PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/ PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mengingat 2 - Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan penerapan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk perlu dilakukan penggabungan 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3980);
Menetapkan 3 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3981); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5749); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio. 2. Kegiatan Amatir Radio adalah Komunikasi Radio mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan
4 - informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika. 3. Amatir Radio adalah orang yang melakukan Komunikasi Radio Amatir berdasarkan Izin Amatir Radio. 4. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir. 5. Izin Amatir Radio Khusus yang selanjutnya disebut IAR Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk keperluan Kegiatan Radio Amatir khusus dalam jangka waktu tertentu. 6. Ujian Negara Amatir Radio yang selanjutnya disingkat UNAR adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya. 7. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik lndonesia. 8. Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah kegiatan saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan. 9. Izin komunikasi Radio Antar Penduduk, yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk. 10. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. 11. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio amatir.
5 - 12. Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio antar penduduk. 13. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan radio amatir. 14. Perangkat Radio Antar Penduduk adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi radio antar penduduk. 15. Radio over Internet Protocol yang selanjutnya disebut RoIP adalah komunikasi Radio Amatir atau Komunikasi Radio Antar Penduduk yang menggunakan jaringan protokol internet untuk keperluan Amatir Radio atau KRAP. 16. Tanda Panggil (Call Sign) adalah identitas yang diberikan oleh Menteri kepada pemilik IAR dan pemilik IKRAP untuk komunikasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk. 17. Host to Host adalah jasa layanan ketersambungan data transaksi penerimaan setoran pembayaran biaya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), Izin Amatir Radio (IAR), dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang merupakan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio yang diterima oleh Pihak Kedua kepada Database Direktorat Jenderal. 18. Toleransi frekuensi radio merupakan penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang ditunjuk untuk emisi tersebut, atau penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio karakteristik dari suatu emisi terhadap frekuensi pembandingnya dan toleransi ini dinyatakan bagian dari 106 atau dalam Hertz.
6 - 19. Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan. 20. Hari adalah hari kerja. 21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 24. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya antara lain di bidang pelayanan Komunikasi Radio Amatir dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. 25. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 27. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota lnternational Amateur Radio Union (IARU). 28. Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut RAPI adalah wadah bagi Penggiat KRAP di Indonesia yang diakui oleh Menteri. Pasal 2 (1) Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Telekomunikasi untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
7 - a. Kegiatan Amatir Radio; dan b. Komunikasi Radio Antar Penduduk. (3) Izin untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut IAR. (4) Izin untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut IKRAP. BAB II KEGIATAN AMATIR RADIO Bagian Kesatu Penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir Pasal 3 (1) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk: a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara; b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio; c. saling komunikasi antar stasiun radio amatir; d. pengembangan teknik radio; e. dukungan komunikasi; dan f. kegiatan non komersial lainnya. (2) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. jiwa
8 - Pasal 4 (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk: a. keperluan komersial; b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir; c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik; d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi; e. memancarkan dan/atau menerimaberita atau panggilan marabahaya yang tidak benar; f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa; g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan; i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum. j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan. (2) Stasiun radio amatir atau perangkat radio amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan Kegiatan Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Amatir Radio harus menggunakan Bahasa lndonesia dan/atau Bahasa lnggris sesuai dengan
9 - etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional. Pasal 6 Dalam melakukan komunikasi antar Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Amatir Radio dapat berkomunikasi dengan Amatir Radio lain yang berasal dalam negeri dan/atau luar negeri. Pasal 7 (1) Setiap stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari tanda panggilan (callsign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek. (2) Pemancaran tanda panggilan (callsign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali. Pasal 8 (1) Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR di lokasi stasiun radio amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak. (2) Bentuk dan ukuran papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan: a. mendapatkan izin dari pemilik Stasiun Radio Amatir; b. digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki; c. menggunakan tanda panggilan (call sign) milik Amatir Radio yang menggunakan;
10 - (2) Selain dapat digunakan oleh Amatir Radio lain, Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh bukan Amatir Radio, yaitu: a. anggota Pramuka; dan b. Pelajar/Mahasiswa; (3) Penggunaan Stasiun Radio Amatir oleh bukan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. memiliki IAR Khusus; b. menggunakan tanda panggilan (call sign); dan c. didampingi oleh anggota ORARI. Bagian Kedua Izin Amatir Radio Paragraf 1 Jenis Izin Amatir Radio Pasal 10 (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibagi menjadi: a. Tingkat Siaga (General); b. Tingkat Penggalang (Advanced); dan c. Tingkat Penegak (Extra Class). (2) Selain IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. untuk kegiatan Komunikasi Radio Amatir yang bersifat khusus Direktur Jenderal dapat menerbitkan IAR Khusus; dan b. untuk anggota kehormatan ORARI, dapat diterbitkan IAR.
