Edisi 106 TH. XLIII, 2013
PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid Iwan Armanias SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: 2
Pengantar redaksi Persoalan energi selalu menarik untuk diperbincangkan, pasalnya en­ ergi sangat terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Begitu harga en­ ergi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bergejolak, pikiran dan energi kita seolah terkuras membahas per­ masalahan tersebut. Parlementaria Edisi 106 mengambil tema utama masalah kedaulatan en­ ergi terkait dengan pembahasan Re­ visi UU Migas yang tengah ditangani Komisi VII DPR. Revisi UU tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan kedaulatan energy di In­ donesia. Berbicara masalah energi tidak bisa lepas dari teknologi dan ketergantung­ an dengan pihak asing. Karena itu DPR telah mengusulkan kepada pemerintah agar jangan memberikan ruang terlalu banyak bagi asing untuk mengatur kita. " Kita harus berdaulat di bidang energi di negeri kita sendi­ ri," tandas Wakil ketua DPR Pramono Anung. Berbagai riset terhadap energi alter­ natif apapun pilihannya harus dilaku­ kan dengan sungguh­sungguh dan diputuskan secara politik. Sering kita selalu mengikuti tren­tren yang ada, tetapi lemah diimplementasi. Pramo­ no yakin kalau kita berani mengambil kebijakan misalnya kelapa sawit un­ tuk produk unggulan energi alternatif, maka kita tidak akan mengalami ke­ sulitan memenuhi kebutuhan energi nasional. Anggota Komisi VII DPR Ismaya­ tun menambahkan, revisi UU Migas menjadi tolak ukur perubahan tata ke­ lola migas menuju kedaulatan energi Indonesia. Melalui revisi UU ini DPR diharapkan mampu menampung se­ luruh masukan dari stake holder dan memerhatikan putusan Uji materi MK, serta diharapkan masyarakat akan menikmati hasil migas tanah air kita sendiri. Laporan dari tiga tugas pokok DPR disajikan masalah stabilisasi rupiah dan Revitalisasi LP (rubrik penga­ wasan), masih minimnya anggaran kesehatan (rubrik anggaran) dan bi­ dang laporan legislasi diturunkan RUU tentang Radio, Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Jasa Kon­ truksi. Sedangkan dalam rubrik sorotan, diturunkan laporan mengenai melam­ bungnya harga kedelai. Bahan baku utama tempe sebagai makanan khas ini menjadi primadona Indonesia berita beberapa pekan lalu. Kita se­ mua berharap melambungnya harga komoditas ini segera ada solusi yang komprehensif sehingga bahan baku makanan rakyat yang cukup bergizi ini bisa kembali tersedia dengan mudah dan murah. 3
Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta 4 Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail:
PrOLOg | 12 keMBaLikan kedaULatan energi nasiOnaL MeLaLUi revisi UU Migas. Kedaulatan energi tengah menjadi isu sentral di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Berbicara energi memang tidak terlepas dari sistem tata kelola sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang banyak mendapat kritikan dari para ahli karena bertentangan dengan UUD 1945. PrOFiL agUs gUMiWang | 48 Ramah menyapa. Tenang dan penuh kharisma. Saat Parlementaria menemuinya, ia menyambut dengan sangat baik. Inilah Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Sosoknya tampak bersahaja dan religius. Bicaranya berwawasan penuh keilmuwan. Bahkan, keteduhan jiwanya membuat nyaman semua orang yang diajak bicara. PengaWasan | 29 PersOaLan LaPas, iBarat Benang kUsUt Dalam kunjungan ke Lapas Cilodong dan Pondok Rajek, Bogor anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono menyaksikan sendiri betapa padatnya ruangan 3x5 berjeruji besi itu. 5 tempat tidur tingkat yang tersedia di ruangan itu seharusnya digunakan oleh 10 orang narapidana.Tetapi fakta yang dilihatnya ada 30 orang disitu. Pesan PiMPinan Kemandirian Inovasi Dan Iptek Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional PrOLOg Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional Melalui Revisi UU Migas. LaPOran UtaMa Jangan Berikan Ruang Terlalu Banyak Asing Mengatur Kita. sUMBang saran Pengelolaan Politik Energi ke Depan PengaWasan Persoalan Lapas, Ibarat Benang Kusut Akankah Rupiah Terus Melemah? anggaran Anggaran Kesehatan Belum Penuhi Amanat Undang-undang LegisLasi Ruu RTRI, Obat Kuat Lembaga Penyiaran Publik Perubahan Uu Jasa Konstruksi, Kebutuhan Yang Tak Bisa Ditunda-Tunda FOtO Berita kiat seHat Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah PrOFiL Agus Gumiwang Kartasasmita Politisi Muda yang Bersahaja kUnJUngan kerJa sOrOtan Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Swasembada Pangan seLeBritis Rachel Amanda Aurora Deg-degan Nyoblos Pertama Kali Pernik Partogi Nainggolan, Profesor Riset Pertama Setjen DPR POJOk ParLe Warna Warni Rapat Tim Pengawas Bank Century 8 12 16 26 29 32 35 38 40 42 45 48 56 64 71 75 78
ASPIRASI Diskriminasi Hukum terhadap Penyidikan Kasus Pemasangan Liar Sambungan Air Minum Surat dari Karyawan dan Karyawati PDAM Way Rilau Bandar Lampung, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, yang mempertanyakan tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap masalah pemasangan liar kurang lebih 1.000 sambungan air minum Tahun 2008/2009 oleh para oknum karyawan PDAM Way Rilau Bandar Lampung yang telah merugikan negara sebesar kurang lebih Rp 2 miliar dan telah ditetapkannya para tersangka atas kasus tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Menurut pelapor, telah terjadi diskriminasi hukum atas penyidikan kasus tersebut, karena hanya pelaksana lapangan yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bandar Lampung, sedangkan masih banyak oknum karyawan yang belum diperiksa, bahkan aktor dibalik masalah tersebut tidak pernah tersentuh oleh hukum sebab yang bersangkutan mempunyai uang untuk melakukan kolusi dengan oknum-oknum Jaksa di Kejari Bandar Lampung. Pelapor memohon tindak lanjut atas masalah tersebut dengan tidak berpihak pada oknum yang mempunyai uang demi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat masalah tersebut sudah beberapa tahun belum dituntaskan. Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian Sengketa Lahan Surat dari Sdr. Sukriansyah, dkk., tentang permohonan penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara masyarakat Desa Samba Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi Putra (PT KDP) yang beroperasi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena sampai saat ini belum ada penyelesaian. Pelapor mengadukan permasalahan tersebut kepada Presiden berdasarkan surat tanggal 28 Februari 2013 dan telah mendapatkan tanggapan dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kemensekneg RI pada tanggal 1 April 2013, yang intinya meminta Bupati Katingan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan hal ini dilaksanakan pertemuan dengan kepada Bupati Katingan dan Gubernur Kalimantan Tengah pada bulan April 2013, namun tidak mendapatkan penyelesaian seperti yang diharapkan oleh pelapor. Pelapor telah menggarap lahan tersebut sejak Tahun 1990 dan telah mempunyai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei pada tanggal 25 November 2011. Pelapor menyampaikan, bahwa kebun karet sejumlah 3.000 pohon yang sudah panen dan rumah tempat peristirahatan digusur rata dengan tanah oleh PT KDP. Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dan perkebunan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan. 6
Pengaduan tentang Tindak Pidana Korupsi Surat dari Sdr. H. Remad M. selaku Ketua Kelompok Tani Maju Jaya (K TMJ), tentang tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak, serta tindak pidana perbankan terkait dengan pemberian kredit oleh Bank BNI 46 Cabang Jambi kepada Pengurus KUD Akso Dano senilai Rp. 23,746. miliar. Bahwa sejak terbentuknya pengurus KTMJ yang baru pada tanggal 25 Maret 2013 pelapor ingin mengetahui perkembangan atau tindak lanjut atas surat pengaduan sebelumnya yang disampaikan melalui kuasa hukum pelapor, yaitu Graziano Pattiasina dan Patners kepada Kejaksaan Agung, Kapolri, Gubernur BI dan Komisi III DPR RI berdasarkan surat No. 16/GP dan P/V/2011 tanggal 9 Mei 2011. Melaporkan bahwa K TM J tidak pernah mendapat Sisa Hasil Usaha yang diperoleh KUD Akso Dano selama kurang lebih 15 tahun (Desember 1995 - Maret 2011) dan belum pernah ada per tanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp. 34.007.233.489 tersebut kepada KTMJ. Pelapor menduga telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak serta tindak pidana perbankan antara Pengurus KUD Akso Dano, PT Kirana Sekernan dan Bank BNI 46 Cabang Jambi. Pengurus KTMJ telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Polda Jambi berdasarkan laporan No. LP/B-37/VI/2004/ Ro.Os tanggal 29 Juni 2004 dengan terlapor Ir. Joko Minto Cahyono. Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Anggota KTMJ yang sebagian anggotanya adalah pensiunan Anggota Polri dan TNI dapat menikmati hasil jerih payahnya. Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Penghentian Upaya Eksploitasi Surat dari Sdr. A.Sitohang, SH, dkk. atas nama Lembaga Bantuan Hukum Ondo Bina, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan dilakukan pengusutan atas pengrusakan sawah dan ladang masyarakat di Desa Sigara-Gara Patumak, Sumatera Utara milik Sdr. Muhammad Jhoni Hendro Sembiring yang diduga dilakukan dan didalangi oleh oknum pengusaha galian C yang bernama Kasianto. Pelapor menyatakan bahwa usaha galian C oleh Sdr. Kasianto dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin dari instansi terkait, sehingga diduga merugikan masyarakat dan negara bernilai miliaran rupiah selama 10 tahun beroperasi . Lebih lanjut pelapor meminta agar kegiatan usaha tersebut dihentikan, namun tidak dihiraukan. Pelapor memohon kepada Komisi III DPR RI segera mengambil langkah kebijakan yang efektif untuk mencegah potensi kerusuhan massa yang berlanjut di desa tersebut dan menegakkan keadilan dengan menghukum tindakan oknum Sdr. Kasianto beserta kelompoknya untuk tidak lagi meneruskan upaya eksploitasi lahan yang telah merugikan pihak lain. 7
PESAN PIMPINAN OLeH dr. MarzUki aLie Tolak ukur kemajuan suatu bangsa era modern saat ini adalah inovasi dalam sains (lmu pengetahuan) dan teknologi (Iptek). Namun demikian, menempatkan Iptek dalam kehidupan manusia, harus ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Bukan sebaliknya, jika kemajuan sains dan teknologi tidak dimaknai dengan benar, maka tidak akan ada kemaslahatan yang didapatkan melalui Iptek. Iptek untuk kemaslahatan, kemudahan dan kesejahteraan manusia, antara lain dilihat dari daya dukung Iptek terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Inovasi Iptek harus mandiri, guna mendukung perekonomian nasional. Makna Kemandirian Inovasi dan Iptek Kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan- nya dalam mengelola ma- salah-masalah internal tanpa campur tangan bangsa asing, dan mampu berperan aktif di kancah pergaulan antar-bang- sa berdasar prinsip-prinsip ke- setaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Artinya, kemandirian nasional memiliki dua dimen- si: internal dan eksternal. Dalam konteks kekinian, ke- majuan Iptek lebih dominan diterapkan dalam dunia bisnis. Akibatnya, daya-saing perusa- haan juga sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mentransformasikan teknolo- gi menjadi value creation, yang pada gilirannya sangat menentukan perkembangan perusahaan. Dimensi internal, yaitu apabila proses penyeleng- garaan bernegara diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bang- sa secara berdaulat. Kekuatan ekonomi, politik, sumber- daya alam, sosial, budaya, dan pertahanan yang meno- pang sendi-sendi kehidupan bernegara, seyogyanya diarahkan untuk memajukan manusia Indone- sia yang seutuhnya, sesuai dengan pencapaian yang diharapkan oleh UUD 1945. Namun demikian, pada dimensi ek sternal, kemandirian bukan berarti kita tidak membutuhkan bangsa lain. Namun, menyadari bahwa kita hidup dalam suatu sistem global yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Semangat kompetisi dengan bangsa lain selalu ada. Intinya adalah, kekuatan internal bangsa akan sangat menentukan posisi dalam pergaulan internasi- onal. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu menyejajarkan dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain, meskipun kemandirian sa ngat ditentukan oleh kemajuan per- adaban, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Seja- rah telah membuktikan bahwa ke- mandirian suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan Iptek berkem- bang menjadi faktor penentu daya saing. Kompetisi tidak saja dilandasi oleh kemam- puan memproduksi barang dan jasa secara lebih murah, namun memiliki dimensi yang lebih luas, terutama dalam hal kualitas dan manfaat yang di- rasakan penggunanya. Lebih dari itu, laku-tidaknya produk di pasaran dan kesetiaan klien banyak ditentukan oleh inovasi pada faktor-faktor emosional, se- perti warna, bentuk, dan pelayanan yang lebih mengutamakan kepuas- an pembeli. Perkem bangan produk TI sangat cepat dibandingkan den- gan produk TI karena pada dasarnya dunia TI cepat melakukan inovasi, sehingga selalu saja ada fitur-fitur baru yang akan memanjakan peng- gunanya. Seb enarnya sec ar a agregat, daya saing perusahaan akan turut menentukan daya saing ekonomi nasional, yaitu kemampuan bangsa 8
EDISI 106 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA dalam menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif dalam era persaingan global. Hingga pada akhirnya, diharapkan langkah menuju kemandirian nasional akan segera terwujud. daya dukung Iptek untuk mencapai tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional. Disinilah titik irisan kepentingan antara penguatan inovasi, pengem- bangan Iptek dan teknologi de- ngan pembangunan ekonomi, ditemukan. Indonesia adalah sebuah pereko- no mian yang sangat dinamis, dan kini sedang berperan dalam kancah panggung politik dan ekonomi in- ternasional, sebagai contoh, melalui keanggotaannya di G-20 dan peran aktifnya di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekono- mian Indonesia dapat dikatakan se- lalu positif dan potensinya ke depan tetap tinggi. Hal ini menjadi penting seiring dengan lahirnya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba- ngunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI sangat signifikan dan memi- liki misi yang strategis. Kemandirian nasional berasal dari inovasi, dan inovasi berakar pada riset. Proses riset ini dilakukan oleh para interpreneur. Karena, pada dasarnya inovasi berangkat dari dua landasan pikir: selalu ada cara yang lebih baik, dan selalu ada cara baru (unik). Meski demikian para interpreneur harus memiliki semangat interpreneurship, yaitu pertama inovasi, kedua pengambilan risiko yang terkalkulasi, dan ketiga kreativitas. Keberhasilan seringkali d i r ai h d ar i ke m am p u an u t u k melakukan hal yang berbeda secara lebih cepat dan lebih baik daripada kompetitor. Disinilah makna penting sebuah inovasi. Dari sudut pandang ekonomi, alat ukur konvensional untuk menilai peran inovasi dan Iptek terhadap output dikenal dengan konsepsi total-factor productivity (TFP), atau juga sering disebut multi-factor productivity. TFP diartikan sebagai variabel yang memperhitungkan setiap hal y ang b er p engar uh terhadap besaran output total yang tidak disebabkan oleh sederetan input yang diukur secara tradisional seperti tenaga kerja dan modal. Jika semua input diperhitungkan, TFP dapat dianggap sebagai ukuran sebuah perubahan teknologi jangka panjang sebuah perekonomian atau dinamika teknologi. Sebagaimana diketahui, MP3EI untuk periode pembangunan 2011- 2025, bertujuan untuk mengokoh- kan posisi Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar secara global pada tahun 2025. Pilar per- tama MP3EI adalah pembangunan enam koridor ekonomi regional me- lalui investasi dalam sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuh- an yang tinggi dan terkait dengan keunggulan komparatif masing- masing koridor. Pilar ke-2 dan ke-3 antara lain yakni meningkatkan konektivitas dan memperkuat SDM dan Iptek. Disamping itu, secara ekono- mi, perkembangan dan inovasi dalam dunia Iptek akan memiliki beberapa dampak. Seperti, mendo- rong ef isiensi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kapasitas produktif, terciptanya barang dan jasa yang lebih berkua- litas, dan terciptanya sum ber- sumber pertumbuhan baru melalui inovasi. Hal ini mengartikan bahwa perkembangan Iptek tidak hanya berpengaruh secara internal di dalam satu sektor saja, tapi juga mempengaruhi pengembangan sektor lainnya. Dengan kata lain, inovasi juga dapat menciptkan multiplier effect yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Indonesia telah tumbuh men- j a d i n e g a r a d e n g a n t i n g k a t perekonomian yang berpendapatan menengah. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh struktur industri yang sifatnya belum intensive- technology dan impor produk teknologi tinggi masih melampaui produk yang diekspor. Peningkatan TFP memang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi tingkat pertumbuhan TFP lebih masih cukup rendah. Sejalan dengan paradigma bahwa inovasi dan Iptek menjadi kompo- nen utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional, peran pengem- bangan inovasi dan Iptek menjadi sangat fundamental dalam mewu- judkan agenda MP3EI dan pem- bangunan ekonomi nasional secara umum. Pertanyaannya, pengem- bangan inovasi dan Iptek seperti apa yang berperan dalam menopang pembangunan ekonomi secara ko- koh ke depan? Sumber: OECD, 2013. Inovasi dan Iptek dengan Pembangunan Ekonomi Dengan kata lain, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah dikembangkan, tetapi belum banyak yang terserap dalam bidang pembangunan ekonomi. Situasi se- perti ini menguatkan sebuah adagi- um bahwa Indonesia berada dalam situasi di mana terjadi fenomena ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para peng- guna teknologi lainnya. Dalam kerangka hukum yang lebih sektoral, kaitan agenda kemandirian inovasi dan Iptek dapat kita rujuk pada U U N o. 18 Tahun 20 02 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan penelitian dan pengembangan Iptek, diarahkan untuk memperkuat Sejumlah parameter norma - tif dapat kita sebutkan, misalnya bahwa inovasi dan Iptek itu harus berkualitas, relevan terhadap kebu- tuhan nasional, relevan terhadap tren global, dan memiliki keterkaitan dengan pasar teknologi lokal dan internasional. Faktor kemandirian menjadi variabel yang turut me- nentukan bagi tercapaianya bauran 9
PESAN PIMPINAN parameter pengembangan inovasi dan Iptek. Oleh karena bagaimana memadukan semua unsur bauran parameter tersebut bagi tercapain- ya pembangunan ekonomi nasional yang sifatnya padat teknologi, men- jadi pekerjaan besar kita, dalam me- nyongsong rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2025. Dalam kerangka inilah, siner- gitas politik pembangunan dengan politik pengembangan inovasi dan Iptek perlu menjadi sebuah kenis- cayaan. Politik Kemandirian Inovasi dan Pengembangan Iptek Konsititusi negara telah membe- rikan ruang y ang cukup bagi pengembangan kemandirian inova- si dan Iptek. Dalam masa Orde Baru, GBHN memberikan landasan haluan bagi setiap tahapan rencana pembangunan nasional. Memasuki era reformasi, politik kemandirian pengembangan inovasi dan Iptek dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2002 yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2004-2025. Dalam konstelasi politik global dewasa ini, globalisasi ekonomi semakin memperkuat lahirnya sebuah rezim ekonomi global yang 10
tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang di satu sisi. Namun demikian, pada saat yang sama, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Dalam pemikiran seperti ini, pengembangan inovasi dan penguasaan Iptek yang bersifat mandiri, menjadi agenda nasional setiap bangsa. Bagaimana agenda kemandirian inovasi dan Iptek harus didorong? Saya melihat kuncinya berada pada penguatan kemauan politik negara dalam menentukan politik kemandirian inovasi dan Iptek ke depan. Ruang yang bisa dikelola oleh negara dalam koridor ini bisa dilihat dari beberapa hal: Pertama, politik alokasi belanja p u b l i k u n t u k k e g i a t a n y a n g mendukung bagi pengembangan inovasi dan Iptek. Selama periode 1987-1997, tercatat hanya teradapat 182 ilmuan dan insinyur dari setiap satu juta penduduk yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan (R&D), dengan total belanja APBN hanya 0,07% dari PDB. Angka ini turun menjadi 0,05% s.d. tahun 2005 dan hanya sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,06% pada tahun 2006 dan menjadi 0,08% dari PDB pada tahun 2010. Jumlah ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kamboja sebesar 0,05% pada tahun 2002 dan sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,2 % pada tahun 2009, Malaysia 0,64% pada tahun 2006 atau 0,82% pada tahun 2008, dan Vietnam 0,19% (2002), Thailand 0,21 (2007). kegiatan pengembangan Iptek dan R&D di semua lembaga riset di ke- menterian dan lembaga, statistik dan kegiatan sejenisnya, mengalami penurunan dalam kurun waktu 35 tahun terakhir. Pada tahun 1970-an nilanya masih di kisaran 6,1% dan angkanya terus terjun bebas men- jadi 2,34% pada tahun 1991 dan menjadi 0,49% pada tahun 2006. Anggaran untuk R&D sendiri tercatat hanya pada kisaran 0,74 pada tahun 1994 dan turun menjadi 0,42% pada tahun 2006. Ketiga, penguatan sinergitas antar-semua komponen pemangku kepentingan. Seperti kita ketahui bahwa salah satu persoalan menda- sar lemahnya kemandirian inovasi dan pengembangan Iptek adalah belum terjadinya sinergi yang kuat dan saling menguatkan antar-aktor utama sistem inovasi nasional, yakni: (1) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator, (2) pelaku usaha sebagai pengguna hasil dan produk inovasi dan (3) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi. Dalam konteks kekiniaan, pelebar- an sinergitas dengan komponen anak bangsa lainnya juga berpotensi berperan dalam melaksanakan misi ini. Sebagai contoh, pelembagaan konferensi diaspora Indonesia ba- ru-baru ini sedikit banyak dapat membawa implikasi bagi terjadinya sebuah jalinan sinergitas dalam mendukung proses pengembangan inovasi dan Iptek yang lebih man- diri. am bil keputusan penting nega ra, melalui tugas dan fungsinya DPR RI memberikan komitmen politik penuh dalam mendorong dan me- ngawal pemerintah untuk melaku- kan upaya terobosan politik dalam rangka menguatkan kemandirian inovasi dan pengembangan Iptek ke depan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI mendorong semua kompo- nen pemangku kepentingan untuk me nyempurnakan kerangka hukum yang ada. Dalam konteks inilah, lembaga DPR RI memberikan ru- ang publik yang luas dalam proses revisi peraturan perundang-unda- ngan terkait. Hal yang sama dalam kerangka fungsi anggaran, khusus- nya dalam penentuan disain politik anggaran untuk pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek yang lebih proporsional. Kedua, kita perlu memberikan kemauan politik yang kuat dalam urusan pengembangan inovasi dan Iptek secara mandiri dalam rangka menopang agenda pembangunan j a n g k a p a n j a n g , M P 3 E I d a n mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada beberapa dekade ke depan. Untuk itu, optimalisasi pendayagunaan segenap sumber- daya dan penguatan kualitas SDM secara nasional harus kita perkokoh berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berkelanjutan dan demokratis. Dalam kerangka ini, penyatuan energi nasional dalam menyelesaikan agenda RPJP I periode 2004-2025 dan menyiapkan agenda RPJP II periode 2026-2050 mutlak diperlukan. Kedua, perlunya "realokasi" perun- tukkan anggaran pendidikan untuk kegiatan pengembangan inovasi dan pengembangan Iptek. Belanja pemerintah terhadap R&D hanya dalam kisaran 84,5% dari semua belanja R&D secara nasional dalam kurun waktu 2001-2006 (PappI- ptek, LIPI, 2009a). Sementara itu, alokasi APBN untuk pengembangan Iptek termasuk di dalamnya semua Peran Parlemen: Catatan Penutup Agenda pengembangan inovasi dan Iptek yang mandiri secara na- sional menjadi misi negara yang sangat strategis baik secara politis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dia- manatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Mewakili lembaga parlemen, ijinkanlah saya menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut. Ketiga, mendorong penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek, yakni pemerintah, dunia industri dan lembaga penelitian/ perguruan tinggi sehingga hasil kemandirian inovasi dan Iptek benar-benar semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Melalui tugas dan fungsinya, DPR RI siap memberikan dukungan politiknya untuk mencapai misi startegis ini ke depan.* Pertama, sebagai lembaga peng- 11
PROLOG Kedaulatan energi tengah menjadi isu sentral di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Berbicara energi memang tidak terlepas dari sistem tata kelola sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang banyak mendapat kritikan dari para ahli karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebagian besar pakar perminyakan meng- anggap UU No. 22 tahun 2001 awal munculnya legalisasi liberalisasi migas di Indonesia dan merugikan secara finansial. Karena, potensi penerimaan negara dari sektor migas baik hulu dan hilir banyak tersedot oleh para pemburu rente yang bersekongkol dengan pejabat pemegang otoritas, terbukti tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK karena menerima suap miliaran Rupiah. Berbicara liberalisasi migas di Indonesia sejatinya telah terjadi semenjak Orde Baru, ditandai kedatangan investor asing yang mengeksplorasi Sumber Daya 12
EDISI 106 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA Alam (SDA), praktek liberalisasi juga dilakukan dalam pertambangan dan pengilangan minyak, dan semakin membabi buta ketika disahkannya UU Migas No. 22 tahun 2001 Kemudian pada, tanggal 13 November 2012, Mah- kamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan BP Migas karena dinilai sangat bernuansa kepentingan kapitalis. MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ber- tentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Putusan MK itu berawal dari pe- ngajuan Judicial Review oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kema- syarakatan (ormas), termasuk di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagai konsekuensi pengesahan UU 22/2001 adalah perlu dibentuknya Badan Pelaksana (dibentuk BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir (dibentuk BPH Mi- gas) serta perubahan bentuk Per- tamina menjadi Persero. Pertami- na bukan lagi sebagai perusahaan pengelola dan pemegang kuasa pertambangan. Dalam kegiatan hulu Pertamina akan menjadi perusahaan yang diberlakukan seperti perusahaan-perusahaan kontraktor. Dan akhirnya Perta- mina juga menandatangani KKKS dengan BP Migas pada tanggal 17 September 2005. Tolak Ukur Revisi UU Migas menjadi tolak ukur p erubahan t at a kelola migas menuju kedaulatan energi Indonesia, karena melalui revisi ini dihar ap k an D P R mamp u menampung seluruh masukan dari para stakeholder. "Revisi UU Migas sekarang sudah masuk tingkat Panja dan sudah bertemu dengan para civitas akademika," kata anggota DPR Ismayatun dari PDIP kepada Parlementaria. Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu BP Migas dibentuk pada tanggal 16 Juli 2002 berperan sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia BP Migas berwenang sebagai wakil pemerintah untuk mengatur masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina. Menurutnya, revisi ini akan memperhatikan hasil Judicial Review dari MK terkait pasal yang dihilangkan. 13
