara ( hari impor) dan Bebera pa Negara ( hari impor) pa Negara ( hari impor) dan Bebera dan Bebera NoNoNoNo Negara Negara Negara Negara Hari Impor Hari Impor Hari Impor Hari Impor 1 Thailand 81 2 Vietnam 47 3 Singapura 60 4 Indonesia 0 5 Amerika Serikat 204 6 India 14 7 Korea Selatan 96 8 China 77 9 Jepang 148 Sumber : Majalah Energiview, Edisi Nopember 2014. Ketiadaan cadangan penyangga energi, khususnya minyak, menandakan rapuhnya ketahanan energi di Indonesia. Selanjutnya dapat berimbas pada rapuhnya ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran ekstrem dari rapuhnya ketahanan nasional adalah apabila Indonesia terseret perang, maka musuh negara tidak perlu repot menggempur Indonesia. Cukup dengan memotong pasokan minyak impor, Indonesia dengan mudah bisa dilumpuhkan. Secara statistik, Indonesia masih memiliki kadar ketahanan energi, hal ini merujuk pada pengertian ketahanan energi yang menyebutkan bahwa ketahanan energi adalah ketersediaan (availability) dengan indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli (affordability), yakni daya beli yang dikorelasikan dengan kapita, pendapatan akses (accessibility) bagi pengguna energi untuk menggerakkan kehidupan dan roda ekonomi. Keberadaan cadangan PT Pertamina adalah satu indikator bahwa Indonesia memiliki ketahanan energi. nasional per dan adanya 159
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Ketiadaan daulat energi terlihat dari keberadaan mafia migas yang oleh Presiden Jokowi dijadikan sebagai salah satu prioritas untuk dihilangkan dengan membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah pemberantasan praktik mafia migas di Indonesia. Mafia migas yang bertumpu pada orientasi rent seeking, menjadikan Indonesia bisa tetap tergantung pada impor minyak. Hal ini dikarenakan impor minyak adalah salah satu sumber penghasilan mafia migas melalui margin impor minyak. Ketergantungan terhadap impor minyak diwacanakan dengan didukung oleh wacana bahwa pembangunan kilang minyak di Indonesia tidak dibutuhkan dikarenakan biaya yang mahal. Secara "ekonomis" masih lebih menguntungkan apabila mengimpor minyak. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang terikat dengan kebutuhan impor minyak setiap harinya. Bisa dibayangkan berapa margin yang didapatkan dari impor minyak. Apabila impor 1 barrel minyak memiliki 1 US dollar, maka dengan besaran impor 500 ribu barrel per hari akan diperoleh besaran margin sebesar 500.000 US Dollar. Dalam setahun akan diperoleh margin 182.500.000 US dollar dalam setahun. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 12.000 per US dollar, maka didapatkan angka sekitar Rp 2 triliun rupiah per tahun. Angkanya akan lebih tinggi apabila margin keuntungan lebih dari 1 US dollar per barrel. Komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas praktik mafia Migas harus diapresiasi. Namun, ada beberapa catatan terkait dengan komitmen tersebut, yakni: 1. Menghindarkan adanya zero sum game dalam pemberantasan mafia migas. Zero sum game menggambarkan sebuah proses di 160
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 mana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol. Pada zero sum game, keuntungan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal dari kerugian peserta-peserta yang lain. Sebaliknya, kerugian dari seorang peserta menjadi keuntungan bagi peserta-peserta yang lain. 2. Perwujudan kedaulatan energi bukan hanya bagaimana memberantas mafia migas, tapi juga pengelolaan migas di hilir. Pemerintahan dihadapkan pada cara bagaimana memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi jenis energi non migas. Penaikan harga bahan bakar minyak yang tidak dibarengi dengan penyediaan alternatif bahan bakar selain minyak sama saja dengan memaksa masyarakat untuk ikut menanggung kesalahan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan Migas yang baik. Keberhasilan Bostwana dalam mengelola kekayaan migas menjadikan negara tersebut terhindar dari kutukan sumber daya alam. Walaupun Botswana memiliki berbagai syarat yang dapat membuat negara ini terperangkap dalam kemiskinan dan kutukan, namun keberadaan institusi yang baik mampu mengubah ancaman kutukan menjadi keajaiban (from curse to miracle). Botswana membangun institusi yang baik seperti penerapan good governance maupun transparansi sehingga mampu mencegah segala kegiatan rente yang biasa terjadi pada kegiatan ekstraksi, 4. Membangun saran transportasi publik yang murah, aman, nyaman dan memenuhi unsur ketepatan waktu. Adanya sarana transportasi publik yang murah, aman, nyaman dan memenuhi unsur ketepatan waktu secara tidak langsung pemerintah telah menyediakan alternatif pengganti atas naiknya harga bahan bakar minyak kepada para pengguna kendaraan pribadi. 161
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Perangkap Lingkaran Ketergantungan Keluar Perangkap Lingkaran Ketergantungan 6.5.6.5.6.5.6.5. Keluar Perangkap Lingkaran Ketergantungan Perangkap Lingkaran Ketergantungan Keluar Keluar sejumlah kesalahan mengenai arah kebijakan pembangunan ekonomi, salah satu yang paling fatal adalah membiarkan bangsa ini bergantung pada teknologi impor. Hingga kini, Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa konsumen produk teknologi bangsa lain, bukan inovator apalagi pencipta teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor inilah yang menyebabkan sistem ekonomi dan industri Indonesia kurang efisien dan kurang produktif sehingga tidak kompetitif. Padahal, terhadap dari sekian banyak variabel yang berpengaruh teknologi produktivitas dan daya saing bangsa, penguasaan merupakan faktor yang paling menentukan. Dari Pada umumnya, output industri yang dihasilkan di Indonesia menjadi lebih relatif mahal dibandingkan dengan yang dihasilkan di negara lain. Hal ini terjadi karena selain teknologi, komponen produksi lainnya juga sebagian besar diimpor. Contoh nyata yang dapat dirasakan adalah ketiga industri yang menjadi andalan nasional pada saat ini, yaitu industri tekstil dan produk tekstil, elektronik, dan otomotif. Ternyata kandungan impor dari ketiga industri tersebut rata-rata mencapai 75 hingga 90 persen. Artinya, selama ini hanya menjadi "tukang jahit" (assembling). Hanya sedikit sekali proses transfer teknologi yang diterapkan. Sektor hulu (penunjang) dari ketiga industri andalan nasional tersebut juga kurang dikembangkan secara komprehensif (menyeluruh). Misalnya pada industri TPT, kurang ditunjang oleh perkebunan kapas dan budidaya ulat sutera yang tangguh dan berkelanjutan. Kapasitas produksi permesinan pada pabrik tekstil juga belum sepenuhnya optimal. Maka sangat diwajarkan apabila produk dari industri- industri tersebut kalah bersaing dengan produk-produk dari Malaysia, Tiongkok, Thailand bahkan Vietnam. 162
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Ketergantungan pada teknologi impor juga membuat industri nasional menjadi kurang mampu merespon secara cepat terhadap tuntutan pasar (konsumen) yang semakin dinamis. Perlu diingat bahwa saat ini tuntutan pasar bukan hanya yang berkaitan dengan kualitas, kemasan, harga atau kontinuitas barang, namun juga yang terkait dengan pelestarian lingkungan, kesehatan serta aspek non tarif lainnya. Itulah sebabnya banyak produk asal Indonesia yang sulit diterima di pasar negara-negara maju. Berbagai fakta empiris telah membuktikan bahwa negara yang maju dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi adalah industri yang mampu melakukan pembangunan mereka (industrialisasi) secara efisien, produktif dan berkelanjutan. Industrialisasi baru akan berhasil apabila negara yang bersangkutan mampu melaksanakan inovasi teknologi (AIPI, 2006). Artinya, keberhasilan industrialisasi dapat terwujud di suatu negara, jika teknologi industri yang beroperasi di unit-unit produksi merupakan hasil buatan atau pengembangan (inovasi) dari negara tersebut. institusionalisasi proses-proses Hingga saat ini, sektor industri di Indonesia masih cukup bergantung pada modal (investasi) asing. Sementara, hampir semua investor asing ketika menanamkan modalnya di Indonesia selalu mensyaratkan penggunaan teknologi dari negaranya. Bahkan tidak sedikit pula investor yang juga mensyaratkan penggunaan segala jenis bahan baku atau penolong dari negaranya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka praktis industri di Indonesia hanya lebih banyak berperan sebagai perakit atau penjahit saja. Lebih fatal lagi, teknologi yang konsisten dan tidak adanya proses adopsi berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi di Indonesia agar mampu menciptakan produk high tech yang berdaya saing di pasar Internasional. 163
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Persoalannya, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan anggaran riset yang kecil. Pada 2010, total anggaran riset di Indonesia hanya mencapai 0,1 persen dari PDB. Angka tersebut tidak banyak berubah hingga 2014, yakni masih sebesar 0,2 persen jika tersebut masih dari PDB. Persentase dibandingkan dengan anggaran riset di Korea Selatan, Jepang, Amerika dan Singapura, bahkan Malaysia. Berbagai fakta tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintahan Jokowi dalam memberikan teknologi nasional dukungan untuk mengembangkan khususnya untuk kebutuhan pembangunan sektor industri. jauh lebih kecil inovasi Tabel 6.2. Tabel 6.2. Tabel 6.2. Tabel 6.2. Postur Anggaran Riset di Beberapa negara (% PDB) Postur Anggaran Riset di Beberapa negara (% PDB) Postur Anggaran Riset di Beberapa negara (% PDB) Postur Anggaran Riset di Beberapa negara (% PDB) Negara Negara Negara Negara 2010 2010 20102010 2011 2011 20112011 2012 2012 20122012 2013 2013 20132013 2014 2014 20142014 Indonesia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Korea Selatan China 3.0 1,4 3.0 1,5 3.6 1,8 3.6 1,9 3.6 2 Singapura 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 Malaysia 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 United States 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Jepang 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Sumber: 2011 dan 2014 Global R&D Funding Forecast Rendahnya anggaran riset tersebut mencerminkan bahwa upaya mengembangkan teknologi industri di Indonesia belum menjadi agenda besar nasional. Berbagai upaya pemerintah di masa tidak konsisten dalam mendukung pengembangan teknologi di Indonesia. Konsekuensi dari tidak berjalannya proses pengadopsian atau pengembangan teknologi, khususnya untuk sektor industri membuat bangsa kita terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada bangsa-bangsa lain. Upaya untuk keluar dari perangkap lingkaran ketergantungan harus lalu seringkali 164
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dijalankan secara serius, nyata dan konsisten. Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Ke depan, pemerintah harus mensyaratkan kepada investor asing untuk memberikan transfer teknologi yang seluas-luasnya kepada industri di Indonesia, tentunya dengan dukungan anggaran research and development dari pemerintah. Pemberian insentif (allowance) ataupun reward dalam bentuk apapun layak diberikan kepada industri yang mampu mandiri dalam penggunaan teknologi. Saing Faktor Pendongkrak Daya Saing 6.6. Faktor Pendongkrak Daya 6.6. Saing Saing Faktor Pendongkrak Daya Faktor Pendongkrak Daya 6.6. 6.6. Presiden pertama RI, Ir. Soekarno pernah mengatakan: "een natie van koelias en een koelie onder de naties," - bangsa yang tidak berdaya saing adalah bangsa kuli dan kulinya bangsa lain -. Negara dengan daya saing rendah bukan hanya akan mengalami defisit neraca perdagangan, juga akan menyaksikan kehancuran sektor industrinya. tetapi Bila kondisi semacam ini berlanjut, maka akan terjadi proses pemiskinan di negara tak berdaya saing tersebut. Bahkan akan terancam bangkrut atau dengan istilah lain a failed state. Kondisi inilah yang diinginkan oleh negara-negara kapitalis dan korporasi multinasional arsitek globalisasi (Stiglitz, 2001; Perkins, 2005). Sebaliknya, bangsa-bangsa di negara yang telah maju, makmur dan sejahtera akan terus menguasai dan menerapkan IPTEK dan segenap kiprah kehidupannya, terutama di bidang industri. Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa hingga Taiwan menjadi maju terutama karena mereka menjadikan IPTEK sebagai Pertumbuhan produktivitas negara-negara maju berasal dari kemajuan teknologi dan sumber daya manusianya. Indonesia sebenarnya pernah soko guru kemajuan bangsanya. 165
