PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RISALAH RAPAT PARPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Rapat ke : 2 Masa Persidangan : I Tahun : 2019 Pada hari : Rabu Tanggal : 18 September 2019 Dimulai pada jam : 11.15 WIB. Sampai dengan jam : 12.13 WIB. Pimpinan Rapat : 1. Gunawan Adi Purnomo Ketua Sementara 2. Matoha Wakil Ketua Sekretaris Rapat : N. Bagus Pinuntun. S.Sos. MM Jumlah hadir : 42 orang dari 45 orang anggota DPRD Tidak hadir : 3 orang anggota DPRD Acara : 1. Pembukaan; 2. Membahas usulan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung 3. Penutup. RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 1
Pimpinan Rapat : Gunawan Adi Purnomo (Ketua sementara). Jalanya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Yang kami hormati Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya, pada pagi hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu membahas Usulan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung. Atas nama Pimpinan Sementara saya ucapkan terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami hingga rapat paripurna DPRD hari ini dapat diselenggarakan dan saya berharap kepada semua anggota DPRD dapat mengikuti rapat Paripurna ini dengan seksama dan dapat berjalan dengan lancar. Para anggota DPRD yang kami hormati, Sesuai laporan Sekretaris DPRD, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 42 orang anggota DPRD. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka sah dan memenuhi kuorum. Selanjutnya dengan selalu memohon bimbingan dan tuntunan dari Allah Yang Maha Kuasa teriring bacaan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I tahun 2019 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu tanggal 18 September 2019 pukul 11.15 WIB. Kami buka --------- ketuk palu 3 kali. Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, Rapat Paripurna hari ini mengagendakan acara dengan susunan sebagai berikut : 1. Pembukaan; 2. Membahas usulan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung. 3. Penutup. Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? Rapat DPRD : Dapat ! Pimpinan Rapat : (ketuk palu satu kali). Terima kasih. RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 2
Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung tugas Pimpinan Sementara adalah : 1. Memimpin rapat DPRD; 2. Memfasilitasi pembentukan Fraksi; 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan 4. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif. Berdasarkan uraian tugas pimpinan sementara seperti tersebut di atas, kami akan melanjutkan pada tugas yang nomor 3 yaitu Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat. Seperti yang telah kami sampaikan pada sidang Paripurna terdahulu bahwa setelah rapat paripurna ke 1 ini akan kami agendakan rapat konsultasi maupun koordinasi dengan pimpinan fraksi, hal tersebut telah kami laksanakan pada tanggal 6 September 2019 dalam kaitanya dengan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut kami telah mengirim surat Nomor 172/540 tanggal 9 September 2019 perihal Usulan Rancangan Perubahan Tata Tertib DPRD kepada Ketua Fraksi DPRD kabupaten Temanggung. Hal tersebut adalah merujuk pasal 185 Ayat (1) yang berbunyi Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh Anggota sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi. Berdasarkan surat kami tersebut telah kami terima balasan surat dari Fraksi-fraksi DPRD. Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat, Berdasarkan surat jawaban yang masuk hampir semua fraksi menyepakati untuk dilakukan usulan rancangan perubahan terhadap Peraturan tata Tertib khususnya pasal 81 tentang pembidangan komisi agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta terjadinya pemerataan beban kerja dan keselarasan dalam tugas tugas kedepannya dan perubahan lainya. Oleh sebab itu agar substansi usulan rancangan perubahan tata Tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan menyangkut subtansi yang diusulkan dalam rancangan perubahan, serta alasan yang melatarbelakangi maka kami minta kepada pengusul untuk dapat menyampaian materi usulannya dan pengusulnya. Untuk itu kepada pengusul yang akan menyampaikan usulannya kami persilahkan untuk menyampaiakan. RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 3