Indonesia Major Oil Producers as of December 2010 8% Total E&P Indonesie 8% Petrochina International 15% Pertamina 7% ConocoPhillips Indonesia 5% CNOOC 4% Chevron Indonesia Company 4% Pertamina Hulu Energy 14% 4% Medco & E&P Indonesia 43% 2% VICO Indonesia The BP assets representing this production have been subsequently sold to Pertamina. Source: Magazine No. 01 Vol XXXVI I January 15, 2011 Petrominer Monthly "Nanti kita juga ingin membuat badan yang berbeda dan kita semua tidak ingin masyarakat tidak dapat menikmati hasil dari migas ini," katanya. "Jangan mau kita diperdaya oleh orang asing, sudah cukup, tidak ada alasan teknologi kita tidak mampu, karena banyak ahli kita yang bekerja di perusahaan migas asing. Nantinya, lanjut Ismayatun, DPR ingin ada suatu badan yang dibentuk terkait penguasaan migas Indonesia. Selain itu, adanya usulan mengenai pembentukan petroleum fund (dana migas). "Kita juga ingin BUMN kita memiliki hak atau kesempatan seperti Pertamina melakukan eksplorasi ladang-ladang kita. Selain itu, jika tidak sanggup dia bisa bekerjasama dengan BUMN lainnya," ujarnya. Pemerintah, harapnya, harus memiliki ketegasan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan tidak mengedepankan egoisme sektoral. "Sektor energi ini sangat vital bagi bangsa dan negara kita," katanya. Di sisi lain, Ismayatun menilai masih minim peran pemerintah dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan padahal, anggaran yang tersedia cukup besar. Dia menegaskan, kontrak yang sedang berlangsung sebaiknya segera dikembalikan kepada BUMN agar segera dikelola untuk kepentingan bangsa Indonesia. Diakuinya, memang masih banyak masalah terkait energi panas bumi, pasalnya banyak berada di hutan lindung sehingga sulit untuk mengeksplorasinya. "Kita 14
ARUS ENERGI TOTAL (JUTA SBM) harapkan juga jangan sampai ada tarik menarik, untuk Geothermal memang tidak bisa diekspor tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya. setiap penawaran wilayah kerja baru sebelum ditawar- kan Pertamina bebas untuk memilihnya, jika telah me- milih Pemerintah harus memberikan jangan terjadi lagi kalah tender seperti di Papua," tegas anggota DPR dari Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi dari Partai Golkar. Kontrak Karya Lelang kontrak Wilayah Kerja (WK) dan perpanjangan kontrak semuanya banyak dimanfaatkan oleh asing un- tuk menguasai migas di Indonesia. Di hulu saat ini se- banyak 85 persen ekploitasi minyak nasional dikuasai perusahaan asing seperti Chevron, Exxon, Total, Petro- china. Seperti kita ketahui, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Selain itu Pertamina selama ini telah menjalankan kegiatan bis- nisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik dan dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi dengan pengalaman lebih dari 55 tahun, Lelang kontrak wilayah kerja (WK) dan perpanjangan kontrak semuanya dimanfaatkan oleh asing untuk menguasai migas di Indonesia. Saat ini sumbangsih di sektor Migas bagi APBN ham- pir 30 persen karena itu perlu dikelola sebaik mungkin demi kepentingan bangsa dan negara kita. "Kita sepakat bahwa peran Pertamina harus diperkuat caranya dalam Diharapkan nantinya, setelah revisi UU Migas, Pertamina akan semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir sehingga Pertamina banyak berperan aktif dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. (TIM PARLE) Foto:iwan armanias/sugeng/parle. 15
LAPORAN UTAMA JANGAN BERIKAN RUANG TERLALU BANYAK ASING MENGATUR KITA Gemah Ripah Loh Jinawi, ungkapan bahasa Jawa yang sudah sangat dikenal digunakan untuk menggambarkan kemakmuran dan kesuburan bumi pertiwi. Ungkapan tersebut tentu bukan tanpa maksud, dari Sabang sampai Merauke, negara kita kaya akan sumber daya alamnya, baik emas, permata, batu bara, timah dan minyak serta gas bumi. Un g k ap an te r s e b u t seolah berbanding t e r b a l i k d e n g a n k e n y a t a a n y a n g ada. Harga minyak dunia yang terus merangkak naik mengakibatkan negara kita menjadi k e l a b a k a n u n t u k m e m e n u h i kebutuhan migas di dalam negeri. Konon, Pertamina yang dalam h al ini m e nja di ke p anjan gan tangan pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar enam puluh persen kebutuhan BBM nasional, sementara sisanya harus di impor dari luar negeri. Bahkan lebih ironis lagi, ketika kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Sang Khalik kepada Ibu Pertiwi ini dieksploitasi oleh perusahaan multinasional asing untuk dijual ke luar negeri, padahal di saat bersamaan bangsa kita tengah membutuhkan untuk konsumsi dalam negeri. Mengenai hal tersebut, kepada Parlementaria, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menuturkan. Sebenarnya yang dikuasai oleh as- 16
ing itu bukan migasnya, melainkan hanya kontraktornya. Dimana se- bagian besar masih dipegang oleh Pertamina dan dimiliki oleh negara. Namun tidak dapat dipungkiri asing yang bercokol di sektor migas ini dari dulu dan akan bertahan terus selama tidak ada keinginan dari Pe- merintah untuk mendorong adanya perubahan operator ataupun juga perubahan kepemilikan dan se- bagainya. Karena pertanyaannya adalah apakah Pertamina sudah mendevelop ladang-ladang ataupun minyak-minyak yang kita miliki. Saat ini teknologi tentang per- minyakan bukan teknologi yang canggih karena teknologinya hanya begitu saja. Indonesia mampu untuk mendevelop dan sekarang Perta- mina sudah menjadi worldclass atau kemampuannya sudah diakui dunia. besar persentase untuk asing? itu tergantung bagaimana kontrak tersebut dibuat, berapa produc- tion sha ringnya. Bicara tentang production sharing, memang sejak dulu ketika kita belum mempunyai kemampuan mendevelop kontrak- tor-kontraktor asing mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Me- reka tentu tidak mau memberikan kepada kontraktor lokal. Meski begitu, tidak benar jika kon- traktor asing tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini developer bersama dan mayoritas untuk kita. Asing tidak boleh mendominasi seakan- akan dia yang bisa, karena lokal partner baik Pertamina maupun kontraktor-kontraktor sudah banyak yang bisa, Pertamina harusnya diuji tetapi kita juga harus memberikan kan transaksi eksport-import. Dalam konteks itu, dalam jangka pendek kita harus membangun satu refinery dengan kapasitas yang lebih besar dari Balongan. Itu bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan di In- donesia Timur. Jaman Pak Harto dulu ketika me- mutuskan membangun di Balo- ngan, waktu itu semua orang ribut, namun kenyataannya sekarang kita bergantung pada Balongan. Maka jika dibangun satu lagi di Indonesia Timur atau di Sulawesi saya yakin kebutuhan BBM untuk Indonesia Timur itu akan diatasi. Sederhananya begini, lifting kita itu sekarang sekitar 870 barel per- hari, karena kita tidak punya refi- nery, maka sebagian minyak men- Saya tidak sependapat dengan ang- gapan bahwa perkembangan migas Indonesia berada dalam posisi jalan di tempat. Hanya saja, sumur-sumur baru dalam cadangan yang cukup besar jarang kita develop sendiri. Saya berharap agar Indonesia bisa melakukan pengeboran sumur-su- mur baru agar bisa meningkatkan lifting migas Indonesia. Saya tidak sependapat jika ada anggapan bahwa hampir sembilan puluh lima persen migas kita di- kuasai asing. Sebenarnya namanya bagi hasil mayoritas itu sebenarnya buat negara, sisanya asing. Berapa pengawasan kepada Pertamina. Bangun Kilang Minyak DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk membangun refinery (Kilang Minyak-red), dan selama ini kita hanya punya satu di Balongan. Se- mentara Singapura saja sudah pu- nya dua refinery. Karena kebutuhan refinery ini cukup besar maka tidak ada pilihan lain Pemerintah harus membangun refinery. Sempat ter- fikir jangan-jangan ini tidak diban- gun karena selalu ada orang yang mendapatkan keuntungan melaku- tah kita dikirim ke Singapura atau ke negara lain. Kemudian diolah oleh mereka, inilah yang sebenarnya menjadi persoalan utama. Karena itu kenapa kita tidak mengembang- kan yang ada di Indonesia, pasti akan membawa benefit yang lebih besar untuk kita. Kita harus mem- berikan kesempatan bagi kontrak- tor lokal untuk bisa berpartisipasi. Jika itu diberikan kesempatan seba- gaimana dulu Pertamina pernah mengalami keterpurukan dan seka- rang menjadi perusahaan yang cu- kup disegani di dunia. 17
LAPORAN UTAMA Usulan dari DPR sendiri kepada pemerintah adalah jangan mem- berikan ruang terlalu banyak bagi asing untuk mengatur kita. Kedua adalah apapun pilihannya setelah dilakukan riset yang mendalam, itu harus dilakukan dengan sungguh- sungguh dan diputuskan secara poli- tik. Kelemahan kita selalu mengikuti tren-tren yang ada sekarang. Saya yakin kalau kita berani mengambil kebijakan ini, misalnya kelapa sawit untuk produk unggulan energi alter- natif, maka saya yakin kita akan di- takuti oleh dunia. Jangan kemudian kita takut dengan negara-negara Barat, Eropa yang memprotect en- ergi mereka sendiri. Kita harus juga berdaulat di bidang energi di negeri kita sendiri. Kembangkan energi alternatif Selama ini kita masih tergantung kepada energi fosil, seperti gas, batubara itu energi yang tidak bisa diperbarui. Dalam jangka panjang yang harus kita lakukan adalah ketergantungan terhadap minyak, gas, batubara itu harus dikurangi. Kita mempunyai kekuatan karena kita ini negara kepulauan maka en- ergi yang alternatif ini harus dikem- bangkan. Artinya energi alternatif yang bisa diperbarui harus dikem- bangkan dan salah satu energi yang bisa diperbarui seperti energi alter- natif dari kelapa sawit. Disini terlihat pemerintah belum sungguh-sung- guh mengeksplore hal tersebut. Jadi pengadaan itu lebih ke proyek, se- mentara jika kita melihat di negara maju hal tersebut malah di mainte- nance. Persoalan yang sering terjadi adalah siapapun yang menjadi pe- ngambil kebijakan itu selalu disudut- kan pada pilihan yang menyulitkan. Kare na mesin pembuat kebijakan ini katakanlah lebih menguntungkan kalau pengelolaan energi itu masih seperti sekarang. Kalau saya meli- hat sebenarnya banyak anak bangsa yang lulusan dari ITB, ITS, UI yang jago diluar negeri jadi kita tidak per- lu khawatir akan kekurangan SDM. Saya yakin SDM kita cukup. Ting- gal dikelola dengan baik, contoh konkritnya Freeport, apa betul jika Freeport tidak dikelola oleh asing kemudian tidak bisa didevelop. Saya rasa tidak, saya yakin Indonesia se- karang bisa.Untuk operasi tambang terbuka dan tambang bawah tanah, itu bukan lagi ilmu yang susah. Setiap tahun Pemerin- tah selalu mempersoal- kan tentang subsidi BBM, selama APBN kita masih dibuat tahunan, maka hal tersebut akan terjadi terus. Kecuali kalau kita sudah merencanakannya dalam lima tahun, maka problem kita akan menjadi lima ta- hun. Selama pro blem kita dibuat tahunan ya pasti akan tahunan, dampak ke- naikan harga BBM tahun lalu masih kita rasakan sampai sekarang. Akibat terlalu lama pengambilan keputusan untuk menaik- kan BBM dampaknya ketika kita mengalami gonca ngan rupiah kita, devisa kita tergerus, inflasi kita naik tinggi kemudian pertum- buhannya juga mengalami keterlambatan, ini problem yang kita hadapi karena kita tidak mengambil keputusan terhadap ke- naikan BBM tahun lalu. Selama kita hanya bergantung pada BBM, persoalan ini akan te- rus ada, kecuali kalau kita sudah mengembangkan energi alterna- tif diberbagai daerah. Sekarang ini salah satu hal yang bisa kita laku- kan misalnya minyak mengalami penurunan cadangan tetapi kita menemukan gas dalam jumlah yang cukup besar, kenapa kita ti- dak kembangkan power plant mini di da erah-daerah untuk mengatasi persoalan kelangkaan energi listrik. Kalau itu bisa dilakukan maka kebergantungan kepada minyak dan juga power plant besar yang tersebar di Jawa itu sangat tinggi, se hingga kalau itu dikembangkan akan mengurangi problem tersend- iri. Jadi makin banyak power plant mini di daerah yang bahan dasarnya gas, dan gas kita juga banyak. Ja- ngan energi yang tidak bisa diperba- rui dihabis-habiskan. Dengan penca- rian energi alternatif terutama yang bisa diperbaharui maka harapan agar energi ini juga bisa diwariskan untuk generasi mendatang. (TIM PARLE) Foto iwan armanias/parle. 18
kerja, yang menegaskan bahwa BUMN merupakan aset negara yang dipisahkan baik utangnya maupun piutang, kalau ini jebol maka kita akan balik kepada UU No. 8 tahun 1971. "Kita tahu bahwa jaman dulu Pertamina tidak bisa masuk dalam laporan BPK, bahkan sekarang ini, BPK bisa memeriksa Exxon," terangnya. Bobby mengatakan, fungsi mana- jemen hulu harus tetap ada apa- pun bentuknya dalam UU Migas nantinya karena hal itu, merupakan re presentasi Production Sharing Contracts (PSC) yang masih banyak sampai tahun 2028. "Kita ketahui, bahwa dalam dua kali urusan per- panjangan kontrak WMO, DPR ha- nya bisa menandatangani petisi se- cara formal bahkan tidak ada tanda tangannya, yang kita wacanakan untuk perpanjangan kontrak dima- na Pertamina seharusnya diberikan penawaran pertama untuk perpan- jangan tersebut," katanya. Revisi UU Migas semakin menge rucut dengan munculnya usulan dari para stakeholder untuk mening katkan peran lembaga peme rintah dalam mengelola cadangan energi di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Terkait peran Pertamina, DPR prin- sipnya setuju adanya pembentukan badan hukum baru bukan seperti Pertamina, karena memang Perta- mina hanya cari profit saja jadi ti- dak bisa membangun kilang karena memang kurang menguntungkan. "Apapun bentuknya akan ada yang berbeda dengan BUMN, SKK Migas dan Pertamina, sebelum UU No. 22 tahun 2001 memang ada semacam Badan Pembinaan dan penguasaan kontraktor migas asing, itu akan di- wacanakan kembali," ujarnya. "Ki t a s e p a k a t bahwa p er an Pertamina ha- rus diperkuat caranya dalam setiap penawaran wilayah kerja baru sebelum ditawarkan Pertam- ina bebas untuk memilihnya, jika telah memilih Pemerintah harus memberi kan jangan terjadi lagi ka- lah tender seperti di Papua," tegas anggota DPR dari Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi dari Partai Gol- kar. Menurutnya, DPR ingin memas- tikan mana yang terbaik dalam ruang publik dan mampu mem- berikan informasi kepada Dewan sehingga melalui UU Migas dapat mempercepat pertumbuhan eko- no mi kita. "Diharapkan ada infor- masi yang berimbang sehingga memastikan yang benar secara sub- stansi," ujarnya. Terkait isu pembentukan manaje- men baru didalam UU Migas, Bobby mengatakan, saat ini UU BUMN sedang di judicial review oleh serikat Keseriusan DPR Menurut Bobby, revisi RUU Migas merupakan bukti keseriusan DPR dalam menindaklanjuti hasil Judi- cial Review MK terhadap UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Se- lain keputusan MK, lanjutnya, juga meru pakan hasil hak angket Pansus BBM karena harga minyak mahal maka setelah diselidiki data yang ada menunjukkan perlunya perubahan sektor hulu dan semuanya sepakat mengenai hasil Pansus tersebut. "Yang berkembang di tahun 2009 19
LAPORAN UTAMA kan dengan asing," tegasnya. Terkait isu tidak adanya kedaulat- an negara di sektor tambang, pa- parnya, Komisi VII DPR juga telah berkonsultasi dengan para ahli dan mempertanyakan hal itu ke- pada Baleg, dan PUU Setjen DPR RI. "Ternyata hasil konsultasinya memang tidak ada peran negara yang tereduksi menurut para ahli kita membatasi kewajiban negara terhadap eksposur kontraktual kon- traktor asing. Dahulu PSC Presiden mengetahui sama Pertamina, seka- rang ini BP Migas termasuk Men- teri ESDM,karena itu tidak ada lagi dalam arbitrase aset negara teram- bil dalam berbagai kasus," katanya. setelah masuk Prolegnas dibentuk naskah akademis dan muncul ke- jadian luar biasa yaitu hasil judicial review Keputusan MK, yang terak- hir yaitu adanya penangkapan KPK Orang Tangkap Tangan (OTT) Man- tan Kepala SKK Migas Rudi Rubian- dini, karena itu kita segera mengk- aji kembali naskah akademik sesuai perkembangan opini di masyara- kat," katanya. Berdasarkan hasil Judicial Review MK, terdapat 12 pasal yang berisi pembubaran BP Migas yang dite- Berdasarkan hasil Judicial Review MK, terdapat 12 pasal yang berisi pembubaran BP Migas yang ditelaah kembali oleh DPR. "Dari sisi kelembagaan apakah lembaganya yang membuat celah ada korupsi atau memang orangnya," tanyanya. laah kembali oleh DPR. "Dari sisi kelembagaan apakah lembaganya yang membuat celah ada korupsi atau memang orangnya," tanyanya. Menurut Bobby, DPR mencoba membandingkan secara historis UU No. 8 tahun 1971 dan UU No. 22 tahun 2001. Prinsipnya kedua UU tersebut dikelompokkan men- jadi tiga besar, yaitu pertama siapa pengambil kebijakan, manajemen operasi dan fungsi komersial. "UU No. 8 tahun 1971 policynya berada di pemerintah sementara manaje- men operasi dan komersial berada di Pertamina, sementara UU No. 22 tahun 2001 manajemen operasi di BP Migas dan dipecah dari sisi ko- mersial yaitu BUMN seperti Perta- mina," tambahnya. Jika dilihat, lanjut Bobby, mana- jemen operasi yang dikerjakan SKK Migas dan BP Migas bertujuan me- nentukan teknologi dan menjaga cost recovery. Kemudian ada lemba- ga semacam direktorat Manajemen production sharing. "Kalau dilihat Tupoksinya sama saja dan tidak ada bedanya. Namanya fungsi manaje- men operasi harus ada karena pe- rusahaan nasional kita kemampuan liftingnya masih minim dibanding- Berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 kuasa pertambangan diserahkan kepada BUMN. Jadi pada masa itu, posisi Pertamina bentuknya sama dengan BP Migas yaitu berbadan hukum. "Mulai kita wacanakan seka- rang apakah Pertamina yang dire- format atau badan lain yang sesuai konstitusi berdasarkan UU No. 8 ta- hun 1971," tambahnya. Dia mengatakan, SKK Migas boleh bubar tetapi fungsinya harus ada terkait manajemen operasi karena berhubungan dengan kontraktor asing. Sementara terkait kinerja Pertamina, Bobby menjelaskan, sebelum adanya UU No. 22 tahun 2001 kinerjanya sangat buruk namun sekarang Pertamina masuk dalam fortune 500 dan pelayanannya sangat bagus sekali. Selain itu, PGN juga mengalami over likuiditas hingga mereka berdua berebut gas di Jawa Barat. "Pertamina sekarang ingin eksplorasi minyak seperti di Qatar dan Libya," tambahnya. Menurutnya, dalam waktu dekat Revisi RUU Migas akan masuk di Baleg kemudian diputuskan apakah dibikin Pansus atau Panja. "Setelah itu balik kembali ke ruang publik lagi, jadi draft yang ada kemarin bukan harga mati disitu kita ingin memastikan mana yang terbaik buat Indonesia," katanya. (TIM PARLE) Foto wahyu/parle. 20
PENGELOLAAN MIGAS HARUS SESUAI KONSTITUSI BP Migas lalu tidak efektif karena bukan entitas bisnis, kalau perusa- haan itu punya neraca," katanya. Kedua yaitu terkait cadangan di perut bumi, Kurtubi mengatakan, itu termasuk aset di pembukuan seperti halnya mobil yang berada di gudang dimasukkan dalam inventory." Ini aset cair dan masih status cadangan persediaan kalau secara bisnis da- pat dimasukkan dalam perusahaan negara, apabila muncul di aset pe- rusahaan negara maka kontraktor tidak bisa mengklaim kalau dibawa ke bank. Jadi aturan memberikan sertifikasi kepada perusahaan asing itu salah," tambahnya. Ketiga, perusahaan negara yang diberikan kuasa pertambangan itu bila kurang teknologi maupun dana bisa bekerja sama dengan siapapun baik perusahaan asing, swasta dan berkontrak dengannya. Namun, aset terpisah dari perusahaan Negara atau istilahnya Business to Business (B to B). Kekayaan migas harus dikelola sesu ai dengan konstitusi guna me ning katkan pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Namun pertanyaannya apa sih prinsip peng elolaan migas yang sesuai dengan konstitusi itu? Berikut pernyataan pengamat perminyakan Kurtubi terkait pengelolaan migas yang sesuai konstitusi tersebut. Menurut Pengamat P e r m i n y a k a n Kurtubi terdapat b e b e r a p a h a l y a n g h a r u s dilakukan oleh Negara. Pertama yaitu kekayaan yang ada atau cadangan di perut bumi harus dinyatakan sebagai milik negara, dikuasai dan diatur oleh negara dan secara eksplisit dinyatakan di dalam Undang-Undang. Berikutnya yaitu, kepemilikan oleh negara dan kuasa pertambang- an harus diserahkan, diberikan dan dibukukan oleh perusahaan nega- ra khusus yang dinyatakan dalam UU. "Kepemilikan oleh negara baru efektif kalau otoritasnya diberikan kepada perusahaan negara yang dibentuk dan berdasarkan UU. Ka- lau kepemilikan ditangan lembaga negara seperti SKK Migas, ataupun "Pemerintah harus berada di atas kontrak dan kebal dengan aturan ar- bitrase internasional bila perusahaan negara berkonflik dengan asing. Hal itu harus dinyatakan dalam kontrak bahwa pemerintah RI berada di atas tidak terikat kontrak," tandasnya. Kemudian keempat, perusahaan negara harus memiliki kewajiban memaksimumkan penerimaan ne- gara dari migas dengan cara kerjasa- ma asing baik teknologi dan dana. Selain itu, ke depan perlu dipikirkan bagaimana memonetisasi kekayaan dari migas nasional. "Melalui cara ini diharapkan dapat mengumpul- kan uang untuk dana pembangun- an infrastruktur, terdapat dua teori di migas yaitu teori bankable seperti melakukan sertifikasi cadangan ke- mudian bisa dibawa ke bank, sama seperti surat tanah ," ungkap dia. 21
LAPORAN UTAMA pisah dari negara. Di sisi lain, dibuka peluang untuk memonetasi cadang- an yang ada tanpa merugikan inves- tornya yaitu negara," katanya. Menurutnya, SKK Migas tertu- tup untuk memanfaatkan potensi tersebut, karena memang yang mengelola seharusnya perusahaan negara sehingga Indonesia dapat mengumpulkan dana yang besar. Melalui cara ini ke depan kita tidak butuh pinjaman nantinya. "Perki- raan kasar saya termasuk batubara, emas, perak aset sekitar 200 ribu Triliun, asumsi saja 50 persen nilai itu nilai biaya produksi dan kontrak- tor. Jadi masih sisa 100 ribu triliun. Kalau tradeable bisa saja misal 10 persen 10 ribu Triliun, jadi generasi muda tidak mendapat beban utang negara," tandasnya. Melanggar UU Berikutnya yaitu tradeable yaitu minyak di perut bumi bisa diperda- gangkan meskipun barangnya ma- sih di perut bumi, seperti pasar Ny- mex bisa menjual komoditas minyak de ngan pengiriman dua bulan lagi. "Transaksi yang terjadi masih be- rada di perut bumi namun nyatanya memang bisa diperdagangkan. Ini semua milik negara bukan kontrak- tor, jadi akan menjadi milik kontrak- tor asing bila telah diproduksi dan dieksploitasi dari perut bumi dan dibagi secara fisik istilahnya crude entitlement maksudnya sudah bera- da di Pelabuhan ekspor atau titik se- rah, sementara bila masih di kilang itu masih milik negara," ujarnya. Kedepan, lanjutnya, kita ingin menciptakan UU Migas yang mam- pu memanfaatkan secara maksimal kekayaan migas untuk kepentingan bangsa namun dengan tata kelola yang baru tidak seperti sekarang yang hanya menguntungkan asing semata. "Perusahaan asing menge- bor per tama memang de ngan modalnya, tetapi setelah dapat minyak dapat mengagunkannya, setelah itu mereka semua modal dengkul, bahkan domestic public obligation kita mengemis sama mereka, ini salah sekali," tegasnya. K u r t u b i m e n g a j a k s e l u r u h masyarakat Indonesia menjaga kedaulatan bangsa dengan men- cabut UU Migas."Jadi nanti kita harapkan ada perusahaan negara yang dibentuk khusus dan aset ter- Kurtubi menilai Presiden RI memi- liki potensi melanggar konstitusi khususnya di sektor migas. Pertama memberlakukan harga pasar Perta- max untuk subsidi karena menurut UU Migas itu tidak dibedakan. "Jadi ini melanggar konstitusi yaitu hasil keputusan MK, harga pasar tidak boleh karena BBM menguasai hajat hidup orang banyak, kalau dise- rahkan ke pasar pemerintah lepas tang an seharusnya kalau untuk BBM tidak disubsidi tetap dengan harga pasar, tetapi dengan biaya pokok ditambah margin yang ditentukan oleh pemerintah," kata Kurtubi. Biaya pokok, lanjutnya, jauh lebih rendah dibandingkan acuan harga pasar.Kalau biaya pokok yang dike- luarkan sampai BBM itu disisi kon- sumen perliternya, merupakan se- luruh biaya yang dikeluarkan se perti biaya produksi, angkutan, storage, bunga bank. "Kalau impor biaya po- koknya sama dengan harga pasar internasional kalau dalam negeri ti- dak sama. Acuan biaya pokok adalah yang benar itu termasuk ketentuan tarif harga BBM termasuk penghi- tungan harga BBM yang mengacu di APBN karena ketentuan sudah di- cabut di MK," tandasnya. (TIM PARLE) Foto wahyu/parle. 22
KEKAYAAN MIGAS HARUS DIKELOLA PEMERINTAH Kekayaan bumi, air, dan cabang produksinya harus diserahkan sepe nuhnya kepada negara dan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri namun ternyata belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan sar ana dan prasarana untuk mendukung industri m i g as y a n g s e d a n g giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuh- an konsumsi energi rata-rata men- capai 7% dalam 10 tahun terakhir (PWC,2011). Pengamat hukum tata negara Ir- man Putra Sidin mengatakan, Indo- nesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola cabang produksi yang dianggap penting dan me- nguasai hajat hidup orang banyak. "Amanat UUD 1945 kalau ada ca- bang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang ba- nyak negara harus menguasainya, sementara kalau ada cabang yang penting meski tidak menguasai hajat hidup orang banyak negara juga harus menguasainya," ujarnya. Menurutnya, contoh cabang produksi yang tidak penting tetapi menguasai hajat hidup orang ba- nyak seperti tempe juga menjadi persoalan bangsa karena itu negara harus menguasainya dan harganya tidak dilempar ke pasar. "Ini keunik- an yang kita miliki, India tidak me- miliki pasal 33 UUD 45 tetapi nega- ranya menguasainya. Komoditas beras karena memang harganya dipatok dengan UU bukan peraturan 23