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menorehkan reputasi daya saingnya di kancah global. Berbagai teknologi diusung secara serius dan inovasi dan kesiapan sistematis. Indonesia saat itu mencanangkan program Revolusi Hijau padi PB, irigasi nasional dan pupuk, hingga swasembada pangan di 1984. Lalu Prof. B.J. Habibie merancang model dan teknologi pesawat yang banyak diterapkan di industri pesawat terbang di Eropa dan NASA. Namun, kondisi tersebut berbalik arah menukik tajam, dengan puncaknya di 1998, saat seluruh energi dan konsentrasi Indonesia tersedot pada satu hal, politik. Birokrasi yang cenderung koruptif dan ketidakpastian hukum memaksa semua kekuatan daya saing Indonesia hangus tak tersisa. Saat ini Indonesia tidak punya pilihan lagi selain keharusan memiliki competitiveness advantage yang tinggi. Indonesia sudah membuka pasar yang seluas-luasnya dalam berbagai hal, seperti di bidang perdagangan, investasi dan aliran modal. Maka apabila Indonesia ingin mampu bersaing dalam percaturan liberalisasi tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan produktivitas dan daya saing komparatif yang tinggi. Meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja industri serta penerapan teknologi industri berbasis sumber daya alam lokal. Lebih lanjut, ketergantungan impor bahan baku dan barang modal yang naik pesat mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit. Oleh karena itu, tanpa upaya mendorong produktivitas industri, daya saing produk industri nasional akan makin menurun. Selain itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang semakin besar juga melahirkan resiko serius bagi kesehatan neraca perdagangan, karena akan menjadi semakin rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Salah satu strategi yang 166
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 diekspektasikan dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah hilirisasi sektor industri. Concern terhadap kebijakan hilirisasi (pengolahan bahan mentah sebelum diekspor) menjadi semakin mengemuka ketika dicanangkan kebijakan produk pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) melalui UU No.4 Tahun 2009. Kewajiban tersebut berpotensi memperluas penciptaan nilai tambah dengan memperpanjang rantai nilai (value chain) di dalam negeri dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor industri, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Saat ini, fokus strategi hilirisasi mengarah pada industri orientasi ekspor yang berbasis sumber daya alam seperti pertanian (agro) yang meliputi CPO, kakao, rotan, dan karet; (2) mineral hasil tambang seperti tembaga, bauksit, nikel, dan bijih/pasir besi; dan (3) pupuk dan petrokimia. Oktaviani et al (2012) dengan menggunakan Model Ekonomi Keseimbangan Umum untuk Hilirisasi Industri (CGE HI) telah industri mengidentifikasi prediksi dampak kebijakan hilirisasi terhadap kinerja produk orientasi ekspor Indonesia. Skenario simulasi yang terkait dengan tujuan tersebut dapat dibagi atas tiga skenario kebijakan yaitu; Pertama, Simulasi terhadap produktivitas Pertama, Simulasi terhadap produktivitas Pertama, Simulasi terhadap produktivitas Pertama, Simulasi terhadap produktivitas dan pajak ekspor. . . . Simulasi ini ditujukan untuk input primer input primer dan pajak ekspor dan pajak ekspor dan pajak ekspor input primer input primer melihat dampak perubahan produktivitas input primer di sektor- sektor prioritas. Adapun besaran nilai shock pada simulasi yang dilakukan sebesar 10 persen pada peningkatan produktivitas untuk sektor berbasis agro sedangkan berbasis pertambangan sebesar 15 persen. Besaran nilai shock untuk diberlakukannya Pajak Ekspor (PE) bersumber dari regulasi yang berlaku untuk komoditas sektor hulu berbasis Agro dan Pertambangan. KeKeKeKeduaduaduadua, simulasi terhadap , simulasi terhadap , simulasi terhadap , simulasi terhadap untuk bertujuan Kebijakan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan mengidentifikasi responsitivitas sumbangan investasi, baik investasi investasi. investasi investasi investasi ini 167
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 pemerintah maupun swasta, mempengaruhi kinerja ekspor non migas Indonesia. Hasil kedua simulasi kebijakan terhadap kinerja sektoral menunjukkan bahwa respon peningkatan produktivitas diiringi peningkatan pajak ekspor berdampak positif terhadap kinerja sektor industri prioritas. Secara sektoral, kebijakan ini memberikan dampak peningkatan produksi terbesar, penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, dan memberikan efek peningkatan pendapatan riil rumah tangga terbesar. Secara spesifik, output simulasi menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan produktivitas input primer sektor hulu dan hilir berbasis agroindustri dan pertambangan serta peningkatan pajak ekspor sektor hulu akan meningkatkan kinerja sektor tersebut sekaligus menstimulasi perubahan produksi pada sektor lainnya terkait. Bila dilihat dari ouput sektoral, peningkatan yang produktivitas pada industri prioritas berbasis agroindustri yang disertai peningkatan pajak ekspor sektor hulu memberikan dampak positif terhadap kinerja industri hulu dan hilir agroindustri. Besarnya peningkatan output di sektor hulu dan hilir berbasis agroindustri bervariasi dari 3.21 persen (kakao) hingga 24.69 persen (industri karet remah dan karet asap). Penyerapan tenaga kerja pada sebagian besar sektor juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi yang diikuti oleh peningkatan penyerapan ini disebabkan proses tenaga kerja pada kelompok produksinya yang bersifat padat karya/tenaga kerja. industri Selain dengan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat daya saing dari aspek nilai tambah, pemanfaatan kerjasama spesifik dan teknis dengan Negara mitra dagang dalam rangka pembukaan dan pendalaman market access sangat krusial untuk dilakukan. Salah satu format kerjasama bilateral yang intensif dan dapat dijadikan benchmark yang baik adalah kerjasama MIDEC dalam 168
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 paying IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). Kementerian Perindustrian (2008) mengemukakan bahwa kegiatan ini dilandasi kesepakatan antara pihak Indonesia dan Jepang untuk mendorong peningkatan daya saing Industri di Indonesia. Kesepakatan tersebut diawali dengan "Consolidated Paper on Initiative for Manufacturing Industry Development Center". Yaitu kerjasama untuk industri‐industri yang bersifat cross sectoral dan specific sector. Kerjasama industri cross sectoral meliputi 6 sektor, yaitu metal working, tooling (mold & dies), welding, energy investment promotion. conservation, SMEs dan ekspor & Sedangkan untuk industri specific sector meliputi 7 sektor, yaitu automotive, electric/electronics, steel & steel products, textile, oleo & petro chemical, nonferrous dan food & beverages. Secara spesifik, rencana kegiatan yang terlingkupi dalam program ini meliputi 97 kegiatan dalam bentuk studi pendahuluan (basic study), pelatihan, bantuan teknis (technical assistance), serta bantuan peralatan dan sistem. Oleh karena itu, kombinasi strategi yang mengutamakan prinsip diversifikasi menjadi penting. Baik diversifikasi karakteristik produk maupun diversifikasi destinasi pasar baru. Juga harus disertai dengan upaya akselerasi intensitas perdagangan dengan pasar tradisional. Karenanya, pendalaman akses pasar di sektor non migas melalui pemanfaatan technical cooperation menjadi penting dilakukan. Sebagai tenaga penggerak pembangunan, sektor industri mempunyai peranan penting dan strategis. Di tangan industri inilah proses penciptaan nilai tambah akan bergantung. Nilai tambah yang semakin tinggi tentunya dapat meningkatkan daya saing suatu industry. Apalagi pemerintah telah melarang ekspor langsung bahan mentah khususnya pertambangan, yang berarti keberadaan dan ketersediaan industri sangat diperlukan. Jika industri Indonesia 169
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tidak mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuannya, maka kesempatan itu akan diisi oleh perusahaan-perusahaan asing yang siap beroperasi dan menguasai sumber daya Indonesia. Inilah mungkin hakikat sebuah persaingan. Setiap negara, perusahaan, dan para pelakunya akan berlomba untuk meningkatkan kemampuan dan nilai tambahnya untuk keluar sebagai yang terbaik. Semua bermuara pada kualitas yang akan membawa kepada kemakmuran yang berkelanjutan. Strategi Penetrasi Destinasi Pasar Baru 6.6.6.6.7777.... Strategi Penetrasi Destinasi Pasar Baru Strategi Penetrasi Destinasi Pasar Baru Strategi Penetrasi Destinasi Pasar Baru Upaya peningkatan produktifitas dan daya saing produk perlu diikuti dengan strategi penetrasi pasar ekspor yang baru. Untuk mencapai target ekspor nasional di saat pemulihan ekonomi global, langkah yang secara konsisten diperlukan adalah membuka akses pasar di negara-negara tujuan ekspor baru serta mempertahankan pasar yang telah ada di negara-negara tujuan ekspor yang telah ada. Untuk itu, diplomasi perdagangan Indonesia sejak tahun 2013 diprioritaskan pada peluang untuk penetrasi pasar baru untuk mempertahankan kepentingan ekonomi di tengah krisis ekonomi yang masih mungkin berlanjut. Negara-negara non-tradisional tersebut antara lain negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Tengah dan Amerika Latin, sementara pasar tradisional adalah Amerika Serikat, Eropa, China dan Jepang. yang dilansir oleh Kementerian Perdagangan (2014), dapat dilihat bahwa komposisi ekspor berdasarkan destinasi pasar ekspor masih didominasi oleh pasar tradisional Jepang. Meskipun demikian tujuan ekspor dapat kecenderungan diversifikasi destinasi mengingat terjadinya peningkatan nilai ekspor secara signifikan ke negara non tradisional ekspor (Pakistan Uni Emirat Arab, dan Australia) kerjasama tersebut menurut Kementerian Perdagangan Berdasarkan data seperti RRT dan 170