Penyampaian usulan : Erda Wachjudi. SH. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh wa na'udzubillahi Min sururi anfusina waminsyayiati amalina mayahdilahu falamulimlala waya nukrilala asyhadu alla ilaha illallah wahdahula syarikalah wa Asyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh wa nabiyaba'dah. Yang saya hormati saudara pimpinan rapat, yang saya hormati saudara- saudaraku anggota dewan DPRD Kabupaten Temanggung, yang saya hormati saya cintai jajaran sekwan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi Taufik dan hidayah-nya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini tanpa suatu halangan apapun Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Pada kesempatan ini Izinkanlah saya mewakili dari beberapa anggota dewan yang telah bertanda tangan untuk menyampaikan pengusulan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Temanggung nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, menindaklanjuti surat pimpinan sementara DPRD Kabupaten Temanggung nomor 172/540 perihal usulan rancangan perubahan tata tertib DPRD tanggal 9 September 2019 dan mencermati seluruh usulan dari semua fraksi di DPRD Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 1 Fraksi Nusantara, kedua fraksi Golkar, ketiga fraksi PDI Perjuangan, keempat Fraksi Persatuan Pembangunan, kelima Fraksi PKB, keenam Fraksi Gerinda dan ketujuh Fraksi Panberkeadilan, maka dapat kami sampaikan bahwasanya seluruh fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sepakat untuk mengusulkan materi Rancangan peraturan DPRD Kabupaten Temanggung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung, mengingat usulan materi perubahan yang dilakukan seluruh fraksi secara garis besar hampir sama dengan pengelompokan usulan perubahan sebagai berikut : Yang pertama yaitu ruang lingkup tugas pembagian komisi pada pasal 81 diusulkan oleh tujuh fraksi yang menginginkan untuk dilakukan perubahan dengan substansi usulan pembidangan komisi sesuai dengan OPD pengampu, yang kedua pada bab 6 bagian kedua pimpinan, bab 6 bagian 4 tentang alat kelengkapan dewan, bab 10 persidangan dan rapat DPRD, bab 13 tentang fraksi masing-masing diperlukannya tenaga ahli Pimpinan dan komisi, dan ayat 4 pelaksanaan rapat-rapat dilaksanakan di hari Sabtu dan atau Minggu, serta agar memperjelas pembentukan Fraksi mekanismenya RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 4
diperjelas, yang ketiga penambahan ayat di pasal 21 tentang fungsi Pansus dalam pembahasan KUA dan pasal 23 penambahan ayat peran DPRD dalam mensosialisasikan APBD, maka diperlukan penyelarasan dari pengusul yang akan kami sampaikan sebagaimana terlampir penyelesaian ini tidak merubah substansi usulan dari seluruh fraksi. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, Selanjutnya akan saya sampaikan materi usulan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung. Ruang lingkup yaitu fungsi anggaran pasal 21 bunyi pasal ayat 2 pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk disepakati menjadi KUA, rancangan perubahan ditambah 1 ayat setelah ayat 2 pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan oleh Pansus atas keputusan DPRD dan melaporkan hasil kerjanya kepada badan anggaran untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama TAPD, alasanya pembahasan KUA agar lebih detail dan maximal. Ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD pasal 23 bunyi pasal DPRD mempunyai tugas dan wewenang a sampai j rancangan perubahannya di tambah satu poin setelah huruf b DPRD dapat mensosialisasikan Perda dan Perda tentang APBD yang telah ditetapkan alasan perubahan agar anggota DPRD sesuai dengan fungsinya dapat mensosialisasikan Perda tapi belum tertulis di Tatib. Ruang lingkup, Bab ke 6 bagian ke 2 pimpinan pasal kosong bunyi pasal setiap pimpinan dibantu minimal 1 orang tenaga ahli, ayat 2 tenaga ahli pimpinan paling sedikit memenuhi persyaratan, 1 berpendidikan paling rendah S1, kedua menguasai bidang kerja pimpinan, ketiga menguasai tupoksi pimpinan. Rancangan perubahan ini adalah pasal baru nanti mungkin bisa diperjelas di pembahasan, alasan perubahan untuk meningkatkan kelancaran kerja. Ruang lingkup bab 6 bagian keempat tentang alat kelengkapan dewan pasal kosong, bunyi pasal penambahan pasal tentang ruang lingkup komisi berkaitan dengan staf ahli komisi, pasal baru ayat 1 Setiap komisi dibantu minimal 1 orang tenaga ahli, ayat 2 tenaga ahli komisi paling sedikit memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah S1, kedua menguasai bidang kerja komisi ketika menguasai tupoksi komisi, adanya perubahan mitra kerja komisi rancangan perubahan semuanya adalah ayat baru, alasan perubahan untuk menunjang kerja komisi, yang kedua agar sinkron antara program dan anggaran. Ruang lingkup Bab 10 persidangan dan rapat DPRD pasal kosong bunyi pasal tambahan pasal 134 ayat 4 apabila diperlukan waktu penyelenggaraan rapat bisa dilaksanakan pada hari Sabtu dan atau hari Minggu, rancangan perubahan ini ayat baru alasan RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 5
perubahan agar Apabila ada hal-hal yang mendesak rapat bisa dilaksanakan pada hari Sabtu dan atau Minggu. Ruang lingkup bab 13 tentang fraksi pasal kosong bunyi pasal perlu adanya mekanisme yang jelas terkait pembentukan fraksi rancangan perubahan ini ayat baru, alasan perubahan belum ada tata cara pembentukan fraksi gabungan dan bergabung. Ruang lingkup pembidangan komisi pada pasal 81 ayat 2 bunyi pasal pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu komisi A bidang pemerintahan, komisi B bidang pembangunan dan komisi komisi B bidang pembangunan dan ekonomi pembangunan, Komisi C bidang keuangan dan ekonomi keuangan dan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat. Mitra kerja komisi pasal 81 ayat 3 pembagian masing-masing komisi yaitu sebagai berikut komisi A bidang pemerintahan meliputi pemerintahan, ketertiban, keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum atau perundang-undangan, kepegawaian atau Apar aparatur perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, pertahanan kearsipan dan pemberdayaan Desa. Komisi B bidang pembangunan dan ekonomi, pembangunan meliputi Pekerjaan Umum tata ruang dan tata wilayah, Perhubungan komunikasi dan Informatika, pertambangan dan energi pertanian perkebunan dan kehutanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, Komisi C bidang keuangan dan Ekonomi keuangan meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan dunia usaha penanaman modal, peternakan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah, dan Komisi D bidan bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Perumahan Rakyat, lingkungan hidup, Ketenagakerjaan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial penanggulangan, kemiskinan, kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita transmigrasi, bencana alam dan perpustakaan, Demikian ini lampiran hal-hal yang menurut anggota dewan menjadi materi rancangan usulan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Temanggung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung, selanjutnya perlu saya bacakan pengusul tentang perubahan peraturan daerah peraturan DPRD Kabupaten Temanggung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung. nama 1 Erda Wahyudi, fraksi Pan berkeadilan ditandatangani kedua Bedjo Tursiyam, fraksi Pan berkeadilan ditandatangani, Slamet. SE fraksi Golkar ditandatangani, Muh Taryono fraksi Nusantara ditandatangani, Arif Nurhadi fraksi Pan berkeadilan ditandatangani, Isnarwandi fraksi di nusantara ditandatangani, Mahbub fraksi P3 ditandatangani, 8 Yahya fraksi P3 ditandatangani, 9 Umi Tsuaibah fraksi PKB ditandatangani, 10 Slamat Eko W fraksi P3 ditandatangani, 11 Ika Rizki Wati PDI Perjuangan ditandatangani, Djarjono fraksi Golkar ditandatangani, 13 Andoyo fraksi RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 6