LAPORAN UTAMA presiden, sementara Indonesia ha- nya memakai Perpres," terangnya. Terkait persoalan BBM, dia me- nambahkan, pemerintah jangan diberikan check kosong untuk menaikkan harga BBM, padahal seharusnya itu dibuatkan undang- undangnya. "Yang banyak dipropa- gandakan BBM hancur itu karena kelas atas beli premium. Hal itu tidak haram, mobil Bentley beli BBM pre- mium maka mobilnya yang rusak, begitu juga orang kaya tidak haram makan di warteg. Bumi air dan ke- kayaan alam di dalamnya, serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan tidak mengenal kelas social. Setiap rakyat berhak menikmati semuanya," tambahnya. Menurutnya, usulan Pemerintah yang membatasi mobil bermesin cc kecil harus membeli premium se- mentara mesin cc besar harus per- tamax, hanya dapat dilakukan bila peraturannya berbentuk Undang- undang. Karena itu percuma kalau peraturan SKK Migas atau peraturan Menteri. "Perpres saja tidak boleh, karena itu harus bentuk Undang- Undang, hal itu merupakan per- setujuan DPR sebagai representasi rakyat, karena memang UUD tidak mengenal kasta sosial," katanya. Dia menambahkan, berdasarkan UUD 45 definisi kemakmuran rakyat mengandung makna implisit bahwa distribusi cabang produksi harus merata di seluruh Indonesia, kemu- dian tidak boleh hilang di pasaran (ini terkait ketahanan distribusinya), terakhir yaitu harganya terjangkau. "Jadi ada tiga, tersedia barangnya, terjangkau, dan distribusi merata. Itu yang dimaksud dengan kemak- muran makanya tidak boleh tempe, maupun minyak tidak ada di daerah lain, dan harga BBM tinggi di Papua itu termasuk melanggar Pasal 33 UUD 45," tambahnya. Artinya, meskipun harga murah dan terjangkau jika distribusi tidak merata itu juga tidak memenuhi pasal 33 UUD 45. "Jadi menurut UUD guna pemenuhan item itu, untuk menjaga harganya terjangkau dan distribusi merata tidak boleh dilem- parkan mekanisme pasar harus ne- gara yang menguasainya," katanya. Dia kembali menegaskan bahwa kalimat dalam UUD 45 "dikuasai oleh Negara"ternyata Negara ber- wenang mengatur meskipun Nega- ra tersebut secara inheren bisa mengaturnya seperti bumi air atau tentang migas itu. "Pertanyaannya apakah negara memiliki kekayaan itu? Negara tidak 24
pernah memiliki bumi air semua nya milik rakyat Indonesia namun diberi- kan otoritas kepada negara untuk mengelolanya. Untuk me ngeluarkan kebijakan atau mengurus langsung cabang produksi tersebut, atau meng atur saja jika negara tidak mampu mengelola dan mengurus cabang produksi tersebut," ujarnya. Menurutnya, tujuannya semata untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia karena sebenarnya me- kanisme pasar tidak bisa menjamin keterjangkauan harga yang diang- gap cabang produksi itu. "UU kita mengharuskan negara mengelola langsung karena kita percaya kalau negara menguasainya tetapi tidak bisa berbuat apapun. Otoritas nega- ra tidak mendapat keuntungan dari keberadaan institusi semacam BP Migas dulu. "Karena itu RUU Migas harus dirancang sesuai dengan par- adigma Pasal 33 UUD 45. Kita tahu bahwa di sektor cabang penting dan bumi, air itu besar sekali sumbang- sihnya terhadap sector APBN kita," tambahnya. Dia mengusulkan terkait sek- tor ekonomi pemerintah kedepan jangan membentuk lembaga yang terlalu jauh dari Presiden, jangan ke menteri dan juga jangan sampai dalam level presiden bisa langsung diinterpelasi segera," tambahnya. Disisi lain, jelasnya, kalau terlalu membentuk badan yang lengkap juga tidak bagus, membuat kita in- flasi dalam memilih otoritas politik lima tahun presiden tersebut karena jika masuk Presiden juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bila terjadi keru- gian di sektor migas kita tidak bisa menagihnya. " Kelembagaan pengelola itu diberikan saja kepada Presiden langsung, jangan kepada menteri karena hanya pembantu presiden, Menurutnya, tujuannya semata untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia karena sebenarnya mekanisme pasar tidak bisa menjamin keterjangkauan harga yang dianggap cabang produksi itu. "UU kita mengharuskan negara mengelola langsung karena kita percaya kalau negara mengelola langsung maka sharenya banyak," tambahnya. negara mengelola langsung maka sharenya banyak," tambahnya. Dia mengatakan, pemikiran UU Migas terdahulu banyak dianggap inkonstitusional karena kita ketahui instrumen pemerintah yang melaku- kan perjanjian kontrak de ngan pihak ketiga ada BUMN, swasta dan peru- sahaan bentuk lainnya. Sementara negara tidak bisa berbuat dan tun- duk dengan kontrak tersebut. "Kare- na itu bunyi pasal tersebut dicabut oleh keputusan MK kemarin untuk dihilangkan, artinya jangan sam- pai UU mencabut otoritas tersebut, yang berhak itu DPR dan peme rintah sendiri, sementara kita ketahui UU disektor ekonomi berhala ekonomi bukan disektor tersebut ada sema- cam IMF, dan World Bank," ujarnya. Irman menegaskan, hal ini dina- makan neolib karena seolah-olah mengebiri otoritas DPR. Sekarang ini, kita ketahui DPR kerap mengu- rangi otoritasnya sendiri seperti UU BUMN itu, bila ingin menjual BUMN tidak perlu ijin DPR. "Hal ini sangat keliru karena menyangkut entitas negara, jika ingin divestasi harus ijin DPR tetapi didalam UU BUMN tidak dijadikan seperti itu," tandasnya. Karena itu, sekali lagi jangan per- nah melepaskan otoritas DPR itu terkait bumi, air dan cabang produk- si penting kalau perlu dilepaskan hanya pada tingkat level Presiden. "Kita jangan membangun lembaga terlalu jauh dari presiden karena dengan cara ini DPR selaku wakil rakyat bisa dengan mudah menagih Presiden melalui interpelasi, de ngan mudahnya DPR dapat menagih de- ngan hak angket. Kalau seperti BP Migas itu tidak imbang berantem- nya paling teriak saja informal kalau kalau kuasa negara Pasal 33 itu pa- ling jauh presiden mengatur regulasi internalnya,sekarang ini otoritasnya BP Migas jika dewan ingin tanya bisa lepas tangan," katanya. Terkait SKK Migas, semuanya ter- gantung dari DPR apakah konstitu- sional atau inkonstitusional. "Yang kita pahami SKK Migas itu produk sementara sampai UU Migas yang baru itu rampung," ujarnya. Membentuk lembaga terlalu ban- yak dapat membuat Presiden lepas tangan karena jika ada persoalan kita tidak bisa meminta pertang- gung jawaban Presiden langsung. "Kita ingin pemimpin di 2014 yang ingin mengubah keadaan ini, me- mang sulit jika kita tidak mendesain itu semuanya," tandasnya. (TIM PAR- LE) Foto wahyu/parle. 25
SUMBANG SARAN Oleh Hariyadi Masih kental dalam i n g a t a n k i t a ketika kebijakan p e n g e n d a l i k a n B B M k u o t a b e r s u b s i d i p a d a t a h u n 2 012 akhirnya mentah kembali setelah muncul gejolak sosial. Pada waktu itu, 23 November 2012, gejolak sosial terjadi di Kecamatan Barong Tiongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Barat. Gejolak yang diawali dengan cekcok antara warga dengan petugas agen penyalur minyak dan solar berujung pada kerusuhan sosial dengan implikasi ratusan rumah dan toko terbakar. Ke ce n d e r un gan " ke k ur an gan " pasokan BBM tersebut juga ditemui di sejumlah wilayah. Dalam konteks ini n e gar a har us 'm e n gal ah ': Pertamina menghentikan kebijakan t e r s e b u t d a n p i l i h a n p o l i t i k negara akhirnya mengarah pada penambalan kuota BBM bersubsidi pada tahun anggaran. Pemerintah sebenarnya telah b e r u p a y a m e n g o p t i m a l k a n sejumlah kebijakan pengendalian sebelumnya dan langkah himbauan penghematan termasuk di dalamnya kegiatan Gerakan Nasional Hari Tanpa Bensin Bersubsidi pada tanggal 2 Desember 2012 di wilayah Jawa-Bali dan lima kota besar di luar pulau Jawa, yakni Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar dilakukan. Namun demikian, akhirnya pemerintah memandang bahwa semua langkah itu tetap tidak mampu mengerem laju t in gk at ko nsumsi. S et ali tiga uang pada kasus tahun ini, upaya pengendalian kuota BBM bersubsidi digenjot lagi. Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, sebagai tindaklanjut Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 y an g m emilik i r uan g lin gkup pengaturan yang sama di tingkat Jabodet abek telah digulirkan. Melalui kerangka kebijakan ini, pemerintah menargetkan dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta kiloliter sehingga upaya menjaga kuota BBM bersubsidi tidak melampaui kuota yang ditetapkan APBN 2013 sebesar 46,01 juta kilo liter senilai Rp193,8 triliun tercapai. Lagi-lagi, nilai BBM bersubsidi terus mengalami kenaikan sebagai ko n s e k u e n s i n a i k ny a vo l u m e alokasinya. APBN-P 2013 mematok kuota subsidi sebesar Rp199,85 triliun atau setara dengan 47 juta kilo liter. Alokasi ini masih sangat rentan terhadap perubahan setidak- tidaknya karena tiga variab el penting berikut ini. Pertama, tingginya laju konsumsi BBM bersubsidi secara nasional. Seiring dengan kehadiran mobil hijau murah (LCGC), laju tingkat konsumsi BBM bersubsidi bakal semakin fantastis dan keluar dari bat as ambang psikologis kit a jika dirasiokan dengan jumlah ruas dan luas jalanan misalnya, di Jabodetabek. Mari kita lihat f a k t a e m p i r i s o t o - h e d o n i s kelas menengah di republik ini. Peluncuran LCGC Toyota Agya pada awal bulan September 2013 lalu mampu mencetak 1500 pesanan mobil hanya dalam waktu tiga jam (Tempo, 10/9/13). Dengan jumlah kelas menengah yang mencapai lebih dari 20% dari jumlah penduduk, dipastikan konsumsi BBM akan semakin menjadi momok bagi negara. Kedua, politik subsidi BBM yang masih menyisakan ruang bagi terciptanya tambalan subsidi. Kehadiran Pasal 8 UU ayat (10) No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 membuka ruang bagi dilakukannya penyesuaian alokasi BBM bersubsidi menguatkan hal ini. Di satu sisi, fakta ini sekaligus menyiratkan belum berjalannya serangkaian kebijakan pengendalian implementasi BBM bersubsidi. Ke t i g a, b e l u m m e m b u m i n y a kebijakan diversifikasi energi. Mandat Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah mengamanatkan politik bauran energi yang komprehensif sampai tahun 2025 dengan peran masing-masing jenis sumber energi terhadap tingkat konsumsi energi secara nasional. Walhasil, kebijakan ini pun masih jalan di tempat. 26
Subsidi BBM dan Beban Anggaran Kenaikan harga minyak dunia mulai tahun 2005 yang mencapai lebih dari 70 dolar AS menghadapkan pemerintah pada situasi yang semakin dilematis dalam mengelola kebutuhan BBM bersubsidi atau kebutuhan energi secara umum. Subsidi BBM yang terus mengalami kenaikan di luar ambang batas aman secara psikologis bagi APBN akan semakin membebani keuangan negara. Kondisi ini akan semakin menempatkan pemerintah pada ruang gerak yang sempit. Tidak hanya itu, faktor status Indo- nesia sebagai net importer minyak bumi dan keluarnya keanggotaan In- donesia dari OPEC pada tahun 2008 turut mengurangi ketahanan energi secara nasional. Indikasinya, target lifting minyak dalam beberapa tahun terakhir terus merosot. Dalam tahun ini, Satker Khusus Pelaksana Kegia- tan Hulu Migas bahkan baru-baru ini melansir bahwa lifting minyak na- sional rata-rata hanya berkisar 830- 850 ribu barel per hari dan meleng- gang jauh di bawah yang ditetapkan APBN 2013, sebesar 900 ribu barel per hari. Target ini menjadi target terendah sejak era bonansa minyak pada tahun 1970-an dan 1980-an sebesar 1,6 juta barel per hari. Se- jalan dengan itu, nilai subsidi BBM pun bakal semakin meroket dan al- hasil akan semakin menggerogoti kemampuan anggaran pemerintah apalagi dalam lima tahun terakhir kecenderungannya terus menga- lami kelebihan kuota APBN. Bagaimana pun dengan melihat fenomena over kuota BBM bersub- sidi selama lima tahun terakhir prak- tis nilai subsidi sampai akhir tahun pun akan mengalami hal yang sama apalagi jika kita kaitkan dengan tiga momentum hari libur dan besar nasional seperti hari raya qurban, perayaan natal dan tahun baru. Itu artinya, jika inisiatif kebijakan tero- bosan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tumpul dalam eksekusin- ya, persoalan subsidi BBM akan terus menyandera politik anggaran yang implikasinya politik anggaran yang pro-rakyat akan semakin jauh dari muaranya. Persoalannya tentu tidak semata- mata hanya pada potensi budget crunch. Subsidi energi yang terus meningkat secara kumulatif akan berefek bola salju bagi perekono- mian secara umum karena resiko menurunnya stimulus APBN. Argu- mennya sederhana, meningkatkan subsidi energi akan berdampak terhadap belanja modal. Argumen ini bukan isapan jempol di tengah semakin limbungnya perekono- mian kawasan dan global yang cenderung semakin tidak bersaha- bat dalam upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang telah kita raih dalam beberapa tahun terakhir. Dari per- spektif inilah, politik pengelolaan energi negara yang lebih tough, ha- rus segera ditancapkan, kalau tidak dapat disebut, dipaksakan. Agenda Diversifikasi Energi Tarik-menarik dalam penentuan struktur politik subsidi BBM dan dinamika yang menyelimuti dalam proses penyesuaian harga BBM bersubsidi yang melelahkan men- guatkan adagium bahwa ketahanan energi mulai memasuki fase titik kri- tis. Dalam jangka panjang, skenario terburuk bisa saja terjadi jika peme- rintah tidak mau berpikir out of the box. Dalam koridor pemaham an ini, energi, meminjam kaum devel- opmentalists, menjadi sangat vi- tal bagi pembangunan. Ironisnya, agenda penghapusan subsidi BBM secara total dinilai menjadi sebuah diskursus yang 'norak' dan lebih eks- trem lagi, malah sebagai 'bunuh diri' politik. Demi pengamanan kepentingan yang sangat strategis ke depan, misi pengurangan subsidi harus menjadi peletak dasar sekaligus leverage pemerintah dalam menuntaskan 27
SUMBANG SARAN agenda ketahanan energi nasional mencakup beberapa isu kebijakan seperti diversifikasi energi dan p e n g e m b a n g a n i n f r a s t r u k t u r energi. Pengurangan subsidi BBM juga harus menjadi medan 'manuver' pemerintah untuk mendorong perubahan subkultur boros-energi mas y ar ak at untuk m e n o p an g ketahanan energi, penghematan anggaran dan penghapusan subsidi secara penuh. Tidak berlebihan, agenda ini akan beririsan dengan upaya pemerintah untuk merubah Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang KEN. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menggarisbawahi bahwa ke- bijakan pengelolaan energi nasional harus dilaksanakan secara berkeadil- an, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Dengan mandat ini, ruang bagi pengembangan semua jenis sumber energi, khususnya en- ergi terbarukan (EBT), menjadi suatu keniscayaan. Pilihan ini sangat fun- damental seiring dengan semakin liarnya tingkat konsumsi energi se- mentara pada saat yang sama kapa- sitas negara dalam memenuhinya terus merosot tajam. Laju pertum- buhan penduduk, pembangunan ekonomi dan tingginya pemburu rente bisnis penyelundupan BBM bersubsidi terus menambah lim- bung situasi ini. Alasan ini tidak berlebihan karena Indonesia memiliki sumber EBT yang melimpah. Laporan khusus Tempo (24/3) misalnya, membeberkan sejumlah potensi EBT, data yang analog dengan tersedianya menu gastronomikal yang siap dieksekusi. Sebagai sarana pengolah, lan- dasan aturan mainnya pun sudah jelas. KEN telah menetapkan politik bauran energi bagi terpenuhinya peran jenis energi pada tahun 2025; minyak bumi kurang dari 20%, gas lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi lebih dari 5%, EBT lain- nya khususnya nabati, panas bumi, biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin lebih dari 5%; dan batubara yang dicairkan menjadi lebih dari 2%. Target ini bahkan akan lebih digenjot sampai tahun 2050. Wacana yang berkem- bang dalam proses penyiapan pe- rubahan kebijakan KEN misalnya, politik bauran energi primer sampai tahun 2050 akan menetapkan pe- ran EBT minimal 31%, minyak bumi kurang dari 20%, batu bara minimal 25% dan gas minimal menjadi 24%. Mandat penting lainnya adalah target pencapaian elastisitas energi (EE) yang lebih kecil dari 1 pada tahun 2025. EE Indonesia saat ini masih di atas 1 (1,84). Sebagai perbandingan, Malaysia sebesar 1,69; Thailand,1,16; Singapura, 0,73; Jepang, 0,10; Inggris,0,03; dan Jerman, 0,12. Pada tahun 2012, Indonesia tergolong negara terboros energi di dunia dengan indeks EE masih di angka 1,63 dan tertinggi di Asia Tenggara dan bahkan sebagian negara-negara maju yang indeks EE- nya di kisaran 0,1-0,6. Di samping itu, intensitas energi final juga akan didorong menjadi 1% pada tahun 2025. Mengapa semua fakta penting disuarakan? Sejumlah sumber potensial bagi pengembangan EBT dan target politik bauran energi yang telah ditetapkan tak ubahnya seperti macan kertas. Pengembangan BBN praktis hanya berjalan di sektor biodiesel dan perannya secara grafikal cenderung linier. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa produksi BBN masih di kisaran dua juta kilo liter per tahun. Penggunaan energi panas bumi baru mencapai 900 Mwe (800 MW). Jumlah ini masih sepertiga dari potensi energi panas bumi nasional yang mencapai kira-kira 27.000 Mwe atau setara 40% cadangan energi panas bumi dunia. Sumber EBT lainnya seperti biomassa, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin dan suhu kedalaman laut pun setali tiga uang. Energi baru seperti nuklir masih menjadi bola politik liar yang dikooptasi populisme sesaat dalam arena percaturan politik nasional. Sejumlah faktor seperti tingginya biaya pengelolaannya, kebijakan yang kurang kondusif dan faktor teknologi juga turut memperkeruh suasana. Faktor biaya misalnya, menunjukkan bahwa persoalan ini perlu sebuah kebijakan terobosan y ang tentuny a membutuhkan kep utus an p o lit ik y an g k uat . Belum sampai di sini, tingginya biaya pembangunannya pun perlu didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan pembelian energi listrik dan regulasi teknis lainnya yang memberikan ruang insentif yang lebih longgar bagi investor. Sebagai contoh, kebijakan harga pembelian listrik investor oleh pemerintah (feed-in tariff ) telah dinaikkan dari di bawah Rp500 per kWh menjadi lebih dari Rp600 per kWh. Kebijakan ini membangkitkan animo sejumlah investor pembangkit listrik mikrohidro. Namun demikian, dari sejumlah puluhan perjanjian pembelian jual-beli listrik dengan PLN, realisasinya kurang dari 5%. Lagi-lagi, persoalan kondusifitas at u r a n d a n i n s e n t i f m e n j a d i ganjalan. Persoalan teknologi pun sama karena kentalnya politisasi. Pesan ini secara langsung mendesak bagi dilakukannya rejuvinasi politik bauran energi nasional. Tanpa upaya ini pengembangan EBT hanya akan menjadi pajangan normatif. Secara normatif, kebijakan pe- ngelolaan energi nasional diarah- kan bagi terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi na- sional. Dalam perspektif seperti ini, tugas berat telah menanti generasi kepemimpinan politik saat ini karena dua agenda ini akan bermuara pada tercapainya kedaulatan energi. Titik irisan ketiganya semua mengamini bahwa mustahil ada kedaulatan energi zonder kemandirian dan ketahanan energi. Apapun pilihan politiknya ke depan, yang pasti kita harus mengarahkan alam bawah sa- dar kita bahwa era bonansa mi nyak bumi menjadi romantisme yang tidak bakal kembali. Penulis adalah peneliti P3DI Setjen DPR RI, Jakarta. 28
PENGAWASAN Dalam kunjungan ke Lapas Cilodong dan Pondok Rajek, Bogor anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono menyaksikan sendiri betapa padatnya ruangan 3x5 berjeruji besi itu. 5 tempat tidur tingkat yang tersedia di ruangan itu seharusnya digunakan oleh 10 orang narapidana. Tetapi fakta yang dilihatnya ada 30 orang disitu. Mereka akhirnya tidur 3 tingkat, ada di lantai, di bawah tempat tidur, di kasur bawah dan di kasur atas. Belum lagi fasilitas toilet di ruangan yang harus digunakan ber-30 orang. "Amanat undang-undang Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan, membantu anak bangsa yang salah melangkah.Mereka dibantu untuk mengoreksi diri dan bangkit menjadi lebih baik pada saat keluar lapas. Kalau kondisinya begitu bagaimana mendorong 29
PENGAWASAN jadi hasilnya lebih konprehensif," imbuhnya. mereka berubah," tandas Harr y dalam kesempatan wawancara di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kondisi di dua lapas di Bogor itu menurutnya menjadi cerminan per- masalahan lapas di hampir seluruh wilayah di tanah air. Wakil rakyat dari dapil Depok-Bekasi ini menye- but over capacity menjadi masalah utama lapas saat ini diikuti daftar panjang problematika lain yang se- bagian disaksikannya sendiri pada saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan spesifik ke sejum- lah daerah. "Kalau saya ditanya ten- tang lapas sekarang problem utama adalah over capacity. Membangun gedung baru, itu iya, tetapi ada temuan menarik di hampir semua lapas dan rutan ternyata 60 persen penghuni dalam beberapa tahun belakangan ini adalah napi dan ta- hanan narkoba," ungkapnya. Bagi anggota Komisi III dari FPG Ade Supriatna ada salah kaprah yang terjadi terjadi selama ini dalam memperlakukan para pengguna narkoba.Sebagian dari mereka adalah korban dari penyalahgunaan, akibat dari ketidaktahuan dan salah pergaulan. Banyak dari mereka anak muda yang masih harus mengenyam pendidikan di sekolah atau kampus. "Apa jadinya kalau anak-anak yang masih hijau ini, mungkin ada yang dijebak temannya harus masuk penjara. Bukannya sembuh mereka keluar mungkin menjadi semakin bejat karena bergaul dengan bandar, pembunuh atau pelaku kriminal kelas berat lainnya," jelasnya miris. Seharusnya para pengguna baru ini dikirim ke Panti Rehabilitasi atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).Disitu mereka 'ditahan' sambil memperoleh rehabilitasi medis dan pembekalan mental termasuk bimbingan rohani dari para guru agama. Penanganan yang tepat diyakininya akan dapat membuat pengguna ini kembali ke jalan yang benar, menjauh dari masa lalu mereka. "Tentu perlakuan ini tidak dapat kita terapkan kepada pengguna yang telah berkali-kali gagal diterapi, masuk lagi, masuk lagi. Kondisi ini bisa saja terjadi. Orang seperti ini bisa jadi layak ditahan," tekannya. Masalahnya sekarang amanat UU Narkotika memang mengarahkan untuk memberi sanksi penahanan ke p a d a p a r a p e n g g u n a . A d e yang mantan Ketua DPRD DKI ini mendukung agar proses revisi segera dilakukan. " Nah UU Narkotika ini ternyata bukan ranahnya Komisi III tetapi IX.Saya usulkan nanti kalau direvisi lebih baik dibentuk pansus yang melibatkan lintas komisi Langkah lain yang dapat diambil segera adalah mengefek tifkan penyelesaian di luar pengadilan. Sebenarnya budaya yang tumbuh dan telah berkembang sejak lama di tengah masyarakat sangat dapat diandalkan untuk menyelesaikan sejumlah tindak pidana berat dan ringan.Dalam kondisi saat ini kita dapat mendorong aparat untuk dap at m emb antu pihak- pihak yang terlibat untuk menyelesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat."Kasus pidana ringan bisa segera dilakukan, misalnya mencuri sandal, semangka, kayu bakar tidak perlu ditahan, disidang dan masuk penjara.Libatkan pemangku adat. Saya dengar di Bali, polisi menerima ini.Kalau sudah diputuskan dalam rapat adat ya selesai," katanya sambil mengangkat kedua tangannya. Anggota Komisi III dari dapil Sumbar II Nudirman Munir juga menyebut hal yang sama. " Di kampung saya biasa ada hukuman adat dengan memerintahkan pihak- pihak yang dinyatakan bersalah misalnya membersihkan mesjid selama sebulan, membangun jalan, merapikan banda (kali kecil).Ini berhasil, semua pihak menerima, menjerakan pelaku tanpa harus masuk penjara," paparnya. Harr y melihat ini seharusnya dapat menjadi bagian dari hukum positif yang diterapkan bangsa ini kedepan.Ia berkeyakinan pelaku ke- jahatan kerah putih, koruptor mung- kin akan lebih jera apabila bagian dari hukumannya melakukan kerja sosial. Pilihannya bisa beragam di- antaranya membersihkan toilet di terminal Pulogadung, membersih- kan taman-taman publik. "Wah ka- lau koruptor yang biasanya public figure disuruh menyapu di Monas dan dilihat teman dan keluarga- nya, saya yakin ini akan sangat ber- bekas dihati mereka sambil tentu kita bimbing mental mereka. Saya yakin langkah ini lebih efektif dari pada penjara bertembok tebal yang terkadang layanannya bisa mereka 30
beli," imbuhnya bersemangat. Poli- tisi FPD ini berharap kerja sosial ini dapat diatur dalam revisi UU KUHAP yang saat ini sedang dipersiapkan komisi bidang hukum ini. SDM Lapas Pada saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Lapas dari seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, Komisi III berhasil menghimpun se- jumlah persoalan penting.Salah satu yang mengemuka adalah minim- nya pegawai lapas atau biasa dike- nal de ngan sipir yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus dibidang pemasyarakatan. Kemen- kumham memang telah memiliki akademi khusus untuk itu (AKIP) na- mun faktanya sebagian besar sipir yang telah bertugas cukup lama di lapang an adalah tenaga administra- si atau staf bidang lain yang ditem- patkan di lapas. eka. Nah apa jadinya kalau orang dengan pemikiran kuat seperti ini bergaul dengan narapidana lain, bukan tidak mungkin mereka malah mempengaruhi," ungkapnya. Melihat kondisi ini beralasan kalau kemudian muncul wacana u n t u k m e m b a n g u n t a h a n a n khusus bagi narapidana terorisme. Menempatkan mereka terpisah dari tahanan lain diyakini akan lebih memudahkan untuk menanamkan pemahaman baru terhadap apa yang sudah diyakini selama ini. Harry mengaku siap mendukung apabila pemerintah mengajukan proposal lengkap terkait ide ini. Menyoal Pengetatan Remisi Keputusan pemerintah menge- luarkan PP no.99/2012 tentang Pengetatan Remisi untuk narapi- dana korupsi, narkotika dan teror- isme dinilai tidak tepat.Sejumlah temuan menunjukkan kebijakan itu malah membuat para napi menjadi frustasi karena upaya mereka untuk berubah menjadi lebih baik tidak mendapat apresiasi. "Dalam UU dijelaskan lapas adalah tempat pembinaan bukan balas dendam. Prinsip pembinaan kalau berbuat baik akan ada reward, pen- gurangan hukuman tadi. Setelah PP 99, upaya remisi diperketat mereka jadi hilang harapan, jadi agresif. Se- harusnya kalau mau menambah efek jera beri hukuman maksimal 20, 30 tahun, seumur hidup ka- lau perlu," kata anggota Komisi III Nudirman Munir. "Jelas ini besar pengaruhnya kare- na dalam membina narapidana perlu pemahaman khusus, mulai dari manajemen sampai masalah pedagogi dan psikologis.Mereka bukan barang yang datang terus dikurung, kalau sudah begini ak- hirnya pendekatan yang digunakan kekerasan, menekan," tandasnya. Pengakuan lain yang cukup menge- jutkan adalah kesulitan untuk meng- hadapi narapidana terorisme yang cendrung tertutup dan eksklusif. Seiring dinamika global jumlah ta- hanan kasus ini terus bertambah di sejumlah lapas di tanah air.Mereka masuk dengan pemahaman terha- dap ideologi tertentu yang sangat ekstrim dan tidak mudah merang- kul mereka bahkan oleh seorang ahli agama yang diundang ke dalam lapas. "Para Kalapas mengatakan belum punya panduan bagaimana merang- kul narapidana teroris ini, jelas mer- eka kesulitan mendekati orang yang masuk ke tahanan dengan idelogi yang mereka pahami dengan sangat kuat.Tidak mungkin itu bisa ditem- bus dengan pendekatan '4 pilar' atau diceramahi ustadz yang tidak sesuai dengan pemahaman mer- Sementara itu Ade menilai patut pula ditelaah lebih jauh kemungki- nan untuk membangun lebih ba nyak tahanan khusus bagi napi korupsi. Sebagian besar dari mereka adalah para intelektual yang telah salah melangkah. Dengan pendekat an yang tepat ia meyakini tidak terlalu sulit untuk mengembalikan mereka dan bahkan memanfaatkan keahlian mereka untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat di lapas serta dilingkungan masyarakat yang lebih luas. "Membangun itu mudah memang untuk diucapkan, direncanakan t api sejauh ini realisasi yang sulit. Hampir semua persoalan kemudian terbentur pada politik anggaran pemerintah dalam upaya penegakan hukum.Kita lihat hal seperti ini bukan termasuk prioritas sejauh ini," keluhnya. Ia menambahkan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Lapas seluruh Indonesia beberapa waktu lalu banyak yang curhat, keputusan itu telah mempersulit tu- gas mereka dalam merangkul para napi. "Kita mencatat kebijakan ini ditolak Kalapas seluruh Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan dan man- tan dirjen yang bilang yang sama. Jadi sekarang menteri jangan men- gambinghitamkan over capacity, itu seperti berlindung dibalik rumput sebatang," tandasnya. Bagi Harry sejumlah persoalan yang ada di Lapas saat ini seperti benang kusut yang memang ha- rus di urai satu persatu. Kekerasan yang menyeruak di Tanjung Gusta, Labuan Ruku, Sumut atau bah- kan Rutan Cipinang yang berada di Ibukota Jakarta harus dilihat se- bagai dampak dari sejumlah per- soalan yang membelit institusi ini. Peme rintah tidak bisa bersembu- nyi di balik persoalan kelebihan kapasitas."Jadi saya harus katakan kalau bicara lapas sekarang ini yang ada ya problem, problem, problem," pungkasnya. (iky) Foto riska/iwan ar- manias/wahyu/perle. 31
