Potret Relasi Gali - Militer di Indonesia (Ingatan Masyarakat Yogyakarta tentang Petrus 1983)1 Oleh: Yustina Devi-Ardhiani Abstrak Ketika kepentingan politik penguasa menjadi tujuan utama, yang seringkali terjadi adalah apapun bisa dikorbankan demi tercapainya tujuan tersebut. Peristiwa pembunuhan di Indonesia antara tahun 1981 hingga 1985, menjadikan orang-orang yang dianggap gali sebagai korban. Penghukuman terhadap para gali di masa itu dilakukan tanpa melalui proses hukum. Bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana masyarakat mengingat peristiwa kekerasan di masa lalu tersebut? Sejarah kekerasan yang selalu berulang seharusnya menjadi peringatan bagi semua pemegang kekuasaan, agar peristiwa pembunuhan/penghilangan sesama manusia - atas dasar apapun - tidak lagi menjadi pilihan cara. Kata-kata Kunci: Petrus, Gali, Militer, Kekerasan, Politik Ingatan ...malam-malam, satu pasukan Garnizun datang ke rumah menyergap. Saya dengar suara sepatu cethak-cethok, terus suami saya dibawa. Paginya tahu-tahu dia ditemukan dalam keadaan meninggal di pinggir jalan kampung ini. Pak Id yg ngasih tahu saya kalau bapake kae dikeroyok orang. Kondisi badannya sudah remuk dan akhirnya ditutup dan dimakamkan di Semaki. Orang-orang kampung waktu itu diam saja. Ndak ada yang mbelani. (Wawancara Ls, istri korban petrus, 9/9/2007) Kutipan wawancara di atas adalah sebagian kecil kesaksian yang bisa kita dengar dari keluarga korban peristiwa petrus di Yogyakarta. Petrus dalam tulisan ini akronim dari Penembak Misterius/Penembakan Misterius/Pembunuhan Misterius.2 Peristiwa petrus merupakan peristiwa yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, pada akhir tahun 1981 hingga tahun 1985 (Komnas HAM, 2006). Korban yang menjadi sasaran, orang-orang yang diduga diklasifikasikan sebagai orang jahat dan seringkali diidentikkan sebagai pelaku kriminal. Sebutan yang paling sering ditujukan pada para korban adalah gali, umumnya dipahami sebagai akronim dari "gabungan anak liar". Sebutan yang juga dimunculkan media antara lain bromocorah, bandit, preman, residivis, dan sebagainya3 Akibat peristiwa petrus, ratusan orang yang dianggap jahat, mati terbunuh atau hilang begitu saja. Di Yogyakarta, peristiwa petrus lebih dikenal sebagai Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK), sebuah operasi gabungan pemberantasan kejahatan yang diprakarsai Letkol CZI M. Hasbi - waktu itu menjabat sebagai komandan Garnizun Yogya. Dalam ingatan masyarakat 1 Ditulis ulang untuk kebutuhan penerbitan Jurnal Retorik, Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, 2012. Penelitian dilakukan atas kerjasama dengan PMB-LIPI (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan CRISE (the Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity)-Oxford University, 2006-2008. 2 Selanjutnya, penyebutan petrus, penembak misterius, penembakan misterius maupun pembunuhan misterius akan digunakan secara bergantian sesuai konteks dalam kalimat. 3 Untuk kajian tentang beberapa istilah ini sekaligus perkembangan dan perubahannya, lihat Ryter, 1998. RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 37
umum di Yogyakarta, peristiwa petrus terjadi pada tahun 1983, karena jumlah korban terbanyak ditemukan pada tahun tersebut. Karena itu pula, penelitian ini difokuskan pada peristiwa penembakan/penghilangan yang terjadi tahun 1983, dengan tetap memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum maupun sesudah tahun 1983. Beberapa kajian menyebutkan bahwa istilah penembakan misterius sebenarnya ambigu karena pelakunya sudah dianggap jelas, yakni pemerintahan Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru pada masa itu. "Misterius" juga istilah yang sengaja diciptakan agar seolah-olah persitiwa ini agak terkaburkan (Siegel, 2000). Namun demikian, yang jelas terjadi adalah banyaknya jumlah korban yang dihakimi tanpa melalui proses pengadilan. Tidak adanya kejelasan identitas pelaku yang dapat dituntut di pengadilan hingga detik ini - lebih dari seperempat abad berlalu - membuat peristiwa petrus tetap saja dianggap sebagai misteri. Tulisan ini diawali dengan narasi ingatan masyarakat di Yogyakarta terhadap peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1983. Selanjutnya, mengidentifikasi pola hubungan gali dan militer dalam operasi petrus. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan oral history yang menempatkan pengalaman hidup seseorang dalam konteks sosial dan sejarah pada periode tertentu (Chew, 2000). Data berupa hasil wawancara mendalam dengan tujuh subjek utama penelitian, data media dan buku literatur, dianalisis dengan cara mencari kaitan antara data tersebut. Kampung Pasaran4 yang lokasinya berada di tengah kota Yogyakarta, menjadi lokasi utama penelitian. Di kalangan masyarakat kodya Yogyakarta, kampung Pasaran dikenal sebagai salah satu "kampung gali", di samping sejumlah kampung lain yang juga memiliki predikat sama. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian adalah warga yang tinggal di Yogyakarta dengan kategori sebagai berikut: istri korban petrus, teman dekat/sahabat korban petrus, warga yang mengalami peristiwa petrus, dan aparat militer yang terlibat langsung dalam peristiwa petrus/OPK. Sirene Kematian Gali Jogja: Sebuah Kronologi Jk (46 th) tinggal di daerah pusat kota Yogyakarta. Lingkungan tempat tinggalnya menjadi tempat di mana sejumlah gali biasa nongkrong. Dalam keseharian, Jk berteman baik dengan mereka, termasuk dengan orang-orang yang menjadi korban petrus. Pada waktu peristiwa petrus menghangat, sangat mudah bagi Jk untuk mengetahui 'tanda-tanda' jatuhnya korban. Berikut sebagian penuturannya tentang 'tanda-tanda' tersebut: Tahun 83 kalau saya tidak salah ingat, 83 itu begitu ada mobil dengan tanda lampu, bukan berbunyi lho, bukan sirene tapi kelap-kelap-kelap, itu berarti mesthi ada orang 4 Bukan nama kampung sebenarnya, untuk menjaga privasi warga kampung yang menjadi subjek penelitian sekaligus fokus lokasi penelitian. RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 38
dibuat untuk "pesan". Saya beranggapan bahwa kalau itu dilakukan oleh pemerintah itu artinya ada "pesan" yang mau disampaikan...Jadi, adanya korban bisa diketahui dari lampu mobil kelap-kelap itu....Warnanya, nyuwun sewu, kalau merah, berarti kan dari PMI atau ambulans, tapi kalau biru kan bisa dari militer... (Wawancara Jk, 4 Agustus 2007) Reaksi spontan warga yang menganggap peristiwa-peristiwa kematian pada masa itu dilakukan oleh pemerintah dan melihatnya sebagai "sebuah pesan", menunjukkan bahwa - disadari atau tidak - bagi warga tersebut kematian siapapun yang menjadi korban petrus merupakan hal yang sudah seharusnya terjadi karena pemerintah yang menghendaki. Dalam kesempatan berbeda, Ds yang juga berteman akrab dengan komunitas gali menegaskan, "...waktu itu mati ya mati aja lho, mati anjing lho, pokoke ooo..kae gali mati, sudah. Kalau ada yang mati, berarti dia itu gali. Itu yang terjadi." (Wawancara Ds, Juli 2007). Mendengar penuturan tersebut, tampaknya tidak ada empati dari masyarakat terhadap orang- orang yang menjadi korban. Dan juga, tidak ada penghargaan yang diterima para korban secara wajar, sebagaimana umumnya penghargaan yang diberikan pada orang meninggal. Mengapa demikian? Apa yang terjadi dengan masyarakat pada masa itu? Mengenai peristiwa petrus, Nordholt (2003: 83) mencatat, pada tahun 1983 dan 1984 media dunia sering melaporkan terjadinya pemberantasan kejahatan di Indonesia dengan menggunakan "pasukan kematian" (death squad), meminta korban hingga 5000 orang. Mereka yang dalam masyarakat lebih sering disebut gali, menjadi sasaran utama. Siapa sebenarnya para gali ini? Menurut Nordholt (2003: 85), gali dipahami sebagai sosok jago, sang petarung yang dikenal dengan baik di komunitas pedesaan Jawa. Para jago seringkali berperan penting dalam peristiwa-peristiwa politik lokal, seperti pemilihan kepala desa. Jago- jago ini bisa disewa untuk hasutan politik, meskipun dengan dasar semata-mata mencari keuntungan dan tanpa kesetiaan sedikitpun kepada pelanggan-pelanggan mereka, karena bagi mereka, yang terpenting adalah jumlah uang. Bourchier (1990) menulis, tak ada peristiwa politik di Indonesia yang berlangsung tanpa menimbulkan sedikitnya dua atau tiga, dan seringkali lebih banyak, interpretasi mengenai apa yang terjadi dan siapa yang ada di belakangnya. Menurut Bourchier, teori populer mengenai peristiwa petrus adalah bahwa pembunuhan itu sebuah usaha yang dilakukan oleh Souharto dan Jenderal Benny Moerdani untuk meruntuhkan kekuasaan salah satu kolega dan penasehat terlama presiden, yaitu Jenderal Ali Murtopo. Teorinya sebagai berikut: Ali Murtopo, yang menjalankan sebuah organisasi intelijen gelap bernama Opsus (Operasi Khusus), diketahui memiliki jaringan yang sangat luas. Dia menggunakan para gali demi tujuan-tujuan politik. Sepanjang kampanye pemilu tahun 1982, dalam usaha untuk menjelekkan nama PPP, Ali Murtopo mengatur ratusan anak muda untuk menempatkan diri sebagai pendukung PPP dan mengganggu reli pendukung Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Akibatnya, RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 39