11 - Pasal 11 (1) IAR tingkat siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR dan/atau Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio. (2) Amatir Radio tingkat siaga dan tingkat penggalang, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pasal 12 IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 13 (1) IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan: a. pengembangan dan eksperimen Amatir Radio; b. DX pedition; c. Kontes; d. IOTA; e. JOTA; f. Panggilan khusus (special call) yang diselenggarakan oleh organisasi Komunikasi Radio Amatir; g. Club Station; h. Repeater analog dan digital; i. Beacon; j. Satelit; k. APRS/DPRS; l. Packet Radio; m. Gateway; dan/atau n. penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.
12 - (2) Format IAR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf 2 Masa Laku Pasal 14 (1) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun. (2) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan dengan masa laku seumur hidup, bagi Amatir Radio yang memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. memiliki IAR yang masih berlaku; c. telah berusia 60 tahun atau lebih; d. berprestasi dengan pernyataan dari ORARI; dan e. masih menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut. Pasal 15 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), masa laku IAR untuk Warga Negara Asing: a. Diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang, bagi Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan; b. Diberikan paling lama 1 (satu) tahun bagi Warga negara asing yang memiliki kartu ijin tinggal terbatas atau kartu ijin tinggal tetap.
13 - (2) Masa laku IAR untuk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sesuai masa laku kartu ijin tinggal terbatas atau kartu ijin tinggal tetap. Pasal 16 (1) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan dengan masa laku sesuai dengan peruntukannya atau paling lama 1 (satu) tahun. (2) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. Paragraf 3 Permohonan IAR Pasal 17 (1) Permohonan untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. permohonan baru IAR; b. permohonan perpanjangan; c. permohonan kenaikan tingkat; dan d. permohonan pembaruan. Pasal 18 (1) Pemohon yang mengajukan permohonan baru IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR. (2) Dikecualikan dari keharusan mengikuti dan dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat
14 - mengajukan IAR Tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; b. Operator Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; c. Warga Negara Asing yang berasal dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Komunikasi Radio Amatir dengan Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan IAR sesuai tingkat yang tercantum dalam izin amatir radio yang telah dimilikinya; d. Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Komunikasi Radio Amatir dengan Negara Republik Indonesia, dapat diberikan IAR sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki; dan e. Anggota kehormatan ORARI. Pasal 19 Permohonan baru IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, bagi warga negara Indonesia; b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah; c. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Pasal 20 Permohonan baru IAR oleh Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum dan Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam
15 - Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. Salinan Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang masih berlaku; dan b. pas foto terbaru dengan latar belakang: 1. warna merah untuk permohonan IAR tingkat siaga; 2. warna biru untuk permohonan IAR tingkat penggalang. Pasal 21 (1) Permohonan baru IAR oleh Warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui ORARI tingkat pusat harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. salinan izin amatir radio dari negara asal yang masih berlaku; b. salinan surat izin tinggal di Indonesia (KITAS/ KITAP), atau jadwal perjalanan selama di Indonesia; c. salinan paspor yang masih berlaku; dan d. pas foto terbaru dengan latar belakang: 1. warna merah untuk permohonan IAR tingkat siaga; 2. warna biru untuk permohonan IAR tingkat penggalang; 3. warna putih untuk permohonan IAR tingkat penegak. Pasal 22 (1) Permohonan IAR khusus diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui ORARI tingkat pusat. (2) Permohonan IAR khusus diajukan dengan melengkapi dokumen penanggung jawab IAR Khusus, yang telah dipindai yaitu: a. IAR yang masih berlaku;
16 - b. Kartu Tanda Anggota (KTA) ORARI yang masih berlaku; c. pas photo terbaru dengan latar belakang warna merah; (3) Amatir Radio Warga Negara Asing yang berkunjung ke lndonesia secara perseorangan dan/atau berkelompok dengan tujuan untuk melakukan kegiatan DX-pedition harus mengajukan permohonan IAR Khusus kepada Direktur Jenderal melalui ORARI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. daftar anggota Tim Amatir Radio DX-pedition; b. salinan paspor yang masih berlaku dari negara asal; c. salinan IAR yang masih berlaku dari dari Negara asal; d. daftar peralatan yang akan dibawa dari negara asal untuk masuk ke lndonesia; e. lokasi kegiatan Amatir Radio DX-pedition yang dituju; f. tanggal dan lamanya kegiatan dilaksanakan; g. surat perjanjian kerjasama dengan yang melibatkan anggota ORARI. h. pas photo terbaru dari Penanggung Jawab Izin Khusus dengan latar belakang warna merah. (4) Format permohonan IAR Khusus bagi Amatir Radio Warga Negara Asing tercantum dimaksud dalam Lampiran III. Pasal 23 (1) Permohonan kenaikan tingkat IAR diajukan melalui website Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. pas photo terbaru; b. rekomendasi dari ORARI; dan c. nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) ORARI yang masih berlaku. (2) Permohonan kenaikan tingkat IAR melalui website Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