PENGAWASAN AKANKAH RUPIAH TERUS MELEMAH? Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mengeluarkan empat kebijakan ekonomi untuk menyikapi kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Salah satu hal yang membuat resah pasar adalah nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah masih bergerak liar terhadap mata uang yang dikenal dengan negara Paman Sam itu. Pada penghujung Agustus 2013, rupiah sedikit menguat, meski masih di posisi yang mendekati level Rp12.000/dolar AS. Paket pertama yang ditawarkan peme- rintah, kebijakan ditujukan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Paket ini diarahkan untuk men- dorong ekspor dengan cara pemberian intensif dan keringanan pajak bagi industri yang sebagian produksinya berorientasi ekspor. Selain itu, kebi- jakan juga dalam bentuk menurunkan impor migas dan mendorong pengembangan sumber energi al- ternatif serta menetapkan pajak lebih tinggi bagi mobil built up dan barang impor bermerek. 32
Paket kedua, berisi kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, memastikan agar defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembiayaan aman. Paket ketiga, berisi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. C ar a y ang dilakukan, dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari semula impor berdasarkan kuota menjadi impor dengan mengandalkan harga. Paket keempat, berisi kebijakan mempercepat investasi. Pemerin- tah akan mengefektifikan sistem la- yanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan Daf- tar Negatif Investasi (DNI), memper- cepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insen- tif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan. agar empat kebijakan ekonomi ini dapat berjalan efektif. "Komisi XI sudah lama memberi warning kepada pemerintah, kalau ada lubang yang sangat besar di dalam profil neraca pembayaran. Kalau hal ini tidak cepat-cepat diatasi, akan menjadi bom waktu. Nah, sekarang itu sudah terjadi," imbuh politisi dari Dapil Sulawesi Selatan III ini. Sementara itu, masih terkait dengan nilai tukar rupiah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menilai, melemahnya nilai tukar r up i ah m e r up ak an ke s al ah an Bank Indonesia (BI). Pasalnya, sudah mencapai Rp 12.000 per dolar AS. Jadi artinya, secara Undang- undang BI dianggap bersalah," tegasnya. Untuk itu, Komisi yang membi- dangi Ekonomi dan Perbankan ini meminta BI agar mampu menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Komisi XI memin- ta kurs rupiah stabil pada level Rp 10.000 hingga Rp 10.200, dimana angka ini dinilai tidak terlalu jauh dari asumsi ditetapkan pada APBN-P 2013 sebesar Rp 9.600. "Rupiah pada akhir tahun minta dijadikan Rp 10.000 hingga Rp 10. 20 0, t api kami juga tet ap Diharapkan, dengan adanya pa- ket kebijakan ekonomi ini, kondisi ekonomi dalam negeri semakin membaik. Namun, sebagian kala- ngan menilai kebijakan ini terlam- bat dikeluarkan. Menanggapi empat kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat menyatakan bahwa tidak ada kebijakan yang terlambat. Ia menyatakan, ada perkembangan baru yang tidak bisa dihindari, dan perkembangan baru ini lebih cepat dari yang diperkirakan pemerintah. "Kebijakan itu pasti keluar setelah peristiwa terjadi. Tidak ada kebi- jakan yang terlambat. Yang perlu menjadi catatan adalah, kebijakan itu efektif atau tidak. Karena itu akan kami pertimbangkan assess- ment yang berkaitan dengan kebi- jakan ekonomi," ujar Andi beberapa waktu lalu, ketika ditemui Parle di ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nu- santara I. Namun, Politisi PKS ini memberi catatan, kebijakan ini jangan ngam- bang atau hanya menjadi konsep. Pasalnya, kebijakan yang hanya menjadi konsep, justru malah akan merisaukan pasar. Sehingga, Komisi XI dan pemerintah sedang berusaha tujuan didirikannya BI adalah untuk menjaga stabilitas uang rupiah. Dimana stabilitas tersebut mencakup pada inflasi (kenaikan harga), termasuk nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. "Dari segi undang-undang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kenaikan dolar yang terus meningkat adalah Bank Indonesia. Target dalam APBN di tahun 2013 yang sudah diumumkan Presiden seharusnya Rp 9.30 0, bahkan dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus lalu, untuk RAPBN tahun 2014 dengan targetnya Rp 9.750 tapi sekarang meminta supaya bisa di bawah itu, jadi tidak terlalu jauh dari angka APBN-P 2013 sebesar Rp 9.600," tambah Harry. Harry menambahkan, memang akan terjadi deviasi nilai tukar yang tercantum dalam APBN-P 2013 dengan asumsi rupiah pada level Rp 9.600 diperkirakan akan sulit terealisasi. Hingga saat ini, rata- rata nilai tukar rupiah dari akhir Desember 2012 sampai 26 Agustus 2013 (year to date) sebesar Rp 9.800. Menurut Politisi Golkar ini, jika pelemahan nilai tukar rupiah tidak 33
PENGAWASAN bisa dikontrol maka imbasnya akan merambah ke berbagai sektor. Dia menyarankan, langkah awal yang perlu diselesaikan pemerintah adalah memperbaiki sisi pasokan dan permintaan terhadap dolar AS. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah spekulan. Harry mensinyalir adanya aksi para spekulan yang t u r u t m e m b e r i k a n p e n g a r u h terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. "Perubahan posisi kurs ini indi- kasinya akan berdampak besar ter- hadap struktur dan postur RAPBN 2014. Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus memiliki kesepa- katan dengan seluruh otoritasnya, dan melihat garis merahnya apa yang sedang terjadi," pesan Andi. Kesepakatan Baru Dondokombey, baru-baru ini. Khusus untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, disepakati sebe- sar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah diban- dingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750. Sebelum muncul kese- pakatan, beberapa fraksi di Komisi XI memberikan koreksi dan mem- berikan beberapa usulan terkait pe- rubahan asumsi. "Menurut saya, yang penting saat ini kami akan menutup wilayah spekulasi dan memperbaiki level ekspektasi. Itu yang belum dilakukan sampai saat ini, Saya tanya ke BI, bisa tidak meneliti spekulan itu dan ternyata mereka bilang gak bisa," imbuh Harry. Sementara itu, Andi menyatakan bahwa saat ini yang mempenga- ruhi perekonomian Indonesia varia- belnya tidak tunggal, bukan hanya dari dalam Indonesia, tapi juga dari luar negeri yang tidak bisa dikon- trol. Sehingga Komisi XI, ujar Andi, berusaha mengorganisir seluruh otoritas di bidang ekonomi untuk lebih optimal, dan untuk menutupi lubangnya. Melihat realitas kondisi ekonomi terkini, Komisi XI dan pemerintah melakukan koreksi terhadap asumsi makro RAPBN 2014. Asumsi ini se- dikit berbeda dengan usulan Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 be- serta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu. "Komisi XI meminta pemerin- tah untuk berupaya lebih keras menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, penu- runan angka pengangguran, keta- hanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target-target rencana pembangunan jangka menengah nasional," jelas Ketua Komisi XI Olly Fr a k s i G o l k a r m e n g u s u l k a n perubahan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu sebesar Rp10.500. Sedangkan, Fraksi PKS mengusulkan perubahan sebesar Rp 10.000. Sementara itu, Fraksi PAN memberikan usulan perubahan pada asumsi kurs rupiah di posisi Rp 9.800. Dan, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk kurs rupiah sebesar Rp 10.500. Selain nilai tukar rupiah, sejumlah asumsi R APBN 2014 yang yang dikoreksi dan disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen. (sf) Foto: odjie/wahyu/parle. 34
ANGGARAN ANGGARAN KESEHATAN BELUM PENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG Pemerintah ingin merealisasikan program kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. Namun, alokasi anggaran sektor kesehatan belum memenuhi amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan, yaitu 5% dari APBN. Bahkan, anggaran kesehatan untuk pemerintah daerah minimal 10% dari APBD. 35
ANGGARAN "Kita sudah capelah ngingetin. Kementerian Keuangan juga bandel. Mereka enggak ngasih dananya," ungkap Poempida, emosional. S e m e n t a r a M e n k e s s e n d i r i mengaku, masih sulit mewujudkan alokasi anggaran 5% untuk sektor kesehatan seperti diamanatkan UU. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dan banyak sektor yang perlu diperhatikan, membuat anggaran kesehatan belum mencapai target. Presiden sendiri dalam pidato RAPBN 2014 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus lalu di DPR , menyebutkan, lewat program BPJS kesehatan tahun 2014, segera akan menambah kapasitas rumah sakit-rumah sakit dan puskesmas di daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menambah tempat tidur kelas III. Anggaran kesehatan sangat vital bagi rakyat kecil. Namun, Kemen- terian Kesehatan (Kemenkes) RI dini- lai tidak optimal memperjuangan anggaran kesehatan untuk rakyat kecil. Saat ini saja alokasi anggaran Kemenkes baru mencapai 2,7%. Ma- sih jauh dari harapan UU. Pasal 171, UU No.36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, ayat (1): "Besar anggaran kesehatan Peme- rintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji." Ayat (2): "Besar anggaran kesehatan peme- rintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji." Rumusan pasal tersebut sangat bagus disusun. Tapi, perjuangan menuju anggaran kesehatan yang ideal tak semudah yang diharapkan. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam beberapa kali rapat kerja den- gan Komisi IX DPR, sering mendapat kritik tajam, lantaran kurang fight memperjuangkan anggaran kese- hatan terutama untuk rakyat kecil. Parlementaria sempat meminta komentar Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh (F- PG) yang sangat vocal menyuarakan pentingnya peningkatan anggaran kesehatan. Menurut Poempida, anggaran kesehatan itu harusnya menjadi yang utama dibanding anggaran sektor lain. Poempida menegaskan, pemerintah tak perlu melebihkan anggaran militer untuk membeli alutsista. Anggaran harus diprioritsakan untuk kesehatan masyarakat. "Kalau pemerintah melanggar UU beberapa kali, ini kan ada konsekuensinya. Nanti pada saat akhir pemerintahan 2014, kita akan tolak pertanggungjawaban presiden. Simpel saja," tegasnya, saat ditemui usai rapat dengen Menkes beberapa waktu lalu. Poempida menilai negatif Menkes yang belum menunjukkan kemajuan berarti atas sikapnya memperjuangankan anggaran di kementeriannya. Kita masih menunggu realisasi ini tahun depan. Tidak semua anggota DPR optimis atas program kesehatan yang dilontarkan presiden tersebut. Sebagian menilai, program itu mestinya sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya, bukan 2014. Setidaknya itulah yang dinyatakan Okky Asokawati, Anggota Komisi IX dari F-PPP. "Meskipun terlambat, s ay a b e r p e n d ap at l e b ih b aik terlambat daripada enggak punya," tutur Okky. Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (F-PD), meng- atakan, alokasi anggaran kementeri- an harus linier dengan penyerapan- nya. "Anggaran harus linier dengan efektifitas pemanfaatan anggaran itu sendiri. Jangan sampai seperti yang dicontohkan di Kemendikbud ada penyiasatan anggaran," ung- kapnya kepada Parlementaria usai memimpin rapat dengan Menkes beberapa waktu lalu. Dampak Keterbatasan Anggaran Nova Riyanti menjelaskan, Opini BPK sendiri terhadap lap or an keuangan Kemenkes, Wajar Tanpa Pengecualian, mekipun masih 'Dengan Paragraf Penjelasan' (WTP 36
DPP). Itu berarti belum mencapai kemajuan laporan keuangan yang ideal. Sebelumnya, Kemenkes m e n d a p a t o p i n i T M P (t i d a k memberikan pendapat) pada 2009 dan 2010. Kemudian pada 2011 mendapat WDP (wajar dengan pengecualian). "Jadi, dalam pemanfaatan ang- garan itu masih ada yang belum tepat," kata Nova lagi. Tampaknya masih butuh waktu beberapa tahun anggaran lagi untuk bisa mencapai alokasi keuangan tersebut. "Saya menyatakan keprihatinan saya Bu Menteri," katanya saat rapat dengan Menkes awal September lalu. Persoalan kesehatan masyarakat demikian pelik. Oleh karenanya, Okky berharap koleganya di Komisi IX yang bertugas pula di Banggar DPR, agar memperjuangkan ang- garan kesehatan terus ditingkatkan hingga mencapai alokasi ideal yang diamanatkan UU. "Kalau saya lihat trennya dari tahun ke tahun prosen- ke tahun." Sementara Nova berharap, wa- laupun anggaran kesehatan belum mencapai 5% seperti diamanatkan UU, namun tak boleh memengaruhi target-target pencapaian yang su- dah diprogramkan. "Mudah-mudah- an dengan penganggaran sedemiki- an, saya berharap jangan sampai mengintervensi tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai." Setidaknya, lanjut Nova, anggaran kesehatan yang ada, tetap harus mencapai Rencana Program Jangka M enengah Nasional (R PJ M N), Rencana Strategis (Renstra), dan lain-lain. Yang jelas, kata Nova, anggaran Kemenkes tidak boleh dimanipulasi atau dibarter dengan kementerian lain, yang dalam istilah Nova, tidak boleh "cawe-cawe". Namun, Menkes sendiri dalam membahas usulan anggaran pada rapat kerja dengan Komisi IX, mengakui, keterbatasan anggaran berdampak pada kesiapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014. Dalam konteks ini, program bantuan PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS 2014 belum semuanya terlayani. Data dari Kemenkes, saat ini PBI baru 86,4 juta jiwa = Rp 19,93 triliun, belum termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang dijamin Jamkesda. 5% dari APBN. Mengingat laporan keuangan Kemenkes belum meraih WTP seperti yang diharapkan. Apa- lagi, daya fight untuk memperjuang- kan anggaran ideal tersebut kurang ditunjukkan oleh jajaran Kemenkes. Ironisnya lagi, dalam pagu anggar- an Kemenkes tahun 2014, ternyata hanya mendapat sebesar Rp 24,92 triliun. Berarti turun lagi alokasi ang- garan tersebut menjadi 1,3%. Okky Asokawati memprihatinkan kondisi tase anggaran kesehatan diban- dingkan dengan APBN turun terus," sesal anggota F-PPP itu. Menurut Okky lagi, lobi anggaran mesti dilakukan antara Kemenkes dan Kemenkeu. Dan yang melaku- kan lobi tidak boleh staf di kedua kementerian. "Lobi harus dilakukan oleh Menkes kepada Menkeu lang- sung. Dengan begitu, diupayakan anggaran kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan terus dari tahun P ro gr am S J S N l ainny a ju g a terganggu, misalnya, meningkatkan kapasitas rumah sakit di daerah dengan menambah tempat tidur kelas III. Kebutuhan anggaran tahun 2014 untuk program yang satu ini mencapai Rp 7,404 triliun, namun yang teralokasi hanya Rp 4,347 trilun (58,7%). Selain itu, keterbatasan anggaran ini berdampak pula pada anggaran preventif-promotif di Kemenkes sebesar Rp 3,64 trilun. Pos ini belum teranggarkan sesuai kebutuhan. Akhirnya, target akhir RPJMN, Renstra 2014, MDG 2015 juga sulit tercapai dengan keterbatasan anggaran ini. (mh) Foto: odjie/parle. 37
LEGISLASI RUU RTRI, OBAT KUAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Kabar baik itu diputuskan pada saat Rapat Paripurna DPR (20/8) lalu. Pemerintah dan DPR menyetujui penambahan Prolegnas Prioritas tahun 2013, salah satu yang meluncur masuk daftar adalah usulan Komisi I, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia). menjadi penyeimbang bagi ragam informasi yang dimunculkan oleh media komersial," lanjutnya. Mahfudz menambahkan pilihan pembenahan regulasi sebagai proses awal revitalisasi dipandang sebagai aspek mendasar. Apabila hal ini sudah diselesaikan barulah melangkah ke level selanjutnya kebijakan pemerintah dan tahap operasional yang dilaksanakan oleh manajemen RRI dan TVRI. Selama ini dua institusi penyiaran ini diatur dalam UU Penyiaran. Karena ada gagasan besar untuk revitalisasi maka pengaturan tentang LPP TVRI dan RRI dilakukan secara lebih komprehensif dengan sejumlah re gulasi af f ir mative makany a kemudian lanjutannya berkembang ide untuk memisahkannya dari RUU Penyiaran. "Iya kita memang mengusulkan RUU RTRI menjadi usul inisiatif DPR. Ini beranjak dari keinginan untuk memperkuat lembaga penyiaran publik kita, RRI dan TVRI supaya lebih berperan dalam dinamika dan keragaman bangsa ini," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada Parle dalam kesempatan wawancara di Jakarta, beberapa waktu lalu. Seperti halnya negara demokrasi maju lain di dunia, selalu ada lembaga penyiaran publik yang mengiringi dinamika perkembangan bangsa itu. Ada ABC di Australia, NHK di Jepang, BBC di Inggris, KBS di Korea atau PBS di Amerika. "Dibandingkan negara lain kita jauh tertinggal. Kehadiran lembaga penyiaran publik yang independen, di banyak negara terbukti dapat Apakah itu berarti dua raksasa penyiaran ini akan di-merger? Politisi Fraksi PKS ini mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu karena sampai saat ini komisi yang dipimpinnya baru memasuki tahap penyusunan draf akamemis. "Kalau itu masih optional, nanti kita bicarakan pada saat membahas format kelembagaan tetapi kalau melihat sejumlah negar a lain mereka sudah dalam satu institusi, apalagi dalam era konvergensi media seperti sekarang," paparnya. Bicara pada kesempatan berbeda Direk tur Utama LPP RRI Niken Widiastuti mengatakan menyambut 38
baik rencana DPR untuk segera membahas RUU RTRI. Baginya se mangat yang terkandung da lam produk legislasi itu adalah penggabungan atau sinergi antar dua institusi negara bukan peleburan. Ia menyebut tidak seperti media penyiaran publik di negara lain kehadiran RRI sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Segera setelah Bung Karno dan Bung H at t a m e m p r o k l a m i r k a n kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, malam harinya pesan penting itu sudah disiarkan RRI keseluruh dunia. Ini yang kemudian ditangkap dan disebarluaskan oleh Radio India dan sejumlah radio lain di Asia Pasifik. "Dunia akhirnya tahu Indo- nesia telah memproklamirkan kemerde kaannya. Belanda sendiri belum mengakuinya dan menyebut bangsa kita waktu itu sebagai republik mikrofon," ungkap Niken. "Sejarah panjang itulah yang membuat sulit para angkasawan un- tuk melepas identitas, Inilah Radio Republik Indonesia." ikutannya pengabungan dewan pengawas. Tapi itu nanti tergantung format kelembagaannya," ujar Mahfudz. "Dalam dua tahun terakhir kita berkomitmen mening- katkan anggaran RRI dari Rp.600 ke 800 miliar. Tahun ini TVRI bahkan telah menca- pai Rp.1 triliun. Persoalannya sekarang apa kah peningkatan anggaran bisa efektif tidak, berkorelasi positif dengan kinerja. Yang saya lihat belum ada pembenahan sistematis sehinga akhirnya uang tidak bisa menja wab semua. Jadi kesimpulannya masih banyak yang perlu di selesaikan sebe- lum kita bicara anggaran," im- buhnya. Bagaimana dengan revisi RUU Penyiaran? Saat ini UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah mulai me- masuki tahapan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah. Ia menggarisbawahi apabila RUU RTRI selesai lebih da- hulu nanti akan dibuat klau- sul semua aturan mengenai RRI dan TVRI dinyatakan tidak berlaku setelah UU ini disahkan. Dalam RUU penyiaran yang baru nantinya tidak ada lagi aturan tentang Lembaga Penyiaran Publik. Kalau terjadi penggabungan RRI dan TVRI, ia menggambarkan se- perti 2 lingkaran yang memiliki intersection, tempat dimana ba- nyak hal dapat dan sudah dilaku- kan bersama. Pemberdayaan SDM, optimalisasi anggaran, pelaksanaan program bersama seperti Bintang Radio, Pekan Tilawatil Quran, Quick Report Pemilu merupakan agenda yang sudah dikembangkan dua in- stitusi ini. Penggabungan Dewan Pengawas Salah satu opsi yang menjadi bahan kajian dalam RUU yang bocorannya memiliki 11 Bab dan 68 pasal ini adalah penggabungan dewan pengawas. Selama ini baik R R I maupun T V R I mempunyai dewan pengawas masing-masing yang dipilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Kalau pilihan format penggabungan institusi Ia juga meminta publik memberi- kan input terbaik termasuk pada pili- han menjadikan dua lembaga besar ini menjadi satu misalnya menjadi Lembaga Penyiaran RTRI. Kalau ke- mudian masing-masing tetap mem- pertahankan identitas yang sudah ada baginya juga bukan persoalan utama. "Pilihan nama penggabung- an itu masih jadi opsi yang bisa saja berubah," tekannya. Baginya satu yang penting harus diper tahankan adalah baik RRI maupun TVRI tidak akan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Usaha (BLU). Ia menekankan prinsip utama lembaga penyiaran publik adalah tidak bisa diperlakukan sebagai satu perusahaan komersial, mengejar profit. Ia kemudian menggaris bawahi pendapat pakar media Leo Batubara yang menyebut negara harus menjamin anggaran media penyiaran publik. Ketika ditanya tentang target, Mahfudz menyebut masa sidang kali ini dapat menyelesaikan draf RUU. Komisi I menurutnya telah membentuk panitia kerja yang telah mulai melaksanakan tugas, melaku- kan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menghimpun masukan ter- masuk ke sejumlah stasiun RRI dan TVRI. Pada masa sidang selanjutnya barulah draf RUU diajukan untuk kemudian disahkan menjadi usul inisiatif DPR dan dibahas bersama pemerintah. "Maunya kita selesai as soon as possible, makanya kita perlu dukung an teman-teman media. Ka- lau bisa selesai bareng dengan revisi RUU Penyiaran bagus. Nah biasanya kalau didorong media bisa lebih lan- car pembahasannya," pungkasnya sambil tersenyum. (iky) Foto: odjie/ eka hindra/parle. 39
LEGISLASI PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI, KEBUTUHAN YANG TAK BISA DITUNDA-TUNDA Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengatakan, urgensi dari perubahan UU Jasa Konstruksi (JK) atau UU No. 18/99 lantaran tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. "Ini prinsip dasarnya, sehingga UU tersebut perlu disempurnakan. Karena perubahannya lebih dari 50% maka tidak sekedar menyempurnakan tetapi mengganti atau dilakukan perubahan," ungkap politisi dari Partai Demokrat baru-baru ini di Komplek Parlemen Menurut Mulyadi, dari aspek azas, perubahan UU tersebut menekan- kan adanya kesetaraan, hubungan kerja antara pengguna dan penye- dia jasa konstruksi. Selanjutnya soal kebebasan, agar penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan kebe- basan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjtan dan berwawasan lingkungan Masalah prinsip lainnya adalah terkait klasifikasi jasa konstruksi yang akan mengacu kepada stan- dar internasional. Selama ini lanjut Mul yadi, jasa konstruksi asing be- lum diatur, karenanya harus diatur secara khusus dengan semangat melindungi badan usaha dan tena- ga kerja jasa kontruksi dalam negeri serta meningkatkan kapasitas dan daya saing termasuk proses transfer teknologi. "Jangan sampai seperti pemba- ngunan Jembatan Suramadu, tu- kang masaknya dibawa dari Cina. Ini perlu kita perhatikan dalam perubah an UU JK," paparnya. Lebih lanjut, sambung Mulya- di, ada beberapa hal yang secara praktis dilihat Komisi V terkait de- ngan keamanan bangunan publik. Masalah itu juga menjadi sorotan, juga dalam rangka perlindungan masyarakat yang membeli jasa kon- truksi, produk kontruksi misalnya orang membeli rumah lalu kontruk- sinya bermasalah. Katanya, pernah ada yang mengadu ke Komisi V dan sudah teruskan ke LPJK akhirnya tidak selesai, kemudian masuk ke ranah hukum atau penyelesaian pidana biasa. " Seharusnya ini juga diatur secara jelas dalam UU JK". RUU Perubahan UU Jasa Kontruk- si (JK) telah dimasukkan ke Baleg setelah dilakukan pembulatan dan pemantapan di Komisi V, dan akhir September dibahas dengan Baleg, setelah itu ke Sidang Paripurna un- tuk diputuskan alat kelengkapan De- wan yaitu Komisi V yang membahas RUU ini. Meski demikian, dia mengakui pembahasan RUU ini masih cukup panjang, diperkirakan setelah pe- 40
