MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk peng gunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk peng gunaan secara komersial dipidana de ngan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelang- garan hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana de ngan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda pa- ling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).
MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI EDITOR: Maxensius Tri Sambodo, Rita Helbra Tenrini, dan Riznaldi Akbar Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI Editor: Maxensius Tri Sambodo, Rita Helbra Tenrini, dan Riznaldi Akbar GM 621203023 © 2021, Badan Kebijakan Fiskal Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5 Jl. Palmerah Barat 29-33, Jakarta 10270 Anggota IKAPI, Jakarta, 2021 Tata letak: Fajarianto Desain sampul: Isran Febrianto Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. ISBN: 978-602-06-5658-8 ISBN Digital: 978-602-06-5659-5 Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Bab 1 Prolog Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pandemi BAGIAN I STABILITAS EKONOMI MAKRO Bab 2 Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sudah Optimalkah? Chairul Adi Bab 3 Post Covid-19 Crisis: Optimizing the Limited Fiscal Space to Expedite Economic Recovery Irman Faiz dan Pyan Putro Surya Amin Muchtar Bab 4 Incentives and Economic Growth in Indonesia: Policy Reference to Covid-19 Recovery Agung Endika Satyadini Bab 5 Modern Monetary Theory: Kajian Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 di Indonesia Muh Rudi Nugroho, Fitrotul Fadilla, dan Wawan Sugiyarto Bab 6 Economy Recovery through Safeguard Measures Instrument Achmad Ferry Kusuma Wardana xi 1 17 19 46 76 107 133 | v
Bab 7 Kode HS, Kode HS, Kode HS: Kunci Menuju Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor Indonesia yang Sesungguhnya Surjadi Basuki 159 BAGIAN II KONTEKS EKONOMI REGIONAL 187 Bab 8 Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta Azwar Anas 189 Bab 9 Analisis Klaster Spasial Potensi dan Daya Saing Usaha Industri Mikro Kecil dalam Masa Pandemi Covid-19 Dede Yoga Paramartha 242 Bab 10 Model Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terdampak Covid-19 Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Deli Serdang Hotden Leonardo Nainggolan dan Toga M.H. Siahaan 269 Bab 11 Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Semarang): Adopsi Program Pemasaran Digital Usaha Mikro Pasca-Covid-19 di Kota Semarang Febrianur I.F.S. Putra, Risanda A. Budiantoro, dan Tito A. Perdana 310 Bab 12 Digitalisasi Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 Aldi Dwiyanto Yurioputra 340 BAIAN III KESEJAHTERAAN SOSIAL 377 Bab 13 The Covid-19 Pandemic and Indonesia's Fiscal Stimulus for Informal Sector Salim Fauzanul Ihsani and Rahmawan Hadiyanto 379 vi
Bab 14 Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi: Harapan dan Realita Nugraha Pukuh, Muhammad Arief Rosyid, dan Hayu Fadlun Widyasthika Bab 15 Menilai Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga terhadap Bencana: Sebuah Pelajaran Memitigasi Dampak Covid-19 Herman Palani, Ega Kurnia Yazid, dan Ahmad Zufar Robbani Bab 16 Perempuan dalam Pandemi Covid-19: Dampak, Peran, dan Kebijakan Responsif Gender untuk Pemulihan Ekonomi Aktiva Primananda Hadiarta Bab 17 The Construction of Economics Resilience, Agility and Religiosity of Community to Cope with Burnout during the Covid-19 Pandemic Dinik Fitri R.P., Mun Yah Zahiroh and Syayyidah M.J Bab 18 Dampak Dana Desa dan Ketidakpercayaan Warga pada Aparat Desa terhadap Partisipasi Sukarela dalam Aksi Bersama (Gotong Royong) Udin Suchaini dan I Dewa Gede Karma Wisana BAGIAN IV PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA Bab 19 Kondisi Pariwisata Bali di Tengah Wabah Covid-19: Realitas dan Respons Kebijakan Ni Nyoman Reni Suasih dan Putu Yudy Wijaya Bab 20 Prediksi Keuangan Perusahaan Sektor Hotel, Restoran, Pariwisata pada masa Pandemi Covid- 19: Pendekatan Metode Altman Z-Score Irene Sukma Lestari Barus DAFTAR ISI 404 441 478 527 578 625 627 662 vii
Bab 21 Analisis SWOT: Strategi Branding Pariwisata Melalui Virtual Tourism di Indonesia Pascapandemi Covid-19 Helen Dian Fridayani, Herdin Arie Saputra, dan Anang Setiawan 688 Bab 22 Peran Perubahan Tujuan Wisata Luar Negeri Menjadi Domestik dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19 di Indonesia Wisnu Winardi 715 Bab 23 Optimalisasi Ziswaf dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 Ning Karnawijaya dan Siti Rokhaniyah 740 Bab 24 Pandemi Covid-19 dan Integrasi Zakat dalam Sistem Fiskal Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan Ana Toni Roby Candra Yudha dan Imam Wahyudi Indrawan 774 Bab 25 Menggagas Social Microfinance Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi UMKM Pascapandemi Covid-19 Rifaldi Majid 806 Bab 26 Determinants of Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform Model as an Alternative Source of Investment for Crowd Funders in Times of Covid-19 Pandemic in Indonesia Sulaeman 844 viii
BAGIAN V KEMUDAHAN BERUSAHA Bab 27 How Does Regulatory Environment Affect Business Entry in ASEAN? Implication in Indonesia Silvi Asna Prestiana Wati and Axellina Muara S. Bab 28 Analisis Relevansi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pasca-Covid-19 Muhamad Rosyid Jazuli dan Muhammad Fajar Anandi Bab 29 Tantangan dan Peluang Adopsi serta Adaptasi Bursa Efek untuk UMKM di Indonesia Muhammad Alfian Darmawan, Lailatul Munawaroh, dan Putri Yunela Sari Bab 30 Epilog Berdamai dengan Covid dalam Membangun Ketangguhan Ekonomi TENTANG PARA PENULIS DAFTAR ISI 873 875 901 942 971 973 ix
KATA PENGANTAR Pertama-tama saya sampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus berkarya dan menghasilkan berbagai hal yang berman- faat bagi bangsa dan negara, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 telah men- jadi bencana kemanusiaan global dan mengakibatkan perubahan ta- tanan kehidupan serta penurunan kinerja ekonomi di sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia. Seluruh negara merespons dengan kebijakan luar biasa baik berupa pembatasan aktivitas maupun sti- mulus perekonomian. Tidak ada satu pun negara yang siap menghadapi pandemi yang datang secara tak terduga. Gelombang pandemi Covid-19 telah memberikan dampak dan tekanan luar biasa terhadap perekonomi- an global dan domestik, baik dari sisi supply maupun demand. Ber- bagai kebijakan pembatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat untuk membendung penyebaran virus Corona penyebab Covid-19 yang masif memiliki konsekuensi pada terganggunya aktivitas eko- nomi hingga penurunan kesejahteraan. Saat ini Indonesia dan berbagai negara di dunia sedang berupaya keras menjaga perekonomian dari krisis dan mencari jalan pemulih- an aktivitas perekonomian seiring dengan penanganan gangguan ke- | xi
sehatan akibat Covid-19. Di Indonesia kegiatan sosial ekonomi ma- syarakat berangsur pulih secara bertahap dengan tatanan baru, na- mun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Seiring dengan re- laksasi kebijakan-kebijakan pembatasan sosial dan pulihnya aktivitas perekonomian secara perlahan, perlu suatu kajian dan rekomendasi kebijakan mengenai momentum pemulihan (recovery) ekonomi pasca-pandemi Covid-19, baik dari sisi pengeluaran maupun sek- toral, di level nasional maupun daerah. Kajian, analisis, perspektif terkait isu ini sangat penting untuk memperkaya wawasan dan ga- gasan para pembuat kebijakan dalam mencari jalan ter baik menge- lola kebijakan ekonomi pada masa penuh ketidakpastian. Di sisi lain, dalam perspektif jangka menengah, Indonesia tengah bersemangat melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan. Sejalan dengan pemulih- an ekonomi, prospek peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dan kemudahan berusaha (ease of doing business) juga perlu dikaji untuk mengembalikan proses pembangunan ekonomi nasional ke jalur menuju negara maju. Sungguh mulia apabila kita menuangkan hasil pemikiran dan ka- jian serta pengalaman ke dalam suatu karya tulis yang bisa menjadi sarana pembelajaran dari generasi ke generasi. Dalam rangka me- ningkatkan kualitas kebijakan publik dan komunikasi publik me- ngenai kondisi perekonomian nasional, Kementerian Keuangan me- lalui Badan Kebijakan Fiskal menjalin kerja sama dengan para aka- demisi dari berbagai perguruan tinggi serta peneliti dari lembaga ri- set/penelitian di Indonesia yang diwujudkan melalui penulisan ma- kalah kebijakan. Buku dengan judul Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pandemi ini membahas pemulihan (recovery) ekonomi pasca- Covid-19 dan strategi peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing ekonomi Indonesia, berisi rangkuman pemikiran para akade- misi, peneliti, dan analis dari berbagai perguruan tinggi, instansi, dan lembaga penelitian di Indonesia. Momentum pemulihan eko- xii
KATA PENGANTAR nomi pasca-pandemi Covid-19 dan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim kemudahan berusaha di Indonesia memuncul- kan berbagai ide pemikiran untuk melakukan pembenahan dan me- ngejar ketertinggalan, dalam rangka mencapai struktur perekonomi- an Indonesia yang lebih berdaya tahan. Buku ini merupakan salah satu wadah untuk bertukar pikiran mengenai kebijakan ekonomi, keuang an, dan fiskal, serta penyaluran gagasan dan pandangan hasil penelitian ilmiah. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran penerbitan buku ini. Ber- bagai kajian dalam buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan publik dan menjadi basis masukan bagi pemerintah dalam perumus- an kebijakan terkait upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Co- vid-19 dan perbaikan kemudahan iklim berusaha, khususnya di bi- dang ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal. Akhir kata, selamat atas terbitnya buku Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pandemi. Semoga kehadiran buku ini dapat mem- perkaya pengetahuan dan menjadi salah satu referensi untuk mela- hirkan karya-karya baru. Selamat membaca. Hidayat Amir Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan xiii
Bab 1 Prolog MEMbANGuN KETANGGuhAN EKoNoMI PADA ERA PANDEMI 1. PENGANTAR Ketika prolog buku ini disiapkan, yaitu pada medio Juni 2021, Indonesia masih berada dalam kurva tren penularan Covid-19 yang meningkat. Jumlah kasus selalu naik setelah libur panjang. Momen yang seyogianya memberikan kesukaan dan kebahagiaan ternyata dapat berbalik menjadi ketakutan dan kesedihan. Ancaman lain yang kita hadapi adalah munculnya varian baru Covid-19. Para ahli me- ngatakan bahwa varian ini jauh lebih menular, menyebabkan penya- kit yang lebih parah, melemahkan pengobatan, hingga menghindari respons imun atau gagal didiagnosis dengan tes standar (Kompas, 14 Juni 2021). Buku ini hadir dalam waktu yang tepat ketika para pengambil kebijakan perlu melakukan banyak eksperimen demi menemukan takaran kebijakan yang sesuai untuk membantu pihak-pihak yang mengalami dampak paling buruk akibat Covid-19. Sebanyak 28 ar- tikel riset terkumpul dalam buku ini setelah melalui seleksi yang cu- kup kompetitif. Menimbang keluasan khazanah yang dibahas, telah | 1
terangkum 6 gagasan tematik yang terkait erat dengan dampak pan- demi. Masing-masing tema tentu saja tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tema-tema tersebut, yaitu (1) stabilitas ekonomi makro; (2) konteks ekonomi regional; (3) kesejahteraan sosial; (4) tantangan pemulihan sektor pariwisata; (5) peran ekonomi syariah; (6) kemu- dahan berusaha. 2. STABILITAS EKONOMI MAKRO Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menga- lami kontraksi sebesar 2,07% pada 2020 (BPS, 2021a). Ini adalah situasi terburuk setelah 1998 ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1% sebagai dampak dari krisis keuangan Asia (Thee, 2012). Sementara itu, keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Februari 2021 mencatatkan sebanyak 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19 (BPS, 2021b). Namun demikian tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2020 adalah sekitar 1,68%, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yang besarannya sekitar 2,72% (BPS, 2021c). Sedangkan kondisi rata-rata kurs tengah Rupiah terhadap dolar Amerika pada 2020 adalah senilai Rp14.625 atau sedikit melemah dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilai- nya sekitar Rp14.131 (Bank Indonesia, 2021). Gambaran data tersebut mengindikasikan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia masih cukup stabil dan terkendali sekalipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Jika diperhatikan, dari semua komponen Produk Domestik Bru- to (PDB) tahun 2020 hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh, walaupun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi stimulus fiskal yang penting untuk melindungi masyarakat dan sektor ekonomi yang terdampak pandemi. Namun demikian, tentu saja stimulus fiskal harus bekerja secara efektif dan efisien. Chairul, dalam tulisannya di Bab 2, memperlihatkan bahwa 2
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi belanja negara bagi penanggulangan Covid-19 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan de- ngan pemberian insentif pajak. Hal itu karena belanja pemerintah dapat langsung dimanfaatkan sehingga transmisinya lebih cepat da- lam menggerakkan roda perekonomian. Temuan penting lain yang disampaikan oleh Chairul, yaitu kenaikan belanja negara tidak memberikan pengaruh negatif pada sisi ketahanan fiskal karena efek pengganda dari belanja negara yang lebih besar dibandingkan de- ngan utang baru yang tercipta. Namun, tentu pemerintah memiliki limitasi untuk menggenjot belanjanya. Hal yang terpenting adalah mendorong kembali kon- sumsi rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Irman dan Pyan pada Bab 3. Artikel mereka bertujuan menemukan cara guna meng- optimalkan stimulus fiskal dalam upaya memulihkan kondisi eko- nomi. Dalam tulisan mereka tampak bahwa pertumbuhan kon sumsi kelompok menengah akan menjadi determinan penting pemulihan ekonomi. Namun demikian, naiknya tingkat kepercayaan menjadi penting bagi pemulihan tingkat konsumsi. Di sisi lain, tidak semua tingkatan pemerintahan bergerak sama untuk mengoptimalkan belanjanya. Pada Bab 4 diceritakan tentang peran pemerintah dalam melakukan intervensi baik yang bersifat ak- tif dan pasif dalam penanggulangan dampak Covid-19. Dengan ber- basis analisis data panel yang melibatkan tujuh provinsi antara tahun 2010 dan 2017, Endika menemukan bahwa tidak terdapat hubung- an kausalitas antara belanja pemerintah (yang diwakili dengan insen- tif pajak) dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi karena dalam jangka pendek masih terdapat proses yang sangat birokratis terkait dengan proses penganggaran. Kemudian tingkat responsivitas dari insentif fiskal yang diberikan oleh masing-masing daerah juga ber- beda. Hal ini memperlihatkan bahwa sinergi antara kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat terlebih dalam kondisi pandemi. Dengan demikian, dampak kebijakan pemulihan ekonomi akan ma- kin nyata. 3
Stimulus fiskal dalam konsepsi revolusi Keynes berperan sebagai countercyclical atau yang membangun kestabilan di tengah karakter- istik belanja sektor swasta yang secara alamiah cenderung bergerak tidak stabil (Gordon, 1978). Secara konseptual ekspansi fiskal pada masa pandemi dapat dengan kebijakan moneter yand cenderung akomodatif. Secara konsep, kebijakan moneter yang cenderung ako- modatif dapat mengurangi turunnya hasrat investasi dari sektor swasta karena suku bunga akan cenderung terkendali. Kondisi ini dibahas secara baik oleh Muh dan teman-teman pada Bab 5. Muh dan teman-teman menganalisis peran dan fungsi potensial perpajak- an dalam kerangka Teori Moneter Modern (MMT) serta pandangan- pandangan yang bertentangan dengan MMT. Muh dan teman- teman menyimpulkan bahwa kebijakan mencetak uang dapat dila- kukan ketika tekanan defisit anggaran makin membesar. Kebijakan perpajakan dapat dikombinasikan dengan kebijakan tersebut untuk menekan dampak yang tidak diinginkan dari kenaikan laju inflasi. Lebih lanjut Muh dan teman-teman juga menyebutkan kegiatan ekonomi yang produktif di balik upaya mencetak uang dan upaya meminimalkan inflasi yang bersumber dari impor. Kebijakan dalam perdagangan juga menjadi komponen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi. Walaupun posisi Indonesia relatif belum terlalu kuat dalam pasar global dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain, Indonesia telah memanfaatkan ke- terbukaan ekonomi untuk mendorong pembangunan. Sebelum Co- vid-19 muncul, banyak negara menunjukkan antipati terhadap glo- balisasi. Nasionalisme ekonomi dibangun dengan memberikan pro- teksi perdagangan yang tinggi. Bab 6 dan Bab 7 mendiskusikan pe- luang sekaligus ancaman yang perlu pemerintah perhatikan dalam memanfaatkan globalisasi. Pada Bab 6 Achmad mengangkat tema investigasi atas perlin- dungan (safeguard) perdagangan. Tema ini sangat penting karena dalam kondisi pandemi sangat mungkin banyak negara melakukan berbagai cara untuk melindungi industri dalam negerinya atau ber- 4
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi sikap lebih proteksionis. Achmad menggarisbawahi perlunya proses investigasi yang tepat atau pantas serta adil dalam menyikapi lonjak- an impor. Selanjutnya pada Bab 7 Surjadi menyebutkan bahwa kode Harmonized System (HS) memiliki peranan penting untuk meru- muskan strategi kebijakan yang lebih spesifik. Strategi pengembang- an ekspor berbasis penguatan kode HS akan jauh lebih efektif diban- dingkan dengan tingkatan klasifikasi produk yang bersifat umum. Surjadi mengusulkan agar pemerintah lebih fokus di pengembangan kode HS hingga digit 6 atau bahkan 8 digit. Lebih jauh, strategi pengembangan ekspor dengan basis kode HS yang lebih spesifik juga dapat membantu dalam membangun sinergi prog ram antar-kemen- terian terkait. 3. KONTEKS EKONOMI REGIONAL Kondisi ekonomi makro yang stabil penting untuk dijaga. Di sisi lain pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19. Namun, tingkat pembangunan ekonomi yang be- ragam di Indonesia membuat dampak Covid-19 tidak homogen. Jika diperhatikan, kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara (-5,01%), disusul oleh Jawa (-2,51%). Sementara itu Sulawesi, Maluku dan Papua masih mampu tumbuh positif pada 2020, masing-masing 0,23% dan 1,44% (BPS, 2021a). Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa peme- rintah perlu menentukan skala prioritas intervensi kebijakan pemu- lihan ekonomi dengan cepat dan tepat. Provinsi DKI Jakarta menjadi barometer untuk melihat sejauh mana kesiapan, kemampuan, dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Upaya pengendalian sebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta berdampak pada kontraksi per- tumbuhan ekonomi pada 2020. Dalam Bab 8 Azwar menganalisis implementasi kebijakan dari sisi permintaan dan penawaran yang bertujuan meminimalkan dampak Covid-19. Pemerintah Provinsi 5
DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keta- hanan ekonomi masyarakat yang paling terdampak, misalnya lewat kebijakan bansos sembako, UMKM Jakpreneur, insentif pajak dan retribusi daerah, serta kemudahan dalam perizinan UMKM dan ko- perasi. Azwar juga menekankan perlunya menyiapkan peta jalan (road map) untuk mendukung integrasi program antar-dinas ter kait, serta lebih mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pela- yanan publik pada kelompok yang paling terdampak. Selanjutnya pada Bab 9 Dede mengkaji eksistensi industri mikro dan kecil di tengah pandemi. Dengan merujuk pada definisi industri mikro yang memiliki tenaga kerja antara 1-4 orang dan industri ke- cil dengan tenaga kerja 5-19 orang, dalam sebaran provinsi, Dede menyimpulkan bahwa dampak Covid-19 terhadap industri mikro dan kecil tidak sama. Provinsi DKI Jakarta dan Bali berada dalam kondisi dilematis karena meskipun kedua provinsi tersebut memiliki indeks potensi sosial ekonomi yang relatif unggul, namun indeks kendala Covid-19 keduanya juga paling tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan akses teknologi dan stimulus produksi perlu dila- kukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Untuk kondisi ekonomi di luar Jawa salah satunya diceritakan dengan baik oleh Hotden dan Toga pada Bab 10. Mereka merumus- kan model pemulihan ekonomi masyarakat pesisir terdampak Co- vid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang dipilih karena wilayah ini memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi setelah Kota Medan. Dari usulan model tampak bahwa kerja sama antara peme- rintah, swasta, dan masyarakat perlu dibangun. Hal yang juga harus mendapat perhatian bersama, yaitu perlunya upaya lebih keras un- tuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan pasar, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya permodalan. Temu- an menarik dari studi Hotden dan Toga, yaitu di samping kebutuh- an terkait dengan modal usaha, masyarakat nelayan juga membu- tuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas mereka. 6
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi Demikian juga modal sosial di antara masyarakat nelayan sudah ter- bangun dengan sangat kuat sehingga sikap saling membantu dalam kondisi sulit sudah menjadi budaya mereka. Di lain pihak Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan sistem pemasaran digital yang disebut Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang) untuk membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha pada masa pandemi. Namun, program ini tampaknya belum berjalan sesuai harapan se- bagaimana disampaikan oleh Febrianur, Risanda, dan Tito pada Bab 11. Karena itu mereka mencoba mengembangkan kembali model Gulo Asem secara lebih komprehensif dan aplikatif sehingga Gulo Asem dapat lebih dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. In tegrasi proses bisnis menjadi kunci keberhasilan program Gulo Asem, yaitu mulai dari pendataan, registrasi untuk masuk dalam platform, ku rasi produk, serta pemesanan, pengiriman, dan pembayaran produk. Selanjutnya Bab 12 membahas strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong literasi digital hingga ke tingkat desa. Dalam studinya Aldi melihat cara SMV (special mission ve­ hicle), terutama terkait dengan digitalisasi proses bisnis, dapat men- jangkau daerah terpencil. Tentu saja Kementerian Keuangan memi- liki peranan penting dalam proses ini, khususnya dalam menjadikan SMV sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pembangunan eko nomi. SMV berjalan untuk skema pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi. Namun sebagaimana disebutkan oleh penulis, mes- kipun instrumen ini cukup menjanjikan, upaya lanjutan masih di- perlukan, misalnya dalam hal membangun pangsa pasar, mencari penyedia yang andal, serta meningkatkan literasi masyarakat akan teknologi keuangan. 4. KESEJAHTERAAN SOSIAL Pandemi yang telah berlangsung lebih dari satu tahun dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda telah mem- 7
perburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh BPS (2021d), pandemi Covid-19 yang berkelanjutan menyebabkan jumlah pen- duduk miskin naik sebanyak 1,13 juta orang selama periode Maret 2020-September 2020. Hal tersebut berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya angka kemiskinan yang meningkat, kondisi gini ratio yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran juga naik dalam periode yang sama (BPS, 2021e). Hal-hal tersebut tentu saja perlu mendapat perhatian peme- rintah dan masyarakat. Fenomena sosial lain yang bisa dilihat dari data ketenagakerjaan adalah masih besarnya jumlah tenaga kerja yang berusaha di sektor informal. Para pekerja sektor informal tentu lebih berisiko terkena dampak pandemi. Dalam Bab 13, Salim, Ihsan, dan Rahmawan me- lakukan telaah atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor informal. Penulis menyimpulkan bahwa dari 5 program PEN, hanya sebagian yang tertuju untuk membantu sektor informal - de- ngan kata lain program PEN lebih banyak dinikmati oleh sektor formal. Kendala saat ini adalah pemerintah belum memiliki sistem pendataan yang memadai untuk memberikan intervensi secara lebih optimal kepada sektor informal. Sebagian besar pekerja sektor informal berkecimpung di usaha mikro, kecil, dan menengah. Artikel yang ditulis oleh Nugraha, Muhammad, dan Hayu pada Bab 14 bermaksud melihat kesesuaian paket kebijakan stimulus ekonomi dengan harapan dari para pelaku usaha, serta dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Nugraha dan kawan-kawan menemukan bahwa selama pandemi ba- nyak perusahaan mengalami penurunan permintaan yang berdam- pak pada kondisi likuiditas perusahaan. Demikian juga terjadi ke- langkaan bahan baku dan penurunan jam kerja di banyak perusaha- an. Studi mereka juga memperlihatkan bahwa usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki tingkat kebutuhan berbeda dalam 8
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi hal program bantuan. Namun pola kebutuhan yang umumnya di- minta terkait dengan penurunan tarif pajak, modal usaha dan kemu- dahan akses modal usaha, serta keringanan atas beban-beban usaha misalnya tagihan listrik. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat Covid-19, banyak daerah di Indonesia juga mengalami bencana alam. Hal ini membu- at kondisi masyarakat makin berat. Merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh katadata, sepanjang 2020 (hingga 29 Desember 2020), telah terjadi 2.929 bencana alam di Indonesia. Bencana terse- but didominasi oleh banjir, puting beliung, tanah longsor, dan keba- karan hutan serta lahan. Menimbang kondisi tersebut maka artikel yang ditulis oleh Herman, Ega, dan Ahmad pada Bab 15 penting untuk dibaca. Mereka melakukan telaah atas pengaruh bencana ter- hadap ketahanan rumah tangga usaha dan nonusaha. Bencana yang dimaksud adalah bencana alam yang memiliki dampak terhadap su- atu komunitas dan wilayah tertentu. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa bencana berdampak pada turunnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Karakteristik rumah tangga dan kondisi keparahan gempa membuat dampak gempa pada tingkat rumah tangga tidak homogen. Dampak Covid-19 ternyata juga berdimensi gender. Dalam arti- kelnya pada Bab 16, Aktiva melakukan analisis terkait kerentanan perempuan pada masa pendemi serta peranan perempuan dalam mempercepat penanganan Covid-19. Aktiva menyebutkan bahwa dampak Covid-19 dapat memperlebar kesenjangan gender. Hal ini karena tiga faktor kerentanan yang dialami oleh perempuan, yaitu (i) posisi tawar perempuan yang lemah dalam pasar tenaga kerja; (ii) kebijakan bekerja dan belajar di rumah membuat beban rumah tangga yang ditanggung oleh kaum perempuan makin besar; (iii) kondisi fisik perempuan dapat meningkatkan peluang terpapar lebih besar. Dengan catatan-catatan tersebut penulis mengusulkan agar kebijakan penanganan Covid-19 memperhatikan kepentingan kaum 9
perempuan dengan saksama, baik dari sisi ekonomi dan ketenaga- kerjaan, sosial, kesehatan, maupun keterwakilan perempuan. Selain dimensi gender, Covid-19 juga memberikan dampak pada sisi sosial psikologis masyarakat. Dalam Bab 17, Dinik, Mun, dan Syayyidah mendalami faktor-faktor yang menyebabkan burnout atau kondisi yang mencerminkan keletihan emosi dan sikap sinis atas hal- hal yang dilakukan oleh orang lain. Gangguan psikologis ini terjadi karena beragam faktor, termasuk tekanan ekonomi karena pandemi. Beberapa hal yang dikaji secara mendalam mengenai penyebab burnout dan durasi yang terjadi adalah kecekatan individu, kondisi ekonomi, keimanan baik individu dan kelompok, serta daya tahan ekonomi komunitas. Kecekatan individu (self­agility) merupakan faktor yang paling penting. Tentu saja masyarakat menjadi faktor pendukung untuk memperkuat self­agility. Terakhir dari aspek kesejahteraan sosial, yaitu terkait soliditas masyarakat di tingkat desa. Selama pandemi pemerintah desa perlu melakukan refocusing anggaran untuk mendukung program bantuan sosial. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan pembangunan fisik yang harus dikurangi. Tentu saja dalam kondisi pandemi pemerintah desa bersama masyarakat perlu bekerja sama dengan lebih erat. Pilar- pilar modal sosial perlu dibangun lebih kokoh dalam kelembagaan desa yang ada. Atas dasar itu, maka penting untuk melihat seperti apa soliditas ini berjalan, khususnya sebelum pandemi ini ter- jadi. Dalam artikel mereka pada Bab 18, Udin dan I Dewa Gede Kar- ma Wisana memberikan perhatian pada dua isu penting. Per tama, menganalisis peranan dana desa dalam memberikan efek partisipasi yang tinggi (kerumunan) secara sukarela di antara warga dalam me- nyediakan barang publik. Kedua, melihat keterkaitan antara keti- dakpercayaan pada pemerintah desa dan kerumunan pada partisi pasi sukarela. Studi ini menemukan bahwa partisipasi sukarela se cara ma- sif terjadi setelah masyarakat desa merasakan manfaat atas penyedia- 10
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi an barang publik. Kemampuan mengalokasikan dana desa secara tepat akan memengaruhi partisipasi masyarakat. Demikian juga de- ngan keterbukaan dalam pemanfaatan dana desa menjadi kunci un- tuk membangun partisipasi sukarela masyarakat dan memper kuat kondisi kepuasan sosial masyarakat. Akhirnya kontrol sosial juga perlu terus dibangun untuk menekan jumlah free rider yang hanya memanfaatkan partisipasi aktif kelompok lain. 5. PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA Dua sektor sangat penting dan saling terkait, yaitu transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Kedua sektor tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan paling besar di- bandingkan dengan sektor lain pada 2020, yaitu masing-masing -15,04% dan -10,22%. Kedua sektor itu juga terkait erat dengan sektor pariwisata. Data tahun 2020 memperlihatkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan dari sekitar 16,1 juta kunjungan pada 2019, menjadi hanya sekitar 4 juta kunjungan pada 2020 (BPS, 2021f ). Sebagai destinasi wisata nasional dan dunia, Provinsi Bali menga- lami pukulan hebat akibat pandemi. Ni Nyoman dan Putu Yudy melakukan analisis dampak Covid-19 terhadap kondisi pereko- nomian dan pariwisata di Bali yang bisa dilihat pada Bab 19. Demi- kian juga telaah atas respons kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga disampaikan oleh keduanya. Dalam skenario yang dibangun oleh penulis tampak bahwa pemulihan sektor pariwisata bergerak dalam tarikan wisatawan domestik dan internasional. Namun tentu saja dalam skenario tersebut, pemulihan sektor pariwi sata membu- tuhkan waktu yang agak panjang. Hal yang perlu diperhati kan, yaitu upaya untuk membangun kembali persepsi dan rasa percaya terha- dap keamanan sektor wisata. Dengan menjalankan protokol keber- sihan, kesehatan, dan keamanan secara konsisten maka prospek pe- mulihan sektor pariwisata akan berjalan lebih baik. 11
Kesulitan hebat yang dialami oleh sektor pariwisata juga dijelas- kan oleh Irene pada Bab 20. Irene mengemukakan bahwa banyak usaha yang gulung tikar akibat pandemi, salah satunya adalah hotel. Dalam artikelnya Irene mencoba memperkirakan jumlah usaha ho- tel yang mengalami kebangkrutan pada kuartal I dan II tahun 2020, serta mengindentifikasi faktor penting yang menyebabkan hal terse- but. Kondisi tekanan finansial (financial distress) yang tergambar dari dua variabel yang sangat penting, yaitu earnings before interest and tax ratio to total asset (EBITTA) dan ratio of working capital to total asset (WCTA). Atas dasar temuan tersebut, Irene mengemukakan bahwa usaha perhotelan perlu melakukan diversifikasi usaha dan mengoptimalkan internet of things. Demikian juga dukungan ke- bijakan dari sisi permodalan usaha dan perlunya mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan standar pelayanan yang optimal pada masa pandemi. Lebih lanjut tentang pentingnya bisnis perhotelan melakukan di- versifikasi usaha, dalam Bab 21 Helen, Herdin, dan Anang men- diskusikan tentang realitas virtual yang akan berkembang sebagai upaya untuk mendorong kinerja sektor pariwisata (virtual tourism) pada masa pandemi. Helen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang besar dalam memanfaat- kan teknologi realitas virtual. Namun, posisi Indonesia masih dalam tingkatan pemula dalam hal pengembangan realitas virtual sehingga penguatan kapasitas dari sisi sumber daya manusia dan teknologi masih diperlukan. Solusi lain untuk menyelamatkan sektor pariwisata disampaikan oleh Wisnu dalam Bab 22. Wisnu melakukan analisis terkait dam- pak perubahan destinasi wisatawan nusantara yang biasanya berlibur ke luar negeri, menjadi ke dalam negeri. Secara konseptual dan em- piris, optimalisasi wisata di dalam negeri dapat mengurangi defisit transaksi berjalan, menjaga nilai tukar rupiah, dan meningkatkan permintaan domestik. Namun untuk mendorong pariwisata dalam 12
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi negeri, tentu saja perlu banyak perbaikan dalam hal kemudahan, ke- nyamanan, keselamatan, dan keamanan. 6. PERAN EKONOMI SYARIAH Pemulihan ekonomi tidaklah cukup jika hanya bersandar pada ke- kuatan pemerintah. Peranan basis ekonomi umat telah bergerak untuk membantu meringankan kelompok yang terdampak berat akibat Covid-19. Negara juga dapat mendorong basis ekonomi umat untuk mengambil peran lebih besar dalam membangun dan mem- perkuat daya saing bangsa, termasuk untuk mengatasi dampak-dam- pak sosial akibat pandemi. Dalam Bab 23, peranan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf ) sebagai instrumen penting dalam menghadapi pandemi didiskusi- kan cukup mendalam oleh Ning Karnawijaya dan Siti Rokhaniyah. Dalam hal ini penulis memberikan perhatian pada instrumen zakat produktif. Meskipun studi ini memperlihatkan bahwa zakat produk- tif dapat meningkatkan rata-rata penghasilan bulanan mustahik, na- mun dari sisi efektivitas masih perlu ditingkatkan. Misalnya dari sisi infrastrukur, program, sinergi antara lembaga ziswaf dan program pemerintah. Hal senada juga disampaikan oleh Ana dan Imam dalam Bab 24. Mereka memperlihatkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pe- lengkap dari sistem fiskal. Telaah teori, kebijakan dan studi empiris atas hal ini dilakukan oleh Ana dan Imam. Zakat merupakan instru- men untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan de mikian zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Agar tujuan ini tercapai maka perlu penataan dari sisi peranan amil lokal dan koordinasi antarinstitusi, dukungan sistem hukum yang tegas bagi otoritas zakat, adaptasi atas kondisi sosio-ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya kondisi UMKM yang terdampak berat akibat Co- vid-19 juga memerlukan langkah-langkah penanggulangan. Pada Bab 25 Rifaldi berpendapat bahwa formulasi skema sukuk sosial di 13
tingkat mikro dan sinergi lintas sektor dapat membantu pemulihan UMKM. Misalnya melalui social microfinance sukuk (SMS), pinjam- an lunak tanpa bunga dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi UMKM. Dalam waktu yang bersamaan instrumen zakat, infak, se- dekah, dan wakaf (ziswaf ) juga dapat dimanfaatkan. Dengan demi- kian, baik jaminan sosial maupun modal usaha untuk menggerak- kan ekonomi produksi dapat sama-sama dimanfaatkan bagi UMKM dalam kondisi pandemi. Peluang untuk memberdayakan ekonomi umat masih terbuka le- bar. Dalam Bab 26 Sulaeman menguji niat para penyandang dana kerumunan dalam menggunakan model platform crowdfunding sya- riah. Studi ini memperlihatkan bahwa penilaian atas kemanfaatan, kemudahan penggunaan, peranan media sosial, dan informasi ter- kait dengan crowdfunding telah memberikan dampak yang ber arti. Temuan ini memperkuat argumen akan peranan Islamic crowd­ funding dalam membantu UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19. 7. KEMUDAHAN BERUSAHA Indonesia perlu terus berupaya untuk memperbaiki posisi dalam memberikan kemudahan berbisnis. Aspek seperti prosedur memulai bisnis, perizinan, pendaftaran hak milik, kesempatan mendapatkan kredit, pembayaran pajak, jaminan kepastian kontrak, serta upaya untuk mengatasi problem insolvensi atau kesulitan finansial dalam menyelesaikan pembayaran utang, perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam Bab 27 Silvi dan Axellina melakukan eksplorasi atas ke- mudahan berbisnis di Indonesia, dengan memberikan perhatian dari sisi korupsi sebagai manifestasi dari sisi kelembagaan dan kondisi infrastruktur digital sebagai bagian penting untuk mendukung ke- giatan bisnis dalam lingkungan global. Studi ini memperlihatkan 14
Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pan demi bahwa kedua variabel tersebut sangatlah berpengaruh untuk memu- lai usaha. Demikian juga dalam menyikapi hadirnya UU Cipta Kerja. Da- lam Bab 28 Muhamad dan Muhammad menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja penting untuk mendorong iklim investasi, namun itu saja belum cukup. Pemerintah perlu melakukan pembenahan terus- menerus untuk memperkuat fondasi dan pilar pembangunan eko- nomi, seperti produktivitas tenaga kerja, penguatan sumber daya manusia, stabilitas sosial dan politik, dan pengembangan serta pe- nguatan infrastruktur. Muhamad dan Muhammad juga menggaris- bawahi pentingnya merancang kebijakan yang sensitif terhadap struktur demografi. Tentu saja pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait pada sisi fisik, namun juga sisi kelembagaan khususnya dalam memberi- kan kemudahan pada sumber akses permodalan alternatif yang dibu- tuhkan oleh usaha kecil. Dalam Bab 29, Muhammad, Lailatul, dan Putri mencoba memberikan solusi agar lebih banyak UMKM yang naik kelas dengan omzet yang makin meningkat. Gagasan untuk membentuk pasar modal bagi UMKM penting dipertimbangkan oleh pemerintah. Walaupun implementasi gagasan ini masih bersifat jangka panjang, namun pemerintah dapat mempersiapkan kelem- bagaan mulai sekarang. DAFTAR PUSTAKA Kompas, Senin, 14 Juni 2021. "Lonjakan Kasus karena Varian Baru Covid-19". BPS. 2021a. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV­2020. BPS. 2021b. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021. BPS. 2021c. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi. BPS. 2021d. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. BPS. 2021e. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2020. 15
BPS. 2021f. Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional De­ sember 2020. Bank Indonesia. 2021. "Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama terhadap Rupiah di Bank Indonesia". Thee, K.W. 2012. Indonesia's Economy Since Independence. Singapore: ISEAS Publishing. Gordon, R.J. 1978. Macroeconomics. Boston: Little, Brown and Company. 16
Bagian I STABILITAS EKONOMI MAKRO
Bab 2 STRATEGI PEMulIhAN EKoNoMI NASIoNAl (PEN), SuDAh oPTIMAlKAh? Chairul Adi1 1. PENDAHULUAN Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) akan menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah peradaban dunia. Bagaimana tidak, virus yang berawal dari Wuhan, Tiongkok kini telah menyebar hampir ke seluruh negara, menginfeksi puluhan juta orang, dan mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang. Demikian pula di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, penyebaran Covid-19 kian meluas. Sampai dengan 6 September 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat hampir 200 ribu kasus positif Covid-19 di 489 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, lebih dari 8.000 di antaranya meninggal dunia. Covid-19 telah menimbulkan krisis multidimensi, bukan hanya dari sisi kesehatan dan kemanusiaan tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Dari dimensi ekonomi, dampak nyata pandemi Covid-19 terlihat dari kontraksi perekonomian yang terjadi hampir di seluruh 1Ph.D Candidate, Department of Political Economy, The University of Sydney; Pegawai pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemente- rian Keuangan RI | 19
negara, peningkatan jumlah pengangguran, penutupan berbagai usaha khususnya skala kecil dan menengah, penurunan volume per- dagangan global, dan lonjakan utang pemerintah untuk biaya pena- nganan Covid-19. Dari aspek sosial, mudahnya penyebaran Co- vid-19 memaksa penduduk di seluruh dunia untuk mengurangi ak- tivitas sosialnya dan bekerja dari rumah. Di beberapa negara konflik sosial juga terjadi akibat pertentangan antarkelas dalam menyikapi kebijakan lockdown, yaitu antara kelas menengah (ke atas) yang mendukung pemberlakuan lockdown dan kelas bawah yang umum- nya menentang kebijakan lockdown. Sementara itu, pandemi Co- vid-19 juga meningkatkan tensi politik antarnegara, mulai dari sa- ling tuduh asal muasal penyebaran virus hingga masalah distribusi "calon" vaksin. Tanpa mengesampingkan dampak pandemi Co- vid-19 terhadap aspek-aspek tersebut, ruang lingkup pembahasan pada tulisan ini akan dibatasi pada aspek ekonomi. Seperti negara-negara lain, dampak ekonomi dari pandemi Co- vid-19 juga sangat terasa di Indonesia. Sebagai gambaran, meski ke- bijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diterapkan pada minggu-minggu terakhir kuartal I 2020, namun efeknya terha- dap kinerja perekonomian pada kuartal tersebut sudah jelas terlihat. Kinerja ekonomi masih positif 2,97% (yoy) pada kuartal per tama 2020, namun terjadi perlambatan yang signifikan yang dipicu oleh kontraksi cukup dalam pada sektor konsumsi rumah tangga. Semen- tara itu, sesuai perkiraan, kinerja perekonomian kuartal kedua ma- kin memburuk seiring pembatasan aktivitas ekonomi di kota-kota besar yang menjadi pusat penyebaran Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi sebesar 5,32% (yoy) pada kuartal II 2020. Mes- ki data resmi belum dirilis, jumlah pengangguran juga diperkirakan meningkat tajam seiring terhentinya aktivitas ekonomi. Pemerintah tentu tidak tinggal diam menghadapi krisis multi- dimensi ini. Berbagai upaya telah diambil untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk lebih dalam. Melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi 20
UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diberi keleluasaan untuk melonggarkan batas defisit fiskal menjadi lebih dari 3% sampai de- ngan 2022. Selain fleksibilitas dari sisi fiskal, pemerintah juga meng- gelontorkan stimulus fiskal senilai Rp695,2 triliun untuk biaya pe- nanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada konfe- rensi pers APBN KiTa 16 Juni 2020 disebutkan bahwa stimulus ini terbagi ke dalam enam sektor, yaitu kesehatan (13%), perlindungan sosial (29%), insentif usaha (17%), UMKM (18%), pembiayaan korporasi (8%), dan dukungan sektoral bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (15%). Berbagai macam program digulirkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana stimulus tersebut, di antaranya bantuan sosial, diskon listrik, kartu prakerja, subsidi bu- nga, pembebasan PPh, dan yang terbaru adalah bantuan produktif bagi usaha mikro. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil tersebut cukup efektif untuk membangkitkan ekonomi dari keterpurukan? Pertanyaan ini sangat relevan karena dalam kondisi krisis, saat pemerintah memiliki keterbatasan kapasi- tas fiskal, pemilihan program dan strategi yang tepat sasaran menjadi sangat krusial. Alokasi stimulus fiskal ke dalam program-program yang kurang tepat bukan hanya akan berdampak pada lambannya proses pemulihan ekonomi, tetapi lebih jauh dapat berdampak pada sustainabilitas fiskal pemerintah. Penelitian dari Poterba (1994), mi- salnya, memberikan contoh bahwa suatu kebijakan fiskal dalam rangka penanganan krisis yang tidak tepat justru berdampak pada makin tidak terkendalinya defisit anggaran. Salah satu cara mengukur efektivitas kebijakan fiskal tentu de- ngan melihat efeknya terhadap indikator-indikator perekonomian. Namun, tentu saja hal ini belum bisa dilakukan mengingat stimulus fiskal baru saja digulirkan dan perlu waktu untuk melihat transmisi stimulus fiskal terhadap pergerakan ekonomi. Alternatif untuk me- nilai stimulus fiskal yang diambil sudah efektif atau belum adalah dengan membandingkannya dengan kinerja pada masa lalu. Untuk 21
itu, dalam makalah ini penulis akan menilai efektivitas program pe- mulihan ekonomi nasional dengan membandingkannya dengan kinerja stimulus fiskal pada periode-periode sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan membandingkan respons kebijakan fiskal di Indonesia dengan kebijakan yang diambil di beberapa negara lain. Bagian selanjutnya dari makalah ini akan menyajikan alur pem- bahasan terkait efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara lebih mendetail sehingga penulis sampai pada kesimpulan ter- sebut di atas. Pembahasan dimulai dari tinjauan literatur, dilanjut- kan dengan penjelasan lebih mendetail mengenai metode penelitian yang digunakan, kemudian pemaparan hasil penelitian dan pemba- hasan, termasuk implikasinya terhadap kebijakan yang diambil, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. 2. TINJAUAN PUSTAKA Secara umum, instrumen kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy) dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pajak dan belanja negara. Dalam model ekonomi Keynesian tradisional, intervensi pemerintah melalui pajak dan belanja negara akan ber- dampak pada circular flow of income dalam suatu ekonomi. Sebagai- mana dijelaskan dalam Stilwell (2012), pengenaan pajak oleh peme- rintah akan bersifat contractionary karena mengakibatkan leakage pada perekonomian sehingga jumlah uang yang beredar dalam sua- tu ekonomi berkurang. Sebaliknya, belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah akan bersifat expansionary karena menciptakan injection bagi perekonomian sehingga lebih banyak uang yang berputar untuk aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, untuk mendorong pertumbuh- an ekonomi (expansionary policy), pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan dan/atau meningkatkan belanja negara. Adanya berbagai alternatif instrumen fiskal tentu menimbulkan pertanyaan tentang instrumen fiskal yang lebih efektif untuk mensti- mulasi ekonomi. Sebagaimana dilaporkan dalam Batini et al. (2014), 22
penelitian terkait efektivitas kebijakan fiskal terhadap perekonomian menghasilkan temuan beragam. Terkait pajak misalnya, Romer dan Romer (2010) menemukan bahwa dampak negatif terhadap per- ekonomian sangat signifikan. Demikian pula Perotti (2012) yang menemukan bahwa insentif (pengurangan) pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Sebaliknya Barro (1974) berpendapat bahwa insentif pa- jak tidak efektif untuk mendorong perekonomian karena insentif pajak pada dasarnya hanya menggantikan pengenaan pajak pada masa sekarang dengan pajak pada masa mendatang dengan nilai se- karang (present value) yang sama. Insentif pajak yang tidak disertai dengan pengurangan belanja negara diartikan bahwa pada masa mendatang pajak akan lebih besar sehingga masyarakat cenderung menyimpan insetif pajak saat ini sebagai kompensasi atas potensi kenaikan pajak pada masa mendatang (Baum, Poplawski-Ribeiro, dan Weber, 2012). Lebih lanjut Blanchard dan Perotti (2002) menemukan bahwa fiscal multiplier yang berasal dari pajak dan belanja relatif sama. Se- mentara itu Mineshima, Poplawski-Ribeiro, dan Weber (2014) me- nemukan bahwa stimulus fiskal melalui pemberian insentif pajak menghasilkan multiplier effect yang lebih kecil dibanding jika stimu- lus dilakukan melalui penambahan belanja negara. Penelitian yang melibatkan Indonesia yang dilakukan oleh Ducanes et al. (2006) juga menghasilkan temuan serupa. Hal ini karena tambahan peng- hasilan (yang berasal dari pengurangan pajak) tidak serta-merta menambah konsumsi sebab rumah tangga cenderung menyimpan- nya sebagai tabungan (Batini et al., 2014). Penelitian Alesina dan Ar dagna (2010) menghasilkan temuan berbeda. Menggunakan data dari negara-negara OECD, mereka menemukan bahwa stimulus fis- kal dalam bentuk pajak justru lebih signifikan daripada dalam ben- tuk tambahan pengeluaran negara. Hal ini karena tambahan tabung- an dari masyarakat berdampak pada tambahan likuiditas di pasar ke uangan sehingga mendorong investasi. 23
Selanjutnya terkait dengan efektivitas stimulus fiskal dalam ben- tuk tambahan belanja negara, sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tambahan belanja negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Batini et al., 2014; Spilimbergo, Symansky, dan Schindler, 2009). Sebagai contoh, Perotti (2005) melaporkan bahwa belanja negara menghasilkan fiscal multiplier yang positif. Na- mun demikian, fiscal multiplier lebih dari 1 hanya terjadi di Amerika Serikat pada periode sebelum 1980-an. Besaran multiplier effect pun dilaporkan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Temuan se- rupa dilaporkan oleh Ilzetzki, Mendoza, dan Vegh (2013) yang memperkirakan bahwa stimulus fiskal berupa kenaikan be lanja ne- gara menghasilkan multiplier sebesar 0,63 di negara berkembang dan 0,91 di negara maju. Meski sebagian besar bukti empiris menunjuk- kan hubungan yang positif antara belanja negara dan pertumbuhan ekonomi, penelitian Tang, Liu, dan Cheung (2013) menghasilkan temuan berbeda. Studi yang dilakukan terhadap lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thai- land menunjukkan bahwa tambahan belanja negara tidak berdam- pak signifikan terhadap kinerja perekonomian. Sebaliknya, dalam penelitian tersebut ditemukan hubungan positif antara tingkat pene- rimaan pajak dan kinerja perekonomian; sesuatu yang boleh dikata- kan berbeda dari teori konvensional. Para peneliti menduga bahwa hal itu disebabkan oleh karakteristik negara-negara tersebut yang sangat terbuka terhadap perdagangan bebas sehingga terjadi kebo- coran stimulus fiskal akibat tingginya impor. Masih terkait dengan belanja negara, stimulus fiskal dalam ben- tuk belanja negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja ba- rang (government consumption) dan belanja modal (government in­ vest ment). Disagregasi belanja negara ke dalam komponen-kompo- nennya menarik perhatian peneliti sejak publikasi artikel seminal dari Aschauer (1989) yang menunjukkan hubungan positif inves tasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah bukan hanya berdampak pada kenaikan permintaan agregat, namun 24
juga berdampak pada akumulasi modal sehingga meningkatkan ka- pasitas produksi di negara tersebut (Seccareccia, 1995), turunnya biaya produksi (Cohen dan Paul, 2004; Teruel dan Kuroda, 2005), dan daya tarik bagi investor asing (Pressman, 1994). Penelitian lain antara lain dari Abiad, Furceri, dan Topalova (2016), Batina (1998), Calderón, Moral‐Benito, dan Servén (2015), dan Ligthart (2000) menunjukkan bukti empiris yang serupa. Namun demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil berbeda. Ilzetzki, Mendoza, dan Vegh (2013) dan Perotti (2005) membandingkan dampak masing-masing komponen belanja negara terhadap perekonomian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh govern­ ment consumption dan government investment terhadap kinerja per- ekonomian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan terhadap tiga negara di Afrika dan Timur Tengah menunjukkan bahwa dampak investasi pemerintah terhadap perekonomian relatif kecil dan hanya terjadi dalam jangka pendek (Agénor, Nabli, dan Yousef, 2005). Hal ini karena buruknya kondisi iklim bisnis di negara tersebut se hingga efek investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha swasta. Penelitian terhadap negara- negara berpenghasilan rendah dan menengah yang dilakukan oleh Warner (2014) juga menghasilkan temuan serupa. Dampak inves tasi pemerintah terhadap perekonomian relatif lemah dan hanya terjadi pada tahun yang sama saat stimulus tersebut diberikan. Hasil ber- beda juga ditemukan pada Ghali (1998) yang meneliti dampak in- vestasi pemerintah di Tunisia. Penelitian tersebut menunjukkan hu- bungan negatif antara investasi pemerintah dan pertumbuhan eko- nomi. Peneliti menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh dominasi perusahaan milik pemerintah untuk menjalankan proyek- proyek infrastruktur. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa bukti empiris terkait efek- tivitas stimulus fiskal sangat beragam. Selain itu, meskipun sangat ba nyak studi yang meneliti dampak kebijakan fiskal terhadap ki nerja 25
perekonomian, sebagian besar studi tersebut dilakukan dengan mengambil sampel di Amerika Serikat dan negara-negara maju (Bom dan Ligthart, 2009; Núñez-Serrano dan Velázquez, 2017). Akibatnya, rekomendasi kebijakan pun akan cenderung bias terha- dap negara maju. Artikel ini mencoba memberikan perspektif yang terjadi di negara berkembang dengan memberikan bukti empiris yang terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya melibatkan satu atau dua instrumen fiskal. Artikel ini mena- warkan gambaran yang lebih komprehensif dengan memasukkan tiga instrumen fiskal, yaitu penerimaan negara dan belanja negara yang diperinci menjadi belanja barang dan belanja modal. Yang ti- dak kalah penting, dalam penelitian ini penulis juga menambahkan variabel utang pemerintah ke dalam model analisis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Favero dan Giavazzi (2007), dampak dinamis utang pemerintah yang tidak dimasukkan dalam mengukur efektivi- tas kebijakan fiskal dapat berdampak pada hasil yang kurang akurat. 3. METODE PENELITIAN Untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal, penelitian ini akan menggunakan analisis SVAR (Structural Vector Autoregression). Sejak dikembangkan oleh Sims (1980), metode ini menjadi pilihan utama para ekonom di samping metode DSGE (Dynamic Stochastic Gene­ ral Equilibrium) (Bjørnland, 2000; Caldara dan Kamps, 2008; Čapek dan Cuaresma, 2020; Gechert, 2012; Tenhofen, Wolff dan Heppke- Falk, 2010). Baik DSGE maupun SVAR memiliki struktur yang hampir sama (Assenmacher, 2017); kedua model tersebut sama-sama mampu menjelaskan hubungan dinamis antarvariabel. Namun de- mikian, DSGE lebih menekankan pada aspek teoretis sehingga koherensi dengan data empiris berkurang. Sebaliknya, model SVAR memiliki keunggulan dalam hal koherensi empiris sehingga lebih cocok dengan karakteristik data. Dalam konteks analisis kebijakan, model SVAR dianggap lebih tepat karena lebih menekankan kese- 26
suaian dengan data empiris yang ada dibandingkan dengan kese- suaian secara teoritis (Blanchard, 2018). Lebih lanjut Stiglitz (2018) berpendapat bahwa model DSGE kurang tepat jika digunakan untuk analisis terkait kebijakan, misalnya dampak stimulus fiskal terhadap perekonomian. Selain itu, DSGE dianggap memiliki kesa- lahan logika yang fundamental terkait penggunaan asumsi mikro di dalamnya (Galí, 2017; Rogers, 2018). Pemodelan VAR sangat tepat digunakan untuk melihat hubung- an kausalitas antarvariabel. Hal ini karena dalam pemodelannya ti- dak dibutuhkan asumsi awal mengenai arah hubungan sebab akibat (causality direction). Terlebih, sebagaimana diungkapkan oleh Abiad, Furceri, dan Topalova (2016), variabel-variabel makroekonomi pada umumnya memiliki hubungan kausalitas timbal balik (bi­directional causation). Masalah endogenitas ini dapat diatasi dalam pemodelan VAR karena setiap variabel akan diregresi terhadap nilai lampau (lagged value) dari variabel tersebut dan variabel lain di dalam model. Dengan kata lain, semua variabel yang diteliti akan diperlakukan sebagai variabel endogen. Pemodelan VAR sendiri tidak lepas dari kekurangan. Sebagai konsekuensi ketiadaan asumsi awal mengenai hubungan kausalitas antarvariabel, model VAR dianggap a-teoretis (Cavallo, Dallari, dan Ribba, 2018; Cooley dan Leroy, 1985). Hal ini karena peneliti dapat memasukkan variabel apa pun ke dalam VAR model dan menentu- kan hubungan kausalitas di antaranya meski tanpa dilandasi argu- men teoretis yang mendasarinya. Untuk menjawab kritik tersebut, seluruh variabel yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada kerangka teori. Penelitian ini memasukkan delapan variabel, yaitu konsumsi pemerintah tangga (PCONS), investasi pemerintah (GINVEST), investasi swasta (PIN- VEST), ekspor (EXPORT), Pertumbuhan Domestik Bruto riil (RGDP), penerimaan perpajakan (TAXREV), dan rasio utang pe- merintah terhadap PDB (GDEBT). Kelima variabel pertama me- representasikan model ekonomi terbuka berdasarkan pendekatan (GCONS), konsumsi rumah 27
Keynesian yang secara keseluruhan akan membentuk agregat per- mintaan. Interaksi komponen pembentuk aggregate demand ini menghasilkan bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan out­ put ekonomi (RGDP). Seperti dalam Blanchard dan Perotti (2002), variabel TAXREV dimasukkan ke dalam pemodelan untuk mem- bandingkan efektivitas antarinstrumen fiskal. Sementara itu, variabel kedelapan dimasukkan dalam model sebagaimana disarankan dalam Favero dan Giavazzi (2007) mengenai pentingnya memasukkan va- riabel utang pemerintah dalam mengukur efektivitas kebijakan fiskal. Seluruh variabel kecuali variabel GDP diukur dalam satuan per- sentase terhadap GDP, sedangkan variabel GDP diukur dalam satu- an USD per kapita. Data untuk variabel GCONS, PCONS, EXPORT, dan RGDP diambil dari Penn World Table versi 9.1 yang dikembangkan oleh Feenstra, Inklaar, dan Timmer (2015). Semen- tara itu, variabel GINVEST dan PINVEST diambil dari dataset IMF Investment and Capital Stock Dataset (IMF, 2019). Tidak seperti da­ taset lain yang merepresentasikan variabel investasi, dataset IMF ini menyajikan data yang lebih mendetail dengan membedakan antara investasi pemerintah dan investasi swasta. Untuk variabel TAXREV, data diambil dari World Development Indicators yang disediakan oleh World Bank (2020). Sementara itu untuk variabel terakhir, yaitu GDEBT, data diperoleh dari IMF Global Debt Data base (Mbaye, Badia, dan Chae, 2018). Analisis akan dilakukan terhadap data Indonesia untuk periode 1972-2017. Secara singkat, model VAR dapat direpresentasikan dalam ben- tuk tereduksi (reduced form) sebagai: (1) dengan , , dan . 28
merepresentasikan variabel dalam model, me- nunjukkan dimensi waktu, dan adalah parameter regresi, sedang- kan adalah residual (error terms). Rumus (1) di atas menggambar- kan model VAR order pertama yang setiap variabelnya akan dire- gresikan dengan lagged values untuk satu periode sebelumnya. Se- mentara itu untuk lag sepanjang (VAR dengan order ), model VAR dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut: Notasi dan (2) Untuk struktur model, penelitian ini akan menggunakan metode Cholesky recursive ordering yang urutan pertama variabelnya di- asumsikan tidak memiliki efek terhadap variabel lain dalam periode yang sama (contemporaneous effect), variabel kedua hanya memiliki contemporaneous effect terhadap variabel pertama, variabel ketiga me- miliki contemporaneous effect terhadap varibel pertama dan kedua, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, urutan variabel dalam model VAR adalah sebagai berikut: . Sebelum analisis VAR dijalankan, yang terlebih dahulu dilakukan adalah pengecekan stationaritas data. Dari hasil uji akar mengguna- kan Augmented Dickey Fuller (ADF), diketahui bahwa sebagian be- sar variabel tidak stasioner di level integrasi 0. Untuk itu, penulis menggunakan filter Hodrick-Prescott (HP) untuk menghasilkan data yang stasioner sebagai syarat untuk melakukan analisis meng- 29
gunakan VAR. Hal lain yang perlu dilakukan sebelum menjalankan regresi VAR adalah menentukan panjang lag yang optimal. Penggu- naan lag yang terlalu panjang akan menurunkan degree of freedom akibat berkurangnya jumlah titik observasi. Di sisi lain, lag yang ter- lalu pendek dapat mengakibatkan nilai residu yang terkorelasi dan nilai koefisien estimasi yang bias akibat adanya omitted variables. Sa- yangnya tidak ada aturan baku mengenai penentuan panjang lag op- timal dalam pemodelan VAR. Oleh karena itu, penelitian ini meng- gunakan rule of thumb yang berlaku untuk data dengan frekuensi tahunan, yaitu 1 periode (Ouliaris, Pagan, dan Restrepo, 2018). Selanjutnya, analisis VAR dilakukan menggunakan software E-Views. Adapun hasil uji VAR tersebut akan diuraikan pada bagian berikut. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Secara umum pemodelan VAR menghasilkan berbagai macam out- put yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar- variabel, antara lain Granger's causality, impulse­response function (IRF), dan forecast error variance decomposition. Di antara fitur VAR yang ada, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada hasil impulse­response function (IRF). Gambar 1. Respons RGDP terhadap shock pada variabel lain Response of RGDP to Innovations using Cholesky (d.f. adjusted) Factors 40 30 20 10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GINVEST GCONS TAXREV 30
Accumulated Response of RGDP to Innovations using Cholesky (d.f. adjusted) Factors 400 300 200 100 0 100 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GINVEST GCONS TAXREV Gambar 1 di atas menyajikan respons variabel GDP riil terhadap shock yang terjadi pada tiga jenis instrumen fiskal, yaitu investasi pe- merintah (GINVEST), konsumsi pemerintah (GCONS), dan pene- rimaan pajak (TAXREV). Dari grafik tersebut terlihat bahwa jika terdapat tambahan belanja negara, baik dalam bentuk belanja ba- rang maupun belanja modal, maka akan berdampak pada mening- katnya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari grafik tersebut juga terlihat bahwa pajak dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang negatif. Dengan kata lain, pemberian insentif perpajakan akan menjadi katalis dalam mendorong perekonomian. Hasil ini secara umum sesuai dengan teori standar Keynesian sebagaimana telah di- uraikan pada subbab Tinjauan Pustaka. Dari grafik accumulated response, dapat disimpulkan bahwa dam- pak GCONS maupun GINVEST terhadap RGDP relatif sama. Hal ini mengonfirmasi temuan Ilzetzki, Mendoza, dan Vegh (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaaan yang signifikan an tara government consumption dan government investment. Sementara itu jika dibandingkan dengan instrumen pajak, multiplier effect dari sti- mulus fiskal berupa tambahan belanja negara jauh lebih besar, ham- pir tiga kali lipat. Selain itu, dari trajectory response (grafik kiri), terli- hat bahwa kontribusi pengurangan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi baru terasa mulai tahun ke-2 sejak stimulus digulirkan dan 31
mencapai puncaknya pada tahun ke-7. Sebaliknya, dampak GCONS maupun GINVEST terhadap RGPD sudah terlihat pada tahun yang sama sejak diberikannya stimulus. Dengan kata lain, stimulus be- rupa tambahan belanja negara jauh lebih efektif, baik dari sisi magni­ tude maupun kecepatan transmisinya terhadap aktivitas ekonomi. Hasil IRF yang tidak kalah penting untuk ditampilkan dalam konteks kebijakan fiskal adalah dampak masing-masing instrumen fiskal terhadap rasio utang pemerintah (Gambar 2). Hal ini penting untuk menilai dampak stimulus fiskal terhadap sustainabilitas utang pemerintah. Dari gambar di bawah, terlihat bahwa secara kumulatif, baik GCONS dan GINVEST memiliki hubungan yang negatif de- ngan rasio utang pemerintah. Dengan kata lain, tambahan stimulus fiskal tidak akan mengganggu sustainabilitas utang pemerintah ka- rena efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) lebih besar dari pertumbuhan nominal utang itu sendiri. Namun demikian, ter- dapat sedikit perbedaan dari sisi magnitude-nya. Dalam jangka pen- dek, dampak kenaikan GINVEST terhadap penurunan rasio utang lebih besar dibandingkan dengan GCONS. Namun dalam jangka panjang, terjadi pembalikan arah atas respons GDEBT terhadap GINVEST. Sementara itu, dari Gambar 2 juga dapat dilihat bahwa pajak memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kenaikan penerimaan perpajakan akan berdampak pada naiknya rasio utang pemerintah. Temuan ini cukup menarik karena idealnya, kenaikan penerimaan perpajakan akan berdampak pada berkurangnya pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh peme- rintah melalui penerbitan utang. Jika disandingkan dengan temuan pada Gambar 1, hal ini mengindikasikan bahwa naiknya rasio utang terhadap GDP ini lebih disebabkan oleh dampak negatif pajak ter- hadap PDB (denominator/penyebut dalam rasio tersebut) diban- dingkan dengan penurunan jumlah utang itu sendiri (pembilang dalam penghitungan rasio utang/GDP). Hal ini sekaligus mengindi- 32
kasikan bahwa pola penerimaan perpajakan di Indonesia yang lebih banyak mengandalkan intensifikasi penerimaan pajak. Gambar 2. Respons GDEBT terhadap shock pada variabel lain Response of GDEBT to Innovations using Cholesky (d.f. adjusted) Factors .3 .2 .1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GINVEST GCONS TAXREV Accumulated Response of GDEBT to Innovations using Cholesky (d.f. adjusted) Factors 2 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GINVEST GCONS TAXREV Dari uraian di atas, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diper- hatikan. Pertama, stimulus fiskal dalam bentuk tambahan be lanja negara jauh lebih efektif dibandingkan dengan stimulus dalam ben- tuk pajak, baik dari sisi skala maupun kecepatan transmisinya ke dalam perekonomian. Kedua, baik belanja barang maupun belanja modal sama-sama penting untuk mendorong pertumbuhan eko- nomi. Ketiga, pemberian stimulus fiskal dalam bentuk kenaikan be- lanja negara tidak akan berdampak pada ketahanan fiskal pemerin- 33
tah mengingat dampak positifnya terhadap perekonomian lebih be- sar dibandingkan dengan tambahan jumlah utang itu sendiri (self­ financing fiscal stimuli). Dari temuan tersebut, analisis dilanjutkan dengan membanding- kannya dengan strategi yang diambil oleh pemerintah dalam pro- gram PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sebagaimana disebut- kan di depan, pemerintah menggulirkan sekitar Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dibagi dalam beberapa sektor dengan komposisi sebagaimana terli- hat pada Gambar 3 berikut. Gambar 3. Anggaran penanganan Covid-19 Jika dibandingkan dengan negara lain, besaran stimulus yang di- berikan oleh pemerintah relatif cukup kecil. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, total dukungan fiskal Indonesia hanya se- kitar 3,5% dari PDB, lebih kecil dari rata-rata negara emerging mar­ kets sebesar 5,1%. 34
Gambar 4. Besaran stimulus fiskal terkait Covid-19 di beberapa negara (% PDB)2 Dari angka Rp695,2 triliun tersebut, sebagian di antaranya ada- lah insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasil- an. Dengan kata lain stimulus tersebut sudah memasukkan unsur potensi penerimaan negara yang hilang, bukan murni tambahan be- lanja negara saja. Jumlah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp132,06 triliun (18,99% dari total stimulus), dengan perincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 2IMF, data sampai dengan 12 Juni 2020 35
Tabel 1. Besaran stimulus perpajakan3 Insentif Perpajakan Nilai Stimulus Fasilitas pajak dan kepabeanan di bidang kesehatan Insentif dunia usaha dan UMKM: - PPh 21 DTP - Pembebasan PPh 22 Impor - Pengurangan angsuran PPh 25 - Pengembalian pendahuluan PPN - Penurunan tarif PPh Badan (dari 25% ke 22%) - PPh Final UMKM DTP - Stimulus lain TOTAL Rp9,05 triliun Rp39,66 triliun Rp14,75 triliun Rp14,40 triliun Rp5,80 triliun Rp20,00 triliun Rp2,40 triliun Rp26,00 triliun Rp132,06 triliun Dengan struktur ekonomi Indonesia yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga, stimulus dalam bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tentu sudah sangat tepat. Namun yang tidak kalah penting adalah stimulus bagi dunia usaha dan UMKM. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan sti- mulus bagi dunia usaha yang bukan terbatas pada insentif perpa- jakan saja, namun termasuk bantuan yang lebih riil. Berkaca dari Australia misalnya, selain stimulus "JobSeeker" yang diperuntukkan bagi rumah tangga terdampak, pemerintah juga memberikan sti- mulus "JobKeeper" bagi dunia usaha. Melalui stimulus ini, sektor- sektor usaha yang terdampak secara signifikan oleh pandemi Co- vid-19 akan mendapatkan bantuan tunai dalam bentuk subsidi gaji pegawai. Bantuan produktif usaha mikro yang baru saja digulirkan oleh pemerintah boleh jadi menjadi jawaban atas hal tersebut. Kebijakan ini diyakini dapat mengatasi dilema yang dihadapi oleh pelaku bis- nis, yaitu antara mempertahankan pegawai namun dengan risiko menghadapi kebangkrutan karena operasi terhenti atau melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk mengurangi beban ope- 3Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 sebagaimana diunggah pada akun media sosial Menteri Keuangan RI @smindrawati pada 6 Juli 2020. 36
rasional. Dengan kata lain, selain mencegah UMKM dari kebang- krutan stimulus tersebut juga akan dapat membantu mempertahan- kan daya beli masyarakat. Sebagai persyaratan, UMKM penerima stimulus wajib terdaftar sebagai wajib pajak dan akan dimonitor ke- wajiban perpajakannya. Cara ini sekaligus akan meningkatkan co­ verage basis pajak di sektor usaha informal yang selama ini menjadi tantangan terbesar perpajakan di Indonesia. Konsekuensi kebijakan ini adalah makin meningkatnya beban pembiayaan pemerintah. Na- mun, stimulus ini diyakini lebih sustainable dalam jangka panjang karena akan berdampak pada meningkatnya tax ratio di Indonesia. Selain itu, hasil analisis VAR menunjukkan bahwa stimulus fiskal melalui tambahan belanja negara diyakini tidak akan mengganggu ketahanan fiskal pemerintah. Selain aspek pilihan kebijakan, perhatian juga perlu ditujukan pada tataran implementasi. Tabel di bawah menunjukkan realisasi program PEN sampai dengan akhir kuartal II. Dari keenam sektor yang menjadi tujuan program PEN, hanya sektor perlindungan so- sial yang menunjukkan realisasi cukup menggembirakan, meskipun masih terjadi beberapa kasus inclusion error di beberapa daerah. Se- mentara itu, realisasi stimulus di bidang kesehatan masih sangat ren- dah, yaitu sebesar 1,54% sampai dengan akhir Mei 2020 (APBN KiTa). Angka realisasi terbaru per 29 Juni 2020 juga dapat dilihat pada tabel di bawah. Data ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah belum berjalan secara efektif. Terlebih rilis data ekonomi kuartal II 2020 menunjukkan bahwa secara year­ on­year, konsumsi pemerintah justru turun sebesar 6,90% sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) turun sebesar 8,61%. Data tersebut menunjukkan bahwa program-program yang diran- cang oleh pemerintah belum berjalan secara efektif. Beberapa tan- tangan yang dihadapi adalah terkait masalah regulasi, sosialisasi, dan dukungan infrastruktur yang belum memadai. Yang tidak kalah pen- ting adalah integrasi data antarsektor. Pemerintah mengalami kesu- 37
litan dalam melakukan pendataan pihak-pihak yang berhak mene- rima bantuan dari pemerintah. Tabel 2. Realisasi penyaluran dana stimulus per 29 Juni 20204 Sektor Perlindungan sosial UMKM Insentif usaha Kesehatan Sektoral K/L dan Pemda Pembiayaan korporasi Realisasi Mei 2020 28,63% 0,06% 6,80% 1,54% 3,65% 0,00% Realisasi 29 Juni 2020 34,06% 22,74% 10,14% 4,68% 4,01% N/A 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dengan membandingkan hasil analisis VAR dan data-data terkait strategi maupun realisasi dan implementasi kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dalam rangka program PEN, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. 1. Stimulus fiskal dalam bentuk tambahan belanja negara jauh lebih efektif dibandingkan dengan stimulus dalam bentuk in- sentif pajak, baik dari sisi besaran impact maupun kecepatan transmisinya ke dalam perekonomian. 2. Stimulus fiskal diyakini tidak akan berdampak pada sustaina- bilitas utang pemerintah sepanjang dialokasikan untuk sektor- sektor yang dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong keberlangsungan sektor usaha. 3. Tersendatnya implementasi program PEN menunjukkan bot­ tleneck yang solusinya harus segera dicari, khususnya terkait fleksibilitas regulasi dan integrasi data sosio-ekonomi. Terkait hal tersebut, berikut beberapa hal yang perlu dipertim- bangkan oleh pemerintah. 4APBN KiTa dan Instagram Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu @bkfkemenkeu 38
1. Pilihan kebijakan terkait program PEN perlu lebih difokus- kan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan men- dorong keberlangsungan sektor usaha. Namun stimulus hen- daknya lebih bersifat konkret, bukan hanya berupa insentif pajak yang pada dasarnya hanya berupa potensi penerimaan perpajakan yang hilang. 2. Dari sisi besaran stimulus, pemerintah perlu mempertim- bangkan untuk meningkatkan jumlahnya. Hal ini diyakini tidak akan mengganggu ketahanan fiskal jangka panjang. Na- mun demikian, stimulus hendaknya dialokasikan pada pos- pos yang produktif agar terhindar dari budget profligacy. 3. Pemerintah perlu menyusun short­term strategy maupun exit strategy dalam jangka menengah/panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat diimplementasikan dengan ce- pat. Sebagai contoh, program bantuan produktif usaha mikro yang baru saja digulirkan oleh pemerintah perlu diperluas. Jika perlu, program-program yang mengalami kendala di ta- taran implementasi bisa segera dialihkan untuk mendukung program tersebut. Hal ini diperlukan karena dalam kondisi krisis, respons cepat pemerintah lebih diperlukan. Seberapa pun besaran anggaran yang dialokasikan, tanpa implementasi yang cepat hal tersebut akan sia-sia sehingga tujuan utama un- tuk memulihkan ekonomi nasional dapat terhambat. 4. Sebagai exit strategy, pemerintah perlu menyiapkan stimulus fiskal yang terkoneksi dengan perbaikan infrastruktur institusi negara, khususnya terkait integrasi data nasional. Sebagai langkah awal, stimulus fiskal perlu dikaitkan dengan infor- masi perpajakan dari penerima bantuan. Dengan mengo- neksikan pemberian stimulus dengan kewajiban perpajakan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional diyakini akan lebih sustainable karena akan berdampak pada perluasan basis pajak. 39
5. Dalam jangka panjang, wacana untuk mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wa- jib Pajak (NPWP) perlu direalisasikan. Memburuknya kinerja ekonomi, anjloknya penerimaan pajak, melebarnya defisit, dan meningkatnya utang menjadi hal yang tak terhindarkan di tengah pandemi Covid-19, bukan hanya di Indone- sia tetapi juga hampir di seluruh negara di dunia. Yang membedakan tentu formulasi kebijakan yang diambil untuk memulihkan kondisi ekonomi. Kebijakan "New Normal" yang diambil oleh pemerintah memberikan harapan besar bagi pelaku bisnis akan kembali berge- raknya roda perekonomian. Namun tanpa dukungan stimulus yang konkret dan tepat sasaran dari pemerintah, akan sangat sulit bagi pelaku bisnis untuk kembali bangkit. Yang tidak kalah penting, ke- bijakan "New Normal" harus dibarengi dengan disiplin yang tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan. Jika tidak, ancaman gelom- bang kedua Covid-19 dan makin terpuruknya ekonomi Indonesia akan tidak terhindarkan. DAFTAR PUSTAKA Abiad, A., D. Furceri & P. Topalova. 2016. "The macroeconomic effects of public investment: Evidence from advanced economies". Journal of Macroeconomics, 50, 224-240. doi:10.1016/j. jmacro.2016.07.005. Agénor, P.-R., M.K. Nabli & T.M. Yousef. 2005. "Public infrastruc­ ture and private investment in the Middle East and North Africa". In (Vol. 3661): The World Bank. Alesina, A. & S. Ardagna. 2010. "Large changes in fiscal policy: Taxes versus spending". Tax Policy and the Economy, 24(1), 35-68. doi:10.1086/649828. 40
Aschauer, D. A. 1989. "Is public expenditure productive?" Journal of Monetary Economics, 23(2), 177-200. doi:10.1016/0304- 3932(89)90047-0. Assenmacher, K. 2017. "Bridging the gap between structural VAR and DSGE models". In R. S. G. C. Tille (Ed.), DSGE models in the conduct of policy: Use as intended (Vol. April, pp. 23-30): CEPR Press. Barro, R. J. 1974. "Are government bonds net wealth?" Journal of Poli­ tical Economy, 82(6), 1095-1117. doi:10.1086/260266. Batina, R. 1998. "On the long run effects of public capital and disaggre­ gated public capital on aggregate output". International Tax and Public Finance, 5(3), 263-281. doi:10.1023/A:1008626025932. Batini, N., L. Eyraud, L. Forni & A. Weber. 2014. "Fiscal multipliers: Size, determinants, and use in macroeconomic projections". IDEAS Working Paper Series from RePEc. Baum, A., M. Poplawski-Ribeiro & A. Weber. 2012. "Fiscal multi- pliers and the state of the economy". IMF Working Papers, 12(286), 1. doi:10.5089/9781475565829.001. Bjørnland, H. C. 2000. VAR models in macroeconomic research. Olso: Statistics Norway. Blanchard, O. 2018. "On the future of macroeconomic models". Oxford Review of Economic Policy, 34(1-2), 43-54. doi:10.1093/oxrep/ grx045. Blanchard, O. & R. Perotti. 2002. "An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output". The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368. doi:10.1162/003355302320935043. Bom, P.R.D. & J.E. Ligthart. 2009. "How productive is public capi­ tal? A meta­regression analysis". IDEAS Working Paper Series from RePEc. Caldara, D. & C. Kamps. 2008. "What are the effects of fiscal policy shocks? A VAR­based comparative analysis". IDEAS Working Paper Series from RePEc. 41
Calderón, C., E. Moral‐Benito & L. Servén. 2015. "Is infrastructure capital productive? A dynamic heterogeneous approach". Journal of Applied Econometrics, 30(2), 177-198. doi:10.1002/jae.2373. Čapek, J. & J.C. Cuaresma. 2020. "We just estimated twenty million fiscal multipliers". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82(3), 483-502. doi:10.1111/obes.12351. Cavallo, A., P. Dallari & A. Ribba. 2018. Fiscal policies in high debt Euro­area countries. Cham: Springer International Publishing. Cohen, J.P. & C.J.M. Paul. 2004. "Public infrastructure investment, interstate spatial spillovers, and manufacturing costs". Review of statistics, 86(2), 551-560. doi:10.1162/ economics and 003465304323031102. Cooley, T. & S. Leroy. 1985. "Atheoretical macroeconometrics: A criti­ of Monetary Economics, 16(3), 283. que". doi:10.1016/0304-3932(85)90038-8. Journal Ducanes, G., M. Cagas, D. Qin & P. Quising. 2006. "Macroecono­ mic effects of fiscal policies: Empirical evidence from Bangladesh, China, Indonesia and the Philippines". IDEAS Working Paper Se­ ries from RePEc. Favero, C. & F. Giavazzi. 2007. "Debt and the effects of fiscal policy". IDEAS Working Paper Series from RePEc. Feenstra, R., R. Inklaar & M. Timmer. 2015. "The next generation of the Penn World Table". American Economic Review, 105(10), 3150-3182. doi:10.1257/aer.20130954. Galí, J. 2017. "Some scattered thoughts on DSGE models". In R.S.G.C. Tille (Ed.), DSGE models in the conduct of policy: Use as intended (Vol. April, pp. 86-92): CEPR Press. Gechert, S. 2012. "Fiscal multipliers: A meta regression analysis". IDEAS Working Paper Series from RePEc. Ghali, K.H. 1998. "Public investment and private capital formation in a vector error­correction model of growth". Applied Economics, 30(6), 837-844. doi:10.1080/000368498325543. 42
Ilzetzki, E., E.G. Mendoza & C.A. Vegh. 2013. "How big (small?) are fiscal multipliers?" Journal of Monetary Economics, 60(2), 239. doi:10.1016/j.jmoneco.2012.10.011. IMF. 2019. IMF Investment and Capital Stock Dataset. Ligthart, J. 2000. "Public capital and output growth in Portugal: An empirical analysis". In (Vol. 00/11): International Monetary Fund. Mbaye, S., M.M. Badia & K. Chae. 2018. "Global debt database: Methodology and sources". IMF Working Papers. Mineshima, A., M. Poplawski-Ribeiro & A. Weber. 2014. "Size of fiscal multipliers". In C. Cottarelli, P.R. Gerson & A. Senhadji (Eds.), Post­crisis fiscal policy. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Núñez-Serrano, J.A. & F.J. Velázquez. 2017. "Is Public Capital Pro­ ductive? Evidence from a Meta­analysis". Applied Economic Perspectives and Policy, 39(2), 313-345. doi:10.1093/aepp/ ppw012. Ouliaris, S., A.R. Pagan & J. Restrepo. 2018. "Quantitative macro­ economic modeling with structural vector autoregressions: An EViews implementation". Perotti, R. 2005. "Estimating the effects of fiscal policy in OECD coun­ tries". IDEAS Working Paper Series from RePEc. Perotti, R. 2012. "The effects of tax shocks on output: Not so large, but not small either". American Economic Journal. Economic Policy, 4(2), 214-237. doi:10.1257/pol.4.2.214. Poterba, J.M. 1994. "State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics". Journal of Political Economy, 102(4), 799-821. doi:10.1086/261955. Pressman, S. 1994. "The composition of government spending: Does it make any difference?" Review of Political Economy, 6(2), 221-239. doi:10.1080/09538259400000011. Rogers, C. 2018. "The conceptual flaw in the microeconomic foun­ dations of dynamic stochastic general equilibrium models". Review 43
of Political Economy, 30(1), 72-83. doi:10.1080/09538259.201 8.1442894. Romer, C.D. & D.H. Romer. 2010. "The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks". The American Economic Review, 100(3), 763-801. doi:10.1257/ aer.100.3.763. Seccareccia, M. 1995. "Keynesianism and public investment: A left­ Keynesian perspective on the role of government expenditures and debt". Studies in political economy, 46, 43-78. Sims, C. 1980. "Macroeconomics and reality". Econometrica, 48(1), 1. doi:10.2307/1912017. Spilimbergo, A., S. Symansky & M. Schindler. 2009. "Fiscal multi­ pliers". IMF Staff Position Note, May(SPN/09/11), 1-15. Stiglitz, J.E. 2018. "Where modern macroeconomics went wrong". Oxford Review of Economic Policy, 34(1-2), 70-106. doi:10.1093/ oxrep/grx057. Stilwell, F.J.B. 2012. Political economy: The contest of economic ideas (3rd ed.). Australia: Oxford University Press. Tang, H.C., P. Liu & E.C. Cheung. 2013. "Changing impact of fiscal policy on selected ASEAN countries". Journal of Asian Economics, 24(C), 103-116. doi:10.1016/j.asieco.2012.07.003. Tenhofen, J., G. Wolff & K. Heppke-Falk. 2010. "The macroecono­ mic effects of exogenous fiscal policy shocks in Germany: A disaggre­ gated SVAR analysis". Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta­ tistik, 230(3), 328-355. doi:10.1515/jbnst-2010-0305. Teruel, R.G. & Y. Kuroda. 2005. "Public infrastructure and pro­ ductivity growth in Philippine agriculture, 1974-2000". Journal of Asian Economics, 16(3), 555-576. doi:10.1016/j.asieco. 2005.04.011. Warner, A.M. 2014. Public investment as an engine of growth (Vol. 14): International Monetary Fund. 44
World Bank. 2020. "World Development Indicators". Retrieved from: indicators/preview/on#. 45
Bab 3 PoST CovID-19 CRISIS: oPTIMIzING ThE lIMITED FISCAl SPACE To ExPEDITE ECoNoMIC RECovERy Irman Faiz5 dan Pyan Putro Surya Amin Muchtar6 1. INTRODUCTION In the time of crises, fiscal policy has been an effective measure to help the economy to survive and recover. The government designed stimulus packages through spending and/or tax as a countercyclical action. During the global financial crisis (GFC), most of the Organ- ization for Economic Cooperation and Development (OECD)'s country members imposed slightly higher tax measures compared to spending. On average, tax measures taken from 2008-2010 were around 1.01% of 2008 Gross Domestic Product (GDP), while spending measures were at 0.7% of 2008 GDP (Padoan, 2009). The event of crises also negatively affected government revenue as the economic activity declined, on top of the tax incentives imposed by the government. Therefore, the fiscal deficit is more likely to wid- 5Universitas indonesia 6Universitas Indonesia 46 |
en during the period of crises, followed by higher debt as the financ- ing needs increase. Since the GCF, global debt has reached an all- time high of roughly 230% of GDP in 2018. About half of the debt accumulation was accompanied by financial crises (Koh et al., 2020). The larger debt buildups were also followed by increasing interest payments in the fiscal budget. Interest payment (non-discretionary spending) of G20 countries in 2009 was 0.2% of GDP higher than the previous year (IMF, 2009). A higher level of debt and interest payment while revenue declined, obviously would deteriorate fiscal space. According to the International Monetary Fund (IMF), fiscal space is defined as the room for undertaking discretionary fiscal pol- icy relative to existing plans without endangering market access and debt sustainability. Since the crisis, fiscal space has sharply deterio- rated in emerging markets (World Bank, 2017). The government had less ability to increase discretionary spending due to the concern of debt sustainability. Moreover, market perception during crisis tends to worsen and create financing constraints, shown by credit rating downgrade. In emerging markets, any type of financial crisis is commonly associated with a decline in credit ratings by more than two notches. As a developing economy, Indonesia was not excluded from this common phenomenon. In 2009, the Ministry of Finance recorded that total government revenue slumped at -13.5% (yoy) level due to the GFC impact on the Indonesian economy. It was followed by a wider fiscal deficit at 1.5% of GDP in 2009 compared to the pre- vious year at 0.08% of GDP. At the same time, interest payments to total expenditure share increased to 10% from 8.9% in 2008. These variables indicated that Indonesia's fiscal space has narrowed since the GFC. Nevertheless, the debt level at that time was relatively low at 26.4% of GDP and the market perception was quite stable, shown by the unchanged credit rating of 2009 from 2008 (S&P: BB- and Fitch: BB). 47
The recent condition has considerably changed. Indonesia's debt level is much higher than the GFC period, especially after the com- modity boom. In 2019, the debt level reached 30.2% of GDP, up from 22.2% in 2012. The increasing debt level is in line with the widening fiscal deficit, recorded highest after GFC at 2.6% of GDP in 2015. The level of the deficit was close to its cap at 3% of GDP at that time (Law No. 17 2003). The widening fiscal deficit has gone hand in hand with the slowing revenue since the end of the com- modity boom. Additionally, the share of expenditure to GDP has been stable since 2015. Based on its components, the share of discre- tionary spending has declined, as the share of interest payment has consistently inclined, recorded at 11.9% of total expenditure in 2019 compared to 8-10% during GFC. Graph 1. Debt and Expenditure Indicators Debt to GDP (%), rhs Interest Payment (% Expenditure) Expediture to GDP (%) 18 45 16 40 14 35 12 30 10 25 8 20 6 15 4 10 2 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source: Ministry of Finance 48
Graph 2. Revenue Growth and Overall Balance Total Revenue (% yoy) Overall Balance to GDP (%) 50 3 40 2,5 30 2 20 1,5 10 1 0 10 0,5 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source: Ministry of Finance Based on Graph 1 and Graph 2, it is obvious that fiscal space in recent days is narrower compared to the GFC period. The narrower fiscal space affects the government ability to provide stimulus on the economy to survive the Covid-19 outbreak impact. It is shown by the extraordinary measures taken by the government through Law No. 2 2020. The fiscal deficit is allowed to go beyond 3% of GDP (previously prohibited through Law No. 17 2003), expected to be around 6.34% of GDP in 2020. The government revised down their 2020 revenue target through Presidential Regulation No. 72 2020 to IDR 1,699.9 trillion (-13% yoy) and top up their spending limit to IDR 2,739.1 trillion (18.6% yoy), both for tax incentives and spend- ing stimulus related to Covid-19. The government claims that the stimulus-related to Covid-19 worth IDR 695.2 trillion which con- sists of six stimulus categories including health, social protection, local government, SMEs, corporate financing, and tax incentives. Not only relaxation on deficit cap, Law No. 2 2020 also allows the central bank to purchase government bonds through the primary 49
market (debt monetization). The government and central bank agreed to share the burden related to the Covid-19 outbreak through the so-called, burden sharing scheme. The central bank will purchase government bonds amounted IDR 397.56 trillion through private placement, in order to finance the three types of the stimulus (health, social protection, and local government) which later be called by "public goods" stimulus. As for the other types of stimulus, the cen- tral bank will act as a standby buyer who will purchase the bonds in the case of market absorption is not favorable. The central bank will also fully cover the cost of financing for public goods stimulus and partially cover the cost of other types of stimulus. The burden-shar- ing scheme indicates two possibilities which are first, that the gov- ernment is not confident about its capacity to receive financing from market (hypothetically related to sustainability). Second, the govern- ment sees that market capacity during the difficult time could not fulfill their needs. Regardless of whatever reason behind the bur- den-sharing scheme, it must be related to financing constraints which is also part of fiscal space multi-dimensional definition. Amidst the uncertainty of the Covid-19 impact on the economy, improvement on revenue performance of 2021 and beyond is still unresolved. Meanwhile, the stimulus needed for the economy to re- cover is inevitable. Thus, the deficit is potentially still widening which rise the cost to finance. Then, it raises questions about the readiness of fiscal condition in helping the economy to recover once the outbreak passed. Fiscal policies are critical in shaping the recov- ery period after a crisis. Therefore, optimizing this very limited fiscal space is a must. Against this background, this study aims to explore and provide some insight on how to optimize fiscal stimulus to expedite econom- ic recovery in Indonesia in the aftermath of Covid-19 contamina- tion. In doing so, we conduct a qualitative study by reviewing the literature on economic crisis recovery and fiscal stimulus. We are particularly interested in how the aggregate demand is affected and 50
attempt to deliberate the role of fiscal stimulus in helping the recov- ery. Some lessons from both developing and developed countries are discussed and the Indonesian government fiscal plan for the recovery is evaluated. We collect available data that support our analysis, in- cluding the trend of people's mobility, consumption, saving, and consumer confidence level. Summarizing all this information, we deliver some insights which can be considered in formulizing stimu- lus fiscal for the economic recovery. The remainders of this paper are organized as follows. The subsequent section discusses the literature on the economic crisis and fiscal stimulus. The method used in this study is deliberated in section 3. Section 4 presents the finding as well as the analysis. The last section concludes and provides some recommendations for policymakers. 2. LITERATURE REVIEW In order to identify the best fiscal policy design to help the economy recover, we could learn from the previous episodes of crises. Although each episode has a different root of the cause, we still could find lessons learned on how economies have recovered. 2.1 Economic Crisis, Recovery, and Aggregate Demand Prior to the crisis prompted by the Covid-19 pandemic, Indonesia has succeeded to recover from several economic crises. After recov- ering from the internal-triggered crisis in 1960s, the Indonesian economy grew precipitously for three decades and developed massive industrialization. This decent performance was based on sound macroeconomic policies, openness to the international economy, and some moderately pro-equity policies. (Wie, 2003). As for the 1998 Asian financial crisis, the recovery began from the reformation on the financial market which has registered a strong foundation for a 51
healthy and efficient banking industry laid remarkable progress of development in other financial institutions; however, the non-finan- cial sectors continued to be slow, despite the support from a number of policies. In the recovery phase, domestic consumption replaced investment and exports as the main driver of the economy (Adiningsih, 2007). Compared to the 1997/98 crisis, the Indonesian economy was much more resilient to the 2008 global financial crisis, partly supported by a stronger informal sector (Tambunan, 2010). Basri and Rahardja (2010) argue that such a good performance was a case of good luck than deliberately planned policy response. While the decent policy responses both from the Indonesian government and Bank Indonesia indeed played some role, Indonesia's relatively small export share to GDP protected the country from the global financial crisis. The economic recessions and the following recoveries have been numerously studied. The IMF extensively review the works on the 1998 crisis and the 2008 crisis through the 2002 and 2009 World Economic Outlook, respectively. Many previous studies also docu- mented various stylized facts, including the decrease in output vola- tility in advanced economies in the 1980s and 1990s, known as the ''Great Moderation'' (Blanchard and Simon, 2001; Mcconnell and Perez-quiros, 2016). Studies also highlight the ''bounce-back'' effect as a phase of recovery where output growth tends to pick up sharply during the first-year aftermath of the crisis (Sichel, 1994; Wynne and Balke, 1992). Given the different situation and cause, these reces- sions may not share the same recovery pattern as the recovery from the pandemic-triggered crisis, yet some lessons are still worth noting. In advanced countries, the recovery from the GFC shows a weak- er rebound compared with previous recessions, primarily due to slow growth in services (Foerster and Choi, 2007). It is found that the relative level of consumption after the 2007 recession recorded a lower than the relative level of consumption after previous reces- sions. Hong and Chink (2012) observe a different pattern of recov- 52
ery between Asian and OECD countries. In most cases of recession, the Asian economies somewhat recover slower than in the OECD economies but in the financial downturn, no significant difference is observed between the two groups. It is also found that the OECD economies have been more active and effective in using countercycli- cal policies than the Asian economies (Hong and Chink, 2012). The slow growth during recovery resulted not from a fundamen- tal change in consumption behavior but from an extension of the low average growth regime not typically seen during recoveries (Fo- erster and Choi, 2007). It is plausible to assume that service con- sumption is mostly contributed by the middle-upper-income popu- lation and this phenomenon indicates that the crisis may have heter- ogeneous consumption effects on different classes of society. Con- sumption is normally classified into three categories: durables, non- durables, and services. When economic conditions warrant caution, consumers delay purchases of durable goods and more adversely services, causing both the prolonged downturn and higher volatility. They may find it necessary to postpone purchases of vehicles or ex- pensive household items rather than cut back on cheap, recurring household purchases. (Foerster and Choi, 2007). In normal situations, policymakers address the issue of demand shortfall with expansionary fiscal; however, concerns about con- strained budget deficits and longer-term sustainability limit the scope for fiscal stimulus (Bernheim et al., 1999). After the global fi- nancial crisis, G20 members agreed to embrace fiscal consolidations plans to bring public finances on a long-term course over the medi- um term while sustaining the near-term recovery. Given the weak demand condition, the consolidation may threaten the economic recovery, but it is the necessary measure to ensure sustainable fiscal policy. Previous crises have taught us that persistent long-run deficits are dangerous and that fiscal stimulus plays an effective role in expedit- ing economic recovery. Unfortunately, given the fact that fiscal stim- 53
ulus is helpful in a recession, the immediate moves to deficit reduc- tion may worsen the unemployment problem. Romer (2012) sug- gests a sensible way to balance the two fiscal policy imperatives. The government needs to pursue immediate specific fiscal consolidation measures that lower long-run deficits while ensuring that real spend- ing cuts and tax increases are implemented gradually as the economy recovers. 2.2 Covid-19 and Its Impact on Consumption The current economic contraction occurs globally as countries delib- erately halt economic activities, which may well be labeled as "lock- down recession". The lockdown policies are implemented to prevent the spread of the virus and flatten the epidemic curve, but it comes at costs as economic activities ranging from trade and manufacturing to services are reduced (Gourinchas 2020; Eichenbaum, Rebelo and Trabandt 2020). On the demand side, the decrease in income, along with uncertainty, leads to a fall in consumption and investment. While on the supply side, the mobility restrictions and precautions decrease labor supply and productive capacity. These contractions on both sides cause a more severe global effect crisis because they are transmitted across countries through trade and financial linkages (Bofinger et al., 2020). In addition, as a result of travel restrictions and lockdowns, global tourism has slowed down significantly, with the number of global flights dropping by more than half. In all coun- tries, guest numbers have declined significantly, by 50% or more (Gössling et al., 2020). A growing number of studies documented the impact of Cov- id-19 on consumption. In China, the origin country of the virus, Chen et al. (2020) observes a decline in offline daily consumption by 32%, while online spending is estimated to decrease by -13%. Spending on goods and services were both significantly affected, with a decline of 33% and 34%, respectively. Within goods, durable 54
spending fell the most - by 35% - followed by discretionary items (e.g., apparel and shoes) with a decrease of 29%. Regarding services, dining and entertainment and travel-related spending experienced significant decreases of 64% and 59%, respectively. When the sec- ond wave of contaminations in China developed in April, consump- tion promptly fell again by a critical edge, despite that most urban communities had loosened up the restriction measures by that time. These facts imply a large risk of reduced consumer demand in face of the huge uncertainty regarding the disease, cautioning policies that weigh stimulating economic activities over public health effort to contain the pandemic. Baker et al. (2020) explore how household consumption in the US responds to the spread of Covid-19, using micro-level transac- tion data. It is found that along with the growth of new cases, house- holds began to radically change their type of spending to some spe- cific categories needed for surviving the pandemic. In the early phase, spending increased steeply, particularly in retail, credit card spend- ing, and food items which then was followed by a sudden decrease in overall spending. Such evidence is also found by Hall et al. (2020) which confirms the stockpiling behavior. In addition, unsurprising- ly, it is evident that the higher levels of social distancing are associat- ed with the decrease in consumption, particularly in restaurants and retail (Baker et al., 2020). Consumer spending also declines in the hospitality sector over lockdown (Hall et al., 2020). As far as this paper is written, there is no publication of extensive study discussing the Covid-19 impact on consumption in Indonesia except some statistics descriptive provided by the government. Indo- nesian Bureau of Statistics recorded that consumption in the first quartal of 2020 only grow 2.84%, lower than last year level, amount- ed to 5,02%. Some sectors are experiencing negative growth of con- sumption, such as textile and clothing, transportation, and enter- tainment. LIPI (2020) suggests several measures to increase con- sumption. Credit facilitation for consumption, simplification of 55
government spending administration, and reduce information bias which may affect market sentiment. 2.3 Economic Policies and Stimulus Package for Recovery To deal with the economic crisis prompted by the pandemic, gover- nments run policy measures which are commonly used in economic downturns or recessions, including quantitative easing to reduce the risk of financial volatility, liquidity injection through low-interest rates and fiscal measures such as expanding government expen diture, money transfer and tax reduction (Song and Zhou, 2020). However, unlike other economic and financial crises, the containment of the spread of the virus must be prioritized. Governments have taken a wide array of measures to buffer the short-term impact of economic shock, including implementing a discretionary fiscal policy. It aims to support individuals and firms to survive from the pandemic and recover to the same level at pre-Covid-19. Advanced economies (AEs) have deployed a much larger fiscal response than emerging market economies (EMEs) (Alberola et al., 2020). The lower incidence of the pandemic in EMEs does not fully explain the difference. A narrower fiscal policy space in EMEs, further reduced by the tigh- tening of their financing conditions induced by the pandemic shock, has constrained their fiscal response. The size and composition of the fiscal response also depend on other factors such as the level of income and the strength of the social safety nets and automatic stabilizers. There has been intense discussion among economist on the role of macroeconomic policies for recovery, particularly on the effective- ness of discretionary fiscal policy. Barro and Ursúa (2008) argues that fiscal stimulus promotes almost zero multiplier while Romer and Bernstein (2009) estimate that the government spending and 0.99 for tax cuts pose a positive multiplier amounted to 1.5 and 0.99, respectively. Other majority of economists believe that the fis- 56
cal multiplier is positive but fairly small (Ilzetzki et al., 2013; Ramey, 2011). Upon the disagreement and the uncertainty of macroeco- nomic policy impact, there is no consensus as to which method is most conducive for recovery. Anderson et al. (2020) classify discretionary fiscal measures into three categories. First, Immediate fiscal impulse: additional govern- ment expenditure (such as SMEs subsidy and public investment) and foregone revenues (such as the reduction/cancellation of par- ticular taxes). These measures pose immediate deterioration effect on the budget balance without any future later. Second, Deferrals: gov- ernments defer certain payments, such as taxes and social security contributions, which improves the liquidity positions of those im- pacted but does not cancel their obligations. These measures cause deterioration of the short-term budget balance but improve it later. Three, other liquidity provisions and guarantees such as export guar- antees, liquidity assistance, and credit lines through national banks. These measures also improve the liquidity position of the impacted, but they require self-actions for the stimulus provision. The common aggregate fiscal packages for Covid-19 include both budgetary and non-budgetary measures (Alberola et al., 2020). The response channeled through the budget has a direct negative impact on fiscal balances. Budgetary measures include spending on health care, transfers to firms and households, wage and unemployment subsidies, and tax cuts or deferrals. The non-budgetary part consists of funding and credit guarantees, which do not have an immediate impact on the fiscal balance. Funding includes loans by govern- ments - or their financial agencies and state banks - to firms, with a focus on small and medium-sized enterprises (SMEs), and other fi- nancial support, including equity injections to strategic firms, such as airlines. Government credit guarantees, including fiscal backing for central bank programs, are intended to maintain the flow of cred- it to the economy in a high uncertainty environment (see Baudino, 2020). 57
While the pandemic has not been totally contained, it is difficult to evaluate the effectiveness of the fiscal stimulus. However, some studies provide estimation using a macroeconomic model. Carroll and Crawley (2020) predict that the in the US, the stimulus package (CARES Act) effectively promotes households' consumption, as- suming that the income shock will be largely transitory. For the household group with occupation, the stimulus induces their con- sumption to return normal level by the end of 2021, a year faster than that of without stimulus. For households in the unemployed category, the model says that due to the small marginal propensity to consume (MPC) their consumption spending will not fully recover until the middle of 2023, even with the stimulus (Carroll and Crawley, 2020). The new fiscal landscape generated by the crisis raises several con- cerns. The risks associated with rising government debt burdens could be further aggravated by lower potential output growth and higher interest rates. The effects of this reduced potential output might then have more serious fiscal implications if associated with a permanent decline in employment. Further, the risks associated with rising interest rates will be higher, and the consequences more seri- ous, for those countries where debt burdens are already very high. A new global policy environment should be based on three pillars: (i) an integrated approach targeted at reinforcing and possibly increas- ing potential growth by better connecting macroeconomic, structur- al, and regulatory policies; (ii) strong institutional frameworks to ensure fiscal sustainability; (iii) enhanced international cooperation in formulating and implementing macroeconomic, structural, and regulatory policies targeted at preventing unsustainable payment im- balances from developing (Padoan, 2009). Some studies provide suggestions on how to accelerate the recov- ery in the aftermath of the pandemic. Learning from the 1918 flu pandemic that constituted an exogenous shock on economic activity, Geloso and Pavlik (2020) argued that countries that had higher lev- 58
els of economic liberty mitigated the damages caused by the pan- demic. The argument is based on the notion that higher levels of economic freedom meant a greater ability to adjust to shocks by re- ducing friction in the reallocation of resources and the reorganiza- tion of economic activity. It is important to note that the pandemic was happening in the World War 1 so the movement and connectiv- ity among economies were not as huge as it is now. Song and Zhou (2020) suggests that three fundamental factors need to be considered to achieve a solid and strong recovery in the post-pandemic era: the role of new technology, structural reform, and re-integration. 3. METHODOLOGY This paper aims to shed light on how to optimize fiscal stimulus to expedite economic recovery in Indonesia in the aftermath of Co- vid-19 contamination. In doing so, we conduct a qualitative study by reviewing the literature on economic crisis recovery and fiscal stimulus. We are particularly interested in how the aggregate demand is affected and attempt to deliberate the role of fiscal stimulus in helping the recovery. Some lessons from both developing and deve- loped countries are discussed and the Indonesian government fiscal plan for the recovery is evaluated. We collect available data that support our analysis, including the trend of people's mobility, consumption, saving, and consumer confidence level. Summarizing all this information, we deliver some insights which can be conside- red in formulizing stimulus fiscal for the economic recovery. 4. RESULT AND DISCUSSION The impact on the Indonesia economy is extensively reviewed by Olivia et al. (2020). They reported that, compared with the fourth quarter in 2019, the economy had slowed down to 2.4% yoy by the end of March. The slowdown was mostly driven by a fall in consum- 59
ption, which accounts for more than half of GDP. Investment fell more, with a growth rate of just under 2%. Investment in capital goods, especially machinery, dropped sharply, contracting by 14% on a quarterly basis. In the second quarter of 2020, Indonesia's GDP declined at 5.3% yoy, mainly driven by domestic demand, especially, household con- sumption which takes around 50% of GDP (declined at 5.5% yoy). Household consumption contribution to GDP was -2.96% yoy in the second quarter, recorded as the biggest factor in GDP decline, followed by investment which contributed -2.73% yoy. On the oth- er hand, net export had a positive contribution as the import de- clined deeper than export, in line with the lower domestic demand (Graph 3). Graph 3. GDP Growth Contribution (% yoy) Houshold Consumpon Non-Profit Instuons Consumpon Government Consumpon Gross Fixed Capital Formaon Change in Stock Stasc Discrepancy Net Export GDP 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 2019 2020 Source: Board of Statistics 60
4.1 Middle-Upper Consumption: A Key to Recovery As mentioned in the previous section, in most countries, durable and discretionary spending (e.g. apparel and shoes) fell the most due to the Covid-19 outbreak. As for Indonesia, the case is quite similar. In the second quarter, the Board of Statistics has released its GDP data which showed that a decline in transportation, restaurant, and hotel was the main driver of lower household consumption. The contribution of transportation spending was recorded -3.8% out of -5.5% household consumption growth, followed by spending on restaurants and hotels at -1.6% (Graph 4). Graph 4. Household Consumption Growth Contribution (% yoy) 6,0% 4,0% Others 2,0% Restaurant & Hotel Transportaon & Communicaon 0,0% Health & Educaon 2,0% Equipments 4,0% Apparel, Footwear & Maintenance Services F&B ex. Restaurant 6,0% Household Consumpon 8,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source: Board of Statistics The retail sales index also confirmed that transport-related sales dropped due to the Covid-19 outbreak. Compared to the average level of January and February (baseline), the retail sales index of mo- tor vehicles part & accessories and automotive fuels have started to decline since March 2020. These products are the most severely hit after culture and recreation (Graph 5). This phenomenon is in line 61
with what Choi (2016) found that consumers delay purchases of durable goods and more adversely services during the period of crisis and eventually would prolong the downturn. Graph 5. Retail Sales Index Growth (% baseline) 10 0 10 20 30 40 50 60 Motor Vehicles Part and Accessories Food, Beverages, and Tobacco Automove Fuels Informaon & Communicaon Equipment Other Household Equipment Cultural and Recreaon Goods Other Goods 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli* Source: Bank Indonesia, baseline is avg index Jan-Feb (pre­Covid­19) The behavior on delaying the purchase of durable goods during crises which might prolong the downturn should be well addressed to prevent a longer recovery period. Therefore, to target the class of consumers who do the spending matters. The types of spending that decline the most are mainly categorized as secondary and tertiary spending in the form of durable goods (e.g. vehicles, apparel, footwear) or services (e.g. recreational spending, hotel). These spending categories are well known as a middle-upper class type of spending. 4.2 Mobility and Consumption: Two Sides of the Same Coin? The recent drop in transportation, restaurant, and hotel consumption was related to the limited mobility of people, as restricted by the government and encouraged by self-precautionary action. According 62
to the Google Mobility Report, people's mobility outside residential (retail & recreation, grocery & pharmacy, parks, transits station, and workplaces) has significantly dropped, mainly around early April to mid of June 2020 (Graph 6). Graph 6. Google Mobility Index Growth (% baseline) Retail & Recreaon Grocery & Pharmacy Parks Transits Staon Workplaces Residenal 40 20 0 20 40 60 80 0 2 0 2 / 2 0 / 5 1 0 2 0 2 / 2 0 / 2 2 0 2 0 2 / 2 0 / 9 2 0 2 0 2 / 3 0 / 7 0 0 2 0 2 / 3 0 / 4 1 0 2 0 2 / 3 0 / 1 2 0 2 0 2 / 3 0 / 8 2 0 2 0 2 / 4 0 / 4 0 0 2 0 2 / 4 0 / 1 1 0 2 0 2 / 4 0 / 8 1 0 2 0 2 / 4 0 / 5 2 0 2 0 2 / 5 0 / 2 0 0 2 0 2 / 5 0 / 9 0 0 2 0 2 / 5 0 / 6 1 0 2 0 2 / 5 0 / 3 2 0 2 0 2 / 5 0 / 0 3 0 2 0 2 / 6 0 / 6 0 0 2 0 2 / 6 0 / 3 1 0 2 0 2 / 6 0 / 0 2 0 2 0 2 / 6 0 / 7 2 0 2 0 2 / 7 0 / 4 0 0 2 0 2 / 7 0 / 1 1 0 2 0 2 / 7 0 / 8 1 0 2 0 2 / 7 0 / 5 2 0 2 0 2 / 8 0 / 1 0 0 2 0 2 / 8 0 / 8 0 0 2 0 2 / 8 0 / 5 1 0 2 0 2 / 8 0 / 2 2 Source: Google Mobility Report, baseline is avg index Jan-Feb (pre­Covid­19) Graph 7. Confidence and Mobility (% baseline) IDR 1-2 Mio IDR 2.1-3 Mio IDR 3.1-4 Mio IDR 4.1-5 Mio IDR > 5 Mio Average Mobility (ex. Residenal) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Feb Mar Apr May Jun Jul Source: Google Mobility Report, Bank Indonesia, baseline is avg index Jan-Feb (pre Covid­19) 63
The highest mobility decline was in line with the partial lock- down imposed by government in several areas, started from Jakarta on April 10th, East Nusa Tenggara on April 11th, and many other provinces following such as Riau, West Java, etc. The reason behind the partial lockdown was the significant increase in daily positive cases in the areas. As the numbers of daily positive cases flattened, government began to lift the lockdown around mid-June 2020. Therefore, the mobility of people has also improved since then. The relaxation of lockdown as the follow-up policies of flattening daily positive cases gives consumers a bit of confidence to go outside. Consumer confidence has started improving since the partial lockdown lifted, especially for the consumer class with spending more than IDR 5 million per month (middle-upper) (Graph 7). The slope of this class confidence and average mobility is pretty much similar, indicates that middle-upper drives the mobility. Neverthe- less, the level of confidence is still in negative territory, as the infec- tion numbers are still going up. This situation explains that confi- dence might recover to the level of pre-Covid-19 outbreak once the infection rate recorded zero or the vaccine is found. Unfortunately, the recovery of confidence which leads to higher mobility is not necessarily followed by improvement in consump- tion. It is shown by the steep improvement of the retail and grocery mobility index since June. As for the grocery mobility index, the level is almost going back to baseline in August. However, the retail sales index growth compared to the pre-Covid-19 outbreak is rela- tively stable in the negative territory (Graph 8). Consumers have not spent their money yet, although they started to go to retail & grocery areas. 64
Graph 8. Retail Sales and Mobility Index (% baseline) Feb Mar Apr May Jun Jul Aug* 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Retail Sales Index Retail & Recreaon Mobility Index Grocery & Pharmacy Mobility Index Source: Google Mobility Report, Bank Indonesia, baseline is avg index Jan-Feb (pre­Covid­19) 4.3 The Bottleneck Problem: Cautious Middle-Upper Class Since the first day of the Covid-19 outbreak in Indonesia, the sour- ce of income has been squeezed. Income from export has continued to decline since April due to declining global trade and weakening trading partners' economies. Looking back in historical data, export revenue as one of the income sources for household affect consum- ption growth. Real export revenue growth is leading about three quarters on real household consumption growth. It shows that the improvement in export revenue would help increase household consumption in the next three quarters (Graph 9). Real export growth in the second quarter of 2020 was recorded at -11.7% yoy. As for the previous quarters, real export growth has de- clined but not as much as the second-quarter numbers. Export growth was lingering around -1.6% to -1.7% yoy from the first quarter of 2019 to the first quarter of 2020. These figures show that if the relation between export revenue and consumption hold up, household consumption should have not dropped significantly as what happened in the second quarter of 2020. The big hit on con- 65
sumption is supposed to happen at the end of 2020 or the beginning of 2021. Graph 9. Real Export and Household Consumption Growth (% yoy) Export Household Consumpon t+3 (rhs) 20% 5,3% 5,2% 15% 5,2% 10% 5,1% 5% 5,1% 5,0% 0% 5,0% 5% 4,9% 4,9% 10% 4,8% 15% 4,8% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 2019 2020 Source: Board of Statistics Graph 10. Third Party Fund Growth (% yoy) % Demand Deposit Saving Deposit Time Deposit Total 12 10 8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 2019 2020 Source: Bank Indonesia 66
The puzzle of the relationship between export and consumption could be answered by the mobility restriction, imposed by govern- ment from April to June. On the other hand, the outbreak also af- fected consumer confidence where they worried to go outside their houses. As the revenue from export did not drop that much, while consumers did not spend their money on durable goods (e.g. trans- portation, apparel, etc.) and services with human interactions (e.g. restaurant, hotel, etc.), they allocate more money on savings, shown by the increasing trend of third party fund since January 2020 to April 2020 (Graph 10). What more interesting is the composition of the third fund party that has shifted. In 2019, the time deposit has the biggest share in the third fund party. At the beginning of 2020, it started to shift, where the time deposit is getting smaller while demand and time deposits are getting bigger. The time deposit has a higher interest compared to demand and the saving deposit. It also has a longer holding period, relatively more difficult to be withdrawn compared to the other two types of third-party funds. The shifting in third party fund indicates that the motives of holding money are more on precautionary where people tend to save their money in more liquid type of savings, rather than speculative motive (gaining profit through time deposit). It is in line with the higher uncertainty along with the Covid-19 outbreak. This could also be the effort to smooth- en their consumption in the future (intertemporal). People fear that their income might continuously drop as Covid-19 still exist. 4.4 Fiscal Stimulus Package for a Post Covid-19 Recovery Given such health and economic catastrophe, all countries put huge efforts to regain the economy as soon as the virus is contained, ac- hieving the V-shape recovery which assumes the return to normalcy, or the pre-Covid-19 environment. However, it is more likely that recovery encompasses gradual trends. Over the short term, consumer 67
confidence is likely to remain suffering and some consumption ha- bits could permanently change, for instance, remote working, take- out dining, and online-education. Overall savings potentially incre- ase as people learn to be more prepared. The entertainment and travel industries will not be able to return to the pre-pandemic state given many borders remain closed. Thus, even in the short term, until the complete eradication of the virus, the economy will not be able to return to the pre-pandemic level (Tokic, 2020). Those potential scenarios would possibly happen to Indonesia as well. Based on the figures in the previous section, consumer confi- dence is far from recovering and savings increase as a precautionary action. For the economy to recover, the demand side needs to be triggered by adequate stimulus and policies. As demand recovers, the supply side will gradually follow which eventually leads to employ- ment and income improvement. In 2020, the Government of Indonesia has set IDR 695.2 trillion stimuli to help the economy survive the impact of the pandemic. Many parties estimate that next year the pandemic would be over- come as the vaccine is expected to be found in the mid of 2021. Therefore, with high hope, the Indonesian Government through na- tional budget planning has set a lower number of stimulus in 2021 which still focus in the six categories as well as in 2020, including health (IDR 25 trillion), social protection (IDR 110 trillion), local government (IDR 137 trillion), SMEs (IDR 49 trillion), corporate financing (IDR 15 trillion), and tax incentives (IDR 20 trillion). In total, the stimulus to help the economy recover next year would be around IDR 356.4 trillion (Graph 11). 68
Graph 11. Covid-19 Stimulus Allocation 2020 (IDR T) 2020 2021 250 204 200 150 137 123 121 110 106 100 88 49 54 50 25 15 20 0 Health Social Protecon Local Government SMEs Corporate Financing Tax Incenves Source: Ministry of Finance Graph 12. Realization of Covid-19 Stimulus (% of allocation) 29-Jun 29-Jul 28-Aug 60 50 50 42 40 40 34 30 26 23 20 14 13 14 14 15 10 5 8 4 10 0 0 0 0 Health Social Protecon Local Government SMEs Corporate Financing Tax Incenves Source: Ministry of Finance Having lessons learned from 2020, fiscal stimulus needs to be well-prepared. In terms of program design, it should be in more de- 69
tail and clearer from the beginning to prevent disbursement prob- lems in the future. The realization of the 2020 stimulus is lagged behind the plan, where the government expects to disburse most of the stimulus in the second and third quarters of the year. In fact, the realization of the stimulus was only about 28% of the total stimulus as per August 28th 2020. The pace of disbursement is very slow due to unclear program design which hinders the process of fulfilling the list of budget implementation (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA). In the case of 2021 would be the end of the pandemic, the 2021 stimulus should focus not only on the middle-lower class but al- so-middle upper class. Based on the previous figures, the role of the middle-upper in household consumption is critical. It is important to note that the burgeoning middle class is moving to discretionary expenditures from consumption on necessities (Deloitte, 2015). Their consumption is needed to boost the economy. One of the keys to trigger middle-upper consumption is to help get their confidence back to the baseline level (pre-Covid-19). There- fore, the allocation for health in 2021 could be allocated to programs that could boost confidence such as, ensuring vaccine distribution, providing Covid-19 related health insurance subsidy or full cover- age, infrastructure adjustment in public places, etc. On the other hand, the stimulus budget for local government could also cover those kinds of programs in case the allocation for health stimulus is not enough. In total, the space for the confidence-boosting program in 2021 should be up to IDR 162 trillion, coming from health and local government stimulus wallet. Beside boosting confidence, giving incentives for middle-upper to spend their savings is also necessary. Direct and indirect incentives could be provided by making the effort to set discounts on durable goods (e.g. transportation, apparel, footwear, etc.) and services (e.g. recreational services). The stimulus could be allocated for cashback 70
or discount programs directly to those types of goods and services which usually consumed by the middle upper. On the other hand, indirect incentives could be imposed through tax cuts on mentioned product sales, under the condition that companies would remove the tax portion in product prices. The middle upper segment tends to be more sensitive to price changes as their type of consumption is most- ly categorized as tertiary products (more price elastic). 5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION The narrowing fiscal space due to the slowing economy before the Covid-19 outbreak has been worsened by the pandemic. It is shown by the widening deficit which leads to higher financing needs and interest burden. Increasing interest burden constraint, the govern- ment to increase their discretionary spending which is needed to stimulate/stabilize the economy. Therefore, to help the economy recover as fast as possible once the pandemic is over, fiscal stimulus needs to be designed properly. Identifying a suitable channel to help the economic recovery is critical. Based on this paper's findings, the Covid-19 outbreak has attacked the economy the most on household consumption which has the biggest contribution to our growth. Looking at the type of products that declined the most (durable and services), authors found that middle-upper consumption played a huge role in the to- tal consumption. The decline in middle-upper consumption is in line with the lower mobility as consumer confidence has not gone back to normal yet. Data shows that confidence would help mobility increases which could increase the probability of consumption re- covery. Nevertheless, confidence and spending are not proportional- ly going together as the retail sales index recover not as steep as the mobility index. In the current condition, the improvement in confi- dence is not solid yet while the decline in income gives more pressure on the middle-upper class. They tend to allocate more money for 71
savings in terms of more liquid types of saving to smoothen their consumption in the future as uncertainty increases. To put more focus on the middle-upper class become more im- portant once the pandemic is over to help the economy recover. A well-prepared fiscal stimulus is critically necessary in order to target middle-upper consumption to recover. Therefore, designing fiscal stimulus which could help boost confidence (e.g. ensuring vaccine distribution, Covid-19 related insurance, etc.) and provide incen- tives to trigger middle-upper to disburse their savings could be a pathway. Having lessons learned from 2020, government needs to design a clear program for the 2021 stimulus since the beginning (say 2021 will be the end of the pandemic) to prevent the disburse- ment problem in the future. To be taken as a note, social protection for the middle-lower should also play an important role to help the ones that hit the most by the pandemic, but not forgetting the mid- dle-upper who could expedite economic recovery. REFERENCES Adiningsih, S. 2007. Indonesia: Ten Years After the Economic Crisis. 38(4), 45-58. Alberola, E., Y. Arslan, G. Cheng & R. Moessner. 2020. The fiscal response to the Covid­19 crisis in advanced and emerging market economies (BIS Bulletin, Issue 23). Anderson, J., E. Bergamini, S. Brekemans, A. Cameron, Z. Darvas, M.D. Jimenez & C. Midoes. 2020. The fiscal response to the eco­ nomic fallout from the coronavirus. Baker, S.R., R.A. Farrokhnia, S. Meyer, M. Pagel & C. Yannelis. 2020. "How Does Household Spending Respond to an Epidemic? Consumption during the 2020 COVID­19 Pandemic". The Re­ view of Asset Pricing Studies. raaa009. 72
Barro, R.J. & J.F. Ursúa. 2008. Macroeconomic crises since 1870 (No. w13940). Basri, M.C. & S. Rahardja. 2010. "The Indonesian economy amidst the global crisis: Good policy and good luck". ASEAN Economic Bulletin, 27(1), 77-97. Baudino, P. 2020. Public guarantees for bank lending in response to the Covid­19 pandemic (No. 5; FSI Brief ). Bernheim, D., D. Ray & S. Yeltekin. 1999. Self­control, saving, and the low asset trap. 1968, 1-16. heim/selfcontrol.pdf. Blanchard, O. & J. Simon. 2001. "The long and large decline in U.S. output volatility". Brookings Papers on Economic Activity, 174(1), 135-174. Carroll, C.D. & E.S. Crawley. 2020. Working Paper Series Modeling the consumption response to the CARES Act (No. 2441; Working Paper Series). Chen, H., W. Qian & Q. Wen. 2020. The Impact of the COVID­19 Pandemic on Consumption: Learning from High Frequency Trans­ action Data * The Impact of the COVID­19 Pandemic on Con­ sumption: Learning from High Frequency Transaction Data. Foerster, B.A. & J. Choi. 2007. Consumption Growth Regimes and the Post­Financial Crisis Recovery. 1-25. Geloso, V. & J.B. Pavlik. 2020. "Economic freedom and the economic consequences of the 1918 pandemic". Contemporary Economic Pol­ icy. Gössling, S., D. Scott, C.M. Hall, S. Gössling, D. Scott & C.M.H. Pandemics. 2020. "Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID­19". Journal of Sustainable Tourism, 0(0), 1-20. Hall, M.C., G. Prayag, P. Fieger & D. Dyason. 2020. "Beyond panic buying: consumption displacement and COVID­19". Journal of Service Management. 0151. 73
Hong, K. & H. Chink. 2012. "Crises in Asia: Recovery and policy re­ sponses". Journal of Asian Economics, 23(6), 654-668. doi.org/10.1016/j.asieco.2012.07.002. Ilzetzki, E., E.G. Mendoza & C.A. Végh. 2013. "How big (small?) are fiscal multipliers?" Journal of Monetary Economics, 60(2), 239- 254. IMF. 2009. "Fiscal implications of the global economic and financial crisis". In IMF Occasional Papers (09/13; IMF's Occasional Pa- per 269). Series, 9781462374755.004. Issue Koh, W.C., M.A. Kose, P.S.O. Nagle, F. Ohnsorge & N. Sugawara. 2020. "Debt and Financial Crises". SSRN Electronic Journal, Jan­ uary. Mcconnell, B.M.M. & G. Perez-quiros. 2016. American Economic Association Output Fluctuations in the United States: What Has Changed Since the Early 1980's? Author (s): Margaret M. McCon­ nell and Gabriel Perez­Quiros Source: The American Economic Re­ view , Vol. 90, No. 5 (Dec., 2000), p. 90(5), 1464-1476. Padoan, P.C. 2009. Fiscal policy in the crisis: Impact sustainibility, and long­term implications (No. 178; ADBI Working Paper Series, Issue 178). Ramey, V.A. 2011. "Can government purchases stimulate the econo­ my?" Journal of Economic Literature, 49(3), 673-685. doi.org/10.1257/jel.49.3.673. Romer, C.D. 2012. Fiscal policy in the crisis: Lessons and policy impli­ cations. Sichel, D.E. 1994. Inventories and the three phases of the business cycle. Journal of Business and Economic Statistics, 12(3), 269- 277. Song, L. & Y. Zhou. 2020. The COVID­19 Pandemic and Its Impact on the Global Economy: What Does It Take to Turn Crisis into Opportunity? 28(4), 1-25. 74
Tambunan, T.T.H. 2010. The Indonesian Experience with Two Big Economic Crises. 2010 (November), 156-167. org/10.4236/me.2010.13018. Wie, T.K. 2003. "The Indonesian economic crisis and the long road to recovery". Australian Economic History Review, 43(2), 183-196. Wynne, M.A. & N.S. Balke. 1992. Recessions and Recoveries - Eco- nomic Review, 1993 - Dallas Fed. Economic Review, 1-18. 75
Bab 4 INCENTIvES AND ECoNoMIC GRowTh IN INDoNESIA: PolICy REFERENCE To CovID-19 RECovERy Agung Endika Satyadini7 1. INTRODUCTION To begin with, it is worth acknowledging that abundant discussions concluded true phenomenon of a significant drop in economic growth due to the global Covid-19 outbreak. Asian Development Bank (2020) argued that despite Indonesia's sturdy macroeconomic fundamentals, Covid-19 is progressively weakening the economy and threaten external environment and domestic demand. A growing body of debates also questioned whether government expenditures and incentives are vital as safeguard to vulnerable in order to imme- diately recover economic growth. The query whether government expenditure will effectively assist economic recovery amidst Covid-19 outbreak is still puzzled. For instance, Chang and Velasco (2020) argued that the space for gov- ernment's incentives in tackling the severity of pandemic is uncer- 7Directorate General of Taxation, Jakarta, Indonesia and Ph.D. Candidate, Crawford School of Public Policy, Australian National University 76 |
tain, however, may be quite large. Further, it is also essential to con- sider that the paucity of evidence-based literature in the context of causal relationship between government expenditure and economic growth have led to a renewed empirical research and attracted a lot of interest from economists in the last decade. In this frame of refer- ence, to indicate whether government expenditure causes economic growth or economic growth causes increased government expendi- ture is the fundamental issue that continuously arise. A body of literature has grown up in the both sides together with the expectation that developing countries' economies including In- donesia grow faster than those of developed countries (Mankiw, 2013). It is also worth recalling that macroeconomic theory argued that a higher government expenditure increases total output and generates economic growth.8 Conversely, a body public finance liter- ature surmise that government expenditure increases in response to economic growth.9 These conflicting arguments rise the dilemma of whether the observed increase in tax expenditure as part of govern- ment expenditure towards deferent provinces in Indonesia trans- forms into economic growth or is resulting from economic growth. In the light of discussion related to the empirical evidence, many studies have been conducted to demonstrate the reliance of these economic point of view. Abed, Pahlavani, and Pourshabi (2011) demonstrated an Iran's context that supported Wagner's law on the Iran's economy whereas Keynes' views are not empirically supported. Providing a fuller empirical evidence, Abed et al. (2011) suggested that the government should reduce unnecessary expenditure and give more attention to privatization to achieve economic growth. Further, Hopoglu, and Kuru (2015) argued that no relationship oc- 8Mankiw (2013) emphasized that increasing government expenditure increases total output and generates economic growth, a view propounded by John Maynard Keynes. 9Please refer to Wagner's law: an empirical finding by Adolf Wagner (1893) as cited in Peacock and Wiseman (1961). 77
curred between government expenditure (i.e. health, education, de- fense, public investment) and economic growth,10 thus they argued that these typical government expenditures should be excluded as economic stabilization tools.11 In contrast to the earlier findings, a growing body of studies expressed a support to Keynesian views. For instance, studies conducted by Mandisheka (2014), Loizides and Vamboukas (2004) demonstrated that government expenditure em- pirically causes economic growth. In this sense, empirical evidence suggested that government expenditure is significant to achieve a certain percentage of growth rate.12 Government expenditure is generally utilized as policy instru- ment in economic planning for macroeconomic stability. Therefore, the relative impact of government expenditure and tax expenditure has been subject to considerable discussion in the current econom- ics. However, more specifically, the research on the definition, meas- urement and impact of tax expenditure as the part of government expenditure is weak and inconclusive. This is regrettable because a fuller insight of tax-related expenditure is essential to provide com- prehensive understanding of policy instrument in fiscal policies. With respect to Indonesian context, thus far, a very limited number of studies attempted to estimate the empirical evidence of tax ex- penditure impact on economic growth by utilizing actual estimation of tax expenditure official report. Further, a robust policy reference is immediately required to precisely recover economic growth amidst Covid-19 outbreak. In this state of affair, this study seeks to remedy these issues by providing empirical and theoretical evidence for the 10Based on their study of causality between economic growth and subcategories of public spending in Turkey. 11This concept is deviating from the Keynesian hypothesis. 12Cetin, Cetin, and Tatahi (2016) emphasized that for the achievement of economic growth rates of 5% and above, government expenditure is significant and its proportion to GDP is at least 15 times that of low to middle economic growth rates (below 3% and between 3-5% respectively). 78
claim of causality between expenditure and growth from the Indone- sian context. As theoretical framework, this study follows closely Loizides and Vamvoukas (2004) study of UK, Greece, and Ireland, applying the same approach on Indonesian context for the years 2010 to 2017. This research is expected to provide economists and policy makers with a guide on whether government expenditure should assume a passive role in economic growth as suggested by Wagner (1893) or maintain an active role as posited by Keynes (1936) particularly in addressing the economic challenges in a pandemic circumstance. The paper proceeds as follows. Section 2 defines the literature review. Section 3 summarizes data and methodology. Section 4 comprises the model results. Section 5 presents the discussion and empirical consideration, and Section 6 concludes. 2. LITERATURE REVIEW 2.1 Economic Growth and Government Expenditure Viewing incentives as government expenditure, there is abundant literature on government expenditure and economic growth, and the savor in the subject has not declined over the time. It is worth bear- ing in mind that the neoclassical growth theory expressed by Ramsey (1928) depicted that economic growth results from capital accumulation through household savings. With respect to the exist- ence of technology and population accumulation, Barro (1996) concluded that in the long run, population growth and technology will exogenously determine growth. In the same vein, the new growth theory postulates that technology is endogenous because it relies on the decision to invest in research and development and diffusion (Bassanini and Scarpetta, 2001). Furthermore, Cortright (2001) explained that endogenous growth theories infer increasing returns to scale in technology, which 79
translate into long term knowledge-based growth. According to Bas- sanini and Scarpetta (2001) these theories provide room for policy and institutional factors to shape economic growth by relaxing the hypothesis of exogenous savings and capital formulation as proposed by Solow (1956). With respect to the propensity to save, technolog- ical accessibility and government policy, Barro (1996) provided an argument that differences in growth rates are a result of diversity in propensity to save, access to technology, and government policy. 2.2 Keynes' Hypothesis As indicated earlier, it is paramount to study the concept of the viable role of government expenditure that actively causes econom- ic growth. Keynes (1936) argued that the total income of economy depends on the spending patterns of households, businesses, and government in the short run. Challenging the neoclassical views that aggregate supply become the single factor that affects total output, Keynes (1936) posited that increasing expenditure will increase output due to the "sticky" prices in the short run.13 Further, accord- ing to Peacock and Wiseman (1961), government expenditure is considered to be exogenous in the Keynes (1936) model. In practical, Keynes (1936) posited that hike in money demand is caused by increase in output which impacted by higher level of government expenditure. In this sense, the increasing money de- mand will be responded by interest rate upward adjustment to clear the market, and eventually crowding out investment. This results in trade deficits in the economy when the economy itself is an interest rate taker on financial markets.14 13Please refer to Mankiw (2013) p.312. 14The resulting effect of government expenditure on economic growth, known as the multiplier, is positive but below unity, meaning that an increase in govern- ment expenditure of 1% results in an increase in economic growth of less than 1%. 80
It is notable that Keynes' views are still recognized in today's eco- nomics. For instance, the policy introduced in the United Stated as so-called The Obama Stimulus of 2009 in providing the expenditure package to recover economy from recession (Mankiw, 2013).15 2.3 Wagner's Inference Turning now to the different view of viable role of government expenditure on economic growth. Wagner (1893) established the Law of Increasing State Activity (Wagner's Law) which resulted from his empirical analysis of government expenditure and economic growth of several European countries. Wagner (1893) postulated that that government expenditure, to some extent, increases faster than economic growth in progressive economies. It is because a social progress put an immensely pressure on government policies, which requires a progressive incentive on economies.16 Thus, government will respond with a fiscal policy by increasing its expenditure. Wagner (1893) further emphasized that public spending growth cannot came before economic growth due to the government's finan- cial constraint. As Peacock and Wisemen (1961) emphasized, it de- picts that the economic growth drives the marginal government ex- penditure. Taken together, these arguments acknowledge the for- ward causality direction from economic growth to government ex- penditure. However, caution must be applied since Wagner (1893) utilized data from a hundred years ago with different government characteristics. 15This policy was formulated when the United States of America rolled out an expenditure package close to USD 800 billion that was meant to kick start eco- nomic recovery from a recession (Mankiw, 2013). 16It covers private and public economies. 81
2.4 Neoclassical Growth Model Solow (1956) posited that there is no transference mechanism through which government expenditure could stimulate economic growth in the long run. It is because the long run growth rate is determined exogenously. Thus, in the long-run, government expend- iture and tax expenditure embodied no loads to do for economic growth (Solow, 1956). An economy will always converge towards a steady state long-run growth rate, which interference only with technological progress and labor force growth. However, it is possi- ble to hypothesize that following Solow (1956), in the short-run analysis, the absence of government expenditure influence on eco- nomic growth is relevant with the fact as suggested by previous studies (Kolluri, Panik, and Wahab, 2000) and (Nasiru, 2012). 2.5 Tax Administration and Compliance Costs Public economics literature suggested that tax expenditure is relevant with tax administration and compliance costs. In this context, an efficient tax system requires a low administration and compliance costs as the prominent characteristic. Alink and Kommer (2015) suggested that one of the desirable characteristics for tax structure is a low administration and compliance cost. In connection with tax expenditure and incentives design, Evans (2008) argued that modern tax system has the capacity to impose a heavy burden on taxpayers including (1) taxes themselves; (2) excess burdens; and (3) operating costs of tax system (i.e. administration costs and compliance costs).17 17Viewing tax rate differential as incentives, a growing body of literature demonstrated an inconclusive result, in the same vein, utilizing Indonesian tax authority's data, Satyadini (2018) the insufficient evidence of correlation between tax rate differential and compliance also might be caused by several reasons includ- ing enterprises' model and typologies, nature of investment in Indonesia and hybrid mismatch arrangement. 82
Literature emphasized that considering the issues on tax expend- iture measurement, tax administration costs can be adopted as the proxy in estimating current tax expenditure. Araki and Claus (2014) demonstrated that the estimated value of Indonesian tax administra- tion expenditure as the percentage of net tax revenue collected is considered at about 0.48% in 2010 and 0.55% in 2011 respectively. In the perspective of compliance costs, it is considerable as true that estimating the cost of compliance specific for jurisdiction is complicated due to the gap of countries' socioeconomic characteris- tics. Similar with tax expenditure estimation, Alink and Kommer (2015) argued that measuring the total amount of compliance costs is a very complex and difficult job. However, a body of literature also demonstrated that tax expenditure estimation is relevant with the tax compliance costs measurement. To the best authors' knowledge one of the most comprehensive studies in estimating the cost of compli- ance in Indonesia is undertaken by Susila and Pope (2012) who sug- gested an evidence that based on limited sample size on Indonesian large taxpayers, the value of net compliance cost is estimated at about 1.63%. The total net of compliance is attributed to different types of taxes as follows: (1) 44% to Value Added Tax; (2) 28% to Corporate Income Tax; and (3) 31% to Withholding Tax. In a broader perspec- tive, however, it is demonstrated that in several cases, tax expenditure management in terms of minimization of intervention and regulato- ry burden are also paramount to be implemented (Satyadini, Basir, and Barata, 2020). 2.6 Marginal Costs of Public Fund Marginal Cost of Public Fund (MCF) is one of the most widely used measurement concepts in the field of public economics, gen- erally aimed to evaluate tax reform and incentives as government expenditure program. In this sense regarding the difficulties in esti- mating tax expenditure as part of government expenditure, MCF 83
concept can be utilized to estimate the optimum government expenditure. Relevant with the estimation of optimum tax expenditure, in ac- cordance with Pigou (1947) almost every paper that has been writ- ten on the magnitude of MCF convinced that the MCF value must be larger than one, due to distortionary taxes to finance government outlays. Nevertheless, studies also suggested that if the MCF is in- deed larger than one, the important consequences are existed to de- termine the optimal public policies broadly.18 Study of examination of the change in social welfare associated with additional tax revenue has been broadly conducted. Neverthe- less, particularly for Indonesian context, to date, there has been little conclusive empirical evidence of MCF magnitude for Indonesian tax system. In this context, Devarajan et al. (2001) estimated the MCF magnitude of selected countries occupying simple general equilibri- um model. A study conducted by Auriol and Warlters (2007) also adopted this model to estimate the magnitude of MCF for several African countries, which suggested that based on sensitivity testing, the model revealed that elasticity is a prominent determinant of MCF magnitude. 2.7 Empirical Studies Connecting incentives and government expenditure, there is a large growing body of empirical studies investigated the direction of cau- sality between expenditure and growth. The striking result of em- 18By way of illustration, to say that the MCF is, for instance, 1.5 is to say that a new bridge that costs IDR 100 billion to the Ministry of Public Works is worth constructing if and only if the combined benefit of the bridge to the citizens exceeds IDR 150 billion (not IDR 100 billion). In this case, the extra IDR 50 billion being required to compensate the excess burden of taxation. See, for exam- ple, Usher (2002) and Jacob (2018). 84