sedikitnya enam orang terbunuh oleh pasukan keamanan (Bourchier, 1990). Kerusuhan Lapangan Banteng merepresentasikan keberadaan Ali Murtopo sebagai sosok yang sangat bertanggungjawab sekaligus ancaman terburuk bagi Suharto. Peristiwa itu mendemonstrasikan kekuasaan dan kejahatan yang suatu hari dapat diciptakan Murtopo untuk Suharto. Menghadapi situasi tersebut, Suharto segera mengambil tindakan. Pertama, sejak kabinet dibentuk pada Maret 1983, ia menempatkan Ali Murtopo ke posisi yang relatif tidak berkuasa, yaitu di Dewan Pertimbangan Agung. Kedua, ia memberi peran kepada Benny Moerdani untuk melemahkan Ali Murtopo dengan melakukan serangan langsung pada basis kekuasaan Ali Murtopo, yaitu jaringan gali. Dalam catatan Pemberton (2003: 425), pembunuhan pertama terjadi pada bulan Februari 1982, sembilan bulan setelah Pemilu 1982. Versi majalah Time (12 September 1983), masing- masing tubuh korban bergambar tato kalajengking, simbol salah satu geng kriminal ibu kota, dan masing-masing telah ditembak dari jarak dekat. Pembunuhan berikutnya terjadi bulan September 1982. Peristiwanya, ada keluarga seorang komandan militer di Jawa Timur dibunuh. Pada malam harinya, militer menangkap tertuduh dan mengeksekusinya. Tubuh mereka dibuang begitu saja ke sungai dan ditelantarkan di tepi jalan. Menurut dugaan-dugaan berbeda yang berkaitan dengan hal ini, di Jawa Timur sendiri terjadi hampir 1000 kasus petrus. Selanjutnya, setelah pengangkatan kabinet baru pada bulan Maret 1983, metode ini secara resmi disetujui baik oleh Benny Moerdani selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan pada waktu itu, maupun oleh Suharto yang sebelumnya sudah memberikan mandat pada Benny Moerdani. Di Yogyakarta, harian Kedaulatan Rakyat (5 April 1983) memuat pernyataan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0734 Yogyakarta Letkol CZI M. Hasbi, yang mengatakan, "Kepada semua penjahat, baik perorangan maupun yang menggabungkan diri dalam geng atau kelompok tertentu agar segera menyerahkan diri kepada alat negara." Himbauan tersebut dalam rangka Operasi Pemberantasan Kejahatan di Yogyakarta. Sebelum Hasbi mengumumkan pernyataan tersebut, Senin, 28 Maret 1983, jam 10 malam, serentetan tembakan terdengar di kompleks Rehabilitasi Sosial Sanggrahan, Yogyakarta (perbatasan Yogyakarta - Bantul). Hasilnya, sejumlah peluru menembus tubuh Wahyono, salah satu bos gali di Jogja, sampai akhirnya Wahyono tergeletak, tewas seketika (Kompas, 14 April 1983). Dan selanjutnya, hari-hari warga Jogja dipenuhi cerita ditemukannya karung goni berisi bangkai manusia dengan tetesan darah di mana-mana. Bagaimana awal mula terjadinya petrus di Yogyakarta menurut cerita yang beredar di masyarakat? Ada beragam versi tentang pemicu yang melatarbelakangi rentetan peristiwa petrus di kota ini. Dalam konteks penelitian, versi-versi di bawah ini ditempatkan sebagai bagian dari serpihan ingatan masyarakat - termasuk liputan media - seputar peristiwa RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 40
tersebut. Versi pertama dilontarkan dengan agak ragu oleh Apr (56), seorang aparat yang menjadi bagian dari pelaksana OPK 1983. Apr menuturkan, pada waktu Paku Alam VIII mengunjungi warung gudeg langganannya di Yogyakarta yang konon penjualnya dikabarkan sebagai salah satu selirnya, dia diwaduli (diberi laporan) oleh si penjual gudeg, bahwa dirinya sering diganggu gali-gali. Kemudian Paku Alam VIII minta dukungan dari Sultan HB IX untuk melakukan pemberantasan gali-gali di Yogyakarta. Menurut Apr, pada awalnya HB IX tidak mendukung, tapi entah dengan alasan apa akhirnya HB IX menyetujui. Lebih lanjut Apr mengatakan, "Di Yogyakarta penguasa utamanya adalah Sultan. Jadi aksi sebesar OPK tidak mungkin terjadi kalau tanpa dukungan dari Sultan." (Wawancara, 14 Januari 2007). Catatan penting dari pernyataan Apr tersebut adalah bahwa bagi dia-selaku aparat kepolisian-OPK merupakan sebuah aksi besar yang mendapat dukungan dari Sultan HB IX. Berbeda dengan keyakinan Apr, Pr (50 th) yang pada tahun 1983 tinggal di salah satu "kampung gali" di pinggiran kota Yogyakarta, mengatakan hal sebaliknya, "Dulu kalau tidak Sultan yang bilang, petrus tidak akan berhenti di Yogyakarta. Lho, arep mbok kapakke daerahku ki (Lho, mau diapakan daerahku ini?)?" kata Sultan. (Wawancara, 13 April 2007). Mengenai benar tidaknya kesaksian kedua subjek penelitian ini, penulis belum menemukan kesaksian lain yang cukup kuat untuk mendukung kedua cerita tersebut. Versi Kedua dikisahkan Kr yang pada tahun 1983 bertugas sebagai seksi keamanan kampung Pasaran. Kr menuturkan, Pada waktu itu, masyarakat sedang mengalami kerusuhan-kerusuhan, nah kerusuhan- kerusuhan itu antara lain ya dari para preman... geng-geng, club-club. Dha ngerek lha terus kerusuhan terlalu gendera nika, iki ketuane, aku ketuane, kae ketuane, mencolok.. (Mereka mengibarkan bendera kelompoknya masing-masing, ini ketuanya, aku ketuanya, dia ketuanya, selanjutnya kerusuhan terlalu mencolok).....dari mulai di pengangkutan, transport, kol kampus itu di tempat-tempat tertentu mesthi ada preman- preman atau geng-geng yang mesthi njaluk duwit karo (minta uang pada) sopir-sopir. Nek ora oleh yo dimungsuh (kalau tidak boleh ya kerusuhan itu melonjak kalau tidak salah, pada waktu itu ada salah satu putra dari pembesar, jenenge ra pati apal (namanya tidak terlalu ingat), terjadinya kira-kira di daerah dekat masjid Syuhada, dekat Kotabaru, lha kok dibegal sama preman itu. Itu tahun 80an. Lha, setelah itu makin membara kejahatan-kejahatan itu, akhirnya karena adanya kejadian itu, timbul OPK itu, Operasi Pemberantasan Kejahatan (Wawancara, 21 Januari 2007). Apa yang diceritakan Kr, dalam versi yang agak berbeda dimuat Majalah Tempo (18 April 1983). Isinya liputan yang menceritakan kejadian yang menimpa Ninik alias Sri Mulyani (23 th) pada tanggal 20 Maret 1983. Ketika berboncengan sepeda motor dengan Eko, pacarnya, dompet Ninik dijambret dua orang laki-laki yang juga bersepeda motor. Sang pacar langsung mengejar penjambret. Sampai di depan Masjid Syuhada, Eko menabrakkan sepeda motornya dan terjadi pergumulan dengan penjabret. Salah satu penjambret membabatkan RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 41
golok ke leher Ninik, sampai akhirnya Ninik meninggal. Pada bagian akhir liputan tertulis, aparat keamanan tampaknya tergugah setelah Ninik menjadi korban. Ungkapan tentang tergugahnya aparat keamanan, tampaknya menjadi kata kunci yang menunjukkan bahwa dalam perspektif media, peristiwa tersebut menjadi pemicu dilancarkannya OPK di Yogyakarta, dan secara tidak langsung melihat bahwa OPK dilancarkan karena niat baik aparat untuk menjaga keamanan. Versi ketiga diceritakan oleh Ds. Menurut cerita yang dia dengar, peristiwa OPK terjadi setelah anak perempuan dari salah satu komandan-entah komandan daerah mana-yang sekolah di Jogja menjadi korban kekerasan gali. Kata Ds, kabarnya, "Anak ini dirampas, disabet pedang, ikine ilang, susune kuwi lho (ininya hilang, payudaranya itu lho), jebol gitu lho." (Wawancara Juli 2007). Cerita lanjutannya, sang komandan menghubungi Hasbi dan mengatakan kalau Hasbi tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, dia sendiri yang akan selesaikan. Keraguan Ds terhadap kebenaran kisah tersebut bisa dipahami karena memang ada banyak versi. Selain itu, sejauh pengamatan penulis, tidak ada media yang memuat liputan sebagaimana yang dia ceritakan. Keempat, versi aparat militer yang disebarluaskan melalui media massa. Salah satu