milu bulan April 2014. "Ada waktu April-Oktober sampai akhir periode DPR 2009-2014," ungkap Mulyadi APBN. Itu adalah konsep yang akan dilakukan pembulatan dan peman- tapan di Baleg. "Ini juga akan diperjelas, dalam RUU JK menjadi bahasan kita, karena menjadi perdebatan waktu diun- dang BP Kontruksi maupun LPJK". Sanksi pidana. Di lihat sistematika yang ada, lanjut Mulyadi, banyak sekali perubahan. Termasuk sanksi pidana yang dalam UU lama ti- dak begitu jelas, makanya ha- rus diperjelas. Pasalnya sebuah perangkat undang-undang harus ada sanksi pidananya. "Buat apa UU dibuat kalau tak ada sanksinya, supaya ma- syarakat bisa terlindungi," tu- kasnya. Pakar Konstrusi Prof Sudrad- jat mengatakan, sependapat dengan Komisi V bahwa UU Jasa Konstruksi harus diubah tidak sekedar revisi karena 50% lebih materinya di- ubah. Bahwa apa yang ada di lapang an bukan saja ti- dak sempurna, tetapi ban- yak kekura ngannya. Apakah sistem atau peraturannya yang harus dirombak, atau orangnya yang dirombak se- bab variasinya cukup besar. Di sisi lain, dalam UU yang baru nanti pelaku kontruksi harus ada kepastian, sementa- ra masalah kontruksi semakin lama semakin berkembang dan makin banyak persoalan yang timbul. Dengan lebih tegas anggota Dewan ini mengatakan, perubahan UU JK merupakan sebuah kebutuh- an yang tidak bisa ditunda-tunda. Dari sisi kelembagaan, kata Mul- yadi, melalui perubahan UU JK kita ingin menempatkan persoalan kon- truksi ini menjadi lebih clear, salah satu yang menjadi sorotan adalah sertifikasi. Dalam prakteknya, serti- fikasi belum sepenuhnya dijadikan acuan dan merupakan bukti kompe- tensi. Dewan menginginkan supa- ya aspek pembinaan itu betul-betul menjadi ranahnya pemerintah.Se- dang pengembangan itu menjadi ranah masyarakat jasa konstruksi. Terkait masalah sertifikasi kita kembalikan kepada ranah yang betul-betul independen. "Kalau dulu sertifikasi itu ada di pemerin- tah, dengan pengalaman selama ini banyak persoalan sehingga kita cari solusinya dalam penyelesaian RUU Kontruksi, kita usulkan Badan Akreditasi dan sertifikasi yang bersi- fat independen," kata dia dengan menambahkan, bahkan diusulkan, pemasukan dari serfikasi itu dijadi- kan semacam penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan proses sertifikasi dibiayai sepenuhnya oleh Politisi dari Partai Demokrat ini juga melihat lemahnya daya sa- ing jasa kontruksi nasional sebagai akibat liberalisasi perdagangan jasa kontruksi. Yang masih men- jadi perdebatan bahwa arsitektur, mekanikal dan tata lingkungan dan dianggap tidak compatible dan ber- standar internasional. Kemudian keragaman jenis dan proses sertifikasi di lapangan se- hingga sertifikasi belum menjadi masalah prioritas yang mengaki- batkan lemahnya kompetisi SDM bidang jasa kontruksi. Masalah lain adalah standar keselamatan kon- truksi dan jaminan pembiayaan be- lum rinci diatur sehingga mengaki- batkan resiko kegagalan pekerjaan kontruksi yang tinggi. Kalau bicara masalah kegagalan kontruksi dan bangunan ada bebe- rapa hal yang menjadi studi kasus yang terkait dengan robohnya jem- batan Kutai Kartanegara. Memang menjadi bias, seberapa jauh tang- gungjawab tenaga ahli sementara kontraknya adalah perusahaan. Dan seberapa jauh tanggungjawab peru- sahaan, kalau kesalahan itu dilaku- kan dalam perencanaan atau peng- awasan oleh tenaga ahli tertentu. Dalam UU JK ada pasal yang mengatakan, setiap pe- kerja kontruksi harus punya sertifikat keahlian, artinya kalau ing in menjadi pekerja kontruksi kuliah atau sekolah, be- gitu lulus boleh bekerja kalau punya sertifikat. Padahal praktek di dunia, sertifikat tidak mungkin didapat dari lulusan akademik." Jadi seharusnya ada masa magang," tandasnya. Masalah sertifikat sangat kom- pleks. Ditegaskan Sudradjat, se- harusnya kalau ada kegiatan jasa kontruksi ada owner, kontraktor, ada konsultan dan pemerintah yang mengawasi keamanan publik, semua yang terlibat proses kontruk- si tadi harus bersertifikat atau keahl- ian yang sesuai bidangnya. Tapi prakteknya, yang mempu- nyai tugas untuk mengawaasi dan memeriksa, tidak ada keharusan bersertifikat. Kontraktornya harus bersertifikat, konsultannya juga ha- rus bersertifikat, tapi yang meme- riksa dan memberi ijin tidak perlu bersertifikat. "Yang jadi masalah, kalau peme- riksa atau pengawas harus berserti- fikat, harus melalui ujian atau sa- ringan, bagaimana kalau tidak lulus. Apa harus turun jabatan. Mari kita perbaiki bersama secara bertahap," imbuhnya. (mp) Foto: wahyu/parle. 41
FOTO BERITA Tetap Bersaudara Ruhut Sitompul berjabat tangan dengan Syarifudin Sudding. Meski berbeda pandangan tetap bersaudara. Foto: wahyu/parle. 42
Kagumi Produksi Dalam Negeri Foto: ical/parle. Tim Komisi V DPR RI dipimpin Ketuanya Laurens Bahang Dama menikmati gerbong baru produksi PT INKA Madiun. 43
FOTO BERITA Diskusi Century Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso bersama anggota Timwas Century berdialog dengan Ketua KPK menjelang rapat. Foto: iwan armanias/parle. 44
KIAT SEHAT Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) pada saat ini masih menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian baik di Indonesia maupun di negara-negara maju. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT),Departemen Kesehatan RI, tahun 2001, PJPD me- nempati urutan tertinggi sebagai penyebab kematian di Indonesia (26.4%), angka ini meningkat tajam dari tahun 1992 (9.9%) dan tahun 1995 (19%). Fakta di Amerika Serikat, sekitar 600.000 orang mening- gal karena penyakti jantung di Amerika Serikat setiap ta- hun itu 1 dalam setiap 4 kematian. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian bagi pria dan wanita. Lebih dari setengah dari kematian akibat penyakit jantung di tahun 2009 adalah pada pria. Penyakit jantung koroner adalah je- nis paling umum dari penyakit jantung, menawakan lebih dari 385.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun sekitar 715.000 orang Amerika mengalami serangan jantung. Dari jumlah tersebut, 525.000 adalah serangan jantung yang pertama dan 190.000 terjadi pada orang yang telah mengalami serangan jantung. Penyakit Jantung Koroner memakan biaya $108.900.000.000 setiap tahun. Jumlah ini meliputi biaya pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan kehilangan produktivitas. "Kalau perpustakaan dikelola de ngan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya. Apakah yang dimaksud dengan penyakit arteri koroner? Penyakit arteri koroner terjadi ketika zat yang disebut plak menumpuk di arteri yang memasok darah ke jantung (disebut arteri koroner). Plak terdiri dari kolesterol de- posito, yang dapat menumpuk di arteri anda. Dan dapat mempersempit lumen arteri dari waktu ke waktu. Proses ini disebut aterosklerosis. Plak dapat menimbulkan gejala nyeri dada, atau ketidaknyamanan, gejala yang paling umum dari penyakit arteri koroner. Hal ini disebabkan kare na otot jantung tidak mendapatkan darah yang cukup. Seiring waktu, penyakit arteri koroner dapat melemahkan otot jantung. Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung, suatu kondisi serius di mana jantung tidak dapat memom- pa darah dengan cara yang seharusnya.. Bagi sebagian orang, tanda pertama dari penyakit ar- terikoroner adalah serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika plak benar-benar menyumbat arteri yang membawa darah ke jantung. Tes penting Dokter dapat menentukan risiko anda untuk penyakit ar- teri koroner, dengan memeriksa tekanan darah, kolesterol, dan glukosa darah, dan dengan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarga dari penyakit jantung. Jika anda berisiko tinggi atau sudah memiliki gejala, dokter dapat melakukan beberapa tes untuk mendiagnosa penyakit ar- teri koroner, termasuk : Uji EKG Echokardio- gram Stress test exercise X ray dada Kateterisasi jantung Angiogram koroner Kegunaan Mengukur aktifitas listrik, tingkat, dan keteraturan detak jantung anda Menggunakan ultrasound untuk membuat gambaran jantung Mengukur detak jantung saat berjalan di atas treadmill. Hal ini membantu untuk menentukan seberapa baik jantung anda bekerja ketika harus memompa lebih banyak darah Membuat gambar jantung, paru-paru dan organ lainnya di dada Cek ada atau tidaknya penyumbatan bagian dalam arteri untuk penyumbatan dengan memasukkan alat yang tipis dan fleksibel melalui arteri pangkal paha, lengan atau leher untuk mencapai arteri koroner. Juga dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah dan aliran dalam ruang jantung, mengumpulkan sampel darah dari jantung, atau menyuntikkan pewarna ke dalam arteri koroner. Monitor penyumbatan aliran darah melalui jantung. Menggunakan sinar X untuk mendeteksi kontras yang disuntikkan melalui kateterisasi jantung Serangan Jantung Serangan jantung juga disebut infark miokard, ter- jadi ketika bagian dari oto jantung mati atau mengalami kerusakan karena suplai darah berkurang. Penyakit Arteri Koroner (CAD) merupakan penyebab utama serangan jantung. Penyebab lain yang jarang terjadi adalah kejang parah dari arteri koroner, yang juga dapat mencegah su- plai darah dari mencapai jantung. Penting sekali untuk segera mencari pertolongan pada 45
tahap ini, karena jika tidak, akan terjadi kerusakan lebih lanjut, ritme jantung menjadi tidak teratur,dan jantung dapat berhenti mendadak, dan bila tidak mendapat pertolongan dalam beberapa menit. Apa saja yang menjadi Faktor Risiko Penyakit Jantung? Namun, penyebab dari gejala ini dapat berasal dari faktor lain dari luar jantung, seperti pencernaan, otot bahkan sampai pada pskososial misalnya akibat ada masalah ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan diagnosis terlebih dahulu, pada pasien dengan keluhan nyeri dada. Anamnesis perlu dilakukan untuk bisa memberi penanganan yang tepat. Hal yang perlu diketahui : Beberapa kondisi serta beberapa faktor gaya hidup da- pat menempatkan orang pada risiko tinggi untuk mengem- bangkan penyakit jantung. Semua orang dapat mengambil langkah-langkah untuk menurunkan faktor risiko jantung dan serangan jantung, dengan mengatasi faktor-faktor risiko. Pengendalian faktor risiko terutama dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung sebelumnya. 1. Kualitas, Durasi, Keparahan serta Penyebaran nyeri. Nyeri dada yang dipengaruhi jantung umumnya menyebar ke tungkai kiri atas leher dan punggung, rasanya seringakali digambarkan seperti diremas dibakar, ditimpa atau bisul yang hampir pecah. Durasi minimal 30 menit pada miokard infark 2. Riwayat Penyakit Korban. Apakah pernah terserang sebelumnya, apakah ada keluarga yang mengalami serangan, sejak kapan mulai nyeri? Tekanan darah tinggi, Kolesterol LDL tinggi dan Merokok merupakan faktor risiko utama untuk peyakit jantung. Beberapa kondisi medis lain dan gaya hidup, juga dapat menempatkan orang pada risiko tinggi untuk penyakit jantung, anatar lain : Diabetes (penyakit kencing manis), kegemukan/obesitas, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan alkohol yang berlebihan 3. Faktor risiko yang dimiliki. Merokok, hipertensi, DM, dll merupakan faktor risiko terjadinya sindrom koroner akut. 4. Gejala Penyerta. Nyeri dada akibat kerusakan jantung biasanya diser tai dengan sesak nafas, keringat berlebihan, dsb Syncope Serangan jantung memilki beberapa tanda-tanda peringatan utama dan gejala : 1. Nyeri dada atau ketidaknyamann 2. Nyeri tubuh bagian atas atau ketidaknyamanan pada lengan, punggung, leher, rahang, atau perut bagian atas. 3. Sesak nafas. 4. Jantung berdebar (palpitasi) 5. Sinkop/pingsan 6. Mual, pusing, berkeringat atau dingin 7. Henti jantung Syncope itu nama lainnya pingsan, arti kedokterannya adalah, suatu keadaan dimana terjadi kehilangan kesadaran tiba-tiba yang sembuh sendiri (selflimited) yang selalu dibarengi dengan maneuver jatuh. Pingsan diakibatkan berkurangnya pasokan darah ke otak sehingga terjadi pengurangan curah jantung, atau penurunan resistensi perifer. Ketika resistensi perifer turun, maka darah akan banyak tertampung di perifer (misalnya di kaki ketika lama berdiri,) akibatnya volume darah balik ke jantung sedikit, curah jantung juga semakin sedikit, akibatnya aliran darah ke otak tidak mencukupi. Ketika otak tidak memperoleh darah selama 6-8 detik maka pingsan dapat terjadi baik secara tiba-tiba atau dimulai oleh rasa pusing , bergoyang atau menurunnya pandangan. Penyebab timbulnya pingsan dapat dibagi 4 kelompok besar : 1. Faktor Neural. Mekanismenya melalui vasovagal, situasi emosi atau hipersensitifitas sinus karotikus (misalnya pemasangan kerah/korset terlalu ketat bisa bikin sinus karotikus terangsang dan membuat tekanan darah turun dan pingsan). 2. Ortostatik (berkaitan dengan berdiri tegak) misalnya berdiri terlalu lama. Bisa juga diperkuat oleh efek obat- obatan atau penurunan volume darah. Gambar 1. Gejala awal serangan jantung 3. Aritmia jantung. Misal disfungsi sinus node, blok AV, aritmia tiba-tiba (paroksismal), serta NYERI DADA 4. Penyebab lainnya . Nyeri dada merupakan keluhan yang sangat umum. Korban pingsan perlu memperoleh pemeriksaan seksa- 46
ma, diantaranya pemeriksaan tanda vital, bunyi jantung, EKG, pemeriksaan gula darah. Selain itu kita perlu mem- buang kemungkinan penyebab lain se perti epilepsy, ping- san psikogenik, hipoglikemia, intoksifikasi (keracunan). Tata laksana pingsan adalah dengan membaringkan pasien pada posisi terlentang, pemberian oksigen, cairan maupun vasopressor bila diperlukan selain itu perlu juga diberikan edukasi untuk pencegah an serta penanganan yang lebih baik, mislnya dengan mempersiapkan obat atau memakai pacemaker. Prognosis Jika anda pernah mengalami serangan jantung, jantung anda masih dapat rusak. Hal ini dapat mempengarhi irama jantung anda, memompa tindakan, dan sirkulasi darah. Anda juga meungkin berisiko untuk serangan jantung atau kondisiseperti stroke, gangguan ginjal dan penyakit arteri perifer. Tapi ada beberpa langkah yang dapat anda ambil untuk menurunkan kesempatan anda mengalami kesehatan masa depan. Pengobatan Aksi dini adalah kunci Orang-orang yang mengalami serangan jantung perlu perawatan darurat yang disebut sebagai Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) atau sengatan listrik (defibrilasi). Itulah mengapa Anda perlu bertindak cepat setelah tanda-tanda dan gejala serangan jantung. Dokter mungkin mereko men dasikan rehabilitasi jan- tung yang merupakan program yang dapat membantu anda membuat perubahan gaya hidup untuk meningkat- an kesehatan jantung anda dan kualitas hidup. Perubahan ini mungkin termasuk minum obat, mengubah apa yang anda makan, meningkatkan aktifitas fisik anda, berhenti merokok, dan menggelola stress. juga pastikan untuk ber- bicara dengan dokter anda tentang kegiat an sehari-hari. Dia mungkin ingin and untuk membatasi pekerjaan, per- jalanan jenis kelamin atau berolahraga Ingat kemungkinan bertahan hidup dari serangan jan- tung lebih banyak pada perawatan darurat segera dimulai. Pencegahan : Yang Dapat Anda Lakukan Apabila kita menemukan suatu kegawatdaruratan jantung atau kardiovaskular ada yang disebut dengan Cardiac Chain Survival. Langkah-langkah sebagai berikut: 1. Survei daerah. Lihat kondisi daerah usahakan lokasi aman buat korban dan kita sendiri jangan sampai kita digilas truk saat menyelamatkan korban atau apabila penderita berada di sebuah gedung bertingkat, pastikan jalur evakuasi pasien yang bisa membawa pasien ke mobil ambulance secepat mungkin 2. RAP (respon, aktiv, position). Respons dengan cek kesadaran korban, memanggil dan menggoncangkan tubuh korban. Segera meminta bantuan tenaga medis, bisa rumah sakit/klinik terdekat, posisikan pasien pada kondisi nyaman rata dan tidak mudah bergeser-geseer. Perhatikan apakah ada trauma kepala/ cervical 3. Cek ABCD (airway, breathing, circulation, disability/ defibrillator) Jika korban ditemukan tidak bernafas jangan malu-malu untuk beri bantuan nafas. Jika denyut nadi tidak terasa, maka lakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru).Apabila sam- pai 30 menit korban tidak membaik maka diperbolehkan untuk menghentikan RJP. 1. Gaya Hidup Sehat Makan makanan yang sehat. Memilih makanan sehat dan pilihlah makanan ringan dapat membantu Anda menghindari penyakit jantung dan komplikasinya. Pastikan untuk makan banyak buah-buahan dan sayuran segar. Mengkonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol dan memakan makanan yang tinggi serat, membatasi garam atau natrium dalam diit juga. 2. Menjaga berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Untuk menentukan apakah berat badan anda dalam kisaran yang sehat dokter sering menghitung jumlah yang disebut indeks massa tubuh (BMI). Dokter kadang-kadang juga menggunakan pinggang dan pinggul pengukuran untuk mengukur kelebihan lemak tubuh seseorang 3. Berolahraga secara teratur. Aktifitas fisik dapat membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat dan menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Para Ahli Bedah Umum merekomendasikan orang dewasa melakukan exercise dalam intensitas sedang, selama 2 jam dan 30 menit setiap minggu 4. Jangan merokok. Merokok sangat meningkatkan risiko penyakit jantung, jadi jika anda tidak merokok jangan mulai. Jika anda merokok , berhenti akan menurunkan risiko penyakit jantung . dokter dapat menyarankan cara untuk membuat anda berhenti 5. Batasi penggunaan alkohol . hindari minum terlalu banyak alkohol, yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Sumber : 47
agUs gUMiWang kartasasMita Ramah menyapa. Tenang dan penuh kharisma. Saat Parlementaria menemuinya, ia menyambut dengan sangat baik. Inilah Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Sosoknya tampak bersahaja dan religius. Bicaranya berwawasan penuh keilmuwan. Bahkan, keteduhan jiwanya membuat nyaman semua orang yang diajak bicara. 48
Sa a t d i t e m u i , Agus berbusana batik, begitu ra- pihnya. Busana k has In don e - sia ini, selalu ia kenakan s aat bertugas meng- h a d i r i r a p a t- rapat kerja di DPR RI. Busana batik tak pernah lepas dari kesehariannya. Kapan dan di mana pun bertemu dengan seorang Agus Gumiwang Kartasasmita, batik melekat di tu- buhnya. Berbatik sudah menjadi ci- tra dirinya. Bisa dikatakan, tiada hari tanpa berbatik. penuh keceriaan dengan kehadiran "jagoan kecil ". Kedua orangtua sang bayi memberinya nama, Agus Gumiwang Kartasasmita. Setelah kelahiran Agus ini, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Agus adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ayah sang bayi adalah perwira militer. Sementara ibundanya sosok bersahaja yang sangat mencintai keluarga. Ayah dan ibunda Agus berdarah sunda. Agus hidup di ten- gah keluarga yang penuh disiplin dan religius. Masa kecil Agus di- Darmawangsa, Jakarta Selatan. Masa kecil penuh keceriaan. Ia suka bermain bola bersama sahabat-sahabat kecilnya. Agus juga sangat suka bermain galasin dan kasti. "Hampir semua permainan rakyat saya suka," katanya. Kecuali permainan yang menggunakan kelihaian jemari seperti gundu dan gasing, ia tak piawai memain- kannya. Untuk permainan kasti, A gus m e n e r us k an ny a hin g g a menyukai permainan bisball. Belum banyak anak Jakarta ketika itu yang menyukai bisball. Kepada Parlementaria, Agus ber- cerita banyak tentang masa kecil- nya di Ibu Kota dan romantika masa muda yang penuh kenakalan. Ia senang bisa berbagi kenangan dan pengalaman hidup. Bicara soal du- nia militer dan politik luar negeri, Agus adalah orang yang tepat un- tuk diajak bicara. Ia begitu interes dengan kebijakan politik makro di Indonesia. Antara Prestasi dan Kenakalan Jakarta, 1969. Kondisi Ibu Kota belum seramai seperti sekarang. J a l a n r a y a r e l a t i f l e n g a n g . Pemukiman belum padat. Gedung- gedung ber tingkat juga belum banyak terlihat dan menjulang tinggi seperti saat ini. Yang terlihat justru rawa-rawa, lahan kosong dengan pepohanan rindang, dan pemukiman kumuh. Sementara itu, sepasang insan sedang berbahagia, karena segera dikaruniai anak kedua. Kediamannya b er ada di k aw as an C ilan dak , Jakarta Selatan. Adalah Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina y an g s e dan g b er b ahagia itu. Tangis bayi mungil telah memecah kesunyian dan ketegangan. Tahmid tiada henti terucap sebagai ungkapan rasa syukur telah dikarunia anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 3 Januari 1969. Kini, kediaman Ginandjar dan Yultin, habiskan di Jakarta, karena kebetu- lan ayahnya bertugas di Ibu Kota ini. Agus tumbuh menjadi anak yang periang dan suka bermain. Keingintahuannya pada sesu atu begitu besar mengikuti perkem- bangan hidupnya. Kawasan Jakarta Selatan, merupakan tempat Agus kecil dahulu bermain. Di tahun 1970-an kawasan ini masih tanah kosong dan berawa-rawa. Dahulu, Agus punya motor kecil yang kerap ia kendarai di sekitar rawa yang sekarang menjadi jalan arteri Bahkan, ia sempat masuk club bisball satu-satunya di Jakarta waktu itu, bernama Falcon. Agus begitu gandrung pada bisball, hingga ia pernah mengikuti kejuaraan bisball junior antarkota se-Asia di Taipei. Ia mewakili Jakarta ketika itu. Karena peminat bisball sangat sedikit di Jakarta, maka clubnya menarik anak- anak orang asing yang kebetulan bersekolah di Jakarta. Anak asli Indonesianya sendiri hanya 2 orang termasuk Agus. Memasuki usia sekolah, pendidik- 49
an formal perdana Agus adalah di SD Pangudiluhur, Jakarta Selatan, tahun 1975. Ia biasa diantar ayahnya ke sekolah yang berada di kawasan Jl. H.Nawi, Jakarta Selatan. Namun, pulang sekolah, ia kerap naik bus kota yang jaraknya tak jauh dari rumah. "Naik bus relatif aman dan bersih tidak seperti sekarang. Dan bus itu satu jalur hingga ke rumah saya," ujarnya. Di sekolah, Agus sangat suka pelajaran matematika. Kecerdasan A g u s s e l a l u m e n e m p at k a ny a pada ranking teratas di kelasnya sepanjang 6 tahun di SD. Soal prestasi belajar, ia hanya bersaing dengan teman sekelasnya bernama Rizka. Ranking 1 dan 2 selalu bergantian antara dirinya dan Rizka. Tak hanya itu, Agus kecil juga selalu dipercaya menjadi ketua kelas. Bahkan, setiap hari Senin, Agus selalu didaulat menjadi komandan upacara di sekolahnya. Agus sendiri tak mengetahui, mengapa ia selalu dipercaya memimpin teman-teman- nya di kelas dan menjadi seorang koman dan up ac ar a. Mun g k in pertimbangan para gurunya ketika itu, karena ia siswa berprestasi dan pemberani. jarinya tetap sulit dikeluarkan. Seisi kelas ikut panik dan resah. Satu- satunya jalan adalah menggergaji kursi tersebut, agar jari Agus bisa selamat dari himpitan lubang kursi. Kursi pun digergaji dan jari Agus akhirnya bisa dikeluarkan. Kenangan yang menghebohkan satu sekolah. Tahun 1981, Agus menamatkan SD dan langsung melanjutkannya di yayasan sekolah yang sama, SMP Pangudiluhur. Prestasinya masih terus berlanjut di SMP. Selain matematika, Agus menyukai pula pelajaran sejarah. Namun, prestasi akademiknya dibarengi pula dengan kenakalan masa kecil di sekolah. Berkelahi hampir menjadi warna hidupnya. Dihukum di sekolah hampir setiap hari. "Saya adalah salah satu anak yang paling nakal. Memori masa kecil penuh dengan kenakalan. Dasar pribadi saya selalu ingin tahu dan berani mengambil r i s i k o . "Saya adalah salah satu anak yang paling nakal. Memori masa kecil penuh dengan kenakalan. Dasar pribadi saya selalu ingin tahu dan berani mengambil risiko. Berkelahi sudah seringlah di SMP," akunya, mengenang masa sekolah. Di angkatannya, boleh dibilang Agus adalah yang ternakal. Kenakalannya telah merepotkan sekolah dan orangtuanya sendiri. Berkelahi sudah seringlah di SMP," akunya, mengenang masa sekolah. Di angkatannya, boleh dibilang Agus adalah yang ternakal. Kenakalannya telah merepotkan sekolah dan orangtuanya sendiri. " Saya ingat, ibu saya ketika saya di SMP, hampir setiap dua minggu sekali dipanggil ke sekolah. Mungkin tingkat kenakalan saya di atas rata-rata anak-anak lain," Ada kejadian menarik saat masih di SD. Suatu hari di dalam kelas, Agus duduk di atas kursi. Dahulu, kursi sekolah dari kayu jati itu, memiliki lubang-lubang kecil di tengahnya. Sambil duduk, Agus iseng memasukkan jarinya ke lubang kursi. Tak dinyana, jari Agus tak bisa dikeluarkan lagi dari lubang tersebut. Jarinya t e r s a n g k u t , k a r e n a u k u r an l u b an g d an jarinya begitu pas. Agus panik. Ia mint a bantuan t e m a n - temannya dan guru. Setelah d i b a n t u , 50
ceritanya, penuh tawa. Begitulah prilaku Agus kecil di sekolah. Ia sudah mendapat stigma anak nakal. Bahkan, sepupunya yang 6 ta- hun lebih muda darinya dan juga bersekolah di SMP Pangudiluhur pernah mengabarkan kepada dirinya bahwa nama Agus Gumiwang Kartasasmita tertulis di dinding kantor kepala sekolah, sebagai siswa ternakal di angkatannya bersama siswa-siswa lain dari angkatan berbeda. Agus terseyum mendengar kabar itu. Kesaksian sepupunya didengarnya setelah ia tamat SMP. Dan hingga kini ia sendiri belum pernah mengecek kebenaran kabar itu di sekolahnya. "Nama saya itu dianggap oleh kepala sekolah yang ternakal." Sebenarnya, saat memasuki bangku SMP, ayahnya sendiri sudah menjabat menteri dalam kabinet yang dipimpin mendiang Presiden Soeharto waktu itu. Ia anak seorang menteri. Namun, kenakalan Agus dibarengi pula dengan prestasi akademiknya yang mentereng. Ayahnya sendiri t ak te r l alu m e n gk h aw at ir k an kenakalan Agus sepanjang dinilainya masih wajar. Tapi, bila citra buruk itu menyangkut nilai dan prestasi di sekolah, ayahnya pasti marah. Sang ayah ingin Agus menjadi siswa cerdas agar mudah mengukir cita- citanya setinggi langit. Dan bila ditanya cita-citanya sewak- tu kecil, Agus sempat ingin menjadi tentara. Mungkin lingkungan ikut mempengaruhi pandangan Agus kecil yang melihat ayahnya se- orang perwira TNI. Namun di sisi lain, karir politik ayahnya yang cemerlang di pemerintahan, ikut pula memengaruhi bakat seorang Agus kecil yang mengantarkannya menjadi politisi kelak. Menuntut Ilmu Ke Amerika Setamat SMP tahun 1984, Agus sempat melanjutkan sekolah ke SMA Kanisius Jakarta. Hanya setahun di sekolah ini, Agus hijrah ke Amerika. Ia melanjutkan sekolah di Knox High School, New York, tahun 1985. Ayahnya, memang, sengaja m e nye ko lahk an Agus ke luar negeri agar bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tak hanya itu, di Amerika ia tak hanya menuntut ilmu, tapi juga bisa berlajar tentang kehidupan. Agus bergaul dengan banyak pemuda dari berbagai bangsa dengan kultur yang beragam. Di Amerika, kenakalannya relatif tak berlanjut. Adaptasi dengan lingkungan barunya yang asing agak sulit dilakukan Agus muda di negeri Paman Sam. Rindu kampung halaman selalu menghantui di hari-hari per tamanya. Namun, seiring berjalannya waktu ia bisa beradaptasi dengan baik. Tinggal di asrama sekolah tentu terikat displin. Bila tinggal di Jakarta begitu enak, di New York, ia banyak dibatasi. Setahun di New York, tahun 1986, Agus kembali pindah sekolah ke Williston Northantom High School, Massachusetts. Ke- sem pat an sekolah di Amerika dimanfaatkan betul oleh Agus untuk belajar banyak hal. Ia mulai tampak matang dan dewasa. Setiap kali libur sekolah, Agus menyempatkan pulang ke Tanah Air. Tidak saja untuk mengobati rasa rindu pada keluarga, tapi selama di Jakarta, ia justru aktif berorganisasi. Ia sempat masuk Generasi Muda FKPPI. Berorganisasi merupakan wahana tepat bagi pemuda Agus untuk mengasah diri menajamkan daya kritis dan kepekaan sosialnya. Dari sinilah ia mulai gandrung pada dunia politik. Di Amerika sendiri, Agus malah tak aktif berorganisasi. Memasuki tahun 1987, Agus sudah merampungkan sekolahnya. Ia langsung ingin melanjutkan kuliah di Amerika. Kesukaannya pada dunia politik, membuatnya ingin mengambil jurusan ilmu politik. Ia merasa sudah mantap dengan pilihannya. 51
"Saya percaya bahwa politik itu tentang pengalaman. Kalau kita rajin mengikuti dan punya bakat, pasti bisa dengan cepat, sehingga tidak akan ada kesulitan untuk menjadi politisi yang profesional," Namun, terjadi diskusi menarik dengan ayahnya, sebelum Agus benar-benar melanjutkan kuliah. Sang ayah menyarankan, bila ingin menjadi politisi tak harus mengambil jurusan ilmu politik. Dunia politik bisa dipelajari sendiri dari lingkungan, pengalaman, dan wisdom. Lebih baik mengambil ilmu lain untuk melengkapi wawasan keilmuwan sebagai bekal menjadi politisi kelak. Awalnya, Agus tak terima dengan pandang ayahnya. Ia masih bersikukuh dengan jurusan ilmu politik. "Kalau kamu mau jadi politisi, enggak perlu sekolah. Jadi politisi bisa dari pengalaman dan wisdom. Kalau kamu mau jadi politisi yang baik, kamu harus dibekali dengan ilmu yang lain, kemudian jadi poli- tisi. Misalnya, seorang dokter jadi politisi, ekonom jadi politisi. Men- jadi politisi bisa dibentuk dengan sendirinya tanpa perlu belajar ilmu- nya," ungkap Agus, mengutip nasi- hat ayahnya. Agus pun mulai bisa mengerti dengan pandangan ayahnya itu. Bukankah sang ayah yang selain berlatar militer dan profesor di bi- dang administrasi negara, kemudi- an menjadi politisi? Akhirnya, Agus memutuskan mengambil jurusan ekonomi. Kampusnya pun sudah ia tetapkan. Tahun 1991, Mantan Sekjen MKGR ini, melanjutkan stu- dinya di Pasific Western University Bachelor of Science Commercial and Industrial Economics, Califor- nia, Amerika Serikat. Sambil kuliah di Amerika, kegiatan berorganisasinya tak pernah diting- galkan saat berada di Jakarta. Agus sudah menetapkan hati ingin jadi politisi seperti ayahnya. Selama ku- liah di Amerika, Agus bertemu de- ngan sahabat-sahabat terbaiknya dari Indonesia. Dengan para saha- batnya itu, Agus membentuk club 52