Gerindra ditandatangani, 14 Chakiem harmono dari fraksi Gerindra ditandatangani, 15 Titik W fraksi PDIP Perjuangan ditandatangani, 16 Mahzuzm fraksi PKB ditandatangani, 17 Dedi Haryadi fraksi PKB ditandatangani, 18 Matoha fraksi PKB ditandatangani, 19 Gunawan AP fraksi PDI Perjuangan di tandatangani, ke-20 Haji Agung PW fraksi PDIP Perjuangan ditandatangani, mohon maaf tulisannya kurang jelas, demikian beberapa pengusul yang sudah lengkap ditandatangani lebih dari 1/5 atau lebih dari 9, selanjutnya saya sebagai mewakili dari rekan-rekan pengusul kami mohon untuk pembahasannya lebih lanjut melalui panitia khusus demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat : Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara pengusul. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati. Sesaat tadi telah kita ikuti penyampaian usulan rancangan perubahan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Temanggung dari pengusul, selanjutnya dari usulan- usulan tersebut akan dijadikan bahan dalam perumusan penyusunan usulan rancangan perubahan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung, namun mengingat penyusunan Rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib BPD ini sangat kompleks dan guna memfokuskan dalam penyusunannya maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Satu menyetujui usulan dari pengusul tentang usulan rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung, membentuk panitia khusus DPRD pembahas usulan rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Temanggung dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang yang terdiri dari atas.. Drs. Tunggul Purnomo, Interupsi ketua Pimpinan rapat : Nggih monggo pak Tunggul. Drs. Tunggul Purnomo : Apabila tidak salah dengar tadi disampaikan oleh ketua rapat bahwa rapat paripurna hari ini adalah penyampaian rancangan perubahan, namun sebelum itu muestinya dibuka ruang untuk pandangan umum anggota Dewan sehingga tidak kemudian langsung membentuk panitia khusus atau tim perumus ini, setelah ada pandangan umum, silahkan nanti kalau kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus untuk pembahasan lebih lanjut, terima kasih. Pimpinan rapat : Nggih terima kasih pak Tunggul. RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 7
Meskipun tadi di rapat konsultasi nggih pak Tunggul sudah disepakati tapi mana kala memang ada usulan untuk dibuka pemandangan umum kami persilahkan, nggih gitu sepakati ? Rapat DPRD : Sepakat. Pimpinan rapat : Monggo yang akan menyampaikan pemandangan umum kami persilahkan... Pak Tunggul, yang cukup... Pak Slamet Eko Wantoro, dua ..yang lain cukup. Nggih monggo pak Tunggul. Drs. Tunggul Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah alhamdulillah lakuwatailla bilah amaba'dah, Yang saya hormati ketua rapat dan wakil ketua sementara, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Temanggung, yang saya hormati saudara sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir memenuhi undangan pimpinan dewan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat mudah-mudahan rapat paripurna nanti memang benar-benar bermanfaat dan berhasil guna untuk kepentingan Lembaga Legislatif atau DPRD Kabupaten Temanggung amin. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada baginda Rasul Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di Hari Yaumul khiyamah amin allahuma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sedikit koreksi di dalam pengantar atau di dalam panduan yang dibacakan oleh ketua rapat, tadi dibacakan saya catat disini, bahwa ketua rapat atau pimpinan sementara telah mengirimkan surat kepada masing-masing fraksi terhadap atau memberikan kesempatan apa perlu dan tidaknya perubahan Pertatib, Setuju, hanya di dalam panduan ini tertulis berdasarkan surat jawaban yang masuk hampir semua fraksi hampir semua fraksi menyetujui atau menyepakati untuk dilakukan usulan rancangan perubahan, mari kita buka peraturan tata tertib kita pasal 185 di mana di sana dituliskan jelas hanya peraturan tata tertib atau perubahan apapun hanya dapat dilakukan atau diajukan oleh anggota sekurang-kurangnya 20% atau kalau kita 9 orang yang tidak terdiri dari 1 fraksi, maka ada hal yang salah kaprah ini bukan atas permintaan fraksi meskipun tadi pak Erda menyebutkan nama namanya, tapi adalah atas usulan anggota dewan yang kebetulan tergabung dari dalam beberapa fraksi satu, kedua di dalam panduan juga pimpinan rapat tadi sudah menyebutkan materi perubahan, mestinya materi perubahan cukup atau hanya disampaikan oleh pengusul saya bacakan dengan dilakukannya usulan rancangan perubahan terhadap peraturan RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 8
Tata tertib tersebut khususnya pasal 81 tentang pembidangan komisi agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta terjadinya pemerataan beban kerja dan keselarasan dalam tugas, ini bukan ketua rapat tapi pengusul koreksi kedepan tidak seperti itu, bukan salah ya bukan salah tapi kurang pas, berikutnya setuju dengan apa yang disampaikan mohon maaf kita skors dulu, (jeda ada kumandang suara Azan dhuhur). Terima kasih mohon maaf kami saya lanjutkan, jadi saya ulang koreksi lebih kepada RPU tentang tadi yang sudah materi dari draf atau rancangan yang sudah masuk di dalam pengantar atau lebih tepatnya masuk dalam yang di sampaikan oleh pimpinan rapat, itu nanti menunggu setelah pengusul atau materi disampaikan oleh pengusul, sehingga maksud dan tujuannya jelas, la belum disampaikan wis ngerti maksud tujuane ki piye, tidak seperti itu, kemudian bagus pak Erda tadi usulan hanya sebetulnya itu sudah banyak yang terangkum dalam undang-undang MD3, khususnya masalah tugas wewenang DPRD diantaranya panjenengan sebutkan tadi perlu ditambah DPRD dapat mensosialisasikan raperda yang sudah ditetapkan, itu kan fungsi legislasi itu fungsi Legislasi, namun demikian itu bukan tugas pokok untuk sosialisasi nya itu bukan tugas pokok, kita hanya kesampiran dapat membantu eksekutif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan baik itu Perda, Peraturan Pemerintah maupun undang-undang bukan tugas utama, itu di MD3 ada karena fungsi dewan sebagaimana ketahui kecuali fungsi legislasdi ada fungsi anggaran ada fungsi pengawasan silahkan saja hanya nanti di dalam pembahasan nya kita cukup hati-hati jangan sampai di anggap o.. jebulane do ora mudeng to.. moco undang-undang kuwi jangan sampai seperti itu, termasuk pembentukan fraksi pak Erda, di MD3 sampun wontwn meniko saya sepakat dan setuju dengan usulan pengusul tadi tentang memanfaatkan Hari Sabtu atau Minggu bilamana diperlukan untuk kegiatan rapat-rapat rapat-rapat, bukan hanya rapat paripurna rapat RDP, rapat koordinasi sampai dengan rapat paripurna, ning sing sembodo, rapat paripurna Senin tekone ting klentir kok opo meneh Minggu la ini kita harus konsekwen mari kita bangun dari diri kita sendiri dulu jangan nanti ketika ada rapat paripurna atau rapat koordinasi hari Minggu alasannya kondangan, takziah .. ya pak Djar jangan seperti itu tugas utama kita itu di sini sebagai anggota Legislatif bukan kondangannya monggo kalau memang disepakati saya setuju dan saya dukung penuh itu, juga pembagian tugas mitra kerja antara komisi dengan OPD memang perlu diatur selama ini tumpang tindih dan simpang siur sebetulnya tidak tetapi karena saking semangatnya komisi A membahas bersama-sama dengan Dinpermades komisi B juga membahas dengan Dinpermades tapi karena pembagian yang tidak jelas satu ketika bisa terjadi komisi A mengusulkan penambahan anggaran RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 rangka 9
