PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya UMMI FITRIYA NIM. 145030100111014 UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MALANG 2018
MOTTO "You'll never know till you have tried" (Sinar Dunia) ii
HALAMAN PERSEMBAHAN Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada Orangtuaku tersayang Bapak Thalkah dan Ibu Winartik yang selalu memberikan Doa, dukungan serta semangat dalam setiap langkah penulis. iii
RINGKASAN Ummi Fitriya, 2018. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing Dr. Abdullah Said, M.Si. 215 halaman + ccxv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kebijakan baru yang memiliki konsep baru untuk desa, yaitu desa mandiri. Konsep desa mandiri merupakan terwujudnya desa yang mampu membangun, mengatur dan memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi dan aset desa sehingga tidak bergantung dengan bantuan dari luar. Untuk menciptakan desa mandiri di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Kemendes PDTT membuat beberapa program prioritas, salah satunya adalah Bumdes. Salah satu yang menerapkan program Bumdes adalah Desa Kedungpari. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam implementasi program Bumdes di Desa Kedungpari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu dari pihak Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari yang meliputi Penasehat, Direktur, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan, Sekertaris Pengawas. Dan Pemerintahan Desa meliputi Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun Jabaran. Serta Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model interaktif menurut Creswell Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bumdes di Desa Kedungpari belum berjalan secara efektif. Dalam implementasi program ini para pelaksana belum mampu menstransmisikan informasi dengan baik, terdapat inkonsistensi komunikasi, sulitnya mencari pengurus Bumdes yang berkompeten, kurangnya jumlah staf, tidak adanya fasilitas fisik penunjang usaha Bumdes, kurangnya kemauan para pelaksana untuk menyukseskan program, tidak adanya insentif dan gaji, serta SOP yang dibuat tidak terealisasikan. Adapun saran peneliti, yakni musyawarah antara Bumdes dan UPKu, membuat perencanaan sistematis untuk Bumdes, Merombak pengurus, dan mengganti pengurus yang memiliki latar belakang di bidang wirausaha. Menegaskan kembali untuk menyita barang jaminan nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman, dan memberikan toleransi keringanan batas waktu pengembalian dengan syarat jika nasabah terjadi gagal panen. Kata kunci: pelaksanaan, implementasi, Bumdes vii
SUMMARY Ummi Fitriya, 2018. Implementation of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about Villages (Study on Badan Usaha Milik Desa in the Empowerment and Enhancement of Independence of Kedungpari Village Community, Mojowarno District, Jombang Regency). Undergraduate Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Dr. Abdullah Said, M.Sc. 215 pages + ccxv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about Villages is a new policy that has a new concept for the village, namely as an independent village. The concept of an independent village is the realization of a village that is able to build, regulate and fulfill its needs by utilizing village potential and assets so that it does not depend on outside assistance. To create independent villages throughout Indonesia, the government through the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia made several priority programs, one of which was Bumdes. One who implemented the Bumdes program was Kedungpari Village. This study aims to describe and analyze the implementation of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 about Villages, especially in the implementation of the Bumdes program in Kedungpari Village. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The source of this research data is from the Bumdes Sejahtera of Kedungpari Village which includes Advisors, Directors, Administration Section, Finance Section, Supervisory Secretary. And the Village Government includes the Head of the Service Section, the Head of Planning Affairs, the Head of the Jabaran Hamlet. As well as the Chairperson of Langgeng UPKu, Kedungpari Village. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis used by researchers is an interactive data analysis model according to Creswell in 2009. The results showed that the implementation of the Bumdes program in Kedungpari Village had not been effective. In implementing this program, the implementers have not been able to transmit information properly, there are communication competent Bumdes difficulty administrators, lack of staff, lack of physical facilities supporting Bumdes business, lack of willingness of the implementers to succeed the program, lack of incentives and salaries, and the SOP that was made was not realized. There are some of suggestions that researcher submit about this problem, those are to held a deliberations between Bumdes and UPKu, make systematic planning for Bumdes, remodel the management, and replace the managers who have backgrounds in the field of entrepreneurship, reaffirm to confiscate the collateral items the customer is unable to repay the loan, and tolerate the relief of the return deadline provided that the customer fails to harvest. inconsistencies, finding Keywords: regulation, implementation, Bumdes viii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)". Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; 2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; 3. Ibu Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; 4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; ix
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis; 6. Keluarga Besar Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung; 7. Keluarga penulis Bapak Thalkah dan Ibu Winartik, Sulistyawati, Rahmad Hidayat, Qomaruddin, yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini; 8. Sahabat-sahabatku Lailia Hidayati, Idfame (Eva, Risa, Zuan, Gita), Magang Squad (Renna, Tiwi, Heny, Cintia), Kos WTG31 (Teh Intan, Enggis, Nilam), Kos 18C (Azizah, Jeria) serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 9. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Malang, September 2018 Penulis x
DAFTAR ISI Halaman MOTTO ... ii TANDA PERSETUJUAN ... iv TANDA PENGESAHAN ... v PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ... vi RINGKASAN ... vii SUMMARY ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xi DAFTAR TABEL ... xiv DAFTAR GAMBAR ... xv DAFTAR LAMPIRAN ... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 14 C. Tujuan Penelitian ... 15 D. Kontribusi Penelitian ... 15 E. Sistematika Penelitian ... 16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Administrasi Publik ... 18 B. Kebijakan Publik ... 20 C. Implementasi Kebijakan Publik ... 22 D. Model Implementasi Kebijakan Publik ... 25 E. Otonomi Desa ... 32 F. Desa Mandiri ... 36 1. Ciri Desa Mandiri ... 37 G. Pemerintahan Desa ... 39 1. Penyelenggara Pemerintahan Desa ... 39 H. Pemberdayaan Masyarakat Desa... 43 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 43 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 45 3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 46 4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 47 I. Kemandirian Masyarakat ... 47 1.Tujuan Kemandirian Masyarakat ... 49 J. Badan Usaha Milik Desa ... 50 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 53 B. Fokus Penelitian ... 54 xi
C. Lokasi dan Sumber Data Penelitian ... 55 D. Sumber Data Penelitian ... 57 E. Teknik Pengumpulan Data ... 59 F. Instrumen Penelitian... 60 G. Analisis Data ... 61 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang ... 65 1. Sejarah Kabupaten Jombang ... 65 2. Letak Geografis Kabupaten Jombang ... 67 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang ... 69 4. Lambang, Visi dan Misi Daerah Kabupaten Jombang ... 70 B. Gambaran Umum Desa Kedungpari ... 71 1. Letak Geografis Desa Kedungpari ... 72 2. Topografi dan Potensi Unggulan Desa Kedungpari ... 74 3. Sarana dan Prasarana ... 75 4. Demografi Penduduk Desa Kedungpari ... 76 5. Kondisi Insfrastruktur Pendukung ... 79 6. Organisasi Pemerintahan Desa Kedungpari ... 80 7. Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera Desa Kedungpari...... ..83 C. Penyajian Data ... 85 1. Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ... 85 a. Simpan Pinjam... 85 b. Toko Kebutuhan Pertanian ... 86 c. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Sangat Miskin ... 87 d. Pengolahan hasil ... 87 2. Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ... 88 a. Kredit Modal Kerja Petani ... 88 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari ... 89 a. Komunikasi ... 89 1) Transmisi ... 89 2) Kejelasan ... 95 3) Konsistensi ... 100 b. Sumber-Sumber ... 108 1) Staf ... 108 2) Fasilitas ... 115 3) Informasi ... 117 4) Wewenang ... 118 c. Kecenderungan-Kecenderungan ... 122 xii
1) Pengangkatan Birokrat ... 127 2) Beberapa Insentif ... 130 d. Strutur Birokrasi ... 132 1) Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP). 132 2) Fragmentasi ... 134 D. Pembahasan Data Fokus Penelitian ... 136 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kemandirian masyarakat Desa Kedungpari... ...136 a. Komunikasi ... 136 1) Transmisi ... 136 2) Kejelasan ... 140 3) Konsistensi ... 136 b. Sumber-Sumber ... 145 1) Staf ... 145 2) Fasilitas ... 148 3) Informasi ... 149 4) Wewenang ... 150 ... 151 1) Pengangkatan Birokrat ... 153 2) Beberapa Insentif ... 156 d. Strutur Birokrasi ... 157 1) Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP). 157 2) Fragmentasi ... 158 c. Kecenderungan-Kecenderungan BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 162 B. Saran ... 163 DAFTAR PUSTAKA ... 165 xiii
DAFTAR TABEL Halaman No. Judul 1. Data Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang, 2010, 2014 dan 2015 ... 69 2. Luas Tanah Menurut Penggunaan Desa Kedungpari ... 73 3. Komoditas Pertanian di Desa Kedungpari Tahun 2015 ... 74 4. Sarana dan Prasarana Desa Kedungpari ... 75 5. Data Penduduk Desa Kedungpari Menurut Golongan Umur ... 77 6. Data Penduduk Desa KedungpariMenurut Tingkat Pendidikan ... 78 7. Data Penduduk Desa Kedungpari Menurut Mata Pencaharian ... 79 8. Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari ... 82 9. Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari... 84 xiv
DAFTAR GAMBAR No. Judul Halaman 1. The Poicy Implementation Process: A Conceptual Framework... 25 2. Model Proses Implementasi Kebijakan Edward III ... 27 3. Enam Tahapan proses analisis data menurut Creswell (2009) ... 60 4. Peta Kabupaten Jombang ... 68 5. Lambang Daerah Kabupaten Jombang ... 71 6. Peta Desa Kedungpari... 72 7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungpari ... 81 8. Musyawarah Desa Pembentukan Bumdes Sejahtera dan Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera ... 85 9. Musyawarah Desa Pembentukan Bumdes Sejahtera dan Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera ... 85 10. Susunan Organisasi pengelola Bumdes "Sejahtera"... 95 11. Keputusan Susunan Pengurus Bumdes Sejahtera ... 96 12. Keputusan Susunan Pengurus Badan Kredit Desa ... 100 xv
DAFTAR LAMPIRAN No. Judul Halaman 1. Pedoman Wawancara... 170 2. Surat Keterangan Penelitian ... 175 3. Berita Acara Musdes, Perdes, dan Surat Keputusan... 177 4. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber ... 215 xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tidak dipungkiri bahwa keberadaan desa sebenarnya telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Indonesia, dan hukum adat dijadikan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu desa juga merupakan daerah otonom yang tertua di Indonesia, hal ini dikuatkan oleh pendapat Syamsu (2008:77) bahwa desa adalah daerah otonom yang paling tua, desa lahir sebelum lahirnya negara, sehingga desa mempunyai otonomi penuh dan asli. Selain daerah otonom yang tertua, Widjaja (2014:3) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dikatakan istimewa karena setiap desa mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat dari penyebutan istilah desa di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa untuk penyebutan desa di daerah Jawa dan Bali adalah desa, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan lain sebagainya. Keistimewan yang dimiliki setiap desa menjadikan otonominya bersifat asli dan utuh, karena otonomi tersebut terbentuk secara alamiah dan natural. Seperti yang diungkapkan oleh Widjaja (2014:165) bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, utuh, dan bukan pemberian dari pemerintah. Meskipun 1
2 otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh. Wewenang, hak dan kewajibannya tidak serta merta bersifat bebas atau sebuah kedaulatan penuh. Dalam pelaksanaannya otonomi desa mempunyai batasan-batasan, dimana desa harus tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal tersebut dikarenakan desa merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya seperti membuat peraturan desa harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tiggi tingkatannya. Widjaja mengatakan (2014:186) bahwa dalam penyelenggaraan otonomi desa jangan dilakukan secara keblabasan, sehingga desa seakan lepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mempunyai hubungan kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah pusat, selain itu desa dalam pembuatan peraturan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penyelenggaraan otonomi desa di Indonesia dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, dan dalam peraturan perundangan-undangan tersebut memuat pembagian kewenangan, hak dan kewajiban desa untuk mengelola daerah otonomnya. Akan tetapi pada era reformasi peraturan mengenai otonomi desa belum dijelaskan secara eksplisit dan secara umum, terbukti pada peraturan otonomi desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah". Penjelasan tersebut mengartikan bahwa negara hanya dibagi menjadi daerah yang
kemudian daerah ditetapkan menjadi daerah otonom. Selain itu pasal tersebut menjelaskan bahwa negara mengakui keberadaan desa, akan tetapi negara tidak membagi kekuasaan dan kewenangan terhadap desa (Eko, 2008:52). Hal itu menunjukkan bahwa desa dianggap hanya sebagai bagian dari pemerintah kabupaten atau kota bukan sebagai entitas masyarakat hukum yang mempunyai otonomi. Bukti lain yang menunjukkan bahwa desa hanya bagian dari pemerintah kabupaten atau kota adalah penegasan pada pasal 200 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa". Dalam pasal tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa desa hanya bagian dari pemerintahan daerah, namun pasal tersebut juga menegaskan pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih besar terhadap pemerintahan desa. Selain itu istilah dibentuk tidak sesuai dengan pengertian harfiah dan kenyataan keberadaan desa bahwa desa terbentuk sudah sejak lama serta desa ada karena entitas masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul bukan dibentuk. Eko (2008:52) juga berpendapat bahwa pasal 200 ayat 1 menggunakan istilah dibentuk menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karena desa menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan dalam Undang-Undang ini desa adalah satuan pemerintah dalam pemerintah kabupaten/kota. Implikasi desa menjalankan kewenangan sebagian dari pemerintah kabupaten/kota akan menjadikan desa hanya menjalankan kewenangan dari 3
pemerintahan di atasnya bukan melaksanakan kewenangan yang berdasarkan pada kebutuhan desa. Selain itu secara tidak langsung desa adalah wewenang pemerintah daerah yang berarti daerah berhak mengatur desa sesuai peraturan daerah. Dan hal itu terbukti dalam pembagian kewenangan kepada desa yang dituangkan pada pasal 206 UU 32 Tahun 2004 sebagai berikut: " a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa." Kewenangan yang diberikan desa hanya berupa mengelola urusan dan tugas pembantuan, itu berarti desa hanya diperbolehkan melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan bukan mengatur. Dalam menjalankan hak asal- usul, desa hanya diperbolehkan melaksanakan urusan pemerintahan yang ada. Jika daerah membuat peraturan mengenai pengelolaan hak asal-usul desa, tentunya ini diperbolehkan dan parahnya jika peraturan yang dibuat pemerintah daerah atau pusat menyebabkan kerugian bagi desa hal itu juga bukan dikatakan melanggar, karena wewenang mengatur berada pada pemerintah daerah dan pusat. Seperti contoh kasus penggantian sistem dan kelembagaan keamanan lokal menjadi polisi masyarakat atau melegalkan penggunaan tanah desa untuk penambangan galian C di Kawasan gunung merapi. Sedangkan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa merupakan kewenangan sisa, menurut Eko (2014:17) mengatakan pengaturan tentang penyerahan sebagian urusan kabupaten/kota ke desa secara jelas menerapkan asas residualitas. Lalu dijelaskan lagi oleh Eko (2014:23) kontruksi 4
residual mengartikan bahwa desa hanya akan menerima sisa-sisa daerah, baik dari sisa kewenangan maupun sisa keuangan, dan hal itu berbentuk dalam Alokasi Dana Desa yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005. Menurut Yulianah (2015:612) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil, dan tidak sebanding dengan tanggungjawab Kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Selain itu adanya budaya pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh oknum birokrasi, membuat ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa menjadi kecil. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya mengandalkan tanah bengkok yang merupakan satu-satunya kekayaan desa yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini yang membuat desa semakin terpuruk dan miskin, ditambah lagi desa harus menjalankan tugas pembantuan pemerintah yang membebankan desa. Akibat kemiskinan dan ketidakberdayaan desa yang semakin meningkat tersebut membuat banyak instansi dari pemerintahan meluncurkan program pembangunan yang diperuntukkan desa agar desa semakin mandiri dan sejahtera, seperti Program Desa Siaga oleh Kementrian Kesehatan, Program Desa Mandiri Energi oleh Kementrian ESDM, Program Hutan Desa oleh Kementrian Kehutanan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya program-program tersebut menjadi pro dan kontra. Banyak instansi pembuat program pembangunan belum dapat memandang desa secara utuh dan mengakui desa sebagai subyek hukum seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum. Program-program pemerintah tersebut lebih melihat desa sebagai masyarakat dan menganggap desa sebagai 5
penerima manfaat dari program-program tersebut. Menurut Eko (2014:17) cara pandang desa sebagai masyarakatlah yang melahirkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari berbagai kementrian yang diberikan bukan kepada desa melainkan kepada masyarakat, selain itu aliran fiskal yang mengalir ke masyarakat atau BLM justru lebih banyak ketimbang ADD. Hal ini yang membuat banyak desa antusias menerima BLM tersebut, akan tetapi ACCES dalam Eko (2014:4) mengatakan program pembangunan (BLM) justru menimbulkan petaka bagi desa: Dengan dalih membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun daerah langsung menerapkan program pemberdayaan dalam bentuk bantuan masyarakat (BLM). Alih-alih masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, yang didapatkan justru ketergantungan yang semakin tinggi. Performa pelaksanaan proyek-proyek tersebut justru mengimposisi peran pemegang otoritas desa dan tersebut partisipasi masyarakat. Di menyebabkan modal sosial masyarakat tidak terbangun baik. Uang berubah menjadi motivator utama bergairahnya partisipasi (money driven development). Partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program- program tersebut bukan berarti mampu melahirkan program/kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan karena dimobolisasi oleh petunjuk teknis proyek. luar dugaan program-program Ketergantungan desa terhadap BLM bukan tanpa alasan, BLM memaksakan desa untuk menerima program dan konsep yang dibuat tanpa memastikan kesesuaian program tersebut dengan desa. Desa pun juga tidak memperdulikan kesesuaian program dengan kebutuhan, desa hanya berfikir dana yang besar dapat masuk ke desa karena selama ini desa sudah kekeringan dana perangsang untuk pengembangan. Padahal menurut Eko (2014:18) setiap proyek yang masuk ke desa mempunyai rezim sendiri yang tidak menyatu pada sistem pemerintahan, perencanaan dan keuangan desa. Seharusnya jika memang BLM tersebut menginginkan kesejahteraan dan kemandirian desa tentunya program tersebut harus melihat desa dan melakukan rekognisi terhadap desa secara utuh. 6
Kemunduran otonomi desa, meningkatnya angka ketidakberdayaan desa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, dan semakin tingginya angka ketergantungan, membuat para pegiat desa dan organisasi masyarakat terus menginginkan adanya perubahan pada desa yang lebih maju. Perubahan untuk desa merupakan hal yang penting bagi kemajuan Indonesia, mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia adalah daerah perdesaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014. Jumlah desa di Indonesia adalah 74.754 dan jumlah kelurahan di Indonesia adalah 8.430. Melihat hal itu pada tahun 2014 pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk merubah desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera, keinginan pemerintah untuk perubahan desa tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menurut Eko (2014:82) UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengenal konsep otonomi desa termasuk otonomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa mandiri. Konsep desa mandiri sendiri merupakan konsep pengganti otonomi desa, alasan penggantian tersebut disebabkan otonomi desa sangat indentik dengan daerah otonom tingkat III dan dalam penerapannya desa dijadikan sebagai daerah otonom tingkat III yang mengakibatkan desa hanya menerima wewenang residu dari pemerintah daerah, selain itu desa juga berkedudukan di bawah kecamatan, serta desa juga hanya dijadikan proyek pembangunan. Konsep desa mandiri dalam UU Desa merupakan konsep yang menggambarkan desa sebagai subyek pembangunan yang mampu mengembangkan potensi sumber daya desa, aset desa, dan prakarsa, sehingga menimbulkan 7
peningkatan sosial, budaya, politik dan ekonomi desa. Konsep desa mandiri tidak lagi menganggap desa sebagai objek pembangunan yang menjadikan desa hanya sebagai sasaran penerima manfaat program dari pemerintah. Selain itu konsep desa mandiri dalam UU Desa ini menjadikan desa mempunyai andil penuh dalam pembangunan desanya. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan desa di Indonesia menjadi subyek pembangunan adalah dengan pengembangkan perekonomian desa dan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa. Sejak berlakunya UU Desa pemerintah melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, menjadikan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes sebagai salah satu program prioritas, hal ini menimbulkan banyak daerah di Indonesia gencar mendirikan Bumdes. Pada tahun 2014 jumlah Bumdes hanya 1.022 unit dan pada tahun 2018 jumlah Bundes bertambah menjadi 18.446 unit (Sandjojo, 2017 melalui Tujuan dijadikannya Bumdes sebagai prioritas program dari UU Desa adalah sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa yang berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Pelaksanaan Bumdes di beberapa daerah terbilang cukup banyak yang sukses dan mampu mengantarkan desanya pada tingkat kemandirian, seperti Bumdes Tirta Mandiri Ponggok Jawa Tengah, Bumdes Panggung Lestari Yogyakarta dengan usaha hasil olahan minyak jelantah, Bumdes Multianggaluk Mandiri Desa Kalukubula dengan usaha penyalur barang-barang bersubsidi dari pemerintah, dan 8
masih banyak yang lain. Namun dalam pelaksanaan Bumdes, tidak sedikit juga desa yang mengalami kesulitan dan ketidakefektifan. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya membentuk Bumdes di seluruh desa Kabupaten Jombang, hal itu dapat dilihat dalam Rencana Strategis tahun 2014-2018 BPMPD Kabupaten Jombang yang menjelaskan bahwa salah satu capaian yang akan dihasilkan dalam lima tahun mendatang dimulai pada tahun 2014 adalah pembentukan Bumdes di setiap desa, dan pada tahun 2015 rencana BPMPD Kabupaten Jombang tersebut terealisasi. Menurut keterangan lanjutan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2016 tercatat sebanyak 302 Desa di Kabupaten Jombang telah mempunyai Bumdes. Capaian pemerataan pembentukan Bumdes di Kabupaten Jombang bertujuan agar desa mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, kemampuan keuangan pemerintah desa, pendapatan masyarakat desa, dan meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberhasilan atas pemerataan pembentukan Bumdes di setiap desa Kabupaten Jombang tidak lepas dari sokongan Bupati Kabupaten Jombang yang menyalurkan anggaran ADD sebesar 100 juta untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa. Namun setelah terbentuk Bumdes di seluruh Desa Kabupaten Jombang muncul beberapa masalah, menurut Cakup Ismono Ketua Komisi A DPRD Jombang dalam Faktualnews.co (2017) pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Jombang banyak yang amburadul tidak sesuai harapan. Fungsi Bumdes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa 9
hanya dijadikan simpan pinjam saja, dan berjalan tidak produktif. Selain itu program one village one product untuk Bumdes juga belum bisa berjalan maksimal, dan banyak desa yang sulit menjalankan, dan menurut Joko Fattah (2017) ketua organisasi masyarakat Projo Kabupaten Jombang, bahwa Bumdes di Kabupaten Jombang tidak dapat memanfaatkan dana desa yang berjumlah 100 juta secara baik. Penyebab timbulnya beberapa masalah Bumdes di berbagai desa tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi dan kemampuan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam mengelola potensi desa serta manajemen Bumdes. Hal tersebut juga di ungkapkan dalam rapat yang digelar oleh Komisi A DPRD Jombang yang memanggil seluruh camat di Kabupaten Jombang pada bulan Januari tahun 2017, dalam rapat salah camat mengatakan bahwa penyebab amburadulnya pengelolaan Dana Desa dan Bumdes adalah kemampuan Sumber Daya Manusia Desa yang masih rendah. Lebih lanjut Pujiati dan Jayanti (2017) dalam penelitiannya di Bumdes Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan Mutiarni (2018) dalam penelitiannya di Bumdes Desa Miagan menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bumdes mempunyai kemampuan yang rendah, terutama dalam mengelola manajemen keuangan Bumdes hal itu dilihat dari kemampuan para pengurus Bumdes yang belum mampu membukukan dan mencatat arus keuangan Bumdes sesuai standar akuntansi, dan belum terampil dalam menggunakan teknologi informasi, komputerisasi serta ketidakmampuan pengurus Bumdes dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Sedangkan Hayati (2015) dalam penelitian di Bumdes Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang mengatakan penyebab dari rendahnya kemampuan Sumber 10
Daya Manusia di Bumdes Gambiran adalah pertama tidak berpengalaman dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di Bumdes. Kedua dalam proses musyawarah desa untuk pemilihan pengurus, banyak dari kandidat yang kompeten untuk menjadi pengurus Bumdes tidak mau dipilih karena gaji untuk menjadi pengurus Bumdes yang rendah. Ketiga, kinerja manajer yang tidak kompeten dibuktikan dengan capaian target Bumdes yang tidak maksimal, seperti BUMDes dapat menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka untuk pendapatan pedesaan, dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk, sementara pengembangan bisnis belum berkembang. Itu bisa dilihat dari jenis BUMDes, yang tetap serupa dari yang terbentuk hingga sekarang. Selain mengenai masalah sumber daya manusia, secara lebih lanjut menurut Yuniwati dan Prihartini (2017) dalam penelitiannya di Bumdes Desa Gondang dan Desa Legi Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Jombang, serta menurut Lazuardi (2018) penelitian di Bumdes Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang mengatakan bahwa ketidak efektifan adalah karena faktor alam atau sumber daya alam yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Hasil di atas menunjukkan bahwa rata-rata masalah yang di hadapi Bumdes di Kabupaten Jombang adalah dari aspek Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan potensi desa dan manajemen Bumdes, serta kondisi alam Desa. Masalah yang di hadapi beberapa Bumdes di atas juga dihadapi oleh Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, yang terletak di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Desa Kedungpari merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, 11
dan komoditas unggulan Desa Kedunpari adalah tanaman pangan seperti padi dan jagung. Menurut data sekunder Desa Kedungpari pada tahun 2015, hasil panen yang dicapai Desa Kedungpari untuk padu adalah 35 kwintal perhektar area, dan untuk jagung adalah 10 kwintal per herktar area. Melihat potensi Desa Kedungpari tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Desa Kedungpari mendirikan Bumdes Sejahtera. Selain potensi desa dalam pertanian yang menjadi latar belakang pembentukan Bumdes Sejahtera, menurut Kepala Desa Kedungpari mengatakan bahwa latar belakang pembentukan Bumdes Sejahtera adalah adanya anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang disediakan untuk Bumdes, dan bagi desa yang tidak memiliki Bumdes, maka Desa tersebut tidak akan mendapatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa tersebut. Rencana awal pembentukan Bumdes Sejahtera adalah sebagai wadah yang mewujudkan ketahanan pangan di Desa Kedungpari, dengan membuat konsep simpan pinjam menggunakan kurs gabah. Yang mana dalam konsep tersebut, Bumdes akan memberikan uang pinjaman kepada nasabah untuk penggarapan sawah dan nantinya nasabah tersebut akan mengembalikan dengan hasil panennya. Dari hasil rencana tersebut terlahir beberapa unit usaha antara lain, unit usaha pertanian, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pengolahan hasil, dan unit usaha penguatan modal. Akan tetapi konsep tersebut tidak dapat dijalankan oleh Bumdes Sejahtera, dan sampai saat ini Bumdes Sejahtera hanya menjalankan usaha pemberian kredit modal kerja kepada petani penggarap sawah dengan pengembalian berupa uang. 12