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (2014), meliputi: Peru merupakan Negara dengan perekonomian dinamis di kawasan Amerika Selatan dengan pendapatan per kapita mencapai 11,100 USD per itu, pengamatan perkembangan Neraca Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Peru selalu mengalami surplus perdangangan tren yang positif. dan nilai ekspor bilateral menunjukkan Kementerian Perdagangan rata-rata pertumbuhan ekspor bilateral selama lima tahun terakhir mencapai 35% sedangkan impor bilateral juga bertumbuh sebesar 16,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kondisi existing tanpa pemberlakukan PTA, potensi perdagangan Indonesia dengan Peru menunjukkan tren yang positif terutama bagi sektor non migas Indonesia mengingat bahwa secara historis, perdagangan bilateral Indonesia dengan Peru didominasi perdagangan di sektor non migas. tahun 2013. Disamping (2014) mencatat bahwa untuk analytical mengidentifikasi feasibility dari kemungkinan pelaksanaan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Peru oleh Kementerian Perdagangan satunya meliputi (2014) perkembangan indikator daya saing perdagangan. Berdasarkan analisis dari indikator Revealed Comparative Advantage (RCA) dan (RSCA) dapat Revealed Symmetric Comparative Advantage diketahui bahwa terdapat 206 produk Indonesia memiliki nilai RSCA yang positif dan sebanyak 106 produk memiliki indeks RSCA yang negatif. Sementara itu hanya terdapat 20 produk ekspor Peru ke Indonesia yang memiliki indeks RSCA positif dan 7 produk dengan nilai RSCA negatif. Implikasi daripada analisis pendahuluan ini menunjukkan bahwa produk ekspor Indonesia yang memiliki daya saing di pasar Peru. Beberapa tools yang digunakan salah 171
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman 6.6.6.6.8888.... Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Luas wilayah Indonesia yang dua pertiganya adalah laut dan memiliki garis pantai terpanjang ke empat di dunia merupakan sumber potensi besar. Namun, dengan luas perairan laut yang mencapai mencapai 3.257.483 kilometer persegi (belum termasuk perairan ZEE) menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam pengawasan perairan untuk meminimalkan illegal fishing. Besaran wilayah Indonesia yang didominasi oleh laut dan minimnya jaringan distribusi barang dan jasa dengan moda transportasi laut menjadi penyebab ketimpangan pembangunan antar pulau. Selain itu, panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km belum bisa menjamin Indonesia berswasembada garam. Data BPS hingga Oktober 2014 mencatat, Indonesia melakukan impor garam sebanyak 1,45 juta ton atau senilau 67,41 juta US $. Agenda prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK terkait potensi maritim yang ada adalah: Pertama,,,, untuk memastikan mengembangkan jaringan distribusi yang mendorong perdagangan antar pula berbasis komoditas masing-masing pulau. Hal ini penting mengingat pembukaan akses distribusi antar pulau bisa menjadi jadi peluang penetrasi komoditas-komoditas yang datang dari luar Indonesia. Jika hal ini yang terjadi, maka tol laut hanya dijadikan sebagai sarana dalam mendorong masuknya produk- produk luar ke dalam pelosok dalam kepulauan. pembangunan tol laut ditujukan Kedua, jangan lupakan garam. Diskursus publik terkait dengan poros maritim Jokowi sepi dari bahasan tentang garam. Sebagian besar diskursus publik memuat tentang bagaimana membangun konektivitas antar pulau dengan membangun tol laut dan eliminasi pencurian ikan oleh kapal asing. Pembangunan sentra produksi garam di wilayah tengah Indonesia dan timur 172
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Indonesia harus menjadi prirotas mengingat potensi garam yang besar di wilayah tersebut sebagai akibat minimnya curah hujan. Ketiga, peningkatan pengawasan perairan laut. Peningkatan kapasitas angkatan laut Indonesia menjadi wajib sebagai cara untuk meminimalkan illegal fishing. Program Kesejahteraan Sosial 6.6.6.6.9999.... Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Program kesejahteraan sosial mutlak diperlukan selama masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program kesejahteraan sosial bisa terbagi ke dalam dua jenis model, yakni: Pertama, bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari (basic need) seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Kedua, bantuan sosial dalam rangka mempersiapkan penerima manfaat untuk memulai kegiatan ekonomi produktif. Program kesejahteraan sosial masih terus diperlukan selama masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program kesejahteraan sosial merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang terimplementasikan dalam tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Kesejahteraan Keluarga. Ketiga jenis kartu di atas merupakan reinkarnasi dari program Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), dan Program Keluarga Harapan. Tujuan proram kesejahteraan sosial jelas ditujukan memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat dan melindunginya dari berbagai kejutan kebijakan ekonomi, seperti adanya penaikan harga BBM. Bagi Pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa hal yang harus diupayakan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, yakni: Pertama, perwujudan sistem penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang efisien, efektif, dan memiliki jaminan 173
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tepat sasaran. Hal ini penting mengingat banyaknya program tepat sasaran. bantuan yang disalurkan banyak yang Penambahan institusi penyalur bantuan di luar Kantor Pos, yakni Bank Mandiri dan Bank BRI dalam skema Layanan Keuangan Digital (LKD) menjadi jalan pembuka adanya kompetisi di jasa layanan penyaluran bantuan pemerintah. tidak rangka bantuan mempersiapkan penerima manfaat untuk memulai kegiatan ekonomi produktif dalam satu kementerian teknis. Tujannya jelas untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi program. Selama ini, penyaluran bantuan sosial dalam rangka seed capital kepada kelompok penerima manfaat dikerjakan oleh banyak kementerian. Pada 2014 ada sekitar 13 kementerian yang terlibat dalam kerangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Kedua, pemusatan sosial dalam 174
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 7777 Bab Bab Bab Divided Government: Divided Government: Divided Government: Divided Government: Tantangan Pemerintahan Jokowi----JkJkJkJk Tantangan Pemerintahan Jokowi Tantangan Pemerintahan Jokowi Tantangan Pemerintahan Jokowi Sangat ironis PDI Perjuangan (PDIP) yang memperoleh kemenangan ganda dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2014 gagal dalam menyabet pimpinan DPR dan MPR. Kekalahan dalam pemilihan pimpinan lembaga legislatif ini melengkapi derita PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sebelumnya juga dipaksa menelan kekalahan dalam sidang paripurna revisi UU MD3, Tatib DPR dan RUU Pilkada. Inilah kali pertama pemerintahan pasca-reformasi mengalami divided government tidak pernah sekalipun presiden yang didukung oleh kekuatan politik yang terlalu kurus dan minimalis di parlemen. Bahkan, Abdurrahman Wahid sekalipun awalnya mengantongi dukungan politik kuat dari Poros Tengah meski kemudian menyusut seiring polarisasi yang makin tajam antara pemerintah dengan DPR. (pemerintahan yang terbelah). Sebelumnya sulit yang dikombinasikan dengan sistem multipartai ekstrem. Jumlah partai yang secara ekstrem menyebabkan kesulitan tersendiri mendapatkan "partai mayoritas." Idealnya, hanya ada satu "partai mayoritas" yang kemudian diharap mampu mengusung presiden yang didukung partai yang Sistem presidensial dijalankan terbukti sangat banyak dan terfragmentasi 175
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 menguasai single majority di DPR. Giovannni Sartori menyebutnya dengan istilah 'outdistances all others'. Pada 1999, PDIP unggul dengan perolehan hampir 34 persen, tapi pada pemilu 2014 yang lalu dengan hanya modal suara 18,9 persen, PDIP sudah tampil sebagai jawara. Selisih antara pemenang pertama hingga partai paling buncit, yakni Hanura, yang lolos parliamentary threshold tidaklah terlalu jauh. sistem ahli politik mengafirmasi presidensial jika dipadukan dengan sistem multipartai ekstrem. Juan Linz dan Arturo Velenzuela, dalam The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America (1994) mengatakan, presidensialisme yang diterapkan di atas konstruksi politik multipartai cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dengan parlemen serta akan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan adanya dual-legitimacy. Kedua lembaga sama-sama dipilih rakyat. Jika DPR dikuasai oposisi, pemerintah bisa kesulitan mengatur ritme kerjanya karena cita-rasa parlementer yang sedemikian kuat dalam sistem presidensial Indonesia. Presiden akan tersandera secara politik dan sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen. Sejumlah sulitnya Demikian pula studi yang dilakukan Scott Mainwaring dan Matthew S. Shugart, Presidentialism and Democracy in Latin sistem (1997). Mereka menyebutkan, kombinasi America presidensial dan multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president). Pemerintahan akan (divided government). Partai utama pengusung presiden tak mampu meraih mayoritas sederhana di DPR. Akhirnya koalisi menjadi jawaban, baik pada tingkat pra maupun pasca pilpres. Oleh karena itu, Scott Mainwaring dalam Presidentialism, Multipartism and Democracy (1993) menyebut sistem presidensial yang dibangun di atas pondasi terbelah 176
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 sistem multipartai Indonesia) sebagai "difficult combination." Menurut Mainwaring, kondisi tersebut diakibatkan oleh ketiadaan partai mayoritas di parlemen membuat potensi deadlock antara legislatif dengan eksekutif makin besar. Sistem multipartai juga membuat koalisi partai yang bersifat permanen makin sulit dicapai. Cross-national survey yang dilakukan Mainwaring menunjukkan dari 31 negara di dunia yang stabil secara berturut-turut demokrasinya menerapkan sistem demokrasi), tidak ada satupun yang menganut sistem presidensial berbasis multipartai, seperti kasus Indonesia. (seperti kasus (lebih dari 25 tahun Fragmentasi Politik .1. Fragmentasi Politik 7777.1. Fragmentasi Politik Fragmentasi Politik .1. .1. jika digunakan untuk menjelaskan politik Indonesia pasca Orde Baru. Hasil pemilu legislatif 9 April 2014 menghasilkan fragmentasi politik yang makin akut. Bayangkan, PDIP sebagai pemenang pemilu hanya meraih suara sekitar 18,9 persen, sementara Golkar dan Gerindra menguntit di belakangnya dengan selisih tak terlalu lebar (Lihat gambar 1). Menariknya, ketujuh partai lainnya yang lolos dari lubang jarum parliamentary threshold, memperoleh dukungan suara antara 5 sampai 10 persen. Kekuatan politik terdistribusi lebih merata, di mana tak ada satupun partai yang dengan jumawa mampu menegakkan dominasi dan supremasi elektoralnya. Ini membuktikan bahwa politik elektoral pasca Orde Baru makin mengarah pada sistem multipartai yang kian terfragmentasi (highly fragmented multiparty system). Eksplanasi teoretik di atas tepat Komposisi partai hasil pemilu 2014 melanjutkan wajah politik elektoral yang makin terbelah. Tak ada satupun partai yang pemilu sanggup mempertahankan kemenangannya. Tiap 177
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 melahirkan juara baru dengan modal suara yang makin mengecil. Pemilu 1999 PDIP unggul dengan suara sekitar 34 persen, tahun 2004 Golkar tampil sebagai pemenang dengan 21,58 persen, lalu Demokrat menjadi jawara 2009 dengan 20,85 persen dan kini PDI Perjuangan mengunci kemenangan cukup bermodalkan 18,9 persen. Pada 1999 terdapat 5 partai saja yang mendapat suara di atas 3,5 persen. Pada 2004, pemain politik yang mendapat suara lalu lebih dari 3,5 persen bertambah menjadi bertambah lagi menjadi sembilan partai di 2009 dan kini malah menjadi sepuluh partai dengan aktor barunya: NasDem. Pemenang pemilu makin lama kian mengecil, tapi fragmentasi politik semakin membesar. Fragmentasi politik makin menjadi-jadi, pemenang pemilu silih berganti dan kutukan koalisi presidensial menjadi realitas politik yang tak dapat dihindari. tujuh partai (2014) , Indikator Politik Indonesia (2014) Sumber: Kamil, Indikator Politik Indonesia Sumber: Kamil (2014) (2014) , Indikator Politik Indonesia , Indikator Politik Indonesia Sumber: Kamil Sumber: Kamil 1. Distribusi Politik Nasional Hasil Pemilu Legislatif Gambar 7.7.7.7.1. Distribusi Politik Nasional Hasil Pemilu Legislatif Gambar 1. Distribusi Politik Nasional Hasil Pemilu Legislatif 1. Distribusi Politik Nasional Hasil Pemilu Legislatif Gambar Gambar 2014 2014 20142014 178