nama yang sering muncul di media massa adalah Letkol CZI M. Hasbi. Waktu itu dia menjabat sebagai Komandan Garnizun Yogyakarta. Sejak akhir Maret 1983, melalui media Hasbi mengumumkan "perang" terhadap para gali. Menurut Hasbi, tindakan keras terhadap gali terpaksa dilakukan untuk memberi perlindungan sekaligus menghilangkan keresahan masyarakat yang sudah mencapai puncaknya (Tempo, 18 April 1983). Dalam kesempatan lain, Danrem 072 Kolonel Siswadi mengatakan bahwa tahap awal pelaksanaan OPK adalah "pemberian shock therapy" selama tiga minggu. Selanjutnya, sasaran operasi masuk ke tahap "pembinaan" dengan mengikutsertakan beberapa instansi di luar aparat keamanan, seperti dinas sosial, tenaga kerja, pendidikan masyarakat, serta pemerintah daerah (Kompas, 29 April 1983). Mengenai kematian Wahyono yang diyakini sebagai korban pertama petrus di Yogyakarta sekaligus langkah awal pelaksanaan OPK oleh Garnizun Yogyakarta, dengan yakin Ds mengatakan, Jadi peristiwanya, penembakan pertama itu namanya Wahyo, lalu ada solidaritas. Kita orang-orang nggak tahu, kalau itu pembunuhan yang direncanakan atau bagaimana. Itu semua layat kan, itu solidaritas gali itu kan luar biasa ya...walaupun mereka sering berantem, tapi ketika ada yang meninggal itu mereka pasti datang. Nah, ceritanya mereka itu dipotreti. Setelah dipotreti itu gampang sekali. Ini bagian sana, diambil, gitu itu...(Wawancara Ds, Juli 2007). Solidaritas antar gali yang salah satunya ditunjukkan dengan menghadiri upacara pemakaman temannya, terjadi juga ketika Sk, warga Pasaran, menjadi korban petrus. Tj (70 RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 42
th) yang pada masa itu menjadi sekretaris Rukun Kampung (RK) Pasaran mengatakan, "Wektu Sk dimakamke yo akeh sing layat. Wong dha 'mentah-mentah' ki okeh sing dha teka. Nek wong ngono-ngono kuwi nek layat malah sregep. Dha ngetok kabeh (Waktu Sk dimakamkan ya banyak yang datang melayat. Orang yang "mentah-mentah" - belum matang/belum dewasa/yang dimaksud adalah kalangan gali - banyak yang datang. Kalau orang-orang seperti itu, kalau melayat justru rajin. Semua memperlihatkan diri/hadir)" (Wawancara, 30 Desember 2006). Solidaritas antar gali sebagaimana diungkapkan Ds dan Tj, diketahui juga oleh Hasbi. Dalam sebuah liputan media Hasbi mengatakan, "Gali-gali itu juga punya hubungan erat satu sama lain. Gali dari Semarang dan Surakarta banyak yang melayat ketika temannya di Yogyakarta tertembak mati. Mereka punya ikatan batin yang kuat. Organisasi mereka mau meniru mafia dan saya lihat jaringan-jaringannya sudah mengakar." (Tempo, 16 April 1983) Pemahaman Hasbi mengenai kuatnya ikatan batin dan jaringan antar gali, menguatkan pandangan Ds tentang strategi yang dipergunakan pihak aparat dalam mencari informasi. Pilihan target operasi pertama jatuh pada Wahyono, tentunya bukan tanpa pertimbangan. Wahyono cukup disegani di Yogyakarta, yang artinya dia memiliki banyak teman seprofesi dan juga banyak anak buah. Kematian Wahyono yang mengundang kehadiran mereka semua tanpa diminta, besar kemungkinan sejak awal sudah diprediksi pihak aparat. Selanjutnya, bisa jadi benar juga kesaksian Ds yang mengatakan kalau mereka itu difoto, kemudian diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan selanjutnya menjadi sasaran target operasi. Wahyono menjadi korban pertama petrus di Yogyakarta. Selanjutnya menyusul nama- nama seperti Surgiyanto alias Kojur, Joko Tuko alias Tutuko, Mursio alias Manuk, Edi Widiarso, Slamet Gaplek, dan deretan panjang nama-nama lain yang jumlahnya hingga kini belum diketahui secara pasti (Kedaulatan Rakyat, 6 April 1983; Berita Nasional, 12 April 1983). Sejarah mencatat, sepanjang tahun 1983, Yogyakarta serasa bermandikan darah puluhan, bahkan ratusan korban petrus. Ingatan masyarakat tentang proses kematian para korban akan dibahas berikut ini. Modus Kematian Gali dalam Ingatan Warga Jogja Sepanjang tahun 1983, berita ditemukannya mayat bergeletakan di pinggir jalan, di bawah jembatan, di tengah keramaian dan di berbagai tempat lain bergaung di mana-mana. Karung goni yang di beberapa bagiannya berwarna merah darah, mayat tergeletak dalam kondisi penuh lubang peluru, tubuh sekarat disertai suara erangan kesakitan, dan lain sebagainya, menjadi bagian dari bunga cerita antar warga. Mengenai proses kematian suaminya, Ls isteri Sk berkisah (melengkapi kutipan yang mengawali keseluruhan tulisan ini): RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 43
Awalnya kecamatan mengeluarkan daftar orang-orang supaya menyerah. Di Pasaran ini ada 15 orang yang dipanggil. Suruh apel. Sampai dengan 60 kali apelnya. Suami saya merasa tidak punya kesalahan apa-apa. Waktu itu yang ngurusi kampung Pak Ist dan Pak Kr. Kemudian malam-malam satu pasukan Garnizun datang ke rumah menyergap. Saya dengar suara sepatu cethak-cethok. Terus suami saya dibawa dan paginya tahu- tahu dia sudah ditemukan dalam keadaan meninggal di pinggir jalan Pasaran. Pak Id yg ngasih tahu saya kalau bapake kae dikeroyok orang. Kondisi badannya sudah remuk dan akhirnya ditutup dan dimakamkan di Semaki. Reaksi kampung waktu itu diam saja. Ndak ada yang mbelani. (Wawancara, 9 September 2007) Dalam kesempatan berbeda, Kr menceritakan pengalamannya sehubungan dengan kematian Sk, suami Ls, dalam bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Sebagaimana dikisahkan Ls, Kr mengatakan awalnya Sk dicari aparat Koramil. Sk menemui Kr dan mengatakan bersedia menyerahkan diri asal diantar oleh Kr selaku ketua pemuda sekaligus seksi keamanan kampung. Selanjutnya Kr bersama beberapa warga membawa Sk ke Koramil. Lebih lanjut Kr mengatakan, Waktu di Koramil itu, si Sk-nya terus dibawa ke Kodim, depan RS Bethesda. Waktu itu si Sk tidak ditahan, hanya disuruh apel tiap hari. Kemudian setelah apel dua minggu, tinggal hari ini pulang, tapi tidak pulang. Katanya dipanggil ke Kodim. Kemudian pada waktu itu masyarakat kampung ronda, itu semuanya pas ada. Ada yang lari ke sini mengatakan, Pak, kilen (arah barat) kok ada rame-rame. Lha terus saya, Pak Kb ke sana, Pak Gy juga, ke sana, tapi sudah nggak ada orang. Tahu-tahu si Sk itu sudah tidur njepaplang (terlentang) di jalan mau masuk itu lho, kidule (sebelah selatan) Slamet, mlumah teng riku niku, mujur ngalor (terlentang di situ itu, menghadap ke utara). Kula niku teng rika nika malah dikandani si Saik bakule sega (Saya itu di sana diberitahu si Saik pedagang nasi). Si Saik ngomong, kula wau teng ngriku krungu wong muni 'waduh aku mati', ngoten niku Pak..(Si Saik bilang, saya tadi di situ mendengar orang bilang 'aduh aku mati', begitu itu Pak..) (Wawancara, 21 Januari 2007). Segera setelah peristiwa yang terjadi sekitar jam setengah dua dini hari itu, Kr bersama warga lain lapor ke Polsek. Selanjutnya, mayat Sk diambil polisi dan dibawa ke RS Sardjito. Lebih lanjut Kr mengatakan, "Habis itu diambil, setelah itu sudah, riwayatnya si Sk itu habis. Waktu ditemukan kondisinya berpakaian biasa," Ming jarene di toltis (cuma katanya di toltis)" sambil menunjuk pelipis kanan, "itu lho, pistol yang nggak bunyi itu lho." Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang mengetahui bahwa Sk ditembak dengan pistol yang menggunakan peredam suara. Yang pasti, setelah dari RS Sardjito, Sk dibawa kembali ke rumahnya, kemudian dikuburkan warga Pasaran di pemakaman Semaki, Yogyakarta. Menurut warga lain (Tj), Sk ditangkap dan ditembak entah di mana, lalu dibuang di jalan masuk kampung Pasaran dan menjadi tontonan banyak warga. Menggabungkan cerita Ls, Kr dan Tj, peristiwa pertama yang mereka ketahui adalah bahwa Koramil mengeluarkan daftar orang-orang supaya menyerah. Sk adalah salah satu orang yang berada dalam daftar tersebut. Kemudian mereka dipanggil dan disuruh apel sampai 60 kali (menurutk Kr, Sk disuruh apel setiap hari selama dua minggu). Setelah dua RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 44