untuk kegiatan komisi B pengurangan bahkan dihilangkan la kan Banggarnya jadi bingung endi sing kudu di enut la ini harus jelas misalnya tadi untuk Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata nya itu di komisi B kebudayaannya di komisi D jelas ketika RDP dengan komisi B ya jangan sekali-sekali komisi B menanyakan tentang kebudayaan sebaliknya ketika RDP dengan komisi D jangan sekali-kali komisi D menanyakan tentang Pariwisata, ojo maculi sawahe tanggane, saya setuju itu namun demikian OPD apapun ketika OPD itu mengelola keuangan daerah maka hukumnya wajib menjadi mitra kerja komisi yang membidangi, kebetulan kalau di sini tadi di sebutkan pak Erda komisi C Perhubungan itu komisi B pak itu masalah Perhubungan nya, masalah pengelolaan pendapatan nya adalah ruang tugas Komisi C jelas seperti itu jangan kemudian ketika komisi mengundang Dinas Perhubungan ngusulke tanda-tanda lalu lintas... jangan itu hal lain kalau memang ada usulan seperti itu sampaikan kepada Komisi yang membidangi termasuk apa saja, sepakat dan setuju itu dilakukan sinkronisasi begitu agar jelas beban kerja juga lebih merata hanya yang masih sedikit simpang-siur ekonomi pembangunan iki sing piye to itu nanti diperjelas bidang ekonomi yang seperti apa bidang ekonomi pembangunan seperti apa, beda itu ekonomi beda dengan ekonomi pembangunan ini tidak disebut oleh pak Erda tadi yang di sebut hanya ekonomi pembangunan la yang ekonomi tidak pembangunan bidang nya siapa pak Erda masih banyak yang lain tapi saya yakin dan percaya panjenengan nanti yang tergabung dipercaya untuk membahas rancangan ini tidak sembrono hatinya juga mau berkoordinasi mau berkonsultasi mau berkomunikasi, dengan demikian Insya Allah hasilnya lebih baik dan manfaat. Oleh karena itu ini Pak Gun pentingnya bukan pak Erda saya mengusulkan agar draf atau rancangan perubahan tatib itu nantinya dibahas oleh panitia khusus, ini yang penting bukan pengusul, pengusul itu nglundungke terserah dibahas siapa, wong tidak tibahas tidak apa-apa, ditolak boleh tapi pandangan umum menyampaikan kami mengusulkan agar rancangan perubahan tentang Pertatib DPRD Kabupaten Temanggung dibahas oleh Panitia khusus baru pimpinan dewan membentuk panitia khusus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat : Kepada pak Tunggul kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya pak Slamet Eko Wantoro. Slamet Eko Wantoro : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi ajemain. Kepada yang terhormat pimpinan rapat dan wakil ketua sementara, RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 10
Kepada yang terhormat bapak-bapak ibu-ibu anggota DPRD, Bapak sekretaris DPRD beserta jajaran yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah terunjuk ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan kesempatan berkah dan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti rapat paripurna tanpa halangan suatu apapun sekaligus ini rapat paripurna pertama anggota yang baru. Shalawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Setelah kita mendengarkan paparan dari pengusul tentang rancangan tata tertib DPRD jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena di dalam laporan tadi termasuk saya adalah salah satu sebagai pengusul, sehingga saya perlu memberikan masukan kepada juru bicara pengusul ada hal-hal yang agak prinsip yang diluar usulan saya, mohon maaf ini pake Erda selaku juru bicara pengusul ini kayaknya materi yang saya sampaikan belum tertangkap secara umum apa yang menjadi dasar pemikiran dari saya secara pribadi sebagai pengusul untuk perubahan rancangan tata tertib substansi yang paling mendasar ada pada pasal 81 ayat baik ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 yaitu tentang ruang lingkup dan pembidangan masing-masing Komisi, harapan kami bahwa ada dikit perubahan