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Fragmentasi politik dalam pemilu legislatif meniscayakan koalisi sebagai jalan keluar. Ada dua jenis koalisi. Pertama, koalisi teknis atau pra-pilpres untuk memenuhi persyaratan mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 42/2008. Kedua, koalisi politis pasca- pilpres mendukung pemerintahan di parlemen. Pada waktu menjelang pilpres 9 Juli 2014, sudah terbentuk dua kubu kekuatan politik yang mengusung masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019. Kubu pertama merupakan gabungan atau koalisi partai pengusung pasangan Jokowi-JK, atau KIH. Koalisi ini digalang oleh PDIP sebagai peraih suara terbesar pada pemilu legislatif, kemudian PKB, NasDem, Hanura dan partai non-parlemen PKPI. Sementara kubu lainnya, Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo- Hatta. Koalisi ini secara agregat lebih besar dibanding KIH. Gabungan suara partai hasil pemilu 2014 pada KMP mencapai 59,1 persen, sementara KIH hanya sekitar 40,9 persen. Koalisi Minimalis .2. Koalisi Minimalis 7777.2. Koalisi Minimalis Koalisi Minimalis .2. .2. Hasil pilpres 2014 menunjukkan pasangan Jokowi-JK berhasil keluar sebagai pemenang dengan selisih yang tak terlalu lebar dibanding perolehan suara Prabowo-Hatta. Pada pilpres 2004 dan 2009 yang lalu, partai-partai pengusung pasangan calon Presiden- Wakil Presiden kemudian saling menentukan arah koalisi baru dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya setelah pemilihan berakhir. Inilah wujud dari koalisi politis pasca-pilpres untuk memberikan jaminan governability agar pemerintahan berjalan efektif. 179
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Logika matematika politik tak bisa dipungkiri memengaruhi pola koalisi politis pasca-pilpres. Secara teoretis, pemenang pilpres dapat memilih tiga paket besaran koalisi: koalisi mini (minority coalition), koalisi ramping (minimal winning coalition) dan koalisi maksi (oversized coalition). Koalisi mini terlalu berisiko karena posturnya terlalu kecil untuk mendukung pemerintahan di parlemen. Sementara koalisi obesitas juga terbukti tidak efektif seperti pengalaman SBY jilid kedua yang didukung 75 persen kekuatan politik di parlemen, ibarat seseorang yang "kegemukan," gerak komunikasi Sekretariat Gabungan terlalu lamban dan sakit-sakitan. tapi Idealnya adalah koalisi ramping tapi sehat. Postur koalisi tidak terlalu besar, namun secara matematis mampu mengunci single majority di parlemen. Jika disiplin koalisi bisa dijalankan, minimal winning coalition bisa menyokong pemerintahan secara efektif dan meritokratik. Kabinet ahli lebih leluasa terbentuk dan portofolio kementerian tak perlu ditransaksikan secara berlebihan kepada menteri-meteri dari partai yang tak punya kompetensi. Pertarungan gagasan lebih dimungkinkan terjadi di parlemen karena proposal ide dan kebijakan akan saling dipertukarkan. Namun jika koalisi maksi yang menjadi pilihan, harga sosial politiknya terlalu mahal. Pemerintah akan tersandera secara politis dan tercipta "kecemburuan" kepada aktor dan partai yang tak "madu" berkeringat dalam pilpres, pemerintahan. Namun, membiarkan postur oposisi yang terlalu besar di parlemen tinggi karena menciptakan instabilitas dan kegaduhan politik. Inilah kutukan permanen koalisi presidensial tapi ikut menghisap juga berisiko Jadi jelaslah bahwa logika pembentukan koalisi yang paling teori koalisi laris dalam sejarah pasca reformasi adalah 180
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 (minimal winning coalition) ketimbang kemenangan-minimal (ideologically connected coalition). Paling berbasis pokok mendapatkan dukungan minimal 50 persen plus 1 di parlemen, apapun warna Ideologi partai bukanlah faktor determinan dalam pembentukan koalisi. Tak ada rambu-rambu apapun dalam menjalin koalisi. Semua serba mungkin dan longgar (promiscuous). Menang atau kalah dalam pemilu bukan batas pemisah dalam menjalin koalisi. Terlebih lagi dekonsentrasi dan fragmentasi politik pasca-pemilu legislatif 2014 membuat harga partai tengah membumbung tinggi. Tak jarang presiden terpilih menumpuk dukungan partai menjadi koalisi obesitas (oversized coalition), meski disiplin koalisi tak menjadi jaminan. Partai pendukung direpresentasikan di dalam kabinet pemerintah (the ins), sedangkan blok oposisi berada di luar pemerintahan (the outs). ideologis ideologi partainya. Namun pasca-Pilpres 2014 yang lalu, koalisi partai pra maupun pasca-pilpres cenderung tak berubah.Pemerintahan baru Jokowi-JK cenderung melanggar pakem logika koalisi kemenangan minimal. Jokowi hanya merangkul satu amunisi tambahan, yakni PPP. Itupun belum bulat sepenuhnya. Secara matematis, kekuatan politik Jokowi di DPR juga tak bertambah signifikan meski PPP diasumsikan mendukung pemerintah. Kabinet Jokowi juga tak bisa disebut koalisi berbasis ideologis karena PKB dan PPP jelas berasal dari rumpun ideologis yang berbeda dengan PDIP. Inilah bukti pemerintahan yang terbelah di mana pemerintahan Jokowi-JK hanya ditopang lima partai (PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP) di parlemen dengan kekuatan hanya 44 persen. Dalam kondisi ini, banyak pandangan dari berbagai kalangan bahwa Jokowi-JK akan banyak mengalami masalah, terutama roda pemerintahan. Berdasar dalam efektivitas menjalankan 181
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 kondisi tersebut, akan disajikan serangkaian analisis di tingkat lokal terbelah, serta beberapa terkait kondisi pemerintahan yang konsekuensinya. Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan, dan .3. Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan, dan 7777.3. Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan, dan Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan, dan .3. .3. Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian Dinamika peta kekuatan politik nasional hingga saat ini menggambarkan strategi dari partai-partai politik dalam melakukan alokasi kekuatan politik di dalam institusi-institusi politik. Institusi politik akan menentukan distribusi kekuatan politik de jure, dan distribusi sumber daya akan memengaruhi distribusi terhadap kekuatan politik de facto. Kedua sumber kekuatan politik tersebut pada gilirannya akan memengaruhi institusi ekonomi dan perubahan pada institusi politik di masa depan. Institusi ekonomi menentukan kinerja perekonomian, termasuk distribusi sumber daya di masa depan (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2004). stabilitas itu akan membawa konsekuensi pada pemerintahan yang akan terbentuk, dan efek lanjutannya terutama pada perekonomian dan distribusi kekuatan politik di masa mendatang. Pengaruh partai di dewan perwakilan dapat digunakan sebagai kontrol terhadap eksekutif. Kinerja partai merupakan aspek penting bagi pemilu berikutnya, dan partai tidak ingin kehilangan kredibilitasnya [Weingast & Wittman (2006) dan Mujani, Liddle & Ambardi (2012)]. Hal Hirarki yang ada pada lembaga legislatif akan memengaruhi penyusunan agenda kerja dengan mengontrol pengalokasian anggota-anggota dewan, seperti penentuan kursi-kursi pimpinan komisi. Kekuasaan pengalokasian tersebut didelegasikan oleh anggota-anggota partai kepada hirarki partai di dalam dewan yang 182
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dapat digunakan sebagai penghargaan untuk meningkatkan disiplin partai, yang pada gilirannya untuk meningkatkan nilai partai pada kompetisi pemilu. Oleh karena itu, penguasaan terhadap hirarki tertinggi dalam suatu institusi politik menjadi penting, dan lanjutannya adalah kinerja perekonomian dan konsekuensi distribusi kekuatan politik di masa mendatang. Kinerja perekonomian akan sangat tergantung dari kebijakan- interaksi politik dalam kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan. Institusi ekonomi yang kita miliki, yang secara langsung membentuk dunia kita merupakan turunan dari institusi politik (North, 2003). Selanjutnya, karena kebijakan merupakan output dari interaksi antar institusi politik, eksekutif dan legislatif, maka stabilitas dalam pemerintahan merupakan hal yang mendasar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator stabilitas politik memiliki peran positif terhadap kondisi perekonomian. Stabilitas politik akan mereduksi ketidakpastian, dimana kondisi ini menjadi vital bagi iklim investasi, dan investasi sendiri merupakan bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu temuan empiris tentang pengaruh stabilitas politik terhadap kinerja perekonomian dapat dilihat lebih jauh dalam Adam Kamil (2014). Pendekatan stabilitas politik dalam studi tersebut adalah dukungan partai politik yang menguasai legislatif kepada eksekutif. Daerah pemerintahan yang menjadi objek amatan adalah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada 2005 dan tidak mengalami pemekaran wilayah selama 2004-2009. Variabel-variabel utama yang digunakan adalah: Pertumbuhan PDRB perkapita (dependen); Perolehan kursi partai terbesar di DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004, Dukungan partai terbesar kepada eksekutif yang didefinisikan sebagai dukungan ketika pilkada, serta komponen belanja daerah (independen/penjelas). 183
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa dukungan partai terbesar di legislatif kepada eksekutif berpengaruh positif dan signifikan daerah. pertumbuhan Argumentasinya, kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif secara konstitusional memiliki kewenangan dalam mengajukan kebijakan- kebijakan pembangunan beserta kewenangan pengelolaan keuangannya kepada dewan perwakilan. Rencana kebijakan yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan. Sementara terdapat hirarki yang ditentukan sesuai dengan besarnya alokasi kursi partai. Hirarki ini kemudian akan memengaruhi agenda kerja dewan perwakilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika pimpinan eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai yang memiliki pengaruh kuat di dewan perwakilan, maka berpotensi menimbulkan kebuntuan yang telah menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirancang tidak dapat berjalan. terhadap ekonomi itu, di dewan perwakilan Dominasi partai juga berpengaruh, semakin besar dominasi partai pendukung eksekutif di legislatif, maka pengaruhnya juga positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dominasi partai di sini didefinisikan dengan banyaknya perolehan kursi di parlemen. Jika dukungan partai terbesar kepada eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika partai terbesar tidak mendukung eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini terkait dengan masalah komitmen politik dari kelompok yang memiliki kekuatan politik. Kekuatan politik memiliki masalah bawaan yang melekat, yaitu komitmen politik. Kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung 184