Agus Gumiwang saat memberi santunan di tengah masyarakat. sepakbola. Di antara para sahabat- nya itu ada Bara Hasibuan (Ketua DPP PAN) dan Hotasi Nababan (man- tan Dirut Merpati). Soal olahraga Agus sangat aktif. "Kami tim Indonesia sering sekali bertanding dengan tim Indonesia lainya yang tinggal di kota-kota lain di Amerika. Bahkan, kami juga bertanding dengan pelajar-pelajar asing dari negara lain, seperti pela- jar Thailand dan Iran di Boston. Itu cu kup berkesan buat saya," kenang- nya. Memasuki tahun 1994, Agus sudah merampungkan studi eko- nominya di Amerika. Pulang ke Ja- karta, ia langsung terjun berorga- nisasi. Mengasah diri, memperluas pergaulan, dan membaca situasi terkini, jadi agenda keseharian Agus sebagai aktivis pemuda. Menjadi Politisi Setahun sebelum reformasi ber- gulir Agus sudah menjadi anggota DPR RI. Ia bergabung dengan Fraksi Partai Golkar. Mantan Ketua Umum AMPI ini, pernah duduk di gedung parlemen periode 1997-1999. Ia masuk 5 besar anggota termuda di Senayan. Saat kali pertama dilantik menjadi anggota DPR, perasaannya hampir tak percaya, apakah dirinya mampu mengemban amanah. "Saya percaya bahwa politik itu tentang pengalaman. Kalau kita rajin mengikuti dan punya bakat, pasti bisa dengan cepat, sehingga tidak akan ada kesulitan untuk menjadi politisi yang profesional," tandas Agus, meyakinkan. Baginya, panggung politik sudah menjadi in- teresnya sejak kecil. Kesukaannya pada dunia politik membekas hing- ga ia dewasa. Apalagi sang ayah mendukungnya. Dahulu, ketika masih duduk di bangku SD dan SMP, Agus sering diajak ayahnya yang seorang pejabat tinggi negara untuk bertemu tokoh- tokoh penting. Ia duduk bersama ajudan ayahnya di pojok ruangan, m e n d e n g ar k an p e r b i n c an g an sang ayah dengan tokoh yang ditemuinya. Dari memori masa kecil itulah, interes politiknya tumbuh. Memasuki Pemilu perdana di masa reformasi, Agus kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 1999- 2004 dari Dapil Jawa Barat II (Kab. Bandung dan Kab.Bandung Barat). Pada Pemilu berikutnya di tahun 2004, Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat DPP Golkar ini, rehat sejenak dari dunia politik, karena ingin m e n gur u s d an m e m b e s ar k an perusahaannya yang bergerak di bidang bisnis properti. Lima tahun absen di Senayan, pada Pemilu 2009, kembali peraih magister ilmu administrasi publik, 53
deteksi dini itu diserahkan ke Densus 88 untuk ditindaklanjuti. Begitulah sekilas kiprah Agus selama menjadi Anggota Komisi I DPR RI. Pada Pemilu 2014, Agus kembali mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat II. Lalu, apa kesannya setelah menjadi politisi. Ternyata, ia membenarkan nasihat ayahnya bahwa untuk menjadi politisi tak perlu belajar secara khusus ilmu politik. Sekarang, nasihat ayahnya dirasakan benar. Jadi politisi sepenuhnya ia pelajari dari lingkungan dan pengalaman. Sosok Religius UNPAS, Bandung itu, melenggang ke Senayan meneruskan karir politiknya. Sejak kali per tama menjadi anggota DPR, Agus selalu duduk di Komisi I yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, militer, intelijen, dan penyiaran. Ia berada di komisi yang membahas jantung NKRI. Bicara soal pertahanan negara, alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kita, memang, masih jauh dibanding kecanggihan dan penguasaan teknologi persenjataan negara-negara ASEAN lainnya. "Jangan lupa, kita pernah berhenti melakukan belanja senjata ketika reformasi muncul. Waktu itu ada stigma TNI kita banyak melanggar HAM, sehingga sulit untuk belanja alat pertahanan. Apalagi, kondisi keuangan negara sedang sulit," jelas Agus. Kini, sejak tahun 2009, anggar- an TNI terus meningkat. Sepuluh tahun tak pernah belanja persen- jataan, Komisi I telah memberi duk un gan p e nuh ke p ada T N I untuk memperbarui sistem persen- jataannya. "Belanja senjata kita bukan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura dalam penguasaan persenjataan, tapi lebih untuk menjaga kedaulatan teritorial kita. Persenjataan kita hanya untuk memenuhi standar pertahanan, bukan senjata serang." Di Komisi I, mantan Ketua Hublu Hankam DPP Golkar ini, dipercaya menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Intelijen. RUU ini masih terus dibahas secara intensif. Satu hal yang penting, peran intelijen adalah melakukan deteksi dini. Hasil dari deteksi dini itu kemudian dilaporkan ke pemerintah. Bila menyangkut bahaya terorisme, misalnya, produk "Belanja senjata kita bukan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura dalam penguasaan persenjataan, tapi lebih untuk menjaga kedaulatan teritorial kita. Persenjataan kita hanya untuk memenuhi standar pertahanan, bukan senjata serang." Melihat pribadi seorang Agus Gumiwang Kartasasmita dulu dan kini, terasa beda. Ya, beda. Kini, ia tampak lebih religius. Agus bahkan mengaku religiusitasnya sudah berubah 180º. Bila dulu ia merasa jiwanya ger sang dan kosong, kini terasa tersiram cahaya ilahi. Perubahan spiritualitas ini sudah terjadi sekitar 12 tahun terakhir. Keteduhan dan ketenangan batin, ia rasakan betul. Tak hanya rutini- tas ibadah harian yang ia tunaikan, Agus juga pernah rajin menunai- kan tradisi puasa sunah Senin dan Kamis. Puasa sunah, katanya, tidak sekadar menyehatkan jiwa, tapi juga fisik. Membaca untaian ayat suci Al Quran juga tiap hari ia lakukan. Suk- ses meraih kenikmatan dunia de- ngan menjadi pengusaha sekaligus politisi, tak membuatnya jumawa. Kedekatannya dengan Ilahi, jus- tru membuatnya tampak bersahaja, sederhana, rendah hati, low profile, dan entah kata apalagi yang lebih tepat untuk menggambarkan pri- badinya itu. Padahal, bila mengingat masa kecilnya dahulu, ia termasuk anak yang sulit bila disuruh belajar agama. Ayahnya telah mendatang- kan guru ngaji ke rumahnya. Tapi selalu saja ada alasan dan cara un- tuk menghindar dari belajar mem- baca Al Quran. 54
"Dari SD, saya selalu disiapkan guru ngaji yang datang ke rumah. Saya selalu saja ada akal untuk menghindar. Saya dan kakak saya enggak p ernah b elajar ngaji . Padahal, sudah gunta-ganti guru ngaji. Jadi, saya tidak pernah peduli hal itu," katanya penuh senyum, mengenang masa kecilnya yang jauh dari sentuhan agama. Pandangan dan pengabdiannya pada agama kini lebih maju. Ia pan- dai mensyukuri atas kondisi lahir batinnya saat ini. Bahkan, terhadap takdir hidup, Agus merasa tak perlu ada yang ditakuti. Hidup dan mati sepenuhnya diserahkan ke hari baan ilahi. "Saya tidak pernah takut terha- dap takdir, terhadap garis dari Allah, termasuk soal kematian," tegasnya yang kini sedang studi S3 bidang ilmu pemerintahan di UNPAD, Band- ung itu. sejak 1990 di Jakarta. Dari hasil pernikahannya itu, Agus dikaruniai 3 anak, masing- masing Ghaniya Kartasasmita (13 tahun), Ghaziya Kartasasmita (12), dan Ghibran Kartasasmita (5). Agus tak mengarahkan ketiga putranya untuk mengikuti jejaknya sebagai politisi. Ia bebaskan menurut interes dan kecenderungan anak-anaknya. "Saya belum melihat satu anak saya yang suka dengan politik. Dan saya tidak memaksakan menyukai politik," tutur Agus. Bersama keluarga tercinta, Agus tampak bahagia. Soal destinasi favorit keluarga, ia biasa mengajak keluarganya ber wisata ke Bali. Kebetulan di Bali, punya proyek teman saya main ke sini (rumah) setiap weekend. Istri saya juga senang kalau saya main gaple, karena membuat saya happy , ketawa-tawa sama teman-teman," akunya penuh antusias. Selain bermain gaple, Agus juga ternyata sangat suka mendengarkan lagu. Namun, lagu - lagu yang sangat disukainya adalah lagu-lagu era 1980-an. Para penyanyi di era tersebut, seperti Fariz RM, Chrisye, Chandra Darusman, dan Kinan Nasution tentu sangat disuka. Atau lagu-lagu dari The Queen dan The Police yang muncul di era 1980-an juga sangat digemari Agus. "Saya hanya suka mendengar lagu yang dibuat tahun 1980-an, baik lo- Bahagia Bersama Keluarga Kesibukan sebagai anggota DPR RI telah menyita banyak waktu Agus sebagai kepala rumah tangga. Kebersamaannya dengan keluarga, memang, sedikit berkurang. Itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi. Saat berada di rumah, ia tetaplah seorang ayah dan suami. Isteri dan anak-anaknya sudah memahami dunia kerjanya. "Istri saya sudah mengerti bahwa saya punya interes pada dunia poli- tik. Jadi, dia sudah tahu konsekuen si punya suami seorang politikus. Al- hamdulillah, saya memiliki istri yang mengerti. Saya tidak me ngatakan men-support, tapi mengerti. Tidak pernah komplain satu katapun. Anak-anak saya juga tidak pernah komplain, karena sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini," terang Agus. Di rumahnya ada wanita istimewa. Leomongga H Nasoetion, begitulah nama lengkap istri tercinta yang dinikahinya pada 11 April 1997. Sang istri berdarah campuran Belanda, Batak, dan Padang. Ia mantan model yang juga pernah kuliah di Amerika. Agus telah mengenal Leomongga pekerjaan bisnisnya. Jadi, sambil mengontrol pekerjaan, ia bisa mengajak anak-anaknya berwisata. Sementara itu, ada yang unik dari hobi seorang Agus. Ternyata, ia suka sekali main gaple. Bersama para sa- habat terdekatnya, ia punya waktu tertentu untuk menuangkan ho- binya itu. Bahkan, ia dan para saha- batnya itu punya club gaple sen diri. Bermain gaple bagi Agus sangat menyenangkan. Tertawa riang selalu menjadi warna keceriaan dalam bermain gaple. "Hobi saya main gaple. Saya punya gaple club di sini. Teman- kal maupun dunia. Saya tidak per- nah mendengar lagu tahun 1990- an atau 2000-an. Sampai sekarang saya selalu mendengarkan lagu- lagu 1980-an itu," katanya. Bagi Agus, mendengarkan lagu yang dirilis tahun 1980-an mem- buatnya rileks dan tenang. Ada banyak kenangan dan romantisme di balik lirik-lirik lagu 1980 -an tersebut. Jadi, bermain gaple dan mendengarkan lagu 1980-an sama- sama menyenangkan dan memba- hagiakan. "Lagu 1980-an itu, enak didengar," katanya, mengakhiri perbincangan. (MH) Foto: odjie/dok/ parle. 55
KUNJUNGAN KERJA PERLU PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH tidak hanya seperti tempat simpan buku, melainkan menjadi pusat in- formasi. "Jadi jangan menganggap per- pustakaan itu hanya sebagai tempat menyimpan buku-buku bekas tapi perpustakaan menjadi pusat infor- masi, pusat kegiatan dan diskusi," kata Asman Salah satu cara untuk merubah perpustakaan sebagai tempat me- numbuhkan daya tarik dan minat baca adalah dengan memberikan pelayanan yang sifatnya jemput bola. Jika perlu setiap mall yang ada di kota Palu ada perpustakaan dae- rah, begitu juga dengan di bandara. Banyak pengelolaan perpustakaan daerah yang tidak berkompeten di bidangnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI, Asman Abnur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dalam pertemuan dengan Kadin Dikbud dan Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, di kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, Kamis (12/9). "Bagaimana perpustakaan men- jadi daya tarik kalau pengelola per- pustakaannya tidak berkompeten di bidang itu, rasanya tidak mungkin," kata Asman. Perpustakaan menjadi tulang punggung kemajuan yang sekaligus menolong pendidikan kita. Kondisi saat ini, dari jika dikumpulkan 100 orang, yang memiliki minat baca hanya satu orang saja. Berbeda dengan negara lain, Singapura mi- salnya, jika dari 100 orang yang mi- nat baca itu 55 orang, sedangkan Malaysia minat baca 25 orang dari 100 orang. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu ditambahkan Asman perlunya pe- ngelolaan perpustakaan daerah yang betul-betul profesional. Agar Perspustakaan dapat menjadi ke- banggaan daerah tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang profesional itu harus dengan penciptaan orang yang benar-benar ahli di bidang perpustakaan, diantaranya dengan pendidikan dan pelatihan. Asman mengatakan keinginannya untuk menjadikan perpustakaan menjadi icon nasional dan icon dae- rah. Dengan kata lain perpustakaan "Tantangan kita semua, Insya Allah bangunan dan infrastrukturnya nanti menjadi tanggungjawab DPR RI untuk memperjuangkan sebahagiannya dari APBN, yaitu melalui perpustakaan nasional. Itu yang menjadi target kita, dan ini menjadi perjuangan kita bersama," jelasnya. Senada dengan Asman, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Do- kumentasi Daerah Provinsi Sulteng, Irwan Lahace juga me ngatakan akan pentingnya penye lenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu pemerintah Sulawe- si Te ngah telah membentuk kelem- bagaan perpustakaan sebagaimana pera turan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 ten- tang Organisasi dan Tata Kerja Di- rektorat Badan Perencanaan Pemba- ngunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Sulawesi Tengah. Termasuk didalamnya Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Su- lawesi Tengah. "Merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka penyelenggaraan pengelolaan 56
dan pengembangan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat UU," jelas Irwan. Irwan yang pada kesempatan tersebut mewakili Gubernur Su- lawesi Tengah menghimbau ke- pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepada Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Do- kumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera merumuskan konsep kerjasama dalam rangka harmonisasi program dan kegiatan pengembangan taman bacaan ma- syarakat, yang pada akhirnya akan ikut menumbuhkan minat baca di masyarakat. Menurutnya, perpustakaan tidak menarik, karena ti- dak diurus dengan baik, tidak diberi dukun- gan yang baik oleh pemerintah, baik p r o v i n s i m a u - pun kabupaten. Untuk itu, dia m e n g h i m b a u kepada provinsi maupun kabu- paten supaya memberi per- h at i a n s e r i u s k e p a d a p e r - pustakaan. "Kalau perpustakaan dikelola de ngan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya. Perpustakaan di Provinsi dan Kabupaten Kurang Diminati Keberadaan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah harus dit- ingkatkan fungsinya untuk menjadi sarana wisata baca bagi belajar, ma- hasiswa dan seluruh komponen ma- syarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui membaca, menulis, meneliti dan berdiskusi. " K a l a u p e r - p u s t a k a a n d i k e - lola de ngan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca ma- syarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya. Pengelolaan perpustakaan ini m e n j a d i t an g g u n g j aw ab k i t a pada manajemen perpustakaan itu sendiri. "Jadi kita selalu mendorong supaya ada perpustakaan kita men- jadi kebanggaan, dan bisa menjadi semacam kebutuhan bagi masyara- kat untuk bisa berkunjung ke perpustakaan terutama per- pustakaan nasional," jelasnya. "Komisi X DPR RI meminta perhatian pemda provinsi maupun pemda kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada per- pustakaan. Sebab kita amati perpustakaan ini seolah-olah lembaga yang nomor dua, artinya tidak terperhatikan dengan baik," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Ba- chri (F-PG) saat ditemui Parle usai Tim Kunjungan Spesifik Panja Pengembangan Per- pustakaan Komisi X meninjau per- pustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jum'at (13/9'13). Komisi X lanjut Syamsul, berkali- kali mengunjungi perpustakaan tingkat provinsi namun keadaannya sangat menyedihkan, seolah-olah menjadi tempat yang tidak menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang yang mencari referensi, mencari ilmu dan segala macam. semua seperti DPR RI, pemerintah b aik p us at , p rov insi maup un kabupaten, dan juga DPRD provinsi maupun kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada perpustakaan. Di sisi lain, Komisi X DPR RI se- lalu berusaha untuk memberikan dukungan, baik dukungan kebi- jakan maupun dukungan angga- ran. Tapi ini sangat tergantung ke- Terkait masalah anggaran perpustakaan, Syamsul Bachri mengatakan memang belum begitu merasa bergembira dengan hasil-hasil yang di- capai oleh perpustakaan kita secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Dia menambahkan, Komisi X DPR RI selalu mendukung a n g g a r a n p e r p u s t a k a a n ditingkatkan, tapi kadang- kadang perencanaan ang- garan yang diusulkan oleh per- pustakaan itu kelihatannya tidak terlalu menggembirakan, artinya tidak terlalu besar anggarannya. Sehingga lobby mereka kepada Bappenas, kementerian keuangan itu selalu mentok. "Jadi ketika me- reka mengusulkan RKA-K/L dari per- pustakaan nasional itu ya begitu- begitu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan," tukasnya. 57
Foto bersama Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI dengan guru-guru SMAN 2 Palu, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi X DPR RI setiap rapat selalu memberi saran dan usul untuk memberi motivasi, semangat kepada perpustakaan nasional untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis agar perpustakaan nasional kita ini menjadi kebanggaan, bisa menjadi icon nasional. Oleh karena itu, kata Syamsul, pemerintah dan DPR RI harus sepa- ham bahwa perpustakaan ini pen- ting dan perpustakaan ini ingin kita jadikan semacam icon nasional. Seperti kalau kita berkunjung ke luar negeri dimana kita lihat per- pustakaannya cukup membang- gakan dan dikunjungi oleh ma- syarakat dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, perpustakaan menarik sekaligus menjadi tempat menarik untuk dikunjungi. Politisi Partai Golkar ini berharap di provinsi maupun kabupaten perpustakaan ada tempat-tempat yang menarik, ada café, ada tempat orang-orang berkumpul dan bisa melihat-lihat ke perpustakaan. "Jadi yang paling pokok adalah perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberi dukungan yang memadai kepada perpustakaan. Antara lain, anggaran yang cukup untuk memperbaiki suasana perpustakaan, pengadaan buku yang memadai. Tentunya buku- buku terbitan terbaru selalu muncul di perpustakaan," ungkapnya. Oleh karena itu, dia minta kepada pemda memberikan perhatian, dan menempatkan tenaga-tenaga yang professional. Jangan ada kesan perpustakaan adalah tempat pejabat yang tidak disukai, pejabat- pejabat yang dibuang, pejabat- pejabat yang tidak produktif. Kalau itu, ujar Syamsul, yang terjadi tentu memang perpustakaan kita akan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Tim Kunjungan Spesifik Panja P e n g e mb an gan P e r p us t ak aan Komisi X DPR RI terdiri atas 9 orang dipimpin Asman Abnur (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Muslim dari F-PD); Syamsul Bachri dan Oelfah AS Harmanto dari F-PG; Irsal Yunus dari F-PDI Perjuangan; Herlini Amran dari F-PKS; Hisyam Alie dari F-PPP; Abdul Kadir Karding dari F-PKB; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura. (sc) Foto: Iwan Armanias/Parle. 58
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI MINTA TROWULAN JADI KAWASAN BUDAYA Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar Trowulan dijadikan kawasan budaya sebagai bentuk pelestarian Kerajaan Majapahit. "Saat ini wilayah Trowulan me- mang masih memiliki peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X, Agus Hermanto disela-sela kunjungannya ke Museum Trowu- lan, di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (12/9) Oleh karena itu, menurutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerta harus terus dilestarikan keberadaannya sebagai pusaka bangsa. "Di Trowulan ini memang masih banyak yang harus ditingkatkan salah satunya pembuatan kawasan budaya tersebut," ujar Agus. Dengan adanya kawasan buda- ya, kata Agus, maka seluruh kebu- dayaan yang ada di kawasan Trowu- lan ini bisa dilestarikan termasuk seluruh kebudayaan yang ditinggal- kan Kerajaan Majapahit. Ia mencontohkan, seperti kawa- san Bubat yang sebelumnya terke- nal sebagai tempat pelatihan para prajurit Majapahit kini menjadi ladang tebu. "Oleh karena itu, pembentukan kawasan budaya ini memang perlu dilakukan menyusul masih banyak aset di kawasan Trowulan ini yang harus ditingkatkan," katanya. Agus menjelaskan, bahwa kun- jungan spesifik Komisi X ke Trowu- lan adalah kunjungan khusus untuk mengetahui secara langsung ka- wasan budaya yang ada di Trowu- lan. Menurutnya, kebesaran sejarah peradaban di Indonesia dan nusan- tara harus ditilik dari sudut keki- nian. "Tugas kita untuk tidak meng- abaikannnya," kata politisi Partai Demokrat ini. "Makanya kami perlu tahu batas 59
KUNJUNGAN KERJA Secara umum kawasan cagar budaya Trowulan sepanjang 11 KM persegi. Namun diakui, masih banyak yang bisa dikembangkan dari keberadaan kawasan budaya Trowulan. Ada museum, candi, dan berbagai situs budaya yang ada di wilayah ini.Semua harus dilestarikan dan dikembangkan. wilayah yang masuk cagar budaya di Trowulan biar jelas. Selama ini masih bias. Belum ada gambaran yang le bih jelas. Kami juga belum mendapatkan gambaran ini," ka- tanya. Secara umum kawasan cagar bu- daya Trowulan sepanjang 11 KM persegi. Namun diakui, masih ban- yak yang bisa dikembangkan dari keberadaan kawasan budaya Trowu- lan. Ada museum, candi, dan berba- gai situs budaya yang ada di wilayah ini.Semua harus dilestarikan dan dikembangkan. Trowulan,Aris Sofyan mengatakan, saat ini pemerintah sedang men- dayagunakan masyarakat setempat untuk beralihprofesi dari pembuat batu bata menjadi pemandu wisata di Trowulan. "Kami berharap dengan ada- nya dorongan dari pemerintah ini akan memberikan efek positif bagi perkembangan kawasan Trowulan untuk lebih baik lagi kedepannya," katanya. Ia mengatakan, saat ini lebih dari tiga ribu tempat pembuat bata (ling- gan) yang ada di sekitar Trowulan. ti Mojokerto dan jajarannya, di Pen- dopo Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/9) "Ini (Majapahit) tak ternilai. Ma- japahit bukan hanya kondang secara nasional, tapi hingga internasional," imbuh Dedi. Dedi menyatakan, upaya peles- tarian situs peninggalan Kerajaan Majapahit harusnya dilakukan Pem- kab Mojokerto. Karena jika upaya pelestarian bisa dilakukan, justru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Kawasan ini harus dikembangkan sehingga memberi kemakmuran masyarakat dan menjadi sumber devisa. Negara yang bertugas men- ciptakannya," kata Agus. "Dari masing-masing tempat pem- buatan tersebut diisi oleh tiga sam- pai dengan lima orang tenaga kerja," katanya. "Situs peninggalan Majapahit ini harus dijaga, seperti di luar negeri. Jika mampu dilestarikan, ini akan menjadi aset wisata sejarah berskala internasional," kata politisi PDI Per- juangan. "Harus terus digali anggaran yang bersumber pada APBN untuk pengembangan budaya ini. Semua harus fokus dan tepat sasaran," tam- bah Agus. Selain ke Museum Majapahit, Tim Komisi X melanjutkan kunjungan, melihat situs-situs budaya, mulai dari Candi Bajang Ratu dan Candi Ti- kus. Tim juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Mojokerto dan jajarannya. Oleh karena itu, mereka nantinya akan diberdayakan dengan dijadikan sebagai pemandu wisata atau juga pengantar para wisatawan yang da- tang ke Trowulan. "Dengan demikian para wisatawan tersebut akan terbantu adanya para pemandu wisata yang datang ke lokasi wisata Majapahit," imbuhnya Pemda Mojokerto Diminta Cabut Ijin Pabrik Baja di Trowulan Komisi X DPR RI, papar Dedi, memberikan ruang lebar bagi Pem- kab Mojokerto untuk melakukan upaya pelestarian situs peninggalan Majapahit. Jika Pemkab Mojokerto membutuhkan anggaran untuk up- aya pelestarian itu, Komisi X akan siap membantu. "Kami nanti yang upayakan ang- garannya. Terpenting pemkab mau melestarikan yang ada di sini," ka- tanya. Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Mojokerto terdiri dari, Agus Hermanto (FPD/Ketua Tim), Venna Melinda, Jefristson R. Riwu Kore dan Ida Riyanti masing-masing dari F-PD, Ferdiansyah dan Popong Oatje Djundjunan dari F-PG, Dedi Gumelar dan Itet Tridjajati Sumarijanto dari F- PDIP, Rohmani (F-PKS), Eko Hendro Purnomo (F-PAN), Mahmud Yunus (F-PPP), Dedi Wahidi (F-PKB) dan Nuroji (F-Gerindra). Sementara itu, Kepala Balai Peles- tarianPeninggalan Purbakala (BP3) Terkait rencana pendirian pabrik baja di Trowulan, Komisi X DPR RI minta Pemerintah Kabupaten (Pem- kab) Mojokerto mencabut ijin pendi- rian pabrik baja di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. "Seharusnya Pemkab Mojokerto ikut mendukung upaya pemerintah melestarikan situs dan peninggalan bersejarah Kerajaan Majapahit, Ma- japahit memiliki sejarah yang ma- hal," kata Dedi Gumelar, Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X saat pertemuan dengan Wakil Bupa- Sementara, Ketua Tim yang juga Ketua Komisi X DPR RI, Agus Herman- to mengatakan, kedatangan Komisi X DPR RI ke Trowulan untuk melihat langsung hasil anggaran revitalisasi cagar budaya peninggalan kerajaan Majapahit di kawasan Trowulan. "Soal pembangunan pabrik baja di Trowulan kalau masuk zona wilayah cagar budaya jelas-jelas menyalahi aturan," papar Agus. Dalam pertemuan tersebut, Pem- 60
kab Mojokerto terkesan kebingung- an mengambil langkah lantaran se- jauh ini pabrik baja PT. Manunggal Sentra Baja telah mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). "Sejak tahun 1970 pabrik ini sudah mengantongi IMB," kata Kepala Ba- dan Perijinan Terpadu dan Penana- man Modal (BPTPM) Yoko Priyono. tahun ini," ujarnya. Namun, Yoko berkelit dan meng- klaim bahwa terbitnya IMB baru itu sudah sesuai prosedur. Menurutnya, penerbitan IMB baru itu berdasarkan rekomendasi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim di Trowulan. Artinya industri diperbolehkan dengan syarat bangunan yang su- dah memiliki ijin sebelum perda ini dikeluarkan. "Di pabrik sudah dilakukan peng- galian dan tak ada benda bersejarah yang ditemukan. Kita menunggu instruksi tertulis dari pemerintah pusat terkait hasil ini," katanya. Dikatakan Yoko, IMB awal yang dikeluarkan itu adalah untuk pabrik pengolahan tepung dan mie. Na- mun, Yoko tak menampik jika pihaknya juga menerbitkan IMB lain untuk pembangunan perkantoran pabrik berikut pagar keliling. "Untuk perkantoran dan pagar kita terbitkan "Lokasi pabrik menurut BP3 di luar zona situs. Karena itu kami mener- bitkan IMB tahun ini," katanya. Selain itu, lanjut Yoko, berdasar- kan Peraturan Daerah (Perda) No- mor 9 tahun 2012, Desa Jatipasar tempat berdirinya pabrik ini adalah masuk zona industri terbatas. Pabrik baja itu sendiri diren- canakan hanya berskala kecil den- gan kapasitas produksi hanya 500 ton per tahun dan dari 3,6 Ha lahan yang ada hanya 0,6 Ha yang akan digunakan untuk pabrik sedangkan sisanya untuk kawasan terbuka hi- jau. (sc) Foto suci/parle. 61