17 - hanya dapat dilakukan oleh Amatir Radio IAR nya masih berlaku dan terdaftar dalam database pemegang IAR. Pasal 24 (1) Perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b hanya dapat diajukan oleh Amatir Radio yang IAR nya masih berlaku. (2) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa laku IAR berakhir. (3) Permohonan perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat(2) huruf b diajukan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal. (4) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai, untuk WNI yaitu: a. nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) ORARI yang masih berlaku; dan b. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah. (5) Permohonan perpanjangan masa laku IAR harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai, untuk WNA yaitu: a. salinan IAR yang masih berlaku; b. salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) ORARI yang masih berlaku; c. salinan Paspor yang masih berlaku; d. salinan KITAS atau KITAP yang masih berlaku; dan e. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah. Pasal 25 (1) Permohonan pembaruan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan dengan alasan pindah alamat.
18 - (2) Permohonan pembaruan IAR dengan alasan rusak atau pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. salinan KTP yang masih berlaku; b. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah; dan c. salinan Surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang, untuk pembaruan IAR karena pindah alamat. Paragraf 4 UNAR Pasal 26 (1) UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia UNAR yang dibentuk oleh Kepala UPT. (2) Dalam penyelenggaraan UNAR, Panitia UNAR dapat melibatkan ORARI. (3) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk: a. mengajukan jadwal pelaksanaan UNAR kepada Direktur; b. mengumumkan penyelenggaraan UNAR; c. mempersiapkan sarana dan prasarana UNAR; d. mencetak kartu dan nomor peserta UNAR dari yang diunduh dari sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal; e. menyusun dan mengumumkan tata tertib UNAR; f. menyelenggarakan UNAR pada tanggal dan waktu yang ditetapkan; g. memeriksa dan mengevaluasi jawaban UNAR; h. menetapkan dan mengumumkan hasil UNAR; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan UNAR kepada Direktur Jenderal.
19 - Pasal 27 (1) Materi yang diujikan dalam penyelenggaraan UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang antara lain meliputi: a. Pancasila dengan materi meliputi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Peraturan Radio dengan materi: 1. Peraturan Menteri tentang Komunikasi Radio Amatir; 2. Peraturan Radio International Telecommunication Union (ITU); 3. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; 4. Teori Kode Morse Internasional; dan 5. Operasional amatir radio; c. Materi Teknik Radio meliputi: 1. teknik listrik arus searah dan bolak balik; 2. rangkaian listrik, elektronika dan teknik digital; 3. radio elektronika; 4. antena radio; dan 5. propagasi gelombang radio. d. Materi Bahasa Inggris meliputi tata cara komunikasi. (2) Materi UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkatan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal 28 (1) Panitia UNAR menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus UNAR melalui website resmi Direktorat Jenderal dan Surat Elektronik Pemohon, paling lambat 4 (empat) hari setelah berakhirnya pelaksanaan UNAR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UNAR, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
20 - Paragraf 5 Penerbitan IAR Pasal 29 (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan lengkap. (1) Pemohon IAR dapat mengunduh dan mencetak IAR melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. Bagian Ketiga Biaya Komunikasi Radio Amatir Pasal 30
21 - (1) Biaya penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio terdiri dari: a. Biaya UNAR; dan b. Biaya perpanjangan IAR. (2) Biaya perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan sekaligus dimuka untuk periode 5 (lima) tahun. (3) Besaran biaya penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembayaran biaya penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima secara sistem pembayaran otomatis (host to host payment gateway) pada bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal. (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), biaya permohonan perpanjangan masa laku IAR bagi warga negara asing (WNA) dibayarkan sekaligus dimuka untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 31 Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio. Bagian Keempat Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Amatir Radio Pasal 32 Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan melalui: a. Teresterial; b. satelit; dan/atau c. Jaringan protokol internet.