minggu apel, malam harinya satu pasukan Garnizun menyergap Sk di rumahnya dan membawa Sk pergi. Dini hari itu juga, sekitar jam setengah dua, Sk sudah terlentang di jalan masuk menuju kampung Pasaran. Lokasi di mana Sk diketemukan, tampaknya sengaja dipilih supaya siapapun yang melewati jalan tersebut, melihat keberadaan Sk yang tubuhnya sudah remuk dan ada bekas luka tembakan. Kondisi Sk tampaknya sengaja "dipertontonkan" kepada masyarakat Pasaran di mana 15 orang warganya masuk dalam daftar nama yang diwajibkan menyerahkan diri ke Koramil. Data tersebut mengingatkan penulis pada penelitian Foucault (1975) tentang karakterisasi penghukuman di masa sepanjang Abad ke-17 dan awal Abad ke-18 sebelum kehadiran penjara. Momen penghukuman pada masa itu disebut supplice, yaitu momen penghukuman terbuka, ditujukan kepada tubuh pelaku kriminal dengan derajat penyiksaan yang luar biasa tinggi dan mengerikan, agar terdakwa secara lisan mau mengumumkan tindakan kriminal yang telah ia lakukan di depan banyak orang. Foucault menggambarkan, momen penghukuman tersebut ditunggu masyarakat dengan penuh gairah dan menimbulkan kepuasan, seperti menonton panggung pertunjukan yang luar biasa. Dari pengamatan Foucault, untuk menampilkan image kebesaran kekuasaan, sebuah momen penghukuman dilakukan dengan dua cara: pertama, penyiksaan harus membuat seni tanda, semacam luka yang tidak bisa dihapus pada tubuh terhukum yang pada prinsipnya dapat membekas terus dalam ingatan publik yang menonton. Kedua, penyiksaan harus dilaksanakan secara spektakuler dan besar-besaran. Maka, erangan, raungan, atau segala jerit kesakitan yang keluar dari mulut terhukum, wajib ditimbulkan untuk menambah nilai estetis penyiksaan. Bahkan, sampai terhukum menjadi mayat sekalipun, penyiksaan sebagai lambang pameran keperkasaan dan kebesaran kekuasaan harus terus dijalankan (Foucault, 1975). Foucault mencatat, eksekusi publik juga dirancang sebagai teror untuk membuat setiap orang sadar akan kebesaran penguasa yang tidak terbatas. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan hasil penelitian Foucault di masa lalu, setelah kematian Sk, dua orang warga yang juga dikenal sebagai gali di kampung Pasaran ketakutan. Yn beserta istrinya mendatangi Tj selaku sekretaris RK untuk minta perlindungan. Terhadap Tj, Yn mengatakan, "Pak kula wedi tenan.." (Pak, saya sungguh takut...). Sedangkan warga satunya yaitu St yang juga dianggap gali, dalam mencari selamat bersama istrinya kemudian mengikuti pelajaran salah satu agama sebagai prasyarat untuk memeluk agama tersebut (Wawancara, 30 Desember 2006). Ketakutan kedua warga Pasaran boleh jadi menunjukkan keberhasilan salah satu tujuan dari dilancarkannya OPK, yaitu shock therapy sebagaimana dikatakan sejumlah pejabat militer, termasuk pernyataan Soeharto dalam semi-autobiografinya. Selain prihatin terhadap meningkatnya jumlah kejahatan, menurut Soeharto diperlukan shock therapy untuk membasminya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 389-391). RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 45
Rasa takut warga-yang dikenal sebagai gali ataupun bukan-tampak juga dari sikap warga pada hari ditemukannya Sk. Sebagaimana dikatakan Ls, reaksi warga kampung waktu itu diam saja, tidak ada yang membela. Kesaksian Kr juga menunjukkan hal yang sama. Kr dipanggil karena ada keramaian di sebelah barat desa, tapi ketika Kr sampai di sana yang dijumpai tinggal si korban saja, tidak ada orang lain. Begitu juga pengakuan pedagang nasi yang mengatakan mendengar suara rintihan orang sekarat, tapi dia tidak berusaha mencari asal suara. Situasi tersebut berbeda dengan penggambaran Foucault tentang momen penghukuman di masa lalu yang selalu ditunggu dan menggairahkan masyarakat. Pada waktu peristiwa petrus terjadi, yang tergambar adalah kekhawatiran dan ketakutan warga kalau harus terlibat dalam urusan korban yang mati oleh petrus. Hal utama yang mereka khawatirkan adalah, jika mereka menjadi sasaran berikutnya, apalagi kampung Pasaran sudah sejak lama dikenal sebagai kampung gali. Ketakutan warga tidak saja terjadi di Pasaran, tapi terjadi juga di tempat-tempat lain. Menurut Ds, "Secara jumlah, sebenarnya kalau dibanding penumpasan G30S masih nggak sebanding. Tapi kualitas isunya itu sama. Orang jadi takut, tapi bukan takut ngapa-ngapain itu bukan, pokoknya itu seperti takut berdebat-lah, apalagi nggebrak-nggebrak, takut nanti dikira gali." (Wawancara, Juli 2007) Salah satu ciri korban yang dengan cepat tersebar luas di masyarakat adalah, mereka mempunyai tato di tubuhnya. Ada yang tatonya hanya gambar-gambar kecil di lengan, kaki, dada atau punggung, tapi ada juga korban petrus yang tatonya memenuhi sebagian besar tubuhnya. Bahwa orang bertato menjadi salah satu ciri target operasi petrus, dibenarkan oleh Apr yang mengatakan, "Sing diburu biasane yo sing punya tato. Soale nek tatonan ki dikategorikan nakal (Yang diburu biasanya ya yang punya tato. Karena kalau punya tato itu dikategorikan nakal)" (Wawancara, 14 Januari 2007). Mengetahui bahwa salah satu ciri korban petrus adalah tubuh bertato, menjadikan orang-orang yang menghias tubuh mereka dengan tato, gali ataupun bukan, menjadi sangat ketakutan. Saking takutnya, banyak orang yang mempunyai tato permanen di tubuhnya mencoba menghilangkan gambar tersebut dengan berbagai cara. Sepengetahuan Ds, karena tato itu tinta yang dimasukkan ke dalam kulit, cara menghilangkannya ada yang disudeti sendiri menggunakan jarum atau benda tajam lain, ada yang dituangi air keras, ada yang ditaburi bubuk khusus bahkan ada yang nekat disetrika. Hasil akhirnya sama, sisa gambar tetap tampak dan kulit mereka rusak. Lebih jauh Ds mengatakan, ada bermacam-macam modus kematian gali di Yogyakarta. Persisnya bagaimana, dia tidak tahu. Hanya saja Ds cukup yakin ketika mengatakan bahwa pada awal-awal kejadian, matinya para korban karena ditembak. Tapi beberapa waktu setelahnya Ds mengatakan ada yang dikeroyok oleh masyarakat dengan memanfaatkan RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 46
kemarahan masyarakat dan diprovokasi oleh pihak tertentu. Modus lain diceritakan oleh Tj, "Caranya misterius. Bengi, dicekeli, digawa nang Wonosari, digawa neng luweng. Neng kana ditembak, dibuang luweng.5 (Malam, ditangkap, dibawa ke Wonosari, dibawa ke luweng, di sana ditembak, dibuang ke dalam luweng)" (Wawancara, 30 Desember 2006). Cerita seputar luweng sebagai salah satu tempat melakukan eksekusi, dengan gamblang dikisahkan oleh Apr, seorang informan yang mengaku pernah ditugaskan di lokasi tersebut: Tengah tahun 83, aku ditugaske neng Polres Pathuk, Wonosari, Gunung Kidul. Neng kana ana luweng gedhe neng desa Mijahan, Semanu, Gunung Kidul. Aku tau kon ngeterke neng luweng. Wonge ditali tangan sikile, trus kon mlaku sithik-sithik nganti nyemplung luweng. Bar kuwi aku ra doyan mangan, tur wegah nek kon melu meneh. (Pertengahan tahun 1983, saya ditugaskan di Polres Pathuk, Wonosari, Gunung Kidul. Di sana ada luweng/gua besar di desa Mijahan, Semanu, Gunung Kidul. Saya pernah disuruh mengantar ke luweng. Orangnya ditali tangan dan kakinya, lalu disuruh berjalan sedikit demi sedikit sampai jatuh ke dalam luweng. Setelah itu, saya enggan untuk makan, dan menolak kalau disuruh ikut lagi.) Luwenge ki gede banget, bentuke kaya sumur. Lambe sumure luwih gede timbang ruang iki (sambil menunjuk ruangan seluas 4 x 6 m2). Jerone jero banget, wong nganti ora ketok dasare. (Lubangnya itu besar sekali, bentuknya seperti sumur. Bibir sumurnya lebih besar dari ruangan ini - sambil menunjuk ruangan seluas 4 x 6 m2. Dalamnya sangat dalam, sampai tidak kelihatan dasarnya.) Sing dijegurke yo akeh, wong seka ngendi-endi ki digawa rono kok, seka Magelang, Semarang, Yoja. Sing digawa ki yo bangsane wong-wong sing nek ditembak ra papa. Ana cah sing isih enom, paling lagi las-lasan umure, dithuthuk wesi sirahe we ra papa kok... (Yang dimasukkan ya banyak, orang dari mana-mana itu dibawa ke sana kok, dari Magelang, Semarang, Yogyakarta. Yang dibawa itu ya orang-orang yang kalau ditembak tidak apa-apa. Ada anak yang masih muda, kira-kira masih belasan usianya, kepalanya dipukul pakai besi saja tidak apa-apa.) Ngapa kok ndadak ditali, mergane jare biyen ki ana sing nyeret petugase. Pas kon nyemplung, trus nyaut tangane tentarane nganti melu nyemplung. Bar kuwi nek arep dicemplungke terus dibandha disik tangane ro sikile. Nek mbanda tangan sikil aku isih sok melu, ning nek nyemplungke aku emoh, ra tega je... (Kenapa kok harus ditali, karena katanya dulu ada menarik petugasnya. Pada waktu disuruh terjun, lalu menarik tangan tentaranya sampai ikut terjun. Semenjak itu kalau mau diterjunkan lalu diikat dulu tangan dan kakinya. Kalau mengikat tangan kaki saya kadang masih ikut, tapi kalau memasukkan saya tidak mau, tidak tega...) (Wawancara, 22 Juni 2006) Kesaksian Apr menyatakan bahwa memang benar ada banyak korban OPK yang 5 Luweng dalam bahasa Jawa berarti tungku untuk memasak (kompor tradisional di Jawa) yang dibuat dari susunan batu bata dan tanah liat. Luweng yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah lubang sangat besar berbentuk seperti gua atau sumur. Diameter bibir gua lebih dari 4 x 6m2. Sangat dalam sampai tidak kelihatan dasarnya. Luweng ini terletak di desa Mijahan, Semanu, Gunung kidul, dan dikenal dengan nama "Luweng Semanu". RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 47