Konsep simpan pinjam dengan gabah tidak dapat berjalan, karena dana yang Bumdes terima tidak cukup untuk melaksanakan konsep usaha tersebut. Menurut para pengurus Bumdes Sejahtera, jika Bumdes menjalankan konsep tersebut, Bumdes Sejahtera setidaknya harus mampunyai gudang penyimpanan gabah, dan tempat penggilingan gabah. Akhirnya pengurus Bumdes Sejahtera memutuskan, untuk menyelamatkan dana desa yang diberikan kepada Bumdes pada tahun 2015 sebesar 100.000.000,- tersebut. Bumdes Sejahtera melalui Kepala Desa menginstruksikan agar Bumdes Sejahtera menjalankan usaha kredit modal kerja untuk petani, yang mana uang Bumdes Sejahtera tersebut akan dimanfaatkan sebagai peminjaman untuk petani sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan penggarapan sawah. Dengan syarat pengembalian dan cicilan sesuai masa panen petani, dan dengan diberikannya bunga pinjaman yang rendah yaitu 1%. Kredit modal kerja adalah usaha Bumdes Sejahtera yang memberikan pinjaman uang ke petani untuk tujuan penggaran sawah. Dalam pelaksanaannya usaha kredit modal kerja Bumdes Sejahtera mengalami kendala, yaitu sedikitnya sumber daya manusia pelaksana operasional sehingga usaha tersebut harus dijalankan oleh Bendahara atau Pelaksana Operasional Bumdes Bagian Keuangan. Selain itu syarat peminjaman yang hanya diberikan untuk petani membuat beberapa masyarakat non petani juga meminta untuk dapat meminjam uang tersebut. Tidak hanya pelaksanaan operasional yang mengalami kendala, dalam proses pembentukan, Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga mengalami kendala komunikasi dengan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Langgeng Desa Kedungpari "Langgeng" desa Kedungpari. Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Langgeng Desa Kedungpari atau 13
UPKu Langgeng Desa Kedungpari merupakan program dari Gubernur Jawa Timur yaitu Gerdu Taskin atau PPKM (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat). Dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari, UPKu Langgeng merupakan lembaga keuangan dibawah naungan Bumdes Sejahtera dan dalam keputusan tersebut, UPKu harus bertanggungjawab kepada Bumdes Sejahtera. Akibat kesalahan komunikasi tersebut, akhirnya pihak UPKu tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pertanggungjawaban tugas kepada Bumdes. Selain itu dalam proses pembentukan Bumdes Sejahtera banyak kandidat calon pengurus yang kompeten tidak bersedia menjadi pengurus Bumdes karena gaji yang sedikit, dan juga pengurus yang terpilih tidak mempunyai keahlian dalam bidang wirausaha. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)". B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang? 14
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan sejauhmana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. D. Konstribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 1. Kontribusi Akademis Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. 2. Konstribusi Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka perbaikan dan pengoptimalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. 15
E. Sistematika Penelitian Sistematika penulisan skripsi ini dibuat agar pembaca mampu dengan mudah memahami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdapat lima sub bab, antara lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Pertama, pada latar belakang terdapat penjelasan tentang latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah merupakan kajian yang dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian berisikan hal-hal yang hendak dicapai dan ditemukan dalam penelitian. Keempat, kontribusi penelitian dijelaskan baik secara akademis, praktis maupun konstribusi bagi peneliti. Kelima, sistematika penulisan yang memaparkan uraian singkat dari bab-bab dalam penulisan skripsi. BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan fokus dan pembahasan penelitian. Diantaranya yaitu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, otonomi desa, desa mandiri, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat. BAB III METODE PENELITIAN Pada Bab ini penulis menyajikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data. 16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi tentang hasil pelaksanaan penelitian dengan memasukkan metode penelitian kedalamnya, yang meliputi; uraian tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya menguraikan analisis yang merupakan penganalisisan data yang telah disajikan dan kemudian diinterpretasikan teori dengan kondisi lapangan. BAB V PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran alternatif penelitian yang mungkin bisa diambil dan dikembangkan. 17
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Administrasi Publik Kegiatan administrasi memang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari manusia, administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan. Menurut Herbert A. Simon dalam Pasolong (2012:50) adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Sama dengan penjelasan dari Siagian dalam Pasolong (2012:50) mendefinisikan administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah telah ditentukan sebelumnya. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh kelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2005:7). Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut pandang pengertian, yaitu proses, fungsi, dan kepranataan (institusion). Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan/bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Sedangakan A. Dunsire yang dikutip oleh Keban (2008:2) menjelaskan administrasi merupakan suatu arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, 18
menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, serta sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Simon dan Siagian menjelaskan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian administrasi lebih luas dijelaskan Silalahi, bahwa dalam kegiatan kerjasama tersebut adanya pembagian kerja dengan memanfaatkan sumberdaya agat dalam pencapaian tujuan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien. Sedangkan Dunsire menjelaskan lebih detail kegiatan kegiatan administrasi tersebut, menurutnya kegiatan administrasi meliputi suatu membuat arahan, pemerintahan, implementasi kebijakan publik, kegiatan analisis, mengambil keputusan, dan hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Administrasi publik menurut Herbert A. Simon (1960) dalam Indradi (2010:115) merupakan kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (1998) dalam Keban (2008: 4) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan keputusan dalam kebijakan publik. Dimock, Dimock dan Fox dalam Indradi (2010:115) menjelaskan administrasi publik adalah produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Menurut Permatasari (2014:10), administrasi publik pada dasarnya adalah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan 19
bersama. Tujuannya administrasi publik itu adalah public service dan Pelayanan Publik. Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau policy maker yang dikenal dengan kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat. Penjelasan mengenai administrasi publik yang telah dipaparkan para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan sekelompok orang untuk membuat kebijakan yang bertujuan mengatasi permasalahan publik dan untuk memberikan pelayanan publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bentuk aktivitas administrasi publik. UU Desa merupakan kebijakan baru yang mengatasi masalah sedikitnya hak dan kewenangan yang diterima desa dalam mengurusi daerah otonomnya, terutama dalam mengatasi masalah usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang ada di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. B. Kebijakan Publik Terdapat banyak definisi kebijakan yang dibuat oleh para ahli yang tujuannya untuk menjelaskan kebijakan. Thomas Dye dalam Abidin (2016:5) menjelaskan kebijakan adalah suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah merupakan sebagai kekuasaan pengalokasian nilai- nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak ada organisai lain yang mempunyai wewenang yang mempu mencakup seluruh 20
21 masyarakat kecuali pemerintah (Easton dalam Abidin, 2016:6). Sedangkan Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2016:6) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sarana mencapai tujuan, dan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Hal tersebut sama dengan pendapat Federich dalam Abidin (2016:6) bahwa yang paling pokok dalam kebijakan adalah adanya tujuan (goals), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan dengan mengalokasikan nilai-nilai, tujuan, dan kehendak kepada masyarakat. Pengertian publik menurut Abidin (2016:7) dalam kebijakan publik pengertian publik memiliki tiga konotasi pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal itu dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Secara lebih lanjut Abidin (2016:7) menjelaskan bahwa dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah yang dilakukan pemerintah atau tidak melakukan. Hal itu berarti kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Sedangkan dalam dimensi lingkungan, pengertian publik adalah masyarakat. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa publik adalah aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik atau public policy menurut Wilson dalam Wahab (2015:13) menjelaskan kebijakan publik sebagai berikut: "tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-angkah yang telah/sedang diambil (atau gaga diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-
penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)". Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan, diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor, yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara pencapaiannya dalam suatu situasi. Dan keputusan-keputusan tersebut masih dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkis dalam Wahab, 2015:15). Senada dengan Lemieux dalam Wahab (2015:15) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas- aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu, dilakukan oleh aktor-aktor politik yang mempunyai hubungan terstruktur dan keseluruhan proses aktivitas tersebut berlangsung sepanjang waktu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah upaya pencapaian tujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di suatu lingkungan melalui aktivitas-aktivitas yang diambil oleh aktor politik. Undang-Undang Desa merupakan suatu keputusan yang dibuat untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami desa dan UU Desa mampu menjadikan desa menjadi lebih berdaya dan meningkatkan kemandirian desa, terutama di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. C. Implementasi Kebijakan Publik Prinsip implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Menurut Winarno (2014:151) Impementasi kebijakan merupakan salah satu variabel penting dari suatu kebijakan yang mempunyai bertujuan memecahkan 22
persoalan-persoalan publik. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) mengatakan implementasi merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah undang- undang ditetapkan yang otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Sama seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2012:133) implementasi merupakan suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, yang biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, dan bentuk-bentuk produk hukum lainnya yang dianggap sudah usai. Menurut Wahab pengertian impelentasi kebijakan publik yang menjelaskan bahwa impelementasi adalah tahapan penting yang terjadi setelah undang-undang, peraturan, bentuk produk hukum lainnya adalah sebuah konsep implementasi dari sudut pandang teori siklikal. Padahal dalam realita implementasi akan banyak muncul persoalan kompleksitas. Pengertian implementasi kebijakan publik secara luas yaitu impementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasikan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik dan privat), prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2012:132). Jika Wahab menjelaskan implementasi kebijakan publik adalah suatu penetapan suatu aktivitas berdasarkan undang-undang yang disepakati secara bersama dan digerakkan untuk bekerjasama dalam menuju tujuan bersama. Namun secara lebih lanjut Winarno (2014:148) menjelaksan bahwa impementasi kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud 23
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, dan implementasi juga mencakup tindakan-tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian. Beberapa penjelasan implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu keadaan atau aktivitas yang terjadi setelah undang-undang, peraturan, keuntungan atau jenis keluaran dan menjadi kesepakatan pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berjalan secara bersama guna menerapkan kebijakan ke arah yang dicita-citakan bersama. Seperti dalam UU Desa, dalam implementasi UU Desa pemerintah gencar mendorong desa untuk mendirikan Bumdes. Hal itu karena Bumdes sebagai wadah pemberdayaan dan upaya peningkatan kemandirian masyarakat. Di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, pemerintah desa mendirikan Bumdes dengan tujuan agar Bumdes mampu menjadi wadah untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa. 24
D. Model Implementasi Kebijakan Publik Berikut adalah model implemenatasi kebijakan publik: 1. Model implementasi kebijakan publik menurut Donald van Meter dan Carl van Horn "The Poicy Implementation Process: A Conceptual Framework" dalam Wahab (2015:166) yang merupakan jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas, variabel bebas yang dimaksud adalah Standar/ukuran dan tujuan kebijakan Sumber-sumber kebijakan Ciri-ciri atau karakteristik badan/intansi pelaksana Komunikasi antarirganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Sikap para pelaksana Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. K i n e r j a Gambar 1: The Poicy Implementation Process: A Conceptual Framework Sumber: Donald van Meter dan Carl van Horn dalam Wahab (2015:166) 25
26 Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antarhubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan. 2. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact of Implementation. Edward III dalam Winarno (2014:177) mengatakan implementasi kebijakan merupakan krusial bagi public administration dan public policy. Lebih lanjut Edward dalam Winarno (2014:177) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konseskuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah dari sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut mungkin mengalami kegagalan meskipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya untuk mengetahui dan menjawab tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, Edward III dalam Winarno (2014:177) mengemukakan empat faktor atau variabel-variabel implementasi kebijakan, antara
27 lain; komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, serta struktur birokrasi. Gambar 2: Model Proses Implementasi Kebijakan Edward III Sumber: Edward III dalam Winarno (2014:177) a) Komunikasi Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:178) terdapat empat hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, sebagai berikut: 1) Transmisi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang. Namun menurut Erward III dalam Winarno (2014:179) proses transmisi merupakan proses di mana sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat tersebut harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan. Seringkali dalam proses penyampaian
informasi terdapat gangguan atau distorsi. Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2014:179) gangguan atau distorsi terjadi akibat adanya yang pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua informasi melewati berlapis- lapis hierarki birokrasi. Ketiga pelaksana kebijakan berpersepsi bebas dan menduga-duga, serta pelaksana yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan kebijakan. Atau penolakan atau tetap dilaksanakan namun tidak sungguh-sungguh dan setengah hati. 2) Kejelasan: Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Kejelasan komunikasi kebijakan harus memberikan informasi mengenai kapan dan bagaimana pelaksanaan suatu program dilakukan. Selain itu kejelasan komunikasi mempunyai peran yang penting dalam memberikan edukasi kebijakan terhadap pelaksana untuk mengetahui akan maksud, tujuan, sasaran dan substansi kebijakan. (Edward III dalam Winarno, 2014:180). Selain itu menurut Barkel dalam Indiahono (2009) mengatakan bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat terjadi karena kurangnya edukasi atau pengarahan kepada pelaksana kebijakan. 3) Konsistensi: Edward III dalam Winarno (2014:181) mengatakan bahwa Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Meskipun perintah yang 28
disampaikan kepada pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, namun jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan. b) Sumber-Sumber Sumber-sumber diperlukan untuk melaksanakan kebijakan agar tercapai keefektifan. Dalam sumber-sumber Edward III dalam Winarno mengemukakan empat sumber penting, sebagai berikut: 1) Staf: Edward (1980) dalam Winarno (2014:184) mengatakan bahwa jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki para pegawai pemerintah atau staf, akan tetapi kekurangan staf juga akan menimbulkan persolan yang serius mengenai implementasi kebijakan yang efektif. 2) Informasi: informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. 3) Wewenang: menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2001:64) wewenang adalah kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak. 29
4) Fasilitas: fasilitas fisik dapat menjadi menjadi sumber penting dalam implementasi, tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. c) Kecenderungan-Kecenderungan Edward III dalam Widodo (2010:104) kecenderungan atau disposisi merupakan kemauan dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehinga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Selain itu menurut Edward dalam Winarno (2014:187) Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif- perspektig para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. 1) Pengangkatan Birokrat: Edward III dalam Winarno (2014:197-204) memberikan keterangan bahwa "Yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat- pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin mereka? Untuk 30
menjawab pertanyaan ini, barangkali kita dapat merujuk pada suatu kasus pengangkatan pejabat eksekutif oleh presiden". Edward III juga mengatakan bahwa dalam pengangkatan birokrat, pemimpin atau pembuat kebijakan menemui hambatan politik, seperti menyenangkan pendukung politik, dan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. 2) Beberapa Insentif: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan tujuan mengingkatkan gairah kerja para pelaksana kebijakan. Sedangkan menurut Edward III dalam Winarno (2014:201) dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Sedangkan menurut Edward III dalam Winarno (2014:201) dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. d) Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan rantai komando dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Winarno (2014:205) birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Edward dalam Winarno (2014:208) mengatakan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja 31
32 ukuran-ukuran dasar atau biasa disebut Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 1) Standard Operating Procedure (SOP): SOP dibuat untuk menanggulangi keadaaan-keadaan umum yang dibuat oleh organisasi publik atau swasta, dengan mengembangkan tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman. 2) Fragmentasi organisasi: fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan untuk mengetahui implementasi kebijakan publik berjalan secara efektif, maka dapat dilihat dari empat hal penting, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan- kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrat. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan UU Desa terutama dalam pelaksanaan program Bumdes, peneliti menggunakan teori implementasi Edward sebagai pengukuran untu mengetahui seberapa efektif pelaksanaan UU Desa terutama pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. E. Otonomi Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Widjaja (2014:4) mengatakan Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa sendiri telah ada di Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk, menurut Widjaja (2014:4) "Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara ini terbentuk". Dapat dilihat bahwa Desa merupakan suatu institusi yang mempunyai otonomi asli atau biasanya disebut dengan otonomi desa, serta memiliki sistem nilai sendiri yang khas dan tidak dapat dipisahkan, desa juga merupakan institusi yang mandiri dari segi hukum dan adat istiadat. DeFilippis (1999) dalam Eko, dkk., (2014:89) mengatakan otonomi adalah serangkaian hubungan kekuasaan. Sedangkan Sunindhia dalam Carwiaka (2013:124) menjelaskan otonomi merupakan kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan terbatas atau suatu bentuk kemandirian yang merupakan wujud pemberian kesempatan yang dipertanggungjawabkan. Kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi merupakan hubungan kekuasaan yang dimana adanya pemberian kekuasaan, wewenang, dan hak kepada pihak lain untuk dipertanggungjawabkan dan dikerjakan secara mandiri dengan batas-batas yang ditentukan dan disepakati. Selanjutnya pengertian otonomi menurut Sumitro Maskun dalam Carwiaka 33 harus
34 (2013:124) adalah suatu kewenangan lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam usaha menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Sedangkan Fitriyah (2003:104) mengemukakan otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri. Selanjutnya Basuki dan Basuki dan Shofwan (2006:104), otonomi merupakan bagin dari demokratisasi (khususnya grass roots democracy. Dalam otonomi terkandung makna self- governance untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri. Pengertian Otonomi yang dikemukakan oleh Sumitro, Fitriya, Basuki dan Shofwam. Pengertian otonomi yang dikemukakan Sumitro, Basuki dan Shofwan lebih menjelaskan bahwa otonomi kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah dengan tujuan agar daerah mampu menciptakan kemandirian sesuai dengan kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Otonomi berbeda dengan desentralisasi, menurut Fitriyah (2003:104) Otonomi sering disamakan dengan desentralisasi, anggapan seperti itu kurang tepat karena konsep otonomi tidak identik dengan desentralisasi. Dalam pengertian umum desentralisasi merupakan bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan atau pejabat. Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan territorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk bentuk dekonsentrasi territorial, satuan otonom territorial, atau federal (Bagir Manan dalam Fitriyah, 2003:105). Hal
tersebut berarti pengertian otonomi yang dikemukakan oleh Defilippis dan Sunindhia mengambarkan otonomi yang termasuk dalam kategori desentralisasi. "Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut" (Widjaja, 2014:165). Tujuan adanya otonomi desa menurut Shofwan dan Basuki (2006:9) adalah menempatkan desa sebagai pusat pengembangan sosial budaya dalam upaya mengaktualisasikan identitas sosial budaya dan suatu entitas komunitas yang memperkaya sosial budaya nasional, serta menjadi perekat bangsa. Otonomi desa dalam artian di atas adalah kewenangan desa dalam mengelola desanya sesuai dengan sosial budaya, dan adat masyarakat yang penuh kearifan lokal. Akan tetapi wewenang, hak dan kewajiban desa tersebut tidak serta merta bersifat bebas atau sebuah kedaulatan penuh, dalam pelaksanaannya otonomi desa mempunyai batasan-batasan, dimana desa harus tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan di atasnya. Seperti yang dikemukakan Juliantara (2003:116) otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan akan tetapi sebuah pengakuan adanya hak desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dari masyarakat. "Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara keblabasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya." (Widjaja, 2014:186). 35
Berdasarkan penjelasan otonomi desa di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan hak dan kewenangan desa untuk mengelola urusan rumah tangganya berdasarkan adat-istiadat dan sosial budaya yang menjadi identitas mereka. Otonomi desa bersifat tidak dapat di rubah karena menjadi ciri khasnya, untuk itu otonomi desa memberikan gambaran desa sebagai sekelompok masyarakat yang menjalankan kehidupan sosial, agama, politik dan kepemerintahan sesuai adat istiadatnya yang telah ada secara turun temurun. Namun dalam pelaksanaannya otonomi desa tidak dapat dilaksanakan secara bebas dan keluar dari batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena desa masih dalam satu ikatan NKRI, untuk itu otonomi desa harus dilaksanakan sesuai peraturan NKRI. UU Desa merupakan kebijakan baru yang mengatur mengenai otonomi desa. Dalam UU Desa kewenangan dan hak desa semakin besar terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kemandirian. F. Desa Mandiri Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak lagi mengenal konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa mandiri (Eko, dkk., 2014:82). Konsep otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 digantikan dengan konsep desa mandiri, hal itu disebabkan karena otonomi desa identik dengan daerah otonom tingkat III yang harus dihindari dan hal itu juga menghindari semangat "kedirian" yang melekat pada desa (Eko, 2014:82). Desa mandiri dibangun dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 36
masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, dan desa kini ditempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Purnomo dan Infest, 2016:1-2). Pengertian Desa Mandiri sendiri menurut Kayan Metarang dalam Eko (2014:84) Desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya serta tidak bergantung pada bantuan dari pihak luar. Bappeda Kalimantan Timur dalam Eko (2015:83) mengatakan, Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Sedangkan Mitra Samya (2013) dalam Eko mengartikan kemandirian desa yaitu: Kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial. 1. Ciri Desa Mandiri Eko (2015:84) menyimpulkan pendapat dari Samya, bahwa ciri desa mandiri antara lain; 1) Kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimiliki; 37
2) Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang di dukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran; 3) Sistem pemerintahan desa yang menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya; 4) Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Selain itu menurut Maulana (2016:266) dalam Jurnal Penelitian Politik yang berjudul Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah mengatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemandirian desa, faktor tersebut antara lain; 1) Faktor internal Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian desa adalah kapasitas sumber daya manusia, manajemen pemerintahan termasuk kepemimpinan kepala desa, kekompakan internal pemerintah desa dan eksistensi Lembaga-lembaga desa. 2) Faktor eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian desa adalah faktor regulasi yang banyak mempengaruhi kemandirian atau ketergantungan desa. Hal tersebut karena perubahan atas unsur atau komponen pemerintahan desa dapat berubah melalui suatu regulasi. 38
Kesimpulan dari konsep desa mandiri yang menjadi konsep dari UU Desa adalah bahwa desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi desa, sehingga desa tersebut mencapai keberhasilan dan mengalami perkembangan dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana desa mengelola Bumdes untuk meningkatakan ekonomi desa, dan memanfaatkan potensi desa secara baik. G. Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, (Solekhan, 2014:21), selain itu pemerintahan desa merupakan terjadinya suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nurmayani, 2009:2-3). Pemaknaan kata pemerintahan desa saat ini tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. hal tersebut karena Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government) (Purnomo dan Infest, 2016:2). 39
40 Penyelengaraan Pemerintah Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dalam Bab V mulai dari pasal 23 sampai 66, dan Bab tersebut terdiri 8 bagian, antara lain; 1) Pemerintah Desa 2) Kepala Desa 3) Pemilihan Kepala Desa 4) Pemberhentian Kepala Desa 5) Perangkat Desa 6) Musyawarah Desa 7) Badan Permusyawaratan Desa 8) Penghasilan Pemerintah Desa. 1. Penyelenggara Pemerintahan Desa Desa mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang fungsinya tidak lain yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Nasional. Oleh karena itu desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih mengedepankan pendekatan rekognisi, fasilitasi, dan emansipasi guna menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (Purnomo dan Infest, 2016:7). Menurut Purnomo dan Infest (2016:7-8) rekognisi dilakukan dengan mendayagunakan kelembagaan atau mendayagunaan asosiasi kewargaan yang sudah ada untuk diakui serta didukung sebagai peningkatan pemenuhan pelayanan publik. Di samping itu, pemerintah desa memfasilitasi dan mengakomodasi
kebutuhan masyarakat sesuai dengan dengan kewenangannya. (Purnomo dan Infest, 2016:8). Wewenang dan hal yang menyangkut mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 23 berbunyi "pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa". Pemerintahan desa memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap kelembagaan, Unsur penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menurut Rudy (2013:86) Pemerintah Desa atau biasanya disebut dengan nama lain yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. a. Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa. Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 41
b. Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 48 menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. c. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, antara lain; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 42