22 - Paragraf 1 Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Amatir Pasal 33 (1) kegiatan Amatir Radio diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat dikategorikan menjadi: a. Primer; dan b. Sekunder. (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelengaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain. (4) Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan: a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer. Pasal 34 Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) kepada ORARI. (1)
23 - Pasal 35 Izin penggunaan frekuensi radio untuk komunikasi radio amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melekat pada IAR. Paragraf 2 Teknis Pemancaran Komunikasi Radio Amatir Pasal 36 (1) Amatir Radio wajib menjamin Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain. (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan: a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. memperkecil emisi tersebar; c. menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi radio yang digunakan. Pasal 37 Terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a, dapat diberikan Toleransi Frekuensi Radio sebagai berikut: a. pita frekuensi radio 9 KHz - 535 KHz sebesar 50 bagian dari 106; b. 1,6 MHz - 4 MHz dibawah 200 watt sebesar 100 bagian dari 106, diatas 200 watt sebesar 50 bagian dari 106; c. 4 MHz - 29,7 MHz dibawah 500 watt sebesar 50 bagian dari 106, diatas 500 watt sebesar 20 bagian dari 106;
24 - d. 29,7 MHz - 100 MHz dibawah 50 watt sebesar 30 bagian dari 106, diatas 50 watt sebesar 20 bagian dari 106; e. 100 MHz - 470 MHz dibawah 50 watt sebesar 20 bagian dari 106, diatas 50 watt sebesar 10 bagian dari 106; f. 470 MHz - 2 450 MHz dibawah 100 watt sebesar 100 bagian dari 106, diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 106; g. 2 450 MHz - 10 500 MHz dibawah 100 sebesar 50 bagian dari 106, diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 106; h. di atas 10 500 MHz sebesar 300 bagian dari 106. Pasal 38 Emisi tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut: a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 50 microWatt; b. pada frekuensi radio 30 MHz -235 MHz dengan daya pancar lebih besar dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW, dengan daya pancar lebih kecil dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 microWatt; c. pada frekuensi radio 235 MHz - 960 MHz dengan daya pancar lebih besar dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 microWatt dengan daya pancarlebih kecil dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 microWatt; d. pada frekuensi radio 960 MHz - 17,7 GHz dengan daya pancar lebih besar dari 10 watt emisi tersebarnya sebesar 50 dB atau tidak melebihi 100 microWatt dengan daya pancar lebih kecil dari 10 watt emisi tersebarnya tidak melebihi dari 100 microWatt; e. frekuensi di atas 17,7 GHz emisi tersebarnya ditekan semaksimum mungkin.
25 - Pasal 39 (1) Daya pancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan daya efektif yang dicatumkan ke antena. (2) Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar: a. Tingkat Siaga: 1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,; 2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz. b. Tingkat Penggalang: 1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,; 2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz. c. Tingkat Penegak: 1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz; 2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz. (3) Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus Dx- pedition, International Contest, dan Earth Moon Earth (EME) dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 Watt.
26 - Paragraf 3 Teknis Perangkat Pasal 40 Setiap Amatir Radio wajib menggunakan perangkat Kegiatan Amatir Radio yang telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal. Pasal 41 (1) Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat Komunikasi Radio Amatir. (2) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya. (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan. (4) Bagi Amatir Radio yang mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang. Paragraf 4 Penyelenggaraan Komunikasi Radio melalui Satelit Pasal 42 (1) Ketentuan teknis penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, mengacu pada ketentuan teknis penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41. (2) Tata cara filing satelit, dan koordinasi dengan jaringan satelit lain, dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi
27 - Radio Amatir melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 5 Penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui Jaringan Internet Protokol Pasal 43 (1) Dalam penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui Jaringan internet protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, Amatir Radio dapat: a. mendirikan dan mengoperasikan stasiun Gateway untuk Komunikasi Radio Amatir; dan b. menumpangkan informasi komunikasi radio amatir pada jaringan internet protokol. (2) Pengoperasian stasiun Gateway untuk Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Validasi pada proses registrasi konektifitas server dan gateway dilaksanakan berbasis tanda panggilan (callsign), alamat Stasiun Radio, alamat internet protokol (IP address) yang spesifik, dan Mac Address; b. Akses ke gateway hanya diperbolehkan menggunakan radio dengan pita frekuensi Amatir Radio; c. Komunikasi Radio Amatir melalui Jaringan internet protokol hanya boleh digunakan oleh Amatir Radio yang telah memiliki tanda panggilan (callsign) yang masih berlaku; (3) Penyelengaraan Komunikasi Radio Amatir melalui Jaringan internet protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk komunikasi nasional dan internasional.