dimasukkan ke dalam Luweng Semanu. Mereka didatangkan dari berbagai kota, di antaranya Magelang, Semarang dan Yogyakarta. Kriteria yang dibawa adalah mereka yang kalau ditembak tidak apa-apa, dengan kata lain, sebelum dibawa ke Luweng Semanu, mereka sudah pernah ditembak tapi tidak mati. Selain ditembak, upaya mengeksekusi salah satu korban juga sudah dilakukan dengan memukul kepalanya menggunakan besi, tapi tetap saja gagal. Pilihan terakhir, korban dibawa dan diterjunkan ke Luweng Semanu, dalam kondisi kaki tangan terikat. Sebagai catatan, dalam obrolan ini Apr tidak tahu bahwa penulis sedang menggali data dari pengalaman-pengalamannya. Dan ketika dalam kesempatan yang berbeda penulis secara khusus datang untuk melakukan wawancara, cerita seputar luweng tidak diungkapkan, bahkan dibantah bahwa pada tahun 1983 terjadi eksekusi para gali di Luweng Semanu. Dalam wawancara tersebut, Apr mengatakan, "Nek sing digawa neng luweng pas kuwi nggak ada. Nek sing neng luweng ki jaman 65. Sing dilebok'ke luweng ki mung siji, ning masalahe beda. Nek iki merga ana napi dendam, ngancam polisi Gunung Kidul, terus timbang dadi, ketemu neng dalan di dher neng dalan. (Kalau yang dibawa ke luweng waktu itu tidak ada. Kalau yang di luweng itu jaman 65. Yang dimasukkan luweng cuma satu, tapi masalahnya berbeda. Kalau yang ini karena ada nara pidana dendam, mengancam polisi Gunung Kidul, lalu daripada terjadi, ketemu di jalan ditembak di jalan)" (Wawancara, 14 Januari 2007). Kisah tentang kekebalan tubuh korban, menggambarkan pengakuan aparat akan kemampuan/kesaktian si korban. Hal serupa dikisahkan oleh Kry, warga kampung pinggir kota yang kampungnya juga dikenal sebagai kampung Gali. Menurut ceritanya, sering terjadi malam-malam banyak polisi datang mencari seorang gali. Katanya, "Mencari satu gali saja butuh satu truk polisi." (Wawancara, 16 Juni 2002). Meskipun pada akhirnya, sang gali tertangkap, tapi ungkapan tersebut menunjukkan bahwa aparat sekalipun, mengakui kemampuan/kesaktian para gali. Dengan kata lain, pada masa itu gali lebih ditakuti daripada aparat, sementara para gali sendiri, tidak takut pada aparat. Situasi "siapa takut terhadap siapa" di atas, terungkap juga dari pernyataan sejumlah informan. Jk yang hidup di lingkungan tempat nongkrong sejumlah gali dan bersahabat dengan mereka, mengatakan, "Jujur pada saat itu, kondisi kalau dibandingkan antara kondisi orang berseragam dengan komunitas yang namanya gali, jauh lebih di bawahnya. Artinya lebih terhormat, lebih dihargai, lebih ditakuti gali. Makanya kemudian, begitu ada mobil kelap-kelap-kelap (tanda adanya gali yang menjadi korban petrus), menjadikan orang yang berseragam itu jadi ditakuti. Artinya kan, sebelumnya tidak pernah ditakuti?" (Wawancara, 4 Agustus 2007) Senada dengan pernyataan Jk, Apr mengakui bahwa jumlah gali saat ini sebenarnya sama saja dengan dulu. Tapi bedanya, "Nek saiki ora wani karo aparat, nek biyen kan aparat RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 48
ki ora dianggep (Kalau sekarang - gali - tidak berani dengan aparat, kalau dulu kan aparat itu tidak dihargai)" (Wawancara, 14 Januari 2007). Begitu juga Tj yang dengan yakin mengatakan, "Nek sing nyekeli ki tentara. Polisi ki ra keconggak. Polisi ki ora diwedeni (Kalau yang menangkapi itu tentara. Polisi itu tidak dihargai. Polisi itu tidak ditakuti)" (Wawancara, 30 Desember 2006). Dari hasil wawancara yang lain, pernyataan Kr mendukung keyakinan Tj tersebut. Kr mengatakan, "Yang menjadi pelaksana OPK tidak hanya polisi, tapi Kodim bergabung dengan polisi, sehingga di antara geng-geng itu tadi satu persatu ada yang langsung ditangani, ada yang langsung ditembak, ada yang katanya dibuang, katanya ada yang dikeluarkan dari kampungnya, katanya lagi ada yang tidak diurus." Semua yang diungkapkan Kr diawali dengan "katanya", artinya Kr sendiri tidak melihat secara langsung kejadian-kejadian itu, tapi isu senada beredar sangat kuat di masyarakat. Apr, aparat kepolisian yang pada tahun 1983 terlibat langsung dalam pelaksanaan OPK mengakui bahwa biasanya yang menembak itu tentara, tapi yang mendapat bagian membersihkan itu polisi. Apr mengisahkan pengalamannya seputar peristiwa OPK: Pas jaman OPK, kuwi operasi tembak di tempat, aku ki saben dina melu nggeret bathang. Jaman kuwi, polisi gaweane njupuki neng dalan, digawa neng Sardjito. Kabeh digawa neng Sarjito. Pendhak isuk patroli njupuk bangkai neng pinggir-pinggir dalan, diwadahi karung goni. Sok-sok yo isih okeh getihe ngana kae... Setiap hari ki lebih dari 10, selama kurang luwih 2 bulan. Etungen dewe kira-kira pira. Sing digawa neng Sarjito yo ana visum ringan. Biasane luka tembak di berapa tempat, ngono thok. Yo merga akeh, terus dikubur massal neng kuburane RS Sarjito, selatan RS. (Pada jaman OPK, itu operasi tembak di tempat, saya itu setiap hari ikut mengambil bangkai. Jaman itu, polisi kerjaannya mengambil di jalan, dibawa ke RS Sardjito. Semua dibawa ke Sardjito. Setiap pagi patroli mengambil bangkai di pinggir-pinggir jalan, di dalam karung goni. Kadang-kadang ya masih banyak darahnya. Setiap hari itu lebih dari 10, selama kurang lebih dua bulan. Hitung sendiri kira-kira berapa. Yang dibawa ke Sardjito ya ada visum ringan. Biasanya luka tembak di berapa tempat, cuma begitu. Ya karena banyak, lalu dikubur massal di makam RS Sardjito, selatan Rumah Sakit) (Wawancara, 14 Januari 2007). Lokasi ditemukannya mayat korban petrus biasanya di pinggir-pinggir jalan. Sebelum patroli mengambilnya, hampir bisa dipastikan siapapun yang melintas, mengetahui adanya mayat tersebut, terutama mereka yang biasa melakukan aktifitas pagi hari di luar rumah. Menjumpai mayat di pinggir jalan, dialami juga oleh Ds. Berikut ini penuturannya: Suatu hari, pagi hari baru main, saya kan tukang melek (hobi begadang), lalu bersama teman-teman melihat ada karung. Di pinggir jalan lho itu. Kae mesthi uwong kae, a wis ben...bablas aja (Itu pasti orang itu, ah biar aja...jalan terus aja). Dan itu banyak, banyak. Sering ada tiga dalam sepagi. Dan itu tiap hari..Di jalan Turi ini saja, iku mbuh sing mati wong ngendi, dikarung dibuang neng kana (itu entah yang mati orang mana, di dalam karung dibuang di sana). Itu yang ngguwang siapa kita nggak tau, terpaksa masyarakat menguburkannya di wilayah setempat. Tidak ada cerita dibawa ke rumah sakit (Wawancara, Juli 2007). RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 49
Kalau Apr mengatakan semua mayat yang ditemukan dibawa ke RS Sardjito, berbeda dengan pengamatan Ds yang melihat warga di sekitarnya sering menguburkan mayat tak dikenal tanpa lebih dulu membawanya ke rumah sakit. Jadi bisa dipahami jika pernyataan berbagai pihak tentang jumlah korban petrus, berbeda-beda. Apalagi jika kesaksian tentang eksekusi yang juga dilakukan di Luweng Semanu memang benar terjadi. Dalam kaitannya dengan modus, salah satu wujud yang sangat kelihatan adalah bahwa para korban dengan sengaja dipertontonkan di hadapan masyarakat. Meskipun ada petugas patroli yang setiap pagi mengambil dan mengangkut mayat-mayat korban, tapi kenyataannya tidak sedikit warga masyarakat yang menguburkan korban di pemakaman setempat. Mencermati situasi di atas sekaligus menegaskan pandangan Foucault tentang bagaimana penguasa menampilkan image kebesaran kekuasaan melalui momen penghukuman, secara analitis Eldar Braten (2003) menuliskan bahwa petrus merupakan model operasi politik nasional yang berubah menjadi lokal, suatu tontonan yang jauh, berubah menjadi dekat dan dapat dialami. Hal ini mengkomunikasikan secara implisit namun kuat, bahwa tidak saja negara demikian kuat, tetapi juga langsung hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika peristiwa petrus dialami sebagai