pirical evidence on the direction of causality between government expenditure and economic growth has generated mixed results. Utilizing Italian data from 1990 to 2010, Magazzino (2011) ex- amined the correlation between disaggregated government expendi- ture and GDP, then came with conclusion of empirical result which supported Wagner's law. However, a bi-directional relationship be- tween government expenditure and GDP appeared on two subsec- tions of expenditure (i.e. public service and education).19 Further, adopting the G7 countries data, on examining the causality between government expenditure (i.e. consumption plus transfer payments) and economic growth, Kolluri, Panik, and Wahab (2000) provided evidence to support Wagner's law.20 Similar with Kolluri et al.'s (2000) findings in the G7 case, Li and Lee (2010) showed that Wag- ner's law holds for Japan.21 According to Cetin et al. (2016), by utilizing panel data for 60 countries and adopting panel-based error correction model demon- strated that high growth rate economies had a significant relation- ship between government expenditure and economic growth. Adopt- ing the similar methodology on EU countries, Arpia and Turrini (2008) concluded that government expenditure and economic growth were linked by a stable long run relationship and the direc- tion of causality follows Keynes' views. 19In this sense, Magazzino (2011) concluded that policy makers can reduce public expenditure in the 4 subcategories without affecting the growth rate of the economy. 20Kolluri et al. (2000) implemented cointegration processes, error correction model and Granger causality tests, the result indicates that government expendi- ture was increasing at a quicker rate than growth and that it was resulting from economic growth. Further, Ono (2014) used a different approach from the studi- es mentioned above in examining the case of Japan for the period from 1960 to 2010 and they concluded that such a trend is an outcome of a forward-looking budgetary process which reflects deterministic strategic goals supported by sound taxation and expenditure policies. 21Ono (2014) examined causality in a tri-variate framework, adding populati- on as an explanatory variable in the regressions. 85
A study undertaken by Loizides and Vamvoukas (2004) which employed causality in a bivariate and tri-variate framework using er- ror correction model and Granger causality test, result in a unique conclusion. For instance, in the bivariate framework the study con- firmed Keynes' view on specific countries and validated Wagner's interferences in other countries. Furthermore, the result changed on tri-variate framework by adding inflation as the 3rd variable, data confirmed Wagner's views. In this context, the direction of causality might be influenced by omitting explanatory variables.22 3. METHODOLOGY In the light of discussion with respect to the direction of causality between incentives as government expenditure including tax incen- tives and economic growth in Indonesian context, this paper em- ploys: (1) Vector Auto Regression (VAR) model for series with variables that are not cointegrated; and (2) Vector Error Correction Model (VECM) where the series are cointegrated. Regression analysis is performed in a framework where a variable influenced either government expenditure or economic growth to explain the dependent variable, hence partially control omitted vari- able bias (OVB). Further, Granger causality test was conducted to determine direction of causality in the short run. All variables are observed quarterly hinge on provinces as key parameter, hence gen- erating 32 observations. 4. DATA As the main source analysis to predict the similar pattern of growth amidst Covid-19, this research employs a province-level data in 22Therefore, this study directly proceeds into the tri-variate framework of anal- ysis to implement the findings. 86
Indonesia, throughout the period 2010 to 2017. Economic growth data obtained from Statistics Indonesia, government expenditure data obtained from Fiscal Policy Agency - Ministry of Finance, whereas tax expenditure data was obtained and estimated from Di- rectorate General of Taxation and Fiscal Policy Agency report (i.e. Tax Expenditure Report 2016-2017).23 For the calibration purpos- es, tax expenditure across sector data is converted into provincial order by utilizing several estimated value (i.e. tax revenue, tax com- pliance and administrative costs, and dominant sector for each re- gional office or province). For the sake of compatibility, Real Gross Domestic Product (RGDP) is annotated Yt, this paper transforms growth for RGDP into first difference to represent economic growth. Whereas, govern- ment expenditure is annotated Gt, depicts the final consumption expenditure of government, including tax expenditure. The meas- urement captures both recurrent and capital expenditure carried out by government. 5. REGRESSION MODEL As indicated earlier in the methodology section, this study utilizes the Error Correction Model (ECM) as its main method. In this setting, stationarity of variables is conditional to obtaining consistent results. Therefore, testing for stationarity is paramount and consti- tutes the first step. Following Granger and Newbold (1974) variables that are non-stationary may cause a spurious regression, the t-statistics dis- played a significant sign and the R2 is high, but the model embodied no economic meaning. Ensuring the stationarity of the series and 23In Indonesia, tax expenditure is defined as lost or reduced tax revenue due to special rules/legislation that is deviating from the benchmark tax system to certain tax subject and object with certain requirements. 87
determining their order of integration, this study adopted the Aug- mented Dickey Fuller (ADF). The specified model outlined as fol- lows: α0 is a constant; ϕ is time trend; ∆ is a difference operator; Zt is the variable tested for stationarity; αi is a parameter; p is a pre-selected lag order; and εt is an error term. The hypotheses for the test are specified as follows: H0: β=0 (the variable comprises a unit root, implying that it is non-stationary) H1: β<0 (the variable conceives no unit root, implying that it is stationary) In the case of ADF test indicates that series are integrated of order one I (1), this paper performed Johansen Test to check if the series are cointegrated. In this sense, they follow a common long run trend. Further, Johansen methodology is displayed as follows: At is vector of non-stationary variable in levels; β is vector of constants; σt is vector of white noises; and Γk is matrix of parameters. In a tri-variate framework, three hypotheses are tested with a maximum possible rank order of two. Including: (1) Rank 0, which H0: there are no cointegrating relationships; and (2) Rank 1, which H0: there is at least one cointegrating relationship; and (3) Rank 2, which H0: there are at least two cointegrating relationships. More specifically, rank 0 means that there is no cointegration in the series 88
and VAR model can be used to estimate the coefficients. However, a rank above 0 implies cointegration and the appropriate model for estimating coefficients is VECM. To be more comprehensive, this study also acknowledges the cir- cumstance when exogeneity of variable in regression model is uncon- vincing. In this sense, following Enders (2004), a system of equa- tions which treat each variable symmetrically can be developed for analyses. Practically, this permits series Yt time path to be affected by the current and past realizations of Gt sequence and vice versa. In the light of stationary is exists, error terms are uncorrelated, therefore each equation can be analyzed by utilizing ordinary least squares (OLS) accordingly. In this sense vector auto regression (VAR) model is established. However, where the variables Yt, Gt, and other explanatory vari- ables such as Tt in the model have unit roots and the stochastic terms are correlated, OLS will be a misspecification of the model and the estimates are inconsistent. In that case, the error correction model (ECM), established upon the theory of cointegration becomes handy. According to Engle and Grander (1987), two or more varia- bles are cointegrated when they themselves are non-stationary I (1), but their linear combination is stationary I (0). The variables will follow a common long run equilibrium relationship. ECM allows estimating the short and long run relationships among the variables. In this sense, if Yt, Gt, and Tt are cointegrated, the ECM will be specified as follows: 89
i is the lag operator; Et-1, Xt-1, and Vt-1 are error correction terms; μt, φt, and ωt are white noises; α, β, and γ are parameters to be estimated; and n is pre-selected lag order and t is year. 6. RESULT 6.1 Augmented Dickey Fuller (ADF) Test for Stationarity Acknowledging the stationarity and integration order as the prelim- inary step before regression model, this paper hits ADF tests for unit root as depicted in Appendix 1.24 The "level" columns demonstrate results for series in level. It is relevant with expectation that log Y, log G, and log TR are non-stationary for all provinces. Log TE in level is also non-stationary except for Province 6, which reported no unit root at 95% confidence level. The overall results indicate that running the regression with series at level will give a spurious regression. In this context, when data is filtered with Hodrick Prescott filter (i.e. column "filtered") utilizing smoothing parameter (λ = 100), the observation depicts all stationary variables at 1% to 5% significance level. More precisely, this implies that OLS can be adopted to gener- ate consistent estimates. To be more comprehensive, this paper also provides a first difference (i.e. column "FD").25 24The test was performed on series at level, filtered and first difference (FD). 25All series are stationary at 1% significance level, except for Province 6, 12, 17, and 24 which reported no unit root at 5% significance level. In this sense, the estimation applying OLS is permitted if there is no cointegration 90
R A V d e t c i r t s e r n U r o f s r o r r E d r a d n a t S d n a s t n e i c ffi e o C : n o i s s e r g e R f o s t l u s e R . 1 e l b a T n o i t a r o b a l e s' r o h t u A : e c r u o S 91
Notes: GC represent Granger direction of causality. ∆ is a differ- ence operator and D represent a filtered variable. εt and ℮t are the error terms from the cointegration equation for Yt and Gt respective- ly. All figures in the table are coefficients to the parameters and standard errors are reported in parenthesis. DKIJ: DKI Jakarta, KALUT: Kalimantan Utara, SUMSEL: Sumatera Selatan, JATENG: Jawa Tengah, SULUT: Sulawesi Utara, NTB: Nusa Tenggara Barat, SUMBAR: Sumatera Barat. ***p<0.01, **p<0.05, and *p<0.1. 6.2 Lag Order of Analysis It is important to emphasize that testing for cointegration requires pre-selection of optimal lag order. Literature established inconclusive criterion to determine optimal lag order for series. This study em- ployed five selection criteria in determining the optimal lag order for each province including Log Likelihood (LL), Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Hannan and Quinn Information Criterion (HQIC), and Schwartz's Bayesian Information Criterion (SBIC). The lag order suggested by most of the selection criteria was adopted. Appendix 2 depicts the optimal lag order suggested by most of the criteria for each province. The highest lag order recommended is 4. In this contextual relationship, real GDP in time t is partly ex- plained by RGDP, government expenditure and tax expenditure t-4. The striking evidence reveals that FPE appears amongst majority cri- teria in all cases. 6.3 Johansen's Cointegration Test Johansen test of Cointegration is performed by adopting the lag order selection as described earlier. Providing a fuller estimation, Appendix 3 displays the eigenvalue and maximum statistics at 95% of confidence level. Thus, maximum rank casts the number of ex- 92
isting cointegration vectors in the model. This study estimates that several provinces reported maximum rank of zero. It implies that the null hypothesis of no cointegration among logY, logG, logTR, and logTE could be rejected at 5% significance level. This means also, that no common long-run equilibrium exists in these several prov- inces. Therefore, OLS regression of filtered variables generates consist- ent estimates.26 However, several provinces also reported a maximum result of 1, implying that the null hypothesis of at least one cointe- gration relationship could not be rejected at 5% significance level. For the sake of consistency, VECM in first difference I (1) was per- formed. 6.4 Regression Results This paper performed VAR or VECM for several provinces data. For the sake of simplicity, Table 1 only depicts "key results" which rep- resents the targeted provinces under study. As mentioned earlier, the key parameter under study is tax expenditure as the part of govern- ment expenditure, therefore this study only focused to depict the tax expenditure variable on regression result. In this contextual connection, this paper convinced that entire table is trippingly pro- vided. Granger causality test was subsequently done to determine direction of causality in the short run. First, there was no causality detected between economic growth and government expenditure for DKI Jakarta (DKIJ) and Sumatera Selatan (SUMSEL). Second, Wagner (1893) inference that econom- ic growth causes tax expenditure was supported in Jawa Tengah (JATENG) at 1% significance level and Sumatera Barat (SUMBAR) at 1% significance level. Third, Keynes' views were supported in 26In this context, the last column indicates that a VAR model is suited for such circumstances. 93
M C E V d e t c i r t s e r n U r o f s r o r r E d r a d n a t S d n a s t n e i c ffi e o C : n o i s s e r g e R f o s t l u s e R . 2 e l b a T n o i t a r o b a l e s' r o h t u A : e c r u o S 94
Kalimantan Utara (KALUT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) at 10% significance level and in Sulawesi Utara (SULUT) at 5% signif- icance level. More specifically, the next part of Table 2 report results for VECM regression analysis. In this model, direction of causality was determined for both the short and long run. Starting with the model, no causality was detected for Sumatera Utara (SUMUT), Maluku Utara (MALUT), and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wagner's theory was supported in Jawa Barat (JABAR) and Kalimantan Timur (KALTIM) at 5% significance lev- el whilst Keynes' views were supported in Papua (PAPUA) at 5% significance level. Notes: GC represent Granger direction of causality. ∆ is a differ- ence operator and D represent a filtered variable. εt and ℮t are the error terms from the cointegration equation for Yt and Gt respective- ly. All figures in the table are coefficients to the parameters and standard errors are reported in parenthesis. SR and LR are short and long run. BALI: Bali, JABAR: Jawa Barat, SUMUT: Sumatera Ut- ara, KALTIM: Kalimantan Timur, MALUT: Maluku Utara, DIY: Daerah Istimewa Yogyakarta, PAPUA: Papua. ***p<0.01, **p<0.05, and *p<0.1. Finally, a bi-directional flow was observed in Bali (BALI) at 5% significance level. Further, the table shows the coefficients to the er- ror correction terms (ε1t and ℮1t) and their levels of significance. Where the coefficient is negative and significant, and the model is examining Yt as the dependent variable, it implies that an increase in economic growth above the equilibrium will quickly adjust back into steady state by reducing towards the value of tax expenditure. The size of the coefficient indicates the speed of adjustment back into equilibrium. 95
7. DISCUSSION 7.1 Direction of Causality Between Incentives and Economic Growth A vector auto-regression model or a vector error correction model occupied on fourteen targeted provinces for which there existed no cointegration. The results of econometric analysis show the following empirical evidences: (1) government expenditure causes economic growth in four targeted provinces; (2) economic growth causes gov- ernment expenditure in five targeted provinces; (3) bi-directional causality in one province; and (4) no causality was detected in five targeted provinces. First, the fact that no causality was detected in several provinces in the short run is consistent with previous studies (Kolluri et al., 2000; Nasiru, 2012), and indicates no new direction of causality between tax expenditure as part of government expenditure and eco- nomic growth. No causality in the short run suggests that local or central government expenditure does not change in the short run in response to fluctuations in economic growth, possibly because of bu- reaucratic procedures that governments undertake before approval of expenditure (Kolluri, Panik, and Wahab, 2000). Considering the maturity of government, literature suggested that causality was de- tected in the a relatively long run fashion. This implies that policy on government expenditure became flexible in the long run, possibly after debates that characterize policy changes. In such cases, govern- ment expenditure may respond to economic growth as evidenced by the direction of causality from economic growth to government ex- penditure in targeted provinces. Second, results for provinces that show a direction of causality flowing from economic growth to government expenditure in the short run indicate that there is some flexibility in their public ex- 96
penditure policies, a relative ease in financial access to support short run expenditure, and smooth institutional procedures that promote quick decision making (Loizides and Vamvoukas, 2004). Third, results for provinces with a direction of causality flowing from government expenditure to economic growth are suggestive of targeted government expenditure and stringent expenditure rules that are meant to achieve predetermined levels of economic growth (Arpaia and Turrini, 2008). This empirical intuition is essen- tial to provide a sound of fiscal policy formulation and budget allo- cation, particularly in the discussion of sensitive provincial issues including human development index, poverty, etc. As implication, governments with relatively high debt ratios and strict tax policies are likely to implement strict fiscal controls and, in the end, they experience the direction of causality as predicted by the Keynesian hypothesis. Fourth, results for provinces that demonstrate the bi-directional causality indicate that government expenditure decisions are not es- tablished in isolation from revenue decisions. In this brain area, out- comes, revenues, and expenditures should be simultaneously consid- ered in fiscal policy formulation. 7.2 Economic Decision: Incentives to Recover Economic Growth As elaborated earlier, the direction of causality between incentives and economic growth differs from one province to another. In the similar vein, it bears a meaning that impact of incentives on sectors will also various. From the theoretical perspective, economic decision to wake up productions, consumptions, capital accumulations, sav- ings, will be responded differently by sectors (i.e. provinces) due to its various inputs and expectations. For instance, following Ramsey (1928) and Solow (1956), economic growth is generally expected from capital accumulation through household savings. While ac- 97
cording to Barro (1996), growth will exogenously be affected by population and technology in the long run. Further, with respect to the propensity to save, technological accessibility, and government policy, Barro (1996) provided an argument that differences in growth rates are a result of diversity in propensity to save, access to technol- ogy, and government policy. This paper confirmed empirical results that indicate very possible direction of causality that can arise. In this context, providing incen- tives as government expenditure will assume diverse results. For in- stance, in provinces (or dominant sectors) where economic growth causes government expenditure, namely Jawa Tengah (JATENG), Sumatera Barat (SUMBAR), Jawa Barat (JABAR), and Kalimantan Timur (KALTIM), public expenditure policies are flexible. In this sense, economic decision making can be promoted quickly due to its simple institutional bureaucracy. However, the flexibility should be elaborated with caution to minimize excess burden as the result of inefficient incentive as tax expenditure on its respective sectors. In provinces (or dominant sector) where incentives flow to economic growth, such as Kalimantan Utara (KALUT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara (SULUT), and Papua (PAPUA), incentives as economic decision can be linked to provide fiscal policy formula- tion and budget allocation, particularly in the context of pandemic policy measurement. Literature suggested a favorable condition in providing incentives (i.e. tax expenditure). In the other perspective, in provinces (or dominant sectors) where no causality found in DKI Jakarta (DKIJ), Sumatera Selatan (SUMSEL), Sumatera Utara (SU- MUT), Maluku Utara (MALUT), and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), implies that incentives does not affect the pattern of econom- ic growth directly due to its time lag or responses. In the context of taxation, it can be widely interpreted that mature society or sectors found in these provinces are irresponsive toward incentives (i.e. tax expenditure), which amplified on pandemic situation where tax bas- es are shrinking. 98
Turning now to the coefficients of error correction terms for each dominant sector in these provinces. Assuming pandemic shocks oc- curred for the long run economies, the small value of error correc- tion terms depicting the speed of adjustment to retain equilibrium after economic shock is small. It displays that the effect of shock in these dominant sectors is likely to dissipate after a while. The impli- cations are that economic decision and policy changes in public ex- penditure patterns should be approached with caution. 8. CONCLUSION Covid-19 is progressively weakening the economy. However, a grow- ing body of debates still questioned whether government expendi- tures and incentives are vital to immediately recover economic growth. With respect to Indonesian context, thus far, a very limited number of studies attempted to analyze the empirical impact of tax expenditure on economic growth by utilizing factual estimation based on tax expenditure official report. This study examined the causali- ty and direction between tax expenditure as component of government expenditure and economic growth for Indonesian provinces. This study finds that the direction of causality between tax ex- penditure as component of government expenditure and economic growth differs from one province to another. Assuming pandemic shock occurred for the long run economy, this study displays that the effect of shock in these dominant sectors is likely to dissipate after a while. The implications are that economic decision and policy changes in public expenditure patterns should be approached with caution. This study looked at tax expenditure as part of government ex- penditure in aggregate form, seeking to capture the institutional ef- fects associated with it. Further studies can be performed by examin- ing short-run and long-run impact together with disaggregated gov- 99
ernment expenditure to capture the effect of local government capi- tal formation, trade, research and development, and local competi- tiveness on economic growth. REFERENCES Abed, D., M. Pahlavani & F. Purshabi. 2011. "Investigating the Keynesian view and Wagner's law on the size of government and economic growth in Iran". International Journal of Business and Social Science, 170-175. ADB. 2020. Asian Development Outlook 2020. Manila: Asian Devel- opment Bank. Alink, M. & V.V. Kommer. 2015. Handbook of Tax Administration. IBFD. Araki, S. & I. Claus. 2014. A comparative analysis of tax administra­ tion in Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. Arpaia, A. & A. Turrini. 2008. Government expenditure and economic growth in the EU: long­run tendencies and short­term adjustment. Economic Papers 300. Auriol, E. & M. Warlters. 2007. "The Marginal Cost of Public Funds in Developing Countries: An Application to 38 African Countries". IDEI Working Papers 371, Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Toulouse. Barro, J.B. 1996. Determinants of economic growth: a cross­country empirical study. NBER Working Paper 5689. Bassanini, A. & S. Scarpetta. 2001. "The driving forces of economic growth: panel data evidence for the OECD Countries". OECD Economic Studies No. 33, 2001/II. Cetin, I.E., M.K. Cetin & M. Tatahi. 2016. "The cause of higher eco­ nomic growth: assessing the long­term and short­term relationships between economic growth and government expenditure". Macroeco­ nomic dynamics, 229-250. 100
Chang, R. & A. Velasco. 2020. "Economic policy incentives in the fight against pandemics". London: VOX CEPR Policy Portal. Cortright, J. 2001. "New growth theory, technology and Learning: A Practitioner's Guide (Reviews of economic development literature and practice: No. 4.)". Portland: U.S. Economic Development Administration. Devarajan, S., S. Suthiwart-Narueput & K. Theirfelder. 2001. "The marginal cost of public funds in developing countries, in Policy Evaluation with Computable General Equilibrium Models". Rou- tledge Press, London and New York. Evans, C. 2008. "Taxation compliance and administrative costs: an overview". London: Linde Verlag, Vienna and Kluwer Law In- ternational. Hopoglu, S. & S. Kunu. 2015. "The relationship between sub­catego­ ries of public spending and economic growth in turkey: a causality analysis". International journal of economic research, 25-38. Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. Kolluri, B.R., M.J. Panik & M.S. Wahab. 2000. "Government ex­ penditure and economic growth: evidence from G7 countries". Jour­ nal of Applied Economics, 1059-1068. Li, J. & J. Lee. 2010. "ADL test for threshold cointegration". Journal of Time Series Analysis, 241-54. Loizides, J. & G. Vamvoukas. 2004. "Government expenditure and economic growth: evidence from tri­variate causality testing". Jour­ nal of Applied Economics, 125-152. Magazzino, C. 2011. "Disaggregated public funding and GDP and money supply: evidence from Italy". European Journal of Econom­ ics, Finance and Administrative Sciences, 118-131. Mandishekwa, R. 2014. "Applicability of Wagner's law". Journal of International Academic research for Multidisciplinary, 22-31. Mankiw, N.G. 2013. Macroeconomics (9th Edition). New York: Worth Publishers. 101
Nasiru, I. 2012. "Government expenditure and economic growth in Nigeria: Cointegration analysis and causality Testing". Academic Research International, 718-723. Ono, H. 2014. "The government expenditure-economic growth rela­ tion in Japan: an analysis by using the ADL test for threshold coin­ tegration". Applied economics, 3523-3531. Peacock, A.T. & J. Wiseman. 1961. "Determinants of government ex­ penditure". In Peacock, A.T. & Wiseman, J (Eds.), The growth of public expenditure in the United Kingdom. London: Princeton University Press. Pigou, A.C. 1947. A Study in Public Finance (3rd Edition). London: Macmillan. Ramsey, F.P. 1928. "A Mathematical Theory of Saving". The Economic Journal, Vol. 38, 543-559. Satyadini, A.E. 2018. "Empirical Approach of Tax Avoidance Risk As­ sessment". Kajian Ekonomi dan Keuangan. Satyadini, A.E., A. Basir & A. Barata. 2020. "A Cutting­Edge Ap­ proach to Risk Management Framework: Upswing Customs Ad­ ministration". Journal of Management Research, 57-73. Solow, R.M. 1956. "A contribution to the theory of economic growth". Quarterly Journal of Economics, 65-94. Susila, B. & J. Pope. 2012. "The Tax Compliance Cost of Large Corpo­ rate Taxpayers in Indonesia". Australian Tax Forum, 722. Wagner, A. 1893. Grundlegung der Politischen Okonomie. 3rd ed. Leipzig: C.F. 102
t s r i F e c n e r e f f i D * * 2 0 9 . 0 - * * 2 0 9 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - * 4 4 4 . 1 - * * 3 8 0 . 1 - * * 1 6 3 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * * 8 1 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * 8 1 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * * 8 1 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - E T g o L d e r e t l i F * * 1 4 5 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * 1 4 5 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * * 3 8 0 . 1 - * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - * * 2 0 9 . 0 - * 2 0 9 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - l e v e L 3 6 2 . 1 - 1 6 3 . 0 - 0 8 1 . 0 - 2 2 7 . 0 - 2 0 9 . 0 - * 4 2 4 . 1 - 1 4 5 . 0 - 3 8 0 . 1 - 3 6 2 . 1 - 1 6 3 . 0 - 1 6 3 . 0 - 3 8 0 . 1 - 1 4 5 . 0 - 1 4 5 . 0 - 1 4 5 . 0 - 0 8 1 . 0 - 1 4 5 . 0 - 4 4 4 . 1 - t l u s e R t s e T F D A R T g o L t s r i F e c n e r e f f i D d e r e t l i F l e v e L * * 2 2 7 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 3 8 0 . 1 * * 3 8 0 . 1 - * * 8 1 . 0 - 3 0 9 . 0 * * 2 0 9 . 0 - * * 8 1 . 0 - 3 0 9 . 0 * * 2 2 7 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 4 4 4 . 1 * * 8 1 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - 2 4 5 . 0 * 1 6 3 . 0 - * 2 2 7 . 0 - 3 0 9 . 0 * * 8 1 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 3 8 0 . 1 * * 1 6 3 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - 3 0 9 . 0 * * 3 8 0 . 1 - * * 3 8 0 . 1 - 4 4 4 . 1 * * 2 0 9 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 2 2 7 . 0 * * 8 1 . 0 - * * 8 1 . 0 - 4 6 2 . 1 * 4 4 4 . 1 - * 2 2 7 . 0 - 4 4 4 . 1 * * 3 8 0 . 1 - * * 3 8 0 . 1 - 4 4 4 . 1 * * 4 4 4 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - 4 6 2 . 1 * * 3 8 0 . 1 - * * 3 6 2 . 1 - 4 6 2 . 1 * * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - 3 8 0 . 1 * 2 2 7 . 0 - * 3 6 2 . 1 - 1 6 3 . 0 * * 3 6 2 . 1 - * * 8 1 . 0 - 3 8 0 . 1 f o s c i t s i t a t S - t : 1 x i d n e p p A G g o L t s r i F e c n e r e f f i D d e r e t l i F l e v e L * * 2 2 7 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - 2 0 9 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 4 4 4 . 1 - * * 3 8 0 . 1 - * * 1 4 5 . 0 - 4 4 4 . 1 - * * 3 6 2 . 1 - * * 1 4 5 . 0 - 1 6 3 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - 0 8 1 . 0 - * 2 2 7 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - 4 4 4 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - 1 6 3 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - 1 4 5 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * * 4 4 4 . 1 - 1 4 5 . 0 - * * 8 1 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - 1 6 3 . 0 - * * 2 0 9 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 2 2 7 . 0 - * 2 0 9 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - 1 4 5 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 1 4 5 . 0 - 0 8 1 . 0 - * * 2 0 9 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - 3 6 2 . 1 - * * 4 4 4 . 1 - * * 2 2 7 . 0 - 1 4 5 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - 3 6 2 . 1 - * 3 8 0 . 1 - * * 2 2 7 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - 1 6 3 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - 1 6 3 . 0 - t s r i F e c n e r e f f i D * * 3 8 0 . 1 - * * 1 4 5 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - * * 1 4 5 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * 1 6 3 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - * * 4 4 4 . 1 - * * 3 6 2 . 1 - * * 2 0 9 . 0 - * 2 0 9 . 0 - * * 1 6 3 . 0 - * * 3 6 2 . 1 - * * 1 4 5 . 0 - * * 3 8 0 . 1 - * * 0 8 1 . 0 - * * 2 2 7 . 0 - S E C D N E P P A I Y g o L d e r e t l i F l e v e L . v o r P * * 4 8 6 . 0 - 4 4 4 . 1 - 1 * * 4 1 1 . 0 - 3 8 0 . 1 - 2 * * 6 5 4 . 0 - 4 4 4 . 1 - 3 * * 2 4 3 . 0 - 3 0 9 . 0 - 4 * * 2 1 9 . 0 - 3 8 0 . 1 - 5 * * 4 8 6 . 0 - 1 8 1 . 0 - 6 * * 7 5 . 0 - 1 8 1 . 0 - 7 * * 8 9 7 . 0 - 2 4 5 . 0 - 8 * * 2 4 3 . 0 - 1 8 1 . 0 - 9 * * 4 1 1 . 0 - 2 4 5 . 0 - 0 1 * * 7 5 . 0 - 2 4 5 . 0 1 1 * * 4 8 6 . 0 - 3 8 0 . 1 - 2 1 * * 6 5 4 . 0 - 4 6 2 . 1 - 3 1 * * 2 4 3 . 0 - 2 2 7 . 0 - 4 1 * * 6 5 4 . 0 - 2 2 7 . 0 - 5 1 * * 2 4 3 . 0 - 3 0 9 . 0 - 6 1 * * 4 8 6 . 0 - 1 8 1 . 0 - 7 1 * * 2 4 3 . 0 - 3 0 9 . 0 8 1 103
- 1 4 5 . 0
- 4 6 2 . 1
- 1 6 3 . 0
- 4 4 4 . 1
- 0 8 1 . 0
- 0 8 1 . 0
- 3 0 9 . 0
- 4 4 4 . 1
- 2 0 9 . 0
- 1 8 1 . 0
- 1 4 5 . 0
- 4 6 2 . 1
- 1 6 3 . 0
- 3 0 9 . 0
- 4 4 4 . 1
- 3 6 2 . 1
- 0 8 1 . 0
- 0 8 1 . 0
- 0 8 1 . 0
- 3 6 2 . 1
- 1 4 5 . 0
- 0 8 1 . 0
- 1 6 3 . 0
- 1 6 3 . 0
- 2 0 9 . 0
- 1 6 3 . 0
- 0 8 1 . 0
- 1 6 3 . 0
- 4 4 4 . 1
- 3 0 9 . 0
- 1 6 3 . 0
- 4 4 4 . 1
- 2 4 5 . 0
- 3 6 2 . 1
- s a h e l b a i r a v a t a h t s i s e g a t s e e r h t e h t l l a r o f s i s e h t o p y h l l u n e Th . ) d n e r t d n a t p e c r e t n i h t i w ( t s e t t o o r . 1 . 0 < p
* , 5 0 . 0 < p
* , 1 0 . 0 < p
* . e r u t i d n e p x e x a t s i E T d n a , e r u t i d n e p x e t n e m n r e v o g s i G P, D G l a e r s i
* 2 1 9 . 0
- 4 6 2 . 1
- 9 1
* 7 5 . 0
- 3 0 9 . 0
- 0 2
* 2 4 3 . 0
- 4 4 4 . 1
- 1 2
* 4 1 1 . 0
- 2 2
* 8 2 2 . 0
- 3 2
* 2 1 9 . 0
- 4 2
* 4 1 1 . 0
- 5 2
* 4 8 6 . 0
- 4 4 4 . 1
- 6 2
* 2 4 3 . 0
- 7 2
* 7 5 . 0
- 4 6 2 . 1
- 8 2
* 7 5 . 0
- 1 6 3 . 0
- 9 2
* 2 4 3 . 0
- 0 3
* 4 1 1 . 0
- 1 3
* 7 5 . 0
- 4 6 2 . 1
- 2 3
* 2 1 9 . 0
- 1 6 3 . 0
- 3 3
* 2 4 3 . 0
- 2 4 5 . 0
- 4 3 t i n u r o f c i t s i t a t s ­ t s w o h s e l b a t e Th : s e t o N Y , e c n i v o r p s i P . ) y r a n o i t a t s
- n o n ( t o o r t i n u 104
Appendix 2.Lag Order of Analysis P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Lag 2 3 4 3 2 3 3 1 2 1 4 1 1 4 2 2 4 2 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 Criteria in Determining the Optimal Lag Order LL 207.46 158.02 186.39 106.97 213.94 151.54 141.82 105.35 169.37 150.73 186.39 87.52 120.75 202.59 107.78 104.54 225.28 91.57 123.99 171.80 85.90 82.66 224.47 209.08 211.51 102.92 91.57 160.45 111.83 176.66 89.14 183.14 106.97 120.75 LR 239* 51* 46* 186* 296* 286 171 241 219* 273* 218 196* 280* 57 249* 202* 160* 161* 250* 195 283* 214 199* 75* 288* 197* 278* 250* 259* 279* 267* 203 182* 100* FPE 3.2e-10* 4.0e-11* 3.2e-9* 4.0e-9* 2.4e-10* 2.4e-10 2.4e-9 4.8e-9 4.8e-9* 4.8e-9* 4.8e-10 4.8e-9* 4.0e-11* 4.8e-8 3.2e-11* 3.2e-11* 1.6e-8* 3.2e-8* 3.2e-9* 4.8e-11 1.6e-9* 1.6e-11 4.0e-10* 3.2e-10* 1.6e-11* 3.2e-10* 4.8e-8* 1.6e-11* 3.2e-9* 1.6e-10* 2.4e-11* 2.4e-10 3.2e-9* 2.4e-10* HQIC 5.83* -4.16 -9.16* -3.33 -6.66 -5.83 -6.66 -8.33 -16.6* -13.3 -10.8 -10.8 -16.6 -9.16* -12.5 -15* -9.16 -12.5* -6.66 -15.8* -6.66 -15 -13.3* -4.16 -16.6 -4.16 -15* -13.3 -12.5 -2.5* -5 -9.16 -15.8* -3.33* SBIC 7.89* -10 -8.94* -10 -9.47 -7.89 -3.68 -10.5 -1.57 -9.47* -8.42 -2.63 -6.84* -9.47 -5.26* -1.57 -3.15 -10.5 -9.47 -4.73 -6.84* -10.5 -4.21 -5.26 -2.63 -9.47 -2.1* -7.36 -10.5 -6.84* -8.94 -6.84 -3.15* -6.31 Notes: * indicates the number of lags suggested by the method. Lags suggested by most selection criteria were considered and tabulated. P is province, LL is Log Likelihood, LR is Likelihood Ratio, FPE is Final Prediction Error, HQIC is Han- nan and Quinn Information Criterion, and SBIC is Schwartz's Bayesian Informa- tion Criterion. 105
Appendix 3. Rank order, t-statistics, 5% critical values for Johansen's Test for Cointegration Province LL Maximum Parameters Maximum statistic 5% critical value Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 207.46 158.02 186.39 106.97 213.94 151.54 141.82 105.35 169.37 150.73 186.39 87.52 120.75 202.59 107.78 104.54 225.28 91.57 123.99 171.8 85.9 82.66 224.47 209.08 211.51 102.92 91.57 160.45 111.83 176.66 89.14 183.14 106.97 120.75 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 40 22 23 14 24 45 41 32 17 30 48 37 21 46 47 33 46 33 22 37 32 36 36 36 47 29 30 31 25 47 37 29 35 16 15.6* 8.59* 8.98* 5.46* 9.37* 17.5* 16.0* 12.5* 6.64* 11.7* 18.7* 14.4* 8.20* 17.9* 18.3* 12.8* 17.9* 12.8* 8.59* 14.4* 12.5* 14.0* 14.0* 14.0* 18.3* 11.3* 11.7* 12.1* 9.76* 18.3* 14.4* 11.3* 13.6* 6.25* VAR 10.3 7.90 VECM 9.31 VAR 5.34 VECM 10.6 VECM 7.57 VAR 7.09 VECM 5.26 VAR 8.46 VECM VAR 7.53 9.31 VAR 4.37 VECM 6.03 VECM 10.1 VECM 5.38 VECM 5.22 VAR VAR 11.2 4.57 VECM 6.19 VECM 8.59 VECM 4.29 VECM 4.13 VAR 11.2 VECM 10.4 VECM 10.5 VECM 5.14 VECM 4.57 VECM 8.02 VECM 5.59 VECM 8.83 VECM 4.45 VECM 9.15 VECM 5.34 VECM 6.03 VECM Notes: * imply that the null hypothesis could not be rejected at 5%. The last co- lumn indicates the appropriate model matching the results. P is province. 106
Bab 5 MoDERN MoNETARy ThEoRy: KAjIAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMulIhAN EKoNoMI PASCA-CovID-19 DI INDoNESIA Muh Rudi Nugroho,27 Fitrotul Fadilla,28 dan Wawan Sugiyarto29 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 memiliki dampak sangat besar bagi pereko nomian seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Di tengah kon disi ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne- gara (APBN) 2020 hingga mencapai 6,34%, lebih besar 3,34% dari sebelumnya yakni 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2020 untuk menambah alokasi belanja dalam APBN 2020. Pelebaran defisit tersebut digunakan untuk membiayai penanganan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun. Dana sebesar Rp607,65 triliun dianggarkan untuk pembiayaan program Pemu- lihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN yang 27Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga 28Kandidat Master, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM 29Staf Direktorat Pembiayaan, DJPPR, Kemenkeu | 107
tertuang dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 terdiri atas beberapa komponen, yaitu pembiayaan korporasi, bantuan K/L dan Pemda, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha, dan bantuan UMKM.30 Dengan beban pembiayaan APBN 2020 yang makin besar maka salah satu opsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah menerbitkan utang baik pinjaman maupun Surat Berharga Negara (SBN). Defisit anggaran yang membengkak dan tambahan utang merupakan kon- sekuensi dari stimulus melalui kebijakan fiskal. Dalam situasi seperti sekarang, pembiayaan dalam negeri sudah pasti dirasa sulit. Sedang- kan utang luar negeri bersifat sensitif dari sisi politik, apalagi dengan kondisi global yang juga tidak menentu. Hingga Mei 2020 penerbit- an SBN telah mencapai Rp420,80 triliun, sedangkan pembelian SBN oleh perbankan di pasar perdana sebesar Rp110,2 triliun se- iring kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM). Di sisi lain, surat perbendaharaan negara yang jatuh tempo mencapai Rp35,60 triliun. Adapun kebutuhan penerbitan SBN pada Juni hingga Desember 2020 diperkirakan mencapai Rp990 triliun.31 Ber- dasarkan publikasi Bank Indonesia, pada 2019 posisi utang luar ne- geri pemerintah telah mencapai USD 199,90 miliar bersumber dari pinjaman sebesar USD 54,40 miliar dan surat utang sebesar USD 145,50 miliar. Sebagian besar utang ini memang berasal dari surat utang. Jumlah utang ini hampir 36% dari nilai PDB tahun yang sama meskipun strukturnya lebih didominasi oleh utang jangka pan- jang (89,3%). Selain itu, besaran cicilan utang pokok dan bunga utang tentu memberikan tekanan pembiayaan anggaran. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada 2019 pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai USD 14,60 miliar, terdiri atas utang pokok sebesar USD 10,10 miliar dan bunga USD 4,40 miliar (Ke- menterian Keuangan dan Bank Indonesia, 2020). 30Indonesia (2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020 108
Studi terbaru tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap eko- nomi berkembang pesat (Baker et al., 2020; Conlon dan McGee, 2020; Corbet, et al., 2020; Ramelli dan Wagner, 2020; Zhang et al., 2020). Dalam kondisi defisit anggaran yang makin melebar, isu-isu menarik terkait langkah recovery ekonomi pasca-Covid-19 banyak bermunculan. Teori Moneter Modern (MMT) menawarkan pende- katan berbeda ketika pemerintah sedang membutuhkan cara guna memastikan perekonomian mereka tetap berjalan. Teori ini berpen- dapat bahwa pemerintah tidak perlu takut dengan defisit anggaran yang tinggi, stabilitas nilai tukar, hingga pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah bisa memainkan pe- rannya dalam mengontrol masalah-masalah ekonomi klasik seperti inflasi. MMT berasumsi, dengan sistem uang fiat saat ini, pemerin- tah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk membiayai defisit negara (Kelton, 2020) Pemerintah tidak seperti ekonomi rumah tangga yang harus menghitung pendapatan dan pengeluaran (Kelton, 2020). Pemerin- tah bisa membuat uang sendiri dan menetapkan harga di mana uang itu tersedia di pasar, sedangkan rumah tangga tidak bisa. Dalam pan- dangan MMT defisit negara adalah hal yang biasa. Defisit hanya perbedaan antara uang tunai yang telah dikeluarkan oleh pemerin- tah dan semua pajak yang telah dikumpulkan. Sehingga dengan mengatur pajak, defisit bisa diselesaikan dengan baik kapan saja. Adanya pembatasan defisit anggaran terhadap produk domestik bru- to (PDB) dalam pandangan MMT tidaklah masuk akal. Adanya pembatasan defisit hanya akan menjadi sumber perlambatan eko- nomi, meningkatkan ketidaksejahteraan, meningkatkan jumlah utang jangka panjang dengan bunga yang melumpuhkan, serta me- nimbulkan risiko kehancuran ekonomi terus-menerus. Berdasarkan latar belakang pemaparan di atas, maka dalam pene- litian ini penulis akan membahas peran dan fungsi potensial perpa- jakan dalam kerangka MMT. Selain itu, penelitian ini juga akan me- nyajikan beberapa pandangan yang berlawanan dalam kerangka 109
MMT. Adapun fokus dari penelitian ini adalah menyimulasi dam- pak penciptaan uang baru di Indonesia serta simulasi tentang cara menanggulangi dampak tersebut yang didasarkan pada lensa MMT, serta kemungkinan reformasi kebijakan keuangan dalam menanggu- langi defisit pasca-Covid-19. Sebagai komponen pengendali defisit, pajak dalam pandangan MMT adalah bagian komponen dari bauran kebijakan ekonomi makro suatu negara yang lebih luas dan memiliki fungsi makroekonomi. Dalam konteks ini pajak merupakan cara pa- ling efektif dalam meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Eksplorasi klaim MMT mem- berikan dasar makroekonomi untuk kerangka alternatif semacam itu (Wray, 2012; Murphy, 2015a). Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini adalah klaim kontra-intuitif MMT yang terletak pada potensinya untuk mem- bingkai ulang tentang cara sistem pajak dapat dan harus dirancang guna menanggulangi konsep defisit ketika penciptaan uang baru di- lakukan. Secara terperinci, penelitian ini akan mengulas tentang proses penciptaan uang, siklus pengeluaran pajak yang dihasilkan, dan fungsi pembatalan dari efek yang timbul melalui sistem penari- kan pajak. Jika pada penelitian sebelumnya para pendukung dan kri- tikus MMT hanya fokus pada penciptaan uang, utang pemerintah, dan inflasi (Tymoigne dan Wray, 1986; Baker dan Murphy, 2020; Palley, 2014; Palley, 2019), penelitian ini selangkah di depan untuk menguraikan Teori Pajak Modern (MMT) yang memperlihatkan perihal cara komponen ini bisa berfungsi lebih lengkap, sekaligus mengembangkan kerangka kebijakan dan kerangka kerja yang dapat menilai keduanya terhadap dampak ekonomi makro dari kebijakan pajak. 2. TINJAUAN PUSTAKA Teori Moneter Modern atau Modern Monetary Theory (MMT) ada- lah teori heterodoks yang menggambarkan mata uang sebagai mo- 110
nopoli publik dan pengangguran sebagai bukti bahwa monopoli mata uang terlalu berlebihan dalam membatasi pasokan aset ke- uangan yang diperlukan untuk membayar pajak dan memuaskan keinginan penabung (Tymoigne dan Wray, 1986). Menurut Patricia (2018), MMT adalah alternatif dari teori makroekonomi arus utama dan merupakan teori yang efektif dalam menggambarkan ekonomi global pada tahun-tahun setelah resesi hebat. MMT berpendapat bahwa pemerintah mampu menciptakan uang baru dengan meng- gunakan kebijakan fiskal. Menurut para pendukung MMT, risiko utama setelah perekonomian mencapai lapangan kerja penuh adalah inflasi, yang dapat diatasi dengan penarikan pajak guna mengurangi daya beli (Wray et al., 2018). Salah satu keingintahuan yang diakibatkan dari MMT adalah ke- tidakpeduliannya dalam mendeskripsikan beberapa aspek peran pa- jak dalam ekonomi. Ditekankan bahwa kelalaian parsial: seperti yang dijelaskan beberapa penulis MMT (Mitchell et al., 2019; Wray, 2012), hubungan antara teori moneter modern dan pajak sangat erat di sejumlah bidang. Misalnya dikatakan bahwa pajak mendorong nilai uang (Wray, 2012). Hal ini karena janji yang dibuat oleh peme- rintah untuk hanya menerima mata uang yang dibuatnya dalam pe- nyelesaian kewajiban pajak yang dikeluarkannya, yang pada giliran- nya menciptakan permintaan untuk mata uang tersebut. Mata uang itu sendiri akibatnya memiliki sifat fiskal dan pendukung. Seperti yang dikemukakan oleh Murphy (2015) jika proporsi pendapatan siapa pun yang diminta dalam pajak dalam perekonomian adalah signifikan, maka tidak ada insentif untuk menggunakan apa pun ke- cuali mata uang fiat yang dibuat secara lokal untuk penyelesaian transaksi yang timbul dalam perekonomian itu: risiko keuntungan atau kerugian pertukaran yang timbul pada saat itu adalah penyele- saian kewajiban pajak dalam keadaan itu akan menghambat hal lain. Hasilnya, antara pajak dan mata uang memberikan kendali yang cu- kup besar kepada ekonomi pemerintah dalam situasi tersebut. Lebih lanjut, ide yang tersirat di seluruh MMT menerangkan bahwa se- 111
buah pemerintahan tidak perlu pajak sebelum dibelanjakan, tetapi sebenarnya harus terlebih dahulu menciptakan uang yang dibutuh- kan sebelum pembayaran pajak (Bell dan Corlett, 2019). Dalam konteks teori perpajakan modern, pandangan MMT mengasumsikan bahwa tidak ada "pajak dan siklus pembelanjaan" tetapi yang ada adalah "siklus pengeluaran dan pajak". Hal ini secara logis mengikuti skema MMT, bahwa pada awalnya semua penge- luaran pemerintah didanai oleh proses penciptaan kredit yang dike- lola oleh sebuah pemerintah dan bank sentralnya. Peran utama pajak adalah untuk membatalkan kredit tersebut (yang mengambil bentuk uang baru), yang dibuat oleh pemerintah sebagai akibat dari penge- luarannya. Dalam peran ini pajak memainkan peran yang sama da- lam membatalkan kredit, seperti pembayaran pinjaman bank yang berkaitan dengan kredit yang dibuat oleh bank komersial (McLeay et al., 2014). Dalam logika ini, ketika pajak tidak diperlukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, hal tersebut perlu dan tidak bisa dihindari, konsekuensinya adalah harus melakukan perancangan ke- bijakan perekonomian publik yang mendesak. Di Amerika Serikat, baru-baru ini MMT menjadi terkenal ka- rena perannya dalam membentuk proposal untuk Green New Deal yang menghasilkan serangkaian perdebatan media yang terkenal an- tara Stephanie Kelton (Kelton, 2019) dan Paul Krugman (Krugman, 2019), serta Simon Wren-Lewis (Wren-Lewis, 2019) dan Bill Mitchell (Mitchell, 2019). Di tengah perdebatan yang sedang me- manas tersebut isu utama yang dibahas adalah terkait potensi MMT untuk memperluas pemahaman dan membingkai ulang perdebatan publik tentang peran pajak, terutama pada era ketika percobaan de- ngan bentuk pelonggaran kuantitatif yang meluas telah hilang. Skeptisisme tentang MMT telah menjadi hal biasa, bahkan di antara ekonom heterodoks (Epstein, 2019). Tidak mengherankan, sebagai sebuah hasil, implikasi pemahaman makroekonomi MMT terhadap pajak telah menerima sedikit perhatian di luar penganut MMT. Hal ini menunjukkan salah satu implikasi yang paling praktis yang ber- 112
guna dari peningkatan keunggulan wawasan MMT dalam ekonomi publik. Perdebatan dalam hal tersebut telah memberikan alasan dan pembingkaian makroekonomi yang dapat membantu merenovasi peran kebijakan pajak. Aktivis ahli perpajakan telah mengidentifikasi enam kemungkin- an peran yang dapat dilakukan oleh pajak dalam sebuah ekonomi (Cobham, 2005; Murphy, 2015a), yaitu sebagai berikut. 1. Mengambil kembali uang yang telah dibelanjakan oleh peme- rintah dalam perekonomian dengan tujuan mengendalikan inflasi. 2. Meratifikasi nilai uang dengan menciptakan permintaan mata uang, melalui persyaratan pajak tersebut diselesaikan menggu- nakan mata uang lokal suatu negara. 3. Mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan. 4. Meniru kegagalan pasar, terutama untuk mengontrol ekster- nalitas melalui pajak. 5. Penataan perekonomian melalui bauran kebijakan fiskal. 6. Memperkuat demokrasi, dengan menciptakan keinginan publik untuk memengaruhi bagaimana pajak penghasilan di- besarkan dan dihabiskan, mendorong dan memotivasi orang untuk memilih. MMT adalah pendekatan yang menantang pemahaman makro- ekonomi konvensional tentang hubungan antara pajak dan penge- luaran pemerintah. Menggunakan pendapatan nasional akuntansi (Godley, 1996) pemikiran makroekonomi ortodoks mengasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah (ditandai sebagai G) didanai oleh penerimaan pajak yang diperoleh (T), dengan defisit atau kekurang- an didanai dengan meminjam (B). Dalam rumusan ini, G harus sama dengan T, dengan opprobrium politik yang disediakan untuk kelebihan. Hal tersebut adalah keyakinan dasar yang kuat yang telah berkontribusi pada pengeluaran sosial yang terbatas di seluruh Eropa pada era penghematan setelah krisis keuangan dengan konsekuensi 113
sosial yang merugikan (Taylor-Gooby, 2012; Blyth, 2013; Dowler dan Lambie-Mumford, 2015; Edmiston, 2014). Kekhawatiran atas pengurangan pajak pendapatan telah dimasukkan ke dalam penge- luaran PDB untuk kesehatan dan jaminan sosial di Inggris Raya mi- salnya (IFS, 2019). MMT menantang proposisi di balik logika tersebut dan secara krusial membalikkan pengurutan yang mendasari itu (Wray, 2012). Dalam rumusan MMT klasik, sebuah pemerintahan dengan mata uangnya sendiri dan pengeluaran bank sentral sebelum pajak, meng- hasilkan uang pajak yang mana dibayarkan menjadi ada (Mitchell et al., 2019). Pengeluaran pemerintah untuk dasar dari kredit bank sentral yang tersedia, seperti halnya semua penciptaan uang, adalah proses yang tidak memerlukan adanya deposito sebelumnya di bank (McLeay et al., 2014) atau, dalam kasus pemerintah, pendapatan yang diperoleh di muka melalui perpajakan. Jika pemerintah bersi- keras bahwa pajak dibayar dalam mata uang negara, mata uang ter- sebut dalam tampilan MMT, pertama kali dibuat untuk memung- kinkan pajak tersebut dapat dibayar (Wray, 2012). Dalam pemahaman MMT, "pengeluaran dan siklus pajak" ini, sebagai lawan dari "pajak dan siklus pembelanjaan", memiliki tiga implikasi utama. Pertama, pajak memberikan nilai pada mata uang (Mitchell et al., 2019). Pemerintah yang menerima mata uangnya sendiri dalam penyelesaian pajak menciptakan permintaan untuk mata uang yang dikeluarkannya dan memberikan makna pada janji pembayaran yang dicetak di bank sebagai dasar uang modern. Ke- dua, persyaratan bahwa pajak dibayar dengan menggunakan mata uang ini biasanya mengharuskan penggunaan mata uang tersebut sebagai media pertukaran dalam perekonomian (Murphy, 2015a). Ketiga, mekanisme mentah pengeluaran pemerintah ketika mata uang negara dan bank sentral nasional ada, melibatkan pengkreditan rekening para pelaku dalam menerima pengeluaran pemerintah ter- sebut. Pendapatan pajak akibatnya dihasilkan tidak sebelum penge- luaran, tetapi setelah pengeluaran. 114
Penjelasan yang disajikan dalam urutan di atas adalah prinsip sentral MMT. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa semua uang, tidak termasuk uang kertas dan koin, dibuat oleh pinjaman bank, seperti yang telah diakui oleh Bank of England (McLeay et al., 2014). MMT menerapkan pemahaman ini pada hubungan yang berbeda antara pemerintah dan pemerintah bank sentral. Pertama-tama ia berpendapat bahwa pemerintah tidak seperti rumah tangga (atau bank komersial), menciptakan mata uang yang digunakan di yuris- diksi, dan menyatakannya berdaulat. Kedua, sementara rumah tang- ga dan bank terkendala oleh pendapatan dan dana yang dibutuhkan solvabilitas, pemerintah melalui bank sentralnya dapat mengeluar- kan mata uang dan menghasilkan uang. Ketiga, menurut MMT, G tidak perlu sama dengan T karena uang dapat dibuat sesuai ke- mauan untuk menyelesaikan utang pemerintah dengan menge- luarkan instruksi pemerintah kepada bank sentral untuk melakukan penyelesaian. Rumus di bawah ini dapat dilihat sebagai interpretasi dari ilmu ekonomi ortodoks yang berpendapat bahwa fungsi pendapatan na- sional dasar yang berkaitan dengan pajak adalah sebagai berikut: (1) dengan ∆B adalah perubahan pinjaman pemerintah dalam satu tahun. MMT menyatakan fungsi ini sebagai (Mitchell et al., 2019): (2) dengan ∆M adalah perubahan jumlah uang pemerintah yang di- buat dalam suatu periode. Uang yang diciptakan oleh pemerintah (M) dalam konteks ini hanya mengacu pada cerukan yang dijalankannya di bank sentral- nya. Namun, mengingat bahwa ini umumnya ilegal (Jácome et al., 2012) di era kontemporer praktik-praktik tersebut telah mengambil 115
bentuk pelonggaran kuantitatif, di mana pemerintah menginstruksi- kan bank sentral untuk membeli aset termasuk utang pemerintah. Di Inggris hal ini menyebabkan pemerintah secara efektif memiliki (melalui Bank of England) £ 435 miliar dari utangnya sendiri, yang menariknya dari peredaran efektif sebagai akibat dari pembatalan semua biaya bunga atas utang tersebut. Bank of England menggam- barkan ini sebagai "uang baru" (Bank of England, 2019), mengonfir- masikannya sebagai "M". Seperti dalam penjelasan Bank of England, saat ini tentang pen- ciptaan uang di mana pembayaran pinjaman kembali, menarik uang dari peredaran dan secara efektif membatalkannya (Mitchell et al., 2019), begitu pula pembayaran pajak berkontribusi pada pengha- pusan utang yang pemerintah ciptakan dalam sistem ketika melaku- kan pembelanjaan, dalam penjelasan MMT dari siklus pendapatan pemerintah. Proses pembatalan ini berarti bahwa pajak bertindak untuk mengurangi kapasitas pengeluaran dalam suatu perekonomi- an (penarikan uang), sekaligus menahan permintaan dan berkontri- busi pada stabilitas harga (Mitchell et al., 2019). Adanya proses pem- batalan ini telah membebaskan pemerintah dari fiksasi dengan efi- siensi peningkatan pendapatan dari langkah-langkah pajak individu, posisi MMT memberikan pajak dalam ekonomi makro countercycli­ cal yang lebih terbuka dan peran aktif stabilisasi. 3. METODE PENELITIAN Mengikuti literatur terbaru (Kilian dan Murphy, 2012; Kilian dan Park, 2009), penelitian ini menggunakan dasar analisis dengan mo- del persamaan simultan dinamis berupa structural vector autoregres­ sion (SVAR) model. Model yang ditentukan dalam penelitian ini mencakup simulasi shock inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang baru (penambahan jumlah uang beredar) dalam upaya perce- patan pemulihan perekonomian di Indonesia sebagai dampak wabah Covid-19. Adapun variabel yang diikutsertakan dalam simulasi ini 116
dan menjadi vektor endogen variabel dalam analisis probabilitas kemungkinan terjadinya shock inflasi akibat kebijakan mencetak uang baru, yaitu jumlah uang beredar (M2) total pembelanjaan pemerin- tah, total pendapatan pajak, dan total utang pemerintah. Kami memperkirakan model struktural VAR 5 variabel menggunakan data kuartal untuk periode 2013: Q1 hingga 2020: Q2. Data jumlah uang beredar (M2) dan data utang pemerintah diperoleh dari data Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) publikasi BI, adapun data inflasi diperoleh dari publikasi BI berdasarkan perhitungan inflasi tahunan (yoy), pendapatan pajak, dan total pembelanjaan pemerintah diperoleh dari publikasi Kementerian Keuangan. Mengikuti Baumeister dan Peersman (forthcoming­a) dan Kilian dan Murphy (forthcoming) kami mengidentifikasi model yang di- gunakan dengan menerapkan sebuah kombinasi pembatasan tanda statis dan dinamis, nol batasan kontemporer (zero contemporaneous restrictions), dan boundary restrictions terhadap dampak kebijakan mencetak uang baru sebagaimana konsep teori moneter modern (MMT). Kumpulan restriksi pertama yang kami terapkan adalah tanda restriksi statis yang diturunkan dari teori penciptaan uang baru MMT. Identifikasi yang kami gunakan menggabungkan res- triksi pada pencetakan uang baru dengan nol kontemporer pemba- tasan variabel domestik. Menggunakan kedua tanda restriksi dan nol batasan kontemporer pada respons dampak yang dipilih memung- kinkan kami untuk meningkatkan identifikasi guncangan struktural dan dengan demikian meningkatkan interpretasi fungsi impuls res- pons masing-masing dengan memanfaatkan informasi tambahan (Kilian dan Murphy, 2012). Dampak pembatasan tanda pada tanggapan kelima endogen va- riabel dilaporkan pada Tabel 1. Model kami mengasumsikan bahwa dampak pencetakan uang baru atau shock inflasi akan ditentukan oleh arus pendapatan pajak dan pembelanjaan pemerintah pada masa yang akan datang. Uang yang diciptakan oleh pemerintah (M) dalam konteks ini hanya mengacu pada cerukan yang dijalankannya 117
di bank sentralnya. Seperti dalam penjelasan Bank of England saat ini tentang penciptaan uang di mana pembayaran pinjaman kem- bali, menarik uang dari peredaran dan secara efektif membatalkan- nya (Mitchell et al., 2019), begitu pula pembayaran pajak berkontri- busi pada penghapusan utang yang pemerintah ciptakan dalam sis- tem ketika melakukan pembelanjaan, dalam penjelasan MMT dari siklus pendapatan pemerintah. Proses pembatalan ini berarti bahwa pajak bertindak untuk mengurangi kapasitas pengeluaran dalam su- atu perekonomian (penarikan uang), sekaligus menahan permintaan dan berkontribusi pada stabilitas harga (Mitchell et al., 2019: 323). Adanya proses pembatalan ini telah membebaskan pemerintah dari fiksasi dengan efisiensi peningkatan pendapatan dari langkah-lang- kah pajak individu, posisi MMT memberikan pajak dalam ekonomi makro countercyclical yang lebih terbuka dan peran aktif stabilisasi. Dalam penelitian ini kami akan mengasumsikan bahwa penambah- an uang baru akan menghasilkan inflasi yang tinggi apabila tidak dibatasi dengan adanya kebijakan pajak yang setara guna menarik uang di peredaran serta pembelanjaan pemerintah yang mencapai kadar full employment. Sejalan dengan Kilian dan Murphy (akan datang), dan Kilian (2009), model struktural VAR kami dengan bentuk tereduksi me- mungkinkan keterlambatan 24 bulan hingga menangkap transmisi guncangan inflasi secara memadai. Struktural Model VAR ditentu- kan sebagai: (3) menunjukkan vektor serial dan saling tidak berkorelasi inovasi struktural, α menunjukkan konstanta, dan Ai, i = 0,..., 24, menunjukkan matriks koefisien. Εt dikelompokkan menjadi dua blok, yaitu blok pertama terdiri dari model penambahan uang baru, sedangkan blok kedua blok terdiri dari variabel pajak - penarikan kembali uang beredar. Guncangan inflasi yang timbul dari penam- dengan 118
bahan uang baru tersebut dirancang untuk menangkap inovasi pada kebijakan pajak, yang mencerminkan penarikan kembali uang dari peredaran. Kami juga menyertakan guncangan sisa di blok pertama yang menangkap semua guncangan struktural yang tidak diper- hitungkan dan tidak memiliki interpretasi ekonomi langsung. Blok kedua hanya berisi satu inovasi struktural - inovasi pada stok nyata pengembalian tidak selalu didorong oleh guncangan di blok pertama. Adanya seperangkat identifikasi restriksi dan perkiraan yang kon- sisten dari model VAR bentuk tereduksi, konstruksi himpunan yang dapat diterima model struktural mengikuti pendekatan standar pada model VAR diidentifikasi berdasarkan tanda restriksi. Penerapan res- triksi pada model VAR ini, kami ikuti Uhlig (2005). Pertimbangkan Persamaan (1) sebagai bentuk tereduksi: (4) dengan A (L) adalah polinomial lag autoregresif orde-terbatas. Itu konstruksi fungsi respons struktural membutuhkan perkiraan mat- riks Karena dalam kasus kami, kami mem- berlakukan nol pembatasan guncangan inflasi, kami hanya memutar submatrix dan . Hal ini berarti bahwa untuk setiap orthonor- mal submatrix D. Kami memeriksa berbagai macam kemung- kinan untuk dengan berulang kali menggambar secara acak dari himpunan rotasi matriks D ortonormal dan solusi kandidat pem- buangan untuk yang tidak memenuhi seperangkat pembatasan priori pada fungsi impuls respons tersirat. dalam bukannya seluruh matriks sebagaimana B memenuhi juga memenuhi . Misalkan Ide dasarnya adalah pertama-tama menggambar submatrix dan kemudian mendapatkan de- . ∙ K dan 'dan menghitung tanggapan impuls meng- dari variabel acak komposisi QR dari K tersebut bahwa Kami misalkan 119
gunakan ortogonalisasi dan hanya mempertahankan D jika semua tersirat fungsi impuls respons memenuhi identifikasi restriksi, jika tidak, buang D. Hasil terdiri dari himpunan struktural yang dapat diterima Model VAR. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Impulse Response Functions (IRFs) terhadap Simulasi Kebijakan Mencetak Uang Baru Berdasarkan Kerangka MMT Hasil yang diperoleh dari penggunaan model VAR struktural disaji- kan pada Gambar 1. Respons jumlah uang beredar, inflasi, utang pemerintah, total pembelanjaan pemerintah, dan total penerimaan pajak di Indonesia setelah dua guncangan struktural ditunjukkan pada Gambar 1. Analisis fungsi impuls respons menjadi inti analisis model SVAR. Fungsi impuls respons menunjukkan tentang cara suatu variabel makroekonomi merespons guncangan/kejutan pada masa mendatang akibat kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter (Enders, 2010). Analisis IRFs pada bagian ini melacak dampak dari tiga guncangan, yaitu kebijakan mencetak uang baru (money creation), kebijakan pajak (tax policy), dan kebijakan belanja modal (Capital Expenditure) terhadap variabel-variabel makroeko- nomi Indonesia, seperti jumlah uang beredar (JUB), inflasi (INF), utang pemerintah (BORW), total pembelanjaan pemerintah (GOV), dan penerimaan pajak (TAX). Analisis IRFs dilakukan terhadap adanya inovasi berupa peningkatan nilai variabel jumlah uang ber- edar, penerimaan pajak, dan belanja modal sebesar satu standar deviasi pada awal periode yang mengakibatkan perubahan kuartalan selama jangka waktu 2,5 tahun terhadap variabel makroekonomi. Peningkatan inflasi tidak seperti yang diharapkan, di mana ketika pemerintah memutuskan untuk mencetak uang baru maka akan mendorong terjadinya hyper inflasion (Palley, 2014). Baris pertama 120
Gambar 1 menunjukkan respons terhadap money creation shock yang mengakibatkan kenaikan inflasi sebesar 0,2% poin. Pada awalnya tingkat inflasi memang akan naik seiring penambahan jumlah uang beredar yang terjadi, namun kenaikan ini tidak akan berjalan lama. Setelah kuartal ke-5 tingkat inflasi akan berangsur-angsur turun se- iring dengan kebijakan pajak dan pembelanjaan pemerintah yang diterapkan (recovery). Dalam merespons shock ini, setidaknya dalam periode 10 kuartal, akan mendorong peningkatan pajak sebesar 0,09%. Di mana kebijakan peningkatan ini tidak bisa dilakukan serta-merta pada awal periode setelah pencetakan uang baru, namun kebijakan ini akan efektif diterapkan setelah periode kuartal ke-7. Dengan kata lain, pemerintah dapat membiarkan uang berputar di peredaran selama 6 kuartal guna recovery kondisi ekonomi pasca- resesi. Pajak berperan mengambil kembali uang yang telah dibe- lanjakan oleh pemerintah dalam perekonomian dengan tujuan me- ngendalikan inflasi (Cobham, 2005; Murphy, 2015a). Kekhawatiran terkait dampak pencetakan uang baru dan bertam- bahnya jumlah uang yang beredar pada dasarnya bisa diatasi. Baris kedua Gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pajak sebagai respons terhadap pencetakan uang baru akan menurunkan inflasi hingga 0,3%, meskipun respons kebijakan tersebut baru akan terasa setelah memasuki periode kuartal ke-7 setelah kebijakan dite- rapkan. Pemerintah bisa memainkan perannya dalam mengontrol masalah-masalah ekonomi klasik seperti inflasi. Sebagaimana asumsi MMT, dengan sistem uang fiat saat ini, pemerintah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk membiayai defisit ne- gara (Kelton, 2020). Seperti yang dikemukakan oleh Murphy (2015), jika file proporsi pendapatan siapa pun yang diminta dalam pajak dalam perekonomian adalah signifikan, maka tidak ada insen- tif untuk menggunakan apa pun kecuali mata uang fiat yang dibuat secara lokal untuk penyelesaian transaksi yang timbul dalam pereko- nomian itu: risiko keuntungan atau kerugian pertukaran yang tim- bul pada saat itu adalah penyelesaian kewajiban pajak dalam keadaan tersebut akan menghambat hal lain (dalam hal ini inflasi). 121
0 1 0 1 0 1 e r u t i d n e p x E 8 6 e r u t i d n e p x E 6 4 e r u t i d n e p x E 8 7 5 4 . v o G . v o G . v o G 3 2 1 ) s F R I ( 0 . 1 5 . 0 0 . 0 5 . 0 - 0 . 1 - 0 1 3 . 2 . 1 . 0 . 1 . - 2 . - 0 1 2 . - . - 0 1 s n o i t c n u F e s n o p s e R e s l u p m I l a r u t c u r t S e u n e v e R x a T t b e D t n e m r e v o G B U 6 . 3 . 4 . 2 . 2 . 1 . 0 . 0 . 2 . - 1 . - 4 . - 2 . - 8 6 4 2 0 1 8 2 0 1 6 k c o h S y c i l o P x a T e u n e v e R x a T t b e D t n e m r e v o G B U 6 . 0 . 1 4 . 5 . 0 2 . 0 . 0 0 . 2 . - 5 . 0 - 4 . - 0 . 1 - 8 6 4 2 0 1 8 6 4 0 1 6 k c o h S e r u t i d n e p x E l a t i p a C e u n e v e R x a T t b e D t n e m r e v o G B U 4 0 . 1 . 2 0 . 0 . 0 0 . 2 0 . - 8 6 5 4 3 1 1 . - 0 1 8 7 5 3 2 4 0 . - 0 1 9 8 6 5 . J 4 J 4 J 1 r a b m a G 5 1 . 0 1 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . - 0 1 . - 5 1 . 0 1 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . - 0 1 . - 4 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . - 4 0 . - 3 2 0 1 0 1 0 1 9 8 7 i s a l f n I 6 4 i s a l f n I 6 4 i s a l f n I 6 5 4 3 2 2 5 1 . 0 1 . 5 0 . 0 0 . 5 0 . - 0 1 . - 4 2 0 2 - 4 - 2 1 0 1 - 2 - ) 0 2 0 2 ( 9 s w e i v E : r e b m u S 122
Baris ketiga Gambar 1 menunjukkan bahwa respons terhadap Capital Expenditure shock yang menurunkan inflasi hingga 0,28%. Pada awalnya tingkat inflasi memang akan naik seiring penambahan jumlah uang beredar yang terjadi, namun kenaikan ini tidak akan berjalan lama. Setelah kuartal ke-3 tingkat inflasi akan turun dan berangsur menuju normal. Dalam jangka waktu 10 kuartal, kebijak- an belanja modal akan direspons negatif oleh seluruh variabel. Baik inflasi, jumlah uang beredar, utang pemerintah, penerimaan pajak, dan pembelanjaan pemerintah, seluruhnya menunjukkan angka pe- nurunan dan berangsur-angsur menuju kondisi normal pada kuartal ke-10. 4.2 Forecast Error Variance Decomposition (FEVDs) Analisis Forecast Error Variance Decompositions (FEVDs) berguna untuk mengestimasi kontribusi persentase varian suatu variabel dalam sistem VAR/VECM/SVAR akibat adanya guncangan (Enders, 2010). Ini berarti dengan menganalisis FEVDs maka akan diketahui variabel yang terkena dampak penting dari guncangan money creation dan tax policy. Tabel 1 menyajikan dekomposisi va- rian dari variabel makroekonomi karena guncangan akibat kebijak- an pencetakan uang baru, kebijakan pajak, dan kebijakan pembe- lanjaan modal setelahnya. Data disajikan selama 1 kuartal, 4 kuartal, dan 10 kuartal. Pada kuartal 1, baik guncangan pencetakan uang baru (money creation), kebijakan pajak, maupun kebijakan belanja modal tidak menunjukkan adanya kontribusi terhadap perubahan tingkat inflasi. Namun pada jangka menengah (kuartal 4), kedua guncangan tersebut menunjukkan kontribusi yang relatif besar ter- hadap perubahan tingkat inflasi dan makin membesar hingga kuar- tal 10. Guncangan money creation pada kuartal 4 memberikan kontribusi sebesar 6,19% terhadap perubahan tingkat inflasi, kebi- jakan pajak memberikan kontribusi 0,12%, dan kebijakan belanja modal memberikan kontribusi 14,81%. Sementara pada kuartal 123
ke-10, secara berurutan ketiganya memberikan kontribusi sebesar 39,87%, 4,94%, dan 23,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga guncangan tersebut akan memengaruhi perubahan tinggi rendahnya tingkat inflasi setelah memasuki kuartal 4 dan pengaruhnya akan semakin besar pada jangka panjang. Adapun dampak terhadap penerimaan pajak, ketiga guncangan langsung memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap peru- bahan penerimaan pajak. Pada kuartal pertama guncangan money creation langsung memberikan kontribusi sebesar 20,33% terhadap perubahan penerimaan pajak, dan terus meningkat hingga 57,99% pada jangka menengah, sedangkan dalam jangka panjang kontribusi tersebut akan mulai turun namun tidak signifikan, yaitu sebesar 55,03%. Sedangkan guncangan pada kebijakan pajak itu sendiri memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perubahan pene- rimaan pajak pada kuartal 1, yakni sebesar 2,47% dan akan terus meningkat tajam pada jangka panjang - hingga kuartal 10 kontri- businya mencapai 9,82%. Adapun guncangan belanja modal mem- berikan kontribusi 0,17% pada kuartal 1, 5,95% pada kuartal 4, dan 13,11% pada kuartal 10. Hal ini dapat diimplikasikan bahwa per- ubahan penerimaan pajak akan langsung merespons adanya kedua guncangan tersebut, dan dalam jangka panjang responsnya makin kuat. Kebijakan pajak akan sangat memengaruhi perubahan pembe- lanjaan pemerintah karena pajak merupakan sumber utama penda- patan pemerintah. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat per- ubahan besar terhadap pembelanjaan pemerintah sebagai dampak guncangan money creation dan kebijakan pajak sejak kuartal per tama. Guncangan money creation memberikan kontribusi sebesar 55,32% pada kuartal pertama, dan mengalami penurunan kontribusi yang terhadap perubahan pembelanjaan pemerintah relatif besar (36,09%), namun terus meningkat hingga kuartal ke-10, yaitu sebe- sar 51,73%. Sedangkan kebijakan pajak sejak kuartal 1 hingga kuar- tal 10 terus menunjukkan kontribusi yang meningkat. Namun seba- 124
liknya, dalam jangka panjang kebijakan belanja modal memiliki kontribusi yang terus menurun terhadap belanja pemerintah. Tabel 1. Persentase Kontribusi Skenario Money Creation terhadap Variabel Inflasi dan Penerimaan Pajak 1 Quarter Horizon 4 Quarters 10 Quarters Money creation shock Tax policy shock Capital Expenditure Shock Money creation shock Tax policy shock Capital Expenditure Shock Dampak terhadap tingkat inflasi 39.87 4.94 23.52 0.00 0.00 0.00 Dampak terhadap penerimaan pajak 20.35 2.47 0.17 6.19 0.12 14.81 57.99 3.13 5.95 55.03 9.82 13.11 Dampak terhadap pembelanjaan pemerintah Money creation shock Tax policy shock Capital Expenditure Shock 55.32 8.12 55.89 36.09 8.22 40.39 51.73 9.54 36.97 Sumber: Eviews9 (2020) 4.3 Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam Kerangka MMT Dalam situasi yang tengah terancam resesi seperti saat ini, hubung- an antara pajak dan mata uang memberikan kendali yang cukup besar terhadap keberlangsungan ekonomi (lihat Gambar 1 dan Tabel 1). Di tengah makin melebarnya defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada dua opsi yang dapat diambil oleh pe- merintah, yaitu antara menambah utang pemerintah atau mencetak uang. Berdasarkan teori ekonomi tradisional, opsi utang dianggap paling tepat untuk menstimulus kondisi perekonomian saat ini. Akan tetapi dalam percepatan pemulihan ekonomi opsi mencetak uang bisa jadi lebih efisien dibandingkan dengan menambah utang serta beban bunganya, terlepas dari dampak yang akan ditimbulkannya. Dalam kajian ini penulis akan fokus pada model percepatan pemu- 125
lihan ekonomi dalam kerangka MMT, serta membahas solusi pe- nanggulangan inflasi sebagaimana yang disarankan oleh MMT. Berdasarkan hasil pemodelan dampak penerapan kebijakan men- cetak uang di Indonesia dapat diimplikasikan bahwa penciptaan uang baru akan mendorong terjadinya inflasi. Namun berdasarkan hasil analisis struktural VAR, respons yang diberikan oleh inflasi ter- hadap money creation shock bisa dikendalikan atau dengan kata lain tidak "semenyeramkan" seperti yang banyak digambarkan oleh para ilmuwan ekonomi tradisional. Bahkan dalam jangka pendek, repons inflasi terhadap guncangan tersebut tidak tampak. Hal ini diperkira- kan karena pada kuartal pertama proses peredaran uang baru, uang tersebut benar-benar digunakan untuk menambal defisit dan meme- nuhi kebutuhan sektor rill dalam negeri. Dalam putaran pertama, uang akan benar-benar terserap dengan baik untuk menstimulus sektor rill dan sektor produktif. Namun memasuki tahap dua pada kuartal ke-4, respons inflasi akan mulai terlihat karena permintaan agregat akan terus meningkat. Pada saat inilah, ketika permintaan agregat terus mengalami peningkatan, kebijakan diperlukan guna mengurangi permintaan agregat dan menarik sebagian uang yang ada di peredaran. Sehingga saat memasuki periode ketiga, respons inflasi akan menurun seiring kebijakan yang diterapkan. Dalam kerangka kedua, kami mencoba menyimulasi seberapa kuat dampak perubahan kebijakan pajak (tax policy shock) terhadap inflasi. Hasilnya guncangan kebijakan tersebut mampu direspons dengan baik oleh inflasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa peran pa- jak dalam MMT ada sebagai stabilitas, meskipun sama dengan efek money creation shock, respons tersebut baru muncul setelah mema- suki putaran kedua setelah penerapan kebijakan dan makin besar hingga putaran ketiga. Hal ini sejalan dengan penjelasan McLeay et al. (2014) bahwa dalan wawasan utama MMT tidak ada "pajak dan siklus pembelanjaan", tetapi "siklus pengeluaran dan pajak". Secara logis sesuai dengan kerangka MMT pada awalnya pengeluaran pe- merintah didanai oleh proses penciptaan kredit yang dikelola oleh 126
pemerintah dan bank sentralnya. Logika ini mengimplikasikan bah- wa peran utama pajak adalah untuk membatalkan kredit itu (dam- pak mencetak uang baru), yang dibuat oleh pemerintah sebagai aki- bat dari pengeluarannya. Dalam kerangka ketiga, menunjukkan bahwa kebijakan belanja modal mampu direspons dengan baik oleh inflasi. Kebijakan belanja modal di sini akan berfungsi sebagai underlying project terhadap ke- bijakan mencetak uang baru. Hal ini karena dalam penerapannya di Indonesia, guna menekan laju inflasi yang dihasilkan, kebijakan pa- jak sebagai proksi utama dalam fungsi pembatalan kredit harus di- ikuti dengan fungsi pendukung berupa underlying project dalam ben- tuk kegiatan produktif guna menghindari bencana lebih besar yang tidak diharapkan. Sebagaimana China dan Amerika Serikat yang mencadangkan cadangan devisanya sebagai underlying project pence- takan uang baru, maka kami mengasumsikan bahwa untuk Indone- sia bisa menggunakan belanja modal sebagai jaminan pencetakan uang baru, yang uang baru tersebut sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif. Asumsinya adalah ketika uang tersebut diguna- kan dalam kegiatan produktif, dengan catatan keseluruhan bentuk kegiatan menggunakan sumber daya lokal dan menghindari adanya impor bahan baku, maka hal ini akan membantu menekan laju inflasi. Dalam kerangka ini, efek kebijakan penciptaan uang akan dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan, terlepas dari fungsi pembe- lanjaan pemerintah dan fungsi pertambahan jumlah uang yang ber- edar. Adapun dampak fungsi utang pemerintah pada kerangka simu- lasi ini adalah sebagai pemenuh komponen yang tergantikan oleh adanya kebijakan penciptaan uang oleh pemerintah (lihat equation 2). Berikut kerangka simulasi dampak kebijakan penciptaan uang baru. 127
Tabel 2: Simulasi Dampak Kebijakan Penciptaan Uang Baru di Indonesia Skenario Periode Dampak Money Creation Shock Putaran 1 Kuartal 1 Putaran 2 Kuartal 2-4 Inflasi tidak memberikan respons. Inflasi mulai merespons kuat seiring meningkatnya permintaan agregat, laju pertumbuhan inflasi akan meningkat cukup pesat. Kebijakan pajak sebagai fungsi penarikan sudah harus mulai diberlakukan. Putaran 3 Kuartal 5-10 Inflasi berangsur turun, seiring Tax Policy Shock dengan kebijakan yang pemerintah terapkan. Fungsi perpajakan mulai mengambil peran dan menarik uang dari peredaran melalui fungsi pembayaran pajak. Inflasi tidak merespons guncangan. Putaran 1 Kuartal 1 Putaran 2 Kuartal 2-4 Guncangan mulai direspons oleh inflasi, namun relatif kecil. Capital Expenditure Shock Putaran 3 Kuartal 5-10 Guncangan sepenuhnya direpons oleh inflasi, inflasi akan berangsur turun. Inflasi tidak merespons guncangan. Putaran 1 Kuartal 1 Putaran 2 Kuartal 2-4 Guncangan direspons dengan cukup signifikan oleh inflasi, inflasi mulai menunjukkan penurunan. Putaran 3 Kuartal 5-10 Guncangan direspons dengan baik oleh inflasi, inflasi terus turun dan cenderung kembali normal. Sumber: Penulis (2020) Dalam konteks MMT, secara tegas pajak memang berperan seba- gai fungsi pembatalan kredit. Namun, fungsi pajak dalam mengen- dalikan dampak inflasi ini sebenarnya termasuk dalam hal sulit. Pa- salnya pajak merupakan variabel kebijakan fiskal yang sangat sensitif baik secara ekonomi maupun secara politik. Menurut Fullwiller et al. (2019), yang harus menjadi perhatian penting dalam mengguna- kan kebijakan pajak sebagai fungsi pembatalan dan pengendali infla- si adalah memperhatikan dengan interpretasi T, yaitu uang tunai 128
yang dikumpulkan pajak, dalam persamaan ini dan dalam masyara- kat yang lebih luas. Kenyataannya T dalam rumusan ini adalah ang- ka residual pajak yang dibayar tunai hanya diselesaikan setelah ber- bagai masalah lain yang terjadi telah ditangani dan nilainya telah dinilai. Jadi seperti disebutkan sebelumnya, T dipengaruhi oleh ke- putusan atas dasar pajak yang seharusnya dikenakan pajak, keputus- an tentang tarif dan tunjangan yang akan diberikan, dan keputusan pembayar pajak tentang sejauh mana mereka akan memenuhi tun- tutan yang dibuat dari mereka. Maka masalahnya bukan pada kepu- tusan itu bisa dibuat diambil secara terpisah pada jumlah pajak yang akan dikumpulkan, tetapi faktor-faktor lain harus dipertimbangkan dalam meramalkan jumlah akun yang mungkin akan pulih dari per- ekonomian. Jika dalam MMT pajak merupakan alat yang akan di- gunakan untuk perumusan kebijakan, dan total pajak tunai yang dibayarkan berperan dalam membantu penentuan tingkat inflasi yang direncanakan, kemudian pemahaman ini sangat signifikan. Se- hingga hal tersebut membutuhkan pertimbangan ulang tentang pentingnya pajak dalam MMT. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kebijakan mencetak uang bukanlah kebijakan yang lazim dalam pandangan teori ekonomi tradisional karena dikhawatirkan akan mendorong terjadinya inflasi serta risiko makroekonomi lain. Namun dalam kondisi extraordinary, ketika ekonomi akan mengalami resesi dengan konfirmasi kasus dan kematian akibat Covid-19 yang tak kunjung reda, sehingga stimulus fiskal menjadi wajib dan defisit anggaran makin melebar, maka kebijakan mencetak uang merupakan salah satu alternatif solusi. Kami berpandangan bahwa inflasi yang diciptakan oleh pemerintah sebagai dampak dari pencetakan uang baru selalu bisa diatasi, yaitu dengan kebijakan pemerintah, ter utama dalam hal perpajakan. Kebijakan adaptif diperlukan pada setiap tahapan guna mengelola pajak tunai yang dikumpulkan. 129
Dalam konteks MMT, jika diterapkan di Indonesia, bahwa setiap pencetakan uang baru harus memiliki underlying project atau kegiat- an produktif. Dengan pengawasan yang sangat ketat maka penggu- naan anggaran dan kewajiban menggunakan komponen dan bahan baku lokal sehingga tidak terjadi impor akan dapat menekan laju inflasi. Hal lain yang lebih utama dan mendasar adalah konsep kebi- jakan berbasis MMT memiliki potensi solusional dalam mengatasi persoalan ekonomi. Oleh karena itu, perlu teori dan implementasi kebijakan perpajakan baru yang tidak hanya berfokus pada pajak tunai yang dikumpulkan. DAFTAR PUSTAKA Baker, A. & R. Murphy. 2020. "Modern Monetary Theory and the Changing Role of Tax in Society". Social Policy and Society, 19(3), 454-469. Bell, T. & A. Corlett. 2019. "Reforming wealth tax will raise revenue". Accountancy Daily, 4 January 2019. Blyth, M. 2013. Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford: Oxford University Press. Cobham, A. 2005. "Taxation Policy and Development". Oxford: The Oxford Council on Good Governance Economy Analysis No 2. Conlon, T., S. Corbet & R.J. McGee. 2020. "Are cryptocurrencies a safe haven for equity markets? An international perspective from the COVID­19 pandemic". Res. Int. Bus. Finance 54, 101248. Corbet, S., Y. Hou, Y. Hu, B. Lucey & L. Oxley. (n.d.). "Aye Co- rona! The contagion effects of being named Corona during the COVID-19 pandemic". Finance Res. Lett. 101591. Dowler, E. & H. Lambie-Mumford. (n.d.). "How can households eat in austerity? Challenges for social policy in the UK". Social Policy and Society, 2015, 14, 3, 417-428. Edmiston, D. 2014. "The age of austerity: contesting the ethical basis and financial sustainability of welfare reform in Europe". Journal of Contemporary European Studies, 22, 2, 118-131. 130
Epstein, G.A. 2019. What's Wrong with Modern Money Theory? London: Palgrave Pivot. Godley, W. 1996. "Money, Finance and National Income Determina­ tion: An Integrated Approach". Wynne Godley Working Paper No. 167, The Jerome Levy Economics Institute. IFS. 2019. "The Outlook for the 2019 Spending Review". London: In­ stitute for Fiscal Studies Briefing Note 243. Jácome, L., M. Matamoros-Indorf, M. Sharma & S. Townsend. 2012. Central Bank Credit to the Government: What Can We Learn from International Practices? Washington, D.C.: IMF Working Paper. Kelton, S. 2020. The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth of The People's Economy. Public Affairs, Forthcoming. Krugman, P. 2019. "What's wrong with functional finance? (Wonkish)". New York: New York Times, 12 February. McLeay, M., A. Radia & R. Thomas. 2014. "Money Creation in the Modern Economy". London: Bank of England Quarterly Bulletin, Spring. Mitchell, W., L.R. Wray & M. Watts. 2019. Macroeconomics. London: Red Globe Press. Murphy, R. 2019. The Joy of Tax. London: Bantam Press. Palley, T.I. 2014. "Money, Fiscal Policy, and Interest Rates: A Critique of Modern Monetary Theory". Review of Political Economy, 27(1), 1-23. Palley, T.I. 2019. "Macroeconomics vs. modern money theory: some un­ pleasant Keynesian arithmetic and monetary dynamics". Real World Economic Review, (89), 148-156. Retrieved from Ramelli, S. & A.F. Wagner. 2020. "Feverish stock price reactions to Covid­19". Taylor-Gooby, P. 2012. "Root and branch restructuring to achieve ma­ jor cuts: the social policy programme of the 2010 UK coalition go­ vernment". Social Policy and Administration, 46, 1, 61-82. 131
Tymoigne, É. & L.R. Wray. 1986. "Modern monetary theory". Journal of Macroeconomics, 8(3), 395. 0704(86)90079-0. Wray, L.R., F. Dantas, S. Fullwiler, P. Tcherneva & S. Kelton. 2018. "Public Service Employment: A Path to Full Employment". Annan- dale-on-Hudson, New York: Levy Institute, Bard College. Wray, L.R. 2012. Modern Monetary Theory: A Primer on Macroecono­ mics for Sovereign Money Systems. London: Palgrave Macmillan. Wren-Lewis, S. 2019. "Labour's Fiscal Credibility Rule isn't Neoliberal - Whatever MMTers Say". London: The New Statesman, 11 June. Zhang, D., M. Hu & Q. Ji. 2020. "Financial markets under the global pandemic of COVID­19". Finance Res. Lett. 101528. 132
Bab 6 ECoNoMy RECovERy ThRouGh SAFEGuARD MEASuRES INSTRuMENT Achmad Ferry Kusuma Wardana, S.H., M.A.32 1. INTRODUCTION In the multilateral trading system, many imported goods can be produced and introduced to other countries. Furthermore, many states have undertaken free trade agreements with each other to gain freedom from import tariffs. Therefore, there is increasing trade activity, as a result of market liberalisation among WTO member countries. However, there are positive and negative impacts. The positive effect is the possibility of creating new jobs and improving the economy of the country, while the negative impact is more sig- nificant numbers of imported products coming into a country to the point when the domestic industry sustains a serious injury or threat of serious injury. Members should prove that there is a caus- al link between increased imports and the threat of serious injury or serious injury when imposing safeguard measures. However, a problem arises when there are many factors behind the safeguard investigations. Safeguards are a tool of the WTO rules 32Trade Investigation Analyst at The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia | 133
to protect domestic industries from increases in imports. Indonesia as WTO member has the authority to protect its local industries. The effect of safeguards is to restrict trade and increase the level of protection afforded to local products (Piérola, 2014). In a safeguard investigation, there may be an unforeseen development requirement. In article XIX of the GATT 1994 (1a), if as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a con- tracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that terri- tory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession. Unforeseen development means "unexpected" at the time of the negotiations ("Argentina - Safeguard Measures on Imports of Foot- wear (WT/DS121): Report of the Panel", 2017). Furthermore, the unforeseen developments requirement plays a role similar to that of an option clause in a contract. Under Article XIX, WTO members have acquired the right to suspend obligations or modify or with- draw concessions if there is a certain anomaly in the ordinary course of business. Finally, given the difficulties in its practical implementa- tion, as explained below, the requirement plays the de facto the role of a "safeguard" against the abusive use of safeguard measures (Piérola, 2014). Many requirements are mandatory in a safeguard investigation, such as the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, pro- duction, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment regarding the Agreement on Safeguards. Moreover, an analysis of domestic industry represents an analysis of the import 134
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument surge, an analysis of the threat or serious injury, analysis of unfore- seen development, analysis of other factors, and analysis of the caus- al links between the threat of serious injury or serious injury to the domestic industry and increased imports. There are arguments about unforeseen development in safe- guards. These arguments relate to unforeseen development resulting increased imports which must demonstrate for each safeguard meas- ure at issue, that the safeguard action is still required to show that the damaging imports are the result of unforeseen developments, and that unforeseen development involves an inquiry of additional cau- sality (Nakagawa, 2002). The Appellate Body has breathed life back into the concept by requiring governments to produce findings on the matter (Pelc, 2009). Increased imports have been the result of unforeseen developments (Rai, 2007), and the primary purpose of the clause is to help countries nurture their infant industries by pro- viding a set of examples of what would constitute unforeseen devel- opments that would make the concept workable for the types of sit- uations likely to arise (Stewart, Terrence P., McDonough, Pattrick J., and Prado, 2000). The GATT's unforeseen developments clause has been called back into service although it does not feature in the Agreement on Safeguards and although it has not been conceived as a general compensation mechanism (Pelc, 2009). It is to be em- ployed only when unforeseen developments have led to import-relat- ed dislocation (Sykes, 2003), but no guidance has been given as to what constitutes an unforeseen development. It has also led to in- creased imports for each industry covered by a safeguard measure, and it is often called forth to demonstrate the existence of unantici- pated developments (Rogowsky, 2001). This paper focuses on the effect on "unforeseen developments" for safeguard investigations in Indonesia. The author is required to determine policy implications for the Indonesian Safeguard Com- mittee as the competent authority with particular regard for the un- foreseen developments requirement and its role in securing a fair 135
investigation. To analyze this requirement, the author has applied a multiple case analyses (four industry cases) approach in Indonesia. These cases have been selected in representative sectors in Indonesia, and Indonesia itself has been chosen because it is one of the countries in the world which is most actively imposing safeguard measures. The author uses descriptive research in a qualitative method and a case analysis approach. The author analyses four cases which have applied definitive safeguard measures in Indonesia. These cases are paper, textiles, sugar, and steel. These cases have different character- istics and categorize the main industry sectors in Indonesia. The ad- vantage of dealing with main industry sectors is that they can pro- vide and cross-industry analysis and can provide definitive safeguard measures as a policy product in Indonesia to create policy recom- mendations. The subjects name are coated paper and paperboard, not including cast coated paper and banknote paper, as a representa- tive of paper sector, tarpaulins made from synthetic fibres apart from awning and sunblinds as a representative of the textiles sector, dex- trose monohydrate as a representative of the sugar sector, and iron or steel wire as a representative of the steel sector. The author requires the guidelines of unforeseen development requirement per each in- dustry because it may be that the unforeseen conditions have been influenced by increased imports depend on specific industries or products. These cases can provide definitive safeguard measures as a policy product for the government; therefore, the author has examined these cases for the explicit purpose of creating policy implications and policy recommendations for the Indonesian Safeguard Commit- tee as the competent authority in Indonesia on safeguard investiga- tions. The investigator has jurisdiction to investigate the safeguards and shall include a reasonable public notice to all interested parties such as importers, exporters, consumers, and other interested par- ties. This paper may assist in the creation of a relevant document on safeguard measures as a policy product and on safeguard investiga- 136
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument tions as a tool to apply safeguard measures. Data on the cases has been collected from the WTO. The data deals with notifications 12.1(b) on findings on threats of serious injury or serious injury on safeguard measures. The Indonesian Safeguard Committee website provides an unconfidential final report on these cases, and govern- ment publications data provides specific import data of cases from foreign countries. 2. LITERATURE REVIEW This section briefly reviews the previous studies relating to unforeseen development resulting in increased imports that must be demon- strated for each safeguard measure at issue. The safeguard action is still required to show that damaging imports were the result of unforeseen developments and, unforeseen development involves an inquiry of additional causality. Moreover, the Appellate Body has breathed life back into the concept by requiring governments to make a finding on the matter, and increases in imports have been the result of unforeseen developments with its primary purposes to help countries nurture their infant industries. Also, a set of examples of what would constitute unforeseen developments is needed that would make the concept workable for the types of situations likely to arise. The GATT's unforeseen developments clause has been called back into service although it does not feature in the Agreement on Safeguards, and also was not conceived as a general compensation mechanism and was to be employed only when unforeseen develop- ments led to import-related dislocation. No guidance is given as to what constitutes an unforeseen development, how it has led to in- creased imports for each "industry" covered by a safeguard measure, and how it is called to demonstrate the existence of unanticipated developments. The literature has a gap which this paper fulfils that focuses on the unforeseen development requirement for safeguard investigations. 137
In addition to confirming the standard of review that requires a reasoned and adequate explanation, unforeseen development result- ing in increased imports must be demonstrated for each safeguard measure at issue, rather than for overall economic circumstances (Ahn, 2016). Ahn, however, does not include the term unforeseen development as a part of safeguard investigations. The legal basis of the condition of safeguard measures as an escape clause is to allow member countries to include unforeseen development requirements that are caused by increased imports from certain foreign countries. One of the problems that has been determined in the literature is conflict between the GATT and the Agreement on Safeguards that has created doubt as to whether a member implementing a safeguard action under the Agreement on Safeguards is still required to demon- strate that the damaging imports are the result of unforeseen devel- opments (Pickard, Daniel B, and Kimble, 2007). From a legal stand- point, it is necessary provide guidelines to break down the compli- cated explanation of unforeseen developments. Despite the fact that most of the GATT, now the WTO, members have viewed the un- foreseen developments provision of Article XIX of the GATT 1947 and the GATT 1994 to have been end-stage cancer and avoided in the Agreement on Safeguards, the Appellate Body has given effective medicine by requiring governments to make a finding on the matter (Stewart, Terrence P., McDonough, Pattrick J., and Prado, 2000). However, in practice, conflict may arise between the Appellate Body and government regarding this requirement. Scholars have thus concluded that the unforeseen development clause requires further investigations into its factors. In comparison with other trade remedy laws such as anti-dumping and countervail- ing duty laws, Nakagawa says that unforeseen developments require an inquiry of additional causality. There is no equal comparison be- tween anti-dumping and countervailing laws, and safeguard laws because there are differences in their investigations which have devel- oped from different trade whereas safeguards arise from the global 138
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument fair trade, dumping and countervailing derived from unfair global trade. Actions needed by the WTO include a reopening of the Safe- guards Agreement to clarify the requirements to be sure that the agreement can be used when it should be available. But this may re- quire clarification that "unforeseen developments" are not needed going forward or a set of examples of what would constitute unfore- seen developments that would make the concept workable for the types of situations likely to arise (Stewart, Terrence P., McDonough, Pattrick J., and Prado, 2000). Safeguards come from trade in goods. Trade in services is not included. Most importantly, Pelc says that the GATT's unforeseen developments clause has been called back into service though it does not feature in the Agreement on Safeguards and is stringently enforced by the Appellate Body in a way that it never was under the GATT. Pelc ensures the relationship between these two rules of law to determine the unforeseen development. There is a causal link between a threat of serious injury or a seri- ous injury and increased imports in the safeguard investigation, and this threat or serious injury should be to the domestic industry. The Appellate Body also concurred with the panel that a member propos- ing to invoke safeguards must demonstrate that unforeseen develop- ments have led to increased imports for each sector covered by a safeguard measure ("Case 170A - United States - Definitive Safe- guard Measures on Imports of Certain Steel Products", 2014). The unforeseen developments can be characterized as coming from import-related dislocation. It seems clear from the text of Arti- cle XIX that safeguards were not conceived as a general compensa- tion mechanism and were to be employed only when "unforeseen developments" led to import-related dislocation (Sykes, 2003). This distinction may create conflict among the members of the safeguard- ing authority when investigating factors behind an import surge. Members must demonstrate the existence of unanticipated devel- opments, persuade that they were unforeseen, convincingly trace their impact on increased imports, demonstrate that multiple of the 139
import surge is recent, showing the relation among the increased imports and serious injury to domestic industry, that have not caused the injury contained to increased imports (Grossman and Sykes, 2007). It depends on the situation of the domestic industry, but it should be analysed in greater depth by the competent authorities. The unforeseen developments problem is two-fold. First, Article XIX of the GATT 1994 requires for a safeguard measure that the compe- tent national authority demonstrate the existence of unforeseen de- velopments; but, in contrast, Article 2.1 in Agreement on Safeguards makes no mention of it, if unforeseen developments create condi- tions for imposing a safeguard remedy, the two provisions are in con- flict. Second, no guidance is given as to what constitutes an unfore- seen development (Rogowsky, 2001). Unforeseen development as a requirement is to determine in- creased imports in the safeguard investigation. Furthermore, as held by the Appellate Body, it needs to be proved that an increase in im- ports has been the outcome of unforeseen developments (Rai, 2007). Rai focuses on the difference between Article XIX of the GATT 1994 and the Agreement on Safeguards and together provide provi- sions for the imposition of safeguard measures. This paper focuses on the period after the imposition of safeguard measures as the unfore- seen development period must be analyzed in the safeguard investi- gation period before the imposition of safeguard measures. This pa- per covers unforeseen development and explains the other relevant factors relating to increased imports that have created threats of seri- ous injury or serious injury to the domestic industry. This paper may contribute to an understanding of unforeseen development held by the Appellate Body and can help to clarify differences between the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994 in the imposition of safeguards. A further contribution of this research is its focus on the imposition of safeguards and unforeseen development from the Appellate Body perspective, which has not received enough attention in the literature. 140
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument This study also includes within its scope a brief analysis of more significant points such as the political and economic rationale be- hind safeguard measures, and in particular what Raychaudhuri has described as how ambiguities in the Agreement on Safeguards can destabilize the discipline of safeguards and defeat one of its signifi- cant purposes to help countries nurture their infant industries. This scholar discusses the unforeseen development requirement in the Agreement on Safeguards and expands the scope of his analy- sis to the more significant issues such as the political and economic rationale behind the safeguard measures. However, it is not appro- priate to describe unforeseen development as a political term. In the WTO Appellate Body report in dairy cases, unforeseen development means unexpected situations of increased imports; it is not used as a political term in this paper. Instead, this paper emphasizes any rea- son such as political or technological behind the safeguard measures and attempts to clarify our understanding of the unforeseen develop- ment requirement from the legal basis of safeguards. 3. METHODOLOGY The method of this study is qualitative research, and descriptive research is to analyze the data by using case analyses. 4. MAJOR FINDINGS This chapter briefly explains that the major findings cover the con- tribution of the case analyses on the determination of unforeseen development and major findings by subject. The contribution of the case analyses on the determination of unforeseen development was interpreted regarding the four case analyses, and the different reasons were used to determine the unforeseen development and different effects produced in proposing safeguard measures. Major findings by subject explain the increased imports, the stages of the investiga- tion, and determination of safeguard measures. 141
4.1 Contribution of the Case Analyses on the Determination of Unforeseen Developments These case studies contribute to determining unforeseen develop- ments. Each case has had an unforeseen development analysis from the competent authority. According to the four case analyses, differ- ent reasons were used to determine the unforeseen development and different effects produced in proposing safeguard measures. After deciding the unforeseen developments, the competent authority may recommend imposing safeguard measures in its final report on the safeguard investigation to the minister of trade. The competent authority has to determine the unforeseen devel- opment per each case to elaborate on the role of the unforeseen de- velopments in the safeguard investigation. Unforeseen development has been found through two ways, it covers over capacity while na- tional consumption was declining, and it includes the imposition of antidumping and countervailing duties which caused the exporting countries to divert their market destinations to Indonesia in the pa- per case. For these reasons, proposed safeguard measures were creat- ed in the form of tariffs for three years. The unforeseen development was caused by a sharp decline of bound tariffs from the 40% to the 5% rate in the sugar case and the competent authority proposed safeguard measures in the form of a fixed duty for three years. The unforeseen development was qualified by the shift of preferences in the textiles case, and the competent authority proposed safeguard measures in the form of a specific duty for three years. National dis- asters in the steel case caused the unforeseen development, and the competent authority introduced safeguard measures in the form of a specific duty for three years. In term of these cases, the competent authority succeeded in ex- plaining more deeply about its reasoned conclusions as to the un- foreseen developments through their final report of safeguard inves- tigation. Otherwise, there is a common unique subject among these 142
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument cases. The duration of the measure that would be proposed is equal. It means whatever the different reasons for determining the unfore- seen development among these cases, it could be the same on the offered duration of measures. 4.2 Major Findings by Subject on Unforeseen Development Requirements This section briefly explains major findings by subject on unforeseen developments and covers increased imports, the stages of an inves- tigation, and the determination of safeguard measures. Increased imports show that an effect of unforeseen development contained an increase in imports. The stages of investigation describe each stage of investigation to determine unforeseen development. The deter- mination of safeguard measures is a policy product that has impli- cations for gaining value and creating balance in the domestic market. 4.2.1 Increased Imports Another concern arises that the competent authority does not build a link between absolute and relative terms of the increased imports and unforeseen developments. The investigator has made separated sections as a part of the investigation. The investigator ensures a connection between increased imports and unforeseen developments as a part of the investigation. The surge in imports of the product concerned in absolute and relative terms is mandatory to determine the unforeseen development as stated in Article 4.2(a) Agreement on Safeguards in the investigation. Unforeseen developments must be identified (necessary) regarding the investigative process as a cause of the imports surge in absolute and relative terms. It can show that these two subjects are essential in a fair investigation following the WTO rule of law. It may be concluded that the unforeseen devel- 143
opments requirement should have caused the increased imports of the product concerned in absolute and relative terms in the process of the investigation. As a follow-up from these requirements, the competent authority shall evaluate all relevant factors between these two subjects and their relationship. The unforeseen development assesses the increased imports in the safeguard investigation. The safeguard investigation is to determine a causal link between the threat of serious injury or serious injury caused by increased imports. Therefore, the unforeseen development determines whether the increase in imports is viable. It means that unforeseen development is a "screening device" to determine wheth- er an increase in imports requires a safeguard investigation. The safe- guard investigation has different stages done by a competent author- ity, and its final authority is to make recommendations to the minis- ter of trade. Other ministers undertake the process of applying safe- guard measures, and in deciding to implement them, the minister of finance has the authority to implement the safeguard measures in the form of tariffs and quotas by the minister of trade. 4.2.2 The Stages of the Investigation In the safeguard investigation, there are many qualifications includ- ing unforeseen development. Unforeseen development is a require- ment when considering to impose or not to impose safeguard measures. There are two distinct requirements under Article XIX: 1(a) to be fulfilled before the imposition of safeguard measures: (i) demonstration of increased imports and (ii) demonstration of un- foreseen developments ("Case 170A - United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products", 2014). Before imposing safeguard measures, these two requirements must be fulfilled which may define how important the standing of un- foreseen development is in the safeguard investigation. There are two general requirements in safeguard investigations: first, there should 144
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument be increased imports, and second, there should be a threat or serious injury to the domestic industry. Unforeseen developments must cause an increase in imports. Matsushita, Schoenbaum, and Mavroidis note, "A literal interpretation of this phrase suggests that a safeguard measure may not be applied unless the injury to a domestic industry was caused by developments that not foreseen at the time of the latest trade negotiation." Actually, in the phase before imposing safeguard measures, there is a consultation stage. In the consultation stage, usually, the importer's countries try to talk with the competent authority to reduce the tariff or other concessions. Safeguard measures are categorized as an emergency action (Wolfrum and Stoll, 2009). A safeguard measure under GATT Arti- cle XIX and the Safeguards Agreement is an emergency measure to deal with an increased import that is not necessarily unfair (Matsu- shita, Mitsuo, Schoenbaum, Thomas J., and Mavroidis, 2006). There are several stages of the investigation to determine serious injury or threat of serious injury caused by increased imports which contain unforeseen development. In the first stage, the competent authority may receive an application from the domestic industry, and these qualified in a major proportion requirement. The major proportion may be defined as more than 50% of the total domestic production. In the second stage, preliminary evidence with proper documenta- tion shows the existence of an increased import volume of products equivalent with a like product or a directly competitive product. When these conditions are present, the competent authorities may initiate an investigation process for that specific product. The com- petent authority shall immediately notify to Committee on Safe- guards as Notification 12.1(a) on launching an investigatory process relating to serious injury or threat thereof and the reason for it. In the investigation period, the competent authority makes a public notice concerning the imposition of the safeguard measure. Moreover, the competent authority shall conduct a hearing to pro- vide opportunities to exporters, exporter's producers, the petitioners 145
or the local industry, importers, the government of particular export- ing countries, and other interested parties. These interested parties may present their evidence, views, and responses in written submis- sion format. In light of the investigation, after a hearing session has been launched, the competent authority provides a questionnaire and sends it to the domestic industry as an applicant. After that, the competent authority shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the condition of the domestic industry through on-site verification. The competent au- thority may analyze the result of on-site verification and the results of the questionnaire. During the investigation period, the competent authority collects data from on-site verification and analyzes it. The analysed data rep- resents serious injury or threat of serious injury from the domestic industry as the applicant that has been caused by increased imports which fall under the unforeseen developments requirement. This stage is majorly important. The competent authority should provide evidence of the existence of the increased imports that have caused threat of serious injury or serious injury. When the competent authority can prove a causal link between increased imports and serious injury or threat of serious injury, they may make a final report on the result of an investigation and submit a recommendation to the minister of trade for the imposition of safeguard measures. The competent authority shall notify the Com- mittee on Safeguards on making a finding of serious injury or threat thereof caused by increased imports. In critical circumstances where delay in the imposition of a safe- guard measure would create damage which would be difficult to re- pair, the WTO member countries may take a provisional safeguard measure according to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. In this situation, it may be called a particular treatment measure which defined as a specific condition requiring a 146
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument quick investigation process including a preliminary determination. There is no questionnaire and on-site verification in this situation. The preliminary determination is the investigation process. Howev- er, proof of determining serious injury or threat of serious injury caused by increased imports not removed. Moreover, in determining that increased imports are the result of unforeseen development is very important as the panel report ac- cepts only taking safeguard measures in conformity with GATT Ar- ticle XIX and the Agreement on Safeguards ("Korea - Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products (WT/ DS98/AB/R, WT/DS98/R): Report of the Panel", 2017). It means if the competent authority does not provide the requirements ac- cording to Article XIX of the GATT 1994 and the Agreement on Safeguards, and one of these requirements covers unforeseen devel- opments, safeguard measures cannot be imposed. The investigation ends after the competent authority recommends the final report on the results of the investigation to the minister of trade. 4.2.3 Determination of Safeguard Measures In the following final report of finding serious injury or threat of serious injury caused by increased imports, there is a national inter- est stage. To secure relevant considerations in light of national in- terests, the minister shall convey the competent authority's recom- mendation to other ministers and non-ministerial governmental institutions that are relevant to the products under investigation. Based on the competent authority's recommendation and the result of national interest, the minister decides on the amount of the safe- guard duty and quota and the duration for the imposition of the safeguard duty and quota. The WTO member countries shall apply safeguard measures only for such period to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. The period shall not exceed four 147
years and may be extended provided that the competent authority of the importing countries has determined that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting. Thus, the GATT 1994 is "legally distinct" from the GATT 1947 ("Case 170A - United States - Definitive Safeguard Measures on Im- ports of Certain Steel Products", 2014). The relation between GATT 1994 and the Agreement on Safeguards are both multilateral agree- ments on trade in goods contained in annexe 1a of the WTO agree- ment, therefore, the provisions of Article XIX of the GATT 1994 and the requirements of the Agreement on Safeguards are all provi- sions of one treaty, the WTO Agreement ("Case 170A - United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products", 2014). Analysis of unforeseen development starts in in- creased imports analysis after notifying 12.1(a) of commencement of an investigation. A safeguard clause without the unforeseen develop- ments requirement would be unviable (Piérola, 2014). It may take a long time to decide on imposing safeguard measures as there are multiple stages in the process. Safeguard measures are categorized as an emergency action under WTO rules. In relating to increased imports, the unforeseen development may build a "great wall" to qualify in imposing safeguard measures, because proving the unforeseen development is quite difficult. Arti- cle XIX of the GATT 1994 may show that difficulties of determin- ing the unforeseen development. There are two qualifications for analysis. Firstly, the increased imports should contain unforeseen development, and secondly, the increased imports should include the effect of obligations among members countries. Article XIX of the GATT 1994 mentions two other factors in this connection; the increased imports should be as the result of unforeseen develop- ments, and the increased imports should be the effect of the obliga- tions of the Member in GATT 1994. However, not included in Ar- ticle 2 of the Agreement on Safeguards which appears to be compre- 148
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument hensive and complete in itself in laying down the conditions for taking safeguard action (Bhagirath Lal Das, 1999). These require- ments are quite difficult to prove because it is mandatory to analyze the effect of increased imports. The competent authority should pro- vide a complete analysis and make a connection between these two requirements. It may be justified as follows with the panel report on Dominican Republic case, the panel concluded that all of WTO members acted consistently with Article XIX: 1(a) of GATT 1994 with respect to the existence of unforeseen developments and the effect of GATT obligations; with Agreement on Safeguards Articles 4.1(c) and 2.1 and GATT Article XIX: 1(a) with respect to the defi- nition of the domestic industry; with Agreement on Safeguards Ar- ticles 4.1(a), 4.2(a) and 2.1 and GATT Article XIX: 1(a) with respect to the determination of serious injury, and only taking safeguard measures in conformity with GATT Article XIX and the Agreement on Safeguards (2017). It can also be justified by the appellate body (2001) report on US lamb case. In the US lamb case, the competent authority must demonstrate the existence of the unforeseen develop- ments ("Case 147 - United States - Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Aus- tralia", 2014). Here, the unforeseen development was required to determine increased imports in the safeguard investigation. All of the WTO members should set the rules for the unforeseen development requirement in their domestic law. However, a problem arises as to how unforeseen development produces increased imports. Unforeseen developments need strong encouragement to have produced increased imports generally (Sykes, 2006). The competent authority does determine it. These require- ments qualify the preconditions (Bhagirath Lal Das, 1999). The pre- requisites subject to the competent authority before establishing the causal link between serious injury or threat of serious injury from domestic industry caused by increased imports. These preconditions are used to determine this increase. 149
Based on safeguard measures by reporting member data as of De- cember 2017, Indonesia is the ranked second in the world of these countries which applied safeguard measures against other countries as shown in Table 1. Table 1. Safeguard Measures by Reporting Member No. 1 2. 3. Turkey 4. Jordan 5. Chile India Indonesia Country Number of Measures 21 17 16 9 9 Source: WTO Statistics on Safeguard Measures (2017) Table 1 shows that Indonesia is an active WTO member who has applied safeguard measures. As a WTO member, Indonesia has con- ducted investigations that had the requirement of unforeseen devel- opment as a constituent part. Therefore, the author has chosen case analyzes to approach from the Indonesian stand point. The objective of imposing safeguard measures is economically sustainable development. The WTO has been given extensive au- thority within the field of international economic affairs, resulting in increasing involvement of the organization in matters that do not merely focus on trade, but that may be affected by trade, such as sustainable development (Sampson, Gary P., and Chambers, 2008). Safeguard measures may contribute to economically sustainable de- velopment. The study shows that the effect of safeguard measures assists domestic industries in case of a surge in imports which has a negative impact, and afterwards, local industries can sell their prod- ucts, gaining value, and creating balance in the global economic market. It hopes the safeguard investigation process might contrib- ute to increased economic global competition. 150
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument 5. POLICY IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS This chapter briefly presents policy implications and recommenda- tions. The author provides policy implications to elaborate on the effects of unforeseen developments in safeguard investigations and after measures have been taken. The author also includes policy recommendations as an added value to this study to improve the standard quality of the safeguard investigation as follows the WTO rule of law covering the Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT 1994. The author recommends a new set of provisions of law regarding the unforeseen developments in the stages of safe- guard investigation to the Indonesian Safeguard Committee as the competent authority on safeguard cases in Indonesia. 5.1 Policy Implications In the WTO rule of law, there is an investigation before taking safeguard measures. The competent authority does this safeguard investigation. The competent authority may investigate safeguard cases and report on them in the final report document as the result of the investigation. The competent authority then recommends the final report to the minister of trade, and the minister of trade may impose the safeguard measures. Imposing safeguard measures may be categorized as a policy product from the government through an investigation from the competent authority. Before the WTO mem- bers impose safeguard measures, they should do an investigation. In the safeguard investigation, while the increased imports could be predicted, it may not require the imposition of safeguard measures which means there is no policy product which contributes to an implication. Unforeseen development impacts are present in cases where increased imports could not be predicted. In such circum- stances, safeguard measures may be imposed provided they cover all relevant factors of an objective and quantifiable nature of that in- 151
dustry, in particular, the rate and amount of the increased imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment. The form of safeguard measures covers tariffs, quotas, tariff quotas or quotas tariff. The safeguard measures may make implications to domestic industry directly and other in- terested parties indirectly and to recover economy in globally. Unforeseen developments may contribute to prevent the abuse of the safeguard measures. Although it may not be the only require- ment when imposing safeguard measures, it is an essential part in the safeguard investigation to determine the reason for the increase in imports. The abuse of safeguard measures may affect competitiveness between industries. It may decrease competitiveness in the interna- tional market among domestic industries in a country who use abus- es these safeguard measures. One abuse of safeguard measures is ig- noring the unforeseen development requirement in the process of the investigation or another requirement such as the effect of obliga- tions, causal link between increased imports and threat of serious injury or serious injury, or maybe other factors which affect the threat of serious injury or serious injury to the domestic industry. The competent authority should distinguish between the increase in imports affected by the unforeseen development and the effect of obligations. These two requirements exist in Article XIX of the GATT 1994. Through safeguard measures as policy, implications may be drawn as to the extent necessary to prevent or remedy serious injury from domestic industries. In applying safeguard measures, a WTO mem- ber shall evaluate such factors which are requirements in the investi- gation including the unforeseen development, and provide a causal link between a threat of serious injury or serious injury from domes- tic industries caused by an increase in imports. If there is a causal link established by the competent authority, safeguard measures can be 152
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument applied and would be a policy product. The effect of this policy is to assist the domestic industries to the extent necessary to prevent seri- ous injury which has been caused by the threat of serious injury and remedy serious injury which is caused by serious injury from the adverse effect of an increase in imports. Another policy implication is to facilitate adjustment for the do- mestic industry. According to Agreement on Safeguards, the obliga- tion of the local industry as a recipient of this measure is to facilitate adjustment. For example, if industries A and B obtain advantages such as profits and new buyers after applying safeguard measures, they shall facilitate this adjustment in their industries such as buying new machines, hiring new employees or building new factories. The objective of this policy is to create a trade balance in the domestic market. It is hoped that safeguard measures as policy may assist not only the local industries but also create a trade balance in the local market. 5.2 Policy Recommendations The Indonesian Safeguard Committee may provide a set of new rules of domestic law. It may give these on three subject criteria of un- foreseen development covering the definition of the unforeseen development, determination of the unforeseen development, and stages of analysis on unforeseen development in term of increased imports and the effect of obligations. These subject criteria will assist in making a fair investigation and prevent the abuse of safeguard measures regarding the investigation. The first creation is the definition of unforeseen development as the existence of unanticipated or unexpected situations as a result of increased imports in a safeguard investigation. The second creation is the determination of unforeseen development as increased imports from a foreign country that should contain unforeseen economic circumstances. The determination of unforeseen development exam- 153
ines that the conditions should be unforeseen in the same period with an increase in imports and the effect of obligations. The third creation includes the stages of analysis of the unforeseen develop- ment requirement through the process of increased imports determi- nation from foreign countries and obtaining this analysis not only through one factor of the unforeseen development requirement but also through the other elements, covering the effect of obligations between two or more countries who have concessions. First of all, the competent authority analyzes the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms. And then, the competent authority determines the cause of the increased imports. The objective of the increased imports should be unforeseen. The condition of an object of the increased imports should be within the same period. Considering the above criteria, the author would propose to spec- ify a new set of rules in the current Indonesian Safeguards Law as an example. The new set of provisions for unforeseen development is provided in Table 2. Table 2. A New Set of Provisions of Unforeseen Developments No. 1. Definition Subjects Recommendations The unforeseen development is the existence of unanticipated or unexpected situations as a result of the increased imports in safeguard investigation. 2. Determination The unforeseen development should be from increased imports. The competent authority shall examine the reasons of the exporting countries sell such their products to Indonesia for any products containing unforeseen development as a reasoned conclusion into the territory of Indonesia in such increased quantities. The competent authority analyses increased imports of the product concerned in absolute and relative terms; and the competent authority determines the caused by the increased imports as an independent obligation. 3. The Stages of Analysis on the Unforeseen Development 154
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument 4. The Role of Indonesian Safeguard Committee The Indonesian Safeguard Committee as the competent authority shall analyze some of the characteristics of unforeseen development in increased imports. The competent authority shall prove that increased imports are the product of unforeseen developments in the same period. In providing for the unforeseen development requirement in the safeguard investigation, there must be a proper investigation. It shows that unforeseen development is one part of these requirements in the phase of the safeguard investigation which influences increased imports. In the process of the safeguard investigation, the increased imports must have been affected by unforeseen developments. Through the unforeseen development requirement, the safeguard in- vestigation will be seen as viable. One part which is inseparable from safeguard investigation is the determination of unforeseen development. This requirement is a re- sult of increased imports. In a safeguard investigation, it is necessary to make a causal link between the threat of serious injury or serious injury from the domestic industry caused by an increase in imports. As a requirement, unforeseen development may affect the safeguard investigation. The competent authority should provide for the un- foreseen development required when making a proper investigation on safeguards; the unforeseen development affects the safeguard in- vestigation. The competent authority must demonstrate the exist- ence of unforeseen development ("Case 147 - United States - Safe- guard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia", 2014). The unforeseen develop- ment is an essential requirement to fulfil the criteria of Article XIX: 1(a) of GATT 1994. Through an analysis of Article XIX of the GATT 1994, unforeseen development is not the only factor required to impose or not to impose safeguard measures. There are other fac- tors, namely the effect of obligations between two or more countries who have concessions. 155
Unforeseen development is also categorized as a mandatory re- quirement to investigate safeguard cases. It is an essential part of the safeguard investigation. If the competent authorities do not use it in their investigation, they cannot impose safeguard measures. Unfore- seen development is required to determine increased imports in safe- guard investigation. All WTO members should set rules for the un- foreseen development requirement in their domestic law. It is hoped that all member countries follow the rules of safe- guard investigation, including the unforeseen development require- ment as required in their safeguard investigation. After the compe- tent authority uses unforeseen development requirement in their investigation, they must do a fair investigation. This research may assist all of the competent authorities in each WTO member coun- try to require unforeseen development in every safeguard investiga- tion to ensure a fair investigation and fairness in the global econom- ic market. REFERENCES Ahn, D. 2016. "Restructuring the WTO safeguard system". In Legal and Economic Analysis of the WTO/FTA System. org/10.1142/9789814704359_0005. "Argentina ­ Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121): Report of the Panel". 2017. In Dispute Settlement Reports 2000. Bhagirath Lal Das. 1999. The World Trade Organisation: A Guide to the New Framework for International Trade. Zed Books Ltd. page&q=world trade organisation&f=false. "Case 147 ­ United States ­ Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia". 156
Economy Recovery Through S afeguard M easures Instr ument 2014. In CASE SUMMARIES ­ CASE 001-020. org/10.1163/wtogatt-cs147. "Case 170A ­ United States ­ Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products". 2014. In CASE SUMMARIES ­ CASE 001-020. Grossman, G.M. & A.O. Sykes. 2007. "WTO Case Law: The American Law Institute Reporter's Studies United States ­ Defini­ tive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products". World s1474745606003107. Trade Review. "Korea ­ Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products (WT/DS98/AB/R, WT/DS98/R): Report of the Panel". 2017. In Dispute Settlement Reports 2000. org/10.1017/9781108378802.002. Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum & P.C. Mavroidis. 2006. The World Trade Organization Law, Practice, and Policy Second Edition. Nakagawa, J. 2002. "Lessons from the Japan-China 'Welsh onion war'". Journal of World Trade. Pelc, K.J. 2009. "Seeking escape: The use of escape clauses in interna­ tional trade agreements". International Studies Quarterly. Pickard, Daniel B. & T.P. Kimble. 2007. "Can U.S. Safeguard Ac­ tions Survive WTO Review: Section 201 Investigations in Interna­ tional Trade Law". Piérola, F. 2014. "The challenge of safeguards in the WTO". In The Challenge of Safeguards in the WTO. cbo9781107785427. Rai, S. 2007. "Imposition of Safeguard Measures and Unforeseen Devel­ opments". Foreign Trade Review. 0015732515070402. Rogowsky, R.A. 2001. "WTO Disputes: Building International Law on Safeguards". 157
Sampson, Gary P. & W.B. Chambers. 2008. Developing Countries and The WTO Policy Approaches. United Nations University Press. Stewart, Terrence P., Pattrick J. McDonough & M.M. Prado. 2000. "Opportunities in the WTO for Increased Liberalization of Goods: Making Sure the Rules Work for All and That Special Needs are Addressed". Fordham International Law Journal. Sykes, A.O. 2003. "The safeguards mess: A critique of WTO jurispru­ dence". World Trade Review. S1474745604001478. Sykes, A.O. 2006. "The WTO Agreement on Safeguards: A Commen­ tary". In The WTO Agreement on Safeguards: A Commentary. Wolfrum, R. & P.-T. Stoll. 2009. "General Agreement on Tariffs and Trade 1994". In WTO ­ Institutions and Dispute Settlement (pp. 193-239). 704.28. "Dominican Republic ­ Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric (WT/DS415, WT/DS416, WT/DS417, WT/DS418): Reports of the Panel". 2017. In Dispute Settlement Reports 9781107279841.001. 2012. ACKNOWLEDGEMENT All the praise and thanks be to Allah for giving me the opportunity, strength, patience, and guiding me in the right ways to complete this study. I want to express my special thanks to express my gratitude to the Government of Indonesia, which allowed me to represent as a candidate from the Ministry of Trade. I am sincerely grateful to my beloved parents, my dear wife, and son for their endless love and standing behind me with their whole-hearted moral support. I can- not imagine my life without their love and encouragement. 158
Bab 7 KoDE hS, KoDE hS, KoDE hS: KuNCI MENuju STRATEGI PENINGKATAN DAyA SAING EKSPoR INDoNESIA yANG SESuNGGuhNyA Surjadi Basuki33 1. PENDAHULUAN Bapak Singapura, Lee Kuan Yew telah menggunakan kemampuan berbahasa Melayunya sebagai inti strategi diplomasi negaranya menghadapi Indonesia, raksasa Asia Tenggara yang telah berubah "dari musuh menjadi teman" (Lee, 2000). Perbincangan-perbincang- an strategis Perdana Menteri Lee dengan Presiden Soeharto selalu berlangsung secara empat mata, pencerminan sesuatu yang amat esensial dalam strategi diplomasi: rasa saling percaya. Kode Harmonized System (HS) adalah bahasa dalam perdagangan barang internasional, dan kinerja Indonesia untuk "Trading across borders" dalam laporan Doing Business Bank Dunia 2019 belum me- muaskan. Indonesia berada di peringkat 116 dari 190 negara, ter- tinggal dari Vietnam yang menempati peringkat 100 (World Bank, 33Dosen Universitas Indonesia | 159
2019). Kode HS merupakan produk dari organisasi bea dan cukai sedunia (World Customs Organization/WCO) yang berguna untuk memastikan bahwa jika seseorang membeli suatu barang, misalnya jeruk segar produksi negara asing, maka yang akan ia dapatkan ada- lah benar-benar jeruk segar, bukan jeruk kering atau jus jeruk. Ne- gara-negara anggota WCO bersepakat untuk menggunakan kode HS yang sama hingga 6 digit. Sedangkan negara-negara ASEAN ber- sepakat untuk menambahkan 2 digit lagi, untuk memberikan kele- luasaan identifikasi komoditas secara khas di kawasan Asia Tenggara. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, Indonesia menetapkan daftar kode HS 8 digit yang sesuai dengan ASEAN Harmonized Tariff No­ menclature (AHTN). Jika Indonesia ingin sukses dalam mengekspor jeruk segar (kode HS 0805.1010), kita harus menyiapkan strategi agar para petani kita mampu memproduksi jeruk yang lebih berkualitas dari pesaing se- perti Thailand atau Tiongkok dan mengenakan harga yang kompeti- tif. Namun jika Indonesia ingin berhasil dalam mengekspor jeruk yang dikeringkan (kode HS 0805.1020), di dalam negeri pabrik- pabrik yang dapat mengeringkan jeruk secara massal dan efisien juga harus disiapkan. Apabila belum ada investor domestik yang bermi- nat membuat pabrik tersebut, Indonesia perlu mengundang Pena- naman Modal Asing (PMA). Ironisnya, kode HS amat sering ditempatkan sebagai sesuatu yang marginal. Banyak pelaku usaha (terutama UMKM) yang mela- kukan ekspor tanpa mengetahui kode HS produknya. Mereka meng- gunakan jasa perusahaan pemegang izin ekspor untuk menjalankan prosedur kepabeanan dan kemudian mengatasnamakan kegiatan ekspor tersebut, atau yang dikenal sebagai kegiatan ekspor under­ name (Cahyadi, 2019). Padahal pengetahuan tentang kode HS dapat menentukan strategi bisnis para eksportir. Sebagai contoh, tarif bea masuk untuk saus dan olahannya, lain-lain (kode HS 2103.90) ke 160
Jepang adalah antara 9.6%-16% (Japan Customs, 2020). Namun untuk beberapa produk dalam kelompok itu (misalnya saus cabe, terasi), tarif bea masuknya menjadi 0% untuk Indonesia karena ada- nya Indonesia­Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Jepang memiliki kode HS dengan jumlah digit 9, sedangkan kode HS Indonesia adalah 8 digit sehingga konversi kode HS menjadi isu yang krusial bagi para eksportir. Di sisi lain, Paket Kebijakan Ekonomi XV Presiden Joko Widodo yang diluncurkan pada 2017 diniatkan sebagai kebijakan "efisiensi logistik (untuk) tingkatkan daya saing" dengan rencana pengurang- an lartas (larangan dan pembatasan) dari 49% menjadi sekitar 19% (Kemenko Perekonomian RI, 2017). Kebijakan lartas dalam konteks ini merupakan regulasi tentang pelarangan atau pemberian syarat- syarat tambahan bagi impor suatu komoditas. Angka "49%" dan "19%" mengacu pada persentase jumlah kode HS komoditas impor yang terkena kebijakan lartas. Melalui pengurangan lartas, Paket Ke- bijakan ini berharap arus impor bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang ekspor akan lebih lancar sehingga dapat meningkat- kan daya saing produk Indonesia (Kemenko Perekonomian RI, 2018). Namun, kebijakan pengurangan lartas yang menyangkut ribu an komoditas tersebut diberlakukan tanpa melakukan pemi- lahan berdasarkan kode HS mereka terlebih dahulu. Komoditas co- kelat putih untuk konsumsi rumah tangga (kode HS 1704.9020) dikenakan peraturan yang sama dengan kembang gula cokelat ber- bentuk balok, lempeng atau batang yang beratnya melebihi 2 kg un- tuk keperluan industri yang berpotensi untuk diolah menjadi pro- duk ekspor (kode HS 1806.2010) (Republik Indonesia, 2018). Sudah sejak lama negeri ini menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing ekonominya. Dalam Bab 3 dokumen Ren- cana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kedua (1974/75- 1978/79) terdapat kalimat "Tingkat dan struktur bea masuk diarah- kan secara selektif untuk meningkatkan daya saing hasil produksi padat karya di pasaran dalam negeri terhadap barang-barang impor, 161
dan untuk mengurangi hasrat mengimpor barang-barang modal yang terlalu padat modal" (Republik Indonesia, 1974). Pada masa itu industrialisasi Indonesia memang menjalankan strategi substitusi impor. Lima belas tahun kemudian, dalam dokumen Repelita Ke- lima (1989/90-1994/95) disebutkan bahwa prioritas pembangunan industri antara lain: ".... meningkatkan daya saing industri yang ber- orientasi substitusi impor agar dapat menghasilkan produk-produk yang bisa diekspor" (Republik Indonesia, 1989). Setelah beberapa tahun memasuki era reformasi, Rencana Pem- bangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menggantikan peran Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mencanang- kan Indonesia menjadi negara maju pada 2025. Salah satu tantangan bidang ekonomi yang diakui oleh RPJPN adalah "Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampil- an SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global" (Republik Indonesia, 2007). Pada 2018 Badan Pusat Statistik melaporkan defisit neraca perda- gangan barang Indonesia yang terbesar sepanjang sejarah negeri ini, yaitu mencapai US$8,6 miliar dan pada 2019 kembali terjadi defisit neraca perdagangan barang, walaupun nilainya mengecil menjadi US$3,2 miliar. Jika kita amati 10 komoditas Indonesia dengan nilai ekspor terbesar pada 2017-2019 (Tabel 1) akan terlihat dominasi produk-produk berbasis sumber daya alam. Situasi ini tidak jauh berbeda dari kondisi 45 tahun lalu saat pemerintahan Orde Baru memulai Repelita Kedua pada 1974, ketika negara kita sangat meng- andalkan ekspor minyak dan gas bumi. Jelaslah bahwa negeri ini sangat memerlukan strategi yang benar- benar mampu mengatasi persoalan daya saing ekspor, bukan kum- 162
pulan rencana normatif dengan nada yang sama dari waktu ke wak- tu. Sesuai dengan amanat RPJPN yang ingin mengubah kecende- rungan ekspor sumber daya alam tak terbarukan, maka studi ini meneliti strategi di kementerian-kementerian yang bertanggung ja- wab atas daya saing ekspor komoditas Indonesia, selain minyak, gas alam, dan hasil tambang. Fokus penelitian ini adalah pada posisi kode HS, bahasa yang telah disepakati dalam perdagangan interna- sional, dalam rencana dan strategi yang dibuat oleh pemerintah. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian (Kemen- perin) Republik Indonesia periode 2020-2024 menempatkan kode HS sekilas saja, yaitu menjadi bagian dari pencapaian indikator ki- nerja "penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor". Formula yang digunakan adalah "jumlah HS pro- duk industri pengolahan yang diekspor menggunakan tarif prefe- rensi dibagi total jumlah HS produk industri pengolahan yang di- ekspor (ke negara mitra FTA/PTA/EPA) kali 100%. Nilai indikator ini pada 2019 adalah 26.8% dan ditargetkan menjadi 32% pada 2024 (Kemenperin RI, 2020). Tidak ditemukan perincian komodi- tas tertentu (beserta kode HS-nya) yang menjadi perhatian utama. Hal serupa juga terjadi dalam Renstra Kementerian Perdagangan RI periode 2020-2024, dalam sasaran strategis "meningkatnya pertum- buhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa" ter- dapat indikator "pertumbuhan ekspor nonmigas (%)" , "persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional" tanpa disertai perincian komoditas berserta kode HS-nya (Kemendag RI, 2019). 163
Tabel 1. Sepuluh komoditas ekspor Indonesia dengan nilai terbesar (US$ ribu) tahun 2017-2019 Kode HS 270119 Batu bara; briket, ovoid dan bahan Keterangan 2017 2019 2018 10.483 14.075 13.567 bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara: Batu bara lainnya 151190 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, 13.815 12.954 11.075 dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia: lain-lain 271111 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, dicairkan, gas alam 270112 Batu bara; briket, ovoid dan bahan 6.184 7.388 6.961 6.533 5.211 5.177 bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara: Bituminous coal 151110 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, 4.698 3.577 3.642 dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia: minyak mentah 710812 Emas (termasuk emas disepuh dengan 1.839 2.032 3.528 platina) tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk: Bentuk tidak ditempa lainnya 400122 Technically Specified Natural Rubber 271121 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, dalam bentuk gas, gas alam 270210 Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi 720260 Paduan fero: Fero-nikel 4.958 2.487 2.596 1.331 3.837 3.359 3.337 1.361 3.426 3.041 2.771 2.596 Sumber: Kemendag RI (2020) dengan terjemahan keterangan kode HS mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. Penulis menduga kinerja ekspor Indonesia saat ini adalah akibat belum tajamnya strategi peningkatan daya saing ekspor yang terlihat dari indikasi pengabaian peran strategis kode HS. Strategi pening- katan daya saing ekspor dijalankan tanpa memiliki perhatian pada komoditas-komoditas secara akurat. Jika di tingkat kementerian kita hanya menemukan indikator yang bersifat umum, di manakah kita akan menemukan target peningkatan daya saing ekspor di tingkat komoditas? Jika ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 164
(UMKM) yang berhasil mengekspor tas kantor dari kulit (kode HS 4202.1110), adakah strategi khusus yang dapat mendukung sang eksportir untuk mengembangkan usahanya? Untuk itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana kode HS dapat berperan dalam strategi peningkatan daya saing ekspor barang Indonesia? Studi ini bertujuan menganalisis penempatan kode HS dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah tentang ekspor barang. Jika kode HS belum berperan secara memadai, penelitian ini akan mengusulkan perbaikan yang dapat dilakukan. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pada umumnya studi tentang komoditas ekspor yang mengacu ke- pada kode HS 6 atau 8 digit hanya membahas strategi peningkatkan daya saing untuk komoditas tersebut secara mikro, tanpa menghu- bungkannya dengan komoditas ekspor di sektor ekonomi lain atau- pun dokumen perencanaan di tingkat Kementerian/Lembaga. Mi- salnya studi tentang daya saing ekspor komoditas kepiting Indonesia ke Amerika Serikat (Fahmi, Maksum, dan Suwondo, 2015). Studi ini berfokus pada daya saing tiga jenis komoditas kepiting Indonesia, yaitu frozen crab (kode HS 030614), unfrozen crab (kode HS 030624), serta preserved crab (kode HS 160510) tanpa menghu- bungkannya dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu pula dengan studi tentang daya saing komoditas teh Indonesia di pasar internasional (Khaliqi, Gurning, Novanda, dan Simamora, 2020) yang hanya membahas dua komoditas teh, yaitu teh hijau dengan kode HS 090210 dan kode HS 090220, tanpa mengaitkan diskusi dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Di sisi lain, banyak studi membahas strategi daya saing ekspor Indonesia secara umum tanpa membahas komoditas ekspornya hingga kode HS 6 atau 8 digit. Misalnya temuan sebuah studi bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) bersama dengan ekspor dapat men- 165
dorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan mening- katkan daya saing komoditas ekspor Indonesia (Febiyansah, 2017). Tidak ada satu pun pembahasan tentang komoditas ekspor dalam studi ini. Nilai ekspor yang dimasukkan ke dalam model ekono metri yang digunakan adalah nilai ekspor barang secara keseluruhan. Studi Bank Dunia tentang Indonesia yang diberi judul "Strengthening Competitiveness" membahas "enam reformasi kebijak- an jangka pendek spesifik" untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat peningkatan daya saing, yaitu mengurangi hambatan impor, melaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang am- bisius, merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI), mengizinkan perek- rutan lebih banyak tenaga kerja internasional dengan keahlian yang saat ini belum tersedia secara memadai di Indonesia, mencabut sub- sidi BBM, dan merevisi Undang-Undang Persaingan Usaha (World Bank, 2018). Namun, tidak ada satu pun kode HS dalam studi tersebut. Negeri ini memerlukan studi yang membahas daya saing komo- ditas-komoditas secara spesifik hingga kode HS 6 atau 8 digit serta kaitannya dengan dokumen perencanaan di kementerian-kemente- rian yang bertanggung jawab atas kinerja ekspor komoditas-komodi- tas tersebut. Dengan demikian, peran kode HS dalam strategi pe- ningkatan daya saing ekspor akan terungkap secara jelas. Inggris, sebagai salah satu negara maju dengan peringkat Ease of Doing Bu­ siness tertinggi pada 2019, menempatkan strategi ekspor sebagai su- atu interaksi antara pemerintah dan pelaku usaha. Strategi pemerin- tah berperan penting bagi ekspor karena ada hambatan-hambatan dan beraneka kondisi pasar yang tak mungkin dihadapi sendiri oleh para pelaku usaha. Namun jika strategi dari pemerintah ini tidak cukup fokus, pelaku usaha tidak akan memperoleh dampak positif yang memadai (UK Dept of International Trade, 2018). Salah satu komoditas ekspor unggulan Inggris adalah produk farmasi. Sebagai bagian dari strategi ekspornya, pemerintah Inggris memberikan pan- duan tentang berbagai karakteristik produk farmasi ini beserta perin- 166
cian kode HS-nya untuk memudahkan para eksportir (UK Govern- ment, 2020). Kemampuan untuk mengidentifikasi komoditas eks- por secara terperinci menurut kode HS (6 atau 8 digit), merupakan indikator bagi strategi daya saing ekspor dengan fokus yang jelas. 3. METODE PENELITIAN Cambridge Dictionary mendefinisikan "strategy" sebagai "a detailed plan for achieving success in situation such as war, politics, business, industry, etc." (Cambridge Dictionary, 2020). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "strategi" adalah "rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus" (Balai Pustaka, 2008). Berangkat dari frasa "a detailed plan" dan "rencana yang cermat", serta mengacu kepada prinsip yang dijalan- kan oleh Kementerian Perdagangan Internasional Inggris bahwa strategi ekspor harus memiliki fokus yang jelas, penulis akan men- jawab pertanyaan penelitian dalam studi ini. Penulis akan mencer- mati "strategi-strategi" peningkatan daya saing ekspor dalam berba- gai Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh pemerintah. Penulis berpendapat jika tidak ditemukan perha- tian khusus serta fokus yang jelas pada komoditas-komoditas ekspor beserta kode HS mereka hingga 6 atau 8 digit, maka sesungguhnya yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan itu bukanlah strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Selanjutnya studi ini akan menunjukkan bagaimana se- harusnya kode HS ditempatkan dalam rencana-rencana pemerintah tentang daya saing ekspor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan berbagai sumber data di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah. Sedangkan analisis yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Pemilihan metode penelitian ini dimaksudkan agar studi ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan mudah oleh para peru- 167