43 Dapat disimpulkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan adanya proses kerjasama masyarakat dan pemerintah desa dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. H. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Surjono dan Nugroho, 2007:25). Pemberdayaan adalah upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Indrajit dan Soimin, 2014:81). Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2009:57-58) mempunyai kata dasar power yang berarti kekuasaan menjadi sebuah proses yang bermakna dalam perubahan pada masyarakat, karena kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Suhendra (2005:75) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Widjaja, 2014:169). Selanjutnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dapat disimpulkan pendapat Indrajit dan Soimin mengenai pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mewujudkan, Suharto lebih menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembentukan kekuasaan untuk perubahan pada masyarakat. Dalam pembentukan kekuasaan tersebut, belum dijelaskan secara jelas sasaran dari pembentukan. Namun Suhendra serta Widjaja menjelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat, masyarakat diberikan kekuasaan agar mampu menguasai kehidupannya dengan tujuan untuk mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya 44
secara maksimal serta bertahan dan mengembangkan diri secara baik. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan melihat beberapa aspek dan cara yang telah disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat adalah agar tercapainya masyarakat yang berdaya. Menurut Widjajanti (2011:18) keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan Masyarakat diukur melalui tiga aspek, yaitu kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemandirian, kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan. Keberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari dilakukannya pemberdayaan, dan untuk mengetahui suatu masyarakat tersebut telah berdaya. Suhendra (2005:86) mengemukakan 5 (lima) indikator masyarakat yang berdaya, antara lain yaitu; a) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber- sumber yang ada di masyarakat. b) Dapat berjalannya "bottom up planning". c) Kemampuan dan aktivitas ekonomi. d) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga. e) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. 45
Lebih lanjut Payne (1997) dalam Adi (2007:78), menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara melalui transfer daya dari lingkungannya. Dilihat dari ketiga kriteria keberdayaan masyarakat, dapat dikatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya masyarakat yang mampu mengambil keputusan, masyarakat mencapai kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan usaha untuk masa depan. 3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "empowerment", yang berarti upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat (Surjono dan Nugroho, 2008:25). Untuk itu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan, agar pemberdayaan tersebut berhasil. Surjono dan Nugroho (2008:25-26) mengatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat antara lain; a. Self-reliant communities adalah pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suati sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Wahyono dalam Surjono dan Nugroho, 2008:25). 46
b. People-centered development adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal sebagai mekanisme perencanaan people-centered development yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. 4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahapan pemberdayaan yang dikemukakan Prasojo dalam Surjono dan Nugroho (2008:27), lebih disebut memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan, dan tahapan atau strategi tersebut antara lain: a. Memberdayakan dengan "menyosialisasikan" peran masyarakat sebagai subjek. b. Mendayagunakan "mekanisme" penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien. c. Mobilisasi "sumber daya" manusia seperti tenaga, pikiran, kemamuan sesuai prefesionalismenya, dan d. Memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur agar penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berjalan lancar. I. Kemandirian Masyarakat Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian sering disamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri, dan keberlanjutan diri. 47 atau
(Agusta, dkk., 2014:17). Menurut Martin dan Stendler (1959) dalam Afiatin (1993:8) Kemandirian ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk berdiri di atas kaki sendiri, mengurus diri sendiri dalam semua aspek kehidupannya, ditandai dengan adanya inisiatif, kepercayaan diri dan kemampuan mempertahankan diri dan hak miliknya. Kemandirian merupakan perilaku aktivitasnya diarahkan kepada diri sendiri, tidak mengharapkan pegarahan dari orang lain dan bahkan mencoba memecahkan atau menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain. (Bathia dalam Afiatin, 1993:8). Pengertian kemandirian yang dikemukakan di atas lebih ke arah kemandirian individu, di mana seseorang dikatakan mandiri adalah yang mampu hidup bebas tidak tergantung, dapat mengelola diri sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu 'sistem nilai', ideas, dan mainstreaming yang akan dicapai dalam derajat kehidupan masyarakat (Agusta, dkk., 2014:18). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seseorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan/kedermawanan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya. (Verhagen dalam Agusta, dkk., 2014:18). Berdasarkan penjelasan kemandirian di atas dapat disimpulkan, kemandirian merupakan keadaan di mana masyarakat mempunyai sifat tidak tergantung pada 48
pihak lain, mampu mengelola diri sendiri, dan keberlanjutan diri, serta terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan kemampuannya. Terwujudnya kemandirian merupakan tujuan adanya UU Desa terutama adanya Bumdes. 1. Tujuan Kemandirian Masyarakat Tujuan adanya usaha kemandirian pada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan sifat ketergantungan masyarakat. Menurut Agusta dkk. (2014:18) kemandirian masyarakat merupakan sebagai formulasi adaptasi sosial yang bertentangan dengan ketergantungan. Ketergantungan sendiri merupakan bentuk ketidakseimbangan sosial, di mana masyarakat tidak memiliki kemampuan mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah laten secara terintegrasi (Robbins, dkk., dalam Agusta, dkk., 2014:18). Menurut Green (2002) dalam Agusta (2014:20) indikasi terwujudnya kemandirian masyarakat dapat berupa cerminan perilaku, yaitu; a) anomic survival, masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi situasi kekacauan; b) regenerative resilience, masyarakat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah melalui mekanisme penyelesaian masalah konstruktif; c) adaptive resilience, masyarakat kemampuan menyelesaikan masalah dengan strategi yang didasarkan pada pengalaman dirinya hasil dari adaptasi lingkungan; 49
d) flourishinh, masyarakat memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan mekanisme penyelesaian masalah secara efektif. J. Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa, pembentukan Bumdes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa (PKDSP, 2007:1), menurut UU No. 6 Tahun 2014: "Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Dapat disimpulkan bahwa Bumdes merupakan lembaga atau badan desa yang didirikan didasarkan kebutuhan potensi desa, dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut PKDSP (2007:9) Bumdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa, selain itu bumdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif, serta bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. 50
Secara lebih lenjut menurut PKDSP (2007:10-11), konsepesi tradisi berdesa yang di usung UU Desa, yang mana membawa gagasan desa menjadi basis modal sosial, desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, serta desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal, berpengaruh dalam pendirian Bumdes sendiri. Pengaruh tradisi berdesa dalam Pendirian Bumdes menurut Kemendes PDTT (2015: 9-12) sebagai berikut: 1) BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. 2) BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa. 3) BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. 4) BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 5) BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa tata kelola Desa yang baik, kapasitas manajerial, kewirausahaan, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. 6) BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi "milik Desa". Dapat disimpulkan bahwa pendirian Bumdes tidak lepas dari pengaruh tradisi berdesa yang di usung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk itu dalam hal pelaksanaan UU Desa, kebijakan Bumdes merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam pelaksanaan UU Desa, karena dalam kebijakan Bumdes terdapat visi dan misi yang mampu mengantarkan kemandirian desa seperti tujuan UU Desa itu sendiri. Untuk itu dalam penelitian pelaksanaan UU Desa, peneliti memfokuskan penerapan Bumdes, hal ini bertujuan untuk melihat seberapa 51
besar keberhasilan kebijakan Bumdes mampu mengantarkan Desa untuk menjadi desa mandiri dan berdaya. 52
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari suatu masalah atau fenomena. Dalam proses penelitian, untuk memperoleh jawaban dari suatu masalah diperlukan metode sebagai alat penelitian. Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, atau serangkaian tindakan untuk memperoleh informasi berupa data dengan tujuan dan manfaat telah ditentukan. Peneliti akan mengkaji usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian kemandirian masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang melalui Bumdesnya. Untuk itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada menganalisis dan menggambarkan secara rinci, jelas dan cermat tentang objek usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Bumdesnya, yaitu Bumdes Sejahtera. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penyusunan kata-kata untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Bumdes 53
Sejahtera. Moelong (2005) dalam Herdiansyah (2010:9) menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2005 dalam Herdiansyah, 2010:9). B. Fokus Penelitian Masalah dalam penelitian ini sangat kompleks dan luas. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini peneliti harus menentukan fokus penelitian atau pembatasan masalah, hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan akan fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Usman dan Akbar, 2008:24). Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab I, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut: 1. Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 2. Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 54
3. Faktor yang mempengaruhi Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, faktor tersebut dapat dilihat dari berikut: a. Komunikasi, dalam hal ini komunikasi dalam proses implementasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari akan dilihat dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. b. Sumber-sumber, untuk mengetahui keefektifan implementasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari akan dilihat dari aspek sumber-sumber penting dalam implementasi yaitu; staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. c. Kecenderungan-Kecenderungan, faktor kecenderungan merupakan faktor terpenting ketiga dalam implementasi untuk melihat kecenderungan dalam implementasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dapat dilihat dari aspek pengangkatan birokrat dan beberapa insentif. d. Struktur Birokasi, dalam hal ini implementasi Bumdes Sejahtera akan dianalisis dengan melihat dari dua faktor yaitu, Standard Operating Procedure (SOP), Fragmentasi. C. Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Sedangkan lokasi penelitian merupakan suatu daerah yang memiliki batasan yang jelas dengan tujuan, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan wilayah penelitian. Mempertimbangkan hal tersebut peneliti menentukan lokasi 55
56 penelitiannya yaitu di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Situs Penelitian merupakan letak peneliti mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan menjawab permasalah sesuai fokus penelitian. Situs penelitian ini adalah di Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera". Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" atau Bumdes Sejahtera merupakan instansi yang menangani pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat. Bumdes Sejahtera bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang dikhuskan untuk para petani Desa Kedungpari. Akan tetapi dalam pelaksanaan usaha Bumdes belum mampu telaksana secara efektif, Bumdes Sejahtera belum mempunyai kantor dan bangunan penunjang usaha, seperti gudang penyimpanan gabah serta penggilingan padi, hal itu karena jumlah dana yang diberikan kepada desa dirasa belum cukup untuk memenuhi perlengkapan tersebut. Untuk itu dalam pelasanaan Bumdes, agar dana yang diberikan pemerintah untuk Bumdes Sejahtera tidak habis sia-sia, Kepala Desa Kedungpari berinisiatif menggunakan uang tersebut untuk usaha peminjaman kredit modal kepada Petani. Namun dalam pelaksanaan usaha kredit modal tersebut, Bumdes juga mengalami kendala yaitu, masih ada beberapa kredit macet, kurangnya staf yang operasional, dan tidak adanya hak insentif bagi pengurus Bumdes. Selain itu dalam implementasi Bumdes Sejahtera terdapat kendala dalam transmisi informasi dan konsistensi komunikasi kepada Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng" Desa Kedungpari.
D. Sumber Data Penelitian Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan (Sarwono, 2006:123). Sutopo (2006:56-57) mengatakan sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Sedangkan Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011:157) mengatakan sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan peneliti sebagai berikut: 1) Data Primer Data primer merupakan adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi serta wawancara secara mendalam (indepth interview) terhadap orang-orang yang berhubungan dan mengetahui tentang penelitian ini, antara lain: a. Bapak Suyono, selaku Kepala Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 57
b. Bapak Edi Santoso, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pemerintah Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang c. Bapak Suhari, selaku Sekertaris Pengawas Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari, dan selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari. d. Bapak Nur Arifin, selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Sejatera Desa Kedungpari e. Bapak Hafidz, selaku Bagian Administrasi Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Kedungpari. f. Bapak Suroso, selaku Bagian Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Kedungpari. g. Bapak Indarto, selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Langgeng Desa Kedungpari h. Bapak Sajidin, selaku Ketua Dusun Jabaran Desa Kedungpari. i. Bapak Zainul Ali Selaku Masyarakat Desa Kedungpari. 2) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu; a. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip- arsip Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 58
b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugioyo (2009:225) pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. 1) Observasi Metode pengumpulan data kualitatif lainnya yang sangat seing digunakan adalah observasi. Menurut Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah (2010:131) Observasi merupakan suatu proses melihat, menggamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari observasi sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingi dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. 2) Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 59
sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi adalah salah salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009 dalam Herdiansyah, 2010:143). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen antara lain: Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2010:117). Menurut Moleong (2005) dalam Herdiansyah (2010:118) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. F. Instrumen Penelitian Menurut Zuriah (2006:168) instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti (Arikunto dalam Zuriah, 2006:168). 1) Instrumen yang digunakan peneliti dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat oleh peneliti saat mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan kejadian tertentu pada saat 60
penelitian dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar peneliti terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati. 2) Instrumen dalam dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah peralatan alat tulis yang dimiliki oleh peneliti, seperti pensil, pen, penghapus, kamera. Selain itu juga peralatan lain yang bukan milik penulis seperti fotocopy, dan lain-lain. 3) Instrument dalam wawancara yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta tujuan langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan wawancara (interview guide). G. Analisis Data Menurut Bogdan dan Biklen (1982) Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2008:217). Creswell (2009:276-283) mengemukakan enam tahapan dalam proses analisis data sebagai berikut ini: 61
Generate Raw Data Organise Data Read Through (2x) and make notes Interpret Data Indentify themes, attitudes and behaviours Amalgamate Themes Gambar 3: Enam Tahapan proses analisis data menurut Creswell (2009) Sumber: Creswell (2009:276-283) 1) Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianlisis. Langkah ini melibatkan transkip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. 2) Membaca keseluruhan data. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh. Langkah yang pertama yaitu membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Seperti, gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, peneliti 62
kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh. 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Koding adalah proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, antara mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah/Bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. 4) Menerapkan proses koding untuk mendiskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi melibatkan usaha penyampaikan informasi secara detail mengenai orang- orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti dalam hal disini dapat membuat kode-kode untuk mendiskripsikan semua informasi, selanjutnya menganalisis untuk studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, tetapkanlah proses koding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa di kategorikan lima hingga tujuh kategori. 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling popular yaitu dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan mengenai kronologi sebuah 63 lain; ini
peristiwa, peristiwa tertentu atau juga mengenai keterhubungan antar tema. Peneliti yang menggunakan kualitatif dapat juga menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan. 6) Langkah terkahir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan yang akan membantu mengungkap esensi dari suatu gagasan. 64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Sejarah Singkat Kabupaten Jombang Candi Ngrimbi yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Bareng merupakan salah satu sumber utama keberadaan Kabupaten Jombang, dalam Candi tersebut terdapat lambang gerbang Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan salah satu desa yaitu Desa Tunggorono Kecamatan Jombang merupakan gapura keraton Majapahit bagian Barat, dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng merupakan gapura keraton Majapahit bagian Selatan. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" seperti Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan sebagainya (Dokumen Data Sekunder Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2007). Website resmi Pemerintahan Kabupaten Jombang (2012) menjelaskan bahwa pada Tahun 1811 didirikan Kabupaten Mojokerto, di mana meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Jombang merupakan salah satu residen di dalam Kabupaten Mojokerto, bahkan Trowulan yang merupakan pusat Kerajaan Majapahit adalah daerah onderdistrict afdeeling Jombang atau masuk dalam kawedanan Jombang. Hal itu dibuktikan dengan adanya catatan 65
yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, yang menjelaskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang pada tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880. (Dokumen Data Sekunder Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2012). Pada tahun 1910 Jombang memperoleh status Kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto, dengan Raden Adipati Arya Soeroadiningrat sebagai Bupati Jombang. Kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya Kabupaten Jombang pada tahun 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang. Walaupun pada saat itu Jombang masih menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto, namun terdapat fakta yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari ditempatkannya seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Selain itu juga konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitang dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang (Dokumen Data Sekunder Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2012). 66
67 2. Letak Geografis Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang secara administrasi menurut Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (2013:1), terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1.258 dusun. Secara keseluruhan, luas kabupaten Jombang adalah 1.159,50 Km2 dengan kondisi topografi bervariasi yaitu kawasan seluas 1.101,52 Km2 atau 95% berada pada ketinggian <500 meter dpl; 50,76 Km2 atau 4,38% berada pada ketinggian 500-700 meter dpl dan 7,22 Km2 atau 0,76% berada pada ketinggian >700 meter dpl, sedangkan Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ±44 meter dpl. Secara topografis wilayah Kabupaten Jombang menurut Bappeda Provinsi Jawa Timur (2013:1) dibagi menjadi 3 sub area: 1) Kawasan Utara, merupakan pegunungan kapur muda Kendeng yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan. 2) Kawasan Tengah, merupakan di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok ditanami padi dan palawija. Adapun Kawasan tengah meliputi Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kecamatan Kesamben.
3) Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam. Gambar 4: Peta Kabupaten Jombang Sumber: Dokumen Data Sekunder Kabupaten Jombang Tahun 2015 Kecamatan yang terluas di Kabupaten Jombang menurut Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Website resminya (2012) adalah Kecamatan Kabuh dengan luas sebesar 13.233 Ha dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan dengan luas sebesar 34,980 Ha. Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur berada pada posisi silang, yaitu pada jalur Surabaya-Madiun dan Malang-Babat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa berada diantara 112o03'45" dan 112o27'21" Bujur 68
Timur dan antara 07o20'37" dan 07o45'45" Lintang Selatan. Berikut adalah batas-batas administrasi Kabupaten Jombang: a. Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro b. Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto c. Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang d. Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk. 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa pada tahun 2010 Jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebesar 1.205.114 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1.234.501 jiwa dan pada tahun 2015 sebesar 1.240.985 jiwa, yang terdiri dari 617.194 jiwa laki-laki dan 623.791 jiwa perempuan. Berikut adalah rincian jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2010, 2014, dan 2015: Tabel 1: Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang, 2010, 2014 dan 2015 No. Kecamatan Jumlah Penduduk (orang) 2010 2014 2015 Bandar Kedung Mulyo 43.281 1. 50.988 Perak 2. 50.574 Gudo 3. 101.204 Diwek 4. 69.003 Ngoro 5. 85.810 Mojowarno 6. 49.574 Bareng 7. 30.677 Wonosalam 8. 73.179 Mojoagung 9. 77.227 Sumobito 10. 63.113 Jogoroto 11. 63.941 Peterongan 12. 137.581 13. Jombang 36.584 14. Megaluh 49.477 15. 60.116 16. 28.293 17. Tembelang Kesamben Kudu 43.917 52.062 51.229 104.175 69.932 87.886 50.371 31.459 75.583 79.824 66.144 66.158 142.664 37.198 50.408 61.152 28.513 44.041 52.290 51.354 104.847 70.110 88.342 50.532 31.632 76.134 80.422 66.871 66.672 143.848 37.324 50.603 61.365 28.546 69
No. Kecamatan 2010 Jumlah Penduduk (orang) 2014 2015 18. 19. 20. 21. Kabupaten Jombang Sumber: Dokumen Data Sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 21.323 39.509 39.602 35.618 1.240.985 20.971 38.872 39.176 35.473 1.205.114 21.266 39.406 39.541 35.613 1.234.501 Tahun 2016 Ngusikan Ploso Kabuh Plandaan Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2010 di Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Jombang, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015 bahwa Kecamatan Jombang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan penduduk dengan jumlah tersedikit pada tahun 2010 adalah Kecamatan Ngusikan, dan hal tersebut juga terjadi pada tahun 2014 dan 2014 bahwa Kecamatan Ngusikan mempunyai jumlah penduduk tersedikit se Kabupaten Jombang. 4. Lambang, Visi dan Misi Daerah Kabupaten Jombang Lambang Daerah Kabupaten Jombang berbentuk perisai dan di dalamnya berisi gambar: padi dan kapas, gerbang Mojopahit dan benteng, Balai Agung (Pendopo Kabupaten Jombang), Menara dan bintang sudut lima di atasnya berdiri pada beton lima tingkat, gunung, dua sungai satu Panjang satu pendek (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2012). Berikut adalah lambang Kabupaten Jombang: 70
71 Gambar 5. Lambang Daerah Kabupaten Jombang Sumber: Dokumen Data Sekunder Kabupaten Jombang Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Website resminya yaitu jombangkab.go.id menjelaskan bahwa Visi Kabupaten Jombang adalah "Jombang Sejahtera Untuk Semua", dan dengan misi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama. b. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau. c. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata. d. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih. B. Gambaran Umum Desa Kedungpari Desa Kedungpari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Mojowarno Secara umum karakteristik wilayah Desa Kedungpari dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.
1. Letak Geografis Desa Kedungpari Desa Kedungpari menurut Data Sekunder Monografi Desa Kedungpari tahun 2015 merupakan Desa yang terletak ±4 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Mojowarno, secara administratif batas-batas Desa Kedungpari adalah sebagai berikut: Gambar 6. Peta Desa Kedungpari Sumber: Dokumen Monografi Desa Kedungpari Tahun 2011 72
Berdasarkan gambar peta tersebut dapat diketahui bahwa letak Desa Kedungpari secara langsung berbatasan dengan desa sekitarnya. Adapun batas- batas tersebut meliputi: a) Sebelah Utara : Desa Gondek Kec. Mojowarno b) Sebelah Selatan : Desa Sugiwaras Kec. Ngoro c) Sebelah Barat : Desa Bulurejo Kec. Diwek d) Sebelah Timur : Desa Karanglo Kec. Mojowarno Luas wilayah Desa Kedungpari menurut Dokumen Monografi Desa Kedungpari tahun 2015 adalah 278.873 Ha. Sedangkan jarak Desa Kedungpari dari Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah ±78 Km. Jarak Desa Kedungpari dari pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang 10 Km. Jarak Desa Kedungpari dengan pusat Pemerintah Kecamatan Mojowarno adalah 3 Km. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut: Tabel 2: Luas Tanah Menurut Penggunaan Desa Kedungpari Jenis Penggunaan Tanah No Pemukiman/Perumahan 1. Sawah 2. 3. Tegal 4. Hutan 5. Luas (Ha) 80.68 185.60 0 0 10.20 Lainnya Sumber Data: Dokumen Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 Berdasarkan tabel dari dokumen monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Desa Kedungpari adalah persawahan dengan presentasi sebesar 67,2%, sedangkan 29,2% wilayah Desa Kedungpari adalah Pemukiman atau perumahan warga Desa Kedungpari. Sisa dari wilayah Desa Kedungpari sebesar 0,36% adalah tanah kosong, kolam, dan sungai. Selanjutnya menurut Dokumen monografi Desa Kedungpari Tahun 2015, sebagian 73
besar wilayah Desa Kedungpari adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Kedungpari yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut: Tabel 3: Komoditas Pertanian di Desa Kedungpari Tahun 2015 No Komoditas Luas Lahan Panen (Ha) Produksi (kwt) Volume (Kwt/Ha) 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 5. Kacang Hijau 100 70 - - - - - - - 35 10 - - - Sumber Data: Dokumen Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 Berdasarkan tabel dari dokumen monografi Desa Kedungpari tahun 2015 di atas, dapat dilihat komoditas pertanian terbesar di Desa Kedungpari adalah padi dengan hasil perolehan panen sebesar 35 kwintal per satu Ha. Sedangkan perolehan terbesar kedua adalah Jagung dengan hasil perolehan panen sebesar 20 kwintal per satu Ha. Menurut Kepala Urusan Perencanaan Desa Kedungpari (2018), para Petani Desa Kedungpari juga menanam variasi tanaman semusim lainnya seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Namun penentuan pemilihan tanaman tersebut dilakukan secara tidak pasti, masyarakat Desa Kedungpari lebih sering menanam tanaman padi dan jagung sebagai tanaman tetap setiap tahun. 2. Topografi dan Potensi Unggulan Desa Kedungpari Topografi Desa Kedungpari menurut penjelasan dari dokumen monografi Desa Kedungpari Tahun 2015, sebagian besar wilayah Desa Kedungpari terdiri dari 74