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 memilih bisa menguntungkan mereka. Pertimbangan efisiensi bagi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari konflik distribusi (Acemoglu, 2002). kebijakan yang (2014) Indikator Politik Indonesia (2014) Sumber: Kamil,,,, Indikator Politik Indonesia Sumber: Kamil (2014) (2014) Indikator Politik Indonesia Indikator Politik Indonesia Sumber: Kamil Sumber: Kamil 2. Pertumbuhan versus Dominasi Partai Gambar 7.7.7.7.2. Pertumbuhan versus Dominasi Partai Gambar 2. Pertumbuhan versus Dominasi Partai 2. Pertumbuhan versus Dominasi Partai Gambar Gambar Pada kelompok data di sebelah kanan, yaitu kelompok partai yang mendukung eksekutif, tampak beberapa nilai pada kelompok partai yang paling dominan menunjukkan pola penurunan dalam pertumbuhannya. Kemungkinan ini seperti pendapat Weingast & Wittman, yaitu eksekutif amat kuat, tapi partai di dewan perwakilan lemah dalam melakukan kontrol. Atau (koalisi) partai pendukung eksekutif begitu kuat, sehingga kontrol (oposisi) di dewan lemah. Kemudian masing-masing perwakilan menjadi sangat kelompok diuji untuk melihat bagaimana pengaruh variabel- variabel kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 185
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 . Efek Kebijakan pada Dua Kategori Wilayah Tabel 7.17.17.17.1. Efek Kebijakan pada Dua Kategori Wilayah Tabel . Efek Kebijakan pada Dua Kategori Wilayah . Efek Kebijakan pada Dua Kategori Wilayah Tabel Tabel Dependent : Y. RATA2 GROWTH PDRB PERCAPITA 2007-2009 Partai terbesar tidak Mengusung (n=106) DW Statis tic Adjusted R Square F Sig. Partai terbesar Mengusung (n=86) Adjusted R Square DW Statistic F 0,143 1,81 4,50 0,00 0,236 1,93 6,25 Independent Standardized Coefficients t Sig. VIF Standardized Coefficients t Sig. (Constant) 0,39 0,70 0,01 1,00 X1. Ln PDRB RIIL PERCAPITA 2005 (JUTA) 0,48 4,26 0,00 1,55 0,28 2,22 0,03 X2. IPM 2005 X3. RATA2 RASIO PEGAWAI 2007-2009 X4. RATA2 RASIO BARJAS 2007-2009 X5. RATA2 RASIO MODAL 2007-2009 0,23 0,21 0,14 0,19 2,20 1,10 0,50 0,81 0,03 0,28 0,62 0,42 1,36 4,54 9,06 7,03 0,16 0,68 0,57 1,35 1,09 2,91 2,02 4,97 0,28 0,00 0,05 0,00 Sumber: Kamil, Indikator Politik Indonesia (2014) Pada kelompok-kelompok daerah di mana partai terbesar mendukung eksekutif, komponen belanja daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Belanja pegawai, barang, dan jasa pengaruhnya negatif. Ini bisa dipahami karena kedua jenis belanja ini bersifat konsumtif dan sesuai dengan kerangka teoritis. Sementara jenis belanja produktif, belanja modal, kontribusinya yang positif. Selain itu, pada kondisi pemerintahan daerah di mana eksekutif kurang mendapat dukungan kuat dari legislatif, variabel- variabel kebijakan tidak berpengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini hanya signifikan dijelaskan oleh modal awal daerah itu sendiri, sementara kontribusi pemerintah kurang bermakna. 186 Sig. 0,00 VIF 1,77 2,39 6,03 8,91 8,23
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 rata rasio Belanja terhadap PDRB Riil . Rata----rata rasio Belanja terhadap PDRB Riil Tabel 7.27.27.27.2. Rata Tabel rata rasio Belanja terhadap PDRB Riil rata rasio Belanja terhadap PDRB Riil . Rata . Rata Tabel Tabel 2007 2007 20072007 2008 2008 20082008 2009 2009 20092009 Belanja Pegawai (%) Belanja Pegawai (%) Belanja Pegawai (%) Belanja Pegawai (%) Tidak Mengusung 6,4 6,3 11,6 Mengusung 6,0 5,5 9,8 Belanja Barang & Jasa (%) Belanja Barang & Jasa (%) Belanja Barang & Jasa (%) Belanja Barang & Jasa (%) Tidak Mengusung 3,9 3,7 6,6 Mengusung 4,0 3,4 5,6 Belanja Modal (%) Belanja Modal (%) Belanja Modal (%) Belanja Modal (%) Tidak Mengusung 7,8 6,7 10,9 Mengusung 7,3 6,4 9,0 Sumber: Kamil, Indikator Politik Indonesia (2014) Rata-rata rasio belanja pada daerah-daerah dimana eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai terbesar di legislatif hampir selalu lebih besar dibanding daerah lainnya. Sehingga, bukan hanya fungsi alokasi yang menjadi kurang bermakna kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga relatif lebih mahal. Dengan kata lain, daerah harus membayar lebih mahal untuk kontribusi yang tak berarti. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menjadi lebih mahal? Jika kekuatan partai politik di parlemen lebih berimbang, alokasi belanja daerah cenderung lebih mahal. Ini konsisten dengan kerangka teoritis dari Alesina & Drazen (1991), Spolaore (1992), dan temuan empiris Roubini & Sachs (1989a,b) dan Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991) dalam Alesina & Rosenthal (1995), "when coalitions become too large and fragmented, they are associated with undesirable economic outcomes, such as large budget deficits." 187
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Potret Pemerintahan Pusat .4. Potret Pemerintahan Pusat 7777.4. Potret Pemerintahan Pusat Potret Pemerintahan Pusat .4. .4. Namun, sayangnya, sebelum era Jokowi-JK, tidak pernah mengalami divided government sebagaimana dalam kasus 106 dari 192 kabupaten/kota yang diamati di atas. Bahkan masa Habibie pun yang terhitung singkat, didukung Partai Golkar dan partai- partai Islam lainnya. Pada 2001 Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mandatnya dicabut oleh MPR. Pemakzulan terhadap Gus Dur lebih banyak dipicu oleh konflik internal di dalam pemerintahannya. Konflik ini kemudian meluas kepada institusi lain, TNI dan DPR/MPR, karena banyak kebijakan yang dianggap akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan bahkan potensi terjadinya disintegritas bangsa. Gus Dur juga dituduh terlibat dalam kasus korupsi, yaitu Bulogate dan Bruneigate. Meskipun tak terbukti, bantahannya terlibat dalam kasus tersebut tidak membuat puas DPR. DPR juga terkait mengusulkan untuk diadakannya pertanggungjawaban Gus Dur sebagai Presiden. Gus Dur secara resmi dimakzulkan pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Gus Dur gagal dalam menjalin kerjasama dengan institusi-institusi yang secara konstitusional memiliki kekuatan politik. Bahkan, di lingkungan eksekutif sendiri banyak terjadi perpecahan, pemerintahan era kepresidenan Gus Dur sangat tidak stabil. Pengganti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hanya bertahan hingga tahun 2004. Megawati kalah oleh pasangan SBY- JK dalam pemilihan langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Aturan main ini juga dihasilkan pada era kepresidenan Megawati. Bukan hanya itu, suara PDIP juga merosot tajam pada pemilu legislatif 2004. Megawati gagal meraih insentif secara politik. sidang istimewa 188
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pasca-pemilihan presiden 2004, koalisi baru kemudian terbentuk. PDIP merupakan satu-satunya partai besar di parlemen yang memilih menjadi oposisi. JK kemudian mengambil alih Golkar, yang pada periode 2004-2009 menguasai parlemen. Pada pemilu presiden 2009, SBY dan JK masing-masing memutuskan maju sebagai calon presiden. Pasangan SBY-Boediono diusung oleh koalisi yang dipimpin Demokrat. Pasangan JK-Wiranto diusung koalisi Golkar dan Hanura, dan pasangan Mega-Prabowo diusung koalisi PDIP dan Gerindra. Seperti pengalaman pada 2004, pasca-pemilihan presiden koalisi baru kemudian terbentuk, dan menyisakan PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura di pihak oposisi. Sejak 2000, perekonomian nasional terus menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, meski kerap mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tiga periode pemerintahan pasca reformasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode kepresidenan SBY selalu lebih tinggi dibandingkan dengan periode Megawati dan Gus Dur. Pada 2005 terjadi kenaikan harga BBM dan angka inflasi tinggi, ini menekan pertumbuhan ekonomi dari 2005 ke 2006. Pada 2007 pertumbuhan yang lebih tinggi terjadi. Periode 2008-2009, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui, pada masa itu juga terjadi pelambanan ekonomi secara global. Namun, 2010-2012 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan 2009. Evaluasi publik terhadap situasi politik dan penegakan hukum nasional sejak 2011-2013, secara umum negatif. Tetapi, tidak lantas berdampak serius terhadap kinerja perekonomian. Ini kemungkinan lebih karena semakin rendahnya evaluasi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 189
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Efek langsung atas evaluasi negatif ini kepada SBY sebagai rata-rata pemimpin pemerintahan. Pada 2011-2013 kepuasan atas kinerjanya paling rendah selama periode 2009- 2014. Tidak hanya terhadap SBY, begitu juga terhadap partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY. Perolehan suaranya pada pemilu 2014 menurun hingga separuh. Evaluasi atas kondisi politik nasional yang buruk juga pernah terjadi pada April 2004, meski kinerja perekonomian nasional mengalami pertumbuhan, tetapi konsekuensi politik harus ditanggung oleh PDIP, perolehan suara menurun dan Megawati kalah. secara Setidaknya dua periode pemerintahan SBY memberikan jaminan stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik yang stabil menjadi indikator stabilitas ekonomi dan keamanan. Politik yang stabil menunjukkan keamanan yang terjaga dan ada pergerakan ekonomi. Jika kondisi politik stabil maka kondisi ekonomi, termasuk pasar modal, saham, surat utang, dan lain-lain akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, turbulensi politik hanya dialami SBY pada masa awal pemerintahannya, yakni Oktober hingga Desember 2004. SBY-JK yang memenangkan pilpres hanya didukung Demokrat (7,35%), PKS (7,34%) dan PAN (6,44%) serta beberapa partai kecil lainnya. Parlemen awalnya dikuasai kekuatan oposisi yang jauh lebih dominan yang merupakan gabungan Golkar, PDI Perjuangan, PKB, terbelah menjadi dua: Koalisi PPP, dan Kerakyatan versus Koalisi Kebangsaan yang menyokong oposisi. DPR dan Pemerintah tak bisa bekerja maksimal. Koalisi Kerakyatan memboikot DPR karena seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan dimonopoli Koalisi Kebangsaan. Dibentuklah Komisi tandingan oleh Koalisi Kerakyatan. Kegaduhan politik saat itu berakhir seiring dengan lain-lain. Parlemen yang mendukung pemerintah 190
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 hasil Munas Golkar pada Desember 2004 di Bali yang memenangkan Jusuf Kalla. Sebagai wakil presiden, JK mengubah haluan Golkar dari oposisi menjadi pendukung utama pemerintah. Huru hara politik berakhir damai. Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif .5. Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif 7777.5. Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif Relasi Politik Eksekutif dan Legislatif .5. .5. Apa ukuran stabilitas politik yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Salah satu indikatornya adalah transisi kepemimpinan politik nasional yang berjalan normal dan damai. Pemilu 2014 telah berjalan damai dan mengagumkan. Namun, indikator yang lebih krusial adalah stabilitas politik pemerintahan Jokowi ke depan. Relasi politik antara eksekutif dengan DPR yang dikuasai KMP ibarat dejavu tahun 2004. Polanya sama, hanya aktornya yang bertukar tempat. Pada awal pemerintahan SBY-JK pada 2004, oposisi sangat dominan, bahkan lebih dominan ketimbang KMP sekarang. Saat itu PDIP sebagai motor oposisi, sekarang justru partai ini yang menjadi tulang punggung Jokowi-JK. Sebagaimana dahulu, kebuntuan politik juga membuat DPR lumpuh, yang diawali dominasi oposisi terhadap seluruh alat kelengkapan dewan. Bedanya, KIH dan KMP bisa mengambil langkah rujuk lebih cepat tanpa menunggu Munas Golkar pada 2015. Namun, rekonsiliasi antara dua kubu tak menghilangkan sebab- musababnya, yakni koalisi pendukung Jokowi yang tak mencapai mayoritas sederhana di parlemen. ini Terlepas dari manuver-manuver politik KMP yang terkesan melembagakan sakit hati pasca-kekalahan dalam pilpres, evaluasi kritis terhadap KIH perlu dilakukan. Pertama, ketiadaan dirigen atau komando tunggal dalam menjalin komunikasi politik terbukti mempersulit upaya menambah armada baru pendukung Jokowi-JK di parlemen. Penjajakan politik dilakukan PDI Perjuangan yang 191