mus strategi daya saing ekspor, para pelaku usaha (terutama pelaku UMKM), dan masyarakat umum. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Suatu strategi baru akan menjawab permasalahan secara efektif jika mengandung rencana yang terperinci dan cermat. Bagian ini akan membahas sejauh mana rencana-rencana tentang peningkatan daya saing ekspor Indonesia telah mengacu kepada kode HS hingga 6 atau 8 digit, yang merupakan identifikasi yang akurat dan disepakati oleh 183 negara anggota WCO atas komoditas-komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Alternatif penempatan kode HS secara tepat dalam dokumen-dokumen perencanaan yang di buat oleh pemerintah juga akan dibahas. 4.1 Kode HS dan Strategi Daya Saing Ekspor dalam Dokumen Perencanaan Sektor Industri Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 menyata- kan bahwa kontribusi produk industri terhadap total ekspor adalah 74,3% (Kemenperin RI, 2020). Informasi ini menunjukkan bahwa strategi daya saing ekspor di sektor industri akan sangat menentukan kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan, khususnya di luar ko- moditas minyak, gas bumi, dan pertambangan. Di sektor industri, pemerintah Indonesia memiliki Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 berbentuk Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 yang dibuat se suai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 2 dalam RIPIN menyatakan bahwa rencana induk ini seja- lan dengan RPJPN 2005-2025. Namun RIPIN memiliki jangkauan perencanaan yang lebih panjang, yaitu berupa visi industri nasional pada 2035: "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang ber- 168
cirikan struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan ber- keadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi". Visi ini menunjukkan pentingnya daya saing ekspor komoditas-komoditas di sektor indus- tri. Sebagai penjabaran visi industri nasional 2035, RIPIN telah me- netapkan 10 industri prioritas yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global dengan indika- tor: pertumbuhan ekspor, Revealed Comparative Advantage (RCA), Acceleration Ratio (AR), dan kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia. Jika kita cermati kesepuluh industri prioritas tersebut dalam kon- teks peningkatan daya saing ekspor, terlihat bahwa: a. ada 3 industri hulu (merupakan industri prioritas yang bersi- fat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan ba- han baku yang dapat disertai dengan perbaikan spesifikasi ter- tentu yang digunakan untuk industri hilirnya), yaitu industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan lo- gam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara memiliki orientasi ekspor pada 2020-2035 untuk industri petrokimia hulu, industri pupuk, industri resin sintetik dan bahan plastik, industri karet sintetik; b. terdapat 1 industri pendukung (merupakan industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin/enabler bagi pe- ngembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif ), yaitu industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri memiliki orientasi ekspor pada 2020-2035 untuk industri plastik dan karet engineering, katalis, zat aditif, pigment dan dyes, serta bahan kimia an- organik; c. terpilih 6 industri andalan (yaitu industri prioritas yang ber- peran besar sebagai penggerak utama/prime mover pereko- nomian pada masa yang akan datang): 169
1) industri pangan, yang kesemuanya berorientasi ekspor yang dimulai pada 2015-2019, tanpa disertai keterangan tentang komoditas-komoditasnya secara spesifik; 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, yang bero- rientasi ekspor sejak periode 2020-2035, juga tanpa perin- cian komoditas tertentu; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, yang memiliki orientasi ekspor pada komoditas serat sintetik (sejak 2015- 2019), furnitur (sejak 2015-2019), industri plastik, peng- olahan karet, dan barang dari karet (sejak 2020-2035). Sedangkan bagi 3 industri andalan yang lain, yaitu industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika, serta industri pembangkit energi, RIPIN tidak menyebutkan se- cara eksplisit adanya orientasi ekspor. Selanjutnya penulis memilih industri pangan sebagai fokus pem- bahasan karena rerata pangsanya sangat menonjol dalam PDB in- dustri manufaktur nonmigas beberapa tahun terakhir, yaitu sekitar 35% dan dalam RIPIN keseluruhan industri andalan ini sudah mu- lai berorientasi ekspor sejak periode 2015-2019. Industri pangan terdiri dari banyak kelompok komoditas, antara lain industri pengo- lahan ikan, industri pengolahan susu, industri bahan penyegar (mi- numan cokelat, kopi, teh, dan lain-lain), industri pengolahan mi- nyak nabati, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, industri tepung, serta industri gula berbasis tebu. Kelompok-kelompok komoditas ini meliputi ratusan kode HS dengan berbagai ke- khasannya. Penulis memilih mengamati kopi, salah satu komoditas dalam industri bahan penyegar yang popularitasnya di tanah air se- dang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jika ada pameran produk-produk ekspor (terutama dengan peserta UMKM), biasanya kopi adalah salah satu komoditas yang menjadi pusat perhatian pengunjung. 170
Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing ekspor kopi, maka strategi daya saing ekspor memiliki sejumlah pilihan, misalnya ber- fokus pada komoditas "kopi instan" (kode HS 2101.1110) atau "olah an kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak" (kode HS 2101.1292) atau juga "kopi, digongseng, tidak dihilangkan kafein- nya, ditumbuk" (kode HS 0901.2120). Jika kita cermati Renstra Di- rektorat Jenderal Industri Agro Kemenperin RI periode 2015-2019, akan kita dapati sejumlah rencana aksi industri pangan sebagai in- dustri prioritas (Kemenperin RI, 2015). Hal ini sesuai dengan ama- nat RIPIN yang telah menetapkan rencana-rencana aksi sebagai pen- jabaran visi industri nasional 2035. Namun sebagaimana dalam RIPIN, perincian komoditas beserta kode HS untuk industri pa- ngan juga tidak ditemukan. Ketika menelusuri Renstra Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (sebagai unit eselon II di bawah Ditjen Industri Agro yang bertanggung ja- wab atas komoditas kopi) untuk periode 2015-2019 penulis bahkan tidak menemukan kata "kopi" (Kemenperin RI, 2017). Dengan de- mikian pertanyaan tentang komoditas kopi seperti apa yang menjadi fokus strategi daya saing ekspor untuk industri pangan, belum dapat terjawab. Penulis mencoba mengambil contoh komoditas lain dalam RI- PIN yang juga berorientasi ekspor, yaitu komoditas industri furnitur (berada di bawah tanggung jawab Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka/IKMA) dan komoditas industri farmasi (sesuai tugas dan fungsi Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil/IKTF). Rencana Strategis Ditjen IKMA 2015-2019 tidak membahas industri furni- tur dengan mengacu kepada kode HS tertentu, sebagaimana Renstra Ditjen IKFT 2015-2019 juga tidak memiliki pembahasan industri farmasi yang mencantumkan kode HS. Dengan demikian terjadi si- tuasi yang sama dengan komoditas kopi, yaitu strategi daya saing ekspor untuk industri-industri andalan ternyata tidak disertai fokus pada komoditas-komoditas beserta kode HS mereka. 171
Dengan demikian program-program tentang daya saing ekspor dalam Renstra di lingkungan Kemenperin RI hingga tingkat Direk- torat Jenderal ataupun Direktorat memiliki sasaran-sasaran kegiatan yang cenderung bersifat umum, misalnya pertumbuhan ekspor pro- duk industri makanan, hasil laut dan perikanan; nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor. Jika, sebagai contoh, sasaran nilai ekspor produk industri mi- numan, hasil tembakau, dan bahan penyegar dapat dicapai, maka tidak terungkap kepada publik sejauh mana komoditas kopi telah berperan dalam pencapaian tersebut. Dengan sendirinya tidak akan ada pembahasan tentang permasalahan daya saing ekspor komoditas kopi. Jika situasi ini berlangsung secara luas, kita akan menemui ke- sulitan dalam menentukan strategi peningkatan daya saing di sektor industri. 4.2 Kode HS dan Sinergi Antar-Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor Rencana strategis tentang daya saing ekspor industri pangan milik Kementerian Perindustrian periode 2020-2024 memiliki kemiripan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian untuk periode yang sama terhadap komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Bagi kedua kelompok komoditas tersebut Kementan memiliki orientasi ekspor pula dengan indikator "Rasio peningkatan kualitas komodi- tas tanaman pangan untuk mendukung ekspor (%)" serta "Pertum- buhan volume ekspor untuk produk hortikultura nasional (%) (Kementan RI, 2020). Sayangnya, sebagaimana Renstra Kemenperin, Renstra Kementan juga tidak mengidentifikasi komoditas-komoditas berorientasi ekspor hingga kode HS mereka. Yang menarik, Kemen- tan RI memiliki catatan penting atas kinerja ekspor komoditas- komoditas pertanian Indonesia selama ini. Strategi Induk Pemba- ngunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 menyatakan bahwa kopi 172
bersama kelapa sawit, karet, dan cokelat telah ditetapkan sebagai produk-produk pertanian unggulan, namun karena tidak ada indus- tri-industri hilir yang berarti, menyebabkan, menggunakan frasa SIPP: telah mengalirkan "kebocoran" nilai tambah yang masif ke berbagai negara di dunia (Kementan RI, 2015). Sementara itu, untuk periode 2015-2019 Kementerian Perda- gangan RI telah menetapkan "kopi" dan "furnitur" termasuk 10 ko- moditas unggulan ekspor Indonesia (Kemendag RI, 2017). Kemen- terian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, memiliki sejumlah kriteria untuk menentukan komoditas-komoditas unggulan ekspor, yaitu rata-rata kontribusi/ share suatu komoditas terhadap seluruh ekspor, tingkat pertumbuh- an tahunan ekspor, serta instabilitas ekspor. Namun sebagaimana posisi komoditas "kopi" bagi Kemenperin dan Kementan, serta "fur- nitur" bagi Kemenperin, penentuan komoditas-komoditas unggulan oleh Kemendag tidak disertai identifikasi kode HS mereka. Mengacu kepada rencana-rencana yang telah dibuat, Kemenpe- rin, Kementan, dan Kemendag dapat bersinergi dalam membuat strategi daya saing ekspor industri pangan. Tabel 2 adalah hasil olah- an penulis atas data ekspor produk berbasis kopi (yaitu kode HS 4 digit 0901 dan 2101) tahun 2018 yang dikelompokkan menurut kriteria Broad Economic Categories (BEC) Revision 4 (UN Trade Sta- tistics, 2017). Informasi yang diberikan oleh BEC memungkinkan kita untuk mengetahui posisi komoditas-komoditas ekspor dalam proses produksi, apakah sebagai bahan baku dan barang perantara bagi industri ataupun barang konsumsi bagi rumah tangga. Tabel ini paling tidak memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang eks- por kopi, yaitu menampilkan kopi bukan hanya sebagai komoditas pertanian (data standar Bank Indonesia dan BPS), namun juga seba- gai produk industri pangan yang menurut RIPIN merupakan salah satu industri andalan Indonesia hingga 2035. Tabel 2 menjelaskan bahwa kopi yang diekspor Indonesia pada 2018 terdiri dari kopi sebagai komoditas pertanian yang berupa ba- 173
han mentah bagi industri dan kopi sebagai komoditas industri pa- ngan yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga. Terlihat bah- wa nilai ekspor kopi sebagai produk industri pangan bagi konsumsi rumah tangga juga memiliki nilai yang cukup signifikan, yaitu seki- tar 72% dari nilai ekspor kopi sebagai barang perantara industri. Identifikasi komoditas kopi secara terperinci menurut kode HS 8 digit juga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi terkini yang dihadapi komoditas ini. Tabel 3 menunjukkan nilai ekspor komoditas kopi yang paling menonjol di kelompok pro- duk pertanian dan produk industri pangan, sebagaimana yang diha- silkan dari Tabel 2, dengan menambahkan angka-angka 3 tahun ter- akhir untuk diketahui penyebabnya agar kemudian dapat ditentu- kan strategi untuk menghadapinya. Penulis juga mencantumkan provinsi-provinsi penghasil kopi terbesar, yang apabila angka nilai ekspornya diketahui akan dapat membantu kita mengidentifikasi asal pasokan utama komoditas-komoditas kopi sesuai kode-kode HS tersebut. Tabel 2. Ekspor kopi Indonesia menurut sejumlah kode HS 8 digit dengan nilai ekspor terbesar tahun 2018 Kode HS Keterangan komoditas Nilai (US$) Produk primer, barang perantara industri 09011110 Kopi, tidak digongseng, tidak dihilangkan 807.283.860 800.803.959 kafeinnya: Arabika atau Robusta 09011190 Kopi, tidak digongseng, tidak dihilangkan 6.074.629 kafeinnya: lain-lain 09011210 Kopi, tidak digongseng, dihilangkan 372.636 kafeinnya: Arabika atau Robusta Produk olahan, barang konsumsi rumah tangga 21011110 Ekstrak, esens, dan konsentrat dari kopi: kopi 508.131.139 504.964.238 instan 21011291 Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau 56.523.454 konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak 09012120 Kopi, digongseng, tidak dihilangkan 6.153.074 kafeinnya, ditumbuk 174
21011299 Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau 5.122.280 konsentrat atau olahan dengan dasar kopi: lain-lain 21011190 Ekstrak, esens, dan konsentrat dari kopi: 4.856.496 lain-lain 09012110 Kopi, digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya, tidak ditumbuk 1.658.603 09019020 Pengganti kopi mengandung kopi 580.888 Sumber: Diolah dari data BPS, dengan mengacu kepada BEC Rev.4.0. Kementerian Pertanian, dengan menggunakan segenap perang- kat penelitian di bidang produksi produk pertanian, dapat menyeli- diki apakah ada penurunan kualitas untuk komoditas kopi Arabika dan Robusta tersebut serta mencari tahu faktor-faktor yang meme- ngaruhinya. Apakah ada faktor musim, kendala teknis panen, atau hal-hal penting lain yang berhubungan dengan kopi sebagai tanam- an perkebunan. Kementerian Perindustrian dapat meneliti apakah ada kendala proses produksi yang dihadapi produsen kopi instan, baik berupa kesulitan memperoleh bahan baku, kebutuhan mesin- mesin tertentu yang belum tersedia di dalam negeri, dan lain-lain. Sedangkan Kementerian Perdagangan dapat memanfaatkan Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di seluruh dunia untuk menyelidiki kondisi pasar kedua ko- moditas kopi tersebut di negara-negara tujuan ekspor mereka. Salah satu produk yang sering dihasilkan oleh ITPC adalah "Market Brief" yang berisi ulasan peluang pasar ekspor beserta tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh komoditas-komoditas Indonesia di negara tempat suatu ITPC berada. Inilah contoh pola sinergi yang dapat dilakukan oleh kementerian-kementerian. Bahkan sinergi dapat me- libatkan Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah untuk mem- peroleh informasi yang lebih terperinci tentang asal provinsi komo- ditas kopi yang diekspor tersebut. 175
Tabel 3. Nilai ekspor (dalam US$) kopi, tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya: Arabika atau Robusta (kode HS 0901.1110) dan ekstrak, esens, dan konsentrat dari kopi: kopi instan (kode HS 2101.1110) dan Contoh Pengembangan Data tingkat Provinsi Tahun 2017-2019 Kode HS 0901.1110 2101.1110 2017 Kopi, tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya: Arabika atau Robusta Nasional Aceh Sumatera Utara Lampung Jawa Timur (dan seterusnya) Ekstrak, esens, dan konsentrat dari kopi: kopi instan Nasional Aceh Sumatera Utara Lampung Jawa Timur (dan seterusnya) Keterangan 2018 2019 800.803.959 867.457.160 1.155.406.479 460.163.297 504.964.238 162.498.925 Sumber: Diolah dari data BPS Dengan mengacu kepada kode HS 8 digit, sinergi semacam ini dapat diperluas ke komoditas-komoditas ekspor yang lain. Kemente- rian/lembaga pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan kriteria-kriteria yang mereka gunakan untuk menentukan proses pe- milihan suatu komoditas ekspor menjadi komoditas unggulan. So- lusi bersama bagi para pelaku usaha untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang mereka hadapi di arena persaingan suatu komoditas ekspor juga dapat dipikirkan. Jika kode HS menjadi referensi ber- sama, ketidakakuratan dalam membahas suatu komoditas ekspor dapat dicegah. Pembahasan tentang kopi instan tidak akan tertukar dengan biji kopi Arabika atau Robusta yang belum digongseng. Fo- kus yang jelas terhadap komoditas-komoditas akan membuat stra- 176
tegi-strategi peningkatan daya saing ekspor memiliki arah yang jelas pula sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal. 4.3 Kode HS, Kemudahan Berusaha, dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Penyajian informasi dengan format seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3 akan sangat membantu pelaku usaha (terutama UMKM) yang sedang mempertimbangkan untuk menjadi eksportir ataupun me- ngembangkan produk atau tujuan ekspornya. Pencantuman kode HS dalam tabel akan mendorong para pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan tentang kode HS produk yang ingin mereka ekspor. Berbekal informasi tentang komoditas-komoditas ekspor beserta dengan kode HS komoditas, pelaku usaha dapat memanfaatkan situs milik International Trade Center (ITC) yang merupakan kolaborasi antara World Trade Organization (WTO) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang memberikan gambaran umum tentang potensi pasar ekspor komoditas tersebut. Pemahaman tentang kode HS suatu komoditas ekspor akan ber- guna antara lain untuk mengetahui peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh para pelaku usaha dengan akurat, seperti lartas ekspor, perizinan ekspor, dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk komoditas kopi ada ketentuan Lartas (larangan dan pembatasan) berupa Per- mendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan Permendag No. 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Per- ubahan atas Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 yang meng- haruskan adanya Surat Persetujuan Ekspor Kopi. Contoh lain yaitu bagi produk keranjang dan anyaman dari rotan (HS 4602.12) ada ketentuan Lartas berupa SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang diatur dengan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 ten- tang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Namun jika 177
keranjang dan anyaman tersebut terbuat dari bambu (HS 4602.11), maka tidak ada ketentuan lartas. Dengan demikian berbekal infor- masi tentang kode HS ini, pelaku usaha keranjang dan anyaman dapat melakukan pertimbangan bisnis. Para akademisi dan peneliti juga dapat berkontribusi dalam ke- mudahan berusaha dengan melakukan studi tentang, misalnya, ana- lisis perbandingan kinerja ekspor Indonesia dan Vietnam untuk ke- dua komoditas kopi di Tabel 3. Penelitian akademis juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan jika terjadi hambatan terhadap kemudahan berusaha yang disebabkan oleh peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh para pelaku usaha. Sejak 2018, Kemendag RI memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar de- ngan tenaga-tenaga ahli dari akademisi dan kalangan nonbirokrasi yang dapat membantu para pelaku usaha (terutama UMKM) dalam mengidentifikasi kode HS untuk produk mereka serta dalam mela- kukan persiapan-persiapan untuk melakukan ekspor. Bagi pemerintah, pendataan komoditas ekspor yang disertai kode HS secara sistematis (paling tidak hingga 6 digit, sesuai standar WCO) dapat membantu pembuatan kebijakan publik serta penen- tuan strategi daya saing ekspor yang makin akurat. Dalam Rencana Strategis Kemendag RI 2020-2024 terdapat sasaran program: "Me- ningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar interna- sional" yang salah satu indikatornya adalah "persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilate- ral maupun regional (%)". Isu sentral dalam konteks indikator ini adalah tentang cara Indonesia meningkatkan daya saing ekspornya dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional dengan mitra dagang lewat pemberlakuan penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk ekspor Indonesia. 178
Tabel 4. Contoh Peluang Pemanfaatan PPI untuk Komoditas Ekspor Indonesia Komoditas dan kode HS ASEAN (ATIGA) Jepang (IJEPA) Australia (AANZFTA) (dan seterusnya) Alas kaki Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik: untuk olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya: lain-lain (HS 6404.11.90) (dan seterusnya) Furnitur Tempat duduk dari bambu (HS 9401.52.00) (dan seterusnya) 0% (form. SKA: D) 0% (form. SKA: D) 0% (form. SKA: IJEPA) 0% (form. SKA: IJEPA) 0% (form. SKA: AANZ) 0% (form. SKA: AANZ) Sumber: Diolah oleh penulis dari jadwal tarif bea masuk ATIGA, IJEPA, AANZFTA. Perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang telah di- ikuti Indonesia sering dianggap menimbulkan dampak negatif bagi neraca perdagangan barang dan perekonomian kita - karena lebih banyak mendorong impor dari negara mitra daripada ekspor oleh pelaku-pelaku usaha Indonesia. Sebuah studi menunjukkan adanya kekhawatiran para pelaku usaha Indonesia terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (Ruland, 2016). Studi lain mengungkapkan ada- nya keluhan akan dampak negatif ASEAN-China FTA terhadap industri manufaktur Indonesia (Aslam, 2018). Kementerian Per- dagangan dapat menjawab kritik dan mengurangi kekhawatiran ter- sebut dengan memberikan informasi tentang negara-negara mitra perjanjian perdagangan yang potensial bagi komoditas-komoditas ekspor Indonesia beserta kode HS-nya, juga dengan menyertakan 179
keterangan tarif bea masuk beserta jenis formulir Surat Keterangan Asal (SKA) yang diperlukan. Penulis membuat Tabel 4 sebagai con- toh bentuk pemberian informasi tersebut. Alas kaki dan furnitur merupakan contoh komoditas ekspor yang dijadikan komoditas unggulan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Kehadiran Tabel 4 dapat mendorong para pelaku usaha dan ma- syarakat untuk lebih mengetahui tentang ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Indonesia­Japan Economic Partnership Agree­ ment (IJEPA), dan ASEAN­Australia­New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang merupakan bentuk perjanjian perdagangan inter- nasional yang diikuti oleh Indonesia dengan para mitra dagang, yai- tu (berturut-turut) negara-negara ASEAN, Jepang, serta Australia dan Selandia Baru. Saat ini situs Kementerian Perdagangan meng- umumkan alas kaki, furnitur, dan delapan produk ekspor unggulan lain beserta negara-negara tujuan ekspor untuk masing-masing ko- moditas. Namun, belum ada keterangan kode HS untuk tiap komo- ditas tersebut dan belum ada keterangan tentang negara tujuan eks- por yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia (Kemendag RI, 2020). Agar para pelaku usaha Indonesia dapat me- manfaatkan fasilitas tarif bea masuk dalam perjanjian-perjanjian ter- sebut, dokumen ekspor mereka harus disertai Surat Keterangan Asal (sesuai dengan formulirnya masing-masing) yang berguna untuk memberikan kepastian bahwa suatu komoditas ekspor benar-benar berasal dari Indonesia, bukan diproduksi di negara lain lalu diekspor ke Indonesia terlebih dahulu. Secara umum, perjanjian perdagangan internasional dibuat sete- lah kesepakatan atas penawaran dan permintaan (offer and request) komoditas-komoditas yang tarif bea masuknya akan diturunkan atau hambatan nontarifnya (kuota impor, standar kualitas produk, prosedur pemeriksaan kepabeanan, dan lain-lain) akan ditiadakan tercapai. Proses negosiasi ini sering kali membutuhkan waktu yang panjang karena masing-masing pihak berusaha untuk memper- 180
juangkan kepentingan nasional mereka. Tiap-tiap pihak bersikap cermat dan penuh perhitungan dalam bernegosiasi sehingga komo- ditas-komoditas dinegosiasikan bukan dalam kelompok-kelompok komoditas seperti "alas kaki" atau "furnitur", melainkan dalam satu- an kode HS. Sebagai contoh, Indonesia­Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) yang berlaku sejak 2012 saat ini sedang dalam proses revisi kesepakatan penurunan tarif bea masuk yang melibat- kan 279 kode HS komoditas impor oleh Indonesia dan 320 kode HS komoditas impor oleh Pakistan (Kemendag RI, 2020). Studi Kementerian Luar Negeri RI menyimpulkan bahwa stra- tegi perundingan perdagangan internasional memerlukan dukungan analisis situasi dan kondisi hingga tingkat komoditas karena ada fak- tor kesamaan produk ekspor unggulan serta negara tujuan ekspor di antara negara-negara ASEAN (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan RI sebagai ujung tombak perundingan- perundingan perdagangan memerlukan informasi yang akurat hing- ga tingkat komoditas, minimal hingga kode HS 6 digit dalam me- nentukan strategi runding delegasi Indonesia. Pentingnya informasi yang akurat tentang komoditas ekspor hanya dapat diperoleh jika konsensus antar-kementerian/lembaga tentang komoditas-komodi- tas ekspor yang akan ditawarkan kepada atau diminta dari mitra run- ding Indonesia telah dicapai. Sedangkan konsensus tersebut akan lebih mudah diraih apabila tiap-tiap kementerian/lembaga telah me- lakukan pendataan berdasarkan kode HS atas komoditas-komoditas yang menjadi tanggung jawab mereka secara sistematis. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Apa yang disebut oleh dokumen perencanaan di kementerian-kemen- terian sebagai "strategi" tentang daya saing ekspor ternyata belum memiliki fokus pada komoditas-komoditas ekspor secara akurat. Kode HS belum ditempatkan pada peran strategisnya sebagai baha- 181
sa dalam perdagangan internasional. Kalaupun disebutkan dalam dokumen perencanaan, kode HS mewakili kelompok besar komo- ditas (2 digit kode HS), bukan mengacu kepada komoditas yang spesifik (minimal 6 digit kode HS). Penentuan fokus komoditas dapat dilakukan dengan menata kembali statistik ekspor yang berfokus pada pendataan komoditas berdasarkan kode HS hingga 6 atau 8 digit. Komoditas ekspor dapat pula dikelompokkan menjadi bahan baku dan barang perantara bagi industri serta barang konsumsi bagi rumah tangga, agar posisinya dalam rantai produksi menjadi jelas. Penulis merekomendasikan adanya standardisasi dalam pendataan ekspor komoditas yang diko- ordinasikan oleh Badan Pusat Statistik dengan didampingi oleh para perencana di kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas kinerja daya saing ekspor. Statistik ekspor dalam format yang terperinci dan akurat akan memudahkan sinergi antar-kementerian/lembaga pemerintah untuk menentukan strategi yang tepat bagi peningkatan daya saing ekspor Indonesia. Strategi yang memiliki identifikasi komoditas beserta kode HS secara akurat akan meningkatkan motivasi para pelaku usa- ha untuk melakukan atau mengembangkan ekspor melalui peman- faatan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah di- buat Indonesia dengan negara-negara mitra dagang. Penulis mereko- mendasikan harmonisasi berbagai rencana dan strategi daya saing ekspor yang kemudian dituangkan ke dalam program-program di tingkat komoditas. DAFTAR PUSTAKA Aslam, M. 2018. "ASEAN­China FTA and the impact on Indonesian manufacturing industry". JATI­Journal of Southeast Asian Studies 23(1), 13-46. Balai Pustaka. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 182
Cahyadi, H. 2019. "Potensi pajak atas ekspor 'undename'". Retrieved August 4, 2020, from Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI: undername. Cambridge Dictionary. 2020. Retrieved August 7, 2020, from dictionary.cambridge.org. Fahmi, A.S., M. Maksum & E. Suwondo. 2015. "USFDA Import Refusal and Export Competitiveness of Indonesian Crab in US Market". Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3, 226- 230. Febiyansah, P.T. 2017. "Indonesia's FDI­Exports­GDP Growth Nexus: Trade or Investment Driven?" Buletin Ekonomi Moneter dan Per­ bankan, 19 (4), 469-488. Japan Customs. 2020. Retrieved August 2, 2020, from Kemendag RI. 2017. "Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Pe- ngembangan Perdagangan 2015-2019". Retrieved August 2, 2020, from indonesia/. Kemendag RI. 2019. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI 2020-2024. Kemendag RI. 2020. Retrieved August 5, 2020 Kemendag RI. 2020. "Indonesia­Pakistan Preferential Trade Agree­ ment (IP­PTA)". Retrieved August 5, 2020, from Kemendag RI. 2020. "Perkembangan Ekspor Menurut HS 6 Digit". Retrieved August 2, 2020, from id/export-growth-hs-6-digits. Kemenko Perekonomian RI. 2017. Siaran pers: efisiensi logistik tingkatkan daya saing. Kemenko Perekonomian RI. 2018. Penyederhanaan tata niaga im- por: pengalihan pengawasan border ke post border. 183
Kemenperin RI. 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro 2015-2019. Kemenperin RI. 2017. Renstra Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 2015-2019. Kemenperin RI. 2020. Rencana Stategis Kementerian Perindustrian RI 2020-2024. Kementan RI. 2015. Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015- 2045. Kementan RI. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI 2020-2024. Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan lnvestasi. Khaliqi, M., H.R.H. Gurning, R.R. Novanda & O.N. Simamora. 2020. "Competitiveness Indonesia tea in international market". Earth and Environmental Science, 454. Lee, K.Y. 2000. "Indonesia: from Foe to Friend". In L.K. Yew, From third world to first: the Singapore story 1965-2000 (pp. 292- 328). Singapura: Times Media Pte Ltd. Republik Indonesia. 1989. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke­ lima (1989/90-1994/95). Republik Indonesia. 1974. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke­ dua (1974/75-1978/79). Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 17 tentang Ren- cana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Republik Indonesia. 2018. Permendag No. 12/2018 tentang Per- ubahan Keempat atas Permendag No.87/2015 tentang Ketentu- an Impor Produk Tertentu. Ruland, J. 2016. "Why (most) Indonesian businesses fear the ASEAN Economic Community: struggling with Southeast Asia's regional corporatism". Third World. UK Dept of International Trade. 2018. Retrieved August 6, 2020, from 184
Export_Strategy.pdf. UK Government. 2020. Retrieved from UN Trade Statistics. 2017. Retrieved August 6, 2020, from World Bank. 2018. "Strengthening Competitiveness". Indonesia Econo­ mic Quarterly. World Bank. 2019. Doing Business. Washington D.C.: World Bank. World Bank. 2019. "Oceans of Opportunity". Indonesia Economic Quarterly. 185
Bagian II KONTEKS EKONOMI REGIONAL
Bab 8 PAKET KEbIjAKAN PEMulIhAN EKoNoMI AKIbAT PANDEMI CovID-19 DI PRovINSI DKI jAKARTA Azwar Anas34 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis kesehatan terbesar bagi ba- nyak negara di dunia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) per 7 April 2021, wabah Coronavirus Disease 2019 (Co- vid-19) telah menyerang 220 negara, teritori, dan area di dunia dengan jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 131,83 juta kasus dan jumlah kematian sebanyak 2,86 juta orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak Covid-19, wabah ini telah menyebar ke 34 provinsi. Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran virus Corona dan salah satu daerah yang memiliki jum- lah kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020) per 7 April 2021, jum- lah kasus terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 1,54 juta orang. Kasus di Jakarta sebanyak 379.691 atau sekitar 25,4% dari total kasus di Indonesia. 34Kepala Sub Bagian Ekonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Keuangan, Setda Provinsi DKI Jakarta | 189
Sejak Januari 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ber- upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan surat edaran mengenai kewaspadaan terhadap Pneumonia Novel Coronavi­ rus (nCov), melakukan sosialisasi kewaspadaan pada rumah sakit dan puskesmas, serta membuka layanan call center 24 jam. Pada 6 Maret 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah pertama yang mengukuhkan Tim Tanggap Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Pada Maret 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menge- luarkan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Ke- mudian pada 10 April 2020 memberlakukan Pembatasan Sosial Ber- skala Besar (PSBB). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mening- katkan upaya 3T yaitu: testing (pengujian melalui tes polymerase chain reaction/PCR), tracing (pelacakan kontak erat kasus Covid-19), dan treatment (perawatan/isolasi pasien Covid-19 sampai sembuh). Juga selalu menyosialisasikan agar masyarakat melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kebijakan ini diberlakukan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat serta menjadikannya sebagai prioritas utama. Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, banyak negara di dunia menerapkan kebijakan lockdown, social distancing, isolasi man- diri, dan pembatasan perjalanan. Dampaknya pekerja kehilangan pekerjaan dan pengangguran meningkat (Ludvigson et al., 2020; et al., 2020), kemiskinan meningkat (Bonaccorsi et al., 2020), pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi menurun (Caraka et al., 2020). Asian Development Bank (2020) memperkirakan dampak pandemi Covid-19 sebesar USD 77 miliar-USD 347 miliar atau sekitar 0,1%-0,4% GDP global. Berdasarkan data World Economic Outlook yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2021, pertumbuhan ekonomi global ta- hun 2020 diproyeksikan sebesar -3,5%. Sementara itu, pertumbuh- an ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,07% (BPS, 2021b). 190
Di Indonesia pemerintah memberlakukan PSBB yang menye- babkan banyak aktivitas ekonomi terhenti karena ada pembatasan sektor-sektor usaha yang boleh beroperasi. Dampaknya perekono- mian Indonesia mengalami resesi setelah tiga triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu triwulan II-2020 sebesar -5,32% (yoy), triwulan III-2020 sebesar -3,49% (yoy), dan triwulan IV-2020 sebesar -2,19% (BPS, 2021c). Laporan Tahunan Kantor Staf Presiden (2020) menyebutkan bahwa pandemi Co- vid-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan dan pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang. Berdasarkan data BPS (2021b), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang (10,19%), meningkat 2,76 juta orang dibandingkan de- ngan September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang (9,22%). Stu- di yang dilakukan oleh Suryahadi et al. (2020) menunjukkan dua skenario. Pertama, proyeksi dengan skenario ringan menunjukkan tingkat kemiskinan naik 0,5% dari 9,2% pada September 2019 menjadi 9,7% pada akhir 2020, artinya akan ada kenaikan 1,3 juta orang miskin. Sedangkan pada skenario berat, tingkat kemiskinan naik 3,2% dari 9,2% pada September 2019 menjadi 12,4% pada akhir 2020, artinya ada kenaikan orang miskin sebanyak 8,5 juta orang. Di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami kontraksi. Sebelum pandemi mewabah Jakarta tumbuh positif sebe- sar 5,04% (yoy) pada triwulan I-2020. Saat pandemi Covid-19 me- wabah, sejak triwulan II hingga triwulan IV Jakarta mengalami per- tumbuhan ekonomi negatif dan pada 2020 mengalami pertumbuh- an ekonomi sebesar -2,36% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021d). Menurut Kementerian Keuangan (2020), kecepatan dan efektivitas penanganan Covid-19 akan mengakselerasi pemulihan ekonomi dan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pandemi Covid-19 yang makin meluas menyebabkan banyak ke- giatan produksi terhenti akibat pembatasan mobilitas manusia. 191
Dampaknya, terjadi guncangan penawaran (supply shock) dan gun- cangan permintaan (demand shock) secara bersamaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan paket kebijakan pemulihan eko- nomi untuk meminimalkan guncangan dampak negatif pandemi Covid-19. Penerbitan paket kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 memiliki lima tujuan: pertama, untuk mem- bantu memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Kedua, menahan kenaikan tingkat kemiskin- an. Ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi peng- angguran. Keempat, memperkuat UMKM dan mengembangkan koperasi. Kelima, menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap bertahan. Studi yang membahas kebijakan pemulihan ekonomi akibat pan- demi Covid-19 dapat memberikan beberapa informasi menarik. Per- tama, studi tersebut menggambarkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian, misalnya studi yang dilakukan oleh Caraka et al. (2020) dan Meza (2020). Kedua, studi tersebut mem- berikan informasi inovasi kebijakan pemerintah di sektor ekonomi, keuangan, dan sosial pada masa pandemi. Ketiga, studi tersebut memberikan informasi mengenai kebijakan fiskal dan nonfiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemic Covid-19, misal- nya studi yang dilakukan oleh Figari dan Fiorio (2020). Keempat, studi tersebut memberikan informasi respons pemerintah dan dunia usaha pada era kenormalan baru dengan menggunakan protokol ke- sehatan pencegahan penyebaran Covid-19, misalnya studi yang dila- kukan oleh Ananyev et al. (2020). Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan pemulihan eko- nomi dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side) di Jakarta akibat pandemi Covid-19. Untuk menjawab tujuan penelitian, penulis menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif berupa pendekatan studi literatur dan implementasi ke- bijakan di lapangan. 192
Studi empiris mengenai kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sering kali terbatas membahas kebijakan pada level negara atau kebijakan pemerintah pusat, misalnya studi yang dilakukan oleh Nicola et al. (2020) dan Figari dan Fiorio (2020), dan belum banyak studi yang membahas kebijakan pemerintah dae- rah. Studi empiris sebelumnya lebih banyak membahas kebijakan fiskal, misalnya studi yang dilakukan oleh Bonaccorsi et al. (2020), Faria-e-Castro (2020), Figari dan Fiorio (2020) dan belum banyak studi yang membahas kebijakan nonfiskal. Padahal untuk mema- hami implementasi kebijakan pemulihan ekonomi kita perlu me- ngetahui kebijakan yang lain, khususnya kebijakan nonfiskal. Ka- rena itu kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, studi ini menambah kajian literatur yang membahas kebijakan pe- mulihan ekonomi oleh pemerintah daerah. Kedua, studi ini mengin- formasikan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang dilakukan oleh pe- merintah daerah. Ketiga, studi ini menjelaskan bentuk kolaborasi an tara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, perusahaan start­ up, fintech, dan pemangku kepentingan terkait. Keempat, studi ini menginformasikan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelima, studi ini memberikan informasi regu- lasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Keenam, stu- di ini memberikan informasi inovasi penggunaan teknologi pada masa pandemi berupa platform kolaborasi dan sistem informasi ke- sehatan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain, dari sisi ekonomi, sosial, keuangan, dan kesehatan. Per- bedaan karakteristik itulah yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai fokus penelitian. Dari sisi ekonomi, Jakarta memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta terhadap perekonomian nasional pada 2020 sebesar 17,56% (BPS 193
Provinsi DKI Jakarta, 2021d). Dari sisi keuangan, Jakarta me- rupakan pusat bisnis dengan tingkat perputaran uang tertinggi di Indonesia. Dari sisi sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah pertama yang mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada 9 April 2020, sebelum pemberlakuan PSBB tanggal 10 April 2020. Dari sisi kese- hatan, Jakarta merupakan salah satu episentrum kasus Covid-19, namun di sisi lain Jakarta relatif lebih banyak memiliki tenaga kese- hatan dan fasilitas serta infrastruktur kesehatan yang lebih lengkap. Jakarta pulih maka turut mendukung Indonesia pulih. Jakarta meru- pakan ibu kota negara sehingga kebijakan yang diambil Jakarta da- pat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia. Struktur penulisan penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan penulisan, dan kontribusi pe- nelitian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang membahas teori pendukung dan studi empiris terdahulu, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan reko- mendasi kebijakan. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB Transisi untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pemba- tasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Perce- patan Penanganan Coronavirus Disease 2019/Covid-19, 2020). Se- dangkan Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Pro- duktif (Masa Transisi) adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB de- ngan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat 194
berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kese- hatan publik, dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan, dan kewa- jiban masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan Covid-19 (Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, 2020). Perbedaan PSBB (April-Mei 2020) dan PSBB Transisi (Juni- Agustus 2020), yaitu pada saat PSBB terdapat 11 bidang usaha yang tetap berjalan dengan kapasitas minimal, yaitu kesehatan; energi; keuangan; perhotelan; industri strategis; pemenuhan kebutuhan se- hari-hari; bahan pangan/makanan /minuman; komunikasi dan tek- nologi informatika; logistik; konstruksi; pelayanan dasar, utilitas publik, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan ob- jek tertentu. Sedangkan pada saat PSBB Transisi bidang usaha dan aktivitas ekonomi yang beroperasi lebih banyak, misalnya ojek online (ojol) diperbolehkan mengangkut penumpang, sebagian tem- pat wisata dan pusat perbelanjaan diperbolehkan buka dengan pem- batasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah berupaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui pembatasan mobilitas penduduk dengan cara menerapkan kebijakan lockdown, social distancing, self­isolation, travel restriction (Nicola et al., 2020), kebijakan belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah. Se- cara ekonomi kebijakan tersebut akan membuat pekerja kehilangan pekerjaan (Nicola et al., 2020) dan produktivitas menurun. Ke- bijakan PSBB dan PSBB Transisi mengurangi aktivitas ekonomi di Jakarta karena ada pembatasan sektor-sektor ekonomi yang berope- rasi dan pemberlakuan kebijakan work from home. Pandemi Co- vid-19 dan kebijakan PSBB menyebabkan guncangan terhadap per- ekonomian (economic shocks). Menurut Baldwin dan Mauro (2020) terdapat tiga tipe guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, yaitu pertama, purely medical shocks yang ditandai dengan pekerja 195
sakit sehingga tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Kedua, dampak ekonomi muncul karena ada pembatasan aktivitas. Ketiga, expectation shocks. Pandemi Covid-19 mengakibatkan guncangan dari sisi penawar- an (supply side shock) dan guncangan dari sisi permintaan (demand side shock). Menurut Rio-Chanona et al. (2020), guncangan pena- waran dari pandemi dianggap sebagai guncangan penawaran tenaga kerja. Dari sisi penawaran, penyebaran Covid-19 berdampak pada kesehatan tenaga kerja dan menurunkan tingkat produktivitas tena- ga kerja. Baldwin dan Mauro (2020) menjelaskan bahwa penurunan produktivitas tersebut mirip dengan penurunan sementara dalam jumlah tenaga kerja. Dari sisi permintaan, pandemi Covid-19 memiliki dua pengaruh terhadap permintaan agregat. Pertama, pandemi Covid-19 membu- at konsumen semakin jarang untuk keluar rumah sehingga frekuensi transaksi akan relatif lebih rendah dan tingkat konsumsi menurun. Menurut Rio-Chanona et al. (2020), pandemi Covid-19 memenga- ruhi pola belanja konsumen. Konsumen akan meningkatkan per- mintaan jasa kesehatan. Di sisi lain, konsumen akan mengurangi permintaan produk barang dan jasa yang banyak melibatkan inter- aksi dengan orang lain untuk mengurangi risiko terkena virus. Ke- dua, pandemi Covid-19 membuat agen ekonomi menghadapi keti- dakpastian sehingga konsumen dan perusahaan cenderung bertin- dak wait and see ketika membuat keputusan ekonomi. Akibatnya kegiatan konsumsi menurun dan investasi tertahan sehingga per- mintaan agregat mengalami penurunan. Menurut ekonom INDEF Faisal Basri, pandemi global menye- babkan guncangan penawaran (supply shock) bagi manufaktur global karena banyak pabrik dalam jalinan mata rantai pasokan dunia menghentikan aktivitas produksi. Kurva Aggregate Supply (AS) ber- geser ke kiri dari AS1 ke AS2. Bursa saham dan obligasi tertekan, in- vestasi terhenti, jutaan pekerja dirumahkan atau mengalami PHK. Semua itu mengakibatkan guncangan permintaan (demand shock), 196
menggeser Aggregate Demand (AD) ke kiri atau ke bawah dari AD1 ke AD2. Dampaknya output dan tingkat harga turun, dari keseim- bangan awal (Q0, P0) menuju keseimbangan baru (Q*, P*). Gambar 1. Potensi Jangka Pendek Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Global Sumber: Basri (2020) Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah berupaya keras menekan penyebaran wabah Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk membuat kurva pandemi menda- tar sekaligus menjaga perekonomian tetap berjalan. Menurut Bal- dwin dan Mauro (2020), usaha untuk membuat kurva pandemi le- bih mendatar akan mengurangi aktivitas ekonomi. Pembatasan pe- kerja untuk bekerja dan konsumen yang menahan konsumsi akan menurunkan aktivitas ekonomi. Menurut Bappenas (2020), upaya melandaikan kurva (flattening the curve) untuk mencegah penyebar- an wabah Covid-19 yang lebih luas memerlukan kebijakan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan physical distancing dan PSBB berdampak pada berkurangnya aktivi- tas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan. Output akan meng- alami kontraksi, mendorong perekonomian menuju pada resesi. Pe- 197
merintah memberikan stimulus ekonomi untuk melandaikan kurva resesi (flattening the recession curve). Kebijakan stimulus diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha supaya tidak sampai pada kebangkrutan. Kebijakan stimulus juga dilakukan agar kehilangan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tidak melebihi batas toleransi (lihat Gambar 2). Gambar 2. Dampak Ekonomi dari Upaya Melandaikan Kurva (Flattening the Curve) Sumber: Bappenas (2020) Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebi- jakan fiskal ekspansif dengan cara mengurangi pajak langsung dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam jangka pendek kebi- jakan pengurangan pajak langsung akan membuat masyarakat me- ningkatkan konsumsi, sedangkan peningkatan pengeluaran peme- rintah untuk program jaring pengaman sosial akan menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Tantangan terbesar ekspansi fiskal selama masa pandemi Covid-19 adalah memastikan belanja perlindungan sosial efektif dalam meningkatkan daya beli/konsumsi, menahan laju peningkatan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan eko- nomi. Menurut Ozili dan Arun (2020), pengeluaran stimulus fiskal 198
yang besar memiliki dampak positif terhadap aktivitas perekonomi- an. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19, an- tara lain program jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial (bansos) sembako, bantuan langsung tunai, program kartu prakerja, peningkatan anggaran kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan kebijakan nonfiskal yang dikeluarkan, antara lain penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pemba- tasan ekspor, percepatan proses ekspor impor untuk reputable traders, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan impor pada komoditas tertentu termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis (Kementerian Keuangan, 2020b). Menurut ekonom Oliver Blanchard sebagaimana dikutip dalam Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020), pada masa pandemi Covid-19 kebijakan fiskal memiliki tiga peran. Pertama, kebijakan fiskal ditujukan untuk melawan infeksi, yaitu dengan me- ngeluarkan biaya sebanyak yang diperlukan untuk menangani in- feksi dan untuk memberikan insentif pada perusahaan untuk mem- produksi alat tes, obat, dan vaksin agar pandemi dapat dikontrol. Kedua, penanganan ekonomi atau menyediakan dana bagi rumah tangga dan dunia usaha yang terdampak isu likuiditas selama pande- mi. Ketiga, memastikan bahwa ekonomi berjalan secara optimal de- ngan keseimbangan baru menggunakan protokol kesehatan 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kua- litatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung potensi pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) yang hilang saat pandemi Covid-19 dan menghitung elastisitas pertumbuhan terha- 199
dap kemiskinan. Sedangkan metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur berupa analisis data, telaah jurnal, media, surat kabar, dan sumber lain serta melihat implemen- tasi kebijakan di lapangan untuk menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Jakarta pada saat pemberlakuan PSBB dan PSBB Transisi serta menjelaskan paket kebijakan pemu- lihan ekonomi Jakarta akibat pandemi Covid-19 dari sisi perminta- an dan penawaran. Ruang lingkup penelitian ini fokus membahas kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk pemulihan ekonomi dan tidak membahas kebi- jakan fiskal dari sisi kesehatan untuk penanganan Covid-19. Peneli- tian ini menggunakan data-data dan informasi yang berasal dari Ba- dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi DKI Jakarta, World Health Organization (WHO), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Dinas Teknis, regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di tingkat daerah, dan jurnal-jurnal penelitian. Penulis menggunakan data Passenger Exit Survey (PES) 2019 yang diterbitkan BPS (2020f ) untuk menghitung potensi pengeluar- an wisman yang hilang pada saat pandemi Covid-19. PES ber- manfaat untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia. Kelemahan penggunaan metode penghitungan ini adalah belum ada data rata-rata pengeluaran wisman per hari pada level provinsi sehingga data yang digunakan mengacu pada level nasional. Penulis mendefinisikan potensi jumlah wisman yang hilang sebagai selisih antara jumlah wisman saat kondisi normal pada tahun t-1 (2019) dengan jumlah wisman tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 merebak. Definisi potensi pengeluaran wisman yang hi- lang adalah rata-rata pengeluaran wisman per hari pada tahun t-1 dikalikan dengan rata-rata lama kunjungan ke suatu daerah. Proxy 200
untuk rata-rata lama kunjungan ke suatu daerah adalah rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang. Asumsi penghitung- an yang digunakan, yaitu (1) jumlah total wisman ke Jakarta pada periode Januari-Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 2.421.124 orang (2019) dan 421.247 orang (2020); (2) potensi jumlah wisman yang hilang pada periode Januari-Desember 2020 sebanyak 1.999.877 orang; (3) rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan tahun 2019 sebesar USD 129,21; (4) rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang Jakarta pada periode Ja- nuari-Desember 2020 selama 4,08 hari. Asumsi nomor 1-4 meng- gunakan data BPS, sedangkan asumsi nilai tukar mengacu pada asumsi dasar APBN 2020, yaitu sebesar Rp14.400 per USD. Penulis menghitung elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskin- an Jakarta (growth elasticity of poverty) mengacu pada konsep peneli- tian Kabul (2018); Suryahadi et al. (2012) dan Kakwani dan Pernia (2000). Menurut Kakwani dan Pernia (2000) dalam Kabul (2018), elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (η) merupakan peru- bahan kemiskinan (∂P) yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi seiring dengan bertambahnya pemerataan pendapatan (∂Y) atau se- cara matematis: η= (∂P/∂Y)(Y/P). Data BPS yang digunakan, yaitu persentase perubahan tingkat kemiskinan Jakarta periode 2015- 2020 sebesar 0,76% dan perubahan pertumbuhan PDRB per kapita Jakarta periode 2015-2020 sebesar -3,58%. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil analisis dan pembahasan terdiri atas enam bagian. Pertama, membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Jakarta pada masa PSBB dan PSBB Transisi. Kedua, membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi dari sisi permintaan. Ketiga, membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi dari sisi penawaran. Keempat, membahas sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kelima, membahas pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi. 201
Keenam, membahas inovasi penggunaan teknologi informasi pada masa pandemi Covid-19. 4.1 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Jakarta pada Masa PSBB dan PSBB Transisi Bagian ini membahas delapan variabel yang berasal dari sisi permin- taan dan penawaran. Variabel inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari pembangunan dan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Varia- bel kunjungan wisman bisa dilihat dari sisi permintaan. Variabel investasi dan APBD bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Kebijakan PSBB dan PSBB Transisi dikeluarkan karena pemerin- tah pusat dan pemerintah daerah fokus pada aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan PSBB dan PSBB Transisi sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19 hampir menghen- tikan seluruh aktivitas masyarakat dan berdampak besar terhadap kinerja ekonomi. Perekonomian Jakarta pada 2020 mengalami resesi setelah tiga triwulan berturut-turut tumbuh negatif, yaitu sebesar -8,33% (yoy) pada triwulan II-2020, triwulan III-2020 sebesar -3,89% (yoy), dan triwulan IV-2020 sebesar -2,14% (yoy) (BPS Pro- vinsi DKI Jakarta, 2021d). Namun perekonomian Jakarta secara qu­ arter to quarter (qtq) terlihat mulai pulih, dari tumbuh negatif pada triwulan II-2020 menjadi tumbuh positif pada triwulan III-2020 dan triwulan IV-2020. Pertumbuhan secara qtq pada triwulan II- 2020 sebesar -11,49%; triwulan III-2020 sebesar 8,41% dan triwu- lan IV-2020 sebesar 2,54%. Perekonomian Jakarta pada 2020 secara kumulatif terkontraksi sebesar -2,36% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2020 adalah yang terendah dalam 20 tahun terakhir, meskipun tidak sedalam saat krisis ekonomi tahun 1998, ketika per- tumbuhan ekonomi Jakarta mengalami kontraksi sebesar -17,49% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2000). 202
Pembatasan kegiatan ekonomi di Jakarta seperti penutupan se- jumlah pusat perbelanjaan dan pembatasan kunjungan wisatawan ke Jakarta berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha. Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020, tiga sektor yang mengalami penurunan paling dalam, yaitu pertama, lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan mi- num turun sebesar -16,21%, terlihat dari turunnya tingkat penghu- nian kamar hotel dan pembatasan kapasitas restoran. Kedua, lapang- an usaha pengadaan listrik dan gas turun -10,96%. Ketiga, lapangan usaha industri pengolahan mengalami kontraksi -10,34% terlihat dari turunnya produksi kendaraan, pengurangan jumlah jam kerja, dan penurunan impor bahan baku/penolong (lihat Tabel 1). Tabel 1. Distribusi PDRB Tahun 2019-2020 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta No. Lapangan Usaha PDRB 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 3. 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Akomodasi dan Makan Minum 10. 11. 12. Real Estate 13. 14. Administrasi Pemerintahan 15. 16. 17. Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial Jasa Lain PDRB Informasi Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan Distribusi PDRB (%) 2019 0,08 0,22 12,32 0,37 0,03 11,71 17,20 3,71 4,79 8,21 10,56 5,94 8,65 5,48 4,99 1,71 4,03 100,00 2020 0,08 0,16 11,37 0,33 0,03 11,27 16,62 3,49 4,19 9,41 11,27 6,31 8,84 5,30 5,24 2,12 3,89 100,00 Laju Pertumbuhan 2020 (%) 0,20 -6,43 -10,34 -10,96 -2,68 -5,55 -7,04 -7,53 -16,21 11,12 4,36 1,92 -2,11 -5,83 2,64 19,85 -4,08 -2,36 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2021c) 203
Turunnya daya beli dan konsumsi rumah tangga, tertahannya in- vestasi fisik, realokasi/refocusing anggaran, serta pemberlakuan kebi- jakan PSBB dan PSBB Transisi menyebabkan kontraksi pada per- tumbuhan ekonomi Jakarta pada 2020. Kontraksi ini terjadi pada hampir semua komponen, kecuali konsumsi pemerintah yang tum- buh positif sebesar 14,21% (lihat Tabel 2). Tabel 2. Distribusi PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019-2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta (yoy) No. PDRB Menurut Komponen Pengeluaran 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Distribusi PDRB (%) 2019 61,03 2,16 12,82 37,30 2020 62,26 2,16 14,90 34,97 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor (sebagai pengurang) PDRB 2,11 0,14 53,37 56,72 70,17 65,54 100,00 100,00 -9,70 -10,74 -2,36 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2021b) Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyara- kat, hal ini terlihat pada angka inflasi 2020 (1,59%) yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan inflasi 2019 (3,23%). Penurun- an daya beli juga terlihat pada Mei, Juli, dan Agustus 2020 ketika Jakarta mengalami deflasi, artinya daya beli masyarakat masih ren- dah pada masa pandemi Covid-19. Sumber penyebab utama inflasi dan deflasi pada 2020 Jakarta umumnya berasal dari kelompok vola­ tile food, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas pangan lain. Hal ini karena mayoritas ba- han pangan Jakarta berasal dari luar daerah sehingga ketika terjadi 204
kenaikan atau penurunan produksi di daerah pemasok akan menga- kibatkan harga di Jakarta berubah. Gambar 3. Perkembangan Inflasi Jakarta Tahun 2020 (mtm, persen) Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2021a) Pariwisata menjadi sektor yang pertama kali terdampak pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) menurun. Kunjungan wisnus pada 8 objek wisata unggulan di Jakarta, seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan, Monas, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Nasio- nal, Museum Satria Mandala, Museum Sejarah Jakarta turun sebesar -85,47% dari 32,98 juta orang pada 2019 menjadi 4,79 juta orang pada 2020. Hal ini karena pada masa PSBB, sebagian besar lokasi wisata tersebut ditutup. Kunjungan wisman ke Jakarta pada 2020 turun sebesar 82,60% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021e). Potensi pendapatan yang hilang akibat penurunan jumlah wisman selama periode Januari-Desember 2020 diproyeksikan sekitar Rp15,18 tri- liun. Potensi pendapatan yang hilang meliputi pengeluaran untuk akomodasi, makanan minuman, belanja, transportasi lokal, paket tur lokal, dan pengeluaran lain. 205
Tabel 3. Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2019 dan 2020 Jumlah Wisman Tahun 2019 Tahun 2020 Pertumbuhan (yoy, %) Jumlah Wisman ke Jakarta (orang) Jumlah Wisman ke Indonesia (orang) 2.421.124 16.106.954 421.247 4.022.505 82,60 75,03 Sumber: BPS (2021a); BPS Provinsi DKI Jakarta (2021a) Pada Januari 2020 wisman asal Tiongkok masih mendominasi kunjungan ke Jakarta, yaitu sebanyak 27.151 wisman atau sekitar 15,64% dari total wisman ke Jakarta. Pada Februari 2020 share wis- man asal Tiongkok menurun drastis sebab sejak 5 Februari 2020 Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan penunda- an penerbangan ke/dari seluruh destinasi di Tiongkok/China Mainland. Penundaan penerbangan ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertular mengingat salah satu yang menjadi potensi masuknya penyebaran Covid-19 adalah akses transportasi udara yang terkait erat dengan arus keluar masuk penumpang internasional. Pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada masa PSBB (April-Mei 2020) mengalami penurunan, mulai 25 April hingga 31 Mei 2020 pemerintah melarang maskapai untuk meng- angkut penumpang di wilayah PSBB dan zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah da- lam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Co- vid-19). Berdasarkan data PT Angkasa Pura II (Persero) (2020), per- gerakan pesawat pada April 2020 hanya sekitar 200 penerbangan/ hari, pada Mei 2020 turun sekitar 100 penerbangan/hari, dan pada Juli 2020 sekitar 300 penerbangan/hari. Namun, mulai Juli 2020 jumlah penumpang mengalami kenaikan. Jumlah penumpang se- 206
panjang Juli-September 2020 mencapai 3,16 juta orang atau naik sekitar 256% dibandingkan dengan April-Juni 2020 sebesar 885.943 orang. Safe Travel Campaign yang dilakukan mampu memberikan dampak positif, yakni meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Selama masa PSBB dan PSBB Transisi, sektor pariwisata terma- suk mal ikut terkena dampak karena ada pembatasan kapasitas dan tenant yang beroperasi. Hasil survei Mandiri Institute (2020) me- nunjukkan bahwa pada Juli-Agustus 2020 terjadi kenaikan kun- jungan ke pusat belanja dan restoran terutama sejak PSBB Transisi. Kebijakan PSBB yang lebih longgar terutama terkait dengan kebi- jakan operasional restoran mendorong tingginya angka makan di tempat (dine­in) di beberapa kota. Tingkat dine­in di Jakarta sebesar 49%, lebih rendah dibandingkan dengan Bogor (66%), Surabaya (55%), dan Bekasi (55%). Sementara itu angka kunjungan ke pusat belanja di Jakarta sebesar 57%, lebih rendah dibandingkan dengan Denpasar (59%) dan Makassar (66%). Pemerintah dan pelaku usaha di Jakarta perlu bersinergi untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya melalui sertifikasi CHSE, yaitu proses pemberian serti- fikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pa- riwisata lain untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terha- dap pelaksanaan CHSE, yaitu kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keselamatan (safety), dan kelestarian lingkungan (environ­ ment sustainability). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga 7 April 2021 sudah ada 1.092 pelaku usaha yang memiliki sertifikat CHSE di Jakarta. Perlu akselerasi agar semua pelaku usaha pariwisata di Jakarta memiliki sertifikat CHSE. Pada 2020 realisasi investasi Jakarta sebesar Rp95 triliun, turun 23,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp123,9 triliun. Pada 2020 nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp43 triliun dan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp52 triliun. Nilai PMDN turun sebesar 207
30,8% dan nilai PMA turun sebesar 15,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan investasi di Jakarta dise- babkan oleh adanya pandemi Covid-19. Tabel 4. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Jakarta Tahun 2019 dan 2020 Investasi Jakarta Periode (Rp Triliun) 2019 2020 Pertumbuhan (yoy, %) PMA PMDN Total PMA+PMDN 61,8 62,1 123,9 52 43 95 15,9 -30,8 -23,3 Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 10 April 2020. Meskipun demikian, kebijakan work form home su- dah diterapkan pada pertengahan Maret 2020. Dampaknya akitivi- tas ekonomi mulai turun akibat penutupan sejumlah kantor dan lo- kasi usaha. Hal tersebut menyebabkan sebagian penduduk terutama pekerja sektor informal dan pekerja dengan upah harian tidak memi- liki penghasilan. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta bertam- bah 134,54 ribu orang, dari 362,30 ribu orang pada September 2019 menjadi 496,84 ribu pada September 2020. Jumlah tersebut setara dengan 4,69% dari total penduduk Jakarta atau naik 1,27% dibandingkan dengan kondisi September 2019 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021a). Angka kemiskinan ini tertinggi dalam satu dekade terakhir dan bahkan hampir menyamai kondisi Jakarta 20 tahun lalu (4,96%). Sebagai perbandingan, persentase penduduk miskin di Indonesia pada saat krisis ekonomi tahun 1998 sebesar 24,20% atau sekitar 49,50 juta orang. Berdasarkan hasil penghitungan, nilai elas- tisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Jakarta pada periode 2015-2020 sebesar -0,21%, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,21%. Penambahan penduduk miskin pada 2020 disebabkan oleh penu- runan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh hilangnya sumber 208
pendapatan dan kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, prog- ram untuk menciptakan lapangan kerja sangat penting untuk me- ningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap pendu- duk usia kerja. Pada periode Februari-Agustus 2020 jumlah pendu- duk yang menganggur karena Covid-19 sebanyak 175.890 orang, pekerja yang memutuskan untuk tidak bekerja lagi karena Covid-19 (inactivity) sebanyak 40.151 orang dan 78,28% adalah perempuan. Pekerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 77.336 orang. Pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja ka- rena Covid-19 sebanyak 1.673.028 orang. Dampak pengurangan jam kerja akan menurunkan produktivitas kerja, akibatnya terjadi penurunan output yang dihasilkan (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020a). Pada saat PSBB, pembatasan aktivitas ekonomi berpenga- ruh terhadap pekerja formal dan pekerja informal. Sebagian pekerja formal mengalami kombinasi work from office dan work from home, dirumahkan atau di-PHK. Pekerja informal dengan upah harian sa- ngat terdampak karena adanya penurunan aktivitas ekonomi. Pada PSBB April-Mei 2020 sebagian besar perkantoran kecuali 11 sektor tutup. Aktivitas ekonomi tidak berjalan normal sehingga sebagian besar proses produksi terhenti dan output turun. Akibatnya pendapatan perusahaan dan penghasilan pekerja menurun. Tenaga kerja terpaksa dirumahkan atau di-PHK sehingga meningkatkan pengangguran. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (2020), per tanggal 9 April 2020 sebanyak 12.768 perusahaan merumahkan 76.613 pekerja dan seba- nyak 2.953 perusahaan melakukan PHK terhadap 17.721 pekerja. Sementara itu pada saat PSBB Transisi Juni-Juli 2020, ada pelong- garan kegiatan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi mulai berjalan kembali meskipun tidak seperti keadaan sebelum Covid-19 - meng- ingat pada saat PSBB Transisi perusahaan hanya boleh membuka setengah dari kegiatan operasionalnya (50%). 209
Pandemi Covid-19, pemberlakuan PSBB dan PSBB Transisi me- mengaruhi aktivitas ekonomi karena adanya pembatasan usaha yang diperbolehkan beroperasi, akibatnya penerimaan pajak menurun dan APBD Provinsi DKI Jakarta mengalami kontraksi. Total APBD 2020 sebelum perubahan sebesar Rp87,95 triliun, dan total APBD 2020-P setelah ada perubahan sebesar Rp63,3 triliun atau turun 28,3% atau sebesar Rp24,65 triliun. Total Pendapatan Daerah sebe- lum perubahan sebesar Rp82,19 triliun dan setelah perubahan sebe- sar Rp57,13 triliun. Penurunan tersebut sebagian besar karena penu- runan penerimaan pajak daerah. Tabel 5. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (Rp Triliun) Uraian Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Total Surplus/Defisit Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Total APBD Sebelum Perubahan 82,19 79,61 2,58 5,76 8,34 (2,58) 87,95 Sesudah Perubahan 57,13 58,85 (1,71) 6,16 4,45 1,71 63,30 Bertambah/ Berkurang (25,05) (20,75) (4,30) 0,40 (3,89) 4,30 (24,65) Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk meminimalkan dampak negatif pandemi Covid-19, Pe- merintah Provinsi DKI Jakarta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Nilai Belanja Bantuan Sosial sebelum perubahan sebesar Rp4,80 triliun dan setelah perubahan Rp5,11 triliun. Belan- ja Tidak Terduga (BTT) sebelum perubahan sebesar Rp188,9 miliar dan setelah perubahan naik drastis menjadi Rp5,52 triliun. Anggar- an BTT untuk penanganan Covid-19 dialokasikan untuk sektor ke- sehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial. 210
4.2 Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jakarta Akibat Pandemi Covid-19 dari Sisi Permintaan Bagian ini membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi Jakarta akibat pandemi Covid-19 dari sisi permintaan yang bertujuan me- menuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat kon sumsi masyarakat, serta menahan kenaikan tingkat kemiskinan. Paket kebijakan yang dibahas terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Kebijakan fiskal menggunakan dana Anggaran Pendapat- an dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berupa pemberian bantuan sosial sembako. Sedangkan kebijakan nonfiskal mengutamakan kolaborasi. 4.2.1 Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Pada saat pemberlakuan PSBB sebagian besar pabrik, kawasan in- dustri, lokasi wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan banyak sektor ekonomi tidak dapat beroperasi. Akibatnya sebagian besar masyarakat, pekerja formal maupun pekerja informal khususnya pekerja dengan upah harian, mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan mata pencarian. Di sisi lain masyarakat tetap memiliki kebutuhan untuk makan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah hadir memberikan bantuan sosial kepada ma- syarakat miskin dan masyarakat yang rentan miskin pada masa pandemi Covid-19. Pemberian bansos kepada masyarakat Jakarta pada masa pandemi Covid-19 merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi Jakarta khususnya program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, serta menekan kenaikan ang- ka kemiskinan agar tidak makin tinggi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 211
Dinas Sosial bersinergi untuk mendistribusikan bansos kepada seki- tar 2,4 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta. Masyarakat miskin dan rentan penerima bansos ditetapkan ber- dasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud, yaitu masyarakat tidak mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan So- sial (DTKS), warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, pe- kerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji, pelaku usaha yang tidak bisa berjualan karena tempat usahanya ditutup ketika pemberlakukan PSBB, pelaku usaha seni, pelaku usaha yang pendapatan atau omzetnya berkurang drastis akibat pandemi Covid-19, dan kriteria-kriteria lain. Pada saat pem- berlakuan PSBB Transisi, aktivitas ekonomi sudah mulai dilonggar- kan dan dibuka secara bertahap. Sebagian warga terdampak Co- vid-19 sudah dapat bekerja normal sehingga evaluasi kriteria peneri- ma bansos dilakukan. Di sisi lain, masyarakat miskin, korban PHK, penyandang disablitas, lansia, serta masyarakat yang terpapar Co- vid-19 tetap menjadi prioritas penerima bantuan. Pada tahap awal pendistribusian bansos terdapat beberapa masa- lah, yaitu (i) kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak tahu nilai bantuan yang diberikan; (ii) permasalahan data, bansos tahap awal baru mencakup peserta DTKS dan masyarakat tertentu, akibat- nya masyarakat yang awalnya memiliki pekerjaan kemudian menda- dak kehilangan pekerjaan tidak tercantum dalam database. Dalam kasus lain, ada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata, sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan. Berdasarkan evaluasi penya- luran bansos tahap I, sebanyak 98,4% bansos terdistribusi pada ke- luarga yang tepat dan sisanya 1,6% yang tidak tepat sasaran akan dijadikan bahan koreksi perbaikan (Berita Jakarta, 2020). Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah pemberian bansos di ma- syarakat, di antaranya membuat jadwal pendistribusian bantuan; melakukan penyeragaman nilai bansos; terus melakukan pemuta- 212
khiran data penerima bansos dengan melibatkan camat, lurah, RT, dan RW khususnya untuk melakukan verifikasi di lapangan, mem- bangun sistem sehingga masyarakat bisa mengecek apakah namanya tercantum dalam database penerima bantuan; melakukan sosialisasi dan komunikasi di masyarakat; selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan. Pada Oktober 2020 dalam rangka pemut- akhiran DTKS, Dinas Sosial meluncurkan sistem pendaftaran secara online bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dengan link pendaf- taran Pemberian bansos di masa pandemi COVID-19 dilakukan pada saat PSBB secara ketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistri- busikan paket sembako dengan diantar langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan tujuan agar masyarakat tidak keluar ru- mah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dinas Sosial se- lama periode April-Desember 2020 telah memberikan bansos tahap I sampai dengan tahap XI berupa sembako. Mekanisme yang di- gunakan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mendistri- busikan paket sembako. Paket sembako kemudian didistribusikan kepada rukun warga-rukun tetangga (RW-RT). Pemberian bantuan sosial dalam bentuk paket sembako makanan pada masa pandemi Covid-19 memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, masyarakat mendapatkan bahan makanan yang kandungan nutrisi dan kebutuhan kalorinya sudah dihitung. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta te- lah menghitung kebutuhan kalori paket sembako yang diberikan. Keunggulan lain adalah masyarakat terhindar dari lonjakan harga komoditas pangan karena fluktuasi harga yang tidak menentu. Me- nurut Bande (2020), kelemahan bantuan sosial berupa makanan adalah membatasi keragaman kebutuhan pangan sebab kebutuhan nutrisi bagi rumah tangga yang memiliki bayi, anak kecil, wanita hamil, ibu menyusui, dan lansia berbeda-beda. 213
Pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai (cash transfers) pada masa pandemi Covid-19 dianggap lebih baik dibandingkan de- ngan pemberian bantuan dalam bentuk makanan. Menurut Bande (2020), bantuan langsung tunai memberikan efek limpahan (spillo­ ver effect) yang positif karena menstimulasi pasar lokal dan berman- faat bagi produsen lokal dan pedagang pengecer. Pendapat senada juga diutarakan oleh ekonom INDEF Faisal Basri yang menyatakan bahwa bantuan uang yang diterima masyarakat miskin hampir se- muanya dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, se- perti ayam, telur, dan beras. Konsumsi seperti ini memiliki dampak multiplier yang lebih besar dibandingkan dengan sembako. Di sisi lain bansos sembako kurang efektif karena perbedaan kebutuhan se- tiap orang, misalnya lansia yang mengidap diabetes tidak memerlu- kan beras dan gula (Line Today, 2020). Menurut Amundsen (2020), cash transfers lebih efisien karena masyarakat miskin dan rentan men- dapatkan dana secara langsung tanpa melalui perantara (middleman) sehingga mengurangi potensi dikorupsi. Saat ini mekanisme pendistribusian bansos sembako sudah berja- lan dengan baik, namun dinilai kurang memberikan dampak eko- nomi dan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap per- ekonomian, khususnya pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional, dan warung kecil. Karena itu, bentuk bansos yang diberikan sebaik- nya diubah dari sembako menjadi uang tunai. Keunggulan meng- gunakan sistem bansos tunai ada tiga, yaitu pertama, masyarakat dapat membelanjakan uang tunai sesuai dengan kebutuhan dan da- pat memilih untuk membeli makanan atau kebutuhan lain. Hal ini karena kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, misalnya keluarga yang memiliki balita dapat memilih membeli susu. Kedua, dengan sistem tunai atau transfer ke rekening tabungan maka tidak ada pe- motongan. Hal ini berbeda dari bansos sembako yang nilainya tidak penuh karena dikurangi dengan biaya transportasi, biaya tenaga ker- ja, pajak, dan biaya kemasan berupa kardus/goodie bag. Ketiga, bagi perekonomian daerah ada perputaran uang, multiplier effect, dan 214
margin sharing yang diterima oleh UMKM, pedagang pasar tradisio- nal, warung kecil, dan pelaku usaha lain. Pemerintah mulai menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Ke- giatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro sejak awal 2021. Pe- nerapan PPKM turut memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi, sebagian masyarakat akan terdampak oleh kebijakan PPKM. Prog- ram perlindungan sosial tetap perlu dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Peli- batan Bank DKI untuk menyalurkan bansos tunai kepada masyara- kat sangat penting. Bank DKI menyalurkan bansos tunai langsung ke rekening penerima manfaat. Di sini Bank DKI menghadapi tan- tangan besar untuk menyiapkan infrastruktur dan SDM yang bertu- gas untuk membuka sekitar 1 juta rekening baru dalam waktu sing- kat. Tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah ke- terbatasan anggaran sehingga penerima bansos tunai harus tepat sasaran. 4.2.2 Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) merupakan gerakan mem- bantu sesama dari masyarakat untuk masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dengan menghubungkan masyarakat pemberi dan penerima bantuan. KSBB Pangan merupakan program bahu-membahu me- ngirimkan bantuan dari pihak lain yang peduli terhadap masyarakat rentan yang terkena dampak Covid-19. Bantuan diprioritaskan untuk RW rentan, panti asuhan, panti jompo, panti disablilitas, dan pesantren. Bentuk bantuan berupa makanan siap saji, paket sem bako, dan uang tunai. Pelaksanaan KSBB Pangan diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta. 215
Tabel 6. Bentuk Paket Bantuan pada Program KSBB Pangan No. 1. Paket Siap Saji Paket Bantuan Rp45 ribu/ orang/ hari Keterangan nasi, sayur, lauk-pauk, minuman segar, takjil (untuk paket buka puasa) 2. Paket Sembako Rp200 ribu/KK/ minggu 3. Paket Lebaran Rp85 ribu 4. Paket THR Rp50 ribu/orang atau Rp200 ribu/ keluarga beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, tepung terigu 1 kg, susu kental manis 1 kaleng, gula pasir 1 kg, teh dan kopi instan, sarden 1 kaleng, mi instan 5 bungkus, margarin 200 gram, dan kurma 500 gram sirup 580 mililiter, biskuit, gula pasir, teh, dan nata de coco diberikan ketika hari raya Lebaran Sumber: Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2020) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan agregator untuk memberikan bantuan kepada masyarakat rentan yang mem- butuhkan. Program KSBB Pangan khususnya telah dilakukan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Platform KSBB Pangan dapat dili- hat di website corona.jakarta.go.id. Hasil implementasi KSBB Pa- ngan, yaitu para agregator telah menyalurkan bantuan secara lang- sung kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengumpul- kan bantuan dari para donatur sebanyak 460.032 paket sembako, 174.948 paket makan siap saji, 33.687 paket lebaran, dan 2.344 paket THR yang ditujukan kepada masyarakat di tingkat RW, panti maupun pesantren. Jumlah donatur terdiri atas 112 perusahaan/ke- lompok, 12 donatur perseorangan, dan 9 agregator (PMI, Baznas- Bazis DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Hu- man Initiative, Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Soliditas, Lem- baga Amil Zakat NU, Lembaga Amil Zakat MU). 216
4.3 Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi dari Sisi Penawaran Bagian ini membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi Jakarta akibat pandemi Covid-19 dari sisi penawaran, bertujuan menjaga aktivitas produksi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi peng- angguran, memperkuat UMKM, mengembangkan koperasi, meng- gerakan sektor riil, dan menjaga dunia usaha tetap bertahan. Paket kebijakan yang dibahas terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Kebijakan fiskal menggunakan dana APBN dan APBD, berupa pengembangan UMKM Jakpreneur, relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan kebijakan nonfiskal mengutamakan kolaborasi, pendirian koperasi, dan kemudahan proses perizinan. 4.3.1 Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jakpreneur dan Pengembangan Koperasi Pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini memiliki konsekuensi pemba- tasan aktivitas ekonomi. Akibatnya sebagian besar pekerja baik formal maupun informal terkena dampak, mulai dari penurunan pendapatan, kehilangan mata pencarian, dan PHK. Tingkat pengang- guran pun meningkat. Solusi untuk mengurangi pengangguran adalah membuka lapangan kerja atau usaha baru. Pembukaan la- pangan kerja baru tidak hanya dilakukan dengan mendirikan indus- tri besar yang padat karya, namun dapat pula dilakukan dengan membuka usaha mikro. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 adalah menciptakan ekosistem yang men- dorong tumbuhnya kewirausahaan (Nicola et al., 2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target mencetak 200.000 wirausaha 217
baru pada 2017-2022 melalui program pengembangan kewirausa- haan terpadu Jakpreneur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengha- dirkan Jakpreneur sebagai platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start­up, institusi Pendidikan, maupun lembaga pembiayaan. Jakpre- neur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lain yang berpotensi mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha lewat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau lembaga/pihak lain. Hingga 7 April 2021 sudah ada 219.779 pelaku usaha yang ter- gabung di program Jakpreneur. Untuk menyukseskan program Jak- preneur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank DKI, perusa- haan start­up seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, dan pemangku kepentingan terkait. Pada masa pandemi Covid-19 banyak UMKM mengalami penurunan omzet penjualan karena pe- nutupan sejumlah tempat usaha, seperti mal, tempat wisata, dan perkantoran. Berdasarkan data BPS (2020a), sekitar 84,20% Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi Covid-19. Pelaku usaha di Jakarta mayoritas berasal dari Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Jakarta sebanyak 93,46% dan sisanya 6,54% merupakan Usaha Menengah dan Besar (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017). Para pelaku UMK menghadapi berbagai kendala dalam men- jalankan usahanya, karena itu pemerintah perlu hadir untuk mem- bantu UMK. Berdasarkan hasil survei tentang dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, sebanyak 69,02% UMK membutuhkan ban- tuan modal usaha; 41,18% UMK membutuhkan keringanan tagih- an listrik untuk usaha; 29,98% UMK membutuhkan relaksasi/pe- nundaan pembayaran pinjaman; 17,21% UMK membutuhkan ke- mudahan administrasi untuk mengajukan pinjaman; 15,07% UMK 218
membutuhkan bantuan penundaan pembayaraan pajak (BPS, 2020a). Untuk membantu UMKM pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki lima program bantuan, yaitu (i) pelatihan UMKM, (ii) pembiayaan/akses modal, (iii) pema- saran produk dan pembuatan permintaan pasar, (iv) percepatan pro- ses perizinan, dan (v) pemberian keringanan pajak daerah dan retri- busi daerah. Pertama, pelatihan UMKM. Pelatihan untuk anggota Jakprenur selama masa PSBB dan PSBB Transisi dilakukan secara online dan offline. Hambatannya, pelatihan online memberatkan sebagian pe- laku UMKM karena menghabiskan kuota data. Karena itu sebagian peserta mendapatkan pelatihan secara offline, tentu saja dengan pem- batasan maksimal jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jumlah peserta pelatihan Jakpreneur sampai dengan 21 Oktober 2020 sebanyak 28.566 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan OJK untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan cara member- dayakan UMKM. OJK memberikan pelatihan kepada sekitar 3.300 UMKM mulai 5 Agustus sampai 3 September 2020. Topik pelatih- annya, antara lain strategi mengelola keuangan pada masa pandemi dan pembuatan laporan keuangan sederhana; desain produk dan ke- masan; strategi branding/iklan dan penjualan online/offline; strategi mengelola pelanggan; pelatihan kebersihan sanitasi makanan dan minuman; sosialisasi sertifikasi halal. Di setiap pelatihan ada infor- masi mengenai produk keuangan yang dapat diakses oleh UMKM khususnya kredit/pembiayaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan perusahaaan start­up, seperti Gojek, Shopee, Bukalapak untuk memberikan pelatihan kepada peserta Jakpreneur. Materi pelatihan yang diberikan, yaitu strategi pemasar- an dengan menggunakan WhatsApp Business, restrukturisasi pin- jaman, meningkatkan keuntungan pada masa pandemi melalui digi­ tal marketing, ide bisnis kreatif dan inovatif pada masa pandemi, dan materi-materi pelatihan lain. 219
Kedua, pembiayaan/akses kredit. Salah satu masalah yang diha- dapi UMKM adalah pembiayaan atau akses modal untuk pengadaan bahan baku, produksi, maupun pemasaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membantu akses modal bagi para pelaku UMKM. UMKM yang bankable akan difasilitasi untuk mendapat- kan pembiayaan dari Bank DKI. Pada masa pandemi Covid-19, Bank DKI menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mendapatkan penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Karena itu untuk memajukan UMKM, Bank DKI menyalurkan kredit bagi UMKM yang terdam- pak Covid-19. Selain peserta UMKM Jakpreneur, potensi penyalur- an kredit PEN oleh Bank DKI menargetkan pedagang binaan BUMD Perumda Pasar Jaya, debitur eksisting, pelaku usaha ritel, kontraktor, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan koperasi. Hambatan pembiayaan yang muncul adalah tidak semua pelaku UMKM bankable untuk mendapatkan kredit modal kerja. Pelaku UMKM yang tidak bankable akan difasilitasi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari fintech yang terdaftar resmi di OJK. Pada 18 Maret 2020 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPKUKM) telah me- nandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga fintech PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks) dan PT Alami Fintek Sharia (Alami). Peserta Jakpreneur yang tidak bankable diharapkan dapat mengakses kredit dari fintech tersebut. Melalui PKS ini, Koin- works bersedia memberikan pinjaman untuk UMKM Jakpreneur dengan bunga 1% per bulan. Bunga ini jauh lebih kecil dibanding- kan dengan fintech lain yang menerapkan bunga 36% per bulan. Hingga Oktober 2020, Koinworks sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp5,75 miliar kepada UMKM di Jakarta. Ketiga, pemasaran produk dan pembuatan permintaan pasar, de- ngan cara membentuk ekosistem digital dan berkolaborasi dengan marketplace yang sudah ada. Selain akses modal, UMKM umumnya juga menghadapi kendala berupa pemasaran produk. Untuk menga- 220
tasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk ekosistem digital berupa bazar online dan sistem e­order. Bazar online untuk menjual produk UMKM dilakukan dengan cara memasarkan produk kuliner dan nonkuliner di website dan toko.ly/borju2021. Sistem e­order adalah pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta. UMKM mendapat akses untuk mempromosikan produk barang/ jasanya. Melalui sistem e­order, Organisasi Perangkat Daerah dapat memesan barang/jasa langsung ke UMKM. E­order menciptakan peluang usaha bagi UMKM. Pada 25 Agustus 2020 Pemerintah Pro- vinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur No. 48 Tahun 2020 tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil (Melalui Sistem e­order). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan start­up sehingga produk yang dihasilkan UMKM dapat dipasarkan di marketplace. Keempat, relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), bentuk relaksasi yaitu izin diberikan bukan diajukan. Di- nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya terobosan layanan jemput bola ke- pada Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan penyederhanaan persyaratan perizinan. IUMK diterbitkan bagi pelaku UMK binaan (Jakpreneur) maupun nonbinaan. Penerbitan IUMK tersebut diha- rapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum ter- hadap PUMK serta membuka kesempatan memperoleh modal usa- ha berupa kredit perbankan. Dengan layanan AJIB, warga Jakarta tidak perlu mendatangi ser­ vice point Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) ketika mengajukan permohonan izin. Ta- hapannya: (i) AJIB mendatangi lokasi PUMK difasilitasi UP PMP- TSP Kecamatan; (ii) AJIB melengkapi data PUMK melalui aplikasi khusus IUMK, (iii) data diverifikasi UP PMPTSP Kelurahan, (iv) 221
IUMK dicetak dan dikirim ke HP/telepon genggam PUMK atau diantar AJIB. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pela- yanan Terpadu Satu Pintu (2020), sepanjang 2019 total IUMK yang diterbitkan sebanyak 28.425 IUMK atau sekitar 2.300 per bulan. Namun saat pemberlakuan relaksasi IUMK, meningkat hampir 10 kali lipat per bulan dari biasa. Sebanyak 69.537 IUMK berhasil di- terbitkan dalam periode bulan Juli sampai dengan 21 Oktober 2020. Berdasarkan data tersebut, total omzet yang dicatat oleh para pelaku UMK sebesar Rp516 miliar. Kelima, memberikan insentif keringanan pajak daerah dan retri- busi daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan sejumlah regulasi pada masa pandemi Covid-19 untuk membantu UMKM dan dunia usaha, antara lain (i) Pergub DKI Jakarta No. 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesa- an dan Perkotaan untuk Tahun 2020. Pengenaan PBB-P2 untuk ta- hun 2020 menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2019; (ii) Pergub DKI Jakarta No. 36 Tahun 2020 tentang Pengha- pusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Ben- cana Covid-19; (iii) Pergub DKI Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Ben- cana Nasional Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Jenis retribusi yang memperoleh keringanan, pembebasan pokok, dan penghapusan sanksi administrasi, yaitu (a) retribusi jasa usaha, (b) retribusi jasa umum, dan (c) retribusi perizinan tertentu. Insentif yang diberikan berupa (a) penghapusan sanksi administratif, (b) ke- ringanan 100% dan penghapusan sanksi administratif, dan (c) keri- nganan 50% dan penghapusan sanksi administratif. Retribusi yang memperoleh keringanan pokok dan/atau penghapusan sanksi admi- nistratif, misalnya (a) pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usa- ha kecil, (b) pemakaian tempat usaha di lokasi sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (c) pemakaian kios terbuka promosi bunga, (d) pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat per- 222
dagangan UKM, (e) pemakaian sarana produksi/bengkel kerja UKM, dan lain-lain. Pada 1 Juli 2020 Dinas PPKUKM telah mener- bitkan Keputusan Kepala Dinas PPKUKM No. 204 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis atas Pemberian Keringanan Retribusi Dae- rah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif yang dipungut oleh Dinas PPKUKM. Kebijakan keringanan pajak dan retribusi diha- rapkan dapat membantu meringankan beban UMKM. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM adalah ketersediaan bahan baku dan keterjangkauan harga bahan baku. Hal ini sesuai dengan data BPS Provinsi DKI Jakarta (2018a, 2018b) yang menya- takan bahwa 7,36% usaha mikro kecil menghadapi kendala bahan baku dan 15,03% industri mikro kecil menghadapi masalah bahan baku. Solusinya, perlu ada sinergi dan kolaborasi pengadaan bahan baku bagi UMKM Jakpreneur dengan BUMD Pangan Perumda Pa- sar Jaya. Selama ini BUMD Pangan bertugas mengendalikan inflasi Jakarta dengan cara memastikan ketersediaan pasokan, menjaga ke- terjangkauan harga, melakukan komunikasi, serta membantu kelan- caran distribusi pangan. Selain mengembangkan UMKM Jakpreneur, Pemerintah Pro- vinsi DKI Jakarta juga berusaha memperkuat peran koperasi dalam perekonomian. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jika anggota kope- rasi sejahtera maka koperasi dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya, karena itu pemerintah perlu mendukung per- tumbuhan koperasi. Salah satu kebijakan nonfiskal yang dilakukan untuk menumbuhkan koperasi, yaitu pembentukan dan penyerahan 9 Akta Pendirian Koperasi kepada kampung prioritas yang tersebar di Jakarta. Acara penyerahan Akta Pendirian Koperasi dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 11 September 2020. Hingga akhir Oktober 2020 sudah ada 11 koperasi yang dibentuk di 14 kampung prioritas. Pada masa pandemi Covid-19, peran koperasi sangat penting karena koperasi dapat menyalurkan program bantu- an atau kredit permodalan bagi anggotanya. 223
4.3.2 Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM Pada masa pandemi Covid-19, pelaku UMKM mengalami penu- runan omzet. Untuk merespons hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan KSBB UMKM, yaitu sebuah program kolaborasi sosial untuk bahu-membahu membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan dengan menyediakan wadah kolaborasi penya- luran bantuan kewirausahaan untuk UMKM dari masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sini sebagai penyedia platform bagi donatur dan penerima bantuan yang peran utamanya mempersiapkan data warga yang layak menerima bantuan dan mempertemukannya de- ngan donatur yang ingin berkontribusi melalui platform KSBB UMKM di website corona.jakarta.go.id. Terdapat tiga jenis bantuan dalam program KSBB UMKM. Per- tama, paket prasarana berupa (a) Paket UMKM Pangan berupa per- lengkapan penunjang, seperti masker, pelindung wajah, sarung ta- ngan, lap kain, sendok/capit makanan, hand sanitizer 1 liter, disin- fektan, dan bantuan lain yang setara sebesar Rp200 ribu/UMKM; (b) Paket Hawker Centre (pusat jajanan) berupa wastafel portable, sabun cuci tangan, tempat sampah besar, disinfektan, dan bantuan lain sebesar Rp5 juta/lokasi. Kedua, paket pinjaman modal berupa pinjaman uang sebesar (a) Rp5 juta/usaha; (b) Rp7,5 juta/usaha; (c) Rp10 juta/usaha. Ketiga, paket pelatihan hard skill dan soft skill. KSBB UMKM diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 56 Tahun 2020 tentang Pelak- sanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 224
Tabel 7. Paket Bantuan KSBB UMKM Nilai No. Paket Sarana dan Prasarana 1.1 Paket Paket* Rp200 ribu/ UMKM UMKM Pangan 1.2 Paket Rp5 juta/lokasi Hawker Centre Keterangan berupa perlengkapan penunjang seperti masker, face shield, sarung tangan, apron, lap kain, sendok/capit makanan, hand sanitizer 1 liter, disinfektan atau bentuk lain yang setara berupa wastafel portable (2 buah), sabun cuci tangan, tempat sampah besar (2 buah), disinfektan serta alat semprotnya, hand sanitizer (5 liter), tisu kering atau bentuk lain yang setara Paket Pinjaman Modal 2.1 Paket 1 2.2 Paket 2 2.3 Paket 3 Rp5 juta/usaha berupa uang tunai Rp7,5 juta/usaha berupa uang tunai berupa uang tunai Rp10 juta/usaha Paket Pelatihan (Hard Skill dan Soft Skill) 3.1 Makanan/ minuman ringan/ olahan 3.2 Budi daya perikanan/ pertanian perkotaan Rp3,9 juta/40 peserta Rp750 ribu s.d. Rp5 juta/40 peserta termasuk narasumber dan bahan peraga termasuk narasumber dan bahan peraga 3.3 Fashion/ kerajinan kreatif 3.4 Desain produk dan digital marketing 3.5 Pelatihan soft skill Rp5,8 juta/40 peserta Rp9 juta/40 peserta Rp5 juta/40 peserta termasuk narasumber dan bahan peraga termasuk narasumber dan bahan peraga motivasi kewirausahaan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, branding Sumber: Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2020) Paket yang tercantum hanya sebagai referensi bagi kolaborator. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Aksi Ce- pat Tanggap (ACT), Baznas DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, 225
Human Initiative, Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Soliditas, Lembaga Amil Zakat NU, Lembaga Amil Zakat MU, dan lembaga lain. Jumlah kolabolator sampai dengan 21 Oktober 2020 sebanyak 78 Bantuan KSBB UMKM diprioritaskan untuk lokasi binaan, lokasi sementara, promosi, dan UMKM Mandiri. 4.4 Sinergi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sejak pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 sebagai ben- cana nasional pada April 2020, pemerintah melalui sejumlah kemen- terian telah menerbitkan berbagai macam kebijakan dari sisi permin- taan, yang bertujuan membantu kelompok masyarakat rentan me- lalui program jaring pengaman sosial, berupa (i) Program Keluarga Harapan, (ii) bansos sembako, (iii) bansos Jabodetabek, (iv) program Kartu Prakerja, (v) pemberian diskon listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA, (vi) pemberian BLT Dana Desa, (vii) pemberian ban- sos tunai, dan program lain (Bappenas, 2020). Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan dari sisi penawaran yang bertujuan menjaga aktivitas produksi. Sasaran pe- nerima kebijakan ini, antara lain Ultra Mikro dan UMKM, korpo- rasi, BUMN, dan pemerintah daerah. Kebijakan bagi Ultra Mikro dan UMKM, antara lain (i) subsidi bunga, (ii) penjaminan untuk modal kerja, (iii) pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM, dan (iv) bantuan presiden (banpres) produktif UMKM. Kebijakan untuk korporasi, antara lain (i) pembebasan PPh 22 impor, (ii) penurunan tarif PPh Badan, (iii) program padat karya kementerian/lembaga, (iv) insentif untuk 10 destinasi wisata, dan (v) kompensasi pajak hotel/restoran. Kebijakan untuk BUMN, antara lain Penanaman Modal Negara dan talangan (investasi) untuk modal kerja. Dan kebijakan untuk pemerintah da- erah, antara lain pemberian pinjaman ke daerah (PEN Daerah) dan Dana Insentif Daerah pemulihan ekonomi (Bappenas, 2020). 226
Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Dinas Teknis aktif memperbarui data penerima bantuan, kemudian data tersebut diusulkan kepada kementerian untuk menerima bantuan. Data perlu diperbarui secara berkala agar makin berkualitas. Jika data makin berkualitas, program-program bantuan sosial juga makin tepat sasaran. Beberapa contoh sinergi antara kementerian dan dinas teknis, yai tu pertama, sinergi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial di Jakarta. Bansos disalurkan un- tuk 2,4 juta KK di Jakarta. Bansos yang diberikan berupa beras, mi- nyak goreng, sarden, biskuit, bihun, kecap manis, tepung terigu, dan sabun mandi. Pemberian bansos di Jakarta telah dimulai sejak April 2020 hingga Desember 2020. Kedua, sinergi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Te- naga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Dinas TKTE) pada program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program peningkat- an kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pela- tihan dan insentif pasca-pelatihan. Kartu Prakerja diprioritaskan bagi para pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak oleh pan- demi Covid-19. Peran pemerintah daerah antara lain membantu melakukan pendataan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jakarta. Dinas TKTE membantu mendata peker- ja yang terdampak Covid-19. Hasil pendataan kemudian disampai- kan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordi- nator Bidang Perekonomian. Ketiga, sinergi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada program banpres produktif sebesar Rp2,4 juta untuk pelaku usaha mikro. Banpres ini berbentuk hibah, di- gunakan untuk meningkatkan usaha produktif. Uang yang didapat- kan bisa digunakan sebagai modal usaha untuk membeli bahan baku 227
atau membeli peralatan produksi sederhana. Peran pemerintah dae- rah, antara lain melakukan pendataan pelaku usaha mikro dan mengusulkan kepada pihak kementerian agar pelaku usaha mikro mendapatkan banpres. Pelaku usaha mikro yang memenuhi persya- ratan akan mendapatkan transfer dana melalui rekening atas nama masing-masing penerima dengan nilai Rp2,4 juta. Keempat, sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada program hibah pariwisata. Hibah pariwisata merupakan safety net bagi indus- tri pariwisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai dengan protap Covid-19. Tujuan hibah pariwisata, yaitu membantu pemulihan industri pariwisata (hotel dan restoran) yang saat ini mengalami gangguan finansial akibat pandemi Co- vid-19, membantu pemda yang mengalami penuruan PAD, serta mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui pengembang- an wisata dan ekonomi kreatif. Proporsi hibah 70% untuk industri pariwisata (hotel dan restoran) dan 30% untuk pemda. Peran dinas, yaitu mengusulkan industri pariwisata yang memenuhi kriteria un- tuk mendapatkan hibah. Kriteria yang digunakan, antara lain terdaf- tar dalam database wajib pajak daerah, masih berdiri dan beroperasi hingga Agustus 2020, dan memiliki perizinan berusaha. Tantangan kegiatan ini adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dalam waktu 2 bulan pada November dan Desember 2020. Kelima, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program PEN Daerah. Pemerintah Pro- vinsi DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan perjanjian ker- ja sama (PKS) pada 27 Juli 2020 dengan PT Sarana Multi Infra- struktur (SMI) sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Tujuan PKS ini untuk mewujudkan penyediaan pembia- yaan dalam bentuk pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Maksud PKS ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi DKI Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan program PEN Daerah 228
melalui dukungan pinjaman PEN Daerah. Jumlah pinjaman yang diberikan sebesar Rp12,5 triliun. Tantangan terbesar adalah memas- tikan dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur ini terserap secara maksimal sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di sek- tor konstruksi dan mengurangi tingkat pengangguran. Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk peningkatan infrastruk- tur pengendalian banjir, infrastruktur layanan air minum, infra- struktur pengelolaan sampah, infrastruktur transportasi, infrastruk- tur pariwisata dan budaya, infrastruktur olahraga, dan pengembang- an dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas (trans- formasi digital). Untuk memastikan program tersebut terlaksana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Pinjaman PEN Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu- kota Jakarta No. 986 Tahun 2020 tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, pada 24 September 2020. 4.5 Pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Pada 7 September 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur No. 916 Tahun 2020 tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Tim ini memiliki 6 bidang. Pertama, bidang penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua, bidang percepatan kegiatan pembangunan ber- dampak besar. Ketiga, bidang pinjaman PEN Daerah. Keempat, pengembangan ekonomi inovatif perkotaan. Kelima, bidang aksele- rasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat. Keenam, bidang data dan teknologi. Secara garis besar setiap bidang dari Tim Pemulihan Ekonomi bertugas untuk: (i) merumuskan kebijakan dan menyusun rencana aksi, tahapan, dan timeline; (ii) melaksanakan monitoring dan eva- luasi pelaksanaan kebijakan; (iii) melaporkan progres secara berkala; (iv) melakukan komunikasi dan koordinasi lintas bidang dan pihak 229
eksternal; (v) melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait; (vi) memberikan saran dan rekomendasi. Anggota Tim juga terlibat aktif merumuskan regulasi, hingga terbit Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut mengatur aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. 4.6 Inovasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Masa Pandemi Covid-19 Sejak awal pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera beradaptasi dan banyak melakukan inovasi penggunaan tek- nologi informasi di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemda pertama di Indonesia yang membuat microsite pada 6 Maret 2020. Di bidang ekonomi, upaya inovasi untuk mengem- bangkan UMKM dan menciptakan ekosistem digital dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengembangkan sistem e­order eorder-bppbj.jakarta.go.id) atau pasar online tempat UMKM dapat memasarkan produk dan organisasi perangkat daerah dapat meme- san produk dan jasa UMKM. Kedua, mengembangkan sistem Jak- preneur dengan menambahkan fitur baru akses keuangan yang berisi informasi kredit melalui Bank DKI, informasi pengecekan riwayat kredit yang terhubung dengan situs OJK, dan pengajuan kredit oleh peserta UMKM Jakpreneur. Sebelumnya proses pengajuan kredit mikro menggunakan form kredit manual, saat ini sudah tersedia e­form atau form digital. E­form Bank DKI sudah terintegrasi dengan sistem Jakpreneur dengan tautan link: bit.ly/eform-mikro. Di bidang sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah me- ngembangkan sistem pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu. Pendaftaran dilakukan secara online untuk menghindari kerumunan, memudahkan secara administrasi, fleksibel bisa men- 230
daftar kapan saja dan di mana saja, dan dapat diakses 24 jam melalui jaringan internet di link Aplikasi ini dibangun sebagai salah satu upaya untuk mendata warga DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan. Melalui aplikasi ini, war- ga yang masuk kategori fakir miskin atau warga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta dapat mendaftarkan diri/kerabat/orang di seki- tarnya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan platform kolaborasi dan sistem informasi kesehatan, epidemiologi, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi di website Sis- tem tersebut berisi beragam informasi, misalnya informasi kesehatan dan epidemiologi, seperti status vaksinasi, perkembangan kasus Co- vid-19 (jumlah per hari orang yang dites PCR, jumlah spesimen tes PCR, persentase kasus positif Covid-19, peta kasus, peta kronologis, peta persebaran, zona pengendalian, dan lain-lain). Selain itu ada informasi data sosial penerima bansos berdasarkan lokasi dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi kro- nologis kebijakan yang telah dikeluarkan sepanjang tahun, infor masi platform KSBB Pangan, KSBB UMKM, dan banyak fitur lainnya. Untuk melihat informasi Covid-19 terbaru dan informasi lain, ma- syarakat dapat mengunduh aplikasi JAKI di Google Play dan App Store. JAKI, yang merupakan superapp, adalah satu aplikasi untuk beragam kebutuhan di Jakarta. Informasi yang tersedia lewat apli kasi ini, antara lain layanan darurat Covid-19, Corona Likelihood Metric (aplikasi uji risiko mandiri gejala Covid-19), pelaporan pelanggaran PSBB, info harga komoditas pangan harian, dan beragam fitur infor- masi lain. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor keuangan, dan sektor sosial. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pada 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 231
memberlakukan kebijakan PSBB dan PSBB Transisi, dan sejak 2021 menerapkan kebijakan PPKM dan PPKM Mikro. Pemerintah Pro- vinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan tersebut karena aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Pandemi Covid-19, penerapan PSBB dan PSBB Transisi telah me- nyebabkan Jakarta mengalami guncangan ekonomi dari sisi permin- taan dan penawaran. Untuk meminimalkan dampak negatif gun- cangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan paket kebijakan pemulihan ekonomi dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan pemulihan eko- nomi dari sisi permintaan dan sisi penawaran di Jakarta akibat pan- demi Covid-19. Penerbitan paket kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 memiliki lima tujuan, yaitu pertama, membantu memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Kedua, menahan kenaikan tingkat ke- miskinan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Keempat, memperkuat UMKM dan mengembang- kan koperasi. Kelima, menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap bertahan. Kebijakan pemulihan ekonomi dari sisi permintaan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat kon- sumsi masyarakat, serta menahan kenaikan tingkat kemiskinan. Ke- bijakan ini terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Ke- bijakan fiskal menggunakan dana APBD/APBN berupa penyaluran bansos sembako, sedangkan kebijakan nonfiskal berupa Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan. Kebijakan pemulihan ekonomi dari sisi penawaran bertujuan menjaga aktivitas produksi, menciptakan lapangan kerja dan me- ngurangi pengangguran, memperkuat UMKM, mengembangkan koperasi, menggerakkan sektor riil dengan melaksanakan program pembangunan infrastruktur, dan menjaga dunia usaha tetap berta- han. Kebijakan ini terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan nonfis- 232
kal. Kebijakan fiskal menggunakan APBD/APBN, antara lain pe- ngembangan UMKM Jakpreneur, insentif keringanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan kebi- jakan nonfiskal, berupa KSBB UMKM, pendirian koperasi, dan ke- mudahan proses perizinan AJIB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kebijakan pemulihan eko- nomi dari sisi permintaan dan penawaran. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh road map pemulihan ekonomi. Ada empat alasan yang mendasari pentingnya membuat road map, yaitu pertama, prog ram pemulihan ekonomi saat ini masih terpisah-pisah pada ber- bagai instansi sehingga belum terlihat gambaran besarnya, road map berfungsi sebagai pemersatu seluruh kegiatan pemulihan ekonomi. Kedua, program pemulihan ekonomi yang menggunakan pinjaman PEN bersifat multiyears karena itu perlu dibuat target, tahapan, time­ line, dan rencana aksi dalam jangka pendek (2020), jangka mene- ngah (2021-2022), dan jangka panjang (>2022). Ketiga, dengan mem buat road map maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi regulasi daerah yang diperlukan beserta produk hukum turunannya. Keempat, road map dapat digunakan sebagai strategi pemulihan ekonomi yang komprehensif dan sebagai acuan bagi instansi terkait ketika melaksanakan program pemulihan, khususnya sinergi dengan program kementerian dan kolaborasi dengan para pemang- ku kepentingan. Selama pandemi Covid-19 masih berlangsung maka pelaku eko- nomi masih akan menghadapi risiko dan ketidakpastian. Pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan optimal jika akar permasalahan pan- demi ini belum diselesaikan. Karena itu rekomendasi penelitian ini, yaitu pertama, pemerintah selalu menjadikan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama, pemerintah perlu te- rus membangun optimisme kepada masyarakat terkait penanganan Covid-19 dan melakukan akselerasi pendataan serta pemberian vak- 233
sin kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melaku- kan upaya 3T dan 3M. Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus cepat beradaptasi dan selalu berinovasi untuk menciptakan sistem informasi teknologi yang mampu menginformasikan kondisi epidemiologi, upaya pena- nganan kesehatan, upaya pemulihan ekonomi, dan pendistribusian bantuan sosial. Sistem terintegrasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mendapat bantuan dan informasi, merespons permasa- lahan yang diadukan oleh masyarakat, dan mempercepat kualitas pelayanan publik. Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Karena itu, perlu optimalisasi peran Tim Pemulihan Eko- nomi untuk segera merumuskan kebijakan, membuat road map yang berisi target, tahapan, timeline, rencana aksi, serta mempersiapkan regulasi pendukungnya. Setiap upaya pemulihan ekonomi harus te- tap memperhatikan perkembangan indikator kesehatan. Keempat, mekanisme pendistribusian bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik, namun kurang memberikan dampak ekonomi dan multiplier effect yang besar terha- dap perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional, dan warung-warung kecil. Karena itu, skema bansos yang diberikan kepada masyarakat diubah dari bansos sembako menjadi bansos tunai agar mempunyai multiplier effect yang lebih besar. Regulasi, sistem teknologi informasi, basis data terbaru, serta sumber daya manusia perlu disiapkan. Monitoring dan evaluasi se- cara berkala juga perlu dilakukan. Kelima, perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan miskin tidak cukup hanya dengan program pemberian bansos tunai. Program tersebut perlu dipadukan dengan kebijakan pengendalian harga komoditas pangan, bantuan subsidi kesehatan, subsidi pendi- dikan, subsidi perumahan, serta penciptaan lapangan kerja melalui 234
program UMKM Jakpreneur. Program terpadu tersebut bertujuan mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keenam, untuk mengembangkan UMKM Jakpreneur, perlu sinergi dan kolaborasi dengan BUMD Pangan. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM adalah ketersediaan bahan baku dan keter- jangkauan harga bahan baku. Karena itu, perlu sinergi dan kolabo- rasi pengadaan bahan baku bagi UMKM Jakpreneur dengan BUMD Pangan. Ketujuh, perlu sinergi antara program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat oleh kementerian dan dinas teknis ter- kait. Peran dinas teknis, antara lain melakukan update data secara berkala agar penerima manfaat tepat sasaran, mengusulkan penerima bantuan, melakukan sosialisasi kepada asosiasi/penerima manfaat, dan membantu mendistribusikan bantuan. Kedelapan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengopti- malkan peran Tim Pinjaman PEN Daerah untuk proaktif mencari solusi dan menangani setiap masalah yang timbul, tujuannya agar pembangunan proyek-proyek tersebut selesai tepat waktu sesuai de- ngan target yang telah ditetapkan. Kesembilan, akselerasi belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi Jakarta, khususnya belanja barang untuk penanganan Covid-19 termasuk program vaksin dan pemberian bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kesepuluh, pada era new normal, digitalisasi terus tumbuh sejalan dengan berkembangnya transaksi ekonomi dan keuangan digital ka- rena meningkatnya kegiatan belanja online, kemudahan tren pemba- yaran digital, dan transaksi digital banking. Pengembangan dan per- luasan ekosistem ekonomi keuangan digital mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, sekaligus mempercepat upaya pemulihan ekonomi Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan akselerasi transformasi digital di berbagai aspek dengan cara membentuk dan mengoptimalkan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi DKI Jakarta. 235
DAFTAR PUSTAKA Asian Development Bank. 2020. "The Economic Impact of the CO­ VID­19 Outbreak on Developing Asia" (Issue 128). Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2020. "Kebijakan Fiskal di tengah Pandemi: Moving Beyond Survival". Warta Fis­ kal, 17-20. Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2021. "Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2020". Baldwin, R. & B.W. di Mauro. 2020. "Mitigating the COVID Econo­ mic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes". In Centre For Economic Policy Research. Centre For Economic Policy Re- search (CEPR Press). Bande, M. 2020. "Why Cash Transfers Are an Efficient Method of Re­ ducing Food Insecurity". The Elephant. info Bappenas. 2020. "Strategi Penanggulangan Peningkatan Pengang- guran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Perspektif Makroeko- nomi dan Jangka Menengah". Basri, F. 2020. "KTT 2020 Series 3 Mempercepat Geliat Sektor Riil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi-Peranan BUMN da- lam Mendukung Pemulihan Ekonomi: Menyelamatkan Sektor Riil". In Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). INDEF. Berita Jakarta. 2020. "Pemprov DKI Siapkan Tiga Langkah Antisi- pasi Sebaran dan Pertahanan di Masa Pandemi COVID-19". Berita Jakarta. Bonaccorsi, G., F. Pierri, M. Cinelli, A. Flori, A. Galeazzi, F. Porcelli, A. Lucia, C. Michele, A. Scala, W. Quattrociocchi & F. Pammolli. 2020. "Economic and Social Consequences of Hu­ man Mobility Restrictions under COVID­19". PNAS, 117(27). 236
BPS. 2020a. Analisis Hasil Survey Dampak COVID­19 terhadap Pe­ laku Usaha. BPS. BPS. 2020b. Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2019. BPS. BPS. 2021a. "Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Desember 2020". In Berita Resmi Statistik. BPS. 2021b. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV­2020. BPS. 2021c. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto. BPS. 2021d. Statistik Indonesia 2021. BPS. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2000. Jakarta dalam Angka 2000. BPS. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2017. Data Hasil Pendaftaran Usaha/Per­ usahaan Sensus Ekonomi 2016 Provinsi DKI Jakarta. BPS. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2018a. Potensi Usaha Mikro Kecil Pro vinsi DKI Jakarta. BPS. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2018b. Profil Industri Mikro Kecil Pro vinsi DKI Jakarta Tahun 2018. BPS. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2020a. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2020b. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 Provinsi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021a. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021b. Perkembangan Indeks Harga Kon­ sumen Provinsi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021c. Perkembangan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021d. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. 2021e. Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2020. BPS Provinsi DKI Jakarta. Caraka, R.E., Y. Lee, R. Kurniawan, R. Herliansyah, P.A. Kaban, B.I. Nasution, P.U. Gio, R.C. Chen, T. Toharudin & 237
B. Pardamean. 2020. "Impact of COVID­19 Large Scale Restric­ tion on Environment and Economy in Indonesia". Global Journal of Environmental Science and Management, June, 65-84. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro- vinsi DKI Jakarta. 2020. "Relaksasi Pemberian Izin Usaha Mik- ro dan Kecil (IUMK)". Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. 2020. "Data Pekerja/Buruh Terdampak COVID-19 Tahap II". Faria-e-Castro, M. 2020. "Fiscal Policy During a Pandemic". Centre For Economic Policy Research, 2, 67-101. Figari, F. & C.V. Fiorio. 2020. "Welfare Resilience in the Immediate Aftermath of the COVID­19 Outbreak in Italy". Centre for Econo­ mic Performance Discussion Papers, 8. Hibah, P., Sosial, B., Bantuan, D. A. N., Dalam, K., Uang, B., Indi- vidu, K., Kelompok, M., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Pro- vinsi, G., Khusus, D., & Jakarta, I. 2019. Ibukota Jakarta Ibu­ kota Jakarta. 2015-2017. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Ber- skala Besar di Provinsi DKI Jakarta. 2020. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 56 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Ber- skala Besar Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2020. International Monetary Fund. 2020. World Economic Outlook A Long and Difficult Ascent (Issue Oktober). Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2020. "Jakarta Tanggap COVID-19". Kabul, L.M. 2018. "Manajemen Penanggulangan Kemiskinan: Pen- dekatan Elastisitas". Gara, 12(1), 23-29. Kakwani, N. & E. Pernia. 2000. "What is Pro­poor Growth?" Asian Development Review, January 2000. 238
Kantor Staf Presiden. 2020. Laporan Tahunan 2020 Bangkit untuk Indonesia Maju. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), (2020). Kementerian Keuangan. 2020a. APBN KiTa Kinerja dan Fakta. Kementerian Keuangan. 2020b. "Press Conference Langkah Pe- nguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Mengha- dapi Dampak COVID-19" (Issue April). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. "CHSE Ke- menparekraf ". Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 25 Ta- hun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mu- dik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), (2020). Line Today. 2020. "Turunkan Dulu Covid, Baru Perbaiki Eko nomi". Line Today. Ludvigson, S.C., S. Ma & S. Ng. 2020. "Covid­19 and the Macro­ economic Effects of Costly Disasters". Centre For Economic Policy Research, 9, 1-21. Mandiri Institute. 2020. "Ritel dan Restoran dalam Dinamika Ke- normalan Baru". Meza, F. 2020. "Forecasting the Impact of the COVID­19 Shock on the Mexican Economy". In Centre For Economic Policy Research (Issue 48). Nicola, M., Z. Alsafi, C. Sohrabi, A. Kerwan, A. Al-jabir, C. Iosifi- dis, M. Agha & R. Agha. 2020. "The Socio­Economic Impli­ cations of the Coronavirus Pandemic (COVID­19 ): A Review". International Journal of Surgery, 78, 185-193. Ozili, P.K. & T. Arun. 2020. "Spillover of COVID­19: Impact on the Global Economy". SSRN Electronic Journal, March. 239
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 916 Ta- hun 2020 tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Univer- sal Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (CO- VID-19), (2020). Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 986 Ta- hun 2020 tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, (2020). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama Status Darurat Bencana COVID-19, (2020). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/ atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), (2020). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Pro- duktif, 1 (2020). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah Tahun Anggaran 2020. PT Angkasa Pura II (Persero). 2020. "Safe Travel Campaign Dijalan­ kan, Jumlah Penumpang Pesawat Kuartal III/2020 di Bandara PT Angkasa Pura II Meroket!" Berita & Event. pura2.co.id. Rio-Chanona, R.M. del, P. Mealy, A. Pichler, F. Lafond & J.D. Farmer. 2020. "Supply and Demand Shocks in the COVID­19 Pandemic: An Industry and Occupatin Perspective". Centre For Economic Policy Research, 6, 65-103. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2020. "Peta Sebaran". 240
Suryahadi, A., R. Al Izzati & D. Suryadarma. 2020. "The Impact of COVID­19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia" (Draft). In SMERU Working Paper: Vol. April. Suryahadi, A., G. Hadiwidjaja & S. Sumarto. 2012. "Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis". In Bulletin of Indonesian Economic Studies. Weder di Mauro, B. 2020. "Covid Economics, Vetted and Real­Time Papers". Covid Economics, 9, 166. World Health Organization. 2020. "WHO Coronavirus Disease (CO­ VID­19) Dashboard". UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Biro Per- ekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta yang telah mendukung penulisan penelitian ini. 241
Bab 9 ANAlISIS KlASTER SPASIAl PoTENSI DAN DAyA SAING uSAhA INDuSTRI MIKRo KECIl DAlAM MASA PANDEMI CovID-19 Dede Yoga Paramartha35 1. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Potensi ini juga berimplikasi pada potensi usaha Indonesia dengan banyaknya sumber daya yang ada. Kewirausahaan merupakan kapal besar dengan efek yang tinggi pada perekonomian, tidak terkecuali untuk usaha mikro kecil. Menurut publikasi profil usaha yang diri- lis oleh BPS pada 2018, tercatat bahwa terdapat 4.264.047 industri mikro kecil dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 9.434.258 pada 2018 (lebih dari 50% tenaga kerja pada sektor industri pengolahan), walaupun untuk output terhadap perekonomian belum signifikan seperti industri besar dan sedang dengan output dari IMK pada 2018 sebesar 789,5 triliun rupiah (BPS, 2018). Walaupun dengan ren- dahnya nilai tambah, IMK (Industri Mikro dan Kecil) masih me- miliki potensi untuk kembali membenahi perekonomian lewat 35Pegawai Badan Pusat Statistik 242 |
lingkupnya yang lebih luas kepada masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini. Pada masa pandemi saat ini perekonomian memerlukan manuver baik dari partisipasi seluruh komponen bangsa dalam proses pemu- lihannya. Jika melihat kontraksi yang mencapai 5,32% pada triwu- lan II (BPS), Indonesia masih memiliki potensi mengalami double hit sehingga pada triwulan III akan mengalami fase krisis. Dengan kondisi seperti itu, maka akan muncul pertanyaan mengenai nasib dari usaha mikro kecil. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa terdapat kemungkinan industri mikro kecil tidak akan mampu ber- tahan pada masa ini, namun pernyataan tersebut tentu memerlukan kajian secara empiris. Optimalisasi daya saing industri pada masa pandemi sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif lewat potensi dan karakteristik yang dimilikinya. Hasil survei Program SCORE ILO menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan terasa le- bih penting dari fase perekonomian sebelumnya. Mewakili lebih dari 70% pekerjaan global dan 50% dari PDB industri manufaktur, me- reka tidak dapat diabaikan. Sayangnya, industri kecil paling terpukul oleh dampak pandemi. Solusi diperlukan untuk memberi mereka dukungan yang dibutuhkan untuk bertahan dan terus berkontribusi pada ekonomi nasional, karena industri mikro kecil merupakan sa- lah satu cikal bakal pembangunan berkelanjutan. Sadar akan pentingnya industri mikro kecil, perlu kajian untuk mengetahui potensi atau bahkan eksistensi industri mikro kecil di tengah pandemi. Hal ini bermanfaat dalam mendukung pemulihan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19. Analisis ini dapat dipadukan dengan kajian spasial dan daya saing wilayah dalam me- lihat potensi wilayah di Indonesia sebagai awareness dalam pemba- ngunan Indonesia. Kajian spasial regional ini didasarkan dari pema- haman mengenai daya saing wilayah yang merupakan cikal bakal daya saing nasional. Pemetaan regional juga dapat mendukung kebi- jakan dengan perspektif pembangunan yang lebih luas secara jelas, 243
mengingat bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan akhir mengenai konvergensi wilayah yang bebas ketimpangan. Dalam kajiannya perlu dikaji lebih awal mengenai ukuran yang mampu mencerminkan potensi berusaha dalam menumbuhkan ke- wirausahaan. Ukuran ini kemudian dapat membentuk analisis spa- sial dalam menggali daerah yang dapat tumbuh secara potensial se- lama pandemi Covid-19 dan daerah yang perlu perhatian agar eko- nomi terjaga. Bagian akhir juga dipadukan dengan kajian solusional dalam membangun IMK pada masa pandemi. Selama ini IMK me- mang tidak melakukan kesalahan, namun masih rendahnya output merupakan bukti bahwa IMK perlu berkembang. Karena itu, diben- tuk solusi dengan penggambaran potensi bersaing pada wadah online dari analisis terhadap daerah yang memiliki perkembangan tekno- logi yang mumpuni. Kemudian episentrum pembangunan yang da- pat menjadi kawasan strategis pemerintah dalam menyusun kebijak- an akan terlihat. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Variabel 2.1.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan har- ga bangunan/konstruksi (TKK) suatu daerah terhadap TKK rata-rata nasional, dengan angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100. TKK mencerminkan nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu daerah. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan harga sewa alat-alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar. 244
2.1.2 Inflasi Menurut BPS pada publikasi tahunan indeks harga konsumen, in- flasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus. Tingkat inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat inflasi/deflasi dari barang dan jasa. 2.1.3 PDRB Berdasarkan definisi BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh se- luruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu akan menghasilkan PDRB per kapita. 2.1.4 Kredit Berdasarkan SIRUSA BPS, perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan total kredit perbankan. Kredit UMKM merupakan kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. 245
2.1.5 Industri Mikro dan Kecil (IMK) Industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam ke giatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Perusahaan atau usaha industri merupakan unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Penggolongan industri didasarkan pada jumlah tenaga kerja. Industri mikro adalah perusahaan industri yang memi- liki tenaga kerja antara 1-4 orang. Industri kecil adalah per usahaan industri yang memiliki tenaga kerja antara 5-19 orang (BPS, 2018). 2.1.6 Status Pekerjaan Penduduk yang bekerja dapat dikategorikan menurut status peker- jaannya. Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori yang dapat dikelom- pokkan menjadi dua, yakni berusaha dan pekerja. Berusaha terdiri dari kategori berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Sementara pekerja terdiri dari kategori buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar (BPS, 2019). 246
2.1.7 Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemam- puan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). 2.1.8 Pengangguran Penganggur terdiri dari: a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerja- an, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai be- kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang ter- masuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (BPS, 2019). 2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pem- bangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 247
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk) (BPS, 2019). 2.1.10 Indeks Perkembangan Teknologi Berdasarkan SIRUSA BPS, Indeks Pembangunan Teknologi Infor- masi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi infor- masi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta po- tensi pengembangan TIK. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progres pembangunan TIK suatu wilayah lebih opti- mum. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pem- bangunan TIK di suatu wilayah masih belum optimum. 2.1.11 Jumlah Kasus Positif Covid-19 Jumlah kasus positif Covid-19 adalah jumlah kasus yang terdeteksi postif setalah dilakukan pengecekan. Jumlah kasus ini merupakan nilai agregat dari kasus pada masing-masing provinsi selama periode waktu yang ditetapkan. 2.1.12 Banyaknya Kelurahan yang Mempunyai BTS Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruk- tur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Daerah dengan BTS merupakan daerah dengan akses komunikasi nirkabel, sehingga akses informasi lebih cepat didapatkan ataupun disebarluaskan (BPS, 2018). 248
2.1.13 Perubahan Mobilitas Penduduk pada Kawasan Retail dan Grosir Merupakan perubahan mobilitas penduduk dari tracking yang dila- kukan oleh Google. Tracking dilakukan pada lokasi-lokasi retail, rekreasi, dan kawasan grosir. Perubahan mobilitas diukur dari per- ubahan terhadap baseline yang didefinisikan Google pada bulan Januari. 2.2 Principal Component Analysis Principal Component Analysis (PCA) adalah prosedur matematika yang menggunakan transformasi ortogonal untuk mengubah serang- kaian pengamatan atribut yang mungkin berkorelasi menjadi serang- kaian nilai atribut tidak berkorelasi yang disebut komponen utama. Jumlah komponen utama kurang dari atau sama dengan jumlah atribut asli. Transformasi ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga varians komponen utama pertama setinggi mungkin (menyumbang sebanyak variabilitas dalam data mungkin), dan masing-masing komponen berikutnya pada gilirannya memiliki varians tertinggi yang mungkin di bawah batasan bahwa itu harus ortogonal terhadap (tidak berkorelasi dengan) komponen sebelumnya. 2.3 Analisis Klaster K-Means Analisis klaster adalah analisis yang digunakan untuk mengelompok- kan objek data hanya berdasarkan informasi yang ditemukan dalam data yang mendeskripsikan objek dan hubungannya. Tujuan utama dari analisis klaster adalah kesamaan objek di dalam grup serupa satu sama lain dan berbeda dari objek di grup lain. Salah satu analisis klaster yang sering digunakan adalah dengan algoritma K­means. K­means memiliki pendekatan pengelompokan yang bersifat parti- sional dengan setiap klaster dikaitkan dengan centroid (titik pusat) masing-masing. Setiap titik didefisikan ke dalam klaster dengan 249
centroid terdekat, di mana jumlah cluster, K, harus ditentukan terle- bih dahulu. Adapun karakteristik lain dari analisis klaster dengan K­means adalah: 1. Centroid awal sering dipilih secara acak. (Klaster yang dihasil- kan bervariasi dari satu proses ke proses lainnya.) 2. Centroid (biasanya) adalah mean dari titik-titik dalam klaster. 3. "Kedekatan" diukur dengan jarak Euclidean, kesamaan kosi- nus, korelasi, dll. 4. K­means akan bertemu untuk ukuran kesamaan umum yang disebutkan di atas. 5. Sebagian besar konvergensi terjadi dalam beberapa iterasi per- tama. (Sering kali kondisi penghentian diubah menjadi "sam- pai relatif sedikit titik mengubah kelompok".) 2.4 Penelitian Terkait Tan dkk. (2018) mengukur kemudahan berusaha pada tingkat sub- nasional (provinsi) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan baru sebagai alternatif dari pendekatan yang sudah ada, yakni indi- kator melakukan usaha. Pendekatan yang dilakukan menggunakan tiga komponen, yakni daya tarik ke investor, keramahan usaha, dan kebijakan kompetitif. Indeks ini disusun dengan melakukan agre gasi pada 74 indikator menjadi tiga komponen, yang selanjutnya disusun menjadi indeks. Nilai yang diperoleh distandardisasi dengan meng- gunakan metode skor standar. Penelitian ini diaplikasikan pada 33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan kombinasi dari data survei kelompok perusahaan dan pemerintah serta data sekunder dari badan statistik pemerintah. Temuan yang diperoleh, yakni ter- dapat hubungan positif antara indeks yang disusun dan daya saing serta investasi pada provinsi-provinsi di Indonesia, dengan komponen daya tarik ke investor dan keramahan usaha lebih kuat dan lebih konsisten, sementara komponen kebijakan kompetitif lebih ambigu. 250
Pada penelitian Franz Kronthaler (2003) terdapat kajian menge- nai Kemungkinan beberapa wilayah Jerman Timur telah mencapai kemampuan ekonomi yang sama dengan wilayah di Jerman Barat, sehingga memiliki daya saing dengan wilayah Jerman Barat dan mampu mencapai tingkat ekonomi yang sama dalam jangka pan- jang. Jika tidak demikian, penting untuk mengetahui lebih banyak tentang alasan kelemahan ekonomi di wilayah Jerman Timur dua belas tahun setelah penyatuan. Studi ini didasarkan pada analisis klaster. Kriteria pembentukan klaster adalah beberapa indikator eko- nomi yang memberikan informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah. Pemilihan indikator didasarkan pada tinjauan hasil literatur teoretis dan empiris tentang teori pertumbuhan baru dan geografi ekonomi baru. Penelitian oleh Dijkstra dkk. (2011) membangun indeks daya sa- ing regional Uni Eropa yang merupakan indikator komposit per- tama yang memberikan gambaran tentang daya saing teritorial un- tuk masing-masing kawasan NUTS 2 di 27 negara anggota UE. In- deks ini dibangun dengan memodifikasi pendekatan indeks daya saing global dari World Economic Forum (WEF). Indeks ini diba- ngun dari sebelas pilar yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni pi- lar dasar, efisiensi, dan inovasi. Metode yang digunakan yakni Prin­ cipal Component Analysis (PCA), serta analisis robustness. Hasilnya menunjukkan pola yang lebih polisentris dengan skor tinggi di banyak wilayah ibu kota dan wilayah lain dengan kota besar, namun kawasan sekitarnya memiliki skor lebih rendah dan terlihat ada kesenjangan antara daya saing kawasan ibu kota dan kawasan sekitarnya. Dimian dan Danciu (2011) membahas masalah terkait daya saing nasional dan regional dalam konteks krisis sosial ekonomi dan keuangan. Daya saing merupakan konsep yang kompleks yang dapat dipelajari baik di level nasional maupun regional. Daya saing sering dikaitkan dengan produktivitas dan efisiensi. Adapun daya saing re- gional harus dianalisis dari segi hasil (pendapatan, lapangan kerja) 251
dan dalam kaitannya dengan determinannya, mulai dari faktor pro- duksi klasik (modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi) hingga faktor lain seperti modal manusia, penelitian dan pengembangan, serta pe- nyebaran pengetahuan. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini secara garis besar menggunakan metode kuantitatif. Dengan metode kuantitatif yang digunakan akan dihasilkan bebe- rapa ukuran mengenai kompetensi suatu daerah. Ukuran ini juga digunakan untuk membentuk pengelompokan berbasis unsupervised­ learning, yaitu dengan analisis klaster. Adapun variabel dan periode data yang digunakan dalam peneli- tan ini adalah sebagai berikut. Tabel 1. Variabel, periode, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian Nama Variabel Periode Sumber Jumlah kasus positif Covid-19 Perubahan mobilitas penduduk pada kawasan grosir Perubahan mobilitas penduduk pada kawasan retail dan rekreasi Jumlah pinjaman yang diberikan (juta rupiah) Kredit UMKM (juta rupiah)* Banyaknya usaha mikro kecil Jumlah tenaga kerja 2018 Total pendapatan dari IMK 2018 2019 Indeks produksi IMK 2019 Indeks kemahalan wilayah Agustus 2020 Inflasi Sampai Agustus 2020 Sampai Agustus 2020 Google Mobility Index Sampai Agustus 2020 Google Mobility Index Sampai Juli 2020 Bank Indonesia Sampai Juli 2020 Bank Indonesia 2018 Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik 252
Rasio berusaha dibanding pekerja Persentase kemiskinan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) IPM (Indeks Pembangunan Manusia) PDRB ADHB (miliar rupiah) Indeks perkembangan teknologi Jumlah kelurahan dengan BTS (Base Transceiver Station) 2019 2020 2020 2019 2020 2018 2018 Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Batasan: Terdapat beberapa perbedaan dalam referensi data. Adapun asumsi yang digunakan adalah, rilis terakhir dari masing­masing indikator ini merupakan penggambaran yang masih relevan terhadap kondisi dari suatu wilayah provinsi. *) Pendekatan UMKM dilakukan untuk IMK ditujukan karena terdapat kesamaan klasifikasi. Kesamaan ini juga sudah dikonfirmasi melalui jumlah dari unit yang hampir mendekati satu sama lain. Pada penelitian ini terdapat 3 tahapan utama yang dijabarkan se- bagai berikut. 1. Melakukan standardisasi dari nilai variabel yang digunakan dengan metode min­max. Hal ini ditujukan untuk mempero- leh variabel yang terstandar karena variabel yang digunakan mempunyai satuan yang berbeda. 2. Pembobotan dengan metode Principal Component Analysis (PCA) Perhitungan bobot dengan PCA dapat dilakukan dengan for- mulasi sebagai berikut. Formula bobot tiap indikator dalam faktor: (1) LF RLF RSSL = loading factor = rata loading factor dalam 1 faktor = rotation sum of square loading (% of variance) 253
Formula kontribusi tiap indikator: (2) B = nilai bobot JB = jumlah semua bobot (3) = nilai bobot kontribusi (weight) = nilai siklus indikator ke-i Adapun pengelompokan dari variabel yang digunakan adalah se- bagai berikut Tabel 2. Pengelompokan variabel dalam membentuk indeks Variabel Pengelompokan Jumlah kasus positif Covid-19 Perubahan mobilitas penduduk pada kawasan grosir Perubahan mobilitas penduduk pada kawasan retail dan rekreasi Pinjaman yang diberikan (juta rupiah) Indeks Kendala Covid-19 pada Kawasan IMK Kredit UMKM (juta rupiah) Banyaknya usaha mikro kecil Jumlah tenaga kerja Pendapatan dari IMK Indeks produksi IMK Indeks Potensi Industri Mikro Kecil Suatu Daerah Indeks kemahalan wilayah Inflasi Rasio berusaha dibanding pekerja Persentase Kemiskinan TPT IPM Indeks Potensi Sosial Ekonomi Suatu Wilayah PDRB ADHB (miliar rupiah) Indeks Perkembangan Teknologi Jumlah Kelurahan dengan BTS Indeks Potensi Teknologi 254
3. Melakukan Klaster dengan K-means dikombinasikan dengan variabel koordinat Pusat Wilayah Pembentukan klaster dilakukan dengan metode K­means dengan tahapan yang diawali dengan menentukan jumlah titik sebanyak K sebagai inisiasi awal pusat klaster atau centroid. Klaster yang diben- tuk sebanyak K Klaster dengan mendefinisikan setiap titik berdasar- kan centroid yang paling dekat. Selanjutnya melakukan komputasi ulang centroid dari masing-masing klaster yang dihitung dari rata-rata dalam klaster. Hal ini dilakukan hingga tidak ada titik yang meng- alami perubahan centroid (Kanungo et al., 2002). Teknik perhitungan jarak yang digunakan dalam menentukan kedekatan dengan centroid adalah dengan euclidean distance. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: (4) dengan i j n = titik dari masing-masing provinsi = titik centroid = jumlah variabel yang digunakan dalam melakukan klaster. Setiap klaster yang terbentuk memiliki karakteristik masing- masing sesuai dengan dimensinya, sehingga wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam klaster tertentu juga akan memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah yang termasuk dalam klaster lain. Berikut bagan yang digunakan dalam analisis klaster. 255
Gambar 1. Bagan yang digunakan dalam analisis klaster Berdasarkan Gambar 1, terdapat 5 variabel yang akan menentu- kan klasifikasi pada analisis klaster. Secara umum klaster dibentuk dari 3 faktor besar. Pertama adalah mengenai potensi dari wilayah mengenai IMK. Pada faktor kedua, terdapat faktor yang memiliki peran menghambat potensi, yaitu mengenai pandemi saat ini. Tera- khir adalah mengenai faktor yang menggambarkan efek spasial dari wilayah sehingga akan dikelompokkan juga sesuai dengan daerah yang tidak terpaut jauh. 256
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambar 2. Indeks kendala akibat Covid-19 pada IMK di Indonesia Sumber: Diolah 257
Berdasarkan hasil indeks kendala akibat Covid-19 pada IMK di Gambar 2, terlihat bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi yang paling terdampak, sedangkan Maluku Utara adalah provinsi yang paling tidak terdampak. Hal ini karena Provinsi Bali kehilangan po- tensi wisata yang dimiliki sehingga ekosistem IMK pada sektor ter- sebut mengalami penurunan. Lima daerah lain yang termasuk dalam daerah yang terdampak tinggi adalah Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. DKI Jakarta se- bagai pusat ekonomi tentu sangat terimbas akibat Covid-19, terlebih lagi kasus terbanyak masihlah di wilayah DKI Jakarta. Jika mengaitkannya pada peta sebaran risiko Covid pada situs Covid-19 Indonesia, indeks yang dihasilkan agak berbeda. Hal ini didasarkan variabel yang digunakan. Pada situs Covid-19 hanya menggunakan bagaimana kondisi akibat Covid-19 dari jumlah ka- sus, namun pada penyusunan indeks ini juga diperhitungkan efek berupa penurunan mobilitas akibat Covid-19. Karena itu, indeks ini lebih kepada indeks terdampak dari sisi potensi IMK. 258
Gambar 3. Indeks potensi industri di Indonesia Sumber: Diolah 259
Pada kondisi potensi daerah untuk sektor industri mikro dan ke- cil berdasarkan Gambar 3, sebagian besar akan terpusat di Pulau Jawa. Hal ini juga menunjukkan ketimpangan antara potensi daerah di bagian timur dan barat. Daerah di bagian barat memiliki potensi IMK yang cukup baik, sedangkan daerah timur masih cukup ter- tinggal. Ketimpangan ini tentu merupakan hal yang menghambat laju perekonomian, karena daerah timur Indonesia seakan belum memasuki fase lepas landas menuju sektor industri dengan rendah- nya potensi yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya dari Tan dkk. (2018), hasil indeks memang menunjukkan hal yang sama mengenai Jawa-sentris. Hal itu karena sampai sekarang Pulau Jawa masih me- rupakan pusat industri sekaligus perekonomian. Selain itu, jumlah penduduk Pulau Jawa yang tinggi juga menjadi salah satu pendong- krak nilai indeks dari potensi IMK. 260
Gambar 4. Indeks potensi sosial ekonomi di Indonesia Sumber: Diolah 261
Potensi sosial ekonomi merupakan kualitas daerah dari segi kua- litas manusia dan perekonomiannya. Dari hasil indeks, diperoleh bahwa DKI Jakarta dan Bali merupakan daerah dengan potensi so- sial ekonomi tertinggi, sedangkan Papua dan Papua Barat merupa- kan daerah dengan indeks sosial ekonomi terendah. Hal ini menun- jukkan bahwa perlu upaya serius dalam membenahi daerah Papua. Jika melihat potensi sosial ekonominya, DKI Jakarta dan Bali seba- gai dua daerah dengan potensi tertinggi, ternyata menjadi daerah yang paling terdampak oleh Covid-19. Hal ini tentu yang menye- babkan lemahnya perekonomian pada kuartal II 2020. Namun jika mengaitkannya dengan potensi industri, keduanya bukanlah pro- vinsi dengan potensi industri yang paling tinggi. Jika dikaitkan dengan penelitian Franz Kronthaler (2003), terda- pat keeratan mengenai bagaimana terjadinya kesenjangan antarwila- yah di Indonesia. Jika penelitian tersebut mengaitkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, hal serupa juga terjadi pada wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Namun jika mengaitkannya dengan jangka panjang, maka akan sangat mungkin terjadi keseimbangan global yang dapat mengurangi kesenjangan yang ada sehingga po- tensi usaha dari kedua wilayah akan senantiasa sepadan dan ekonomi tumbuh dengan baik. 262
Gambar 5. Indeks potensi teknologi di Indonesia Sumber: Diolah Jika melihat kondisi pandemi saat ini, pergeseran kepada sektor online kemungkinan besar akan banyak terjadi. Hal tersebut juga berlaku untuk sektor industri. Sektor industri saat ini tentu harus beradaptasi dengan teknologi dalam rangka menumbuhkan pereko- nomian secara berkesinambungan. Jika melihat indeks teknologi yang ada, terlihat bahwa daerah-daerah dengan potensi teknologi 263
yang tinggi berada di Pulau Jawa, dengan indeks tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat. Jika dikaitkan dengan potensi industri di Pulau Jawa, kondisi tersebut tentu sangat baik karena mampu menunjang sektor industri menjadi lebih baik. Dengan tingginya potensi, baik dari sisi teknologi maupun industri, maka episentrum yang cukup baik dari sektor industri adalah Pulau Jawa. Namun, hal ini juga makin menegaskan adanya ketimpangan antara Pulau Jawa dan pu- lau lain terkhusus kawasan timur Indonesia. Seperti yang tertuang pada penelitian Dimian dan Danciu (2011), maka aspek teknologi sangatlah penting untuk mendukung perekonomian. Pada kasus ini, akses teknologi merupakan salah satu alternatif dalam melakukan perdagangan secara online. Jika penye- rapan teknologi berjalan dengan baik, maka potensi usaha dari suatu daerah akan baik pula, khususnya IMK dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Gambar 6. Klaster spasial tiap daerah di Indonesia berdasarkan potensi wilayah dan kendala Covid-19 264
Tabel 3. Klaster spasial yang terbentuk berdasarkan potensi wilayah dan kendala Covid-19 Keterangan Klaster Rata-Rata Indeks Indeks Kendala Covid-19 Indeks Potensi Industri Indeks Potensi Sosial- Ekonomi Indeks Potensi Teknologi Latitude (garis lintang) Longitude (garis bujur) Provinsi 1 59,77201 82,62626 68,72732 78,66589 110,20074 7,25939 Klaster 2 96,63134 3 55,00292 60,14507 57,00989 83,87292 66,13682 71,95683 66,07549 115,13211 116,21635 8,36968 2,88889 4 80,27552 60,88915 53,15073 50,73660 138,69111 4,66288 Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah DKI Jakarta, Bali Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Bengkulu, Lampung, Sumatera Utara, Jambi, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sumber: Diolah Berdasarkan hasil klaster pada Gambar 6, diperoleh 4 klaster de- ngan karakteristik yang dapat dijadikan penentu kebijakan yang ber- beda. Klaster 1 adalah klaster yang menunjukkan bahwa Jawa adalah 265
kawasan potensial industri pada masa pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dari karakteristiknya yang memiliki potensi industri tinggi, dengan kendala Covid-19 yang tidak terlalu tinggi, serta di- dukung dengan potensi teknologi. Klaster 2 adalah klaster dengan potensi yang tinggi dari segi sosial ekonomi, namun sangat terdam- pak oleh Covid-19. Klaster 2 ini punya potensi dalam mengembang- kan industri dengan pemanfaatan teknologi karena klaster 2 belum memiliki potensi industri yang baik. Pada klaster 2 juga menunjuk- kan adanya daerah yang perekonomiannya dalam bahaya pada masa Covid-19, yakni DKI Jakarta dan Bali, sehingga krisis mungkin ter- jadi pada daerah tersebut. Selain itu juga terlihat adanya ketimpang- an yang terjadi antara kawasan barat dan timur Indonesia, dengan kawasan timur yang didominasi oleh klaster 4 yang dari sisi potensi sosial ekonomi maupun teknologi masih rendah. Walaupun demiki- an, wilayah timur pada klaster 4 masih memiliki potensi industri yang lebih baik dibandingkan dengan klaster 3. Di sisi lain, meski- pun potensi industri mikro klaster 3 rendah, semua dapat didukung baik dari segi potensi teknologi maupun potensi sosial ekonomi. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari hasil yang diperoleh, pemerintah memiliki banyak opsi dalam mengembangkan potensi IMK di Indonesia - mengingat bahwa potensi lain, seperti sosial ekonomi dan teknologi, cukup menunjang pada beberapa daerah. Hal yang perlu disoroti oleh pemerintah pada masa pandemi seperti ini adalah daerah yang sangat terdampak dari segi IMK. Jika melihat hasil pemetaan wilayah, berdasarkan po tensi wilayah serta kendala akibat pandemi Covid-19, tampak bahwa industri di Pulau Jawa berpotensi apabila dikembangkan. Cara yang dapat ditempuh adalah peningkatan akses teknologi, stimulus ter- hadap suplai (produksi), dan secara tidak langsung pengetatan protokol yang ada. Selain itu, kewaspadaan juga diperlukan untuk wilayah DKI Jakarta dan Bali yang paling terkendala akibat adanya 266