Wilayah datar, dan iklim Desa Kedungpari secara umum beriklim tropis dengan ketinggian ± 1200 m dpl, serta suhu berkisar antara 23°-32° Celcius. Secara Topografi Desa Kedungpari sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Kedungpari untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya. Transportasi antar daerah di Desa Kedungpari juga relatif lancar. Keberadaan Desa Kedungpari dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur alternative Jombang-Malang, sehingga mobilitas warga Desa Kedungpari cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Kedungpari karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi (Dokumen Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015). 3. Sarana dan Prasarana Desa Kedungpari memiliki sarana dan prasarana yang diperuntukkan sebagai penyediaan fasilitas umum penduduk Kedungpari dan dapat membantu memperlancar jalannya pemerintahan Desa Kedungpari. Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kedungpari menurut dokumen monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 meliputi kantor desa, balai desa, prasarana kesehatan, pendidikan, ibadah dan umum. Berikut adalah tabel rincian sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Kedungpari: Tabel 4: Sarana dan Prasarana Desa Kedungpari No. 1. Kantor Desa Kedungpari 2. 3. Sarana Prasarana Balai Desa Kedungpari Prasarana Kesehatan a. Puskesmas b. Posyandu a. Gedung Sekolah PAUD b. Gedung Sekolah TK/RA Prasarana Pendidikan 4. Keterangan Permanen Permanen 1 (buah) 7 (buah) 2 (buah) 2 (buah) 75
No. 4. Sarana Prasarana Prasarana Pendidikan a. Gedung Sekolah SD b. Gedung Sekolah SLTP c. Gedung Sekolah SMU Keterangan 2 (buah) 1 (buah) 5. 6. Prasarana Ibadah Prasarana Umum a. Masjid b. Mushola c. Pondok a. Lapangan b. Makam c. Poskamling 1 (buah) 6 (buah) 14 (buah) 1 (buah) 1 (buah) 3 (buah) 10 (buah) Sumber: Dokumen Data Sekunder Desa Kedungpari Tahun 2015) Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Desa Kedungpari cukup memadai dan jumlah sarana dan prasarana Desa juga proporsional, sehingga sarana dan prasarana tersebut mampu memfasilitasi penduduk untuk memenuhi berbagai kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga dapat sebagai penunjang pemberian pelayanan terhadap kebutuhan penduduk Desa Kedungpari. 4. Demografi Penduduk Desa Kedungpari Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Menurut dokumen monografi Desa Kedungpari Tahun 2015, jumlah penduduk di Desa Kedungpari pada Tahun 2013 sebanyak 4.968. jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.489 jiwa dan perempuan 2,479 jiwa. Dan berikut adalah rincian demografi penduduk menurut golongan umur, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan mata pencaharian: 76
77 a. Penduduk Menurut Golongan Umur Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Kedungpari dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah ini: Tabel 5: Data Penduduk Desa Kedungpari Menurut Golongan Umur Golongan Umur 0 Bln - 5 Thn 6 Thn - 12 Thn 13 Thn - 16 Thn 17 Thn - 19 Thn 20 Thn - 40 Thn 41 Thn - 59 Thn 60 Thn - Ke atas Jumlah Penduduk L 287 238 179 130 753 639 263 P 282 260 150 150 691 606 324 Jumlah 569 498 329 280 1.444 1245 586 Ket Jumlah 2.489 2.479 4.968 Sumber Data: Dokumen Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 Tabel di atas menunjukkan bahwa 29,1% penduduk Desa Kedungpari adalah usia 20-40 tahun dan merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan penduduk dengan jumlah terendah didominasi oleh usia 17-19 tahun dengan memperoleh presentase sebesar 5.63%. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin selisih antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. (Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015) b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
78 Tabel 6. Data Penduduk Desa Kedungpari Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Ket 1 2 3 4 5 Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah SD SLTP SLTA / SMK Perguruan Tinggi JUMLAH 569 498 329 280 98 1.774 Sumber Data: Dokumen Data Sekunder Desa Kedungpari Tahun 2015 Tabel di atas menurut dokumen monografi Desa Kedungpari tahun 2015, menunjukkan bahwa sebanyak 32,1% penduduk Desa Kedungpari belum, sudah dan tidak bersekolah, sedangkan sebesar 5,5% penduduk Kedungpari melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebanyak 28% penduduk Desa Kedungpari masih bersekolah di tingkat dasar, sedangkan 18,5% masih bersekolah di tingkat menengah pertama dan sebesar 15,7% masih bersekolah di tingkat menengah atas. (Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015) c. Penduduk Prasejahtera/Miskin Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan klasifikasi BKKBN di Desa Kedungpari terdapat 742 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 189 keluarga kategori sejahtera I, Sejahtera II sebanyak 210 keluarga, 220 keluarga kategori Sejahtera III dan 124 keluarga Sejahtera III +. (Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015) d. Penduduk Menurut Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk di Desa Kedungpari menurut Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015, sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang
ekonomi masyarakat Desa Kedungpari. Dan Selanjutnya untuk melihat rincian mata pencaharian penduduk Desa Kedungpari, dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 7. Data Penduduk Desa Kedungpari Menurut Mata Pencaharian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 478 1251 74 24 15 16 29 134 235 2.256 Sumber Data: Dokumen Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 Petani Buruh Tani Pegawai Negeri Tukang Batu/Kayu Angkutan ABRI Pensiunan Pedagang Lain-lain Jumlah Tabel di atas menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Desa Kedungpari bekerja sebagai buruh tani dengan presentase sebesar 55,6% dan presentase terbesar kedua adalah petani dengan presentase sebesar 21%. Sedangkan presentase terkecil penduduk bekerja di bidang angkutan yaitu sebesar 0,7%. 5. Kondisi Infrastruktur Pendukung Infrastruktur (fisik dan sosial) menurut Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Desa Kedungpari juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sistem pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba, air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada di Desa Kedungpari kurang memenuhi kebutuhan, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan 79
air. Cek dam atau pembagunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Kedungpari dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan-pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Kedungpari. 6. Organisasi Pemerintahan Desa Kedungpari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. a. Kepala Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Tugas Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berikut adalah gambar bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Kedungpari: 80
Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungpari Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Kedungpari Tahun 2017 Desa Kedungpari menurut Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 terdiri dari 04 (Empat) Dusun, yaitu Dusun Jabaran, Gerbo, Sumberwinong, Sumberbendo. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Kedungpari terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Kepala Seksi Pelayanan, Kapala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan 4 Kepala Dusun Desa Kedungpari terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tangga (RT). Dengan rincian sebagai berikut: 1) Dusun Jabaran : 10 RT dan 2 RW 2) Dusun Gerbo : 4 RT dan 1 RW 3) Dusun Sumber Winong : 7 RT dan 2 RW 81
4) Dusun Sumber Bendo : 6 RT dan 2 RW b. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berikut adalah tabel nama anggota BPD Desa Kedungpari: Tabel 8. Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Suhari - Wandayani M. Mustofa Nahrowi Arif Ilyas Jito Mulyo Sunyoto Farichul Huda Sulihtiyo Eko Suwigyo Jabatan Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sumber: Dokumen Data Monografi Desa Kedungpari Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 11 orang, dengan masing-masing satu ketua, sekretaris, dan bendahara. Serta 9 anggota. Semua anggota dan petinggi BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 82
7. Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungapari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk pada bulan Mei Tahun 2015 melalui Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera". Proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang diadakan pada tanggal 18 Desember 2014 di Balai Desa Kedungpari dengan mengundang pihak Pemerintahan Desa Kedungpari dan Tokoh Masyarakat Desa Kedungpari. Anggaran Dasar Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari menjelaskan bahwa Bumdes Sejahtera mempunyai visi yakni meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Desa Kedungpari, dan misi Bumdes Sejahtera adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, pemberantas praktek ijon dan rentenir, serta memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola Bumdes. Menurut Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" bahwa dalam susunan organisasi pengelola Bum Desa "Sejahtera" terdapat pengawas, penasihat, direktur, bagian administrasi, bagian keuangan, kepala unit usaha pertanian, kepala unit usaha simpan pinjam, kepala unit usaha pengolahan hasil, dan kepala unit usaha penguatan modal. Namun dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 83
Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" menjelaskan lebih lanjut pengurus Bumdes Sejahtera sebagai berikut: No. Tabel 9: Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari Kedudukan Dalam Bumdes Nama Keterangan 1. 2. Penasehat Pelaksana Operasional a) Direktur b) Bagian Administrasi Ahmad Hafidz c) Bagian Keuangan Pengawas: a) Ketua b) Wakil Ketua c) Sekretaris d) Anggota H. Suyono Kepala Desa Nur Arifin Suroso 3 Sunyoto Ilyas Suhari Anang Rudi Hartono Unsur BPD Perangkat Desa Sumber: Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" hanya menjelaskan, pengurus Bumdes Sejahtera terdiri dari penasehat, pelaskana operasional yang terdiri direktur, bagian administrasi, dan bagian keuangan, serta pengawas yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Tidak adanya Penjelasan mengenai kepala unit usaha dalam keputusan tersebut karena Bumdes Sejahtera saat ini tidak dapat melaksanakan unit usaha yang telah direncakan dalam Perdes, dan untuk saat ini usaha yang dijalankan oleh Bumdes Sejahtera adalah kredit modal kerja petani. 84
C. Penyajian Data 1. Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari menurut Kepala Desa Kedungpari dan Direktur Bumdes mempunyai 4 (empat) program unggulan yaitu, simpan pinjam dengan menggunakan kurs gabah, usaha dagang kebutuhan pertanian, pengelolaan hasil dari simpan pinjam, dan penguatan modal masyarakat Desa Kedungpari. Dan rencana lebih lanjut, untuk menyukseskan program tersebut, jajaran pengurus Bumdes membuat rencana mengembangkan beberapa unit usaha, antara lain; Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pengolahan Hasil, dan Unit Usaha Penguatan Modal (Perdes Nomor 6 Tahun 2015 dan wawancara dengan Kepala Desa Kedungpari tanggal 25 Juni 2018). Berikut adalah rincian unit usaha dan program yang direncakan oleh Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari: a. Simpan Pinjam dengan menggunakan kurs gabah Simpan pinjam Bumdes Sejahtera merupakan program yang akan melakukan kegiatan penyimpanan dan peminjaman harta. Menurut Pengurus Bumdes Sejahtera (2018) mekanisme usaha simpan pinjam nantinya, pihak Bumdes akan memberikan dana pinjaman kepada para petani Desa Kedungpari, dan pihak petani sebagai peminjam akan mengembalikan dana dengan hasil panennya, yaitu gabah. Sedangkan program simpan yang direncanakan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, adalah usaha menyimpan hasil panen dari masyarakat Desa Kedungpari menjadi nasabah maupun non nasabah. Menurut Sekretaris Pengawas 85
Bumdes Sejahtera melalui wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di kediamannya mengatakan, bahwa nantinya Pemerintah Desa Kedungpari akan membuat Peraturan Desa yang mengatur masyarakat Desa Kedungpari untuk menjual hasil panennya kepada pihak Bumdes Sejahtera. Namun usaha ini belum dapat dilaksanakan karena menurut Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera, saat ini Bumdes tidak mempunyai dana untuk membuat fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan dan penggilingan padi. b. Toko Kebutuhan Pertanian Bumdes Sejahtera ingin menjual kebutuhan pertanian, seperti obat-obatan, pupuk urea, bibit jagung dan padi, serta perlengkapan lainnya. Menurut wawancara dengan Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera pada tanggal 16 Mei 2018 dan Kepala Desa Kedungpari pada tanggal 25 Juni 2018. Rencananya Bumdes Sejahtera akan menyalurkan pupuk, obat-obatan, dan bibit bersubsidi kepada petani dengan harga yang relatif rendah. Alasan pengurus Bumdes ingin menjalankan program ini karena mayoritas penduduk Desa Kedungpari bekerja sebagai petani, hal itu tentu kebutuhan akan pertanian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Kedungpari, selain itu program ini juga akan mengatasi masalah kesulitannya para petani Desa Kedungpari dalam mencari kebutuhan pertanian dan tingginya harga kebutuhan pertanian yang dialami oleh petani di Desa Kedungpari. Namun program ini belum dapat dilaksanakan karena menurut Sekretaris Pengawas Bumdes, program ini akan dilaksanakan jika program dari unit usaha simpan pinjam sudah berjalan secara bai dan mampu menghasilkan keuntungan yang banyak. 86
c. Penyalur Dana Bantuan Pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera dalam wawancaranya tanggal 16 Mei 2018, mengatakan bahwa Bumdes Sejahtera rencananya akan menjadi badan yang bertugas menyalurkan dana bantuan untuk masyarakat yang tergolong rumah tanggan miskin dan rumah tangga sangat miskin dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun dalam menyalurkan bantuan tersebut, pihak Bumdes tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk kebutuhan pokok atau sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, telur dan lainnya. Hal ini dilakukan karena banyak dana bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin di Desa Kedungpari menyalahgunakan dana bantuan tersebut, seperti di buat untuk membeli rokok, nomor togel, dan lainnya. d. Pengolahan Hasil Pengolahan hasil adalah program yang akan mengolah hasil dari kegiatan simpan pinjam dengan kurs gabah. Mekanisme pengolahan hasil ini menurut Sekretaris Pengawas Bumdes, hasil pertanian berupa padi dan jagung dari pembayaran utang nasabah Bumdes dan dari masyarakat Desa Kedungpari akan di giling atau di olah menjadi beras, dedak, jagung dan tongkol jagung. Nantinya hasil pengolahan tersebut akan di jual kembali di Desa Kedungpari maupun di luar Desa Kedungpari dengan harga lebih rendang dibanding harga pasaran, selain itu Bumdes Sejahtera juga akan menjual padi dalam bentuk belum diolah. 87
2. Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang a. Kredit Modal Kerja Petani Kredit modal kerja petani merupakan usaha saat ini yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Desa Kedungpari saat ini, usaha ini merupakan alternatif dari beberapa rencana program yang tidak dapat dijalankan oleh Bumdes Sejahtera karena ketidakcukupan atau kurangnya dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Bumdes Sejahtera untuk mengembangkan program yang telah disusun. Lebih lanjut menurut Direktur Bumdes Sejahtera Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) dalam wawancaranya pada tanggal 10 Mei 2018, mengatakan bahwa usaha kredit modal kerja petani merupakan usaha yang memberikan fasilitas kredit kepada petani Desa Kedungpari untuk membiayai kebutuhan modal pertanian, dengan jangka waktu pengembalian sesuai siklus panen para petani. Usaha kredit modal petani merupakan kredit perorangan sebagai tambahan permodalan bertujuan untuk pengembangan usaha pertanian yang berjalan. Kredit modal kerja petanian mempunyai fokus utama untuk mendukung kemajuan usaha petani untuk menjalankan pertanian meraka melalui kredit modal kerja yang disediakan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dengan dibebankan bunga peminjaman sebesar 1% dari total uang yang dipinjam. 88
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari melalui Program Bumdes a. Komunikasi Komunikasi merupakan elemen penting untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, kegiatan komunikasi mewajibkan implementor mengetahui kegiatan yang harus dilakukan. Untuk itu dalam proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang dibahas, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. 1) Transmisi Transmisi merupakan penerusan keputusan atau perintah yang telah dibuat untuk dilaksanakan pejabat pelaksana. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama usaha pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat Desa Kedungpari, pemerintah Desa Kedungpari membentuk Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera". Sebelum Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dibentuk pemerintah Desa Kedungpari mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari melalui pernyataan sebagai berikut: "Pas iko juga dari Pemerintah Kabupaten juga memberikan sosialisasi nak aku Sosialisasi berjalan langsung di pendopo Jombang, lurah dewe langsung. Semua desa iku dikongkon mendirikan Bumdes badan usaha milik desa yo dikasih uang 100 juta. Pas sosialisasi iku bahas perekonomian desa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa." (Wawancara pada tangal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). 89
Kepala Desa menerima sosialisasi mengenai program Bumdes, sosialisasi tersebut dilakukan di pendopo Jombang dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Jombang. Dalam sosialisasi tersebut membahas mengenai perintah mendirikan Bumdes untuk desa dan anggaran dana sebesar 100 juta untuk Bumdes, dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai tujuan didirikan Bumdes yaitu mengenai perekonomian desa dan membangkitkan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) sebagai Kepala Desa menjelaskan lebih lanjut dalam wawancaranya sebagai berikut: "Sosialisasi untuk masyarakat iku uwes semua sudah di sosialisasi lurah dewe pada waktu itu seng sosialisasi, pas iko mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah desa, dan kita mengundang melalui undangan dari desa semua." (Wawancara pada tangal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Kepala Desa Kedungpari juga sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Kedungpari, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah desa melalui undangan. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan musyawarah desa untuk pembentukan Bumdes Sejahtera: 90
Gambar 8: Musyawarah Desa Pembentukan Bumdes Sejahtera dan Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Sumber: Dokumen Data Sekunder Pemerintahan Desa Kedungpari Tahun 2014 Gambar Gambar 9: Musyawarah Desa Pembentukan Bumdes Sejahtera dan Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Sumber: Dokumen Data Sekunder Pemerintahan Desa Kedungpari Tahun 2014 91
Secara lebih lanjut Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) membenarkan bahwa terdapat kegiatan musyawarah desa untuk pembentukan Bumdes, berikut keterangan Direktur Bumdes Sejahtera dalam wawancaranya: "Sebelum ada musyawarah desa dikasih undangan untuk menghadiri musyawarah di balai desa, terus langsung pembentukan pengurus langsung, kita di undang oleh kepala desa lewat undangan resmi mbak, dan yang di undang resmi satu desa jadi tokoh-tokoh RT RW. Ya pas musyawarah desa buat pembentukan pengurus iku maeng sakdurunge Pak Lurah menjelaskan yo koyok ada dana 100 juta iku, terus tujuane berdirinya Bumdes tapi yo pas musyawarah iku asline intine untuk pembentukan pengurus Bumdes mbak." (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Pemerintah Desa Kedungpari memberikan undangan musyawarah desa yang bersifat resmi kepada tokoh masyarakat, dan dalam kegiatan musyawarah desa tersebut membahas pembentukan pengurus, serta kebijakan anggaran dana 100 juta untuk Bumdes. Senada dengan Direktur Bumdes Sejahtera, Bapak H (Laki- Laki: 38 Tahun) selaku Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga membenarkan adanya undangan untuk pembentukan Bumdes sebagai berikut: Saya taunya diundang untuk pembentukan Bumdes mewakili tokoh masyarakat akhirnya dipilih, saya terpilih menjadi Sekretaris. Waktu itu saya diundang sebagai Ketua Karang Taruna mbak" (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Desa Kedungpari) Pembentukan Bumdes dan pembentukan pengurus Bumdes Sejahtera menghadirkan tokoh masyarakat, dan salah satunya Ketua Karang Taruna Desa Kedungpari. Dalam musyawarah tersebut terpilihlah Ketua Karang Taruna sebagai pengurus operasional bagian Administrasi atau yang disebut dengan Sekretaris Bumdes oleh Bapak H. Hampir sama dengan pendapat Kepala Desa 92
Kedungpari dan Bapak H, Bapak Ed (Laki-Laki: 45 Tahun) selaku Ketua Dusun Sumber Bendo yang mengatakan sebagai berikut: "Ada, sebelum pembentukan tentu disosialisasikan ke masyarakat, dan pembentukan juga mengundang masyarakat. Dan pada musyawarah desa waktu itu kata Bapak Kades sebelum Bumdes terbentuk itu di anggarkan Kabupaten, jumlahnya seratus juta mbak untuk Bumdes itu pas Tahun 2015 dan itu sudah dimasukkan ke anggaran desa." (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2018 di Kantor Desa Kedungpari). Sebelum pembentukan Bumdes di Desa Kedungpari telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pada pembentukan Bumdes mengundang masyarakat Desa Kedungpari. Selain itu terdapat anggaran dari Kabupaten Jombang untuk Bumdes sebesar seratus juta pada tahun 2015 dan anggaran itu sudah dimasukkan ke anggaran desa, oleh Desa Kedungpari anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Bumdes Sejahtera. Berbeda dengan hasil wawancara di atas, Bapak I (Laki-Laki: 58 Tahun) selaku salah satu tokoh masyarakat yaitu Ketua kelompok Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha "Langgeng" Desa Kedungpari, mengatakan sebagai berikut: "Waktu musyawarah pembentukan Bumdes saya ndak ikut justru mestinya pada waktu pembentukan Bumdes itu seperti unit-unit lainnya yang ada badan keuangan yang ada di desa yang akan di naungi oleh Bumdes mestine kudune di undang, kudune tapi saya nggak di undang ngunu lo. Yo mbuh piye ceritane gak ngerti mbak, la pak lurah itu pada waktu itu kan dikasih tau oleh orang BPMPD kalau Bumdes itu sudah menaungi termasuk UPKU ini jadi ini unitnya, nek Bumdes gak iso RAT, UPKu kan sudah berjalan bisa menggunakan uang UPKu. Cuma sampek saat ini ndak ada anu istilahe komunikasi dengan Bumdes harusnya itu ada komunikasi" (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018 di Rumah Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari). UPKu Langgeng sebagai salah satu lembaga keuangan Desa Kedungpari yang akan dinaungi oleh Bumdes tidak di perintahkan menghadiri musyawarah desa oleh Kepala Desa, alasan tidak dilibatkannya UPKu Langgeng dalam 93
musyawarah desa untuk Pembentukan Bumdes dan pengurus Bumdes masih belum diketahui. Sebelumnya Pemerintah Desa Kedungpari melalui Kepala Desa telah diberitahukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang jika Bumdes akan menaungi UPKu, dan pemberitahuan tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Kepala Desa Kedungpari. Hal itu dibenarkan oleh oleh Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari sebagai berikut: "Nek pas pembentukan Bumdes UPKu nggak di ajak. Kepala Desa wes dikandani BPMPD lek UPKu melok bagiane Bumdes. Karepe negoro, karepe pemerintah daerah dikongkon bergabung tapi gak gelem, Soale UPkune buyar koyoke menggik-menggik gak jalan" (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Kepala Desa membenarkan UPKu Langgeng tidak di libatkan secara sengaja dalam musyawarah desa pembentukan Bumdes dan Pengurus Bumdes. Kepala Desa sudah di beri informasi oleh BPMPD Kabupaten Jombang mengenai penggabungan UPKu Langgeng dengan Bumdes Sejahtera, namun Kepala Desa Kedungpari tidak menginginkan akan keputusan tersebut. Alasan Kepala Desa Kedungpari tidak menginginkan UPKu Langgeng berada dalam naungan Bumdes Sejahtera, karena usaha UPKu Langgeng tidak berjalan dengan baik. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak I (Laki-Laki: 58 Tahun) selaku Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari sebagai berikut: "UPKu Langgeng sampe saiki tasek mlaku, dadi biyen iku PPKM iki di kek i duit, pada waktu pertama kali waktu itu duit iku di bagi 30% untuk sarana prasarana, yang 70% untuk utang piutang bagi dua, pada awalnya. Sarana prasarana ini dibangunkan WC pada orang-orang yang tidak mampu dulu itu, tahun pertama. Nah yang 70% ini dikelola, nah dari itu cikal bakale adanya UPKu Langgeng iki. Istilahe unit e PPKM lah mbak. 70% iki diutangno engko nyicil tiap bulan gitu lo. Tinggal perjanjiannya, minta tiap bulan sekali, 3 bulan sekali atau minta setengah tahun sekali, cuma beda-beda usaha yang 94
dikembangkan. Pertama kali sasarane iku masyarakat hampir miskin istilahnya, dan miskin yang produktif istilahnya seperti itu pas dulu pertama. Tapi Namanya aja orang miskin kalau di pinjami kan biasanya terus di gae mangan, la nyicil e iki akhire nyantol-nyantol untuk tahun berikutnya akhirnya berganti anggotanya. Jadi dulu itu sudah di plot wonge kudu iki-iki- iki dari provinsi, berdasarkan data statistik kemiskinan di desa dulu itu. Lek saat ini seng di utangi bukan orang miskin dan hampir miskin. Jadi orang yang potensi gitu aja, dan dia mau berusaha misale koyok warung, tapi tetep berkelompok, sistem e berkelompok. Sistem berkelompok itu dadi lima orang mengajukan peminjaman sebesar 10 juta, dadi 10 juta dibagi 5 orang, dicicil tiap bulan, bunganya 1,5%" (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018 di Rumah Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari) UPKu Langgeng merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebut Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Pada awal PPKM diluncurkan, penggunaan dana PPKM 30% digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan 70% digunakan untuk dikelola menjadi kredit modal usaha. Dalam pengelolaan dana yang dikembangkan untuk kredit modal usaha, terdapat pilihan angsuran yaitu setiap bulan, tiga bulan sekali atau setengah tahun. Kredit modal usaha yang dikembangkan UPKu sasaran yang ditujukan adalah masyarakat hampir miskin dan miskin yang produktif. Namun usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya sasaran usaha UPKu Langgeng adalah masyarakat yang berpotensi. Konsep kredit modal usaha yang dikembangkan UPKu Langgeng adalah diberikan secara berkelompok dengan bunga sebesar 1,5%. 2) Kejelasan Kejelasan merupakan faktor penting yang kedua dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi kebijakan Bumdes. Kejelasan komunikasi mempunyai peran yang penting dalam memberikan edukasi kebijakan terhadap pelaksana untuk 95
mengetahui akan maksud, tujuan, sasaran dan substansi kebijakan. Terkait hal ini, Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) mengatakan bahwa tujuan Bumdes sebagai berikut: "Nah tujuane enek Badan Usaha Milik Desa nak Kedungpari ini yo untuk peningkatan ekonomi arek-arek." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Keberadaan Bumdes di Desa Kedungpari bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kedungpari. Secara ebih lanjut Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari menjelaskan tujuan Bumdes Sejahtera sebagai berikut: "Bumdes kita ini visi misinya ini mbak, visinya untuk mensejahterakan masyarakat desa Kedungpari selain itu mbak untuk keputusan BUMDES, Bumdes ingin mewujudkan suatu ketahanan pangan terus juga petani ndek sini kan banyak yang utang pada rentenir mbak, nah melalui Bumdes ini diharapkan masyarakat bisa terbebas dari rentenir. Tujuane Bumdes anu ngembangno jadi simpan pinjam itu untuk pemodalan petani. Dadi petani diberikan pinjaman untuk pembelian pupuk tah modal penggarapan sawah, nah bungane mbak bungane iku ndak boleh melebihi dari 1%, tujuane iku untuk memudahkan petani masyarakat itu, dan meringankan petani. Tapi saat ini, diarani simpan pinjam yo bukan. Soale nak Bumdes sendiri nggak ada kegiatan simpan mbak, cuma meminjamkan uang saja. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari)." Visi Bumdes Sejahtera adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kedungpari, mewujudkan ketahanan pangan, terbebasnya utang dari rentenir. Dengan cara Bumdes memberikan pinjaman untuk modal penggarapan sawah, dan bunganya yang tidak lebih dari 1%. Usaha Bumdes Sejahtera bukan berjalan di bidang simpan pinjam dan kegiatan yang dijalankan Bumdes Sejahtera tidak dapat dikatakan sebagai simpan pinjam, karena usaha Bumdes Sejahtera hanya memberikan pinjaman kepada petani dan tidak ada kegiatan penyimpanan aktiva 96
dalam bentuk apapun. Hampir sama dengan Bapak Sr, secara lebih lanjut Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari memberikan tanggapannya mengenai tujuan pendirian Bumdes sebagai berikut: "Tujuan utama Bumdes yoiku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Karena masyarakat iku butuh modal butuh macem- macem, kasih modal oleh negara seratus juta diambilkan uang dari Alokasi Dana Desa, karena pada saat itu Alokasi Dana Desa ada 500 juta dan untuk Bumdes 100 juta. Dana iku tujuane digawe bangkitno ekonomi masyarakat desa terutama yo mungkin punya warung serba ada sesuai dengan keadaan kebutuhan masyarakat desa. Nggak desa Kedungpari aja tapi desa pada umumnya semua desa punya Bumdes." (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari) Tujuan utama adanya Bumdes di Desa Kedungpari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan mampu mendirikan usaha yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari mendapatkan dukungan dari pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berupa dana yang bersumgber dari Alokasi Dana Desa sebesar 500 juta, dari dana tersebut, pemerintah memerintahkan menggunakan dana sebesar 100 juta untuk dianggarkan pendirian Bumdes di Desa Kedungpari. Secara lebih lanjut Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari kembali memberikan pendapatnya mengenai kejelasan pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari dalam wawancara sebagai berikut: "Penggunaan e Bumdes itu sebenarnya bukan untuk utang-utangan, tapi Bumdes duik e mek titik, makane di enggo utang-utangan tapi tujuan Bumdes Kedungpari bukan itu sebenere, tapi tujuane untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa terutama yo mungkin punya warung serba ada sesuai dengan keadaan kebutuhan masyarakat desa, tujuannya kemakmuran rakyat dalam bidang apa yang di desa, perdagangan pertanian macem-macem kebutuhan e masyarakat intine kearah kunu. Terutama dalam menopang pangan di Kedungpari ini rakyat e cek sejahtera wong deso nek jual barang cek gak 97