tontonan, hal itu akan dipahami sebagai suatu tontonan yang dramatis. Salah satu dampaknya, masyarakat akan melihat pulihnya kekuatan negara dalam menghadapi pelaku kriminalitas. Kesaksian Apr bahwa pada umumnya tentara yang mengeksekusi dan polisi bertugas membersihkan jenasahnya, didukung pernyataan Hasbi yang dimuat majalah Tempo. Letkol CZI M. Hasbi menyatakan, "Garnizun turun tangan, karena kami tahu, tenaga polisi sangat terbatas. Jadi bukan supaya kelihatan lebih berwibawa. Yang jelas, karena ini operasi gabungan-dibantu pula oleh masyarakat-tenaga kami jadi kuat: cukup tangguh untuk menghadapi semua gali." (Tempo, 16 April 1983). Dari pernyataan tersebut, di satu sisi, Hasbi mencoba menetralisir pandangan tentang kurang berwibawanya polisi untuk menghadapi para gali. Di sisi lain, Hasbi mengakui bahwa gali memang tangguh, sehingga untuk menghadapinya dibutuhkan operasi gabungan yang terdiri dari tentara, polisi dan dibantu masyarakat. Mengapa militer berusaha memusnahkan gali? Keuntungan apa yang diperoleh dengan lenyapnya para gali? Bukankah sebelumnya antara militer dengan kalangan gali secara umum diketahui saling membutuhkan dan saling menguntungkan? Jawaban atas pertanyaan- pertanyaan tersebut akan dibahas dalam pemaparan tentang pola hubungan yang dibangun antara gali dan militer sebelum dan sesudah operasi petrus dilakukan. Kisah Hidup Gali: Disayang untuk Dimusnahkan (?) RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 50
Pasca pemilu 1982, sebagian besar warga Yogyakarta merasakan peningkatan aksi pemaksaan maupun tindak kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Di hampir setiap simpang jalan, pertigaan maupun perempatan, ada orang yang - disebut gali - minta setoran tidak resmi pada sopir maupun kernet angkutan umum. Alasan mereka, sebagai "uang keamanan". Apabila tidak mau memberi uang keamanan, kadang sopir atau kernet angkutan yang menolak tersebut dipukuli. Tidak jarang juga bemper dan tempat bagasi mobil hilang pada waktu mobil ngetem (parkir untuk menunggu penumpang) di tempat-tempat tertentu, sampai-sampai ada yang kapok menjadi sopir. Jumlah uang yang diminta gali kepada sopir-sopir sebagai uang keamanan sebenarnya tidak banyak karena masih di bawah ongkos penumpang. Akan tetapi karena di hampir setiap simpangan ada yang minta uang, pengeluaran para sopir/kernet menjadi banyak. Aksi gali juga ditujukan pada pemilik toko, pedagang kaki lima, tukang parkir, buruh gendong, diskotik, tempat perjudian, dan hampir semua bidang usaha. Perasaan tidak aman oleh keberadaan gali dan berita tentang aksi-aksi yang mereka lakukan, tidak jarang membuat warga takut keluar rumah. Pandangan umum tentang situasi tidak aman di tahun 1982-1983, berbeda dengan pendapat Jk dan Ds yang dalam keseharian berinteraksi dengan komunitas gali. Bagi Jk, rasa aman tergantung dari siapa yang mengatakan. Yang merasa tidak aman adalah pihak yang bertentangan dengan kelompok gali, karena menurut Jk, orang yang mau dimintai "pajak" oleh gali, tidak pernah mengalami gangguan. Lebih tegas dari pendapat Jk, menurut Ds, jaman gali itu jaman tenang dalam keamanan masyarakat. Pengalaman Ds di tahun 1982-1983, kalau di suatu tempat ada tokoh gali, tempat tersebut dijamin aman. Padahal pada masa itu, di hampir setiap daerah ada tokoh gali. Logikanya, dengan adanya gali di banyak tempat, makin banyak juga daerah yang aman dari tindak kejahatan. Penjelasan lebih lanjut dari Ds, gali-gali itu mengkoordinir keamanan informal dengan meminta setoran. Dalam arti, para gali tersebut menempatkan diri sebagai penjaga keamanan di lingkungan usaha tertentu, dengan minta imbalan setoran dari pelaku usaha di tempat itu. Yang tidak mau bayar setoran kadang dipukul atau ditempeleng oleh si gali. Tapi menurut Ds, jika menerima setoran, gali-gali itu konsekuen menjaga keamanan orang yang memberikan setoran. Sebagai contoh, kalau ada penumpang angkutan umum yang kecopetan, pencopetnya akan dicari sampai ketemu. Jadi, Ds membedakan antara gali dengan pencopet, dan Ds beranggapan bahwa gali bukan orang jahat tapi justru berperan sebagai penjaga keamanan. Ls yang suaminya menjadi salah satu korban petrus, dengan yakin mengatakan, "Suami saya dulu tidak melakukan tindak kriminal, dia hanya mendapat setoran dari mel-mel an (ngemel/pungli) kol kampus. Ngetem-nya dulu di Gejayan. Dia terkenal karena modalnya RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 51
waton wani (asal berani). Kalau ngrampok atau maling itu ndak pernah. Jadi namanya apa itu saya ndak tahu." Keyakinan Ls tentang pekerjaan suaminya menunjukkan bahwa bagi Ls, sang suami bukan orang jahat dan bukan pelaku kriminal. Apapun pendapat dan keyakinan Ls, suaminya sudah menjadi target operasi sampai akhirnya mati di kampung sendiri. Siapa sebenarnya target operasi yang masuk "daftar hitam" orang-orang yang harus dieksekusi pelaksana OPK? Berdasarkan pengamatan tentang siapa yang menjadi korban, Ds mengatakan, Tahun 82 sebenarnya para preman itu direkrut menjadi namanya AMD, Angkatan Muda Diponegoro. Dan itu yang dibunuh semuanya. Direkrut dalam rangka Golkar, pemilu. Itu pengamatan lho. Tapi rata-rata mereka bangga waktu itu karena masuk AMD. Satu lagi Kotikam. Itu kelompok juga, semacam pamswakarsa. Pokoknya saya ingat, pembunuhan itu terjadi sehabis pemilu, itu aja. Terus kok merembet ke mana-mana, sampai ke kampung-kampung. Yang dianggap gali dibunuhin, dan banyak. (Wawancara, Juli 2007) AMD singkatan dari Angkatan Muda Diponegoro. Kata Diponegoro diketahui sebagai simbol ketentaraan Yogyakarta yang menjadi bagian teritorial dari Kodam Diponegoro, meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu dugaan Ds, keberadaan AMD memang dibentuk oleh tentara. Pada awalnya ada proses rekruitmen, tapi apakah anggota AMD dilatih secara khusus atau tidak, Ds tidak tahu secara pasti. Pada waktu kampanye Golkar, anggota AMD ikut dalam kampanye dengan menggunakan atribut Golkar (tidak memakai atribut AMD). Ds mengetahui siapa saja gali yang menjadi anggota AMD dari jaket-mirip jaket tentara - yang sehari-hari mereka kenakan. Pertanyaan yang membingungkan Ds, "Kalau dipikir, AMD itu banyak membantu Golkar. Yang masih tidak habis pikir, kok justru mereka yang kena? Lha itu yang saya juga nggak tahu." Selain AMD, Ds juga menyebut Kotikam (Komando Ketertiban Keamanan), hanya saja Ds tidak tahu informasi lebih jauh tentang Kotikam. Kebingungan juga dialami Kry yang menceritakan bahwa salah satu warga di kampungnya yang ikut Kotikam, pada waktu peristiwa petrus 1983, ikut ditembak mati. Kry yakin, antara pihak Kotikam dan aparat/tentara itu saling tahu, tapi entah mengapa tetap saja dibunuh. Arif Aris Mundayat dalam tesis doktoralnya juga menampilkan data wawancara dengan salah satu pimpinan organisasi Pemuda Pancasila yang mengatakan: Sebelum pembunuhan gali atau petrus, pemilik toko dipaksa untuk membayar pada gali, praktik itu sekarang diteruskan oleh tentara atau polisi dari pangkat rendah dan anggota organisasi pemuda yang didukung oleh partai-partai. Gali sebelum petrus, dulu sering memakai organisasi yang namanya mirip militer, Kotikam, Komando Ketertiban Keamanan. Sekarang organisasi yang mengatur itu semua Pemuda Pancasila. Memang banyak anggotanya yang bekas kriminal, tetapi ada juga yang sama sekali bukan kriminal. Yang bekas kriminal pun kita bina bersama TNI. Mereka dilatih ketentaraan agar punya disiplin yang baik sehingga tidak menjadi kriminal lagi (Mundayat, 2005). RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 52