pandemi. Perlu tindakan agar kedua daerah tersebut tidak makin terdampak. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah de- ngan pemanfaatan pola klaster sehingga diperoleh beberapa perspek- tif untuk menganalisis daya saing regional dalam menunjang pe- ngembangan IMK. Hal ini dapat menjadi bahan monitoring dari kualitas kebijakan yang diterapkan. Rekomendasi selanjutnya adalah melakukan pemerataan dari hasil yang telah dibuat dengan cara mempermudah akses pada variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks. Dengan memperhatikan efek spasial, beberapa episentrum baru juga dapat dibentuk untuk menstimulus daerah- daerah lain sehingga menghasilkan efek yang lebih luas juga efisien. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2018. Profil Industri Mikro dan Kecil 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Feb­ ruari 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bank Indonesia. 2020. Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA). Jakarta: Bank Indonesia. Retrieved from Dijkstra, L., P. Annoni & K. Kozovska. 2011. "A New Regional Com­ petitiveness Index: Theory, Methods and Findings". EU: European Union Regional Policy. Dimian, G.C. & A. Danciu. 2011. "National and Regional Competi­ tiveness in the Crisis Context". Theoretical and Aplplied Economics, XVIII, 67-78. 267
Kanungo, T., D.M. Mount, N.S. Netanyahu, C.D. Piatko, R. Silver- man & A.Y. Wu. 2002. "An efficient k­means clustering algorithm: Analysis and implementation". IEEE Trans(Pattern Analysis and Machine Intelligence), 881-892. Kronthaler, Franz. 2003. "A Study of the Competitiveness of Regions based on a Cluster Analysis: The Example of East Germany". IWH Discussion Papers, No. 179, Leibniz-Institut für Wirtschaftsfors- chung Halle (IWH), Halle (Saale), urn:nbn:de:gbv:3:2-20453. ILO. 2019. Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE). Swiss: ILO Tan, K.G., M. Amri & N. Merdikawati. 2018. "A new index to mea­ sure ease of doing business at the sub­national level: Empirical fin­ dings from Indonesia". Cross Cultural & Strategic Management, 515-537. 268
Bab 10 MoDEl PEMulIhAN EKoNoMI MASyARAKAT PESISIR TERDAMPAK CovID-19 MENuju ADAPTASI KEbIASAAN bARu DI KAbuPATEN DElI SERDANG Hotden Leonardo Nainggolan36 dan Toga M.H. Siahaan37 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah berdampak buruk terhadap semua sektor dan lini kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ranasinghe et al. (2020) menyebutkan, akibat pandemi Covid-19 aktivitas ekonomi di ber- bagai negara terganggu. Miliaran orang di seluruh dunia jatuh miskin akibat terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi layanan yang didasarkan pada kegiatan ekonomi tidak berwujud, seperti outsourcing, pembiayaan, dan pariwisata. Kegiatan ekonomi berbasis pertanian juga ikut terdampak seperti di Thailand, Maladewa, Kepulauan Karibia, Kamboja, dan Laos. 36Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen, Medan 37Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen, Medan | 269
Furman et al., (2020) menyampaikan krisis ekonomi yang dise- babkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pengangguran pada seperenam pelaku ekonomi di Amerika Serikat (USA). Kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga aktivitas eko- nomi mengalami re-alokasi yang signifikan, dan beberapa bisnis bangkrut, kesempatan kerja hilang, dan lapangan kerja menurun drastis. Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terdampak secara signifikan dan diproyeksikan memburuk ta- hun 2020-2021. International Monetary Fund (IMF) mempro- yeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0,5%, sementara Yusuf et al. (2020) memproyeksikan antara 1,0%-1,8%, jauh di ba- wah pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun terakhir yang ber- ada di kisaran 5%. Sebagai dampaknya, berbagai agenda pemba- ngunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami gangguan serius, bahkan pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% pada 2019 menjadi 12% pada akhir 2020, dalam skenario terparah. Efek pandemi Covid-19 bervariasi terhadap berbagai sektor per- ekonomian. Yusuf et al. (2020) menyampaikan sektor-sektor yang terdampak parah adalah sektor yang terkait dengan pariwisata, trans- postasi, dan perdagangan, termasuk sektor pertanian, walaupun dampaknya paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak pembatasan sosial relatif minimal pada sektor per- tanian, walaupun masih ada risiko disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan. Yang perlu diperhatikan agar krisis yang disebabkan Covid-19 ini tidak berubah menjadi krisis pangan, serta aktivitas ekonomi di pedesaan bisa dipertahankan, menjadi relevan agar angka kemiskinan dapat ditekan (Yusuf et al., 2020). Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu sektor eks- por dan impor, tetapi juga menyerang sektor perdagangan, berupa penerimaan pajak yang mengalami penurunan, baik dipusat mau- 270
pun daerah (Nasution et al., 2020). Bukan hanya berdampak pada ekonomi secara global, pandemi Covid-19 juga berdampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesa- an, termasuk masyarakat yang berada di kawasan pesisir. Umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir menempati stra- ta paling rendah (miskin) di antara masyarakat lainnya, sehingga sa- ngat rentan terhadap gangguan eksternal seperti bencana (Fyka, 2017). Pinto (2016) menyampaikan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan yang menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas masyarakat. Olshansky & Chang (2009) menyebutkan bahwa masalah lain yang sering muncul akibat bencana di kawasan pesisir adalah stagnasi pertum- buhan ekonomi, melemahnya hubungan sosial, meningkatnya ang- ka kemiskinan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Perekonomian Sumatera Utara ikut terkapar karena pandemi vi- rus corona. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat, ekonomi Sumut pada triwulan II-2020 minus 2,37%. Meski masih di bawah nasional yang minus 5,32%, namun realisasi tersebut jauh di atas prediksi sejumlah ekonom yang memperkirakan ekonomi Sumut akan minus sekitar 1,6% - 2%. Kontraksi ekonomi Sumut ditriwu- lan II-2020 dipicu oleh lesunya sejumlah lapangan usaha akibat pan- demi Covid-19 (Simamora, 2020). Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah ke-2 tertinggi pe- nyebaran Covid-19 nya setelah Kota Medan, di wilayah Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan berbatasan lang- sung, sehingga perpindahan masyarakat di kedua daerah ini begitu masif (Efendi, 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak ne- gatif bagi perekonomian masyarakat di wilayah ini. Pandemi telah memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, salah satunya dam- paknya pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para pe- ngemudi angkutan umum di kabupaten Deli Serdang (Anonim, 2020). 271
Pandemi Covid-19 juga berdampak pada berbagai sektor di Ka- bupaten Deli Serdang, seperti sektor industri, pertanian, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta transportasi seba- gai andalan wilayah ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupa- ten Deli Serdang pada April dan Mei 2020 yang dirilis pada bulan Juni 2020 menyebutkan, pertumbuhan ekonomi kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Metro, 2020). Pandemi Covid-19 juga berdampak buruk bagi perekonomi- an masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Kholis et al. (2020) menyampaikan terjadinya penurunan pendapatan nelayan jaring insang di Kota Bengkulu secara signifikan (fluktuative condi­ tion) adalah akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hing- ga saat ini. Kegiatan ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan penge- lolaan sumberdaya pesisir oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Witarsa, 2015), dengan demikian pengelolaan ekonomi pesisir, harus terjamin secara ekologi yaitu terjaminnya hubungan ekosistem dan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kegiatan ekonomi pesisir secara signifikan memberikan kontribusi penting untuk perekonomian karena ekosistem pesisir sa- ngat produktif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian ka- wasan pesisir (Witarsa, 2015). Masyarakat kawasan pesisir yang umumnya berkerja sebagai ne- layan, kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19. Se- cara umum di sektor perikanan, pandemi Covid-19 memengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi dan pemasaran hasil perikanan. Rantai pasok komoditas perikanan menunjukkan terjadinya pe- nurunan permintaan dalam dan luar negeri sebesar 10%-20% (Rastati, 2020). Rumah tangga perikanan turut terdampak pandemi Covid-19, baik karena harga ikan yang anjlok maupun pemasaran untuk domestik dan ekspor yang tertutup (Erfizal, 2020). Selain itu, adanya kebijakan jaga jarak (physical distancing) menyebabkan ter- jadinya penutupan beberapa rumah makan dan restoran sehingga 272
turut memengaruhi penyerapan produksi perikanan nelayan di Ka- bupaten Deli Serdang, dan mereka juga mengalami kesulitan dalam menjual ikan dan mendapatkan harga yang pantas. Akibat dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian masyara- kat di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah telah memberikan ban- tuan kepada 40.000 kk di 22 Kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, untuk tahap I senilai Rp. 11.932.000.000, dan tahap ke II masih dalam proses pelaksanaan (Kuscahyono, 2020). Dengan de- mikian perlu dilakukan tindakan pemulihan kondisi ekonomi ma- syarakat dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan pemulihan sosial masyarakat setempat. Olshansky & Chang (2009) menyampaikan bahwa untuk mengu- rangi dampak negatif bencana dan mendorong kehidupan yang ber- kelanjutan, diperlukan upaya pemulihan. Fase pemulihan merupakan proses pembangunan kembali kon- disi fisik, sistem sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana yang prosesnya melalui jalan yang panjang. Namun demikian di te- ngah pandemi Covid-19, produktivitas harus ditetap dijaga. Untuk menumbuhkan produktifitas tersebut, Indonesia menerapkan kebi- jakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru tersebut adalah mene- rapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ayubi, 2020). Adaptasi kebiasaan baru adalah sebuah upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan, dalam bentuk perubahan perilaku yaitu menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan, dan menaati pro- tokol kesehatan, agar masyarakat bisa tetap produktif sekaligus aman dari Covid-19 (Yudhistira & Irawaty, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pemulihan ekonomi masyarakat pesisir terdampak Covid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. 273
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian dari masya- rakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan (Wahyudin, 2003). Struktur masyarakat pesisir merupakan gabung- an dari karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan. Masyara- kat pesisir mempunyai karakteristik tertentu yang khas dan unik (Fyka, 2017). Keberhasilan usaha perikanan masyarakat pesisir di- pengaruhi oleh faktor internal, seperti pengalaman nelayan (melaut), fasilitas perikanan, serta faktor eksternal berupa; keadaan lingkung- an, musim, harga, serta pasar hasil produksi. Secara umum, aktivitas masyarakat pesisir meliputi aktivitas eko- nomi berupa; kegiatan perikanan, pariwisata dan rekreasi, transpor- tasi laut, pelabuhan, industri maritim, pemukiman dan perumahan, dan fasilitas pelayanan umum, serta kegiatan pertanian dan kehutan- an (Fyka, 2017). Lebih lanjut Pinto, (2016) menyampaikan, kegiat- an ekonomi masyarakat di kawasan pesisir harus terus dikembang- kan untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi peningkat- an perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya pembangunan kawasan pesisir, kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (pe­ ripheral sector) dalam pembangunan ekonomi nasional (Indarti & Kuntari, 2015). Namun aktivitas ekonomi masyarakat kawasan tersebut harus te- tap didukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitar, de- ngan melibatkan pemerintah, lembaga sosial, ekonomi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Struktur masyarakat pesisir mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing 274
komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Namun per- soalan yang sering muncul adalah, umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir menempati strata yang paling rendah (miskin) dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Fyka, 2017). Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal dan relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehat- an), dan kultural, dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Dewi, 2014). Perangkap kemiskinan di wilayah pesisir disebabkan oleh berba- gai faktor seperti; a) keterikatan pola pekerjaan, di mana pekerjaan nelayan sangat dibatasi oleh fluktuasi musim, pengaruh cuaca, dan sulitnya mencari pekerjaan lain, b) keterbatasan sumber daya manu- sia (SDM), c) keterbatasan akses modal, d) jaringan perdagangan ikan yang mengeksploitasi nelayan sebagai produsen sehingga me- miliki daya tawar yang sangat rendah (Indarti & Kuntari, 2015). 2.2 Dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan kegiatan ekonomi dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah peradaban manusia, berdampak pada terbatasnya kebutuhan hidup manusia (Chakraborty & Maity, 2020). Pandemi yang sedang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada seluruh sektor perekonomian dunia dan telah menyebabkan perubahan drastis dalam praktik bisnis serta perilaku konsumen (Donthu & Gustafsson, 2020). Tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, pan- demi juga mengganggu keamanan. Menurut United Nations Deve- lopment Program (UNDP), keamanan manusia terdiri dari bebe- rapa hal antara lain; keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, ke- amanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keaman- an komunitas, dan keamanan politik (Donthu & Gustafsson, 2020). 275
Pendekatan keamanan bagi manusia merupakan hal penting untuk proses pembangunan, di samping karena keamanan merupakan se- buah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bahkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketimpangan an- tar masyarakat seperti di India, di mana kebijakan social distancing (menjaga jarak) mengakibatkan jarak vertikal dan horizontal antar manusia semakin buruk dan menimbulkan ketimpangan-ketimpan- an di tengah-tengah masyarakat (Gopalan & Misra, 2020). Di sisi lain pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya perubahan dan realokasi kegiatan ekonomi yang substansial, yang mungkin lama. Akibatnya sektor ekonomi semakin akan berlangsung terpuruk. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 harus dilakukan secara konprehensip pada semua wilayah baik di perkota- an, pedesaan, dan termasuk di kawasan pesisir. Olshansky & Chang (2009) menyampaikan diperlukan suatu upaya mengurangi dampak negatif bencana terhadap sebuah tatanan sosial, dengan berbagai upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan melalui proses pemulihan. Fase pemulihan dapat memberikan kesempatan membangun kembali sistem fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Proses pemulihan suatu bencana dikelompokkan atas; pemulihan sumber daya ekonomi seperti kegiatan pertanian (Nurhidayah, 2019), sumber daya perorangan, sumber daya sosial dan politik. Sumber daya perorangan yang terdampak dapat dipulihkan melalui; peningkatan kesehatan, kemampuan fisik, kejiwaan, pendidikan, pe- ngetahuan dan keterampilan. Sehingga masyarakat dapat meman- faatkan peluang, mengakses sumber daya dan menghadapi kesulitan setelah terjadinya suatu bencana (Jeong & Yoon, 2018). Witarsa (2015) juga menyampaikan program pemulihan eko- nomi kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan co- management yang menggabungkan antara pengelolaan sumberdaya yang sentralistis yang telah dilakukan pemerintah (government­based 276
management) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masya- rakat (community­based management). Alains et al. (2009) menyampaikan hirarki co­management dapat muncul karena proses pengambilan keputusan yang melibatkan ma- syarakat lokal dan pemerintah dengan hirarki sebagai berikut; a) pe- merintah dan masyarakat bersama-sama mengambil keputusan; b) bentuk tugas dan fungsi manajemen dikelola secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat; c) tahapan aktualisasi proses manaje- men yang betul-betul terwujud. Furman et al. (2020) menyampaikan pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberi- kan pinjaman kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Sasar- an program pinjaman yang diberikan pemerintah selama pemulihan pascapandemi harus mendukung pengembangan usaha yang sifat- nya produktif, seperti usaha kecil mikro dan jenis usaha lainnya, yang berperan sebagai penyangga kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Deloitte (2020) juga menyampaikan bahwa perencanaan strategis berbasis skenario, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk proses pemulihan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek penting yang perlu diper- hatikan dalam proses pemulihan ekomomi masyarakat kawasan pe- sisir di Kabupaten Deli Serdang adalah a) aspek pemberdayaan ma- syarakat (pemerintah dan lembaga swasta), b) aspek mitigasi keben- canaan dan protokol kesehatan (pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat), c) aspek kearifan lokal dan tradisi (pemerintah dan masyarakat), d) aspek pasar, kelembagaan dan sumber permodalan (pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta). Lebih lanjut Deloitte (2020) menyatakan bahwa lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan dapat melakukan proses pemulihan ekonomi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi poin-poin pen- ting yang menjadi keputusan, termasuk memanfaatkan peluang se- lama proses pelaksanaan pemulihan, melalui beberapa skenario, sa- 277
lah satunya adalah menjalankan kegiatan bisnis jangka pendek dan mendorong setiap unit ekonomi untuk mempertahankan diri. Tentu hal ini akan berjalan baik, dengan terjalinnya hubungan antara ma- syarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga swasta terkait (Alipour et al., 2015). Intervensi pemerintah menjadi sangat penting dalam proses pe- mulihan ekonomi masyarakat tersebut, antara lain untuk mening- katkan akses permodalan bagi masyarakat, usaha kecil dan mene- ngah di tengah pandemi, yang didasarkan pada eksternalitas negatif yang timbul akibat kegagalan unit usaha atau bisnis mereka. Pemu- lihan ekonomi harus cepat dilakukan, sektor perbankan yang ber- modal besar harus berperan aktif menggerakkan roda ekonomi ma- syarakat secara serius (Furman et al., 2020). 2.3 Adaptasi Kebiasaan Baru Pemulihan ekonomi merupakan proses pembangunan kembali sistem ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak sebuah bencana, termasuk oleh pandemic Covid-19 dan prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Di tengah pandemi Covid-19 produktivitas harus ditetap dijaga. Dalam menumbuhkan produktivitas tersebut, setiap anggota masyarakat, dalam beraktivitas harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Ayubi, (2020) menyampaikan bah- wa adaptasi kebiasaan baru tersebut adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi sehari- hari. Lebih lanjut Yudhistira & Irawaty, (2020) menyampaikan, adap- tasi kebiasaan baru adalah upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk perubahan pe- rilaku menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan dan menaati per- aturan protokol kesehatan agar masyarakat tetap produktif sekaligus aman dari Covid-19. 278
Adaptasi kebiasaan baru merupakan cara kita mengubah peri- laku, gaya hidup, dan kebiasaan, dengan tetap melaksanakan proto- kol kesehatan sehingga tetap produktif sekaligus mencegah pe- nyebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat (Paramita & Adhiyasasti, 2020). Adaptasi kebiasaan baru ini penting sekali dila- kukan pada bidang dan kegiatan; rumah ibadah, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran, serta pada sektor; transportasi umum, perhotelan, dan restoran; dan wajib pada semua wilayah atau zona di Indonesia, baik zona aman (zona hijau), apalagi zona berba- haya (zona merah). Adaptasi kebiasaan baru bukanlah meninggalkan tempat tinggal untuk pindah ke tempat baru yang bebas Covid-19, atau mengu- rung diri secara terus-menerus agar tidak terpapar (Reza, 2020) teta- pi menerapkan konsep kebiasaan baru di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yang an- tara lain dilakukan dengan menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, menjaga jarak interaksi 1-2 meter, mencuci tangan de- ngan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan dan keramaian. 2.4 Pemberdayaan Masyarakat Pandemi Covid-19 telah berdampak pada tingkat kesejahteraan se- mua lapisan masyarakat, baik di pedesaan, perkotaan, pelaku dan pekerja usaha kecil menengah (UKM), pekerja pada usaha skala besar dan menengah, terlebih masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Akibat Covid-19 pekerja pada berbagai sektor ekonomi formal dan informal dirumahkan. Komunitas pekerja informal yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian, seperti sopir ang- kot, tukang ojek, tukang parkir, penyandang disabilitas, dan peda- gang kaki lima (Desita, 2020), tidak terkecuali masyarakat pesisir yang bekerja sebagai buruh nelayan, buruh tani, pedagang asongan, dan kuli panggul, terdampak sangat serius. 279
Dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, dibutuhkan langkah stra- tegis dan konkrit, salah satunya adalah melalui pemberdayaan ma- syarakat. Dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat tersebut diperlukan keterpaduan dan koordiansi para pelaksana bagi masya- rakat itu sendiri (Indarti & Kuntari, 2015), termasuk dalam menga- tasi permasalahan spesifik yang dihadapai masyarakat pesisir di bidang pengetahuan, ketrampilan, permodalan, penguasaan tekno- logi dan manajemen, serta peranan lembaga pemerintah dan non- pemerintah. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis potensi serta masalah yang dihadapi, sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimal- kan sumber daya yang dimiliki secara mandiri (Widjajanti, 2011). Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya atau kemampuan oleh masyarakat yang belum berdaya. Pem- berdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan bagi individu dan masyarakat yang akan menghasilkan hierarki kekuatan. Pemberdayaan merupakan suatu refleksi untuk mencari kekuatan (self­determination). Rosalinawati (2013) menyampaikan bahwa tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah: a) meningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawas- an, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat; b) memper- kuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pem- bangunan daerah; c) mengembangkan keragaman kegiatan usaha, dan memperluas kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat meningkat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masya- rakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Memandirikan warga masyarakat agar dapat 280
meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber- daya yang dimilikinya. (Widjajanti, 2011). Dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu; a) partisipasi masyara- kat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan masyarakat dan wilayahnya; b) kemit- raan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta serta c) ke- mandirian masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wila- yahnya (Rosalinawati, 2013). Proses pemberdayaan masyarakat ber- tujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan ma- syarakat adalah masyarakat miskin (Desita, 2020) Witarsa (2015) menyampaikan hirarki tertinggi berada pada ta- taran hubungan kerjasama (cooperation) antar berbagai pihak yang berlanjut pada hubungan consultative dan advisory. Hubungan kerja- sama yang dilakukan dapat mencakup kerjasama antarsektor, antar- wilayah, serta antaraktor yang terlibat (stakeholders). Lebih lanjut Alains et al. (2009) menyampaikan co­management dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir pada bidang usaha perikanan. Dalam implementasinya dilakukan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang an- tara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. Indarti & Kuntari (2015) menyampaikan bahwa pengembangan masyarakat pesisir, terkait dengan aspek kelembagaan yang berlan- daskaan pada tiga pilar, yaitu; a) kekuatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir serta kemampuan pengelolaan sumber- daya yang berkelanjutan, b) peran pemerintah dalam memberikan kesempatan dan jaminan legal formal, c) peran pihak swasta, terma- suk pengusaha, dalam memberikan dukungan yang terkait dengan infrastruktur. 281
Budhiman et al. (2011) menyampaikan bahwa pengelolaan sis- tem perikanan di kawasan pesisir tidak terlepas dari tiga dimensi; yaitu a) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; b) di- mensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sen- diri yang diperankan oleh pemerintah. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang ditentukan secara sengaja (purposive) dengan alasan daerah ini merupakan wilayah terdampak pandemi Covid-19 terbesar kedua setelah Kota Medan. Jumlah kasus Covid-19 di wi- layah ini per Oktober 2020 tercatat sejumlah kasus yaitu 71 suspect (jumlah pengawasan PDP), 1.682 (positif PCR), meninggal 102 orang (positif PCR), sembuh 1.287 dengan status positif PCR (Co- vid19.deliserdangkab.go.id, 2020). Daerah ini merupakan kawasan pesisir dengan luas 13.133,44 ha, dengan panjang garis pantai men- capai 65.000 km yang meliputi; a) Kecamatan Percut Sei Tuan, b) Kecamatan Pantai Labu, c) Kecamatan Hamparan Perak, d) Keca- matan Labuhan Deli sebagaimana pada Gambar 1. Kawasan pesisir di Kabupaten Deli Serdang ini tidak luput dari wabah pandemi Covid-19, data tim gugus Covid-19 Kabupaten Deli Serdang mencatat, per Oktober 2020, jumlah kasus di wilayah; a) Kecamatan Percut Sei Tuan tercatat; suspect 10 orang, konfirmasi positif 460 orang (tertinggi di seluruh Kabupaten Deli Serdang), meninggal dunia 23 orang, sembuh 356 orang, b) Kecamatan Pantai Labu tercatat; suspect 1 orang, meninggal 1 orang, konfirmasi positif 6 orang, sembuh 4 orang, c) Kecamatan Hamparan Perak tercatat; konfirmasi positif 47 orang, meninggal 3 orang, sembuh 41 orang dan d) Kecamatan Labuhan Deli tercatat; konfirmasi positif 55 orang, meningal 4 dan sembuh 47 orang (Covid19.deliserdangkab. go.id, 2020). 282
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Sumber: BPS, Kabupaten Deli Serdang, Dalam Angka, 2019 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang dan terdampak Covid-19 yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 105.446 kk dan Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 43.165 kk (BPS, 2019), ke- dua kecamatan ini dipilih sebagai lokasi pengambilan sampel (res- ponden) yang ditentukan secara purposive (sengaja), dan pada kedua wilayah tersebut terdapat jumlah kasus pandemi Covid-19 tertinggi di Kabupaten Deli Serdang dan berbatasan langsung dengan Kota Medan. Nurdiani (2014) menyebutkan penentuan ukuran sampel dalam sebuah penelitian harus representative dengan pertimbangan yang baik, dengan asumsi sampel terdistribusi normal (Lehmann et al., 2013), dengan demikian metode yang digunakan untuk menentu- kan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengguna- kan formula Slovin, dengan rumus: 283
, di mana: nc = ukuran sampel, e = interval kesalah- an/∞ (0,1), N = Jumlah populasi. Berdasakan perhitungan yang dilakukan, dengan populasi sebe- sar 148.611 kk, dengan interval kesalahan (0,1) atau ∞ =10%, maka diperoleh sampel sebagai berikut: Jumlah sampel yang diperolah sebanyak 99,93 dan dibulatkan menjadi 100 sampel (responden). Selanjutnya jumlah sampel pada kedua kecamatan yang menjadi tempat pengambilan data ditentu- kan secara proporsional, dengan perincian; jumlah sampel di Keca- matan Percut Sei Tuan sebanyak 71 responden dan di Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 29 responden, yang diwawancarai de- ngan teknik nonprobability sampling (Nurdiani, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari la- pangan dengan teknik survei dan wawancara dengan menggunakan kuisioner, focus group disscussion (FGD) dan public hearing. Data se- kunder merupakan data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kelautan dan Per- ikanan Kabupaten Deli Serdang, berbagai jurnal, hasil-hasil peneliti- an dan publikasi resmi lainnya yang berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk merumus- kan model pemulihan ekonomi masyarakat pesisir terdampak Co- vid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Deli Serdang, dengan memperhatikan beberapa aspek penting; a) aspek pember- dayaan masyarakat, b) aspek mitigasi kebencanaan dan protokol ke- sehatan, c) aspek kearifan lokal dan tradisi, d) aspek pasar, kelem- 284
bagaan dan sumber permodalan dengan menggunakan skala seman­ tic differential (dengan nilai skor 1-100). Dalam penelitian ini disiapkan daftar pertanyaan (kuisioner) ke- pada responden, terkait dengan aspek (variabel) yang diteliti. Setiap responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang ditentukan dalam kuisioner yaitu; tidak penting (bo- bot 1), penting (bobot 2), cukup penting (bobot 3) sangat penting (bobot 4) dan paling penting (bobot 5). Kemudian dilakukan per- hitungan untuk mendapatkan nilai skor sesuai dengan kriteria skala semantic differential. Skor ini dihitung dengan menggunakan formula; , di mana: ∑ S1 = jumlah skor atas jawaban responden yang memilih jawaban "tidak penting" dengan bobot 1 ∑ S2 = jumlah skor atas jawaban responden yang memilih jawaban "pen- ting" dengan bobot 2 ∑ S3 = jumlah skor atas jawaban responden yang memilih jawaban "cukup penting" dengan bobot 3 ∑ S4 = jumlah skor atas jawaban responden yang memilih jawaban "sangat penting" dengan bobot 4 ∑ S5 = jumlah skor atas jawaban responden yang memilih jawaban "paling penting" dengan bobot 5, dan nilai bobot pengali = 20 Prihadi (2010) mengatakan, semantic differential merupakan sa- lah satu bentuk instrumen pengukuran yang berbentuk skor (skala) yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi terhadap stimulus dan konsep-konsep yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Oktavianti et al., 2016). 285
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 masa adaptasi kebiasaan baru melalui aspek pemberdayaan masyarakat Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini menyebabkan hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terganggu (Estrada, 2020; Ranasinghe et al., 2020) termasuk aktivitas dan kegiatan masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Se hingga dibutuhkan proses pemulihan atas kondisi ekonomi masyarakat tersebut melalui lintas sektoral, salah satunya adalah adanya peran pemerintah dan lembaga swasta. Aldrich (2010) menyampaikan bahwa peran pemerintah dan aktor diluar sistem masyarakat lainnya termasuk lembaga swasta menjadi sangat penting untuk melakukan proses pemulihan pascabencana. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, mulai dari proses peren- canaan, pengaturan, memberdayakan masyarakat, sekaligus men- sinergiskan upaya dan strategi pemulihan dengan mempertimbang- kan jangka waktu proses pemulihan dan mensinergiskannya dengan pelaksaaan pembangunan lain yang sedang berlangsung (Olshansky & Chang, 2009). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan ter- hadap masyarakat kawasan pesisir sebagai responden di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa peran pemerintah dan lembaga swasta da- lam proses pemulihan ekonomi masyarakat melalui aspek pember- dayaan masyarakat menjadi sangat penting, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 286
Gambar 1. Skor indikator aspek pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru Sumber: Data primer, diolah 2020. Keterangan: PKEP: Pembinaan kegitan ekonomi potensial, PUEPPP: Pelatihan usa­ ha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, PTTGBM: Pelatihan teknologi tepat guna bagi masyarakat, PPBMTPD: Penyuluhan/pelatihan bagi masyarakat termasuk perangkat desa, PPOKTD: Pembentukan/pembianaan organisasi kemasyarakatan tingkat desa (karang taruna, PKK), PKMPKUP: Peningkatan kapasitas masyarakat/ pembinaan kelompok usaha produktif. Hasil analisis data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa masyara- kat kawasan pesisir di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tidak memperioritaskan bantuan dalam bentuk tunai atau natura (bantuan sembako), karena bersifat sementara, yang paling dibutuhkan adalah a) kegiatan atau program pelatihan dan pengem- bangan ekonomi masyarakat, seperti usaha pertanian, perikanan, perdagangan (PUEPP) yang ditunjukkan dengan skor 95, b) pem- binaan kegitan ekonomi potensial (PKEP) dengan skor 90, dan c) peningkatan kapasitas masyarakat/pembinaan kelompok usaha pro- duktif (PKMPKUP) dengan skor 90 dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat memberdayakan masyarakat yang menunjang proses pemulihan aktivitas ekonominya. 287
Hasil penelitian ini sejalan dengan Gupta & Sharma (2006) yang menyampaikan bahwa pembinaan dan pemberdayaan kemasyara- katan akan berdampak pada peningkatan jejaring dan akhirnya me- mengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Namun proses pemberdayaan ini harus didukung dengan modal so- sial yang akan mendorong terciptanya tindakan kolektif untuk me- manfaatkan sumber daya ekonomi dalam proses pemulihan (Naka- gawa & Shaw 2004). Modal sosial berperan sebagai mekanisme informal yang mem- bantu para korban bencana untuk berbagi sumber daya, dan mengu- rangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Gupta & Sharma, 2006). Berkurangnya modal sosial di dalam masyarakat akan mem- batasi kecepatan dan keefektifan proses pemulihan. Bahkan Aldrich (2010) dan Nakagawa & Shaw (2004) menyampaikan, sumber daya yang dibutuhkan korban bencana dalam pemulihan bergantung cara mereka memanfaatkan jejaring sosial, dan modal sosial akan mendo- rong terciptanya tindakan kolektif untuk memanfaatkan sumber daya dalam memulihkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan Olshansky & Chang (2009), bahwa proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat harus dilaku- kan secara menyeluruh, sehingga diperlukan peran pemerintah seba- gai perencana strategi pemulihan, karena sering sekali proses pening- katan kondisi sosial masyarakat yang terdampak bencana terabaikan (Chhotray & Few, 2012). Hal ini disebabkan karena dampak sosial- ekonomi sulit diukur, tetapi dapat menimbulkan keterpurukan so- sial dan ekonomi dalam jangka panjang (Gordon, 2004; Olshansky & Chang, 2009). 288
4.2 Pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 masa adaptasi kebiasaan baru melalui aspek mitigasi kebencanaan dan protokol kesehatan Pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir di masa adaptasi kebiasaan baru pascapandemi Covid-19 tidak terlepas dari sejauh mana program mitigasi bencara dan protokol kesehatan yang dirancang oleh pemerintah berjalan dengan baik. Pelaksanaan miti- gasi bencana (wabah) dan protokol kesehatan tidak akan berhasil jika tidak dilaksanakan masyarakat secara serius. Tobin & Whiteford (2002) menyampaikan proses pemulihan pascabencana memerlukan peran dan dukungan pemerintah dalam melaksanakan mitigasi ter- masuk penegakan pelaksanaan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap masyarakat kawasan pesisir di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Ham- paran Perak Kabupaten Deli Serdang ditemukan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan proses pemulihan ekonomi masyarakat melalui aspek mitigasi ke- bencanaan dan protokol kesehatan, sebagaimana pada Gambar 2. 289
Gambar 2. Skor indikator aspek mitigasi kebencanaan dan protokol kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru Sumber: Data primer, diolah 2020 Keterangan: SDCDPPK: Sosialisasi dampak Covid­19 dan penerapan protokol kese­ hatan terkait dengan dampak Covid­19, SRUADC: Sosialisasi risiko usaha akibat dampak Covid­19, PSIPUM: Pengembangan sistem informasi pengembangan usaha masyarakat dalam kondisi bencana, PPIU: Pemahaman perubahan iklim usaha (penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi). Hasil analisis data sebagaimana pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Deli Serdang Pro- vinsi Sumatera Utara sangat membutuhkan perhatian pemerintah terkait dengan aspek mitigasi bencana dan pelaksanaan protokol ke- sehatan yaitu; a) masyarakat sangat membutuhkan sistem informasi pengembangan usaha masyarakat dalam kondisi bencana (PSIPUM) dengan skor 95, b) pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan yang lebih intens terkait dengan risiko usaha akibat dampak Co- vid-19 (SRUADC ) yang ditunjukkan dengan skor 90 dan c) pen- tingnya penyuluhan agar masyarakat paham dan bisa memitigasi perubahan iklim usaha (penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi) (PPIU) akibat pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan skor 85 dan indikator-indikator lain yang perlu diperhatikan baik oleh pe- merintah maupun masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang. 290
Sejalan dengan hasil penelitian ini, Lindell & Prater (2003) me- nyebutkan, ada tiga komponen dasar yang perlu diperhatikan ter kait dengan pemulihan ekonomi rumah tangga akibat bencana, yaitu pe- mulihan perumahan, pemulihan ekonomi, dan pemulihan psiko- logis. Pelaksanaan mitigasi bencana terkait dengan pandemi Co- vid-19 bertujuan untuk memulihkan dampak ekonomi termasuk psikologis, agar para korban yang terdampak memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam menghadapi bencana yang mungkin ter- jadi (Morrow, 1999) dimasa-masa mendatang. Pemulihan ekonomi hanyalah bagian dari upaya pemulihan ma- syarakat secara luas. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk menyedia- kan kebutuhan dasar hidup, mempersiapkan pekerjaan untuk meno- pang ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Chang & Rose (2012) menyampaikan bahwa proses pemulihan ekonomi berbasis mitigasi harus didahului dengan ketersediann infrastruktut fisik dan adanya dukungan sosial politik yang baik diantaranya adalah: a) ketertiban sipil harus dipulihkan, tentu hal ini sangat berkaitan dengan proses pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat sulit untuk dipatuhi oleh masyarakat, b) in- frastruktur harus diperbaiki, c) pasar modal harus dapat diakses, d) pasar tenaga kerja harus tersedia dan berfungsi, serta e) layanan pe- merintah tersedia dengan baik. 4.3 Pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 masa adaptasi kebiasaan baru melalui aspek kearifan lokal dan tradisi Proses pemulihan ekonomi masyarakat yang dilakukan berbagai pihak akibat pandemi Covid-19 masih lebih fokus pada pemulihan kebutuhan dasar seperti pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Elwell (2013) menyampaikan, pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat harus bersifat jangka panjang. Proses ini akan berjalan dengan baik, jika mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dengan 291
memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal, demikian juga dengan peran tokoh adat sangat dibutuhkan dalam rangka pelak- sanaan proses pemulihan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap masyarakat kawasan pesisir di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Ham- paran Perak Kabupaten Deli Serdang ditemukan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan proses pemulihan ekonomi masyarakat melalui aspek kearifan lokal dan tradisi masyarakat sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Gambar 3. Skor indikator aspek kearifan lokal dan tradisi dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sumber: Data primer, diolah 2020. Keterangan: PGRDK: Pembinaan gotong­royong dan kerjasama, PBPDT: Partisipasi buah pikiran dan tenaga, PBPDK: Partisipasi buah pikiran dan keterampilan, PHBDU: Partisipasi harta benda dan uang, PBBTNM: Pemahaman bencana/berda­ sarkan tradisi nenek moyang. Hasil analisis data pada Gambar 3, mengenai masyarakat kawa- san pesisir di Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa aspek kearifan lokal, sebagai tradisi di tengah- tengah masyarakat, berperan penting dalam mendukung proses pe- mulihan ekonomi mereka. Aktivitas pemulihan ekonomi melalui 292
aspek ini harus dipelihara dan dioptimalkan oleh semua pihak, dan pemerintah berkewajiban mendukung pelestariannya. Hasil peneli- tian menunjukkan bahwa a) masyarakat selalu saling membantu de- ngan berpartisipasi, baik harta benda dan uang (PHBDU) kepada sesama selama masa pandemi Covid-19 yang ditunjukan dengan skor 98, b) pemerintah harus melakukan proses pembinaan akan pentingnya gotong-royong dan kerjasama (PGRDK) di tengah- tengah masyarakat yang ditunjukkan dengan skor 95, dan c) masya- rakat kawasan pesisir tetap mempertahankan tradisi berpartisipasi baik melaui buah pikiran (pemikiran, dan tenaga (PBPDT) antar- sesama pada masa pandemik Covid-19 yang ditunjukkan dengan skor 85. Proses pemulihan sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir melalui aspek kearifan lokal dan tradisi dapat dilakukan melalui revitalisasi kelompok tani yang sudah terbentuk di tangah- tengah masyarakat dan kelompok usaha ternak dan kebun. Hasil pe- nelitian ini sejalan dengan temuan Mujahidin (2017) yang menyam- paikan bahwa nilai-nilai solidaritas sosial, bagi hasil, kerjasama- kemitraan, etos kerja, merupakan kearifan kultur lokal yang telah lama hidup mengakar dalam tradisi masyarakat, yang berperan pen- ting dalam pengembangan perekonomian. Bahkan proses internali- sasi kearifan kultur lokal dapat membangun sistem perbankan sya- riah menjadi sebuah paradigma baru (Mujahidin, 2017). Lebih lan- jut Andriansyah, (2015) menyatakan inisiatif lokal sangat penting sekali dalam menciptakan lebih banyak partisipasi untuk mengelola bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 4.4 Pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 masa adaptasi kebiasaan baru melalui aspek pasar, kelembagaan, dan sumber permodalan Proses pemulihan ekonomi masyarakat sudah dilakukan diberbagai wilayah melalui berbagai program, baik secara nasional maupun 293
wilayah, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai, kartu prakerja, bansos, dan lain-lain (Tapung et al., 2020). Alokasi- kan paket stimulus yang tepat kepada masyarakat akan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Namun perlu diperhatikan agar jangan sampai terjadi penyelewengan dana, menghindari korupsi untuk membangun kepercayaan publik, menjaga integritas, trans- paransi, dan kepatuhan pengelolaan dana disetiap sektoral. Amir & Bin Amir (2020) berpendapat pemerintah harus mem- berikan dukungan fiskal dan moneter yang optimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan populasi yang trauma dan tidak men- dapatkan pekerjaan (PHK) karena kondisi perusahaan yang tertekan (bangkrut). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah berperan pen- ting, terutama dalam menjamin akses pasar bagi hasil usaha masya- rakat melalui aspek pasar dan kelembagaan dan sumber permodalan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi semua masyarakat di Indonesia, termasuk masyarakat di Kawasan Pesisir Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap masyarakat kawasan pesisir di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Ham- paran Perak Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa pemerintah dan lembaga swasta harus bekerjasama secara dalam melaksanakan proses pemulihan ekonomi masyarakat melalui aspek-aspek pasar, kelembagaan dan sumber permodalan sebagaimana disajikan pada Gambar 3. 294
Gambar 4. Skor indikator aspek pasar, kelembagaan dan sumber permodalan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru Sumber: Data primer, diolah 2020. Keterangan: IHPHUPM: Informasi harga dan pasar hasil usaha/produk masyarakat, PDPUP: Pembinaan dan pembentukan usaha produktif, AKDK: Akses kerjasama dan kemitraan (pihak ketiga untuk pasar hasil usaha domestik/industri dan eskpor), PBKUMPDP: Penyuluhan bagi kelompok usaha masyarakat produktif dan potensial/ tenaga kerja, BSAK: Bantuan serta akses permodalan (kredit bank pemeritah, swasta dsb.). Hasil analisis data pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sangat membutuhkan peran pemerintah dan lem- baga swasta dalam rangka pemulihan ekonominya pascapandemi Covid-19 dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru yang ditandai dengan a) masyarakat membutuhkan bantuan serta akses permodal- an (kredit bank pemeritah, swasta dsb.) (BSAK) yang ditunjukkan dengan skor 95; b) masyarakat sangat membutuhkan informasi har- ga dan pasar hasil usaha/produk masyarakat (IHPHUPM) yang di- tunjukkan dengan skor 94; dan c) masyarakat juga sangat membu- tuhkan akses kerjasama dan kemitraan (pihak ketiga untuk pasar hasil usaha domestik/industri dan eskpor) (AKDK) dengan skor 92. 295
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Andriansyah (2015) yang menyampaikan, bahwa pemulihan ekonomi pascabencana di Yogyakarta berjalan dengan baik karena peran pemerintah daerah, serta adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral berupa pemberian pinjaman kepada para korban bencana. Namun demikian kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak akan berja- lan dengan baik tanpa dukungan masyarakat yang terdampak dan masyarakat lainnya. Sejalan dengan hasi penelitian ini Rahmiyati et al. (2015) me- nyampaikan, model kemitraan berbasis teknologi tepat guna sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang sehari-hari- nya bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, untuk membantu me- ngembangkan usahataninya. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan finansial, seperti pembelian ganti-rugi atas ke- giatan usaha yang tidak berjalan, pembukaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, keringanan pembayaran pajak, penawaran kredit dengan bunga rendah, dan lain-lain, termasuk pengembangan mata pencaharian alternatif, meningkatkan keterampilan berusaha dan berwirausaha dan kegiatan lain sesuai dengan minat masyarakat yang terdampak bencana Covid-19. 4.5 Model pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19, masa adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Proses pemulihan ekonomi merupakan hal yang harus dilakukan secara baik dan terencana lintassektoral hingga benar-benar Covid-19 telah dapat diatasi. Pada tahap normal, beberapa negara dan wilayah telah melonggarkan kebijakan ekonominya dan meningkatkan inte- grasi antarperusahaan dalam proses percepatan pemulihan ekonomi (Amir & Bin Amir, 2020), namun persoalannya adalah, Covid-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan eko nomi 296
seperti; infrastruktur yang baik (Cusack et al., 2020) dan masyarakat tetap melaksanakan aktivitasnya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui pergerakan individu, perjalanan wisata, transaksi ekonomi, dan ke- giatan lainnya Program pemulihan sosial ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian warga sehingga semua potensi yang di- milikinya dapat diberdayakan untuk meningkatkan kehidupan so- sial dan ekonomi (redistribusi sumberdaya ekonomi melalui kegiat- an produktif ). Dalam paradigma pembangunan sosial dan ekonomi, pengelolaan kegiatan usaha ekonomi seperti kegiatan usaha tani (Nurhidayah, 2019) harus melalui perencanaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaannya memberikan manfaat yang optimal bagi ma- syarakat, hal ini dilakukan agar kondisi keterpurukan sebagai akibat dari bencana yang terjadi dapat segera pulih. Amir & Bin Amir (2020) menyampaikan, untuk mengoptimal- kan pemulihan ekonomi dari guncangan Covid-19, pemerintah ha- rus memiliki pasar modal yang kuat, bank sentral yang independen, sektor perbankan yang sehat. Di samping itu pemerintah harus me- miliki mekanisme penanganan risiko (manajemen risiko) yang baik, serta konsep pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan usa- ha mikro kecil menengah (UMKM) yang siap untuk diimplemen- tasikan di tengah-tengah masyarakat terdampak Covid-19. Taiwo et al. (2013) menyampaikan bahwa percepatan pemulihan ekonomi berada di tangan usaha kecil mikro dan menengah, sehingga peme- rintah harus mendukung dari segi permodalan lewat dunia perbank- an, karena UMKM efektif untuk menyerap lapangan kerja dan me- lanjutkan jalur produksi (Maryanti et al., 2019) Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan, baik oleh peme- rintah, lembaga swasta dan masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kawasan pesisir pascapandemi Co- vid-19 dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang adalah a) aspek pemberdayaan masyarakat, 297
b) aspek mitigasi kebencanaan dan protokol kesehatan, c) aspek ke- arifan lokal dan tradisi, d) aspek pasar, kelembagaan dan sumber permodalan. Sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan responden sebagaimana disajikan pada Gambar 1,2,3,4, serta meng- acu pada literatur, Witarsa (2015); Alains et al. (2009) menyampai- kan bahwa pemulihan kondisi ekonomi masyarakat harus melibat- kan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat. Nurhidayah (2019) juga menyampaikan pemulihan ekonomi, terkait dengan kebijakan politik yang diperankan oleh pemerintah. Lebih lanjut Furman et al. (2020) menyampaiakn bahwa pemerintah melalui per- bankan harus beperan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat dengan memberi bantuan modal, serta Deloitte (2020) dan Alipour et al. (2015) juga menyampaikan bahwa pihak swasta harus berperan dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana, maka diformulasikan model kolaboratif pemulihan ekonomi ma- syarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 memasuki fase adap- tasi kebiasaan baru di Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana pada Gambar 5. Gambar 5. Model Kolaboratif Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir Terdampak Covid-19 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Pemerintah pemberdayaa n masyarakat mitigasi kebencanaan dan protokol kesehatan Lembaga swasta pemulihan ekonomi masyarakat kawasan Pesisir terdampak Masyarakat Pasar, kelembagaan dan permodalan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Pemerintah 298
Gambar 5 menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, harus dilakukan secara kolaboratif, artinya setiap pihak tidak akan dapat berjalan secara sendiri-sendiri. Proses pemu- lihan ekonomi akan berhasil atas kerjasama antar berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga (pihak) swasta, dan masyarakat itu sendiri dengan langkah sebagai berikut: a) pemerintah daerah harus fokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembagan pasar, kelembagaan dan sumber permodalan, serta mitigasi kebencanaan dan pengawas- an ketat atas pelaksanaan protokol kesehatan; b) lembaga swasta fo- kus pada pemberdayaan masyarakat (sosialisasi, pendampingan, pe- nyuluhan, dan pelatihan) dan pengembangan pasar, kelembagaan dan bantuan permodalan; c) masyarakat harus memperhatikan de- ngan seksama pelaksanaan protokol kesehatan, mengembangkan kearifan lokal, tradisi masyarakat, dan aspek-aspek lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini didukung dengan temuan Santoso (2010) yang menyampaikan bahwa tujuan dari pemulihan sosial ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pe- ningkatan pendapatan, meningkatkan konsumsi dan daya beli ma- syarakat. Dengan demikian model kolaboratif pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir terdampak Covid-19 di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat (Nurhidayah, 2019) pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju kearah kemandirian ekonomi akan meningkatkan perilaku adaptif masyarakat dalam menghadapi kemungkinan munculnya bencana (pandemi) di kemudian hari. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan pesisir Ka- bupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara disimpulkan: a) masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah dalam melaku- 299
kan program pelatihan dan pendampingan usaha ekonomi seperti pertanian, perikanan, wirausaha, perbengkelan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kegiatan ekonomi produktif lainnya yang ditunjukkan dengan skor 95; b) masyarakat mengharapkan peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan yang lebih intens ter- kait dengan risiko usaha akibat dampak Covid-19 yang ditunjukkan dengan skor 90; c) masyarakat kawasan pesisir selalu saling mem- bantu dengan berpartisipasi, baik melalui harta benda dan uang, kepada sesama selama masa pandemi Covid-19 yang ditunjukan dengan skor 98; d) masyarakat sangat membutuhkan peran peme- rintah dalam memberikan bantuan serta akses permodalan (kredit bank pemeritah, swasta dan pihak lainnya) yang ditunjukkan dengan skor 95. Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan rekomendasi dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kawasan pesisir di Kabupa- ten Deli Serdang pascapandemi Covid-19 dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru sebagai berikut; a) pemerintah harus intens melaku- kan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan dan penyuluhan terkait dengan unit usaha ekonomi produktif sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan pengembangan pasar untuk output (hasil) usaha masyarakat serta menjamin sumber permodalan bagi usaha yang dikembangkan ma- syarakat pascapandemi Covid-19, b) lembaga swasta diharapkan berperan aktif melakukan pemberdayaan masyarakat (sosialisasi dan penyuluhan) terkait dengan pengembangan usaha-usaha yang pro- duktif, pengembangan kelembagaan dan akses permodalan lainnya di luar lembaga pemerintah, c) masyarakat harus lebih memperhati- kan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi sehari-hari dan tetap memanfaatkan kearifan lokal dan tra- disi masyarakat untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi da- lam memasuki kebiasaan normal baru. 300
DAFTAR PUSTAKA Alains, A. M., Putri, S. E., & Haliawan, P. (2009). Pengelolaan Sum- berdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Mo- del Co-Management Perikanan. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 10(2), 172-198. Aldrich, D. P. (2010). The power of people: social capital's role in recovery from the 1995 Kobe earthquake. Natural Hazards, 56(3), 595-611. 10.1007/s11069-010- 9577-7 Alipour, F., Khankeh, H., Fekrazad, H., Kamali, M., Rafiey, H., & Ahmadi, S. (2015). Social issues and post-disaster recovery: A qualitative study in an Iranian context. International Social Work, 0020872815584426 58(5), 689-703. Amir, M. K. Bin, & Bin Amir, M. Z. (2020). Covid-19 Pandemic: Socio-Economic Response, Recovery and Reconstruction Poli- cies on Major Global Sectors. SSRN Electronic Journal, 101244. Andriansyah, Y. (2015). Post-disaster economic recovery in Yogyakarta, Indonesia. Interdisciplinary Behavior and Social Sciences ­ Proceedings of the 3rd International Congress on Interdis­ ciplinary Behavior and Social Sciences, ICIBSoS 2014, November, 349-353. Anonim. (2020). Dampak pandemi Covid­19, Sat lantas Polresta Deli Serdang Jalankan Program Keselamatan 2020. Indahsuaranews. Co. an-2020/ Ayubi, D. (2020). Promosi Kesehatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Editorial Jurnal FKM UI. 301
BPS. (2019). Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka (Badan Pusa). Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. c2VyZGFuZy1kYWxhbS1hb Budhiman, A. A., Christijanto, H., Kamarijah, S., Ganef, H. B., Musthofa, I., Habibi, A., Adrianto, L., Wardianto, Y., Susanto, H. A., Azizy, A., Trihandoyo, A., & Nurcahyanto, A. (2011). Kajian Awal Keragaan Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelola- an Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries. In Direktorat Sumberdaya Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - Ke­ menterian Kelautan dan Perikanan, WWF‐Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor. Ecosystem Approach to Fisheries Management_Fisheries in In- donesia_Bahasa Indonesia.pdf Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). Covid-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment, 728, 138882. scitotenv.2020.138882 Chang, S., & Rose, A. (2012). Towards a Theory of Economic Reco- very from Disasters. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 32(2), 171-181. C h a n g - R o s e / f b f 3 b 3 c b a 2 c 5 2 1 4 0 b 8 1 5 e d- 4191d4800788709576?p2df 302
Chhotray, V., & Few, R. (2012). Post-disaster recovery and ongoing vulnerability: Ten years after the super-cyclone of 1999 in Orissa, India. Global Environmental Change, 22(3), 695-702. Covid19.deliserdangkab.go.id. (2020). Data rela time berdasarkan puskesmas atau rumah sakit. Gugur Tugas Pencegahan Dan Pe- nyebaran Covid-19 Kabupaten Deli Serdang. deliserdangkab.go.id/ Cusack, P. T. E., BScE, & Dule. (2020). Economic Recovery After Covid -19 Pandemic. JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, 6(5), 1197-1198. Deloitte. (2020). Impact of the Covid­19 crisis on short­ and consumer behavior. of the Covid-19 cri- sis on consumer behavior.pdf Desita, S. (2020). Pemberdayaan masyarakat desa pada situasi pan­ demi Covid­19. Yayasan Abdurrahman Baswedan. demi-Covid-19/ Dewi, F. (2014). Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat pe- sisir Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syaria'h, 6(1), 144-166. le/viewFile/255/225 Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of Covid-19 on bu- siness and research. Journal of Business Research, 117(June), 284-289. Efendi, R. (2020). Penyebaran Covid­19 di Medan dan Deli Serdang Tertinggi se­Sumut. Liputan6.Com. 303
Elwell, C. K. (2013). Economic recovery: Sustaining U.S. economic growth in a post-crisis economy. Recovery after Recession: Select Research and Analyses, 1-24. R41332.pdf Erfizal, R. (2020). Dampak Covid­19, Nelayan di Sumsel Jual Ikan dengan Harga Miring. Sumsel.Idntimes.Com. miring/3 Estrada, M. A. R. (2020). A Post-Wuhan-Covid-19 Economic Reco- very Proposal: The National Domestic Economic Auto-Sustai- nability Model (NDEAS-Model). SSRN Electronic Journal, 1(March). Furman, J., Geithner, T. F., Hubbard, R. G., & Kearney, M. S. (2020). Promoting economic recovery after Covid-19. Economic Strategy Group, COVID 19 Resources. Recovery- After-COVID-0615-FINAL.pdf Fyka, S. A. (2017). Studi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah pesisir di Kabupaten Wakatobi. Buletin Sosek, 35, 36- 49. Gopalan, H. S., & Misra, A. (2020). Covid-19 pandemic and challe- nges for socio-economic issues, healthcare and National Health Programs in India. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Re­ search & Reviews, January, 757-759. Gordon, R. (2004). The social system as site of disaster impact and resource for recovery. The Australian Journal of Emergency Mana­ gement, 19(4), 16-22. Gupta, M., & Sharma, A. (2006). Compounded loss: the post tsu- nami recovery experience of Indian island communities. Disaster Prevention and Management, 15(1), 67-78. DOI:10.1108/09653560610654248 304
Indarti, I., & Kuntari, Y. (2015). Model pemberdayaan sumber daya masyarakat pesisir melalui re-engineering ekonomi berbasis ko- perasi berkelanjutan. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK. Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, 1-17. Jeong, S., & Yoon, D. K. (2018). Examining vulnerability factors to natural disasters with a spatial autoregressive model: The case of south Korea. Sustainability (Switzerland), 10(5), 1-13. doi.org/10.3390/su10051651 Kholis, M. N., Fraternesi, & Wahidin, L. O. (2020). Prediksi dam- pak Covid-19 terhadap pendapatan nelayan jarring insang di Kota Bengkulu. ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 4(1), 1-11. ticle/view/30920 Kuscahyono, P. H. (2020). Laporan Hasil Pengawasan tanggal 26 Februari 2020. mut/files/LHP SMT I 2020 1.pdf Lehmann, N., Finger, R., Klein, T., & Calanca, P. (2013). Sample size requirements for assessing statistical moments of simulated crop yield distributions. Agriculture (Switzerland), 3(2), 210- 220. Lindell, M. K., & Prater, C. S. (2003). Assessing community impac- ts of natural disasters. Natural Hazards Review, 4(4), 176-185. Maryanti, S., Netrawati, I. O., & Faezal. (2019). Menggerakan per- ekonomian melalui pemulihan usaha dan industri mikro kecil menengah pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Ejurnal Binawakya, 14(4), 2321-2336. 305
Metro. (2020). Pandemi Covid­19, Pertumbuhan Ekonomi Kabupa­ ten Delis Serdang Menurun. Metro-Online.Co. Morrow, B. H. (1999). Identifying and mapping community vulne- rability. Disasters, 23(1), 1-18. 7717.00102 Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Da- lam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indo- nesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 15(2), 153. org/10.31958/juris.v15i2.496 Nakagawa, Y., & Shaw, R. (2004). Social capital: a missing link to disaster recovery. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 22(1), 5-34. Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pan- demi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Bene­ fita, 5(2), 212. Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 1110. v5i2.2427 Nurhidayah, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ber- basis Pertanian Terpadu Di Joglo Tani. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 2(1), 129-148. Oktavianti, A., Sugeng, W., & Agusta, A. (2016). Implementasi Apli kasi Hijab Berbasis Android dengan Metode Canny Opera- tor dan Template Matching Correlation. Jurnal Teknik Informa­ tika Dan Sistem Informasi, 2(2), 186-195. org/10.28932/jutisi.v2i2.456 Olshansky, R. B., & Chang, S. (2009). Planning for disaster reco- very: Emerging research needs and challenges. Progress in Planning, 72(4), 200-2009. 306
Paramita, M., & Adhiyasasti, M. (2020). Bersiap dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). Skata.Info. new-normal Pinto, Z. (2016). Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengaki- batkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Pro- vinsi DIY). Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 3(3), 163. doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174 Prihadi, B. (2010). Pengukuran respons estetik siswa dengan seman- tic diffrential. Imaji, 8(2), 117-132. Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). Model pem- berdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, 2(2), 48-62. view/506/463 Ranasinghe, R., Karunarathna, C., & Pradeepamali, J. (2020). After Corona (Covid-19) Impacts on Global Poverty and Recovery of Tourism Based Service Economies: An Appraisal. SSRN Electro­ nic Journal, May. Rastati, R. (2020). Pandemi Covid-19 dan Nelayan: Menyoal Dam- pak pada Keberlanjutan Penghidupan. Masyarakat Dan Budaya, 11(15). Reza, E. (2020). Adaptasi Kebiasaan Baru Harus Diterapkan di Te­ ngah Pandemi Covid­19. Liputan6.Com. Rosalinawati. (2013). Persepsi masyarakat terhadap program pem- berdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Donggala. JURNAL ACADEMICA FIISP Untad, 05(02), 307
1110-1117. Santoso, I. (2010). Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Tepian Hutan Berbasis Perilaku Adaptif: Analisis Sosio Kultural. Ekonom, 13 No. 3(Juli), 92-98. Simamora, E. (2020). Dampak Pandemi Covid­19, Ekonomi Sumut Minus 2,37%. Medanbisnisdaily.Com. Taiwo, M. A., Ayodeji, A. M., & Yusuf, B. A. (2013). Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and De- velopment. American Journal of Business and Management, 2(1), 18. Tapung, M. M., Regus, M., Payong, M. R., Rahmat, S. T., & Jelahu, F. M. (2020). Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama pato- genesis Covid-19 di Manggarai. Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 16(1), 12-26. Tobin, A. G., & Whiteford, L. M. (2002). Community resilience and volcano hazard: the eruption of Tungurahua and evacuation of the faldas in Ecuador. Disasters, 26(1). DOI:10.1111/1467-7717.00189 Wahyudin, Y. (2003). Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyara- kat Pesisir. SISTEM SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MA­ SYARAKAT PESISIR, October, 25. RG.2.1.2522.6965 Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pemba­ ngunan, 12(1), 15. Witarsa, W. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Ka- 308
bupaten Pontianak. Jurnal Economia, 11(1), 26. org/10.21831/economia.v11i1.7752 Yudhistira, I. M., & Dian Kristiani Irawaty. (2020). Adaptasi Terha­ dap Kebiasaan Baru : Panduan Kerja Sehat, Aman, dan Produktif Selama Masa Pandemi Covid 19. July, 31. Masa_Pandemi_Covid_19 Yusuf, A. A., Suganda, T., Hermanto, Mansur, F., & Hadisoemarto, P. (2020). Strategi ekonomi sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19. Perspektif 2030. SDGs Center Policy Brief, 2, 1-7. nian-di-tengah-pandemi-Covid-19/ UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan atas dukungannya dalam proses penelitian dan publikasi artikel ini. 309
Bab 11 Gulo ASEM (GERAI uSAhA MIKRo loKAl ASlI SEMARANG): ADoPSI PRoGRAM PEMASARAN DIGITAl uSAhA MIKRo PASCA-CovID-19 DI KoTA SEMARANG Febrianur I.F.S. Putra,38 Risanda A. Budiantoro,39 dan Tito A. Perdana40 1. PENDAHULUAN Penyebaran virus akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Desember 2019 semakin meluas, termasuk di Indonesia. Per 12 Agustus 2020 jumlah suspek dari pandemi Covid-19 secara global mencapai 20.539.733 jiwa, dengan death rate mencapai 746.246 kasus atau 3,63%, sedangkan recovery rate-nya sebesar 13.457.923 kasus atau 65,52%. Secara historis, angka ini terus meningkat sejak kasus pertama yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Worldometers, 2020). Hal yang perlu diperhatikan ketika suatu 38Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang 39Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang 40 Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universi- tas Dian Nuswantoro, Semarang 310 |
kasus sedang mewabah adalah mekanisme pemulihan yang tepat guna, khususnya pada sektor ekonomi yang tergoncang sebagai akibat gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan di beberapa daerah termasuk di Kota Semarang. Ke- bijakan PSBB ini sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk me- mutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, dengan konsekuensi memengaruhi kinerja makro ekonomi secara langsung (Pakpahan, 2020). Dalam kasus ini sektor usaha mikro, menjadi fokus perhatian pemerintah mengingat kontribusi sektor tersebut berpengaruh secara dominan terhadap PDB dan menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja (Fatoki & Asah, 2011). Praktiknya, dalam kondisi yang normal sekalipun, usaha mikro seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan usaha- nya, terlebih lagi dalam kondisi pandemi yang sedang mewabah saat ini. Diperlukan beberapa penyesuaian oleh para pelaku usaha mikro sebagai dampak dari pandemi Covid-19, seperti penurunan daya beli, pangsa pasar yang sepi, dan kendala-kendala lain dalam proses produksi dan distribusi. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya agar pelaku usaha mikro mampu bertahan dari kondisi makro ekonomi yang tidak menentu, mencegah kebangkrutan dan meningkatkan daya saing (Hardilawati, 2020). Salah satu alternatif solusi yang da- pat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro adalah dengan menerap- kan sistem pemasaran yang baru berbasis teknologi guna memaksi- malkan strategi pemasaran yang telah ada. Terhadap persoalan ini Pemerintah Kota Semarang menginisiasikan sebuah adopsi program pemasaran digital, dengan istilah GULO ASEM (Gerai Usaha Mik- ro Lokal Asli Semarang). Program GULO ASEM sebagai program pemasaran berbasis digital dapat diadopsi oleh pelaku usaha mikro yang ada di Kota Semarang agar berdaya saing, unggul, dan kreatif dalam menekan biaya operasional pemasarannya, sehingga memudahkan dalam mengakses data dan memperluas jangkauan pasar. Penerapan pema- saran digital pada level stratejik ini sebagai pelengkap dari pemasaran dan strategi bisnis tradisional, sehingga menjadi lebih komprehensif 311
(Qashou & Saleh, 2018). Hal yang perlu dipersiapkan adalah in- tegrasi dengan pemerintah Kota Semarang dalam mempersiapkan program ini dengan ideal, mengingat akses teknologi juga menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pelaku usaha mikro (Budiantoro et al., 2019). Bertitik tolak dari sulitnya pelaku usaha mikro di Kota Semarang menjalankan usahanya di era pandemi yang sedang mewabah, se- perti penurunan daya beli masyarakat, dan selaras dengan menurun- nya produksi, pemerintah mengembangkan program pemasaran di- gital yang disebut GULO ASEM untuk diadopsi oleh pelaku usaha mikro Semarang agar dapat bertahan di era pandemi Covid-19 serta mampu meningkatkan daya saing di level nasional. Pada program yang sudah ada, pemerintah kurang mampu mentransformasikan program pemanfaatan teknologi sebagai media yang efektif dan efi- sien bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Pe- nelitian ini bertujuan mengembangkan model GULO ASEM secara komprehensif dan aplikatif agar lebih mudah diadopsi pelaku usaha mikro Semarang. 2. TINJAUAN PUSTAKA Sejak era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi salah satu aspek yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya digital economy, artificial intelligence, big data dan robotic, sehingga wajar dalam era ini dikenal dengan istilah disruptive innovation (Morris, 2013). Bentuk penerapannya bukan hanya berlaku pada industri skala besar, namun juga berlaku pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, masalahnya, dalam membahas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tidak adanya definisi yang baku dan berlaku secara universal terkait dengan batasan bagi pelaku sektor ini di Indonesia (Horn & Brem, 2013). Pada hakekatnya pengklasifikasian dari sektor ini didasarkan pada pertimbangan nilai kekayaan bersih yang dimiliki dan nilai hasil penjualan yang didapatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan 312
menengah, sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1. Definisi dan Kriteria Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Skala Usaha Definisi dan Kriteria Usaha mikro Merupakan	usaha	produktif	yang	dimiliki	secara	orang	perorangan atau badan usaha milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang berlaku (pada umumnya merupakan jenis industri rumahan yang terdiri dari 1-4 orang pekerja) Jumlah	kekayaan	bersih	yang	dimiliki	sektor	ini	paling	besar	Rp50 juta (besaran tersebut tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya) Mendapatkan	hasil	penjualan	dalam	satu	tahun	paling	besar Rp300 juta Merupakan	usaha	yang	produktif	dengan	operasional	yang Usaha Kecil dilakukan secara mandiri oleh orang-perorangan atau badan usaha milik perseorangan yang tidak termasuk pada anak atau cabang dari cabang perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari usaha yang menegah atau besar (dalam usaha kecil jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak 5-19 orang) •	Jumlah	kekayaan	bersih	yang	dimiliki	sektor	ini	berada	dalam	rentang Rp 50 juta hingga paling besar Rp500 juta (besaran tersebut tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya) •	Mendapatkan	hasil	penjualan	dalam	satu	tahun	dengan	rentang Rp 300 juta rupiah hingga paling besar Rp2,5 miliar. •	Merupakan	usaha	yang	produktif	dengan	operasional	yang Usaha Menengah dilakukan secara mandiri oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan lain yang menjadi bagian langsung atau tidak langsung, baik yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil dan besar (dalam usaha kecil jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak 20 - 99 orang) Jumlah	kekayaan	bersih	yang	dimiliki	pada	sektor	ini	berada	dalam rentang Rp500 juta hingga paling besar Rp10 miliar (besaran tersebut tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya) Mendapatkan	hasil	penjualan	dalam	satu	tahun	dengan	rentang Rp 2,5 miliar hingga Rp 10 miliar Sumber: Undang­Undang No. 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008 313
Tabel 2. Data UMKM di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Usaha Mikro di Indonesia (unit) Jumlah Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah (unit) Jumlah Usaha Mikro di Kota Semarang (unit) 59,262,772 108,937 17,691 61,651,177 115,751 19,203 62,922,617 133,679 20,715 64,194,057 143,738 22,227 66,023,980 156,109 23,738 Jumlah Usaha Mikro di Indonesia (orang) Jumlah Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah (orang) Jumlah Usaha Mikro di Kota Semarang (orang) 110,807,864 740,740 25,627 112,828,610 116,431,224 116,978,631 113,579,550 791,767 918,455 1,043,320 1,132,178 27,601 29,576 31,551 33,526 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, 2019; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019; PPID Dinas Koperasi dan UKM Semarang, 2019 Dalam menghadapi era revelousi industri ini, Pemerintah Kota Semarang serius mempersiapkan diri, dengan cara memberdayakan pelaku usaha mikro di Kota Semarang agar dapat bersaing. Salah satunya melalui program GULO ASEM sebagai adopsi program pe- masaran digital pada usaha mikro yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang, sebagai bentuk dukungan konkrit dari Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan sektor ekonomi khususnya ke- pada pelaku usaha mikro. Selain itu, program ini juga menjadi pem- 314
baruan dalam pengembangan smart city di Kota Semarang, sehingga dapat membangun sebuah permodelan adopsi program yang ideal. Hal ini menjadi penting dan mendesak, karena smart city memberi kontribusi sebesar 6,52% bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Jasmadi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, program Gulo Asem dapat menjadi wadah yang cukup potensial bagi 113.579.550 pe- laku usaha mikro di Kota Semarang. Terdapat beberapa aspek yang menjadi penekanan terkait dengan kontribusi program Gulo Asem dengan konsep smart city di Kota Semarang (lihat Tabel 3). Tabel 3. Program Gulo Asem dalam Smart City di Kota Semarang No 1 Aspek Smart governance 2 Smart branding 3 Smart ekonomi 4 Smart living 5 Smart society Meliputi Keuangan, keterbukaan informasi, perizinan, pusat informasi publik, layanan masyarakat Sektor UKM, pariwisata daerah, e-surat Kerajian, sentra oleh-oleh, panganan olahan Kependudukan, tata ruang, kartu semarang hebat Kampong tematik, data pencarian kerja, gerbang hebat Sumber: Pemerintah Kota Semarang, 2019 Program Gulo Asem ini berbentuk katalog elektronik, yang dapat menyajikan berbagai sumber informasi terkait produk yang ditawar- kan bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang secara komprehensif dimulai dari daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga produk. Ke- unggulan dari adopsi program pemasaran berbasis digital ini adalah dapat menjadi media yang efektif dalam melakukan transaksi jual- beli, pemesanan produk usaha mikro tersebut. Program Gulo Asem sebagai market place, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, ti- dak bersifat komersial, artinya pengelola transaksi order yang masuk langsung diteruskan kepada pelaku usaha mikro tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Proses pengadopsian program merupakan tahapan awal bagi pe- laku usaha mikro dalam menerima inovasi yang diinisiasi oleh Peme- 315
rintah Kota Semarang. Keberhasilan adopsi ini sangat bergantung pada kemampuan (sikap, motivasi, pengetahuan, dan keterampilan) pelaku usaha mikro, sebagai pihak yang mengadopsi, dalam ber- sinergi dengan sosialisasi sebagai tahapan pengenalan dengan Peme- rintah Kota Semarang (Putra, Budiantoro, dan Haziroh, 2020). Ha- rapannya, melalui sistem pemasaran digital ini segmentasi pasar menjadi semakin berkembang, karena sistem katalog elektronik ti- dak membatasi luasnya jangkauan pemasaran, karena pelanggan dari berbagai wilayah dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, pemasarannya dapat berlangsung secara transparan dan mampu me- nekan biaya operasional yang harus dikerluarkan oleh pelaku usaha mikro. Skema program Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Se- marang) ini dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang agar da- lam pelaksanaannya memudahkan pembeli dan penjual dalam mela- kukan transaksi, sekaligus memberi rasa aman dan nyaman (lihat Gambar 1). Gambar 1. Skema Program Pemasaran Digital Program Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Semarang) Pendataan Registrasi akun Gulo Asem Pemesanan dan pengiriman Pembayaran Sumber: Jasmadi (2020) 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Pen- dekatan kualitatif eksploratif digunakan untuk memecahkan perma- salahan secara sistematis, faktual, dan holistik (Gunawan, 2015). Dasar pertimbangan penggunaan metode ini adalah karena metode 316
ini mampu mengidentifikasian proses adopsi secara komprehensif, terkait dengan pemasaran digital pada pelaku usaha mikro di Kota Semarang sebagai bentuk ketahanan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subyek yang ingin diteliti secara mendalam. 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan merupakan gabungan antara data primer atas hasil, serta data sekunder yang mendukung kajian dalam meru- muskan permodelan GULO ASEM yang ideal sebagai adopsi pema- saran digital pada sektor usaha mikro di Kota Semarang. Sumber data pada penelitian studi kasus ini, diperoleh melalui observasi (field research), wawancara, dan studi literatur lainnya. a. Teknik observasi yang dilakukan antara lain dengan cara, pe- neliti secara langsung mengamati praktik pelaku usaha mikro yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang, seperti jumlah penjualan, kepemilikan, pemahaman tekno- logi, metode transaksi penjualan yang dilakukan, dan kesiap- an mengadopsi teknologi untuk pengembangan usaha. Me- tode observasi dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan data tersebut ke dalam pola, menganalisis data yang penting, dan menyimpulkan data yang telah dianalisis. b. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (depth inter­ view) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Semarang dengan metode pengambilan sampel menggunakan non­probability sampling (snowball), suatu metode yang di- gunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang me- 317
nerus. Saat peneliti melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan antara lain: •	Bagaimana	cara	Anda	mencari	tahu	tentang	adopsi	pema- saran digital? Apa	yang	Anda	lakukan	setelah	mendapat	cukup	infor	masi	terkait adopsi pemasaran digital? Apakah Anda langsung tertarik untuk mengadopsi? Apa	yang	membuat	Anda	tertarik	dan	kemudian	memu- tuskan untuk mengadopsi pemasaran digital? Bagaimana	tahapan	pembuatan	pemasaran	digital?	Apakah	dalam tahap ini Anda membuat sendiri atau menggunakan vendor? Apa	saja	manfaat	yang	didapat	setelah	mengadopsi	pema- saran digital? Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dianalisis melalui empat tahapan, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesim- pulan. Ada pun proses analisis data sebagai berikut: Pengumpulan	data Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara proses bisnis yang telah dijalankan oleh pelaku usaha mikro Kota Semarang. Reduksi	Data	Berdasarkan data yang telah terkumpul, peneliti menye- leksi beberapa data yang dapat mengidentifikasi proses ber- bisnis pelaku usaha mikro Kota Semarang dan membuang informasi yang tidak dibutuhkan. Penyajian	data Data yang disajikan peneliti berupa uraian atau narasi hasil wawancara dengan responden dan hasil analisis yang di- dasarkan pada pola yang tergambar dalam jawaban responden. 318
Penarikan	Kesimpulan	Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah disajikan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti harus membuat kesimpulan yang tepat serta dapat mempertanggungjawabakannya. 3.2 Alur dan Kerangka Konseptual Penelitian Skema alur penelitian dimulai dari potensialnya usaha mikro yang ada di Kota Semarang, di mana mayoritas berasal dari industri ru- mahan. Pemerintah Kota Semarang memberikan solusi strategi dalam model Gulo Asem sebagai bentuk adopsi pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang yang potensial yang terdam- pak pandemi Covid-19. Gulo Asem sebagai adopsi program pemasaran digital ini diini- siasikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan prog- ram pemasaran digital kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui adopsi program ini diharapkan sistem pemasaran dan strategi bisnis berbasis digital yang dijalankan pelaku usaha mikro di Kota Semarang dapat berjalan efektif. Sehingga, pada akhirnya, terjadi penguatan bisnis pelaku usaha mikro di Kota Semarang dalam melawan pandemik Covid-19 dengan cara mem- permudah akses data dan memperluas jangkauan pasar. 319
Gambar 2. Kerangka Konseptual GULO ASEM dalam Adopsi Program Pemasaran Digital kepada Pelaku Usaha Mikro Pelaku Strategi Arah Kebijakan Sasaran Akhir Pelaku Usaha Mikro Meningkatkan kapasitas dan elijibilitas usaha mikro Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Semarang) Adopsi program pemasaran digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Semarang Mengefektikan sistem pemasaran dan strategi bisnis berbasis digital pelaku usaha mikro di Kota Semarang Penguatan bisnis pelaku usaha mikro dalam melawan pandemi Covid-19 sehingga memudahkan dalam mengakses data dan memperluas jangkauan pasar Pemerintah Kota Semarang Mendorong pelaku usaha mikro dalam menerapkan pemasaran digital dalam praktik Sumber: Permata & Wartoyo, 2017, dimodifikasi Skema alur penelitian dimulai dari nilai tambah yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro yang mayoritas merupakan industri rumah- an di Kota Semarang yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini meng- hambat kemajuan dalam mencapai tujuan dari mayoritas pelaku usaha mikro, yaitu kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, Pemerin- tah Kota Semarang, sebagai usaha mengembangkan pelaku usaha mikro, meluncurkan adopsi program pemasaran digital guna memu- dahkan dalam mengakses data dan memperluas jangkauan pasar. 320
Gambar 3. Alur Penelitian Pertumbuhan usaha mikro dan kecil unggulan berawal dari rumah Latar belakang Mewabahnya pandemi Covid-19 memengaruhi makro ekonomi Berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro Menguraikan permasalahan usaha mikro Masalah internal Masalah eksternal Melemahkan kemampuan dan kontribusi usaha mikro unggulan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Semarang Merumuskan pertanyaan penelitian Masalah apa yang dihadapi oleh usaha mikro di Kota Semarang selama pandemi Covid-19? • Bagaimana konsep permodelan adopsi program pemasaran digital? • Bagaimana manfaat yang diperoleh usaha mikro dalam adopsi program ini? Pengumpulan data (primer dan sekunder) Diperoleh dari: • Wawancara (pelaku usaha mikro) • Pengamatan secara langsung • Kajian literatur lainnya Pokok bahasan penelitian Pandemi Covid-19 Gambaran umum adopsi program pemasaran digital Pengaruh pandemi Covid-19 dalam praktik usaha pelaku usaha mikro di Kota Semarang Peluang dan hambatan pelaku usaha mikro • Syarat dan Kriteria • Skema Program dan Dasar Hukum • Kesesuaian dengan RPJMD dan RPJPD Kota Semarang Output Model adopsi program pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang Outcome Penguatan bisnis pelaku usaha mikro dalam melawan pandemi Covid -19 sehingga memudahkan dalam mengakses data dan memperluas jangkauan pasar 3.3 Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah mengkaji, mengembangkan, dan menyu- sun permodelan yang ideal sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro Kota Semarang, agar lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses berbisnis. Program Gulo Asem yang diinisiasi Pemerintah Kota Semarang berbentuk adopsi program pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Program ini merupakan langkah konkrit 321
dan solutif dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan pelaku usaha mikro dalam menghadapi revolusi industri dalam bentuk smart city yang serba digital, dan sebagai bentuk perlawanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Desember 2019. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Peluang dan Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil di Kota Semarang Proses pengadopsian program GULO ASEM ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro di Kota Semarang, khususnya dalam melakukan pemasaran digital secara optimal. Hal ini penting meng- ingat besarnya potensi pelaku usaha mikro di Kota Semarang, dan jumlah yang masif (lihat Gambar 3). Gambar 4. Sebaran Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang, 2019 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2019) Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (2019) menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro antarkecamatan relatif seimbang, di mana Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah pelaku usaha mikro paling banyak sebesar 2.814 pelaku usaha, dan Kecamatan Tugu memiliki jumlah pelaku usaha mikro paling sedikit 322
sebesar 429 pelaku usaha. Selanjutnya, ditinjau dari sisi pendapatan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, para pelaku usaha mikro di Kota Semarang cenderung berfluktuasi dengan tren yang positif (li- hat Tabel 4). Di mana posisi lima besar berdasarkan omzet penjualan tertinggi diraih oleh makanan, kemudian disusul handycraft, kerajin- an, fashion, dan minuman. Artinya kelima sektor ini menjadi produk unggulan dari program GULO ASEM. Tabel 4. Omzet Pendapatan Usaha Mikro Kota Semarang, 2015-2019 Nama Komoditas 2015 2016 2017 2018 2019 Handy Craft Batik 33.549.450.000 32.531.600.000 31.513.750.000 30.495.900.000 29.478.050.000 1.301.391.000 1.310.995.700 1.320.600.400 1.330.205.100 1.339.809.800 Minuman 725.000.000 702.550.000 680.100.000 657.650.000 635.200.000 Makanan 16.307.671.500 19.858.674.400 23.409.677.300 26.960.680.200 30.511.683.100 Fashion 867.976.150 1.011.811.380 1.155.646.610 1.299.481.840 1.443.317.070 Konveksi 224.500.000 214.001.400 203.502.800 193.004.200 182.505.600 Kerajinan 1.310.951.000 1.515.892.900 1.720.834.800 1.925.776.700 2.273.475.547 Sabun 1.720.500 1.680.300 1.640.100 1.599.900 1.559.700 Jasa
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2019) Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro di Kota Sema- rang terbagi menjadi dua aspek, yaitu eksternal dan internal (lihat Tabel 5). Menurut Barney (1991); Anoraga (2007), permasalahan internal adalah segala permasalahan yang timbul dari sisi pelaku usa- ha mikro itu sendiri, yaitu kapabilitas, kompetensi inti, dan sumber daya yang dimiliki berupa informasi serta pengetahuan, sehingga pe- laku usaha mikro memiliki keterbatasan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnisnya. Sedangkan dari sisi ekster- nal, segala bentuk masalah yang dihadapi yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis yang berasal dari luar pelaku usaha mikro. 323
Tabel 5. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kota Semarang Aspek Internal Aspek Eksternal Kurangnya inovasi dalam berwirausaha Kebijakan pengembangan pelaku usaha mikro dan kecil masih belum responsif Kurangnya kontribusi pihak eksternal dalam mendukung pengembangan usaha mikro Ancaman dari produk impor yang serupa Sulitnya melakukan ekspansi pasar, baik pada pasar domestik ataupun pasar ekspor Kondisi infrastruktur yang buruk meningkatkan biaya distribusi. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal masih berbelit-belit dengan biaya bunga yang tinggi Karena kapasitas produksiya kecil, mengakibatkan diseconomies of scale Permodalan yang terbatas Kualitas SDM yang rendah, yang berakibat pada kualitas dari produk belum maksimal Ketersediaan bahan baku dalam proses produksi Karena belum efektif dan efisien proses produksi maka biaya produksinya tinggi, sehingga produk yang diperjualbelikan menjadi relatif mahal Penggunaan teknologi dalam proses produksi relatif rendah Sumber: Data primer (diolah) 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Kota Semarang memiliki kendala dari berbagai aspek, baik internal mau- pun eksternal. Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro Kota Semarang berdampak pada terhambatnya proses perkembang- an usaha ke arah yang lebih luas, terlebih karena kurangnya dukung- an dari pihak eksternal, seperti kebijakan pemerintah, kondisi infra- struktur yang kurang baik sehingga biaya distribusi harus bertam- bah, dan sulitnya administrasi dan proses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Informasi tentang kompleksnya hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kota Semarang, baik aspek in- ternal atau pun eksternal, menjadi dasar utama pemerintah kota da- lam mengambil kebijakan untuk memfasilitasi pelaku usaha me- ningkatkan pangsa pasar melalui program pemasaran digital dengan mengadopsi Program GULO ASEM, sehingga mereka mampu kelu- ar dari berbagai kendala yang dihadapi. 324
4.2 Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Praktik Usaha Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Desember 2019, meme- ngaruhi secara signifikan sektor perekonomian, baik secara nasional maupun regional. Kasus ini, bukan hanya dirasakan oleh perusahan besar, pandemi Covid-19 juga meluluhlantakan usaha mikro di Kota Semarang. Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (2020), tercatat 1.538 pelaku usaha mikro terkena efek dari pandemi ini yang salah satu bentuknya adalah sulitnya mema- sarkan produknya. Kondisi perekonomian yang sulit ini, menyebab- kan beberapa usaha pelaku usaha mikro terganggu, bahkan ada yang sampai berhenti beroperasi, diantaranya pelaku usaha mikro yang bergerak dalam industri olahan pangan atau kuliner, seni kriya, dan kerajinan. 4.3 Gambaran Umum GULO ASEM Sebagai media pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang, program ini harus dikelola secara online single sub­ mission oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk meminimalisasi kesalahan pada sistem permo- delan yang dibentuk. Penekanannya terletak pada pengambilan data se cara rutin pada pelaku usaha mikro yang menjadi mitra bisnis, sehingga dapat dipantau perkembangan usahanya, sekaligus untuk memberi masukan dan arahan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah rencana strategis pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Program adopsi pemasaran digital GULO ASEM menjadi salah satu alternatif solusi bagi pelaku usaha mikro melakukan pemasaran digital dalam bentuk katalog elektronik untuk mempromosikan pro- duk yang ditawarkan. Pemesanan produk pelaku usaha mikro dapat langsung terealisasi, dengan multiplier effect berupa kelancaran usa- 325
ha, dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi Covid-19. Secara historis penggunaan diksi GULO ASEM melekat erat dengan sejarah Kota Semarang, mengingat gulo asem merupa- kan salah satu minuman tradisional Kota Semarang dan asem men- jadi identitas bagi Kota Semarang. Hal ini dibenarkan oleh Pemerin- tah Kota Semarang (2020). Menurut pemerintah, nama Semarang adalah pemberian Pangeran Made Pandan (dari Kerajaan Mataram Kuno di Demak) yang tempatnya di perbukitan Pragota (sekarang dinamakan Bergoto), di mana wilayah tersebut ditumbuhi pohon asem tetapi arang­arang (jarang). Proses penggunaan nama GULO ASEM, dianggap sesuai karena istilah gerai menurut KBBI adalah kedai kecil tempat melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang menggunakan nama GULO ASEM da- lam pembuatan katalog secara elektronik yang dipergunakan dalam pengadopsian pemasaran digital terhadap produk-produk lokal ung- gulan, terutama produk kuliner, craft, fashion, dan ekonomi kreatif dari pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Sebagai katalog berbasis elektronik milik Pemerintah Kota Semarang, terdapat beberapa prosedur operasional yang harus dita- ati. Program ini mulai diluncurkan pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Wali Kota Semarang. Adanya standard operasional ini bertujuan un- tuk menjamin bahwa program ini tidak merugikan siapa pun, ter- masuk penjual, pembeli, dan penyedia layanan. Sehingga manfaat- nya bisa dirasakan secara langsung. Pembeli bisa mendapatkan pro- duk unggulan yang diinginkan dari pelaku usaha mikro, bagi pen- jual program ini dapat meningkatkan usahanya sehingga mereka dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pan- demic Covid-19, dan bagi penyedia layanan, yaitu Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat mem- berikan layanan prima berupA pemberdayaan pelaku usaha mikro, khususnya dalam adopsi pemasaran dgital melalui katalog elektro- nik. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan pengadopsian GULO ASEM, sebagai berikut (Jasmadi, 2020): 326
a. Katalog elektronik ini berperan sebagai media pemesanan (purchasing order) bagi pemerintahan Kota Semarang maupun masyarakat umum b. Produk yang diperdagangkan merupakan produk unggulan dari pelaku usaha mikro yang ada di Kota Semarang dan su- dah terdaftar keanggotaannya. c. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengelola prog- ram GULO ASEM ini adalah Pemerintah Kota Semarang me- lalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam hal ini penge- lola bertindak sebagai penjamin bagi kedua belah pihak, pem- beli dan penjual, agar sama-sama mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan transaksi jual beli dalam prog ram yang disediakan. d. Katalog elektronik dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sehingga memperbesar peluang bagi pelaku usaha mikro dalam memasarkan produknya secara digital. Ke- tika transaksi membutuhkan jasa pengiriman, pembebanan biaya pengiriman dapat dikomunikasikan langsung antara pembeli dan penjual tanpa harus melalui perantara, Pemerin- tah Kota Semarang atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudahan dalam bergabung dalam program GULO ASEM menjadi salah satu keunggulannya (lihat Tabel 6). Pelaku usaha mik- ro hanya perlu mendaftarkan diri beserta produk usahanya sebagai anggota, dan lansung mendapatkan kartu anggota sebagai tanda bukti bahwa pelaku usaha mikro tersebut berhak mendapatkan ber- bagai layanan yang disediakan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, seperti: layanan pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran melalui GULO ASEM. 327
Tabel 6. Kriteria dan Syarat Administrasi Pelaku Usaha Mikro untuk Mengikuti Program Gulo Asem No 1 2 3 4 5 Kriteria Nasabah adalah warga Kota Semarang (dibuktikan dengan KTP Kota Semarang) Memiliki aset usaha kurang dari Rp 500 Juta (masuk pada ukuran usaha mikro) Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Kantor Kecamatan di Kota Semarang Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (black list) atau lembaga keangan lainnya Bersedia mendaftarkan produk usahanya dalam katalog elektronik Gulo Asem yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang No. 1 2 3 4 5 Syarat Fotocopy KTP Pemohon Fotocopy NIB Sampel produk beserta kelengkapan (foto produk) Bukti pendaftaran usaha mikro (yang diperoleh dari Kantor Kecamatan terdekat) Fotocopy Kartu Keluarga pemohon Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (2019), dimodifikasi Keberhasilan proses pengadopsian Gulo Asem yang diterapkan oleh para pelaku usaha mikro Kota Semarang dalam memasarkan produk secara digital menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menunjukkan kemampuannya dalam memfasilitasi para pelaku usaha mikro agar mampu bertahan diera pandemi, seka- ligus meningkatkan daya saingnya ke level nasional. Proses adopsi program pemasaran digital GULO ASEM pada gambar 5 terdiri dari beberapa tahapan sistematis yang dapat menjadi model paten untuk direalisasikan kepada seluruh pelaku usaha mikro, sehingga mereka dapat mengembangkan pangsa pasarnya dan beradaptasi pada ke- majuan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, keberhasilan model adopsi pemasaran digital GULO ASEM oleh pelaku usaha mikro Kota Semarang dapat dijadikan benchmark bagi pemerintah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia dan diterapkan pada pelaku usaha mikro di daerah ma- 328
sing-masing, sehingga meningkat pula kesejahteraan para pelaku usaha mikro di daerah tersebut. Terdapat tiga tahapan yang secara sistematis harus dilalui pelaku usaha mikro Kota Semarang dalam proses pengadopsian program Gulo Asem. Tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 5: 1. Fase Inisiasi Fase inisiasi berkaitan dengan pengenalan kebutuhan, kesadaran akan inovasi yang ada, dan mengidentifikasi inovasi yang sesuai kebutuh- an para pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Sehingga secara tidak langsung pelaku usaha mikro di Kota Semarang belajar tentang eksistensi inovasi dan strategi bisnis dengan mempertimbangkan tujuan bisnisnya. Tahapan ini berperan dalam memperkenalkan wawasan teknologi kepada para pelaku usaha mikro sehingga me reka dapat mendaftar dan mengakses program Gulo Asem. Terdapat dua penekanan pada tahapan ini, pencarian dan pemrosesan informasi. Jika dua hal ini dapat dikuasai, ketidakpastian dalam melakukan proses pengadopsian program Gulo Asem akan berkurang. Media yang digunakan terdiri dari faktor lingkungan dan individu. Faktor individu berupa self awareness, artinya keseluruhan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha mikro itu sendiri yang mencari infor- masi dari berbagai sumber. Pengembangan wawasan teknologi yang diperoleh individu akan mempermudah kegiatan bisnisnya. Sedang- kan yang dimaksud faktor lingkungan adalah interaksi dengan rekan bisnis, rekan pengusaha, dan keluarga terdekat, yang membuat pe- laku usaha mikro lebih yakin dalam memutuskan mengadopsi program. Pemilihan informasi yang tepat memberi gambaran bagai- mana adopsi teknologi ini dapat membantu melancarkan bisnisnya. Pelaku usaha mikro sendiri dipersiapkan secara maksimal agar mam- pu menguasai teknologi dalam adopsi program Gulo Asem, karena jika belum siap menerapkan teknologi baru ini, kinerja program Gulo Asem akan kurang optimal. 329
2. Fase Pengambilan Keputusan Melalui program Gulo Asem, Pemerintah Kota Semarang berharap terjadi peningkatan penjualan produk pelaku usaha mikro. Karena akses pasarnya menjadi semakin luas, konsumen dari lembaga pe- merintahan di Kota Semarang mapun individu - baik di dalam dan luar Kota Semarang - menjadi semakin banyak. Hal inilah yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam mengadopsi pro- gram Gulo Asem. Ada kemudahan dalam melakukan pencarian produk yang diinginkan melalui jaringan internet, di mana konsu- men hanya perlu memasukkan kata kunci produk atau nama pelaku usaha, maka apa yang diinginkan akan muncul dalam halaman pencarian. Konsumen juga dapat berbelanja dari mana pun, kapan pun, dan sesuai dengan kebutuhannya. Program Gulo Asem sebagai pemasaran digital, membuat pelaku usaha mikro dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi Co- vid-19. Selain itu, program Gulo Asem membantu pelaku usaha mikro dalam meminimalisasi biaya operasional, karena semua dila- kukan secara daring. Akses data yang diperlukan pelaku usaha mik- ro juga menjadi lebih mudah karena kecanggihan teknologi mem- bantu mereka memperoleh data yang diperlukan, mulai dari data pasar, jumlah pesaing, dan pemasok bahan baku. 3. Fase Outcomes Pada tahapan terakhir mekanisme pengadopsian program Gulo Asem ini, pelaku usaha mikro mendapatkan manfaat yang mereka butuh- kan seperti peningkatan jumlah pesanan, produk usaha masuk dalam media promosi yang efektif, kemudahan dalam menjaring konsumen, bahkan yang berasal dari luar Kota Semarang. Selain itu, pelaku usaha mikro juga memperoleh manfaat berupa pembaruan tekno logi di dalam praktik usahanya yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Dalam persaingan industri saat ini, pelaku usaha mikro menjadi lebih kompetitif dan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi Covid-19. 330
) g n a r a m e S i l s A s e m o c t u O n a g n a b m e g n e P m a r g o r p i s p o d a t a a f n a m a y n k a y n a B i d a j n e m t a p a d i d g n a y u k a l e p a m a t u i c n u k o r k i m a h a s u n a k p a r e n e m i s p o d a n a t u n a l r e b e k j l a t i g i d n a r a s a m e p a i d e m i a g a b e s i m o n o k e n a h i l u m e p l a k o L o r k i M a h a s U i a r e G (
I I I e s a F n a k t a p a d i d g n a y t a a f n a M o r k i m a h a s u u k a l e p h e l o i s p o d a m a l a d n a l u g g n u e K n a r a s a m e p m a r g o r p : l a t i g i d n a g g n a l e p n a a y a c r e p e K n a h e l o r e p n a d a m a l u r a b n a g g n a l e p a d a p n a u r a h a b e K i g o l o n k e t n a h i g g n a c e k r a s a p a s g n a p n a s a u l r e P m e s A o l u G m a r g o r P l a t i g i D n a r a s a m e P m a r g o r P i s p o d A p a m d a o R . 5 r a b m a G n a s u t u p e K n a l i b m a g n e P - I I e s a F m a r g o r P i s a i s i n I - I e s a F : n a k p a i s r e p i d g n a y l a h - l a H n a l a d o m r e p s e s k A l a i s n e t o p n a g g n a l e p e s a b a t a D i g o l o n k e t g n u k u d n e p t a k g n a r e P l a i r e j a n a m n a u p m a m e K n a u p m a m e k n a d n a u a m e K i s p o d a g n e m a m i r e n e m m a l a d n a s u t u p e K l a t i g i d n a r a s a m e p m a r g o r p i s p o d a n a u r a h a b m e P n a u h a t e g n e p i g o l o n k e t n a r a s a m e p i h u r a g n e i m s p e o m d a g n n a a y s u : n l t a a u t s i p a g e l i A d k i g o l o n k e t n a s a w a w n a u r a h a b m e p p a h a T t a p a d i d g n a y o r k i m a h a s u u k a l e p i g a b u d i v i d n I ( l a n r e t n i n a g n u k g n i l i u l a l e m n a r a s a m e p n a h a d u m e K l a n r e t s k e n a d ) f i t i n g o k a r a c e s a y a i b r i s i l a m n M i i n i k a m e s g n a y a t a d s e s k A h a d u m a s g n a p n a s a u l r e p i s n e t o P 331
Skema pengadopsian program Gulo Asem ini dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk para pelaku usaha mikro Kota Semarang agar memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi bisnis (lihat Tabel 7). Tahapan pembuatan dan verifikasi kurasi produk menjadi salah satu pengembangan model yang solutif, yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan terhindar dari penipu- an yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tabel 7. Gambaran Umum Skema Adopsi Program Pemasaran Digital Program Gulo Asem Tahapan Fungsi Mekanisme Pendataan keanggotaan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Semarang Pelaku	usaha	mikro	mengajukan	permohonan	sebagai	anggota dari program GULO ASEM pada kantor kecamatan terdekat dengan membawa persyaratan pendaftaran Pendataan Pihak yang bertanggung jawab: Kantor Kecamatan Kantor	kecamatan	melakukan	verifikasi	data	dan melakukan input data ke dalam sistem program Gulo Asem Kantor	kecamatan	mencetak	kartu	anggota	dan menyerahkannya kepada pelaku usaha mikro serta menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota •	Pembeli	(organisasi	perangkat	daerah	atau	individual) Melakukan pendaftaran akun pada program Gulo Asem sebagai pembeli melakukan registrasi akun program Gulo Asem sebagai administrator dan memasukkan identitas yang diminta •	Verifikasi	data	oleh	Pemerintah	Kota	Semarang	melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Registrasi akun Gulo Asem Pihak yang bertanggung jawab: organisasi perangkat daerah dan individual Melakukan pendaftaran akun pada program Gulo Asem sebagai penjual Pembeli	melakukan	login	dengan	memasukkan	username dan password yang sudah didaftarkan untuk melakukan transaksi pembelian Untuk	mempermudah	dapat	mengunduh	aplikasi program GULO ASEM pada playstore atau appstore sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. •	Penjual	(pelaku	usaha	mikro	yang	sudah	terdaftar	sebagai	anggota) melakukan registrasi akun program GULO ASEM sebagai penjual Verifikasi	data	oleh	Pemerintah	Kota	Semarang	melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penjual	melakukan	login	dengan	memasukkan	username dan password yang sudah didaftarkan untuk melakukan transaksi pembelian Pihak yang bertanggung jawab: Pelaku usaha mikro yang sudah terdaftar sebagai anggota Mengunggah	produk	unggulan	dari	pelaku	usaha	mikro	yang akan dijual (nama, keterangan atau detail dan gambar produk) Untuk	mempermudah	dapat	mengunduh	aplikasi program GULO ASEM pada playstore atau appstore sehingga dapat digunakan kapan pun dan di mana pun •	Pemerintah	Kota	Semarang,	melalui	Dinas	Koperasi	dan	Usaha Mikro akan memberikan informasi terkait dengan kurasi dari produk unggulan pelaku usaha mikro dalam program GULO ASEM 332
Kurasi Produk Memastikan bahwa produk yang akan ditampilkan dalam Program Gulo Asem memiliki kualitas yang baik dan informasi produk yang jelas dan lengkap Pihak yang bertanggung jawab: Pemerintah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Setelah	pelaku	usaha	mikro	mengunggah	produk unggulannya, akan diverifikasi oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikronya Pelaku	usaha	mikro	yang	lolos	verifikasi,	membawa sampel produknya ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikronya untuk dikurasi. Kurator akan melakukan pemotretan produk, memeriksa, penyajian produk kemasan, bahkan mencicipi rasanya untuk dilakukan penilaian dan saran jika diperlukan agar kualitas produk terjamin. Kurator	menyatakan	lulus	atau	ditolak	dari	produk	pelaku	usaha mikro dan menyerahkan kembali produk yang dinilai kepada pelaku usaha mikronya Melakuan pencarian, pemesanan dan pengiriman produk dari pelaku usaha mikro yang dibutuhkan Pembeli	login	dengan	menggunakan	username dan password kedalam program GULO ASEM dan melakukan pencarian produk yang dibutuhkan Setelah	mendapatkan	produknya,	pembeli	melakukan
pesanan produk yang dibutuhkan Invoice diterima oleh pelaku usaha mikro dan melakukan verifikasi bahwa pesanan produknya sanggup atau tersedia untuk dilakukan proses jual beli Pemesanan, pengiriman dan pembayaran produk Dinas	Koperasi	dan	Usaha	Mikro	mengubah	status "pesan" menjadi "diterima" dan akan dikirimkan ke akun pembeli Pembeli	melakukan	pembayaran	uang	muka,	dan	pesanan produk akan dikerjakan Pihak yang bertanggung jawab: Pembeli, penjual dan Pemerintah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pelaku	usaha	mikro	mengerjakan	pesanan	dan	siap mengirimkannya kepada pembeli sesuai dengan invoice yang diterima Pembeli	menerima	produk	yang	sudah	dipesannya	dari sistem dan menandatangani surat penerimaan barang yang ada di invoice Pembeli	melakukan	pembayaran	ke	pelaku	usaha	mikro	•	Dinas	Koperasi	dan	Usaha	Mikro	mengubah	status "diterima" menjadi "selesai" dan akan dikirimkan ke akun pembeli Sumber: Jasmadi, (2020), dimodifikasi Kesesuaian GULO ASEM dengan RPJPD Kota Semarang Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 Pelaku usaha mikro yang ada di Kota Semarang mengalami pe- ningkatan potensi nilai strategis dengan mengadopsi program pema- saran digital karena meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Se- cara historis, Kota Semarang merupakan salah satu kota perniagaan yang ada di Indonesia. Kota Semarang memiliki keunggulan kompa- ratif dalam menunjang perekonomian daerahnya, karena merupa- 333
kan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan letaknya yang sentral di persimpangan jalur ekonomi berbagai kota atau kabupaten lainnya. Selain itu Kota Semarang memiliki kelengkapan pelayanan yang memadai yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, baik dari alur darat, laut, dan udara. Namun, Pemerintah Kota Semarang juga perlu meningkatkan keunggulan kompetitifnya me- lalui memaksimalkan peluang ekonomi yang ada dan dapat dikelola dan diproduksi secara maksmimal. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mik- ro adalah menginisiasi program GULO ASEM guna mengoptimal- kan kinerja pelaku usaha mikro yang potensial. Pengadopsian program GULO ASEM oleh pelaku usaha mikro Kota Semarang dapat dicapai secara maksimal apabila Pemerintah Kota Semarang merealisasikan setiap tahapan adopsi pemasaran di- gital ini secara maksimal, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini perlu dilakukan karena program ini berkaitan erat dengan masyarakat luas, khususnya pelaku usaha mikro, sehingga strategi pembangunan yang dirumuskan akan memiliki multiplier effect yang luas bagi daerah. Dalam tatanan implementasinya diper- lukan persiapan dan kesiapan dari stakeholder, karena keberhasilan implementasi ini ditentukan oleh dukugan dan komitmen yang kuat dan konsekuen semua pihak yang terlibat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005- 2025) Kota Semarang bidang perekonomian daerah, khususnya pada upaya peningkatan kemandirian dan daya saing daerah yang diprioritaskan adalah peningkatan kemampuan perekonomian dae- rah berlandaskan keunggulan kompetitif dan komparatif berbasis potensi ekonomi lokal, agar mamiliki daya saing, baik dalam ting- katan lokal, nasional, maupun internasional (lihat Tabel 8). 334
Tabel 8. Sasaran, Arah, dan Prioritas Pembangunan Perekonomian Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Sasaran dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Perekonomian Lima Tahun Pertama (2005-2010) Peningkatan	perekonomian	daerah	dengan	melakukan pengembangan potensi perekonomian dalam produk unggulan daerah Pencapaian target pembangunan RPJMD 2005-2010 Peningkatan	kualitas	produk	unggulan	melalui	penggunaan teknologi, kelembagaan dan saran prasarana pendukung lainnya Peningkatan	lingkage program antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan daerah untuk memberikan alternatif pendanaan guna mengembangkan kewirausahaan daerah Peningkatan	investasi	dan	akses	ke	pasar	melalui	revitalisasi	dan perlindungan pasar tradisional sebagai strategi dalam mendukung pertumbuhan pada sektor riil serta memberikan kesempatan untuk mengembangan pasar bagi pelaku UMKM Lima Tahun Kedua (2011-2015) Peningkatan	struktur	perekonomian	daerah	yang	potensial melalui pengembangan potensi perekonomian dalam produk unggulan daerah Memantapkan kembali prioritas pembangunan sesuai dengan pelaksanaan misi RPJPD Pengembangan	kualitas	produk	unggulan	melalui	pemanfaatan	teknologi tepat guna, peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana pendukung lainnya. Pengembangan	pelaku	UMKM	yang	potensial	melalui	lembaga keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pasar, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong daya saing daerah. Pengembangan	pelaku	UMKM	yang	potensial	melalui	lembaga keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pasar, pengembangan kewirausahaan, dan mendorong daya saing daerah. Pengembangan	investasi	dan	akses	ke	dalam	pasar	guna Lima Tahun Ketiga (2016-2020) mendorong pertumbuhan pada perekonomian sektor riil dengan membuat rintisan pasar tradisional dan modern. •	Peningkatan	struktur	perekonomian	daerah	melalui pengembangan sektor potensial dan produk unggulan daerah •	Penguatan	sektor	perindustrian	guna	menghasilkan	produk	yang	mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif melalui penguatan kapasitas kelembagaan sektor usaha Penguatan	sektor	UMKM	yang	berorientasi	pada	pasar	dan	pengembangan perekonomian local serta penguatan fungsi lembaga keuangan daerah Penguatan	akses	ke	pasar	tradisional	atau	pun	modern	baik	secara	domestik maupun global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja 335
Lima Tahun Keempat (2021-2025) Peningkatan	struktur	ekonomi	daerah	melalui	pengembangan potensi dan produk unggulan daerah Pelaksanaan pencapaian keberlanjutan dari RPJPD 2005-2015 melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang salah satunya membentuk struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh dengan memperhatikan keunggulan komperatif dan kompetitif. Pemantapan	kualitas	dan	pemasaran	produk	potensial	yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif Pemantapan	pelaku	UMKM	yang	keunggulan	kompetitif	dan komperatif di pasar global berbasis teknologi informasi Pemantapan	kondisi	perekonomian	daerah	yang	berkelanjutan •	Pemantapan	akses	pasar	tradisional	dan	moder	baik	dalam	ruang lingkup domestik dan global Sumber: Bappeda Kota Semarang (2005) Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016- 2021), peningkatan sektor usaha mikro dapat terlaksana apabila Pe- merintah Kota Semarang memperhatikan empat isu strategis yang menjadi titik lemah pelaku usaha mikro di Kota Semarang (lihat Gambar 6). Fokus penerapan adopsi program GULO ASEM dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro Kota Semarang cenderung mengarah pada pemanfaatan kecanggihan teknologi pemasaran digi- tal untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Gambar 6. Permasalahan Pokok dalam Pembangunan di Kota Semarang Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2016-2021) Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat kota Semarang Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar Sumber: Bappeda Kota Semarang (2015) 336
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Program adopsi pemasaran digital GULO ASEM dilaksanakan Pe- merintah Kota Semarang kepada pelaku usaha mikro guna mem- bantu mereka dalam mengembangkan usahanya di era pandemi, dan meningkatkan daya saingnya ke level nasional. Keunggulan program pemasaran digital GULO ASEM antara lain (1) memudahkan pe- laku usaha mikro Kota Semarang menjadi anggota; (2) meningkat- kan kepercayaan pelanggan lama dan memperoleh pelanggan baru; (3) memiliki pembaruan usaha pada kecanggihan teknologi; (4) perluasan pangsa pasar; dan (5) peningkatan daya saing. Manfaat yang didapatkan pelaku usaha mikro ini membuat semakin banyak pelaku usaha mikro mengambil keputusan bergabung menjadi ang- gota dalam program ini, sehingga program adopsi pemasaran digital dapat secara optimal dimanfaatkan sebagai alternatif solusi pemu- lihan (recovery) sektor usaha mikro Kota Semarang. Namun masih terdapat kelemahan dalam program adopsi pemasaran digital yang diterapkan pemerintah kepada pelaku usaha mikro Kota Semarang karena hanya berfokus pada digitalisasi program pemasaran, belum terintegrasi pada proses bisnis lainnya. Berdasarkan gambaran keunggulan dan kelemahan dari program adopsi pemasaran digital GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Semarang), Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mempertimbangkan untuk merealisasikan program ini kepada para pelaku usaha mikro yang telah memenuhi persyaratan agar memiliki kinerja maksimal. Program adopsi pema- saran digital GULO ASEM dapat dipatenkan dan direalisasikan, dan diterpakan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro agar mampu bertahan di era pan- demik dan meningkatkan daya saingnya. Semakin luas pemanfaatan program ini maka semakin baik pula kesejahteraan yang dirasakan. 337
DAFTAR PUSTAKA Budiantoro, R. A., Larasati, P. P., & Herianingrum, S. (2019). "Stra- tegy Model of Financing Empowerment Programs for Develop- ment Micro and Small Business: A Case Study of Pembiayaan Usaha Syariah Programs in Mojokerto City)." In Bappenas Work ing Papers (Vol. 2, Issue 1). v2i1.31 Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. (2019). Data Perkembangan Aset Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Tengah 2019. Fatoki, O. O., & Asah, F. (2011). "The Impact of Firm and Entre- preneurial Characteristics on Access to Debt Finance by SMEs in King Williams' Town, South Africa." International Journal of Business and Management, 6(8), 170-179. org/10.5539/ijbm.v6n8p170 Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Bumi Aksara. Hardilawati, W. laura. (2020). "The Survival Strategy of SMEs During the Covid-19 Pandemic." Jurnal Akuntansi Dan Ekono­ mika, 10(1), 89-98. Horn, C., & Brem, A. (2013). "Strategic Directions on Innovation Management - A Conceptual Framework." Management Re­ search Review, 36(10). Jasmadi. (2020). Panduan Gulo Asem untuk UMKM. CV. Oxy Consultant. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2019). Sta­ tistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018­2019. Undang-Undang No. 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Mene- ngah, (2008). Morris, L. (2013). Three Dimensions of Innovation. International Management Review, 9(2). Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. JIHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasio­ 338
nal, 20(4), 2-6. v0i0.3870.59-64 Pemerintah Kota Semarang. (2019). Implementasi Program Gulo Asem di Kota Semarang. Permata, F. E., & Wartoyo. (2017). "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah." Al­Amwal, 9(1). PPID Dinas Koperasi dan UKM Semarang. (2019). Data Statistik UMKM di Kota Semarang. Qashou, A., & Saleh, Y. (2018). "E-marketing implementation in small and medium-sized restaurants in Palestine." Arab Econo­ mic and Business Journal, 13(2), 93-110. org/10.1016/j.aebj.2018.07.001 Worldometers. (2020). Covid­19 Coronavirus Outbreak. worldometers.info UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta pelaku usaha mikro di Kota Semarang karena telah membantu menyediakan berbagai data dan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. 339
Bab 12 DIGITAlISASI SPECIAl MISSIoN vEhIClE KEMENTERIAN KEuANGAN DAlAM PEMulIhAN EKoNoMI PASCA-CovID-19 Aldi Dwiyanto Yurioputra41 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 menurunkan kinerja perekonomian nasional di berbagai sektor, baik sektor riil maupun keuangan. Pertumbuhan PDB pada kuartal II 2020 mengalami penurunan di semua sisi, mulai dari konsumsi rumah tangga sebesar 5.6%, pengeluaran pe- merintah sebesar 6,9%, Gross Capital Formation sebesar 8,6%, dan ekspor sebesar 11,7% serta impor sebesar 17% (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2020). Krisis kesehatan ini tidak hanya memperburuk perekonomian, tetapi juga di bidang-bidang lain, seperti sosial, politik, dan budaya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, pemerintah dan masyarakat, untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat, melalui peningkatan sektor yang berkontribusi positif secara signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan nasional, 41Advisor untuk Direktur Jenderal di staf Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan 340 |
secara inklusif. Sektor yang tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan ma- syarakat, adalah sektor teknologi dan informasi. Sektor ini berkon- tribusi positif secara signifikan pada perekonomian nasional saat pandemi terjadi (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2020). Optimalisasi sektor teknologi informasi dilakukan mela- lui skema digitalisasi. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi biaya dan perluasan pasar sehingga bisnis pada masa pandemi dapat ber- kontribusi positif terhadap perekonomian dan pembangunan na- sional secara merata. Salah satu bentuk digitalisasi ini adalah fintech. Dalam ekonomi berkembang, fintech memiliki kapasitas dalam meningkatkan sistem inklusi keuangan di mana produk dan jasa keuangan dapat memenuhi kebutuhan perseorangan dan entitas dalam semua tingkat pendapatan (Buckley & Malady, 2015). Pan- demi membuat semua pelaku bisnis melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis menuju digitalisasi. Transformasi bisnis tersebut terjadi pada sektor swasta dan pemerintahan. Kebijakan pemerintah mela- kukan social distancing dan Work from Home (WFH) meningkatkan urgency dalam melakukan transformasi bisnis tersebut. Dampak diberlakukannya PSBB akibat Covid-19 di Indonesia secara eko nomi memberikan dampak berupa perubahan sosial masyarakat yang dulunya sering bertransaksi secara offline kini menjadi terbatas, ke- rumunan di pasar atau pun di tempat penjualan/pembelian yang senantiasa diawasi dan diperketat menyebabkan sistem ekonomi tidak menentu/tanpa kepastian (Baker et al., 2020). Skenario The New Normal yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai antisipasi terhadap penanganan Covid-19 juga menjadi faktor penguat transformasi tersebut. Pandemi menjadi akselerator bagi digitalisasi, di mana teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat di- perkenalkan dengan digitalisasi di sektor kesehatan melalui telemedi­ cine dan pendidikan melalui tele­education. Para pelajar menyesuai- kan diri melalui metode belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. 341
Selain itu, para pekerja juga melakukan adaptasi terhadap sisterm WFH. Usaha kecil dan menengah pun melakukan penyesuaian me- lalui penggunaan e­commerce secara bertahap untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa warung kecil menggunakan aplikasi digital un- tuk stock monitoring mereka. Di sektor pemerintahan, beberapa BUMN di berbagai sektor me- lakukan digitalisasi layanan sebagai implikasi dari Covid-19 dan an- tisipasi New Normal BUMN. PT Angkasa Pura II akan meningkat- kan digitalisasi yang sudah berjalan empat tahun terakhir ini. AP II menggunakan sistem biometrik untuk melakukan verifikasi penum- pang melalui face recognition. Penumpang diarahkan untuk melaku- kan self check in, mobile check in, dan web check in. Tenan juga di- arahkan untuk menerapkan transaksi nontunai (cashless). PT HK telah menggunakan Autodesk BIM 360 yang mampu mengendali- kan proyek bangunan sejak fase awal dan mengomunikasikan desain dimaksud secara efektif. Sedangkan dari sisi supply chain manage­ ment, HK menggunakan aplikasi berbasis SAP untuk memantau hingga memproses invoice yang masuk dari berbagai rekanan perusa- haan. Hal ini membuat Hutama Karya tetap dapat menjalankan proses bisnisnya dengan maksimal di tengah kondisi seperti sekarang ini. Selain itu PT HK juga telah menerapkan digitalisasi pada inter­ nal business process, yaitu proses absensi secara online dengan meng- gunakan aplikasi, tanda tangan dokumen secara digital, optimalisasi office 365, hingga sistem aplikasi Human Capital berbasis employe self service yang dapat diakses seluruh pegawai. PT Semen Indonesia menggunakan platform digital "Sobat Bangun" yang memberi ke- mudahan dalam pembangunan rumah ramah lingkungan. Sobat Ba- ngun mengintegrasikan berbagai layanan terkait dengan kebutuhan pembangunan, seperti kebutuhan design (arsitek), builder (kontrak- tor), konstruksi dan pengisian perabotan rumah, hingga dukungan finansial. BRI meningkatkan penggunaan transaksi internet dan mo­ bile banking BRI yang sepanjang Januari sampai April 2020 menca- pai sekitar 67,14%. Selain itu, transaksi melalui BRILINK stabil, 342
mengingat BRILINK merupakan simpul pelayanan BRI melalui agen-agen. Beberapa hal di atas menandakan bahwa Indonesia dapat mela- kukan leap frog (lompatan) melalui digitalisasi. Industri digital di ASEAN saat ini berpotensi sebesar US$150 miliar. Hal ini merupa- kan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan market share digi- tal. Industri digital memiliki potensi untuk leverage dan digunakan untuk recovery pertumbuhan ekonomi post pandemic. Sebelumnya, Indoesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang meningkat. Telah terjadi perubahan secara global di berbagai belahan dunia se- hubungan dengan adanya sistem baru berbasis teknologi dan per- aturan baru khususnya pada aspek ekonomi (Adhikara, 2005). Hal ini seiring dengan penerapan teknologi informasi Indonesia ke de- pan melalui jaringan 5G. Saat ini, jaringan 4G sudah menjangkau 97,5% wilayah Indonesia. Jumlah pengguna yang terhubung dengan internet sudah mencapai sekitar 180 juta orang di Indonesia dan penggunaan layanan online sudah mencapai 105 juta orang. Industri e­commerce juga menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan eko- nomi nasional, terlihat dari grafik pertumbuhan yang positif dan ti- dak mengalami penurunan. Sektor industri digital di Indonesia me- miliki potensi e­commerce sebesar US$125 miliar (sekitar Rp1800 triliun) hingga 2025. Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Keuangan (Ke- menkeu) dapat berperan besar dalam digitalisasi ini melalui BUMN di bawah Kemenkeu, atau yang lebih dikenal dengan Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu. SMV ini merupakan fiscal tools bagi pe- merintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Melalui entitas ini, APBN sebagai dasar keuangan negara dapat langsung menggairahkan sektor riil yang dianggap strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Digitalisasi tersebut dila- kukan pada ekosistem bisnis SMV Kemenkeu sesuai dengan sektor- nya masing-masing. SMV Kemenkeu bergerak di bidang pembiaya- an, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Salah satu bentuk di- 343
gitalisasi tersebut adalah fintech. Alat efektif yang digunakan untuk mencapai inklusi keuangan dimaksud adalah aplikasi teknologi, ter- utama penggunaan mobil phone dalam melakukan aktivitas kredit (Kirui et al., 2013; Mishra & Singh Bisht, 2013; Singh, 2012). Hal ini akan meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Peningkatan penggunaan teknologi dan informasi dalam hal ini akan memberikan banyak manfaat pada ekosistem sektor riil dan sektor keuangan. Isolasi secara masif akibat Covid-19 membuat ru- ang digital berubah dari suatu pilihan menjadi kebutuhan, tidak ha- nya sebagai akses utama untuk informasi dan jasa, tetapi juga faktor satu-satunya untuk aktivitas perekonomian, pendidikan, hiburan, dan sosial (Beaunoyer et al., 2020). Digitalisasi akan meningkatkan kemudahan akses bagi stakeholders SMV Kemenkeu. SMV Kemen- keu dapat meningkatkan jangkauan pelayanan kepada para custo­ mers, sehingga market share SMV akan meningkat. Tidak hanya pada konsumen, BUMN juga dapat meningkatkan engagement terhadap investor, supplier, regulator, dan sebagainya. Selain itu, BUMN juga melakukan efisiensi biaya karena adanya pengurangan aktivitas. SMV Kemenkeu merupakan entitas Kekayaan Negara Dipisahkan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) me- lalui Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Oleh karena itu, DJKN perlu menerapkan kebijakan untuk penerapan aplikasi dan fintech pada end user dalam rangka pemulihan perekonomian pasca-Covid-19. Penelitian Rae Yule Kim pada 2020 membuktikan bahwa digitali- sasi perusahaan dapat menggerakkan perekonomian. Selain itu, Nabi pada 2013 melakukan penelitian di mana pembuat kebijakan men- ciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjuan dengan mendesain kebijakan yang mampu meningkatkan inklusi keuangan dan me- ngembangkan akses kepada jasa keuangan seluas mungkin. Berda- sarkan penelitian yang sudah dilakukan tersebut, penelitian ini ingin melihat apakah SMV Kemenkeu sebagai fiscal tools pemerintah da- 344
pat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasio- nal yang terdampak Covid-19 melalui digitalisasi proses bisnis. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena SMV Kemenkeu merupakan fiscal tools yang menjadi jantung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perekonomian yang menurun akibat Covid-19 memerlukan peran SMV dengan digitalisasi proses bisnis yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil untuk menggerak- kan perekonomian. Digitalisasi proses bisnis SMV Kemenkeu berpe- ran sebagai 'shortcut' yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bergeraknya sektor riil dan sektor keuangan yang terdampak Covid-19. 2. TINJAUAN PUSTAKA Dampak signifikan yang disebabkan oleh Covid-19 tersebut mem- buat semua bisnis melakukan digitalisasi sebagai upaya transfor masi untuk meningkatkan perekonomian (Kim, 2020). Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa Pandemi membuat operasionalisasi perusahaan menjadi virtual dan beberapa perusahaan berhasil mela- kukan transisi dalam jangka waktu yang pendek. Covid-19 juga membuat budaya konsumen berubah karena mengalami banyak keterbatasan. Manajemen perusahaan melakukan pemantauan ter- hadap dampak Covid-19 ini pada permintaan yang ada, dan me reka perlu beradaptasi dan melakukan transformasi digital di pasar untuk memulihkan dan meningkatkan pendapatan setelah Covid-19. Ke- tidakpastian yang terjadi adalah, seberapa banyak konsumen akan kembali ke dalam bisnis setelah pandemi berakhir? Terjadi perubah- an dalam jangka panjang meskipun pandemi telah berakhir. Peneli- tian ini menggunakan pandemi sebagai akselerator perubahan struktural pada konsumsi dan transformasi digital di marketplace. Kesimpulan dari teori in adalah, transformasi digital pada bisnis diperlukan untuk meningkatkan pendapatan. Teori Rae Yule Kim tersebut merupakan teori utama dalam penelitian ini. Penelitian ini 345
merupakan implementasi dengan skala yang lebih luas dari teori tersebut, di mana digitalisasi pada SMV Kemenkeu yang berdampak nasional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemba- ngunan nasional. Teori utama ini didukung beberapa teori terkait dengan tujuan penelitian. Digitalisasi dalam penelitian ini dilakukan disebabkan adanya beberapa perubahan signfikan di masyarakat. Diberlakukan- nya social distancing secara ekonomi menyebabkan terjadinya per- ubahan sosial masyarakat, jika dulu sering bertransaksi secara offline kini menjadi terbatas. Kerumunan di pasar atau di tempat penjual- an/pembelian senantiasa diawasi dan diperketat, sistem ekonomi di tengah masyarakat menjadi yang tidak menentu/tanpa kepastian (Baker et al., 2020). Ketidakpastian tersebut terjadi akibat dari penu- runan tingkat penawaran dan permintaan masyarakat secara offline. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak hanya mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi, tapi juga meng- ubah peraturan perusahaan terhadap karyawan, berupa WFH yang berakibat pada terbukanya pintu pengangguran dan kehilangan la- pangan pekerjaan. Perusahaan perlu mengembangkan model pen- jualan digital yang inovatif untuk menyambut transformasi. Co- vid-19 juga menjadi game changer bagi layanan keuangan digital (Eriksson von Allmen et al., 2020). Masyarakat berpenghasilan ren- dah dan bisnis skala kecil mendapatkan manfaat yang besar dari penggunaan uang digital, layanan keuangan, dan sistem perbankan online. Dalam skala luas, digitalisasi yang dilakukan secara masif ini akan meningkatkan ekonomi digital nasional dalam jangka panjang. Eko- nomi digital ini disebut juga dengan ekonomi baru (new economy), ekonomi jaring (web economy), ekonomi internet (internet economy), atau disebut juga dengan ekonomi era revolusi 4.0 (Adhikara, 2005; Prastyaningtyas, 2019). Telah terjadi perubahan global di berbagai belahan dunia akibat adanya sistem baru berbasis teknologi dan per- aturan baru, khususnya pada aspek ekonomi (Adhikara, 2005). Hal 346
ini ditandai dengan penggunaan tekonologi dan internet di tengah masyarakat untuk berbagai kebutuhan, bahkan semua dilakukan se- cara digital. Oleh karena itu, terjadi perubahan besar dan meluas pada berbagai perusahaan, mulai dari sistem operasional hingga pe- masaran, dan berbagai mekanisme peraturan transaksional. Perusa- haan perlu merumuskan strategi secara tepat akan siapa yang benar- benar menjadi pesaing, siapa yang tepat dijadikan mitra, bagaimana perubahan aspek manfaat yang terjadi, apa media yang tepat dan selalu diperbaharui, apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai jual, dan mengubah semua kelemahan menjadi kekuatan (Adhikara, 2005). Dari sisi investasi, digitalisasi menjadi faktor pen- ting bagi suatu negara dalam upaya pemulihan ekonomi, karena bis- nis digital menarik bagi investor terkait future value dari bisnis terse- but. Perusahaan digital tetap menarik walaupun memiliki kinerja keuangan yang kurang baik (Govindarajan et al., 2018). Di sisi lain, Covid-19 menyebabkan ketidaksetaraan digital yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Isolasi secara masif aki- bat Covid-19 membuat ruang digital berubah dari suatu pilihan menjadi kebutuhan, tidak hanya sebagai akses utama dalam meng- akses informasi dan jasa, tetapi juga faktor satu-satunya untuk akti- vitas perekonomian, pendidikan, hiburan, dan sosial (Beaunoyer et al., 2020). Tidak semua orang memiliki akses yang sama kepada ja- ringan atau perangkat digital yang perangkat yang dibutuhkan da- lam mengendalikan komputer secara optimal. Krisis Covid-19 memperburuk ketidaksetaraan digital yang sudah ada. Bentuk digitalisasi yang sangat penting dalam sektor keuangan sebagai penggerak perekonomian inklusif adalah fintech. Fintech me- rupakan sebuah tools untuk meningkatkan inklusi keuangan di mana jangkauan, kualitas, dan ketersediaan jasa keuangan dalam memenu- hi kebutuhan masyarakat yang tidak bankable, dalam memperoleh fasilitas kredit dengan rekening tertentu dan dengan mekanisme pembayaran yang kredibel. Terdapat hubungan yang krusial antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkem- 347
bang, di mana terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan peningkatan usia harapan hidup, literasi, dan pendapatan pe kapita ((Kablana) & Chhikara, 2013). Ketika populasi yang tidak layak (bankable) dan tidak dapat dijangkau mendapat akses ke sum- ber daya keuangan, hal ini akan memberikan kesempatan baru po- pulasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan (Asongu & De Moor, 2015). Pembuat kebijakan yang ingin menciptakan pertum- buhan ekonomi berkelanjuan dapat mendesain kebijakan yang men- dorong meningkatnya inklusi keuangan dan mengembangkan akses kepada jasa keuangan seluas mungkin (Nabi, 2013). Alat yang efek- tif digunakan untuk mencapai inklusi keuangan dimaksud adalah aplikasi teknologi, terutama mobil phone unuk melakukan aktivitas kredit (Kirui et al., 2013; Mishra & Singh Bisht, 2013; Singh, 2012). Arsitektur regulasi yang kuat akan memengaruhi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Regulator harus memiliki prinsip da- lam mengatur fintech, baik dari sisi teknologi maupun instrumen keuangan. Insentif yang diberikan oleh regulator kepada entitas ke- uangan dapat meningkatkan inklusi keuangan, namun jika dilaku- kan tidak tepat waktu dan tepat guna akan menyebabkan timbulnya efek negatif pada perkembangannya (Swamy, 2010). Jarak yang jauh antara debitur dan kreditur akan mengurangi ke- tersediaan layanan jasa keuangan (Gibson & Buckley, 2017). Bagi entitas keuangan, pembukaan kantor cabang di daerah terpencil de- ngan permintaan dan populasi rendah, memerlukan fixed cost yang tinggi. Jarak geografis akan meningkatan direct transaction cost (biaya transportasi yang berasosiasi dengan jasa keuangan) dan biaya pe- mantauan yang akan menyebabkan peningkatan suku bunga (Pedrosa & Do, 2011). Untuk debitur yang berada di pedesaan, yang mayoritas bermata pencaharian pertanian, perubahan cuaca yang tidak menentu membuat debitur sulit mengatur pembayaran kredit. (Blades et al., 2011). Dalam ekonomi yang terus berkem- bang, fintech memiliki kapasitas yang dapat meningkatkan sistem inklusi keuangan, karena produk dan jasa keuangan dapat meme- 348
nuhi kebutuhan perseorangan dan entitas dalam semua tingkat pen- dapatan (Buckley & Malady, 2015). Pembayaran digital merupakan domain yang menjanjikan bagi fintech karena dapat mengurangi ri- siko yang berhubungan dengan transfer berbasis kas, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan transparansi pembayaran, pengurang- an biaya, dan membuat debitur yang tidak bankable dapat masuk ke sistem keuangan formal. Fintech memiliki komitmen yang kuat di negara maju dalam menyediakan bagi masyarakat sebuah jalan yang mudah dijangkau dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka, diiringi peningkatan investasi di negara berkembang. Terdapat beberapa praktik di luar negeri yang dapat menjadi ben- chmark best practices implementasi digitalisasi. Di Tiongkok, terda- pat Ant Financial yang merupakan anak perusahaan Alibaba Group. Aplikasi ini melayani Alipay, Ant Fortune, Ant Financial Cloud, dan layanan keuangan lain. Di Chicago, Amerika Serikat, terdapat apli- kasi Avant, sebuah platform yang bertujuan menurunkan biaya dan segala hambatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meng- ajukan pinjaman. Di Indonesia sendiri terdapat banyak fintech yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan terkait keuangan. Sebagai referensi, SMV Kemenkeu dapat melakukan benchmarking dengan digitalisasi layanan yang dilakukan sektor private melalui apli kasi untuk pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi yang sudah sangat berkembang pesat, sebagai berikut: Aplikasi	pembiayaan	fintech yang memiliki market share ting- gi, antara lain Investree, Amartha, dan Modalku. Melalui apli- kasi tersebut, inklusi keuangan mengalami peningkatan ka- rena debitur yang berada di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan. Perusahaan pembia- yaan juga dapat dengan mudah mendapatkan sumber pem- biayaaan karena model ini bersifat transparan dan akuntabili- tas kepada investor. Sedangkan	untuk	penjaminan,	SMV	Kemenkeu	dapat	meli- hat sistem pada aplikasi yang sudah berkembang, yaitu Pasar 349
Polis, Qoala, dan Futuready. Masyarakat dapat dengan mudah memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhan. Untuk	jasa	konsultasi,	aplikasi	yang	memiliki	market share luas adalah Halofina. Aplikasi ini memberi simulasi dan dam- pak yang langsujng dapat dilihat customers, sehingga mereka dapat melihat implikasi kegiatan yang mereka lakukan secara simultan. 3. METODE PENELITIAN Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pe- nelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya yang bersifat nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengeks- plorasi hubungan sosial dan memberikan deskripsi realitas yang dialami responden. Beberapa referensi yang digunakan yaitu studi pustaka, Focus Group Discussion (FGD), benchmarking best practices, penelitian lapangan, dan review analitis. Studi Pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh da- sar-dasar teori/konsep yang relevan dengan penelitian. Hal ini diper- oleh dari literatur, majalah, internet (website), artikel ilmiah, dan tulisan/penelitian sebelumnya yang relevan, serta berbagai referensi lainnya yang terpercaya. Melakukan indepth interview melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mewawancarai dan berdiskusi se- cara langsung secara mendalam dengan narasumber yang kompeten. Pengamatan terhadap praktik-praktik terbaik (best practices) yang te- lah dilakukan negara lain. Penelitian lapangan dan/atau melakukan observasi langsung dengan tujuan mendapatkan kondisi sesungguh- nya yang terjadi di lapangan. Fakta dan data yang diperoleh kemudi- an dianalisis sehingga dapat digunakan secara optimal dalam peneli- tian. Selanjutnya, dilakukan review analitis dengan melakukan anali- sis terhadap kondisi dan fakta. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan penelitian dengan optimal, yaitu: 350
1. Penjabaran tinjauan pustaka, yaitu penelitian dan teori seba- gai studi literatur yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu melihat pengaruh digitalisasi SMV Kemenkeu untuk mening- katkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19 2. Benchmarking terhadap best practices digitalisasi dalam bentuk aplikasi yang berhasil meningkatkan pertumbuhan dan pem- bangunan ekonomi. 3. Analisis makroekonomi untuk meningkatkan efektivitas im- plementasi digitalisasi SMV Kemenkeu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 4. Implementasi digitalisasi SMV Kemenkeu dalam bentuk apli- kasi pada PT SMI, PT PII, PT SMF, dan LPEI. Implementasi ini dijelaskan dengan tahapan kerja sama dan pelaksanaan mandiri, serta sosialisasi kepada masyarakat. 5. Kesesuaian digitalisasi dengan penelitian dan teori studi litera- tur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemba- ngunan nasional dalam rangka Covid-19. 6. Penjabaran kesimpulan dan rekomendasi penelitian Permasalahan dalam penelitian ini diselesaikan dengan imple- mentasi digitalisasi SMV Kemenkeu berdasarkan studi literatur dan didukung dengan analisis makrekonomi sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Secara garis besar, penelitian menggunakana data kualitatif. Pen- jelasan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pene- rapan aplikasi sebagai bentuk digitalisasi, analisis makroekonomi, tahapan implementasi, pelaksanaan sosialisasi masyarakat, dan kese- suaian antara hasil penelitian dengan studi literatur. Selain itu, pene- litian ini menggunakan data kuantitatif, di mana data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Economic and Fiscal Updates 2020 BKF. Penelitian juga menggunakan data jumlah akumulasi penyaluran 351
pinjaman fintech, rekening borrower fintech, transaksi borrower fin­ tech, pada rekening lender fintech pada Maret 2020 berdasarkan data OJK pada Maret 2020 tentang Perkembangan Fintech Lending 2020 OJK. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penelitian dilakukan dengan analisis makroekonomi, implementasi digitalisasi pada SMV Kemenkeu, dan pembahasan kesesuaian hasil penelitian dengan studi literatur. Analisis makroekonomi dilakukan untuk mengetahui bahwa keadaan makroekonomi secara luas me- mengaruhi efektivitas digitalisasi pada SMV Kemenkeu dalam pe- mulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. Implementasi digitali- sasi pada SMV Kemenkeu dilakukan melalui analisis pada penerap- an aplikasi SMV Kemenkeu, tahapan implementasi digitalisasi SMV Kemenkeu yang optimal, serta sosialisasi dan edukasi kepada masya- rakat di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pembahasan di- lakukan dengan melihat kesesuaian hasil penelitian dengan studi literatur. 4.1 Makroekonomi terkait Digitalisasi SMV Kemenkeu dalam Pemulihan Ekonomi pasca-Covid-19 Pertumbuhan PDB pada kuartal II 2020 mengalami penurunan di semua sisi, dimulai dari konsumsi rumah tangga yang turun sebesar 5.6%, pengeluaran pemerintah sebesar 6,9%, Gross Capital Forma­ tion sebesar 8,6%, dan ekspor sebesar 11,7%, serta impor sebesar 17% (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2020). Data dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 352
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tahun 2020 Expenditure Side (% YoY) Growth Distribution (2019) 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 2020 Q2 Private Consumption Government Expenditure Gross Capital Formation Export Import GDP 57,9 5,3 8,8 5,2 32,3 5,0 18,4 (1,6) 18,9 (7,5) 5,1 5,4 8,2 4,6 (1,7) (6,8) 5,1 5,1 4,9 1,0 0,5 4,2 4,1 0,1 (0,4) (8,0) 5,0 (8,3) 5,0 5,2 3,2 4,4 (0,9) (7,7) 5,0 2,6 (5,6) 3,7 (6,9) 1,7 (8,6) 0,2 (11,7) (17,0) (5,3) (2,2) 3,0 Sumber: Economic and Fiscal Updates 26 Agustus 2020, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Pada kuartal II 2020, dalam masa pandemi, beberapa sektor ma- sih mengalami pertumbuhan positif, yaitu sektor informasi dan ko- munikasi (10,88% yoy), sektor jasa keuangan (1,03% yoy), sektor jasa keseahatan (3,71% yoy), dan sektor pertanian (2,19% yoy). Per- tumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,88% diperoleh dari peningkatan permintaan layanan data dan aktivitas digital (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2020). Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Pertumbuhan Sektor Strategis Kuartal II Tahun 2020 Production Side Share to Total GDP 2019 Q1 Q2 2019 Q3 Q4 Y Q1 2020 Q2 Primary Sector Agriculture Mining Secondary Sector Manufacturing Electricity, Gas, and Water Construction Tertiary Sector 19,98 2,01 12,72 1,82 3,13 5,33 7,26 2,32 (0,71) 4,17 3,54 2,65 31,69 4,51 19,70 3,85 1,17 4,48 10,75 5,91 44,23 6,55 5,69 6,47 2,84 3,12 2,34 4,60 4,14 3,83 5,65 6,20 2,88 2,72 4,26 3,64 0,94 1,22 4,42 4,43 3,66 3,80 5,96 4,24 5,79 5,76 6,37 6,40 0,18 0,02 0,45 2,39 2,06 3,91 2,90 4,61 0,47 2,19 (2,72) (5,89) (6,19) (4,70) (5,39) (6,31) 353
Trade Logistic and Warehousing Infocomm Financial Services Other Services GDP 13,01 5,21 5,57 5,45 3,96 9,06 4,24 7,23 17,45 6,94 5,07 4,63 5,88 9,60 4,49 7,60 5,05 4,43 6,66 9,24 6,15 6,57 5,02 4,24 4,62 7,55 6,40 1,60 (7,57) 1,29 (30,84) 9,71 9,41 9,80 8,49 6,60 10,62 10,88 1,03 6,20 6,81 4,97 5,02 4,68 2,97 (6,35) (5,32) Sumber: Economic and Fiscal Updates 26 Agustus 2020, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Sebelum Covid-19, ekonomi digital meningkat dengan pesat di Indonesia yang menandakan ekonomi ini semakin matang dari wak- tu ke waktu. Secara global, ekonomi digital naik hampir dua kali li- pat antara tahun 2000 dan 2016. Ekonomi digital tumbuh 2,5 kali lebih cepat daripada GDP global selama periode tersebut. Menurut data World Market Monitor, ekonomi digital menciptakan 3,7 juta lapangan kerja hingga 2025. Selama proses tersebut, terdapat peker- jaan yang hilang atau tergantikan. Pekerjaan yang sifatnya berulang- ulang atau rutin pasti tergantikan. Salah satu riset dari Oxford yang menyebutkan bahwa besaran ekonomi digital dunia pada 2015 su- dah mencapai US$11,5 triliun atau 15,5% dari PDB dunia. Bahkan, pada 2025 mendatang, ekonomi digital dapat menyentuh US$23 triliun atau 24% dari PDB dunia. Ekonomi digital diperkirakan me- nyumbang US$155 miliar atau 9,5% terhadap PDB pada 2025. Menurut World Market Monitor, sumbangan ini berupa peningkat- an lapangan kerja senilai US$35 miliar atau 2,1% PDB dan pening- katkan produktivitas US$120 miliar atau 7,4% PDB. Presiden Joko Widodo telah meresmikan roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0. Roadmap ini diharapkan akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru berbasis teknologi. Implementasi ini tentu harus diikuti dengan pembentuk- an ekosistem yang sehat dan berkesinambungan, agar efektif dan da- pat menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Menurut Jokowi, eko- nomi digital pada 2017 telah menyumbang 7,3% PDB. Padahal, 354
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,1%. Pertumbuhan eko- nomi digital menjadi tren di hampir seluruh negara di dunia. Me- ngutip riset McKinsey Global Institute, 10% PDB dunia pada 2016 berasal dari ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Infor- matika Rudiantara memperkirakan, kontribusi ekonomi digital ter- hadap PDB bisa mencapai US$130 miliar. Dengan proyeksi PDB Indonesia yang mencapai US$1,2 triliun pada tahun itu, maka kon- tribusi ekonomi digital mencapai 11% dari PDB. Menteri Komuni- kasi dan Informatika menilai Indonesia akan menjadi rumah bagi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, melebihi negara-negara lain di kawasan ini. Kondisi ini akan tercapai lantaran Indonesia saat ini hanya berada pada posisi di belakang China, India, dan Jepang, negara dengan ekonomi digital dan kreatif terbesar di Asia. Bertambahnya populasi millennial akan menjadi kekuatan pen- dorong ekonomi digital. Pada 2030 akan ada tambahan 180 juta pemuda usia produktif. Pertumbuhan remaja usia kerja pada tahun 2030 akan memberikan kontribusi pada munculnya kelas menengah baru. Kelas menengah baru diperkirakan akan meningkat sebesar 90 juta, menjadi 135-170 juta pada 2030. Selain e­commerce, disrupsi teknologi yang juga turut menyumbang PDB Indonesia adalah komputasi awan (cloud computing), internet of things (IoT), dan big data. Berdasarkan data World Cellular Information Service (WCIS), pendapatan vendor dari cloud computing di Indonesia naik dari US$209 juta di 2014 menjadi US$364 juta pada 2015. Sementara penggunaan layanan IoT naik dari 32 juta unit menjadi 39 juta unit pada 2015. Kemudian, penggunaan big data meningkat dari 277 petabyte menjadi 448 petabyte per bulan pada 2015. Selain itu, pen- dapatan dari penggunaan internet naik dari US$56 juta menjadi US$67 juta di 2015. Sebelum pandemi, sekitar 74,8% startup mengalami kondisi yang positif di akhir 2019. Namun, selama pandemi, hanya 33% yang berada dalam kondisi baik dan sangat baik. Sebagian besar atau 42,5% startup digital berada dalam kondisi negatif akibat pandemi 355