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dikomandoi oleh Megawati atau Puan Maharani terlihat kurang lincah dalam menaklukkan beberapa anggota KMP maupun Partai Demokrat. Seharusnya kesan adanya arogansi politik bisa dikurangi dengan cara melakukan komunikasi secara intensif dan mengutus figur yang dinilai selevel dengan elit-elit politisi KMP. Kedua, Jokowi harus diberikan ruang lebih luas untuk menjadi panglima politik KIH dalam menjalin komunikasi politik dengan KMP dan DPD. Sebagai presiden, Jokowi adalah figur menentukan untuk mengikat komitmen dengan beberapa anggota KMP yang bisa diajak bergabung dengan KIH. Jokowi juga dikenal lihai dan rendah hati, sehingga memudahkan penjajakan politik agar KIH tak mengulang kesalahan dan kekalahan di parlemen. Feodalisme dan kastanisasi politik harus diruntuhkan dengan secara proaktif mendekati anggota-anggota KMP. Tak ada partai politik yang didirikan yang bercita-cita menjadi partai oposisi. Jika mereka didekati langsung oleh figur sekelas Jokowi, bukan tidak mungkin PAN, Demokrat, bahkan Golkar pun bisa luluh. Kemenangan politik KMP dalam sidang-sidang paripurna di DPR maupun MPR sebenarnya bukan menunjukkan kehebatan elit- elit KMP, tapi harus dibaca dalam kerangka kelemahan elit politik PDIP dalam menjalin komunikasi politik. KIH juga harus membangun narasi yang berbeda antara ke publik dan elit. Wacana koalisi ramping atau tanpa syarat misalnya, memang indah di mata publik, tapi sulit diterima sebagian besar elit politik. Pembagian kekuasaan (power sharing) sudah telanjur menjadi "bahasa pengantar" yang mempertemukan komunikasi antarelit, apalagi ditunjang oleh ketiadaan partai mayoritas di DPR. Soliditas KMP, misalnya, lebih dipengaruhi oleh insentif politik yang jelas terkait dengan pembagian power sharing di pimpinan DPR/MPR, komisi dan alat kelengkapan dewan, dan lain-lain. 192
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Dalam jangka pendek, masuknya PPP sebagai koalisi baru, meski masih meninggalkan masalah hukum, perlu diapresiasi. Namun suara PPP belum mampu membentuk koalisi kemenangan minimal (minimal winning coalition). Posisi Demokrat sebagai penyeimbang membuka peluang bagi KIH untuk memenangkan voting, tapi akan lebih aman secara politik bagi Jokowi jika mampu menarik Golkar atau PAN dalam skenario koalisi berikutnya. Untuk bisa mengalahkan Aburizal Bakrie (ARB) atau proksinya di Munas Golkar mendatang, mau tidak mau JK harus turun tangan. Memang JK sudah berjanji takkan bersedia menjadi Ketua Umum Golkar lagi, tapi jika dia mau turun gunung menggalang dukungan bagi calon yang dianggap lebih ramah bagi pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin rezim ARB mampu dikalahkan. Memang ada kekhawatiran jika Golkar bergabung dalam KIH akan meningkatkan posisi tawar JK di pemerintahan. Muncul kecurigaan lama JK akan menjadi matahari kembar sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan SBY-JK pada 2004-2009. Namun, Jokowi dan SBY jelas memiliki karakter yang berbeda. JK dulu dan sekarang juga sudah tidak sama. Selain itu, performa elektoral Golkar pada 2004 jauh lebih berpengaruh ketimbang 2014. Pada 2004, Golkar adalah pemenang pemilu, sementara Golkar saat ini hanya menjadi pemenang kedua. Menarik Golkar dalam gerbong koalisi juga menjadi "pertanda kematian" KMP. Golkarlah otak di balik soliditas KMP dan menjadi motor penggerak di balik kesuksesan KMP dalam voting-voting di DPR dan MPR selama ini. Jokowi-JK Jika operasi politik terhadap Golkar dilakukan, JK harus tetap di bawah komando Jokowi. Jokowi harus menjadi dirigen dalam orkestra politik manajemen koalisi. Jika Golkar tak juga mampu ditaklukkan, PAN bisa menjadi opsi menarik. Memang suara PAN 193
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tak sebesar Golkar, namun bisa menambal kekurangan dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen. Jika PPP dan PAN bisa direkrut, plus PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura, maka kekuatan KIH sedikit di atas magic number 50 persen kekuatan di parlemen. Jokowi tinggal melanjutkan komunikasi politik yang baik dengan SBY dan Demokrat agar kebijakan-kebijakan eksekutifnya tidak dijegal di DPR. Sayangnya, akomodasi politik dalam penyusunan Kabinet Kerja yang seharusnya bisa dipakai Jokowi untuk merekrut mitra koalisi baru tidak dimaksimalkan. Jokowi terlihat memiliki tingkat kepercayaan diri berlebih untuk membentuk koalisi minimalis tanpa merekrut mitra koalisi baru. Skenario memperbesar postur koalisi memang rawan menciptakan kabinet transaksional. Pos-pos kementerian menjadi ajang politik dagang sapi dan diserahkan kepada menteri-menteri dari partai dengan imbalan dukungan politik. Inilah yang terjadi pada masa Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri, atau Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II masa SBY. Namun apakah lantas "Kabinet Kerja" Jokowi serta-merta partai-partai bebas pendukungnya? Fakta membuktikan kabinet Jokowi juga sangat kental aroma kompromi politiknya. PDI Perjuangan menyumbang 6 menteri (Tjahyo Kumolo, Rini Soemarno, Yasonna H. Laoly, AAGN Puspayoga, Ryamizard Ryacudu dan Puan Maharani). PKB mendapat jatah empat menteri (Marwan Jafar, Hanif Dzakiri, Imam Nahrawi dan M. Nasir). NasDem diberi jatah tiga menteri (Tedjo Edy Purdjianto, Ferry Mursidan Baldan dan Siti Nurbaya). Sementara Hanura mendapat dua menteri (Saleh Husin dan Yuddy Chrisnandi) dan PPP satu kursi (Lukman H. Saifuddin). Total 16 dari 34 pos kementerian dipegang menteri dari partai. dari tekanan politik dari internal 194
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tapi apa mau dikata, jabatan menteri adalah political appointee. Jokowi tak bisa menafikan peran partai dalam sistem presidensial-multipartai ekstrem yang dianut. Dalam desain politik seperti ini, politik transaksional yang bertumpu pada konsesi politik menjadi pemandangan lumrah. Profesionalisme dan meritokrasi tak lagi menjadi acuan. Ketegasan menjadi barang mahal karena terlalu banyak kalkulasi politik yang menjadi konsideran. Secara faktual, kekuatan oposisi mendominasi di parlemen. Jokowi hanya mengandalkan koalisi minimalis dari PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP. Total kekuatannya diparlemen cuma 44 persen. Jika kelima partainya tidak diakomodasi dalam kabinet, koalisi pendukung Jokowi bisa "masuk angin". Stabilitas politik makin terganggu dan janji-janji Trisaksi/Nawacita Jokowi makin jauh panggang daripada api. Don't put yourself in a bind. Jangan mempersulit dengan pernyataan yang membuat dirimu susah berkelit. Narasi yang dibuat Jokowi, pada titik tertentu, seharusnya dibedakan antara yang ditujukan kepada publik dan elit. Koalisi ramping atau tanpa syarat, misalnya, memang indah di mata publik. Tapi power sharing dalam kabinet telanjur menjadi "bahasa pengantar" komunikasi yang bisa mempertemukan antarelit. Inilah yang kemudian membuat Jokowi terpaksa menelan air ludahnya sendiri. Lain halnya jika pernyataan yang dibuat Jokowi lebih diplomatis sehingga ia mudah berbelok ketika membentur realitas politik yang tidak ramah. Tak semua menteri dari partai politik buruk, baik dari sisi kompetensi maupun integritasnya. Namun, harus diakui, sebagian besar mereka ditempatkan bukan sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip meritokrasi the right person in the right place tak bisa diterapkan sepenuhnya. Seharusnya struktur kabinet dibuat 195
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 mengikuti fungsinya sehingga terhindar dari inefiensi anggaran dan overlapping fungsi. Repotnya adalah jika nama-nama menteri dari partai itu menjadi harga mati. Mereka harus dipaksakan masuk dalam struktur yang ada, meski minus kompetensi dan profesionalitas, atau bahkan dengan menggeser calon menteri lain yang mungkin lebih layak. Harus diakui, susunan kabinet Jokowi memang tidak buruk, tapi juga tak bisa memunculkan "wow factor." Ini komposisi terbaik yang mampu dilakukan Jokowi di tengah realitas politik yang tak mudah. Jokowi bukan veto player, bukan pula "pemegang saham" terbesar di PDIP. Seorang SBY yang merupakan veto player di Demokrat saja tak mampu membentuk kabinet meritokratik. Sistem presidensial dengan juga mengharuskan Jokowi untuk "berdamai" dengan partai-partai pendukungnya. cita rasa parlementer Penutup .6. Penutup 7777.6. Penutup Penutup .6. .6. Masalah utama pemerintahan Jokowi-JK adalah kuantitas dan kualitas disiplin koalisi. Secara kuantitas, koalisi pendukung Jokowi di parlemen terlalu minimalis. Secara kualitas, disiplin dan komunikasi internal koalisi juga harus disolidkan. Inilah pondasi bagi terjaminnya stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Secara tak mampu mengontrol partai-partai faktual, pendukungnya secara langsung. PDIP pun bukan di bawah kendali Jokowi, tapi Megawati. Saat yang sama oposisi begitu vokal dan nyaring berteriak di parlemen. Satu-satunya deposito kekuasaan Jokowi adalah trust publik yang masih lumayan. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2014 menunjukkan keyakinan publik pada Jokowi mencapai 74,5 Jokowi bahkan 196
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 persen. Namun bisa saja, cadangan trust publik merosot seiring dengan kebijakan tidak populer yang Jokowi lakukan, yakni mengurangi subsidi BBM beberapa waktu lalu. Untuk itu, prioritas pertama Jokowi-JK adalah menambah armada baru pendukung pemerintah. Ini menjadi modal politik berikutnya bagi pemerintahan untuk berani mengambil kebijakan yang tidak populis, tapi baik bagi kepentingan bangsa ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, naiknya defisit anggaran, infrastruktur yang terbengkalai, dan membengkaknya subsidi BBM menjadi PR besar di tengah menguatnya oposisi di parlemen. Disiplin koalisi harus menjadi modal penting, terutama dalam menghadapi isu-isu yang tidak populis, seperti kenaikan BBM. Keberhasilan pemerintah nantinya bukan hanya ditentukan capaian-capaian faktual semata, tapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan Jokowi dalam mengelola manajemen harapan publik. Berhentilah "berpuisi," dan mulailah membuat "prosa". "We campaign in poetry. But when we are elected, we are forced to govern in prose," ujar Mario Cuomo. Jokowi sudah cukup lama "berpuisi," menjejali publik dengan bait-bait yang indah didengar atau diseminarkan. Saatnya Jokowi membuat "prosa" yang diisi dengan narasi yang menguraikan sekaligus menyelesaikan. Jokowi butuh kemampuan teknokrasi di tengah tarikan kepentingan politik dan tuntutan publik yang melambung tinggi. 197
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Bab 8888 Bab Bab Bab royeksi Ekonomi Indonesia 2015 PPPProyeksi Ekonomi Indonesia 2015 royeksi Ekonomi Indonesia 2015 royeksi Ekonomi Indonesia 2015 Perekonomian Indonesia pada 2015 mendatang merupakan barometer awal untuk menilai kiprah Kabinet Kerja dalam mengimplementasikan berbagai program prioritasnya. Sekaligus akan menjadi pertaruhan terhadap penilaian masyarakat akan realisasi janji-janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK. Dalam satu tahun pertama kinerja Pemerintah tersebut akan dapat tergambarkan apakah akselerasi perekonomian dapat memenuhi ekspektasi masyarakat atau tidak. Minimal terdapat arah yang kongkrit bahwa perekonomian menuju kearah penyehatan dan perbaikan. Utamanya dalam hal keseriusan Pemerintah untuk riil. Dengan demikian, mengakselerasi pertumbuhan sektor pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja dan nilai tambah bagi perekonomian domestik, serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, hal itu akan diawali dan sangat tergantung pada langkah pemerintah dalam mendesain APBN-P 2015. Arah kebijakan fiskal dan komitmen Pemerintah pada program Nawacita harus dapat dijabarkan secara kongkrit dalam postur APBN-P 2015. Komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah efisiensi belanja Pemerintah dan optimalisasi penerimaan negara juga dapat dilihat dari postur 199