Kutipan tersebut sedikit banyak menjawab ketidaktahuan Ds tentang apakah anggota AMD-serupa dengan Kotikam-dilatih secara khusus atau tidak. Jawabannya sebagaimana tertulis dalam kutipan di atas, "Mereka dilatih ketentaraan agar punya disiplin yang baik, sehingga tidak menjadi kriminal lagi." Sebuah pernyataan yang menarik, karena seolah-olah terdapat dikotomi atau pembedaan yang jelas antara "ketentaraan" (yang identik dengan kedisiplinan) dengan "kriminal". Mereka yang disiplin, maka dianggap bukan kriminal, sebaliknya mereka yang tidak disiplin dikonotasikan sebagai seseorang yang kriminal. Tulisan Pemberton (2003) dan Nordholt (2003) berikut ini, akan dipergunakan untuk membahas kebingungan lain yang diungkapkan kedua subjek penelitian. Dalam pengamatan Nordholt, selama kampanye pemilihan umum yang dikelola Orde Baru, mereka yang hadir meliputi kelompok-kelompok pemuda yang tidak terorganisir dan pemuda paramiliter, kebanyakan bekas kriminal. Kelompok-kelompok inilah yang berdesak-desakan di atas truk- truk terbuka, berteriak-teriak keras, dan melambai-lambaikan bendera-bendera yang membentuk visualisasi "dukungan massa" dari ketiga partai yang bersaing. Meningkatnya kriminalitas pasca pemilu 1982 bukanlah peningkatan pertama yang terjadi pada masa Orde Baru. Segera setelah pemilu tahun 1971 dan 1977, terjadi juga peningkatan kejahatan dalam bentuk perampokan, pencurian, dan pemerasan. Mengapa kejahatan meningkat pasca pemilu? Sebagaimana pasca pemilu sebelumnya, setelah pemilu 1982 banyak tokoh-tokoh gali (terutama yang disewa Golkar) kecewa oleh bayaran selama musim kampanye yang tidak mencukupi maupun janji-janji yang tidak dipenuhi, yaitu akan diterima sebagai anggota angkatan bersenjata dalam pemerintahan pasca pemilu (Pemberton, 2003: 431). Kelompok-kelompok kriminal yang kecewa ini menuntut "hadiah" yang sudah dijanjikan. Caranya, dengan menjadikan tindak kejahatan merajalela di masyarakat, hingga derajat ketakutan masyarakat menjadi tidak tertahankan (Nordholt, 2003: 88). Tuntutan "hadiah" dari tokoh-tokoh gali yang sebelumnya direkrut Golkar, terjadi juga di salah satu kampung dengan predikat "kampung gali" di tepi kota Yogyakarta. Wh, warga kampung tersebut, membenarkan bahwa pemuda di kampungnya memang sering diajak mendukung partai tertentu dalam kampanye. Menurut Wh, sikap pemuda biasanya "ada uang aku sayang, tak ada uang saya tendang." Jadi apabila pembayaran atas "jasa-jasa" mereka lancar, niscaya mereka tidak akan membuat keributan. Tapi kalau imbalan yang diterima tidak sesuai kesepakatan maka, dalam istilah Wh, "tak ada uang saya tendang". 6 Pada saat dibutuhkan, para gali dimanja dengan uang dan kekuasaan. Mereka juga diberi 6 Kutipan notulensi Seri Diskusi Perkotaan "Anak muda, Mitos dan Gerakan Kota", diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Rakyat dan Fakultas Ilmu Budaya UGM, di Ruang B 202, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Jumat, 14 Oktober 2005. RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 53
kebebasan mengaktualisasikan diri di jalanan, didandani dengan seragam ala militer sungguhan, dan diberi janji sebuah masa depan. Sebaliknya, ketika ada kepentingan politik yang dianggap lebih tinggi, dengan enteng nyawa mereka dikorbankan. Di sisi lain, tidak semua gali ini identik dengan partai/kelompok/laskar bentukan partai politik. Ada juga warga yang tidak ikut salah satu organisasi bentukan militer tersebut, menjadi korban petrus, salah satunya adalah Sk, warga kampung Pasaran, Yogyakarta. Mengenai suaminya, dengan yakin Ls mengatakan, "Suami saya itu nggak pernah ikut organisasi, ikut kampanye juga nggak pernah." Karena itu, dia tetap berpikir tidak seharusnya Sk dihukum mati, apalagi tanpa melalui proses pengadilan. Mengapa pemegang kekuasaan dengan dukungan utama dari militer merasa perlu memanfaatkan gali sebagai kendaraan politik mereka? Mengapa pula sebagian besar warga seolah bisa menerima begitu saja kematian ribuan nyawa secara "tidak wajar"? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hasil penelusurannya akan dibahas pada sub bab terakhir berikut ini. Paradoks Petrus: Membunuh untuk Menyelamatkan (?) Sepanjang tahun 1983, mayat-mayat korban petrus begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenalan, teman dekat, tetangga, bahkan anak atau suami, bisa tiba-tiba hilang atau pulang tanpa nyawa. Berbeda dengan eksekusi terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara yang cenderung tidak diketahui, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi tahun 1983 seolah sengaja dibiarkan bagai sebuah buku terbuka. Buku yang membiarkan dirinya sebagai sebuah peristiwa dibaca siapa saja. Dalam sebuah tulisan Braten (2003) mengatakan, pembuangan mayat-mayat menunjukkan bahwa petrus dimaksudkan untuk berbicara kepada rakyat biasa, supaya semua orang dapat melihat bagaimana upaya penguasa bertindak terhadap penjahat. Sifat publik peristiwa petrus ini sangat jelas. Sebelum dan sesudah masa petrus, penguasa Indonesia sering mencoba menutup-nutupi, memperhalus atau membantah tindakan yang telah dilakukan. Ketika terjadi tindak kekerasan, mereka meminimalkan jumlah resmi korban dan menyatakan bahwa mereka bertindak atas dasar pembelaan diri. Semua itu sungguh berbeda dengan operasi petrus yang berlanjut dengan keterbukaan yang tidak biasa. Bagaimana orang memahami detail peristiwa, latar belakang dan tujuan petrus, sangat tergantung berapa banyak informasi yang mereka terima dan dari mana informasi didapat. Mencermati berita di media cetak tahun 1982-1983, sumber utama liputan peristiwa petrus sebagian besar adalah versi petugas yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa penangkapan. Informasi yang mereka berikan senada, bahwa dalam proses penangkapan si gali berusaha melarikan diri, jadi petugas terpaksa melepascan tembakan. RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 54
Setelah tembakan peringatan tidak dihiraukan, terpaksa peluru petugas menembus tubuh korban hingga tewas. Demikian selalu yang terdengar dari versi petugas selaku sumber utama berita. Versi-versi resmi peristiwa petrus dikonstruksi sedemikian rupa untuk membenarkan penggunaan kekerasan oleh pemerintah. Gagasan yang selalu ditentang pemerintah seperti "subversi", "ketidakstabilan nasional", "anti-keagamaan", kekuatan-kekuatan "amoral", dan seterusnya, menjadi bagian yang diwacanakan melalui media. Operasi petrus yang tidak ditutup-tutupi dari publik ini memperlihatkan penggunaan paksaan yang dilakukan militer sebagai representasi pemerintah secara aktif (Braten,2003: 24). Tokoh-tokoh pemerintah menyatakan operasi petrus merupakan suatu adopsi kekuasaan negara yang sepenuhnya sah untuk melawan kategori perusuh baru yang teridentifikasi dan terus tumbuh, yaitu para penjahat. Akhirnya, pembunuhan-pembunuhan dan mayat-mayat yang dibuang pastilah menciptakan suasana yang luar biasa dramatis, namun sangat terkendali dan langsung. Tidak aneh sebenarnya bila orang bertanya, mengapa semua tembakan petugas mematikan korban? Tidakkah itu berarti si gali dengan sengaja dieksekusi tanpa diberi kesempatan membela diri di pengadilan? Hanya saja, sangat sedikit orang yang mempertanyakan, bahkan jauh lebih banyak warga yang menyatakan dukungan atas dilaksanakannya OPK. Mengapa masyarakat dengan mudah menerima matinya begitu banyak orang yang dibunuh tanpa proses pengadilan? Nordholt (2003: 94) mencatat, setidaknya ada dua faktor khusus untuk membantu menjelaskan peristiwa ini. Pertama, penyertaan geng-geng dalam kampanye pemilu 1982, mendorong mereka bersikap lebih berani dalam menuntut hadiah yang pernah dijanjikan. Selama imbalan yang diterima mereka anggap belum sebanding, masyarakat yang kena getahnya. Penduduk berada di bawah tekanan dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Karena itu, masyarakat cenderung mendukung dilancarkannya OPK. Faktor kedua yang membawa pada peningkatan kejahatan ini terletak pada sistem hukum itu sendiri. Dalam aparatur peradilan, tampaknya banyak orang dapat dibeli. Inilah mengapa "pemuka-pemuka kriminal" khususnya, dapat bebas dalam waktu yang cukup singkat. Cukup dapat dipahami bahwa hal ini mengusik rasa keadilan warga, khususnya penjaja-penjaja kecil dan pemilik toko yang setiap hari mengalami pemerasan tanpa adanya tindakan dari polisi. Dengan menerapkan metode yang demikian drastis, pemerintah mencoba memulihkan wewenangnya sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, penggunaan kekerasan negara melalui operasi petrus, justru disambut gembira warga. Menjawab pertanyaan mengapa pemegang kekuasaan dengan dukungan militer merasa perlu memanfaatkan gali sebagai kendaraan politik mereka, dijawab dalam tulisan Nordholt RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 55