28 - Bagian Keenam Tanda Panggilan Pasal 44 (1) Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) tanda panggilan (callsign) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Tanda panggilan (callsign) Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam hal terdapat pemberian tanda panggilan (callsign) yang sama kepada Amatir Radio, maka yang dianggap sah adalah pemberian yang pertama kali. Pasal 45 Amatir Radio berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki IAR yang diterbitkan oleh negara lain dilarang melakukan kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) dari negara lain tersebut. Pasal 46 (1) Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memiliki susunan yang terdiri dari: a. Prefix; dan b. Suffix. (2) Tanda panggilan untuk setiap wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 47 (1) Susunan Prefix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang menandai identitas negara, tingkatan IAR, dan wilayah.
29 - (2) Susunan prefix, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Huruf yang menandakan identitas negara dan tingkatan IAR, terdiri dari 2 (dua) huruf, yaitu: 1. YD atau YG untuk Tingkat Siaga (General); 2. YC atau YF untuk Tingkat Penggalang (Advanced); 3. YB atau YE untuk Tingkat Penegak (Extra Class) 4. YH dialokasikan untuk IAR Khusus, pada kegiatan: a) pembinaan; b) pengembangan dan eksperimen Amatir Radio; c) Jambore on The Air (JOTA); dan d) Repeater, Beacon, Gateway, Satelit; e) kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya. b. 7A - 7I dan 8A - 8I dialokasikan untuk IAR Khusus setingkat Penegak (Extra Class), pada kegiatan khusus, meliputi: a) DX-Pedition; b) Kontes; c) IOTA; dan d) Panggilan khusus (special call) yang diselenggarakan oleh ORARI; c. angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) untuk menyatakan kode wilayah. d. dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, untuk keperluan Izin Khusus angka dapat lebih dari 1 (satu) angka. Pasal 48 (1) Susunan Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan identitas pemilik IAR yang dinyatakan
30 - dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf dari huruf A sampai huruf Z. (2) Kombinasi huruf pada Suffix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan huruf: a. SOS (berita marabahaya); b. TTT (Berita keselamatan); b. XXX (Berita segera/penting) ; c. DDD, SOS (Penerusan berita marabahaya); dan d. QAA -QZZ (Q-Code ). (3) Untuk provinsi hasil pemekaran wilayah, alokasi susunan Suffix untuk Tanda Panggilan (Call Sign) Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Bagian Ketujuh ORARI Pasal 49 (1) ORARI memiliki fungsi untuk: a. menghimpun Amatir Radio; b. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir; d. menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain: 1) etika berkomunikasi; 2) konten komunikasi; 3) dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana; 4) dukungan komunikasi radio pada kegiatan- kegiatan penting. 5) melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;
31 - 6) Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional; (2) ORARI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ORARI wajib melaporkan: a. kegiatan dan keanggotaan Amatir Radio; dan b. status IAR seumur hidup kepada Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal, setiap tahun. (4) Organisasi Komunikasi Radio Amatir di tingkat pusat wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (5) ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran. Pasal 50 Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI. BAB III KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK Bagian Kesatu Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk Pasal 51 KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, dapat juga digunakan untuk: a. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan Kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan dan Penyelenggaraan kemanusiaan lainnya; b. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan; dan c. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota.