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 APBN-P 2015. Untuk itu semua pihak penting untuk mengkawal agar postur APBN-P 2015 dapat menjadi panduan dan kembali menjalankan peran sebagai stimulus fiskal yang optimal. Sungguh pun demikian, tidak dapat dipungkiri beberapa agenda pembangunan memang tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan instan. Pemenuhan target pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur, sekalipun menjadi program sangat prioritas, tentu baru akan dapat dipenuhi dalam jangka menengah. Namun demikian, upaya awal akan sangat menentukan apakah program aksi akan terealisasi atau berhenti di tataran konsepsi. Ekspektasi publik terhadap perbaikan perekonomian di masa itu pemerintahan baru pemerintah sudah seharusnya segera menjawab dengan sungguh- sungguh. Jokowi demikian besar, oleh sebab si Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain Proyeksi Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain 8.1. Proyek 8.1. si Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain si Ekonomi Indonesia oleh Lembaga Lain Proyek Proyek 8.1. 8.1. Penyusunan Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) 2015 oleh INDEF dilakukan untuk memberikan alternatif pandangan tentang outlook ekonomi tahun depan. Beberapa publikasi outlook ekonomi telah dilakukan oleh lembaga lain dengan indikator yang terutama mengenai pertumbuhan ekonomi. menjadi laporan World International Monetary Fund Economic Outlook - October 2014 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 akan berada diangka 5,5 persen. Asian Development Bank (ADB) dalam rilisnya pada September 2014 memproyeksikan sebesar 5,8 persen. Bank Indonesia (BI) ini dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan baru-baru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 sebesar 5,4 - 5,8 persen. Sementara itu, pemerintah dalam asumsi makro ekonomi APBN 2015 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. fokus, (IMF) melalui 200
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pertumbuhan Ekonomi 2015 8.2. Pertumbuhan Ekonomi 2015 8.2. Pertumbuhan Ekonomi 2015 Pertumbuhan Ekonomi 2015 8.2. 8.2. Melihat perkembangan perekonomian yang terjadi sepanjang 2014 dan berbagai kemungkinan situasi ekonomi ke depan, INDEF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 5,6 persen. Batas bawah 5,3 persen merupakan situasi sebesar 5,3 5,3 5,3 5,3 ---- 5,6 persen 5,6 persen 5,6 persen business as usual, di mana situasi kinerja ekonomi nasional pada 2014 berlanjut ke 2015. Artinya, pemerintahan baru belum mampu keluar dari tekanan perekonomian domestik dan ketidakpastian global pada tahun depan. Angka batas bawah pertumbuhan tersebut juga menggambarkan situasi jika kehadiran pemerintahan baru belum mampu membawa perubahan yang berarti di bidang ekonomi. Sementara itu, batas atas 5,6 persen merupakan cerminan kondisi terjadinya perbaikan di awal pemerintahan baru, di mana kehadiran dan kebijakan pemerintah baru direspon positif oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Utamanya dalam keberhasilan menarik investor, baik investasi dalam negeri maupun terpenuhi harapan investasi asing. Dengan demikian akan (recovery) sejak awal 2015. terjadinya pemulihan ekonomi Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai apabila terdapat konsistensi kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Perlu adanya komitmen kuat dalam memperlebar ruang fiskal sehingga mampu memberikan stimulus yang nyata bagi pembangunan sektor riil seperti penguatan sektor hulu serta infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan perbaikan hilirisasi industri. Komposisi pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan belum akan banyak perubahan dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dicirikan oleh dominasi kontribusi sektor konsumsi dari sisi penggunaan. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan sektor non-tradeable tetap akan lebih menonjol dibandingkan 201
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 dengan sektor tradeable. Namun jika Pemerintah konsiten dengan program Nawacita, maka minimal akan mulai ada pergeseran sektor non-tradeable kepada secara nyata dari dominasi menggeliatnya sektor tradeable. Jika sumber pertumbuhan tetap didominasi sektor non-tradeable tidak akan banyak berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Padahal tingkat pengangguran dan kemiskinan saat ini masih cukup tinggi dan memerlukan kebijakan ekonomi yang pro terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Dominasi sektor konsumsi jelas bukan kondisi ideal bagi upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Besarnya konsumsi yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi nasional akan membuat kebutuhan permintaan harus dicukupi dari impor. Implikasi selanjutnya sektor luar negeri (ekspor-impor) akan mengalami pelemahan karena meningkatnya impor dan tentu juga akan memperlemah kedaulatan ekonomi sangat bertentangan dengan cita-cita Indonesia. Hal pemerintahan baru yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi atau "Ekonomi Berdikari". itu Sektor pengeluaran pemerintah pada 2015 sebenarnya memiliki potensi mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pagu alokasi belanja modal yang diwariskan Pemerintahan SBY pada APBN 2015 sebesar Rp196 triliun. Dengan tambahan amunisi fiskal sekitar Rp100 triliun dari realokasi subsidi BBM dan ditambah adanya efisiensi anggaran, maka target belanja modal minimal 5 persen dari PDB dapat terpenuhi. Untuk mampu memberikan multiplier effect yang memadai bagi perekonomian maka alokasi belanja modal minimal sekitar 400 triliun dalam APBN-P 2015. Disamping pemenuhan porsi belanja modal, sisi yang penting mendapatkan perhatian adalah persoalan pola dan distribusi realisasi anggaran, khususnya belanja modal. Jika 202
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 realisasi anggaran tidak ada perbaikan, yaitu masih terkonsentrasi di akhir tahun maka peran stimulus fiskal juga akan tetap terbatas. Apalagi jika jenis belanjanya kurang berkualitas, seperti hanya berupa pembangunan gedung pemerintahan, taman kantor, dan lain-lain. Di sisi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), diperkirakan kontribusi investasi-PMTB dalam pertumbuhan ekonomi akan sedikit meningkat dibanding tahun ini, terutama didorong oleh optimisme transisi pemerintahan baru yang aman dengan berbagai program-rogram aksi yang sarat akan upaya penyediaan infrastruktur. Namun, kontribusi dari pemodal domestik kemungkinan juga tidak akan meningkat pesat mengingat masih rendahnya daya saing investasi di Indonesia (terutama hambatan regulasi, birokrasi, hingga suku bunga tinggi). Upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perijinan melalui pelayanan terpadu tentu akan berimplikasi langsung terhadap target peningkatan investasi. Disamping itu, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menarik investor adalah masuknya investasi pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian domestik, sekaligus ikut berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Oleh karenanya, kedepan investasi sebaiknya diarahkan pada hilirisasi industri dengan lebih memprioritaskan kawasan luar Jawa dan Indonesia Timur. Kinerja ekspor diperkirakan belum sepenuhnya pulih pada 2015. Akibat dari basis ekspor yang masih bertumpu pada komoditas primer, perkembangan ekspor pada 2015 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan serius dari pasar global. Lebih dari itu, harga komoditas global juga sedang cenderung menurun yang semakin menegasikan akan relatif besarnya tantangan perdagangan luar negeri di tahun depan. Pemulihan ekonomi 203
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 global juga tidak terjadi secara merata, di mana ekspor ke Amerika Serikat kemungkinan meningkat seiring pemulihan ekonomi, namun untuk ekspor ke China, Jepang, dan Uni Eropa diperkirakan belum akan membaik. Kontras dengan kinerja ekspor, perkembangan impor barang ke Indonesia pada 2015 diperkirakan akan tetap tinggi dengan kecenderungan pertumbuhan impor meningkat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan potensi kelas menengah merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi negara-negara industri yang ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Terlebih lagi mulai akhir tahun depan Indonesia akan memasuki pasar bebas ASEAN, di mana masih banyak tantangan internal yang perlu dibenahi untuk dapat mengambil manfaat dari pasar bebas ASEAN tersebut. Namun optimisme dalam kinerja impor akan terjadi, dimana dengan adanya kebijakan penaikan BBM diharapkan akan mempersempit dan meniadakan praktik-praktik penyelundupan BBM bersubsidi, sehingga dapat berdampak signifikan terhadap penurunan impor BBM. Inflasi 8.3. Inflasi 8.3. Inflasi Inflasi 8.3. 8.3. Pada 2015 inflasi tahunan diperkirakan pada kisaran 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - 6,0 persen 6,0 persen. Dampak kenaikan harga BBM masih akan terasa hingga 6,0 persen 6,0 persen awal tahun dan rencana kelanjutan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh PLN akan berdampak pada sejumlah harga kebutuhan pokok. Belum lagi, gangguan cuaca musim penghujan yang mengancam berbagai produksi pertanian seperti cabai, dan terhambatnya jalur distribusi pangan. Di samping itu, faktor musiman seperti Hari Raya Idul Fitri, libur panjang Natal dan Tahun Baru serta tahun ajaran baru dapat memicu naikknya inflasi. Dekomposisi inflasi pada 204
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 tahun depan tidak akan berubah signifikan dengan tekanan dari inflasi volatile food. Sungguh pun begitu, BI berkomitmen untuk menjaga inflasi pada kisaran 4(+/-1)%, ditandai dengan kecenderungan naikknya BI rate yang dapat mencapai 8,5% (BI rate November 2014 7,75%). Kondisi itu tentu akan menekan laju konsumsi dan investasi serta berimplikasi pada tertekannya inflasi tahunan secara keseluruhan. Nilai tukar 8.4. Nilai tukar 8.4. Nilai tukar Nilai tukar 8.4. 8.4. Pada 2015 nilai tukar rupiah terhadap US$ akan berada pada kisaran Rp1Rp1Rp1Rp11111....888855550 0 0 0 - - - - 12.250 per US$ 12.250 per US$. Beberapa faktor yang perlu 12.250 per US$ 12.250 per US$ diantisipasi dalam perkembangan rupiah di tahun depan antara lain masih adanya potensi defisit transaksi berjalan, rencana kenaikan suku bunga The Fed AS, serta meningkatnya utang swasta dan utang pemerintah. Sementara faktor pendukung stabilitas rupiah terutama adalah cadangan devisa Bank Indonesia yang cukup besar dan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih di atas rata- rata kawasan ASEAN. Perbaikan neraca perdagangan dan optimisme terhadap kinerja ekonomi Indonesia akan menjadi sinyal positif terhadap penguatan rupiah. Pengangguran dan Kemiskinan 8.5. Pengangguran dan Kemiskinan 8.5. Pengangguran dan Kemiskinan Pengangguran dan Kemiskinan 8.5. 8.5. Pada 2015 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan akan berada di kisaran 6,0 persen 6,0 persen. Data rata-rata tingkat pengangguran 6,0 persen 6,0 persen dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dari 7,3 persen (2010), 6,7 persen (2011), 6,2 persen (2012), 6,1 persen (2013), dan 5,9 persen (2014). Namun, penurunan ini belum cukup sepadan dengan capaian pertumbuhan ekonomi. Naiknya harga 205