Covid-19. Sebanyak 24,5% berada dalam kondisi moderate. Survei menunjukkan bahwa 48,9% startup dapat bertahan lebih dari satu tahun sejak Covid-19 pada Maret 2020. Sebesar 20,9% hanya mam- pu bertahan selama 6-12 bulan, dan 20,1% yang hanya mampu ber- tahan 3-6 bulan. Sebanyak 10,1% startup hanya mampu bertahan kurang dari 3 bulan. Jika kalkulasi dilakukan sejak Maret 2020, 10,1% berpotensi shut down. Sekitar 20,1% startup sedang berusaha bertahan saat ini. Startup yang bergerak di sektor pariwisata dan maritim menjadi yang paling terdampak. Sedangkan sektor sistem pembayaran, logis- tik, pertanian, kesehatan, dan pendidikan masih cukup baik kon- disinya, meskipun terkena dampak. Indikator tekanan selama pan- demi tergambar dari penurunan jumlah pengunjung/pengunduh aplikasi, jumlah transaksi per bulan, nilai transaksi per bulan, dan jenis produk/layanan yang ditawarkan. Jumlah startup dengan nilai transaksi antara Rp1 miliar - Rp100 miliar per bulan, mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, menjadi di bawah Rp1 mi- liar, yakni dari 30,2% menjadi 14,7%. Di sisi lain, jumlah startup dengan transaksi di atas Rp100 miliar yang semula sebanyak 10,9% startup meningkat menjadi 13,2%. Selain itu, terjadi perubahan pre- ferensi konsumen yang diikuti startup dengan perubahan jenis dan fokus layanan, seperti sektor pendidikan, di mana terjadi perubahan permintaan dari kursus offline menjadi online. Sekitar 48,9% startup dapat bertahan hingga 2021 mendatang. Walaupun sebagian besar startup melakukan efisiensi, ada bebe- rapa startup yang justru menambah biaya produksi, jumlah karya- wan, dan gaji karyawan. Sekitar 10,1% startup menambah karyawan (di bawah 50%), dan 0,7% jumlah karyawannya bertambah signifi- kan (di atas 50%). Selain itu, terdapat 5,8% startup yang meningkat- kan gaji karyawannya. Sebanyak 14,4% startup meningkatkan biaya promosi, bahkan 3,6% melakukannya dengan signifikan biaya pro- mosi di tengah pandemi. Begitu pula dengan 10,1% startup yang justru meningkatkan biaya produksi. 356
Berdasarkan data OJK pada Maret 2020 (Otoritas Jasa Keuang- an, 2020), perkembangan fintech sangat signfikan dari tahun ke ta- hun. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Jumlah	akumulasi	penyaluran	pinjaman	fintech secara nasio- nal pada Maret 2020 sebesar Rp102,53 T (Jawa Rp87,72 T dan Luar Jawa Rp14,81 T), meningkat 208,83% yoy. Jumlah	akumulasi	rekening	borrower fintech secara nasional pada Maret 2020 sebanyak 24.157.567 entitas (Jawa 19.865.254 juta dan Luar Jawa 4.292.313 juta), meningkat 246,99% yoy. Jumlah	akumulasi	transaksi	borrower fintech secara nasional pada Maret 2020 yaitu 114.283.355 akun, meningkat 402,89% yoy. Akumulasi	rekening	lender fintech keseluruhan per Maret 2020 yaitu 640.233 entitas, (Jawa 528.441, Luar Jawa 107.966, dan Luar Negeri 3.826) meningkat 134,91% yoy. Gambar 1. Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech Maret 2020 Sumber: Perkembangan Fintech Lending, Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan 357
Gambar 2. Jumlah Akumulasi Rekening Borrower Fintech Maret 2020 Sumber: Perkembangan Fintech Lending, Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan Gambar 3. Jumlah Akumulasi Transaksi Borrower Fintech Maret 2020 Sumber: Perkembangan Fintech Lending, Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan 358
Gambar 4. Jumlah Akumulasi Rekening Lender Fintech Maret 2020 Sumber: Perkembangan Fintech Lending, Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan Lembaga riset independen INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa peran fintech lending di Indonesia selama dua tahun terakhir meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hing- ga Rp25,97 triliun. Dampak lain yang lebih umum juga mulai di- rasakan, yaitu dengan melihat dari konsumsi rumah tangga dan pe- nyerapan tenaga kerja. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menjelas- kan bahwa dari sisi konsumsi rumah tangga, produk fintech mening- kat hingga Rp8,94 triliun setiap tahunnya. Dunia usaha berbasis fintech dapat mendongkrak kompensasi tenaga kerja sebesar Rp4,56 triliun. Sektor yang paling banyak mengalami kenaikan adalah per- dagangan, keuangan, dan asuransi. Penyerapan tenaga kerja pasca-fintech mencapai 215.433 orang. Tidak hanya dari sektor-sektor tersier, namun juga sektor premier. Salah satu contohnya yaitu pertanian, sektor ini mengalami penye- rapan yang cukup besar, hingga 9 ribu orang. Hal ini terlihat dari angka penyaluran kredit dari fintech yang tembus Rp7,64 triliun pada 2018 dan banyak disalurkan ke sektor perdagangan dan perta- nian. Selain itu, investasi perusahaan fintech di Indonesia mencapai 359
Rp5,69 triliun, yang merupakan porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi fintech dunia. Berdasarkan analisis makroeknomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional menurun akibat Covid-19. Namun, sektor digital meningkat sangat pesat dan berperan penting saat pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu, digitalisasi SMV Kemenkeu ber- peran optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca- Covid-19. 4.2 Implementasi Digitalisasi pada SMV Kemenkeu SMV Kementerian Keuangan berperan sangat strategis pada pemu- lihan perekonomian pasca-Covid-19. Secara umum, SMV Kemenkeu bergerak di bidang pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan jasa konsultasi. Setiap SMV Kemenkeu memiliki segmen pasar yang berbeda, mulai dari perseorangan, UMKM, perusahaan swasta, badan hukum usaha, dan instansi pemerintahan lainnya. Digitali sasi yang dilakukan oleh SMV Keuangan berbentuk fintech untuk pem- biayaan dan penjaminan serta fitur tambahan untuk jasa konsultasi. Layanan fintech dapat menjangkau debitur hingga ke daerah-daerah di pelosok yang membutuhkan pembiayaan. Debitur dapat dengan mudah memperoleh akses pembiayaan untuk bisnis mereka. Sektor riil akan bergerak secara masif sehingga perekonomian nasional akan meningkat. Selain pembiayaan, fintech dapat diterapkan pada layanan penja- minan. Sama seperti pembiayaaan, fintech penjaminan memudah- kan nasabah untuk memperoleh akses penjaminan sehingga produk- tivitas sektor riil akan meningkat. Fitur jasa konsultasi online meng- gunakan aplikasi manajemen proyek yang memudahkan SMV da- lam memberikan solusi terhadap permasalahan nasabah yang berada di daerah-daerah terpencil. Dalam jasa konsultasi ini, pemerintah dapat sekaligus melakukan sosialisasi dan konsultasi, bahwa sektor 360
yang dapat menggerakkan perekonomian yang terdampak Covid-19 adalah sektor teknologi informasi, sehingga bisnis yang dilakukan perlu going digital. Perluasan mandat SMV Kemenkeu menjadi mul- tisektor juga meningkatkan kontribusi fiscal tools entity tersebut ter- hadap perekonomian nasional. Nasabah juga dimudahkan berinter- aksi dengan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan proyek, sehingga dapat cepat selesai dengan optimal. Digitalisasi ini diterap­ kan agar SMV Kemenkeu lebih dekat dengan masyarakat. Pengem- bangan fintech sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan masya- rakat, lender, dan borrower. 4.1.1 Penerapan Aplikasi SMV Kemenkeu Digitalisasi SMV Kemenkeu diterapkan pada PT Saran Multi Infra- struktur (SMI), LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Penjaminan Infrastruk- tur Indonesia (PII). Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca- Covid-19, beberapa SMV Kemenkeu mengalami perluasan mandat untuk menggerakkan sektor riil sebagai jantung perekonomian na- sional. Skema digitalisasi yang dilakukan SMV Kemenkeu adalah sebagai berikut: a. PT SMI PT SMI perlu melakukan digitalisasi layanan dengan membuat aplikasi pembiayaan, jasa konsultasi, dan project development facility. PT SMI memiliki potensi kapitalisasi pasar yang besar pada pem- biayaan infrastruktur, ditambah dengan perluasan mandat menjadi perusahaan pembiayaan pembangunan nasional dengan target pasar multisektor yang sangat luas. Selain itu, PT SMI juga bergerak di bidang jasa konsultasi dan project development facility. Oleh karena itu, digitalisasi layanan akan meningkatkan market share multisektor karena memudahkan pelaku bisnis mengakses layanan PT SMI. Aplikasi tersebut terdiri dari fintech untuk layanan pembiayaan di- 361
sertai fitur tambahan untuk jasa konsultasi dan project development facility dengan menggunakan aplikasi manajemen proyek. Aplikasi fintech ini menghubungkan PT SMI dan debiturnya di seluruh Indonesia. Hal ini mempermudah debitur yang berada di daerah terpencil untuk mengakses pembiayaan hanya dengan gadget yang mereka miliki. PT SMI merupakan SMV Kemenkeu yang stra- tegis karena bergerak di pembiayaan multisektor. Dinamika sektor yang terdampak oleh pandemi dapat diselesaikan oleh PT SMI. Sti- mulus ekonomi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat me- lalui fintech oleh PT SMI ini bersifat langsung dan tidak langsung. Skema tidak langsung adalah, fintech digunakan untuk memberikan pembiayaan melalu pemerintah daerah. Fitur jasa konsultasi pada aplikasi manajemen proyek memudah- kan investor dalam melakukan konsultasi, strategi, dan investasi ke- uangan dengan PT SMI. Selain itu, PT SMI dapat memberikan si- mulasi investasi kepada investor disertai kelayakan ekonomi dan dampak sosial ekonomi secara simultan. Aplikasi manajemen proyek juga memiliki fitur project develop­ ment facility yang dapat meng-cover layanan KPBU penugasan pe- merintah, donor fund management, dan capacity building. Fitur ini akan memudahkan stakeholders seperti PJPK, pemerintah daerah, dan donor funder dalam mendapatkan dukungan pengembangan proyek dari PT SMI. Berdasarkan hal-hal di atas, digitalisasi PT SMI akan meningkat- kan kecepatan dan ketepatan prosess bisnis PT SMI sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur sebagai Proyek Strategis Nasional dan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pemulih- an ekonomi pasca-Covid-19. Selain itu, PT SMI akan dapat lebih mendukung pembangunan nasional secara inklusif dengan mening- katkan perekonomian masyarakat melalui ketersedian infrastruktur, terutama di dareah terdepan, terpencil, dan tertinggal. 362
b. LPEI LPEI perlu melakukan digitalisasi layanan dengan membuat apli kasi yang berisi layanan ekspor untuk pembiayaan, penjaminan, asu ransi, dan jasa konsultasi. Aplikasi terdiri dari fintech untuk layanan pem- biayaan, penjaminan, dan asuransi disertai fitur tambahan, yaitu jasa konsultasi menggunakan aplikasi manajemen proyek. LPEI memiliki model bisnis yang luas pada ekspor sehingga market share nasional yang terbentuk sangat besar, bahkan hingga skala internasional. Selain itu, LPEI berperan penting dalam memulihkan current ac count deficit yang terdampak signifikan oleh krisis kesehatan global ini. Aplikasi fintech pembiayaan dimaksud untuk memudahkan pe- laku bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri, dari skala kecil sampai besar, untuk mengakses pembiayaan dari LPEI. Layanan fin­ tech ini akan menjangkau debitur ekspor yang berada di remote area. Oleh karena itu aplikasi fintech ini akan meningkatkan market share dari LPEI, baik nasional maupun internasional. Fitur penjaminan pada aplikasi fintech tersebut terdiri dari berba- gai variasi produk yang melibatkan banyak stakeholders. Fitur ini me- mudahkan pelaku bisnis yang ingin mendapatkan penjaminan dari LPEI. Mereka dapat memilih produk penjaminan sesuai kebutuhan hanya melalui aplikasi di tangan mereka. Fitur fintech lainnya adalah layanan asuransi yang melindungi pi- utang dagang, pengangkutan, dan investasi luar negeri. Digitalisasi asuransi ini akan memudahkan pelaku bisnis yang ingin mendapat- kan asuransi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Fitur di luar fintech, yaitu jasa konsultasi yang menggunakan apli- kasi manajemen proyek yang meliputi CSR, Coaching Program for New Exporters (CPNE), Marketing Handholding Program, dan Pe- ngembangan Desa Devisa. LPEI sudah melakukan digitalisasi pada Marketing Handholding Program melalui pembentukan global mar­ ketplace (global e­commerce). Fitur jasa konsltasi kepada desa devisa akan memudahkan LPEI dalam membina serta melakukan moni­ toring dan evaluasi. Desa devisa tersebut dapat terus mendapatkan 363
asistensi dari LPEI untuk menyelesaikan permasalahan yang diha- dapi. Untuk layanan konsultasi digital pada CPNE, LPEI dapat mengadakan kelas, ujian, dan pemantauan secara online sehingga eksportir peserta tidak perlu bertemu fisik dengan LPEI. Sehubungan dengan hal-hal di atas, digitalisasi LPEI akan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi di bidang ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Selain itu, LPEI akan meningkatkan pembangunan nasional dengan meningkatkan per- ekonomian pelaku ekspor, terutama UMKM. c. PT SMF PT SMF perlu melakukan digitalisasi layanan dengan membuat fintech untuk pembiayaan sekunder perumahan dan sekuritisasi. Aplikasi ini akan bersinergi dengan aplikasi lembaga penyalur (per- bankan dan multifinance) untuk pembiayaan dan perusahaan seku- ritas untuk sekuritisasi. Perluasan mandat PT SMF akan mening- katkan kapitalisasi pasar pada perumahan nasional. Fitur aplikasi tersebut berpotensi diperluas menjadi penjaminan KPR bagi MBR dan kredit konstruksi. Aplikasi fintech pembiayaan sekunder perumahan akan memper- luas penyaluran KPR dengan memberikan kemudahan lembaga pe- nyalur di daerah terpencil namun memiliki potensi penyaluran KPR sesuai fungsi PT SMF. PT SMF juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran KPR yang dilakukan. Fitur sekuritisasi pada aplikasi fintech akan memperluas pemasar- an produk, seperti EBA, bonds, MTN, dan produk lain. Fitur ini akan mempermudah investor, baik korporasi maupun perorangan, untuk mengakses pilihan produk yang ada. Fitur ini bersinergi de- ngan aplikasi perusahaan sekuritas, seperti BNI sekuritas. Selain itu, fitur ini dapat bekerja sama dengan fintech dan aplikasi lain, seperti Investree, Go Investasi, dan lain-lain. EBA SMF memilki yield yang lebih tinggi dari instrumen peme- rintahan lainnya dan sangat aman untuk diinvestasikan. Marketing 364
dari EBA ini hanya sebatas orang-orang yang mengetahui PT SMF dan lebih luas lagi kepada pemain pasar modal. Gaung Indonesia yang mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam rangka mem- buka literasi pasar modal tentunya sejalan dengan langkah ini. Se cara principal, instrumen pemerintah tentu sangat aman karena masuk dalam APBN menurut peraturan perundang-undangan. Oleh ka- rena itu, aspek yang sangat penting dalam instrumen ini yaitu mar­ keting dan PT SMF tidak perlu terlalu memeras otak untuk mena- warkan produknya. Walaupun bergerak di bidang pembiayaan se- kunder perumahan, masyarakat dapat memegang dua poin dari in- strumen ini, yaitu yield yang lebih tinggi dan produk yang dilindungi pemerintah. Selama ini, PT. SMF menggunakan BNI Sekuritas sebagai under­ writer produknya. Hal ini disebabkan BNI menguasai sistem IT yang sudah terpasang di PT SMF sejak awal. Masyarakat yang ingin membeli EBA-SP harus melalui BNI Sekuritas. PT SMF memiliki aplikasi di Android dan IOS pada handphone yang dapat diakses se- tiap saat oleh masyarakat. PT SMF selama ini sudah melakukan pen- jajakna dengan beberapa startup besar, bahkan unicorn dalam hal ini. Melalui BTN yang didanai oleh PT SMF, Gojekers dapat meng- gunakan KPR dengan saldo minimum pada Go-Pay. Skema ini sa- ngat tepat dalam penetrasi uncertain market. Monitoring terhadap NPL juga bersifat otomatis dengan early warning system melalui Go- Pay tesebut. Installment yang dilakukan akan bersifat automatic de­ duction sehingga securing income bagi pemerintah dalam rangka risk management. Tidak hanya itu, ekspansi bisnis ini juga dilakukan me- lalui fintech yaitu Investree dan Uangteman. Produk PT SMF dapat dikenal melalui masyarakat yang memiliki literasi keuangan dalam fintech. Investree merupakan salah satu marketplace peer to peer lend­ ing terbesar di Indonesia. Selama ini, Investree memilki lini bisnis dalam bentuk pinjaman bisnis dan pembiayaan karyawan. Pinjaman ini berbasis invoice financing, sekaligus sebagai collateral. Pembiayaan karyawan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja 365
sama dengan Investree. Kolaborasi PT SMF dengan Investree me- rupakan suatu investasi jangka panjang yang tepat bagi PT SMF. Kerja sama juga dilakukan dengan UangTeman yang telah bekerja sama dengan J-Trust Bank sebagai fintech pengelola dana bank Jepang tersebut di Indonesia. Uangteman memiliki visi meningkat- kan inklusi keuangan sebesar 75%. PT SMF berkolaborasi dengan beberapa startup tersebut, tidak hanya untuk mendapat transfer knowledge agar ke depan PT SMF dapat bergerak secara mandiri menjadi finctech, tetapi juga capturing market yang selama ini men- jadi mitra fintech tersebut dan menjaga kepercayaan sehingga pasar merasa nyaman terhadap fintech tersebut. Sebagaimana penjelasan di atas, digitalisasi PT SMF akan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan, dan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Selain itu, PT SMF akan me- ningkatkan pembangunan nasional dengan membuat semua masya- rakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, mendapatkan tempat tinggal yang layak. d. PT PII PT PII perlu melakukan digitalisasi layanan melalui pembentukan aplikasi fintech untuk model bisnis penjaminan dan aplikasi mana- jemen proyek untuk project development facility. PT PII memiliki kapitalisasi pasar yang besar pada penjaminan infrastruktur, ditambah adanya rencana perluasan mandat menjadi penjaminan multisektor. Saat ini, PT PII telah memiliki roadmap IT yang bertujuan memu- dahkan stakeholders dalam melakukan bisnis penjaminan. PII dapat melakukan pengembangan Aplikasi yang digunakan, yaitu fintech untuk layanan penjaminan dan fitur tambahan pada project develop­ ment facility. Aplikasi ini dapat memperluas market share penjamin- an nasional. Aplikasi fintech ini akan menghubungkan PT PII dan pelaku bis- nis yang dijamin. Hal ini akan mempermudah nasabah yang berada di daerah terpencil untuk mengakses penjaminan. Produktivitas sek- 366
tor riil di remote area akan semakin meningkat seiring dengan gen- carnya penjaminan ini. Dalam Roadmap IT PII, SMV ini akan me- ningktan integrated IT platform antar-stakeholders terkait. Aplikasi manajemen proyek untuk fitur project development faci­ lity dapat memudahkan stakeholders dalam melakukan konsultasi kepada PT PII. Selain itu, PT PII dapat memberikan assistance se cara real time tanpa harus bertemu. PT PII dapat meningkatkan capacity building stakeholders dari jarak jauh kepada para nasabah. PT PII juga dapat mengembangkan aplikasi yang sudah ada, yaitu IIGF In- stitute sesuai dengan Roadmap IT PT PII. Berdasarkan analisis di atas, digitalisasi PT PII akan meningkat- kan pertumbuhan ekonomi di sektor infrastruktur melalui penja- minan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Selain itu, PT PII akan meningkatkan pembangunan nasional dengan me- ningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. 4.1.2. Tahapan Implementasi Digitalisasi SMV Kemenkeu yang Optimal Agar realisasi penggunaan aplikasi ini dapat berjalan dengan efektif, SMV Kemenkeu melakukan implementasi secara bertahap. Pada tahap awal, SMV melakukan kerja sama dengan aplikasi sejenis yang memiliki kredibilitas baik dan market share yang luas. Hal ini dila- kukan sebagai bentuk capacity building bagi SMV melalui transfer knowledge dari perusahaan penyedia aplikasi terhadap SMV. Selain itu, SMV dapat melakukan efisiensi biaya karena tidak perlu mela- kukan pengadaan infrastruktur information and technology (IT) yang mahal. Produk-produk SMV dapat menjadi lebih akrab dengan masyarakat agar penetrasi pada tahap awal ini dapat berjalan dengan baik. Traffic akan tercipta dengan sendirinya jika produk tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan be­ havior masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Setelah SMV memiliki kapasitas yang cukup, baik dari sisi internal dan market 367
share, SMV dapat mengelola aplikasi sendiri. Pada tahap ini, SMV dapat melakukan capital expenditure pada penguatan infrastruktur IT perusahaan. Dengan tahapan tersebut, SMV dapat memiliki ekosistem bisnis yang terus meningkat seiring dengan penguatan IT pada internal perusahaan. Pada akhirnya, SMV memiliki aplikasi yang dapat digunakan di handphone, baik Android maupun IOS sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. 4.1.3 Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat di Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal Digitalisasi SMV Kemenkeu ini dapat berjalan optimal jika didukung oleh awareness dan literacy yang memadai, baik dari sisi teknologi maupun keuangan, dari stakeholders, khususnya potential customers di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, seiring dengan imple- mentasi yang dilakukan secara bertahap, SMV Kemenkeu perlu secara konsisten mengedukasi masyarakat, khususnya yang berada di remote area. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan edukasi masya- rakat di daerah terpencil tersebut. 4.1.4. Digitalisasi SMV Kemenkeu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Nasional dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 Secara keseluruhan, digitalisasi melalui penerapan aplikasi pada PT SMI, PT PII, PT SMF, dan LPEI di bidang pembiayaan, penjamin- an, dan jasa konsultasi, yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari kerja sama dengan aplikasi lain dan dilanjutkan dengan pengem- bangan mandiri disertai sosialisasi kepada masyarakat, akan mening- katkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. 368
4.2 Pembahasan terkait Kesesuaian Hasil Penelitian Digitalisasi SMV Kemenkeu dengan Studi Literatur Penerapan digitalisasi SMV Kemenkeu ini sesuai dengan teori Rae Yule Kim tahun 2020, di mana transformasi bisnis dilakukan - se- bagai dampak dari Covid-19 - untuk meningkatkan perekonomian. Juga untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi pada budaya konsumen atau pengguna layanan SMV Kemenkeu, yaitu debitur pembiayaan SMI; debitur penjaminan PII; bank penyalur SMF; dan debitur eskspor LPEI. Pemerintah dan manajemen SMV melakukan pemantauan terhadap adaptasi transformasi bisnis pembiayaan, penjamiann, dan jasa konsultasi akibat pandemi ini. Ketidakpastian dan perubahan jangka panjang akan terjadi pada permintaan SMV Kemenkeu. Selain itu, digitalisasi merupakan inovasi kegiatan yang dilakukan untuk layanan keuangan digital, yaitu pembiayaan, pen- jaminan, dan jasa konsultasi. Hal ini sesuai dengan teori Ulric Eriksson von Allmen, Purva Khera, Sumiko Ogawa, dan Sahaye Ratna tahun 2020. Digitalisasi SMV Kemenkeu juga sebagai respons berhentinya kegiatan fisik di proyek infrastruktur yang berdampak terhadap pembiayaan SMI dan penjaminan PII, perumahan yang berimplikasi pada SMF, dan aktivitas ekspor yang berakibat pada LPEI. Hal ini sesuai dengan teori dari Scott Baker, Nicholas Bloom, Steven Davis, dan Stephen Terry pada 2020. Dalam skala lebih luas, digitalisasi SMV Kemenkeu akan me- ningkatkan ekonomi digital atau new economy, web economy, internet economy, dan ekonomi era revolusi 4.0, sesuai teori Adhikara tahun 2005 dan teori Prastyaningtyas tahun 2019. SMV yang bera- da Indonesia merupakan bagian dari perubahan sistem baru berbasis teknologi di bidang ekonomi, seperti teori Adhikara tahun 2005. Digitalisasi ini akan meningkatkan ketertarikan investro sebagai sumber pendanaan, sesuai dengan teori Vijay Govindarajan, Shiva- ram Rajgopal, dan Anup Srivastava tahun 2018. Dengan digitalisasi, SMV Kemeneku telah meningkatkan kesetaraan digital dengan cara 369
mengakomodasi kebutuhan layanan digital pada aktivitas ekonomi pada pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi proyek, sesuai dengan teori Elisabeth Beaunoyer, Sophie Dupéré, Matthieu J. Guitton pada tahun 2020. Digitalisasi ini akan meningkatkan inklusi keuangan yang akan berdampak pada peningkatan literasi dan pendapatan per kapita di daerah-daerah terpencil, sesuai dengan teori Kablana, Anand S. Kodan Chhikara, dan Kuldip S. tahun 2013. Digitalisasi akan men- jangkau target pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi yang belum bankable di daearah terpencil, dan meningkatkan pereko- nomian di daerah tersebut, sehingga dalam skala besar, perekonomi- an nasional juga akan meningkat sesuai dengan teori Simplice A. Asongu dan Lieven De Moor tahun 2015. Langkah pemerintah da- lam menerapakan digitalisasi pada fiscal tools, dalam hal ini SMV Kemenkeu, untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengem- bangkan akses jasa keuangan sudah sesuai dengan teori Nabi tahun 2013. Debitur SMI, debitur PII, bank penyalur SMF, dan debitur LPEI menggunakan mobile phone untuk mengakses layanan digital SMV Kemenkeu, hal ini sesuai dengan teori Oliver K. Kirui, Julius J. Okello, Rose A. Nyikal, dan Georgina W. Njiraini tahun 2013; teori, Vishal Mishra dan Shailendra Singh Bisht tahun 2013; dan teori Ashok Bahadur Singh tahun 2012. Dalam penerapannya, pe- merintah akan menerapkan indikator kinerja utama (IKU) yang se- suai dengan transformasi bisnis dalam digitalisasi ini sesuai dengan teori Vighneswara Swamy tahun 2010. Digitalisasi SMV Kemenkeu akan mengurangi jarak antara SMV Kemenkeu dengan pengguna layanan, sesuai dengan teori Evan Gibson dan Ross P. Buckley tahun 2017. Perekonomian di da- erah terpencil juga akan meningkat karena debitur dapat melakukan aktivitas ekonomi yang difasilitasi SMV Kemenkeu dengan bunga rendah sebagai dampak digitalisasi sesuai dengan teori Jose Pedrosa dan Quy Toan Do tahun 2011. Jasa konsultasi dalam manajemen proyek pada digitalisasi juga dapat memantau keadaan debitur yang 370
berada di daerah terpencil, yang memiliki masalah utama pada per- tanian sebagai mata pencaharian sesuai dengan teori Derek Blades, Francisco H.G. Ferreira, dan Maria Ana Lugo tahun 2011. Digitali- sasi akan menjangkau semua masyarakat dalam berbagai tingkat pendapatan, sesuai dengan teori Ross P. Buckley dan Louise Malady tahun 2015. Penerapan digitalisasi ini sesuai dengan best practices yang dilaku- kan perusahaan aplikasi di bidang pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Pembiayaan dan penjaminan yang dila- kukan melalui fintech dan jasa konsultasi diterapkan melalui aplikasi manajemen proyek. 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Digitalisasi SMV Kemenkeu diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang inklusif dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Digitalisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap terhentinya aktivitas fisik akibat Covid-19. Implementasi digitalisasi SMV Kemenkeu dilakukan melalui aplikasi pada pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi. Transformasi proses bisnis melalui digitalisasi pada SMV Kemenkeu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, digitalisasi akan menjangkau daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai upaya meningkatkan pembangunan nasional yang inklusif. Dalam skala yang lebih luas dan jangka panjang, digitali- sasi akan meningkatkan ekonomi digital. Digitalisasi juga akan meningkatkan sumber pendanaan. Selain itu, digitalisasi ini juga meningkatkan kesetaraan digital yang terdampak akibat Covid-19. Digitalisasi SMV Kemenkeu sesuai dengan best practices yang di- lakukan perusahaan aplikasi di bidang pembiayaan, penjaminan, 371
dan jasa konsultasi berkontribusi besar terhadap perekonomian nasi- onal. Pembiayaan dan penjaminan dilakukan melalui fintech dan jasa konsultasi diterapkan melalui aplikasi manajemen proyek. Penerapan digitalisasi ini akan berjalan optimal karena kondisi makroekonomi yang menurun akibat Covid-19. Namun, sektor di- gital mengalami peningkatan signfikan sehingga berpotensi menjadi solusi bagi perekonomian nasional yang mengalami pelemahan. Oleh karena itu, digitalisasi SMV Kemenkeu akan optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang inklusif dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. 5.2 Rekomendasi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis dan pembahasan yang mendalam terhadap market share dari digitalisasi SMV Kemenkeu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang inklusif dalam rangka pemulihan eko- nomi pasca-Covid-19. Hal ini akan memperkuat optimalisasi digi- talisasi yang dilakukan. Market share akan memberikan gambaran yang lebih luas atas kontribusi sektor pembiayaan, penjaminan, dan jasa konsultasi, dari BUMN dan badan usaha lain dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. SMV Kemenkeu perlu melakukan implementasi digitalisasi pro- ses bisnis ini secara bertahap. Pada tahap pertama, SMV Kemenkeu dapat menjalin kerja sama dengan aplikasi yang memiliki kredibili- tas baik dengan market share yang luas. SMV Kemenkeu akan men- dapatkan knowledge sharing dan efisiensi biaya dalam penerapan di- gitalisasi ini. Selain itu, kerja sama ini akan membuat SMV Kemen- keu dapat melakukan penetrasi pasar terhadap segmen yang dituju dalam rangka inklusi keuangan. Setelah SMV Kemenkeu memiliki kapasitas cukup, digitalisasi dapat dilakukan sendiri dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, SMV Kemenkeu perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 372
masyarakat di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Digitalisasi ini akan berjalan optimal jika masyarakat memiliki awareness dan literacy tentang teknologi dan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, SMV Kemenkeu harus melakukan edukasi kepada masyarakat. SMV Kemenkeu dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pihak lain terkait. DAFTAR PUSTAKA (Kablana), A. S. K., & Chhikara, K. S. (2013). A Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth. Management and Labour Studies. org/10.1177/0258042x13498009 Adhikara, C. T. (2005). Siapa Konsumen Kita?: Analisis Perubahan Konsumen Di Era "Ekonomi Baru". The Winners. org/10.21512/tw.v6i2.606 Asongu, S. A., & De Moor, L. (2015). Recent Advances in Finance for Inclusive Development: A Survey. SSRN Electronic Journal. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2020). Econo­ mic and Fiscal Updates. Baker, S., Bloom, N., Davis, S., & Terry, S. (2020). COVID-In- duced Economic Uncertainty. National Bureau of Economic Re­ search. Beaunoyer, E., Dupéré, S., & Guitton, M. J. (2020). Covid-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strate- gies. Computers in Human Behavior. chb.2020.106424 Blades, D., Ferreira, F. H. G., & Lugo, M. A. (2011). The Informal Economy In Developing Countries: An Introduction. Review of Income and Wealth. 00457.x 373
Buckley, R. P., & Malady, L. (2015). The New Regulatory Frontier: Building Consumer Demand for Digital Financial Services-- Part II. Banking Law Journal. Eriksson von Allmen, U., Khera, P., Ogawa, S., & Ratna., S. (2020). Digital financial inclusion in the Times of COVID 19. Imf. Gibson, E., & Buckley, R. P. (2017). Regulating Digital Financial Services Agents in Developing Countries to Promote Financial Inclusion. SSRN Electronic Journal. ssrn.2973806 Govindarajan, V., Rajgopal, S., & Srivastava, A. (2018). Why Finan- cial Statements Don't Work for Digital Companies. Harvard Business Review. Kim, R. Y. (2020). The Impact of Covid-19 on Consumers: Pre- paring for Digital Sales. IEEE Engineering Management Review. Kirui, O. K., Okello, J. J., Nyikal, R. A., & Njiraini, G. W. (2013). Impact of mobile phone-based money transfer services in agri- culture: Evidence from Kenya. Quarterly Journal of International Agriculture. Mishra, V., & Singh Bisht, S. (2013). Mobile banking in a develo- ping economy: A customer-centric model for policy formulati- on. Telecommunications Policy. telpol.2012.10.004 Nabi, M. S. (2013). Role of Islamic finance in promoting inclusive economic development. Global Sustainable Finance Conference. Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perkembangan Fintech Lending. Pedrosa, J., & Do, Q. T. (2011). Geographic Distance and Credit Market Access in Niger. African Development Review. Prastyaningtyas, E. W. (2019). Dampak Ekonomi Digital Bagi Per- ekonomian Indonesia. Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi. 374
Singh, A. B. (2012). Mobile Banking Based Money Order for India Post: Feasible Model and Assessing Demand Potential. Procedia ­ Social and Behavioral Sciences. pro.2012.03.312 Swamy, V. (2010). Financial Development and Inclusive Growth: Impact of Government Intervention in Prioritised Credit. Zagreb International Review of Economics and Business. UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dalam me- nyusun tulisan ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima ka- sih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan ini. 375
Bagian III KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bab 13 ThE CovID-19 PANDEMIC AND INDoNESIA'S FISCAl STIMuluS FoR INFoRMAl SECToR Salim Fauzanul Ihsani42 dan Rahmawan Hadiyanto43 1. BACKGROUND Up to this point, the world is still struggling managing the pandem- ic caused from the spreading virus causing respiratory disease name- ly Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). World Health Organization has designated the virus as global pandemic and by the time of this paper preparation has been affecting at least 21 million people. Several pundits, politicians, and academicians fear that the prolonged pandemic measures may not exclusively create health crisis, but also trickling down to social-economic problem. Indonesia is no exception on this issue, as the growing number cases of Covid-19 and govern- ment's public health measures to prevent the virus spread, have af- fected the economy. Through delegation to local Authorities, Government has been taking semi-lock-down and social distancing measure to discourage 42Staff at Directorate General of Budget, Ministry of Finance, Republic of Indonesia 43Staff at Deloitte Touche Solutions, ThePlaza Office Tower, Jakarta Pusat | 379
physical meeting and gathering. Non-essential and out of home ac- tivities are discouraged. Non-essential business entities (formal and informal) are required to close its physical operation and compensate it through remote working and closing the business. These public health measures have taken its toll, as of the latest economic growth report from Central Statistics Agency (BPS),44 Indonesia re- corded a Year-on-Year negative growth (-5.32%) in the 2nd quarter of 2020 and expected to continue in 3rd quarter of 2020. Further- more, as of march 2020, BPS calculation of Indonesia's Gini Coefficient shows upward tick of 0,001 point to 0,381 from 0,380 in September 2019 (BPS, 2020b). We believe that this number will increase as it is from the early stage of Covid-19 pandemic in Indonesia. Suryahadi et al. (2020) from SMERU Working Paper in April 2020 predicted that the poverty rate at the end of 2020 might reach 9.7 percent, an increase of 0.5 percentage point from September 2019. To lessen the effect of public health measures, Government has prepared economic measure dubbed as Pemulihan Ekonomi Nasional (National Economic Recovery or PEN). From Indonesia 2020 State Budget, majority of the economic measure are in the form of business subsidies (loan interest subsidies and state bailout), ministe- rial and local government spending, and Tax Cut incentives. As a country that has significant portion of its workforce in informal economy, in Authors' opinion, government should provide equal opportunity to formal and informal sector. Nevertheless, these measures and stimuluses are far-fetched to reach the informal econ- omy.45 Unless there is specific measure targeting at these sectors, 38BPS via Press Release 45ILO definition of Informal economy is an unincorporated and unregistered enterprise that sells at least some of the goods or services it produces. For ease of referencing, the term of informal sectors and economy may interchangeably used, 380
these at-risk business/labour would suffer the most from the eco- nomic recession. To put into perspective, based on the latest ILO statistics,46 Indo- nesia's labour informal employment outside the formal sectors amounted to 54.91 percent in 2019 indicate immense dependency of domestic economy to informal sector. ILO and World Bank47 data on Indonesia's vulnerable employment to total employment in 2019 of 47.89 percent also complements the previous tremendous figure. Failing of at-risk business and layoff of informal labour may instigate widening wealth gap, particularly from informal sector. Several liter- atures have conclusion that pandemic would affect income distribu- tion, for example Valensisi (2020)'s study of past pandemics with conclusion of raising income inequalities, employment prospect of low educated workforce, and increasing insecure work. Meanwhile, Blundell et al. (2020) study in UK concludes the pandemic crisis and lockdown measures widened the gap in income, with primary source are from job losing in low incomes worker and self-employed worker. Authors are in the opinion that the underlying government health measures (movement and business activities restriction), have signif- icant impact on the sustainability of informal sector player. Support- ed by alarming figures and literature evidences, it is necessary for Authors to investigate the measure in PEN whether it will provide sufficient support to informal economy or not. Therefore, this paper objective is to investigate purpose of PEN programs for informal sector and workers to overcome the impact of Covid-19 pandemic and health measures taken. In more depth, Authors also propose and formulate an inclusive policy to jump start the informal sector economy. 46ILO Data Explorer, =en&segment=ref_area&id=IDN_Q 47World Bank, 381
2. LITERATURE REVIEW To strengthen the analysis, Authors will review existing paper and policies brief from various sources. In order to understand the un- derlying condition of Covid-19 pandemic on economy we review paper from Fornaro & Wolf (2020)the Covid-19 coronavirus is spreading throughout the globe. Besides its impact on public health, this coronavirus outbreak is likely to have significant economic con- sequences. The consensus is that the virus will cause a negative sup- ply shock to the world economy, by forcing factories to shut down and disrupting global supply chains (OECD, 2020 which emphasis the effect of Covid-19 pandemic as well as the mitigation taken for the important of fiscal stimulus during the pandemic crisis. Using mathematical model through productivity model of labour employ- ment and labour productivity to capture the aggregate demand, they found that lockdown induces fall future productive capacity, lack of investment from firm and disrupting workers-firms matches. At the end of the paper, Fornaro & Wolf (2020) are in conclusion that the virus causes demand-driven slump, give rise to a supply-demand doom loop, and open the door to stagnation traps. Fornaro & Wolf (2020) stressed that through a mix of monetary and aggressive fiscal policy of supporting the investment (productivity) as the spearhead of Government's action, might be sufficient to sustain employment, growth, and demand slump. To complement the study of Fornaro and Wolf, Authors cites the work of Guerrieri et al. (2020) to enhance our understanding of pan- demic implication to macroeconomic condition especially for the impact of fiscal stimulus business productivity. Guerrieri et al. (2020) use mathematical model and focus on answering the whether the supply shock due to lockdown has effect on the demand as well as the corresponding government monetary and fiscal policies to ad- dress the downturn. Result of Guerrieri et al. (2020) using mathe- matical model does indicate the supply shock affecting demand falls. 382
Agents are believed to cut its spending to mitigate future job loss due to shut down, consequently affecting the demand. To mitigate the effect of shutdown (public health measure) taken by Government, the paper proposes a combined monetary policy through interest rate cut and lowering debt payment with fiscal policy. While govern- ment spending is inefficient to reach affected workers, fiscal policy through employer side payroll tax cut and provision of social insur- ance may contribute. Alon et al. (2020) opinion give differing point of view on eco- nomic policy response in developing country. Their article specifical- ly addresses that there should have been different strategy taken for developing country as the circumstances constraint such as fiscal ca- pacity, healthcare quality, and rate of poverty compared to advanced economies. Alon et al. (2020) specifically states that the differences are: (i) the much younger populations in developing countries, (ii) their lower fiscal capacity, (iii) their more widespread informality, (iv) their lower healthcare capacity, and (v) more frequent per- son-to-person contacts and a greater prevalence of intergenerational cohabitation. Their findings are due to these differences, lockdown is less effective in developing economies as the welfare loss and GDP loss are more prominent compared to the advance economies. De- spite this paper only specifies differences of the effects lockdown be- tween advance and developing economies, this paper could be a good benchmark that policy maker in developing country should be aware of. As previous studies provide understanding of the underlying eco- nomic condition during Covid-19 pandemic, Authors further will investigate literature related to informal sector. To capture the effect, article prior to the pandemic, article prior to pandemic per se may not related to pandemic as the underlying condition are different, and within the pandemic timeline, which closely observing the pan- demic, could provide a clear understanding of informal sector. For example, Mehrotra (2009) article on informal sector during crises in 383
East Asia suggest that large portion of informal sector workforce are at-risk and vulnerable during crisis, thus social assistance programmes should be implemented. Meanwhile, article closely related to infor- mal sector during Covid-19 pandemic are from Williams & Kayaoglu (2020). Williams & Kayaoglu (2020) study calculate the exposure of Covid-19 pandemic on undeclared economy. The article concludes that various socio-demographic and socio-economic in- fluence the participation in undeclared economy. Narula (2020) article, meanwhile, through review of various arti- cles provide insight on general condition of informal sector from developing economies perspective. Narula explains the important of informal sector in developing economies and its role in global value chain, therefore putting informal worker in similar level of playing field in policy making. These are through encouraging employee-em- ployer matchmaking, providing incentives for global value chain for- mal sector to engage with informal worker, and reducing transaction cost to participate in these actions may uplift informal economy for current situation and future sustainability. In practice, several countries have prepared their own version of fiscal stimulus to support informal sector. Several studies from devel- oping countries may give insight regarding this matter, for example, Ezimma K. et al., 2020 and Awofeso & Irabor (2020)the preventive measures (lockdown, movement restriction, social distancing and in- terstate travel ban reviewed the Nigeria's fiscal measures for informal sector which Ezimma K. et al. (2020) view the prolonged social re- strictions should be accompanied with social protection programs for the informal sector meanwhile Awofeso & Irabor (2020) criticize the formulation of Nigeria's stimulus which only focus on demand side. Similarly, Khambule (2020) studies notice that due to large portion of informal economies in South African economy, social protection measures are insufficient to support the informal econo- my. Meanwhile, Unni (2020) study suggest that the Indian's fiscal 384
measures should equal for the demand and supply side of informal sectors. 3. RESEARCH METHODS As the sudden nature of this event, data collection becomes an obsta- cle. Limitation to obtain the most up to date data restrict Authors to build quantitative empirical analysis. Nonetheless, Authors' ap- proach will be similar with Narula (2020) article, which focus on reviewing academic literature to build argumentative analysis and propose suggestion to the policy maker. Aside from Narula (2020), Authors analysis will also take reference from Ezimma K. et al. (2020), Awofeso & Irabor (2020), Khambule (2020), and Unni (2020) which their studies focus on review or assessment of Cov- id-19-related Government measures from Nigeria and South Africa with the point of view of literature. Accordingly, through review of preceding article as the basis, Authors will construct its argument, review Government's National Economic Recovery Program and propose alternative solutions. Regarding data on the informal sector, Authors will use Sakernas Dataset Report from BPS as a basis for describing the informal sector in Indonesia. 4. ANALYSIS RESULTS AND DISCUSSION 4.1 Covid-19 in Indonesia The first confirmed positive cases of Covid-19 in Indonesia were of- ficially announced on March 2, 2020. On the first day cases 1 and 2 were found. After 6 months had passed, to be precise until August 20, 2020, based on data from Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid­19, there have been 147,211 positive confirmed cases with details of 100,674 people who have recovered (68.4% of confirmed); 40,119 people are still in treatment (27.3% of confirmed); and 6,418 people have died (4.4% of confirmed). 385
Figure 1. Daily Development of Covid-19 Cases in Indonesia (until 20 August 2020)48 4000 Daily Case Daily Recovery Daily Death 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 r a M - 2 r a M - 9 ... - 6 1 ... - 3 2 ... - 0 3 r p A - 6 r p A - 3 1 r p A - 0 2 r p A - 7 2 y a M - 4 ... - 1 1 ... - 8 1 ... - 5 2 n u J - 1 n u J - 8 n u J - 5 1 n u J - 2 2 n u J - 9 2 l u J - 6 l u J - 3 1 l u J - 0 2 l u J - 7 2 g u A - 3 g u A - 0 1 g u A - 7 1 g u A - 4 2 Looking at the curve of the development of positive cases of daily Covid-19 in Indonesia (Figure S1), until the end of 2020's first se- mester since the first confirmed Covid-19 case, the mission of flat- tening the curve has not been achieved by Indonesia. Through this movement, we can figure out that daily cases in Indonesia are still very high, even in the past month there were between 1500 and 2500 additional positive cases per day. The daily cases count increase drastically, especially since the PSBB policy was relaxed by various regions, especially DKI Jakarta since early June. Meanwhile, Indone- sian government argues that the number of daily cases continues to increase due to an increase in the number of tests carried out per day by the government. Exploring the age groups distribution, positive cases tend to be mostly found in the 31-45-year age group with a percentage of 31.4%. After that, followed by the 46-59-year-old group (24.7%); 19-30 years (23.5%); and more than or equal to 60 years (11.3%). However, if we look at mortality cases, the age group 46-59 years and more than or equal to 60 years have the two highest percentages, 48Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 on 20th August 2020, covid19.go.id/peta-sebaran 386
namely 39.7% and 38.1%. This data confirms various results from medical research which emphasize Covid-19 fatality for elderly and people having comorbidities. Figure 2. Covid-19 Case per Province (until 20th August 2020)49 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 In Self-Isolaon/Under care Recovery Death Since April 10, 2020, Covid-19 has officially infected all provinc- es in Indonesia. Until 20 August 2020, more than forty percent of confirmed cases were in DKI Jakarta (21.3%) and East Java (20.0%), two of the largest GDP contributors in Indonesia. Apart from these two provinces, there is no other province with the proportion of cases above 10%. In Figure S2, 10 provinces with the highest cases come from various major islands in Indonesia and Bali. This data indicates that the virus has spread throughout all Indonesia's strate- gic regions. The Indonesian government has failed to stem the spread of the virus which first entered the country via DKI Jakarta. People's physical movement could not be halted, despite PSBB the govern- ment had urged residents not to conduct annual Ramadhan's exodus or moving to other areas at the end of March until the end of PSBB period. Apart from looking at the distribution of data based on age and region, it is important to note that Covid-19 can attack anyone re- 49Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 on 20th August 2020, covid19.go.id/peta-sebaran 387
gardless of certain social class. This is in accordance with the state- ment of the Indonesian Minister of Home Affairs that this virus can attack all groups regardless of social class, age, and religious back- ground. The more often a person does activities in public places without doing physical distancing, the greater his chance of being infected. Thus, people who are forced to continue working in public areas and meet face to face to carry out their jobs have a greater chance of becoming infected than those who have the option of working from home. One of the working groups that are generally from the lower middle class and the majority still have to carry out their work in public places and even on the roads are informal sector workers such as street vendors, barbers, masseurs, newspaper deliver- ers, public transportation drivers and also online taxi drivers. They should have gotten a special portion in the policies made by the government to deal with the impact of Covid-19. 4.2 Indonesia's informal sector profile BPS defines an informal sector worker as the main work status of a person which includes self-employed, trying to be assisted by tempo- rary workers / family workers, and casual workers.50 The results of the Sakernas Survey in February 2020 show that, in Indonesia, from 131.03 million people who work, 56.50% are working in informal activities (74.04 million people). This result is higher than the August 2019 survey period which only reached 55.73%. Based on the gender category, Sakernas February 2020 shows that the male group dominates the informal sector with a proportion of 56.96%. The data also reveals that there are two provinces with levels of informal workers (TPI) that reach above 75%, namely East Nusa Tenggara (76.94%) and Papua (76.57%). Meanwhile, DKI Jakarta 50BPS, yt0=Cari 388
(32.13%) and Riau Islands (33.25%) were the two provinces with the lowest rates (BPS, 2020b). Based on Sakernas 2019 data, in terms of age groups, it was found that the highest TPI was in the working population with the age group 60 years and over (elderly population) with 84.29%, then fol- lowed by the 25-59 year age group with 54.79% and age 15-24 years with 39.69%. Then, if viewed according to the last education com- pleted, it was found that the group of elementary school (SD) grad- uates and below had the highest TPI value with 76.94%. In a row, the group of graduates from SMP, SMA, SMK, and College Level was in the next sequence with the respective proportions of 61.57%, 44.83%, 34.86%, and 15.27%. From these data, there is a tendency that the lower level of education, the greater the potential for work- ing in the informal sector. Then when viewed from the type of busi- ness field, the agricultural sector has the highest TPI value with 42.92%, followed by the service sector with 40.47% and the indus- trial sector with 16.34% (BPS, 2020c). Informal sector is a term used to describe workers, activities and enterprises that are not (or weakly) monitored, regulated or regis- tered by the government, and, by extension, have limited or no ac- cess to public support (Narula, 2020). From this definition, we can see that the informal sector tends not to be touched by the rules set by the government, thus the activities of this sector are very vulnera- ble to suddenly disappearing or coming back in other forms due to the necessities of life that need to be fulfilled. Pulungan (2020) explained two basic things why the informal sector can be unseen from government regulation. First, the informal sector is unrecorded, both in terms of number and distribution. Real examples of informal sector in daily life which are burdensome to record are hawkers and street vendors. Even so, we have to admit that at this time there is an informal sector group whose data can be obtained easily, especially those who have utilised online platforms such as online motorcycle taxi partners and sellers on e-commerce 389
platforms. Second, the contribution of the informal sector in econo- my is lower than the formal sector, despite this fact, informal sector can absorb more labour. Asian Development Bank (ADB) and BPS (2010) calculate the role of the informal sector in GDP through the contribution of micro enterprises. Given most of these business ac- tors are workers in the informal sector. In 2018, the portion of mi- cro-businesses reached 38% of GDP. If calculated, the portion will reach 47% of GDP. The number of micro business units in 2018 reached 63 million (98% of the total micro, small and medium business units). In terms of employment, the informal sector in Indonesia absorbs 70.49 million, while the formal workforce reaches 56.02 million. The respective portions of the total Indonesian work- force are 55.72% and 44.28%. Moreover the majority of Indonesian informal enterprises are very small micro-enterprises with the char- acteristics of having fewer than five employees, paying low wages, being relatively unproductive compared to large companies, man- aged by individuals with low education levels, and supplying prod- ucts to local markets (Rothenberg et al., 2016). Pulungan (2020) also provided three arguments about why the government should formulate strategic policies to protect the infor- mal sector. First, the informal sector relies heavily on daily income to provide for their families. The application of social distancing or physical distancing really hits the demand of the products of the in- formal sector. Most of these sectors must operate face to face and cannot yet be fully replaced by online facilities from the internet. Second, the blow to the sales of the informal sector spreads to their ability to repay loans. The actors' access to finance in the informal sector is closer to the middlemen, because it is easy to disburse even though the interest is exorbitant. Their access to the formal financial sector is hampered by complex requirements ranging from issues of security to business continuity. Third, the downturn in the informal sector has the potential to increase the unemployment rate, the pov- erty rate, and exacerbate income inequality. Basically, informal sector 390
actors are dominated by unskilled employments and relatively low education, so it is relatively difficult for them to move to other jobs. As previously mentioned in literature review part, Alon et al., (2020) stated that an attempt to control the disease through lock- down may increase the size of informal sector. Another thing to con- sider, the lockdown or shutdown may put formal worker, with lim- ited saving, to migrate to informal sector, consequently a decline in income and consumption. ILO and World Bank data calculates 47.89% of employment are vulnerable, hence lockdown may in- crease this number through migration from formal to informal worker. This may also increase the challenge for having a good qual- ity of informal sector database as the data for the newly or prospec- tive informal worker would be hard to obtain due to current move- ment restriction. It should be noted that before the pandemic, the informal sector naturally tended to be reluctant to register its busi- ness. There are at least two reasons why many informal companies do not register their business with the government, namely because they do not have the desire to expand or borrow from formal financial sources or because they avoid taxes (Rothenberg et al., 2016). 4.3 Assessment of government's economic stimulus for informal sector Covid-19 has multi-faceted effects ranging from health to social, economy, and financial problems. This condition resulted in extraor- dinary events and placed enormous pressure on the demand and supply side at a macro scale. Initially the government was firm in carrying out the mission of flattening the curve by implementing large-scale social restrictions (PSBB) in various areas indicated as red zones for the spread of Cov- id-19. This policy was implemented especially in the period April and May 2020 in various big cities such as Jakarta and Surabaya. The logical consequence of the implementation of the PSBB is that eco- 391
nomic activity is choked up as trading activities that are carried out physically must stop. This has caused a major blow to various sectors, including the informal sector. Since June 2020, the government in various regions have relaxed the PSBB policy or what is more com- monly referred to as the transitional PSBB. Throughout the PSBB, Indonesia economy contract 5.4% year-to-year in second quarter due to reduced consumption and investment. The presence of the Covid-19 forces the government to manage the pandemic problem, but also compel the Government to find new normal solutions to solve Indonesia's fundamental problems. Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2020) explained that there are at least three problems with Indonesia's Fundamental Prob- lems in Indonesia, namely: 1) Productivity Needs to Be Revamped, 2) Competitiveness Needs to Be Enhanced, and 3) Quality of Hu- man Resources. In the aspect of human resources and labour quality, there are at least three main issues that should be mentioned. First, the popula- tion of productive age is still dominant, but their productivity tends to be low and they are still unemployed. Second, more and more quality business fields are needed for equal employment opportuni- ties. Third, the middle class is still vulnerable to falling into poverty and many still work in the informal sector. Improvements in public policies in overcoming problems in the informal sector will have a multiplier effect on improving the quality of human resources and workforce in Indonesia. The government has set a total budget of Rp 695.2 trillion as the cost of handling the impact of Covid-19 in 2020. The handling fee is divided into two programs. First, the Health Program with a budget of Rp 87.55 trillion which will be used to handle aspects that are directly related to health impacts such as patient care and treat- ment, intensive medical personnel, death benefits, JKN contribution assistance, the Covid-19 Task Force, and incentives and taxation in the health sector. Second, the PEN with a budget of Rp 607.65 tril- 392
lion. PEN has 5 major program, namely 1) Social Protection with Rp 203.9 trillion; 2) Sectoral K/L (Ministerial) and Local Govern- ment with Rp 106.11 trillion; 3) UMKM with Rp 123.46 trillion; 4) Corporate Financing with Rp 53.57 trillion; and 5) Business In- centives with Rp 120.61 trillion. Authors have discussed that the informal sector needs special at- tention from the government to help them deal with the impact of the pandemic. Of course, Authors expect that there are aspects of the PEN program that specifically touch the informal sector. However, looking deeper into the five major aspects of the PEN program, none of them are aimed specifically for the informal sector. Citing Guerrieri et al. (2020) studies, they specifically mentioned that fiscal policy may be able to help the economy, should it targeted to correct recipient. Table 1. PEN Program Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2020) PEN Formal sectors/ workers Informal sectors/workers Budgeted Amount (trillion IDR) Social protection PKH Nine basic goods Jabodetabek social assistance Non-Jabodetabek social assistance Pre-working Electrical discount Food transfer Village cash transfer Sectoral K/L (Ministerial) / Local Government Labour intensive program Housing incentive Tourism Economic recovery Physical DAK reserve x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37.40 43.60 6.80 32.40 20.00 6.90 25.00 31.80 18.44 1.30 3.80 5.00 8.70 393
PEN Formal sectors/ workers Regional loan Expansion Reserve Fund Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Interest subsidy Restructuring bail out Expenditure for Guarantee Service Fee Working capital guarantee MSME final taxes Cooperation investment financing through LPDB KUMKM Corporate financing Labour intensive restructuring investment State investment Working capital Business incentives Personal income tax Import tax exemption Corporate income tax instalments discount VAT refund Corporate income tax rate cut Other stimulus x x x x x x x x x x x x x x x x Informal sectors/workers x x x x x Budgeted Amount (trillion IDR) 10.00 58.87 35.28 78.78 5.00 1.00 2.40 1.00 3.42 20.50 29.65 39.66 14.75 14.40 5.80 20.00 x 26.00 Note: x = Program Beneficiaries Table 1 review the purpose of PEN program (healthcare related policy will be excluded from Authors' analysis as it is out of the scope of our study) with regards to its respected target group. Each pro- gram has its own focus that serve various purposes. Social protection program focuses on providing basic necessities, meanwhile Sectoral/ Regional programs focuses on government spending. The remaining programs which are MSME, corporate financing and business incen- tives are focused on business. 394
Table 1 classifies two types of beneficiaries from the five major programs in PEN, namely the formal sector and the informal sector. There are two programs that can protect the informal sector as ben- eficiaries, namely Social Protection and MSME. The Social protec- tion program clearly covers all groups of people who need it, wheth- er from the informal sector, the formal sector, even those who do not work, because the nature of this assistance is for people who are clas- sified as poor and vulnerable. The MSME program can also provide space for the informal sector because in Government Regulation Number 23 of 2020 as updated through Government Regulation Number 43 of 2020, which guides the implementation of PEN, it is stated that businesses carried out individually (self-employed) as long as they meet certain other criteria, can be categorized as MSME who can get assistance from the program. This is in line with the definition from BPS that one of the characteristics of informal work- ers is self-employed. Looking deeper at the MSME programs, it turns out that the programs within MSME with a total budget of Rp 123.46 trillion focuses more on granting relief on credit facilities from formal finan- cial institutions such as interest subsidies, restructuring, working capital guarantees, and investment financing in cooperatives. These programs are common for formal sectors MSME which the business are registered and properly pay their taxes. On the other hand, ma- jority of informal sector businesses and workers are unregistered, do not have tax identification number, and have no relationship with formal credit institutions. Should they need working capital or meet basic daily necessities, they have to take loan from middlemen lend- ing and loan sharks. Thus, practically, the informal sector (businesses and workforce) have to rely exclusively from the success of PEN pro- gram in the aspect of social protection, which focuses more on social assistance for living or cash transfer, has not gone deeper into main- taining or even developing their business. 395
Based on the IMF Report on Policy Responses to Covid-19,51 there are many developing countries that provide certain assistance schemes to the Informal Sector. In the report, which was updated on August 14, 2020, Indonesia is also listed as one of the countries, but the assistance provided by Indonesia to the informal sector is indirect but through cash transfers and also the benefits of the Pre-Employ- ment Card, which actually functions for unemployment. Taking reference from other studies, Khambule (2020) criticized the approach in South Africa which aside from the insufficient fund- ing, the program itself lump the social protection measure for formal sector/worker with informal sector/worker. Similarly, insufficient funding in the Social protection aspect along with combined for- mal-informal sector as the target group and may not help the infor- mal sector to survive the pandemic and lack of support on supply side its revival post pandemic. Unni (2020) assessment on India's fiscal measures notice that the measures taken, similar to PEN, such as increasing liquidity, may help the aggregate supply side. Fair treatment of demand and supply side are emphasized in the fiscal measures. As PEN's Social protec- tion and MSME may help the supply and demand side, but due to informality nature of informal sector, in practice informal sector may be left out. According to the report, policies taken by Indonesia for the infor- mal sector tend to be less specific and difficult to measure when com- pared to several other developing countries such as: 1) Burkina Faso that suspends government fees charged to informal sector operators for rental, security and parking in urban markets; 2) Cabo Verde which provides income compensation to provide financial support to individuals operating in the informal sector; 3) Cote d'Ivoire that specifically allocates 0.3% of GDP to support the informal sector 51IMF Report, ponses-to-Covid-19#I 396
and 0.4% of GDP for MSMEs; and 4) Mauritius which created a special assistance program for the informal sector or self-employed in the form of a Self-Employed Assistance Scheme worth Rs2.4 billion (0.5% of GDP). The informal sector in Indonesia could not be optimally support- ed due to the lack of measurable social assistance or cash transfers allocated by the government for the informal sector. The statement is in accordance with the report made by Bank for International Settle- ments in June 2020 with the emphasis that most informal workers have incomes above the national poverty line, therefore most of them will ineligible to access the relief. In the report, BIS explained that many countries have introduced new measures, including one-time unconditional cash transfers to informal workers in Argentina, Peru and Turkey; two-month transfers in Colombia and the Philippines; three-month transfers in Brazil, Chile and Thailand; and a six month transfer in South Africa. Figure 3. Cash Transfers to Informal Workers in Several Countries52 52Bank for International Settlements (BIS), Annual Economic Report (June 2020) 397
Program pay-outs range from 13 to 60% of the monthly mini- mum wage. For most of cases, this is lower than the average month- ly labour income earned by informal workers as reported in the na- tional income survey. Countries with narrower fiscal space tend to offer less assistance (e.g. Chile, Colombia and South Africa). Esti- mated costs of this program (in annual terms) range from 0.3% of South Africa's GDP to 7.4% in the Philippines. Díez et al. (2020), in IMF Research, advocates that high infor- mality and low social protection coverage in Emerging Markets and Developing economies indicates weak social stabilizers. Unlike Ad- vanced Economies which mostly consists of registered businesses and workers, high informality becomes major challenges in reaching the unregistered business. Alternatively, IMF recommends support- ing the informal sector through its worker by relaxing the eligibility criteria, expanding the coverage of social assistance program, and innovative cash transfer schemes. Figure 4. Current Social Assistance (SA) package distribution on households relying on informal jobs53 It could be seen form World Bank Report in FIGURE-4 that more than half of the households of selected countries that rely on income comes from employment in the vulnerable informal sector, nevertheless not in the bottom 40%, are projected to receive some 53Indonesia Economic Prospects, World Bank (2020) 398
form of social assistance by 2020. The data also shows there are around 4 million households that are between the fifth and eighth decile of consumption and are dependent on informal employment, but will not have access to assistance under one of the Government of Indonesia's seven Covid-19 response measures except Kartu Pra­ kerja. Consequently, more than half of the households that depend on the informal sector for income and are not covered work in the traditional sector, with this group projecting the sharpest decline in employment. Nearly 60% of them are self-employed, 45% do not have access to health insurance, more than 70% do not have access to credit, and more than half do not have a bank account. About half of them live in rural areas. It is predicted that the aid package set by the Indonesian govern- ment won't give a significant impact to protect the majority of Indonesia's middle class candidates, namely households in the five to eight deciles of consumption distribution, many of whom work in the informal sector. The latest Government cash transfer for low in- come earner might also fail to deliver to the informal sector, due to unregistered nature. Reaching the informal sector are monumental as World Bank sees them as an important group to expand the middle class and unlock Indonesia's development potential and achieve high-income country status. Thus, households that rely on the informal sector must be protected more seriously from falling into poverty. Based on the various discussion above, there has been no specific policy from the Indonesian government aimed at restoring the econ- omy for the informal sector yet. Even though helping the informal sector through social assistance in economic recovery programs is still beneficial for them compared to not getting assistance at all, but with the uncertainty about when the pandemic will end, it would be better if there is policy sharpening for the informal sector. 399
5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Covid-19 pandemic, aside from health damages, also creates eco- nomic damages to variety of social groups, among them, the most affected and most vulnerable are the informal sector and informal worker within. Social distancing measure and various social adjust- ment and health protocols applied in the society would directly af- fect the informal sector income. Looking deeper into the Govern- ment's non-health measure, Authors find lack of the budgeted pro- gram directly and specifically covering damages in informal sector. Considering informal sector's crucial role in employing large portion of workforce, moreover it is vulnerability in economic shocks, Au- thors are in opinion that informal sector may requires major atten- tion from Government. As a policy recommendation, there are 3 steps that can be taken by the government for the informal sector: 1) Establish a specific PEN program for the informal sector is a form of priority consider- ing that currently the informal sector is only placed as part of the Social Protection and MSME programs; 2) Crate and develop the database of the informal sector in Indonesia as a basis for policy mak- ing; 3) Build a master plan on long-term strategic policies for the Informal Sector in Indonesia. REFERENCES Alon, T. M., Kim, M., Lagakos, D., & Vuren, M. Van. (2020). "How Should Policy Responses To the Covid-19 Pandemic Differ." NBER Working Paper Series 27273. Awofeso, O., & Irabor, P. A. (2020). "Assessment of Government Response to Socioeconomic Impact of Covid-19 Pandemic in Nigeria." Journal of Social and Political Sciences, 3(3). doi.org/10.31014/aior.1991.03.03.201 400
Badan Pusat Statistik (BPS). (2020a). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32%. view/id/960. Badan Pusat Statistik (BPS). (2020b). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2020. Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS). (2020c). Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2019. Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS). (2020d). Sistem Informasi Rujukan Statistik ­ Inflasi. dikator/85 Badan Pusat Statistik (BPS). (2020e). Tingkat Ketimpangan Penge­ luaran Penduduk Indonesia Maret 2020. Badan Pusat Statistik (BPS). Bank for International Settlements. (2020). Annual Economic Report Annual Economic Report (Issue June). Blundell, R., Costa Dias, M., Joyce, R., & Xu, X. (2020). "Covid-19 and Inequalities". Fiscal Studies, 41(2), 291-319. org/10.1111/1475-5890.12232 Díez, F., Duval, R., Maggi, C., Ji, Y., Shibata, I., & Tavares, M. M. (2020). Options to Support the Incomes of Informal Workers Dur­ ing Covid­19 (Vol. 2020, Issue Mimic). Ezimma K., N., Ifeanyi E., O., & Clara, A. C. (2020). "Informal Sector and Nigerian Economic Prospects: The Covid-19 Expe- rience." European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1-5. Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, R. of I. (2020). Fiscal Pol­ icy and Financial Sector during Covid­19 Pandemic. Fornaro, L., & Wolf, M. (2020). Covid-19 Coronavirus and Macro- economic Policy : Some Analytical Notes. Barcelona GSE Work­ ing Paper Series, 1168, 1-8. Furceri, D., Loungani, P., Ostry, J. D., & Pizzuto, P. (2020). "Pan- demics and inequality: Assessing the impact of COVID-19." In 401
S. Djankov & U. Panizza (Eds.), Covid­19 in Developing Econo­ mies (p. 387). Centre for Economic Policy Research. Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). "Macroeconomic Implications of Covid-19: Can Negative Sup- ply Shocks Cause Demand Shortages?" SSRN Electronic Journal, 1-36. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). Peta Se­ baran | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid­19. covid19.go.id/peta-sebaran ILO. (2020a). ILO Data Explorer. In ILO Data Explorer. ILO. (2020b). Informal Economy. ILOSTAT. IMF. (2020). Policy Responses to Covid­19. Khambule, I. (2020). The Effects of Covid­19 on The South African Informal Economy : Limits and Pitfalls Of Government ' s Response THE EFFECTS OF Covid­19 ON THE SOUTH AFRICAN INFORMAL ECONOMY : LIMITS AND PITFALLS OF GOVERNMENT ' S RESPONSE (Issue July). Mehrotra, S. (2009). "The Impact of the Economic Crisis on the Informal Sector and Poverty in East Asia." Global Social Policy, 9(1_suppl), 1468018109106887 101-118. Narula, R. (2020). "Policy opportunities and challenges from the Covid-19 pandemic for economies with large informal sectors." Journal of International Business Policy, 3(3), 302-310. doi.org/10.1057/s42214-020-00059-5 Pulungan, A. (2020). Darurat Sektor Informal. Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. 402
(2016). "Rethinking Indonesia's Informal Sector." World Devel­ opment, dev.2015.11.005 80, 96-113. Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). "SMERU Working Paper, April, 1-20. tion-indonesia Unni, J. (2020)." Impact of Covid-19 on Informal Economy: The Revival." Indian Journal of Labour Economics, 63(s1), 113-118. Valensisi, G. (2020). "Covid-19 and global poverty: A preliminary assessment." In Simeon & U. P. Djankov (Eds.), Covid­19 in Developing Economies (p. 387). Centre for Economic Policy Research. Williams, C. C., & Kayaoglu, A. (2020). "The coronavirus pandem- ic and Europe's undeclared economy: Impacts and a policy pro- posal. " South East European Journal of Economics and Business, 15(1), 80-92. World Bank. (2020a). "Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery." In World Bank. World Bank. (2020b). Vulnerable employment, total (% of total em­ ployment) (modeled ILO estimate) _ Data. 403
Bab 14 STIMuluS EKoNoMI DI MASA PANDEMI: hARAPAN DAN REAlITA Nugraha Pukuh,54 Muhammad Arief Rosyid,55 dan Hayu Fadlun Widyasthika56 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 telah memberi guncangan pada perekonomian bukan hanya Indonesia namun juga dunia. OECD (2020) menghi- tung bahwa pertumbuhan ekonomi tahunan banyak negara bernilai negatif atau mengalami penurunan. IMF (2020) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahunan negara maju dan berkembang akan bernilai negatif. Hal ini selaras dengan data yang dirilis BPS (2020) di mana penurunan perekonomian Indonesia sudah terekam sejak kuartal I tahun 2020. Pada kuartal 1, laju pertumbuhan Indonesia sudah mengalami kontraksi menjadi 2,97%. Kontraksi lebih dalam terjadi pada kuartal II ketika pertumbuhan bernilai negatif sebesar 5,32%. 54Koordinator Fungsi Statistik Sosial, BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayuagung 55Wasekjen BPP HIPMI; Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakul- tas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 56Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayuagung 404 |
Jika dilihat lebih rinci menurut sektor usaha, maka hampir selu- ruh lapangan usaha merasakan dampak dari wabah dunia ini. Hanya ada satu lapangan usaha yang mampu tumbuh dan meningkat, yaitu sektor informasi dan komunikasi. Sisanya, mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan ada yang bernilai negatif. Sektor yang menga- lami penurunan sangat dalam yaitu Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar -30,84%, serta Akomodasi dan penyediaan makan mi- num, sebesar -22,02% (BPS, 2020). Serupa dengan Indonesia, pen- dapatan sektor ritel dan transportasi di Malaysia juga mengalami penurunan secara signifikan (Fabeil, Pazim, & Langgat, 2020). Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diikuti dengan penerapan sistem bekerja dari rumah bagi ASN dan Sebagi- an besar pegawai swasta, guna mencegah penyebaran virus Covid-19, menjadi salah satu faktor pemicunya. Banyak pelaku usaha yang me- ngurangi, bahkan menghentikan proses produksi selama masa PSBB. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang meliputi (1) penurunan omset karena ber- kurangnya permintaan (2) sulitnya memperoleh bahan baku (3) Rantai distribusi yang terhambat, dan (4) sulit melakukan aktivitas produksi (Damuri & Hirawan, 2020). Jika dilihat secara spasial, lumpuhnya perekonomian terjadi se- cara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, provinsi Bali ter- catat sebagai daerah dengan kontraksi perekonomian yang paling dalam, yaitu -10,98%, diikuti dengan DKI Jakarta, Banten dan DIY. Bahkan seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Kondisi ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan mengingat Pulau Jawa dan Bali berkontribusi lebih dari lima puluh persen terhadap PDB Indonesia (BPS, 2020). Pembahasan penurunan ekonomi sebagai respons dari pandemi sering berfokus pada ekonomi makro. Padahal pada skala mikro, pe- laku usaha yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Se- perti yang diungkapkan Ekonom Paul Krugman, "Countries do not 405
buy or sell goods overseas; companies do" (ITC, 2020). Studi mengenai dampak wabah pandemi terhadap usaha sudah dilakukan, namun mayoritas hanya pada ruang lingkup UMKM (Fabeil et al. (2020); Shafi, Liu, and Ren (2020); Dai, Hu, and Zhang (2020); Turner and Akinremi (2020)). Pembahasan mengenai dampak krisis pada usaha besar masih terbatas. Faktanya, seluruh skala usaha merasakan dam- pak yang sama, misalnya kegiatan pertambangan (Govinden, Pillay, & Ngobeni, 2020). Saat pandemi, ketika karyawan terus bekerja dari rumah, pemilik bisnis berusaha memperbaiki rantai suplai dan mencari kontrak domestik maupun luar negeri yang baru (Turner & Akinremi, 2020). Langkah cepat telah diambil pemerintah dengan membuat kebi- jakan dan program guna memberikan stimulus perekonomian pada masa normal baru. Kebijakan tersebut meliputi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dana perlin- dungan sosial, dan insentif dunia usaha, berupa bantuan modal usa- ha bagi UMKM dan kredit modal kerja korporasi padat karya. Ke- mudian memberikan stimulus pajak untuk pekerja dan pelaku usa- ha, seperti pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerin- tah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai bagi yang terdampak Covid-19. Selain itu juga juga penyederhanaan jumlah lartas akivitas ekspor impor (kemenkeu, 2020a). Sedangkan dari sisi moneter pemerintah memberikan stimulus bagi UMKM be- rupa subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok dan bunga bagi nasabah KUR (Kemenkeu, 2020b). Paket kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mem- berikan stimulus ekonomi tentu harus didukung dengan anggaran yang besar. Harapannya, jika implementasi di lapangan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pelaku usaha, maka aktivitas ekonomi dapat menggeliat kembali. Namun, apakah kebijakan yang telah disusun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pelaku usaha. Tujuan pe- nelitian ini adalah melihat kesesuaian antara kinerja paket kebijakan stimulus pemulihan ekonomi dengan kebijakan apa saja yang sebe- 406
narnya diinginkan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini mengkaji dampak pandemi Covid-19 yang dialami seluruh pelaku usaha baik usaha mikro-kecil maupun usaha menengah-besar. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pandemi dan Ekonomi Teori D. E. Bloom and Canning (2006) menyatakan bahwa hubung- an antara epidemi dan ekonomi seperti hubungan antara kesehatan dan ekonomi yang saling berkaitan ibarat lingkaran setan (vicious cyrcle) karena selalu ada trade­off. Epidemi bisa menghambat per- ekonomian karena kesehatan penduduk yang memburuk dapat mengurangi pendapatan yang akan diterima, dan mengurangi per- lindungan diri terhadap ancaman penyakit lainnya. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dibutuhkan penduduk untuk dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi asupan gizi yang baik dan biaya kesehatan. Frenk (2004) menyatakan hal yang sama di mana kinerja kesehatan dan kinerja ekonomi memiliki hu- bungan yang vital. Negara-negara maju memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, dan fakta dasar mengungkapkan bahwa kemiskinan berdampak buruk bagi harapan hidup penduduk. Sebaliknya, pen- dapatan nasional berpengaruh langsung pada pengembangan sistem kesehatan di suatu negara, contohnya pembentukan kebijakan asu- ransi publik Teori mengenai hubungan antara ekonomi dan kesehatan terus berkembang dan tidak lepas dari perdebatan. Menurut Weil (2013), pertumbuhan ekonomi memberidampak negatif bagi kesehatan. Perekonomian yang meningkat tidak menghasilkan peningkatan di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan konsumsi yang berlebihan sebagai akibat dari peningkatan pendapatan ternyata meningkatkan kasus obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sesuai. Selain itu jumlah populasi 407
yang meningkat semakin, memperbesar risiko terkontaminasinya makanan dan air dikarenakan banyaknya sampah yang dihasilkan, dan semakin banyak polusi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Alsan, Bloom, and Canning (2006) memiliki pendapat yang selaras, di mana kesehatan yang lebih baik, tidak harus menunggu pereko- nomian membaik. Langkah-langkah untuk mengurangi beban pe- nyakit, memberikan makanan sehat bagi anak-anak, menerapkan pola hidup sehat, dengan sendirinya akan berkontribusi mencipta- kan perekonomian yang lebih baik. Gambar1. Pandangan Tradisional tentang Kesehatan dan Pendapatan Sumber: D. Bloom and Canning (2003) D. Bloom and Canning (2003) mengungkapkan bahwa ada dua pandangan mengenai kaitan antara kesehatan dan perekonomian. Pandangan pertama adalah pandangan tradisional, di mana pertum- buhan ekonomi disebabkan proses dari akumulasi banyak faktor di mana kesehatan dipandang sebagai produk sampingan. Hal ini da- pat dilihat lebih jelas melalui Gambar 1. Pandangan berikutnya di- gambarkan melalui Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan paradigma baru di mana kesehatan berinteraksi secara langsung dengan pereko- nomian melalui produktivitas pekerja dan secara tidak langsung 408
memberi pengaruh pada investasi, baik pada manusia maupun mo- dal fisik. Pandangan ini menghasilkan banyak interaksi dan pola hu- bungan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan bukan hanya untuk efek kesejahteraan saja, namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar 2. Pandangan Baru Kesehatan dan Pendapatan Sumber: D. Bloom and Canning (2003) Kasus gangguan kesehatan berskala besar seperti epidemi dan pandemi sudah terjadi sejak dulu. Mulai dari the Black Death, Wa- bah London, Influenza, Flu spanyol, AIDS/HIV, Flu Burung, hing- ga wabah Covid-19 yang terjadi saat ini. Semua epidemi selalu me- nuntut proses pmulihan ekonomi yang ekstra bagi negara yang mengalaminya. Pandemi Covid-19 yang dirasakan saat ini bermula dari Cina dan pada akhirnya memengaruhi negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena Cina memegang peranan penting pada rantai Supply di pasar global. Selain itu pandemi ini juga memberi pukulan pada sektor keuangan, pariwisata yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global jatuh hingga 1,5% sepanjang tahun 2020 (OECD, 2020). Hal ini selaras dengan ulasan Abiad et al. (2020), bahwa wabah ini sangat memengaruhi negara Asia lainnya dalam aspek ekonomi. Ter- 409
jadi penurunan tajam permintaan domestik, pariwisata dan bisnis perjalanan, perdagangan dan produksi, serta gangguan pasokan pada kegiatan ekonomi di RRC. Penurunan permintaan barang dan jasa dari RRC akan berpengaruh signifikan, karena RRC merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menyumbang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global. Selain itu RRC juga menjadi pasar ekspor utama bagi banyak negara. Kajian ekonomi terhadap Autralisa yang dilakukan oleh PWC (2020) menyimpulkan bahwa perekonomian Austalia juga terpenga- ruh oleh pandemi ini. Sektor yang paling terasa dampaknya adalah bisnis domestik yang mengandalkan kedatangan turis dari luar Australia dan bisnis ekspor. Selain itu harga komoditas juga beranjak naik karena pemerintah Cina fokus pada pembangunan infrastruk- tur sarana kesehatan sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuh- an ekonomi sekaligus mengatasi pandemi. Selain itu, nilai dolar Australia terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Akibatnya, pertum- buhan ekonomi Australia diramalkan akan turun menjadi 1,32% pada awal kontraksi, dan akan terus menurun hingga puncaknya di 5,2%. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga yang diestimasi akan berkurang sebesar 37,9 miliar dolar Australia pada 2020, pene- rimaan pajak berkurang 25,8 miliar dolar Australia, biaya sosial yang meningkat karena korban jiwa, dan juga rasa takut berlebihan me- nyebabkan terjadinya penimbunan makanan dan produk medis. Selain aspek kesehatan dan ekonomi, UNDP (2020) mengung- kapkan bahwa pandemi covid juga telah memicu krisis pembangun- an manusia. Kondisi pembangunan manusia pada 2020 setara de- ngan penurunan pembangunan manusia di era 1980an. Namun sa- yangnya, krisis kali ini menghantam seluruh elemen pembangunan manusia, mulai dari pendapatan (kontraksi terbesar sejak Great Dep­ ression pada 1930-an), kesehatan, hingga pendidikan (angka putus sekolah yang meningkat karena tidak adanya akses pendidikan menggunakan internet). Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan nilai GNI per kapita sebesar 4%. 410
Ozili and Arun (2020) mengungkapkan bahwa virus corona me- micu resesi global karena adanya kebijakan social distancing dan lock­ down di banyak negara. Kebijakan tersebut berakibat pada berku- rangnya aktivitas ekonomi dan memengaruhi harga saham pada pa- sar saham utama. Sektor yang paling merasakan dampak dari penye- baran virus ini, bukan hanya kesehatan dan travel industry, namun hampir pada seluruh sektor seperti sport industry, financial sector, fi­ nancial market, event industry, entertainment industry, bahkan sektor pendidikan. 2.2 Pelaku Bisnis dan Krisis Pandemi yang tejadi kali ini memang memberi pukulan langsung bagi pelaku usaha sebagai komponen utama dari aktivitas ekonomi (ITC, 2020). Menurut ILO (2020), dari 1000 perusahaan yang mengikuti survei, 70% harus mematikan operasi; 75% diperkirakan mengalami penurunan pendapatan; dan 75% mengalami penurun- an permintaan, dan dampak yang paling dramatis adalah tujuh dari 10 perusahaan telah mengurangi kapasitas produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah pegawai, baik secara permanen maupun sementara, dan pengurangan gaji. Fenomena serupa terjadi hampir pada seluruh negara di dunia. Turner and Akinremi (2020) meneliti dampak pandemi terhadap bisnis di China. Dampak pandemi yang terjadi saat ini berbeda de- ngan epidemi dan pandemi yang pernah terjadi sebelumnya. Misal- kan wabah influenza, yang berdampak pada angka kematian yang lebih tinggi khususnya di perkotaan dan penduduk usia kerja. Se- dangkan angka kematian karena pandemi Covid-19 tidak sebesar wabah besar yang pernah terjadi sebelumnya. Atau pada saat wabah MERS tahun 2015 di Korea Selatan, di mana pengeluaran kon- sumen menurun, bukan karena menurunnya pemasukan namun karena adanya disrupsi pada pola konsumsi penduduk yang ketakut- 411
an dan memilih untuk tidak sering keluar rumah, sehingga mengu- rangi pola belanja mereka (Jung, Park, Hong, & Hyun, 2016). Kebijakan lockdown yang diterapkan di China saat pandemi Co- vid-19 telah memberi dampak yang berbeda dibandingkan pandemi sebelumnya. Kerugian yang signifikan dirasakan bisnis, terutama sektor jasa dan hiburan, hingga mencapai dua digit. Sebaliknya in- dustri di bidang kesehatan justru mengalami peningkatan. Usaha kecil dan menengah mengalami keparahan pada jangka pendek. Se- dangkan pemilik bisnis berusaha memperbaiki rantai suplai dan mencari kontrak yang baru (Turner & Akinremi, 2020). Hasil pene- litian ini serupa dengan penemuan penelitian dari Dai et al. (2020) yang juga melakukan survei tentang pelaku usaha dan inovasi di China. Hambatan bagi perusahaan di hulu yaitu penguragan tenaga kerja, sedangkan perusahaan di hilir menghadapi tantangan yang lebih serius yang berkaitan dengan rantai suplai dan permintaan konsumen. Penelitian dan survei terkait dengan pandemi dan pelaku usaha juga dilakukan di negara dan lembaga lain. Fabeil et al. (2020) me- neliti dampak krisis pandemi Covid-19 pada pelaku usaha sklala mikro dan strategi mereka untuk pulih dari krisis di Malaysia. Me- tode yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara via tele- pon di mana data yang dikumpulkan mengenai perspektif, penga- laman pengusaha yang rentan kelangsungan bisnisnya, dan strategi pemulihan mereka selama krisis Covid-19. Hasilnya, pelaku usaha yang paling terkena dampak langsung dari kebijakan pelarangan per- jalanan dan pengawasan mobilitas penduduk adalah pengusaha skala mikro. Dampak buruk yang dirasakan pengusaha mikro lebih besar dan signifikan dibandingkan pelaku usaha dengan skala lebih besar. Pengusaha mengalami pembatalan atau penutupan usaha, dan ber- kurangnya pendapatan akibat penutupan beberapa sektor pendu- kung, seperti ritel dan transportasi. Hasil yang sama juga dirasakan oleh pelaku usaha di Afrika Selatan. Govinden et al. (2020) menun- jukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan gangguan be- 412
sar bagi perekonomian dan masyarakat Afrika Selatan. Kebijakan lockdown yang diberlakukan, telah melumpuhkan industri yang ber- gantung pada pergerakan barang, sektor telekomunikasi, kegiatan pertambangan karena adanya penurunan permintaan mineral, ako- modasi dan pariwisata karena larangan perjalanan, konstruksi, trans- portasi, dan berbagai sektor jasa. Penelitian Shafi et al. (2020) di Pakistan juga menghasilkan kesimpulan serupa. Wabah Covid-19 telah memengaruhi perekonomian Pakistan di mana korban utama- nya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pelaku usaha menghadapi beberapa masalah, seperti keuangan, gangguan rantai pasokan, penurunan permintaan, penurunan penjualan dan keun- tungan di mana 83% perusahaan tidak siap atau tidak memiliki ren- cana menangani situasi seperti itu. 2.3 Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi Berbagai kebijakan dirancang pemerintah di seluruh negara, dan inovasi bisnis dilakukan pelaku usaha sebagai respons dari dampak negatif pandemi Covid-19. D. E. Bloom and Canning (2006) meng- usulkan pada saat terjadi epidemi baru, garis pertahanan pertama adalah isolasi dan karantina. Lalu perbaikan sistem kesehatan dan kesiapsiagaannya, pemberian subsidi investasi pada pembuatan vak- sin, pemberian nutrisi dan fasilitas air bersih. Karena perekonomian dapat kembali hidup saat penduduk memiliki kesehatan yang bagus. Sedangkan Ozili and Arun (2020) memberikan pilihan meliputi, menenangkan pasar uang dengan menurunkan suku bunga dan meningkatkan pasokan uang atau kredit pada sektor-sektor penting perekonomian. Serta optimalisasi stimulus kebijakan fiskal pada industri yang menyokong sebagian besar perekonomian. Hal ini didasari penelitiannya yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh siginifikan dan negatif terhadap tingkat kegiatan eko- nomi pascapandemi. Begitu juga dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk kebijakan fiskal berpengaruh signifikan dan po- 413
sitif terhadap kegiatan ekonomi. Dan sebaliknya, jumlah kasus ko- rona virus yang terkonfirmasi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi. UNDP (2020) memberikan tiga prinsip untuk merespons krisis karena Covid-19 yaitu: 1. Merespons melalui prinsip equity. Penduduk pada kelompok pendapatan rendah merupakan kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu kebijakan ekonomi yang dirancang harus menjangkau penduduk yang lemah secara sosial ekonomi de- ngan memfasilitasi kebutuhan dasar mereka. Sehingga diper- lukan transfer sosial melalui kebijakan perlindungan sosial. 2. Fokus pada peningkatan kapabilitas/kemampuan individu pada masa pandemi sehingga dapat mereduksi dampak trade off antara ekonomi dan kesehatan. 3. Fokus pada perbaikan secara multidimensional daripada pen- dekatan sekuensial sektor per sektor. Hal ini dikarenakan se- gala aspek yang berperan saling kait mengkait. OECD (2020) memperiinci intervensi yang dapat dilakukan pe- merintah melalui kebijakan bidang moneter dan Fiskal. Kebijakan yang dapat diambil di bidang moneter meliputi penetapan Suku Bu- nga Jangka Panjang tetap rendah, memulai kembali program pem- belian net asset oleh ECB, dan untuk beberapa negara berkembang dapat melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan laju inflasi sambil mengambil langkah-langkah fiskal dan struktural yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ada pun kebijakan Fiskal yang dapat ditempuh meliputi, kebijakan suku bunga rendah yang memberi kesempatan bagi kebijakan fiskal untuk digunakan lebih aktif, memperkuat permintaan jangka pendek, pengeluaran berupa transfer sosial bagi kelompok sosial dan bisnis yang rentan, dan tin- dakan pelonggaran fiscal diskresioner yang cukup besar dapat diambil bagi negara maju yang memiliki hutang dan defisit anggaran tinggi namun pemerintahnya masih dapat mendukung kegiatan ekonomi 414
dengan mengubah struktur pengeluaran dan pajak yang dapat mem- bantu mengurangi dampak pandemi. Phillipson et al. (2020) mengungkapkan, setelah pandemi, bisnis banyak yang mati dan berhenti karena tunggakan hutang, berku- rangnya cadangan keuangan dan kemampuan investasi, sektor per- dagangan terganggu, pertumbuhan ekonomi dan investasi tertunda, pengurangan karyawan, stok tidak terjual atau ketinggalan jaman, dan pengurangan anggaran pemasaran. Fenomena ini sangat meme- ngaruhi kemampuan pelaku usaha untuk pulih setelah krisis. Pe- mantauan dampak bisnis, ketahanan dan pemulihan perlu dilaku- kan secara berkelanjutan dan berjangka panjang, karena setiap usaha memiliki tingkat kesulitan dan kemampuan untuk pulih yang ber- beda-beda. Pada saat wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) mun- cul, lahan pertanian pedesaan di Inggris banyak ditutup selama be- berapa bulan sebagai tindakan mencegah penyebaran penyakit terse- but. Pemerintah di seluruh negara Eropa memberlakukan kebijakan mensubsidi perusahaan sehingga mereka dapat mempertahankan karyawan, juga subsidi bagi wirausaha agar usahanya tetap berjalan. Subsidi bagi wirausaha sangatlah penting karena secara proporsional wirausaha lebih banyak jumlahnya. Ada pun langkah-langkah yang direkomendasikan ASEAN (2020) untuk meredam dampak Covid-19 yaitu, keringanan pajak, subsidi - termasuk dukungan yang ditargetkan, dan bantuan tunai, dan moratorium pembayaran pinjaman serta kontribusi pensiun. Bank sentral juga dapat menurunkan suku bunga dan penjualan obli gasi pemerintah. Selain itu mempertahankan rantai suplai, pe- manfaatan teknologi dan perdagangan digital, memperkuat jaring pengaman sosial. 3. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah me- tode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. 415
Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan disebarkan melalui survei secara daring dengan Teknik CAWI (computer­assisted web interviewing). CAWI dilakukan menggunakan kuesioner online yang diisikan oleh respon- den secara mandiri menggunakan komputer, smartphone maupun perangkat lainnya yang terhubung internet. Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan pertanyaan tertutup. Selain itu juga terdapat 2 (dua) set pertanyaan persepsi res- ponden (kualitatif ) yang terdiri dari 10 variabel penelitian. Persepsi responden tersebut dikuantitatifkan melalui skala likert mengguna- kan interval skor 1 sampai 5 untuk setiap pertanyaan. Sebelum kue- sioner dikirimkan kepada calon sampel, butir pertanyaan telah me- lalui uji validitas dan reabilitas terlebih dahulu. Variabel yang disajikan pada kuesioner survei adalah dampak kri- sis yang dirasakan pelaku usaha dan kebijakan ekonomi yang telah digulirkan oleh pemerintah Indonesia guna meredam dampak Co- vid-19. Kebijakan ekonomi yang dipilih yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pelaku usaha yang meliputi : (1) Relaksasi/penun- daan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga), (2) Pemberian sub- sidi bunga pinjaman usaha, (3) Penundaan pembayaran pajak, (4) Penurunan Tarif Pajak, (5) Bantuan Modal Usaha, (6) Kemudahan administrasi dalam mengajukan pinjaman usaha dan bantuan mo- dal, (7) Keringanan tagihan listrik untuk usaha, (8) Pembukaan PSBB, (9) Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi, dan (10) Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan de- ngan cara non­probability sampling yaitu dengan teknik purposive sampling. Responden adalah pemilik atau pelaku usaha pada seluruh jenis skala usaha yang beroperasi di pulau jawa dan Bali. Survei di- laksanakan selama 12 hari dari tanggal 16 Agustus sampai 27 Agus- tus 2020. Total responden yang diperoleh dan bersedia mengisi kue- sioner secara lengkap hingga akhir masa pendataan sebanyak 196 416
responden. Dan hasilnya akan dianalisis serta disajikan mengguna- kan tabulasi silang dan analisis kuadran. Analisis Kuadran Analisis kuadran merupakan suatu bangun yang terdiri dari empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis tegak lurus pada di mana merupakan nilai rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja dan merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan (Supranto, 2004). Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan (harapan) dan penilaian kinerja dari variabel atau atri- but yang diteliti menurut persepsi pelaku usaha. Hasil rata-rata skor kinerja setiap pelaksanaan kebijakan dan skor tingkat kepentingan akan diperbandingkan melalui diagram kartesius (Gambar 3). Gambar.3. Diagram Kartesius Setiap kuadran pada diagram menunjukkan keadaan yang ber- beda. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3. Ada pun interpretasi dari setiap kuadaran yaitu: a. Kuadran Pertama (Prioritas utama) menunjukkan kebijakan yang dianggap penting oleh pelaku usaha namun kenyataan- nya kebijakan yang ada belum dirasakan oleh pengusaha atau implementasinya masih dirasa kurang sesuai. 417
b. Kuadran Kedua (Pertahankan prestasi), menunjukkan kebi- jakan yang dianggap penting oleh pengusaha dan telah dilak- sanakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga pengusaha merasa puas. Kebijakan-kebijakan inilah yang harus diperta- hankan kinerjanya oleh pemerintah. c. Kuadran ketiga (Prioritas rendah), menunjukkan bahwa kebi- jakan yang sudah dibuat dianggap kurang penting, sehingga pelaksanaannnya juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. d. Kuadran keempat (berlebihan), menunjukkan kebijakan yang dianggap kurang penting oleh pelanggan tetapi pemerintah telah menjalankan dengan sangat baik. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakteristik Sampel Penelitian Unit analisis dari sampel penelitian ini adalah pelaku usaha yang berada di pulau Jawa dan Bali. Karakteristik responden pada pene- litian ini ditampilkan secara lengkap pada Tabel 1. Jika dilihat dari gender, responden laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pe- rempuan di mana pengusaha laki-laki hampir enam kali jumlah pengusaha perempuan. Selanjutnya menurut kelompok umur, lebih dari separuh pengusaha yang menjadi responden berusia 30-39 tahun atau dapat dikatakan masih dalam kelompok pengusaha milenial. Sementara pengusaha yang berada pada kelompok usia pemuda (16- 29 tahun) sebesar 23,98%. Dan sisanya, responden yang tergolong kelompok usia senior atau generasi X ke atas (40 tahun keatas) hanya sebesar 22,96%. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan respon- den, pelaku usaha yang berpartisipasi pada survei penelitian ini mayoritas adalah lulusan sarjana. Selain karakteristik individu responden, juga diperoleh data ka- rakteristik usaha yang dijalankan responden. Lapangan usaha mayo- ritas, atau 7 dari 10 responden penelitian ini adalah pemilik bisnis 418
pada sektor tersier. Sedangkan persentase responden dari sektor pri- mer dan sekunder hampir sama yaitu sekitar 14%. Selanjutnya dari kategori skala usaha, pada umumnya responden memiliki usaha ber- skala mikro, yaitu sebesar 40,31%. Responden dengan skala usaha kecil dan menengah masing-masing sekitar seperempat dari total sampel. Sedangkan responden yang termasuk kategori usaha ber- skala besar hanya sebesar 9,18%. Proporsi ini cukup menggambar- kan kondisi lapangan di mana data 2018 menunjukkan bahwa UMKM mendominasi hingga 99% pasar Indonesia (Kemenkop UMKM, 2020). UMKM bukan hanya tulang punggung pereko- nomian di Indonesia, namun juga menjadi tumpuan perekonomian global karena menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan penda- patan bagi penduduk secara luas (Shafi et al., 2020). Tabel 1. Karakteristik Sampel (Persen) Karakteristik Pelaku Usaha dan Usaha yang Dijalani (Persentase) 1. Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 2. Umur 16 - 29 tahun 30 - 39 tahun 40 - 49 tahun 84.69 15.31 23.98 53.06 17.86 5. Skala Usaha Mikro Kecil Menengah Besar 6. Pemanfaatan TI dan In- ternet 40.31 24.49 26.02 9.18 50 tahun ke atas 3. Tingkat Pendidikan SLTP ke bawah SMA sederajat Diploma S1/S2/S3 5.10 1.53 9.69 4.59 84.18 Ya Tidak 7. Melakukan pemasaran seca- ra online Ya, Sejak sebelum pandemi 85.71 14.29 80.36 Covid19 4. Lapangan Usaha Primer Sekunder Tersier 14.3 14.8 70.9 Ya, Baru memanfaatkan keti- ka pandemi Covid-19 Tidak 10.12 9.52 419
Seiring berkembangnya era digital, peran teknologi semakin be- sar dalam dunia usaha. Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sekitar 85% usaha responden meman- faatkan teknologi informasi dan internet. Adanya anjuran untuk te- tap di rumah, telah memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi de- ngan kemajuan teknologi khususnya teknologi digital dan internet. Hal ini terlihat dari Tabel 1 di atas bahwa terdapat sekitar 10% pe- laku usaha di Jawa Bali yang mulai memanfaatkan internet untuk melakukan pemasaran secara online ketika terjadi pandemi. Dan ter- nyata 94,7% pelaku usaha yang memanfaatkan internet mengaku bahwa pemasaran secara online memengaruhi penjualan produk me- reka. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran pen- tingnya pengusaha untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan internet di era revolusi industri 4.0 saat ini. Fenomena serupa juga dilakukan pelaku bisnis di Malaysia di mana salah satu cara agar usaha tetap berlangsung pada masa pandemi Covid-19, yaitu dengan memperpendek rantai distribusi. Para distributor bisa langsung me- nuju konsumen akhir dengan menggunakan pemasaran digital se- perti facebook dan whatsapp (Fabeil et al., 2020). Strategi dengan omni­marketing yang menyarankan pendistribusian barang/jasa ke pelanggan melalui banyak saluran, dirasa lebih menguntungkan di- bandingkan menggunakan pendekatan/saluran tunggal dan inde- penden (Palmatier, Sivadas, Stern, & El-Ansary, 2020). 4.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan PSBB dan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Namun akibatnya, kegiatan perekonomian berjalan lambat, bahkan ada pelaku usaha yang menghentikan kegiatan usahanya. Tabel 2 me- nunjukkan dampak pandemi terhadap kelangsungan usaha di Pulau Jawa dan Bali. Dampak yang paling dirasakan adalah terjadinya penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan pendapatan. 420
Delapan dari sepuluh pelaku usaha mengungkapkan telah terjadi penurunan permintaan pada usaha mereka. Kelangkaan bahan baku menjadi dampak lainnya akibat terpu- tusnya rantai distribusi selama pandemi dan PSBB diterapkan. Hal ini sesuai dengan rilis BPS (2020), bahwa selama triwulan I dan tri- wulan II, sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurun- an sangat tajam bahkan bernilai negatif. Penurunan permintaan dan kelangkaan bahan baku, membuat pelaku usaha melakukan perubah- an jam kerja dan jumlah tenaga kerja. Usaha yang beroperasi seperti biasa hanya sebanyak 32% dan sisanya menerapkan kebijakan WFH, pengurangan kapasitas produksi, bahkan ada yang menutup usaha- nya, yaitu sebesar 11,2%. Kemudian lebih dari separuh pelaku usaha mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah pegawai. Efek domino dari rangkaian perlambatan kegiatan ekonomi ter- sebut diantaranya adalah perubahan pendapatan dan kesulitan ke- uangan bagi pelaku usaha. Hal ini terlihat dari pengakuan delapan dari sepuluh pelaku usaha di Jawa - Bali yang menjadi responden penelitian ini, bahwa usaha mereka mengalami penurunan penda- patan selama pandemi Covid-19. Dan sekitar 78% pelaku usaha juga mengaku mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi be- lanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Tabel 2. Dampak Covid-19 terhadap Usaha (Persen) Dampak Covid-19 terhadap Usaha (Persen) 1. Kelangkaan Bahan 5. Perubahan Jam Operasional Baku Ya Tidak 2. Perubahan Permintaan Tidak Ya,Meningkat Ya,Menurun 55.10 32.1 44.90 WFH untuk sebagian pegawai 16.3 4.6 35.7 Jam operasional seperti biasa WFH untuk seluruh pegawai Beroperasi dengan pengurangan kapasitas Berhenti selama Pandemi Berhenti permanen 7.7 11.2 81.1 9.2 2.0 421
6. Perubahan Pendapatan 3. Kesulitan keuangan/biaya Ya, menurun 84.7 operasional Ya Tidak 78.2 21.8 Tidak berubah Ya, meningkat 5.6 9.7 4. Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Tidak Ya, Bertambah Ya, Berkurang 41.3 2.0 56.6 Dampak penurunan perekonomian saat ini tidak jauh berbeda dengan dampak pandemi dan epidemi yang pernah terjadi sebelum- nya terhadap ekonomi. Archibong, Annan, and Ekhator-Mobayode (2020) melakukan penelitian mengenai pengukuran kuantitatif dari efek epidemi penyakit menular meningitis terhadap perekonomian dan modal manusia. Hasilnya, tingkat meningitis yang tinggi dan tidak terduga secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi. Ke- mudian Qiu, Chu, Mao, dan Wu (2018) membahas dampak SARS pada 2003 dan H7N9 pada 2013. SARS dan H7N9 sama-sama memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, namun dam- pak H7N9 tidak seserius kasus SARS dikarenakan respons yang di- berikan pemerintah maupun masyarakat dalam mengahadapi H7N9 dirasa lebih efektif. SARS memengaruhi sektor pariwisata dan indus- ti yang terkait dengan sektor pariwisata. Selain itu, berdampak juga pada anjloknya permintaan karena banyak keluarga mengurangi per- mintaan mereka akan produk makanan, pakaian dan hiburan. Pada kasus Influenza, McKibbin and Sidorenko (2006) telah memperkirakan dampak pandemi influenza pada ekonomi global melalui empat skenario, yaitu ringan, sedang, parah, dan ultra. Pan- demi tersebut ternyata menyebabkan penurunan angkatan kerja, pe- ningkatan angka kematian dan morbiditas, peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis, pengurangan konsumsi barang dan jasa dalam skala besar. Begitu juga Jonung and Roeger (2006) yang menemu- 422
kan bahwa pandemi pada 2006, telah menurunkan penawaran sebe- sar -1,1% dari PDB dan permintaan sebesar -0,5%, dengan total penurunan PDB sebesar -1,6%. Namun penelitian Garrett (2007) menunjukkan hal berbeda di mana hubungan antara tingkat kema- tian akibat wabah influenza dan pertumbuhan pendapatan per ka- pita adalah signifikan dan positif secara statistik. Hal ini dikarenakan tingginya kematian dari wabah ini, berakibat pada penurunan pa- sokan tenaga kerja lalu meningkatkan produk marjinal tenaga kerja dan modal per pekerja, sehingga meningkatkan upah riil. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan output per pekerja yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan yang mereka terima. Krisis yang dirasakan akibat pandemi Covid-19 ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Pelaku usaha di negara sahabat, Malaysia juga merasakan dampaknya secara langsung akibat dari lumpuhnya perekonomian yang disebabkan oleh kebijakan pe- larangan perjalanan (Fabeil et al., 2020). Bahkan di negara China, industri jasa dan hiburan mengalami tingkat kerugian hingga dua digit (Turner & Akinremi, 2020). Dampak ini bukan hanya dirasa- kan langsung oleh pengusaha mikro, kecil, dan menangah, namun juga pengusaha skala menengah. Bisnis menengah yang biasanya memiliki omset per bulan sebesar 10.000 dolar Amerika ternyata memiliki cadangan uang tunai yang hanya cukup untuk memenuhi operasional usaha selama 2 minggu saja pada saat pandemi terjadi (Bartik et al., 2020). 4.3 Optimisme Jangka Pendek Pandangan optimis terhadap iklim usaha sangat dibutuhkan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan rasa optimis merupakan kekuatan posi- tif yang dapat memotivasi untuk berinovasi (Trevelyan, 2008). Oleh karena itu, pandangan positif bahwa perekonomian akan segera membaik sangat dibutuhkan pelaku usaha saat ini. Harapannya, 423
pengusaha dapat melihat sebuah peluang dari kondisi krisis yang ada. Tabel 3. Optimisme Jangka Pendek Pelaku Usaha terhadap Iklim Usaha setelah Pandemi Kriteria Pesimis Netral/ragu-ragu Optimis Seluruh Mikro-Kecil Menengah-Besar 33,33 26,77 36,23 46,46 30,43 26,77 29,08 42,86 28,06 Tabel 3 menunjukkan tingkat optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Sebagian besar pelaku usaha memandang pesimis dan ragu-ragu bahwa perekonomian segera membaik dalam waktu dekat. Jika dilihat secara persentase, pelaku usaha pada skala Mikro dan Kecil lebih banyak yang merasa pesimis dan ragu-ragu dibandingkan pelaku usaha Menengah dan Besar. Hal ini serupa dengan penelitian Shafi et al. (2020) di mana UMKM di Pakistan merasa tidak siap dan pesimis dikarenakan memiliki ca- dangan kas yang rendah. Hasil estimasi dari Estrada, Koutronas, and Lee (2020) juga mendukung pandangan jangka pendek pelaku usa- ha di Indonesia. Berdasarkan data sepuluh pasar saham utama di dunia, fase pemulihan pasca-Covid-19 diperkirakan membutuhkan waktu 9 sampai 12 bulan dengan variabel antara meliputi pemilu Amerika, langkah rekonstruksi Ekonomi Eropa dan langkah desen- tralisasi produksi dari China. Salah satu upaya untuk dapat menumbuhkan optimisme pasar khususnya para pelaku usaha yaitu dengan meningkatkan kepercaya- an pelaku usaha terhadap kinerja kebijakan pemerintah. Pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan berbagai paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus perbaikan ekonomi pascapandemi. Se- hingga diperlukan kajian lebih lanjut apakah kebijakan/program yang disusun telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengusaha. Se- lain itu juga apakah penerapannya dapat dirasakan seluruh pelaku 424
usaha atau sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar hasil yang diharapkan dapat maksimal. 4.4 Kebijakan/Stimulus Ekonomi Prioritas Bahasan makalah ini selanjutnya adalah mencoba menganalisis prog- ram dan kebijakan yang diharapkan ada dan dapat membantu pe- laku usaha serta penilaian implementasinya di lapangan menurut persepsi pelaku usaha menggunakan analisis kuadran dengan pen- dekatan diagram kartesius. Program dan kebijakan yang dievaluasi pada penelitian ini (atribut) di antaranya: 1. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga); 2. Pemberian subsidi bunga pinjaman usaha; 3. Penundaan pembayaran pajak; 4. Penurunan tarif pajak; 5. Bantuan modal usaha; 6. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal; 7. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian); 8. Pembukaan pembatasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat; 9. Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Co- vid-19; dan 10. Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital. Kepada responden dalam penelitian ini ditanyakan persepsinya terhadap tingkat kepentingan dan penilaian kinerja (importance­per­ formance) dari program dan kebijakan pemerintah tersebut. Tabel 4 menunjukkan skor rata-rata tingkat kepentingan dan pe- nilaian kinerja paket Kebijakan Ekonomi menurut persepsi seluruh pelaku usaha. Secara keseluruhan, nilai tingkat kepentingan lebih 425
dari 4 (empat) berarti seluruh kebijakan dirasa penting dan dibutuh- kan oleh pelaku usaha. Namun, Bantuan Modal usaha merupakan kebijakan yang dianggap paling penting oleh pelaku usaha untuk meredam dampak Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan penurunan tarif pajak dan keringanan biaya listrik juga dirasa sangat membantu bagi pelaku usaha. Berbeda dengan tingkat kepentingan (harapan), penilaian kinerja paket kebijakan yang ada pada umumnya mendapat skor di bawah empat. Hal ini berarti kinerja paket kebijakan tersebut dirasa biasa saja atau belum memuaskan. Kebijakan relaksasi dan penurunan ta- rif pajak serta pembukaan PSBB mendapat skor rata-rata tertinggi dengan nilai lebih dari 3, yaitu mendekati puas. Sedangkan skor rata-rata tingkat kinerja terendah terdapat pada variabel kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau modal usaha. Tabel 4. Skor Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan yang Dinilai Seluruh Pelaku Usaha Paket Kebijakan Rata-Rata Skor Tingkat Kepentingan Rata-Rata Skor Kinerja Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga) Pemberian subsidi bunga pinjaman usaha Penundaan pembayaran pajak Penurunan tarif pajak Bantuan modal usaha Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian) Pembukaan pembatasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Covid-19 Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital 4,10 4,15 4,25 4,46 4,55 4,38 4,46 4,08 4,02 2,94 2,95 3,16 3,21 2,89 2,86 2,89 3,21 3,04 4,12 3,00 426
Selain mengukur secara simultan, penelitian ini juga mencoba melihat persepsi tingkat kepentingan (harapan) dan penilaian ki- nerja paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah secara terpisah menurut skala usaha. Kelompok skala usaha dibagi menjadi dua yai- tu pelaku usaha Mikro-Kecil dan pelaku usaha Menengah-Besar. Rata-rata skor dari masing-masing kelompok disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5 menunjukkan skor penilaian dari pelaku usaha Mikro-Kecil sedangkan Tabel 6 merupakan ringkasan skor dari pe- laku usaha Menengah-Besar. Pada Tabel 5 terlihat bahwa hanya ada 2 variabel yang mendapat- kan skor rata-rata tingkat kepentingan di bawah 4. Variabel tersebut yaitu relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bu- nga) serta penghapusan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ada pun varia- bel yang mendapat skor tertinggi adalah Bantuan Modal Usaha, ke- ringanan pembayaran listrik dan penurunan tarif pajak. Pada skor persepsi penilaian kinerja, secara rata-rata kinerja paket kebijakan yang dinilai mendapat nilai 3. Kebijakan dengan skor ki- nerja tertinggi yaitu kebijakan penurunan tarif pajak dan pembuka- an PSBB. Sedangkan skor terendah dinilai pada variabel kemudahan administrasi dalam mengajukan pinjaman atau banatuan modal usaha. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat bantuan modal usaha merupakan kebijakan yang dinilai paling penting membantu pelaku usaha mikro-kecil menurut persepsi para pelaku usaha tersebut. Tabel 5. Skor Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan yang dinilai Pengusaha Mikro-Kecil Paket Kebijakan Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga) Pemberian subsidi bunga pinjaman usaha Rata-Rata Skor Tingkat Kepentingan 3,95 4,03 Rata-Rata Skor Kinerja 2,95 3,02 427
Penundaan pembayaran pajak Penurunan tarif pajak Bantuan modal usaha Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian) Pembukaan pembatasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Covid-19 Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital 4,13 4,39 4,54 4,33 4,47 4,06 3,94 4,20 3,13 3,20 2,99 2,91 2,94 3,17 3,00 3,01 Tabel 6. Skor Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan dari Pengusaha Menengah-Besar Paket Kebijakan Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga) Pemberian subsidi bunga pinjaman usaha Penundaan pembayaran pajak Penurunan tarif pajak Bantuan modal usaha Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian) Pembukaan pembatasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Covid-19 Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital Rata-Rata Skor Tingkat Kepentingan 4,36 4,36 4,46 4,61 4,58 4,46 4,43 4,13 4,17 3,96 Rata-Rata Skor Kinerja 2,93 2,83 3,22 3,23 2,70 2,77 2,80 3,29 3,12 2,99 Berbeda dengan skor persepsi dari pelaku usaha Mikro-Kecil, ke- bijakan yang dianggap paling penting atau dapat dikatakan paling 428
diharapkan oleh pelaku usaha Menengah-Besar adalah Penurunan Tarif Pajak. Selanjutnya baru bantuan modal usaha dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal. Se- dangkan program pendampingan untuk mengakses marketplace di- gital dinilai paling kecil dibandingkan sembilan kebijakan lainnya. Sementara untuk persepsi penilaian kinerja kebijakan, kejelasan informasi dan pelaksanaan kebijakan pembukaan PSBB, dan penu- runan tarif pajak dinilai memiliki kinerja paling tinggi oleh kelom- pok pengusaha ini. Sedangkan implementasi bantuan modal usaha dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau ban- tuan modal juga dinilai belum memiliki kinerja yang baik oleh ke- lompok pengusaha Menengah-Besar. Gambar 4. Analisis Kuadran Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan Ekonomi Pemerintah (Seluruh Pelaku Usaha) 429
Selanjutnya penilaian tingkat kepentingan dan penilaian kinerja dari Paket Kebijakan Ekonomi sebagai stimulus bagi pelaku usaha diperbandingkan menggunakan analisis kuadran melalui diagram kartesius seperti pada gambar 4. Kuadran I menunjukkan atribut- atribut (kebijakan ekonomi) yang dianggap penting dan atau diha- rapkan oleh para pelaku usaha tetapi mendapat persepsi atau penilai- an kinerja yang belum memuaskan. Hal ini berarti bahwa pemerin- tah harus berkonsentrasi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja pada atribut-atribut yang ada pada kuadran ini. Program dan kebijakan yang tersebar pada kuadran ini diantaranya adalah Bantu- an modal usaha, Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjam- an atau bantuan modal, dan keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian). Program dan kebijakan tersebut merupakan prioritas yang harus ditingkatkan (high priority). Kuadran II menunjukkan atribut-atribut yang dianggap penting dan diharapkan oleh pelaku usaha serta mendapatkan penilaian ki- nerja yang baik. Atribut dalam kuadran ini menjadi faktor penun- jang kepuasan para pelaku usaha terhadap kinerja pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa program dan kebijakan yang ada pada kuadran ini terus berjalan dan mempertahankan prestasi kinerja yang telah dicapai. Program dan kebijakan tersebut adalah penundaan pemba- yaran pajak dan penurunan tarif pajak. Kuadran III menunjukkan atribut-atribut yang diangggap memi- liki penilaian kinerja rendah namun dinilai penting walau tidak se- penting atribut pada Kuadran I dan II oleh para pelaku usaha yang menjadi responden penelitian ini. Program dan kebijakan tersebut diantaranya adalah relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (ci- cilan dan bunga), pemberian subsidi bunga pinjaman usaha, dan pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital. Kuadran IV menunjukkan atribut-atribut yang dianggap telah memiliki kinerja atau penilaian yang baik dari para pelaku usaha namun tidak terlalu dianggap penting atau tidak terlalu diharapkan. 430
Hal ini berarti pemerintah perlu meninjau dan atau mengalokasikan sebagian sumber daya yang terkait dengan program/kebijakan pada kuadran ini ke program/kebijakan lain. Kebijakan/program lain ter- sebut adalah yang memiliki prioritas lebih tinggi dan masih membu- tuhkan perbaikan atau mencari inovasi program/kebijakan baru yang lebih diharapkan para pelaku usaha. Program dan kebijakan yang berada pada kuadran ini diantaranya adalah pembukaan pem- batasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan kon- sumsi masyarakat dan penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Covid-19. Gambar 5. Analisis Kuadran Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan Ekonomi Pemerintah (Pengusaha Mikro-Kecil) Jika analisis kuadran dilakukan secara terpisah antara pengusaha pada skala usaha Mikro-Kecil dan Menengah-Besar, ternyata me- nunjukkan hasil yang berbeda. Gambar 5 merupakan analisis kuad- 431
ran dari persepsi pengusaha skala Mikro-kecil yang menunjukkan bahwa ada empat variabel kebijakan yang berada di Kuadran I dan hanya ada 1 variabel yang berada di Kuadran II. Menurut pengusaha Mikro-Kecil kebijakan penurunan tarif pajak merupakan salah satu kebijakan yang nilai kepentingannya di atas rata-rata dan kinerjanya juga sudah di atas nilai rata-rata semasa pandemi Covid-19. Sedang- kan empat kebijakan lain yang juga memiliki kepentingan di atas rata-rata namun kinerjanya masih di bawah rata-rata (Kuadran 1), yaitu Bantuan Modal Usaha, Kemudahan administrasi untuk peng- ajuan pinjaman atau bantuan modal, Keringanan tagihan listrik un- tuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian), dan Pendampingan untuk dapat mengakses marketplace digital. Hasil ini cukup menarik karena berdasarkan hasil analisis kuadran pada seluruh pelaku usaha, program pendampingan untuk mengakses marketplace digital justru berada di Kuadran 3 di mana keberadaan program ini diberi nilai di bawah rata-rata dibandingkan kebijakan lainnya. Keempat kebijakan yang berada di Kuadran II harus mendapat- kan prioritas perbaikan untuk mendukung usaha skala Mikro-Kecil, karena kebijakan tersebut diharapkan oleh mereka namun dalam pe- laksanaanya masih dirasa belum memuaskan. Adapun kebijakan yang berada di Kuadran 3 yaitu Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga), Pemberian subsidi bunga pinjaman usaha, dan Penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja selama pandemi Covid-19. Sedangkan kebijakan yang berada di Kuadran 4 yaitu Pe- nundaan pembayaran pajak dan pembukaan pembatasan sosial di lokasi usaha untuk kembali meningkatkan konsumsi masyarakat. 432
Gambar 6. Analisis Kuadran Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kebijakan Ekonomi Pemerintah (Pengusaha Menengah-Besar) Pengusaha Menengah-Besar memberikan respons yang sedikit berbeda dengan pelaku usaha Mikro-Kecil (lihat Gambar 6). Stimu- lus ekonomi yang berada di Kuadran I sebanyak 5 paket kebijakan meliputi relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga), pemberian subsidi bunga pinjaman usaha, bantuan modal usaha, kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman atau bantuan modal, keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian). Selanjutnya, terdapat dua kebijakan berada pada Kuadran II yaitu penundaan pembayaran pajak dan penurunan tarif pajak. Hal ini berarti implementasi kebijakan perpajakan di la- pangan sudah dinilai baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku usaha Menengah-Besar. Ada pun kebijakan yang ada di Ku- adran IV yaitu Pembukaan PSBB, Penghapusan iuran BPJS Tenaga 433
Kerja, dan Pendampingan untuk mengakses marketplace digital dini- lai sudah memiliki kinerja di atas rata-rata namun dianggap tidak sepenting kebijakan yang berada di Kuadran I dan II. Sebaliknya, tidak ada satu pun kebijakan yang mendapat respons di Kuadran III. Pemberian bantuan/pinjaman modal usaha dan kemudahan ad- ministrasi dalam pengajuan bantuan menjadi salah satu program yang dirasakan penting namun belum semua pelaku usaha dapat mengaksesnya berdasarkan hasil dari tiga analisis kuadran. Hasil pe- nelitian Bartik et al. (2020) atas 5.800 bisnis di dunia menunjukkan bahwa banyak terjadi PHK massal dan penutupan usaha hanya be- berapa minggu setelah krisis. Akibatnya, banyak usaha berencana mencari bantuan dana. Namun sayangnya, banyak pengusaha ter- kendala rumitnya birokrasi dan sering dianggap tidak layak meneri- ma bantuan karena persyaratan administrasi. Selain itu, pinjaman yang ditawarkan sebaiknya memiliki bunga yang lebih rendah de- ngan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, sehingga keter- jangkauan pembayaran tetap terjaga (Shafi et al., 2020). 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 telah meng- hambat perekonomian Indonesia dan dunia. Selain langkah cepat di bidang kesehatan, kebijakan pemulihan ekonomi bagi pelaku bisnis juga sangat diperlukan untuk meredam dampak pandemi ini. Hal ini karena pelaku usaha merupakan pihak yang merasakan langsung dampak krisis dari wabah Covid-19 ini dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada nasib buruh. Dampak krisis yang dirasakan pelaku usaha di Indonesia sama dengan yang dirasakan pelaku usaha di negara lain sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebanyak delapan dari sepuluh pelaku usaha mengalami penurunan permintaan, penu- runan pendapatan yang pada akhirnya membuat mereka mengalami kesulitan keuangan. Lebih dari separuh pelaku usaha mengalami ke- 434
langkaan bahan baku dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Bahkan sebelas persen pengusaha menutup bisnisnya baik secara permanen maupun sementara. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah cepat dengan menggulirkan berbagai paket stimulus perekonomian pada masa normal baru guna menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Na- mun sayangnya, tidak semua paket kebijakan yang ada diharapkan dan dirasakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat empat kebijakan yang sangat ditunggu dan dinilai berman- faat bagi seluruh pelaku usaha meliputi penurunan tarif pajak, ban- tuan modal usaha, kemudahan administrasi untuk pengajuan pin- jaman atau bantuan modal, dan keringanan tagihan listrik untuk usaha (tanpa batas minimal pemakaian). Keempat kebijakan terse- but sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dikarenakan se- bagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan akibat dari turunnya permintaan dan terhambatnya rantai suplai. Oleh karena itu adanya bantuan modal yang dikombinasikan dengan pengurang- an biaya operasional melalui penurunan tarif pajak dan tagihan lis- trik dirasa sangat membantu pengusaha untuk segera pulih dari kri- sis ini. Jika hasil analisis dipisahkan menurut kebutuhan pelaku usaha Mikro-Kecil dan Menengah-Besar terdapat fakta yang menarik. Pengusaha Menengah-Besar mengutamakan bantuan penundaan ci- cilan pinjaman, subsidi bunga pinjaman, dan penundaan pembayar- an pajak, selain dari empat kebijakan yang tersebut di atas. Sedang- kan pengusaha mikro-kecil membutuhkan pendampingan dari ke- mentrian/dinas terkait untuk dapat mengakses pasar digital. Pening- katan aktivitas produksi tentu akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi dengan peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Berdasarkan hasil kajian, pemerintah Indonesia melalui Kemen- trian/Lembaga terkait diharapkan dapat mempertahankan kinerja kebijakan/program yang sudah berada di Kuadran II yang meliputi penundaan pembayaran dan penurunan tarif pajak. Selain itu, hasil 435
kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun dan mengevaluasi skala prioritas program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan dalam menangani dampak pande- mi Covid-19, khususnya pada pelaku usaha. Penyusunan skala prio- ritas yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efi- siensi sumber daya yang digunakan. Sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi jumlah sampel maupun variabel yang digunakan. Kajian ini dapat disem- purnakan dengan memperbesar ukuran sampel sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih rinci menurut klasifikasi lapangan usaha. Selain itu juga dapat menambahkan variabel kebijakan yang lebih spesifik dan inovasi bisnis yang telah dilakukan pelaku usaha selama pandemi sehingga analisis yang diberikan dapat lebih mendalam. DAFTAR PUSTAKA Abiad, A., Arao, M., Dagli, S., Ferrarini, B., Noy, I., Osewe, P., Pla- titas, R. (2020). The economic impact of the Covid­19 outbreak on developing Asia (2071-7202 (print)). Retrieved from doi.org/10.22617/BRF200096 Alsan, M., Bloom, D. E., & Canning, D. (2006). "The effect of po- pulation health on foreign direct investment inflows to low-and middle-income countries." World Development, 34(4), 613-630. doi:10.1016/j.worlddev.2005.09.006 Archibong, B., Annan, F., & Ekhator-Mobayode, U. (2020). Global Governance Institutions Can Mitigate the Effects of Epidemics: Evidence from WHO Epidemic Declarations. ASEAN. (2020). Economic Impact of Covid­19 Outbreak on ASEAN. from Retrieved Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. (2020). The impact of Covid­19 on small business 436
outcomes and expectations. Paper presented at the National Aca- demy of Sciences of the United States of America. Bloom, D., & Canning, D. (2003). "Health as human capital and its impact on economic performance." The Geneva Papers on Risk Insurance, 28(2), 304-315. Bloom, D. E., & Canning, D. (2006). "Epidemics and economics." PGDA Working Papers 0906, Program on the Global Demography of Aging. BPS. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II­2020 Retrieved from Jakarta: 2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020- turun-5-32-persen.html Dai, R., Hu, J., & Zhang, X. (2020). The Impact of Coronavirus on China's SMEs: Findings from the Enterprise. CGD Note. Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). Mengukur Dampak Co­ vid­19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. Retrieved from Indonesia: dan-perdagangan-indonesia-2020/ Estrada, M. A. R., Koutronas, E., & Lee, M. (2020). Stagpression: The economic and financial impact of Covid-19 Pandemic. SSRN. Fabeil, N. F., Pazim, K. H., & Langgat, J. (2020). "The Impact of Covid-19 Pandemic Crisis on Micro-Enterprises: Entreprene- urs' Perspective on Business Continuity and Recovery Strategy." Journal of Economics and Business, 3(2). doi:10.31014/ aior.1992.03.02.241 Frenk, J. (2004). Health and The Economy: A vital relationship. Retrieved from hip_.html Garrett, T. A. (2007). Economic Effect of the 1918 Influenza Pande­ mic. Retrieved from 437
report.pdf Govinden, K., Pillay, S., & Ngobeni, a. (2020). Business Impact Sur­ vey of the Covid­19 in South Africa. In. Retrieved from 80-01June2020.pdf ILO. (2020). MSME Day 2020 : the Covid-19 pandemic and its impact on small business. Retrieved from IMF. (2020). A crisis like no other, an uncertain recovery. Retrieved from 06/24/WEOUpdateJune2020 ITC. (2020). Covid­19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business. Jonung, L., & Roeger, W. (2006). The macroeconomic effects of a pandemic in Europe-A model-based assessment. SSRN. doi: Jung, H., Park, M., Hong, K., & Hyun, E. (2016). The impact of an epidemic outbreak on consumer expenditures: An empirical as- sessment for MERS Korea. Sustainability, 8(5), 454. doi:10.3390/ su8050454 kemenkeu. (2020a). Kebijakan Untuk Dunia USaha. Retrieved from Kemenkeu. (2020b). Subsidi Bunga dan penundaan pokok cicilan diberikan pemerintah untuk bantu umkm bertahan dari situasi Covid-19. Retrieved from Covid-19/ KemenkopUMKM. (2020). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018. Retrieved from 438
McKibbin, W. J., & Sidorenko, A. (2006). Global macroeconomic consequences of pandemic influenza: Lowy Institute for Interna- tional Policy Sydney, Australia. OECD. risk (9789264654228 (PDF)). Retrieved from (2020). Coronavirus: The world economy at Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of Covid-19: impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. org/10.2139/ssrn.3562570 Palmatier, R. W., Sivadas, E., Stern, L. W., & El-Ansary, A. I. (2020). Marketing Channel Strategy, An Omni­Channel Approach. In. Retrieved g e % 2 0 Ta y l o r % 2 0 % 2 6 % 2 0 Fr a n c i s % 2 0 G r o u p % 2 0 %282020%29.pdf from Phillipson, J., Gorton, M., Turner, R., Shucksmith, M., Aitken- McDermott, K., Areal, F., . . . McAreavey, R. (2020). The Co- vid-19 Pandemic and Its Implications for Rural Economies. Sustainability, 12(10), 3973. su12103973 PWC. (2020). The possible economic consequences of a novel coronavi­ rus (Covid­19) pandemic. Retrieved from Qiu, W., Chu, C., Mao, A., & Wu, J. (2018). The impacts on health, society, and economy of SARS and H7N9 outbreaks in China: a case comparison study. Journal of environmental and public health, 2018. Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises operating in 439
Pakistan. Research in Globalization, 2, 100018. org/10.1016/j.resglo.2020.100018 Supranto, J. (2004). Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi. Jakarta: Rineka Cipta. Trevelyan, R. (2008). Optimism, overconfidence and entrepre- neurial activity. Management Decision, Vol. 46, pp. 986-1001. Turner, J., & Akinremi, T. (2020). The Business effects of pande- mics- a rapid literature review. In: ERC. UNDP. (2020). Covid­19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. Retrieved from pdf Weil, D. N. (2013). Health and economic growth: Elsevier. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pelaku usaha dan anggota HIPMI yang telah bersedia menjadi responden dan melu- angkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini. Harapannya, aspi- rasi dari pengusaha dapat tersampaikan kepada pemerintah melalui kajian dan analisis ini. 440
Bab 15 MENIlAI KETAhANAN EKoNoMI RuMAh TANGGA TERhADAP bENCANA: SEbuAh PElAjARAN MEMITIGASI DAMPAK CovID-19 Herman Palani,57 Ega Kurnia Yazid,58 dan Ahmad Zufar Robbani59 1. PENDAHULUAN Indonesia dan banyak negara sedang menghadapi masa-masa sulit sejak terjadi penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia. Hingga 13 September 2020, kasus yang tercatat secara global mencapai 29,01 juta kasus. Indonesia berada diperingkat 23 dari 215 negara dengan 218.382 kasus per 13 September 2020 (Worldometer.info, 2020). Pandemi Covid-19 telah memengaruhi berbagai sektor dalam per- ekonomian dan kehidupan sosial. Pertumbuhan ekonomi pada tri- wulan II tercatat -5,32% (yoy), terparah sejak krisis 1998. Covid-19 juga memengaruhi pekerjaan 3,5 juta karyawan di sektor formal dan informal yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan. Lebih lanjut, 57Economic Specialist di Unit Kerja Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Pe- nanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 58Disaster Management Research Unit, CSIS Indonesia 59Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 441
penelitian menunjukkan bahwa dalam proyeksi terparah, angka kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, yang berarti akan ada 8,5 juta penduduk miskin baru (Suryahadi et al., 2020). Situasi ini menuntut pemerintah bekerja luar biasa dalam miti- gasi pandemi Covid-19 sekaligus mempertahankan reputasi pertum- buhan ekonomi. Berbagai paket kebijakan dikeluarkan bersamaan dengan stimulus sejumlah Rp695,2 triliun (US$46,89 miliar). Sti- mulus ini digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlah stimulus ke- sehatan mencapai Rp87,55 triliun, program jaring pengaman sosial sebesar Rp203,9 triliun, stimulus dan bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, dan sisanya di- gunakan untuk pembiayaan korporasi dan dana sektoral untuk ke- menterian/lembaga dan pemerintah daerah. Krisis Covid-19 telah menimbulkan shock (guncangan) bagi seba- gian besar penduduk Indonesia di berbagai sektor. Namun demiki- an, situasi pandemi yang berlangsung sangat cepat tidak memung- kinkan untuk didapatkannya suatu informasi mengenai dampak pandemi terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia dilihat dari berbagai dimensi. Padahal informasi ini begitu penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam memitigasi efek pandemi agar tidak semakin parah. Ketiadaan infor- masi ini menjadi latar belakang utama mengapa penelitian ini meng- gunakan bencana alam sebagai proxy dari pandemi. Walaupun tidak sama persis, bencana alam memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan krisis Covid-19 diantaranya adalah terhentinya bebe- rapa aktivitas ekonomi untuk sementara waktu, baik karena recovery time maupun pembatasan (restriction), memiliki efek langsung mau- pun tidak langsung kepada masyarakat. Terdampak maupun tidak terdampak, masyarakat membutuhkan social safety net, dan membu- tuhkan waktu untuk pemulihannya. Perbedaannya terletak pada hancur atau tidaknya bangunan fisik akibat bencana tersebut dan wilayah cakupan bencana. Mengetahui bahwa bencana alam mem- punyai transmisi yang sama dalam memengaruhi kesejahteraan ma- 442
syarakat, membuat bencana alam dapat dijadikan proxy untuk meng- ukur dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebelum krisis Covid-19, berbagai krisis bencana alam pun kerap kali menimbulkan goncangan ekonomi dan sosial di berbagai dae- rah. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat, sepanjang tahun 2019 terdapat 3.721 bencana alam di Indonesia. Akibat dari bencana tersebut, 477 korban meninggal dunia, 109 orang dinyatakan hilang, 6,1 juta orang turut terdampak, hingga mengakibatkan 72.992 unit rumah mengalami kerusakan. Data- data di tahun sebelumnya menunjukkan dampak yang juga bera- gam. Dampak negatif dari bencana alam (natural disaster) telah ba- nyak dikonfirmasi oleh berbagai penelitian. Bencana alam (banjir, angin puting beliung, dan kekeringan) berdampak negatif terhadap pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (Arouri et al., 2015). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa bencana alam (khususnya gempa bumi) berdampak paling besar pada kesejahteraan rumah tangga (Dartanto. T., 2017). Beberapa penelitian lainnya menunjuk- kan hasil yang senada (Benson, 1997; De Haen & Hemrich, 2007; Lindell & Prater, 2003; Pelling, Ozerdem, & Barakat, 2002). Berda- sarkan literatur-literatur tersebut, baik krisis Covid-19 maupun ben- cana alam (natural disaster) sama-sama memberikan efek negatif ter- hadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari masalah dan fakta di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh krisis bencana alam, baik terhadap ke- tahanan rumah tangga usaha maupun nonusaha di Indonesia. Ber- kaitan dengan tujuan tersebut, studi ini melihat efek bencana yang levelnya komunitas atau wilayah (bukan rumah tangga). Oleh ka- renanya bencana yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah ben- cana yang terjadi di suatu daerah. Penelitian ini akan melihat perbe- daan kesejahteraan antara rumah tangga yang tinggal di daerah ben- cana dengan yang tidak. Desain penelitian ini berbeda dengan pene- litian yang dilakukan oleh Sulistyaningrum (2015), yang melihat efek bencana dengan menggunakan sampel rumah tangga yang ha- 443
nya tinggal di daerah bencana dan membandingkan kesejahteraan dari rumah tangga yang terkena efek langsung dari bencana (kema- tian anggota keluarga, kerusakan rumah, dll) dengan yang tidak. De- sain penelitian dari Sulistyaningrum (2015) tentu memiliki kele- mahan karena tidak bisa menangkap (capture) spillover effect dari bencana yang terjadi. Walaupun rumah tangga tidak terdampak se- cara langsung, ada potensi rumah tangga yang tinggal di daerah ben- cana juga terkena efek tidak langsung seperti terjadinya perlambatan ekonomi akibat bencana. Desain ini diharapkan mampu menjadi pendekatan yang baik untuk melihat efek pandemi terhadap kese- jahteraan rumah tangga karena sebagian besar rumah tangga di Indonesia lebih merasakan efek tidak langsung (perlambatan eko- nomi) dibandingkan efek langsung (kematian anggota rumah tang- ga) dari bencana. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, penelitian ini membuktikan bahwa bencana alam berdam- pak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga pada setiap indika- tor pengukuran. Menariknya, dampak negatif bencana alam ini ber- beda-beda untuk setiap sub sampel (rumah tangga usaha dan non- usaha). Hasil penelitian ini juga menampilkan dampak variasi ben- cana dilihat dari bencana secara umum, tingkat keparahan, tahun kejadian, dan frekuensi terjadinya bencana. Hasil estimasi penelitian tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan, baik kebijakan maupun stimulus penanganan pandemi Covid-19, khu- susnya pada program pemulihan ekonomi nasional. 2. TINJAUAN PUSTAKA Studi-studi mengenai efek bencana pada kesejahteraan rumah tang- ga di Indonesia masih relatif terbatas, khususnya untuk studi yang melihat efek parsial dari bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga jika dilihat dari adanya kepemilikian usaha di dalam rumah tangga. Beberapa studi misalnya, hanya melihat efek bencana terha- dap kesejahteraan rumah tangga secara umum (Sulistyaningrum, 444
2015; Dartanto, 2017), sedangkan studi lainnya hanya memban- dingkan kesejahteraan rumah tangga yang memiliki usaha dengan yang tidak (Vial & Hanoteau, 2015). Studi ini berusaha untuk mengkombinsasikan kedua jenis desain penelitian tersebut dengan melihat pengaruh bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga secara umum dan berdasarkan kepemilikan usaha. Studi yang sebelumnya ditulis oleh Sulistyaningrum (2015) me- lihat efek bencana pada pengeluaran rumah tangga menggunakan data survei longitudinal Indonesian Family Life Survey (IFLS) ge- lombang ke-3 dan ke-4 yang setidaknya mencakup 83% populasi Indonesia dengan memanfaatkan model Difference-in-Difference (DID). Studi ini, lebih lanjut, mengambil populasi rumah tangga berdasarkan tiga wilayah bencana yakni Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, dan membagi rumah terdampak dan tidak terdampak bencana di provinsi yang sama berdasarkan dekla- rasi langsung rumah tangga tersebut. Hasilnya, Sulistyaningrum (2015) menunjukkan tidak adanya bukti bahwa bencana alam dapat memberikan perbedaan total pengeluaran bagi rumah tangga yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak. Namun ada be- berapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait hasil ini. Desain dari penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningrum (2015) mengambil sampel rumah tangga yang tinggal di daerah yang pernah terkena bencana dan kemudian membandingkan kesejahteraan antara ru- mah tangga yang terkena efek langsung dengan yang tidak. Desain ini memiliki beberapa kelemahan karena tidak mempertimbangkan efek spillover yang memberikan dampak tidak langsung terhadap ke- sejahteraan rumah tangga. Studi yang lebih baru, Lima & Barbosa (2018) menunjukkan bahwa bencana alam bisa saja memberikan efek spillover di wilayah sekitar episentrum bencana. Menganut kesimpulan tersebut, obser- vasi rumah tangga di sekitar wilayah terdampak bencana juga dapat menderita efek bencana secara setidak langsung yang mungkin men- jadi alasan dibalik tidak adanya perbedaan pengeluaran rumah tang- 445
ga antara kelompok terdampak bencana dan tidak terdampak ben- cana. Sedangkan studi Vial & Hanoteau (2015), yang juga meng- gunakan IFLS, hanya membandingkan kesejahteraan rumah tangga usaha dan rumah tangga nonusaha. Pada umumnya, rumah tangga usaha berdasarkan standar inter- nasional didefinisikan sebagai usaha mandiri (self­employed) dengan pegawai kurang dari lima orang (Munoz, 2010). Menurut Gindling & Newhouse (2014), rumah tangga usaha yang sebagian besar usa- hanya merupakan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) ini me- nyerap tenaga kerja paling banyak di negara berkembang, dan paling dominan menempati sektor informal (Charmes, 2012; Maloney, 2004). Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2018), Indonesia juga menunjukkan pola serupa, yakni struktur perekonomian yang sebagian besar ditopang oleh UMKM, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dan daya serap tenaga kerja sebesar 97% per 2018. Dengan kata lain, struktur perekonomian Indonesia masih sebanding dengan negara berkembang lainnya sehingga rekomendasi kebijakan mau- pun landasan studi untuk rumah tangga usaha Indonesia dapat mengacu pada studi-studi di negara berkembang lainnya. Ada pun Vial & Hanoteau (2015) merangkum dua tujuan utama sebuah rumah tangga yang memulai bisnisnya dan bertransformasi menjadi rumah tangga usaha, yakni untuk meningkatkan pendapat- an dan konsumsi, serta menjaga stabilitas kesejahteraan ekonomi rumah tangganya dengan cara mendiversifikasi sumber pemasukan (Estudillo et al., 2012; Floro & Swain, 2013; Verrest, 2013). Selan- jutnya, memulai usaha bagi sebuah rumah tangga seringkali lebih menjadi aktivitas komplementer alih-alih substitusi, yang tujuannya menopang pendapatan dan konsumsi rumah tangga tersebut (Rosa et al., 2006; Verrest, 2013). Lebih rinci, rumah tangga usaha dapat meningkatkan pendapatannya melalui transaksi-transaksi di pasar, seperti jual-beli, sedangkan dalam menjaga konsumsinya sebuah ru- mah tangga usaha dapat melalui mekanisme transaksi nonpasar se- 446
perti swa produksi untuk kebutuhan pribadi, hadiah, atau akses pada pelayanan umum (Montgomerry et al., 2000). Selanjutnya Vial & Hanoteau (2015) juga mencatat bahwa studi-studi sebelumnya hanya menjadikan pendapatan sebagai acuan kesejahteraan pengusa- ha atau rumah tangga usaha (Hamilton, 2000; Mandelman & Montes-Rojas, 2009; Vijverberg, 1991; Carter, 2011), dan mereko- mendasikan parameter kesejahteraan lainnya seperti konsumsi dan aset rumah tangga sebagai alternatif dari pendapatan. Meyer & Sullivan (2003) menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk moneter atau kas yang merepresentasikan sumberdaya yang langsung didapatkan dari transaksi di pasar, seperti pendapatan dari penjualan. Sedangkan konsumsi, dapat menangkap tingkat ke- sejahteraan baik di dalam maupun di luar transaksi pasar, serta dapat menggambarkan pendapatan yang tidak tercatat (underreported in­ come), yang tidak dapat ditangkap oleh variabel pendapatan sendiri (Meyer & Sullivan, 2003). Seiring dengan itu, konsumsi rumah tangga juga menjelaskan tentang besarnya kebutuhan dasar yang se- gera, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Bauman, 1999; Meyer & Sullivan, 2003). Namun, kon- sumsi ini masih belum dapat menunjukkan seluruh kebutuhan ru- mah tangga dan perlu dilengkapi oleh keadaan aset yang menunjuk- kan kapasitas ekonomi jangka panjang dari sebuah rumah tangga (Filmer & Pritchett, 1999). Vial & Hanoteau (2015) menggunakan variabel-variabel kesejah- teraan ini ke dalam analisis pilihan antar-waktu (inter­temporal choice) sebuah rumah tangga dengan asumsi bahwa sebuah rumah tangga akan membagi seluruh waktu yang dimilikinya untuk waktu luang (leisure) dan dua aktivitas pekerjaan. Anggota rumah tangga dapat bekerja sebanyak jam untuk bekerja secara formal dan/atau informal untuk mendapatkan upah sebesar yang ek- sogen tapi bergantung pada vektor karakteristik rumah tangga . Seiring dengan itu, sebuah rumah tangga juga dapat memperoleh yang merupakan fungsi dari jum- keuntungan sebesar 447