32 - Pasal 52 Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan KRAP adalah Bahasa Indonesia dan sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang IKRAP. Pasal 53 (1) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk dalam melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus dapat dikenali dari tanda panggilan (callsign). (2) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan/stiker tanda pengenal identitas Stasiun Radio Antar Penduduk ditempat lokasi Stasiun Radio Antar Penduduk baik stasiun tetap maupun bergerak. (3) Format bentuk dan ukuran papan/stiker tanda pengenal identitas Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini. Pasal 54 (1) Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk: a. memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa; c. memancarkan berita sandi, kecuali kode -10; d. berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk; e. digunakan untuk jasa telekomunikasi; f. memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
33 - g. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi; h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut; i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta; j. memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan; k. berkomunikasi ke luar negeri. (2) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun. (3) Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun. Bagian Kedua Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Paragraf 1 Umum Pasal 55 Setiap penggiat KRAP hanya boleh memiliki 1 (satu) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). Paragraf 2 Masa Laku IKRAP Pasal 55 (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun. (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), masa laku IKRAP dapat diberikan seumur hidup, dengan ketentuan: a. memiliki IKRAP yang masih berlaku;
34 - b. telah berusia 60 tahun atau lebih; c. berprestasi dengan pernyataan dari organisasi KRAP; dan d. masih menjadi anggota organisasi KRAP sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut. Paragraf 3 Permohonan IKRAP Pasal 56 (1) Untuk mendapatkan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan yang diajukan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Permohonan baru; b. Permohonan perpanjangan; dan c. Permohonan pembaruan. Pasal 57 Permohonan baru IKRAP sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah. Pasal 58 (1) Perpanjangan masa laku IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) hanya dapat diajukan oleh penggiat KRAP yang IKRAP nya masih berlaku. (2) Permohonan perpanjangan masa laku IKRAP harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa laku IKRAP berakhir.
35 - (3) Permohonan perpanjangan IKRAP sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2) huruf b diajukan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal. (4) RAPI wajib memberikan rekomedasi untuk setiap permohonan perpanjangan masa laku IKRAP. (5) Dalam hal RAPI tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan perpanjangan masa laku IKRAP diajukan, maka permohonan akan diproses lanjut. Pasal 59 (3) Permohonan pembaruan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c diajukan dengan alasan pindah alamat. (4) Permohonan pembaruan IKRAP harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah;dan b. salinan Surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang, untuk pembaruan IAR karena pindah alamat. Paragraf 4 Penerbitan IKRAP Pasal 60 (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diterbitkan 1 (satu) hari terhitung sejak dilakukan pembayaran oleh pemohon. (2) Pemohon IKRAP dapat mengunduh dan mencetak IKRAP melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
36 - Bagian Ketiga Biaya Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk Pasal 61 (1) Setiap permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yang disetujui oleh Direktur Jenderal, dikenakan biaya. (2) Biaya IKRAP atau biaya perpanjangan IKRAP dapat dibayarkan sekaligus di muka untuk periode 5 (lima) tahun. (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran otomatis (host to host payment gateway) pada bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Pasal 62 Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan KRAP tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio. Bagian Keempat Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk Pasal 63 KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan melalui jaringan: a. Teresterial; dan/atau b. Internet protokol
37 - Paragraf 1 Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk Pasal 64 (1) KRAP diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi: a. Primer; dan b. Sekunder. (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelengaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain. (4) KRAP yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan: a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer. Pasal 65 Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio KRAP yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimakud dalam Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) kepada organisasi KRAP.
38 - Pasal 66 Izin penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) melekat pada IKRAP. Paragraf 2 Teknis Pemancaran Pasal 67 (1) Pemegang IKRAP wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain. (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Antar Penduduk wajib memenuhi ketentuan: a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan moda untuk KRAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. penggunaan pita HF (High Frequency) untuk KRAP sebagai berikut: 1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26,960 MHz - 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal. 2. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan; 3. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
39 - 4. khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR); 5. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (Single Side Band/SSB) menggunakan sisi tunggal atas (Upper Side Band/USB) dengan gelombang pembawa di tekan (Suppressed Carrier); 6. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi; 7. toleransi frekuensi radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak sebesar 40 bagian dari 106; 8. daya pancar maksimum sebesar: a) 12 Watt Peak Envelope Power (PEP); b) PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal; 9. daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya; 10. pancaran tersebar (spurious emission) sebesar 40 decibel (50 milliwatt); 11. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).