di dalam pembagian ruang lingkup di masing-masing komisi dengan harapan bahwa ada satu kejelasan tentang materi yang akan di ampu menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Komisi sehingga saya mencantumkan bahwa pembidangan ruang lingkup itu secara jelas menunjuk kepada bidang-bidang tertentu di dalam usulan saya untuk komisi ini membidangi pemerintahan dan hukum untuk komisi B membidangi pembangunan untuk Komisi C membidangi keuangan dan ekonomi untuk komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya di dalam ayat 2 dan ayat 3 di sana Kami mengusulkan bahwa tugas pokok dan fungsi dan koordinasi dengan OPD sudah langsung menunjuk kepada Organisasi Perangkat Daerah ini sebagai salah satu antisipasi bahwa bagaimana nanti tidak ada tumpang tindih terhadap rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja antara komisi dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti saya usulkan bahwa di komisi A di bidang pemerintahan yang membidangi semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan, di komisi B bidang bangunan semua hal yang berhubungan dengan bangunan dan infrastruktur termasuk perencanaan bangunan maupun perencanaan tata ruang daerah, di Komisi C bidang ekonomi yaitu lah yang nanti akan kita bahas termasuk bidang ekonomi secara keseluruhan dan juga bidang keuangan di komisi D di bidang kesejahteraan ini adalah untuk membentuk berkoordinasi dengan semua yang berkaitan dengan kesehatan RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 11
rakyat termasuk didalamnya ada pendidikan kesehatan sosial dan sebagainya, kena apa saya mengusulkan hal tersebut agar bahwa ada pemerataan beban kerja di masing- masing komisi sehingga tidak ada komisi yang merasa terlalu berat beban kerjanya dana tidak ada komisi yang terlalu ringan beban kerjanya, nuwun sewu ini biasanya ada berapa temen sok dianggap bahwa wah komisi ini bahasane dianggap komis basah apa emangnya kita ngurusi PDAM komisi basah itu, makanya hal-hal seperti ini menjadi satu wacana agar pemerataan bidang tugas itulah yang akan kita bahas di Pansus nanti. Memang beberapa waktu kita perjalanan itu pasti penuh dinamika seperti yang disampaikan oleh pemandangan umum Bapak Tunggul tadi di awal ada tumpang tindih terhadap beberapa organisasi ataupun dinas ini kita sadari karena bahwa di periode kemarin di tahun saya agak lupa di tahun 2011 atau 2010 kita ada perubahan Organisasi Perangkat Daerah, seperti juga tadi di ngendikakke bahwa Dinpermades itu di komisi A dan Komisi D sehingga di sana sering tarik ulur bahasanya ini memang agak kadang-kadang Apakah ini bisa diselesaikan karena pada saat pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dulu di komisi A membidangi tentang Pemerintahan Desa sementara di komisi D membidangi pemberdayaan itu ada ada 2 instansi ketika sekarang ini menjadi satu instansi ini harus dipilih, apakah ini akan menjadi bidang tugas komisi B atau komisi A tapi ini sekarang menjadi satu kesatuan jangan sampai hal itu terjadi, seperti juga di Pariwisata dulu olahraga itu di Pariwisata dan Kebudayaan sekarang ada di dinas Pendidikan sementara kebudayaannya dulu yang ada di Pendidikan ada di Pariwisata, hal-hal seperti ini makanya harapannya bahwa ketika kita bidang tugas komisi sudah menjurus kepada hal-hal yang langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah akan lebih memudahkan, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena kalau saya dengarkan tadi bahwa usulan dari pengusul itu substansi yang saya sampaikan memang belum masuk. Selanjutnya pak Ketua jadi seperti juga yang disampaikan oleh pengusul terdahulu kalau kita merujuk kepada pasal 61 yaitu tentang alat kelengkapan jadi wahwa salah satu yang akan kita lakukan adalah membentuk satu alat kelengkapan ad hock alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, maka dari itu saya secara pribadi mengusulkan setelah nanti Paripurna ini disetujui untuk dibentuk alat kelengkapan tidak tetap berupa Pansus, monggo silakan nanti pembahasan selanjutnya untuk dibawa ke Pansus. Demikian kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat : Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Slamet Eko wantoro. RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 12