lah aset bisnis rumah tangga dan vek- , waktu untuk berbisnis tor karakteristik yang mengontrol kapasitas untuk memulai bis- nis. Berdasarkan hal tersebut, total pendapatan rumah tangga pada periode t dapat dinotasikan sebagai berikut: pada peng- hasilan upah . Artinya, adanya bencana dapat berpengaruh pada pendapatan rumah tangga dari pekerjaan-pekerjaan nonusaha. Dengan begitu, ketika terjadi bencana sebuah rumah tangga akan mengambil strategi penanggulangan untuk tetap mengoptimalkan konsumsi . Strategi tersebut bisa dengan cara menabung aset-aset porduktif, seperti uang tunai sebagai upaya jaga-jaga apabila mereka menghadapi keterbatasan pinjaman. Hal ini menjadi trade­off untuk konsumsi langsung dengan konsumsi dan pendapatan yang akan datang. Akibat adanya trade­off antara waktu luang dan pemasukan, maka rumah tangga dapat mengurangi waktu luangnya untuk meningkatkan pendapatannya dan akhirnya dapat menabung sebagian dari pendapatannya (Berloffa & Modena, 2013; Rosenzwig & Wolpin, 1993). Mengasumsikan periode kepu- tusan T, maka rumah tangga akan memaksimalkan ekspektasi utili- tasnya bergantung pada kendala anggaran yang dinotasikan sebagai berikut: Bencana alam direpresentasikan sebagai guncangan dan utilitas terhadap kendala 448
merupakan ekspektasi utilitas pada periode t, β merupakan tingkat diskonto rumah tangga, dan adalah aset rumah tangga pada awal periode t. Sedangkan selisih me- rupakan tabungan rumah tangga atau tabungan konsumsi rumah tangga ketika periode t. Rumah tangga di negara berkembang umumnya mengakumulasi kekayaannya dalam bentuk aset fisik, se- perti rumah, tanah, dan kendara, untuk menanggulangi kerentanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu (Morduch, 1999; Banerjee et al., 2011; Deaton, 1997; Sparrow et al., 2014). Oleh sebabitu, persama- an ini menjadikan pendapatan yang akan datang, konsumsi, dan aset, sebagai tiga indikator pertimbangan rumah tangga dalam mengambil keputusan jangka panjangnya. 3. METODE PENELITIAN 3.1 Sumber Data Penelitian ini menggunakan data yang disediakan oleh IFLS, sebuah survei yang mencakup keadaan sosio ekonomi dan kesehatan pen- duduk Indonesia. Sampel dari IFLS merepresentasikan 83% popu- lasi penduduk Indonesia yang tinggal di 13 dari 26 provinsi pada 1993 (Strauss et al., 2016). Secara keseluruhan, ada 5 gelombang survei yang tercakup dalam IFLS, yaitu gelombang 1 pada tahun 1993 hingga gelombang 5 pada 2014. Untuk setiap gelombang, IFLS melakukan kontak kembali dengan responden pada gelombang sebelumnya sehingga memungkinkan untuk didapatkan data yang bersifat longitudinal. Secara umum, survei IFLS dapat dibagi men- jadi 2, yaitu survei rumah tangga dan survei komunitas dan fasilitas. Survei rumah tangga memuat berbagai karakteristik individu mau- pun rumah tangga, dilihat dari berbagai dimensi baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Dari survei ini dapat diketahui status pekerjaan dari setiap individu yang akan menjadi dasar untuk menentukan rumah tangga usaha dan non-usaha. Selain melakukan 449
survei terhadap rumah tangga, IFLS juga melakukan survei komu- nitas dan fasilitas untuk melihat kondisi dari komunitas di mana rumah tangga itu tinggal. Melalui survei ini didapatkan suatu infor- masi terkait kebencanaan, mulai dari bencana apa yang pernah terjadi, kapan terjadinya, tingkat keparahan, hingga upaya mitigasi dan perbaikan kondisi pascabencana. 3.2 Strategi Empiris Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana pengaruh ben- cana terhadap kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan di dalam sampel, dan kemudian melihat efek parsial untuk rumah tangga usaha dan nonusaha. Pada bagian awal strategi empiris ini akan dijelaskan bagaimana strategi untuk mengkonstruksi varibel utama penelitian, yaitu variabel bencana, yang membutuhkan kon- truksi variabel yang sistematis sehingga dapat menangkap efek ben- cana terhadap kesejahteraan rumah tangga. 3.3 Konstruksi Variabel Bencana Variabel bencana didapatkan dari survei komunitas dan fasilitas yang memberikan informasi terkait informasi kebencanaan pada suatu wilayah. IFLS memberikan informasi kebencanaan terkait jenis bencana yang pernah terjadi, berapa banyak korban dari bencana yang paling parah, tingkat frekuensi bencana, tingkat kerusakan infrastruktur fisik, hingga nilai kerugian yang dialami oleh masing- masing daerah. Sebagian dari informasi inilah yang nantinya diguna- kan untuk mengkonstruksi variabel bencana. Variabel bencana yang digunakan dalam penelitian ini mengindikasikan apakah suatu ru- mah tangga tinggal di komunitas (desa) yang selama 5 tahun terakhir pernah mengalami bencana. Survei terkait kebencanaan ini mem bagi bencana menjadi beberapa jenis yang sering terjadi di Indonesia, seperti bencana tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, keba- karan hutan, dan kebakaran lainnya. Untuk masing-masing bencana, 450
IFLS menanyakan apakah suatu komunitas pernah mengalami bencana tersebut dalam 5 tahun terakhir. Sebagai tambahan infor- masi mengenai waktu terjadinya bencana, IFLS juga menanyakan waktu spesifik (bulan dan tahun) kapan bencana paling parah terjadi. Penelitian ini, pertama, akan melihat bagaimana pengaruh ben- cana yang terjadi 5 tahun lalu terhadap resiliensi rumah tangga. Un- tuk mendapatkan variabel bencana 5 tahun lalu, dibuat variabel dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga tinggal di daerah yang se- lama 5 tahun terakhir paling tidak terkena 1 bencana, dan bernilai 0 jika sebaliknya. Hal ini perlu diperhatikan karena penelitian ini akan membandingkan kondisi kesejahteraan dari rumah tangga yang ting gal di daerah bencana dengan yang tidak; dan bukan memban- dingkan rumah tangga yang terdampak dengan yang tidak terdam- pak secara langsung. Rumah tangga yang tinggal di daerah bencana belum tentu terkena dampak langsung dari bencana, namun karena fokus penelitian ini juga melihat efek spillover dari bencana dalam suatu daerah maka desain ini dirasa cukup untuk menjawab perta- nyaan penelitian. Estimasi ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Pertama, estimasi ini tidak mempertimbangkan tingkat kepa- rahan bencana yang dialami setiap daerah. Kedua, variabel bencana ini tidak mempertimbangkan perbedaan interval waktu terjadinya bencana (bencana yang terjadi 5 tahun lalu disamakan dengan 1 ta- hun lalu). Yang terakhir, desain estimasi ini juga tidak memperhi- tungkan tingkat frekuensi bencana yang terjadi di setiap daerah. Be- berapa isu ini yang menjadi batasan penelitian yang secara khusus melihat efek bencana di daerah yang berbeda, karena setiap daerah mengalami tingkat keparahan, frekuensi, dan waktu kejadian ben- cana yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan modifikasi terhadap strategi estimasi agar dapat mempertimbangkan beberapa isu yang timbul tersebut. Modifikasi pertama adalah melihat pengaruh ben- cana yang dibedakan berdasarkan tahun kejadian bencana. Variabel 451
bencana akan dipecah menjadi 2 variabel, yaitu variabel bencana 2014 yang bernilai 1 jika rumah tangga tinggal di daerah yang dalam 1 tahun terakhir mengalami bencana terparah, dan variabel bencana sebelum 2014 yang bernilai 1 jika dalam 5 tahun terakhir, selain di tahun 2014, rumah tangga tersebut mengalami bencana terparah. Untuk melihat tingkat keparahan bencana, variabel bencana dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan total korban dari bencana terparah yang pernah dialami suatu daerah. Daerah yang mengalami bencana namun tidak ada korban dimasukkan dalam kategori bencana ri­ ngan. Sedangkan, untuk daerah yang terkena bencana dan menim- bulkan korban jiwa dikategorikan sebagai bencana sedang dan berat, dengan mempertimbangkan apakah korban jiwa di suatu daerah berada di bawah rata-rata (bencana sedang) atau di atas rata-rata (bencana berat). Yang terakhir, agar dapat mempertimbangkan ting- kat frekuensi bencana yang terjadi di setiap daerah, modifikasi dila- kukan dengan membagi variabel bencana menjadi variabel bencana jarang, jika rumah tangga tinggal di daerah yang mengalami bencana kurang dari 5 kali, dan bencana sering jika rumah tangga tinggal di daerah yang terkena bencana lebih dari atau sama dengan 5 kali da- lam 5 tahun terakahir. Kontruksi variabel bencana ini memiliki keterbatasan yang diha- rapkan dapat dijawab oleh di studi selanjutnya. Pertama, variabel bencana yang dibuat dalam penelitian ini bersifat umum dan tidak mempertimbangkan jenis bencana yang terjadi di setiap daerah. Da- lam 5 tahun terakhir, daerah yang mengalami bencana tsunami disa- makan dengan daerah yang terkena banjir. Tentu, efek dari bencana akan sangat bervariasi bergantung pada jenis bencana yang terjadi di daerah tersebut. Masalah yang kedua terkait dengan modifikasi esti- masi yang dilakukan. Walaupun penelitian ini nantinya akan mela- kukan modifikasi estimasi untuk mempertimbangkan tingkat kepa- rahan, frekuensi, dan waktu kejadian bencana, modifikasi ini dilaku- kan secara independen dan belum mempertimbangkan kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Diperlukan suatu ukuran yang jelas un- 452
tuk dapat mempertimbangkan kombinasi dari berbagai faktor dari kebencanaan, sehingga didapatkan suatu komparasi yang seimbang dan meminimalkan selection bias. 3.4 Konstruksi Variabel Kesejahteraan Ahli-ahli berpendapat bahwa metode pengukuran kesejahteraan material dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satu pengukuran yang paling populer adalah dengan menggunakan metode penda- patan. Deaton (1980) adalah salah satu ahli yang menjelaskan se cara rinci bagaimana pendapatan pada akhirnya dapat memberikan ke- sejahteraan pada seseorang. Selain pendapatan, terdapat dua pen- dekatan lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahte- raan, yakni konsumsi, tabungan, dan aset rumah tangga. Ada pun penelitian ini menggunakan variabel pendapatan yang menangkap arus kas dari transaksi pasar, dan variabel konsumsi yang memung- kinkannya menangkap kesejahteraan yang tidak tercatat pada trans- aksi pasar (Meyer & Sullivan, 2003). Kedua indikator ini penting untuk diperhatikan sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh dari dampak bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga. 3.5 Model Penelitian Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Ordinary Least Square. Penelitian ini tidak menggunakan model yang seringkali dipakai oleh penelitian yang menggunakan data mikro, seperti 2SLS (Two Stage Linier Regression), fixed effect, random effect, dan lain-lain, dengan alasan yang berkaitan dengan asumsi eksoge- nitas yang ditetapkan terhadap variabel independen utama yaitu bencana. Asumsi eksogenitas ini menyatakan bahwa terjadinya bencana di suatu daerah tidak berkorelasi dengan faktor lain yang tidak dapat diobservasi (unobserved factor), yang juga memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Artinya dengan melakukan kontrol 453
terhadap variabel-variabel kunci yang akan dijelaskan di model pe- nelitian ini, didapatkan estimasi perbedaan kesejahteraan antara rumah tangga yang tinggal di daerah bencana dengan yang tidak, di mana perbedaan tersebut hanya disebabkan oleh faktor terjadinya bencana atau tidak di daerah tersebut. Penetapan asumsi eksogenitas ini menjadi alasan utama di dalam penelitian ini karena jika asum- si ini ternyata terlanggar maka model OLS tidak akan menghasilkan hasil estimasi yang robust dan valid, dan konsekuensinya diperlukan model lain yang lebih baik. Sebagai contoh kasus, jika kesejahteraan rumah tangga memengaruhi pilihan rumah tangga untuk tinggal di daerah bencana atau non-bencana maka terjadi permasalahan re verse causality di dalam model, yang menyebabkan penggunaan model OLS akan menghasilkan estimator yang bias. Untuk saat ini, pene- litian ini akan tetap menggunakan asumsi eksogenitas untuk variabel bencana, dan adanya isu reverse causality dapat menjadi kesenjangan penelitian yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah model OLS yang penelitian ini gunakan: Dari model tersebut, notasi i merujuk pada rumah tangga i yang tinggal di daerah j dan notasi u menunjukkan status rumah tangga sebagai rumah tangga usaha atau non-usaha. Rumah tangga usaha pada penelitian ini merupakan rumah tangga yang minimal ada 1 orang yang bekerja sebagai pengusaha. Rumah tangga usaha di da- lam penelitian didefinisikan secara umum dan tidak membatasi usa- ha pada sektor tertentu. Variabel dependen direpresentasikan dengan variabel kesejahteraan yang dalam penelitian ini digunakan 2 di- mensi ukuran kesejahteraan yaitu konsumsi dan pendapatan yang keduanya akan digunakan dalam bentuk log per kapita. Variabel in- dependen utama, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebe- lumnya, merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika terjadi ben- cana minimal 1 kali dalam 5 tahun terakhir di daerah j. Sedangkan, 454
va riabel kontrol dalam penelitian ini direpresentasikan dengan no- tasi , yang merupakan vektor karakteristik rumah tangga seperti ukuran keluarga, struktur keluarga (proporsi anggota rumah tangga dengan umur di atas 15 tahun), jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, status pernikahan kepala rumah tangga, dan umur kepada rumah tangga. Penelitian ini juga me- ngontrol regional fixed effect yang dinotasikan dengan untuk mengatasi potensi bias akibat adanya guncangan (shock) atau karak- teristik yang tidak didapat dikontrol di tingkat provinsi. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Statistik Desktriptif Tabel 1. Statistik deskriktif variabel karakteristik rumah tangga Variabel Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga usaha Rerata Standar deviasi Rerata Standar deviasi Rumah Tangga Non-usaha Rerata Standar deviasi Pendapatan per kapita Konsumsi per kapita Ukuran keluarga Struktur keluarga Umur kepala RT Pendidikan kepala RT Jumlah Observasi 9.251.744 11.721.324 5,50 23,47 44,08 8,59 13.727 3.546.724 1.961.542 3,17 20,36 21,83 4,51 13.727 8.794.768 11.154.876 5,95 24,15 46,17 8,18 6,653 2.468.980 2.030.000 3,12 18,8 21,36 4,52 6,653 11.231.876 13.398.120 4,6 22,4 40,79 9,32 5,633 5.420.351 2.145.321 3,13 22,55 23,83 4,45 5,633 Tabel 1 memberi gambaran terkait statistik deskriptif untuk be- berapa variabel penelitian selain variabel dummy. Alasan mengapa variabel dummy tidak muncul dalam tabel tersebut adalah karena statistik deskriptif dari variabel tersebut tidak banyak memberikan informasi yang relevan. Selain menghitung statistik deskriptif untuk seluruh sampel, penelitian ini juga membagi berdasarkan subsampel 455
untuk rumah tangga usaha dan nonusaha. Total observasi rumah tangga di dalam penelitian ini adalah sebesar 13.727 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 48,4% (6.652) merupakan rumah tangga usa- ha, sedangkan sisanya tergolong sebagai rumah tangga nonusaha. Untuk variabel yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga, secara umum rata-rata pendapatan per kapita dari rumah tangga se- lama 1 tahun adalah sekitar 9 juta, dengan rumah tangga nonusaha memiiki pendapatan per kapita (sekitar 11 juta) yang lebih besar dari rumah tangga usaha yang hanya memiliki pendapatan per kapita se- kitar 8 juta. Pola yang sama juga terjadi pada variabel konsumsi per kapita dengan rata-rata sekitar 11 juta untuk rumah tangga secara umum dan nilai rata-rata yang lebih besar untuk rumah tangga no- nusaha (sekitar 13 juta) dibandingkan rumah tangga usaha (sekitar 11 juta). Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan pada karakteristik rumah tangga, baik untuk rumah tangga usaha, rumah tangga nonusaha, maupun rumah tang- ga secara umum. Rata-rata ukuran keluarga adalah sebesar 5,5 ang- gota, dengan rumah tangga usaha (5,9 anggota) memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga non-usaha (4,6 ang- gota). Untuk variabel struktur keluarga, yang menunjukkan propor- si anggota rumah tangga dengan umur di bawah 15 tahun, rata-rata struktur keluarga di dalam sampel adalah 23,4%, sementara untuk rumah tangga usaha dan nonusaha masing-masing sebesar 24% dan 22%. Rata-rata umur kepala rumah tangga di atas 40 tahun, dengan rumah tangga secara umum memiliki rata-rata 44 tahun, rumah tangga usaha 46 tahun, dan rumah tangga nonusaha 40 tahun. Ter- kait dengan pendidikan kepala rumah tangga, rata-rata lama tahun pendidikan yang ditempuh adalah sebesar 8,5 tahun, dengan rumah tangga nonusaha memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga usaha yaitu masing-masing sebesar 9,3 tahun dan 8,1 tahun. 456
Tabe1 2. Statistik deskriptif variabel bencana Variabel Bencana 5 tahun lalu Seluruh rumah tangga 3.887 (27,59%) Rumah tangga usaha 2.088 (30.92%) Rumah tangga non-usaha 1.309 (22.84%) Berdasarkan tingkat keparahan Bencana ringan Bencana sedang Bencana berat 3.211 (22,92%) 401 (2,86%) 275 (1,96%) 1.717 (25,43%) 235 (3,48%) 136 (2,01%) 1.064 (18,57%) 140 (2,44%) 105 (1,83%) Berdasarkan waktu kejadian Bencana 2014 Bencana sebelum 2014 1.791 (12.79%) 2.096 (14.96%) 971 (14,38%) 1.117 (16,54%) 578 (10,09%) 731 (12,76%) Berdasarkan frekuensi Bencana hanya sekali Bencana jarang Bencana sering 1.117 (7,97%) 1.770 (12,64%) 1.000 (7,14%) 605 (8,96%) 950 (14,07%) 533 (7,89%) 357 (6,23%) 613 (10,70%) 339 (5,92%) Tabel 2 menunjukkan tabulasi statistik deskriptif untuk variabel bencana. Statistik tersebut memberikan informasi mengenai berapa proporsi rumah tangga yang tinggal di daerah bencana berdasarkan pembagian golongan bencana. Untuk variabel bencana 5 tahun lalu, yang menunjukkan apakah rumah tangga selama 5 tahun terakhir tinggal di daerah yang terkena bencana, 27,59% rumah tangga ting- gal di daerah daerah bencana. Jika dilihat dari kepemilikan usaha, 15,21% rumah tangga usaha tinggal di daerah bencana dan 9,53% rumah tangga nonusaha tinggal di daerah bencana. Hal ini mengin- dikasikan bahwa lebih banyak rumah tangga usaha yang tinggal di daerah bencana dibandingkan rumah tangga nonusaha. Untuk va- riabel bencana berdasarkan tingkat keparahan, sebagian besar rumah tangga daerah tinggal di daerah dengan bencana ringan dengan pro- porsi sebesar 23,39%. Hal ini juga berlaku untuk rumah tangga usa- ha dan nonusaha dengan proporsi masing-masing sebesar 12,5% 457
dan 18,57%. Sementara itu, pembagian bencana berdasarkan tahun kejadian menunjukkan sedikit perbedaan antara bencana yang ter- jadi 1 tahun lalu (di tahun 2014) dengan bencana yang terjadi sebe- lum tahun 2014. Proporsi rumah tangga yang selama tahun 2014 tinggal di daerah bencana adalah sebesar 13,04%, sedangkan untuk rumah tangga yang tinggal di daerah bencana sebelum tahun 2014 sebesar 15,27%. Terakhir, pembagian bencana berdasar frekuensi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sebagian besar rumah tangga yang tinggal di daerah bencana mengalami bencana dalam frekuesi jarang. Hal serupa juga terjadi untuk pembagian rumah tangga usaha dan non-usaha, di mana proporsi rumah tangga usaha dan nonusaha yang tinggal di daerah bencana dengan frekuensi ja- rang masing-masing sebesar 6,9% dan 4,4% 4.2 Pengaruh Bencana Alam terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Konsumsi Per Kapita Pendapatan Per Kapita Variabel Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non-Usaha Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non- Usaha Bencana Lima Tahun Terakhir -0.0675*** Dummy Bencana (Bencana=1) 0.0652*** 0.0725*** 0.0677** 0.0734* 0.0365 (0.0155) (0.0209) (0.0269) (0.0266) (0.0389) (0.0380) Bencana Berdasarkan Tingkat Keparahan Bencana ringan 0.0763*** 0.0800*** 0.0776*** 0.0614** 0.0591 0.0332 Bencana sedang (0.0167) 0.0504 (0.0223) 0.0716 (0.0296) 0.00673 (0.0283) 0.0242 (0.0410) -0.160 (0.0411) 0.0937 Bencana berat (0.0418) -0.135*** (0.0438) (0.0550) -0.114* (0.0652) (0.0655) -0.124* (0.0658) (0.0753) -0.260*** (0.0896) (0.113) -0.141 (0.131) (0.0965) -0.254* (0.136) Bencana Berdasarkan Tahun Kejadian Bencana 2014 0.0661*** (0.0208) -0.0687*** Bencana sebelum 2014 0.0492* (0.0277) -0.0793*** 0.0990*** (0.0379) -0.0512 0.0522 (0.0345) -0.0812** 0.0320 (0.0499) -0.111** 0.0986* (0.0507) 0.0124 (0.0196) (0.0262) (0.0338) (0.0327) (0.0480) (0.0458) 458
Bencana Berdasarkan Frekuensi Kejadian Hanya sekali 0.0648*** 0.0445 0.0451 0.0928** 0.0987 0.0304 Bencana jarang (0.0248) -0.115*** (0.0328) -0.128*** (0.0466) -0.0958** (0.0462) -0.102*** (0.0661) -0.114** (0.0665) -0.0444 Bencana sering (0.0215) 0.00712 (0.0282) 0.0182 (0.0386) -0.0528 (0.0354) 0.0133 (0.0506) 0.0153 (0.0518) -0.0861 (0.0273) (0.0377) (0.0446) (0.0481) (0.0700) (0.0730) Keterangan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%, variabel kontrol tidak ditampilkan 4.2.1 Pengaruh Bencana Alam Lima Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi pengaruh bencana alam terhadap kesejahteraan rumah tangga. Pada bagian ini menjelaskan pengaruh bencana alam secara umum. Obyek sampelnya adalah rumah tang- ga yang tinggal di daerah bencana atau nonbencana selama lima tahun terakhir dengan tidak mempertimbangkan karakteristik ben- cana alam. Studi menunjukkan bahwa secara umum bencana alam berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga, baik pada ukuran konsumsi per kapita maupun pendapatan per kapita. Rumah tangga yang tinggal di daerah bencana mempunyai kesejahteraan yang lebih kecil baik secara konsumsi (-6,75%) maupun pendapat- an (-6,77%) dibandingkan rumah tangga yang tidak tinggal di daerah bencana. Kemudian pada estimasi dengan pembagian sampel rumah tang- ga usaha dan nonusaha menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Bencana alam berdampak negatif terhadap kesejahteraaan baik ru- mah usaha maupun nonusaha. Akan tetapi pada estimasi rumah tangga usaha dengan ukuran kesejahteraan pendapatan per kapita, hasil estimasi tidak signifikan. Artinya bencana alam tidak signifikan memengaruhi pendapatan per kapita rumah tangga nonusaha. Ru- mah tangga nonusaha cukup mempunyai ketahanan (resiliency) pen- dapatan di tengah terjadinya bencana. 459
Akan tetapi hasil pada estimasi ini sangat umum karena tidak mempertimbangkan tingkat keparahan bencana, jarak waktu ter- jadinya bencana, dan frekuensi bencana terjadi. Oleh karenanya di- perlukan elaborasi yang lebih spesifik untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendetail. Penjelasanan berikutnya akan memberikan estimasi pengaruh bencana alam terhadap kesejahteaan rumah tang- ga dengan mempertimbangkan karakteristik bencana. 4.2.2 Pengaruh Bencana Alam Berdasarkan Tingkat Keparahan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Bagian selanjutnya menunjukkan bahwa efek bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga usaha dan nonusaha tidak sama pada tiap level keparahan. Berdasarkan tingkat keparahan bencana dalam lima tahun terakhir, ternyata hanya rumah tangga yang tinggal di wilayah dengan bencana ringan dan parah yang merasakan guncang- an pada kesejahteraannya, sedangkan rumah tangga di wilayah bencana dengan tingkat keparahan menengah, kesejahteraannya tidak ada perbedaan dengan rumah tangga yang tidak berada di lokasi bencana. Pada sampel keseluruhan, konsumsi rumah tangga di wilayah ri- ngan secara signifikan mengalami penurunan konsumsi dan penda- patan masing-masing sebesar 7,63% dan 6,14% dibandingkan ru- mah tangga yang tidak berada di wilayah bencana dalam lima tahun terakhir. Sedangkan berdasarkan rumah tangganya, rumah tangga usaha dan rumah tangga non-usaha memiliki konsumsi yang ma- sing-masing lebih rendah 8,0% dan 7,76%. Sedangkan pendapatan- nya, secara parsial, baik rumah tangga usaha maupun rumah tangga non-usaha, tidak memiliki dampak signifikan. Dengan kata lain, bencana ringan lebih menyerang kesejahteraan rumah tangga dari indikator konsumsi. 460
Pada bencana berat, di sampel keseluruhan, baik konsumsi mau- pun pendapatan, mengalami guncangan yang lebih parah yakni ma- sing-masing turun sebesar 13,5% dan 26% dibandingkan rumah tangga yang tidak pernah mengalami bencana dalam lima tahun ter- akhir. Lebih spesifik, rumah tangga usaha nampak berhasil menjadi- kan memanfaatkan usahanya untuk sebagai komplementer penda- patan dan menjaga stabilitas pendapatannya ketika terjadi guncang- an ekonomi seperti bencana alam, meski konsumsi rumah tangga usaha turun sebesar 11,4%. Sedangkan bagi rumah tangga non- usaha, baik pendapatan maupun konsumsinya masing-masing an- jlok sebesar 25,4% dan 12,4% yang artinya pendapatan rumah tang- ga non-usaha yang mayoritas di sektor formal relatif kesulitan dalam menjaga pendapatannya karena tidak memiliki diversifikasi penda- patannya yang lain. Dengan kata lain, hasil-hasil ini menunjukkan perbedaan meka- nisme rumah tangga usaha dan rumah tangga non-usaha dalam menghadapi bencana, yang mana rumah tangga usaha lebih dapat menjaga kesejahteraan dari pendapatannya melalui diversifikasi pen- dapatannya, sedangkan rumah tangga nonusaha kesulitan menjaga guncangan dari sisi pendapatannya, namun lebih mampu menjaga konsumsinya, khususnya pada bencana ringan, karena stabilitas upah yang didapatkan. Hasil ini juga mengindikasikan perlunya per- bedaan mekanisme penanganan atau bantuan pemulihan ekonomi yang bisa pemerintah berikan bagi tiap jenis rumah tangga berdasar- kan tingkat keparahan bencana. Misalnya dengan cara memberikan stimulus berupa kredit usaha ketika bencana berat terjadi untuk me- micu rumah tangga nonusaha dalam mendiversifikasikan pendapat- annya dan memfokuskan anggaran pada bantuan sosial, khususnya ketika bencana tergolong ringan dan berat agar konsumsi rumah tangga relatif terjaga. Ada pula dugaan bahwa bantuan-bantuan terhadap bencana rela- tif tidak dapat didistribusikan bila bencana terlampau ringan, na- mun tidak cukup untuk membantu rumah tangga bila bencananya 461
tergolong berat, sehingga bantuan-bantuan untuk rumah tangga di wilayah bencana menengah saja yang relatif sepenuhnya menolong pendapatan maupun konsumsi rumah tangga tersebut, namun duga- an ini perlu dikaji melalui studi lebih lanjut. 4.2.3 Pengaruh Bencana Alam Berdasarkan Tahun Kejadian terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Bagian ini menjelaskan pengaruh bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga dengan mempertimbangkan tahun terjadinya ben cana paling parah di suatu daerah. Estimasi yang mempertimbangkan interval waktu kejadian bencana menjadi penting untuk dilihat karena bencana yang terjadi pada rentang waktu yang berbeda, ber- potensi memiliki efek yang bervariasi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Karena kesejahteraan rumah tangga yang ada di penelitian ini dilihat pada satu titik waktu yaitu tahun 2014, maka estimasi ini membagi variabel bencana menjadi 2 kategori, yaitu bencana tahun 2014, yang merupakan variabel biner bernilai 1 jika rumah tangga tinggal di daerah yang terkena bencana selama 1 tahun yang lalu, dan bencana sebelum 2014 jika rumah tangga tinggal di daerah yang terkena bencana dalam rentang 5 tahun terakhir, namun di luar rentang 1 tahun yang lalu. Hasil estimasi menunjukan bahwa ter- jadinya bencana di suatu daerah memiliki pengaruh terhadap kese- jahteraan rumah tangga secara keseluruhan, maupun pemecahan sampel rumah tangga berdasarkan rumah tangga usaha dan non- usaha. Secara keseluruhan, rumah tangga yang tinggal di daerah terkena bencana selama 1 tahun lalu memiliki konsumsi 6,6% lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang selama 1 tahun terakhir tidak ada bencana. Sementara itu, tidak ada perbeda- an yang signifikan dari segi pendapatan rumah tangga. Hal serupa juga terjadi untuk rumah tangga usaha dan non-usaha yang masing- masing memiliki konsumsi lebih rendah, sebesar 4,9% dan 9,9%. Untuk ukuran kesejahteraan berupa pendapatan, hanya signifikan 462
untuk rumah tangga non-usaha yang memiliki pendapatan lebih rendah 9,4%. Untuk bencana yang terjadi di luar tahun 2014, dalam rentang 5 tahun terakhir, juga menunjukkan pengaruh negatif dari bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga. Secara keseluruhan, rumah tangga yang tinggal di daerah bencana memiliki konsumsi dan pen- dapatan lebih rendah, masing-masing sebesar 6,8% dan 8,1%, di- bandingkan mereka yang tinggal di daerah non-bencana. Hal serupa juga terjadi untuk rumah tangga usaha yang memiliki konsumsi le- bih rendah 7,9% dan pendapatan lebih rendah 11,1%. Untuk ru- mah tangga nonusaha, tidak ditemukan hasil yang signifikan, baik dari konsumsi maupun pendapatan. Secara umum, dari hasil ini da- pat ditunjukkan bahwa bencana tetap memiliki efek negatif terha- dap kesejahteraan rumah tangga walaupun dilihat dari waktu kejadi- an bencana. Namun jika dilihat lebih dalam, terdapat hasil yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Hipotesis awal dari regresi pada bagian ini adalah bahwa dampak negatif dari bencana terhadap kese- jahteraan rumah tangga akan lebih besar jika daerah baru saja terke- na bencana dibandingkan jika bencana yang terjadi sudah lewat ber- tahun-tahun. Oleh karena itu, efek bencana tahun 2014 seharusnya lebih besar dibandingkan dengan efek bencana sebelum tahun 2014. Namun hasil estimasi menunjukkan hal yang berlawanan di mana efek bencana tahun 2014 lebih rendah dibandingkan bencana sebe- lum 2014. Justifikasi dari hasil yang berlawanan ini adalah bahwa regresi pada bagian ini tidak mempertimbangkan frekuensi terjadi- nya bencana. Daerah yang mengalami bencana sebelum 2014 memi- liki kemungkinan terjadi bencana lebih banyak karena meliputi ren- tang waktu yang lebih panjang (4 tahun) dibandingkan daerah yang hanya mengalami bencana selama 1 tahun terakhir. 463
4.2.4 Pengaruh Bencana Alam Berdasarkan Frekuensi Kejadian terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Pengaruh bencana alam ternyata memiliki hasil yang berbeda dilihat dari frekuensi terjadinya bencana. Pada estimasi di mana bencana alam hanya terjadi sekali, bencana alam berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga secara umum, baik pada ukuran kon- sumsi per kapita maupun pendapatan per kapita. Konsumsi rumah tangga yang tinggal di daerah bencana dengan frekuensi sekali ini lebih kecil sebesar 6,48% dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak tinggal di daerah bencana. Pada ukuran pendapatan perkapita juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa pendapatan per kapita rumah tangga yang tinggal di daerah bencana lebih rendah sebesar 9,28% dibandingkan rumah tangga yang tidak tinggal di daerah bencana. Hal yang menarik adalah pada regresi bencana alam hanya sekali ini, bencana alam tidak signifikan memengaruhi kesejahteraan baik rumah tangga usaha maupun nonusaha. Pada hasil estimasi dengan frekuensi jarang (kurang dari 5 lebih dari 1) menunjukkan bahwa bencana alam berdampak negatif terha- dap kesejahteraan rumah tangga, baik pada sampel keseluruhan, ru- mah tangga usaha, maupun rumah tangga nonusaha, kecuali pada sampel nonusaha dengan ukuran pendapatan per kapita. Pada ukur- an konsumsi terlihat bahwa efek bencana alam pada sampel keselu- ruhan sebesar -11,5%, sampel rumah tangga usaha sebesar -12,8%, sampel rumah tangga nonusaha sebesar 9,58%. Estimasi tersebut mengindikasikan bahwa bencana jarang membuat konsumsi rumah tangga di semua sub sampel lebih rendah setidaknya 9% dibanding- kan dengan rumah tangga yang tidak terkena bencana. Lalu, pada estimasi bencana sering (lebih dari atau sama dengan 5 kali) tidak menunjukkan perbedaan. Estimasi pada setiap sub sam- pel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan bencana alam ter- hadap kesejahteraan rumah tangga. Temuan ini menarik karena dae- rah dengan frekuensi bencana yang sering terjadi justru mempunyai 464
tingkat ketahanan yang sama-sama besar dibandingkan dengan ru- mah tangga yang tinggal di daerah nonbencana. Hasil ini kemudian membuktikan bahwa rumah tangga yang tinggal di wilayah relatif sering terjadi bencana memiliki ketahanan lebih tinggi karena di- duga sudah terbiasa bersiap menghadapi bencana, seiring dengan tingkat keparahan bencana yang tergolong ringan di wilayah yang sering mengalami bencana. 4.3 Implikasi Studi terhadap Mitigasi Dampak Covid-19 Mempertimbangkan hasil ini pada konteks pandemi Covid-19, dapat dirumuskan beberapa implikasi kebijakan yang bisa dipertim- bangkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Pertama, untuk menjaga konsumsi tetap sama seperti sebelum bencana, bantuan pemerintah setidaknya dapat menutup 6,75% dari biaya konsumsi (biaya hidup) tahunan sebuah rumah tangga karena dampak bencana Covid-19 ini dapat digolongkan sebagai bencana berat. Angka ini tentu tidak dapat dijadikan sebagai acuan akurat untuk kondisi pandemi ini namun karena pandemi memiliki efek yang lebih besar terhadap pelambatan ekonomi Indonesia, maka angka ini dapat menjadi ambang batas minimal berapa persen kira- kira konsumsi tahunan rumah tangga yang dapat dibantu dari dana pemerintah. Selain itu, mengingat rendahnya resiliensi rumah tangga dalam menghadapi bencana dan terbatasnya anggaran, pemerintah perlu menciptakan mekanisme untuk mengidentifikasi segmen masyara- kat yang paling terdampak dari bencana. Dengan anggaran yang ter- batas, mekanisme ini penting untuk menyasar kelompok yang pa- ling dirugikan akibat bencana. Misalnya, dari penelitian ini ditemu- kan bahwa efek bencana terhadap kesejahteraan rumah tangga me- miliki beberapa variasi tergantung pada klasifikasi bencana yang terjadi di setiap daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa, terutama di kondisi pandemi, efek terhadap kesejahteraan rumah tangga berva- 465
riasi bergantung pada faktor seperti tingkat keparahan, interval ke- jadian, dan lain-lain. Khusus wilayah-wilayah dengan frekuensi terjadi bencana hanya sekali dan jarang harus lebih hati-hati dalam memitigasi bencana tersebut. Faktanya wilayah dengan frekuensi terjadi bencana tinggi (sering) lebih baik dalam meminimalisasi risiko bencana dibanding- kan dengan wilayah yang hanya sekali dan jarang terjadi bencana. Kesiapsiagaan dalam memitigasi perlu ditingkatkan dan tidak meng- anggap remeh bentuk bencana apa pun. Terakhir, wilayah-wilayah yang berisiko bencana alam juga perlu diperhatikan untuk memitigasi terjadinya bencana alam di tengah pandemi. Sebab, adanya pandemi sekarang ini tidak menegasikan terjadinya bencana alam sehingga diperlukan strategi mitigasi untuk dapat mengatasi pandemi dan bencana alam sekaligus pada daerah- daerah yang rawan bencana alam. Hal tersebut dapat dilakukan de- ngan menyediakan dana jaga-jaga untuk bantuan, mengimbau ma- syarakat maupun bisnis di wilayah tersebut untuk memiliki asuransi yang mampu meminimalisir risiko. Selain itu diperlukan strategi mitigasi yang berbeda apabila terjadi bencana alam di suatu daerah, yakni dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak membuat kerumuman dan menjaga jarak ketika masyarakat harus mengungsi. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa secara umum rumah tangga yang berada di sekitar lokasi bencana mengalami penurunan kesejahtera- an akibat bencana alam, baik dinilai dari pendapatan (-6,77%) maupun konsumsinya (-6,75%) dibandingkan dengan rumah tang- ga yang tidak berada di lokasi bencana. Namun, efek dari bencana alam ini bervariasi dilihat dari tingkat keparahan, frekuensi, dan 466
tahun kejadiannya. Selain variasi dari bencana alam tersebut, efek dari bencana alam juga menunjukkan pola berbeda pada tipe rumah tangga (usaha dan nonusaha). Khusus pada rumah tangga usaha yang tinggal di wilayah ben- cana secara keseluruhan memiliki konsumsi dan pendapatan yang lebih rendah masing-masing sebesar 6,52% dan 7,34%. Rumah tangga usaha dinilai relatif berhasil mendiversifikasikan portofolio pendapatannya, bahkan di wilayah yang terkena bencana berat se- kalipun. Kecuali rumah tangga usaha di wilayah yang jarang terkena bencana yang kemungkinan memiliki kesiapsiagaan bencana yang relatif minim. Sedangkan, pada konsumsinya, rumah tangga usaha lebih terdampak yang artinya self­production tidak cukup membantu menjaga konsumsinya serta cenderung menunda konsumsinya seba- gai respons strategi yang diambil. Sedangkan pada rumah tangga nonusaha di wilayah bencana se- cara umum hanya konsumsinya saja yang terdampak sebesar 7,25% lebih rendah dibandingkan rumah tangga di wilayah yang tidak ter- kena bencana. Rumah tangga nonusaha juga dinilai mampu men- jaga pendapatannya secara umum ketika terjadi bencana, kecuali pada bencana yang tergolong berat dan bencana yang terjadi pada tahun yang sama. Meskipun bisa menjaga pendapatannya, rumah tangga nonusaha secara konsumsi terdampak di semua jenis ben- cana, kecuali pada bencana dengan tingkat keparahan sedang, bencana yang terjadi sebelum 2014, dan bencana dengan frekuensi hanya sekali dan sering. Hal ini diduga bahwa rumah tangga di wi- layah sering terjadi bencana lebih siap dalam memitigasi risiko bencananya. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diformulasikan mempertimbangkan hasil tersebut, setidaknya menutupi kekurang- an 6,75% konsumsi atau biaya hidup tahunan rumah tangga, mem- pertimbangkan tingkat keparahan, frekuensi, interval, dan kesiapsi- agaan bencana dalam penyaluran bantuan, serta mempersiapkan perencanaan kondisi terburuk dari wilayah-wilayah berpotensi ter- jadinya bencana alam di tengah pandemi. 467
5.2 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut beberapa reko- mendasi akademis: 1. Diperlukan penelitian lebih lanjut, baik dari pengayaan litera- tur maupun metode untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, khususnya penjelasan dibalik dampak negatif dari bencana alam terhadap kesejahteraan rumah tangga. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan kla- sifikasi bencana satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh kla- sifikasi bencana berdasarkan tingkat keparahan dapat dike- tahui juga tingkat keparahan dan tahun terjadinya bencana tersebut. 3. Dikarenakan keterbatasan data, pengukuran kesejahteraan da- lam penelitian ini hanya menggunakan dua pengukuran, yak- ni konsumsi dan pendapatan. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya dengan menambahkan pengukuran aset dan ta- bungan untuk melihat jangka panjang dan jangka pendek. DAFTAR PUSTAKA Arouri, M., Nguyen, C., & Youssef, A. (2015). "Natural Disaster, Household Welfare, and Resilience: Evidence from Rural Vietnam." World Development, 59. Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical re thinking of the way to fight global poverty. PublicAffairs. Bauman, K. (1999). "Extended measures of well-being: Meeting ba- sic needs." US Census Bureau Current Population Reports, 70-67. Benson, C. (1997). "The economic impact of natural disasters in Viet Nam." Working Paper 98, Portland House, Stag Place, London: Overseas Development Institute. Berloffa, G., & Modena, F. (2013). "Income shocks, coping stra- tegies, and consumption smoothing: An application to Indonesian data." Journal of Asian Economics, 24, 158-171. 468
Carter, S. (2011). "The rewards of entrepreneurship: Exploring the incomes, wealth, and economic well-being of entrepreneurial households." Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 39-55. Charmes, J. (2012). "The informal economy worldwide: Trends and characteristics." Margin: The Journal of Applied Economic Re­ search, 6(2), 103-132. Dartanto, T. (2017). "Disaster, mitigation and household welfare in Indonesia." LPEM, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (No. 201706). De Haen, H., & Hemrich, G. (2007). "The economics of natural disasters: Implications and challenges for food security." Agricul­ tural Economics, 37(1), 31-45. Deaton, A. (1997). "The analysis of household surveys: a microeco- nometric approach to development policy." The World Bank. Estudillo, J., Matsumoto, T., Uddin, H., Kumanayake, N., & Otsuka, K. (2012). "Labor Markets, Occupational Choice, and Rural Poverty in Selected Countries in Asia and Sub-Saharan Africa." Background Paper for The World Development Report 2013. Filmer, D., & Pritchett, L. (1999). "The effect of household wealth on educational attainment: evidence from 35 countries." Po­ pulation and development review, 25(1), 85-120. Floro, M., & Swain, R. (2013). "Food security, gender, and occupa- tional choice among urban low-income households." World De­ velopment, 42, 89-99. Gindling, T., & Newhouse, D. (2012). "Self-employment in the de- veloping world." The World Bank. Hamilton, B. H. (2000). "Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to self-employment." Journal of Political economy, 108(3), 604-631. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). Per­ kembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 - 2018. Retrieved from 469
BANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,% (2019, 12 23). Sepanjang 2019, BNPB Catat 3.721 Bencana Alam Terjadi di Indonesia. Retrieved from Kompas. com: terjadi-di-indonesia (2020, 6 20). Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penangan­ an Covid­19 Rp695,2 Triliun. Diambil dari money. Retrieved from Covid-19-rp-695-2-triliun Lima, R., & Barbosa, A. (2019). "Natural disasters, economic growth and spatial spillovers: Evidence from a flash flood in Brazil." Papers in Regional Science, 98(2), 905-924. Lindell, M., & Prater, C. (2003). "Assessing community impacts of natural disasters." Natural Hazards Review, 4(4), 176-185. Maloney, W. F. (2004). "Informality revisited." World development, 32(7), 1159-1178. Mandelman, F., & Montes-Rojas, G. (2009). "Is self-employment and micro-entrepreneurship a desired outcome?" World Develop­ ment, 37(12), 1914-1925. Meyer, B., & Sullivan, J. (2003). "Measuring the well-being of the poor using income and consumption." National Bureau of Eco­ nomic Research (No. w9760). Montgomery, M., Gragnolat, M., Burke, K., & Paredes, E. (2000). "Measuring living standards with proxy variables." Demography, 37(2), 155-174. Morduch, J. (1999). "Between the state and the market: Can infor- mal insurance patch the safety net?" The World Bank Research Observer, 14(2), 187-207. Munoz, J. M. (2010). Contemporary microenterprise: Concepts and cases. Edward Elgar Publishing. 470
Pelling, M., Ozerdem, A., & Barakat, S. (2002). "The macro-econo- mic of disasters." Progress in Development Studies, 2(4), 283-305. Rosa, P., Kodithuwakku, S., & Balunywa, W. (2008). "Entrepreneu- rial Motivation in Developing Countries: What Does' Neces- Really Mean?" Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) 2006 Paper. Rosenzweig, M., & Wolpin, K. (1993). "Credit market constraints, consumption smoothing, and the accumulation of durable pro- duction assets in low-income countries: Investments in bullocks in India." Journal of political economy, 101(2), 223-244. Sparrow, R., de Poel, E., Hadiwidjaja, G., Yumna, A., Warda, N., & Suryahadi, A. (2014). "Coping with the economic consequen- ces of ill health in Indonesia." Health economics, 23(6), 719-728. Strauss, J., Witoelar, F., & Sikoki, B. (2016). The fifth wave of the Indonesia family life survey: overview and field report (Vol. 1). Santa Monica: CA: RAND. Sulistyaningrum, E. (2015). "Household Expenditure in Response to Natural Disasters." Journal of Indonesian Economy and Bu­ siness, 30(3), 257-272. Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty." An. SMERU Working Paper. Verrest, H. (2013). "Rethinking microentrepreneurship and bu- siness development programs: Vulnerability and ambition in low-income urban Caribbean households." World Development, 47, 58-70. Vial, V., & Hanoteau, J. (2015). "Returns to micro-entrepreneur- ship in an emerging economy: A quantile study of entrepreneu- rial Indonesian households' welfare." World Development, 74, 142-157. Vijverberg, W. P. (1991). "Profits from self-employment: the case of Cote d'Ivoire." World Development, 19(6), 683-696. 471
Worldometer.info. (2020). Covid­19 Coronavirus Pandemic. Retrie- ved from Worldometer.info: coronavirus/ 472
LAMPIRAN Lampiran. 1 Pengaruh Bencana 5 Tahun Lalu terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Konsumsi Per Kapita Pendapatan per Kapita VARIABEL Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Dummy bencana (bencana=1) 0.0675*** 0.0652*** 0.0725*** 0.0677** 0.0734* 0.0365 Ukuran rumah tangga (0.0155) -0.230*** (0.0209) -0.218*** (0.0269) -0.272*** (0.0266) -0.240*** (0.0389) -0.194*** (0.0380) -0.304*** Ukuran rumah tangga2 (0.0124) 0.00683*** (0.0146) 0.00603*** (0.0145) 0.00945*** (0.0159) 0.00764*** (0.0153) 0.00507*** (0.0202) 0.0118*** Struktur rumah tangga (0.000821) 0.0491*** (0.000898) 0.0514*** (0.000915) 0.0471*** (0.000985) -0.0465*** (0.000721) -0.0399** (0.00121) -0.0869*** Jenis kelamin Kepala RT (0.00722) -0.0308*** (0.00949) -0.0197 (0.0128) -0.0123 (0.0130) -0.295*** (0.0189) -0.316*** (0.0199) -0.271*** Umur kepala RT (0.0118) -0.00110*** (0.0199) -0.000857** (0.0154) -0.00158 (0.0240) 0.000665 (0.0397) 0.000509 (0.0305) 0.00262 Pendidikan kepala RT (0.000421) 0.0786*** (0.000393) 0.0699*** (0.00114) 0.0972*** (0.00100) 0.0931*** (0.00182) 0.0871*** (0.00190) 0.0918*** Status kepala RT (0.00173) 0.256*** (0.00240) 0.203*** (0.00288) 0.288*** (0.00290) -0.0587 (0.00443) -0.0336 (0.00404) 0.0334 Tempat tinggal (Kota=1) (0.0246) 0.180*** (0.0414) 0.283*** (0.0323) 0.178*** (0.0432) 0.416*** (0.0770) 0.479*** (0.0523) 0.256*** Konstanta (0.0154) 16.30*** (0.658) (0.0211) 15.45*** (0.0419) (0.0270) 16.92*** (0.0763) (0.0265) 16.83*** (0.0848) (0.0390) 16.11*** (0.380) (0.0399) 16.91*** (0.115) Dummy provinsi Observasi R kuadrat v 13,727 0.427 v 6,653 0.406 v 5,633 0.498 v 11,046 0.322 v 5,303 0.281 v 4,314 0.418 Keterangan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%, 473
Lampiran 2. Pengaruh Bencana terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Keparahan Bencana Konsumsi Per kapita Pendapatan Per Kapita Variabel Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Bencana ringan Bencana sedang Bencana berat 0.0763*** (0.0167) 0.0504 (0.0418) -0.135*** (0.0438) -0.230*** 0.0800*** (0.0223) 0.0716 (0.0550) -0.114* (0.0652) -0.218*** 0.0776*** (0.0296) 0.00673 (0.0655) -0.124* (0.0658) -0.273*** 0.0614** (0.0283) 0.0242 (0.0753) -0.260*** (0.0896) -0.240*** 0.0591 (0.0410) -0.160 (0.113) -0.141 (0.131) -0.194*** 0.0332 (0.0411) 0.0937 (0.0965) -0.254* (0.136) -0.304*** Ukuran rumah tangga Ukuran rumah tangga2 (0.0123) 0.00683*** (0.0145) 0.00602*** (0.0146) 0.00946*** (0.0158) 0.00762*** (0.0154) 0.00508*** (0.0201) 0.0118*** Struktur rumah tangga (0.000818) 0.0491*** (0.000889) 0.0506*** (0.000916) 0.0478*** (0.000980) -0.0462*** (0.000724) -0.0394** (0.00121) -0.0854*** Jenis kelamin kepala RT (0.00722) -0.0305*** (0.00948) -0.0204 (0.0129) -0.0119 (0.0130) -0.295*** (0.0189) -0.316*** (0.0199) -0.271*** Umur kepala RT (0.0118) -0.00112*** (0.0198) -0.000863** (0.0154) -0.00161 (0.0240) 0.000612 (0.0398) 0.000507 (0.0305) 0.00254 Pendidikan kepala RT (0.000425) 0.0784*** (0.000392) 0.0699*** (0.00116) 0.0970*** (0.000987) 0.0927*** (0.00183) 0.0870*** (0.00185) 0.0912*** Status kepala RT (0.00173) 0.256*** (0.00240) 0.201*** (0.00290) 0.288*** (0.00290) -0.0574 (0.00443) -0.0324 (0.00404) 0.0350 Tempat tinggal (kota=1) (0.0246) 0.182*** (0.0414) 0.286*** (0.0323) 0.180*** (0.0433) 0.421*** (0.0771) 0.481*** (0.0523) 0.263*** Konstanta (0.0154) 16.30*** (0.657) (0.0212) 15.45*** (0.0419) (0.0271) 16.92*** (0.0767) (0.0265) 16.84*** (0.0847) (0.0391) 16.11*** (0.380) (0.0399) 16.91*** (0.114) Dummy provinsi Observasi R kuadrat v 13,727 0.428 v 6,653 0.407 v 5,633 0.498 v 11,046 0.322 v 5,303 0.281 v 4,314 0.419 Keterangan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%, 474
Lampiran 3. Pengaruh Bencana terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan Tahun Kejadian Bencana Konsumsi per Kapita Pendapatan per Kapita VARIABEL Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Bencana 2014 0.0661*** -0.0208 0.0492* -0.0277 0.0990*** -0.0379 0.0522 -0.0345 0.032 -0.0499 0.0986* -0.0507 Bencana sebelum 2014 0.0687*** 0.0793*** 0.0512 0.0812** 0.111** 0.0124 0.0196 0.0262 0.0338 0.0327 0.048 0.0458 Ukuran rumah tangga 0.230*** 0.218*** 0.272*** 0.240*** 0.194*** 0.304*** 0.0124 0.0146 0.0145 0.011 0.0153 0.0165 Ukuran rumah tangga2 0.00683*** 0.00603*** 0.00944*** 0.00763*** 0.00507*** 0.0118*** 0.000821 0.000898 0.000911 0.000627 0.000811 0.00105 Struktur rumah tangga 0.0491*** 0.0514*** 0.0473*** 0.0465*** 0.0401** 0.0867*** 0.00722 0.00949 0.0128 0.0121 0.0177 0.0174 Jenis kelamin Kepala RT 0.0307*** 0.0195 0.0123 0.294*** 0.316*** 0.272*** 0.0118 Umur kepala RT -0.00110*** -0.000421 Pendidikan kepala RT 0.0786*** 0.0199 -0.000862** -0.000395 0.0700*** 0.0154 -0.00157 -0.00114 0.0973*** 0.0208 0.00066 -0.00067 0.0931*** 0.034 0.000493 -0.000998 0.0241 0.00263*** -0.00083 0.0920*** 0.0241 0.00263*** -0.00083 0.0920*** Status kepala RT Tempat tinggal (kota=1) 0.00173 0.256*** -0.0246 0.180*** 0.0024 0.202*** -0.0414 0.283*** 0.00288 0.287*** -0.0323 0.179*** 0.00277 -0.0586 -0.0401 0.416*** 0.00417 -0.0343 -0.0679 0.00372 0.0316 -0.0459 0.259*** 0.00372 0.0316 -0.0459 0.259*** Konstanta Dummy provinsi Observasi R kuadrat 0.0154 16.30*** -0.658 v 13,727 0.427 0.0211 15.45*** -0.042 v 6,653 0.406 0.0271 16.92*** -0.0763 v 5,633 0.498 0.0255 16.83*** -1.171 v 11,046 0.322 0.038 16.11*** -0.51 v 5,303 0.281 0.0374 16.90*** -0.976 v 4,314 0.418 Keterangan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%, 475
Lampiran 4. Pengaruh Bencana terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan Frekuesni Terjadinya Bencana Konsumsi Per Kapita Pendapatan Per Kapita Variabel Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Seluruh Rumah Tangga Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Non Usaha Hanya sekali Bencana jarang Bencana sering 0.0648*** (0.0248) -0.115*** (0.0215) 0.00712 (0.0273) -0.230*** 0.0445 (0.0328) -0.128*** (0.0282) 0.0182 (0.0377) -0.218*** 0.0451 (0.0466) -0.0958** (0.0386) -0.0528 (0.0446) -0.273*** 0.0928** (0.0462) -0.102*** (0.0354) 0.0133 (0.0481) -0.240*** 0.0987 (0.0661) -0.114** (0.0506) 0.0153 (0.0700) -0.194*** 0.0304 (0.0665) -0.0444 (0.0518) -0.0861 (0.0730) -0.305*** Ukuran rumah tangga Ukuran rumah tangga2 (0.0124) 0.00684*** (0.0145) 0.00602*** (0.0145) (0.0160) 0.00945*** 0.00766*** (0.0153) 0.00507*** (0.0204) 0.0118*** Struktur rumah tangga (0.000822) 0.0492*** (0.000892) 0.0514*** (0.000912) 0.0471*** (0.000991) -0.0475*** (0.000720) -0.0405** (0.00122) -0.0870*** Jenis Kelamin KRT (0.00722) -0.0324*** (0.00949) -0.0200 (0.0128) -0.0126 (0.0130) -0.294*** (0.0190) -0.315*** (0.0200) -0.271*** Umur kepala RT (0.0119) -0.00110*** (0.0199) -0.000834** (0.0154) -0.00155 (0.0240) 0.000671 (0.0398) 0.000539 (0.0306) 0.00271 Pendidikan kepala RT (0.000420) 0.0785*** (0.000383) 0.0700*** (0.00113) 0.0973*** (0.000995) 0.0930*** (0.00181) 0.0872*** (0.00196) 0.0922*** Status kepala RT (0.00173) 0.252*** (0.00240) 0.202*** (0.00288) 0.287*** (0.00291) -0.0560 (0.00445) -0.0303 (0.00406) 0.0343 Tempat tinggal (kota=1) (0.0247) 0.180*** (0.0416) 0.285*** (0.0323) 0.177*** (0.0433) 0.419*** (0.0773) 0.483*** (0.0522) 0.252*** Konstanta Dummy provinsi Observasi R kuadrat (0.0154) 16.09*** (0.0476) v 13,741 0.427 (0.0211) 15.45*** (0.0420) v 6,628 0.407 (0.0270) 16.91*** (0.0761) v 5,631 0.498 (0.0266) 16.83*** (0.0847) v 11,034 0.322 (0.0392) 16.29*** (0.147) v 5,292 0.281 (0.0398) 17.75*** (0.107) v 4,313 0.419 Keterangan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada level 10%, 5%, dan 1%, 476
UCAPAN TERIMA KASIH Syukur Alhamdulillah penelitian ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tentu kami perlu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan mem- berikan inspirasi kepada kami dalam penyusunan studi yang mema- kan waktu kurang lebih 1,5 bulan ini. Ucapan syukur dan terima- kasih terkhusus kami sampaikan kepada: Allah	SWT	yang	semoga	meridhoi	proses	dan	hasil	dari	pene- litian ini. Kedua	orangtua	dan	keluarga	yang	selalu	memberikan	du- kungan baik materil maupun nonmateril Gumilang	Aryo	Sahadewo,	S.E.,	M.A.,	Ph.D.	(Sekretaris Prog ram Studi S1 Ilmu Ekonomi, FEB UGM) Bapak	Akhmad	Akbar	Susamto,	S.E.,	M.Phil.,	Ph.D.	(Ketua	Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM) •	Rekan-rekan	di	Pusat	Kajian	Ekonomika	dan	Bisnis	Syariah FEB UGM Rekan-rekan	di	Riseta	Institute •	Serta	seluruh	pihak	yang	tidak	bisa	kami	sebutkan-satu	per satu. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karenanya saran dan masukan sangat kami perlu- kan untuk perbaikan studi ke depan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk bidang akademis maupun pertim- bangan kebijakan. 477
Bab 16 PEREMPuAN DAlAM PANDEMI CovID-19: DAMPAK, PERAN, DAN KEbIjAKAN RESPoNSIF GENDER uNTuK PEMulIhAN EKoNoMI Aktiva Primananda Hadiarta60 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 telah memberi dampak luar biasa di segala di- mensi dan lini kehidupan, yang didorong oleh adanya pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang, baik secara nasional maupun internasional. Salah satu sektor yang sering kali terabaikan adalah sektor domestik dan rumah tangga, di mana perempuan menjadi garda terdepan dan menjadi salah satu kelompok rentan yang paling terdampak. Kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19 telah dijalankan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun bagi pe- rempuan dan kelompok rentan lainnya, permasalahan yang dihadapi bukan saja pada pandemi Covid-19, melainkan juga pada substansi kebijakan penanganan Covid-19 tersebut, yang apabila belum mem- 60Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 478 |
perhatikan aspek kesetaraan gender pada akhirnya akan membuat perempuan dan kelompok rentan menjadi terbebani. Semua epidemi memiliki efek gender, di mana krisis pada umum- nya selalu memperburuk ketimpangan gender dan merusak keseta- raan gender yang sudah terbangun, dikarenakan perempuan relatif lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial dibandingkan laki-laki (Antonopoulos, 2009; Blanton et al., 2019; Floro and Dymski, 2000; Floro et al., 2009). Dampak negatif dari ketidakse- taraan gender pada aspek sosial dan ekonomi akibat suatu krisis ke- mungkinan akan bertahan hingga tujuh tahun setelah krisis berakhir (Blanton, Blanton, & Peksen, 2019). Krisis merusak kesetaraan gen- der di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan ketenagakerjaan, ke- sehatan, pendidikan, serta partisipasi/keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan. Perempuan dapat terkena dampak yang le- bih merugikan dalam jangka panjang, apabila tidak dilakukan inter- vensi progresif gender dan analisis spesifik gender pada berbagai kebijakan. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pengin- tegrasian aspek gender ke dalam satu dimensi, mulai dari perencana- an, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Pengarus- utamaan gender di Indonesia patut diapresiasi dan relatif maju dari segi kebijakan. Kerangka regulasi sebagai landasan kebijakan PUG telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten- tang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Se- cara khusus, masalah pandemi sebenarnya juga telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarus- utamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, yang menga- tur kewajiban semua unsur dalam penanggulangan bencana agar responsif gender serta memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi, sehingga inter- vensi penanganan sesuai dengan kebutuhan. Namun pengarus- utamaan gender tampaknya diabaikan dalam konteks kebencanaan 479
pandemi Covid-19. Selain terlihat dari minimnya keterlibatan pe- rempuan dalam pengambilan kebijakan strategis, juga tampak dari berbagai kebijakan penanganan Covid-19 yang tidak spesifik gender. Konsekuensi yang timbul ketika pengarusutamaan gender tidak menjadi pertimbangan, salah satunya, adalah timbulnya diskrimi- nasi, khususnya pada perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan yang kerap terjadi pada masa normal, juga terjadi dalam masa pan- demi Covid-19, bahkan ada kecenderungan kondisinya lebih buruk. Risiko kekerasan terhadap perempuan sering terjadi sebagai dampak adanya kebijakan untuk di rumah saja. Norma sosial dan budaya patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang menang- gung multi beban, di mana perempuan dituntut mampu menjalan- kan berbagai peran dalam menyukseskan kebijakan pemerintah un- tuk tetap di rumah saja, baik itu perempuan pekerja maupun ibu rumah tangga. Diabaikannya pengarusutamaan gender dalam pena- nganan Covid-19 juga berdampak terhadap keterwakilan perempu- an, di mana minimnya representasi perempuan akan memengaruhi kebijakan strategis yang diambil. Sebagai bagian dari separuh populasi penduduk (51%), keber- adaan perempuan penting dan diperhitungkan sebagai prasyarat un- tuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Kesetaraan gender (gender equality) merupakan ko- mitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam Sustainable Deve­ lopment Goals (SDGs) yang telah disepakati negara-negara Perseri- katan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, diskriminasi terhadap perempuan perlu dicegah terutama pada saat pandemi Covid-19, baik dari sisi sosial, ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, akses terhadap stimulus-stimulus pemerintah, dan sebagainya. Selain itu, pemberdayaan perempuan perlu didorong dalam upaya menanggulangi Covid-19 sekaligus menghidupkan kembali kegiatan perekonomian, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. 480
GAMBAR-1: Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs) Sumber: KPPA, 2019 Sementara itu, di samping merasakan berbagai dampak negatif pandemi, perempuan juga memiliki peran dan kontribusi besar yang tidak dapat diabaikan dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), United Nations Popu- lation Fund (UNFPA), dan UN Women, peran perempuan dalam melawan Covid-19 sangat signifikan, di mana sebanyak 70% tenaga medis global adalah perempuan. Di sisi ekonomi, UMKM sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia, sebanyak 64% pelaku usahanya adalah perempuan. Namun besarnya peran perempuan tersebut tidak diikuti dengan kebijakan strategis untuk perlindung- an yang memadai bagi perempuan yang termasuk ke dalam kelom- pok rentan. Pengarusutamaan gender dalam respons kedaruratan bencana memberikan mandat bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan yang setara dan adil untuk bersama ber- tahan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. 481
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kondisi perempuan dalam pandemi Covid-19. Untuk itu, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Apakah faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan perem- puan terhadap pandemi Covid-19? (ii) Bagaimanakah dampak pandemi Covid-19 terhadap perem- puan dilihat dari beberapa aspek? (iii) Bagaimanakah kontribusi perempuan dalam percepatan pe- nanganan Covid-19? (iv) Apakah rekomendasi yang dapat diusulkan untuk mendo- rong penanganan pandemi Covid-19 yang responsif gender untuk pemulihan ekonomi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilaku- kan dengan tujuan sebagai berikut: (i) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keren- tanan perempuan tehadap pandemi Covid-19. (ii) Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pe- rempuan dilihat dari beberapa aspek. (iii) Untuk mengetahui kontribusi perempuan dalam percepatan penanganan Covid-19. (iv) Untuk mengusulkan rekomendasi dalam rangka mendorong penanganan pandemi Covid-19 yang responsif gender untuk pemulihan ekonomi. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Gender dan Kesetaraan Gender Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, status, 482
kegiatan, serta atribut berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, bukan berda- sarkan perbedaan biologis (KPPA, 2019). Lebih lanjut berdasarkan KPPA (2019), kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi pe- rempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak dan kesempatan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam meng- akses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengam- bilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Terdapat beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur kese- taraan gender, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Ma- nusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bi- dang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ukuran pada IPM terse- but kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menggambarkan kesenjangan pencapaian pem- bangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yaitu rasio an- tara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Ada pun Indeks Pember- dayaan Gender (IDG) berfokus pada sejauh mana kesetaraan gender dalam hal partisipasi pada kegiatan ekonomi, dengan indikator per- sentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibat- an perempuan di parlemen, serta indikator perempuan sebagai te- naga profesional. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan penyempurnaan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu mengukur kesenjangan pada aspek kesehatan, pemberdayaan, dan pasar kerja. Komponen IKG adalah keterwakilan di parlemen, pendidikan mini- mal SMA, tingkat partisipasi angkatan kerja, proporsi persalinan ti- dak di fasilitas kesehatan, dan proporsi perempuan berumur <20 483
tahun saat melahirkan hidup pertama. Data BPS (dalam KPPA, 2019), menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih tampak di berbagai bidang, yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan politik, di mana perempuan masih rela- tif tertinggal dibandingkan laki-laki. Angka-angka pada indeks pengukuran kesetaraan gender, baik IPG, IDG, maupun IKG, me- nunjukkan masih adanya tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Gambar 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia dan Komponennya Gambar 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia dan Komponennya 484
Gambar 4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia dan Komponennya Sumber: KPPA, 2019 Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meskipun ku- alitas pembangunan perempuan di Indonesia menunjukkan pening- katan dari waktu ke waktu namun masih belum menyamai kualitas pembangunan laki-laki. Pada 2019, lama sekolah laki-laki rata-rata satu tahun lebih lama dibandingkan perempuan, dan perekonomian masih didominasi laki-laki, di mana pengeluaran per kapita perem- puan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Apabila melihat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), meskipun terjadi peningkatan pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, namun pertumbuhan IDG pada periode 2017-2018 cenderung melambat dibandingkan dengan tren per- tumbuhan selama 8 tahun terakhir. Sementara itu, merujuk pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG), kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender terkait kualitas hidup dan pemberdayaan adalah sebesar 43,6% pada 2018. Keterwakilan perempuan di parlemen, pencapaian pendidikan mini- mal SMA, serta tingkat partisipasi angkatan kerja, menunjukkan bahwa perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki. Kesetaraan gender (gender equality) merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang ber- kelanjutan (sustainable development), mengingat 51% dari populasi penduduk adalah perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender me- 485
rupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam Sustai­ nable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs, yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan" (KPPA, 2019). Keberadaan pe- rempuan penting dan diperhitungkan untuk pembangunan berke- lanjutan. Dengan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Berdasarkan data BPS (2019), sex ratio Indonesia sebesar 101 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki di antara 100 pendu- duk perempuan. Hal ini berarti bahwa hampir setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga peran perempuan menjadi modal pembangunan sangat potensial. Kemampuan suatu negara untuk berkembang dapat diperkuat dengan mempromosikan kese- taraan gender dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan pada akhirnya dapat mendorong pengurangan kemis- kinan (KPPA, 2019). McKinsey and Company (2015) menyatakan bahwa jika perempuan dan laki-laki memainkan peranan yang sama dalam pasar tenaga kerja, maka GDP global tahunan akan bertam- bah sebesar $28 triliun atau meningkat 26% pada tahun 2025. 2.2. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan adalah strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program atau aktivitas (Santoso, 2016). Menurut Kementerian Keuangan (2019), pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan, dengan memperhatikan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan laki-laki dan perempuan, dalam proses pemantauan dan evaluasi pada seluruh 486
aspek kehidupan dan pembangunan. Lebih lanjut, menurut Bappe- nas (2012), pengarusutamaan gender dalam pembangunan dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pem- bangunan di setiap bidang, yang bertujuan untuk mengurangi ke- senjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan, mendapatkan manfaat pembangun- an, serta mengontrol proses pembangunan. KPPA (2019) menye- butkan bahwa pengintegrasian perspektif gender dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 ten- tang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, memberikan instruksi kepada seluruh Kementerian, Lembaga Peme- rintah Non-Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Gubernur serta Bupati/Walikota un- tuk menerapkan pengarusutamaan gender. Melalui instruksi ini, isu yang terkait dengan gender dalam proses pembangunan diidentifi- kasi dan ditangani secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pe- laksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Kesetaraan gender menjadi salah satu fokus pembangunan peme- rintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender diwujudkan dengan implementasi prog- ram pengarusutamaan gender, yang dilaksanakan baik di level pusat maupun daerah (KPPA, 2019). Pelaksanaan pengarusutamaan gen- der, diharapkan dapat meningkatkan capaian kesetaraan gender an- tarwilayah secara merata. Namun demikian, berdasarkan KPPA (2019), kelembagaan pengarusutamaan gender di pusat dan di dae- rah belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Hal lain yang menjadi tantangan adalah pemahaman dan komitmen para pengam- bil kebijakan di pusat dan daerah dalam pengintegrasian perspektif 487
gender di semua bidang dan tahapan pembangunan. Menurut Santoso (2016), bagian penting dalam proses pelaksanaan kelem- bagaan pengarusutamaan gender adalah analisis gender, di mana analisis ini akan memberi gambaran situasi kesetaraan gender yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. 2.3 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam rangka menindaklanjuti RPJMN yang memuat isu kesetara- an gender ke dalam kategori prioritas nasional, Kementerian Ke- uangan mewajibkan setiap lembaga negara untuk menyusun Peren- canaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), sebagai bentuk mekanisme perencanaan dan penganggaran yang menyertai implementasi pengarusutamaan gender (PUG). PUG dan PPRG menekankan pada pengarusutamaan sebagai strategi untuk men- ciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. PPRG merupakan in- strumen untuk mengatasi adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ada. Menurut Santoso (2016), PPRG bukanlah proses terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khu- sus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki, melainkan me- rupakan proses yang saling terkait dan terintegrasi. Lebih lanjut menurut Santoso (2016), Perencanaan Responsif Gender merupakan suatu proses perencanaan untuk menjawab isu- isu atau permasalahan gender dengan memasukkan perbedaan-per- bedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perem- puan dan laki-laki, dalam proses penyusunan program dan kebijak- an. Sedangkan Penganggaran Responsif Gender mengarah pada pembiayaan program/kegiatan pembangunan yang dapat memberi- kan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai 488
bidang pembangunan, serta dapat membiayai kebutuhan-kebutuh- an praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian gender semestinya dilakukan dalam setiap tahapan, mulai proses perencanaan, pelaksa- naan, pemantauan, maupun evaluasi. Dalam setiap tahapan terse- but, isu gender melekat sebagai kesatuan. Gambar 5. Pengintegrasian Gender dalam Setiap Tahapan Sumber: KPPA dan UNIFEM, 2010 2.4 Analisis Gender Analisis gender merupakan sebuah metodologi untuk melihat apakah sebuah kebijakan memberikan perhatian terhadap perbedaan- perbedaan antara laki-laki dan perempuan" (Bacchi & Eveline, 2010). Menurut Santoso (2016), dalam penerapan pendekatan gender, proses penting yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis gen- der pada empat fokus analisis, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. 489
a. Akses: indikator yang menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan ruang untuk terlibat, dan mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan. b. Partisipasi: indikator yang menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki secara nyata terlibat dalam proses intervensi pembangunan. Apabila tidak, kendala apa yang dihadapi? c. Kontrol: indikator yang menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki sama-sama mampu memengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi pembangunan, atau ha- nya laki-laki saja? d. Manfaat: indikator yang menunjukkan apakah intervensi pembangunan menguntungkan laki-laki dan/atau perempu- an? Keuntungan manakah yang bertambah, atau mana yang akan menguntungkan laki-laki (atau merugikan), dan mana yang akan menguntungkan (atau merugikan) perempuan. Melalui indikator-indikator tersebut dapat dilihat apa yang terja- di pada laki-laki dan perempuan dalam intervensi pembangunan atau program berjalan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Se- lain itu, kita dapat memperlihatkan ketimpangan, marginalisasi, ke- senjangan, dan lainnya antara laki-laki dan perempuan dalam situasi sosial yang sama. Informasi yang dihasilkan dalam proses analisis gender ini digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebi- jakan/program/kegiatan. Dengan demikian, menurut Santoso (2016), analisis gender mengandung muatan sebagai berikut: a. Adanya gambaran mengenai kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam isu pembangunan; b. Adanya gambaran mengenai faktor penghambat pada sisi ke- lembagaan (organisasi pemerintah) dan/atau eksternal di ma- syarakat; c. Indikator input dan/atau output yang dapat dihubungkan de- ngan tujuan kegiatan serta bagian pelaksana kegiatan. 490
Gambar 6. Empat Fokus Analisis Gender Sumber: KPPA dan UNIFEM, 2010 Menurut Santoso (2016), status gender dalam penelitian atau ka- jian di Indonesia masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari kecende- rungan bahwa yang melakukan penelitian atau kajian gender adalah organisasi atau lembaga yang secara spesifik mengangkat isu gender. Selain itu, masih banyak informasi dan data yang ada masih belum memasukkan elemen gender, karena data belum terpilah berdasar- kan gender. Akibatnya, penelitian tidak dapat memberikan gambar- an tentang perempuan. Data dan informasi yang spesifik gender ber- manfaat dalam memahami permasalahan agar dapat menghindari keputusan yang bias gender. Tanpa memasukkan unsur gender, ma- salah perempuan cenderung tidak dilihat dan dipahami sebagai ma- salah. Perencanaan mengenai isu pengarusutamaan gender perlu memperhatikan tiga kecenderungan situasi gender sebagai berikut: a. Kebijakan netral gender, yaitu kebijakan pada umumnya, yang belum memasukkan gender dalam proses perencanaan. b. Kebijakan yang spesifik gender adalah kebijakan yang sudah sadar tentang posisi perempuan yang lemah dan rentan se- hingga memfokuskan kebijakan dan kegiatannya untuk me- ningkatkan peran gender. 491
c. Kebijakan redistributif gender atau transformatif gender ada- lah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah situasi hu- bungan gender yang tidak setara. 2.5 Sejarah Krisis Ekonomi dan Kerentanan Perempuan Dari sisi ekonomi, perempuan relatif lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal berikut. Pertama, ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya yang berarti bahwa perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke sum- ber daya produktif dibandingkan laki-laki, termasuk akses ke pen- didikan, kepemilikan tanah, teknologi, dan sumber daya keuangan, sehingga pendapatan dan bargaining power perempuan lebih rendah (Baird & Hill, 2020). Ketidaksetaraan ini membatasi perempuan untuk mengembangkan kemampuannya, membuat pilihan strategis dan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam perekonomi- an (Floro, Tornqvist, & Tas, 2009). Kecenderungan ini membuat perempuan berada pada risiko yang lebih besar, baik selama maupun setelah krisis ekonomi (World Bank, 2001). Pasar tenaga kerja yang tersegmentasi gender mendorong kondisi perempuan cenderung terlibat dalam pekerjaan dengan upah lebih rendah dan kondisi yang lebih buruk, menyebabkan mereka rentan secara ekonomi dalam menghadapi krisis ekonomi. Penelitian di Australia menunjukkan bahwa dampak Covid-19 di Australia telah menyebabkan pengang- guran yang meningkat lebih cepat pada perempuan dan akses ke pekerjaan penuh waktu lebih rendah untuk perempuan daripada laki-laki (Baird & Hill, 2020). Kedua, kerentanan perempuan di pasar tenaga kerja diperkuat oleh sikap perusahaan yang menganggap perempuan sebagai 'pen cari nafkah sekunder' dan menggunakan hal ini sebagai dalih untuk pe- mecatan dini ketika masa sulit (King & Sweetman, 2010). Literatur tentang krisis keuangan di Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memberhentikan pe- 492
rempuan selama masa krisis dan memberikan prioritas pekerjaan ke- pada laki-laki pada masa pemulihan pascakrisis. Hal ini mencermin- kan apa yang oleh Elson (2002) disebut sebagai 'male breadwinner bias'. Pada saat krisis ekonomi dan tingginya angka pengangguran, terdapat asumsi bahwa laki-laki memiliki klaim yang lebih kuat atas pekerjaan daripada perempuan. Hal ini mencerminkan kuatnya pe- ngaruh norma sosial akan peran pencari nafkah dan ibu rumah tang- ga, di mana laki-laki berperan pada pekerjaan berbayar untuk me- nafkahi keluarga, sementara perempuan berperan sebagai pekerja perawatan/pengasuhan yang tidak dibayar atau unpaid care work (Baird & Hill, 2020). Ketiga, kebijakan pemerintah cenderung memperburuk kerenta- nan eonomi perempuan dalam tahap pemulihan pascakrisis. Hal ini didorong oleh kebijakan fiskal yang ketat berupa penghematan atau efisiensi anggaran, sebagai respons umum terhadap krisis ekonomi. Kebijakan penghematan ini mendorong kontraksi pada pekerjaan di sektor publik, peningkatan biaya hidup dan perluasan pekerjaan in- formal (Connelly, 1996; Floro et al., 2009; King dan Sweetman, 2010). Misalnya, krisis ekonomi di Amerika Latin pada 1980-an menyebabkan pekerjaan informal meningkat sebesar 18% antara ta- hun 1981 dan 1983 dan 24% lainnya antara tahun 1983 dan 1987 (Bonilla, 1990). Pergeseran komposisi pekerjaan ini sangat terkait dengan degradasi kondisi kerja, penurunan upah, dan akses terbatas ke perlindungan sosial, yang semuanya memiliki dampak yang tidak proporsional pada perempuan sebagai pekerja berbayar dan sebagai unpaid care worker (King & Sweetman, 2010). 2.6 Sejarah Krisis Kesehatan dan Kerentanan Perempuan Secara global, perempuan dipekerjakan secara tidak proporsional di sektor kesehatan, keperawatan, dan pelayanan sosial, sehingga me- reka menjadi yang pertama terdampak oleh krisis kesehatan (Boniol, et al., 2019). Perempuan juga melakukan sebagian besar pekerjaan 493
pendukung di fasilitas kesehatan dengan gaji yang sangat rendah, termasuk tenaga kebersihan, binatu, dan layanan makanan. Hal ini membuat perempuan dan rumah tangga mereka, rentan terhadap infeksi dan dampak ekonomi terkait penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kematian (Baird & Hill, 2020). Literatur tentang krisis kesehatan menunjukkan kegagalan struk- tural untuk menangani kebutuhan khusus perempuan atau melibat- kan mereka dalam penanganan krisis, yang mengarah pada inisiatif kebijakan bias laki-laki (Harman, 2016). Kurangnya partisipasi pe- rempuan dalam pembuatan kebijakan menyebabkan hanya sedikit perhatian yang diberikan pada dampak penyakit berdasarkan gen- der, dan data tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin. Ketidakha- diran perempuan dalam tata kelola kesehatan global memiliki impli- kasi serius bagi kesejahteraan perempuan (Harman, 2016). Sebagai contoh, pengalihan sumber daya untuk upaya penanganan Ebola membuat perempuan rentan terhadap berkurangnya akses perawat- an kesehatan, terutama perawatan kesehatan ibu dan reproduksi. Negara yang terkena dampak mengalami penurunan tajam dalam indikator kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan angka ke- matian ibu yang meningkat 70% di seluruh wilayah (Jones, Gopa- lakrishnan, Ameh, White, & Broek, 2016). Contoh lain adalah dampak pada wabah Zika yang juga memberatkan perempuan dan rumah tangganya dalam hal hilangnya mata pencaharian, membu- ruknya peluang kerja, dan sistem kesehatan masyarakat yang tidak memadai di negara-negara terdampak (Doctors of the World & Oxfam, 2017). Berkurangnya akses ke layanan kesehatan ibu dan reproduksi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada pembentukan sumber daya manusia dan kemampuan kerja (UNFPA, 2020; Wenham et al., 2020). Meskipun Ebola dan Zika berbeda dari Covid-19 dalam hal pe- nyebaran global dan dampak ekonomi, namun beberapa pelajaran dapat diambil dari krisis kesehatan tersebut. Pertama, pengarus- utamaan gender merupakan aspek kritis untuk diadopsi oleh peme- 494
rintah dan otoritas kesehatan global, di mana mengesampingkan masalah struktural tersebut akan semakin memperburuk masalah ketidaksetaraan gender (Davies & Bennett, 2016). Kedua, dalam pe- nanganan krisis, penting untuk mengenali risiko gender dalam sek- tor kesehatan, termasuk peran perempuan sebagai care worker utama yang menyebabkannya rentan kehilangan pekerjaan akibat ketentu- an cuti yang tidak mendukung. Ketiga, banyak perempuan yang be- kerja di garis depan saat krisis kesehatan dengan beban kerja tinggi dan upah yang relatif rendah, serta kurangnya perlengkapan pendu- kung untuk menunjang keselamatan kerja. Berdasarkan data WHO, kesenjangan upah berdasarkan gender di sektor kesehatan sekitar 28%, padahal 'hampir 70% pekerja kesehatan dan sosial di garis de- pan adalah perempuan (Boniol, et al., 2019). Selain itu, perempuan juga memikul bagian yang tidak proporsional pada pekerjaan pera- watan tidak berbayar (unpaid care work), sementara mereka adalah aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan di semua negara (UN News, 2020). 3. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena secara sistematis, mengenai ka- rakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, proses dan makna pada perspektif subyek penelitian lebih ditonjolkan, dengan berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi, serta menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada data atau variabel yang diteliti (Sendari, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data, fakta, dan peristiwa, dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan ob- jek penelitian, yang dianalisis dengan mendalam. Metode ini dipilih 495
agar menghasilkan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang objek yang dibahas. Menurut Creswell (2015), penelitian kualitatif digunakan pada beberapa kondisi berikut, yaitu pada saat terdapat suatu permasalahan yang perlu dieksplorasi, serta adanya kebutuhan untuk suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasa- lahan tersebut. Adanya permasalahan yang timbul terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan dan ketimpangan gender mendorong perlunya eksplorasi dan kajian melalui pemahaman komprehensif atas permasalahan dengan menggali konteks, yang ti- dak dapat diperoleh dari penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Data literatur yang diper- oleh dihimpun dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian juga dapat dikategorikan ke dalam pene- litian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian ilmiah yang sumber dan metode pengumpulan datanya dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan peneliti- an tersebut (Melfianora, 2019). Data kepustakaan yang dimaksud berupa jurnal, buku, laporan penelitian, artikel media massa, maja- lah, serta sumber kepustakaan lainnya yang dipandang relevan de- ngan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian berperspektif gender ini disajikan terpilah antara perempuan dan laki-laki, yang dilihat dari aspek peluang, partisipasi, kontrol, maupun manfaat. Sumber data yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Data tenaga kerja dari BPS, meliputi Sakernas dan Berita Resmi Statistik, untuk melihat kondisi umum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan gender, yang meliputi demografi pendu- duk usia kerja, karakteristik penduduk usia kerja, status pekerja- an, tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, upah bu- ruh/karyawan, serta pengeluaran per kapita. Data ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja. 496
(ii) Studi dari The University of Sydney bekerja sama dengan Australian Government dan UN Women mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerjaan, dinamika rumah tang- ga, dan kesehatan mental, pada 600 karyawan di Indonesia. (iii) Studi dari The University of Sydney bekerja sama dengan Australian Government mengenai dampak Covid-19 terhadap partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. (iv) Literatur-literatur lain dari berbagai sumber pustaka yang rele- van dengan objek penelitian dan mendukung analisis tentang dampak dan peran perempuan dalam pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan perspektif gender, yaitu suatu kajian yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami gejala serta penyebab ketimpangan yang disebabkan oleh aspek gender, serta mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Pene- litian berperspektif gender menggunakan paradigma dan teori kritis, serta metodologi yang berorientasi pada pendekatan kualitatif dan teknik analisis gender, sehingga hasil penelitian dapat mengungkap dan mengarahkan alternatif solusi yang tepat terhadap permasalahan gender (Huda, Rasyid, Suyata, & Sumarno, 2013). Pendekatan perspektif gender dalam penelitian ini menggunakan filosofi ilmu dari aspek ontologi dan epistemologi. Aspek ontologi mengangkat kesenjangan relasi laki-laki dan perempuan (gender) se- cara proporsional, dan mengkaji/mengkritisi permasalahan atau isu- isu gender yang dikonstruksi oleh masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, meliputi aspek sosial ekonomi, politik, dan budaya, serta berusaha mencarikan alternatif solusinya. Sementara aspek epistemologi mengkaji/mengkritisi ideologi patriarki, dengan meng- gunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis gender yang mengkaji akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang didapat laki- laki dan perempuan (Huda, Rasyid, Suyata, & Sumarno, 2013). 497
Kerangka berpikir yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: pertama, mengindentifikasi permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait ketimpangan gender dan perempuan dalam pandemi Co- vid-19; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan perempuan terhadap pandemi Covid-19; ketiga, analisis deskriptif kualitatif atas data yang telah dihimpun tentang dampak dan peran perempuan terkait pandemi Covid-19; dan keempat, memberikan rekomendasi kebijakan yang responsif gender untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Gambar 7. Kerangka Pikir Penelitian 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pandemi memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda. Pandemi Covid-19 berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan pe- rempuan sebagai salah satu kelompok rentan, baik secara fisik, sosi- al, ekonomi, maupun kesehatan. Dampak pandemi pada perempu- an yang dirasakan diantaranya adalah akibat kehilangan pekerjaan/ mata pencaharian, pemotongan upah dan jam kerja, serta tekanan akibat bertambahnya tanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga/ rumah tangga (Baird & Hill, 2020). Lebih lanjut, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada meningkatnya ketimpangan gender di pasar tenaga kerja (Dow Jones Institutional News, 2020). Sejalan dengan berbagai literatur, perempuan relatif terdampak lebih berat akibat pandemi dibandingkan laki-laki, di mana secara umum di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa aspek, meliputi dampak ekonomi dan ketenagakerjaan, dampak sosial, dampak kesehatan, representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan, 498
serta kontribusi perempuan dalam percepatan penanganan Covid-19. 4.1 Dampak Ekonomi dan Ketenagakerjaan 4.1.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan Indonesia Pada kondisi sebelum pandemi, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi tercatat masih cukup tinggi. Berda- sarkan Global Gender Gap Index Report tahun 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum., Indonesia menempati posisi ke 68 dari 153 negara, dilihat dari kesetaraan gender pada sisi partisipasi eko- nomi dan kesempatan berusaha. Peran perempuan dalam ekonomi terlihat dari tingkat pengeluaran per kapita. Berdasarkan data BPS tahun 2018 (dalam KPPA, 2019), pengeluaran per kapita perempu- an hanya sekitar Rp9,04 juta, masih sangat jauh dibandingkan pe- ngeluaran per kapita laki-laki yang mencapai Rp15,5 juta. Selain itu, berdasarkan BPS (2020), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 54,56%, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 83,82%. Angka ini menurun jika dibandingkan Februari 2019 (TPAK perempuan 55,5%). Ini artinya ada sekitar 44 juta perempuan usia kerja dengan status bukan angkatan kerja. Konsentrasi perempuan dalam ekonomi terdapat pada pekerjaan informal, yakni pekerja domestik, pekerja paruh waktu, dan pelaku usaha kecil. Pekerjaan semacam ini lebih banyak diduduki oleh perempuan dibanding laki-laki dengan rasio 3:1. Lebih banyak perempuan miskin yang melakukan pekerjaan di sek- tor informal sebesar 80%, dibandingkan 34% perempuan kelas menengah-atas. Kesenjangan gender terkait distribusi pendapatan juga masih menjadi isu yang dihadapi oleh Indonesia, di mana berdasarkan data BPS (2020), rata-rata upah/gaji buruh/karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 2,45 juta rupiah untuk perempu- 499
an, dan 3,18 juta rupiah untuk laki-laki. Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki ini juga menambah ketimpangan gender, di mana perempuan tak hanya kehilangan pekerjaan, namun juga men- jadi lebih rentan secara keuangan pada saat pandemi. Gambar 8. Demografi Perempuan Usia Kerja Gambar 9. Demografi Laki-Laki Usia Kerja Gambar 10. Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Gender 500
Gambar 11. Status Pekerjaan Berdasarkan Gender Sumber: Sakernas, diolah Selain itu, banyak pula perempuan yang bekerja tanpa upah un- tuk keluarga (invisible worker). Jumlah mereka mencapai 13 juta orang, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 4,7 juta orang. Hal ini terjadi karena ekonomi cenderung memandang pe- rempuan sebagai pekerja care work (kerja yang melayani, mengasuh dan merawat orang lain), tanpa dihargai secara finansial atau tanpa upah. Merujuk laporan International Labour Organization (ILO), pada situasi pandemi di mana kebijakan pembatasan sosial dan work from home diberlakukan, perempuan menanggung lebih banyak pe- kerjaan tak berbayar di rumah tangga, yaitu pekerjaan domestik dan pengasuhan anak (care work). Perempuan pekerja yang pada umum- nya menjalankan shift kerja kedua di rumah setelah jam professional mereka selesai, di saat pandemi mereka diharuskan menjalankan dua shift tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal ini cenderung men- dorong perempuan mengundurkan diri dari kantor, baik permanen atau sementara selama pandemi, yang tentu akan berdampak pada tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja dan akan semakin me- ningkatkan ketimpangan gender. Secara global, setiap penambahan dua jam dalam unpaid care work yang dilakukan perempuan berko- relasi dengan penurunan 10% poin dalam partisipasi angkatan kerja perempuan (Gates, 2020). 501
4.1.2 Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia Saat Pandemi Pada Mei 2020, The University of Sydney bekerja sama dengan Australian Government dan UN Women melakukan studi mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerjaan, dinamika rumah tangga, dan kesehatan mental, pada 600 karyawan di Indonesia, di mana 66% responden merupakan pencari nafkah utama. Hasil stu- di menunjukkan bahwa sebanyak 56% responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka terdampak pandemi, sebanyak 6 dari 10 keluarga kehilangan pekerjaan, lebih dari 50% responden merasakan tekanan berlebih pada tambahan pekerjaan rumah tangga dan peng- asuhan anak, dan sebanyak 36% responden menyatakan bahwa pandemi telah memberikan dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Gambar 12. Perubahan Kondisi Pekerjaan Berdasarkan Gender di Indonesia 502
Gambar 13. Perubahan Income Berdasarkan Gender di Indonesia Sumber: The University of Sydney, Australian Government, and UN Women (2020) Dalam hal perubahan kondisi pekerjaan (Gambar 12), sebanyak 33,7% perempuan mengalami pengurangan jam kerja (diikuti pe- ngurangan upah/gaji), lebih banyak dibandingkan laki-laki (28,5%). Selain itu, dampak lain yang lebih besar dirasakan perempuan di- bandingkan laki-laki adalah keterpaksaan mengambil cuti tanpa di- bayar, pekerjaan dihentikan, atau diputus pekerjaannya sampai pem- beritahuan lebih lanjut. Penurunan pendapatan lebih banyak di- alami oleh perempuan (51,6%) dibandingkan laki-laki (48,5%) (Gambar 13). Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pem- berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), sebanyak 31% perempuan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan selama pandemi. Sehubungan dengan kebijakan untuk di rumah saja (work from home), perempuan lebih terdampak dibanding laki-laki dikarenakan banyak sektor usaha yang terdampak pandemi merupakan sektor pe- nyerap tenaga kerja perempuan terbanyak, seperti sektor jasa ako- modasi, restoran, perdagangan ritel, dan manufaktur. International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa sebanyak 40% dari tenaga kerja perempuan bekerja di empat sektor yang paling terpu- kul selama pandemi (Gambar 14). Kondisi ini membuat perempuan lebih berisiko kehilangan pekerjaan dan/atau penurunan pendapat- an dibandingkan laki-laki pada saat pandemi. Berdasarkan Gates (2020), data awal menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan 1,8 503
kali lebih berisiko untuk diputus daripada pekerjaan yang dipegang oleh laki-laki. Di sisi lain, pendapatan laki-laki relatif bisa bangkit kembali dengan cepat, sementara perempuan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Hal ini lebih lanjut akan memberikan dampak negatif pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (Alon et al., 2020; ILO, 2020; Nassif-Pires et al., 2020; UN, 2020). Gambar 14. Distribusi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Gender dan Sektor Pekerjaan Sumber: ILO Modelled Estimates (ILOSTAT, 2019) Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan tatanan ekonomi di beberapa negara, di mana kaum perempuan ba- nyak yang beralih menjadi tulang punggung keluarga untuk meno- pang ekonomi manakala banyak suami yang terkena PHK. Kondisi ini menambah kerentanan perempuan yang sebagian besar telah ter- konsentrasi pada pekerjaan informal (pekerja domestik, pekerja pa- ruh waktu, dan usaha kecil), terutama pada perempuan prasejahtera yang mencapai 80%. Selain itu, perempuan yang semula bekerja di sektor formal juga dapat masuk ke sektor informal yang rentan, me- nyusul dampak pemutusan kerja (Baird & Hill, 2020). 504
Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberi dampak pada pelaku usaha ultra mikro (UMKM), di mana sebanyak 64% dari total pela- ku UMKM di Indonesia adalah perempuan. UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap PDB Indonesia pada 2019. Namun putusnya rantai pasokan global dan penurunan permintaan domestik akibat pembatasan pergerakan orang dan barang pada saat pandemi sangat memukul pelaku UMKM. Dengan inventaris yang lebih sedikit, ca- kupan pasar yang lebih kecil, cadangan kas yang lebih sedikit, serta keterbatasan pada akses kredit dan teknologi informasi, membuat UMKM yang dimiliki perempuan lebih terdampak dan akan kesulitan untuk kembali ke kondisi seperti semula (UN Women, 2020). 4.1 Dampak Sosial Diskriminasi terhadap kaum perempuan yang terjadi selama masa normal, tercatat semakin memburuk di masa pandemi Covid-19, terutama yang terkait dengan pembagian pekerjaan berdasarkan gender (UN Women, 2020). Krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 diyakini melipatgandakan beban kerja perempu- an, baik dalam karir profesional maupun rumah tangga. Upaya nasional memutus penyebaran rantai penularan dilakukan melalui kebijakan social distancing dan instruksi untuk melakukan work from home (WFH). WFH kemudian serta merta diikuti dengan kebijak- an Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para peserta didik. Pada kondisi WFH dikombinasikan dengan PJJ, perempuan baik sebagai perempuan pekerja atau ibu rumah tangga, pada umumnya diper- sepsikan mampu menjalankan setidaknya tiga peran, yaitu sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, menjadi guru mendampingi anak-anaknya belajar dan mengerjakan berbagai tugas PJJ yang biasanya dilakukan pihak sekolah, serta memastikan suplai kebutuhan pangan keluarga tercukupi. Hal ini didorong oleh norma sosial dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan 505
sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama (Alon et al., 2020; Bennett, 2020). Pengalaman sosial baru bagi para perempuan selama kebijakan social distancing tersebut sebetulnya sarat dengan diskriminasi gen- der, dalam hal ini menambah beban psikologis dan fisik perempuan akibat penambahan waktu kerja domestik seiring bertambahnya be- ban pekerjaan rumah dan pengasuhan. Nampaknya sederhana, na- mun ekspektasi sosial bagi perempuan untuk mampu menjalankan berbagai peran tersebut selama WFH berpotensi memicu berbagai efek domino, mulai dari munculnya stres hingga meningkatkan ri- siko kekerasan pada perempuan selama pandemi. Hal ini umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi dan psikis dalam rumah tangga. Gambar 15. Tekanan pada Pekerjaan Domestik di Indonesia Berdasarkan Gender Sumber: The University of Sydney, Australian Government, and UN Women (2020) Sebanyak 60,4% perempuan mengalami peningkatan tekanan dalam pekerjaan domestik di rumah tangga dibandingkan laki-laki (54,3%) (Gambar 15). Hal ini mencerminkan pembagian pekerjaan domestik berdasarkan gender dalam rumah tangga Indonesia lebih condong ke arah perempuan, yang membuat perempuan mengha- biskan sebagian besar waktunya untuk melakukan porsi terbesar pe- kerjaan rumah tangga dan pengasuhan/ perawatan yang tidak diba- 506
yar (unpaid care work), sehingga peningkatan waktu laki-laki dalam kegiatan rumah tangga sangatlah rendah. UN Women mengkonfirmasi adanya peningkatan risiko kekeras- an dalam rumah tangga sebagai dampak WFH (UN Women, 2020). Sementara itu, menurut Komnas Perempuan, dalam kurun waktu tiga bulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 16 Maret sampai dengan 20 Juni 2020, tercatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah mencapai sete- ngah dari angka kasus KDRT selama tahun 2020.61 Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak62 menunjukkan bahwa selama masa pandemi sampai dengan 14 Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.988 kasus kekerasan yang dia- lami perempuan dewasa, di mana sebanyak 62,67% merupakan kor- ban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).63 Persoalan terselu- bung berupa diskriminasi gender khususnya terhadap perempuan selama pemberlakuan pembatasan sosial, serta peningkatan kasus kekerasan pada perempuan, cenderung tidak disadari dan tertutupi oleh berbagai narasi besar penanganan pandemi Covid-19. 4.2 Dampak Kesehatan Dari aspek kesehatan, perempuan memiliki risiko keterpaparan virus Covid-19 yang tinggi, terutama karena perempuan lebih banyak bekerja di sektor pelayanan langsung dan layanan kesehatan, se perti perawat yang mencapai 88%, kasir toko makanan sebesar 66%, dan karyawan restoran sebanyak 70%. Peran sosial yang dilekatkan ke- 62SIMFONI PPA dapat diakses pada ringkasan perburuk-ketimpangan-gender/ 507
pada perempuan membuat mereka juga berisiko terpapar Covid-19, sebagai contoh aktivitas belanja yang dibebankan kepada perempu- an meningkatkan kemungkinan adanya kontak secara langsung dengan pedagang atau orang luar. Kontras dengan dinamika pengangguran yang banyak dialami pekerja perempuan seiring dampak sektoral akibat melemahnya akti vitas perekonomian, pekerja perempuan di sektor kesehatan jus- tru mengalami peningkatan beban kerja selama pandemi Covid-19. Hal ini pun perlu diwaspadai terkait tingginya risiko keterpaparan virus Covid-19 pada tenaga medis yang bekerja di garis depan. World Health Organization (WHO) memperkirakan sebanyak 70% dari tenaga medis global adalah perempuan (Boniol, et al., 2019). Di Indonesia sendiri, jumlah tenaga medis perempuan sebanyak 71% (hanya 29% tenaga medis laki-laki yang terlibat langsung dalam pe- nanganan Covid-19). Proporsi pekerja perempuan pada sektor kese- hatan di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah sektor perdagangan dan akomodasi (Baird & Hill, 2020). Risiko kerenta- nan terhadap virus Covid-19 bagi tenaga medis perempuan juga se- ring kali diabaikan, seperti sensitivitas APD untuk dikenakan pada saat bertugas dan aspek kebersihan menstruasi (UN Women, 2020). Kebanyakan APD dirancang untuk laki-laki, padahal 70% dari te- naga medis adalah perempuan (Gates, 2020). Langkah-langkah pe- ngendalian untuk melindungi perempuan saat berada dalam unit kesehatan sangat penting untuk diperhatikan. Pada masa pandemi Covid-19, sistem kesehatan banyak yang di- alihkan paksa dalam menangani wabah, sehingga bidang perawatan lain menjadi relatif terabaikan. Padahal perempuan dengan kebu- tuhan spesifiknya tetap membutuhkan sistem kesehatan rutin, se- perti kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (kontrasepsi), kesehatan menstruasi, serta perawatan kesehatan ibu. Organisasi ke- luarga berencana Marie Stopes memperkirakan bahwa sebanyak 9,5 juta perempuan di seluruh dunia berisiko kehilangan akses pada la- yanan kontrasepsi karena pandemi. Data awal menunjukkan bahwa 508
pandemi akan menyebabkan 49 juta perempuan tidak terlindungi oleh kontrasepsi dan menyebabkan 15 juta kehamilan tambahan yang tidak direncanakan (Gates, 2020). Risiko terhadap wanita hamil juga sangat tinggi karena mereka membutuhkan fasilitas layanan kesehatan rutin. Di beberapa daerah, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak pada sistem pela- yanan kesehatan masyarakat, terutama pada daerah tertinggal. Pe- rempuan sering kali mengalami gangguan pada akses layanan kese- hatan, diantaranya ibu hamil yang mengalami kesulitan memeriksa- kan kandungannya ke fasilitas kesehatan. Data awal menunjukkan bahwa pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, pengurangan perawatan kesehatan ibu selama Covid-19 dapat merenggut nyawa hingga 113 ribu perempuan (Gates, 2020). Pada umumnya, bagian sistem layanan kesehatan untuk perempuan dibangun pada anggaran yang relatif rendah, sehingga pandemi membuatnya rapuh lebih dulu (Gates, 2020). Salah satu contoh ka- sus penurunan kualitas kesehatan selama pandemi Covid-19 di Indonesia dijumpai di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana disampai- kan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada triwulan II 2020 tercatat adanya kenaikan kasus kematian ibu, bayi, dan balita, serta kasus gizi buruk. Hal ini disebabkan bergesernya tenaga kesehatan pelayanan ibu, bayi, dan balita ke pelayanan kesehatan umum, serta terhambatnya pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu.64 4.3 Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Minimnya keterlibatan atau keterwakilan perempuan pada pengam- bilan keputusan memiliki implikasi negatif bagi pembuatan kebijak- 64Disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada acara Focus Group Discussion (FGD) "Upaya Mendorong Peningkatan Investasi di Daerah Dalam Situasi Covid-19" tanggal 26 Agustus 2020, pada saat menjelaskan menge- nai dampak sosial pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. 509
an sensitif gender, termasuk di pasar tenaga kerja. Keterlibatan atau keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan pada masa pandemi Covid-19 relatif minim. Hal ini berdampak pada kebijak- an strategis yang diambil terkait penanganan Covid-19 kurang dapat mengakomodasi berbagai persoalan diskriminatif gender yang dialami perempuan sebagai dampak pandemi. Kurangnya representasi pe- rempuan dalam pengambilan keputusan menyebabkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, baik di nasional maupun daerah, kurang sensitif atau kurang peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan yang mungkin terjadi pada masa pandemi, se- perti terbatasnya akses perempuan pada layanan kesehatan, layanan- layanan sosial, dan berbagai masalah lainnya. Pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, representasi perempuan di level nasional hanya dipegang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang berkedudukan sebagai salah satu Wakil Ketua Komite Kebijakan, serta Dewi Nur Aisyah dan Lula Kamal sebagai Tim Pakar pada Satuan Tugas Pena- nganan Covid-19.65 Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perem- puan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menaungi bidang tugas yang berkaitan dengan isu perempuan justru tidak termasuk ke da- lam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Eko- nomi Nasional. Sejauh ini, peran Kementerian PPPA adalah menja- lin koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, diantaranya dalam mensosialisasikan protokol kesehatan keluarga dengan meli- batkan organisasi kewanitaan, sebagai upaya pencegahan dan pena- nganan Covid-19. Namun terlepas dari hal tersebut, representasi 65Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri atas: (i) Komite Kebijakan, Ketua: Men- ko Bidang Perekonomian, Wakil Ketua: Menko Bidang Maritim dan Investasi, Menko Bidang Polhukam, Menko Bidang PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri; (ii) Ketua Pelaksana: Menteri BUMN; (iii) Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ketua: Kepala BNPB; (iv) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Ketua: Wakil Menteri BUMN. 510
dan keterlibatan Kementerian PPPA juga sangat dibutuhkan dalam mengawal berbagai persoalan diskriminatif gender sebagai dampak Covid-19, termasuk juga berkaitan dengan aspek pemulihan eko- nomi nasional yang tidak dapat mengesampingkan peran dan po- tensi perempuan. Sementara itu di level daerah, ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang merupakan Kepala Daerah perempuan jumlahnya hanya sekitar 8% terhadap total jumlah Kepala Daerah. Kondisi ini menggambarkan relatif minimnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan di masa pandemi Covid-19, sehingga ber- dampak kepada ketersediaan protokol-protokol mekanisme sistem penanganan Covid-19 yang mengabaikan kebutuhan atau kepen- tingan perempuan. Bagaimanapun juga, di samping menggunakan sudut pandang laki-laki pada cakupan penanganan Covid-19, aspi- rasi perempuan juga dibutuhkan. Terlepas dari representasi jenis kelamin, keterwakilan perempuan akan memastikan terpenuhinya kebutuhan kaum perempuan serta memastikan tidak diabaikannya salah satu kelompok rentan (perem- puan, anak, lansia, difabel) yang perlu mendapat perhatian dan menjadi sasaran penerima manfaat intervensi pemerintah dalam pe- nanganan pandemi Covid-19. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan salah satu upa- ya mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi, mengingat kaum perempuan pada umumnya merupakan pengelola keuangan di keluarga maupun komunitasnya. 4.4 Kontribusi Perempuan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Pandemi Covid-19 berdampak pada perempuan dalam berbagai peran dan sektor pekerjaan. Namun di samping merasakan berbagai dampak negatif pandemi, perempuan memiliki peran dan kontri busi besar yang tidak dapat diabaikan dalam penanganan Covid-19. 511
Pertama, perempuan merupakan ujung tombak dalam percepat- an penanganan Covid-19. Berdasarkan data World Health Organi- zation (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA), dan UN Women, peran perempuan dalam melawan Covid-19 sangat signifikan, di mana sebanyak 70% tenaga medis global adalah pe- rempuan. Di Indonesia sendiri, jumlah tenaga medis perempuan adalah sebanyak 71%, kemudian sebanyak 64% dari total pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, dan sebanyak 60% UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, cairan pembersih tangan, dan baju hazmat, dimiliki oleh perempuan.66 Kedua, perempuan memiliki peran strategis sebagai bagian dari penanganan pandemi Covid-19 berbasis komunitas atau kemasyara- katan. Penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan "kolaborasi pentahelix berbasis komunitas" melibatkan lima unsur, yaitu peme- rintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Dalam hal ini, kontribusi perempuan dapat berada di dalam setiap unsur tersebut, namun secara khusus peran yang dapat secara strategis dimainkan oleh perempuan dan memiliki potensi pengembangan secara siste- matis adalah pada sektor masyarakat. Salah satu kontribusi perem- puan dalam membantu percepatan penanganan Covid-19 dilakukan melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi kemasyarakatan yang menghimpun perempuan khususnya ibu-ibu, seperti yang telah dilakukan di beberapa pro- vinsi, diantaranya Bali, Gorontalo, dan Jawa Barat (Dewi, 2020). Para kader PKK berperan mensosialisasikan protokol kesehatan ke- pada keluarga dan masyarakat sekitar, menggalakkan penanaman tanaman obat keluarga (Toga) untuk membantu ketahanan kesehat- an keluarga, pendataan kesehatan masyarakat, membantu meng- identifikasi lingkungan, mendata golongan rentan penularan, me- nyisir ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) di Puskesmas setem- 512
pat, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya Covid-19. Ketiga, perempuan pada umumnya berkontribusi dan bertang- gung jawab pada ketahanan keluarga selama masa pandemi. Perem- puan pada norma patriarki berperan sebagai caregivers, yang mena- ngani pekerjaan domestik rumah tangga, mengasuh anak, melayani suami, menjaga orang tua, dan sebagainya. Pada kondisi work from home (WFH) dikombinasikan dengan Pempelajaran Jarak Jauh (PJJ), perempuan, baik sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga, pada umumnya dipersepsikan mampu menjalankan setidaknya tiga peran, yaitu sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, menjadi guru mendampingi anak-anaknya belajar dan me- ngerjakan berbagai tugas PJJ yang biasanya dilakukan pihak sekolah, serta memastikan suplai kebutuhan pangan keluarga tercukupi. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Berbagai data dan penelitian-penelitian sebelumnya menguatkan pandangan penulis bahwa pandemi Covid-19 memiliki efek gender yang memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta cenderung memperburuk ketimpangan gender di berbagai bidang. Hal ini didorong oleh adanya perbedaan kondisi biologis, fisiologis, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, serta perbedaan peran, status, dan kegiatan mereka di masyarakat. Sependapat dengan berbagai literatur, perempuan sebagai salah satu kelompok rentan relatif terdampak lebih berat akibat pandemi dibandingkan laki-laki. Faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan perempuan terhadap pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan, sebagaimana berikut: (i) Dari sisi ekonomi, perempuan pada umumnya memiliki ak- ses yang lebih sedikit ke sumber daya produktif dibanding- 513
kan laki-laki, sehingga pendapatan dan bargaining power pe- rempuan lebih rendah. Terlebih lagi, pasar tenaga kerja cen- derung melibatkan perempuan ke dalam pekerjaan dengan upah yang lebih rendah. Kerentanan perempuan di pasar tenaga kerja diperkuat oleh anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah sekunder, sehingga laki-laki memiliki klaim yang lebih kuat atas pekerjaan daripada perempuan. Hal-hal tersebut menyebabkan perempuan lebih rentan se- cara ekonomi dibandingkan laki-laki, terutama pada saat pandemi. (ii) Dari aspek sosial, norma sosial cenderung menempatkan pe- rempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pen- cari nafkah utama. Hal ini menyebabkan perempuan cende- rung terlibat pada unpaid care worker, yaitu pekerjaan peng- asuhan yang tak berbayar. Pada situasi pandemi di mana ke- bijakan pembatasan sosial dan work from home diberlakukan, perempuan menanggung lebih banyak pekerjaan tak berba- yar di rumah tangga, menambah beban fisik dan psikologis. yang berpotensi memicu berbagai efek domino mulai dari munculnya stres hingga meningkatkan risiko kekerasan pada perempuan. (iii) Dari sisi kesehatan, perempuan memiliki kebutuhan spesifik terkait kondisi biologisnya, seperti hamil, melahirkan, men- struasi, hingga kontrasepsi. Keterbatasan layanan kesehatan bagi perempuan di saat pandemi akibat pengalihan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19 tentu menimbulkan kerentanan tersendiri, mengingat perempuan cenderung le- bih membutuhkan layanan kesehatan rutin dibandingkan laki-laki. Faktor kerentanan lain adalah, sekitar 70% pekerja kesehatan, sosial, dan sektor pelayanan langsung adalah pe- rempuan, kondisi ini menimbulkan risiko keterpaparan vi- rus Covid-19 yang tinggi. 514
Secara umum di Indonesia, pandemi Covid-19 memengaruhi berbagai sisi kehidupan perempuan, yaitu dampak pada aspek eko- nomi dan ketenagakerjaan, dampak sosial, dampak kesehatan, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan strategis. Dampak pandemi pada perempuan dirasakan, diantaranya akibat kehilangan pekerjaan/mata pencaharian, pemotongan upah dan jam kerja, tekanan akibat bertambahnya tanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga/rumah tangga, risiko kesehatan bagi pekerja perempuan yang mendominasi sektor kesehatan dan pelayanan, hingga kesulitan pada akses layanan kesehatan perempuan. Namun di samping merasakan berbagai dampak negatif pan- demi, perempuan juga memiliki peran dan kontribusi besar dalam penanganan Covid-19, baik perannya sebagai garda terdepan pada sektor kesehatan, kemasyarakatan, hingga sektor domestik dan ru- mah tangga. Berbagai persepsi dan ekspektasi sosial disematkan pada perempuan sebagai ujung tombak dalam percepatan penanganan Covid-19, mengingat besarnya kontribusi perempuan dalam meng- hadapi pandemi. Akan tetapi, kontribusi perempuan tersebut belum diimbangi dengan kebijakan penanganan Covid-19 yang responsif gender atau spesifik gender. Potensi perempuan sebagai modal pem- bangunan perlu didukung rumusan kebijakan yang mampu mendo- rong partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha untuk perem- puan, sebagai upaya menciptakan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif. 5.2 Rekomendasi Kebijakan penanganan Covid-19 yang berfokus pada masalah kese- hatan dan ekonomi dapat menimbulkan gender blindness jika kese- taraan gender hanya dianggap sebagai hal-hal dalam ranah sekunder, yang pada akhirnya akan memperburuk ketimpangan gender. Ru- musan kebijakan dalam situasi bencana haruslah diintegrasikan dengan perspektif gender, dengan memperhatikan dampak serta 515
kebutuhan yang berbeda-beda antara perempuan, laki-laki, anak- anak, serta kelompok rentan lainnya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya resolusi mengenai peran strategis perempuan dalam penanganan pandemi Covid-19, serta kebijakan yang responsif gender dalam upaya mengatasi permasalahan diskriminasi pada perempuan. Ru- musan kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk mendorong penanganan pandemi Covid-19 yang responsif gender dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut: (i) Aspek Ekonomi dan Ketenagakerjaan a. Merancang kebijakan publik maupun praktik usaha di sek- tor swasta yang mampu mendukung peran ganda perempu- an selama masa pandemi, menciptakan opsi kerja yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan, khususnya terkait fleksibi- litas jam kerja, serta insentif bagi pekerja perempuan (upah/ gaji tanpa pemotongan, cuti berbayar, dan sebagainya). In- sentif juga dapat diberikan kepada perusahaan jika karya- wannya mengambil cuti untuk mengasuh dan mendampingi anak-anak yang menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau menjalankan pekerjaan perawatan (care work) lainnya selama pandemi. Stimulus untuk perempuan diperlukan se- lama dan pascapandemi untuk mendorong mereka kembali memasuki pasar tenaga kerja. b. Pandemi Covid-19 memberikan opportunity untuk menin- jau kembali mengenai unpaid care work, baik dalam konteks ekonomi maupun rumah tangga. Kebijakan bekerja dari ru- mah/work from home (WFH) dapat diimplementasikan lebih lanjut di sektor publik maupun swasta sebagai kebijakan yang sensitif gender, dengan mempertimbangkan akses ke teknologi dan lingkungan kerja yang layak, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja, khususnya perempuan. Hal ini dapat dinilai sebagai bentuk pendanaan atas unpaid 516
care work di rumah yang diimplementasikan sebagai barang publik. Selain itu, keterpaparan laki-laki terhadap pekerjaan domestik rumah tangga dapat mendorong perubahan positif terkait norma pembagian pekerjaan berdasarkan gender, ke- setaraan gender di tempat kerja dan di rumah, serta mening- katkan partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor bisnis. c. Memberikan pendampingan dan dukungan fiskal kepada UMKM khususnya di sektor yang rentan, seperti pariwisata yang membutuhkan diversifikasi usaha sebagai akibat dari penurunan permintaan global. Bantuan kredit bagi pelaku UMKM yang belum memperoleh akses perbankan, pem- berian subsidi bunga UMKM, relaksasi pembayaran cicilan pokok, serta penjaminan kredit UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu terus didorong realisasinya, termasuk pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di mana sebesar 93% debiturnya adalah perempuan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendorong peran perempuan pada aktivitas ekonomi sebagai upaya menciptakan pemulih- an ekonomi nasional yang inklusif. Selain itu, realisasi pe- nyaluran perlindungan sosial juga perlu terus didorong, khu- susnya untuk memastikan ketahanan pangan dan kebutuhan dasar bagi kelompok terdampak, di mana pada umumnya perempuan lah yang berperan dalam menjaga ketahanan pa- ngan keluarga selama masa pandemi. d. Mendorong inklusi digital kepada perempuan dengan mem- permudah akses terhadap perangkat dan teknologi infor- masi, dalam rangka mendorong perempuan pelaku usaha UMKM untuk dapat membuka akses pasar pada momen- tum akselerasi e­commerce di masa pandemi. 517
(ii) Aspek Sosial a. Memastikan semua unsur dalam "kolaborasi pentahelix ber- basis komunitas" dalam penanganan percepatan Covid-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender dan komitmen responsif gender, agar tidak memproduksi praktik dan narasi diskriminatif gender, serta menyerukan kesetaraan gender dalam hal be- ban asuh, beban produksi, dan ranah domestik, untuk me- lindungi hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan manusiawi. b. Potensi munculnya ketegangan dalam rumah tangga dan ri- siko meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak hilangnya mata pencaharian keluarga maupun te- kanan psikis, perlu dimitigasi melalui bentuk layanan peng- aduan dan penanganan yang mudah diakses, serta pendam- pingan dari pihak yang berwenang. c. Perempuan memainkan peran penting sebagai penyalur in- formasi di dalam masyarakat atau komunitasnya, padahal mereka biasanya memiliki akses informasi yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu perlunya mendo- rong akses informasi kepada perempuan tentang pencegahan dan respons terhadap pandemi. d. Kebijakan pemerintah terkait social care, misalnya pengasuh- an anak, akan mendukung perubahan positif dalam norma gender dan dapat mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan pendi- dikan dan keterampilan mereka. (iii) Aspek Kesehatan a. Petugas kesehatan sebagai garda terdepan perlu dibekali ke- mampuan dasar untuk memahami persoalan ketimpangan gender, sehingga dapat memberikan respons yang tepat da- lam menangani pasien. 518
b. Mengingat banyaknya tenaga kesehatan yang dialihkan, khusus untuk menangani Covid-19, maka perlu dipastikan ketersediaan sumber daya pada layanan kesehatan lainnya, seperti tetap terpenuhinya layanan kesehatan bagi pe- meriksaan rutin wanita hamil. Perawatan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan sebaiknya diklasifikasikan sebagai la- yanan "esensial", bahkan dalam kondisi pandemi. Yang tak kalah penting juga adalah melindungi rantai pasokan kontrasepsi. c. Memberikan apresiasi atau insentif terhadap tenaga kesehat- an dan non-kesehatan yang telah membantu penanganan Covid-19 secara adil, proporsional, setara, dan tidak bias gender. Di bidang careworkers, mayoritas perempuan berpro- fesi di bidang keperawatan dan berada di garda depan meng- hadapi Covid-19, sama berisikonya seperti para dokter yang mayoritas adalah laki-laki. (iv) Aspek Keterwakilan Perempuan a. Perempuan sedianya terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, seperti halnya laki-laki. Keterlibatan perem- puan maupun Kementerian/Lembaga yang menaungi bi- dang tugas yang berkaitan dengan isu perempuan dalam Ko- mite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasio- nal maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perlu di- dorong baik di tingkat nasional maupun daerah, agar dapat mengawal berbagai persoalan diskriminatif gender sebagai dampak Covid-19, serta dapat mengakomodasi dan meres- pons kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki- laki. b. Membentuk working group berisi aktifis perempuan, organi- sasi perempuan, kelompok perempuan yang bermitra de- ngan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar dapat mengidentifikasi dan membantu mengatasi berbagai 519
persoalan gender pada saat penanganan maupun dampak pe- nanganan Covid-19. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) perlu diterapkan dalam siklus perencanaan pembangunan dengan didukung oleh data terpilah gender. PPRG dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan antara penduduk perempuan dan laki-laki, baik itu anak-anak, dewasa, lansia, maupun disabilitas, jadi bukan hanya terkait perempuan. Se- dangkan data terpilah gender merupakan input penting untuk mengungkapkan isu gender, melihat ada tidaknya dan di mana letak kesenjangan gender, untuk kemudian dapat dilakukan analisis gen- der guna mengkaji penyebab kesenjangan gendernya, apakah dari sisi implementasi kebijakan yang berjalan, kelembagaan, atau pun faktor eksternal. Segregasi data berdasarkan gender perlu diimplementasikan su- paya program-program pembangunan maupun program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran. Analisis data terpilah gender ber- manfaat sebagai dasar penyusunan dan implementasi kebijakan, pe- rencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi yang responsif gender, termasuk pada program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perumusan kebijakan yang ku- rang memperhitungkan isu gender dapat mengakibatkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebu- tuhan dan kesulitan perempuan dan/atau laki-laki (kebijakan yang buta gender/gender blind). Hal ini pada akhirnya menyebabkan tim- bulnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berba- gai bidang pembangunan dan kehidupan. Pengarusutamaan Gender (PUG) sejatinya merupakan penginte- grasian gender ke dalam proses pembangunan, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evalu- 520
asi. Namun praktik PUG di Indonesia masih merupakan sebuah program atau mekanisme yang terpisah, baik itu dari segi kelem- bagaan, struktur, maupun sumber daya (baik manusia maupun ang- garan). Analisis gender harus dibudayakan agar tidak perlu stimulus maupun mekanisme tambahan dalam pembuatan kebijakan. Agen- da kesetaraan gender harus disertai dengan dorongan formal yaitu kepemimpinan, regulasi, institusi, serta akuntabilitas. Selain itu, ko- mitmen dan disiplin yang tegas diperlukan pada agenda kesetaraan gender dalam setiap kebijakan. DAFTAR PUSTAKA Alon, T. M., Doepke, M., Rumsey, J. O., & Tertilt, M. (2020). "The Impact of Covid-19 on Gender Equality." NBER Working Paper No. 26947. Cambridge: NBER. Antonopoulos, R. (2009). "The Current Economic and Financial Crisis: A Gender Perspective." In Working Paper Series No 562. New York: Levy Economics Institute. Bacchi, C., & Eveline, J. (2010). Mainstreaming Politics: Gendering Process and Feminist Theory. Adelaide: University of Adelaide Press. Baird, M., & Hill, E. (2020). Covid­19 and Women's Economic Parti­ cipation. The University of Sydney: Sydney. Bappeda Jawa Tengah. (2020, Agustus 26). "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan In- vestasi di Daerah." Focus Group Discussion "Upaya Mendorong Peningkatan Investasi di Daerah Dalam Situasi Covid­19". Semarang. Bappenas. (2012). Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG­API) dan Kajian Awal Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelem­ bagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG). Retrieved from 521
Bennett, J. (2020, March 20). I Feel Like I Have Five Jobs: Moms Navigate the Pandemic. Retrieved from The New York Times: coronavirus-moms.html Blanton, R., Blanton, S., & Peksen, D. (2019). The Gendered Consequences of Financial Crises: A Cross­National Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Bonilla, E. (1990). Working Women in Latin America. Economic and Social Progress in Latin America: 1990. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Boniol, M., McIsaac, M., Xu, L., Wuliji, T., Diallo, K., & Campbell, J. (2019). "Gender Equity in the Health Workforce: Analysis of 104 Countries." WHO Health Workforce Working Paper 1. Geneva: WHO Document Production Services. BPS. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. Jakarta: BPS. BPS. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. Jakarta: BPS. Connelly, P. (1996). "Gender Matters: Global Restructuring and Adjustment." Social Politics. Creswell, J. (2015). Penelitan Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Edisi Ke­3. Yogyakarta: Pustaka. Davies, S., & Bennett, B. (2016). "A gendered human rights analysis of Ebola and Zika: locating gender in global health emergen- cies." International Affairs 1041. Dewi, K. H. (2020, April 29). Perempuan dan Pentingnya Responsif Gender dalam Penanganan Pandemi Covid­19. Retrieved from Pusat Penelitian Politik LIPI: Doctors of the World, & Oxfam. (2017). "Dominican Republic Gender Analysis: A Study of the Impact of the Zika Virus on 522
Women, Girls, Boys and Men." Joint Agency Consolidated Gen­ der Analysis. Dow Jones Institutional News. (2020). Coronavirus Is Exacerbating Work Intensity and Gender Imbalances in Labor. Retrieved from Eurofound Says - Market Talk. Elson, D. (2002). "International Financial Architecture: A view from the kitchen." Politica Femina. Floro, M., & Dymski, G. (2000). "Financial Crisis, Gender and Po- wer: An Analytical Framework." World Development, 28 (7), 1269-1283. Floro, M., Tornqvist, A., & Tas, E. O. (2009). "The Impact of the Economic Crisis on Women's Economic Empowerment." Swedish International Development Agency, Working Paper Series. Washington: Department of Economics, American University. Gates, M. (2020, July 15). The Pandemic's Toll on Women: Covid­19 Is Gender­Blind, But Not Gender­Neutral. Retrieved from Foreign Harman, S. (2016). "Ebola, Gender and Conspicuously Invisible Women in Global Health Governance." Third World Quarterly 524. Affairs: Hill, E., Baird, M., & Seetahul, S. (2020). Indonesia and Covid­19: Impact on The Private Sector. Sydney: The University of Sydney. Huda, N., Rasyid, A. A., Suyata, P., & Sumarno. (2013). "Pengem- bangan Model Penelitian Perspektif Gender." Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 17 Nomor 2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. (n.d.). Retrieved from 2000-tentang-pug.pdf International Labour Organization. (2020). ILO Monitor: Covid­19 and the World of Work. Second Edition: Updated Estimates and Analysis. Geneva: ILO. 523
Jones, S., Gopalakrishnan, S., Ameh, C., White, S., & Broek, N. v. (2016). "Women and Babies are Dying but Not of Ebola: The Effect of the Virus Epidemic on the Availability, Uptake and Outcomes of Maternal and Newborn Health Services in Sierra Leone." BMJ Global Health. Kementerian Keuangan. (2019). Pengarusutamaan Gender Kemen­ terian Keuangan. Retrieved from Kementerian Keuangan: King, R., & Sweetman, C. (2010). "Gender Perspectives on the Glo- bal Economic Crisis." Oxfam International Discussion Paper. Oxford: Oxfam International. KPPA. (2015). Modul Pelatihan Bagi Fasilitator Data Terpilah Menu­ rut Jenis Kelamin dan Usia. Jakarta: KPPA. KPPA. (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Jakarta: KPPA. KPPA dan UNIFEM. (2020). Pedoman Perencanaan dan Pengang­ garan Responsif Gender Generik. Jakarta: KPPA. McKinsey&Company. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth. New York: McKinsey Global Institute. Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Lite­ ratur. Pekanbaru: UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian. Nassif-Pires, L., Xavier, L., Masterson, T., Nikiforos, M., & Rios- Avila, F. (2020). Pandemic of Inequality. Levy Economics Insti­ tute, Policy Brief No. 149. New York: Levy Economics Institute. Santoso, W. M. (2016). Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Se­ buah Pengantar. Jakarta: LIPI Press. Sendari, A. A. (2019, Agustus 8). Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah. Retrieved from liputan6. com: 524
UN News. (2020, April 9). Put Women and Girls at Centre of Co­ vid­19 Recovery: UN Secretary­General. Retrieved from UN News: UN Women. (2020). Guidance for Action: Supporting SMEs to En sure the Economic Covid­19 Recovery is Gender­Responsive and In­ clusive, Action Brief. Bangkok: UN Women Asia and the Pacific. UN Women. (2020). The Covid­19 Outbreak and Gender: Key Advo­ cacy Points from Asia and the Pacific. Bangkok: N Women Asia and the Pacific. UN Women. (2020). The First 100 Days of the Covid­19 Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens. Bangkok: UN Women Asia and the Pacific. UNFPA. (2020). Covid­19: A Gender Lens - Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender Equality. New York: UNFPA. Wardah, F. (2020, April 20). Menlu: Diskriminasi terhadap Perempu­ an Saat Pandemi Covid­19 Harus Dicegah. Retrieved from VOA Indonesia: gah/5378879.html Wenham, C., Smith, J., & Morgan, R. (2020). "Covid-19: The Gen- dered Impacts of the Outbreak." The Lancet 846. World Bank. (2001). Engendering Development Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice. New York: Oxford Uni- versity Press. World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Geneva: World Economic Forum. 525
UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah mendukung penelitian ini, yaitu Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal atas arahan dan referensi pustaka untuk memperkaya analisis dan rekan sejawat Sdr. Ali Moechtar atas dukungan olahan data Sakernas. 526
Bab 17 ThE CoNSTRuCTIoN oF ECoNoMICS RESIlIENCE, AGIlITy AND RElIGIoSITy oF CoMMuNITy To CoPE wITh buRNouT DuRING ThE CovID-19 PANDEMIC Dinik Fitri R.P.,67 Mun Yah Zahiroh,68 and Syayyidah M.J69 1. INTRODUCTION A. Background Since its first outbreak in Wuhan, China, December 2019, Corona Novel Virus, known as Covid-19, spread rapidly throughout the world. Hence, on 11 March 2020 World Health Organization (WHO) declared Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as the global pandemic. By its definition, a pandemic is an outbreak of a disease which has contracted simultaneously everywhere, covering large geographic areas. As a consequence, on 13 April 2020 the President of Republic of Indonesia, Joko Widodo, declared Covid-19 67Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 68Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 69Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | 527
pandemic as the national disaster (Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tentang Penentapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid ­19) sebagai Bencana Nasional Tahun 2020, 2020). The outbreak of Covid-19 has forced several countries to impose lockdown policies (Kaplan, J., Frias, L., and McFall-Johnson, 2020) or at least to restrict physical and social interactions in order to cut off the link upon the spread of these infectious viruses. Globally, suchcondition not only has given rise to health crisis but also uncer- tainty in our economic system, social and community welfare (Yan Ing, 2020). In order to respond to the threat of covid-19 spread, the Government of the Republic of Indonesia focuses on budget alloca- tion (Hasibuan, G.L., Dermawan, D., Ginting, H.S., dan Muda, 2020) and has launched a policy package which is expected to stim- ulate and boost our real sector of economics activities by prioritizing the so-called three main programs: namely providing assistance to the health sector, strengthening the social safety net, and bolstering business sectors as stipulated in the Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang/Perpu) No. 1/2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stabil- ity inHandling the Covid-19 Pandemic, which was passed into Law No.2 Year 2020 (Humas, 2020). By harnessing this regulation as a basis of law, the government is putting their huge efforts to overcome the economic slowdown, the declining incomes, and to increase the state spending as well as providing financial supports to save the mental health and national economy. Since the Indonesian President, Joko Widodo, announced the first case of Covid-19 in Indonesia on March 2nd, 202070 (TV, 2020), the number of patients infected by corona virus increased day by day (Bencana, 2020). WHO data says there were approximately 7,823,289 cases worldwide as of June 15th, 2020 (Romanov, 2020). 70TV, K. (2020). Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. 528
The increasing spike of cases comes up against the background of large-scale social restrictions and quarantine at the epicenter areas. This decision was approved by 92.8% of the total 5,146 respondents (Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan In- donesia, 2020). Accordingly, this has impacted on the economic slowdown. The Rupiah weakened in line with the increasing cases of Covid-19. During the period between March 1st, 2020 and June 16th, 2020, the cases reached its peak on April 2nd, 2020 at 16,657.30 (Central Bank of Indonesia, 2020a). Inevitably, the highest inflation resulted between February and March 2020 (Central Bank of Indonesia, 2020b). Figure 1. IDR to USD Exchange Rate Source: Figure 2. Inflation as per January 2020 until May 2020 Source: 529
The impact of Covid-19 disease on the Indonesian economics cannot be disregarded. As Finance Minister Sri Mulyani Indrawati put that the Indonesian economic growth could be affected by Cov- id-19. This virus is predicted to make a negative impact on the Indo- nesian economy in revising the 0.3 to 0.6% of growth (Indonesia, 2020). In the first quarter of 2020, the national economy grew by 2.97% (YoY) (BPS, 2020), slower than the previous quarter. Howev- er, it was considered better than other countries71 (Fitriani, 2020). Such achievement of economic growth is attributable to a decrease in economic growth of performance in almost all regions, except South Kalimantan and Papua (Central Bank of Indonesia, 2019). Accord- ing to the projection set by IMF, the Indonesian economicgrowth reached 0.5% (Setiaji, 2020), however, the World Bank predicted -3.5% to -2.5% (Siregar, 2020). Figure 3. The Map of Economics Growth of Indonesia Source: ­Nusantara_Mei_2020.aspx The economic slowdown was provokedby several factors includ- ing the weakening of domestic activities such as tourism, trade, man- ufacturing and agricultural sectors, in addition to the diminishing 71Fitriani, F. F. (2020). Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9% Kuartal I/2020. Bisnis.Com. 530
level of public consumption as a result of imposing large-scale Social Restrictions policy, a slowdown in investment due to the global re- cession, restrictions on government capital expenditures, as well as- the lethargy of international trade which in turn disrupting the sup- ply of raw materials (Al Izzati, 2020). Covid-19 is a novel disease which breaks out and has a tremen- dous widespread impact. All parties attention is focused on resolving this case, including economic. Governments at all levels have been trying to suppress the economic impact72 to a minimum (Jogja, 2020; City, 2020; Bali, 2020). Naturally, the responsibility of re- sponding to this economic downturn is not only in the hands of the government, but also each individual in orderto survive the econom- ic crisis impactedby this health disaster. Therefore, the participation of the community is crucial in handling the economic shocks engen- dered by this health emergency and disaster of Covid-19. B. Research Questions Every disaster often leads to other problems, and the same is true in the case of health disaster of Covid-19. This is an unpredictable disaster in terms of when it will end, which in turn perpetuates uncertainty. The community burnout is attributable to the pressure caused by suchuncertainty. When the focus of problem-solving is aimed at slowing down the virus transmission or even cutting off its chain, this nevertheless has had a tremendous impact on the eco- nomic deterioration within the society. In 2004, Rose researched economic resilience during disasters. This research resulted in the 72Jogja, H. (2020). Arahan Sri Sultan Tentang Fenomena Pendatang, Ekonomi, dan Anggaran Kepada Bupati/Walikota & Aparat. NA,City, J. S. (2020). Tentang Bantuan Sosial , Bali, P. (2020). Pemprov Bali Realokasi Ang- garan 6736_1362804100577966_4395196815104387638_n.mp4 531
Role of Economic Resilience in Economic Losses from Disaster. The findings of Rose's study have divided economic resilience into three levels: microeconomics, mesoeconomics, and macroeconomics. However,it has not detailed on the community-based resilience. Conceptually, the discussion in this study employs several other underlying theories to develop the theory Rose has put forward. By contrast, Rose's research discusses the concept of economic resilience postearthquake disaster, whereas in this study the concept of economic resilience is coupled with the concept of agility and community religiosity to cope with health disasters. Other concepts other than economic resilience were affixed to form a new theoretical framework in dealing with health disasters since, unlike natural dis- asters which diminish within a particular period of time, this health disaster of Covid-19 is considered uncharted area as to when it will be subdued until the right vaccine is found. Such uncertainty will later turn stress into burnout not only economically but also mental- ly. The underlying theories employed in this study are illustrated in the theoretical framework in Figure 4. Figure 4. Theoretical Framework From the above theoritical framework, the questionsarising inthis research are as follows: 532
1. Could the economic resilience of society, personal agility, community religiosity, and personal religiosity cope with the burnout? 2. Could the economic resilience of the community, personal agility, community religiosity, and personal religiosity shorten the burnout period? 3. How could the community's strategy ward off the impact of the Covid-19 pandemic? 2. LITERATURE REVIEW A. Agility In the context of society, in order to face diverse difficulties that arise due to the Covid-19 pandemic, a positive mental attitude is required, one of which is agility73 (Violleta, 2020). Agility is a set of characters and behaviors that enable a person, organization, or community to solve problems within a dynamic or changing environment (Alberts, 2011). Agility can also be stated in terms of learning agility, the will- ingness and ability to learn new competencies to do something in the first, difficult, or different conditions (Lombardo & Eichinger, 2000). Alberts divides agility into four things : 1) People Agility, the ex- tent to which a person knows himself, learns from experience, treats others constructively, remains calm and resilient under the pressure of change, 2) Result Agility, the extent to which every person's efforts still get results even in difficult conditions, inspiring others to per- form well outside of normal conditions, and that the presence of him builds self-confidence in others, 3) Mental Agility, the extent to 73Violleta, P. T. (2020). Psikolog: "Resiliensi" Penting dalam Hadapi Normal Baru. dalam-hadapi-normal-baru 533
which a person sees problems from a new perspective, doesn't have problems with complex and ambiguous conditions, and is able to explain their thoughts to others, 4) Change Agility, the degree to which a person has curiosity, has a desire to create new ideas, likes to experiment with something, and is involved in skill-development activities. The mentality of agility is inevitably required by the community to overcome the Covid-19 pandemic. Apart from being a health dis- aster, the pandemic has also driven the economy into a decline. From economy point of view, agility is defined as rearranging the relation- ship between operations and business processes to make them more efficient, while at the same time business is also developing in a changing environment (Hadidi & Rawabdeh, 2008). In conclusion, agility in the economy is the mental strength and strategy of a person to deal with difficult and radical economic changes. B. Economic Resilience Risk mitigation can lessen the likelihood of the disaster impact. Eventhough mitigation does not exist, there is anability to protect or minimize disaster losses, through resilience (Alberts, 2011). Eco- nomic resilience is the ability to recover from or adjust to the neg- ative impacts of economic external shocks (Briguglio et al., 2006). Another definition of economic resilience is an inherent and adaptive response to a hazard or disaster that allows a person or community to avoid some potential loss (Rose, 2004). Based on the latter definition, there are two types of economic resilience: 1) Inherent, the ability to survive in sub-normal conditions (for example, the ability to replace other inputs that are limited by external shock (for example the Covid-19 pandemic), or the ability of the market to reallocate resources in response price signal; 2) Adaptive, the ability to adapt in crisis situations with extra ingenuity or effort (for exam- ple, increasing the possibility of substitute inputs in individual business operations, or strengthening the market by providing in- 534
formation to suppliers without consumers and to consumers without suppliers). Economic resilience can be carried out on three levels: 1) Micro- economics, the level of behavior of individuals or companies, house- holds, or organizations; 2) Mesoeconomics, the economic sector level; 3) Macroeconomics, the combination of all individual and market units. Unlike mitigation which is a preventive measure, eco- nomic resilience is implemented during and after the occurence of a dangerous event or disaster (Rose, 2004). Figure 5. Role of Economic Resilience in Economic Losses from Disaster Source: Rose (2004) In the picture above, it can be seen that economic recovery can be boosted through individual resilience which will affect microeco- nomic conditions. Then the market resilience will affect the microe- conomic conditions and the mesoeconomic. Finally, the impact of all resilience from the micro realm will have an impact on macroeco- nomic recovery. 535
C. Religiosity In the disaster management model, Syadzili et al. (2007) formulated disaster recovery stage from an Islamic perspective based on the Q.S. Ar-Ra'd verse 11(Syadzili et al., 2007). Imam At-Tabari and Imam Al-Qurtubi, in interpreting the Q.S. Ar-Ra'd verse 11, agree that humans receive the gift of pleasure from birth basically, but because of their bad behavior, tyranny, the obtained enjoyment can turn into bad things or a disaster given by God (Mundzir, 2019). Imam Al-Qurthubi argues that the cause of the reduction or loss of enjoy- ment received by humans may be caused by many factors, perhaps the badness of himself, or perhaps from other people around him. Based on this, it can be concluded that it isimportant to maintain- moral quality of oneself and the people in the environment so that God does not take away his favors, especially in conditions of a dis- aster. It is paramount to exert continuous efforts to improve the quality of yourself and the surrounding community to recover from disasters. Other religions in Indonesia also explain how people have faced temptations. The verse saying about this is shown in Table 4 below. Table 4. Religion Texts Saying About Agility Religion Moslem Religion Text Meaning "For man are angels who follow him in turns, before him and behind him; They guard him by the command of Allah. Surely Allah does not change the state of a people, so they change what is in their own hands. And if Allah wills evil to a people, none can deny it. There is no protector for them except Him." (Q.S.Ar- Ra'd 13 verse 11) 536
Christian The tempts you experience are ordinary tempts which do not exceed the power of man. God is faithful, and therefore He will not let be tempted beyond your powers. When you are tempted, He will give you a way out, thereby that you can bear it. (New Testament, 1 Corinthians 10:13) Catholic Rejoice in hope, be patient in tribulationand persevere in prayer. Help the shortcomings of the saints and seek to show hospitality.(Rome, Chapter 12 verse 12-13) Buddhism "Everything is conditioned. It doesn't last. If with discretion people can see this then he will feel saturated with suffering. This is the path that leads to chastity" (Dhammapada XX: 277) In the Tafsir Jalalayn, Q.S., Ar-Ra'd verse 11 is interpreted as fol- lows: (For him) humans have angels who always follow him in turn, in front of and behind him. The angels protect humans according to Allah's orders, from the disturbance of other creatures. Indeed, Allah does not change the condition of a people, meaning that Allah does not deprive people of His favors (so that they change the condition that is in themselves) from a good state by committing disobedient acts. And if Allah wants to be bad for a people, namely to bring about punishment, then no one can deny Him from these torments, which He has confirmed. And now and then there is nothing for those whom Allah wills evil. No one can help Him but Allah Him- self (Masyithoh, 2020). 537
Q.S., Ar-Ra'd verse 11 in Tafsir Ibn Katsir (Ismail, 2008)explained that humans are always guarded by four angels at night and four angels during the day. These angels are on the left and right of hu- mans as recorders of charity, then in front and behind humans as nurturers and guardians of humans at God's command. In the Islam- ic perspective, human deeds are recorded by the angels who accom- pany them, Raqib and Atid. Because all human deeds are recorded by angels and humans are given a choice, then when someone or society is in a bad condition, they are ordered to make changes. Like- wise, the pleasure provided by Allah SWT will turn into calamity if they change it. In the Holy Scriptures of Christians and Catholicism, it is also explained that God will not burden His servants with temptations beyond human strength. Thereby people are allowed to patiently faceany situation because the helping of God will surely be gifted so people can encounter the temptation. The values of compassion are emphasized in them to deal with difficult circumstances with a strength. According to Buddhism, the source of the outbreak is due to the excessive behavior of consuming wild animals and a lack of under- standing onthe causal processes that occur. It is outlined in Abhidhamma concerning the five types of natural law (Pañca Ni­ yama) that everything we do (Kamma Niyama) will affect the climate of the universe (Utu Niyama). For example, negative kamma result- ing from the cause of greed or hatred of mankind such as excessive illegal logging will created disturbances to the environment or eco- systems. Buddhism concludes that all disasters come from the imbal- ance struck by people. Thereby to improve existing conditions, peo- ple must return to the balance of life and restore the sustainability of nature. Buddha disseminated the poem 277 written in Dhamma- pada XX when five hundred monks went to a forest to practice med- itation. But they made little progress, so they returned to Buddha and asked for other meditation lessons that would make them 538
achieve better results. In His mind, Buddha knew that in Kassapa Buddha's time, the bhikkhus meditated with objects of eternity. Then he said, "Bhikkhus, all conditioned circumstances are the sub- ject tochange and will be destroyed, therefore it is not eternal." From that background it can be concluded that Buddhism taught about agility to find the holy truth. Agility is a set of characters and behaviors that allow a person, an organization, or a community to solve problems within a dynamic and changing environment (Alberts, 2011). In Q.S. Ar-Ra'd Verse 11 states that God can change the condition of humans to become bad if humans do bad things and likewise God will give goodness if humans do good things. Regarding agility, it has been explained above that changes in the mafahim towards goodness will be accom- panied by changes in a positive behavior within the society. The main problem being experienced by the society is the Covid-19 pandemic, a health problem which then spreads to economic, legal, social and technological problems. God deprives humans of favors through pandemics and can restore His pleasures through change. The com- munity's agility to overcome the Covid-19 pandemic problem will not merge until people are willing to change as implicitly imprinte- din the Religion Scriptures. D. Burnout Burnout is a new term used to denote one type of stress (Rosyid, 2016). Burnout is a condition that reflects emotional reaction among people who work in humanitarian services and work closely with the community (Bernardin, 1993). Burnout is a syndrome of emo- tional exhaustion and cynicism that arises among people who work for other people (Rosyid, 2016). Business, work, and family organ- izations that don't function properly will encourage inadequate lifestyles and exhaust their members (Franza et al., 2016). Further- more, Franza et al. explained that redundant work, dysfunctional 539