40 - c. Ketentuan penggunaan pita VHF (Very High Frequency) untuk KRAP sebagai berikut: 1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (Very High Frequency) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142 000 MHz - 143 600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal; 2. penggunaan pemancar ulang (repeater) digunakan untuk keperluan organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk; 3. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi; 4. pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan; 5. setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR); 6. toleransi frekuensi radio: a) Stasiun Tetap pancar ulang (repeater) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 106; b) Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 106 7. daya pancar maksimum: a) perangkat pancar ulang (repeater) : 50 Watt; b) perangkat Induk: 25 Watt; dan
41 - c) perangkat Genggam: 5 Watt. 8. pancaran tersebar (spurious emission): a) untuk perangkat pancar ulang (repeater): 60 decibel (1 milliWatt); b) untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 decibel (25 microWatt); 9. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi; 10. lebar pita maksimum (necessary bandwith)16 KHz (16K0F3E). Paragraf 3 Teknis Perangkat Pasal 68 (1) Setiap pemegang IKRAP wajib menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah disertifikasi Direktur Jenderal. (2) Alat dan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri. (3) Pemilik IKRAP dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat Radio KRAP. Pasal 69 Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal 5/8 lambda; b. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal 7/8 lambda; c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
42 - 1. antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter dari permukaan tanah; 2. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan; 3. antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut; d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut; e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik. Paragraf 4 Komunikasi Radio Antar Penduduk melalui Jaringan Internet Protokol Pasal 70 (1) Dalam penyelenggaraan KRAP melalui jaringan internet protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, pemegang IKRAP dapat: a. mendirikan dan mengoperasikan stasiun Gateway untuk KRAP; b. menumpangkan informasi KRAP pada jaringan internet protokol.
43 - (2) Pengoperasian stasiun Gateway untuk KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. validasi pada proses registrasi konektifitas server dan gateway dilaksanakan berbasis Callsign, Alamat Stasiun Radio, IP Address yang spesifik, Mac Address; b. akses ke Gateway hanya diperbolehkan menggunakan radio dengan kanal frekuensi KRAP; c. komunikasi RoIP hanya boleh digunakan oleh KRAP yang telah memiliki callsign yang masih berlaku; (3) Penyelenggaraan KRAP melalui jaringan internet protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk komunikasi nasional. Bagian Kelima Tanda Panggilan Pasal 71 (1) Tanda panggilan (callsign) untuk Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan yang terdiri dari: a. Prefix; b. Kode daerah; dan c. Suffix. Pasal 72 (1) Prefix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan tanda panggil yang ditetapkan untuk pemegang IKRAP berupa susunan huruf Juliet Zulu (JZ). (2) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
44 - (3) Nomor kode daerah untuk Provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran VIII, mengikuti nomor urut berikutnya. (4) Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan susunan huruf AA sampai dengan ZZ, AAA sampai dengan ZZZ dan AAAA sampai dengan ZZZZ. Bagian Keenam Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk Pasal 73 (1) RAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk: a. menghimpun penggiat KRAP; b. aktif di dalam kegiatan KRAP nasional c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi; d. memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RAPI wajib melaporkan: a. kegiatan dan keanggotaan KRAP; dan b. status IKRAP seumur hidup, kepada Direktur Jenderal setiap tahun. (3) RAPI wajib berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan kegiatan di bidang KRAP. Pasal 74 Setiap Penggiat KRAP wajib menjadi anggota RAPI.
45 - BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 75 (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT. (3) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT dapat melakukan koordinasi dengan ORARI, RAPI, dan Instansi terkait. BAB V SANKSI Pasal 76 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk, dapat diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan IAR dan/atau IKRAP. Pasal 77 (1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 50, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 74 dikenakan sanksi administrasi berupa
46 - pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 (1) IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetap masih tetap berlaku sampai masa berlaku IAR dan IKRAP berakhir. (2) Sertifikat Kecakapan Amatir Radio sebagai Hasil kelulusan UNAR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat digunakan sebagai dasar penerbitan IAR paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (3) Dalam hal terdapat pemberian tanda panggilan (callsign) ganda wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
47 - c. Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio; d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 80 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
48 - WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR Direktur Sesditje Karo Dirjen Sekjen Operasi Sumber n SDPPI Huku SDPPI Kemkominf Daya m o Konseptor : Kasi ... . (... ..) Pengetik : 1. Staf ... .. (... ..) 2. Staf Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen SDPPI (Siti Nuromlah) Pemberi No. : TU Biro Hukum Reviewer 1 : Sekditjen SDPPI (Sadjan) Direktur Operasi Sumber (Rahmat Widayana) Reviewer 2 : Daya Kepala Biro Hukum (Bertiana Sari) Reviewer 3 : Kemkominfo Pembaca 1 : Direktur Jenderal SDPPI (Ismail Ahmad) Pembaca 2 : Sekretaris Jenderal ( Farida Dwi Kemkominfo Cahyarini)