KUNJUNGAN KERJA Kokoh apalagi warnanya merah semerah sang Merah Putih. Takjub dan haru terasa saat berdiri didepan lokomotif CC 330 yang mempunyai panjang 19 m dan berat sekitar 90 ton. Karya anak bangsa di PT. INKA (Industri Kereta Api) ini diresmikan peluncuran prototipenya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional bulan Mei lalu. Spesifikasinya pada beberapa bagian mengungguli lokomotif impor buatan Amerika yang sudah digunakan PT. KAI saat ini. Anggota Komisi V yang menyaksikan prototipe ini kontan mengacungkan dua jempol. "Kita bangga dan mendorong PT. INKA dapat segera menyelesaikan proses pengujian dan memperoleh sertifikasi. Kalau loko ini sudah me- menuhi standar internasional ke- napa kita harus beli ke luar negeri," kata anggota Komisi V Agung Budi Santoso saat mengunjungi pabrik PT. INKA di Madiun, Jawa Timur, akhir September lalu. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap kom- ponen lokal pada lokomotif Diesel Hidrolik CC 330 yang saat ini masih sekitar 40 persen dapat terus diting- katkan. Ia menyebut salah satu kesempat- an baik untuk meningkatkan ke- mampuan PT. INKA adalah menjalin kerja sama dengan General Electrics Amerika yang saat ini sedang meng- garap proyek pengadaan 150 loko- motif untuk PT. KAI. "Pemerintah harus mendorong agar dalam pro- ses pembelian itu ada klausul kerja sama saling menguntungkan den- gan industri kita sendiri misalnya kerja sama produksi, alih teknologi," lanjutnya. Sementara itu Direktur Produksi dan Teknologi PT. INKA Yunendar Aryo Handoko menjelaskan 3 loko- motif prototipe saat ini sudah sele- sai. Didukung mesin dari Amerika dan master controller dari Korea Se- latan kereta besi ini memiliki kelebi- han dibanding lokomotif yang dimi- liki PT. KAI saat ini. "CC 300 masih dapat melaju dilokasi banjir, dengan mesin berkekuatan 2200 HP dan tur- bo transmission serta generator ber- daya 380 VAC loko ini menghasilkan daya listrik sehingga tidak perlu lagi membawa kereta pembangkit untuk melayani penumpang," jelasnya. Saat ini menurutnya PT. INKA se- dang mengembangkan bengkel lokomotif dengan kapasitas produk- si 50 unit pertahun. Target produksi 62
EDISI 106 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA diproyeksikan dapat meningkat sampai dua kali lipat apabila seluruh bangunan selesai. Akademi Perkeretaapian endapan tanah, sampah dan tana- man air serta berbau tajam. Lang- kah penataan yang didukung DPR ini mulai dilakukan pada tahun 2007. "Kita perlu meninjau proyek yang di- danai APBN sebagai bentuk penga- wasan.Sejauh ini kita lihat perkem- bangannya luar biasa, wilayah yang dulu dikenal kumuh setelah 5 tahun berubah menjadi lokasi wisata dan budi daya ikan," kata anggota Komi- si V Fary Djemi Francis. Disamping pembangunan in- fra struktur, hal yang tidak kalah penting adalah membangun SDM handal di bidang perkeretaapian. Hal ini disampaikan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat me- ngunjungi Akademi Perkeretaapian di Madiun. "Kedatangan kami kesini ingin melihat sendiri pembangunan infrastruktur secara langsung, kami tidak ingin hanya laporan diatas ker- tas dan penyampaian dalam rapat," ungkapnya. Pemerintah Kurang Serius Dalam banyak kesempatan baik di dalam maupun luar negeri PT. INKA sering harus berhadapan head to head dengan banyak perusahaan asal Cina untuk memenangkan tender. Beberapa kali perusahaan BUMN ini kalah hanya karena harga jual yang sedikit lebih mahal. "PT INKA lebih mahal karena menggu- nakan mesin dari Amerika yang ter- kenal bandel dan awet, positifnya life time jelas lebih panjang. Itu se- padan dengan nilai jual yang sedikit lebih mahal," kata anggota Komisi V Sigit Sosiantomo. Proyek yang melibatkan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air dan Pemkot Surabaya ini sejak tahun 2007 lalu telah menyerap anggaran sebesar Rp.205.266.000.000,- Tim Komisi dalam kesempatan itu meme- riksa sejumlah proyek yang telah dilaksanakan diantaranya perbaikan jalan inspeksi, pembangunan rumah pompa untuk pembuangan air ke laut, penyaringan sampah otomatis. Kampus yang berdiri diatas lahan seluas 20 hektar terus digenjot pe- nyelesaiannya. Dibangun 6 tahap sampai 2016, tahun ini pembangu- nan memasuki tahap ketiga atau sekitar 57 persen dan dijadwalkan selesai tahun 2016. Dibagi atas 4 jurusan, setiap tahun 120 SDM baru akan lahir di kampus ini. Siap me- nyambut tantangan lonjakan pen- umpang 929 juta orang pada tahun 2030, jauh melejit dibanding 2010, 200 juta orang lebih. Untuk menutupi hal ini pemerin- tah diminta lebih kuat mendukung industri ini dengan sejumlah paket kebijakan diantaranya dukungan fiskal penurunan bea masuk untuk komponen yang dibutuhkan, men- dorong perbankan untuk memberi- kan pinjaman dan memesan lebih banyak produk PT. INKA. "Pemerin- tah harus lebih kuat mendukung, ini kadang beli kadang tidak. Kalau selisihnya lebih mahal beberapa pu- luh juga tetapi life time-nya tinggi ya tetap diambillah. Jangan ber- lindung dibalik aturan tender un- tuk mengalahkan perusahaan anak bangsa ini," tandas Politisi FPKS ini. Sementara itu anggota Kommisi V dari FPKB Andi Muawiyah Ramli me- minta program revitalisasi tidak me- ninggalkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi boezem. "Penduduk sekitar mesti dirangkul sebisa mungkin dilibatkan dalam kegiatan penataan lingkungan. Mereka kita harapkan ke depan ikut menjaga," imbuhnya. "Saya tantang SDM Perkeretaapi- an untuk benar-benar mewujudkan lintasan kereta api Trans Sumatera, Trans Sulawesi. Sudah lama hal ini saya pertanyakan pada pemerintah dan tentu yang akan berperan besar nantinya alumnus akademi ini," kata Hanna Gayatri wakil rakyat dari dae- rah pemilihan Sumatera Selatan ini. Kepala Dinas PU, Pemkot Sura- baya, Erna Purnawati menjelaskan saat ini sedang dipersiapkan pem- bangunan rumah susun sewa yang akan dilaksanakan Cipta Kar ya. "Pembanguan rusun memanfaat- kan lokasi spoil bank/disposal area milik Sumber Daya Air. Pemkot Surabaya nantinya bertanggung jawab pada urusan pembebasan dan masalah sosial lain," jelasnya. Ia berharap Komisi V dapat mendu- kung program lanjutan revitalisasi Boezem Morokrembangan yang masih memerlukan tambahan ang- garan. Sejauh ini kegiatan sudah berhasil menata boezem sebagai kolam retensi genangan air hujan dari kawasan pusat kota Surabaya. Ini menurutnya mengatasi banjir setidaknya di 4 kecamatan. (iky) Foto:ical/parle. Tim Kunjungan Spesifik Komisi V dalam kesempatan tersebut me- nyaksikan sejumlah produk PT. INKA yang telah diekspor kesejumlah neg- ara seperti kereta penumpang ke Bangladesh, body container wagon dan blizzard center sills untuk Aus- tralia, well wagon ke Singapura dan Thailand. "PT. INKA bisa kok, bangsa ini mampu," tegas Eriko Sotarduga anggota Komisi V dari FPDIP usai mencoba menaiki rangkaian kereta yang terdiri dari lokomotif dan ger- bong produksi PT. INKA, berangkat dari Kota Solo menuju Madiun. Hanna bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi V berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas diantara asrama, ruang makan dan berdia- log dengan mahasiswa serta dosen yang sebagian pernah dididik di Jer- man dan Swedia. Revitalisasi Boezem Morokrem- bangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V juga meninjau progres revitalisasi di Boezem atau Setu Morokremba- ngan, Surabaya, Jatim. Boezem yang dibangun pada era pemerin- tahan penjajah Belanda tahun 1934 ini sempat jadi objek kumuh, penuh 63
SOROTAN Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. PEMERINTAH TIDAK SERIUS WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN Pemerintah gagal dalam swasembada pangan, karena tidak ditangani dengan serius. Kalau Pemerintah serius dan menganggap penting terhadap strategisnya ketahanan pangan, maka produksi pangan menjadi prioritas utama Rencana Kerja Pemerintah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Repu- blik Indonesia Tahun Anggaran 2014 mencapai lebih dari Rp.1.600 Triliun. Terkait Swasembada Pangan, Fir- man Subagyo menerangkan bahwa dalam rencana strategi yang disam- paikan Kementerian Pertanian mela- lui Dirjen Tanaman Pangan, untuk tiga komoditi yaitu jagung, kedelai, dan Padi. Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.30,4 Triliun, Tahun 2013 Rp.36,1 Triliun dan Tahun 2014 sebesar Rp.30,1 Triliun, sehingga to- talnya 96,7 Triliun. "Pemenuhan produksi pangan pokok 3 komoditi akan menyelamat- kan dari importasi kebutuhan bahan pangan pokok," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI bidang Pertanian Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar, kepada Parle baru-baru ini. Yang namanya membuka kebi- jakan impor tidak menyelesaikan masalah. Justru menurut Firman Subagyo, patut dicurigai. Alasan pertama, kalau Pemerintah akan melakukan stabilitas harga, tentunya tidak demikian secara serta-merta. Tegasnya, kita harus mulai akar permasalahnya dimana? karena produksi pangan Indonesia me- mang rendah. " Kenapa produksi kita rendah , karena kita tidak serius untuk menangani masalah swasem- bada pangan," ungkapnya. Firman mempertanyakan peren- canaan anggaran dikaitkan dengan keterbatasan anggaran yang ada pada masing-masing eselon di Ke- menterian Pertanian RI. "Itu apa dasarnya, apakah itu sudah bisa menopang swasembada pangan 64
yang direncanakan oleh Pemerin- tah ? "Apa susahnya kalau memang pangan ini menjadi hal yang sa ngat fundamental, Pemerintah harus mendahulukan seluruh alokasi ang- garan untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan," tandasnya. "Apa susahnya kalau memang pangan ini menjadi hal yang sa ngat fundamental, Pemerintah harus mendahulukan seluruh alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan," Karena tidak ada keseriusan, Pemerintah sekarang ini selalu me- ngambil kebijakan pintas. Akibatnya terjadi karut marut seperti sekarang ini, kemudian Pemerintah melaku- kan impor. "Impor ini memang per- mainan kartel. Pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh pelaku kartel dan liberalisasi perdagangan," ung- kap Firman Subagyo. Amanat Konstitusi Kita sudah punya Undang-Un- dang tentang Pangan No.18 Tahun 2012, yang mengamanatkan kepada Pemerintah supaya segera dibentuk Lembaga Pangan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan nasional. Oleh karena itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) dikembalikan lagi fungsinya seperti Bulog pada masa lalu. Supaya Bulog menjadi Pe- nanggung Jawab Tunggal terhadap masalah mekanisme, distribusi dan penyangga pangan. Selanjutnya, terkait dengan UU tentang Hortikultura, yang meng- amanatkan bahwa untuk impor produk hortikultura harus memper- hatikan Komoditi Holtikultura Dalam Negeri. UU ini telah diundangkan No. 13 Tahun 2011. "Pemerintah ha- rus melaksanakan amanat itu. Jadi kalau hari ini Pemerintah membikin suatu regulasi harusnya mengacu pada Undang-Undang tersebut," jelas Firman Subagyo. Sebagai wakil rakyat, dia mem- pertanyakan kepada Kementerian Pertanian, dimana posisi menteri pertanian sebagai leading sector di dalam pembahasan UU tentang Holtikultura, dimana letak persoa l- annya, mengapa justru Menteri Per- tanian ikut menyetujui impor? Walaupun dalam menentukan kebijakan itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, namun tentunya Menteri Pertanian hadir disitu. "Harusnya Menteri Per- tanian menyampaikan bahwa ada UU yang terkait dengan masalah im- por holtikultura. ketentuannya tidak boleh seperti itu, tidak bisa serta merta," kritiknya. Ditambahkan Firman Subagyo, yang terkait dengan stabilitas harga itu, tidak serta merta bahwa penye- lesaiannya dengan cara-cara instan. Apa susahnya kita untuk mengam- bil lebih dulu 96 Triliun itu untuk kepentingan swasembada pangan, sehingga kita tidak bergantung ke- pada kepentingan asing. Persoalannya diungkapkan Firman adalah anggarannya tidak pernah disetujui. "Apakah memang Men- teri Pertanian tidak mampu mem- perjuangkan atau tidak punya pe- rencanaan yang matang sehingga instansi lain itu tidak mempercayai Kementerian Pertanian dalam ren- cana kerjanya. Atau sebaliknya, ini adalah bagian dari permainan ok- num-oknum kementerian-kemen- terian yang memanfaatkan kebi- jakan impor pangan. "Karena impor ini memang keuntungannya sangat luar biasa," papar Firman. Lebih jauh diungkapkan, seperti terjadi hari ini pada kedelai. kalau kedelai itu dibebaskan bea masuk impor 0%. berapa kerugian negara? Dipaparkannya tahun lalu dengan adanya karut-marut kedelai sampai ada yang membuang kedelai di ja- lan. Dengan gegap gempita Peme- rintah membebaskan bea masuk 5% menjadi 0%. Kerugian negara, Firman Subagyo menghitung dari Agustus sampai Desember yaitu sebesar Rp400 Miliar. Sampai hari ini belum dihitung besarnya yang akan diimpor, dan kemudian kalau sampai itu terjadi 0%. Hal ini akan menjadi beban Peme- rintah karena postur pendapatan APBN menurun yang diakibatkan 65
SOROTAN karena menurunnya pajak, apalagi dibarengi dengan situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sedang terpu- ruk. Disisi lain, nilai rupiah yang terus terpuruk terhadap USD, kemudian dalam waktu dekat utang swasta harus mulai dikembalikan. Oleh kare na itu, gonjang ganjing pereko- nomian ini masih belum bisa selesai dalam waktu dekat ini, apalagi in- flasi sekarang sudah mulai nampak meningkat . Salah satu penyebab dari inflasi yang tinggi, adalah tindakan yang salah dalam memberikan kebijakan yaitu subsidi. Sementara pemberian subsidi pupuk dan subsidi benih se- ring terjadi kekacauan Ketika ditanyakan adanya dugaan kartel khususnya kedelai dan ko- moditas pangan lainnya, Firman Subagyo, mengatakan ada, namun kartel ini berlindung di balik kepen- tingan kekuasaan. Kartel ini memang pelakunya su- dah jelas bahwa kalau tidak salah di komoditas gula itu ada 9 Samu- rai. "Tentunya ini tugas dari KPPU. KPPU harus sudah memulai melaku- kan penyelidikan. Aparat penegak hukum harus memulai, karena ini sudah nampak permainannya," ung kap Pimpinan Komisi bidang pertanian dan pangan ini. Dijelaskan, sebetulnya kelangkaan ini hanya hukum ekonomi, masalah pasokan dan permintaan. Ketika yang menguasai stok pangan itu adalah mereka, maka untuk posisi cadangan yang ada, mereka itu ting- gal membuka krannya saja. Kalau dibesarkan krannya, harganya tu- run, kalau dikecilkan harganya naik. Karena kalau permintaan pasar tinggi, sedangkan suplainya diken- dalikan akan terjadi gejolak harga. Firman menyatakan dirinya selalu menyampaikan kepada Pemerintah, hendaknya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. "Kalau memang kejaksaan dan polisi tidak bergerak dan juga aparat hukum lainnya juga tidak bergerak, saya minta kepada KPK mulai melakukan penyidikan karena ini sudah merupakan kejahatan ekonomi," katanya. Menurutnya ada oknum yang t e r l i b a t d i d a l a m n y a , k a r e n a memang p enyeles aian se c ar a instan yang terkait dengan masalah importasi ini sangat nikmat sekali. "Coba bayangkan dalam waktu Agustus sampai Desember kerugian Rp.400 miliar, akibat bea masuk 0%. Tinggal bagi-bagi saja, padahal yang punya stok mereka," ungkapnya. Disisi lain dalam UU tentang Pa- ngan mengamanatkan bahwa Pemerintah harus segara memutus- kan jenis komoditas pokok. Sampai hari ini kedelai belum menjadi satu kebijakan atau keputusan Pemerin- Kartel ini memang pelakunya sudah jelas bahwa kalau tidak salah di komoditas gula itu ada 9 Samurai. "Tentunya ini tugas dari KPPU. KPPU harus sudah memulai melakukan penyelidikan. Aparat penegak hukum harus memulai, karena ini sudah nampak permainannya," ungkap Pimpinan Komisi bidang pertanian dan pangan ini. Beras 167,51 juta kg Jagung 897,35 juta kg Kedelai 502,02 juta kg Gula Pasir 25,9 juta kg Daging sejenis Lembu 9,9 juta kg Jenis lembu 18,34 juta kg Daging Ayam 26,27 ribu kg Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari sampai April 2013 66
EDISI 106 TH. XLIII, 2013PARLEMENTARIA tah bahwa kedelai itu adalah men- jadi komoditas pokok. "Ini yang penting, UU sudah dibuat dan di- undangkan, tetapi Pemerintah ti- dak mau melaksanakan Undang- Undang bahkan dilanggar. Ada apa ini?, mesti ada permainan," katanya Sere, anggota Dewan yang membi- dangi bidang komunikasi dan infor- masi, di Gedung DPR RI, baru-baru ini. ya cukong-cukong itu," papar wakil rakyat asal pemilihan Jawa Tengah III meliputi Kabupaten Blora, Grobo- gan, Pati, dan Rembang. Dukungan Lembaga Penyiaran Daeng Sere meminta kepada TVRI dan RRI memberikan tayangan program pembelajaran dan pen- didikan dalam mendukung penca- paian swasembada, mendukung swasembada gula, mendukung swasembada daging, pengembang- an komoditas strategis lainnya, pengembangan Lembaga mandiri yang mengakar di Mayarakat (LM3), pengelolaan pupuk dan alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan), ser- ta pengawalan dan pendampingan penyuluh. Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan intensitas tanaman pangan, perlu adanya dukungan sosialisasi untuk kepentingan ne- gara dari lembaga penyiaran yang mengemban tugas menyelengga- rakan penyiaran, mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerah- kan, mencerdaskan, dan member- dayakan serta mendorong kreati- fitas masyarakat serta mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, yaitu TVRI dan RRI. UU tentang Hortikultura sudah jelas membatasi, melindungi, mem- prioritaskan, tetapi malah dibuka impor. Artinya Undang-Undang ditabrak, kalau Pemerintah sudah melanggar Undang-Undang artinya Pemerintahan ini dalam posisi ba- haya. Sandang, pangan, dan papan adalah Amanat Konstitusi, menurut Firman Subagyo ketika Pemerintah tidak mampu menyediakan pangan, tidak bisa menyediakan sandang, tidak bisa menyediakan papan. "Ini suatu pelanggaran konstitusi, sudah berbahaya. "TVRI dan RRI harus ikut serta mensosialisasikan kegiatan-kegi- atan utama pencapaian swasemba- da, misalkan saja, Optimalisasi Lahan dan Sistem Penyuluhan Pertanian," kata Daeng Sere, anggota DPR asal daerah pe- milihan Sulawesi Selatan 1 yang meliputi Kabupaten Se- layar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabu- paten Gowa, dan Kota Makas- sar. Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menginginkan Lembaga "Oleh karena itu, saya minta kepada pelaksana di Pemerin- tahan, Presiden RI SBY telah menegaskan bahwa priortitas anggaran Tahun 2014 adalah untuk mencapai swasemba- da pangan. Kemudian harus melakukan evaluasi terhadap program-program yang sifat- nya tidak produktif dialihkan kepada yang produktif, teru- tama subsidi, termasuk subsi- di minyak, subsidi benih, dan subsidi pupuk," tukasnya lagi. T VRI dan RRI juga dapat memberikan informasi untuk mendapatkan modal berupa kredit yang disalurkan pada sektor pertanian dari Kemen- terian Pertanian melalui Bank Pelaksana, seperti Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Karena sudah ditegaskan Presiden, kini bola ada di ta- ngan pelaksana nya Kement- erian, mau melaksanakan atau tidak. "Ketika tidak melaksanakan, ada Something Wrong, artinya ada permainan. Siapa yang bermain, aparat hukum harus masuk, karena ini merugikan uang negara," te- gasnya. Penyelenggara Penyiaran TVRI dan RRI ikut memberikan pengetahuan kepada Rakyat Indonesia mengenai peningkatan hasil pangan untuk ter- capainya swasembada pangan. TVRI dan RRI memiliki jangkauan siar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, seiring terjadinya lon - jakan harga sapi akhir-akhir ini, TVRI dan RRI dapat mem berikan penge- tahuan kepada rak yat Indonesia dalam upaya meningkatkan popula- si ternak sapi dengan cara pengem- bangan kawasan dan budidaya sapi potong, peningkatan kualitas bibit unggul, penguatan modal Usaha Kelompok (PUMK), pengembangan pakan, dan integrasi tanaman-rumi- nansia. (as) Foto: wahyu/parle. Diungkapkan Firman Subagyo, pembebasan bea masuk impor ke- delai tahun lalu mencapai Rp.400 Miliar, hari ini kita akan berhitung lagi berapa juta ton yang akan diim- por. "Tinggal dihitung kali 5%, bera- pa miliar? siapa yang menikmati, "TVRI dan RRI diharapkan beker- jasama dengan Kementerian Per- tanian mensosialisasikan program pemerintah dalam pencapaian ke- tahanan pangan," ungkap Daeng 67
LIPUTAN KHUSUS GALANG KERJASAMA MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015 Sidang Umum ke-34 AIPA yang berlangsung pada 17-23 September 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam mengangkat tema "The Role of AIPA in Realizing ASEAN Community. Misi utama yang ingin dilaksanakan adalah menggalang kerjasama antar Parlemen Anggota AIPA untuk mewujudkan ASEAN Community 2015. Ketua DPR RI Marzuki Alie, sekaligus Ketua Delegasi dari Parlemen Indonesia menyatakan bahwa tema Sidang Umum AIPA kali ini sangatlah tepat, pasalnya tahun ini sudah mendekati ASEAN Community pada tahun 2015. Para anggota parlemen di kawasan ASEAN harus turut berpartisipasi dalam menyukseskan integrasi regional dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terakomodasi. Selain itu, sesama anggota ASEAN, masing-masing negara harus saling menghargai kekayaan dan ragam budaya. adalah diratifikasinya UN Conven- tion mengenai isu korupsi oleh Parlemen Myanmar. Dalam isu so- sial-ekonomi, Parlemen Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta terciptanya komunitas ekonomi ASEAN yang berkelanjut- an dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, pentingnya sektor usaha dan menghormati hak- hak asasi manusia demi kesejahter- aan masyarakat," jelas Marzuki pada Sidang Pleno Pertama, di Empire Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (19/09). Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua BKSAP Surahman Hidayat (F-PKS), dan Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN). Selain itu, Anggota BKSAP yang ikut serta adalah Atte Sugandi (F- PD), Okky Asokawati (F-PPP), Ida Ria Simamora (F-PD), Selina Gita (F-PG), Vanda Sarundajang (F-PDIP), Muhammad Oheo Sinapoy (F-PG), Iskan Qolba Lubis (F-PKS), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), dan Marwan Ja'far (F-PKB). "Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN telah men- capai beberapa hal, diantaranya Delegasi dari DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, didampingi Sidang Umum ini juga dihadiri oleh sepuluh Parlemen Anggota AIPA yai- tu; Brunei Darussalam, Kamboja, In- donesia, Laos, Myanmar, Malaysia, 68
Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Selain itu, hadir pula tujuh Parlemen Observers, diantaranya Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, dan Federasi Rusia. Sedangkan, dari Guest of the Host yakni; hadir Perwakilan Secre- tary General of ASEAN; Vice Secre- tary General of IPU; Representative of ASEAN-WEN; dan Representative of Special Adviser for UN on the pre- vention of Genocide. potensial," jelas Marzuki. Menanggapi usulan ini, delegasi Brunei, Singapura, Myanmar, dan Kamboja menyatakan bahwa usulan yang diajukan Indonesia memang penting, namun diperlukan waktu yang lebih panjang untuk memper- timbangkan proposal tersebut. Se- mentara itu, beberapa negara me- nyarankan untuk membahas ketiga Draft Resolusi tersebut pada Sidang AIPA ke-35 pada tahun mendatang. guatan untuk MDGs yang ke-4 dan ke-5 yang menangani kesehatan ibu dan anak. Selain itu, ia mengusulkan bahwa AIPA sendiri harus memberi- kan perhatian yang optimal kepada masalah kesehatan ibu dan anak. Wujudkan Kemajuan Kawasan Sidang Umum ke-34 AIPA secara resmi dibuka oleh Perdana Men- teri Brunei Darussalam Sultan Has- sanal Bolkiah pada 19 September 2013. Dalam sambutannya, ia me- nyatakan bahwa masyarakat ASEAN harus bekerjasama demi kemajuan kawasan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari Parlemen anggota AIPA dalam upaya menjaga kestabil- an dan keamanan kawasan secara berkelanjutan. Pada Sidang Executive Committee yang dipimpin oleh Presiden AIPA, Delegasi DPR RI mengajukan dua tambahan agenda untuk Komite Ekonomi, dan satu agenda tamba- han untuk Komite Sosial. Agenda "The Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community" dan "The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sector" menjadi usulan di Komite Ekonomi. Sementara untuk Komite Sosial, Delegasi Indonesia mengajukan tema "Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Develop- ment Agenda". Delegasi Indonesia mendapatkan dukungan dari Delegasi Malaysia, Thailand dan Vietnam. Delegasi Malaysia menilai, apabila pem- bahasan usulan ini ditunda sampai tahun depan, akan sangat terlambat. Pasalnya, ASEAN Community akan diimplementasikan dalam waktu kurang dari 2 tahun mendatang. Dalam sidang ini, Marzuki juga menyampaikan bahwa AIPA harus menyadari target bersama dalam implementasi ASEAN Community. J a n g a n s a m p a i A S E A N p a d a akhirnya hanya dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pangsa pasar potensial. "Juga mengenai HAM dan bisnis, k it a h ar us m e ny a d ar i b ahw a telah terjadi pelanggaran HAM dalam konteks bisnis, sehingga menciptakan ketidakadilan antara pengusaha dan masyarakat. Kita juga harus memikirkan banyak hal mengenai target pembangunan pasca 2015, akan kemana ASEAN melangkah," imbuh Politisi Demokrat ini. " K it a tekankan bahwa subs- tansinya ibu dan anak harus diprio- ritaskan. Kita juga menar getkan masalah kesetaraan diba has dalam rapat. Jadi tidak ada perbedaan, dimana fokusnya wanita dan anak- anak diberikan perhatian khusus masalah kesehatan," ujar Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi VI DPR RI ini. Politisi Demokrat ini menegas- kan bahwa kesetaraan gender ini adanya keadilan bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga penyakit- penyakit yang communicable dan jenis penyakit yang sulit disembuh- kan. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk ibu dan anak agar diberikan fasilitas, baik sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur untuk men- ciptakan hidup yang sehat. "Tema dalam sidang kali ini adalah bagaimana kita merealisasikan komunitas ASEAN 2015. Nah, dalam konteks itu ada beberapa hal yang kami sampaikan. Dalam bidang ekonomi ada dua proposal, sedang dalam bidang sosial ada satu yang kita sampaikan. Kita tidak menyadari bahwa ASEAN punya pasar yang besar, kita hanya berbicara pasar di 2015. Padahal, saat itu terjadi arus besar barang, arus jasa dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa kita akan menjadi pasar sangat Kesehatan Ibu dan Anak Salah satu agenda dalam Sidang Umum ke-34 AIPA adalah Sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA). Tema yang diangkat yakni Rancangan Resolusi pada Pembinaan kesehatan Ibu dan Anak di ASEAN. Delegasi Indonesia diwakili Ang- gota BKSAP DPR Okky Asokawati, Vanda Sarundajang, Selina Gita dan Ida Ria Simamora. Dalam sidang, Ida Ria mengusulkan adanya satu pen- "Kita inginkan ada kesepakatan di- antara Member of Parlemen ASEAN agar lebih memperhatikan kese- hatan ibu dan anak. Kita targetkan dari beberapa peserta memberikan masukan yang arahnya menyetujui usulan ini. Resolusi ini juga akan kita bawa ke forum lagi, dan akan diga- bungkan dengan beberapa resolusi lain diantaranya masalah politik, ekonomi dan sosial budaya," jelas Politisi asal Jawa Timur ini. 69