Rapat paripurna yang kami hormati sebelum kami lanjutkan kami sampaikan yang pertama, koreksi dari pak Tunggul terkait dengan Panduan Rapat pak Tunggul, kami sampaikan banyak terima kasih ada kekeliruan, kami akui, yang kedua terkait dengan pandangan umum anggota dewan saya kira tidak perlu jwaban nggih pak Tunggul ? nantinya dari Pak Tunggul dan dari pak Slamet materinya termasuk include nantinya dibahas oleh Pansus menjadi bahan untuk pembahasan di Pansus. Rapat Dewan yang kami hormati, Kami lanjutkan, Interupsi ..(oleh Erda Wahyudi) Sebelum dilanjutkan dari pandangan Umum anggota tadi perlu ditanggapi dulu. Pimpinan rapat : Mau ditanggapi, barusan kami tawarkan, apakah perlu jawaban ditanggapi, cukup nggih pak Erda, dari pengusul yang menyampaikan cukup .. nggih pak Erda, sudah dijawab oleh pak Tunggul dan pak Slamet. Erda Wachjudi : Kalau memang sudah dari pandangan umum menyetujui cukup ya cukup, kalau perlu tanggapan ya saya tangapi. Pimpinan rapat : Nggih terima kasih pak Erda, untuk selanjutnya kami bacakan kembali nggih, sesaat tadi telah kita ikuti penyampaian usulan Rancangan Perubahan Perturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, dari pengusul dan pandangan umum anggota DPRD, maka atas usulan maupun pandangan umum tersebut akan dijadikan bahan dalam perumusan penyusunan usulan rancangan perubahan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung namun mengingat penyusunan Rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sangat kompleks dan guna memfokuskan dalam penyusunannya maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, satu menyetujui usulan dari pengusul tentang rancangan tentang usulan rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2012 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung, menerima pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Temanggung, tiga membentuk panitia khusus DPRD membahas usulan rancangan perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Temanggung dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang yang terdiri dari atas perwakilan fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dua orang, fraksi partai PAN berkeadilan dua orang, Fraksi Partai kebangkitan bangsa dua orang, Fraksi Partai Golongan Karya dua orang, RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 13
Fraksi Gerinda 2 orang,Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, Fraksi Nusantara 2 orang, Apakah kesimpulan rapat tersebut dapat disetujui ? Rapat DPRD : Dapat ! Pimpinan Rapat : Ketuk palu satu kali, terima kasih, selanjutnya kepada saudara sebaris DPRD kami persilahkan membacakan keputusan DPRD tentang Panitia Khusus Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD Kepada Sekretaris DPRD kami smpaikan terima kasih, kami tanyakan kepoada para anggotra DPRD apakah tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD ! Rapat DPRD : Dapat ! Pimpinan rapat : Ketuk palu satu kali. Rapat paripurna dewan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini, sebelum kami tutup melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada para anggota DPRD dan semua pihak yang telah mengikuti acara rapat paripurna DPRD hari ini dari awal sampai selesai, akhirnya teriring bacaan Alhamdulillahirabbil'alamin rapat paripurna ke-2 masa persidangan ke-1 tahun 2019 hari ini Rabu 18 September 2019 pukul 12.13 menit dengan resmi kami tutup. Ketuk palu 3 kali, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanggung, 18 September 2019 Sekretaris Rapat N. BAGUS PINUNTUN. S.Sos.MM Pembina Utama Muda NIP. 19700719 199009 1 001 RISALAH RAPAT PARIPURNA 2019 14