organizational structures, lack of attention, role ambiguity, and economic hardship can drive burnout. The conclusion is that burn- out does not only come from work-related factors but also family problems to economic ones can trigger burnout. People who experience repeated and prolonged stress are also described as burnout (Baron & Greenberg, 1990). Baron and Greenberg (1990) describe burnout for people having experiences: 1) Physical exhaustion, they will feel a lack of energy and feel tired all the time. Then came physical complaints such as nausea, headaches, changes in diet, insomnia; 2) Emotional exhaustion such as feeling helpless, depressed, feeling trapped at work; 3) Attitude or mental fatigue such as being negative towards others, being cynical towards others, tending to harm oneself, work, organization, and personal life; 4) Feeling of low personal accomplishment, feeling that he is not able to carry out his duties properly, the past and the future are equally meaningless. Agility can make someone more agile so that he is able to adapt to the demands of change and reduce the impact of change, one of which is burnout (Fildzahni & Nurtjahjanti, 2018). Burnout is a prevalent problem in advanced market economies, and recent eco- nomic downturns have created conditions that increase the likeli- hood of burnout within organizations (Brown & Quick, 2013). 540
Figure 6. Multilevel Model of Burnout (Brown & Quick, 2013) From the burnout model above, it can be seen that the economy can push individuals up to organizational levels such as society to- wards burnout. 3. METHODOLOGY A. Research Method This is a conceptual research with a mixed-method approach (Creswell, 2014). Conceptual aspects are based on textual and con- textual meaning aspects (Abu al-A'la, 1995; Abdul, Mustaqim, 2002; Safrudin, 2009) to religious text, and in-depth interview (Showkat & Parveen, 2017) by Delphi technique (Dalkey & Helmer, 1962; Tapio, 2003; Seker, 2015) from experts in their field (Table 1) as well as those directly involved in economic activities in the community (Table 2), thus generate convergent opinions. The quantitative as- pect is applied to test the interconnectedness between variables. The interconnectedness between variables which have causality relation- ships is the foundation in designing policy. In addition, the qualita- 541
tive aspect will provide an analysis which complements the causal relationship, and becomes a concrete action to solve the problems which is the focus of this research. Thus the results of this study are expected to contribute to the community and stakeholders interest- ed in this field. B. Data This study utilized two types of data: quantitative and qualitative. The quantitative data was obtained through questionnaires, whereas the qualitative data was collected based one expert's opinions derived from video views containing experts' talks on the topic of Covid-19 which were reviewed from various points of view. Tables 5 and 6 contain selected experts as sources in this study. Their opinions have become qualitative data analyzed using Delphi techniques. While Table 3 shows a quantitative variable which will be analyzed using the Structural Equation Modelling method. Table 5. List of Expert Speakers74 No 1. Name Prof. Dr. Emil Salim Opinion We face development problems which havenever been experienced before. Usually in the development what we faceis economic competition, trade issues and so on. However, currently the barrier to development is a virus that forcesus to carry out social distancing which leads toseveral impacts on our economic development. Factories cannot work, trade cannot open. So we must pay our attention to telecommunication facilities and prepare human resources who understand the technology so that the trade and economic process is still running. We are requiredto find a way so that the quality of our youths can be better. Generating employment opportunities for low-education and poor groups by means of strategies to create employment which focus on these groups to reduce this inequality.66 Reference and Keyword (Bravos Radio Indonesia, 2020) Keyword: Prepare human resource who understand technology, Generating employment opportunities for low-education and poor groups by means of employment creation strategies 74Bravos Radio Indonesia. (2020). Prof. Dr. Emil Salim, "Membangun Bangsa Dalam Pandemi." 542
2. KH. Abdullah Gymnastiar Corona is an episode to go through. The job of man is to work. Fostering a spirit of brotherhood, educating yourself to be part of the solution, a spirit of shared success. Cultivating Hayyin is nature of calm, shade, and brewing, Layyin is very polite and compassionate,Qorib is close to anyone because of his humility, Sahl is happy to facilitate affairs. In the face of new normal everyone must be sure of God, knowing God's power will give birth to calmness, be aware of self-weakness, realize that we must live in togetherness, compactness, and cooperation, increase care for the surroundings, discipline in worship, discipline in obeying health protocols, and discipline in working in difficult situations.67 (Medcom.id, 2020) Keyword: Fostering a spirit of brotherhood, educating yourself to be part of the solution, a spirit of shared success, must be sure of God, realize that we must live in togetherness, compactness, and cooperation, increase care for the surroundings, discipline 3. Dr. Syafi'i Antonio Stay at home patiently and hope for the reward of Allah. Be sure of God's decree. We will face a financial problem. But from the social aspect bonding experienced an increase i.e. oral being maintained, family warmth increased, many had muhasabah. The solution to the spiritual aspect is to pray a lot and ask for forgiveness. Corona lowers suffocating bank interest rates. Corona increases family bonding. Corona has moved the military budget to the health budget. Corona destroys pride. Corona makes the country pay more attention to its civilians. Corona encourages humans to give birth to better personalities.68 (Antonio, 2020) Keyword: patient, muhasabah, be sure of God's decree, pray a lot and ask for forgiveness, give birth to better personalities. 4. Drs. Teten Masduki MSMEs which florished during covid were food. MSMEs that produced herbal products, fruits, food, and processed foodsuch as frozen food. For MSMEs which produced non-food products, it is directed to produce PPE, encouraging the shopping movement in the neighboring stalls to overcome social distancing problems, and keep MSMEs running. To keep MSMEs being productive, online training was held. For MSMEs whichcan no longer run theirbusinesses, they cannot be resolved with theeconomic scheme. They are new poor citizens who must get social assistance. For MSMEs whichcan still operate, credit relaxation is given. The trend of increasing product transactions on digital platforms has increased (data taken from Bukalapak), there has also been an increase in the number of new accounts by 200% (data taken from Tokopedia) shows that activities onthe online market have an impact in overcoming the economic problems. Increasing social solidarity and a sense of empathy for those affected is indispensable.69 (Harian Surya, 2020) Keyword: Increasing social solidarity and a sense of empathy for those affected is very necessary. Source: Primary data, processed 75Medcom.id. (2020).4 Pesan Aa Gym Masuki New Normal. 76Antonio, M. S. (2020). Covid­19 Bencana Atau Rahmat Bersama Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec. 77Harian Surya. (2020). UMKM Pangan Menjadi Potensi saat Ini Kata Men teri UMKM Teten Masduki. 543
Table 6. List of Implementator Speakers No 1. Hendi Setiono Nama 2. Dr. Irfan Syauqi Beik SP., M.Si Jabatan CEO of Baba Rafi Enterprise Director of Distribution and Utilization of Baznas Reasoning It has experienced three crises and survived. possessescompetence in the development and economic utilization of the people. Source: Primary data, processed The quantitative data wastaken from questionnairesdistributed among members of community which were then analized by using SEM-WarpPLS 7.0 in order to build the community resilience mod- el. In this study, the testing process is carried out in 3 stages. The first is testing the influence of community resilience, community religios- ity, personal religiosity, personal economic, and personal agility against burnout. Secondly, the data was reduced. Only respondents who experienced burnout were selected to be processed. Then, the second data is testing the influence of community resilience, com- munity religiosity, personal religiosity, personal economic, and per- sonal agility (endogeneous variables) against burnout period (exoge- neous variable). Finally, all variables are testing to make best model. Table 7. Variables Definition Variables Definition Exogeneous Variables Burnout Burnout Period (BOPeriod) Endogeneous Variables Community Resilience (CResilli) There are four indicators to examine burnout in this study,: 1) Emotional Exhaustion, 2) Panic buying, 3) Attitude or Mental Fatigue, 4) Physical Exhaustion. The items of question in this variables are stated in appendix 1. There are four levels of burnout period: 1) below 1 week, 2) 1-2 weeks, 3) 3-4 weeks, 4) above 4 weeks This variable describes community programs to handle the abruptchange. The items of question in this variable are stated in appendix 1. 544
Community Religiousity (CReligi) Personal Religiousity (PReligi) Personal Economy (PEconomy) Personal Agility (PAgility) This variable describes community activity in religiousity. The items of question in this variable are stated in appendix 1. This variable describes personal religiousity. The items of question in this variable are stated in appendix 1. This variable describes the economic condition faced by individual in the community. The items of question in this variable are stated in appendix 1. This variable describes the personal agility consisting of people agility, result agility, mental agility and change agility. The items of question in this variable are stated in appendix 1. Source: Primary data, processed C. Hypotheses of Quantitative Analysis The hypothesis built in this study is a combination of several theo- ries and research. Such researchers as Stone et al., 1988; Higgerson, 1998; Dubow et al., 1999 concluded that religion is an effective value system for processing negative material and providing quick solutions in stressful situations. According to McIntosh et al., (1993), religion can be considered as a cognitive scheme - a mental organ- ization of experience that influences how information is processed and behavior is organized. The cognitive scheme induces the pro- cessing of relevant information, and consistently assimilates the stimuli and corresponds to the existing scheme, thus accelerating the finding of meaning and a solution in the face of negative circum- stances. According to these researchers, the higher the individual's degree of religiosity the more developed his or her scheme, which will help him in coping with stressful situations (Somech, 2014). Based on his own findings,Alberts (2011) stated that Agility can overcome various dynamics of change around. Meanwhile, Rose (2004) found out that economic resilience helped reduce financial losses due to an extraordinary circumstance. From a Scripture per- spective, some religions state that God will not let His servants be in 545
trouble. What is written in this Scripture has become a belief in the society. Having trust in it is also a very fundamental aspect in coping with diverse life pressures. Based on those theories and the evidence contained in the reli- gious text, the hypotheses built are as follows: H1: Personal Agility, Personal Economic, Economic Resilience of Community, Personal Religiosity and Community Religiosity Influ- ence Burnout. Then from the first hypothesis, with the same endogenous varia- bles and the exogenous burnout period variables, the second hypoth- esis is built: H2: Personal Agility, Personal Economic, Economic Resilience of Community, Personal Religiosity and Community Religiosity Influ- ence Burnout Period. D. Analysis Technique for Qualitative Data Qualitative analyses were conducted with nine expertise to explore in greater depth the research aims and to gauge the reliability of survey responses. The views and alternative solutions presented by these experts will complement the hypothetical results of quantitative data as an alternative to solve the economic impacts caused by the Covid-19 pandemic. The stages of qualitative analysis performed are illustrated below: Table 8. Qualitative Analysis Phase Phase Data Gathering 1. Identifying and Selecting the Speakers Description The selection of speakers is conducted based on the analysis of their capacity and capability. The capacity analysis is related to their roles and positions, while capability analysis is related to the experience and gait of the speakers in their fields of expertise. 546
2. Designing Questions Guide 3. Choosing the YouTube Channel Showing the Speakers The questions guide is a sub-topic that guides the underlying aspects which is worth noting when the source conveys their views. This questions guide is divided into two groups of questions:main questions and probing questions (see Appendix 2). Choosing the YouTube Channel showing the speakers technically through selection of channels based on source titleand topic. Data Processing 1. Transcribing and Translating the Voice Record 2. Coding through Delphi Technique 3. Stakeholder Perspective The transcription process of the recording results from the speakers byutilizingthe chrome remote desktop tool. Technically done by coding the transcript of one source which is then confirmed with the opinion of another source in several rounds until getting a convergent opinion. This process is a step to determine the speakers'point of view and then classify the data base on the same perspective. Data Analysis 1. Stakeholder's Response Analysis 2. Compiling the Main Idea of Stakeholders' At this stage, documentation of additional information related to research questions is carried out to enrich the results of the qualitative analysis conducted (to strengthen the quantitative analysis results on research questions number 1 and 2). Combining the views of the speakers into a holistic and comprehensive solution (to answer the research question number 3) E. Integrate Both Quantitative and Qualitative Result After analyzing the quantitative and qualitative data, the results were then put together in a construction model to holistically and com- prehensively deal with the Covid-19 pandemic from the point of view of the policyholders, practitioners, religious leaders', as well as from the field data. 547
4. RESULT AND DISCUSSION A. The Overview of Community Condition during the Pandemic Period During this pandemic, the majority of the public experienced eco- nomic shocks. Many companies have implemented employee reduc- tions, reduced their working hours and even led to bankruptcy. From these conditions, many former employees who originally worked in the formal sector switched to private sectors. This sudden change is causing stress among the community. Figure 7. Demography of Respondents 548
Source: Primary data, processed Figure 6 describes the demography of 113 respondents in this research. Therespondents' ages range from under 24 years to 55 years or above. Furthermore, mostly respondents were between 35 to 44 years old comprising 39% male and 61% female. They vary in their educational background and occupations but most respondents are of Strata I graduates. Most respondents occupations are educators and the rest are BUMN employees. 549
Figure 8. Domicile of Respondents Source: Primary Data, Processed The respondents of this study were taken from 18 provinces in Indonesia. Figure 6 shows the diversity of respondents' domiciles. Most respondents are from DIY. There are other 31 respondents from Jawa Tengah with 27 respondents and Jawa Timur with 14 re- spondents. The least number of respondents come from 4 provinces: Sulawesi Tengah, Riau, Bali, and Bengkulu with 1 respondent. Table 9. Community and Social Work Area of Respondents Community and Social Work Area Social Activist / Aktivis Sosial Breeding Center / Pusat Penangkaran Health Volunteer / Kader Kesehatan/Posyandu Woman Farming Society / Kader Kelompok Wanita Tani Educator Service / Pelayanan Pendidikan Masjid Consultant / Penasehat Masjid Koperasi Management Team / Pengurus Koperasi Village Administrator / Pengurus RT/RW/Dusun/Kelurahan Youth Secretary / Sekretaris Karang Taruna Masjid Administrators / Takmir Masjid/Lembaga Keagamaan Civilians / Warga biasa/bukan pengurus Grand Total Quantity 1 1 4 1 1 1 1 9 1 5 88 113 Source: Primary data, processed Almost all of the respondents are civilians but several other re- spondents have a social duty in their surrounding community. They 550
work in social work area namely social activist, breeding center, healthy volunteer, woman farming society, educator service, Masjid consultant, Koperasi management team, village administrator, youth secretary, and Masjid administrator. Their activities in social work contribute to disaster recovery through their recovery programs such as broadcasting information on the health protocols of covid-19 as it was carried out by health volunteers, educators services and youth organizations; financial aid for healthy, natality and mortality executed by social activist, village administrators, and masjid administrators; financial lending for SME done by koperasi. Civilians also show their awareness through building urban farming named "Kebun TOGA dan Warung Hidup". Their programs can improve community agility and minimize the burnout caused by the pandemic. Figure 9. Community Resilience Program Source: Primary data, processed Based on the survey data which was obtained it showed the fact that people conduct economic resilience independently in order to reduce the pandemic's negative impacts. These include free distribu- tion of food, urban farming, providing death support, birth control assistance, and health assistance. This program is very helpful to en- counter such bad condition asstress or burnout. 551
Generally, the condition of people during the pandemic is expe- riencing economic decline and there is an increasing stress which takes place within the community. According to a data survey on 113 respondents, it shows a burnout phenomenon within 1 to 2 weeks after the first Covid-19 case was announced even for over 4 weeks. The burnout was attributable to the declining in their earn- ings as well asa stressful health situation. Figure 10. Burnout Indicator 1 to 4 and its Period Source: Primary data, processed Burnout indicators are measured by four aspects: 1) Emotional Exhaustion, 2) Panic buying, 3) Attitude or Mental Fatigue, 4) Phys- ical Exhaustion. Each indicator shows that many respondents can handle the pandemic situation as shown in burnout level 1 and level 2, so they are not too stressed out. The low level of stress indicates that something is supporting their psychological sates. Then, re- searchers tested aspects that might degrade their stress levels. 552
Figure 11. Burnout Period for Burnout Indicator 1 to 4 553
Source: Primary data, processed According to Figure 10, it shows that respondents who were grouped within burnout level 3 or above are indicated as burnout. The burnout periods vary, which falls into 4 categories :1) below 1 weeks post the first Covid-19 case announcement, 2) 1-2 weeks af- ter, 3) 2-4 weeks after and, 4) over 4 weeks afterthe first Covid-19 case announcement. The information concerning the burnout peri- od is important in order to be able to provide some treatment for a burnout recovery. The burnout period diagrams are shown on each burnout indicator. B. Quantitative Analysis The model development process is carried out by processing survey data using SEM-Warp PLS 7.0 to determine the relationship among variables. Structural Equation Modeling (SEM) is a statistical tech- nique that can analyze the pattern of relationships between latent variables and their indicators, latent variables with one another, direct measurement errors, and allows direct analysis between sever- al dependent (endogenous) and independent (exogenous) variables (J. F. J. Hair et al., 2006). The tests were conducted in order to find out the biggest factors whichcause burnout during a pandemic, and 554
then seeking for solutions of what must be taken to recover from the burnout situation. In addition, the development of the model is carried out by combining the results of the Structural Equation Modeling (SEM) test with the suggestions of the experts and prac- titioner speakers as well as through strengthening the scriptures as the philosophical foundation of religion. There are two stages carried out in the PLS analysis: the evalua- tion of measurement models (external models) and the evaluation of structural models (inner models) which were then used for testing our hypotheses. These research models have passed the evaluation of the measurement model (outer model) in order to meet the criteria of the validity test, which is the AVE value of > 0.5, and the reliabil- ity test, which is the composite reliability value of > 0.7 and Cron- bach's alpha of > 0.6 (Hair et al., 2019). Furthermore, an evaluation of the structural model can be carried out with a number of model Fit indicators, including the Godness of Fit (GoF). In this study, the value of GoF is 0.415 (large), which means that the model can be said to have a good ability to explain the empirical data. 1. Relationship between Burnout, Community Resilience, Community Religiosity, Personal Religiosity, Personal Economy, and Personal Agility Figure 10 presents the results of the variable hypothesis test of com- munity resilience, community religiosity, personal religiosity, per- sonal economy, and personal agility against burnout variables. The results showed that only personal economy and personal agility variables had a significant effect on burnout (p-value < 0.01), while variables community resilience, community religiosity, and personal religiosity had no effect on a person's burnout. Individual internal factors in this personal agility and personal economy more strongly affect a person's burnout. This result aligns with the research by- Fildzahni & Nurtjahjanti (2018) where there is a significant rela- 555
tionship between workforce agility and burnout, the higher the workforce agility the lower the employee burnout. Yetgin & Benligiray (2019) research also found a strong positive relationship between burnout and economic anxiety levels. But this result is the opposite of that of Somech's research. Its results indicate a relation- ship between degrees of religiosity and burnout rate (Somech, 2014). But if combined together, the endogenous variables affect the exog- enous variables, therefore the hypothesis 1 is accepted. Figure 12. Structural Equation Modelling of Burnout Source: Primary data, processed 2. Relationship Between the Burnout Period, Community Resilience, Community Religiosity, Personal Religiosity, Personal Economy, and Personal Agility Figure 11 describes Structural Equation Modelling of Burnout Pe- riod. The image presents hypothetical test results between commu- nity resilience variables, community religiosity, personal religiosity, 556
personal economy, and personal agility against variable burnout periods. The results showed that only community resilience and community religiosity variables had a significant effect on the burn- out period variable (p-value < 0.1). Unlike burnout variables, burn- out period variables are influenced by external factors (environment): community resilience and community religiosity. The speed with which a person recovers from a perceived burnout is also influenced by how one's environment is. But combined together, the endoge- nous variables affect the exogenous variables, so hypothesis 2 is accepted. Figure 13. Structural Equation Modelling of Burnout Period Source: Primary data, processed 3. Relationship Between Endogenous Variables Figure 8 shows that a person's agility can be influenced by a person's religious community and economic circumstances. This is evidenced by the results of the data which indicates that the religious commu- nity (p-value < 0,1) and the state of one's economy (p-value < 0.01) 557
positively affect one's agility. In addition, one's agility will affect his religiosity (p-value < 0.05). Figure 14. Structural Equation Modelling of Community Religiosity, Personal Economy, Personal Agility and Personal Religiosity Source: Primary data, processed C. Qualitative Analysis This study collected opinions from diverse speakers. There are 6 speakers who present their opinion in this study, 4 speakers are from the expert group and 2 others are from practitioners group. The resume of their opinion is shown in Tables 10 and 11 below. 558
Table 10. Resume Opinion of Expert Speakers No Name 1. Prof. Dr. Emil Salim Opinion We face development problems whichhave never been experienced before. Usually in the development what we face is economic competition, trade issues and so on. However, currently the barrier to development is a virus that forcesus to carry out social distancing which leads toseveral impacts on our economic development. Factories cannot work, trade cannot open. So we must pay our attention to telecommunication facilities and prepare human resources who understand thetechnology so that the trade and economic process is still running. We are requiredto find a way so that the the quality of our youths can be improved. Generating employment opportunities for low-education and poor groups by means of strategies to create employment which focus on these groups to reduce this inequality.78 Reference and Keyword (Bravos Radio Indonesia, 2020) Keyword: Prepare human resource who understand technology, Generating employment opportunities for low-education and poor groups by means of employment creation strategies 2. KH. Abdullah Gymnastiar Corona is an episode to go through. The job of man is to work. Fostering a spirit of brotherhood, educating yourself to be part of the solution, a spirit of shared success. Cultivating Hayyin is nature of calm, shade, and brewing, Layyin is very polite and compassionate,Qorib is close to anyone because of his humility, Sahl is happy to facilitate affairs. In the face of new normal must have faith in God, knowing God's power will give birth to calmness, be aware of self-weakness, realizing that we must live in togetherness, compactness, and cooperation, increasing care for the surroundings, having discipline in worship, self-discipline in obeying health protocols, and discipline in working duringdifficult situations.79 (Medcom.id, 2020) Keyword: Fostering a spirit of brotherhood, educating yourself to be part of the solution, a spirit of shared success, must be sure of God, realize that we must live in togetherness, compactness, and cooperation, increase care for the surroundings, discipline 78Bravos Radio Indonesia. (2020). Prof. Dr. Emil Salim, "Membangun Bangsa Dalam Pandemi." 79Medcom.id. (2020). 4 Pesan Aa Gym Masuki New Normal. 559
3. Dr. Syafi'i Antonio Stay at home patiently and hope for the reward of Allah. Be sure of God's decree. We will face a financial problem. But from the social aspect bonding experienced an increase i.e. oral being maintained, family warmth increased, many had muhasabah. The solution to the spiritual aspect is to pray a lot and ask for forgiveness. Corona lowers suffocating bank interest rates. Corona increases family bonding. Corona moved the military budget to the health budget. Corona destroys pride. Corona makes the country pay more attention to its civilians. Corona encourages humans to give birth to better personalities.80 (Antonio, 2020) Keyword: patient, muhasabah, be sure of God's decree, pray a lot and ask for forgiveness, give birth to better personalities. 4. Drs. Teten Masduki MSMEs which flourished during covid were food. MSMEs that produced herbal products, fruits, food, and processed food such as frozen food. For MSMEs that produced non-food products, it is directed to produce PPE, encouraging the shopping movement in the neighboring stalls to overcome social distancing problems, and keep MSMEs running. To keep MSMEs productive, online training was held. For MSMEs whichcan no longer run their business, they cannot be resolved with the economic scheme. They are new poor citizens who must get social assistance. For MSMEs that can still operate, credit relaxation is given. The trend of increasing product transactions on digital platforms has increased (data from taken Bukalapak), there has also been an increase in the number of new accounts by 200% (data taken from Tokopedia) shows that activities onthe online market have an impact inovercoming the economic problems. Increasing social solidarity and a sense of empathy for those affected is indispensable.81 (Harian Surya, 2020) Keyword: Increasing social solidarity and a sense of empathy for those affected is very necessary. 80Antonio, M. S. (2020). Covid-19 Bencana Atau Rahmat Bersama Dr. M. Syafii Antonio, 81Harian Surya. (2020). UMKM Pangan Menjadi Potensi saat Ini Kata Men- teri UMKM Teten 560
Table 6. Resume Opinion of Practitioner Speakers No Name Opinion 1. Hendi Setiono The point is we should never lose the situation. We should not give up easily, continue to innovate in search of the best way out, and survive in the face of pandemic. Many ways can be done,as a start,perhaps ourfriends who are runningculinary business can shifttheir way of selling from offline to online. Maybe we can also innovate through the reseller system, utilize the marketplace and even utilize WhatsApp group whichcan be used to share the catalog of products to sell. Most importantly we can do our best to deal with it together. That tolerance is now a much-needed condition. We look at each other, understand each other's condition. The tolerance that keeps us going. A sense of humanism and concern for others and a concern for the surroundings that we can survive through it all well.82 Reference and Keyword (Tribunnews. com, 2020) Keyword:never lose the situation, innovate, tolerance is now a much-needed condition, A sense of humanism and concern for others and a concern for the surroundings that we can survive through all this well. (2020). CEO Baba Rafi Hendy Setiono Berbagi Cerita Cara Pertahankan Bisnis di Tengah Pandemi. SM9QJBgo&t=1010s 561
No Name 2. Dr. Irfan Syauqi Beik SP., M.Si Opinion One of the big problems we face as a nation is the problem of poverty. Waqf is one of the financial instruments inIslam which historically played an important role in poverty alleviation. Simply put, waqf is we hand over ownership of ourproperty to God to be managed by an institution called Nazir. In practice, this waqf institution has been developed in several strategic sectors. Of course, we want the role of waqf not only to remain in the social and educational sectors but we do not need to develop economically so that this can also drive the economy of our nation and country. Historically, waqf also played an important role as anengine of economic growth. For example,during the Ottoman Turkish period. Between 1555 and 1823 761 waqf institutions were operating around the world at that time, as Turkey controlled a third of the world and 148 institutions could survive more than three centuries later as they drove Turkish economy which meant that it moved the world economy. What role didthey play? That is, they used this waqf as a source of financing for the development of businesses that develop in the community so that it has an impact on the increase ofemployment and on the absorption of the unemployment rate which can end up increasing the income of the community as a whole. Our task is how we can actively participate in making ourselves a wakif that is a person who is earnestly and consciously involved indonating some of our wealth both in the form of money and in the form of other productive assets to be used as waqf and make waqf as our lifestyle.83 Reference and Keyword (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2020) Keyword: waqf has also played an important role as the engine of economic growth, making ourselves a wakif. Source: Primary data, processed 83Masyarakat Ekonomi Syariah. (2020). Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Sosial di Indonesia ­ Dr. Irfan Syauqi Beik. 1pRMdr1fdA 562
Based on the keywords of the speakers we then group them into several themes to search for convergencies. The convergencies pro- cess is described in the following table. Table 11. Convergencies Process from Opinion of Practitioner Speakers Variables Keywords Community Resililence Community Religiosity Personal Agility Personal Economy Personal Religiosity Preparing human resource who understand technology Generating employment opportunities for low- education and poor groups by means of employment creation strategies Fostering a spirit of brotherhood Educating yourself to be part of the solution A spirit of shared success Must be sure of God Must live in togetherness, compactness, and cooperation, increase care for the surroundings √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 563
Discipline Patient Muhasabah Be sure of God's decree, pray a lot and ask for forgiveness Give birth to better personalities Increasing social solidarity and a sense of empathy Never lose the situation Innovate Tolerance is now a much-needed condition A sense of humanism and concern for others and a concern for the surroundings waqf has also played an important role as the engine of economic growth Making ourselves a wakif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Source: Primary data, processed 564
D. Model Development Based on the data which was found in this study shows that burnout is triggered by worsening economic conditions and lack of personal agility. Burnout is inevitable but burnout periods can be controlled, so as not to be prolonged. Based on the results of the analysis can be concluded that Community Resilience and Community Religi- osity can control the burnout period. This result is aligned with Carneiro et al. In the research of Carneiro et al., 2018, the results which identified an association between religiosity, resilience, and burnout, demonstrated that employees who weremore religious and spiritualized had greater resilience and consequently werefar less affected by burnout. From all variables analyzed by quantitative and qualitative method, the role of economics recovery disaster can be constructed, as shown in the following diagram. Figure 15. Role of Economic Recovery from Disaster (Dinik etal., 2020) Source: Primary data, processed 565
The above diagram depicts the development of the economic re- silience model developed by Albert. The emphasis on updating the model is at the level of resilience built on the community and family level. The updating model in this study shows that community resil- ience and community religiosity play an important role in tackling economic conditions in society. According to the model above, the community religiosity is important to create personal agility which is thought to burnout. The community religiosity can improve through online or offline activities with the Covid-19 protocol. Religious leaders as a role model are more often looked up to by the lower middle economic community, therefore it is considered more effec- tive to establish the mindset and socialization of government recom- mendations within the community such as cooperation which has been implemented by the National Disaster Management Agency (BNPB) and the Indonesian Ulama Council (MUI) (Arifin, 2020). The economic resilience of the community can be improved in 6 ways: economic recovery literacy, technology literacy, social solidari- ty and empathy, urban farming, employment creation strategies, re- ligion philanthropy. Economic Recovery Literacy The literacy of economic recovery and financial programs provided by the government needs to be disseminated to the community. This needs to be done by those who have the authority and competence to convey the information to the whole community so that there is no adversary news and hoax. Technology Literacy The large-scale social restrictions (PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar) policy causes restrictions on direct interaction in many ways including in business activities. Naturally, our readiness is required in related to the ability of utilizing technology for the community to keep business activities running even underminimal direct inter- 566
action. Consequently it is inevitable to accelerate the learning and application of technology. It is expected that those who are fully conversant with technology are willing to share their knowledge with others who are considered technology illiterate. Social Solidarity and Empathy Economic resiliency can also improve by inviting community organ- izations, community leaders, influencers, and all elements of the community who have the influence to build a movement to buy local products as Ministry of Cooperatives and Small Medium En- terprises has done with the shopping movement in neighboring stalls and philanthropic community (Kementerian Koperasi dan UMKM RI, 2020).84 The movement of buying local community products is a part of adaptive resilience of microeconomics, providing informa- tion for transactions from customersto sellers who do not have any customer yet (Alberts, 2011). One of the social factors that influence purchasing decisions is the reference group. The use of influencers as a driver of community resilience is expected to be appropriate in the digital era, since influencers are a reference group (Kotler & Keller, 2016). The movement to buy local products will greatly help the government's National Economic Recovery Program (PEN). The economic stimulus of people's purchasing power has been driven through PEN, this movement can contribute to strengthening PEN in increasing domestic consumption of people who can ultimately serve to increase GDP (Gross Domestic Product). In line with the facts found in this study, social solidarity activities are carried out by setting up health funds, birth funds, and death funds at the Neighbourhood Association (RT/Rukun Tetangga) level. 567
Urban Farming According to the Global Food Security Index (GFSI) data, the food security of Indonesia is getting better year after year (Katadata.co.id, 2020).85 In 2015 the value of GFSI Indonesia was 46.7, then the index increased every year until it reached 62.6 in 2019. Indonesia still is still dependenton imports for food security. Economic resil- ience in the agricultural sector is crucial to food security. The eco- nomic resilience inagricultural sector can also be built from the smallest units in community households. Growing food crops and the so-called 'living pharmacy' (apotik hidup) on household land as urban farming is another form of food security in the smallest units of society. This conclusion is also supported by field data stating that one of the community programs carried out to deal with pandemic situations is to create food security gardens and grow living pharma- cy crops by means of urban farming. Employment Creation Strategies During the pandemic, many companies experienced declining ca- pacity, reduced working hours, and even shutdowns. This leads to the onset of new unemployment. This will increase the number of existing unemployment so that a strategy is required to create new jobs for people with low level of education, disabilities, or people living in areas with limited facilities. According to Prof. Emil Salim in this study, the types of work that need to reproduce are the ones which require physical strength and resilience such as housework, building work, farming work, delivery work, cleaning service, gar- dener and the like. This type of work is much needed but for millen- nials, this kind of job is considered unattractive. Therefore, a strategy 85Katadata.co.id. (2020). Pengamat Nilai Ketahanan Pangan Indonesia Buruk Karena Andalkan 2C6%20pada%202019. 568
is indispensableto make the work more adaptive to the development of the times. For example, as done by Gojek who managed to change the image of a motorcycle taxi driver to be more adaptive to millen- nials or Rapel, one of the applications for non-organic waste sales which managed to change the image of scavengers to become more prestigious. Rapel contributes to the implementation of the circular economy in Indonesia (Rapel, n.d.).86 The circular economy is a re- generative system in which resource inputs, waste, emissions, and energy leaks are minimized by slowing, closing, and narrowing ener- gy and material recycling. In this system, waste will be processed and returned as raw materials so that the pressure on the environment can be minimized. This circular economy replaces linear economics which gives rise to the increased pressure on the environment. Religious Philanthropy Religious philanthropy is essential in the equalization of property to combat poverty. All religions teach adherents to put aside some of their wealth to the needy. Islam obliges their adherents to make amends and strongly recommends that they do so and provide char- ity. So do Christians and Catholics, who place great emphasis on sharing and love. And in Buddhism it is known as Dhamma. During pandemic times, philanthropic activities are important to encourage as part of the socially impacted observance. 5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION Pandemic gives rise to contagious effect in economics. Moreover, it causes burnout as well. Based on the quantitative analysis, personal agility, personal economy, personal religiosity, community religiosity and economic community resilience, aggregatively influence burn- out and burnout period. Self-agility plays an important role when 86Aplikasi Jual Sampah Ramah Lingkungan, 569
dealing with this problem. The agility can be formed or developed from both internal and external factors. Internal factors are derived- from practicing coping style on how to solve a problem as well asim- proving spirituality (e.g. by participating in learning religion either online or offline, not to mention to meet basic needs immediately as a weapon to solve problems such as burnout; such basic needs are the economic or financial needs. The external factors including social support can be obtained from family, neighbors, and people nearby. The presence of people around them playsa big role in providing supports for individuals in order to keep being strong in facing their problems. Thereby, it is crucial to build economic community resil- ience and religiosity. The economic resilience incommunity can strengthen people to cope with stress due to a prolonged outbreak. Economic resilience of community improvement can be realized through programs of eco- nomic recovery literacy, technology literacy, social solidarity and em- pathy, urban farming, employment creation strategies, and religious philanthropy. Economic community resilience can be fortified through creating community-based economic empowerment programs, creating compensation programs at RT (Rukun Tetangga) level, promoting cooperatives. Strengthen telecommunications and information tech- nology facilities in inland regions as proposed by Emil Salim in Bra- vos Radio Indonesia (2020) may also help improve community liter- acy in various positive activities in order to overcome burnout. In addition, community religiosity is a mental foundation that can overcome burnout conditions. Maintaining the religiosity of the community can be carried out through joint prayer activities as well as other religious activities online or offline with health protocols. 570
REFERENCES Abdul, Mustaqim, E. (2002). Studi Al­Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir. Tiara Wacana Yogya. Abu al-A'la, A.-M.(1995). Towards Understanding the Qur'an. Vol.1. The Crowell Press. Al Izzati, R. (2020). Estimation of Covid­19 Pandemic's Impact on Indonesia's Poverty Rate.Smeru Research Institute. Alberts, D. S. (2011).The Agility Advantage: A Survival Guide for Complex Enterprises and Endeavors. Antonio, M. S. (2020). Covid­19 Bencana Atau Rahmat Bersama Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec. wc6OFxOrwv8 Arifin, D. (2020). BNPB dan MUI Teken Nota Kesepahaman Penan­ ganan Bencana Melalui Perspektif Islam. cana-melalui-perspektif-islam Bali, P. (2020). Pemprov Bali Realokasi Anggaran APBD. _1362804100577966_4395196815104387638_n.mp4 Baron, R. A., & Greenberg, J. (1990).Behaviour in Organization: Understanding and Managing The Human Side of Work (3rd ed.). Allyn & Bacon. Bencana, B. N. P. (2020). Situasi Virus Corona. Bernardin, H. J. (1993). Human Resources Management: An Experi­ ential Approach. McGraw-Hill Book. BPS.(2020). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 121. juni-2020.html 571
Bravos Radio Indonesia. (2020). Prof. Dr. Emil Salim, "Membangun Bangsa Dalam Pandemi." zvN3evteApI Briguglio, L., Cordina, G., Bugeja, S., & Farrugia, N. (2006)."Con- ceptualizing and Measuring Economic Resilience."Imagining Criminology, January 2006, 81-102. 9781315861104-4 Brown, L. W., & Quick, J. C. (2013)."Environmental Influences on Individual Burnout and a Preventive Approach for Organiza- tions."Journal of Applied Biobehavioral Research, 18(2), 104-121. Carneiro, M., Afonso, S., Lorene, N., & Timo, R. P. (2018).Reli­ giousness / Spirituality ,Resilience and Burnout in Employees of a Public Hospital in Brazil. 0123456789. s10943-018-0691-2 Central Bank of Indonesia.(2019). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional.Laporan Nusantara, 104. ICICISYS.2009.5358151 Central Bank of Indonesia.(2020a). Informasi Kurs. Central Bank of Indonesia.(2020b). Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen). fault.aspx City, J. S. (2020).Tentang Bantuan Sosial Covid­19. Creswell, J. W. (2014). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantita­ tive, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGEPublica- tions. Inc. Book Research Design Cressweell 2014.pdf Dalkey, N., & Helmer, O. (1962).An Experimental Application of the Delphi Method to The Use of Experts (p. 27). Dubow, E. F., Pargament, K. I., Boxer, P., & Tarakeshwar, N. (1999). 572
Religion as a source of stress, coping, and identity among Jewish adolescents. Ebaugh, H. R., Grönblom, G., & Gronblom, G. (1985). Dimen- sions of Religiosity.Journal for the Scientific Study of Religion, 24(1), 113. Faiz, F. (2020).Kematangan Beragama. watch?v=325YC9q6Jio&t=3488s Fildzahni, E. D., & Nurtjahjanti, H. (2018).Hubungan antara Work­ force Agility dengan Burnout Pegawai Direktorat Refinery Unit V dan RDMP PT. Pertamina (Persero) Balikpapan. Universitas Diponegoro. Fitriani, F. F. (2020). Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9 Persen Kuartal I/2020. Bisnis.Com. Franza, F., Carpentieri, G., Guglielmo, S. De, Buono, G. Del, Fiorentino, N., Perito, M., Solomita, B., & Fasano, V. (2016). ClinMed.2(3), 2-5. Hadidi, L. A., & Rawabdeh, I. A. (2008)."Economic analysis for agility in manufacturing environment."International Journal of Computer Applications in Technology, 32(3), 232-241. doi.org/10.1504/IJCAT.2008.020959 Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019)."When to use and how to report the results of PLS-SEM."European Business Review, 31(1), 2-24. 2018-0203 Harian Surya. (2020). UMKM Pangan Menjadi Potensi saat Ini Kata Menteri UMKM Teten Masduki. watch?v=CoFNo3gQOF4 Hasibuan, G.L., Dermawan, D., Ginting, H.S., dan Muda, I. (2020)."Allocation of Covid-19 Epidemic Funding Budgets in Indonesia."International Journal of Research and Review, 7(5), 75-80. Higgerson, M. L. (1998). In my view: restoring hope and building leaders. Kappa Delta Pi Record, 35, 6-7. 573
Humas.(2020). Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid­19.Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Indonesia, I. (2020). Chairman BKPM to Anticipate Negative Impact of Covid­19. Ismail, I. A. F. (2008).Tafsir Al­Quránul Ádzim (Tafsir Ibnu Katsir). Darul Aqidah. Jogja, H. (2020). Arahan Sri Sultan Tentang Fenomena Pendatang, Ekonomi, dan Anggaran Kepada Bupati/Walikota & Aparat. Kaplan, J., Frias, L., dan McFall-Johnson, M. (2020). Our ongoing list of how countries are reopening, and which ones remain under lockdown.Business Insider. Katadata.co.id. (2020).Pengamat Nilai Ketahanan Pangan Indonesia Buruk Karena Andalkan Impor. Kementrian Koperasi dan UMKM RI. (2020). Kementerian Kopera­ si dan Ukm Bekerjasama Dengan 9 Bumn Klaster Pangan Beserta Komunitas Masyarakat yang Berinisiatif Membentuk "Gerakan Belanja di Warung Tetangga." Kotler, P., & Keller, K. L. (2016).Marketing Management (15th ed.). Pearson Education, Inc. Lombardo, M. M., & Eichinger, R. W. (2000).High potentials as high learners.Human Resource Management, 39(4), 321-329. HRM4>3.0.CO;2-1 Masyarakat Ekonomi Syariah. (2020). Wakaf sebagai Solusi Permasa­ lahan Sosial di Indonesia ­ Dr. Irfan Syauqi Beik. 574
Masyithoh, M. H. (2020). Manajemen Mutu Pendidikan Perspektif Q.S. Ar-Ra'du Ayat 11 dan Implementasinya dalam Pengelolaan Madrasah.Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1), 37-50. McIntosh, D. N., Silver, R. C., & Wortman, C. B. (1993). "Reli- gion's role in adjustment to a negative life event: coping with the loss of a child."Journal of Personality and Social Psychology, 65, 812-821. Medcom.id. (2020).4 Pesan Aa Gym Masuki New Normal. Mundzir, A. (2019). NTafsir Ar­Ra'd Ayat 11 : Motivasi Mengubah Nasib?o Title. NU Online. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tentang Penentapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional Tahun 2020, (2020). Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar. Rapel.(n.d.).Aplikasi Jual Sampah Ramah Lingkungan. rapel.id/ Romanov, B. K. (2020). Coronavirus disease Covid-2019.Safety and Risk of Pharmacotherapy, 8(1), 3-8. 2312-7821-2020-8-1-3-8 Rose, A. (2004). Defining and Measuring Economic Resilience to Earthquakes. Disaster Prevention and Management, 15(4), 41- 54. org/10.1108/09653560410556528 Rosyid, H. F. (2016). Burnout: Penghambat Produktivitas yang Per- lu Dicermati. Buletin Psikologi, 4(1), 19-25. org/10.22146/bpsi.13462 Safrudin, U. (2009). Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual Usa­ ha Kembali Memahami Pesan Al­Qur'an. Pustaka Pelajar. 575
Seker, S. E. (2015). Computerized Argument Delphi Technique. IEEE Access, 3(May), 368-380. ACCESS.2015.2424703 Setiaji, H. (2020). Berapa Ramalan Pertumbuhan Ekonomi RI Versi IMF? 0,5% Saja...CNBC Indonesia. Showkat, N., & Parveen, H. (2017). In­depth Interview Quadrant­I ( e­Text ). August. Siregar, B. P. (2020). Skenario Terburuk! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus 3,5%. Warta Ekonomi. Somech, A. (2014). The Relationship between Religiosity and Burnout of Principals : The Meaning The relationship between religiosity and burnout of principals : the meaning of educational work and role variables as mediators. May. Stone, A., Helder, A., & Schneider, M. (1988).Coping with stressful events: coping dimensions and issues. In L. Cohen (Ed.),Life events and psychological functioning: Theoretical and methodological is­ sues. SAGEPublications.Inc. Syadzili, F. A., Huda, S., Abdurrahman, O., Muhtadi, A., & Rahmat, I. (2007).Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam. PMU Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama (CBDRM NU)). Tapio, P. (2003). Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Fore­ casting and Social Change, 70(1), 83-101. org/10.1016/S0040-1625(01)00177-9 (2020).CEO Baba Rafi Hendy Setiono Berbagi Cer­ ita Cara Pertahankan Bisnis di Tengah Pandemi. TV, K. (2020). Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Violleta, P. T. (2020). Psikolog: "Resiliensi" Penting dalam Hadapi Normal Baru. 576
Yan Ing, L. (2020). How Covid­19 impacts Indonesia's trade.The Jakarta Post. Yetgin, D., & Benligiray, S. (2019). The effect of economic anxiety and occupational burnout levels of tour guides on their occupa- tional commitment. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(4), 333-347. 4681 ACKNOWLEDGEMENT Our gratitude goes to our respondents who have provided theirvalu- able time to fill out the questionnaires in this study. Since the writer- steam are Moslems, we are also grateful to Mother Deborah Elis- abeth from Bethel Christian Church Injil Sepenuh Cepu District of Central Java, then to Th. Dewi Widyastuti of St. Wilibordus Catho- lic Church Cepu Central Java and Bhikkhu Wahyu Utomo from Vihâra Mendut for their explanation about religiosity from another perspective other than the Qur'an. 577
Bab 18 DAMPAK DANA DESA DAN KETIDAKPERCAyAAN wARGA PADA APARAT DESA TERhADAP PARTISIPASI SuKARElA DAlAM AKSI bERSAMA (GoToNG RoyoNG) Udin Suchaini87 dan I Dewa Gede Karma Wisana88 1. PENDAHULUAN Partisipasi sukarela masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan bersama di komunitas berperan penting dalam pembangunan, ka- rena aksi bersama mampu membuat seseorang berkontribusi dan saling membantu pemerintah dalam pemenuhan barang publik (Hotte et al., 2019). Barang publik (public goods) dapat dibangun oleh pemerintah atau swasta (Chih, 2016). Namun, perubahan anggaran yang terjadi di pemerintahandalam rangkapemenuhan barang publik ternyata terkaitdengan penyediaan barang publik oleh sektor swasta. Pendanaan pemerintah terhadappenyediaan barang 87Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakul- tas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 88Dosen Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 578 |
publik dapat menurunkan atau meningkatkan partisipasi sukarela, tergantung jenis pembangunan dan perspektif masyarakat (Hotte et al., 2019; Suzuki, 2017; Zhang & Paudel, 2019). Sementara itu, jika memperhatikan pembangunan desa di Indonesia, maka penye- diaan barang publik berupa pembangunan fasilitas layanan dasar (seperti jalan, sanitasi, sarana mandi cuci kakus umum, dan lainnya) yang dibangun atas upaya swadaya masyarakat pedesaanitu sudah sesuai dengan aturan prioritas penggunaan dana desa (DD), tertuang di dalamPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6/2020, dan itu sejalan dengan apa yang per- nah diungkapkan oleh Salman (2012). Sementara itu, ilmuwan sosial telah lama berpendapat bahwa mengutamakan kepentingan orang lain (altruisme) secara murni ti- dak cukup menjelaskan perilaku ekonomi pada kontribusi sukarela untuk barang publik (Chih, 2016). Menurut model altruisme mur- ni, kontribusi pribadi untuk penyediaan barang publik sepenuhnya merupakan dampak dari ketentuan pemerintah. Namun, prediksi teoretis ini secara tajam dilanggar dalam pelaksanaanya. Mayoritas investigasi terhadap dampak crowding yang dijalankan atas ketentu- an pemerintah menunjukkan bahwa jenis crowding­out ini biasanya tidak lengkap. Secara umum, bukti empiris dari populasi luas me- nunjukkan sedikit atau tidak adanya efek crowding­out. Di Indonesia, penyediaan barang publik, baik barang maupun jasa, di tingkat desa tercermin di dalam aksi bersama yang berwujud gotong royong. Aksi bersama ini dilakukan atas dasar partisipasi suka rela sebagai aksi kolektif untuk membangun desa. Perilaku sese- orang dalam melakukan kegiatan yang bersifat sukarela ini terjadi setiap kali nilai pasar dari suatu tindakan melebihi upah yang dite- rima (Smith, 1981). Hal ini didasarkan pada kesediaan untuk saling membantu tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya jaminan imbal- an. Hasilnya, tidak hanya dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri, namun siapa pun dapat menikmatinya. 579
Di Indonesia, kegiatan yang bersifat sukarela demi kepentingan umum ini dilakukan dalam bentuk gotong royong sesuai dengan asas pembangunan desa yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Biasanya diwujudkan dalam bentuk ke- giatan publik, entah itu berupa pembangunan seperti jalan, balai desa, selokan, atau pun gotong royong bersih desa. Dengan demiki- an, jenis barang yang dihasilkan dari aksi bersama tersebut merupa- kan barang publik yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama yang bersifat non­rivalry dan non­excludable. Non­rivalry adalah konsumsi dari sebuah barang tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi orang lain. Non­excludable adalah tidak ada orang yang dapat dikecualikan (excluded) dari penggunaan barang tersebut. Perilaku partisipasi sukarela masyarakat untuk ikut serta dalam aksi bersama di komunitas berperan penting dalam pembangunan, karena aksi bersama mampu membuat seseorang berkontribusi dan membantu pemerintah dalam pemenuhan barang publik (Hotte et al., 2019). Pemenuhan barang publik berasal dari tindakan dua pi- hak: secara kolektif dari swasta atau masyarakat dan dari pemerintah, keduanya dapat dilakukan berdampingan dan bisa saling indepen- den. Namun demikian, dari segi pemanfaatan hasilnya dapat dinik- mati secara bersama-sama. Hal ini dimungkinkan karena keterlibat- an masyarakat (civic engagement) memiliki dampak positif terhadap- perekonomian (Coleman, 1990; Fukuyama, 1997). Barang publik yang disediakan oleh pemerintah biasanya dilaku- kan ketika pihak swasta belum mampu mencukupinya (Chih, 2016). Karena secara ekonomi barang publik dapat dimanfaatkan bersama- sama sebagai fasilitas bagi aktivitas warganya maka sangatlah penting partisipasi masyarakat secara sukarela dalam rangka penyediaan ba- rang publik di desa yang bertujuan untuk kolaborasi konsumsi. Mi- salnya, penyediaan sanitasi umum berupa sarana mandi cuci kakus, ambulan desa, dan lain-lain. Kolaborasi konsumsi ini mampu menu- runkan kesenjangan di dalam komunitas (Cervero et al., 2007). Se- 580
bagai contoh, warga miskin yang tidak memiliki toilet atau kakus dapat memanfaatkan kakus umum untuk memenuhi kebutuhannya, atau bagiwarga desa yang sedang sakit dapat memanfaatkan ambulan desa sebagai sarana untuk pergi ke rumah sakit. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan terkait partisipasi suka- rela yang dapat Kami rangkum dari beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menyediakan barang publik, karena penyediaan anggaran ini tentu saja akan mengurangi kesejahteraan anggota yang ikut serta dalam penyediaan barang publik (Bergantiños & Massó, 2012). Ke- dua, masing-masing agen yang memberikan tenaga dan anggaran secara cuma-cuma untuk penyediaan barang publik, tentu saja me- miliki beban pengeluaran yang tidak seimbang (Bergantiños & Massó, 2012). Ketiga, barang publik dapat diakses oleh siapapun dan tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi orang lain, meskipun tidak semua agen yang berpartisipasi juga memanfaatkan barang publik tersebut (Guido et al., 2019; Suzuki, 2017). Ketiga, terkadang keikutsertaan agen pada partisipasi sukarela de- mipenyediaan barang publik sangat tergantung pada reward dan punishment (Guido et al., 2019). Keempat, ada kesenjangan keperca- yaan antar individu di dalam komunitas dalam penyediaan barang publik (Guido et al., 2019). Kelima, kegiatan pemenuhan barang publik melalui partisipasi sukarela terjadi secara monopolistik dan terfragmentasi di kelompok masyarakat yang memiliki kesejahteraan atau kepentingan tertentu (Zhang & Paudel, 2019). Keenam, ku- rangnya mitigasi risiko jika terjadi kegagalan dari target yang dihasil- kan (Guido et al., 2019). Permasalahan terakhir adalah adanya fak- tor eksternal yang membuat agen atau volunteer menghentikan aksi sukarela untuk membantu menyediakan barang publik (Suzuki, 2017). Di Indonesia, permasalahan terkait partisipasi sukarela bebe- rapa diantaranya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui pening- katan stimulus fiskal untuk wilayah administrasi terendah dalam rangka pembangunan desa. 581
Desa-desa di Indonesia merupakan lokasi yang cukup representa- tif untuk melakukan kajian dampak ataspeningkatan pengeluaran pemerintah terhadap perilaku partisipasi sukarela masyarakat dalam aksi bersama demi kepentingan umum. Beberapa dekade terakhir, persentuhan antara perencanaan teknokratis dengan perencanaan partisipatoris di desa mulai signifikan. Pada dunia pemerintahan, berlangsung pada program pemberdayaan masyarakat dalam me- nanggulangi kemiskinan (PNPM Mandiri). Pada dunia non-peme- rintahan, masyarakat sendiri yang dijadikan fasilitator yang dike- rangkakan secara teknokratik melalui beragam peraturan. Hingga akhirnya pada tahun 2015, masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa yang terhambat oleh anggaran, difasilitasi pe- merintah dengan stimulus fiskal berupa Dana Desa (DD). Namun demikian, patut disayangkan pola manajemen pemerin- tah setempat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat ter- hadap institusi lokal (Evans et al., 2019), sementara perbaikan kebi- jakan di tingkat lokal mempengaruhi kesediaan petani untuk ber- partisipasi dalam program pemerintah (Zhang & Paudel, 2019). Pada kolaborasi antara tingkat kepercayaan dan kebijakan institusi menunjukkan bahwa respons individu terhadap ketentuan pemerin- tah menunjukkan perbedaan di antara struktur jaringan yang ber- beda. Namun demikian, pemerintah memiliki skema penyediaan publik yang lebih fleksibel dalam jejaring sosial secara terbatas (Chih, 2016). Tabel 1. Jumlah dan Persentase Desa menurut Kegiatan Kebiasaan dan Keterlibatan Warga dalam Kegiatan Gotong Royong di desa, Tahun 2018 Jumlah Desa Persentase Ada, sebagian besar warga terlibat Ada, sebagian kecil warga terlibat Tidak ada kebiasaan Total 61.944 11.966 1.526 75.436 82.1 15.9 2.0 100 Sumber: Diolah dari Data Potensi Desa (Podes) 2018 582
Pada kasus desa-desa di Indonesia, kegiatan aksi bersama yang dilakukan oleh warga yang berpartisipasi secara sukarela, tercermin dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan ini masih terlaksana di hampir sebagian besar desa di Indonesia (Tabel 1). Meski demikian, ada 15,9% desa yang melaksanakankegiatan gotong royong dengan sebagian kecil keterlibatan warga. Selain itu, ada 2% desa tidak mengadakan kebiasaan gotong royong. Informasi yang Kami pero- leh dari Potensi Desa (Podes) 2018 ini tentu saja memunculkan per- tanyaan, mengapa hanya ada sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam gotong royong, padahal kegiatan ini menjadi salah satu asas dalam pembangunan desa (UU No. 6/2014). Gambar 1. Sebaran kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum/komunitas tahun 2018 Sumber: Diolah dari Data Potensi Desa (Podes) 2018 Kami mengawali kajian ini dengan berpijak pada informasi awal, bahwa ada perilaku warga yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Perilaku tersebut muncul di lebih dari 15% desa di Indonesia (Tabel 1). Di sisi lain, dengan banyaknya peneliti- an yang menempatkan partisipasi sukarela dalam penelitian eksperi- mental dan penelitian dalam evaluasi kebijakan, kami memperkaya kajian ini dengan menempatkan desa di Indonesia sebagai lokus pe- 583
nelitian sekaligus mengevaluasi dampak DD pada partisipasi suka- rela dalam aksi bersama untuk kepentingan umum, karena aksi ber- sama telah menjadi budaya di seluruh wilayah Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 1, yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga terlibat. Pemerintah desa di Indonesia telah dipercaya mengelola pemba- ngunan secara mandiri dengan menggunakan Dana Desa. Pemerin- tah telah menggelontorkan lebih dari 257 Triliun dana desa sejak 2015-2018 sebagai langkah percepatan pembangunan dari desa. Na- mun demikian, pembangunan desa yang dioptimalkan demi pemba- ngunan infrastruktur tersebut beriringan dengan berkurangnya ke- ikutsertaan warga dalam gotong royong. Kegiatan ini mengalami penurunan, ditengarai karena warga masyarakat berharap imbalan dari program padat karya yang digulirkan oleh pemerintah desa. Gambar 2 telah memberi gambaran terjadi peningkatan penduduk yang tidak ikut serta dalam aksi bersama dari 19,63% menjadi 28,79%. Padahal, kegiatan gotong royong di Indonesia sudah men- jadi budaya yang melekat dalam kehidupan komunitas desa, bahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan gotong royong menjadi asas yang tertuang legalitasnya dalam pem- bangunan desa. Karena penelitian sebelumnya tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan sukarela terbatas pada lokus dan kebijak- an tertentu, maka diperlukan kondisi yang lebih umum tentang pe- nyebab keikut sertaan warga dalam kegiatan sukarela. Dalam hal ini, hubungan antara peningkatan DD, tingkat kepercayaan pada peme- rintah desa, terhadap partisipasi sukarela untuk melaksanakan go- tong royong dalam penyediaan barang publik. Kontribusi utama kajian ini adalah tentang apakah meningkat- nya pengeluaran desa pada kondisi tertentu berdampak terhadap menurunnya keikutsertaan warga dalam partisipasi sukarela. Kami berpendapat, kajian ini berupaya untuk mengurangi dua kesenjang- an sekaligus. Pertama, dari sisi literatur peningkatan government expenditure pemerintah desa di Indonesia melalui DD dapat dijadi- 584
kan lokus penelitian yang komprehensif. Kedua, membuktikan apa- kah dampak peningkatan pengeluaran pemerintah desa dan keper- cayaan warga pada pemerintah desa memiliki efek kerumunan (crowding) terhadappartisipasi sukarela warga dalam aksi bersama. Untuk mengurai masalah ini secara empiris, warga desa di Indonesia perlu dijadikan objek penelitian. Gambar 2. Keikutsertaan warga secara sukarela pada kegiatan bersama untuk kepentingan umum di lingkungan sekitar tempat tinggal, tahun 2017 Sumber: Diolah dari data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 Kami mengkaji keikutsertaan kegiatan bersama kepentingan umum berdasarkan pada dua data dasar, yaitu data dari pendataan Potensi Desa (Podes) dan data hasil survei pengukuran tingkat keba- hagiaan (SPTK) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Temuan awal dari data menunjukkan terjadinya penurunan keikutsertaan warga pada kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum. Kegiatan ber- sama untuk kepentingan warga (seperti kerja bakti, siskamling, dan lain-lain) di lingkungan sekitar tempat tinggal, dari 79% tahun 2014 menjadi 70% pada tahun 2017. Informasi ini belum secara spesifik menjelaskan apakah meningkatnya pengeluaran pemerintah desa se- bagai penyebab berkurangnya kesediaanwarga untuk bergotong- royong di lingkungannya. Namun, secara spesifik kami berasumsi bahwa peningkatan DD untuk menjalankan program padat karya dengan membayarkan upah, akan mengurangi minat warga meng- 585
ikuti kegiatan sukarela. Sehingga kajian ini berupaya mengurangi kesenjangan ini dalam literatur yang relevan. Secara khusus, kami akan menjawab dua pertanyaan, pertama apakah dana desa memiliki efek kerumunan pada partisipasi sukarela? Kedua apakah ketidak- percayaan pada pemerintah desa memiliki efek kerumunan pada partisipasi sukarela? Kajian ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ke- dua berisi tinjauan pustaka. Bagian ketiga menuangkan metode pe- nelitian. Bagian keempat berisi tentang hasil analisis dan pembahas- an, menyajikan hasil empiris yang menuangkan validasi model, esti- masi, interpretasi, dan analisis. Bagian kelima berisi metode kesim- pulan dan rekomendasi. 2. TINJAUAN PUSTAKA Perilaku mengikuti kegiatan sukarela terjadi setiap kali nilai pasar dari suatu tindakan melebihi upah yang diterima (Smith, 1981). Esensi dari tindakan tersebut didasarkan pada kesediaan untuk membantu orang lain tanpa adanya paksaan dan tanpa jaminan imbalan. Baik individu atau kolektivitas dapat mengambil manfaat dari tindakan sukarela. Perilaku sukarela dalam komunitas tercermin dalam kegiatan aksi menentukan suatu target dan hasil yang diingin- kan. Aksi bersama yang dilakukan secara sukarela ditentukan oleh keputusan rasional dari masing-masing individu. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pihak eksternal, misalnya komunitas, budaya, pemerintah lokal, tetangga, dan lain-lain. Pada bagian ini, dijelaskan teori-teori yang menghubungkan antara par- tisipasi sukarela, kepercayaan (trust), dan pengeluaran pemerintah, mengikuti teoretical framework yang dikembangkan Chih (2016), namun tanpa mengikutsertakan variabel norma. Budaya aksi ber sama dalam wujud gotong royong sebagai norma sosial, kami mengang- 586
gapnya melekat di seluruh komunitas masyarakat wilayah adminis- trasi terendah setingkat desa/kelurahan di Indonesia. 2.1 Partisipasi Sukarela Pada kajian ini, kami ingin melihat peluang keikutsertaan seseorang secara sukarela pada aksi bersama kami. Ketika seseorang mengikuti kegiatan sukarela di dalam komunitas, setiap individu yang memiliki keyakinan bahwa orang lain akan berkontribusi dalamkegiatan ko- lektif akan secara sukarela menanggapinya dan pada gilirannya mengarah pada kerjasama selanjutnya dalam bentuk barang ketika individu mengamati orang lain berkontribusi pada barang publik (Kahan, 2003). Partisipasi dalam kegiatan sukarela dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan komunitas. Namun, ada sedikit alasan untuk khawatir bahwa kelemahan manajemen pemerintah lokal mampu mengurangi tingkat kepercayaan pada pemerintah (Evans et al., 2019). Timbul kekhawatiran yang sama, jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang meng- gulirkan dana desa, terutama jika pengalokasian anggarannya tidak tepat. Kami berasumsi bahwa semua keikutsertaan agen dalam kegiatan sukarela memiliki preferensi yang sama pada kebijakan pemerintah lokal. Seperti dalam penelitian yang dilakukan (Chih, 2016), bahwa setiap agen dianugerahi kekayaan (w) secara eksogen, dan dapat menghabiskannya untuk konsumsi pribadi (ci) atau berkontribusi sebagian waktunya (pi) ke barang publik. (persamaan 1) di mana ci ≥ 0, pi≥ 0. Di mana, w merepresentasikan kesejahteraan partisipan (welfare), dan1­t merepresentasikan pajak atau pengurang yang harus dibayar- kan oleh agen. Sementara, ci merupakan konsumsi pribadi dan pi 587
alokasi waktu yang disediakan agen untuk merelakan sebagian wak- tunya berkontribusi ke barang publik. Notasi (1­t) w merepre sen- tasikan batas kesejahteraan yang dialokasikan oleh agen untuk konsumsi. Pada kondisi ini, agen ekonomi akan dianggap berkontribusi se- cara sukarela apabila agen ekonomi membagi kesejahteraannya men- jadi dua: pertama, untuk penyediaan konsumsi dan kedua, berkon- tribusi sebagian waktunya ke penyediaan barang publik. Perilaku ini merupakan pilihan rasional (Suzuki, 2017), meskipun kondisi ini merupakan paradoks partisipasi sukarela, yaitu kemauan menurun- kan kesejahteran secara ekonomi sebagai keputusan rasional (Bell, 1998). Keikutsertaan agen ekonomi di dalam tindakan kolektif ke- mungkinan besar munculketika ada solidaritas kepentingan serta solidaritas sentimen untuk membentuk ikatan bersama, yang dilan- dasi kepercayaan sebagai perekat dalam satu komunitas. Pada kehidupan komunitas kecil di desa (village/rural area), mo- dal sosial yang terkait dengan komunitas di mana penduduknya ber- upaya meningkatkan kesejahteraan bersama, struktur sosial diang- gap jauh lebih penting dibandingkan pihak lain seperti pemerintah (Flora, 1998). Sehingga kajian ini menjadi hal penting guna meng- eksplorasi kebersandingandua tema denganpotensi berbeda, yakni- keterikatan sosial dan pilihan ekonomi secara rasional. Di Indonesia hal ini dimungkinkan oleh adanya solidaritas sosial dalam keikutser- taan kegiatan sukarela yang tercermin di dalam kegiatan gotong ro- yong (Salman, 2012). Kesejahteraan partisipan (welfare) yang secra sukarela mengikuti aksi bersama akan sangat dipengaruhi oleh keikhlasan agen untuk secara individu mengurangi kesejahterannya. Namun demikian, ke- sejahteraan partisipan akan ditoleransi dengan konsumsinya terha- dap barang publik itu sendiri. Pada kondisi ini seorang agen eko- nomi yang berpartisipasi secara sukarela akan merelakan kehilangan waktunyadalam mencari nafkah. Sementara, fungsi konsumsi se- 588
orang agen direpresentasikan oleh fungsi utilitas mengikuti (Chih, 2016) berikut ini: (persamaan 2) Di mana maksimum utilitas dari konsumsi agen ekonomi meru- pakan perpaduan antara konsumsi kesejahteraan pribadi (ci) dan konsumsi barang publik (G). Sehingga, konsumsi agen ekonomi da- lam kegiatan bersama secara sukarela secara eksplisit dipengaruhi oleh konsumsi dari kedua jenis barang yaitu barang privat dan ba- rang publik. Akan tetapi, agen ekonomi dapat menjadi bagian yang menyediakan barang publik tersebut. Selain ikut serta menyediakan barang publik, penduduk sebagai agen ekonomi juga berperan seba- gai konsumen barang publik. Sebaliknya, bisa jadi seorang agen eko- nomi tidak ikut serta dalam partisipasi sukarela penyediaan barang publik, meskipun secara konsumtif, setiap agen ekonomi dapat di- pastikan selalu mengkonsumsi barang publik. Sebagai contoh pada penggunaan jalan, pemanfaatan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Pada kondisi ini,solusi pojok (corner solution) tidak berlaku. 2.2 Dana Desa Di Indonesia Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan peme- rintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa (DD) yang dikelola oleh pemerintah desa dapat dimanfaatkanuntuk penyelenggaraan pemerintahan, pe- ngeluaran-pengeluaran desa antara lain pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang tertuang di dalam- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016. Selain Dana Desa (DD), ada tujuh sumber pendapatan desa lain yang dikelola oleh pemerintah desa, yaitu pendapatan asli desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ 589
Kota, alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggar- an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentang Desa. DD pertama kali dikeluarkan pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Hingga tahun 2017, DD sudah 3 kali digulirkan sebagai stimulus fiskal percepatan pembangunan dari desa, salah satunya se- bagai ajang peningkatan pengeluaran pemerintah (government expen­ diture) untuk penyediaan barang publik. Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui penyediaan Dana Desa di Indonesia di asumsi- kan bahwa penyediaan barang publik di desa ditingkatkan dengan dikeluarkannya anggaran dana desa yang digulirkan mulai tahun 2015. Stimulus fiskal berupa dana desa ini dikelola oleh pemerintah desa, sehingga warga desa diharapkan akan merespons adanya dana desa secara keseluruhan. Di Indonesia, anggaran DD merupakan bagian dari Belanja Ne- gara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peme- rintah desa mengelola anggaran sesuai dengan Peraturan Dalam Ne- geri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagian anggaran dana desa digunakan untuk penyediaan barang publik yai- tu pembangunan infrastruktur desa. Pemanfaatan dana desa dibagi menjadi lima kelompok besar pengeluaran desayaituuntuk penye- lenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam penyediaan barang publik sebagian dilakukan dengan jalan program padat karya tunai. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan 590
infrastruktur desa yang biasanya dibangun oleh warga secara kolek- tif. Namun, dengan keberadaan padat karya tunai, warga yang awal- nya berpartisipasi secara sukarela, sebagian mendapatkan upah dari desa. Akibatnya,tidak semua warga yang ikut membangun infra- struktur secara gotong royong mendapatkan upah dari dana desa. Oleh karenanya, Dana Desa digunakan untuk memfasilitasi per- soalan yang menghambat partisipasi sukarela yaitu sumber daya ang- garan. Karena ketersediaan anggaran ini tentu saja akan mengurangi kesejahteraan anggota yang ikut serta dalam penyediaan barang pub- lik (Bergantiños & Massó, 2012). Dengan demikian, Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. 2.3 Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Kepercayaan telah dieksplorasi dari perspektif ekonomi, manajemen, pemasaran, psikologi dan sosiologi yang berbeda dan didefinisikan dalam banyak cara. Kepercayaan secara umum didefinisikan sebagai niat untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan positif dari niat perilaku orang lain (Rousseau et al., 1998). Persepsi kepercaya- an oleh individu, yang disebut sebagai "kepercayaan subjektif " di- yakini muncul sebagai hasil dari keberadaan anteseden kepercayaan yang memotivasi tindakan kepercayaan, atau "kepercayaan perilaku" (Colquitt et al., 2007). Tingkatkepercayaan memiliki peran penting untuk berpartisipasi secara sukarela dalamkegiatan kolektif (Kahan, 2003). Dalam mengikuti kegiatan sukarela demi pembangunan di dalam komunitas, setiap individu yang memiliki keyakinan bahwa orang lain akan berkontribusi pada kegiatan kolektif maka akan secara sukarela menanggapinya yang mengarah pada kerjasama se- lanjutnya dalam bentuk barang ketika individu mengamati orang lain juga berkontribusi pada barang publik (Kahan, 2003). Namun, kepercayaan tetap merupakan konstruksi yang sulit di- pahami dalam konteks tindakan kolektif. Sehingga, kelembagaan 591
menjadi bentuk penting modal sosial yang dapat membantu aktor untuk meningkatkan kepercayaan selama aksi kolektif berlangsung (E. Ostrom & Ahn, 2009). Gambar 3 memberikan deskripsidi mana dalam melakukan aktivitas secara bersama seseorang perlu memiliki sifat dapat dipercaya, memiliki jaringan, serta kelembagaan yang di- bangun atas kepercayaan kolektif yang didapatkan dari peserta aksi bersama. Pada kondisi ini seseorang dapat bertindak sebagai antese- den kepercayaan dengan menciptakan asumsi dan harapan yang menguntungkan tentang perilaku wali potensial dan mengurangi risiko satu atau lebih pihak berperilaku dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Literatur kepercayaan merujuk pada fenomena kepercayaan ber- basis institusi. Institusi sebagai seperangkat aturan kerja yang digu- nakan dalam menentukan siapa yang berhak membuat keputusan di beberapa arena, tindakan apa yang diperbolehkan atau dibatasi, aturan agregasi apa yang akan ia gunakan, prosedur wajib apa yang digunakan, informasi apa yang harus atau tidak boleh diberikan dan imbalan apa yang akan diberikan kepada individu tersebut bergan- tung pada tindakan mereka sendiri (Elinor Ostrom, 2011). Serang- kaian aturan ini biasanya mencakup beberapa perpaduan aturan for- mal, seperti hukum, perjanjian dan kontrak, serta aturan informal- misalnyabea cukai, tradisi dan norma (Coleman, 1990), yang secara kolektif mewakili pemahaman bersama di antara para aktor berkena- an dengan tindakan apa yang diperlukan, dilarang atau diizinkan. Gambar 3. Tingkatkepercayaan, bentuk modal sosial dan hubungannya mencapai tindakan kolektif Sumber: Ostrom & Ahn, 2009 592
Tingkat kepercayaan menunjuk pada beberapa karakteristik in- stitusi yang memotivasi kepercayaan dengan menciptakan asumsi dan harapan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan ter- hadapperilaku agen ekonomi. Sementara itu, kepercayaan terhadap lembaga/institusi yang mengelola komunitas memperkuat keperca- yaan dalam tata kelola sumber daya. Tingkat kepercayaan ini diper- lukan untuk menginformasikan pengembangan aturan formal dan informal yang disesuaikan dengan jenis situasi tindakan kolektif (Elinor Ostrom, 2011), salah satunya adalah aksi bersama demi pe- menuhan barang publik. Sehingga secara teori, tingkat kepercayaan ini menjadi bagian dari karakteristik yang dipertimbangkan oleh se- seorang agar dapatmengikuti partisipasi sukarela dalam penyediaan barang publik. 2.4 Hubungan Dana Desa dengan Partisipasi Sukarela untuk Penyediaan Barang Publik Barang publik disediakan olehdua sumber (Chih 2016) yaitu kon- tribusi sukarela masyarakat dan pemerintah setempat. Hubungan penyediaan barang publik ini dapat disediakan seperti persamaan identitas berikut: (persamaan 3) Di mana G merupakan barang publik (public goods) yang dapat disediakan oleh kontribusi sukarela masyarakat (P) dan dari stimulus fiscal yaitu pengeluaran pemerintah (D). Pengeluaran pemerintah (government spending) adalah bentuk kontribusi pemerintah dalam penyediaan barang publik, terutama penyediaan anggaran demi- pembangunan infrastruktur. Barang publik yang tersedia di desa dapat dibangun oleh peme- rintah desa melalui dana desa, partisipasi masyarakat, atau bisa juga dari perpaduan keduanya.Kegiatan yang bersifat sukarela ini memi- 593
liki tujuan yang sama pada kebijakan pemerintah lokal, yakni sama- sama memberikan penyediaan barang publik, seperti perbaikan ja- lan, pembangunan sanitasi, MCK umum, dan sejenisnya. Jika ba- rang publik tersebut belum disediakan oleh pemerintah, maka ma- syarakat akan secara sukarela bahu-membahu membangun barang publik yang dibutuhkan. Namun, jika sudah disediakan oleh peme- rintah, maka warga tidak akan bergotong royong membangun ba- rang publik. Hubungan antara penyediaan barang publik oleh pemerintah dan atas partisipasi masyarakat mengikuti persamaan Chih (2016). di mana barang publik (G) dapat disediakan oleh pemerintah setem- pat (D) dan partisipasi masyarakat (P), yaitu G = P + D. Namun, kendalanya adalah setiap agen dianugerahi kekayaan (w) yang mele- kat secara eksogen, dan dapat menghabiskan endowmentnya untuk konsumsi pribadi (ci) atau berkontribusi sebagian waktunya (pi) ke barang publik (G). Kendala dari agen ekonomi ini mengikuti persa- maan (1­t) w = ci + pi, di mana ci ≥ 0, pi ≥ 0. 1­t merepresentasikan pengurang yang harus dibayarkan oleh partisipan atas kegiatan eko- nominya. Karena dengan mengikuti kegiatan partisipasi sukarela, agen akan merelakan kehilangan waktunya untuk kegiatan pribadi dalam mencari nafkah. Berdasarkan model yang dikembangkan Chih (2016), agen eko- nomi yang berpartisipasi pada kegiatan sukarela adalah masyarakat yang mampu meluangkan sumber dayanya (w) demi kepentingan umum dan merelakan waktunya untuk kepentingan pribadi. Orang yangberpartisipasi dalam kegiatan sukarela ini, merelakan kesejahte- raan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak ber- partisipasi. Kondisi ini menyebabkan keinginan individu agar tidak mengikuti kegiatan sukarela mengalami peningkatan. Sehingga indi- vidu yang mengikuti kegiatan sukarela memiliki alasan yang cende- rung tidak realistis jika dilihat dari kesejahteraannya, karena berku- rangnya waktu untuk pemenuhan ekonominya sendiri. Oleh ka- renanya, pemerintah desa yang membayar individu yang ikut serta 594
pada program pembangunan infrastruktur secara padat karya dapat menurunkan potensi individu lainnya yang sama-sama mengikuti kegiatan warga secara sukarela. Pengurangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemba- ngunan infrastruktur akan menyebabkan penurunan kemauan indi- vidu masyarakat dalam mengikuti partisipasi kegiatan sukarela yang berbentuk gotong royong tersebut. Rasio warga yang mengikuti go- tong royong terhadap total keluarga akan berkurang ketika terjadi peningkatan pengeluaran desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Hal tersebut menyebabkan kemauan warga da- lam melaksanakan kegiatan gotong royong semakin kecil. Berdasar- kan hal tersebut, terjadi crowding effect antara peningkatan penge- luaran desa yang dalam level tertentu akan meningkatkan probabili- tas berpartisipasi dalam aksi bersama. Penyediaan barang publik melalui peningkatan belanja pemerin- tah akan menghilangkan kemungkinan keterlibatan masyarakat, se- hingga ada hubungan terbalik (crowding­out) antara ketentuan pe- merintah dan partisipasi sukarela masyarakat (Suzuki, 2017). Pan- dangan ini didasarkan pada premis bahwa ada zero­sum gamedi an- tara aktor pemerintah dan masyarakat mengenai penyediaan barang publik yang perlu dilakukan oleh seseorang. Premis ini akan menia- dakan partisipasi sukarela oleh masyarakat dalam penyediaan barang publik, karena barang publik tersebut sudah disiapkan oleh peme- rintah. Sehingga, masyarakat sebagai agen ekonomi tinggal meng- konsumsi public goods tanpa membantu menyediakannya. Sebaliknya, ada pandangan bahwa penyediaan barang publik me- lalui peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan kemung- kinan keterlibatan masyarakat (crowding­in) (Suzuki, 2017). Ada hubungan positif antara penyediaan barang publik dalam pening- katan pengeluaran pemerintah dan partisipasi sukarela warga negara. Ini menunjukkan bahwa ketentuan pemerintah akan meningkatkan kegiatan sukarela melalui penyediaan sumber daya keuangan (Zhang 595
& Paudel, 2019). Karena itu, dengan adanya peningkatan penge- luaran pemerintah untuk penyediaan barang publik yang luas maka akan menawarkan lebih banyak sumber daya kepada warga yang ikut berpartisipasi. Sumber daya dari peningkatan pengeluaran pemerin- tah tersebut menghindarkan warga mengurangi kesejahteraannya. Sehingga hanya ada waktu yang disediakan untuk berpartisipasi pada penyediaan barang publik. Dampak crowding­out dan crowding­in dapat terjadi ketika pe- merintah meningkatkan stimulus fiskal berupa dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebagai barang publik. Pandangan crowding­out menunjukkan adanya dampak negatif dari dana desa pada partisipasi sukarela. Sebaliknya, dana desa dapat meningkatkan kegiatan aktor non-negara karena peningkatan anggaran berupa dana desa ini dapat memfasilitasi warga negara yang kekurangan sumber daya untuk partisipasi sukarela. Aktivitas pemerintah yang menyediakan sumber daya dapat menciptakan peluang bagi warga untuk menumbuhkan rasa saling membantu dan memperoleh kete- rampilan mengatur diri sendiri guna penyediaan barang dan jasa se- cara kolektif. Ketentuan crowding­in dan crowding­out memungkinkan indi- vidu untuk memiliki endowment yang memadai. Hal ini terutama berlaku bagi daerah di pedesaan dan kota kecil di mana warga setem- pat sering bergantung pada pemerintah dalam hal pekerjaan dan bis- nis melalui pekerjaan konstruksi dan subsidi (Suzuki, 2017). Endow­ ment yang melekat pada individu biasanya adalah sumber daya ke- uangan, keamanan dan sumber daya pendidikan yang memadai, yang mendukung partisipasi individu. Sebaliknya, adanya dana desa dapat meningkatkan sumber daya yang tersedia bagi warga desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi warga negara. Namun, bisa saja terjadi hal yang sebaliknya, ketika warga merasa bahwa barang publik dapat disediakan oleh pemerintah desa melalui dana desa, maka tentu saja akan memunculkan keengganan 596
warga untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penyediaan barang publik. 3. METODE PENELITIAN Bagian ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam menyelesaikan persoalan ini (persamaan 1), setiap partisipan dibatasi oleh konsumsinya. Kepuasan agen i untuk merelakan diri mengikuti kegiatan sukarela tidak hanya pada kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat (G), tetapi juga pada tingkat kepercayaan pada aparat desa (qi). Oleh karena itu, kami menerap- kan fungsi utilitas Cobb-Douglas pada kajian ini karena dua alasan. Pertama, fungsi tersebut mencerminkan subtitusi yang tidak sem- purna antara kepentingan publik dan pribadi. Kedua, fungsi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan teknik jaringan dan memperoleh hasil yang lebih tajam. Bentuk umum model ini adalah sebagai berikut: (persamaan 4) Di mana Ui(ci,G) merepresentasikan maksimum utilitas dari par- tisipasi dalam kegiatan sukarela oleh setiap individu. Selanjutnya, bahwa setiap agen dianugerahi kekayaan (w) secara eksogen, dan da- pat menghabiskan endowment­nya untuk konsumsi pribadi (ci) atau mengontribusikan sebagian waktunya (pi) ke barang publik (G), kontribusi sukarela masyarakat (P) dan pemerintah setempat (D). G sebagai barang publik dibangun oleh partisipasi masyarakat (P) dan pengeluaran pemerintah (D), sehingga diperoleh G=P+D. Se men- tara, tingkat kepercayaan pada aparat desa (qi) mengikuti pola qi=niρ (pi-ti), di mana niρ merupakan tingkat kepercayaan pada pi- hak lain yang menyiratkan bahwa agen i percaya pada pemerintah dari kontribusinya jika berinteraksi lebih banyak dengan orang lain, 597
namun, dibatasi oleh kemauan warga mengurangi kesejahteraannya seperti pada persamaan 1. Secara sederhana, kami mengelaborasi hasil persamaan yang diru- muskan oleh Chih (2016), tanpa mengikutsertakan variabel norma. Sehingga, probability dari keikutsertaan individu pada kegiatan suka rela mengikuti persamaan berikut: (persamaan 5) Di mana, pijadalah probability keikutsertaan individu pada ke- giatan sukarela, yang selanjutnya disebut sebagai Volentaryij, yaitu keikutsertaan warga pada kegiatan sukarela individu ke i dan desa ke j. Sementara wij merupakan vektor kontrol yang memengaruhi penu- runan utilitas seseorang untuk mengikuti kegiatan sukarela, yang dipengaruhi oleh 1-t berupa pemotongan waktu dan tenaga, dan 1-α sebagai koefisien. P-i merupakan kontribusi warga selain dari agen ekonomi yang sedang diukur probabilitasnya dan D merupa- kan DD yang dikelola oleh desa selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2015, 2016, dan 2017. 3.1. Model Empiris Persamaan (6) akan dilakukan estimasi dengan regresi logistik se cara cross section dengan data time lag pada tahun 2017. Periode per- ubahan anggaran desa secara time­lagyang akan digunakan adalah tahun 2015, 2016, dan 2017. Dalam menganalisis hasil estimasi model logit tidak bisa secara langsung dilakukan dengan interpre tasi koefisien seperti pada regresi OLS. Karena nilai koefisien regresi pada probit hanya menggambarkan hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen. Menginterpretasikan model logit salah satunya adalah dengan menggunakan marginal effect. Bentuk umum persamaan (6), yaitu model probabilitas ke- ikutsertaan dalam kegiatan sukarela adalah sebagai berikut: 598
(persamaan 6) Di mana keterangan masing-masing parameter terdapat dalam Tabel 2. Tabel 2. Keterangan Variabel Penelitian No 1 Endogen Voluntaryij (individu) Variable Keterangan Dummy (1=Berpartisipasi, 0=Tidak berpartisipasi) pada individu ke-i dan desa ke-j 2 Exogen (variable of interest) Jumlah Dana Desa (DD) di desa ke-j pada tahun 2015 (t-2) Jumlah Dana Desa (DD) di desa ke-j pada tahun 2016 (t-1) Jumlah Dana Desa (DD) di desa ke-j pada tahun 2017 (t) Dummy percaya pada pemerintah desa pada individu ke-i dan desa ke-j GovDisTrustij Tidak percaya (1-0) Percaya (referensi) SocialSatisfactionij Kepuasan Kehidupan Sosial (Skala 0-10), di mana skor 5 ke bawah semakin tidak puas, dan skor 5 ke atas semakin puas Jumlah warga yang ikut serta dalam partisipasi sukarela selain individu ke-i 599
3 Exogen (Control) Individu JKij Usiaij Pendapatanij Dummy jenis kelamin individu ke i desa ke j: Perempuan (1-0) Laki-laki (referensi) Umur dalam tahun individu ke i desa ke j Kelompok pendapatan individu ke i desa ke j Wilayah - PdkKadesj Dummy pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa: JKj Wilayah Jumlah Dummy SD kebawah (1-0) Dummy SMP (1-0) Dummy SMA (1-0) Dummy Sarjana (referensi) - Dummy jenis kelamin kepala desa ke j: Perempuan (1-0) Laki-laki (referensi) - Dummy wilayah: Non-Jawa (1-0) Pulau Jawa (referensi) - Jumlah penduduk dalam satu desa - Luas wilayah desa Penduduk - Luas Wilayah 4 Error individu ke i desa ke j 3.2. Sumber Data Kajian ini diselesaikan dengan data hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) 2017 dan pendataan Potensi Desa (PODES) 2018. Sementara, variabel endogen diperoleh dari pengklasifikasian partisipasi sukarela pada aksi bersama dalam penyediaan barang publik sejalandengan penelitian Zhang dan Paudel (2019), untuk mengukur willingness to participate. Data SPTK 2017 dan pendata- an PODES 2018 secara terperinci diuraikan di bawah ini. 3.2.1 Data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan data dari survei SPTK tahun 2017 guna: (1) mengamati perilaku masyarakat dalam meng- 600
ikuti kegiatan bersama demi kepentingan umum (seperti memba- ngun fasilitas umum, kerja bakti, siskamling, dll.); (2) melihat tingkat kepercayaan pada pemerintah desa yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai kontrol untuk melihat perilaku ma- syarakat dalam mengikuti kegiatan bersama; dan (3) mengamati karakteristik masyarakat guna memahami perilaku masyarakat dalam mengikuti kegiatan bersama, khususnya responden survei SPTK 2017. Responden rumah tangga yang dipilih secara acak (random). Metode sampling (sampling method) yang digunakan untuk memilih sampel adalah two stage one phase sampling. Target data SPTK 2017 untuk survei tingkat nasional sebesar 75.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 487 kabupaten/kota. Namun, hasil survei ini diperoleh tingkat respons sebesar 72.317 responden rumah tangga. 3.2.2 Data Potensi Desa (Podes) Sumber data berikutnya adalah dari data Podes 2018, yang menye- diakan informasi tentang Dana Desa (DD) di semua desa di Indonesia. Pendataan ini mencakup 75.436 desa yang dilaksanakan selama tiga kali dalam sepuluh tahun. Pendataan ini mencakup in- formasi karakteristik desa termasuk sumber utama pendapatan, se- lain itu pada data ini mencakup kependudukan dan ketenagakerja- an, perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi bencana alam, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sosial budaya, fasilitas olahraga dan hiburan, angkutan, komunikasi, dan infor masi, penggunaan lahan dan fasilitas ekonomi, kondisi keamanan, ke- uangan dan aset desa, serta keterangan aparatur pemerintahan desa. Sementara, untuk fokus pada kajian ini, variabel yang digunakan dalam penelitian adalah data Dana Desa 2015, 2016, dan 2017, serta data karakteristik desa. 601
3.2.3 Dataset Gabungan Penggabungan data SPTK 2017 dan Podes 2018 memerlukan kode desa dari masing-masing dataset. Sementara, kode desa pada tahun yang berbeda, memerlukan kode perubahan wilayah dari tahun 2017 ke 2018, sehingga membuat proses penggabungan dataset ini men- jadi sulit. Dalam menghadapi tantangan ini, peneliti membangun data sedemikian rupa sebagai berikut: a. Menyiapkan kode perubahan wilayah tahun 2017 semester 2 ke kode desa hasil Podes 2018. b. Kemudian menggabungkan SPTK 2017 dengan Podes 2018 menggunakan ID Desa di dalam dataset history perubahan wilayah masing-masing. c. Rumah tangga yang tersedia di SPTK 2017 sebesar 72.317 rumah tangga sampel. Sementara jumlah desa pada data Podes 2018 sebanyak 75.436 unit desa. Secara keseluruhan, kami behasil menggabungkan 44.690 responden rumah tangga sampel serta rincian perilaku dan karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini. Tabel 3. Statistik Diskriptif dari variabel dependen dan independen Variable Endogen Voluntary Variable label Partisipasi warga desa untuk mengikuti kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum secara sukarela Min 0 Max 1 Mean Std. Dev. 0.705147 0.455982 Interest variable DD2015 DD2016 DD2017 Logaritma Natural dari Realisasi dana desa tahun 2015 Logaritma Natural dari Realisasi dana desa tahun 2016 Logaritma Natural dari Realisasi dana desa tahun 2017 0 2.079442 0 6.882438 6.893656 6.905753 5.651532 0.303352 6.445777 0.191288 6.678121 0.270106 602
GovDisTrust Persepsi: ketidakpercayaan Social Satisfaction CollAction warga desa pada pemerintah desa, bahwa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Persepsi responden terhadap kepuasan pada kehidupan sosialnya (0-10) Jumlah warga desa yang mengikuti partisipasi sukarela dikurangi 1 0 0 0 1 10 9790.3 0.135086 0.341819 7.640792 1.331247 869.403 816.4568 Individu Control JK_Resp Usia_Resp Pendapa~p Jenis kelamin responden Usia Responden Kelompok pendapatan responden 0 14 1 1 98 5 0.497494 0.499999 46.79253 13.67654 3.849273 1.192091 Community Control JK_Kades PDK_ KepalaDesa PDK_ KepalaDesa JawaBali Jenis kelamin kepala desa Pendidikan kepala desa (SMP ke bawah) Pendidikan kepala desa (SMA) Dummy Wilayah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali Jumlah Penduduk di Desa Luas Wilayah di Desa (km2) Jml_PDK Luas_ Wilayah 0 0 0 0 87 0.03 1 1 1 1 92400 12350 0.086865 0.28164 0.096912 0.295841 0.617745 0.485944 0.653256 0.475939 4002.804 4252.721 27.64391 205.13 Sumber: Diolah dari Data SPTK 2017 dan Podes 2018 3.3. Statistik Diskriptif dari Variabel Penelitian Data SPTK 2017 digunakan karena disesuaikan dengan pencairan Dana Desa yang sudah tiga tahun berjalan, sehingga peningkatan anggaran di desa sudah dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Namun kelemahan dari SPTK ini bukan merupakan sumber data longitudinal antar tahun, sehingga tidak dapat mem- berikan informasi panel antar individu dan antar tahun. Data yang digunakan adalah data cross section saat tahun t. Unit observasi adalah individu kepala rumah tangga atau pasangan, karena keikut- sertaan warga dalam kegiatan sukarela gotong royong biasanya merupakan perwakilan dalam keluarga, bukan seluruh anggota keluarga. 603
Pada data SPTK 2017, banyaknya warga yang ikut partisipasi su- karela pada kegiatan bersama untuk kepentingan umum, diagregasi dari banyaknya warga yang ikut serta. Selain itu, sesuai dengan per- samaan yang dirumuskan oleh Chih (2016), unit observasi diku- rangi 1. Kemudian variabel lainnya dari data individu ini digunakan sebagai vector control individu, untuk menghindari omitted variable bias. Selanjutnya, data desa yang diperoleh dari Podes 2018, utama- nya untuk mendapatkan Dana Desa tahun 2015, 2016, dan 2017. Selain itu untuk mendapatkan data vector control data wilayah, omitted variable bias dihindarkan. Data Dana Desa yang digulirkan setiap tahun sebagai variabel kebijakan dilakukan treatment oleh pe- merintah. Data-data yang digunakan pada penelitian ini dapat dili- hat deskripsinya pada Tabel 3 berikut. 3.4. Metode Estimasi Estimasi dari parameter dalam kajian ini menggunakan linier dengan pendekatan model logit pada data yang bersifat time­lag. Tujuannya melihat perilaku seseorang dalam partisipasi sukarela demi kepen- tingan umum dari kebijakan yang bersifat time­lag dalam periode tertentu, yaitu Dana Desa tahun 2015, 2016, dan 2017. Kajian ini memanfaatkan dua pengujian regresi binary logit dan multinomial logit. Binary logit digunakan untuk memodelkan varia- bel hasil nominal, di mana peluang log dari hasil dimodelkan sebagai kombinasi linear dari variabel prediktor. Tujuannya untuk mempre- diksi probabilitas dari kemungkinan hasil yang berbeda dari variabel dependen terdistribusi secara binary, yaitu 0 dan 1, yang diprediksi oleh seperangkat variabel endogen (yang mungkin bernilai nyata, bernilai biner, bernilai kategorikal, dll.). Sementara multinomial logit digunakan untuk memeriksa derajat peluang partisipasi sese- orang dalam mengikuti aksi bersama, di mana ada 4 kategori varia- bel endogen yaitu tidak berpartisipasi (0), jarang berpartisipasi (1), sering berpartisipasi (2), dan selalu berpartisipasi (3). Kedua esti masi 604
ini menghasilkan kesimpulan yang konsisten (Lampiran A2). Selan- jutnya, fokus analisis ini akan mengupas estimasi yang diperoleh dari binary logit, untuk menentukan perilaku seseorang dalam partisi pasi secara sukarela. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Validasi Model Kajian ini menguji beberapa hasil, di antaranya diidentifikasi setelah program Dana Desa berjalan, sehingga penting memastikan temuan pada kajian ini agar dapat mendeteksi hasil positif palsu yang diha- silkan dari pengujian beberapa hipotesis. Salah satu metode populer adalah metode Benjamini-Krieger-Yekutieli (BKY), yang mengontrol penemuan palsu (Benjamini et al., 2006). Pengujian ini bertujuan membatasi proporsi penolakan yang diharapkan berupa kesalahan tipe I, atau false positive (Anderson, 2008). Ada tahapan yang dila- kukan untuk mendeteksi kesalahan tipe I. Tahapan untuk menunjukkan bahwa hasil-hasil regresi kuat, kami menggunakan beberapa pendekatan berikut: (1) kami memo- delkan hanya dengan variabel interest, yaitu jumlah partisipan dan nilai dana desa tahun 2015, 2016, dan 2017. Hasilnya menunjuk- kan bahwa arah dan signifikansi awal kami jadikan patokan agar da- pat menentukan pola variabel X terhadap Y. (2) kemudian kami me- modelkan variabel interest dengan endowment individu sebagai vector control, yang bertujuan memeriksa kestabilan arah variable of interest sekaligus memeriksa apakah ada omitted variable bias. (3) lalu kami membuat full model dengan memasukkan endowment wilayah desa sebagai vector control wilayah, dengan maksud memeriksa kestabilan arah variable of interest sekaligus memeriksa apakah ada omitted vari­ able bias. (4) Kemudian menambahkan tiga variabel penjelas yang menjadi bagian dari variabel variable of interest, guna memeriksa kes- tabilan arah variable of interest sekaligus memeriksa apakah variable 605
of interest yang digunakan sudah mewakili tujuan penelitian. (5) Ter- akhir, pada model binary logit ini kami melakukan pemotongan sampel secara acak dari separuh sampel yang ada, tujuannya untuk melihat kestabilan arah dan kestabilan signifikansi. Selengkapnya ada di Lampiran A1. Akhirnya, hasil dan temuan dari semua model yang diperiksa memberikan pola yang konsisten di berbagai model. Singkatnya, hasil binary logit yang kami hasilkan kuat, variable of interest yang kami gunakan menggambarkan perilaku dari partisipasi sukarela. 4.2. Hasil Estimasi Pembangunan desa dilaksanakan oleh dua kepentingan, yaitu peme- rintah desa dan masyarakat. Keduanya berkolaborasi untuk meng- hasilkan barang publik (public goods), baik itu infrastruktur maupun jasa kemasyarakatan. Warga desa secara rela berpartisipasi menye- diakan jasanya secara gotong royong. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa warga desa akan tetap ikut serta secara sukarela dalam mela- kukan gotong royong, baik saat ada Dana Desa maupun tidak tidak. Selanjutnya, sebelum diperoleh hasil estimasi terbaik, terlebih dahu- lu dilakukan uji fit terhadap modelnya. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model logistik biner, yang telah dibandingkan atau memperhitungkan pengujian model lain. Pengujian fit model dari masing-masing pengkategorian variabel endogen antara binary logit, OLS, dan Multinomial Logit. Model OLS dan Multinomial Logit ini kami hasilkan bertujuanmemastikan bahwa pola yang di- hasilkan untuk melihat perilaku agen ekonomi dalam partisipasi sukarela tidak berubah. 606
Tabel 2. Perbandingan Fit Test antara Binary Logit, OLS, dan Multinomial Logit Fit Test Chi2 Pseudo R2 LL BIC AIC Binary Logit 5391.97500 0.10512 -22949.92213 46070.23416 45931.84425 Metode Estimasi OLS - -24049.11237 48268.61466 48130.22475 Multinomial Logit 7537.20903 0.06757 -52003.09821 104517.36616 104102.19642 Sumber: Diolah peneliti Model OLS dan multinomial logit membantu kami memastikan bahwa model yang kami gunakan adalah model yang kuat. Multino- mial logit kami gunakan untukmelihat derajatpeluang partisipasi seseorang dalam aksi bersama seperti yang dilakukan oleh Zhang & Paudel (2019), dengan demikiandapat diketahui derajat perilaku warga desa yangikut berpartisipasi sukarela pada aksi bersama. Hasil ini mendukung binary logit sebagai model utama penelitian. Pengu- jian fit model pada Tabel 2 menunjukkan bahwa model binary logit layak digunakan. Pertama, variabel endogen memiliki dua kategori nol dan satu. Kedua, model yang digunakan signifikan dengan nilai Chi2 sebesar 5391,975. Sementara, variabel eksogen mencerminkan perubahan variabel endogen yang sedang diteliti. Nilai Pseudo R2 sebesar 0,10512 atau 10,512%, bahwa variabel eksogen mampu menjelaskan 10,512% pada perilaku agen ekonomi untuk berparti- sipasi secara sukarela. Hasil dari model binary logit (Lampiran A2) diperoleh persama- an berikut. 607
Intepretasi intercept. Model binomial logit ini menghasilkan In­ tercept sebesar 1,52114, yang berarti bahwa penduduk laki-laki me- naruh kepercayaan pada pemerintah desa, peluang ikut berpartisi- pasi sukarela demikepentingan umum sebesar 4,577441 kali dari warga lain yang tidak ikut berpartisipasi sukarela (Lampiran A3). Jika dilihat dari nilai odds rasio, yaitu probabilitas terjadinya suatu outcome (peristiwa) dengan probabilitas tidak terjadinya outcome tersebut, maka pada kasus ini peluang warga desa untuk ikut serta pada partisipasi sukarela (4,577441 /(1+4,577441)) sebesar 0,82071 atau 82,071% penduduk bersedia mengikuti kegiatan sukarela de- mikepentingan umum. Sederhananya, jika ada 100 warga, maka akan ada potensi 82 warga bersedia mengikuti aksi bersama secara sukarela. Temuan berikutnya terjadi crowding­in effect antara Dana Desa tahun 2015 terhadap partisipasi sukarela demi kepentingan umum pada tahun 2017. Hasil yang didapatkan dari estimasi model logit ini mengkonfirmasi nilai parameter Dana Desa tahun 2015 sebesar 0,11974. Nilai parameter beta ini bernilai positif dan signifikan ter- hadap perilaku seseorang untuk ikut berpartisipasi secara sukarela namun bukan dalam tahun yang sama. Hasil model logit ini meng- konfirmasi peluang untuk ikut berpartisipasi sukarela dengan ang- 608
garan Dana Desa yang tinggi di tahun 2015 dari nilai odds ratio yang dihasilkan. Peluang seseorang berpartisipasi secara sukarela sebesar 1,127204 jika dibandingkan dengan yang tidak berpartisipasi secara sukarela. Dengan demikian, probabilitas untuk tidak mengikuti aksi bersama secara sukarela adalah sebesar 52,990% (1,127204 / (1+1,127204)). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa potensi crowding­in atau keikutsertaan warga dalam partisipasi sukarela akan meningkat setelah melihat hasil dari penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, banyaknya peserta dalam aksi bersama secara suka- rela juga memengaruhi keinginan seseorang untuk ikut berpartisi- pasi secara sukarela. Hasil kajian ini menunjukkan nilai parameter sebesar -0,00028. Nilai negatif dan signifikansi pada parameter ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang ikut berpartisi- pasi, maka agen yang sedang diteliti akan cenderung tidak ikut ber- partisipasi, karena sudah banyak partisipannya. Peluang seseorang untuk berpartisipasi secara sukarela adalah sebesar 0,999720 kali dari warga yang tidak ikut berpartisipasi. Jika dilihat dari nilai odds ratio-nya, maka diperoleh sebesar 0,49993 atau 49,993% penduduk bersedia mengikuti kegiatan su- karela demi kepentingan umum, atau dari 100 orang di desa yang berpartisipasi sukarela dalam penyediaan barang publik, 49 orang diantaranya memiliki potensi tidak bersediaikut partisipasi. (0,999720/(1+0,999720)) Sementara itu, ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa memiliki potensi crowding­out effect, yaitu ketidakpercayaan warga menurunkan peluang warga untuk partisipasi sukarela. Hasil kajian ini adalah tingkat ketidakpercayaan pada aparat desa memiliki nilai parameter sebesar -0,23586. Nilai negatif dan signifikansi pada parameter ini menunjukkan, jika warga tidak percaya pada pemerin- tah desa maka peluang warga desa untuk ikut partisipasi secara suka- rela akan menurun. Peluang seseorang untuk berpartisipasi secara sukarela sebesar 0,789891 kali dari warga yang tidak ikut berpartisi- pasi. Jika dilihat dari nilai odds ratio-nya, maka diperoleh (0,789891/ (1+0,789891)) sebesar 0,4413 atau 44,13% penduduk bersedia 609
mengikuti kegiatan sukarela demikepentingan umum. Secara proba- bilitas, dari 100 orang yang tidak percaya pada pemerintah desa, ha- nya 44 orang yang berpeluang ikut berpartisipasi. Temuan lain dari penelitian ini adalah dari sisi jenis kelamin, ada bias gender dalam keikutsertaan dalam partisipasi sukarela untuk ke- pentingan umum. Kajian ini memberi temuan nilai parameter dum- my jenis kelamin (laki-laki -0, perempuan -1) sebesar -1,58030. Ni- lai parameter beta ini memberi gambaran bahwa perempuan lebih cenderung tidak berpartisipasi secara sukarela. Peluang seseorang berpartisipasi perempuan sebesar 0,205913, maka probabilitas un- tuk tidak mengikuti aksi bersama secara sukarela hanya sebesar 17,075% (0,205913/(1+0,205913)). Kondisi ini memberi gambar- an, potensi partisipasi sukarela untuk pemenuhan barang publik di- dominasi oleh laki-laki. Temuan tambahan pada kajian ini ada enam potensi partisipasi sukarela untuk kepentingan umum. Pertama, penduduk yang tidak percaya pada pemerintah desa cenderung tidak ikut berpartisipasi secara sukarela. Kedua, semakin tua warga cenderung semakin ku- rang berpartisipasi. Ketiga, semakin besar pendapatan seseorang, maka partisipasi sukarela demi kepentingan umum di lingkungan- nya semakin berkurang. Keempat, potensi partisipasi sukarela demi- kepentingan umum di luar Jawa-Bali lebih rendah dari Jawa-Bali. Kelima, semakin luas wilayah desa maka potensi partisipasi sukarela demikepentingan umum tersebut semakin kurang. 4.3. Diskusi Hasil estimasi dengan ekonometri pada kajian telah mengkonfir masi beberapa kondisi, yaitu Dana Desa dapat memberi efek crowding­in namun tidak terjadi pada tahun yang sama. Terdapat time­lag t-2 yaitu realisasi Dana Desa tahun 2015 berdampak positif dan signi- fikan secara konsisten pada partisipasi sukarela. Sementara itu, keti- dakpercayaan warga pada pemerintah desa menurunkan peluang 610
partisipasi sukarela. Selain itu, jumlah partisipanurun memengaruhi partisipasi sukarela. Temuan utama ini terkonfirmasi dari hasil eko- nometrik yang diolah dalam kajian ini. Pertama potensi crowding-in effect terjadi akibatpeningkatan hu- bungan searah antara anggaran Dana Desa dan peluang partisipasi sukarela warga desa untuk penyediaan barang publik pada tahun yang berbeda. Pada tahun 2015, Dana Desa pertama kali digulirkan oleh pemerintah, harapan substitusi cost dalam rangka penyediaan barang publik, meningkatkan peluang warga desa dalam partisipasi sukarela. Dana Desa telah menjadi kompensasi dari sumber daya yang dikeluarkan oleh warga untuk penyediaan barang publik, memberi pengaruh yang positif dan signifikan setelah hasil penggu- naan Dana Desa bisa dirasakan hasilnya dan dimanfaatkan oleh ma- syarakat. Skema kompensasi ini sejalan dengan penelitian yang dila- kukan oleh Zhang & Paudel (2019), kompensasi dapat membantu mengatasi hambatan sehingga meningkatkan kesediaan petani ber- partisipasi dalam konversi lahan lereng menjadi pertanian. Selain itu, ketidakpercayaan pada pemerintah menurunkan pe- luang partisipasi sukarela, terjadilah crowding-out effect. Hal ini se- irama dengan ilmu ekonomi modern di mana seseorang dikonsep- tualisasikan sebagai manusiayang rasional dan egois. Berdasarkan asumsi rasionalitas dan keegoisan tersebut, para ekonom telah mem- bangun pengetahuan teoretis yang luar biasa yang memungkinkan prediksi tepat dalam berbagai keadaan (Fehr & Gächter, 2012). Ke- percayaan pada tanggapan timbal balik ini dibenarkan, yang berarti semakin besar nilai manfaat yang ditawarkan, maka peluang berpar- tisipasi semakin besar. Sehingga, sangat memungkinkan terjadinya- penurunan peluang partisipasi sukarela untuk penyediaan barang publik, jika warga yang bersangkutan tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa apabila seorang pemimpin kelompok tidak mampu mengontrol kepercaya- an bawahannya, maka komitmen agen ekonomi akan menurunkan 611
keinginan berpartisipasi pada aksi bersama di dalam komunitas (Colquitt et al., 2007). Sementara itu, semakin banyak partisipanyang urun memuncul- kan peluang peningkatan jumlah free­riders, yaitu warga desa yang tidak ikut berpartisipasi sukarela pada penyediaan barang publik. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter individu me- mengaruhi kesediaan warga desa berpartisipasi dalam aksi bersama penyediaan barang publik, seirama dengan penelitian yang dilaku- kan oleh Zhang & Paudel (2019), meski berbeda dengan hasil yang disampaikan pada penelitian. Chih (2016) mengkonfirmasi bahwa peran norma sosial berupa partisipasi sukarela dapat berubah dengan adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan yang tepat, akibat- nya banyak atau sedikit partisipan tidak berdampak pada partisipasi sukarela. Hasil tambahan penelitian ini adalah bahwa potensi bias gender juga terjadi pada keikutsertaan dalam partisipasi sukarela demi ke- pentingan umum. Potensi ini juga terjadi di China (Zhang & Paudel, 2019)di mana laki-laki lebih dominan dalam partisipasi suka rela, berbeda dengan penelitian oleh Dieckmann, Grimm, Unfried, Utikal, & Valmasoni, (2016). Pada penelitian Dieckmann et al. (2016) tercermin bahwa di Eropa perempuan memberikan kontribusi lebih banyak dalam partisipasi secara sukarela demi pe- nyediaan barang publik. Temuan ini memberi gambaran bahwa ada hal lain seperti karakteristik wilayah juga memengaruhi kesediaan warga desa berpartisipasi sukarela dalam aksi bersama demi penyedi- aan barang publik (Chih, 2016). Bias jender terjadi pada partisipasi sukarela untuk aksi bersama berupa penyediaan barang publik di Indonesia bersifat fisik, di mana kaum laki-laki mendominasi di dalamnya. Sementara kaum perem- puan lebih cenderung pada pemberdayaan seperti program kaderi- sasi atau barang publik yang berupa jasa, pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayaai dengan dana desa misalnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyelenggaraan Taman 612
Belajar Masyarakat (TBM). Sementara untuk kegiatan ekonomi, pe- ran kaum perempuan dapat dilibatkan melalui BUMDes, Kelom- pok Usaha Bersama (KUBE), atau aktivitas ekonomi lainnya. De- ngan demikian, diperoleh keseimbangan pembangunan fisik dalam padat karya dengan pemberdayaan ekonomi yang digerakkan oleh kaum perempuan di desa, agar pembangunan desa tidak melulu di- dominasi oleh kaum lelaki yang terlibat pada aktivitas fisik program padat karya. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kajian ini merupakan gambaran awal potensi yang melibatkan war- ga desa dalam partisipasi sukarela demi penyediaan barang publik. Dengan adanya transmisi yang cukup panjang dan rumit antara stimulus fiskal dari Dana Desa dengan dampak di belakangnya, maka kita mengamati secara spesifik aktivitas ekonomi tertentu agar dapat menyaksikan dampak pemanfaatan stimulus fiskal. Karena adanya perbedaan transmisi yang digunakan, hasil analisis dapat berbeda. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan hasil kajian ini adalah se- bagai berikut. Pertama, Dana Desa memiliki dampak positif dan signifikan ter- hadap partisipasi sukarela demi kepentingan umum dalam rangka pemenuhan barang publik. Namun demikian, dampak ini tidak di- rasakan pada tahun yang sama, sehingga potensi peningkatan pe- luang partisipasi sukarela bisa jadi akan dirasakan dua tahun kemu- dian setelah Dana Desa digulirkan, yaitu setelah barang publik bisa dinikmati bersama oleh masyarakat desa. Namun sayangnya, Dana Desa pada tahun yang sama berhubungan negatif, meskipun tidak signifikan. Sehingga, tepat tidaknya penggunaan Dana Desa memi- liki dampak pada partisipasi sukarela warga untuk aktif dalam ke- pentingan umum, dengan catatan bila pemerintah desa mengalo- kasikan anggaran Dana Desanya dengan tepat. Agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran sesuai kebutuhan warga, pemerintah desa 613
perlu mengaturnya dengan menyelenggarkan musyawarah desa se- belum kegiatan penyediaan barang publik yang melibatkan warga dilaksanakan. Kedua, ketidakpercayaan pada pemerintah desa menurunkan pe- luang partisipasi sukarela, sehingga pemerintah desa perlu bersikap dan bertindak terbuka dalam penggunaan Dana Desa tersebut. Po- tensi menurunnya peluang dalam kegiatan partisipasi sukarela untuk membangun desa yang berdampak pada menurunnya asas pemba- ngunan desa sudah tentu menjadi kekhawatiran bersama. Hal ini seirama dengan kepuasan warga terhadap kehidupan sosialnya. Se- makin puas warga pada kehidupan sosialnya, semakin tinggi peluang untuk berpartisipasi secara sukarela. Sehingga, agar setiap warga me- rasa puas dengan kehidupan sosialnya, pemerintah desa wajib me- nunjukkan keterbukaan penggunaan Dana Desa, baik dalam peng- gunaan pembangunan, pemberdayaan, bantuan sosial, maupun pa- dat karya. Ketiga, peran serta masyarakat dalam jumlah banyak memiliki potensi meningkatkan free­riders, dan berdampak pada berkurannya peluang warga yang ikut serta dalam partisipasi sukarela. Hal ini di- picu oleh sudah banyaknya jumlah orang yang secara sukarela ikut berpartisipasi, sehingga peluang berpartisipasi pun berkurang. Per- soalannya, apabila pembangunan desa dilakukan tanpa melibatkan partisipasi warga, dampaknya akan lebih memengaruhi peluang war- ga untuk partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan program padat karya atas penggunaan Dana Desa supaya potensi partisipasi sukarela demi kepentingan umum tersebut dapat meningkat. Kegiatan penyediaan barang publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam skema padat karya perlu secara spesifik diatur oleh pemerintah desa dengan tujuan agar tidak semua pembangunan desa didominasi oleh kegiatan yang bersifat padat karya. Dalam hal ini, masyarakat dapat dilimpahi tanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan beberapa kegiatan penyediaan barang publik. 614
KETERBATASAN PENELITIAN Kajian ini adalah pijakan awal evaluasi Dana Desa terhadap perilaku warga desa, sehingga sangat memungkinkan terjadinya endogenity, salah satunya adalah Dana Desa juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa atau perilaku yang bersifat persepsi lainnya. Oleh karenanya, pada masa depan peneli- tian berikut diharapkan dapat memfokuskan diri pada bagaimana hubungan antara Dana Desa terhadap trust atau perilaku lainnya agar kajian ini bisa diperkaya. DAFTAR PUSTAKA Anderson, M. L. (2008). "Multiple inference and gender differences in the effects of early intervention: A reevaluation of the Abece- darian, Perry Preschool, and Early Training Projects."Journal of the American Statistical Association, 103(484), 1481-1495. Bell, M. M. (1998). The dialogue of solidarities, or why the lion spared androcles. Sociological Focus, 31(2), 181-199. doi.org/10.1080/00380237.1998.10571100 Benjamini, Y., Krieger, A. M., & Yekutieli, D. (2006). "Adaptive li- near step-up procedures that control the false discovery rate." Biometrika, 93(3), 491-507. met/93.3.491 Bergantiños, G., & Massó, J. (2012). The division problem with vo­ luntary participation. 371-406. s00355-011-0530-9 Cervero, R., Golub, A., & Nee, B. (2007). "City CarShare longer- term travel demand and car ownership impacts."Transportation Research Record, 1992, 70-80. 09 Chih, Y. Y. (2016). "Social network structure and government provi- sion crowding-out on voluntary contributions."Journal of Beha­ 615
vioral and Experimental Economics, 63, 83-90. org/10.1016/j.socec.2016.05.008 Coleman, J. S. (1990). "Rational Organization."Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 9(2), 94-105. 07399863870092005 Colquitt, J. A., Scott, B. A., & Lepine, J. A. (2007). Trust , Trust­ worthiness , and Trust Propensity : A Meta­Analytic Test of Their Unique Relationships With Risk Taking and Job Performance. 92(4), 909-927. Dieckmann, A., Grimm, V., Unfried, M., Utikal, V., & Valmasoni, L. (2016). "On trust in honesty and volunteering among Euro- peans: Cross-country evidence on perceptions and behavior." European Economic Review, 1-29. euroecorev.2016.01.011 Evans, D. K., Holtemeyer, B., & Kosec, K. (2019). "Cash transfers increase trust in local government."World Development, 114, 138-155. Fehr, E., & Gächter, S. (2012). "How effective are trust- and recipro- city-based incentives?" In Economics, Values, and Organization (Vol. 1, Issue 12, pp. 337-363). Cambridge University Press. Flora, J. L. (1998). "Social capital and communities of place."Rural Sociology, 63(4), 481-506. 1998.tb00689.x Fukuyama, F. (1997). "The Handbook of Social Capital."Social Ca­ pital. The Tanner Lectures on Human Values, 17(2), 377-484. Guido, A., Robbett, A., & Romaniuc, R. (2019). "Group formation and cooperation in social dilemmas: A survey and meta-analytic evidence."Journal of Economic Behavior and Organization, 159, 192-209. Hotte, N., Kozak, R., & Wyatt, S. (2019). "How institutions shape trust during collective action: A case study of forest governance 616
on Haida Gwaii."Forest Policy and Economics, 107(May), 1-11. Kahan, D. M. (2003). "The logic of reciprocity: Trust, collective ac- tion, and law."Michigan Law Review, 102(1), 71-103. doi.org/10.2307/3595400 Ostrom, E., & Ahn, T. K. (2009). "The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action."Handbook of Social Capital (pp. 17-35). Ostrom, Elinor. (2011). "Background on the Institutional Analysis and Development Framework."Policy Studies Journal, 39(1), 7-27. Rogalska, E. (2014). "Crowding out and crowding in within Keynesian framework. Do we need any new empirical research them?"Economics and Sociology. concerning org/10.14254/2071-789X.2014/7-2/7 Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). "Not so different after all: A cross-discipline view of trust."Aca­ demy of Management Review, 23(3), 393-404. org/10.5465/AMR.1998.926617 Salman, D. (2012). Sosiologi Desa, Revolusi Senyap dan Tarian Kom­ pleksitas. Ininnawa. Smith, D. H. (1981). Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Suzuki, K. (2017). "Government expenditure cuts and voluntary ac- tivities of citizens: the experience of Japanese municipalities." Asia Pacific Journal of Public Administration, 6665, 1-18. htt- Zhang, Z., & Paudel, K. P. (2019). "Policy improvements and far- mers' willingness to participate: Insights from the new round of China's Sloping Land Conversion Program."Ecological Econo­ mics, 162(April), 121-132. con.2019.04.015 617
LAMPIRAN Lampiran A1. Robustness Test Model with Dummy Voluntary (1=Berpartisipasi, 0=Tidak Berpartisipasi) 618
KESEJAHTERAAN SOSIAL 619
Lampiran A2. Model Logit Perilaku Masyarakat untuk Berpar- tisipasi secara Sukarela Variable Logit Model With Dummy Voluntary 1= Berpartisi- pasi Sukarela 0=Tidak ikut partisipasi suka- rela Model Multinomial Logit Derajat peluang partisipasi 0=tidak pernah atau tidak ada kegiatan gotong royong Jarang (1) Sering (2) Selalu (3) _cons X_DD2015 X_DD2016 X_DD2017 X_CollAction XC_GovTrust XC_JK_Resp XC_Usia_Resp XC_Pendapa~p XC_Social_~p XCD_JK_Kades XCD_PDK_Ka~1 XCD_PDK_Ka~2 XCD_JawaBali XCD_Jml_PDK 1.52114*** (0.50465) 0.11974*** (0.03862) 0.04244 (0.06599) -0.05132 (0.04312) -0.00028*** (0.00002) -0.23586*** (0.03343) -1.58030*** (0.02451) -0.01417*** (0.00084) -0.04709*** (0.00987) 0.14170*** (0.00848) 0.05314 (0.04204) 0.03333 (0.04456) 0.01389 (0.02671) -0.45812*** (0.03218) 0.00000 0.00000) -0.00012** (0.00006) 0.16953 (0.62838) 0.02931 (0.04569) 0.20450** (0.08442) -0.01623 (0.05238) -0.00005** (0.00002) -0.11276*** (0.03916) -1.04868*** (0.02922) -0.01312*** (0.00101) -0.05794*** (0.01169) 0.02971*** (0.00995) 0.12369** (0.04923) 0.09181* (0.05249) -0.00835 (0.03188) -0.10726*** (0.03847) 0.00000 0.00000) -0.00011 (0.00007) 0.893 (0.5751) 0.19955*** (0.04491) -0.05405 (0.07458) -0.03956 (0.04971) -0.00044*** (0.00002) -0.34105*** (0.03915) -1.82856*** (0.02801) -0.01527*** (0.00098) -0.04764*** (0.01126) 0.19652*** (0.01006) 0.0034 (0.04859) -0.02951 (0.051) 0.01748 (0.03076) -0.62505*** (0.03763) 0.00000 0.00000) -0.00011 (0.00007) 0.36634 (0.75602) 0.12547** (0.05938) -0.03936 (0.09974) -0.18878*** (0.05946) -0.00061*** (0.00003) -0.28127*** (0.0537) -2.13367*** (0.0389) -0.01317*** (0.00133) -0.00555 (0.01527) 0.33007*** (0.01443) 0.01857 (0.066) 0.07703 (0.06758) 0.06847 (0.04205) -1.07739*** (0.05117) -0.00002*** -0.00001) -0.00064** (0.00028) XCD_Luas_W~h 620
N chi2 r2_p ll bic aic 42166.00000 5453.32322 0.10632 -22919.24801 46008.88594 45870.49603 42166.00000 7753.28510 0.06951 -51895.06018 104301.29009 103886.12035 Standard errors in parentheses * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 Sumber: Diolah oleh peneliti 621
Lampiran A3. Antilog Koefisien α dan β pada Model Logit Variabel Satuan Koefisien α dan β Antilog eα dan eβ Y_Particip~e Apakah ikut berpartisipasi secara sukarela? (ya/tidak) _cons X_DD2015 X_DD2016 X_DD2017 X_GovDisTrust X_Social_~p X_CollAction XC_JK_Resp XC_Usia_Resp XC_Pendapa~p XCD_JK_Kades XCD_PDK_Ka~1 XCD_PDK_Ka~2 XCD_JawaBali XCD_Jml_PDK XCD_Luas_W~h Ln (Dana Desa 2015) Ln (Dana Desa 2016) Ln (Dana Desa 2017) Apakah anda tidak percaya? (ya/tidak) Skala Kepuasan Sosial (0-100) Jumlah Partisipan dikurangi 1 Perempuan? (ya/tidak) tahun Kategori pendapatan Perempuan? (ya/tidak) Kurang dari SMA? (ya/tidak) SMA? (ya/tidak) Luar Jawa Bali? (ya/tidak) Jumlah Orang Hektar (ha) 1.52114 0.11974 0.04244 -0.05132 -0.23586 0.14170 -0.00028 -1.58030 -0.01417 -0.04709 0.05314 0.03333 0.01389 -0.45812 0.00000 -0.00012 4.577441 1.127204 1.043353 0.949975 0.789891 1.152231 0.999720 0.205913 0.985930 0.954002 1.054577 1.033892 1.013987 0.632472 1.00000 0.99988 Sumber: Diolah oleh peneliti Lampiran A4. Odds Ratio 622
Lampiran A5. Uji Kolinearitas Variable X_DD2015 X_DD2016 X_DD2017 XC_GovTrust XC_Social_Resp X_CollAction XC_JK_Resp XC_Usia_Resp XC_Pendapatan_Resp XCD_JK_Kades XCD_PDK_Kades1 XCD_PDK_Kades2 XCD_JawaBali XCD_Jml_PDK XCD_Luas_Wilayah Mean VIF Det(correlation matrix) VIF 1.05 1.1 1.04 1.02 1.02 2.05 1.03 1.05 1.04 1.07 1.28 1.31 1.79 1.59 1.01 1.23 0.2373 SQRT VIF 1.02 1.05 1.02 1.01 1.01 1.43 1.01 1.02 1.02 1.03 1.13 1.14 1.34 1.26 1.00 Tolerance 0.9519 0.9124 0.9588 0.9788 0.9829 0.4881 0.9751 0.9551 0.9644 0.9367 0.7801 0.7636 0.5601 0.6294 0.9926 R-Squared 0.0481 0.0876 0.0412 0.0212 0.0171 0.5119 0.0249 0.0449 0.0356 0.0633 0.2199 0.2364 0.4399 0.3706 0.0074 1/VIF 0.952381 0.909091 0.961538 0.980392 0.980392 0.487805 0.970874 0.952381 0.961538 0.934579 0.78125 0.763359 0.558659 0.628931 0.990099 623
Bagian IV PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA
Bab 19 KoNDISI PARIwISATA bAlI DI TENGAh wAbAh CovID-19: REAlITAS DAN RESPoNS KEbIjAKAN Ni Nyoman Reni Suasih89 dan Putu Yudy Wijaya90 1. PENDAHULUAN Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) mulai merambah Indonesia awal Maret 2020.Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Ketika mengumumkan pasien positif Covid-19 untuk kasus 01 dan 02. Setelah pengumuman tersebut, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Sehingga peme- rintah mulai memberlakukan pembatasan pergerakan manusia ber- dasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ke- daruratan Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah sesungguhnya menyadari bahwa dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat maka akan berdampak pada kon- disi ekonomi, di sisi lain pemerintah juga tidak dapat mengesam- 89Ikatan Doktor Ekonomi Universitas Udayana, Bali 90Ikatan Doktor Ekonomi Universitas Udayana, Bali | 627
pingkan risiko kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui, virus Corona dapat menyebar dengan mudah dan masif apabila masyara- kat tidak melaksanakan protokol kesehatan, dan risiko itu akan se- makin tinggi apabila masyarakat beraktivitas di dalam kerumunan. Sebagai salah satu upaya membatasi kerumunan, pemerintah sempat menutup sementara seluruh destinasi wisata, sehingga serta merta sektor pariwisata turut mengalami kelumpuhan akibat pandemi Covid-19 (Wallakula, 2020). Sebagaimana diketahui, Bali merupakan destinasi wisata yang pa- ling populer di Indonesia sejak tahun 1980an (Chong, 2019). Se- hingga wajar bila perekonomian Bali (secara makro maupun mikro) ditopang dan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata Bali telah beberapa kali mengalami guncangan, pertama kasus pe- rang Irak, selanjutnya perang Teluk, bom Bali 1, kasus SARS, bom Bali 2, kasus MERS, erupsi Gunung Agung dan saat ini pandemi Covid-19 yang ternyata berdampak lebih dahsyat bagi pariwisata Bali.91 Tabel 1 menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020, jum- lah kunjungan wisman langsung ke Bali tercatat hanya 22 kunjung- an, turun hampir -100,00% (-99,996%) dibanding jumlah wisman di bulan Agustus 2019 sebanyak 606.412 kunjungan. Bila diban- dingkan dengan catatan bulan Juli 2020, capaian wisman di bulan Agustus 2020 juga mengalami penurunan sedalam -53,19%. Sebagi- an besar wisman pada bulan Agustus 2020 datang melalui pintu udara (bandar udara) yakni sebanyak 12 kunjungan, sementara wis- man yang melalui pintu laut (pelabuhan) tercatat 10 kunjungan. 91Disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam diskusi virtual Reakti vasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (22 Juli 2020) 628
Tabel 1. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara langsung ke Provinsi Bali menurut pintu masuk pada Agustus 2019, Juli 2020, dan Agustus 2020 Jumlah Kunjungan Perubahan (%) No. Pintu Masuk Agustus 2019 Juli 2020 Agustus 2020 Agustus 2020 thd. Juli 2020 Agustus 2020 thd. Agustus 2019 1. Bandara 2. Pelabuhan Jumlah 602.457 3.955 606.412 16 31 47 12 10 22 25,00 -67,74 -53,19 99,998 -99,747 -99,996 Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/Th. XIV, 1 Oktober 2020) Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali fokus pada upaya pencegahan penyebaran serta penanganan Covid-19, sehingga pembatasan pergerakan masyarakat masih terus dilakukan. Bahkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dibentuk hingga tingkat grass root, yaitu desa (baik Desa dinas mau- pun Desa Adat). Terbukti dari data Google Mobility Report (Gambar 1) bahwa pergerakan masyarakat di Provinsi Bali sejak pandemi Co- vid-19 termasuk yang paling rendah, terutama tren mobilitas ke tempat retail dan rekreasi serta pusat transportasi umum. 629
Gambar 1. Tren Mobilitas Masyarakat Bali Selama Pandemi Covid-19 (hingga 23 Agustus 2020) Sumber: Google Mobility Report, 2020 Mobility_Report_id.pdf ) Terhentinya aktivitas pariwisata Bali akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino bukan hanya bagi sektor pariwisata tetapi juga dihampir seluruh sektor di Bali. Selain itu, tenaga kerja sektor pariwisata banyak yang dirumahkan dan terancam mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana data pada Tabel 2. 630
Tabel 2. Rekapitulasi Data Perusahaan, Pekerja Dirumahkan dan di-PHK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali per September 2020 No. Kabupaten/ Kota 1. Badung 2. Denpasar 3. Gianyar 4. Tabanan 5. Jembrana 6. Buleleng 7. Bangli 8. Klungkung 9. Karangasem Jumlah Perusahaan (Unit) 532 414 174 31 22 47 28 71 114 1.433 Pekerja (Orang) Dirumahkan 42.409 12.950 12.394 1.460 430 2.288 881 1.769 2.726 77.307 PHK 1.551 918 397 37 0 134 9 0 14 3.060 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se­Provinsi Bali Pemerintah tentu tidak dapat secara total menghentikan mobili- tas masyarakat. Ketika masyarakat dianggap mampu beradaptasi de- ngan kenormalan baru atau new normal, maka pariwisata Bali juga mulai dibuka bagi wisatawan lokal dan domestik. Meskipun pariwi- sata Bali belum dibuka bagi wisatawan asing, namun minat wisata- wan asing untuk berwisata ke Bali tetap tinggi, bahkan lebih dari 1 juta orang China menyatakan minatnya untuk mengunjungi Bali.92 Gambar 2 menyajikan komposisi kedatangan wisatawan menurut asal negara. 92Disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China dan Mongolia, china-siap-siap-serbu-bali 631
Gambar 2.10 Negara Utama Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan (Januari-Agustus 2019 dan Januari-Agustus 2020) Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/ Th. XIV, 1 Oktober 2020) Bali selalu identik dengan pariwisata, dan recovery pariwisata Bali pada era new normal akan menjadi pionir bagi kebangkitan pariwi- sata di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerin- tah untuk menyusun kebijakan dan skenario percepatan recovery pariwisata Bali. Selain itu para pelaku usaha pariwisata juga perlu berupaya menyesuaikan diri mereka dengan standar protokol kese- hatan agar pariwisata yang sesungguhnya bermotif ekonomi dapat diimbangi dengan perilaku pentingnya menjaga kesehatan. Tujuan kajian ini adalah memotret kondisi perekonomian serta pariwisata Bali akibat dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai respons atas dampak ter- sebut. Secara lebih spesifik, kajian ini bertujuan menyajikan reko- mendasi skenario kebijakan pemerintah maupun actions para pelaku usaha pariwisata demi recovery pariwisata Bali di era new normal. 632
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pariwisata dan Mitigasi Bencana Akibat Pandemi Covid-19 Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, baik secara individu maupun kelompok, sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat, 1983). Menurut Yoeti (2008), suatu kegiatan dapat disebut pariwisata bila meme nuhi 4 (empat) kriteria berikut, yaitu: 1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perja- lanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal; 2) tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang- senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daya tarik wisata (DTW) yang dikunjungi; 3) uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari ne- gara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan 4) perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih. Ditinjau dari keempat kriteria tersebut, jelas bahwa kegiatan pa- riwisata serta merta terdampak atas pandemi Covid-19 yang mem- buat pemerintah menganjurkan masyarakat agar tinggal di rumah saja (stay at home). Sesuai dengan pengertian dan kriteria tersebut, maka ketika pemerintah mengambil keputusan pemberlakuan pem- batasan kegiatan dan pergerakan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, maka dengan sendirinya kegiatan pariwisata akan sulit dilaksanakan. Transmisi Covid-19 dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi (Huang et al., 2020) dan mobilitas manusia juga merupakan faktor penguat persebaran Covid-19 (Fajar, 2000). Hasil penelitian Fajar (2020) menunjukkan bahwa 633
jumlah individu terinfeksi Covid-19 semakin meningkat hingga su- 93 atu saat nanti akan mencapai titik stabil. Terbukti dengan nilai R0 sebesar 1,728 (> 1) dan R94 berkisar antara 2,892 hingga 5,667 (>1). Pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam (Agustin et al., 2020), sehingga pemerintah menetapkan status darurat bencana di Indonesia. Secara umum, demikian menurut manejemen bencana, rangkaian fase penanggulangan bencana meliputi fase: mitigasi, ke- siapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Semakin merebaknya pandemi Covid-19 dapat menimbulkan kerugian, baik dalam ben- tuk kerugian material, hingga korban jiwa. Potensi kerugian akibat bencana dapat dikurangi melalui mitigasi (Dewi & Istiadi, 2016). Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah risiko kehi- langan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural ma- upun nonstruktural (Nursa'ban et al., 2010). Mitigasi struktural me- rupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana, sedangkan miti- gasi nonstruktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang bersifat nonfisik seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pe- nguatan institusi, kepedulian (Sugiharyanto et al., 2014). Dalam mi- tigasi bencana, mitigasi nonstruktural lebih berkelanjutan karena memberikan keamanan jangka panjang (Dewi & Istiadi, 2016). Mitigasi bencana melalui kearifan tradisional merupakan bentuk mitigasi nonstruktural. Kearifan tradisional adalah pengetahuan tra- disional yang khas milik masyarakat atau budaya tertentu yang telah 93Angka reproduksi dasar (R0) merupakan rata-rata jumlah individu rentan yang terinfeksi (kasus sekunder) secara langsung oleh individu lain yang telah te- rinfeksi (kasus primer) dalam populasi yang masih rentan (Giesecke, 2002). R0< 1 mengindikasikan bahwa suatu penyakit menular pada suatu ketika tidak akan berhenti mewabah bahkan menghilang dengan sendirinya. R0> 1 mengindikasikan bahwa jumlah individu terinfeksi akan terus bertambah hingga mencapai titik ekuiliblibriumnya (Fajar, 2020). 94Angka reproduksi (R) merujuk pada angka reproduksi efektif di mana terda- pat intervensi ataupun imunitas pada penyakit menular tersebut (Fajar, 2020). 634
berkembang lama, dan merupakan hasil dari proses hubungan tim- bal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya, menjadi acuan berperilaku, dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi (Sartini, 2004; Wibowo et al., 2012). Kearifan tradisional sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu berperilaku dalam kehi- dupan bermasyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Wibowo et al., 2012). Kearifan tradisional antara lain mengajarkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam, melalui tabu, mitos dan ritual adat (Sartini, 2004; Wibowo et al., 2012). Fase pemulihan (recovery) merupakan fase akhir dari proses penanggulangan dampak bencana (Beach, 2010; Kusumasari, 2014) yang bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan ling- kungan yang terkena bencana (Sukmana, 2016). Dalam fase pemu- lihan di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (Sukmana, 2016). Rehabilitasi merupakan perbaikan atau pemulih- an aspek pelayanan publik pascabencana sedangkan rekonstruksi di- lakukan dengan membangun kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011). 2.2 Perencanaan dan Perencanaan Skenario Perencanaan merupakan serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan logis dan kontinu guna memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin agar dapatmencapai tujuan tertentu (Budiawan, 2019). Lebih lanjut Budiawan (2019) memaparkan prinsip-prinsip perencanaan yaitu (1) penentuan pilihan (setting up choices), (2) penetapan pengalihan sumberdaya (resources allocation), (3) penetapan dan usaha pencapai- an sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives), (4) penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangun- an (setting up goals and objectives), (5) berfikir secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan (sustainable development). 635
Lebih lanjut, perlu juga dipahami pengertian skenario karena skenario bukan merupakan forecasting (ramalan), visi atau kondisi pada masa depan, tetapi di dalam skenario terdapat unsur risiko (Budiawan, 2009). Schwartz (1991) mendefinisikan perencanaan skenario sebagai suatu alat perencanaan strategi yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang pada kondisi yang tidak pasti. Perencanaan skenario juga diartikan sebagai renca- na masa depan di era ketika perencanaan strategi secara tradisional sudah dianggap usang. Wrihatmolo (2015) menjelaskan enam faktor dalam perencanaan berbasis skenario, yang terdiri dari tiga faktor atau variabel utama dan tiga faktor perluasan (expanded variables). Skenario minimal me- rupakan fungsi dari (1) variabel hasil (expected result), (2) variabel kegunaan waktu (time utility), dan variabel kebutuhan sumber daya (resources needed). Sedangkan expanded variables yang dimaksud ter- diri dari (1) variabel target, (2) variabel konsep/materi, dan (3) vari- abel manajemen pembangunan. 2.3 Tinjauan Hasil Studi Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pandemi Covid-19 menimbulkandampak signifikan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Ozili & Arun (2020) memaparkan bahwa social distancing memengaruhi aktivitas ekonomi dan indeks pasar saham. Ozili & Arun (2020) lebih lanjut juga menemukan bahwa peningkatan jumlah hari lockdown, keputusan kebijakan moneter, dan pembatasan perjalanan internasional sangat memenga- ruhi tingkat kegiatan ekonomi global. Untuk mengurangi penyebaran pandemi ini, semua negara telah memberlakukan lockdown secara luas, perjalanan internasional ter- batas, larangan bagi semua pengunjung asing, pembatasan perjalan- an dari berbagai tempat dengan kasus yang dikonfirmasi, pembatas- an lain seperti menangguhkan semua iklan penerbangan internasio- 636
nal, semua pelancong yang dikenai karantina 14 hari, semua pener- bitan VISA ditangguhkan (Bloomberg, 2020; Haryanto, 2020). UNWTO (2020) telah menemukan bahwa 93% tempat-tempat destinasi di Eropa telah menutup sepenuhnya perbatasan untuk pa- riwisata internasional. Di Amerika, proporsi ini mencapai 82%, di Asia dan Pasifik 77%, di Timur Tengah 70% dan Afrika 60%. Penu- tupan pariwisata secara global ini jelas akan terkait dengan pariwi sata Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia. Sejak pandemi Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 telah meluas, penelitian mengenai Covid-19 juga mulai dilakukan secara holistik. Penelitian ini berupaya meleng- kapi penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 serta mengan- jurkan rekomendasi skenario kebijakan, khususnya pada sektor pari- wisata Bali. Meskipun timbul sikap pesimis bahwa apapun skenario- nya, pengeluaran pariwisata akan menurun tajam dalam jangka pan- jang sehingga berdampak signifikan pada perekonomian (Cetin, 2020). Namun periode ini juga bisa dianggap sebagai suatu peluang untuk memperbaiki masalah struktural pada industri terkait keber- lanjutan, eksploitasi berlebihan akibat pariwisata, perubahan iklim, dan tata kelola destinasi (Seraphin et al., 2019). Dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi dampak Covid-19 sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, pemerintah pusat ma- upun daerah seharusnya bertindak cepat. Namun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dinilai kurang optimal dan berdampak pada semakin tersebarnya Covid-19 di Indonesia (Juaningsih et al., 2020). Temuan penelitian Agustino (2020) me- ngenai analisis kebijakan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia juga mengemukakan adanya narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi-narasi yang disampai- kan oleh elite politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menun- jukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengan- cam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, le- mahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah 637
pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung- katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga terhadap- himbauan pemerintah. Dampaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah me- ngendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Agustino, 2020). 3. METODE PENELITIAN Metode penelitian ini adalah model­building method dengan descrip­ tive approach. Melalui pendekatan deskriptif akan diperoleh hasil analisis berupa deskripsi dengan kata-kata mengenai: Pertama, ba- gaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan pariwi- sata Bali. Kedua, kebijakan apa yang telah dirancang atau dilakukan pemerintah untuk merespons dampak Covid-19. Ketiga, bagaimana skenario recovery pariwisata Bali di era new normal, baik short term maupun long term. Penelitian deskriptif masih sangat diperlukan dalam penelitian tentang pariwisata, apalagi inventaris dan des kripsi dasar juga kerap kalimembantu dalam pengambilan keputusan (Chen, 2001). Model­building method sendiri digunakan untuk mengkonstruksikan rekomendasi kebijakan didasarkan pada temuan di lapangan (Herdiana, 2020). Penyusunan rencana skenario kebi- jakan menggunakan variabel-variabel perencanaan skenario dari Wrihatnolo (2015), yaitu variabel hasil, kegunaan waktu dan kebutuhan sumber daya sebagai variabel utama, dan variabel target, konsep/materi, dan manajemen pembangunan sebagai expanded variables. Data yang disajikan pada penelitian ini diperoleh dengan meng- gunakan teknik dokumentasi. Documentary study dilakukan terha- dap data atau dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan, baik dari sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web maupun sumber referensi lainnya 638
(Herdiana, 2020). Data-data pada penelitian ini sebagian besar di- peroleh melalui data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah, seperti BPS, BI, maupun badan/dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini lebih di- fokuskan diprovinsi Bali dan dilaksanakan pada rentang waktu sete- lah semester I-2020 agar periode data yang digunakan konsisten. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Perekonomian dan Pariwisata Bali Akibat Pandemi Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi selama semester I-2020, di mana BPS mencatat bahwa pertumbuh- an ekonomi Bali pada triwulan I-2020 terkontraksi -1,14% year on year (yoy) dan pada triwulan II-2020 bahkan terkontraksi lebih dalam hingga -10,98%. Pertumbuhan ekonomi Bali maupun Nasi- onal tercatat sebagai pertumbuhan terendah selama satu dasawarsa ter akhir, dan pada dasawarsa ini juga pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi. Kondisi ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan travel restriction dan/atau lockdown (Bank Indonesia, 2020) sehingga ke- giatan pariwisata Bali seketika berada di titik nadir. 639
Gambar 2. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan (%) Ekonomi Bali dan Nasional pada Triwulan I-2019 sampai dengan Triwulan II-2020 Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Bali, 2020 Apabila ditinjau secara lebih mendalam terkait kontribusi ma- sing-masing sektor utama terhadap perekonomian Bali, maka akan terlihat kaitannya dengan sektor pariwisata Bali, sebagaimana Gambar 3. Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan (%) Beberapa Lapangan Usaha Secara Triwulanan Tahun 2018-2020 (q to q) di Provinsi Bali Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020 640
Penurunan kategori I (penyediaan akomodasi dan makan mi- num) dan kategori III (transportasi dan pergudangan) pada triwulan II-2020 berkaitan erat dengan penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Pariwisata merupakan penopang utama perekonomian Bali, se- dangkan sektor-sektor lain kebanyakan merupakan penunjang sek- tor pariwisata. Akibatnya ketika pariwisata mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19 maka akan memicu dampak ikutan terhadap sektor-sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada bulan Agustus 2020 hanya 22 orang atau turun sedalam -99,99 (yoy). De- mikian pula Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada periode yang sama tercatat hanya 2,45%, yaitu mengalami pe- nurunan sedalam -94,37% (yoy) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020). Apabila kita mencermati model Input-Output sektor pariwisata Bali, sesuai hasil penelitian Antara (2012), disebutkan bahwa sektor-sektor pariwisata Bali memiliki indirect backward dan forward linkage yang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan KTBj 95 sebesar 1,630 dan KTDi96 sebesar 1,267. Artinya setiap peningkatan permintaan akhir usaha kecil pada sektor pariwisata sebesar satu unit, mampu meningkatkan output seluruh sektor perekonomian di Bali sebesar 1,639 unit dan setiap peningkatan permintaan akhir se- luruh sektor perekonomian di Bali sebesar satu unit, usaha kecil pada sector pariwisata di Bali mampu memenuhinya sebesar 1,267 unit. Secara umum, dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata dapat dikategorikan dalam beberapa bidang.Gambar 4 menguraikan bahwa physical distancing serta himbauan stay home telah menghen- tikan sementara aktivitas pariwisata Bali. Hal tersebut berdampak serius bagi perekonomian Bali (termasuk pendapatan masyarakat), perolehan devisa dan pajak, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan usaha pariwisata dan usaha penunjang pariwisata. 95Keterkaitan tidak langsung ke belakang sekor j. 96Keterkaitan tidak langsung ke depan sector i. 641
Gambar 4. Identifikasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Bali Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 Terhentinya sementara pariwisata Bali selama beberapa bulan di awal tahun 2020 membuat perekonomian turun drastis, di mana pendapatan masyarakat (terutama pelaku pariwisata) berkurang dan bahkan hampir tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata. Para pe- milik usaha jasa pariwisata bahkan menderita kerugian ekonomi ka- rena aktivitas pengelolaan usaha tetap berjalan, seperti pemeliharaan fasilitas pariwisata, pembayaran tagihan air dan listrik, pengeluaran untuk gaji karyawan (baik yang masih bekerja maupun dirumah- kan), dan komponen rutin lainnya (Herdiana, 2020). Kerugian be- sar para pelaku usaha pariwisata akibat ketidakseimbangan antara 642