Negara anggota AIPA menyadari bahwa sektor UKM di ASEAN ma- sih mengalami kesulitan terutama dalam hal pendanaan dan peng- adaan modal. Sektor UKM perlu dikembangkan dengan dukungan dari berbagai pihak, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam ASE- AN Economic Community Blueprint. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ASEAN, termasuk dengan melibatkan sek- tor swasta. Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh ASEAN harus berkelanjutan de ngan mengede- pankan penggunaan teknologi ra- mah lingkungan. Usulan ini mendapat respon positif dan dukungan dari delegasi negara lain. Bahkan, ini merupakan salah satu terobosan di Sidang WAIPA dalam rangka mendapatkan standar hidup yang baik untuk fokus hidup yang sehat. Peningkatan Kerjasama Delegasi DPR RI telah berpar tisi- pasi aktif dalam setiap persidangan baik dalam Sidang-sidang Komisi, diantaranya Sidang Komisi Politik, Ekonomi, dan Sosial. Selain itu, Dele gasi Indonesia juga ikut serta pada Joint Communique maupun Dialogue With Observers. Pada sesi dialog dengan Obser- vers, Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dan menyampaikan kepent- ingan Indonesia dalam pertemuan yang dilaksanakan secara paralel. Dialog berlangsung dengan beber- apa negara, diantaranya Belarus, Kanada, China, India, Jepang, dan Rusia. Dalam dialog dengan Parlemen India, Anggota BKSAP DPR Andi Anzhar Cakra Wijaya menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan India telah terjalin selama 60 tahun. Ia berharap, pertemuan ini dapat lebih meningkatkan kerjasama India dengan negara- negara anggota AIPA. "Sampai saat ini, setidaknya ada 40 perusahaan India yang berin- vestasi di sektor pertambangan di Indonesia. India juga merupakan importir terbesar untuk produk CPO Indonesia. Semoga kerjasa- ma ekonomi antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. Indonesia dan India harus terus bekerjasama dalam mempromosikan demokrasi dan dalam hal pemberantasan ko- rupsi," jelas Andi Anzhar. Sahkan 26 Resolusi Sidang Umum ke-34 AIPA di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah menghasilkan tujuh Report Sidang, Joint Communiqué dan 7 Resolusi, dimana 2 resolusinya merupakan usulan Indonesia. Selain itu, sidang telah mengesahkan 26 Resolusi, terkait bidang Politik dan WAIPA masing-masing sebanyak 1 resolusi, 2 resolusi di bidang Ekonomi, Sosial 3 resolusi, dan Organisasi sebanyak 19 resolusi. Di bidang Politik, para anggota parlemen AIPA mendukung pem- bentukan ASEAN Political Security Community yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta meningkatkan kontribusi un- tuk merealisasikan APSC. Isu-isu keamanan regional saat ini sema- kin luas, sehingga di butuh kan ker- jasama dan kolaborasi aktif dari seluruh negara di kawasan dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Diperlukan upaya untuk mening- katkan ASEAN awareness baik di tingkat regional maupun nasional dan meningkatkan hubungan antar masyarakat. Dalam menyambut pembentukan A SE A N Economic Communit y, diperlukan peran serta dan kontribusi aktif dari generasi muda, terutama dalam hal pembentukan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Pemerintah harus mempromosikan peningkatan kreatifitas generasi muda untuk mengurangi angka pengangguran. Pada bidang sosial, anggota AIPA harus mendukung program peme- rintah dalam upaya meningkatkan perlindungan/jaminan sosial bagi masyarakat. Banyak negara ASEAN yang sudah menunjukkan kemajuan dalam mencapai MDGs, namun ma- sih banyak yang harus diperbaiki. Diperlukan partisipasi aktif baik dari sektor pemerintah maupun institusi legislatif untuk menghentikan prak- tek child trafficking, pornografi, dan prostitusi yang melibatkan anak- anak. Salah satu upaya yang diperlu- kan adalah dengan memberikan hu- kuman yang berat bagi para pelaku kejahatan. Sidang Umum ke-35 AIPA diren- canakan akan diselenggarakan di Vientinenne, Lao PDR pada tanggal 14-20 September 2014. Palu AIPA diserahkan oleh Mr. Pehin Dato Hj. Judin Hj. Asar selaku tuan rumah ke- pada Ketua Delegasi Lao PDR yang akan menjadi the Incoming 35th AIPA President. (hr,sf) Foto: eka hin- dra/parle. 70
SELEBRITIS RACHEL AMANDA AURORA Bukan tidak bersyukur atas karir yang telah diraihnya di dunia hiburan tanah air, namun bintang sin et ro n p lus p e ny any i y an g terkenal dengan lagu religi bertajuk "Alhamdulillah" bersama Opick ini memilih untuk lebih mengutamakan p endidikan sebagai jembat an dalam meniti masa depannya kelak. Kepada Rahayu Setiowati dari Parle, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini berbagi kisah. B erhadapan dengan kamer a bukan hal yang asing bagi pemilik nama lengkap Rachel Amanda Aurora. Sejak usia 2,5 tahun Manda, begitu ia biasa disapa sudah terbiasa dengan sorotan lampu kamera. Padahal diakuinya, semua berawal dari sebuah kebetulan. "Dulu tante aku kerja di sebuah 71
SELEBRITIS untuk berduet menyanyikan lagu Maha Melihat. Dari kiprahnya di dunia acting dan tarik suara itu, beberapa peng- hargaan pun diraih manda, dianta- ranya sebagai Penyanyi Anak Ter- baik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2005. Manda pun sempat mendapat Nominasi MTV Indonesia Movie Award untuk Kat- egori Breaktrough Actress. Utamakan Pendidikan Sukses di layar kaca dan panggung hibur an t anah air, t ak lant as membuat putri pasangan Ade Paul Lukas dan Safira ini mengadopsi ungkapan Aji mumpung. Manda lebih mengutamakan pendidikan dibanding aktivitasnya di dunia hiburan. "Aku syuting atau show pas- ti setelah pulang kuliah at au weekend,"aku gadis berzodiak Ca- pricorn ini. perusahaan advertising, saat itu lagi bikin iklan. Tiba-tiba model anak kecilnya ngga bisa, jadinya aku yang gantiin diajak tante aku. Karena dulu aku kan gendut jadi lucu," kisahnya. Ketika lensa kamera di arahkan ke wajahnya, dengan sikap centil- nya Manda pun langsung bergaya. Tak ayal hal itu langsung membuat Manda untuk pertamakalinya di- dapuk sebagai model iklan cilik. Dari sana tawaran untuk membin- tangi iklan berbagai produk Indo- nesia pun berdatangan kepadanya. Hingga kemudian Manda mendapat kesempatan untuk berakting dalam sebuah sinetron Wajah Penuh Cin- ta. Disusul dengan sinetron lain- nya seperti Dewi Fortuna, Indera Keenam, Belaian Sayang, Saling Memiliki,Tersanjung 6, Papaku Keren-keren, Nirmala, Kejora dan Bintang, serta sinetron Candy. Di sinetron terakhir inilah yang kemu- dian semakin melambungkan nama Manda. Manda tak hanya didapuk pada peran-peran dalam sinetron, gadis kelahiran 1 Januari 1996 ini pun di daulat untuk membintangi berbagai judul film layar lebar seperti Heart, I Love You, Om..., Kata Maaf Terakhir dan Film Paddle Pop Kombatei The Movie meski hanya berakting suara menjadi Liona. Tak puas hanya berakting, Manda pun menjajal kemampuan vokalnya, ia pun berduet dengan Opick melantunkan lagu religi berjudul Alhamdulillah. Tak dinyana lagu ini mendapat sambutan yang sangat baik dari pecinta musik tanah air. Bahkan dari lagu ini pun tawaran off air terus berdatangan kepada Amanda. Juni 2009 lalu Manda kembali digandeng penyanyi Opick Bahkan saat persiapan mengikuti Ujian Nasional awal tahun 2013 ini, Manda rela mengurangi job di dunia entertainment. Itu dilakukannya agar lebih fokus dalam menghadapi UN dan tidak kecewa dengan hasil yang akan di dapatnya. "Alhamdulillah, nilai UN ku lu- mayan baik. Walau aku belum mendapat kesempatan untuk kuliah di fakultas kedokteran, namun aku bersyukur mendapat kesempatan kuliah di Fakultas Kesehatan Ma- syarakat di UI," ujarnya. Kekecewaan memang tampak di wajah Manda, maklum sejak kecil Manda memang bercita-cita ing- in menjadi dokter anak. Bahkan ia sangat mengidolakan seniornya Lula Kamal dan Tompi yang meski terkenal menjadi selebriti dengan seabrek aktivitasnya di panggung hiburan namun masih bisa me- nolong sesama lewat profesinya se- bagai dokter. Walau demikian, hal itu tak meng- urangi rasa syukur Manda dengan 72
apa yang sudah diraihnya saat ini. Karena tidak banyak orang yang berkesempatan mengeyam bangku kuliah di Universitas Indonesia. Lewat Fakultas Kesehatan Ma- syarakat bisa menjadi jalan baginya untuk bisa meng- abdikan diri pada masyarakat. Lebih jauh Manda berharap dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ia bisa menjadi seorang Menteri Kesehatan. Walaupun diakuinya sampai sekarang kebanyakan menteri kesehatan selalu berlatar belakang pendidikan di bidang kedokteran. "Sebenarnya kan Fakultas Kesehatan malah lebih mengena ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarlu- askan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh kesehat- an kepada masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil agar seluruh masyarakat Indonesia sehat. Jadi kami ini yang memanage hal tersebut. Sementara kalau latar belakang kedokteran kan lebih cenderung bergelut dengan hal-hal medis. Yah, semoga saja kelak 73
aku bisa menjadi menteri kesehatan pertama yang berlatar belakang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, bu- kan dokter," harap Manda. Tidak sekedar berandai-andai atau harapan semu, guna melengkapi dan mempersenjatai diri jika kelak dewi fortuna menghampirinya dan ia di dapuk menjadi menteri kese- hatan, Manda akan terus mencoba mewujudkan cita- cita lamanya menjadi seorang dokter. Namun, jika kelak hal tersebut tidak jua ter- wujud, ia akan terus bertekad untuk peduli terhadap kesehatan masyara- kat secara umum. Tahun 2014 Pemilu Pertama Untuknya Seiring dengan bertambahnya usia, tak hanya penampilan Manda saja yang berubah. Selain tambah cantik dengan sentuhan make up tipis di wajahnya, pola pikir Manda pun berkembang. Sedikit banyak Manda mulai berpikir tentang negara dan bangsa. Bahkan meng- hadapi pesta de- mokrasi lima ta- hunan pada 2014 mendatang, Man- da mulai mencari tahu tentang siapa yang terbaik dan layak memimpin negeri ini, baik t o k o h m a u p u n partainya. Ia lebih m e m i l i h m e n - cari t ahu lewat p emb er it aan di media massa ten- tang tokoh terse- b u t , d i t a m b a h dengan biografi yang bersangku- tan. Ia tidak ingin termasuk dalam "Golput". Baginya i t u m e r u p a k a n hak nya sebagai warganegara un- tuk men dapatkan p emim pin yang baik dan amanah bagi rakyat, bang- sa dan negaranya. "Iya, tahun 2014 nanti untuk per- tamakalinya aku ikut memilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Jujur, deg-degan juga sih nyoblos pertama kali. Saat ini aku belum menemukan dan menentukan kandidat yang ter- baik untuk aku pilih, baik partainya atau pun orang-orangnya. Lagian kandidatnya juga belum ditetapkan secara resmi," papar Manda. Namun alumni SMAN 70 Jakarta itu mengaku belum terfikirkan un- tuk ikut kampanye salah satu par- tai atau kandidat calon presiden, maupun terjun langsung dalam politik praktis. Ia beralasan, jika ia ikut berkampanye mengusung salah satu kandidat, maka jika kelak ternyata kandidat yang pernah di- usungnya itu tidak amanah, ia akan merasa berdosa dan salah pilih. Bahkan sekalipun untuk mengikuti kampanye dari rekan sesama artis yang kelak juga akan mencalonkan "Tidak semua artis yang berpolitik itu memiliki kemampuan dan pengetahuan politik yang baik. oleh karena itu aku akan berpikir matang-ma- tang jika teman sesama artis itu mengajak aku untuk ikut kampanye. Tapi ya lihat saja nanti," jelas Manda. diri baik sebagai anggota legislatif maupun calon presiden, Manda akan berpikir matang untuk hal itu. "Tidak semua artis yang berpolitik itu memiliki kemampuan dan pen- getahuan politik yang baik. oleh karena itu aku akan berpikir matang- matang jika teman sesama artis itu mengajak aku untuk ikut kampanye. Tapi ya lihat saja nanti," jelas Manda. Khusus untuk dirinya sendiri, Manda mengaku hingga saat ini belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang politik, oleh karena itu merasa belum tertarik untuk ikut terjun ke dunia politik. "Hingga saat ini aku merasa belum memiliki pengetahuan dan kemam- puan politik yang baik. Gampang- nya begini deh, aku aja belum baik sekali urusin diri sendiri, bagaimana bisa urusin oranglain, bahkan urusin Negara. Ini bukan hal yang mudah lho. Yang pasti semoga tahun 2014 nanti saya tidak salah pilih," ungkap- nya. Terlepas dari itu semua, Manda berharap pilihannya di tahun 2014 mendatang menjadi pilihan terbaik untuk bangsa dan Negara, yang akhirnya bisa membawa bangsa ini menjadi Negara yang lebih maju lagi.(Ayu) 74
PERNIK Tekun, semangat dan konsisten. Itulah yang ditunjukkan sosok Poltak Partogi Nainggolan- peneliti dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Berkat ketekunannya itu pria yang lahir tanggal 26 Juni 1963 di Jakarta, pada Rabu (18/09) dikukuhkan sebagai profesor riset. Ia dikukuhkan di hadapan Sidang Majelis Profesor Riset dipimpin Ketua nya Prof. Dr. Lukman Hakim yang juga Kepala Lipi setelah me- nyampaikan Orasinya berjudul ; Parlemen dan Hubungan Internasi- onal: Diplomasi DPR-RI di Fora Inter- nasional. Sejumlah undangan hadir diantaranya beberapa anggota DPR, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Sekjen MPR , sejumlah akademisi dari dalam dan luar negeri serta un- dangan lainnya digelar di Gedung Nusantara V Senayan, Jakarta. Aca- ra berlangsung khidmat dan lancar hingga seluruh rangkaian acara termasuk pemasangan Widyamala serta penye rahan sertifikat kepada Prof Poltak Partogi Naingolan. Apresiasi kepada professor riset pertama di jajaran Setjen DPR ini ditunjukkan anggota DPR Indah Kurnia. Ia mengaku bangga ternyata di Setjen DPR telah muncul seorang Profesor Riset Partogi Nainggolan. " Kita akan meneladani seorang anak bangsa yang konsisten dan komit terhadap bidang yang digelutinya. Bagaimanapun dia memberikan support terhadap kegiatan bidang tu gas Komisi maup un B U R T," katanya Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan s e l a m a t ke p a d a P a r t o g i d a n mengharapkan menjadi teladan dan menjadi semangat bagi kita semua khususnya teman-teman sekerja di P3 DI. Selain itu, sosok Prof. Partogi bisa menjadi pendorong yang efektif serta berkualitas bagi kinerja DPR-RI. " Prof. Partogi adalah sosok yang sangat komit dan konsisten di bidangnya dan staf pendukung yang baik bagi DPR," ungkap anggota BURT ini. Apresiasi yang sama juga disam- paikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat memberi- kan sambutan pada acara ini. Ia me- ngatakan, pencapaian gelar seba gai profesor riset dari pusat pengkajian DPR bukanlah hal yang mudah se- bab upaya tersebut dilakukan di te- ngah berbagai tugas yang diemban 75
peneliti dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan. Diperjuangkan Maksimal Pada acara pengukuhan profesor riset ini, Poltak Partogi Nainggolan menegaskan bahwa diplomasi p ar l e m e n untuk ke p e nt in gan nasional harus diperjuangkan secara maksimal seperti lazimnya dilakukan para diplomat karir Kementerian Luar Negeri. "Sehingga dengan kehadiran parlemen di fora internasional terdapat fungsi representasi dan proteksi kepentingan negara, " tandas peneliti yang juga aktif falam Perhimpunan Akademisi/Peneliti Asia Tenggara Alber t- Ludwigs- Universitaet Freiburg dari tahun 2010 hingga saat ini. L e b i h l a n j u t P r of e s o r R i s e t menjelaskan, berbagai bentuk diplomasi bilateral parlemen yang tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung melainkan juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral. " Kinerja diplomasi parlemen telah banyak memberikan capaian kinerja yang membanggakan, " kata Profesor Riset yang sebelumnya menyelesaikan pendidikan S2nya di Universitas Birmingham, Inggris tahun 1999 dan pendidikan S3nya diUniversitas Freiburg, Jerman tahun 2011 tersebut seraya menjelaskan bahwa diplomasi parlemen yang dilakukan disela-sela berbagai forum multilateral misalnya mampu membuat sikap anti-Indonesia yang menyudutkan kepentingan nasional tidak meluas pada saat isu mengenai Santa Cruz, Timor Timur bergulir. Diungkapkan Partogi, diplomasi parlemen telah b erulang kali membela kehormatan bangsa. Sebagaimana dilakukan Komisi Idan BKSAP yang dipimpin Abdul Ghafur yang berinisiatif mencari tahu nasib TKI yang dilaporkan disiksa. Selain itu, Komisi I DPR-RI dengan TNI AL yang mengunakan strategi gun boat diplomacy yang berhasil mencegah a k s i k a p a l p e r a n g M a l a y s i a menggangu lebih lanjut upaya pekerja Indonesia membangun mercusuar di atas pulau karang yang diperebutkan yaitu Ambalat. "Ak si diplomasi seorang diri Sutradara Gintings di Kamboja pada saat acara makan malam dimana Anggota Komisi I sekaligus anggota BKSAP DPR-RI menyanyikan lagu "Rasa Sayange" mendahului delega- si Malaysia sehingga mereka men- gurungkan niat menyanyikan lagu yang selama ini telah diklaim seba- gai lagu negaranya, " papar peneli ti yang juga sempat mengenyam pen- didikan International Leadersip di US State Department/US Conggress ini menjelaskan. Anggota parlemen Indonesia, tambah Partogi, harus memiliki keinginan yang tinggi untuk dan mampu berkompetisi secara sehat memimpin organisasi-organisasi perlemen internasional dan ber- peran besar dalam menentukan kebijakan dunia, tidak lagi sebagai pembawa pesan biasa di panggung internasional. Karenanya, mereka harus dapat meningkatkan kapasitas, penampil- an dan kinerja individual mereka. Hambatan kultural, seperti sungkan dan kurang inisiatif dalam menyam- paikan pendapat, harus ditinggal- kan, diganti dengan sikap yang me- miliki pencapaian target. Sehingga diplomasi parlemen di dunia inter- nasional tidak lagi untuk tujuan pen- citraan yang semakin banyak men- ciptakan paradoks di dalam negeri, yakni sebagai kegiatan yang ber- biaya tinggi tetapi hasilnya minim, melainkan memiliki target tertentu yang rasional. Masalah-masalah di dalam, se- perti konflik DPR-RI dengan DPD, dan juga perbedaan pandangan di antara individu anggota parlemen, harus diselesaikan lebih dulu sebe- lum mereka menghadiri fora inter- nasional. Yang lebih penting lagi, anggota Delegasi DPR-RI harus me- mahami kepentingan nasional yang harus dicapai. Di dalam, di antara para aktor diplomasi internasional boleh ter- 76
dapat perbedaan pendapat, namun keluar, di arena internasional, pan- dangan yang satu harus ditinjukkan. Sebab yang dihadapi adalah lawan bersama yang harus ditaklukkan, dipengaruhi atau dapat diajak kerja sama untuk mendukung kepenting- an Indonesia. Representasi dan Proteksi Sekjen DPR menambahkan, sete- lah kita menyimak orasi ilmiah yang disampaikan Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA, semakin jelaslah bagi kita bahwa kehadiran parle- men di fora internasional memiliki fungsi representasi dan proteksi ke- pentingan negara. Parlemen telah mengambil peran yang penting dalam melakukan diplomasi damai untuk kepentingan nasional. Selain itu, berbagai bentuk di- plomasi bilateral parlemen yang tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung melainkan juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral telah banyak memberi- kan capaian kinerja yang membang- gakan. Bahkan, beberapa anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas tinggi dalam berdiplomasi di kancah internasional, dengan kemampuan mereka, selain mampu mempe- ngaruhi berbagai forum sidang in- ternasional, juga mampu mendudu- ki yang posisi strategis dalam forum tersebut. Berbagai capaian kinerja DPR-RI dalam diplomasi parlemen di fora in- ternasional tersebut belum ba nyak diketahui oleh masyarakat. Pada titik inilah kita melihat pentingnya riset berkenaan dengan Parlemen dan Hubungan Internasional. Hal ini juga menunjukkan betapa kita me- merlukan tenaga-tenaga peneliti yang mumpuni, memiliki integritas akademik yang kuat, dan sensitif terhadap berbagai kondisi yang ada dalam hubungan dunia internasio- nal sehingga mampu memberikan masukan yang berharga kepada par- lemen dalam upaya meningkatkan kinerja dalam bidang diplomasi par- lemen. Sebagaimana dinyatakan Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA, keterbatasan penguasaan informasi merupakan salah satu kelemahan dalam diplomasi parlemen, selain kecakapan yang terbatas. Sekjen DPR yang akrab disapa Win ini menyampaikan penghargaan ke- pada para peneliti pada Pusat Peng- kajian, Pengolahan Data dan Infor- masi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI yang selama ini telah memberi- kan kontribusi yang berharga dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan. P3DI merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai tugas menyelenggara- kan pengkajian, pengolahan data, dan informasi perkembangan DPR RI. Salah satu tugas tersebut dilak- sanakan oleh Bidang Pengjkajian, yang terdiri dari para pejabat fung- sional peneliti yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembang- an masalah kedewanan. Pada awal berdiri, P3DI baru me- miliki peneliti sebanyak 16 orang. Dalam perjalanannya, seiring de- ngan permintaan data dan kajian yang cenderung meningkat dari ta- hun ke tahun dan dari periode per periode DPR, jumlah peneliti Bidang Pengkajian terus bertambah. Penam- bahan secara resmi dan dalam jum- lah besar-besaran dilakukan setelah adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD . Jumlah peneliti hingga saat ini adalah 82 orang, 6 orang di antaranya telah memiliki tingkat pendidikan S-3 atau bergelar Doktor, dan 11 orang peneliti lainnya saat ini sedang menempuh pendidikan S-3. Berbagai peran para peneliti P3DI selama ini terkait dengan upaya pemberian dukungan keahlian ke- pada Dewan di antaranya dilak- sanakan dengan melakukan pene- litian dan pengkajian atas berbagai topik yang relevan dengan perkem- bangan kedewanan untuk dijadikan sebagai usulan kepada Alat-alat Kelengkapan Dewan dalam rangka membahas dan memproses ber- bagai kebijakan legislatif dengan pemerintah. Para peneliti juga ter- libat secara intensif dalam penyu- sunan naskah akademik rancangan undang-undang serta terlibat lang- sung dalam pembahasan undang- undang. Selain itu para peneliti juga memberikan dukungan dalam berbagai tim kerja yang dibentuk oleh DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. "Saya berharap agar ke depan, kontribusi para peneliti dalam men- dukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dapat terus ditingkat- kan. Upaya untuk menjalin komuni- kasi dengan DPR sebagai user juga perlu ditingkatkan, sehingga apa yang telah dihasilkan oleh peneliti, baik hasil penelitian, hasil kajian, maupun produk berupa buku-buku dapat secara langsung dimanfaat- kan oleh DPR, baik sebagai sebuah institusi maupun Anggota DPR se- bagai pribadi. Untuk itu perlu kira- nya kita membangun sebuah sistem terpadu yang memungkinkan Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan dapat mengakses secara lebih cepat produk yang telah di- hasilkan oleh para peneliti P3DI," demikian Win menegaskan. (mp) Foto riska/parle. 77
POJOK PARLE Rapat-rapat yang digelar Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dengan mitra kerja selalu ramai dan mendapat sambutan antusias masyarakat dan kalangan pers. Apalagi bilamana Timwas mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk didengar progress report sebagai institusi yang diberi kepercayaan menangani kasus Century dengan kerugian mencapai Rp 6,7 triliun. 78
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika mem- buka rapat pada Rabu (11/9) lalu menyebutkan bahwa Timwas termasuk tim paling lama bertugas, telah bertu- gas 2 tahun lebih sementara timwas lain paling lama se- tahun. "Apapun yang terjadi progess tetap ditunggu se- lanjutnya akan dilaporkan ke sidang paripurna," ung- kapnya. Setelah menyampaikan pidato pengantar, Wakil Ketua DPR Priyo Budi San- toso memberikan kesem- patan kepada Ketua KPK Abraham Samad untuk me- nyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus Bank Century. Namun belum sempat Samad berbicara, dipotong interupsi oleh anggota Timwas dari Fraksi PD Sutan Bhatoegana yang juga Ketua Komisi VII DPR. dihadapi KPK, meski tidak disampaikan secara tertulis. Lalu dia mengutip lirik lagu yang diciptakan Sunan Ka- lijaga, se penggal liriknya dilantunkan untuk menunjuk- kan betapa berat tugas yang diemban KPK. " S a y a t i d a k mengajukan pro- tes tetapi mau mengundurkan diri sementara sebab saat yang bersamaan Komi- si VII menggelar r a p a t d e n g a n SKK Migas, mo- hon ijin ya," ujar Sut an. Namun permohonan ijin Sutan ditangga- pi Priyo dengan m e n g a t a k a n " Ternyata Pak Su- tan lebih memilih memimpin rapat SKK Migas untuk diselamatkan, ketimbang rapat Timwas Century. Saya tanya kepada Pak Sutan, lebih memilih penyelamatan Bank Century atau penyelamatan yang lain," ungkap Priyo yang disambut tawa seluruh hadirin. Dengan gayanya yang khas diwarnai humor, politisi senior Partai Demokrat ini mengatakan " Saya memilih kedua-duanya, Bank Century penting, tetapi masalah energi juga penting. Bayangkan saja, kalau dua jam saja tanpa energi bisa meninggal. " Untuk menjaga supaya tidak ada mati listrik saya harus ke rapat dengan SKK Migas," tandas Sutan sembari keluar ruangan. Suasana makin hangat ketika politisi PDI Perjuang- an Prof. Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya menangkap nuansa beban yang luar biasa yang sedang Cah angon.... Cah angon... penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot iro. Artinya, gembala-gembala, tolonglah naik pohon blimbing itu meski sangat licin naiklah, karena itu untuk kehormatan kita. Menurut Hendrawan,kehormatan kita yang menjadi pertaruhan kita bukan hanya KPK, tetapi juga kehormatan DPR dan juga kehormatan semua lembaga yang telah bekerja dengan baik. BPK, Kepolisian termasuk Tim Pengendali Aset tiga kementerian dan lainnya. "Jadi saya merasakan beban itu, juga saya sampaikan tanggal 21 Nopember 2012 bahwa Pak Boediono memiliki peran dalam kasus ini," katanya. Lalu kata Hendrawan, pernyataan KPK tanggal 20 Nopember " Telah ditemukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tanggal 27 Pebruari 2013 laporan KPK menyebut keterlibatan BM dan kawan-kawan (dkk)". Untuk menyebutkan dkk itu perlu waktu 3 bulan. Untuk memeriksa Sri Mulyani di New York akhir April- awal Mei, perlu waktu 3 bulan lagi. Kemudian untuk menggeledah kantor BI juga perlu waktu 3 bulan, kini diperlukan waktu 3 bulan lagi, untuk membuat kesimpulan sangat datar. "Semakin menguatkan dugaan. Hanya berputar di-kata kata dugaan. Kehormatan kita yang dipertaruhkan............. Akhirnya Timwas memperpanjang masa tugas untuk tetap mengawal kasus Bank Century hingga akhir masa jabatan Oktober 2014. (mp) Foto: iwan armanias/parle. 79