murah, obat-obatan penyalurannya ditampung oleh Bumdes, la Bumdes itu yang mengelola dimiliki oleh Kedungpari, dijual kene nak kene lek luwih di jual ndek jobo hasil produksinya tujuane makmurno rakyat Kedungpari. Badan Usaha Milik desa itu bukan hanya utang-utangan atau semacam bank tapi segala lingkup kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nek aku apal soale aku melok gawe seng nyusun." (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari) ditanggulangi termasuk pupuknya termasuk Tujuan utama dibentuk Bumdes di Desa Kedungpari merupakan wadah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, membangkitkan ekonomi masyarakat Desa Kedungpari, dan menguatkan ketahanan pangan Desa Kedungpari. Dengan menyediakan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan prima, seperti menjadikan Bumdes sebagai badan penyalur pupuk dan obat-obatan dengan harga yang relatif rendah, dan menjadi badan pengatur pergerakan penjualan gabah di Desa Kedungpari. Namun rencana tersebut belum terlaksana karena keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari yang tidak mencukupi untuk mewujudkan rencana tersebut, akhirnya Bumdes Sejahtera menjalankan usaha kredit modal kerja petani. Hampir sama dengan Kepala Desa, selanjutnya Sekertaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) memaparkan pendapatnya sebagai berikut: "Sejarah pembentukan Bumdes di Kedungpari ini, lah memang kan di Kedungpari ini punya apa ya, ya ingin apa itu untuk ketahanan pangan, di Kedungpari itu punya anu masa depannya Kedungpari tidak kekurangan pangan supaya bisa menjaga kestabilan pangan di Kedungpari itu seperti itu, supaya tidak kekurangan pangan. Karena pangan itu tadi suatu hal yang penting gitu lo. Dadi di situ, makanya karena desa ini itu mengajukan untuk memperoleh Bumdes itu rencananya disitu." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Pembentukan Bumdes di Desa Kedungpari bertujuan menguatkan ketahanan pangan dan terjadinya kestabilan pangan di Desa Kedungpari. Lebih lanjut 98
99 Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) memaparkan konsep ketahanan pangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari tersebut sebagai berikut: "Itu rencananya kan Bumdes ini mau untuk nyetok pangan, dadi supaya di Kedungpari ini tidak kekurangan pangan jadi rencananya kan ini untuk membeli hasil petani yang ada Kedungpari nah ini rencananya diperdeskan supaya orang-orang yang punya sawah bener-bener mau menjual gabahnya atau panennya itu ke Bumdes ini kan nantinya di kelola untuk ketahanan pangan di desa nah nanti Bumdes kan punya untung istilahnya kan bisa berkembang dari membeli gabah dari petani nanti punya penggilingan padi, lah nanti kan dijual juga bisa dapat untung juga bisa menyerap tenaga kerja gitu lo maksudnya. Terus juga rencananya ini, kita apa mengembangkan simpan pinjam gabah, nantine petani kita pinjami uang, lalu ngembalikan uang pinjaman dengan gabah hasil mereka. Seperti itu dadi perkembangannya seperti itu tapi ini masih dalam rencana dengan pak lurah. Soalnya kan itu semua butuh modal yang besar mbak, jadi sekarang ini untuk menyelamatkan dana Bumdes yang bantuan dari pemerintah yang hanya seratus juta itu sementara dipinjamkan dulu supaya uang ini tetep berkembang dan tidak habis gitu lo." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Konsep ketahanan pangan Bumdes Sejatera Desa Kedungpari, yaitu Bumdes akan membeli hasil panen dari Petani Desa Kedungpari dan untuk menyukseskan program tersebut, rencananya akan di buat Peraturan Desa mengenai penjualan hasil pertanian Desa Kedungpari. Nantinya hasil panen tersebut akan di jual kembali di Desa Kedungpari dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan akan dijual di luar Desa Kedungpari, konsep ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Kedungpari. Selain itu Bumdes Sejahtera akan mengembangkan simpan pinjam gabah, di mana Bumdes memberikan pinjaman berupa uang dan peminjam mengembalikan pinjamannya dengan hasil panen yang dihasilkan. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan, karena konsep tersebut
membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang operasional usaha. 3) Konsistensi Faktor penting yang ketiga dan harus ada dalam komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Tujuan faktor konsistensi harus ada dalam komunikasi adalah untuk mempercepat dan mengefektifkan proses implementasi kebijakan itu sendiri. Perintah-perintah yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar mengimplementasikan kebijakan. Terkait hal tersebut, dalam Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera", pada Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa penasehat Bumdes dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan pasal 10 menjelaskan pelaksana operasional Bumdes terdiri dari direktur, bagian administrasi, bagian keuangan, dan kepala unit usaha. Kemudian Pasal 11 dijelaskan susunan kepengurusan pengawas yang terdiri dari, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Namun pada pasal berikutnya dalam Perdes tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai unit usaha Bumdes. Padahal dalam bagan struktur organisasi kepengurusan Bumdes disebutkan beberapa unit usaha Bumdes, yaitu Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pengolahan Hasil, dan Unit Usaha Penguatan Modal. Berikut adalah gambar bagan susunan organisasi Bumdes Sejahtera: 100 dalam
Gambar 10: Susunan Organisasi pengelola Bumdes "Sejahtera" Sumber: Dokumen Monografi Bumdes Sejahtera Tahun 2015 Selain itu dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" disebutkan lebih lanjut nama-nama susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera", sebagai berikut: 101
Gambar 11: Keputusan Susunan Pengurus Bumdes Sejahtera Sumber: Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Susunan pengurus Bumdes Sejahtera dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 tentang pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" diatas terdiri dari tiga kedudukan atau jabatan, yaitu penasihat, pelaksana operasional dan pengawas Bumdes. Dalam Keputusan Kepala Desa tersebut juga tidak disebutkan kedudukan unit usaha Bumdes seperti pada bagan susunan organisasi pengelola Bumdes Sejahtera, seperti dalam Perdes Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015. 102
Untuk mengefektifkan pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari, terdapat temuan sebuah Keputusan yang berkaitan dengan Bumdes Sejahtera lainnya yaitu, Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa dan Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng". Dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera", dan Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng". Pemerintah memutuskan bahwa pengurus BKD Sejahtera dan UPKu Langgeng dalam melaksanakan tugasnya, BKD dan UPKu bertanggungjawab kepada Direktur Bumdes Sejahtera, dan dalam Anggaran Rumah Tangga Bumdes Sejahtera pada pasal 3 poin c menjelaskan bahwa, kepala unit usaha berkewajiban memberikan laporan kegiatan unit usaha kepada direktur secara berkala setiap satu bulan. Mengenai hal tersebut secara lebih lanjut, dalam wawancara dengan Bapak I (Laki-Laki: 58 Tahun) selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Langgeng Desa Kedungpari menuturkan sebagai berikut: "Sakjane kudune di gabung lek nurut perdes e cuma ketok e Bumdes e ora patek gelem ngakoni ngunu, kuatir nek duite lek campur ngunu mbuh piye gak ngerti aku. Sakjane kan UPKU saiki PPKM iku dadi unite sakjane kudune salah satu unit dari Bumdes. Unit dari Bumdes kudune, cuma berdirinya dulu PPKM." (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018 di Rumah Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari). UPKu Langgeng atau program PPKM lebih dahulu ada di Desa Kedungpari dibandingkan dengan Bumdes Sejahtera. Selain itu menurut Peraturan Desa, UPKu merupakan salah satu dari unit usaha dari Bumdes Sejahtera. Akan tetapi 103
sepertinya Bumdes tidak mau mengakui bahwa UPKu merupakan bagian dari unit usaha Bumdes Sejahtera. Pihak UPKu beranggapan, ketidakmauan pihak UPKu bergabung dengan Bumdes adalah adanya rasa khawatir akan tercampurnya kekayaan Bumdes dengan UPKu. Hal itu diperkuat oleh Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari dalam wawancaranya sebagai berikut: "Aturannya wes seperti itu. Karepe negoro, karepe pemerintah daerah, UPKu dikongkon bergabung karo Bumdes, tapi gak gelem Bumdes e, Soale UPKune buyar koyoke menggik-menggik gak jalan. UPKu wes dikandani pemerintah daerah, Kepala Desa yo uwes. Wes disampaino tapi dari kepala desa menerima, tapi untuk dijadikan satu harta kekayaannya ditolak, karena UPKu tidak sehat. Penggabungan tersebut ditolak pengurus dari Bumdes soale Bumdes mlaku apik sedangkan UPKu mek tulisan tok duit e gak onok. (Wawancara pada tangal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Kepala Pemerintah daerah sudah memberikan perintah agar UPKu bergabung dengan Bumdes, pihak Kepala Desa menerima perintah tersebut. Namun untuk menjadikan satu kekayaan antara Bumdes dengan UPKu pihak Bumdes Sejahtera menolak. Menurut Kepala Desa, pengurus Bumdes Sejahtera beranggapan usaha UPKu tidak berjalan dengan baik. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Bapak I (Laki-Laki: 58 Tahun) selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Langgeng Desa Kedungpari, dalam wawancara pada tanggal 24 Juni 2018 mengatakan bahwa UPKu Langgeng sampai sekarang masih berjalan. Menurut Bapak I juga UPKu pernah memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bumdes, namun pihak Bumdes Sejahtera menolak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari pada tanggal 20 Mei 2018, bahwa pertanggungjawaban UPKu 104
105 saat ini tidak ke Bumdes, dan Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Memang di dalam aturan desa atau Perdesnya masuk ke Bumdes tetapi tidak pernah ada aturan pemerintah daerah yang mengatur khusus, melihat kondisi UPKu yang sudah lebih dulu ada. Namun sampai saat ini UPKu belum gabung dan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bumdes." (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Namun pihak UPKu mengatakan bahwa saat ini, menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang, pertanggungjawaban UPKu sudah tidak lagi ke BPMPD Jombang namun kepada Bumdes. Seperti yang dikatakan dalam wawancara sebagai berikut: "Sebetulnya kan dari opo DPMD Jatim biyen iku dikasih tau sebetulnya harusnya seperti ini gitu lo. Harusnya seperti ini dadi kalau dulu kan laporanku kan mesti kan nak Jombang saiki laporanku kan cukup nang nggone Bumdes sakjane gitu lo. Saiki yawes nggak laporan ke BPMPD dan saiki ya ke Bumdes. Bentuknya ya cuma laporan keuangan tok iya." (Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018 di Rumah Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari). DPMD Provinsi Jawa Timur telah memberitahukan kepada UPKu Langgeng bahwa saat ini laporan pertanggungjawaban UPKu cukup ke Bumdes, dan sudah tidak lagi kepada BPMD Kabupaten Jombang. Selain UPKu Langgeng Desa Kedungpari, Bumdes Sejahtera juga mempunyai keterkaitan dengan Badan Kredit Desa Sejahtera Desa Kedungpari. Sama seperti UPKu Langgeng, dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungpari yaitu Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera", dalam keputusan tersebut menetapkan pada point keempat bahwa "dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Direktur Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA". dan dalam Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera" menjelaskan mengenai susunan pengurus BKD Sejahtera, berikut adalah gambar nama pengurus BKD Sejahtera: Gambar 12: Keputusan Susunan Pengurus Badan Kredit Desa Sumber: Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Namun pada kenyataannya BKD Sejahtera tersebut tidak ada keberadaanya di Desa Kedungpari. Hal ini diperkuat oleh Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari pada wawancara tanggal 10 Mei 2018 bahwa BKD Sejahtera itu tidak ada: 106
"BKD Sejahtera itu dibentuk pada saat pembentukan bumdes, makanya kan saya bilang kalau di Kedungpari sebelumnya belum ada BKD. Nah jadi untuk modal dari BKD sendiri kan belum ada. Memang karena BKD sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi di Kedungpari belum ada lah pembentukan BKD itu sendiri karena apa salah satu unit usaha yang saya pahami itu. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari). Pembentukan BKD Sejahtera dilakukan pada waktu pembentukan Bumdes Sejahtera atau pada saat musyawarah desa. Namun setelah pembentukan tersebut BKD Sejahtera tidak mendapatkan modal dari pemerintah. Akan tetapi selanjutnya Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari juga mengatakan: "Gak onok lek BKD, Gak onok mbak." (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari) Sama halnya dengan Bapak H, Bapak En (Laki-Laki: 40 Tahun) juga mengatakan sebagai berikut: "BKD Sejahtera gak onok mbak, nggak ada" (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari) Senada juga dengan Bapak Ed (Laki-Laki: 45 Tahun) pada wawancaranya sebagai berikut: "Tidak ada mbak BKD kalau di Desa Kedungpari ini" (wawancara tanggal 22 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari BKD atau Badan Kredit Desa "Sejahtera" tidak ada dan tidak pernah ada keberadaannya di Desa Kedungpari. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Bumdes mengetahui jika BKD di Desa Kedungpari tidak ada dan tidak pernah ada. 107
b. Sumber-sumber Sumber-sumber atau sumberdaya merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam implementasi kebijakan Bumdes terutama Bumdes Sejahtera di Desa Kedungpari, selain itu faktor sumberdaya dapat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan Bumdes Sejahtera tersebut. Menurut Edward dalam Widodo (2010:102) sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. 1) Staf Staf atau sumber daya manusia merupakan kunci untuk mendorong keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Bumdes. Terkait hal tersebut, dalam penentuan staf atau pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, menurut Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari, Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari melalui proses pemilihan sebagai berikut: "Pemilihan calon-calon pengurus Bumdes kemarin iku, ada musyawarah antara BPD dan Kepala Desa yang lainnya tidak di ikutkan karena ini resmi dari pemerintahan." (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Pemilihan calon-calon pengurus Bumdes di Desa Kedungpari dilakukan melalui musyawarah desa, dan pemilihan calon tersebut hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari. secara lebih lanjut Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari memberikan penuturan senada dengan wawancara di atas sebagai berikut: 108
"Pas musyawarah desa calon-calonya sudah ada mbak, yang milih pun bukan masyarakat tapi langsung pak lurah, terus masyarakat setuju apa ndak, kalau masyarakat setuju ya sudah. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari)" Dalam musyawarah desa, Kepala Desa telah memberikan beberapa nama kandidat calon pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dan untuk pemilihan pengurusnya secara mutlak ditentukan dari hasil suara masyarakat. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari menjelaskan bahwa pengurus yang terpilih di Bumdes adalah merupakan hasil musyawarah desa, dan hal itu dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut: "Pemilihan pengurus Bumdes kemarin dilakukan dengan cara musyawarah desa, waktu itu kan waktu musdes musyawarah desa itu nanti kan ada calon- calonnya ya. Dan pas pada musyawarah desa yang terpilih itu dari kesepakatan teman-teman dilakukan secara voting mbak." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Pemilihan pengurus Bumdes Sejahtera dilakukan dengan memilih salah satu dari beberapa calon yang telah ditentukan melalui musyawarah desa. Selanjutnya Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes melihat pemilihan pengurus Bumdes dari sisi lain, dan berikut adalah keterangannya: "Rata-rata petani, disini kan banyaknya petani saya juga petani, Cuma saya dulu pensiunan perusahaan asing di Surabaya. Terus saya ya kalau kata pak Yono kepala desa ikut-ikut nok desa pak hari cek ne gak nganggur cekne gak beku pengetahuane. Terus saya ikut-ikut di desa itu. Keahlian rata-rata pengurus Bumdes itu petani, masio pak nur arifin ya petani" (Wawancara pada Tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes Desa Sejahtera Desa Kedungpari). 109
Mayoritas pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari yang terpilih adalah petani. Hampir sama dengan pernyataan Bapak Sh, Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut: "Untuk pengurus Bumdes Sejahtera itu, rata-rata anggota yang bergelut di Bumdes ada yang petani ada yang pihak pegawai desa. Dan jumlahnya 3 orang itu pengurus inti, terus ada penasehat, penasehat itu Pak Lurah terus tokoh masyarakat." itu dari faktor BPD dan dengan pengawasnya (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Selain petani, pengurus Bumdes juga yang terpilih merupakan salah satu dari unsur pemerintahan Desa Kedungpari, dan hal itu juga di benarkan oleh Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Pelaksana Operasional Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Ya kalau yang direkturnya sendiri kan beliau juga jadi ketua ta'mir, ketua RW, dan ketua kelompok tani, ini kan sudah menjadi leader jadi otomatis ada backgroundnya yang mendukung menjadi seorang direktur. Kemudian kalau saya sendiri itu tadi menjadi Sekretaris LPMD, Sekretaris Pilkades, dan ketua karang taruna desa pada waktu itu. Kalau untuk pak suroso sudah berpengalaman menjadi bendahara." (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Desa Kedungpari) Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Bapak Sj (Laki-Laki: 28 Tahun) selaku Ketua Dusun Jabaran Desa Kedungpari sebagai berikut: "Pak Nur Arifin njabat jadi ketua RW wes sauwe mbak, sejak tahun 2007 sampai saiki jek jabat jadi Ketua RW 2 ndek Dusun Jabaran iki" (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018 di Warung Kopi Mbak Wulan) Direktur Bumdes Sejahtera yang terpilih merupakan seorang masyarakat, dan perangkat desa. Sedangkan pengurus operasional bagian administrasi Bumdes Sejahtera merupakan ketua lembaga kemasyarakatan. Untuk pengurus operasional bagian keuangan Bumdes Sejahtera merupakan 110 tokoh
mantan dari perangkat Desa Kedungpari. Alasan Pemilihan diambil dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan, karena jabatan tersebut menjamin para pengurus mempunyai sifat kemimpinan yang baik. Selanjutnya Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Pelaksana Operasional Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga menjelaskan mengenai latar belakang pendidikan pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Minimal SMA, kalau direkturnya dan saya itu lulusan S1. Untuk yang ini dulu yang ini SMEA kalau nggak salah tapi smea dahulu kan beliau sekarang usianya 61 kalau nggak 62." (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Desa Kedungpari) Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mempunyai latar pendidikan yang tinggi, dengan Direktur dan Pelaksana Bagian Administrasi Bumdes yang mencapai pendidikan sarjana. Hal itu secara lebih lanjut di konfirmasi oleh Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancara sebagai berikut: "Background pendidikan saya ya, saya itu lulusan S1 mbak Teknik mesin di Undar Jombang mbak, Darul Ulum Jombang." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Pengurus Operasional Bumdes Sejahtera Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari atau bendahara Bumdes ini tidak sesuai dengan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Melalui wawancara dengan Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari atau yang disebut bendahara Bumdes oleh Bapak H, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut: 111
"kalau saya itu nggak sekolah mbak, cuma SMP cuma saya ini yo wes pengalaman waktu bendahara desa kan lama waktu itu, lama itu jadi perangkat desa terus pensiun selesai tugas. Nggak tau kok diambil lagi jadi pengurus Bumdes itu dadi masalah pembukuan kita nggak susah dan agak paham la saya itu, kalau seumpomo dulu nggak mantan bendahara desa itu ya sulit." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Pendidikan yang didapat pengurus operasional bagian keuangan Bumdes Sejahtera hanya sampai Menengah Pertama, namun yang menjadi pertimbangan untuk menjadikan sebagai bendahara operasional Bumdes Sejahtera adalah karena sebelumnya orang tersebut mempunyai pengalaman sebagai Bendahara Desa Kedungpari, dan itu akan mempermudah dalam proses pembukuan, dan pengelolaan managemen keuangan Bumdes. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan pelaksanaan Bumdes bukan hanya dari latar belakang keahlian dan pendidikan. Faktor jumlah staf juga sangat mempengaruhi pelaksanaan Bumdes. Mengenai jumlah pengurus pelaksana operasional Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari memberikan keterangan sebagai berikut: "Untuk anggota Bumdes menurut kami ya belum cukup mbak, untuk pengurusnya yang berjumlah tiga orang, harusnya setiap unit memiliki unit sendiri tapi kan kalau banyak pengurus otomatis kan kita ngasih fee, ngasih imbalan lah ngeeh istilahe insentif lah. Ini lo kalau terlalu banyak pengurus justru insentifnya itu nanti akan menguras dana pokok, sementara kan aturane Bumdes itu selama ini mbak dari awal itu Bumdes hanya bisa digunakan untuk operasional, sementara ATK kita dilarang belanja melalui dana ini. Karena terlalu kecil, kalau sudah besar ndak papa." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Secara kuantitas atau jumlah pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari masih kurang, Direktur Bumdes tidak mampu memperbaiki kuantitas pengurus 112
Bumdes, karena keuangan yang dimiliki Bumdes Sejahtera tidak mampu mencukupi untuk membayar gaji bagi pengurus baru. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Kalau jumlah pengurus operasional di Bumdes itu kalau sementara di buat kurang ya kurang cukup ya cukup, masalahnya kalau kita tambah, katakanlah karyawan untuk ngurusi keuangan untuk peminjam sana sini sana sini. Kita kan lihat kondisi uang kita kan masih sekian mbak. Kalau umpama kalau udah mau berkembang banyak ya kita otomatis kita cari karyawan. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Jumlah pengurus operasional dalam Bumdes Sejahtera masih kurang, dan pengurus dalam Bumdes harus mampu memanfaatkan Sumberdaya yang ada secara maksimal karena tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut dan menambah pengurus operasional Bumdes, karena keuangan Bumdes Sejahtera yang masih belum berkembang. Pengurus akan menambah karyawan Bumdes jika keuangan Bumdes Sejahtera sudah berkembang secara pesat. Pengurus bagian keuangan Bumdes Sejahtera selama ini menjalankan peran lebih dalam operasional Bumdes, kewajibannya sebenarnya hanya sebagai pengurus keuangan yang hanya mengadministrasikan keuangan Bumdes Sejahtera. Selanjutnya hal berbeda dari jumlah, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dijelaskan oleh Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Pelatihan ya mbak, kalau direkturnya lebih dua kali, kalau yang umum semua itu yang saya ingat bersama di Hotel Montana atau apa di Malang itu selama 3 hari, pembahasan waktu pelatihan itu mengenai manajemen Bumdes, pengelolaan keuangan, kemudian dari sisi pengawasan terus untuk promosi juga, jadi semua desa se Kabupaten Jombang secara bergelombang." 113
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari) Para pelaksana Bumdes atau staf Bumdes Sejahtera dalam melaksanakan program Bumdes di Desa Kedungpari, mendapat beberapa pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pelatihan yang diberikan kepada para pelaksana Bumdes khususnya direktur Bumdes telah dilakukan dua kali lebih, dan untuk pelatihan seluruh pengurus operasional Bumdes membahas mengenai manajemen, pengolahan keuangan, pengawasan dan promosi produk Bumdes. Hal itu dilakukan se Kabupaten Jombang secara bergelombang. Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Sudah dua kali tahun ini di kecamatan dilakukan monitoring untuk pengurus, kalau pelatihan dalam 3 tahun ini kalau nggak salah sudah 3 kali kalau nggak 4 kali. Pelatihane iku tentang pengaturan, tentang keuangan, tentang administrasi, cara mengatur keuangan, cara mengatur administrasi gitu seng diselenggarakan di Malang mbak." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Para pelaksana telah menerima pelatihan sebanyak tiga sampai empat kali dalam kurun waktu tiga tahun, materi pelatihan yang diberikan pada para pelaksana adalah manajemen Bumdes, manajemen keuangan, dan administrasi Bumdes. Lebih lanjut, para pelaksana juga menerima pelatihan manajemen keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang bekerjasama dengan Bank Pengkreditan Rakyat Jombang. Hal itu dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) yang menjabat sebagai Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "La terus onok maneh pelatihan karo bank BPR Jombang, pas iko bahas administrasi keuangan Bumdes, terus juga Bumdes seluruh kabupaten 114
Jombang diharuskan membuka rekening bank BPR Jombang mbak, dan waktu itu pemerintah Kabupaten membukakan rekening Bank BPR Jombang untuk Bumdes di seluruh Kabupaten Jombang. Kalau dulu kan di Bank Jatim, setelah pembukaan bank BPR Jombang jadi kita kalau mau ada setor uang ke bank ya ke Bank Jombang. Tapi kita ndak bisa ninggalkan bank Jatim barangkali suatu saat ada bantuan dari pusat kan lewat bank jatim tetep nggak bisa kita kosongkan bank Jatim. Bumdes di Jombang semua pakek dua bank jadinya. Di Bank Jatim saldonya tetap kita isi kita ndak berani hapus ini soalnya nanti kalau sewaktu-waktu ada bantuan dari pusat barangkali." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Bendahara Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang bekerjasama dengan BPR Jombang merupakan pelatihan yang memberikan arahan dan instruksi perubahan manajemen keuangan yang sebelumnya melalui Bank Jatim menjadi ke BPR Jombang. Pelatihan-pelatihan yang telah diterima oleh para pelaksana Bumdes, akan menimbulkan dampak positif terhadap pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari, yaitu bertambahnya nilai kecakapan para pelaksana dalam mengurus dan mengelola Bumdes. 2) Fasilitas Fasilitas merupakan sarana fisik yang digunakan untuk operasional implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:191) menjelaskan "fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Fasilitas fisik yang dimiliki Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dijelaskan Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Kalau kantor Bumdes kita belum ada mbak di balai desa, seharusnya ada mbak. Kumpulnya kan jarang mbak, pokoknya kalau ada transaksi kita makek aja rumahnya Pak Suroso Sumberwinong depan balai desa." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) 115
Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari tidak mempunyai kantor, dan pengurus desa menggunakan rumah salah satu pengurus sebagai tempat berkoordinasi para pengurus Bumdes Sejahtera. Hal itu senada dengan penuturan Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancara sebagai berikut: "Fasilitas penunjang Bumdes seperti kantor itu ndak ada mbak. Biasanya kalau ada yang ingin dibicarakan seperti ada yang mau minjem uang, itu kita kumpulnya ke rumah bendahara desa Pak Suroso, rumahnya di depan balai desa itu mbak" (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari). Lebih lanjut Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mengatakan hal yang serupa dengan wawancara di atas, dan menurutnya sebagai berikut: "Nggak ada mbak kalau Kantor" (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dijadikan sebagai kantor dan tempat kerja para pengurus Bumdes Sejahtera. Selain kantor yang tidak tersedia, menurut Bapak Sh (Laki- Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut: "Kalau ide yang dulu yang Bumdes pengen sistem simpan pinjamnya dengan menggunakan kurs gabah untuk barang pengembali utang, saat ini gorong tercapai soalnya sekarang kan belum punya Gudang, belum punya penyimpanan. Rencananya disitu rencananya dadi yo petani pinjam terus nanti dalam bentuk pinjam uang nanti setornya gabah itu tadi, tapi kalau kita nyaur gabah itu otomatis kan lebih sukar, untuk merawatnya ya untuk menjaganya kan lebih sukar, butuh biaya lagi lalu kita bikin Gudang disitu." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes) 116
Selain tidak memiliki kantor, Bumdes Sejahtera tidak mempunyai sarana dan prasarana penunjang program kerja Bumdes Sejahtera, seperti gudang dan penggilingan padi. Sehingga rencana penerapan konsep ketahanan pangan pada Bumdes Sejahtera sampai saat ini belum dapat direalisaikan. 3) Informasi Kejelasan informasi implementasi kebijakan Bumdes juga dapat dilihat dari beberapa instrument kebijakan, yang menjelaskan tentang tahapan kegiatan atau program yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Bumdes. Dari data sekunder diketahui bahwa instrument kebijakan Bumdes terdiri dari: a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 117
i) Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa j) Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. k) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. l) Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" m) Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" n) Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera" o) Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng" 4) Wewenang Wewenang merupakan hak atau kekuasaan untuk bertindak seperti membuat keputusan, dan memerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan Bumdes, para pelaksana kebijakan mempunyai beberapa wewenang yang dalam menjalankan kebijakan Bumdes tersebut. Hal itu juga terjadi dalam pelaksanaan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Terkait hal itu menurut Bapak Nr (Laki-Laki: 57 118
Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancaranya menjelaskan mengenai wewenang dalam kebijakan Bumdes sebagai berikut: "Perdes hanya memutuskan mengenai pendirian dan jenis usaha yang akan digeluti BUMDES. Untuk kapan dan bagaimana pelaksanaannya itu terserah Bumdes, tapi keputusan itu semua menurut hasil musyawarah desa mbak termasuk Perdes juga. Jadi inisiatif usaha itu tergantung dari daerah masing- masing." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Keputusan pendirian Bumdes mengenai jenis usaha, kapan dan bagaimana pelaksanaannya diambil melalui musyawarah desa sesuai kearifan lokal desa. Hampir sama dengan hasil wawancara di atas, menurut Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancaranya mengatakan bahwa: "Bumdes desa Kedungpari itu asli dan pure yang menentukan ya masyarakat Desa Kedungpari, soalnya masalah dana itu kan sudah di serahkan ke desa oleh pemerintah tapi dipertanggungjawabkan gitu lo. Pembentukan Bumdes di Desa Kedungpari itu di bentuk sendiri, kita nentukan usaha seng bakal digeluti Bumdes iku ya kita sendiri lewat musyawarah desa. Dulu awal pembentukan Bumdes kepala desa memberikan saran gimana untuk menyelamatkan dana tersebut, jadi kepala desa punya saran iki kalau bisa dibikin utang-utangan dulu, nanti kalau anu sudah ada uang istilahnya ada modal kita bikin usaha yang lain. Soalnya kalau kita mau ngembangin konsep ketahanan pangan yang kurs gabah jelas ndak bisa dengan dana segitu, akhirnya masyarakat juga setuju dengan saran itu" (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes). Penerapan program Bumdes di Desa Kedungpari merupakan bentuk realisasi dan tanggungjawab program Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang. Masyarakat Desa Kedungpari mempunyai hak membentuk Bumdes menyesuaikan konsep dan teknis pelaksanaan Bumdes sesuai potensi serta keadaan di desa, dan hal itu dilakukan melalui musyawarah 119
desa. Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mempunyai konsep untuk mengembangkan ketahanan pangan di Desa Kedungpari. Namun saat ini sesuai saran dari Kepala Desa Kedungpari, Bumdes Sejahtera akhirnya memutuskan mengelola usaha kredit modal kerja sebagai kegiatan utama Bumdes Sejahtera. Alasan Bumdes Sejahtera menyetujui menjalankan usaha kredit modal kerja karena dana ADD yang diberikan kepada Bumdes Sejahtera tidak cukup untuk merealisasikan konsep ketahanan pangan tersebut. Secara lebih lanjut, Bumdes dalam menjalankan usaha kredit modal kerja menurut Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari menjelaskan mengenai sebagai berikut: "Kan ini kan kalau meminjamkan kepada nasabah otomatis saya kan anu saya wanti-wanti itu kepada Pak Nur Arifin, tolong sampean kek i jaminan soale sekarang banyak orang yang ngemplang gitu lo. Pinjam 5 juta pinjam 3 juta moro-moro gak nyaur kan banyak itu. La itu tapi kalau ada jaminan otomatis kita akan tanggungjawab, kalau kamu nggak kembalikan uang ini jaminanmu anu saya sita. Kan juga bisa mbokwo kita jaminan surat tanah atau jaminan BPKB sepeda kan bisa gitu lo. Jadi memang saya tekankan kalau pinjam harus ada jaminan gitu lo, disamping itu yo harus mengetahui bapak kepala desa nanti. Bapak kepala desa kan juga bisa ikut apabila ada nasabah yang nakal, nasabah yang tujuannya ngemplang gitu lo. Soalnya Bapak Kepala Desa kan tau sifat orang-orang sini itu. Jadi maksud saya seperti itu soalnya ya kemarin itu kadang-kadang yo nggak cuma di sana aja, disini saja itu sering pinjamnya itu mudah, mengembalikannya sukar gitu lo disitu." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes) Dalam melaksanakan usaha kredit modal kerja, Bumdes Sejahtera meminta jaminan pinjaman kepada nasabah Bumdes Sejahtera untuk menghindari kredit macet. Barang dan surat Jaminan pinjaman yang diberikan nasabah akan disita jika nasabah tidak mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Jaminan yang diberikan nasabah dapat beripa surat tanah atau BPKB sepeda motor. Selain itu untuk mencegah kredit macet dalam Bumdes Sejahtera, dalam 120
menentukan nasabah harus diketahui dan disetujui Kepala Desa, karena Kepala Desa mengenal dan mengetahui sifat calon nasabahnya yaitu masyarakat Desa Kedungpari sendiri. Keputusan untuk meminta jaminan kepada nasabah dan memberikan sanksi kepada nasabah yang mengalami kredit macet disetujui dan diterapkan oleh Direktur Bumdes Sejahtera, dalam wawancaranya Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari memberikan pernyataan sebagai berikut: "Kalau nasabah mau minjam uang, dia menyerahkan surat bukti tanah sebagai jaminan, dan kita beri borang." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Sebelum menjadi nasabah, para calon nasabah memberikan Surat tanah sebagai jaminan pinjaman. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Peminjam iku melalui onok sanksi maeng onok jaminan e mbak, jaminan e iku rupo setifikat rupo segel, rupo surat tanah iku, yo rupo BPKB tergantung teko peminjam iku maeng. bagi peminjam yang ga iso balekno balekno iku onok sanksine iku maeng mbak, dadi umpomo katakanlah umpomo minjam batasnya iku setahun, arep perjanjian iku seumpomo setahun katakanlah gak iso bayar umpomo, iku onok sanksine mbak dadi sanksine iku yo jaminan iku maeng, jaminan sertifikat atau tanah iku maeng disita." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Jaminan pinjaman yang diberikan kepada pihak Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari tidak harus surat tanah. Namun jaminan dapat berupa BPKB, sertifikat bangunan atau surat segel, tergantung peminjam tersebut. Selain itu Bumdes menetapkan batas pengembalian pinjaman, jika peminjam tidak dapat 121
mengembalikan maka Bumdes akan menyita barang yang telah dijadikan jaminan tersebut. c. Kecenderungan-kecenderungan Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan faktor yang mampu mengakibatkan keefektifan dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) kecenderungan atau disposisi merupakan kemauan dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehinga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Untuk melihat hal tersebut dalam pelaksanaan Bumdes Sejahtera di Desa Kedungpari, menurut Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam kurun tiga tahun, usaha pemberian pinjaman uang tersebut mampu menambah kekayaan Bumdes Sejahtera sebanyak 16.000.000,-. Hal itu juga dituturkan oleh Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Tapi dalam waktu tiga tahun ini kan asale oleh 100 juta menjadi 116 juta kan walaupun sedikit tapi enek perkembangan. Keuntungan selama tiga tahun itu 16 juta itu yo untuk kita modal." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Usaha Bumdes Sejahtera dalam tiga tahun mendapatkan keuntungan sebesar tiga juta dari total aktiva sejumlah 116 juta dengan modal awal sebesar 100 juta. Selain keuntungan, Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mengatakan sebagai berikut: 122
"Dari yang aturan yang dibuat kan untuk penggarapan sawah nah, dan kepada calon nasabah yang bagaimana itu juga sudah kita seleksi dan juga diverifikasi oleh kepala desa. Untuk pengurusnya sendiri untuk direktur, beliau juga menjabat RW juga menjabat ketua kelompok tani, dari situ kan beliau juga tahu. Lah terus untuk bendahara sendiri mantan Kepala Dusun jadi tahu warganya. Kepala Desa juga ikut menyeleksi calon nasabah yang akan meminjam. Oh ini orangnya bisa dipercaya seperti itu. Jadi kita tetep ada kriteria." (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari) Bumdes Sejahtera memiliki kebijakan akan kriteria calon nasabah, Bumdes Sejahtera hanya akan menerima nasabah dari petani, dan petani yang akan menerima pinjaman tersebut akan melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur, Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera dan Kepala Desa. Keterangan Bapak H tersebut juga di benarkan oleh Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Kalau nerima nasabah kita ada kriterianya mbak, nggak sembarangan ngasih uang itu mbak. Soale zaman-zaman saiki kan zaman wes awakdewe pengurus katakanlah ngasih pinjaman ngawur lek gak mbalek enek sanksine kan repot mbak. Itungane kan itu, dadi kita memayoritas tetap penggarap". (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Begitu juga Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari beliau juga memberikan keterangan mengenai penerimaan calon nasabah, berikut keterangaannya: "Sebelum menentukan nasabah ada pengkroscekan, makane dikonsultasikan karo anu Direktur, Kepala Desa karo bendahara. Nanti kan pinjamnya di bendahara, nanti konsultasikan kira-kira orang itu layak apa tidak, orang itu bisa apa kira-kira bisa kembalikan apa tidak dadi kalau kita nggak selektif otomatis kan takutnya nanti kalau dipinjam terus nggak kembali. Tadi makane saya saya tekankan supaya anu makek jaminan itu tadi tujuannya supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dadi sementara ini ya lancar coro ngunu dalam pengembaliannya lancar gitu lo." (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes). 123
Sebelum menerima calon nasabah, terdapat beberapa proses pemeriksaan kelayakan kepada nasabah yang dilakukan oleh Direktur, Kepala Desa dan Bagian Keuangan Bumdes, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan para peminjam untuk mengembalikan uang tersebut. Melihat adanya aturan dan verifikasi dalam menentuan calon nasabah, dapat disimpulkan bahwa pelaksana Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mempunyai kecenderungan atau kemauan untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan Bumdes itu sendiri. Akan tetapi Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut: "Di desa itu kan susahnya gitu se mbak, kadang-kadang orang itu gak mampu untuk mengembalikan tapi ngotot untuk meminjam dan kalau nggak di kasih dia marah-marah. Banyak yang kayak gitu banyak, makane Bumdes itu ya kalah. Kayak kemarin itu, sebenarnya yang kita pinjami kita fokuskan sebenarnya mbak, sebenarnya kita fokusnya untuk biaya penggarapan sawah seharusnya. Tapi kadang-kadang kan orang iri, kita menghindari gitu, terus kita coba kita kembangkan untuk usaha-usaha kecil yaitu ke tukang sayuran, usaha ternak uler tapi ternyata tidak berhasil, sampai saat ini mentok, dan sampai saat ini mereka ga iso balekno uang itu mbak." (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Pihak Bumdes Sejahtera juga menerima nasabah dari non petani, yaitu para pedagang dan pengembang usaha kecil, namun kebijakan tersebut gagal karena para peminjam sampai saat ini tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, dalam wawancara peneliti dengan Bapak Sr (Laki- Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, beliau mengatakan sebagai berikut: "Tapi sakdurunge seumpomo melangkah sampe nyita barang yang dibuat jaminan peminjaman, pengurus karo pengawas iki sepakat ngurusi masalah iku biar ga sampe penyitaan iku terjadi. Tapi ya alhamdulillah yo iso di atasilah ga ada sampe disita. Meskipun yang nggak bisa bayar iku tetap ono 124
125 tapi lambat dan tetep bayar tetep jalan Cuma kendalane lancar gak lancar gak iku tetep onok tapi gak kabeh lah mek siji loro. Dadi selama 3 tahun iki selama pemeriksaan Kedungpari nggak ada masalah, nggak enek kendala." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Sampai saat ini tindakan penyitaan jaminan pinjaman belum pernah dilakukan oleh Bumdes Sejahtera. Padahal dalam pelaksanaan usaha pemberian pinjaman uang tersebut ada beberapa peminjam yang dinyatakan sudah tidak mampu lagi mengembalikan uang pinjaman. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari yang selama ini dijadikan pemegang kewenangan tertinggi dalam Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Beliau mengatakan sebagai berikut: "Ya aku ngomong nak pengurus Bumdes, cek utang-utangan iki berjalan lancar, makane lek enek wong kate utang di teliti temenan, lek gak iso nyaur karena ada jaminannya, direalisasikan dasar e disita, opo yo mentolo lurah nyita jaminane rakyate? ya ada toleransi. Yo opo carane cek ga sampek di sita" (Wawancara pada tangal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Sebelum calon nasabah diberikan pinjaman uang, pengurus harus terlebih dahulu meneliti calon nasabah tersebut. Dia juga mengatakan jika terdapat nasabah yang tidak dapat mengembalikan uang, jaminannya akan di sita. Namun Kepala Desa mengatakan bahwa dia masih memberikan toleransi terhadap Peminjam agar jaminan pinjaman tersebut tidak sampai disita. Berdasarkan wawancara tersebut Kepala Desa dan Bendahara tidak mempunyai kecenderungan yang besar untuk menyukseskan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan usaha pemberian pinjaman uang di Bumdes tidak dilakukannya penyitaan barang jaminan terhadap nasabah yang tidak
mampu membayar pinjaman. Namun Bagian Keuangan Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, melakukan antisipasi sistem jemput bola kepada nasabah yang telat membayar pinjaman, hal itu tertuang dalam wawancara berikut ini: "Biasanya yang belum bayar itu kita obrak-obrak mbak ben cepet bayar. Biasane bendaharane seng ngulakukan mbak, kadang-kadang ya kita datangi ke rumah yang bersangkutan itu, datangi ke rumah. Ya nggak usah lah ngomong kasar-kasar ya pokok e yo opo carane duik iku bisa lancar, soale apa uang tersebut untuk modal, kadang-kadang Namanya orang usaha ada yang lancar ada yang tidak mbak. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Inisiatif bagian keuangan Bumdes Sejahtera memiliki kecenderungan untuk menyukseskan usaha Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Secara lebih lanjut Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, menjelaskan sebagai berikut: "Masalahnya saat ini yang jalankan cuma bendahara yang muter sana sini itu nggak ada upahnya mbak. Soale opo yo iku maeng kita ngalahi piye carane duit sakmunu bisa segera berkembang duit cilik. Kalau seumpomo duit sudah besar yo nggak mau, cari tempat cari karyawan." (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Operasional Bumdes dalam usaha kredit modal kerja hanya dikerjakan oleh Bapak Sr atau Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes saja. Alasan dilakukannya hal tersebut karena kekayaan yang dimiliki Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari masih sangat kecil. Kecilnya jumlah kekayaan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, membuat pengurus melakukan upaya untuk menambah pemasukan dengan meminta bantuan dari pemerintahan. Seperti 126
yang di ungkapkan oleh Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Ini mbak kemarin Bumdes mencoba mengajukan dana kepada pemerintah melalui kader. Pak lurah kan punya kenalan dari kader partai politik terus kita di suruh buat proposal. Proposalnya digunakan untuk mengajuan permintaan dana ke pemerintah langsung ke pusat ke Menteri Desa. Katanya itu nanti sama beliau akan diberikan langsung ke pusat ke Menteri Desa melalui kader partai PKB gitu mbak. Tapi ya ngunu mbak sampe saat ini gak ada kepastian, kayaknya ya gak berhasil, soalnya kita ngajukan tahun 2016 tapi nyatanya sampe sekarang gak ada pemberitahuan mengenai dana itu mbak." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Usaha Bumdes untuk menambah pendapatan Bumdes melalui permohonan bantuan ke Pemerintah melalui Partai Politik tidak berhasil, ketidakberhasilan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya informasi lebih lanjut atau konfirmasi mengenai status permohonan tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, fakta menunjukkan adanya usaha pengurus Bumdes untuk menambah pendapatan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan kepemerintah melalui partai politik dapat di simpulkan, upaya tersebut merupakan salah satu dari kecenderugan atau bentuk keinginan para pelaksana kebijakan Bumdes untuk mewujudkan tujuan Bumdes. 1) Pengangkatan Birokrat Edward III dalam Winarno (2014:197-204) memberikan keterangan bahwa "Yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, barangkali kita dapat merujuk pada suatu kasus pengangkatan pejabat eksekutif oleh presiden". 127
Hal itu berarti juga dapat di artikan, adanya ketidak efektifan dan ketidak sesuaian pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat dari latar belakang pengangkatan personil. Untuk mengetahui itu, berikut terdapat beberapa wawancara yang menjelaskan latar belakang pemilihan pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Menurut Bapak Sy (Laki-Laki: 62 Tahun) selaku Kepala Desa Kedungpari sebagai berikut: "Dia satu, Nur Arifin mampu dalam bidang iku dan bisa merangkul kebutuhan karepe pemerintahan desa seperti ini, karepe negara seperti ini karepe pemerintah kabupaten seperti ini dia mampu. Dan Hafid cerdas dalam bidang pembukuannya alasane iku. Dan bendaharanya saya gunakan suroso pada waktu itu ketok temen, nek tak gae wong liyo iso di gowo minggat keh seng gulung tikar koyok gondek gulung tikar Bumdesnya. Karanglo digawe utang-utangan koyok Kopwan koyok UPKu bukan itu tujuan pemerintah, kenek opo aku iso muni ngene soale aku seng dijak bahas di Jombang dulu oleh bupati juga oleh DPR juga pada saat itu. Tujuane ngene ngene ngene." (Wawancara pada tangal 25 Juni 2018 di Rumah Kepala Desa Kedungpari). Kepala Desa menganggap Direktur Bumdes mampu mengelola Bumdes sesuai dengan keinginan Pemerintahan Desa Kedungpari, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Pusat. Sedangkan alasan pemilihan Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera adalah orang tersebut mampu melakukan melaksanakan pembukuan atau menjalankan administrasi Bumdes. Untuk alasan pemilihan Bagian Keuangan karena Kepala Desa percaya orang tersebut jujur dan mampu menjalankan keuangan. Sama halnya dengan Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: "Alasan pemilihan pengurus Bumdes kemarin yang pertama yang jelas punya waktu ya mbak terus dia kredibilitasnya ada terus yang kedua ada kejujurannya terus yang ketiga paling tidak ya mengerti apa administrasi lah walaupun nggak serumit itu lah. Yang jelas kejujuran dan waktunya ada terus kredibitanya bisa di diujilah orangnya sudah orang-orang yang berkecimpung di pengurus Bumdes memang orang-orang yang dipercayai oleh desa." 128
(Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Pemilihan pengurus bumdes didasarkan pada kesediaan calon pengurus untuk mengabdi kepada Bumdes, mempunyai kredibilitas, kejujuran, kemampuan administrasi. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan Bapak Sh (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, yang mengatakan sebagai berikut: "Sekarang kalau di desa itu kan jarang orang mau yang ditunjuk menjadi pengurus Bumdes waktu itu, soalnya rata-rata sosial kan dan kita memerlukan waktu ngunu lo memerlukan waktu, terus kita nganggu pekerjaan gitu lo. La sekarang itu kalau orang mencari orang yang punya jiwa sosial terus orang itu punya kepandaian gitu kan sukar gitu. Paling pol orang yang pengangguran ya orang-orang yang tidak punya kemampuan ini dijadikan pengurus ya nggak bisa ya bener seperti itu. Jadi kalau desa mencari yang seperti itu, dadi kadang-kadang ada orang yang nganggur istilahnya punya waktu tapi kadang kadang dia tidak mampu. Makanya untuk mencari istilahnya organisasi yang sifatnya sosial yang tidak ada untungnya kasarane. Soale orang pada prinsipnya bisnis ya orang kan mencari untung istilahnya itu, tapi kalau kita rata-rata kalau kita di desa itu kan ya juga kita pekerja sosial, mbuh dadi BPD mbuh jadi apa itu kan pekerja sosial kita punya tanggungjawab pdahal ya iku maeng tapi kita itu harus punya rasa sosial punya mengorbankan waktu gitu lo, maksud saya seperti itu. Jadi waktu itu memang banyak orang yang tidak mau, orang-orang yang istilahnya yang punya kemampuan itu, soalnya gajinya sedikit. Itu lo terus akhirnya pak Nur Arifin itu ya di tunjuk mau. (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah Sekretaris Pengawas Bumdes) Hampir sama dengan Bapak Sh, Bapak Z (Laki-Laki: 50 Tahun) dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut: "Musyawarah desanya dulu waktu pembentukan Bumdes berangsung di Balai Desa. Pada waktu itu ada beberapa kandidat pengurus Bumdes yang ditunjuk Kepala Desa, dan BPD, lalu waktu itu teman-teman juga ada yang saling mengusulkan nama-nama lain. Saya dulu salah satunya yang ditunjuk, tapi saya nggak mau mbak, ribet. Ini kan badan yang baru dibentuk di Desa Kedungpari, otomatis harus mengeluarkan effort yang banyak. Takutnya gini, sudah kerja keras ngurusin Bumdes ternyata hasilnya nggak sesuai, ya nggak Bumdesnya nggak untung, saya malah rugi. (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2018 di Rumah Bapak Z). 129
Pada saat pemilihan pengurus Bumdes Sejatera, pengurus mengalami kesulitan untuk mencari kandidat yang kompeten, dan beberapa kandidat yang kompeten tidak bersedia untuk dijadikan sebagai pengurus Bumdes. Hal itu karena Bumdes yang merupakan badan keuangan yang tidak berorientasi pada bisnis, berwatak sosial yang mengabdi pada kepentingan perikemanusiaan bukan kepada kebendaan. orientasi Bumdes yang non-profit inilah yang menjadikan Bumdes tidak mampu memberikan gaji yang tinggi. 2) Beberapa Insentif Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dengan tujuan mengingkatkan gairah kerja para pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:201) dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut pada pelaksanaan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, menurut Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut: "Sebenarnya hak pengurus menerima insentif ndak ada lagi. Dalam SOP ada pengaturan gaji pengurus, Rp.300.000,- perbulan mbak. Namun pada saat ini semua pengurus Bumdes belum menerima gaji itu, karena SOP yang dibuat Bumdes itu belum terlaksana. Pengurus Bumdes hanya menerima uang dari pembagian bagi hasil laba Bumdes iku tok mbak" (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Pengurus Bumdes tidak memiliki hak menerima insentif, dan gaji yang telah ditetapkan pada Standard Operating Procedure juga belum diterima pengurus Bumdes Sejahtera, karena Bumdes Sejahtera belum dapat menjalankan operasional Bumdes sesuai dengan SOP yang dibuat. Untuk saat ini pengurus 130
Bumdes Sejahtera hanya menerima uang dari hasil sisa hasil usaha Bumdes Sejahtera yang dibagi setiap tahunnya. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dalam wawancaranya sebagai berikut: "Kalau insentif, bukan dikatakan insentif. Pengurus Bumdes itu hanya dapat uangnya ya dari laba hasil usaha simpan pinjam Bumdes yang dikasih tiap setahun sekali." (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari) Pengurus Bumdes Sejahtera tidak menerima insentif dari Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera hanya menerima pembagian laba usaha Bumdes Sejahtera yang dibagikan setiap satu tahun sekali. Senada dengan pendapat Direktur dan Sekretaris Bumdes Sejahtera, selanjutnya Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga berpendapat sebagai berikut: "Bayarane yo gak cocok lah katakanlah gak cocok, Dadi pomo tapi perangkat bendahara dari opo melaksanakan apa peminjaman uang sana sini terus menjalankan keuangan tersebut ini nggak ada honor, honornya nggak ada hanya honor jasa pengurus tadi terbagi tiga orang tadi. Tapi kita harus menerima mbak" (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Adanya ketidaksesuaian upah yang diterima dari Bumdes sebagai upah kinerjanya, dan tidak adanya insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan Bumdes. Selain insentif, upah yang diberikan kepada para pelaksana sebagai upah atas kinerjanya untuk melaksanakan operasional Bumdes yang telah dijelaskan pada SOP Bumdes juga tidak diterima. Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari hanya menerima uang dari hasil pembagian laba usaha Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. 131
d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan rantai komando dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Winarno (2014:205) birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Edward dalam Winarno (2014:208) mengatakan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran- ukuran dasar atau biasa disebut Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 1) Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP) Standard Operating Procedure merupakan suatu dokumen yang menjelaskan prosedur kegiatan yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertujuan memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pelaksana. Terkait hal itu, Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari juga memiliki SOP yang menjelaskan prosedur kegiatan, dan menurut Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) selaku Bagian Administrasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut: "SOP di Bumdes dibuat sendiri oleh Bumdes Kedungpari kemudian diajukan drafnya ke kepala desa, dan sudah di setujui. SOP dibuat itu biar lebih jelas nanti kita juga ada dasar." (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari). Bumdes Sejahtera membuat SOP yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa, tujuan dibuatnya SOP untuk memperjelas dan sebagai dasar kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pengurus Bumdes. Secara lebih lanjut 132
Bapak H (Laki-Laki: 38 Tahun) menjelaskan lagi dalam wawancaranya mengenai SOP sebagai berikut: "Standard Operasional dan Prosedur tentang simpan pinjam gabah. La kita ajukan draf ini. Isinya, salah satu contoh, ya dari tupoksinya penasehat itu tadi. Kita ajukan draf hasil dari apa musyawarah pengurus kita ajukan kepada Kepala Desa sebagai komunisaris dan penasehat untuk SOPnya tentang Prosentase bunga kemudian dari calon nasabahnya itu siapa terus jangka waktu pengembalian ini juga ada agungan atau jaminan." (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 di Kantor Pemerintah Desa Kedungpari). SOP yang dibuat Bumdes, berisi mengenai prosedur simpan pinjam Bumdes, yaitu mengenai pengaturan penyimpanan gabah hasil pembayaran nasabah dan pengaturan kredit modal usaha, yang menyangkut penentuan besaran prosentasi bunga, kriteria calon nasabah, dan penjelasan tugas pokok serta fungsi pengurus Bumdes Sejahtera, lalu jangka waktu pengembalian. Akan tetapi menurut Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, dalam wawancara mengatakan sebagai berikut: "Bumdes kita sudah membuat SOP mengenai simpan pinjam, seng lek nasabah mengembalikan utangnya menggunakan gabah itu mbak, sama isinya mengatur itu mbak seperti gaji pengurus Bumdes. SOPnya itu sudah di setujui dan ditanda tangani oleh kepala desa. Tapi ya itu tadi mbak aktualisasinya tidak ada. Apa Bumdes nya tidak berjalan seperti yang di dalam SOP itu tadi." (Wawancara pada tanggal 29 Juni 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Bumdes telah membuat SOP, dalam SOP tersebut menjelaskan prosedur simpan pinjam menggunakan kurs gabah, prosedur perhitungan gaji pengurus. SOP tersebut telah diketahui dan disetujui Penasehat Bumdes atau Kepala Desa. Akan tetapi sampai saat ini SOP tersebut tidak gunakan, karena Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari saat ini tidak mampu merealisasikan usaha simpan pinjam dalam bentuk gabah seperti yang dijelaskan pada SOP tersebut. 133
2) Fragmentasi Sifat kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi menurut Edward dalam Winarno (2014:209) merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Tanggung jawab bagi suatu pelaksanaan kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi. Terkait hal tersebut, Bumdes Sejahtera menjalin koordinasi dengan Bank Jatim, Bank Pengkreditan Rakyat Jombang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Mojowarno, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, bahwa koordinasi dengan Bank Jatim dilakukan karena koordinasi tersebut bertujuan untuk kepentingan Bumdes Sejahtera dalam menyimpan dana atau modalnya, serta koordinasi untuk penyaluran dana bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun koordinasi Bumdes Sejahtera saat ini telah beralih bank untuk menyimpan uangnya. Bumdes Sejahtera beralih ke BPR Jombang untuk melakukan penyimpanan uang tersebut, akan tetapi Bumdes Sejahtera juga tidak bisa meninggalkan Bank Jatim karena setiap penyaluran dana bantuan dari pemerintah akan disalurkan melalui Bank Jatim. Hal ini di jelaskan lebih lanjut oleh Bapak Nr. sebagai berikut: "Kalau dulu kan di bank Jatim dan juga bank BPR Jombang jadi kita kalau mau ada setor uang ke bank ya ke Bank Jombang. tapi kita ndak bisa ninggalkan bank Jatim barangkali suatu saat ada bantuan dari pusat kan lewat bank jatim tetep nggak bisa kita kosongkan bank Jatim. Bumdes di Jombang semua pakek dua bank jadinya." (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). 134
135 Selanjutnya Bapak Sr (Laki-Laki: 59 Tahun) selaku Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mengatakan bahwa: "Kita membuat dua laporan buku bank, Bank Jatim sama BPR Jombang. Dadi kita membuat buku kas harian, buku piutang. Dadi ya kita lengkapi uang transaksi itu kan lengkap ada kuitansi-kuitansi itu. Njelimet mbak itu, agak susah juga sebenarnyam harus buat laporan dua buku bank, dan catatan keuangan seperti catatan kas, piutang. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah Pengurus Pelaksana Operasional Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari). Koordinasi Bumdes Sejahtera dengan Bank Jatim dan BPR Jombang bertujuan penyimpanan kekayaan Bumdes Sejahtera dan keperluan untuk penyaluran dana bantuan. Selain itu Direktur Bumdes Bapak Nr (Laki-Laki: 57 Tahun) selaku Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, mengatakan bahwa: "Desa sering ada pelatihan dari kabupaten satu tahun minimal 2 kali, karena kewajiban kita yang akhir tahun itu kita RAT (Rapat Akhir Tahun) terus kita memberikan Laporan Pertanggungjawaban itu setiap bulan juli atau juni jadi dua kali laporan mbak. Itu laporannya ke BPMPDes Kecamatan dan Kabupaten, bentuk laporan tertulis nilai uang berapa keuntungan berapa dan keuntungan untuk apa itu aja" (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Direktur Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari) Bumdes Sejahtera melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang serta Pemerintah Kecamatan Mojowarno dengan tujuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja Bumdes Desa Kedungpari.