(2003: 95). Terbatasnya jumlah aparat kepolisian jika dibandingkan jumlah warga, mengakibatkan perusahaan-perusahaan, seperti bank-bank, pabrik-pabrik, dan juga mal-mal perbelanjaan harus mengurus keamanan mereka masing-masing. Hal ini membentuk hubungan penting antara kekuatan-kekuatan keamanan resmi, seperti unit-unit militer teritorial dan polisi, dan pelayanan-pelayanan keamanan semi resmi. Umumnya, yang berwenang atas pelayanan semiresmi adalah perwira-perwira militer dan polisi yang telah pensiun. Mereka merekrut geng-geng untuk pengelolaan pelayanan-pelayanan keamanan. Bekas-bekas tahanan juga seringkali dipekerjakan dalam upaya rehabilitasi. Dengan cara ini, mudah untuk membuat "kesepakatan-kesepakatan" dengan anggota geng. Dengan melancarkan operasi petrus sebagai metode pembasmian kejahatan, setidaknya empat tujuan pemerintah di masa itu telah dicapai (Nordholt, 2003: 99). Pertama, pemerintah mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat, karena penduduk merasa lega bahwa akhirnya kejahatan mengalami penurunan. Pemilihan waktunya juga tepat karena terjadi hanya beberapa minggu sebelum Lebaran. Dengan demikian, hari raya tahun 1983 dapat dinikmati tanpa rasa takut terhadap perampokan atau pencurian. Adanya dukungan masyarakat memperlihatkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kekerasan tidak selalu dilihat bersifat negatif, sehingga kadang-kadang kekerasan "dianggap" dapat diterima demi kepentingan yang "dianggap" jauh lebih mulia. Kedua, dengan pemusnahan begitu banyak orang yang dianggap penjahat, saksi-saksi potensial bagi persoalan-persoalan yang bersifat lebih politis pun hilang. Ketiga, lawan-lawan potensial kepresidenan diperingatkan untuk menghindari masalah jika terjadi kekosongan pemerintahan, seandainya Presiden Soeharto yang telah berusia lanjut meninggal. Keempat, operasi petrus berhasil mengintimidasi lawan-lawan intelektual dan keagamaan sehingga mereka bungkam. Karena, jika penjahat dapat "dibereskan" dengan sistematis, maka demikian pula dengan lawan-lawan yang lain. Keempat tujuan di atas tercapai dengan mengatasnamakan usaha membasmi "masalah" negara, sebagaimana penegasan Hasbi dalam sebuah wawancara, "...kami bekerja untuk kepentingan masyarakat" (Tempo, 16 April 1983). Artinya, menanggapi peristiwa petrus, komunitas maupun negara menerima kekerasan dan pembunuhan sebagai suatu sarana untuk melawan tipe-tipe tertentu pelanggaran ketertiban (Braten, 2003: 34). Lebih lantang lagi ucapan H. Amir Machmud, ketua DPR dan MPR pada masa itu: Jika terdapat pembunuhan, itu adalah akibat adanya kejahatan. Demi keselamatan 146 juta rakyat dengan mengorbankan ratusan penjahat, saya pribadi setuju adanya penembak misterius. Masalah pengamanan yang dilakukan pemerintah selama ini, terutama Panglima ABRI, hasil yang dicapai sangat sukses. Perasaan aman bagi masyarakat timbul kembali. Terciptanya keamanan fisik juga telah menghasilkan terciptanya stabilitas politik. Menurut pengalaman saya di Jakarta sebagai Menteri Dalam Negeri, bila ada kejahatan yang sudah nekat dan luar biasa, dan sadis, itu usaha RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 56
come back-nya PKI, itu feeling saya. Jadi, dengan tindakan-tindakan pengamanan, terdapat keamanan politik. (Kompas, 23 Juli 1983). Selaku wakil rakyat, ucapan Amir Machmud di atas merupakan pernyataan yang luar biasa keras. Demi keselamatan 146 juta rakyat (jumlah statistik warga pada tahun 1983), tidak menjadi masalah jika harus mengorbankan ratusan (bahkan mungkin ribuan) orang yang dianggap penjahat, dan lagi-lagi, PKI menjadi kambing hitam atas situasi ketidakamanan. Pada taraf tertentu, kita melihat bahwa komunitas dan negara sepakat tentang perlunya memperlihatkan kekerasan ekstrem di dalam situasi-situasi tertentu. Kematian manusia- manusia yang di-gali-kan, seolah menjadi hal yang sudah seharusnya terjadi. Demi kepentingan yang lebih luas, membunuh orang yang dianggap bersalah, diterima sebagai keharusan sejarah. Dan akhirnya, atas nama pemberantasan kejahatan, serentetan pembunuhan dihalalkan. Kepentingan politik penguasa menjadi latar belakang utama terjadinya peristiwa penembakan misterius tahun 1983 di Yogyakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Mempertahankan kekuasaan yang sudah/masih ada di tangan, menjadi tujuan utama. Memanfaatkan para gali sebagai pendukung utama kampanye pemilu 1982, hingga kemenangan ada di tangan, menjadi pilihan strategi pertama. Selanjutnya, penulis teringat prinsip dan ilustrasi para gali sebagaimana dikatakan Wh, "Ada uang aku sayang, tidak ada uang saya tendang." Tidakkah prinsip dan ilustrasi tersebut serupa dengan relasi yang dibangun penguasa/militer dengan para gali di Yogyakarta, yaitu "Ada kepentingan aku gunakan, tidak dibutuhkan dimusnahkan." Langkah itu juga yang kemudian dilakukan penguasa terhadap para gali ketika sudah tidak dibutuhkan lagi dan dianggap sebagai ancaman utama bagi penguasa. Akhirnya, peristiswa petrus menemukan bentuknya pada Operasi Pemberantasan Kejahatan yang diberlakukan di Yogyakarta. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa bedanya antara gali dengan aparat, ketika ternyata prinsip yang mereka terapkan dalam menghadapi masalah, tidak jauh berbeda? Ketika mengklaim tujuannya baik, tidakkah cara yang dipilih seharusnya juga baik? Akankah pembunuhan terus dilakukan demi kepentingan kekuasaan? Apa yang menarik dari pernyataan yang seolah membedakan antara "disiplin ketentaraan" seperti terungkap di muka dengan "kriminalitas", jika dalam praktiknya batas keduanya sulit dipahami? Dengan produksi pernyataan seperti pemberantasan kriminalitas dan kejahatan, shock theraphy, menjaga ketertiban dan keteraturan, persoalan sebenarnya menjadi kabur. Hal yang pasti terjadi dalam setiap perebutan kekuasaan, rakyat kecil-lah yang menjadi korban. Lalu, sampai kapan? Pertanyaan yang belum terjawab karena hingga kini berita kekerasan negara terhadap warga masih mewarnai semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia bahkan melebihi warna gali pasca pemilu 1982. *** RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 57
DAFTAR PUSTAKA Bourchier, David (1990) "Crime, Law and State Authority in Indonesia", dalam Arief Budiman (ed.), State And Civil Society In Indonesia, Monash Papers on Southeast Asia No. 22. Braten, Eldar (2003) "Melawan Komunitas, Melampaui Kemanusiaan: Memahami 'Kekerasan' di Jawa", dalam Frans Husken & Huub de Jonge (eds), Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia1965 - 1998, Yogyakarta: LkiS. Chew, Daniel (2000) "Metodologi Sejarah Lisan: Pendekatan Pengalaman Hidup," dalam Lim Pui Huen, et all. (eds), Sejarah Lisan Di Asian Tenggara: Teori dan Metode, terj. R.Z. Leirissa. Jakarta: LP3ES. Dwipayana, G. dan Ramadhan KH (1989), Soeharto, Piliran, Ucapan dan Tindakan Saya, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada Komnas HAM (2006), Draft Laporan Akhir Tim Kasus Penembakan Misterius (Petrus), Jakarta: Tim Penyelidikan & Pengkajian Pelanggaran Berat HAM Soeharto, KomNas HAM. Michel Foucault (1979), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Terj. Alan Sheridan, London-Worsecter: Billing & Sons. Diterj. dari: Michel Foucault (1975), Surveiller et Punir: Naisance de la prison, Paris: Gallimard. Mundayat, Aris Arif (2005), Ritual and Politics In New Order Indonesia: A Study of Discourse and Counter Discourse in Indonesia, Thesis presented for the Degree of Doctor of Philosophy, School of Social and Life Sciences, Swinburne University of Technology. Nordholt, Nico G. Schulte (2003), "Kekerasan dan Anarki Negara Indonesia Modern", dalam Frans Husken & Huub de Jonge (eds.), Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia1965 - 1998, terj.: Imam Aziz, Yogyakarta: LkiS Pamberton, John (2003), "JAWA" (diterjemahkan Hartono Hadikusumo dari buku On the Subject of Jawa), Yogyakarta: Mata Bangsa. Pusat Pelayanan Informasi Lembaga Penelitian-Pendidikan & Penerbitan Yogyakarta (1983), Gerhana Bagi Gali, Dokumentasi Liputan Pers (berita & opini 5 April s/d 19 Mei 1983), Yogyakarta: LP3Y Ryter, Loren (1998), "Pemuda Pancasila:The Last Loyalist Free Men of Soeharto's Order", dalam Indonesia 66, Itacha: SEAP-Cornell University Siegel, James T (2000), Penjahat Gaya (Orde) Baru:Eksplorasi Politik dan Kriminalitas, Alih Bahasa: Noor Cholis, Yogyakarta: LKiS Data Media: Kedaulatan Rakyat, 5 April 1983. Kompas, 14 April 1983. Tempo, No. 6 Thn. XIII, 18 April 1983. Kompas, 29 April, 1983. Kompas, 23 Juli 1983. Tempo, No. 7, Thn. XIII; 16 April 1983. Kedaulatan Rakyat, 6 April 1983. Berita Nasional, 12 April 1983. RETORIK l Jurnal Ilmu Humaniora Baru l Volume. 3, no. 1, December 2012 58