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 BBM dan TDL yang berimplikasi pada sektor Industri akan sedikit mendorong meningkatnya pengangguran di 2015. Tingkat kemiskinan pada 2015 diperkirakan sebesar 11,5 11,5 11,5 11,5 persen persen. Data tingkat kemiskinan lima tahun terakhir menunjukkan persen persen tren penurunan, dari 13,3 persen (2010), 12,5 persen (2011), 12,0 persen (2012), 11,7 persen (2013), dan 11,3 persen (2014). Meski pemerintah memberikan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM melalui "Tiga Kartu Sakti", diperkirakan angka kemiskinan akan sedikit meningkat di tahun depan mengingat masih banyaknya jumlah penduduk yang rentan miskin. ringkas, Proyeksi ditampilkan pada tabel 8.1 berikut: Secara Ekonomi Indonesia 2015 INDEF Tabel 8.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015555 INDEF Tabel 8.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 INDEF INDEF Tabel 8.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 Tabel 8.1. Proyeksi Ekonomi Indonesia 201 ator Ekonomi Indikator Ekonomi Indik ator Ekonomi ator Ekonomi Indik Indik Proyeksi 2012012012015555 Proyeksi Proyeksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 - 5,6 Inflasi (%) 5,0-6,0 Kurs (Rp/US$) 11.850 - 12.250 Pengangguran (%) 6,0 Kemiskinan (%) 11,5 Sumber: Proyeksi INDEF, 2014 206
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 aftar Pustaka DDDDaftar Pustaka aftar Pustaka aftar Pustaka 2011 Global R&D Forecast, Area- article_pdf/ id4963_BattelleRD. pdf, diakses 20 Nopember 2014 Funding 2014 Global R&D Funding Forecast, docs/tpp/2014_ global_rd_funding_ forecast.pdf ,diakses 20 Nopember 2014 Acemoglu D, Johnson S, Robinson J. 2002. Reversal of fortune: geography and institutions in the making of modern world income distribution. Quarterly Journal of Economics 117(4): 1231 - 1294. Acemoglu D, Johnson S, Robinson J. 2003. An African success story: Botswana. In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth, Rodrik D (ed.). Princeton University Press: Princeton and Oxford; 80 - 119 Arifin, Bustanul. 2010. "Fakta Perubahan Iklim dalam Ketahanan Pangan". Jurnal Agrimedia Vol 15(2), Desember 2010,pp: 4-9. Arifin, Bustanul. 2013. Ekonomi Pembangunan Pertanian. Bogor: IPB Press. 301 pages Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. 2014. Statistik Investasi Indonesia. [Diakses 10 Nopember 2014] 201
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Badan Pusat Statistik Indonesia. 2014. Statistik Ekonomi dan Perdagangan Indonesia. [Diakses pada tanggal 10 Nopember 2014] Badan Pusat Statistik Kependudukan Nopember 2014] Indonesia. 2014. Statistik Sosial dan tanggal 10 Indonesia. [Diakses pada Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan (P2) Menurut Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi, Maret 2014. {Diakses tanggal 19 November 2014] Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan (P2) Menurut Provinsi, September 2012. [Diakses tanggal 19 November 2014] Indeks Keparahan Kemiskinan Bank Indonesia. 2014. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Nopember 2014. Bank Indonesia. 2014. Statistik Perbankan Indonesia. Diakses pada tanggal Nopember 2014. Indonesia Bank Bebbington, A., L. Hinojosa, D.H. Bebbington, M.L. Burneo, and X. Warnaars. 2008. Contention and ambiguity: Mining and the possibilities of development. Development and Change 39: 887_914. Borst, nicholas. 2011. "China economic watch - China shadow International Banking Primer", Peterson Economics, 1 November 2011 Institute for CESR. 2008. "Bolivia Fact Sheets", Center for Economic and Social Rights Report, Madrid. 202
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Chang, H. J. (1993). "The political economy of industrial policy in Korea". Cambridge Journal of Economics, 131-157. Colclough, C., and S. McCarthy. 1980. The political economy of Botswana. Oxford: Oxford University Press Collier, Paul (2007) The Bottom Billion: : Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It. Oxford University Press. Cornia, G. 2012. "Inequality Trends and Their Determinants", UNU-WIDER Working Paper 2012/09 (Helsinki: United Nations University). Dahuri, R. 2007. Strategi Peningkatan Daya Saing Menuju Indonesia Maju dan Makmur. Easterly, W. and Levine, R., 'Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions', Quarterly Journal of Economics, 112, 4 (1997), pp. 1,203 - 50. Energi View. 2014. Cadangan Penyangga Negara Tetangga. Rubrik Fokus Majalah Energi View, Edisi Nopember 2014. Engineer Monthly. 2011. Nilai Tambah, Faktor Pendongkrak Daya Saing. Edisi Oktober 2011. Ferreira, F. H. G. dan Ravallion, M. 2008. "Global Poverty and Inequality: a Review of the Evidence", World bank Policy Research Working Paper, No. 4623, May. Gray, EM., Oss-Emer, Max., dan Sheng, Y. 2014. Australian Agricultural Productivity Growth Past Reforms and Future Opportunities. ABARES research report 14.2, Canberra, February 203
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Gwebu, Thando D. (2012) Botswana's mining path to urbanization and poverty alleviation, Journal of Contemporary African Studies, 30:4, 611-630 Hernani-Limarino, W. L. dan Eid, A. 2013. "Unravelling Declining Income Inequality in Bolivia: Do GOvernment Transfer Matter?", dipresentasikan pada IARIW-IBGE Conference on Income, Wealth and Well-Being in Latin America, September. IMF. 2014. WEO October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties. IMF. Ismail, Munawar. 2014. Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Pemerataan. Makalah Diskusi Background Study RPJMN 2015-2019. Universitas Brawijaya. Malang. Tidak dipublikasikan Iimi A. 2006. Did Botswana Escape from the Resource Curse? IMF International Monetary Fund: Working Paper 06/138. Washington DC. Jerven, Morten (2010) Accounting for the African Growth Miracle: The Official Evidence - Botswana 1965 - 1995, Journal of Southern African Studies, 36:1, 73-94 Kementerian Keuangan. 2014. Anggaran Kemiskinan 2009-2014 (triliun rupiah). Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kompas. 2014. "Jokowi: 70 Persen Subsidi BBM Dinikmati Pengguna Mobil", 25 Agustus. 17/11/2014 pukul 18.32 GMT). 204
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Krugman, P., 2011. Will China Break?, The New York Times, diambil dari opinion/ krugman-will-china-break.html (diakses (12/22/2014) Kurtz, walter. 2013. "Country risk - China's economy: New Warning Signs", June 18 2013. Pragmatic Capitalism Milanovic, B. and Yitzhaki, S. 2002. "Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class?", The Review of Income and Wealth, Vol. 48(2), pp. 155-178. Nguyen. Lam, Papa N'Diaye, Kenji Moriyana, dan Prachi Mishra. 2014. Impact of Fed Tapering Announcements on Emerging Markets. IMF Working Paper. WP,14/09. June OECD. 2011. Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and How Can Policy Tackle it? Forum Paris, 2 May OECD.2014. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2014: OECD Countries, OECD Publishing. dx.doi.org/ 10.1787/ agr_pol-2014-en Oktaviani, R, M. Firdaus, M. R.Taufikurohman, E. Puspitawati, dan A.H. Firdaus. 2012. Kajian Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri di Daerah terhadap Kinerja Industri Manufaktur. Kementerian Perindustrian, Jakarta. Patunru, A. 2012. "Subsidi BBM dan Kompensasi BLT", Opini Kompas, 24 Maret. Perkins, J. 2005. The Confession of An Economic Hitman. Berrett- Koehler Publishers, Inc. San Fransisco. Piketty, T. 2014. "Capital in the Twenty-first Century", Harvard University Press. 205
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Pravakar, Ranjan, Geethanjali. 2010. "Infrastructure Development and Economic Growth in China", Oktober 2010. Institute Development Economic Paper No. 261 Reynolds, L. 1996. "Some Sources of Incomes Inequality in Latin America", Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol.38, No.2/3, pp. 39-46. Robinson JA, Parsons N. 2006. State formation and governance in Economies 15(AERC Botswana. Supplement 1): 100 - 140. Journal of African Sachs, J. 2012. "Finding the Keys to National Prosperity", Project Syndicate, 26 September 2012 Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth (No. w5398). National Bureau of Economic Research. Sahoo, P and Dash, R. K, 2008, "Economic Growth in South Asia: Role of Infrastructure with", Institute of Economic Growth, Working Paper, No. 288. Samatar, A.I., An African Miracle: State and Class Leadership and Colonial Legacy in Botswana (Portsmouth,NH, Heinemann, 1999). Sheng, Y, Davidson, A dan Fuglie, KO 2014, Elasticity of substitution and farm heterogeneity in TFP and size: a theoretical to Australian broadacre farms. Paper presented to the 58th AARES Annual Conference, 5 - 7 February, Port Macquarie, New South Wales framework and empirical application Soares, S., Osorio, R. G., Soares, F. V., Medeiros, M., dan Zepeda, E. 2007. "Conditional Cash Transfers in Brazil, Chile and 206
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Mexico: Impacts upon Inequality", International Poverty Centre Working Paper, No.35. Stephan, Straub, Charles Velutin and Michael Warlters. 2007. Infrastructure and Economic Growth in East Asia, The World Bank, Policy research Owrking Paper, No. 4589 Stiglitz, J. E. 2012. "Price of Inequality", W.W. Norton & Company: New York. Stiglitz. J.E. 2001. Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional. 2001. Sumarto, S. 2013. "Measuring Income and Multi-dimesional Poverty: the Implications for Policy", TNP2K Publications, dipresentasikan di Asia Public Policy Forum: Poverty, Inequality and Social Protection, May.Syafrian, D. 2013. "Memburuknya Ketimpangan Pembangunan di Indonesia". The Economist. 2014. "Thomas Piketty on the History of Money: the Modern Marx", 17 piketty- history-money (diakses, 17/11/2014 pukul 18.00 GMT). The Guardian. 2014. "Inequality Is Stagnating in Latin America: Should We Do Nothing?", 27 Agustus. Tautan: (diakses, 17/11/2014 pukul 17.55 GMT). TNP2K. 2014. "Program Penanggulangan Kemiskinan".Tautan: (diakses, 17/11/2014 pukul 18.43 GMT). 207
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Tsounta, E. dan Osueke, A. I. 2014. "What is Behind Latin Income International America's Declining Monetary Fund Working Paper, July. Inequality?", Undang-undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi, [diakses 24 Nopember 2014] Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. [diakses 23 Nopember 2014] UNDP. 2014. Tautan: GSSDAcademy pada /SIE/ 17/11/2014 pukul 00.44 GMT). SIEV1CH2/ SIEV1CH2P1.aspx (Diakses Vargas, J. M. F. 2012. "Declining Inequality in Bolivia: How and Journal of Trade, Economics and Why", Finance, Vol. 3, No. 5, October. International World Bank. 2013. "Shifting Gears to Accelerate Shared Prosperity", Latin America and Caribbean Poverty and Labor Brief, June, World bank, Washington DC. World Bank. 2014. Doing Business 2015: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. Diakses pada tanggal 6 Nopember 2014. World Economics Forum. 2014. Global Competitivenes Report 2014-2015. The Global Competitiveness and Benchmarking Network. Diakses pada tanggal 3 September 2014. World Intellectual Property Indicators, World Intellectual Property Organization, [diakses diakses 20 Nopember 2014] 208