D. Pembahasan Data Fokus Penelitian 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam penerapan program Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" di Desa Kedungpari dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: a. Komunikasi Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika para pelaksana kebijakan mengetahui tujuan, meknisme atau petunjuk dan kejelasan pelaksanaan kebijakan, maka dalam implementasi diperlukan komunikasi, dan menurut Edward III dalam Winarno (2014:178) dalam proses komunikasi terdapat tiga hal penting, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. 1) Transmisi Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam upaya pelaksanaan usaha pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa yang melalui program Badan Usaha Milik Desa Sejahtera ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) transmisi merupakan pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang. Dalam pelaksanaan salah satu program prioritas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kedungpari, aspek transmisi 136
komunikasi dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang kepada Kepala Desa Kedungpari. Sosialisasi tersebut berisikan tentang informasi mengenai pendirian Bumdes di seluruh Kabupaten Jombang dengan diberikannya dana sebagai modal pendirian Bumdes sebesar 100 juta untuk setiap desa, dan tujuan pendirian Bumdes untuk desa. Dalam penerusan informasi pelaksanaan Bumdes, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang menggunakan sosialisasi sebagai media atau alat penerusan informasi tersebut, hal itu berarti dalam transmisi informasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan Desa Kedungpari dilakukan secara langsung, karena pada proses transmisi informasi Bumdes tersebut dilakukan secara face to face atau tatap muka. Transmisi informasi tidak hanya berhenti pada Kepala Desa Kedungpari, selanjutnya Kepala Desa Kedungpari meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Kedungpari dengan memberikan undangan musyawarah desa kepada tokoh masyarakat Desa Kedungpari, serta diselenggarakannya musyawarah desa tersebut. Dalam proses transmisi informasi atau penerusan pesan kepada masyarakat Desa Kedungpari, terdapat dua bentuk bentuk transmisi informasi yang dilakukan Kepala Desa Kedungpari. Pertama transmisi dilakukan secara langsung, dan yang Kedua adalah transmisi tidak langsung. Pemberian undangan musyawarah desa Kedungpari kepada masyarakat merupakan bentuk transmisi informasi tidak langsung dan langsung, Transmisi informasi tidak langsung dilakukan melalui media perantara yaitu undangan, dan transmisi informasi secara langsung dilakukan melalui musywarah desa. Dapat dikatakan transmisi langsung, karena musyawarah dilakukan secara tatap muka atau face to face, dan tidak melalui perantara. 137
Edward III dalam Winarno (2014:179) mengatakan bahwa dalam proses transmisi pejabat harus mengetahui bahwa sebelum dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus mengetahui bahwa keputusan tersebut telah dibuat dan perintah atas pelaksanaannya juga telah dikeluarkan. Dalam proses transmisi informasi pelaksanaan program Bumdes di Desa Kedungpari seperti yang dikatakan oleh Edward III, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Kedungpari dan masyarakat Desa Kedungpari telah mengetahui keputusan pelaksanaan program dari UU Desa yaitu program Bumdes. Bukti bahwa Kepala Desa telah mengetahui keputusan pelaksanaan Bumdes adalah Kepala Desa mengatakan bahwa dalam sosialisasi, Pemerintah Kabupaten memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Jombang untuk mendirikan Bumdes dengan harapan agar mampu membangkitkan ekonomi masyarakat desa. Selain itu dalam proses transmisi tersebut Kepala Desa mengetahui bahwa dalam Desa akan dibantu pemodalan pendirian Bumdes dengan diberikan dana sebesar 100 juta. Informasi inilah yang mendasari terbentuknya Bumdes di Desa Kedungpari. Selain itu masyarakat Desa Kedungpari juga dapat dikatakan sudah mengerti keputusan yang dibuat pembuat kebijakan sebelum keputusan tersebut dilaksanakan. Masyarakat Desa Kedungpari dapat dikatakan sudah mengerti karena masyarakat telah menerima selebaran undangan yang berisikan informasi akan dibentuknya Bumdes di Desa Kedungpari, dan juga dalam proses musyawarah desa, masyarakat juga diberikan informasi mengenai latar belakang pendirian Bumdes itu sendiri. Paparan di atas menjelaskan bahwa transmisi informasi dapat dikatakan berjalan secara baik, namun ada temuan lain bahwa dalam pelaksanaan Bumdes di Desa 138
Kedungpari dalam proses transmisii informasi terdapat Distorsi atau gangguan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:179) distorsi terjadi akibat adanya pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambilan kebijakan. Kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Ketiga pelaksana kebijakan berpersepsi bebas dan menduga- duga, serta pelaksana yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan kebijakan. Atau penolakan atau dilaksanakan namun tidak sungguh-sungguh dan setengah hati. Dalam pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari, terdapat distorsi pengiriman informasi terhadap beberapa pelaksana, yaitu dari pihak Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng" Desa Kedungpari. Pada proses pengiriman informasi yang dilakukan Kepala Desa melalui undangan dan musyawarah desa, pihak UPKu tidak mendapatkan informasi tersebut. Menurut pengakuan pihak UPKu, tidak adanya ajakan dari pihak Pemerintahan Desa untuk musyawarah desa pembentukan Bumdes. Padahal dalam keputusan pembentukan Bumdes tersebut, terdapat keputusan yang melibatkan UPKu, yaitu dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa UPKu saat ini sudah tidak lagi bertanggungjawab terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang, namun pertanggungjawaban UPKu hanya cukup kepada Bumdes Sejahtera. Keputusan tersebut dibuat dan disetujui tanpa sepengetahuan pihak UPKu. Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan atau distorsi yang dialami pihak UPKu dan Pemerintahan Desa seperti yang dikatakan Edward III adalah karena pelaksana kebijakan berpersepsi bebas dan menduga-duga, serta pelaksana yang selektif dan 139 tetap
ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan kebijakan. Atau penolakan atau tetap dilaksanakan namun tidak sungguh-sungguh dan setengah hati. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak Kepala Desa membuat Perdes yang mengatakan UPKu berkewajiban bertanggungjawab terhadap Bumdes merupakan suatu wujud pelaksanaan perintah dari BPMPD Kabupaten Jombang, namun ketidakhadiran UPKu dalam musyawarah desa pembentukan Bumdes menggambarkan bahwa pihak Pemerintah Desa Kedungpari tidak sungguh- sungguh dan setengah hati menjalankan perintah tersebut. 2) Kejelasan Faktor penting kedua dalam komunikasi adalah kejelasan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:180) jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Kejelasan komunikasi kebijakan harus memberikan informasi mengenai kapan dan bagaimana pelaksanaan suatu program dilakukan. Selain itu kejelasan komunikasi mempunyai peran yang penting dalam memberikan edukasi kebijakan terhadap pelaksana untuk mengetahui akan maksud, tujuan, sasaran dan substansi kebijakan. Indikator kejelasan informasi dalam implementasi UU Desa terutama pada program Bumdes di Desa Kedungpari, dapat dilihat dari seberapa jauh ketepatan para pelaksana program Bumdes dalam memahami tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan. Menurut hasil wawancara di atas, para pelaksana seperti Kepala Desa, dan pengurus Bumdes yang terpilih telah mengetahui tujuan pembentukan Bumdes. 140
141 Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa bahwa tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, meningkatkan kemakmuran para petani dan pedagang Desa Kedungpari, serta menciptakan peluang dan jaringan pasar. Hal ini sesuai dengan dengan tujuan pendirian Bumdes yang tertuang pada tujuan Bumdes Sejahtera yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari pasal 3 pada poin e, yaitu untuk menciptakan peluang dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, dan poin f dan h yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Fokus penjelasan Kepala Desa mengenai tujuan pembentukan Bumdes adalah masyarakat desa, Kepala Desa tidak menjelaskan bahwa Bumdes juga sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa dan sebagai wadah pergerakan ekonomi Desa yang mampu memanfaatkan potensi dan aset desa. Hal itu yang menyebabkan para pelaksana program Bumdes tidak mampu memanfaatkan dana 100 juta secara optimal, Kepala Desa beranggapan dengan dana sebesar itu akan sulit Bumdes untuk mengelola potensi desa dan akhirnya Kepala Desa memutuskan Bumdes mengelola Usaha pemberian kredit modal usaha petani. Hampir sama dengan Kepala Desa Kedungpari, Direktur Bumdes terpilih yang menjelaskan bahwa tujuan pendirian Bumdes di Desa Kedungpari adalah sebagai media meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpari terutama petani, agar terbebas dari praktek rentenir dan dapat memudahkan pengelolaan lahan pertaniannya. Hal ini menunjukkan bahwa Direktur Bumdes Sejahtera telah
mengetahui tujuan program Bumdes tersebut terutama dalam penerapannya di Desa Kedungpari. Sedangkan Seketaris Pengawas Bumdes atau pihak Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari yang menjelaskan bahwa pendirian Bumdes adalah sebagai wadah untuk memanfaatkan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpari. Sekretaris pengawas Bumdes menjelaskan bahwa rencana Bumdes Sejahtera akan menjalankan usaha simpan pinjam dan perdagangan dalam lingkup pertanian. Dimana dalam rencana tersebut Bumdes akan menyetok pangan dari pembelian hasil panen petani Desa Kedungpari, selain itu menurut Sekretaris pengawas Bumdes bahwa Bumdes akan berencana menjalankan simpan pinjam yang menggunakan gabah sebagai pembayaran utang. Kesimpulan dari penjelasan Pengawas Sekretaris Bumdes adalah pengawas Sekretaris Bumdes mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi kebijakan program Bumdes. Karena penjelasan pengawas Bumdes mengenai pemanfaatan potensi Desa Kedungpari, yaitu gabah atau hasil pertanian sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian desa, dan masyarakat desa menunjukkan bahwa pengawas mengerti akan tujuan, maksud dan substansi dari program Bumdes bagi Desa Kedungpari. 3) Konsistensi Faktor ketiga pada faktor komunikasi adalah konsistensi, faktor konsistensi merupakan faktor yang digunakan untuk mempercepat dan mengefektifkan proses implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan UU Desa terutama dalam program Bumdes di Desa Kedungpari, untuk mengidentifikasi faktor konsistensi 142
komunikasi dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan Desa Kedungpari yang dikeluarkan untuk Bumdes Sejahtera, antara lain; Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera", Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera", Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera", dan Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng". Peraturan Desa Kedungpari Nomor 6 Tahun 2015 pada pasal 8, pasal 10, dan pasal 11 dijelaskan mengenai pengurus Bumdes Sejahtera, yang terdiri dari penasehat Bumdes yang dijabat oleh Kepala Desa, pelaksana operasional Bumdes yang terdiri dari direktur, bagian administrasi, bagian keuangan dan bagian unit usaha. Kemudian pengawas bumdes yang terdiri atas ketua, wakil ketua, Sekretaris, dan anggota. Akan tetapi dalam Perdes tersebut tidak ada pasal ataupun penjelasan yang membahas dan menjelaskan unit usaha Bumdes Sejahtera. Padahal jika dilihat dari began struktur organisasi yang tercantum dalam lampiran Perdes tersebut, disebutkan bahwa Bumdes Sejahtera memiliki beberapa unit usaha antara lain, Unit Usaha Pertanian, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pengolahan Hasil, dan Unit Usaha Penguatan Modal. Dan jika dilihat dari Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera", juga tidak dicantumkan unit usaha Bumdes Sejahtera dan tidak disebutkan nama pengurus dari unit usaha tersebut. Melihat beberapa fakta tersebut 143
jelas bahwa adanya inkonsistensi antara Peraturan Desa dan Keputusan Kepala desa Kedungpari tersebut. Inkonsistensi pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari juga ditemukan pada Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera" dan Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Usaha "Langgeng". Dalam Keputusan tersebut Kepala Desa Kedungpari memutuskan bahwa pengurus BKD dan UPKu bertanggungjawab terhadap Direktur Bumdes Sejahtera. Di dalam Perdes yang mengatur Bumdes tidak ada yang aturan yang menjelaskan tentang unit usaha Bumdes. Tapi menurut AD/ART Bumdes Sejahtera menjelaskan bahwa kepala unit usaha berkewajiban melaporkan kegiatan unit usaha kepada direktur secara berkala setiap bulan, dan juga laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada Direktur Bumdes Sejahtera. Hal tersebut berarti secara tidak langsung BKD Sejahtera dan UPKu Langgeng merupakan unit usaha dari Bumdes Sejahtera. Akibat dari inkonsistenan peraturan yang dibuat untuk Pelaksanaan Bumdes Sejahtera ini menimbulkan dorongan pada para pelaksana untuk melaksanakan program Bumdes ini secara longgar. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Winarno (2014:181) bahwa perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara di atas bahwa para pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari, seperti Kepala Desa Kedungpari, Direktur, Bagian Administrasi Bumdes dan Ketua UPKu Langgeng. Bahwa seharunya pihak UPKu bertanggungjawab kepada pihak Bumdes 144
Sejahtera, yang mana setiap akhir Bulan pihak UPKu harus melaporkan kegiatan unit usaha dan setiap akhir tahun pihak UPKu harus memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada Direktur Bumdes Sejahtera. Namun pihak Bumdes dan Kepala Desa menolak UPKu untuk melakukan hal tersebut. Inkonsistensi yang mengakibatkan dorongan para pelaksana melakukan untuk melaksanakan program Bumdes di Desa Kedungpari secara longgar juga dapat dilihat dari diluncurkannya Keputusan Kepala Desa Kedungpari Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengurus Badan Kredit Desa "Sejahtera". Melalui keputusan tersebut seharusnya telah terbentuknya BKD Sejahtera di Desa Kedungpari, namun pada kenyataannya keberadaan BKD tidak ada di Desa Kedungpari. hal ini karena dalam Perdes tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan BKD Sejahtera, sehingga menimbulkan kelonggaran para pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari yang mana para pelaksana tidak mendirikan dan membentuk Bumdes sesuai surat keputusan tersebut. b. Sumber-Sumber Faktor Kedua yang penting dalam implementasi adalah sumber-sumber, faktor sumber-sumber sangat penting ada dalam implementasi kebijakan Bumdes. Dan menurut Edward sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: 1) Staf Staf atau pengurus Bumdes Sejahtera secara keseluruhan berjumlah delapan staf, menurut Edward III jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi 145
implementasi kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Dalam pelaksanaan Bumdes ini, menurut Direktur Bumdes Sejahtera jumlah pengurus Bumdes belum cukup terutama pengurus operasional Bumdes. Hal ini sengaja dilakukan karena Bumdes sendiri tidak sanggup membayar honor bagi pengurus baru, karena hal itu akan menguras dana pokok Bumdes Sejahtera. Sama halnya dengan Direktur Bumdes, menurut pelaksana operasional bagian keuangan jumlah staf di dalam Bumdes Sejahtera masih kurang, menurut pengurus tersebut dalam menjalankan usaha kredit modal usaha Bumdes, hanya pengurus operasional bagian keuangan saja yang mengurusnya. Beliau mengatakan kewalahan karena harus menangani beberapa urusan dan kewajiban tambahan tersebut. Namun hal itu harus dilakukan karena keadaan Bumdes yang masih baru dan sedang dalam keadaan merintis. Menurut pangurus operasional keuangan Bumdes, dalam menyikapi kekurangan pegawai ini, para pengurus harus mampu memanfaatkan sumberdaya manusia secara maksimal, karena tidak mungkin bagi mereka untuk menambah jumlah personil jika melihat keadaan keuangan Bumdes Sejahtera sendiri belum maju. Dapat disimpulkan bahwa kinerja para pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari tidak terpengaruh dengan jumlah staf yang dimiliki, seperti yang dikatakan oleh Edward III bahwa jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Edward III juga mengatakan bahwa kecakapan yang dimiliki para pegawai pemerintah atau staf akan menyebabkan keefektifan suatu implementasi kebijakan, 146
147 dan jika staf atau para pelaksana kebijakan tidak mempunyai kecakapan dalam melaksanakan kebijakan akan menimbulkan kegagalan dan ketidakefektifan. Kecakapan seseorang dapat juga dilihat dari pendidikan yang pernah dicapai para pelaksana, para pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari terutama pelaksana operasional yaitu direktur, bagian administrasi Bumdes Sejahtera dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang tinggi. Akan tetapi salah satu pengurus yaitu bagian keuangan bukan lulusan pendidikan yang tinggi, namun yang menjadi nilai tambah dari pengurus bidang keuangan Bumdes adalah pengalamannya yang pernah menjadi bendahara Desa Kedungpari. Latar belakang keahlian para pelaksana juga menjadi pengaruh dalam pengelolaan Bumdes. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 14, menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi pelaksana opetasional adalah salah satunya mempunyai jiwa wirausaha. Akan tetapi dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa semua pengurus Bumdes Sejahtera, tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang wirausahawan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengelola Bumdes, karena Bumdes sendiri merupakan program pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Kecakapan para pelaksana juga dapat dipengaruhi adanya pelatihan, menurut Gomes (2003) pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki perfomansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Hal ini jelas bahwa jika para
pelaksana kebijakan mendapatkan pelatihan maka kecakapan para pelaksana kebijakan akan bertambah, dan dalam pelaksanaan ini para pelaksana program Bumdes di Desa Kedungpari mendapatkan pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. 2) Fasilitas Fasilitas merupakan sarana fisik yang digunakan untuk operasional implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:191) menjelaskan fasilitas fisik dapat menjadi menjadi sumber penting dalam implementasi, tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan program Bumdes, para pelaksana Bumdes di Desa Kedungpari belum mempunyai kantor yang digunakan sebagai tempat koordinasi dan kerja. Untuk menyiasati masalah tersebut para pengurus Bumdes Sejahtera menggunakan rumah salah satu pengurus Bumdes untuk melakukan koordinasi. Bumdes di Desa Kedungpari selain tidak mempunyai kantor, Bumdes Sejahtera tidak memiliki fasilitas penunjang penerapan konsep ketahanan pangan dan simpan pinjam gabah, seperti gedung, gudang penyimpanan gabah, dan penggilingan gabah. Konsep ketahanan pangan Bumdes Sejahtera merupakan konsep yang mana, Bumdes Sejahtera akan membeli gabah dari petani Desa Kedungpari (tengkulak) yang nantinya gabah-gabah tersebut akan di jual kepada masyarakat Desa Kedungpari dan luar masyarakat Desa Kedungpari dengan harga yang sedikit 148
149 rendah dari harga pasaran. Selain itu Bumdes Sejahtera juga akan menjalankan simpan pinjam, yang mana Bumdes Sejahtera akan memberikan pinjaman kepada masyarakat Desa Kedungpari terutama kepada petani dan nantinya pembayaran pinjaman tersebut akan dibayar dengan hasil panen. Nantinya hasil panen tersebut akan dijual kembali oleh Bumdes dengan harga lebih rendah dari harga di pasar. Konsep tersebut telah disusun dalam Standard Operating Procedure Bumdes Sejahtera, akan tetapi konsep tersebut tidak dapat direalisasikan karena Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari tidak memiliki fasilitas untuk menjalankan konsep ketahanan pangan, seperti gedung, gudang penyimpanan gabah, dan penggilingan gabah. Seperti yang dijelaskan Edward III, bahwa tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Karena tidak adanya fasilitas penunjang program ketahanan pangan Bumdes Sejahtera tersebut sampai saat ini, Bumdes Sejatera Desa Kedungpari tidak mampu menerapkan program ketahanan pangan. Pada akhirnya Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari memilih untuk menerapkan program usaha kredit modal kerja petani. 3) Informasi Edward III dalam Winarno (2014:186) menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Untuk melihat faktor kejelasan dalam pelaksanaan UU Desa terutama dalam Program Bumdes di Desa Kedungpari, kejelasan informasi implementasi Bumdes dapat dilihat dari beberapa instrument kebijakan yang menjelaskan tahapan kegiatan atau program yang harus dilakukan dalam
melaksanakan kebijakan Bumdes tersebut. Dan dari data sekunder diketahui instrument kebijakan Bumdes tersebut sudah mampu menjelaskan tahapan kegiatan atau program yang harus diketahui instrument kebijakan. 4) Wewenang Wewenang merupakan hak atau kekuasaan untuk bertindak seperti membuat keputusan, memerintah dan kekuasaan membuat keputusan. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2001:64) wewenang adalah kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Dalam wawancara di atas, disebutkan beberapa bentuk wewenang pemerintah desa, masyarakat desa, dan wewenang Bumdes Sejahtera dalam menjalankan program Bumdes. Penjelasan wewenang pemerintah desa dan masyarakat Desa Kedungpari di atas merupakan wewenang yang dimiliki sebelum Bumdes terbentuk, dan wewenang itu adalah memutuskan pendirian, jenis usaha, kapan dan mekanisme pelaksanaan Bumdes sesuai dengan kondisi dan keadaan desa. Hak pemerintah desa dan masyarakat Desa Kedungpari untuk membuat keputusan mengenai Bumdes adalah sah, karena proses pembuatan keputusan untuk Bumdes dilakukan melalui musyawarah. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kedungpari dalam proses musyawarah desa membuat rencana usaha dengan konsep ketahanan pangan, namun konsep tersebut menurut Kepala Desa tidak dapat diterapkan karena harus membutuhkan banyak biaya, untuk itu Kepala Desa memberikan saran agar Bumdes Sejahtera menjalankan usaha kredit modal kerja atau yang disebutnya dengan simpan pinjam. Hal itu dilakukan karena Kepala Desa berharap agar dana yang diberikan pemerintah daerah untuk Bumdes tersebut tidak habis dan bisa berkembang, dan 150
Kepala Desa berharap nantinya jika usaha kredit modal kerja petani berkembang, maka Bumdes Sejahtera akan mengembangkan usaha lainnya. Dalam menjalankan usaha kredit modal petani, Bumdes Sejahtera mempunyai beberapa wewenang yang membuat Bumdes Sejahtera berhak bertindak dan memerintah. Wewenang tersebut antara lain, pertama meminta dan membawa jaminan pinjaman nasabah yang berupa BPKB sepeda motor, dan surat atau sertifikat tanah nasabah. Hal itu dilakukan untuk menghindari kredit macet para nasabah nantinya. Kedua pihak Bumdes menentukan batas pengembalian peminjaman kepada nasabah. Ketiga, pihak Bumdes Sejahtera berhak menjatuhkan sanksi terhadap nasabah yang tidak dapat membayar uang pinjaman dengan penyita barang jaminan para nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. c. Kecenderungan-Kecenderungan Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Edward III dalam Widodo (2010:104) kecenderungan atau disposisi merupakan kemauan dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehinga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kemauan dan keinginan para pelaksana untuk menyukseskan Bumdes Sejahtera menurut data wawancara di atas, dapat dilihat dari hasil perolehan laba Bumdes pada kurun waktu 3 tahun terakhir yang telah mencapai 16.000.000,- rupiah. Pencapaian laba Bumdes tersebut merupakan hasil dari usaha 151
para pelaksana Bumdes Sejahtera dalam mengelola usaha kredit modal usaha petani. Dalam menerima nasabah, pihak Bumdes memberikan beberapa kriteria nasabah yang akan diterima. Pihak Bumdes hanya akan menerima nasabah yang bekerja di sektor pertanian, dan tujuan peminjaman dana harus digunakan sebagai keperluan pertanian. Selain itu untuk calon nasabah akan diperiksa dan memverifikasi nasabah terlebih dahulu oleh Direktur, Bagian Keuangan Bumdes Sejahtera, dan Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kredit macet nasabah. Namun akibat adanya pembatasan kriteria calon nasabah yang hanya untuk petani, membuat sebagian masyarakat desa non petani protes kepada Bumdes dan menginginkan dapat meminjam uang ke Bumdes Sejahtera. Dan akhirnya pihak Bumdes membuat kebijakan untuk menerima nasabah non petani, akan tetapi peminjan non petani tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam aturan yang disepakati Bumdes, nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman, jaminan akan disita. Namun sampai saat ini penyitaan barang jaminan nasabah tidak pernah dilakukan oleh pihak Bumdes, karena perintah dari Kepala Desa. Mengetahui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bumdes Sejahtera tidak mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melancarkan usaha Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Adanya upaya pemeriksaan dan verifikasi dalam menentukan nasabah dapat disimpulkan bahwa pelaksana Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari mempunyai kecenderungan atau kemauan untuk menyukseskan kebijakan UU Desa terutama program Bumdes. 152
Kecenderungan atau disposisi para pelaksana juga dapat dilihat dari usaha para pengurus Bumdes yang berusaha mendapatkan modal tambahan untuk Bumdes. Menurut Kepala Desa dan Direktur Bumdes, dana ADD yang diberikan kepada Desa Kedungpari untuk pendirian Bumdes belum mampu untuk menjalankan usaha yang telah di rancang dalam Perdes maupun SOP Bumdes. untuk itu Kepala Desa mencoba mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah melalui partai politik. Namun menurut Direktur Bumdes Sejahtera, sampai saat ini dana yang diajukan tersebut belum diterima Bumdes. Upaya Kepala Desa sebagai penasihat tersebut merupakan salah satu dari kecenderungan atau bentuk keinginan untuk mewujudkan tujuan Bumdes. Selanjutnya Edward dalam Winarno (2014:199) bahwa jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. 1) Pengangkatan Birokrat Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Kedungpari yang merupakan aktor yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pemilihan pengurus Bumdes Sejahtera. Kepala Desa Kedungpari mengatakan bahwa dalam proses pengangkatan birokrat atau pemilihan pengurus Bumdes 153
Sejahtera Desa Kedungpari, terdapat beberapa alasan. Dari hasil wawancara dijelaskan, alasan pemilihan Direktur Bumdes Sejahtera adalah karena direktur Bumdes yang terpilih mampu mengelola Bumdes sesuai dengan keinginan Pemerintahan Desa Kedungpari, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Sedangkan alasan terpilihnya pengurus operasional bagian administrasi Bumdes adalah karena kemampuannya dalam pembukuan atau pencatatan keuangan. Untuk alasan pemilihan pengurus operasional bagian keuangan, dalam wawancara diatas dijeaskan bahwa kandidat yang terpilih sebagai pengurus operasional bagian keuangan tersebut mempunyai sifat jujur dan kemampuannya dalam mengelola keuangan. Namun berbeda dengan pendapat Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera sekaligus menjabat sebagai Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Kedungpari. Menurut Sekretaris Pengawas Bumdes, dalam mencari pengurus Bumdes di Desa Kedungpari sangat sulit, terutama mencari pengurus yang sesuai dengan Bumdes yang harus mempunyai jiwa sosial, kompetensi yang tinggi, dan mau mengabdikan dirinya kepada Bumdes Sejahtera. Meskipun sebelumnya Kepala Desa dan BPD Kedungpari telah mencatat beberapa nama-nama masyarakat desa yang kompeten dan sesuai dengan Bumdes untuk dijadikan pengurus Bumdes, namun para kandidat pengurus Bumdes tersebut menolak untuk dijadikan pengurus Bumdes Sejahtera. Beberapa kandidat tersebut beralasan tidak mampu membagi waktu antara urusan kerja tetapnya dan urusan di Bumdes, selain itu beberapa kandidat kompeten tersebut menolak karena gaji menjadi pengurus Bumdes sangat sedikit. Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut, akhirnya terpilihnya beberapa pengurus 154
Bumdes Sejahtera, namun pengurus yang terpilih tidak sepenuhnya mempunyai kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan Bumdes Sejahtera. Beberapa pengurus Bumdes yang terpilih tidak mempunyai keterampilan dan jiwa dalam bidang wirausaha, akan tetapi jika dilihat dari segi pendidikan dapat dikatakan sudah bagus, karena Direktur dan Bagian Administrasi Bumdes memiliki pendidikan tingkat sarjana. Namun secara lebih lanjut Sekretaris Pengawas Bumdes juga mengatakan bahwa pengurus Bumdes terutama pengurus operasional Bumdes yang terpilih merupakan kandidat yang memiliki banyak waktu luang. Pernyataan Sekretaris Pengawas Bumdes Sejahtera, dibenarkan oleh Direktur Bumdes Sejahtera. Beliau mengatakan bahwa pengurus Bumdes yang terpilih merupakan orang-orang yang memiliki waktu untuk mengurus Bumdes. Akan tetapi menurut Direktur Bumdes Sejahtera, selain memiliki waktu untuk mengurus Bumdes, menurutnya pemilihan pengurus Bumdes Sejatera juga dikarenakan kredibilitas, kejujuran, mempunyai kemampuan dalam administrasi, dan orang- orang kepercayaan desa. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan birokrat Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, alasan pemilihan para birokrat didasarkan pada beberapa pertimbangan akan kondisi kandidat, seperti ketersediaan waktu, kredibilitas, kejujuran, kemampuan administrasi, dan orang kepercayaan desa. Proses pengangkatan para pelaksana program Bumdes Desa Kedungpari tidak didasarkan atas politik, seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2014:201) yang mengatakan bahwa pengangkatan birokrat, pemimpin atau 155
pembuat kebijakan menemui hambatan politik, seperti menyenangkan pendukung politik, dan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. 2) Beberapa Insentif Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan para pejabat dalam melaksanakan kebijakan adalah insentif. Menurut data wawancara di atas, dalam Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, pengurus Bumdes tidak mempunyai hak menerima insentif, serta pengurus Bumdes Sejahtera saat ini tidak menerima gaji yang telah di tetapkan pada Standard Operating Procedure Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera hanya menerima uang dari pembagian bagi hasil laba Bumdes Sejahtera saja selama setahun sekali. Hal itu karena Bumdes Sejahtera belum dapat merealisasikan Standard Operating Procedure yang telah dibuat. Tidak adanya gaji pokok seperti yang dijelaskan dalam Standard Operating Procedure, dan juga tidak adanya insentif untuk pengurus Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya dan efektivitas kinerja motivasi para pengurus Bumdes Sejahtera. Karena menurut Edward III dalam Winarno (2014:201) insentif merupakan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari terdapat salah satu faktor yang memacu dan mendorong ketidakefisienan pelaksanaan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari, yaitu faktor insentif. 156
d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan rantai komando dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Winarno (2014:205) birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Edward dalam Winarno (2014:208) mengatakan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau biasa disebut Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 1) Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP) Standard Operating Procedure merupakan suatu dokumen yang menjelaskan prosedur kegiatan yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertujuan memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pelaksana. Dalam pelaksanaan Bumdes di Desa Kedungpari, para pelaksana membuat Standard Operating Procedure (SOP), dan SOP tersebut telah disetujui oleh Kepala Desa. Menurut Direktur Bumdes Sejahtera isi dari SOP Bumdes tersebut antara lain, mengatur penyimpanan gabah hasil pembayaran nasabah, penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus, menjabarkan besaran prosentasi bunga, kriteria calon nasabah, penjelasan tugas pokok dan fungsi pengurus Bumdes Sejahtera, jangka waktu pengembalian pinjaman, perhitungan gaji pengurus. Meskipun SOP tersebut telah disetujui oleh Kepala Desa, SOP tersebut sampai saat ini dalam penerapannya tidak dapat direalisasikan, hal itu karena usaha yang 157
158 dijalankan Bumdes Sejahtera saat ini berbeda jauh dengan gambaran yang pada SOP Bumdes Sejahtera tersebut. Edward III mengatakan bahwa tujuan pembuatan SOP adalah untuk menanggulangi keadaaan-keadaan umum yang dibuat oleh organisasi publik atau swasta, dengan mengembangkan tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman. Melihat penjelasan SOP Bumdes diatas dapat disimpulkan bahwa SOP Bumdes Sejahtera belum mampu menanggulangi keadaan-keadaan umum Bumdes Sejahtera. Karena SOP Bumdes yang telah dibuat tidak direalisasikan. 1) Fragmentasi Faktor selanjutnya yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2014:209) Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan dan melaksanakan usahanya, Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari melakukan penyebaran koordinasi dengan lembaga dan badan lain. Koordinasi tersebut dilakukan dengan beberapa lembaga dan badan yaitu, Bank Jatim, Bank Pengkreditan Rakyat Jombang, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang, dan Pemerintah Kecamatan Mojowarno. Koordinasi tersebut dilakukan terutama dalam menjalankan usaha Bumdes yaitu kredit modal kerja petani. Alasan koordinasi atau penyebaran tanggungjawab kebijakan harus dilakukan oleh Bumdes adalah karena terdapat kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang melibatkan lembaga atau badan lain ikut membantu pelaksanaan kebijakan UU Desa terutama dalam program Bumdes ini, seperti koordinasi Bumdes dengan Bank Jatim. Koordinasi Bumdes Sejahtera dengan Bank Jatim merupakan koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk melakukan penyimpanan dana atau uang Bumdes Sejahtera, dan untuk penyaluran dana bantuan kepada Bumdes dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam wawancara di atas mengatakan bahwa perkembangan koordinasi Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari dengan Bank Jatim saat ini adalah Bank Jatim hanya sebagai badan keuangan penyalur bantuan dari pemerintah daerah provinsi maupun pusat, dan tidak lagi sebagai penyimpan harta dan uang Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Hal itu dilakukan setelah adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang melibatkan Bank Pengkreditan Rakyat Jombang menjadi mitra kerja Bumdes di seluruh Kabupaten Jombang, dan masuknya Bank Pengkreditan Rakyat Jombang sebagai mitra kerja Bumdes di Kabupaten Jombang menjadikan tanggungjawab penyimpanan uang dan harta Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari beralih kepada Bank Pengkreditan Rakyat Jombang. Bank Jatim dan Bank Pengkreditan Rakyat Jombang sebagai badan keuangan yang berwenang menerima simpanan uang, dan penyalur dana bantuan dari pemerintah daerah serta pusat kepada Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. Kegiatan Bumdes dengan kedua badan keuangan tersebut merupakan salah satu koordinasi atau penyebaran tanggungjawab pelaksanaan kebijakan UU Desa terutama pada program Bumdes di Desa Kedungpari. 159
Adanya dua badan keuangan dalam pelaksanaan UU Desa terutama dalam program Bumdes di Desa Kedungpari, menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa hal itu menimbulkan beberapa kesulitan para pelaksana program Bumdes terutama di Desa Kedungpari. Para pengurus Bumdes terutama Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari harus membuat dua laporan buku bank, dan laporan tersebut hanya dikerjakan oleh pengurus operasional Bumdes bagian keuangan, sedangkan pengurus operasional Bumdes bagian keuangan dalam melaksanakan usaha Bumdes juga mengerjakan tugas sebagai penagih nasabah. Hal ini dilakukan karena kurangnya jumlah pengurus Bumdes Sejahtera, selain itu hanya pengurus bagian keuangan saja yang mengerti mekanisme dan sistematika laporan pertanggungjawaban Bumdes Sejahtera. Melihat hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan program Bumdes di Desa Kedungpari itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Winarno (2014:208) bahwa semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Bumdes Sejahtera tidak hanya berkoordinasi dengan Bank Jatim dan Bank Pengkreditan Rakyat Jombang, dalam pelaksanaannya Bumdes Sejahtera juga melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritnahan Desa Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kecamatan Mojowarno. Koordinasi Bumdes yang dilakukan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritnahan Desa Kabupaten Jombang, serta Pemerintah Kecamatan Mojowarno adalah untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban kinerja Bumdes Sejahtera, 160
bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada BPMPD Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kecamatan Mojowarno adalah keadaan keuangan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari. 161
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam implementasi program Bumdes, sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang masih belum berjalan secara efektif jika dilihat dari pengukuran teori implementasi kebijakan dari Edward III. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu, proses komunikasi yang tidak dapat di transmisikan secara baik kepada para pelaksana Bumdes, terjadinya inkonsistensi dalam proses mengkomunikasikan informasi kepada para pelaksana, jumlah staf Bumdes Sejahtera yang sedikit dalam menjalankan usaha, tidak adanya fasilitis fisik penunjang usaha Bumdes, kurangnya disposisi atau kemauan para pelaksana untuk menyukseskan Bumdes Sejahtera seperti pengurus Bumdes Sejahtera tidak menyita barang jaminan kepada nasabah yang tidak dapat mengembalikan uang pinjaman, sulitnya mencari pengurus yang mempunyai kompetensi tinggi dan sesuai dengan Bumdes, serta sulitnya mencari pengurus yang bekerja secara sukarela di Bumdes, hal itu karena gaji yang sedikit dan ketidakmampuan calon pengurus yang membagi waktu antara pekerjaan dengan urusan di Bumdes, selain itu tidak adanya insentif dan gaji bagi para pelaksana Bumdes, dan Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak terealisasikan. 162
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan peneliti di atas, maka peneliti akan mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari sebagai berikut: 1. Kepala Desa Kedungpari dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Kedungpari membuat pertemuan bersama atau musyawarah dengan pihak UPKu Langgeng untuk membicarakan mekanisme kerjasama, dan pelaporan tanggungjawab kinerja UPKu Langgeng kepada Bumdes Sejahtera. Selanjutnya Kepala Desa Kedungpari memperbarui Peraturan Desa Kedungpari untuk menjadikan UPKu Langgeng sebagai unit usaha Bumdes, dan menjelaskan kinerja UPKu Langgeng secara sistematis serta menjelaskan peraturan rincian pertanggungjawaban UPKu Langgeng terhadap Bumdes. 2. Membuat perencanaan untuk mengembangkan usaha perdagangan pupuk, dan obat-obatan pertanian dengan menggunakan dana modal yang telah terkumpul. Untuk tempat penyimpanan obat-obatan dan pupuk tersebut sementara dapat menggunakan rumah dan bangunan pribadi milik pengurus Bumdes. Serta dalam pengembangan usaha perdagangan pupuk dan obat-obatan pertanian, Bumdes Sejahtera dapat bekerjasama dengan BUMN untuk mendapatkan harga bersubsidi. 3. Memperbaiki sistem program simpan pinjam yang menggunakan hasil panen seperti gabah dan jagung sebagai barang pembayaran utang, diganti dengan pembayaran dengan menggunakan beras. Hal itu karena penyimpanan beras lebih mudah daripada gabah, selain itu gabah harus diolah lagi dan 163
membutuhkan fasilitas serta perlengkapan pendukung pengolahan. Beras yang dibayarkan kepada Bumdes nantinya akan dijual kembali ke Masyarakat Desa, dan untuk menyimpan beras tersebut dapat disimpan di rumah salah satu pengurus Bumdes Sejahtera sesuai kesepakatan bersama. 4. Merombak pengurus, dan mengganti pengurus yang memiliki latar belakang ahli dalam bidang wirausaha. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa kembali dengan mengundang juga masyarakat yang bukan dari tokoh masyarakat atau masyarakat biasa yang berkompeten, seperti sebelumnya dalam musyawarah yang hanya mengundang para masyarakat seperti RT, RW, Ketua Karang Taruna, dan Ta'mir Masjid. Namun dalam musyawarah penggantian pengurus itu juga harus mengundang masyarakat desa seperti pedagang, pengusaha UMKM, dan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. 5. Menegaskan kembali untuk menyita barang jaminan nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman, dan memberikan toleransi keringanan batas waktu pengembalian dengan syarat jika nasabah terjadi gagal panen. 164 tokoh
DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. Abdul Wahab Solichin. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Abidin, Zainal, Said. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers. Afiatin, Tina. 1993. "Persepsi Pria dan Wanita Terhadap Kemandirian". Jurnal Psikologi, No. 1, Hal. 7-13. Agusta, Ivanovich, dan Fujiartanto (eds). 2014. Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi.Revisi), Jakarta: Rineka Cipta. Basuki, Ananto, dan Shofwan. 2006. Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa FEB UB. Carwiaka, Wayan, 2013. "Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur". Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1. Hal. 123-124. 2013. Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid. Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besat Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 165
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Eko, Sutoro, dkk., 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Eko, Sutoro, 2008. Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE). Fattah, Joko. "Implementasi Dana Desa Kabupaten Jombang Amburadul, Melalui Laporan Kejaksaan diakses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 3.00 wib. Abaikan Masyarakat". Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Herdiansyah, haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gava Media: Yogyakarta Indradi, Sjamsiar Syamsuddin. 2010. Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Agritek YPN Malang. Indrajit, Wisnu dan Soimin, S. M. 2014. Permberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Malang: Instrans Publishing. Ismono, Cakup. "Bumdes di Jombang Amburadul, One Vilage One Product Melalui Kembang kembang-kempis/4985/ diakes pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 23.00 wib. Kempis". Juliantara, Dadang. 2003. Pembaruan Desa, Bertumpu Pada yang Terbawah. Yogyakarta: Lappera. Keban, Yeremias T., 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Kementrian Dalam Negeri. 2015. "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh 166
Indonesia". Melalui pdf diakses pada 14 oktober 2017 pukul 01.00 wib. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Dari Keuangan Jakarta: Kementrian Republik Indonesia. Maulana, Yusuf. "Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Volume 13 No. 2 Desember 2016. Hal. 261- 267. Moleong J.Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset. Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm.73-74. Pasolong, Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabetta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014. Permatasari, R.A Kusandradewi, 2014. "Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Izin Usaha Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar)". Dalam JAP: Jurnal Administrasi Publik, Vol 2. No. 1 (2014). Peraturan Pemerintah Nomot 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Purnomo, Joko, dan Tim Infest. 2016. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Infest. 167
168 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012, hlm. 16. Sandjojo, Eko Putro. 2017. Jumlah Bumdes Mencapai 18.446 unit. Melalui mencapai.18.446.unit diakses pada tanggal 20 Mei 2018, Pukul 15.30 wib. Saparin, Sumber. 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Silalahi, Ulbert, 2005. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama. Edi Suharto, 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama. Suhendra. 2005. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Surjono, Agus dan Nugroho Trilaksono. 2007. Paradigma, Model, Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sutopo. H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Usman dan Akbar, P.S. 2008. Pengantar Statistika, Jakarta: Bumi Aksara. Widjaja, HAW., 2014. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12 No 1, Juni 2011, Hal. 18. Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS). Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 169
Lampiran 1 Pedoman Wawancara No 1 Pertanyaan Wawancara Pada Pembentukan Bumdes, apakah terdapat sosialisasi? 2 3 4 5 Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang telah dilakukan? Apakah anda pernah menerima informasi atau pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pembentukan Bumdes dari Kecamatan maupun Kabupaten? Berapa kali anda mengikuti sosialisasi mengenai Bumdes tersebut? Apa saja isi dari sosialisasi tersebut? 6 7 8 9 10 Apakah anda sudah mensosialisasikan kebijakan Bumdes kepada masyarakat Desa Kedungpari? Apasajakah yang anda sampaikan dalam sosialisasi tersebut? Siapa sajakah yang di undang dalam musyawarah desa pembentukan Bumdes? Apakah dalam pembentukan Bumdes Sejahtera, pihak UPKu diundang untuk mengikuti musyawarah desa? Peraturan apa sajakah yang mendasari terbentuknya Bumdes? 11 Bagaimana mekanisme pelaksanaan keputusan mengenai pembentukan Bumdes tersebut dilaksanakan? 12 Apa sajakah tujuan dari Pembentukan Bumdes di Desa Kedungpari? Responden Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Substansi Menjawab fokus tentang komunikasi (trasmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Transmisi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Kejelasan) Menjawab fokus tentang komunikasi (Kejelasan) Menjawab fokus tentang komunikasi (Kejelasan) 170
No Pertanyaan Wawancara 13 Bagaimanakah mekanisme pembentukan Bumdes di Desa Kedungpari? 14 Kapan keputusan mengenai pembentukan Bumdes tersebut dijalankan? 15 Untuk sampai saat ini, keputusan apa sajakah yang anda pernah keluarkan untuk Bumdes di Desa Kedungpari? 16 Apakah UPKu Langgeng bergabung dengan Bumdes Sejahtera? 17 Apakah sebelumnya ada sosialisasi mengenai penggabungan UPKu ke Bumdes? 18 Apakah anda pernah menginstruksikan UPKu bergabung dengan Bumdes? Sebelumnya apakah anda pernah memberitahukan bahwa UPKu bergabung dengan Bumdes Sejahtera? Sosialisasi apakah yang anda berikan untuk UPKu mengenai penggabungan dengan Bumdes tersebut? 21 Apakah BKD bergabung 19 20 menjadi unit usaha atau di bawah naungan Bumdes Sejahtera? 22 Mengapa anda menjalankan Bumdes, UPKu dan BKD tidak sesuai dengan keputusan yang ada? 23 Mengapa anda menjalankan Bumdes, UPKu dan BKD tidak sesuai dengan keputusan yang ada? 24 Dalam pemilihan anggota Bumdes, apakah anda mempunyai kriteria khusus untuk dijadikan pengurus? Responden Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengurus Bumdes Sejahtera, dan Perangkat Desa. UPKu Langgeng Kedungpari, dan Pengurus Bumdes Sejahtera. UPKu Langgeng Kedungpari, dan Pengurus Bumdes Sejahtera. UPKu Langgeng Kedungpari, dan Pengurus Bumdes Sejahtera. UPKu Langgeng Kedungpari, dan Pengurus Bumdes Sejahtera. UPKu Langgeng Kedungpari, dan Pengurus Bumdes Sejahtera. BKD Sejahtera Kedungpari dan Pengurus Bumdes Sejahtera UPKu Langgeng Kedungpari, BKD Sejahtera, dan Pengurus Bumdes Sejahtera UPKu Langgeng Kedungpari, BKD Sejahtera, dan Pengurus Bumdes Sejahtera Pengurus Bumdes Sejahtera. Substansi Menjawab fokus tentang komunikasi (Kejelasan) Menjawab fokus tentang komunikasi (Kejelasan) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang komunikasi (Konsistensi) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Staf) 171
No Pertanyaan Wawancara 25 Bagaimana latar belakang pendidikan para pengurus Bumdes Sejahtera? 26 Keahlian apa saja yang dimiliki oleh anggota Bumdes Sejahtera? 27 Apakah jumlah anggota Bumdes sudah cukup atau belum? 28 Apa sajakah fasilitas fisik yang menunjang kinerja Bumdes Sejahtera? 29 Apa saja fasilitas penunjang Bumdes Sejahtera? 30 Siapa sajakah yang terlibat dalam Bumdes Sejahtera? 31 Apa sajakah dokumen atau informasi yang mampu membantu melancarkan pelaksanaan program Bumdes di Desa Kedungpari? 32 Apa sajakah wewenang pemerintah desa dalam kepengurusan Bumdes Sejahtera? 33 Apa sajakah wewenang Bumdes dalam melaksanakan dan menjalankan program Bumdes? 34 Apakah wewenang kewenangan yang diberikan atau yang dimiliki Bumdes Sejahtera cukup untuk menentukan dan membuat keputusan sendiri? 35 Bagaimana upaya anda untuk menyukseskan Bumdes Sejahtera agar mencapai tujuannya? 36 Bagaimana anda menanggapi keputusan Bumdes sejahtera yang sebelumnya dalam perencanaan akan melaksanakan simpan pinjam gabah, lalu di ganti dengan usaha kredit modal kerja petani? Responden Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Substansi Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Staf) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Staf) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Staf) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Peralatan) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Peralatan) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Informasi) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Informasi) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Wewenang) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Wewenang) Menjawab fokus tentang sumber- sumber (Wewenang) Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan 172
No Pertanyaan Wawancara 37 Bagaimanakah mekanisme pemilihan pengurus operasiona Bumdes? 38 Apa alasan dasar dari pemilihan pengurus Bumdes Sejahtera? 39 Adakah insentif untuk pengurus Bumdes Sejahtera? 40 Adakah pemberian insentif bagi para pengurus Bumdes Sejahtera? 41 Berapa jumlah dan jenis apa insentif yang diberikan kepada pengurus Bumdes Sejahtera? 42 Bagaimanaka rantai komando yang dijalankan Bumdes Sejahtera dalam pelaksanaan kebijakan Bumdes? 43 Apakah terdapat SOP dalam melaksanakan program Bumdes di Desa Kedungpari ini? 44 Apa isi dari SOP Bumdes Sejahtera? 45 Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan Bumdes Sejahtera? 46 Bagaimana penyebaran tanggungjawab kebijakan UU Desa terutama dalam program Bumdes di Desa Kedungpari? Responden Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Substansi Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan (Pengangkatan Birokrat) Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan (Pengangkatan Birokrat) Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan (Insentif) Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan (Insentif) Menjawab fokus tentang Kecenderungan- kecenderungan (Insentif) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (SOP) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (SOP) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (Fragmentasi) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (Fragmentasi) 173
No Pertanyaan Wawancara 47 Pihak siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Bumdes di Desa Kedungpari? 48 Bagaimana koordinasi Bumdes Sejahtera dalam menjalankan usahanya? 49 Dalam hal apa saja koordinasi tersebut dilakukan? Responden Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Pengurus Bumdes Sejahtera. Substansi Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (Fragmentasi) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (Fragmentasi) Menjawab fokus tentang Struktur Birokrasi (Fragmentasi) 174
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian 175
Lampiran 3 177
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Keterangan: Wawancara dengan Bapak Suyono Selaku Kepala Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Keterangan: Wawancara dengan Bapak Nur Arifin Selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" 215
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Biodata Pribadi 1. Nama : Ummi Fitriya 2. Jenis Kelamin : Perempuan 3. Tempat tanggal lahir : Jombang, 28 Agustus 1995 4. Agama : Islam 5. Alamat : Dusun Jabaran RT. 05/RW. 01, Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 6. Email : B. Riwayat Pendidikan 1. TK : RA Miftahul Ulum (2000-2002) 2. SD : MI Miftahul Huda (2002-2008) 3. SMP : SMP Negeri 1 Mojowarno (2008-2011) 4. SMA : SMK Negeri Mojoagung (2011-2014) 5. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik S1 (2014-2018) C. Pengalaman Organisasi 1. Forum Kajian Islam dan Masyarakat FIA UB 2014-2015 sebagai Staff ART 2. Forum Kajian Islam dan Masyarakat FIA UB 2015-2016 sebagai Sekretaris Bidang Kewirausahaan 3. Forum Mahasiswa Perduli Inklusi Universitas Brawijaya 2015-2016 sebagai Staff PSDM 4. Forum Mahasiswa Perduli Inklusi Universitas Brawijaya 2016-2017 sebagai Ketua PSDM