pemasukan dan pengeluaran menjadi beban untuk mengembalikan kegiatan pariwisata. Karena pemasukan yang mengalami penurunan mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun. Penurunan daya beli mengakibatkan terjadinya deflasi di Bali. Penurunan aktivitas pariwisata di Bali juga berdampak langsung terhadap perolehan pajak dari sektor pariwisata, terutama Pajak Ho- tel dan Restoran (PHR). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PHR merupakan salah satu pajak daerah (kabupaten/kota) dan me- rupakan sumber utama PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabu- paten Badung merupakan kabupaten dengan PAD tertinggi di Bali yang sumber PAD-nya berasal dari PHR. Rasionalisasi PAD Kabu- paten Badung akibat dampak pandemi Covid-19 mencapai Rp2,7 triliun atau berkurang sebesar 49,06% dari APBD Induk tahun ang- garan 2020.97 Selain berdampak terhadap penurunan perolehan pajak (ter- utama pajak daerah), terhentinya pariwisata sementara akibat pan- demi Covid-19 juga menyebabkan penurunan perolehan devisa. Penurunan devisa akibat wisatawan asing yang masuk ke Indonesia sekitar USD 2 Miliar,98 dan perlu dicatat bahwa tujuan destinasi wi- sata dari 40% wisatawan asing yang masuk ke Indonesia adalah Bali.99 Selain penurunan devisa akibat berkurangnya wisatawan yang masuk, de visi juga disinyalir mengalami penurunan akibat pemba- talan warga Indonesia ke luar negeri. 97Disampaikan Bupati Badung saat membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung (24 Agustus 2020), dimuat di harian Tribun Bali (25 Agustus 2020). 98Disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia, 99Pernyataan Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 643
Berdasarkan survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, perlambatan sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 mem- buat pendapatan 1.285.000 orang terdampak, dengan rincian sesuai Tabel 1. Meskipun membatasi mobilitas masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 551 Ta- hun 2020 (angka 2-point f ) memperbolehkan pekerja asal luar Bali untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Tabel 1.Uraian dan jumlah tenaga kerja di Bali yang terdampak akibat perlambatan pariwisata No. 1. Tenaga kerja di sektor hotel dan restoran 2. Tenaga kerja di sektor perdagangan 3. Tenaga kerja di sektor transportasi 4. Tenaga kerja di sektor industri penunjang pariwisata Sektor Total Jumlah (orang) 300.000 550.000 75.000 360.000 1.285.000 Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (2020)100 Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa para pelaku usaha pariwisata tetap harus mengeluarkan berbagai biaya meskipun aktivitas pariwisata terhenti sementara. Misalnya,biaya listrik, air, serta pemeliharaan fasilitas hotel yang tetap harus dibayar meskipun tidak ada orang yang menginap. Berbeda lagi dengan komponen bia ya pada kebun binatang, di mana pengelola harus tetap menye- diakan pakan bagi hewan-hewan yang ada. Keberlanjutan penye- lenggaraan usaha pariwisata salah satunya tergantung pada sisi mo- dal yang dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata agar bisa bertahan dan melakukan pemulihan (Herdiana, 2020), oleh karenanya para pe laku usaha pariwisata di Bali melakukan pemotongan biaya hing- ga 57% (Kopernik, 2020). Bila para pelaku usaha pariwisata memi- 100Disampaikan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Naker-di-Bali...html 644
liki keterbatasan modal, bukan tidak mungkin mereka harus meng- hentikan aktivitas usaha pariwisatanya secara permanen. Hasil survei Kopernik menunjukkan bahwa 11% pemilik usaha di Bali memu- tuskan untuk menutup permanen usahanya, 22% menutup semen- tara, dan sisanya sebesar 44% hanya menutup usahanya selama be- berapa bulan. Berbagai sektor penunjang pariwisata, seperti akomodasi, indus- tri kerajinan, transportasi bahkan sampai pada sektor pertanian pun terdampak akibat perlambatan pariwisata Bali. Sektor biro perjalan- an wisata di Bali berpotensi kehilangan pendapatan Rp5 triliun hingga akhir tahun 2020.101 Menurut BBC Indonesia, pada triwulan I-2020 saja, sektor akomodasi, makanan, dan minuman telah terkontraksi hingga -9,11%. Contohnya pada sektor industri kera- jinan yang sebelumnya diproduksi untuk memenuhi permintaan wisatawan, kini sebagian besar toko kerajinan tutup. Dilansir dari Channel News Asia,102 di mana sejumlah galeri dan toko furniture di Kerobokan, Kuta yang sebelum pandemi Covid-19 ramai dikun- jungi pelanggan asing kini tampak seperti kota mati. Sektor pertani- an juga ikut terdampak karena produk pertanian (standar hotel)103 yang sebelumnya di-supply ke hotel dan restoran sekarang hanya me- numpuk di pasar dan harga jualnya rendah, sehingga pendapatan petani juga mengalami penurunan.104 101Disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) Provinsi Bali 103Produk pertanian standar hotel yang selama ini dikembangkan petani Bali seperti selada, baby romaine, bayam inggris, paprika, asparagus, beef tomato, beet root, baby bean, zucinni, dan beberapa jenis lainnya. 104Disampaikan oleh I Gusti Made Japa (petani asal Desa Pancasari, Tabanan), 645
4.2 Kebijakan Pemerintah untuk Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas Per- cepatan Penanganan Covid-19 serta menginstruksikan pembentuk- an Satgas hingga tingkat grassroot yaitu pada tingkat Desa (desa dinas) dan Desa Adat. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, APBD Provinsi Bali difokuskan kembali (refocusing) pada program kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 atas tiga aspek, yaitu penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19, pemulihan eko nomi bagi masyarakat terdampak, dan pelaksanaan jaring peng- aman sosial (JPS).105 Refocusing dan realokasi anggaran untuk pena- nganan Covid-19 di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 5. 105Pemaparan Kepala BAPPEDA Provinsi Bali pada saat wawancara live via telepon dengan Bali TV, 646
Gambar 5. Skema Refocusing dan Realokasi Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 untuk Penanganan Covid-19 Sumber: Disusun ulang berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Bali, 2020 Pemerintah pusat telah merespons secara cepat dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata, termasuk Bali yang merupakan destinasti tujuan wisata utama di Indonesia. Berikut empat kebijak- an yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk membantu recovery pariwisata dan perekonomian, yaitu: 1) Pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp298,5 miliar untuk insentif airline dan travel agent dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. 647
2) Wisatawan dalam negeri diberikan insentif dalam bentuk dis- kon sebesar 30% potongan harga untuk 25% seat penerbang- an pesawat yang menuju ke sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia, di mana total anggaran yang disiapkan untuk kebi- jakan ini sebesar Rp443,39 miliar. Ke sepuluh destinasi pari- wisata tersebut adalah (1) Danau Toba, (2) Yogyakarta, (3) Malang, (4) Manado,(5) Bali, (6) Mandalika, (7) Labuan Bajo, (8) Bangka Belitung, (9) Batam, dan (10) Bintan. 3) Ke sepuluh destinasi pariwisata tersebut (yang tersebar di 33 kabupaten/kota) tidak dipungut pajak hotel dan restoran (se- besar 10%) selama 6 (enam) bulan. Sebagai dampak kemung- kinan penurunan PAD karena pengurangan sumber Pajak Hotel dan Restoran, Pemerintah Pusat akan memberikan hi- bah sebesar Rp3,3 triliun kepada sepuluh destinasi wisata tersebut. 4) Konversi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata pada APBN Tahun 2020 menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya.106 Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, memang telah menyusun paket kebijakan sebagai dampak pandemi Covid-19 seba- gaimana dipaparkan pada Gambar 5. Namun demikian, Provinsi Bali juga sungguh memerlukan paket kebijakan yang khusus menya- sar pada upaya recovery pariwisata Bali. 4.3 Rekomendasi Skenario Recovery Pariwisata Bali Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat menetapkan 3 (tiga) kriteria dengan 11 indikator bagi daerah di Indonesia agar dapat membuka kembali kegiatan ekonominya. Salah satu indika- 106Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui Pers Release 648
tornya adalah penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif Co- vid-19 selama dua minggu terakhir minimal 50% sejak puncak penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.107 Awalnya pariwisata Bali direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dibuka bagi wisatawan asing pada 11 September 2020, namun Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan pembatalan rencana pembukaan wisata Bali bagi wisatawan asing. Pertimbangan utama- nya adalah karena belum ada satu pun negara di dunia yang mem- berlakukan kebijakan yang mengizinkan warganya berwisata ke luar negeranya, bahkan di beberapa negara masih memberlakukan pem- batasan aktivitas secara ketat.108 Berharap pada pengalihan sektor unggulan dari sektor pariwisata ke sektor lain (seperti pertanian) dalam waktu yang singkat tentu bukanlah solusi yang bisa dilaksanakan dengan mudah, karena ren- dahnya tingkat permintaan serta sumber daya manusia yang tidak siap.109 Oleh sebab itu, dalam upaya recovery sektor pariwisata Bali, dimulainya era new normal perlu direspons secara positif oleh peme- rintah, melalui kebijakan yang membantu percepatan recovery pari- wisata serta membantu pelaku-pelaku wisata, seperti menyediakan hibah bagi merekasertapemotongan pembayaran pajak maupun bagi para pelaku usaha pariwisata itu sendiri. Menyambut pariwisata di era new normal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ke- menparekraf ) telah menyiapkan protokol kesehatan dan pedoman teknis bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penge- 107Disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua PHRI Bali pada wawancara khusus dengan stasiun televise nasional (13 Juni 2020) wisata-Bali-lebih-Terarah.html 108Penjelasan Gubernur Bali penyebabnya 109Dilansir BBC Indonesia dari acara diskusi program "Bali's New Era" 649
lola wisata, pemandu, tamu, kelompok masyarakat, pemerintah pro- vinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, melalui stra- tegi dan program cleanliness, health, and safety (CHS).110 Sebelum membahas skenario recovery pariwisata Bali, terlebih da- hulu perlu dipaparkan framework sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 6. Gambar 6. Framework untuk Penyusunan Skenario Recovery Pariwisata Bali Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 Framework penyusunan skenario recovery sektor pariwisata Bali yang sesuai dengan Gambar 6 diawali dengan menentukan target utama, yakni wisatawan lokal (wisatawan dari Bali) dan domestik (wisatawan Indonesia dari luar Bali). Hal ini penting, mengingat be- 110Disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Kon- servasi Kemenparekraf pada Webinar dengan tajuk 'Government Round Table­Covid 19: New, Next, Post - Strategi dan Program cleanliness, health, and safety (CHS) Destinasi Pariwisata Pasca Pandemi' 650
lum adanya sinyal kepariwisataan di Indonesia yang dibuka untuk wisatawan asing. Dengan menentukan target wisatawan tersebut, para pelaku usaha pariwisata harus melakukan penyesuaian produk dan layanan agar sesuai dengan minat dan daya beli lokal. Wisatawan yang akan berkunjung ke Bali memiliki pilihan dua tujuan wisata secara umum, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Pangsa pasar wisatawan lokal dan domestik sesungguhnya sasaran yang sangat potensial dan menjadi harapan bagi recovery pariwisata dalam jangka pendek. Selain itu, industri Meeting, Incentive, Con­ vention, and Exhibition (MICE) juga merupakan sektor yang sangat potensial agar dapat dikembangkan kembali pada era new normal nanti. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan Desa Adat di Bali memiliki peran penting dalam pengaturan tata kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penerapan protokol kesehatan pada wisata alam, pemerintah perlu mensosialisasi dan memfasilitasi pengelolaannya dengan menggandeng Desa Adat. Kawasan wisata alam menjadi destinasi wisata yang pertama kali dan secara bertahap dibuka untuk umum (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ling- kungan Hidup dan Kehutanan No. 261/MENLHK/KSDAE/ KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020). Pembukaan kawasan wisata alam ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat mem- butuhkan rekreasi yang relatif aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Adapun protokol kesehatan di kawasan wisata alam se- cara umum sebagaimana infografis pada laman kemenparekraf.go.id antara lain adalah (1) pembatasan jumlah pengunjung (10-30% dari daya tampung), (2) jaga jarak (1-2 meter), (3) penggunaan masker dan hand sanitizer, (4) pemeriksaan suhu tubuh, (5) dokumen surat sehat, (6) pendakian one­day trip. Infografis pada laman kemenpare- kraf.go.id juga menampilkan informasi protokol kesehatan bagi pe- ngelola/pelaku usaha kreatif di antaranya: (1) memperhatikan infor- masi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, (2) Memastikan 651
pekerja dan konsumen yang terlibat di dalam jasa ekonomi kreatif secara jasmani berada dalam kondisi sehat melalui tindakan pengu- kuran suhu tubuh di pintu masuk dan bila ditemukan pelaku wisata yang kondisinya kurang sehat maka tidak diperkenankan terlibat da- lam kegiatan, (3) melakukan pengaturan jarak fisik antar individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif minimal berjarak 1 meter, (4) membatasi jumlah kru/personil yang terlibat dengan menggunakan barrier pembatas/pelindung wajah (face shield), dan lain-lain, (5) menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, (6) melakukan tindakan pembersihan (disinfectant) secara berkala (minimal tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang di- gunakan bersama, (7) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar ma- tahari agar masuk di ruangan kerja, (8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja dan semua personil yang terlibat di da- lam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Co- vid-19,(9) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, (10) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan melakukan koordinasi secara daring, membatasi perso- nil yang terlibat, serta rekayasa lainnya. Kendala penerapan protokol kesehatan adalah terbatasnya anggaran pengelola kawasan wisata alam untuk menyediakan sarana protokol kesehatan yang lengkap. Hasil observasi di beberapa kawasan wisata alam di Bali menunjuk- kan bahwa pada kawasan wisata alam cukup sulit mengatur wisata- wan agar bertindak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan wisata alam, pemerintah dapat bekerjasama dengan Desa Adat karena karakter masyarakat Bali sangat patuh dengan pengaturan Desa Adat. Bali merupakan salah satu provinsi yang tidak menetapkan PSBB tapi menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang. Selain itu, tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Bali juga tinggi, dan angka kematian positif Covid-19 yang rendah (Gambar 7). Bali me- 652
manfaatkan kearifan lokal, menggerakkan desa adat, dan melakukan gotong royong berbasis adat.111 Sedangkan untuk pelaksanaan proto- kol kesehatan pada destinasi wisata buatan, termasuk pelaku usaha kreatif menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan pengawasan penuh dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Gambar 7. Dinamika Covid-19 di Provinsi Bali (per 29 Agustus 2020) Sumber: Press Release Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid­19 Provinsi Bali Bali juga berpeluang melakukan recovery pariwisata melalui pe- nyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Hal ini mengingat Bali memiliki sarana dan prasarana MICE ber- skala besar dan internasional. Perkembangan transportasi udara Pro- vinsi Bali pada Agustus 2020 sudah mulai menunjukkan pergerakan. Penerbangan domestik tercatat sebanyak 1.134 penerbangan, atau 111Disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pimpinan daerah yang menerapkan PSBB dan beberapa kepala daerah yang tidak menerap- kan PSBB, Selasa 12 Mei 2020, 653
meningkat 73,13% (m to m), demikian halnya penerbangan interna- sional juga meningkat 55,26% (m to m) meskipun baru sebanyak 59 penerbangan.112 Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan koordi- nasi dengan Pemerintah Pusat agar MICE yang difasilitasi pemerin- tah dapat diselenggarakan di Bali. Pariwisata Bali juga perlu melaku- kan intensifikasi dengan mengembangkan jenis pariwisata baru atau melakukan penyesuaian terhadap model pariwisata yang telah ada sehingga sesuai dengan era new normal. Disinilah peran akademisi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah ma- upun pelaku usaha. Contohnya seperti pengembangan model spi­ ritual healing dalam pariwisata Bali. Spiritual healing merupakan pembangunan kesehatan jasmani, pikiran, dan spirit yang telah menjadi pariwisata alternatif (Sutarya & Sirtha, 2017). Berdasarkan framework (Gambar 6) serta desk study maka dapat disusun matriks skenario recovery kebijakan pariwisata Bali yang me- nitikberatkan pada orientasi market share atau dalam hal ini jenis wisatawan juga ditinjau dari variabel dalam perencanaan skenario. Tabel 2. Skenario recovery pariwisata Bali dengan orientasi wisatawan domestik dan mancanegara No. 1. Hasil (expected Variabel Skenario 1*) Skenario 2**) Normalisasi pariwisata Bali Normalisasi pariwisata result) 2. Target Peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali 3. Konsep/materi Bali memiliki daya tarik wisata dan sarana penunjang pariwisata lengkap dengan harga yang variatif. Sarana penyelenggaraan MICE untuk skala nasional juga tersedia. Bali Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali Potensi pariwisata Bali terkenal hampir di seluruh dunia. Tersedia fasilitas pariwisata berstandar internasional. 112Berita Resmi Statistik Perkembangan Transportasi Provinsi Bali, No. 61/10/51/Th.VII, 1 Oktober 2020 654
4. Kegunaan waktu (time utility) 5. Kebutuhan sumberdaya (resources needed) 6. Manajemen pembangunan Short term (saat ini) dan berlanjut pada long term. Implementasi protokol kesehatan di seluruh obyek wisata serta sarana penunjang wisata. Produk wisata sesuai dengan selera wisatawan domestik. Pemerintah Provinsi Bali secara intens mensosialisasikan protokol kesehatan dan percepatan sertifikasi kesehatan tempat wisata. Selain itu tetap menghimbau masyarakat agartetap disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Selanjutnya dilakukan berbagai kebijakan promosi dengan target wisatawan domestik. Diawali ketika penerbangan internasional mulai dibuka dan tidak ada travel warning dan untuk long term. Produk wisata inovatif dan sesuai selera wisatawan mancanegara, termasuk standar kesehatan. Pemerintah dapat memberikan insentif melalui VISA gratis atau insentif lainnya bagi wisatawan mancanegara. Promosi tentang wisata sehat dilakukan keberbagai negara. Pemerintah juga perlu secaradisiplin melakukan monitoring implementasi protokol kesehatan. Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 *) Skenario 1 adalah recovery pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan domestik. **) Skenario 2 adalah recovery pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan mancanegara. Upaya recovery pariwisata Bali akibat terdampak pandemi Co- vid-19 tentu tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena akan ber- kaitan dengan kondisi masyarakat di daerah atau negara lainnya. Oleh karena itu, perlu upaya yang bersifat short term maupun long term sebagai langkah nyata recovery di era new normal. Secara lebih spesifik, Gambar 8 menampilkan rekomendasi kebijakan bagi peme- rintah baik kebijakan short term maupun long term.113 113Short term adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat (maksimal satu tahun), sedangkan long term adalah kebijakan yang diim- plementasikan untuk orientasi jangka panjang. 655
Gambar 8. Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk Recovery Pariwisata Bali Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 Pelaku usaha pariwisata tentu saja juga berperan penting dan me- rupakan ujung tombak recovery pariwisata Bali. Gambar 8 menyaji- kan rekomendasi actions bagi pelaku usaha pariwisata demi terwu- judnya recovery pariwisata Bali. Gambar 9. Rekomendasi Actions Pelaku Usaha Pariwisata untuk Recovery Usaha Wisata Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020 656
Sinergi seluruh stakeholders pariwisata Bali bersama masyarakat sangatlah penting dalam upaya recovery pariwisata Bali. Bagaimana- pun juga, image yang timbul atas kondisi pariwisata Bali akan sangat menentukan minat wisatawan untuk berwisata ke Bali. Apalagi kon- disi pandemi Covid-19 disinyalir masih akan berlangsung lama, meskipun diyakini berangsur membaik, namun pariwisata yang mengusung konsep cleanliness, health, and safety perlu tetap dilaksa- nakan secara konsisten sehingga recovery ekonomi dapat seimbang dengan pemenuhan standar kesehatan. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Bali mengalami kontraksi pada semester pertama tahun 2020 sebagai dampak pem- batasan kegiatan pariwisata yang merupakan sektor utama penopang perekonomian Bali. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor pari- wisata di Bali selain menurunkan pendapatan masyarakat, juga menurunkan perolehan devisa dan pajak, membuat banyak tenaga kerja dirumahkan bahkan di-PHK, serta mengancam keberlanjutan usaha pariwisata maupun industri penunjang pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga tingkat Desa dan Desa Adat, sebagaimana instruksi Pemerintah Pusat.Kebijakan realokasi anggaran tahun 2020 difokuskan dan direalokasi untuk penanganan bidang kesehatan terkait Covid-19, penanganan bidang ekonomi yang terdampak Covid-19, serta pemberian Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah Pusat juga telah melakukan kebijakan bagirecovery pariwisata pada sepuluh destinasi utama, termasuk Bali, meskipun untuk sementara waktu kegiatan wisata hanya ditujukan bagi wisata- wan domestik. Pemerintah (khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali) serta pelaku usaha pariwisata direkomendasikan mulai melakukan upaya recovery pariwisata, baik melakukan upaya yang sifatnya short term maupun long term. Upaya pemerintah terutama pada pemantapan penyusunan rencana reco­ 657
very dengan melibatkan unsur adat dan pelaku usaha sehingga ter- jadi penyamaan persepsi. Selanjutnya pemerintah juga perlu meli- batkan Desa Adat dan unsur-unsur kearifan lokal lainnya sebagai motor penggerak sekaligus pengawasan kegiatan wisata di daerahnya masing-masing. Sedangkan bagi para pelaku usaha direkomendasi- kan untuk melakukan intensifikasi dan modifikasi usaha pariwisata agar sesuai dengan selera wisatawan lokal dan domestik, karena da- lam jangka pendek, pariwisata Bali baru akan dibuka bagi pangsa pasar lokal dan domestik. Selanjutnya diperlukan juga kerjasama se- luruh stakeholders pariwisata dan masyarakat agar dapat membentuk suatu brand image alternatif pariwisata Bali yang mengusung konsep cleanliness, health, and safety. DAFTAR PUSTAKA Agustin, I. M., Nurlaila, Yuda, H. T., & Yulia. (2020). "Pilot study kondisi psikologis relawan bencana covid-19."Jurnal Ilmu Kepe­ rawatan Jiwa. Agustino, L. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Co- vid-19: Pengalaman Indonesia."Jurnal Borneo Administrator, 16(2), 253-270. DOI: 10.24258/jba.v16i2.685 Antara, M. (2012). "Keterkaitan Usaha Kecil Sektor Pariwisata de- ngan Sektor-Sektor Ekonomi Lainnya di Provinsi Bali: Suatu Pendekatan Model Input-Output."SOCA: Jurnal Sosial Eko­ nomi Pertanian, 8(1), 1-22. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). "Perkembangan Pariwi- sata Provinsi Bali Maret 2020."Bali.Bps.Go.Id, 2019(64), 1-8. Bank Indonesia. (2020). "Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2020."Bank Indonesia. vinsi-Bali-Mei-2020.aspx 658
Beach, M. (2010). Disaster Preparedness and Management. F. A. Da- vis Company. Bloomberg. 2020. Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World. Budiawan, A. (2018). "Analisis Skenario Planning Kebijakan Publik Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat."Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 12-25. Chen, Y. (2001). Recent Trends Of Hospitality And Tourism Research Literature On China: A Content Analysis. 55. Chong, K. L. (2020). "The side effects of mass tourism: the voices of Bali islanders."Asia Pacific Journal of Tourism Research. doi.org/10.1080/10941665.2019.1683591 Cetin, G. (2020). "Impact of Covid-19 on Tourism Industry."Jour­ nal of Tourismology, April 2020. DOI: 10.18111/9789284421152 Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). "Mitigasi Bencana Pada Masyara- kat Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Kam- pung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya."Jurnal Manusia Dan Lingkungan. Fajar, M. (2020). Estimation of Covid­19 Reproductive Number Case of Indonesia (Estimasi Angka Reproduksi Novel Coronavirus (Co­ vid­19) Kasus Indonesia). DOI: 10.13140/RG.2.2.32287.92328 Giesecke, J. (2002). Modern Infectious Disease Epidemiology. Florida: CRC Press. Haryanto, T. (2020). "Editorial: Covid-19 Pandemic and Interna- tional Tourism Demand."JDE (Journal of Developing Econo­ mies), 5(1), 1-5. Herdiana, D. (2020). "Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwi- sata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung."Jurnal Master Pariwisata (JUMPA). 659
Huang, C. L., Wang, Y.M., Li, X.S., ren, L.L., Zhao, J.P. (2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel corona- virus in Wuhan, China."The Lancet, 395(10223), 497-506. Juaningsih, I.N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., NurIrfan, D. (2020). "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Co- vid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia."SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, 7(6), 509-518. DOI: 10.15408/sjsbs. v7i6.15363 Kodhyat, H. (1983). Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Kopernik. (2020). The Impact of Covid­19 on Livelihoods in Bali. h t t p s : / / v 1 . k o p e r n i k . i n f o / d o c u m e n t s / p u b l i c a t i o n / 1591847503909_4236.pdf Kusumasari, B. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Peme­ rintah Lokal. Gava Media. Ozili, P. & Arun, T. (2020). "Spillover of Covid-19: impact on the Global Economy."SSRN Electronic Journal, March 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3562570 Rahman, N. A. A., & Ramli, A. (2014). "Entrepreneurship Manage- ment, Competitive Advantage and Firm Performances in the Craft Industry: Concepts and Framework."Procedia ­ Social and Behavioral Sciences. 019 Sartini, S. (2004). "Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati."Jurnal Filsafat. Schwartz, P. (1991). The Art of the Long View. New York: Doubleday Currency. Seraphin, H., Gowreesunkar, V.G., & Platania, M. (2019). "New Technologies in the Field of Tourist Guiding: Threat of Tool?"Journal of Tourismology, 5(1), 93-112. 660
Sugiharyanto, S. W. T. W. (2015). "Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi."JIPSINDO. Sukmana, O. (2016). "Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial."PKS Journal. Sutarya, I. G., & Sirtha, I. N. (2017). "The Modifications of Spiri- tual Healing in Bali Tourism."E­Journal of Tourism. org/10.24922/eot.v4i1.30167 UNWTO. (2020). Report: Travel Restriction 3rd. World Tourism Or- ganization. Wallakula, Y. B. (2020). "Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid19)."Ilmu Sosial Keagamaan, I(1), 47-52. Wibowo, H. A. ., Wasino;, & Setyowati, D. L. (2012). "Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masya- rakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)."Jour­ nal of Educational Social Studies, 1(1), 25-30. Wrihatnolo, R. (2015). Kebijakan Publik ­ Bagian III Variabel Penyu­ sunan Kebijakan. Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pra- daya Pratama. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kepada berbagai instansi pemerintah, terutama Peme- rintah Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali yang telah memberikan supporting data dalam penyusunan kajian ini. 661
Bab 20 PREDIKSI KEuANGAN PERuSAhAAN SEKToR hoTEl, RESToRAN, PARIwISATA PADA MASA PANDEMI CovID-19: PENDEKATAN METoDE AlTMAN z-SCoRE Irene Sukma Lestari Barus114 1. PENDAHULUAN Pertama sekali pandemi Covid 19 diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai terdapatnya 2 (dua) kasus positif terdampak virus Corona yang berasal dari Depok. Perkembangan penyebarannya yang sangat cepat termasuk di Indonesia membuat WHO mengumumkan wabah Corona menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini juga memaksa Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Ber- skala Besar (PSBB) sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2020. Tentunya pemberlakuan PSBB ini berdampak terhadap pembatasan pergerak- kan ekonomi yang dilakukan masyarakat, swasta dan pemerintah. Dampaknya aktivitas dan kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Pada kuartal I di tahun 2020, ekonomi tumbuh 2,97% sedangkan pada 114Dosen Universitas Widyatama, Bandung 662 |
kuartal II di tahun yang sama berkontraksi minus 5,32% (BPS, 2020). Hal ini disebabkan hampir semua entitas bisnis terkontraksi. Sektor pariwisata merupakan entitas bisnis yang mengalami dam- pak terbesar akibat berkurangnya pendapatan dan bermuara pada penurunan produksi pada sektor entitas bisnis lainnya seperti perho- telan, makanan hingga usaha ekonomi kreatif. Selain itu berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2020), sektor transportasi dan pergu- dangan juga mengalami kontraksi yang sangat signifikan. Kondisi ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemba- tasan jam operasional sehingga jumlah pembeli menurun. Daya beli masyarakat juga menjadi lemah karena terjadinya pemutusan hu- bungan kerja. Berdasarkan kondisi ini tidak sedikit perusahaan menghadapi financial distress, sehingga penelitian ini dilakukan de- ngan tujuan untuk: 1. Memprediksi jumlah kebangkrutan entitas bisnis yang ber- operasi di sektor hotel, restoran dan pariwisata pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020. 2. Menemukan variabel pengamatan yang membedakan dan se- cara signifikan perlu diperhatikan untuk memprediksi ke- bangkrutan entitas bisnis yang beroperasi di sektor hotel, res- toran dan pariwisata. Berdasarkan tujuan tersebut, maka perumusan masalah dan se- kaligus menjadi hipotesis pada penelitian ini adalah: H10: Tidak terdapat jumlah perbedaan antara perusahaan bang- krut dan perusahaan tidak bangkrut pada kuartal 1 dan kuartal 2 pada masa Pandemi Covid-19 untuk sektor ho- tel, restoran dan pariwisata. H11: Terdapat perbedaan antara perusahaan bangkrut dan per- usahaan tidak bangkrut pada kuartal 1 dan kuartal 2 pada masa Pandemi Covid-19 untuk sektor hotel, restoran dan pariwisata. 663
H20: Tidak terdapat pengaruh WCTA, RETTA, EBITTA, BVEBVTD115 yang signifikan terhadap prediksi keuangan metode Altman Z Score secara parsial pada kuartal 1 dan kuartal 2 pada masa Pandemi Covid-19 untuk sektor ho- tel, restoran dan pariwisata. H21: Terdapat pengaruh WCTA, RETTA, EBITTA, BVEBVTD yang signifikan terhadap prediksi keuangan metode Altman Z Score secara parsial pada kuartal 1 dan kuartal 2 pada masa Pandemi Covid-19 untuk sektor ho- tel, restoran dan pariwisata. 2. TINJAUAN PUSTAKA Teori sinyal pertama kali dicetuskan oleh Michael (1973) dengan melibatkan pihak agen sebagai pemberi sinyal dan pihak prinsipal sebagai penerima sinyal atas informasi yang diberikan oleh pihak agen. Informasi yang diberikan pihak agen relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak prinsipal. Teori ini kemu- dian diekspansi oleh Ross (1977) yang memandang pihak eksekutif perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi perusahaan- nya dalam bentuk laporan keuangan tahunan kepada pihak investor. Laporan tersebut biasanya berisi mengenai informasi keadaan per- usahaan baik secara historis maupun kondisi saat ini yang mencer- minkan kinerja suatu perusahaan. Ada 3 kondisi yang perlu dipahami dalam keuangan suatu perusahaan: 1. Fase penurunan menujukrisis. Secara umum, dapat digaris- bawahi bahwa perusahaan memiliki siklus kehidupan eko- nomi, yang bersifat dinamis dan berevolusi sedangkan krisis 115WCTA= working capital to total assets, RETTA= retained earning to total assets, EBITTA= earning before interest and taxes to total assets, BVEBVTD= book value of equity to book value of total debt 664
adalah keadaan fisiologis aset berwujud yang dapat dikelola oleh perusahaan. Namun, krisis biasanya diawali dengan fase pra penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan (Whitaker & finance, 1999). Whitaker & finance (1999) mengukur kesulitan keuangan dengan proxy jumlah utang jangka panjang yang lebih besar dari arus kas. Aswath, D. (1997) menyoroti faktor-faktor yang termasuk penyebab pe- nurunan keuangan yaitu kesulitan arus kas, jumlah utang, be- ban operasional lebih besar dari pendapatan. Krisis dimulai ketika bisnis tidak mampu menghasilkan value added, se- hingga menurunkan nilai entitas dari perusahaan tersebut (Guatri & Massari, 1992; James 2009). 2. Dari krisis hingga kesulitan keuangan Outecheva (2007) telah memberikan klasifikasi dari berbagai definisi financial distress dengan tujuan mengklasifikasikan pe- nelitian-penelitian mengenai prediksi financial distress itu sen- diri melalui 3 (tiga) pendekatan berbeda yaitu: a. Definisi berorientasi menurut acara (Andrade & Kaplan, 1998). Pendekatan tersebut secara substansial menghu- bungkan kesulitan keuangan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. b. Definisi berorientasi melalui proses (Purnanandam, 2005). Ide yang menggarisbawahi pendekatan financial distress merupakan fase perantara antara solvabilitas (kesehatan fi- nansial) dan potensi kebangkrutan (penyakit finansial). c. Definisi teknis. Mendefenisikan kesulitan keuangan secara kuantitatif, dan mengadopsi indikator keuangan se- bagai gejala darurat likuiditas yang signifikan (Fedele, Antonucci, & Research, 2015). Pendekatan ini menghu- bungkan keberadaan status financial distress dengan penca- paian (atau non-pencapaian) rasio yang telah ditentukan. 665
3. Dari kesulitan keuangan hingga kebangkrutan Kebangkrutan terkadang dianggap sebagai hasil alami dari kesulitan keuangan (Geng, Bose, & Chen, 2015). Hubungan ini secara efektif menerjemahkan konsep ekonomi bisnis dari financial distress ke dalam rezim yuridis kebangkrutan. Jelas bahwa kebangkrutan merupakan instrumen yang menggang- gu dalam penyelesaian keadaan kesulitan keuangan bagi bisnis, karena operasional terhenti akibat kenaikan biaya yang signi- fikan (Laitinen & Finance, 2013; Markwardt, Lopez, & DeVol (2016). Kebangkrutan bukan merupakan solusi yuridis ter baik dari krisis akibat penghentian operasional perusahaan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja sehingga mengembalikan lebih banyak sumber daya kepada masyarakat karena produksi tidak lagi berjalan ((Ball & Foster, 1982). Kesulitan keuangan menggambarkan kondisi keuangan menurun sebelum terjadinya kebangkrutan maupun likuidasi (Platt, Platt, & finance, 2002). Kesulitan keuangan di suatu perusahaan ditandai dengan berbagai kondisi seperti: (i) ter- jadi pemutusan hubungan kerja atau tidak ditandai dengan kemampuan membayar deviden (Lau(1987) dan Hill et.al. (1996)) ; (ii) Asquith (1994) menggunakan interest coverage ratio untuk mendefinisikan kesulitan keuangan; (iii) Whitaker & finance (1999) mengatakan kesulitan keuangan terjadi jika jumlah utang jangka panjang lebih besar daripada arus kas; (iv) John et.al (1992) mendefinisikan kesulitan keuangan be- rupa perubahan pada hargaekuitas; (v) Altman Z-Score (2005) mengukur kesulitan keuangan dengan menggunakan : X1 = WCTA; X2 = RETTA; X3 = EBITTA ; X4 = BVEBVTD ; Z = overall index. Sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar, model analisis kebangkrutan Altman dimodifikasi de- ngan melakukan eliminasi pada variabel penjualan/total aset dan juga perubahan pada seluruh koefisien variabel yang di- 666
gunakan untuk memprediksi kebangkrutan (Irfan, Yuniati, & Manajemen, 2014:6) yang dikenal dengan sebutan Model Altman Z - Score Modifikasi yang dapat digunakan untuk se- luruh ativitas jenis perusahaan (Altman, 2005). Adapun for- mula yang digunakan pada penelitian ini adalah (Altman, 2005): Z = 3.25+ 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3+ 1,05X4 Di mana: X1 = WCTA; X2 = RETTA; X3 = EBITTA ; X4 = BVEBVTD ; Z = overall index. Klasifikasi kategori perusahaan yang sehat dan bangkrut untuk model modifikasi (Altman, 2005) yaitu: a. Z < 4,50. Perusahaan kategori financial distress atau non grey area b. Z > 4,50 Perusahaan kategori non financial distress atau grey area 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini berjenis kuantitatif berkarakteristik eksplanatori yang didasarkan pada teori. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang diteliti pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020. Populasi penelitian merupakan seluruhsub sektor perusahaan hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2020 yang berjumlah 35 per- usahaan. Sampel di ambil menggunakan metode purposive judgement sampling (Edison, 2018) yaitu menggunakan kriteria pemillihan sampel penelitian berikut ini: 1. Perusahaan harus masuk dalam daftar di BEI secara berturut- turut dan tidak keluar dari daftar dalam kurun waktu kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020. 667
2. Perusahaan menerbitkan versi online laporan keuangan me- reka dalam kurun waktu periode kuartal 1 dan kuartal 2 ta- hun 2020. 3. Semua akun item yang ada dalam laporan keuangan yang di- sajikan tidak memiliki nilai '0'. 4. Parameter untuk semua nilai proksi yang diperlukan dalam variabel penelitian ini ditampilkan dan tidak ada yang memi- liki nilai '0' dalam kurun waktu kuartal 1 dan kuartal 2 di ta- hun 2020. Terdapat 30 perusahaan yang memenuhi 4 (empat) kriteria tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian data panel yaitu data yang ber- sifat memiliki banyak jumlah perusahaan (cross section) dan dianalisis dalam kurun waktu lebih dari 1 periode pengamatan (time series). Total jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 jumlah obser vasi pengamatan yang terdiri dari 30 subjek observasi pengamatan di kali dengan 2 periode. Metode analisa data untuk menguji hipotesis ter- diri dari 4 (empat) analisis yaitu analisis multikolinearitas, uji beda 2 sampel berpasangan (Ghozali, 2011), analisis multivariate diskrimi- nan (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010 :232) dan analisis regre- si binary logistic. Menurut Ghozali (2011: 66). Pengambilan keputusan memenuhi kriteria jika probabilitas < 0,05 dan t-hitung > t-tabel (df = n - k, α = 5%) maka H1 diterima dan H0 ditolak serta sebaliknya. Hair, Black, Babin, & Anderson (2010:232) menyebutkan: "Tujuan analisis diskriminan pada dasar- nya untuk mengestimasi hubungan antara variabel terikat berupa non metrik dan variabel tidak terikat berupa metrik". Penelitian ini juga menggunakan regresi logistik karena pada variabel bebasnya menggunakan rasio sedang variabel terikatnya menggunakan kate- gori sehingga tidak perlu melakukan uji asumsi normalitas data. Pada variabel terikat bersifat skala nominal menggunakan 2 (dua) kategori sehingga regresi binary logistic dapat digunakan (Ghozali, 668
2016:321). Peneliti menggunakan binary logistic dengan memiliki 2 kategori, yaitu: non green aren (diberi kode = 0 di mana z < 4,5), green area (diberi kode = 1 di mana Z ≥ 4,5). Langkah-langkah un- tuk menguji rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Data terbebas dari uji multikolinearitas 2. Membedakan tiap variabel tidak terikat yang digunakan pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020 dengan melihat tingkat signifikansinya (menggunakan uji beda sampel yang berpa- sangan karena data laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 2 saling berhubungan). 3. Melihat variabel mana yang memberikan pengaruh yang sa- ngat besar dari variabel tidak terikat yang digunakan pada kuar tal 1 dan kuartal 2 di tahun 2020 dengan menggunakan uji analisis diskriminan dan uji regresi binary logistic. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil analisis dan pembahasan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: 1. Uji Multikolinearitas TABLE-1: Multikolinearitas Test Model Coll. Stats. Tolerance VIF 1 (Constant) WCTA RETTA EBITTA BVEBVTD ,849 ,957 ,829 ,975 1,177 1,045 1,206 1,026 a. Dependent Variable: ZSC Nilai ukuran Uji Multikolinearitas dilihat dari VIF < 10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel ti- 669
dak terikat. Di dalam penelitian ini tidak terjadi hubungan korelasi di antara variabel tidak terikat (Edison Acep, 2018). Sehingga, data layak untuk dilakukan uji selanjutnya yaitu uji beda sampel berpa- sangan, uji analisis multivariat diskriminan (MDA) dan uji regresi binary logistik. 2. Uji beda sampel berpasangan (Test of Paired Sample). Tabel 2. Paired Sample Test Paired Diff. Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Conf. Interval of the Diff. Lower Upper t df Sig. (2-tailed) Pair 1_X1 Kuartal_1 - Kuartal_2 ,009 ,020 ,004 ,001 ,016 2,400 29 ,023 Pair 1_X2 Kuartal_1 - Kuartal_2 ,021 ,026 ,005 ,012 ,031 4,532 29 ,000 Pair 1_X3 Kuartal_1 - Kuartal_2 ,023 ,029 ,005 ,012 ,034 4,236 29 ,000 Pair 1_X4 Kuartal_1 - Kuartal_2 3,420 18,309 3,343 10,256 3,417 1,023 29 ,315 Dari penelitian ini diperoleh 2 variabel yang dapat membedakan atau mengelompokkan antara perusahaan dengan Z < 4,5 dan Z ≥ 4,5 yaitu WCTA, dan EBITTA. Hasil tingkat signifikansinya di ba- wah < 0,05 dan nilai uji t hitung > t tabel di mana t tabel (2,045). Hasil penelitian ini senada dengan para peneliti terdahulu, antara lain Teng (2002:13) yang mengatakan perusahaan yang mengalami kegagalan ditandai dengan profitabilitas yang menurun atau negatif. Penelitian ini menunjukkan tingkat laba operasi sebagai variabel penting dalam menentukan tingkat kegagalan suatu perusahaan. Menurut penulis, laba operasi merupakan indikator perusahaan ber- dasarkan tingkat likuiditasnya. Likuiditas yang rendah menunjuk- kan ketidakmampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, jumlah dividen terbatas, kenaikan biaya modal, kesulitan akses ke sumber pendanaan eksternal, dan peringkat kredit yang rendah. Chen et.al. (1995) adalah orang pertama yang mendefinisikan dis­ tress sebagai kondisi di mana likuidasi perusahaan terhadap total aset 670
kurang dari nilai total yang ditentukan kreditur. Jika berkepanjang- an, situasi ini dapat menyebabkan likuidasi paksa atau kebangkrut- an. Hal ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan model pilihan biner di mana populasi perusahaan yang gagal dan tidak ga- gal di pisahkan satu sama lain secara tepat (artifisial) berdasarkan pe- riode waktu tertentu (E. I. Altman, Eisenbeis, & Analysis, (1978)); Balcaen et.al., (2006); Ooghe et.al. (1985), (1990) dan (Oogheº et.al., 1995); Frydman et.al. (1985); Theodossiou et.al. (1996); Ko et.al. (2001)). Selain itu, perusahaan mengalami kesulitan keuangan ketika tidak mampu memenuhi kewajiban kreditor (Glen & Singh (2005)). Dalam analisis prediksi, financial distress adalah ketidak- mampuan untuk menutupi kewajiban lancar dengan aset moneter yang dimiliki saat ini seperti kas, piutang dan pendapatan yang di- peroleh dari pemanfaatan asset lainnya. 3. Uji Analisis Multivariat Diskriminan: Tabel 3. Equality Group Means Test WCTA RETTA EBITTA BVEBVTD Wilks' Lambda ,784 ,921 ,728 ,978 F 16,000 4,975 21,644 1,305 df1 1 1 1 1 df2 58 58 58 58 Sig. ,000 ,030 ,000 ,258 Tabel 4. Variables Enter./Remov.a,b,c,d Min. D Squ. Exact F Statistic Between Groups df1 df2 Sig. Step Entered Statistic 1 EBITTA 1,845 0 and 1 21,644 1 58,000 1,948E-5 2 WCTA 2,721 0 and 1 15,687 2 57,000 3,735E-6 Max. Sig. of F to enter is .05. 671
Step Tabel 5. Variables in the Analysis Sig. of F to Remove Tolerance Min. D Squared Between Groups 1 EBITTA 1,000 ,000 1,364 0 and 1 2 EBITTA ,967 ,001 1,845 0 and 1 WCTA ,967 ,009 Tabel 6. Functions Group Centroids Func. ZSCR 1 0 1,210 1 ,440 Tabel 7. Canonical Discriminant Function Coeff Funct. 1 2,948 24,520 ,188 WCTA EBITTA (Constant) Unstandardized coefficients Tabel 8. Tabel Classification Results Predicted Group Membership ZSCR Original Cross-validatedb Count % Count % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13 5 81,3 11,4 12 5 75,0 11,4 Total 3 39 18,8 88,6 4 39 25,0 88,6 16 44 100,0 100,0 16 44 100,0 100,0 86,7% of original grouped cases correctly classified. Penelitian ini melihat perbedaan nilai mean pada kelompok per- usahaan dengan nilai Z < 4,5 yang diberi kode 0 (nol) dengan nilai Z ≥ 4,5 yang diberi kode 1 (satu). Selanjutnya, penelitian ini meng- amati tingkat signifikansi untuk membuktikan keberadaan atau ke- tiadaan variabel WCTA, RETTA, EBITTA agar dapat membedakan 672
antara kelompok perusahaan yang bernilaiZ < 4,5 dengan perusaha- an yang bernilai Z ≥ 4,5. Dari penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel EBITTA dan WCTA adalah variabel yang mendominasi dalam menentukan persamaan diskriminasinya. Persamaan diskriminasi untuk menentukan batas pengelompokkan perusahaan dapat diketahui dari nilai variabel EBITTA dan WCTA. Kelompok perusahaan dengan nilai Z < 4,5 diberi kode 0 (nol) se- dangkan kelompok perusahaan dengan nilai Z ≥ 4,5 diberi kode 1 (satu). Berikut ini cara menentukan batasannya : Nilai pemisah = . Di mana berdasarkan rumus akan diperoleh nilai pe- misahnya yaitu (1,1210 x 16 + 0,440 x 44): 60 = 17,936 + 19,36: 60 = 0,0237333333. Rumus persamaan analisis diskriminan adalah se- bagai berikut : 0,188 + 24,520 EBITTA + 2,948 WCTA. Dari per- samaan analisis multivariate diskriminan yang diperoleh pada kuar- tal 1 tahun 2020 sebanyak 5 perusahaan di bidang hotel, 5 perusa- haan di bidang pariwisata, dan 3 perusahaan di bidang restoran di- prediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan pada kuartal 2 terdapat 5 perusahaan di bidang hotel, 1 perusahaan di bidang pari- wisata dan 2 perusahaan di bidang restoran yang diprediksi menga- lami kebangkrutan atau financial distress. Ketepatan akurasi prediksi dari persamaan analisis diskriminan tersebut adalah 86,7%, artinya persamaan diskriminan yang dihasilkan sangat akurat dengan meng- gunakan variabel EBITTA DAN WCTA dalam memprediksi per- usahaan masuk ke dalam kelompok bernilai Z < 4,5 yang diberi kode 0 (nol) atau kategori nilai Z ≥ 4,5 yang diberi kode 1 (satu). Hasil penelitian yang diperoleh senada dengan beberapa peneliti ter- dahulu antara lain Deakin (1972), yang menggunakan data akun- tansi keuangan dan analisis diskriminan multivariat pada perusaha- an yang pailit dan tidak pailit dengan kesimpulan bahwa sebagian besar rasio menunjukkan kemampuan diskriminatif. Berg & Industry (2007) menyatakan bahwa Ohlson (1980) ada- lah orang pertama yang menggunakan analisis logit untuk mempre- diksi kebangkrutan, sedangkan Ohlson (1980) mengatakan 105 per- 673
usahaan bangkrut dan 2058 tidak bangkrut. Platt et.al. (2002) me- neliti 24 perusahaan mengalami financial distress dan 62 perusahaan tidak mengalaminya di mana model logit digunakan dalam mem- prediksi financial distress. Platt et.al. (2002) menemukan adanya pendapatan negatif sebelum bunga dan pajak (EBIT), laba bersih negatif atau kerugian, terjadi penjualan saham kepada investor swas- ta tiap tahun berturut-turut serta dana pemegang saham nilai memi- liki nilai saham yang negatif atau mengalami akumulasi kerugian (McLeay & Omar, 2000). Dan hasil-hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian ini, di mana ditemukan sekitar 36,67% pada kuartal ke-1 serta sekitar 20% perusahaan mengalami kebangkrutan pada kuartal ke-2 tahun 2020. Jadi, total jumlah perusahaan yang diteliti pada penelitian ini yang mengalami kebangkrutan hingga ku- artal kedua tahun 2020 adalah sebanyak 56,67%. Dari hasil peneli- tian tadi, dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi negatif sebagai rasio keuangan utama mengalami kerugian, baik kerugian operasio- nal yang substansial maupun penurunan nilai aset yang signifikan yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, kemudian mempre- diksi kemungkinan terjadinya penunggakan atau penghentian divi- den, ketidakmampuan membayar kreditor pada saat jatuh tempo, ketidakmampuan mematuhi persyaratan dan perjanjian pinjaman, ketidakmampuan perubahan dari piutang menjadi kas tunai saat pe- ngiriman barang kepada pemasok, ketidakmampuan mendapatkan pembiayaan bagi kebutuhan operasional, pengembangan produk atau investasi penting lainnya (IIASB, ISA 570 (revisi), A3) 4. Uji Regressi Binary Logistic Tabel 9. Dependent Encoding Original Value 0 1 Internal Value 0 1 674
Tabel 10. Iteration Historya, b, c Iteration Step 0 1 2 3 4 2 Log likelihood 69,663 69,590 69,590 69,590 Coefficients Constant ,933 1,010 1,012 1,012 a. Initial -2 Log Likelihood: 69,590 Tabel 11. Variables in the Equ. Step 0 Constant B 1,012 S.E. ,292 Wald 12,007 Df 1 Sig. ,001 Exp(B) 2,750 Tabel 12. Variables Not in the Equation Score Df Sig. Step 0 Variables Overall Stat. WCTA RETTA EBITTA BVEBVTD 12,973 4,740 16,306 1,320 23,621 1 1 1 1 4 ,000 ,029 ,000 ,251 ,000 Tabel 13. Omnibus Tests Model Coeff. Step 1 Step Block Model Chi-squ. 69,590 69,590 69,590 Df 4 4 4 Sig. ,000 ,000 ,000 Tabel 14. Test of Hosmer and Lemeshow Step 1 Chi-square ,000 df 3 Sig. 1,000 Tabel 15. Model of Summary Step 1 2 Log likelihood ,000a Cox & Snell R Squ. ,686 Nagelkerke R Squ. 1,000 675
Tabel 16. Classification Tablea Predicted Observed Step 1 ZSCR Overall Percentage ZSCR 0 0 1 1 16 0 Percentage Correct 0 44 100,0 100,0 100,0 a. The cut value is .500 Tabel 17. Variables in the Equ. B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) Step 1a WCTA 228,563 11060,158 ,000 1 ,984 1,836E+99 RETTA 241,981 10353,226 ,001 1 ,981 1,233E+105 EBITTA 520,858 22841,801 ,001 1 ,982 1,606E+226 BVEBVTD 51,455 883,595 ,003 1 ,954 22220858797029230000000,000 Constant 56,715 1656,705 ,001 1 ,973 ,000 Variable(s) entered on step 1 : WCTA, RETTA, EBITTA, BVEBVTD Berdasarkan Tabel 17 dapat diperoleh persamaan regresi binary logistic sebagai berikut: Tabel 18. Correlation Matrix Working C pital Asset 1,000 WCTA -,918 RETTA -,662 ,136 EBITTA BVEBVTD -,361 Constant Step 1 Constant ,918 1,000 ,616 -,253 ,077 Retained Total Asset -,662 ,616 1,000 ,521 ,188 Earning Before TI ,136 -,253 ,521 1,000 ,395 Book Value Total Debt ,361 ,077 ,188 ,395 1,000 Pengujian tahap ini dilakukan dengan membandingkan proses Block 0: Beginning Block dan Block 1: Method = Enter. Interprestasi dan analisisnya adalah sebagai berikut: 1. Iteration History digunakan untuk menentukan model regressi yang lebih baik dalam memprediksi dengan ketentuan Nilai - 2 log likehood pada Block 1: Method = Enter nilainya lebih kecil dari nilai Block 0: Beginning. Hal ini dapat disimpulkan 676
bahwa model regresi Block 1: Method = Enter lebih baik di- gunakan dalam memprediksi. 2. Tingkat signifikansi pada Omnibus Test of Model Coefficient dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel tidak terikat yang digunakan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. 3. Contingency Table for Hormer and Lemeshow Test untuk meni- lai kecocokkan model (Goodness of Fit). Menguji hipotesis di mana H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi hosmer dan lemeshow test lebih besar se- hingga H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan variabel pengamatan dalam memprediksi kondisi keuangan financial distress dengan green area. Hal ini menunjukkan persamaan re- gressi logistik untuk menjelaskan hubungan variabel tidak ter- ikat dan variabel terikat. Uji Goodness of Fit 2 Log Likelihood dengan menggunakan salah satu nilai Cox and Snell R2 dan Nagelkerke R2. Artinya variabel tidak terikat yang diuji pada penelitian ini memberikan kontribusi sangat kuat untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan. 4. Variabel in Equation. Nilai signifikansi ke empat variabel tidak terikat ini yaitu: X1 = WCTA; X2 = RETTA; X3 = EBITTA; X4 = BVEBVTD; semua nilainya mendekati angka 1 (satu) dan nilai signifikansinya melebihi nilai median, maka ke empat variabel tidak terikat pada penelitian ini, masing-masing ber- pengaruh signifikan terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan selama pandemi covid-19. Variabel x3 dan x1 pada penelitian ini memberikan peningkatan terbesar bagi perusahaan yang mengalami financial distress maupun yang berada di grey area, dilihat dari nilai B yang terdapat di Tabel 17 di mana urutan paling tinggi adalah pada variabel EBIT- TA, lalu WCTA, kemudian diikuti RETTA dan terakhir BVEBVTD. Perusahaan yang diteliti masih bisa bertahan sampai kuartal kedua, namun ke empat variabel ini dapat di- jadikan penentu untuk melihat pergerakkan keuangan perusa- 677
haan dari penurunan ke krisis atau dari krisis kearah financial distress. Penelitian yang dilakukan oleh E. I. Altman, Haldeman, Narayanan, & finance (1977) mengatakan bahwa salah satu dari 7 (tujuh) variabel yang diteliti yaitu variabel pengembalian aset (EBIT / Total Aset) juga menunjukkan tingkat klasifikasi kebangkrutan melalui penggunaan teknik MDA dengan tingkat akurasi klasifikasi berkisar dari 96% (93% untuk sampel tidak berpasangan) selama 1 tahun. Andrade & Kaplan (1998) berasumsi bahwa permulaan finan­ cial distress bertepatan dengan tahun pertama di mana perusa- haan memiliki EBITDA yang lebih rendah dari beban bunga yang bertujuan merestrukturisasi hutangnya. Selain itu, Moyer (1977) memeriksa kembali model kebangkrutan E. I. Altman, (1968) dan menggunakan metode MDA bertahap yang mengembangkan model dengan menghilangkan salah satu variabel yang berkaitan pada penelitian ini yaitu variabel X4 (nilai pasar ekuitas/nilai buku dari total hutang). Variabel pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan variabel pene- litian yang digunakan oleh Andrade & Kaplan (1998) dan Moyer (1977) namun berbeda dengan variabel yang diteliti oleh E. I. Altman, Haldeman, Narayanan, & finance (1977). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi pandemi Co- vid-19 ini mengakibatkan perusahaan kehilangan pasar perda- na, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama, kesulitan bekerja, kekurangan persediaan, munculnya pesaing sukses di sektor bisnis lain, ketidakpatuhan terhadap permo- dalan seperti persyaratan solvabilitas atau likuiditas untuk pe- nilaian dari lembaga keuangan (IIASB, ISA 570 (revisi), A3). 5. Hal ini dapat dilihat dari Fungsi regresi binary logistic yang diperoleh pada table- 17, yaitu: 678
Hasil penelitian ini senada dengan beberapa peneliti terda- hulu antara lain Beaver (1966) yang menyimpulkan terdapat 30 rasio untuk memprediksi kebangkrutan dengan meng- gunakan univariate discriminant analysis yang diterapkan pada 79 perusahaan bangkrut dan 79 perusahaan tidak bangkrut. Hasilnya membuktikan bahwa rasio terbaik untuk membeda- kan perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut adalah working capital funds flow/total assets dan net income/total assets, dengan tingkat akurasi 90% dan 88%. Penelitian tersebut dikem- bangkan kembali oleh E. I. J. J. o. B. Altman & Finance pada tahun 1984 dengan menggunakan analisis diskriminan dan mengambil 66 sampel perusahaan manufaktur di mana sete- ngah diantaranya mengalami kebangkrutan berdasarkan la- poran keuangan satu periode sebelum perusahaan bangkrut. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Tidak terjadi korelasi diantara sesama variabel tidak terikat berdasarkan hasil uji multikolinearitas. 2. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa selama pan- demi covid-19 untuk perusahaan di sektor hotel, restoran dan pariwisata berdasarkan variabel EBITTA (variabel x3) dan va- riabel WCTA (variabel x1) terdapat 5 perusahaan di bidang hotel, 5 perusahaan di bidang pariwisata, dan 3 perusahaan di bidang restoran diprediksi akan mengalami kebangkrutan se- dangkan di kuartal 2 terdapat 5 perusahaan yang bergerak di bidang hotel, 1 perusahaan di bidang pariwisata dan 2 perusa- haan di bidang restoran diprediksi akan mengalami kebang- krutan atau financial distress. 3. Dari hasil dari uji regresi binary logistic terdapat 4 variabel ti- dak terikat yang berpengaruh signifikan secara parsial namun secara simultan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 679
Prediksi Keuangan metode Altman Z Score diawali dari urut- an tertinggi yaitu EBITTA diikuti oleh WCTA sedangkan va- riabel RETTA berada pada posisi ketiga tertinggi dan posisi terakhir ke empat menunjuk pada variabel BVEBVTD. Kontribusi Variabel x3 dan x1 pada penelitian ini memberi- kan kontribusi pengaruh terbesar bagi perusahaan yang meng- alami financial distress maupun grey area pada kondisi pan- demi covid-19. Fungsi regresi binary logistic mengindikasi va- riabel EBITTA dan variabel WCTA menurun maka kondisi keuangan perusahaan juga mengalami penurunan begitu sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Peneliti memberi- kan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perusahaan yang berada pada kondisi kebangkrutan selama kuartal 1 dan kuartal 2 dapat mengubah strategi proses bisnis- nya dengan menciptakan suatu produk baru atau pelayanan jasa baru yang beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi, baik selama masa pandemi Covid-19 maupun setelahnya. Mi- salkan, sektor hotel dan restoran dapat mengubah produk dan proses bisnis menjadi teather atau bioskop online yang me- manfaatkan tekonologi digital untuk menyiarkan film-film terbaru dari artis lokal maupun artis luar negeri. Selain itu mengubah proses bisnisnya menjadi perusahaan-perusahaan yang mampu membuat aplikasi teknologi baik software mau­ pun hardware yang dapat dipakai untuk kebutuhan masyara- kat sehari-hari maupun kebutuhan bisnis masyarakat misal- kan, pelayanan di restoran menggunakan jasa robot. Untuk sektor pariwisata mengubah proses bisnisnya dengan meng- gunakan teknologi travelling GPS (Global Positioning System) dengan berbayar dalam hitungan waktu di mana masyarakat dapat menikmati rekreasi wisata via online tanpa berkunjung ke lokasi wisata yang dituju. 680
2. Perusahaan dapat menggunakan teknologi internet of things (IoT) dalam proses produksi dan proses penjualannya. Perusa- haan perlu melibatkan konsep penggunaan teknologi dalam tata kelola bisnisnya yang memudahkan pekerjaan serta ter- ciptanya efisiensi cost dan efektifitas waktu sehingga peng- gunaan teknologi dapat mendongkrak peningkatan pada pen- dapatan usaha, asset, modal usaha, laba dan nilai perusahaan meningkat (terjadi value added). Strategi efisiensi cost juga da- pat dilakukan dengan restrukturisasi organisasi yang meng- gantikan beberapa fungsi peran manusia dengan teknologi sehingga perlu menempatkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki kepribadian yang baik, keahlian atau keterampilan, inovatif, kreatif, serta pemikiran yang berdam- pak positif untuk kelanjutan kemajuan perusahaan. 3. Menurut hasil penelitian ini, rendahnya profitabilitas yang di- hasilkan dari laba operasi dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini berkaitan dengan hu- bungan dan kewajiban pada pihak ketiga nantinya. Semakin banyak entitas berhutang, semakin tinggi kemungkinan ada- nya kesulitan keuangan. Dengan demikian disarankan agar perusahaan di sektor hotel, restoran dan pariwisata diberikan bantuan stimulus kredit, khususnya bagiperusahaan yang ma- sih berada di grey area dalam jangka panjang dengan bunga rendah dan diharapakan agar perusahaan mampu menjalan- kan operasional perusahaan sehari-hari. 4. Pemerintah disarankan menambahkan standarisasi kebijakan pada perusahaan yang bergerak di bidang hotel, restoran dan pariwisata terkait penerapan protokol kesehatan bagi pengun- jung, membuat aturan dan sanksi tegas dalam hal menjaga lingkungan yang bersih (udara, air dan tanah) dan menghapus pungutan liar di daerah wilayah sektor usaha pariwisata. Pro- tokol ini, misalkan dapat dilakukan dengan diperlihatkannya surat kesehatan dan bebas virus oleh pihak pengunjung wisa- 681
tawan lokal dan wisatawan mancanegara, penggunaan masker, standar keamanan obat, makanan dan minuman, standar SNI untuk produk makanan dan minuman yang berlabelkan halal dan terdapat No. PIRT, menyediakan asuransi pertanggungan segala hal baikkesehatan, kecelakaan, gempa bumi dan seba- gainya yang bersifat force majeure bagi pengunjung atau para wisatawan domestikdan manca negara. DAFTAR PUSTAKA Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609. Altman, E. I., Eisenbeis, R. A. J. J. o. F., & Analysis, Q. (1978). Fi- nancial applications of discriminant analysis: a clarification. 185-195. Altman, E. I., Haldeman, R. G., Narayanan, P. J. J. o. b., & finance. (1977). ZETATM analysis A new model to identify bankruptcy risk of corporations. 1(1), 29-54. Altman, E., & Hotchkiss, E. (2005). Corporate corporate failure and bankruptcy. Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2010). Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt (Vol. 289): John Wiley & Sons. Altman, E. I., & Sabato, G. J. J. o. f. s. r. (2005). Effects of the new Basel capital accord on bank capital requirements for SMEs. 28(1), 15-42. Altman, E. I. J. J. o. B., & Finance. (1984). The success of business failure prediction models: An international survey. 8(2), 171- 198. Andrade, G., & Kaplan, S. N. (1998). How costly is financial (not economic) distress? Evidence from highly leveraged transactions 682
that became distressed. The 1443-1493. journal of finance, 53(5), Asquith, P., Gertner, R., & Scharfstein, D. J. T. Q. J. o. E. (1994). Anatomy of financial distress: An examination of junk-bond is- suers. 109 (3), 625-658. Aswath, D. (1997). Corporate Finance - Theory and Practice. - New York: John Willey & Sons. In: Inc. Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2020). Ekonomi Indonesia Tri- wulan II 2020 Turun 5,32% Triwulan Kedua 2020. Jakarta Pu- sat : Badan Pusat Statistik. Balcaen, S., & Ooghe, H. J. T. B. A. R. (2006). 35 years of studies on business failure: an overview of the classic statistical metho- dologies and their related problems. 38(1), 63-93. Ball, R., & Foster, G. J. J. o. a. R. (1982). Corporate financial report- ing: A methodological review of empirical research. 161-234. Beaver, W. H. J. J. o. a. r. (1966). Financial ratios as predictors of failure. 71-111. Berg, D. J. A. S. M. i. B., & Industry. (2007). Bankruptcy prediction by generalized additive models. 23(2), 129-143. Chen, Y., Weston, J. F., & Altman, E. I. J. F. M. (1995). Financial distress and restructuring models. 57-75. Damodaran, A. J. S. S. o. B. (2009). Valuing distressed and declining companies. Deakin, E. B. J. J. o. a. r. (1972). A discriminant analysis of predic- tors of business failure. 167-179. Edison Acep. (2018). Metode Penelitian Bisnis(1th ed.). Bandung: CENDRA. Fedele, M., Antonucci, E. J. I. J. o. M. S., & Research, B. (2015). The life of corporations and the economic-financial modern context. By the decline to the business crisis. 4(1). Frydman, H., Altman, E. I., & Kao, D. L. J. T. j. o. f. (1985). Intro- ducing recursive partitioning for financial classification: the case of financial distress. 40(1), 269-291. 683
Geng, R., Bose, I., & Chen, X. J. E. J. o. O. R. (2015). Prediction of financial distress: An empirical study of listed Chinese com- panies using data mining. 241(1), 236-247. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5 Cetakan V. Semarang: Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23. Ba­ dan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Glen, J., & Singh, A. J. E. E. J. (2005). Corporate governance, com- petition, and finance: re-thinking lessons from the Asian crisis. 31(2), 219-243. Guatri, L., & Massari, M. (1992). La diffusione del valore: Egea. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. J. N. J., Pearson. (2010). Multivariate data analysis: International version. Hall, S. C. J. J. o. F. S. P. (2002). Predicting financial distress. 56(3), 12. Hill, N. T., Perry, S. E., & Andes, S. J. J. o. A. B. R. (1996). Evalua- ting firms in financial distress: An event history analysis. 12(3), 60-71. IDW, S. J. W. S. (2012). 6: IDW Standard: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6). 4, 130-151. Irfan, M., Yuniati, T. J. J. I., & Manajemen, R. (2014). Analisis Fi- nancial Distress dengan Pendekatan Altman Z-Score untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Telekomunikasi. 3(1), 1-18. James, H. (2009). The creation and destruction of value: the globaliza­ tion cycle: Harvard University Press. John, K., Lang, L. H., & Netter, J. J. T. J. o. F. (1992). The voluntary restructuring of large firms in response to performance decline. 47(3), 891-917. 684
Joko Widodo. (2020). Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penye- baran Covid -19 sebagai Bencana Nasional. Retrieved from Joko Widodo. (2020). 5 Fakta Warga Depok Positif Virus Corona, dari Kronologi hingga Status Siaga 1. Retrieved from tus-siaga Ko, L.-J., Blocher, E. J., & Lin, P. P. (2001). Prediction of corporate financial distress: An application of the composite rule inducti- on system. Laitinen, E. K. J. I. J. o. A., & Finance. (2013). Financial and non- financial variables in predicting failure of small business reorga- nisation. 4(1), 1-34. Lau, A. H.-L. J. J. o. a. r. (1987). A five-state financial distress pre- diction model. 127-138. Markwardt, D., Lopez, C., & DeVol, R. J. J. o. A. C. F. (2016). The Economic Impact of Chapter 11 Bankruptcy versus Out‐of‐ Court Restructuring. 28(4), 124-128. McLeay, S., & Omar, A. J. T. B. A. R. (2000). The sensitivity of prediction models to the non-normality of bounded and un- bounded financial ratios. 32(2), 213-230. Michael, S. J. Q. J. o. E. (1973). Job market signaling. 87(3), 355- 374. Moyer, R. C. J. F. M. (1977). Forecasting financial failure: a re-exa- mination. 6(1), 11. Ohlson, J. A. J. J. o. a. r. (1980). Financial ratios and the probabilis- tic prediction of bankruptcy. 109-131. Ooghe, H., & Joos, P. (1990). Failure prediction, explanation of mis­ classifications and incorporation of other relevant variables: result of empirical research in Belgium. Retrieved from 685
Ooghe, H., & Verbaere, E. J. T. I. J. o. A. (1985). Predicting business failure on the basis of accounting data: The Belgian experience. 9(2), 19-44. Oogheº, H., Joosº, P., & De Bourdeaudhuijº, C. J. I. J. A. (1995). Financial distress models in Belgium: The results of a decade of empirical research. 30, 245-274. Outecheva, N. (2007). Corporate financial distress: An empirical analy sis of distress risk. Verlag nicht ermittelbar, Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Da- lam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi covid Disease 2019 (Covid -19). Jakarta. Platt, H. D., Platt, M. B. J. J. o. e., & finance. (2002). Predicting corporate financial distress: reflections on choice-based sample bias. 26(2), 184-199. Purnanandam, A. J. R. S. o. B., University of Michigan. (2005). Fi- nancial distress and corporate risk management: Theory & evi- dence (Working Paper). Ross, S. A. J. T. b. j. o. e. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. 23-40. Sekaran, U. J. J. S. E. (2014). Research Method for Business: Meto- dologi Penelitian untuk Bisnis Jilid 1. Suharyanto. (2020). Indonesia Sudah di Ambang Resesi Ekonomi, KSP: Bukan Berarti Kiamat. Retrieved from 2020-minus-532-persen/full&view=ok Tedros Adhanom Ghebreyesus. (2020). Jadi Pandemi Global, Ini Daftar 121 Negara dan Wilayah yang Konfirmasi Kasus Virus from Corona. Retrieved 686
Teng, M. (2002). Corporate Turnaround: Nursing A Sick Company Back to Health: Prentice Hall. Theodossiou, P., Kahya, E., Saidi, R., Philippatos, G. J. J. o. B. F., & Accounting. (1996). Financial distress and corporate acquisiti- ons: Further empirical evidence. 23(5-6), 699-719. Whitaker, R. B. J. J. o. e., & finance. (1999). The early stages of fi- nancial distress. 23(2), 123-132. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasihNya, perlindungan, kesehatan dan hikmat dariNya sehingga penulis mam- pu menyelesaikan penelitian ini dalam waktu 11 (sebelas) hari dan ternyata mendapatkan hasil yang menggembirakan di mana peneli- tian ini lolos dalam perlombaan Call for Paper BKF KEMENKEU RI tahun 2020. Selain itu, penulis tidak lupa berterima kasih ke pada kedua orangtua (T.P. Barus dan Dra. Marlina R. Sinaga) atas cinta dan perhatian yang tiada hentinya diberikan, suami tercinta (Ir. S.N.M.P., Simamora, M.T.) yang senantiasa memberikan kasih sa- yang yang tulus dan mengajari saya memaknai kehidupan, seluruh keluarga penulis dari alm. kakek Philemon Sinaga (Anggota DPR RI Kabinet Ke- XIV tahun 1954) yang selalu menjadi motivasi dan semangat saya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara NKRI tercinta dan semoga tetap kompak se lalu, seluruh guru dan dosen yang pernah memberikan Ilmunya kepada penulis, teman dan rekan seprofesi dosen dari Universitas Widyatama dan Politeknik PIKSI GANESHA di Bandung atas perhatian, semangat, ilmu yang diberikan, spirit positif serta kerja sama yang terjalin dengan baik sampai saat ini. Serta tak lupa juga kepada teman dan sahabat yang senantiasa menghiasi hari-hari yang membuat hidup jadi bermakna. Kiranya TUHAN Memberkati. Amin. 687
Bab 21 ANAlISIS SwoT: STRATEGI bRANDING PARIwISATA MElAluI vIRTuAl TouRISM DI INDoNESIA PASCAPANDEMI CovID-19 Helen Dian Fridayani,116 Herdin Arie Saputra,117 dan Anang Setiawan118 1. PENDAHULUAN Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, membangun tatanan dan suasana baru terkait cara kehidupan masyarakat. Salah satu hal adalahterkait bagaimana masyarakat mengadopsi teknologi dalam mengajar, bertemu, hingga mengikuti konser musik. Hal ini merupakan salah satu pilihan untuk melindungi diri sendiri, ke- luarga, dan masyarakat (Belinda, 2020). Pada kehidupan baru ini pemerintah dan masyarakat dituntut menciptakan sebuah inovasi dan memanfaatkan tenologi demi memenuhikebutuhan hidup yang pada masa lalu tidak pernah dilakukan (Mihaela Rus, Mihaela 116Program Studi Ilmu Politik, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. 117Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah 118Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah 688 |
Luminița Sandu, 2020). Salah satu sisi kehidupan yang paling berat terdampak covid 19 adalah sektor pariwisata. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April 2020 mengalami penurunan yang tajam sebesar 87,44% dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun lalu (Belinda, 2020). Jumlah wisatawan mancanegara pada bulan April 2020 adalah sebe- sar 160.000 orang dibandingkan dengan periode tahun lalu pada bulan yang sama yang mencapai 1,27 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata berada dalam po- sisi paling terdampak akibat Covid-19. Pemerintah dan masyarakat diminta melakukan banyak inovasi agar sektor pariwisata dapat ber- adaptasi pada masa Covid-19. Sektor pariwisata akan memasuki pengalaman baru yang ditandai dengan "era pariwisata virtual" (Ivanov & Bardina, 2020). Saat ini tidak ada definisi pasti apa itu pariwisata virtual. Ada yang berpandangan bahwa pariwisata virtual adalah sebuah fondasi lengkap. Teknologi realitas virtual (virtual re­ ality), melalui jaringan dan cara lainnya, akan menjadi salah satu elemen penting daritampilan lengkap pariwisata. Wisata virtual di- rancang sesuai dengan keinginan pengunjung termasuk memilih rute wisata, kecepatan dan titik pandang. Konsep wisata virtual ada- lah pengunjung cukup tinggal di rumah dan mereka dapat melihat hembusan angin hingga perubahan sudut pandang cahaya secara virtual (Bafadhal & Hendrawan, 2019). Demikian juga, terjadi per- ubahancara berkomunikasi, yakni bergesernya hubungan spasial dari pariwisata lokal menjadi dimensi global (Kulakoğlu-dilek, 2018). Paling tidak, ada tiga bidang utama dalam pariwisata virtual rea­ lity (VR) misalnya dalam bentuk: (i) penciptaan taman hiburan (se- perti dalam kasus Disneyland), (ii) penggunaannya sebagai alat pe- masaran (operator tur yang menawarkan pengalaman simulasi ke- pada konsumen) dan (iii) penciptaan pariwisata buatan (tur virtual/ hilangnya ontologi perjalanan) (Mura, Tavakoli, & Pahlevan Sharif, 2017). Saat ini, VR dapat ditemukan di setiap industri termasuk pariwisata dan digunakan secara meluas seperti untuk tujuan hibur- 689
an, pendidikan, manajemen dan pemasaran (Ananraytama, Safriadi, & Pratiwi, 2018). Pariwisata adalah salah satu industri yang paling dinamis di mana tren baru dalam pengembangan VR tengah dimu- lai. Produk baru dan potensi VR menawarkan banyak aplikasi yang berguna dan layak mendapat perhatian (Ting, 2011). Karena VR di pariwisata sedang booming, maka teknologi modern akan terus ber- gerak maju. Dengan demikian, adalah penting memahami bagai- mana penggunaan VR akan berdampak pada industri pariwisata pada masa depan. Pandangan lain, mengatakan pariwisata virtual didasarkan pada keadaan pariwisata nyata, melalui simulasi di luar realitas keadaan. Dengan demikian, pembangunan lingkungan wisata virtual, akan membawa wisatawan terlibat dalam pariwisata sesungguhnya. Na- mun, wisata virtual tidaklah benar-benar kegiatan pariwisata karena dua alasan berikut ini (Mura et al., 2017). Pertama, wisata nyata adalah salah satu karakteristik pariwisata yang luar biasa, sementara pariwisata virtual tidak terjadi perpindahan spasial yang objektif. Ke- dua, ada perbedaan mendasar dalam bentuk objek yakni lingkungan pariwisata adalah realitas objektif, sedangkan pariwisata virtual me- nyediakan lingkungan virtual. Oleh karena itu, peserta dalam wisata virtual bukanlah wisatawan nyata, tetapi mereka memiliki potensi dan kemungkinan untuk menjadi wisatawan. Virtual Reality di Indonesia menjadi hal yang baru dalam mem- promosikan pariwisata. Menurut data dari dailysocial.id saat ini sedikitnya terdapat 13 perusahaan yang mengembangkan teknologi Virtual Reality. Perusahaan tersebut sudah bergabung dalam Indonesian VR/AR Association (INVRA). Peran pemerintah dalam dalam mendukung perkembangan VR di Indonesia sudah dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) yang bekerjasama dengan 13 perusahaan tersebut dalam memberikan edukasi dan pelatihan ke- pada masyarakat pengembang hingga masyarakat umum yang terta- rik dengan teknologi VR. Indonesia Virtual Tour merupakan salah platform yang dibuat oleh perusahaan Indonesia. 690
Gambar 1. Tampilan Aplikasi Indonesia Virtual Tour Sumber: Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapakan VR di bi- dang pariwisata, diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebu- dayaan. Bekerjasama dengan Google, pemerintah menyediakan mu- seum digital bagi 16 museum yang ada di Indonesia, melalui plat- form Google Art dan Culture. Berikut adalah beberapa museum yang dapat dilihat secara VR : Museum Nasional Indonesia, Museum Kepresidenan Balai Kirti, Museum Sumpah Pemuda, Museum Ke- bangkitan Nasional, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Meskipun teknologi VR di Indonesia sudah tersedia, tetapi peng- gunaanya belum optimal karena hanya beberapa wisata daerah saja yang sudah bisa diakses melalui VR. Tujuan dari penelitian ini adalah berupaya menggambarkan rea- litas virtual dalam konteks industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Studi ini juga memberikan evaluasi dari studi sebelum- nya, serta melakukan analisis situasi aplikasi realitas virtual dalam hal pariwisata melalui analisis SWOT. SWOT kependekan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Checa et al., 2018). SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari proses atau situasi dan mengidentifi- 691
kasi peluang serta ancaman yang berasal dari dunia luar (Hill & Westbrook, 1997). Dalam konteks ini, analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan informasi dari survei literatur, agar dapat- mengevaluasi informasi yang diperoleh dalam penelitian. Tujuan menggunakan analisis SWOT dalam penelitian ini adalah menyeli- diki keuntungan dan kerugian aplikasi VR di industri pariwisata. Dengan mempertimbangkan penelitian dan aplikasi yang terkait de- ngan wisata virtual, tujuan lebih lanjut dari penelitian ini adalah mengidentifikasi seberapa baik kekuatan dapat digunakan terhadap ancaman/peluang dan juga bagaimana kelemahan dapat ditangani dalam pengembangan aplikasi VR. Dengan demikian, studi ini akan mampu mengoptimalkan penggunaan VR sehingga menentukan peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul pada masa depan. 2. TINJUAN PUSTAKA Virtual Reality telah diantisipasi dalam literatur pariwisata selama lebih dari satu dekade (Williams & Hobson, 1994). Pariwisata video 360 derajat mungkin merupakan analogi yang kuat dengan penga- laman dunia nyata (Wagler & Hanus, 2018). Virtual dapat diguna- kan guna mengurangi risiko yang dirasakan dan agar dapat mem- peroleh respons emosional yang percaya diri atas konsumen poten sial, virtual tourism dapat membantu calon wisatawan untuk mengem- bangkan ekspektasi terhadap apa yang dapat mereka alami di tempat tujuan, dengan demikian, wisatawan bisa belajar tentang keunikan suatu destinasi melalui virtual tour, yang sangat disarankan juga dalam implementasi pariwisata berkelanjutan, di mana wisatawan dapat belajar bagaimana berperilaku agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap destinasi wisata tersebut (Y. H Cho & Fesenmaier, 2001). Dalam tour virtual berbasis web ini layak diper- timbangkan keterampilan menggunakan komputer dan tantangan yang mungkin dihadapi para pengguna tour virtual ini, dengan 692
mencoba menjaga keseimbangan. Jika navigasi jaringan dalam tour virtual tersebut tidak memberikan kesesuaian antara keterampilan, maka konsumen mungkin menjadi bosan atau cemas (Yong Hyun Cho et al., 2002). Pariwisata virtual akan meningkat dari waktu ke waktu dan akan memenuhi beberapa permintaan wisatawan untuk mendapatkan pengalaman perjalanan. Oleh karenanya, layak diper- debatkan apakah kombinasi realitas virtual dan realitas objektif dapat berkontribusi pada pariwisata massal yang lebih berkelanjutan, mengingat kenyataan ini juga akan menjadi semakin mahal dari segi waktu dan uang sekaligus lebih memuaskan.Pengalaman wisata se- perti ini menjadi perpaduan antara realitas obyektif dan realitas maya, sehingga lebih memenuhi tuntutan yang keberlanjutan (Butler, 2007). Teknologi inovatif akan mendukung interoperabilitas, personali- sasi, dan jaringan internet yang stabil, oleh karenanya strategi yang tepat sangat diperlukan pada tingkat manajemen dan taktis agar da- pat memastikan bahwa peluang dan tantangan yang didorong oleh TIK dialihkan pada keuntungan organisasi pariwisata guna mening- katkan inovasi dan daya saing mereka (Buhalis & Law, 2008). Inter- aksi yang memadai harus dirancang secara efektif agar dapat me- manfaatkan potensi antarmuka. Di sisi lain, dukungan sistem imer- sif memberikan pengalaman keseluruhan yang lebih baik karena mendorong partisipasi secara lebih mendalam dan keterlibatan peng guna, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerap konsep dan informasi (Carrozzino & Bergamasco, 2010). Sektor pariwisata telah menemukan teknologi realitas virtual sebagai cara yang baik dalam hal memasarkan tujuan perjalanan wi- satawan, yang dikembangkan untuk mendukung dan menarik pari- wisata musim dingin ke wilayah tersebut dengan menawarkan segala fitur, antara lain pemandangan salju virtual dengan berbagai aktivi- tas misalnya ski lereng. Portal pemasaran dengan tujuan perjalanan virtual 3D dapat menyempurnakan halaman web 2D, dengan demi- kian portal tersebut menawarkan kemungkinan menjelajahi lokasi 693
secara bebas dan melalui berbagai jenis aktivitas virtual. Hal tersebut juga didukung oleh temuan sebelumnya yakni efisiensi efek cahaya agar dapat menunjukkan elemen 3D interaktif dalam lingkungan virtual 3D (Pakanen, 2014; Huang et al., 2015). Pandangan meta- modern, yang dicirikan oleh upaya konstruktif untuk menemukan solusi bagi masalah kemasyarakatan dan harapan psikologi, tekno- logi dan kecerdasan buatan, memiliki dampak besar dalam mengu- bah semua aspek kehidupan social kontemporer (Baciu et al., 2016). Memberikan implikasi teoritis dan manajerial untuk adopsi tekno- logi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) di museum (T. Jung et al., 2016). Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dan telah terjadi lebih awal di negara-negara maju, namun inovasi tersebut telah lama mengganggu (disrupt) industri baru dengan manfaat yang tidak da- pat dianggap remeh bagi masyarakat (Prabawa, 2017). Potensi vir- tual reality dalam pariwisata terletak pada kemampuannya mem- berikan informasi sensori dan visual tambahan kepada calon wisata- wan, ini memiliki arti khusus dalam domain pariwisata karena seba- gian besar produk pariwisata didefinisikan sebagai barang kepercaya- an (Disztinger & Groth, 2017). Penggunaan virtual reality bukanlah cara untuk menggantikan pariwisata tradisional, sementar publikasi menitikberatkan pada penyebaran informasi sehingga wisatawan memiliki informasi mengenai kondisi situs yang ingin di kunjungi- nya, serta platform yang terdiri dari data dan akses terpusat melalui REST API dan Pengontrol Aplikasi, juga menghadirkan fitur-fitur yang diskalakan agar dapat menambahkan lebih banyak informasi dan fitur serta layanan ketersediaan sumber daya yang akan mem- berikan pengalaman imersif kepada para penggunanya (Castro et al., 2017). Penggunaan efektif berbagai teknologi dalam konteks tempat warisan budaya berkontribusi pada penciptaan nilai bersama bagi organisasi warisan budaya dan juga memberikan pengalaman kun- jungan, penukaran, dan pascakunjungan pengunjung, yang dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan pengeluaran, niat untuk 694
kembali dan promosi dari mulut ke mulut, di sisi lain para pengun- jung menerima pengalaman yang dipersonalisasi, mendidik, berke- san, dan interaktif (T. H. Jung & Dieck, 2017). Perasaan berada di- lingkungan virtual meningkatkan pengalaman Virtual Reality, pera- saan yang meningkat karena sejak berada disana timbullah rasa suka dan preferensi yang lebih kuat terhadap tempat tujuan wisata terse- but, dan perubahan sikap positif itu akan mengarah padatingkat niat kunjungan yang lebih tinggi, demikianlah keefektifan Virtual Rea- lity dalam membentuk sikap dan perilaku konsumen (Tussyadiah et al., 2018). Pengguna yang berada di dalam tampilan dua dimensi memper- oleh skor rendah di semua pengukuran yang relatif terhadap kondisi lain, tetapi individu yang hadir secara fisik dan berada dalam kon disi video 360 derajat tidak memiliki perbedaan diantara mereka. De- ngan demikian, pariwisata 360 derajat mungkin merupakan analogi yang kuat dengan pengalaman di dunia nyata (Tussyadiah et al., 2018). Reaksi peserta terhadap pengalaman Virtual Reality dipenga- ruhi oleh kebaruan pengalaman itu sendiri ketimbang konten Vir- tual Reality tersebut (Tom Dieck et al., 2018). Rasa keterlibatan me- reka akan diikuti dengan partisipasi, keefektifan, keingintahuan, kejelasan, asosiasi temporal, dan kenikmatan yang diberikan oleh sistem Virtual Reality. Inilah dampak positif dari rasa kehadiran pe- ngunjung di dalam Virtual Reality pada pengalaman keseluruhan taman hiburan dan niatnya untuk berkunjung kembali serta dapat memberikan rekomendasi kepada orang lain (Wei et al., 2019). Pengalaman alam yang dimediasi menawarkan cara untuk berinter- aksi dan kemungkinan besar akan ditolak oleh orang-orang yang mencari interaksi sosial dan tantangan fisik saat bepergian. Oleh ka- rena itu Virtual Pariwisata sangat diterima oleh kalangan wanita, orang yang berpendidikan rendah, dan yang berusia 50-70 tahun. Mungkin inilah kelompok sasaran ideal bagi promosi pengalaman alam yang dimediasi (Orru et al., 2019). Karena mampu memberi- kan pengetahuan yang berguna, khususnya bagi para agen wisata 695
karena produk wisata dapat ditingkatkan guna memenuhi harapan pariwisata, teknologi Virtual ini menjadi sumber daya yang berguna bagi pengetahuan tentang tujuan cagar budaya dengan mengingat kembali pengalaman masa lalu dan hidup melalui indera (González- Rodríguez et al., 2020). 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diolah menggunakan NVIVO 12 (hasil terlampir). Subyek penelitian ini adalah pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata & Bekraf ), pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat pariwisata. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dengan pen- dekatan kualitatif, yang terdiri dari Strenghts, Weakness, Opportuni­ ties, dan Threaths. Tujuan dilakukan analisis SWOT pada penelitian ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (oportunities), sekaligus mampu meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threaths). Menurut (David 2014) analisis SWOT adalah suatu identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk me- rumuskan strategi. Dari pernyataan tersebut analisis SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut (Humphrey 2015): 1. Evaluasi Faktor Internal a. Kekuatan (strength), yaitu apa saja kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh sektor pariwisata di Indonesia. Dengan mengetahui kekuatan tersebut, pariwisata yang sempat ter- puruk akibat Covid-19 ini dapat dikembangkan menjadi lebih tangguh sehingga mampu bertahan dalam pasar dan bersaing demi pengembangan selanjutnya pascapandemi Covid-19 melalui pengembangan Virtual Tourism. b. Kelemahan (weakness), adalah segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi pariwisata Indonesia pascapandemi Covid-19 melalui pengembangan Virtual Tourism. 696
2. Evaluasi Faktor Eksternal a. Kesempatan (opportunities), didefinisikan sebagai semua peluang di sektor pariwisata untuk tumbuh dan ber- kembang pada masa-masa yang akan datang, khususnya pascapandemi Covid-19 melalui pengembangan Virtual Tourism. b. Ancaman (threats), adalah hal-hal yang dapat mendatang- kan kerugian bagi pariwisata Indonesia, seperti penggerus- an budaya akibat adanya upaya meniru gaya hidup pe- ngunjung atau wisatawan dari mancanegara, yang ber- akibat makin hilangnya jati diri atau keunikan budaya setempat. Berikut adalah kerangka pikir analisis SWOT faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan setelah diolah melalui NVIVO 12: Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Permasalahan Pariwisata Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Faktor Internal Olah Data NVIVO 12 Faktor Eksternal Analisis SWOT Strategi Branding Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Sumber: Penulis. 697
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Virus Corona (Covid-19) telah menyebar secara eksponensial ke berbagai negara dan menyebabkan masalah kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Hampir semua negara berupaya keras menahan/memperlambat laju penyebaran penyakit tersebut melalui pemantauan, pengobatan pasien, melacak dan mengisolasi orang yang mencurigakan, serta melarang pertemuan/kerumunan massa di berbagai tempat (Chakraborty and Maity 2020). Epidemi ini memiliki dampak tidak langsung yang besar terhadap kehidupan warga sehari-hari dan ekonomi global (Haleem, Javaid, and Vaishya 2020). Di Indonesia sendiri dampak Covid-19 telah membuat perekonomian anjlok di berbagai sektor di daerah, apalagi di sektor pariwisata. Hal ini me- micu berbagai tindakan inovasi yang produktif agar dapat memu- lihkan kembali perekonomian Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Virtual Tourism. Dengan sumber data se- kunder yang diambil melalui 27 berita dan pemangku kepentingan, yaitu: Gambar 2. SWOT Virtual Reality di Indonesia Sumber: News & Stakeholders (data diolah penulis, 2020) 698
Berdasarkan gambar 2 analisis melalui NVIVO 12, SWOT seba- gai strategi pemulihan kembali perekonomian di Indonesia sangat- lah perlu dimanfaatkan, di mana salah satu manfaat analisis SWOT adalah mampu mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Virtual Tourism di Indonesia. Gambar 1 melampirkan ni- lai sejauh mana penerapan Virtual Tourism di Indonesia pada era pandemi Covid-19: Nilai terhadap kekuatan (strengths) penerapan Virtual Tourism di Indonesia sebesar 40%, diikuti dengan peluang (opportunities) sebesar 49%, selanjutnya diikuti oleh kelemahan (weak nesses) dengan nilai 11%, dan ancaman (threats) sebesar 0%. Angka 0% yang diperoleh dari 27 berita dan pemangku kepentingan yang dianalisis tidak menyebutkan jenis ancaman atas penerapan Virtual Tourism di Indonesia. Implementasi teknologi Virtual Tourism di Indonesia sudah ber- jalan dengan baik, namun demikian masih saja ditemukan beberapa hambatan yang perlu dievaluasi demi perbaikan pada masa depan. Di zaman teknologi 4.0, semua inovasi yang berkaitan dengan tek- nologi sangat diperlukan di semua negara, apalagi dengan situasi yang memungkinkan semua pihak berartisipasi menggunakan tek- nologi, sehingga kegiatan diharapkan akan tetap berjalan. Berikut ini adalah nilai yang menjadi kekuatan dalam penerapan teknologi Virtual Tourism di Indonesia: 699
Gambar 3. Kekuatan (Strengths) Sumber: Diolah penulis Berdasarkan gambar 3 menunjukkan kekuatan dalam penerapan teknologi Virtual Tour dengan adanya dukungan penuh dari peme- rintah, swasta serta masyarakat Indonesia, oleh karena itu, dukungan tersebut berpotensi memperkenalkan wisata baru yang belum dike- tahui oleh khalayak banyak, wisatawan dapat merasakan secara lang- sung apakah situasi dan kondisinya sudah memungkinkan untuk bepergian. Selain itu, Virtual ini juga ditekankan sebagai ajang olah- raga pada masa pandemi Covid-19, di mana kekuatan teknologi Vir­ tual Tourism ini juga tidak terlepas dari tim IT yang professional dan berkompeten di bidangnya, dan dapat menjangkau titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh para wisatawan pada saat wisata regular. Persentase diatas, yang dihasilkan melalui analisis berdasarkan web- site pemerintah serta website berita online, memberikan hasil dalam dukungan penuh dari pemerintah dan swasta, dukungan dari stake­ holders memiliki nilai sebesar 50%, serta kekuatan untuk membang- kitkan ekonomi kembali dengan nilai 41.67%, diikuti oleh dukung- 700
an tim yang professional dalam sektor IT dengan jumlah nilai 4.17%, dan memiliki nilai kekuatan lainnya yang dapat menjangkau titik-titik tertentu yang tak biasa dijangkau oleh kehidupan realita, dengan nilai sebesar 4.17%. Oleh karena itu, pentingnya kekuatan perkembangan teknologi seperti Virtual Tourism (VR) untuk mem- bangkitkan kembali ekonomi di Indonesia. Hal ini sama dengan penelitian Djausal (2020) pada masa pande- mik; isu kesehatan dan keterbatasan mobilitas wisatawan. Hal terse- but mendorong munculnya dua isu strategis yang menjadi pertim- bangan: strategi adaptasi internal (pengembangan produk turunan hasil konservasi) dan strategi wisata daring (perancangan wisata da- ring) di mana interaksi lebih fleksibel. Wisatawan dapat mengguna- kan berbagai metode interaktif dalam berinteraksi atau bertukar in- formasi dengan turis virtual, obyek turis, dan acara lainnya dalam tur virtual, serta memperole humpan balik secara real time (seketika). Keunggulan ini memungkinkan peserta jarak jauh dapat melakukan perjalanan secara kolaboratif melalui jaringan interaktif dan diper- kuat dengan penelitian (2017) jaminan keamanan relatif. Peserta ti- dak akan mengalami berbagai kecelakan perjalanan di lingkungan virtual. Wisata virtual dapat menyediakan tempat wisata yang sulit dijangkau atau relatif berbahaya, di mana pihak peserta tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. 701
Gambar 4. Kelemahan (Weaknesses) Sumber: Diolah penulis Gambar 4 menunjukkan bahwa di dalam penerapan teknologi Virtual Tourism Indonesia pada masa pandemi Covid-19 masih ter- dapat kelemahan. Kelemahan tersebut bisa memengaruhi jalannya pemulihan perekonomian. Akan tetapi, kelemahan yang ditemukan didalam penerapan Virtual Tourism ini masih tidak terlalu signifikan. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi adalah Pemanfaatan teknologi Virtual Tourism masih dipegang oleh sektor swasta, dan sangatlah perlu adanya kerjasama dengan instansi pemerintah pusat/daerah agar dapat menjalankan program yaitu di bidang perizinan serta du- kungan guna mempromosikan Indonesia dengan segala potensi wi- sata yang dimiliki. Disisi lain, kelemahan yang harus diperhatikan adalah minimnya opsilokasi di dalam teknologi Virtual Tourism ini. Minimnya opsi lokasi bisa memengaruhi jalannya teknologi Virtual Tourism. Beberapa keterbatasan itu tercermin dari belum meratanya lokasi-lokasi yang tersedia, dan belum ditampilkannya potensi wi- sata yang ada di daerah-daerah yang sesungguhnya memiliki potensi wisata yang amat kaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2015). Meskipun pariwisata virtual didasar- 702
kan pada pemandangan nyata, hal itu sulit dilakukan dengan menghindari antara imajinasi dan fiksi. Saat peserta melakukan per- jalanan di dalam ilusi-ilusi visual, terutama anak-anak yang kurang memiliki kemampuan pengenalan dan pengalaman hidup, mereka akan menganggap ilusi sebagai fakta dan menyebabkan gangguan kognitif. Kelemahan lain dalam penggunaan Virtual Tourism adalah masa- lah dalam jaringan yang sering dialami para pengguna. Dalam pe- mulihan perekonomian seharusnya semua pihak dari berbagai sektor dapat bekerja sama, sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, hal demikian tidak terlepas dari peran pe- merintah yang diharapkan bisa bekerja secara extraordinary, bila di- temukan hambatan di sektor pariwisata yang adalah salah satu peno- pang pemulihan ekonomi. Implikasi logis dari peningkatan penda- patan negara adalah dengan adanya kemudahan akses masyarakat atau para pelaku pariwisata dalam menggunakan teknologi. Gambar 5. Peluang (Opportunity) Sumber: Diolah penulis 703
Gambar 5 menunjukkan peluang dalam menerapkan Virtual Tour di Indonesia, akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya virtual interaktif, maka semakin berkembang pilihan hiburan bagi masyara- kat yang mulai jenuh di tengah pandemi. Inovasi ini merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelaku pariwisata. Tidak terlepas dari peluang untuk terus berinovasi, Virtual Tourism juga mempu- nyai kesempatan untuk menelusuri destinasi baru yang akan diren- canakan setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Peluang untuk menjelajahi lokasi-lokasi wisata semakin besar karena ada berbagai pilihan, demikian pula dengan peluang pengembangan wisata secara virtual ini. Selain itu, tetap terjaganya lingkungan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat daya tarik untuk berlibur. Virtual Tourism ini juga menjadi tempat untuk mempromosikan lokasi-lokasi yang ingin dikunjungi oleh para wisatawan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Demand (2008) di mana angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dari turis inter- nasional yang memasuki pasar pariwisata Tiongkok. Filosofi kon- sumsi dan permintaan pariwisata mereka jauh melebihi tingkat rata- rata turis domestik. Hal ini memperkuat pendapat bahwa wisata virtual menjadi ajang bagi promosi turis dan pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh Tiongkok. Pada pembahasan ini, memang tidak ditemukan satupun ancaman terhadap penggunaan virtual re­ ality dalam sektor pariwisata pascapandemi di Indonesia. Akan te- tapi, menjadi pertimbangan bahwa minimnya interaksi budaya dan pemicu anti-sosial masyarakat terhadap penggunaan aplikasi VR (Baus and Bouchard 2017) ini juga tidak dapat dihindarkan dan mungkin terjadi. Sehingga, meskipun bukan merupakan ancaman yang serius, akan lebih baik jika dua ancaman ini diminimalisir. Dari sajian analisis SWOT yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 704
Tabel 1. Analisis SWOT aplikasi Virtual Reality pada Sektor Pariwisata Pascapandemi Covid-19 di Indonesia Kekuatan Mendapatkan dukungan penuh oleh pemangku kepentingan Membangkitkan kembali ekonomi pascapandemi Covid-19 Didukung oleh Tim IT Masalah dalam jaringan Menjelajahi wisata Dapat menjangkau lokasi wisata yang tidak biasanya Kelemahan Pemanfaatan teknologi mayoritas masih berada pada sektor swasta Peluang Berinovasi agartetap produktif Minimnya opsi lokasi atau destinasi wisata Destinasi baru Promosi wisata Sumber: Data diolah penulis Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka perlu dilakukan stra- tegi alternatif untuk meminimalisir kelemahan atas implementasi virtual reality di sektor pariwisata, antara lain: 1) Melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, baik sektor pemerintah, pengusaha, juga masyarakat. Kerja- sama dilakukan agar dapat menjadi kekuatan di setiap sektor. Peningkatan sektor pariwisata virtual tentu memberikan ke- kuatan bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, di- perlukan kesadaran kolektif dari seluruh sektor dan lapisan masyarakat demi membangun pariwisata melalui virtual tour, sehingga mampu memberikan kesan yang baik mengenai pa- riwisata Indonesia di mata dunia. Pengembangan virtual tour belum begitu banyak dilakukan di Indonesia, dan masih belum optimal. Oleh karenanya, kerjasama adalah kebutuhan mutlak dalam pengelolaan pariwisata virtual tour di Indonesia. 2) Dengan adanya kerjasama di semua sektor, maka opsi desti nasi wisata di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dapat diperluas, dan akan menjadi lebih banyak dan beragam. Sehingga, wisatawan lokal maupun manca- 705
negara dapat memilih destinasi wisata sesuai dengan keingin- an mereka. 3) Perbaikan jaringan, terutama pada pariwisata di daerah-dae- rah terpencil dan kurang mendapat akses tekonologi infor- masi yang layak, harus dipertimbangkan mendapatkan perha- tian khusus terlebih dahulu dalam hal jaringan. Sehingga, pariwisata kecil, seperti desa wisata, juga dapat terakomodasi dan memperoleh dampak yang positif dengan adanya virtual tour ini. 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pandemi Covid-19 telah menyebar hampir di seluruh dunia, dan hampir semua sektor dirugikan oleh pandemi ini, salah satunya adalah pariwisata. Akibat dari penerapan pembatasan sosial, banyak hotel, home stay, toko, dan lainnya tutup dan akibatnya sektor pari- wisata kehilangan wisatawan. Hal ini menimbulkan dampak dalam mengubah cara pandang dan hidup masyarakat global, salah satunya adalah cara berwisata. Salah satu yang diupayakan oleh pemerintah melalui kementerian pariwisata dan bekraf adalah penerapan tek- nologi aplikasi virtual tourism. Penggunaan aplikasi virtual tourism yang mampu memberikan hiburan virtual terlihat nyata ini menja- di semakin penting dengan meningkatnya pengaruh globalisasi. Hasil dari analisis SWOT, melalui NVIVO 12 pada penelitian ini yang terkait dengan strategi branding pariwisata melalui virtual tou­ rism di Indonesia, mengindikasikan bahwa ditemukan 40% kekuat- an dan 49% peluang yang dimiliki Indonesia untuk mengembang- kan konsep virtual tourism. Selanjutnya diikuti oleh kelemahan dengan nilai 11%, dan ancaman (threats) sebesar 0%. Angka 0% diperoleh dari 27 berita dan pemangku kepentingan yang dianalisa dengan tidak menyebutkan ancaman dari penerapan virtual tourism di Indonesia. Artinya, dalam penelitian ini ancaman saat ini belum ditemukan. 706
Letak kekuatan branding wisata melalui virtual tourism adalah adanya dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, yang akan mampu membangkitkan kembali ekonomi pascapandemi Co- vid-19, dengan didukung oleh tim IT, juga dapat menjangkau lokasi wisata yang tidak biasanya. Selain itu, dari segi peluang sendiri yaitu berinovasi agar tetap produktif, lalu adanya destinasi-destinasi wisata baru, menjelajahi berbagai-bagai lokasi wisata, dan promosi wisata. Namun demikian, ada kelemahan yang harus mendapatkan perhati- an serta solusinya yakni kaitannya dengan pemanfaatan teknologi yang mayoritas masih berada di tangan sektor swasta, lalu masih mi- nimnya opsi lokasi atau destinasi wisata, serta masalah-masalah di dalam jaringan internet. Meskipun menjadi alat penting dalam mempromosikan daya ta- rik dan aksesibilitas tujuan wisata, adanya kelemahan dan ancaman terhadap penggunaan aplikasi pariwisata virtual harus selalu diper- timbangkan. Dengan kebutuhan akan strategi baru dalam manaje- men dan pemasaran di sektor pariwisata, di mana laju perubahannya demikian cepat, bisnis pariwisata harus selalu mengikuti perubahan tersebutdan menerapkan kebijakan yang jelas sesuai dengan kebu- tuhan dan harapan wisatawan. Adanya kemungkinan minimnya in- teraksi budaya dan pemicu anti-sosial menjadi hal yang juga harus dipertimbangkan dan dicarikan solusinya. Batasan yang paling signifikan dari penelitian ini adalah hanya sebatas Analisis SWOT dengan bantuan NVIVO 12. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya, temuan yang berbeda dapat diper- oleh dengan membandingkan temuan penelitian dalam publikasi yang berbeda, serta metode yang berbeda pula. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, studi tentang virtual reality dan aplikasi VR di bidang pariwisata diperkirakan akan dapat memberikan hasil yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Untuk alasan ini, perlu terus meninjau kembali dan memutakhirkan studi yang relevan. 707
DAFTAR PUSTAKA Afsarmanesh, H., & Camarinha-Matos, L. M. (2000). Future smart- organizations: A virtual tourism enterprise. Proceedings of the 1st International Conference on Web Information Systems Engineering, WISE 2000, 1, 456-461. WISE.2000.882426 Ananraytama, N. T., Safriadi, N., & Pratiwi, H. S. (2018). Penerap- an Fitur 3D Maps pada Aplikasi Virtual Tour sebagai Media Promosi Wisata Qubu Resort. Jurnal Sistem Dan Teknologi In- formasi (JUSTIN), 6(3), 135. v6i3.26835 Baciu, C., Opre, D., & Riley, S. (2016). "A New Way of Thinking in the Era of Virtual Reality and Artificial Intelligence."Educatia 21 Journal, 21(14), 43-48. Bafadhal, A. S., & Hendrawan, M. R. (2019). Exploring the Immer- sion and Telepresence in Gamified Virtual Tourism Experience toward Tourist's Behaviour. 93(AICoBPA 2018), 53-56. Belinda, F. (2020). "International Review of Humanities Studies Culture Based Tourism Study In New Normal Era In Badung District."International Review of Humanities Studies. 5(2), 524- 534. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623. 01.005 Butler, R. W. (2007). Sustainable tourist space: From reality to vir- tual reality? Tourism Geographies, 1(1), 37-41. org/10.1080/14616689908721291 Carrozzino, M., & Bergamasco, M. (2010). "Beyond virtual mu- seums: Experiencing immersive virtual reality in real museums." 708
Journal of Cultural Heritage, 11(4), 452-458. org/10.1016/j.culher.2010.04.001 Castro, J. C., Quisimalin, M., Cordova, V. H., Quevedo, W. X., Gallardo, C., Santana, J., & Andaluz, V. H. (2017). Virtual Reality on e-Tourism. Pediatric Research, 3(4), 580-588. Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). Covid-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment, 728, 138882. g/10.1016/j.scitotenv.2020.138882 Checa, M. A., Bellver, J., Bosch, E., Espinós, J. J., Fabregues, F., Fontes, J., ... Requena, A. (2018). Hysteroscopic septum re- section and reproductive medicine: A SWOT analysis. Repro- ductive BioMedicine Online, 37(6), 709-715. org/10.1016/j.rbmo.2018.09.013 Cho, Y. H, & Fesenmaier, D. R. (2001). Tourism Distribution Chan­ nels: Practices, Issues and Transformations. A New Paradigm for Tourism and Electronic Commerce: Experience Marketing Using The Virtual Tour. (D. Buhalis & E. Laws, eds.). London: Continuum. Cho, Yong Hyun, Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2002). "Search- ing for Experiences: The Web-Based Virtual Tour in Tourism Marketing."Journal of Travel & Tourism Marketing, 12(4), 1-17. Disztinger, P., & Groth, A. (2017). Information and Communi- cation Technologies in Tourism 2017. Information and Com- munication Technologies in Tourism 2017, (January). doi.org/10.1007/978-3-319-51168-9 Elbamby, M. S., Perfecto, C., Bennis, M., & Doppler, K. (2018). Toward Low-Latency and Ultra-Reliable Virtual Reality. IEEE Network, 32(2), 78-84. 1700268 709
Freddy, R. (2014). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gallagher, A. G., Seymour, N. E., Jordan-Black, J. A., Bunting, B. P., McGlade, K., & Satava, R. M. (2016). Prospective, randomized assessment of transfer of training (tot) and transfer effectiveness ratio (ter) of virtual reality simulation training for laparoscopic skill acquisition. DEVELOPMENT OF VIRTUAL REALITY SIMULATION FOR EMERGENCY EVACUATION IN EDUCATION. González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C., & Pino-Mejías, M. Á. (2020). The impact of virtual reality technology on tour- ists' experience: a textual data analysis. Soft Computing, 0123456789. Haleem, A., Javaid, M., & Vaishya, R. (2020). Effects of Covid-19 pandemic in daily life. Current Medicine Research and Practice, 10(2), 78-79. Huang, Y. chih, Backman, K. F., Backman, S. J., & Chang, L. L. (2015). Exploring the Implications of Virtual Reality Techno- logy in Tourism Marketing: An Integrated Research Framework. International Journal of Tourism Research, Int. J. Tourism, 18, 116-128. Humphrey, A. (2015, December). SWOT Analysis for Management Consulting. SRI International. Ivanov, D., & Bardina, M. (2020). Virtual Tourism - Educational Opportunities. 424(0), 103-106. 2500-0365-2020-15216 Jung, T., Claudia, M., Lee, H., Chung, N., Jung, T., Claudia, M., Chung, N. (2016). Effects of Virtual Reality and Augmented Reality on Visitor Experiences in Museum. Information and Communication Technologies in Tourism, 621-635. doi.org/10.1007/978-3-319-28231-2-45 Jung, T. H., & Dieck, M. C. tom. (2017). Augmented reality, vir tual reality and 3D printing for the co-creation of value for the visi- 710
tor experience at cultural heritage places. Journal of Place Mana- gement and Development, 10(2), 140-151. org/10.1108/JPMD-07-2016-0045 Kulakoğlu-dilek, N. (2018). "Virtual Reality or Just Reality?A SWOT Analysis of the Tourism Industry."Journal of Tourismo­ logy, 4(1), 67-74. Mihaela Rus, Mihaela Luminița Sandu, T. T. (2020). "A new decade for social changes."Technium: Social Science Journal, 6(6), 69- 87. Mura, P., Tavakoli, R., & Pahlevan Sharif, S. (2017). 'Authentic but not too much': exploring perceptions of authenticity of virtual tourism. Information Technology and Tourism, 17(2), 145- 159. Orru, K., Kask, S., & Nordlund, A. (2019). Satisfaction with virtual nature tour: the roles of the need for emotional arousal and pro- ecological motivations. Journal of Ecotourism, 18(3), 221-242. Pakanen, M. (2014). User experiences with web-based 3D virtual travel destination marketing portals - The need for visual in- dication of interactive 3D elements. Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference, OzCHI 2014, (2005), 2686612.2686680 430-439. Prabawa, I. W. S. W. (2017). Online Marketplace Dan Tourist Vir- tual Communities Di Industri Pariwisata (Inovasi Disruptive Dalam Industri Pariwisata). Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, 8(1), 39-46. org/10.22334/jihm.v8i1.86 Ting, Y. (2011). House Tour the world. Analysis to Virtual Tourism of 3D. 207-211. Tom Dieck, D., Tom Dieck, M. C., Jung, T., & Moorhouse, N. (2018). Tourists' virtual reality adoption: an exploratory study 711
from Lake District National Park. Leisure Studies, 37(4), 371- 383. Tussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2018). Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evi- dence from tourism. Tourism Management, 66, 140-154. htt- Wei, W., Qi, R., & Zhang, L. (2019). Effects of virtual reality on theme park visitors' experience and behaviors: A presence perspective. Tourism Management, 71(August 2018), 282-293. Williams, P., & Hobson, J. P. (1994). Virtual reality: A new horizon for the tourism industry. Journal of Vacation Marketing, 1(2). 712
Lampiran Hasil Olahan NVIVO 12 713
MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI 714
Bab 22 PERAN PERubAhAN TujuAN wISATA luAR NEGERI MENjADI DoMESTIK DAlAM PEMulIhAN EKoNoMI PASCAPANDEMI CovID-19 DI INDoNESIA Wisnu Winardi119 1. PENDAHULUAN Hingga akhir Agustus 2020, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tercatat telah menelan lebih dari 850 ribu korban jiwa (Worldo- meters, 2020). Dengan intensitas penyebarannya yang begitu cepat, World Health Organization (WHO) menyarankan pemberlakuan physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk menekan penyebaran Covid-19. Pada 24 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan me- lalui konferensi video bahwa physical distancing menjadi opsi yang tepat sebagai langkah awal pencegahan penyebaran Covid-19 (Ihsanudin, 2020). Untuk memperkuat implementasi pembatasan fisik atau physical distancing, Indonesia menerapkan aturan pemba- 119Statistisi Madya, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik | 715
tasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 (Pemerintah Indonesia, 2020). Selanjutnya, pelaksana- an PP itu diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Kementerian Kesehatan, 2020). Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: pelaksanaan sekolah dari rumah, pe- laksanaan kerja dari rumah dan pengurangan hari kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan sosial di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan kegiatan di tempat umum ter- masuk aktivitas di tempat wisata. Peraturan ini berpotensi terus dite- rapkan dengan berbagai penyesuaian hingga pandemi Covid-19 ter- selesaikan dalam waktu yang diperkirakan cukup lama. Hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan kebosanan karena aktivitas lebih sering dilakukan di dalam rumah. Covid-19 tidak hanya berdampak pada sosio-ekonomi dan poli- tik, tetapi juga psiko-sosial. Isolasi sosial menyebabkan kebosanan (Martarelli & Wolff, 2020; Cooper, 2020) dan rasa kesendirian kro- nis (chronic loneliness) yang dapat berakibat pada menurunnya kese- hatan fisik dan mental (Banerjee & Rai, 2020). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kebosanan merupakan hal yang dirasa- kan saat pandemi akibat social distancing atau physical distancing. Kondisi tersebut di antaranya ditemukan pada hasil penelitian per- ubahan psikologi anak-anak di Italia dan Spanyol (Orgilés, Morales, Delvecchio, Mazzesch, & Espada, 2020). Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perjalanan wisata kerap dila- kukan penduduk Indonesia, baik dengan tujuan dalam negeri mau- pun luar negeri. Para pelancong ini terbagi menjadi dua, yaitu wi- satawan nasional (wisnas) dan wisatawan nusantara (wisnus). Wisnas adalah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan tidak untuk bekerja/ sekolah. Wisnus yaitu penduduk yang melakukan perjalanan kurang dari 6 bulan dalam 716
wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah (BPS, 2020a). Gambar 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nasional (Ribu Orang), Januari 2010-Juni 2020 Sumber: BPS Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah perjalanan wisnas (out­ bond) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010 tercatat 6,2 juta WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan tahun 2019 jumlahnya telah mencapai 10,5 juta orang dengan tujuan uta- ma perjalanan wisnas adalah Malaysia (35,46%), Singapura (18,4%), dan Arab Saudi (12,54%) (BPS, 2020b). Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Motivasi ini mengacu pada kebutuhan psikologi dan pemenuhan hasrat (Beh & Bruyere, 2007). Tempat yang terkenal dan memiliki lingkungan alam yang indah menjadi daya tarik warga pergi ke luar negeri (Jiang, Scott,& Ding, 2015). Motivasi ini berubah antarwaktu menyesuaikan kon- disi yang terjadi (Huang & Hsu, 2009) dan bergantung pada faktor sosio-demografi wisatawan seperti umur, jenis kelamin, tingkat pen- didikan, maupun penghasilan. Dalam konteks Indonesia, perjalanan wisnas utamanya dilakukan dengan tujuan berlibur (45,24%), me- 717
ngunjungi teman atau keluarga (23,94%), keperluan kesehatan atau kecantikan (7,18%), dan bisnis (6,68%) (BPS, 2020b). Peningkatan jumlah wisnas berdampak pada peningkatan penge- luaran untuk berwisata ke luar negeri yang berarti terjadi peningkat- an impor jasa dan aliran dana ke luar negeri. Data wisnas 2020 me- mang menunjukkan penurunan di masa pandemi karena diberlaku- kannya aturan pembatasan mobilitas dan berkumpul serta adanya keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri semasa pandemi Covid-19. Pada triwulan I 2020, jumlah wisnas ter- catat sebanyak 1,6 juta, turun tajam dibandingkan periode sebelum- nya dan pada triwulan II 2020 jumlah wisnas kembali turun men- jadi 113 ribu. Namun demikian, apabila masalah pandemi ini nan- tinya dapat terselesaikan, baik dengan peningkatan imunitas melalui vaksinasi, ditemukannya obat yang praktis dan mujarab, atau pene- muan solusi ampuh lainnya, maka jumlah wisnas diperkirakan akan meningkat dengan tajam karena aktivitas perjalanan wisata yang se- lama ini tertunda jadi dapat dilaksanakan. Dengan begitu, anggota masyarakat yang selama ini menahan diri untuk tidak bepergian akan sangat antusias untuk melaksanakannya. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk berwisata juga akan didorong oleh keinginan me- lepaskan diri dari rasa bosan setelah ruang gerak mereka jadi terbatas akibat Covid-19 untuk jangka waktu yang lama. Di satu sisi hal ini memang bagus karena masyarakat jadi dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sudah lama tertahan, te- tapi di sisi yang lain hal ini akan mengurangi potensi sumber daya nasional dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. Potensi eko- nomi dari pengeluaran wisnas diperkirakan dapat memberikan kon- tribusi yang besar terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional apa- bila tujuannya dapat dialihkan dari luar negeri menjadi ke dalam negeri (wisnus). Terkait dengan uraian diatas, kajian ini bertujuan untuk mem- perkirakan besarnya dampak yang ditimbulkan dari perubahan tuju- an wisata tersebut. Adapun cakupan wisnas yang menjadi fokus ana- 718
lisis dalam kajian ini adalah mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan untuk berlibur, bukan keperluan untuk keperluan bisnis, kesehatan, pendidikan, misi/pertemuan/kongres, mengunjungi teman/keluarga, keagamaan, atau olahraga. Berdasar- kan hasil laporan survei wisatawan nasional tahun 2019 yang dilak- sanakan oleh BPS, persentase jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri untuk tujuan berlibur mencapai sekitar 45% (BPS, 2020b). 2. TINJAUAN PUSTAKA Dampak Covid-19 telah meluas ke berbagai sektor, tidak hanya di Indonesia namun juga dalam lingkup global. Semua negara ber upaya keras mengejar pemulihan ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya dengan menetapkan kebijakan di sektor ekonomi yang terkait erat dengan sektor lainnya. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang cukup pesat. Berdasarkan data World Travel & Tourism Council (WTTC), sektor pariwisata tumbuh 3,5%, melebihi pertumbuhan keseluruh- an sektor ekonomi yang mencapai 2,5% pada 2019. Selain itu, sek- tor ini juga dapat menyerap sekitar 10% tenaga kerja dan menyum- bang sekitar 10,3% terhadap PDB di tingkat global (WTTC, 2020). Sektor pariwisata juga memiliki dampak luas bagi sektor lainnya karena peningkatan permintaan akan sektor ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap produksi sektor pariwisata, tetapi juga sektor- sektor lain yang terkait sehingga otomatis akan menciptakan efek pengganda dalam perekonomian. Berdasarkan kejadian krisis sebelumnya, sektor ini menjadi an- dalan dalam upaya pemulihan ekonomi. Beberapa penelitian yang mengkaji dampak pariwisata terhadap pemulihan ekonomi suatu negara di antaranya dilakukan oleh Jucan dan Jucan (2013), Dogru dan Bulut (2018), Higham (2000), dan Ferreira (2011). Dampak pariwisata terhadap perekonomian suatu negara dapat bersifat satu arah dan dua arah atau bersifat jangka panjang dan jang- 719
ka pendek. Berbagai kajian yang telah dilakukan misalnya studi Dritsakis (2004) dan Durbarry (2004) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pariwisata bersifat dua arah. Pertum- buhan sektor pariwisata meningkatkan pertumbuhan ekonomi,dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga mampu menjadi booster ter- hadap pertumbuhan pariwisata. Sementara Lanza, Temple, dan Urga (2003) mengamati 13 negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)dan mene- mukan bahwa pariwisata di negara-negara tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini selaras de- ngan hasil studi Balaguer dan Cantavella-Jorda (2002), Dritsakis (2004), Belloumi (2010), Kreishan (2010), dan Yu-Chi (2018) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara yang diamati. Analisis dampak pariwisata terhadap perekonomian dapat dila- kukan dengan berbagai metode, namun menurut Blake, Gillham, dan Sinclair (2006) analisis dengan menggunakan model computable general equilibrium (CGE) memiliki banyak keunggulan, terutama untuk mendeteksi pengaruh suatu kebijakan. Model CGE dapat menganalisis hubungan pariwisata dengan berbagai variabel multi- dimensi. Selanjutnya, kebijakan di bidang pariwisata dapat ditentu- kan dengan melihat skenario-skenario yang dikembangkan. Kajian yang menganalisis dampak wisatawan mancanegara terha- dap perekonomian dengan menggunakan model CGE antara lain dilakukan oleh Li, Blake & Cooper (2011) yang menganalisis kon- disi Tiongkok pada momen Olimpiade Beijing 2008. Hasilnya me- nunjukkan bahwa dampak pariwisata bersifat positif di masa menje- lang Olimpiade (ex­ante) dan negatif pasca Olimpiade (ex-post). Se- mentara itu, Meng (2014) menganalisis dua skenario kebijakan an- tara kebijakan subsidi terhadap industri secara umum dan kebijakan subsidi pada sektor pariwisata untuk melihat efektivitasnya dalam pemulihan krisis ekonomi 2008 di Singapura. Hasilnya menunjuk- 720
kan bahwa kebijakan subsidi pariwisata lebih efektif untuk mening- katkan perekonomian dibandingkan penerapan subsidi industri keseluruhan. Di Indonesia, kajian dilakukan oleh Sugiyarto, Blake, dan Sinclair (2003) yang menganalisis pengaruh pariwisata inbound ter- hadap perekonomian sebagai dampak adanya globalisasi. Adapun variabel globalisasi didekati dengan tarif impor. Hasilnya menunjuk- kan bahwa pertumbuhan pariwisata memperkuat efek positif dari globalisasi berupa peningkatan produksi dan kesejahteraan sekaligus mengurangi efek negatifnya, yakni defisit neraca pemerintah dan ne- raca perdagangan. Sementara itu, kajian serupa yang menganalisis skenario penga- lihan wisata ke luar negeri (outbound) menjadi ke domestik dilaku- kan oleh Athanasopoulos, Deng, dan Song (2014) dengan meng- gunakan system­of­equations approach. Kajian tersebut dilatarbela- kangi oleh menurunnya persentase pengeluaran wisata domestik dan meningkatnya persentase pengeluaran wisata outbound terhadap to- tal konsumsi rumah tangga di Australia. Hasil studi mengungkap- kan bahwa substitusi antara pariwisata domestik dan pariwisata out­ bound tujuan Asia, Inggris, dan Amerika Serikat mungkin dilaku- kan. Pariwisata domestik sangat memungkinkan dikembangkan di Australia dan permintaan pariwisata domestik terhadap pengeluaran kurang elastis dibandingkan dengan outbound. Kajian lain yang dilakukan oleh Hamal (1997) menghitung efek substitusi antara perjalanan domestik dan outbound. Studi tersebut menggunakan single­equation demand models. Hasil kajiannya me- nunjukkan bahwa adanya substitusi antara perjalanan domestik dan outbound di Australia, yang menyiratkan bahwa warga Australia memperhitungkan harga perjalanan dan akomodasi outbound saat membuat keputusan tentang perjalanan liburan domestik. Semen- tara itu, perjalanan liburan domestik dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. 721
3. METODE PENELITIAN Kajian ini memperkirakan dampak perubahan orientasi wisatawan dari tujuan ke luar negeri menjadi ke dalam negeri dengan meng- gunakan model CGE. CGE adalah model numerik yang berskala besar yang mengombinasikan teori dengan data ekonomi untuk memperkirakan dampak dari suatu kebijakan atau guncangan dalam perekonomian (Scottish Government, 2016). Pemilihan model CGE sebagai alat analisis didasari pertimbangan bahwa model ini sangat sesuai untuk analisis dampak bagaimanajikaterjadi perubahan eks- ternal atau perubahan kebijakan tertentu terhadap perekonomian secara luas (Blake, Gillham, & Sinclair, 2006; Oktaviani, 2008). Selain itu, model ini juga tidak mensyaratkan ketersediaan kumpul- an data yang panjang dan konsisten yang mana hal ini sering kali masih sulit dikumpulkan. Meskipun model CGE memiliki banyak keunggulan, model ini juga memiliki keterbatasan, terutama kemungkinan munculnya ha- sil simulasi yang sulit terjelaskan dan adanya ketergantungan terha- dap parameter yang bersifat deterministik (Gilbert, 2017). Model CGE yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengambangan dari model CGE sebelumnya yang digunakan untuk mengkaji peran transfer rumah tangga terhadap perekonomian Indonesia (Winardi, Susanto, & Martana, 2017). Model ini meru- pakan modifikasi dari model CGE yang diperkenalkan oleh Hosoe, Gasawa,dan Hashimoto (2010). Model ini bersifat statis dan terma- suk dalam model neoklasik yang menjelaskan analisis pengaruh jangka panjang dari perubahan parameter ekonomi tertentu. 722
Gambar 2. Skema Model CGE Sumber: Hosoe, dkk (dimodifikasi) Model mengasumsikan bahwa seluruh pasar berada pada per- saingan sempurna dengan kondisi yang seimbang, di mana total pe- nerimaan untuk tiap baris pada data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) adalah sama dengan total kolom yang bersesuaian dan total PDB menurut produksi sama dengan total PDB menurut penge- luaran atas harga berlaku. Secara keseluruhan, model terdiri dari 40 blok persamaan dan variabel dengan 4.603 persamaan dan variabel tunggal. Visualisasi ringkas tentang skema model yang digunakan dapat dilihat di Gambar 2. 723
Pada tahap awal, model melakukan optimasi penggunaan tenaga kerja atau (LABi) dan kapital (CAPi) untuk membentuk faktor pro- duksi komposit (Yi) di masing-masing industri (i). Selanjutnya fak- tor produksi komposit tersebut berpadu dengan input antara (Xij) untuk membentuk output di setiap industri (Zi). Output dari ma- sing-masing industri kemudian dialokasikan ke pasar domestik (Di) dan ekspor (Ei). Output yang dialokasikan ke pasar domestik ber- padu dengan komoditas impor (Mi) untuk membentuk komoditas komposit (Qi). Selanjutnya, komoditas komposit akan digunakan dalam untuk konsumsi rumah tangga (Xpi), konsumsi pemerintah (Xgi), investasi (Xvi), dan penggunaan antara proses produksi beri- kutnya (Xij). Solusi model diselesaikan dengan memaksimalkan ni- lai Hicksian equivalent variation rumah tangga menggunakan model non-linear. Data utama yang digunakan sebagai dasar pemodelan adalah SNSE Indonesia 2015 yang merupakan hasil update dari data publi- kasi resmi tahun 2008. SNSE merupakan salah satu kerangka data neraca satelit yang menggambarkan hubungan antara aspek eko- nomi dan sosial suatu perekonomian dan banyak digunakan sebagai data dasar pemodelan CGE. Proses update data SNSE dari 2008 menjadi 2015 perlu dila- kukan agar dapat menggambarkan karakteristik perekonomian Indonesia dengan lebih baik. Karena selama periode 2008 ke 2015 terdapat beberapa karakteristik perekonomian yang cukup berbeda, seperti perubahan teknologi produksi, alokasi subsidi, tabungan pe- merintah, dan arah dan besaran nilai transaksi berjalan. Hasil update data SNSE terdiri dari 55 neraca aktivitas produksi, dua neraca fak- tor produksi, dua neraca pajak neto dan tarif impor neto, satu neraca modal, dan sebelas neraca institusi (8 neraca rumah tangga, satu ne- raca korporasi, satu neraca pemerintah, dan satu neraca luar negeri). Untuk memperkirakan dampak perubahan orientasi wisatawan dari tujuan luar negeri ke dalam negeri, dalam penelitian ini dilaku- kan simulasi penurunan proporsi impor jasa yang terkait dengan pa- 724
riwisata terhadap penyediaan barang komposit di dalam negeri ber- dasarkan data SNSE yang digunakan. Dalam Gambar 1, hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya besaran proporsi impor jasa pariwi- sata (Mi/Qi) dan meningkatnya besaran proporsi jasa pariwisata do- mestik (Di/Qi) dalam penyediaan jasa pariwisata (Qi) di Indonesia. Dalam model, turunnya proporsi impor terhadap penyediaan jasa pariwisata diterjemahkan dengan penurunan share parameter yang terdapat dalam fungsi substitusi antara komoditas impor dan domestik pada komoditas yang terkait dengan penyediaan jasa pariwisata dan transportasi. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung parameter adalah sebagai berikut: : nilai baseline impor komoditas industri ke-i : nilai baseline penyediaan domestik komoditas industri ke-i : parameter tarif impor komoditas industri ke-i : parameter yang ditentukan oleh elastisitas substitusi ko- moditas industri ke-i : harga komoditas impor komoditas industri ke-i : harga komoditas domestik komoditas industri ke-i Simulasi dilakukan untuk memperkirakan besarnya dampak apa- bila impor jasa pariwisata dan transportasi untuk tujuan wisata ma- sing-masing turun sebesar 25%, 50%, dan 100% dari besaran nilai pada kondisi baseline. Hal ini dilakukan dengan mengubah parame- ter δmi yang sepadan dengan besaran perubahan impor jasa pariwi- sata dan transportasi untuk tujuan wisata tersebut. Hasil simulasi menggambarkan perkiraan besarnya dampak apabila terjadi per- ubahan orientasi tujuan berlibur pada kondisi normal pascapandemi Covid-19. 725
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil simulasi, perubahan orientasi wisatawan Indonesia dari tujuan ke luar negeri menjadi ke dalam negeri diperkirakan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia (Tabel 1). Perubahan orientasi ini bukan hanya akan mengurangi impor jasa yang terkait dengan pariwisata dan jasa transportasi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk domestik, tetapi juga mengurangi ekspor jasa-jasa tersebut karena terpengaruh oleh pe- nguatan nilai tukar. Dampaknya adalah penurunan defisit transaksi berjalan (current account deficit atau CAD Indonesia sehingga mem- perkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pengurangan impor jasa pariwisata dan transportasi yang terkait sebesar 25%, 50%, dan 100% akan memperkuat nilai tukar rupiah masing-masing sebesar 0,55%, 1,10%, dan 2,20% dibandingkan dengan kondisi baseline. Penguatan nilai tukar mengakibatkan harga komoditas impor di dalam negeri menjadi lebih murah dan selanjutnya mengakibatkan harga barang komposit (kombinasi komoditas domestik dan impor) juga ikut turun. Penurunan harga komposit lebih rendah dibanding- kan dengan harga impor karena harga domestik turun lebih sedikit dibanding harga impor. Semakin besar pengurangan impor jasa pa- riwisata dan transportasi, semakin besar penurunan harga komposit. Pengurangan impor jasa pariwisata dan transportasi yang terkait se- besar 25%, 50%, dan 100% masing-masing akan menurunkan har- ga komposit sebesar 0,28%, 0,55%, dan 1,10% dibandingkan de- ngan kondisi baseline. Penurunan harga komposit mendorong permintaan akhir do- mestik menjadi lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pe- merintah, dan investasi seluruhnya meningkat, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada konsumsi rumah tangga. Bahkan peningkatan 726
konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan penurunan harga komposit. Tabel 1. Dampak Penurunan Outbound untuk Tujuan Wisata Terhadap Beberapa Variabel Ekonomi Makro (Persen) Variabel Penurunan Outbound untuk Tujuan Liburan 50% 25% 100% Impor Ekspor Nilai Tukar Indeks Harga Impor Indeks Harga Komposit Permintaan Akhir Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi Output Domestik 0,4646 -0,4562 -0,5500 -0,5505 -0,2771 0,2363 0,2777 0,2481 0,1560 0,0092 0,9223 -0,9056 -1,1000 -1,1001 -0,5526 0,4752 0,5593 0,4966 0,3126 0,0183 1,8246 -1,7916 -2,2000 -2,2037 -1,1026 0,9649 1,1390 0,9943 0,6310 0,0366 Sumber: Hasil simulasi Selanjutnya, peningkatan permintaan akhir akan mendorong sektor produksi untuk meningkatkan output-nya. Sama hal dengan dampak terhadap indikator yang lain, semakin banyak wisatawan nasional yang mengubah tujuan wisatanya ke dalam negeri, semakin besar pula output domestik yang dihasilkan oleh sektor produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan orientasi tujuan wisata untuk berlibur dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sete- lah lesu akibat pandemi Covid-19. Peningkatan output berimbas pada peningkatan pendapatan in- stitusi domestik, baik pemerintah perusahaan atau pun rumah tang- ga (Tabel 2). Seluruh pendapatan riil institusi domestik meningkat, di mana peningkatan tertinggi didapatkan oleh perusahaan dan di- ikuti oleh rumah tangga dan pemerintah. Sejalan dengan dampak terhadap variabel ekonomi makro sebelumnya, semakin besar pe- 727
ngurangan impor jasa pariwisata dan transportasi, semakin besar pula peningkatan pendapatan masing-masing institusi. Tabel 2. Dampak Penurunan Outbound untuk Tujuan Wisata terhadap Pendapatan Riil Institusi (Persen) Variabel Penurunan Outbound untuk Tujuan Liburan Pemerintah Perusahaan Rumah Tangga Buruh Pertanian Pengusaha Pertanian Golongan Bawah di Desa Bukan Angkatan Kerja di Desa Golongan Atas di Desa Golongan Bawah di Kota Bukan Angkatan Kerja di Kota Golongan Atas di Kota 25% 0,2028 0,2641 0,2262 0,1913 0,2196 0,2174 0,2141 0,2291 0,2262 0,2301 0,2439 50% 0,4060 0,5285 0,4524 0,3854 0,4447 0,4284 0,4267 0,4532 0,4493 0,4604 0,4879 100% 0,8162 1,0628 0,9082 0,7702 0,8910 0,8625 0,8569 0,9131 0,9052 0,9238 0,9788 Sumber: Hasil simulasi Meskipun berdampak positif terhadap indikator makro ekonomi nasional, perubahan orientasi tujuan wisata juga harus kita cermati dampaknya pada beberapa aspek lain. Salah satu yang perlu diper- hatikan adalah pada aspek peningkatan konsumsi rumah tangga. Di satu sisi, peningkatan konsumsi rumah tangga memberikan gambar- an yang menggembirakan karena peningkatan konsumsi rumah tangga yang tinggi mengindikasikan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan rumah tangga, tetapi di sisi lain juga memberikan peri- ngatan kepada kita. Pasalnya, peningkatan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada jangka panjang akan ku- rang mendukung upaya mewujudkan ekonomi nasional menjadi lebih produktif. Aspek lain adalah pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Perubahan orientasi tujuan wisata secara umum berdampak pada pe- 728
ningkatan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi untuk rumah tangga golongan atas dibandingkan golongan bawah serta untuk ru- mah tangga di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal ini me- mang sulit dihindari, mengingat kepemilikan sumber daya (endow­ ment factors) secara umum lebih banyak dikuasai oleh rumah tangga golongan atas dan di perkotaan. Namun demikian, ketimpangan ini setidaknya harus bisa dikurangi dengan upaya yang prospektif, mi- salnya dengan optimalisasi promosi wisata di kawasan pedesaan. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan orientasi berwisata dari tujuan ke luar negeri menjadi ke dalam negeri banyak mendatangkan manfaat bagi per- ekonomian nasional. Manfaat tersebut diantaranya adalah penurun- an defisit transaksi berjalan, penguatan nilai tukar, peningkatan output domestik, dan peningkatan pendapatan seluruh institusi domestik, dan peningkatan permintaan akhir domestik. Berdasarkan hasil tersebut, tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke luar negeri sebaiknya dialihkan ke dalam negeri. Penga- lihan wisata ke dalam negeri pascapandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk rasa cinta tanah air. Sangat disayangkan apabila uang yang selama ini ditabung selama beberapa waktu dihabiskan di luar negeri untuk tujuan yang juga bisa diperoleh di dalam negeri, apalagi pada saat perekonomian nasional sedang sangat membutuh- kan dorongan permintaan domestik dalam rangka pemulihan eko- nomi pascapandemi. Terkait dengan hal ini pemerintah dan seluruh pemangku kepen- tingan perlu mengupayakan agar perubahan orientasi tujuan berwi- sata ini dapat terwujud dengan optimal melalui serangkaian upaya oleh masing-masing pihak. Pemerintah dapat mendukung melalui kampanye senang berwisata di dalam negeri dan pemberian insentif kepada wisatawan dan usaha yang terkait dengan wisata. Pemerintah 729
juga dapat melengkapi upaya tersebut dengan memberikan waktu libur yang lebih panjang atau memberikan kemudahan kepada pega- wai untuk mendapat izin berlibur. Pelaku usaha dapat mendukung dengan pemberian layanan yang baik dan harga kompetitif kepada wisatawan. Masyarakat dapat mendukung dengan mengubah tujuan berwisata menjadi ke dalam negeri dan mensosialisasikan penga- laman menarik selama berwisata di dalam negeri melalui berbagai media. Apabila upaya ini dapat dilakukan dengan baik, pada gilirannya tidak hanya akan mengubah orientasi berwisata masyarakat, tetapi juga lebih menarik minat wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Testimoni masyarakat yang dilakukan secara masif dan tersebar luas di berbagai media sosial akan membuat calon wisata- wan dari luar negeri menjadi semakin tertarik untuk berwisata dan berpotensi mengajak lebih banyak relasinya untuk turut berwisata di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Athanasopoulos, G., Deng, M., Li, G., & Song, H. (2014). "Model- ling substitution between domestic and outbound tourism in Australia: A system-of-equations approach." Tourism Manage­ ment 45, 159-170. Balaguer, J., & Cantavella-Jordá, M. (2002). "Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case."Applied economics, 34(7), 877-884. Banerjee, D., & Rai, M. (2020). Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. International Journal of Social Psychiatry, 66(6), 525-527. Beh, A., & Bruyere, B. (2007). "Segmentation by visitor motivation in three Kenyan national reserves."Tourism management, 28(6), 1464-1471. Belloumi, M. (2010). "The relationship between tourism receipts, 730
real effective exchange rate and economic growth in Tunisia."In­ ternational journal of tourism research, 12(5), 550-560. Blake, A., Gillham, J., & Sinclair, M. (2006). "14 CGE tourism analysis and policy modelling." In L. Dwyer, & P. Forsyth, Inter­ national handbook on the economics of tourism (p. 301). Cheltenham UK, Northhampton USA: Edward Elgar. BPS. (2020a). Sistem Informasi Rujukan Statistik. Retrieved from wisnas and Wisatawan Nusantara BPS. (2020b). Laporan Survei Wisatawan Nasional (Outbound) Ta- hun 2019: Jakarta. Cooper, K. (2020, June). COVID-19 and boredom: A photoessay. Social Space. Dogru, T., & Bulut, U. (2018). "Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence."Tourism Management, 67, 425-434. Dritsakis, N. (2004). "Tourism as a long-run economic growth fac- tor: an empirical investigation for Greece using causality analy- sis."Tourism economics, 10(3), 305-316. Durbarry, R. (2004). "Tourism and economic growth: the case of Mauritius."Tourism Economics, 10(4), 389-401. Ferreira, S. (2011). "South African tourism road to economic reco- very: 2010 FIFA Soccer World Cup as Vehicle."Tourism Review International, 15(1­2), 91-106. Gilbert, J. (2017, Mei 8-10). United Nations ESCAP. Retrieved from Hamal, K. (1997). "Substitutability between Domestic and Out- bound Holiday Travel in Australia."Pacific Tourism Review, 1(1), 23-33. Higham, J. (2000). "Thailand: prospects for a tourism-led economic recovery." In C. Hall, & S. Page, Tourism in South and Southeast 731
Asia: Issues and cases (pp. 129-143). London UK, Newyork USA: Routledge. Hosoe, N., Gasawa, K., & Hashimoto, H. (2010). Textbook of com­ putable general equilibrium modelling. New York: Palgrave Macmillan. Huang, S., & Hsu, C. (2009). "Travel motivation: linking theory to practice."International journal of culture, tourism and hospitality research, 3(4), 287-295. Ihsanudin. (2020, Maret 24). Kompas. Retrieved from 19-di-indonesia Jiang, S., Scott, N., & Ding, P. (2015). "Using means-end chain theory to explore travel motivation: An examination of Chinese outbound tourists."Journal of vacation marketing, 21(1), 87- 100. Jucan, C. N., & Jucan, M. S. (2013). "Travel and tourism as a driver of economic recovery."Procedia Economics and Finance, 81-88. Kementerian Kesehatan. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan No­ mor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala . Jakarta: Kemenkumham. Kreishan, F. (2015). "Empirical study on tourism and economic growth of Bahrain: An ARDL bounds Testing Approach."Inter­ national Journal of Economics and Finance, 7(11), 1-9. Lanza, A., Temple, P., & Urga, G. (2003). "The implications of tou- rism specialisation in the long run: an econometric analysis for 13 OECD economies."Tourism management, 24(3), 315-321. Li, S., Blake, A., & Cooper, C. (2011). "Modelling the economic impact of international tourism on the Chinese economy: A CGE analysis of the Beijing 2008 Olympics."Tourism Econo­ mics, 17(2), 279-303. Martarelli, C., & Wolff, W. (2020). "Too bored to bother? Boredom as a potential threat to the efficacy of pandemic containment 732
measures."Humanities and Social Sciences Communications, 7(1), 1-5. Meng, X. (2014). "Is a tourism subsidy the best response to the global financial crisis? A short-run CGE simulation for Singapore."Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(3), 325-341. Oktaviani, R. (2008). Model teori ekonomi keseimbangan umum: teo­ ri dan aplikasinya di Indonesia. Bogor: Departemen Ilmu Eko- nomi Fakultas Ekonomi IPB. Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzesch, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate Psychological Effects of COVID-19 Quarantine in Youth from Italy and Spain. Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID­19). Jakarta: Sekretariat Negara. Scottish Government. (2016, Januari 6). Scottish Government. Re- trieved from introduction/ Sugiyarto, G., Blake, A., & Sinclair, M. (2003). "Tourism and glo- balization: Economic impact in Indonesia."Annals of Tourism Research, 30(3), 683-701. Winardi, W., Susanto, H., & Martana, K. (2017). "Impact of in- crease on the inter household transfers on the economy in Indonesia."Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 8(1), 1-12. Worldometers. (2020, September 17). Retrieved from Worldometers: WTTC. (2020, Agustus 26). World Travel & Tourism Council. Re- trieved from Yu-Chi, S. (2018). "Revisiting the tourism-led growth hypothesis in a dual model using Mwald Granger causality analysis."Asian Economic and Financial Review, 8(8), 1102-1110 733
UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Statistik Pariwisata BPS atas dukungannya dalam penyediaan data dan informasi statistik pariwi- sata yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan tulisan ini. 734
Appendix 1. Questioner Items of Variables for Quantitative Data Distributed to 113 Male and Female Respondents Variables Indicators and Item Questions Scales References of Indicators Burnout Emotional Exhaustion 1. Menjadi mudah marah karena hal-hal kecil/ sepele 2. Mudah tersinggung dan serba salah Likert 1-5 Baron & Greenberg, 1990 Modified for Covid-19 Panic Buying 1. Cenderung bereaksi berlebihan seperti memborong stok makanan, hand sanitizer, vitamin, masker dll Attitude or Mental Fatique 1. Tidak berani keluar rumah sama sekali 2. Takut menyentuh handle pintu, keran, memencet tombol lift atau ATM 3. Takut menerima tamu Community Resilience Physical Exhaustion 1. Sulit istirahat/ tidur 2. Sering sakit kepala/diare Inherent 1. Apakah di lingkungan Anda menerapkan iuran dana sosial Yes/Noa Rose, 2004 Modified for Covid-19 2. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda memiliki budaya gotong royong 3. Apakah di linkungan tempat tinggal Anda memiliki kebiasaan menjenguk dan melayat? Yes/Noa 4. Apakah Anda memiliki teman curhat di lingkungan tempat tinggal Anda? Adaptive 1. Apakah ada program sosial selama covid-19 Open Answerb Open Questions 1. Sebutkan program sosial di lingkungan Anda selama Covid-19! 735
Community Religiousity Religion Facility 1. Tempat tinggal saya dekat dengan rumah Likert 1-5 Authors and consultantsc ibadah (radius < 1 km) 2. Saya memiliki tetangga yang berprofesi sebagai pemuka agama 3. Tempat tinggal saya dekat dengan pesantren (radius < 1 km) Community Religion Activity 1. Di tempat tinggal saya tetap melaksanakan ibadah dengan protokol Covid-19 2. Di tempat tinggal saya ada pengajian rutin dengan protokol Covid-19 Personal Religiousity General Religiosity 1. Saya menemukan kekuatan dan kenyamanan beragama Likert 1-5 Ebaugh et al., 1985Modified for Covid-19 2. Saya merasakan kedamaian ketika beribadah 3. Saya merasa bencana ini memiliki hikmah yang besar Social Religiosity 1. Saya menyisihkan pendapatan untuk zakat, infak, sedekah, hadiah 2. Saya memiliki komunitas keagamaan 3. Saya mengikuti kegiatan keagamaan online dan offline Involved God 1. Saya yakin Tuhan akan menolong saya 2. Saya yakin Tuhan mencintai saya Forgiveness 1. Saya berusaha melupakan kesalahan orang 2. Saya senang memberi perhatian pada orang 3. Mendengar curhatan orang itu membosankan 4. Kebaikan yang saya lakukan tidak ingin saya ingat God as Judge 1. Saya yakin kehidupan ini diatur oleh Tuhan 2. Jika saya berdosa Tuhan akan menghukum saya 3. Jika saya berbuat baik Tuhan akan memberi pahala Thankfulness 1. Dibalik kesulitan ada kemudahan 2. Apa yang saya miliki sudah cukup 3. Saya dikelilingi orang-orang baik 736
Personal Economy Income and Liquidity 1. Selama pandemi terjadi penurunan pendapatan Yes/Noa BKKBN, Modified for Covid-19 2. Saya memiliki passive income 3. Saya memiliki pinjaman yang akan jatuh tempo 4. Saya membayar iuran dan cicilan tepat waktu Food 1. Selama pandemi seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali sehari 2. Selama pandemi, keluarga makan daging/ ikan/telur minimal sekali seminggu Cloth 1. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian Health and Education 1. Bila anggota keluarga sakit, dibawa ke sarana Kesehatan 2. Anggota keluarga berumur 10-60 tahun semua dapat membaca dan menulis 3. Anak berumur 5-15 tahun, semuanya sekolah Saving 1. Selama pandemi masih bisa menabung 737
Personal Agility People Agility 1. Saya dapat memotivasi diri sendiri untuk bangkit Likert 1-5 Alberts, 2011 Modified for Covid-19 2. Jika tertekan saya tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali bahagia 3. Saya kecewa, karena Covid-19 menghancurkan impian saya (scored negative) 4. Saya mudah menjadi bahagia Result Agility 1. Saya suka membantu orang-orang untuk menyelesaikan kesulitan 2. Saya suka memotivasi orang-orang untuk bangkit Mental Agility 1. Bencana membuat saya lebih kuat 2. Bencana merupakan bentuk kasih sayang Tuhan Open Answer Change Agility 1. Saya melakukan beberapa penyesuaian kegiatan sehari-hari selama Covid-19 2. Perubahan yang mendadak tidak menjadi masalah buat saya Open Questions 1. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi perubahan kondisi a This scale was converted by ordinal scale. The answer "Yes" convert to 3, "No" convert to 1, "Sometimes" convert to 2. b The answers of open question was prepared by check box consisting of six box namely 1) Etalase sembako dan makanan gratis, 2) Kebun TOGA/Warung Hidup, 3) Bantuan Dana Kematian, 4) Ban- tuan Dana Kelahiran, 5) Bantuan Dana Kesehatan, 6) Lainnya. c Takmir Masjid Dzinnur'ain Babadan Purwo- martana Kalasan Sleman DIY and KH. Hamdani Bakran Adz-Dzakiey (Kyai of Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqien Babadan Purwomartani Kalasan Sleman DIY) 738
Appendix 2. Questions Guide Main Question 1. Apa saja yang dipengaruhi oleh Probing Question - Bagaimana pengaruhnya? Covid-19?a - Apakah pengaruh tersebut akan semakin buruk? - Apakah kita memiliki kekuatan untuk mengatasi dampak tersebut? - Apakah ada perbedaan kondisi antara bencana yang pernah dialami negara Indonesia dengan bencana Kesehatan yang sekarang terjadi? 2. Mengapa terjadi pandemi?b - Apakah ini merupakan kondisi alamiah - Apakah ini ada kaitannya dengan ulah manusia yang tidak bertanggungjawab? - Apakah ini terkait dengan teguran dari Sang Maha Pencipta? - Apakah kejadian ini mengandung makna secara spiritual? 3. Siapakah yang harus - Apa saja hikmah dari kejadian ini? - Bagaimanakah idealnya tanggungjawab bertanggungjawab terhadap wabah Covid-19?c pemerintah? - Bagaimanakah seharusnya tanggungjawab masyarakat? - Bagaimanakah tanggungjawab para pemangku kepentingan yang lain? 4. Bagaimana prediksi Anda mengenai kemungkinan berakhirnya situasi pendemi ini?d - Open answer 5. Bagaimana mengatasi situasi yang sulit akibat wabah ini?e 5. Bagaimana mengatasi situasi yang sulit akibat wabah ini?e aTo dig into the perception of the speakers to predict the direction of the next explanation.bTo dig into the root of the problem in the view of the speakers. cTo explore the role of each party in the view of the speakers. dTo dig into things that are optimistic in the view of the speakers. eTo explore alternative solutions in the view of the speakers. 739
Bab 23 oPTIMAlISASI zISwAF DAlAM uPAyA PEMulIhAN EKoNoMI PASCA-CovID-19 Ning Karnawijaya120 dan Siti Rokhaniyah121 1. PENDAHULUAN Sekarang ini, semua negara di dunia sama-sama sedang berupaya menghadapi berbagai problem akibat adanya Covid-19. Bukan hanya masalah kesehatan dan cara menghentikan penyebaran Covid-19, tetapi juga dihadapkan pada masalah pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi negaranya. Pemulihan ekonomi dengan cepat pasca- Covid-19 mau tidak mau menjadi perhatian utama pemerintah, di samping upaya menekan penyebaran Covid-19 yang belum tersele- saikan hingga kini. Dampak ekonomi akibat diterapkannya kebijak- an pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19memberi tekanan luar biasa pada APBN dan pertumbuhan ekonomi negara (Puspasari, 2020). Kondisi perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah menun- jukkan optimisme saat memasuki tahun 2020 setelah melalui kon- 120Dosen, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta 121Dosen, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta 740 |
disi yang cukup berat pasca-pemilihan umum tahun 2019 yang sem- pat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di te- ngah-tengah masyarakat. Namun, ternyata ujian berat kembali da- tang menguji ketahanan negara ini. Pada triwulan I tahun 2020, terjadi wabah pandemi Covid-19. Wabah yang bermula dari Wuhan ini mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret 2020. Optimisme yang telah dibangun pada awal tahun mulai runtuh dalam waktu singkat. Kondisi perekonomian bangsa mengalami penurunan luar biasa, bahkan sampai pada triwulan II pertumbuhan ekonomi masih minus. Bagaimana tidak, taruhan terbesar dalam upaya pemulihan ekonomi adalah nyawa manusia (Puspasari, 2020). Selain masalah kesehatan, efek pandemi juga dapat dirasakan langsung oleh semua sektor ekonomi yang pada akhirnya memenga- ruhi keuangan negara. Dampak tersebut di antaranya market panic, keuangan negara menjadi berat, APBN berubah secara luar biasa, penerimaan turun drastis, pengeluaran melonjak, dan defisit naik dari target sebelumnya (1,7% menjadi 6%) di atas Produk Do- mestik Bruto (PDB). Sampai bulan Juni terlihat bahwa APBN ma- sih sangat tertekan. Penerimaan pajak dan bea merosot drastis, hanya penerimaan sektor cukai yang masih terhitung aman (Dewayani, 2020). Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 memerlukan extraordi­ naryaction dari seluruh elemen bangsa yang memiliki potensi dalam berperan mendukung percepatan ekonomi. Kondisi perekonomian yang buruk akibat pandemi Covid-19 seperti maraknya PHK, ke- senjangan sosial, dan lambatnya pergerakan supply dan demand me- nuntut solusi yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Solusi yang dihadir- kan bukan hanya perlu fokus pada pemulihan kondisi ekonomi, namun juga harus terus memperhatikan kondisi kesehatan yang ma- sih menjadi masalah utama dalam masa pandemi ini. Potensi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki instrumen zakat, infak (infaq), sedekah (shodaqoh), dan wakaf (ZISWAF) harus mampu menjadi salah satu pionir dalam 741
memberikan solusi efektif bagi pemulihan ekonomi bangsa pasca Covid-19. ZISWAF yang pengelolaannya dipegang oleh Lembaga Amil Zakat Infaq & Shodaqoh (LAZIS) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan mampu memberi program- program solutif dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Kajian sebelumnya telah dilakukan terhadap pelaksanaan pro- gram Badan Amil Zakat dalam penyaluran zakat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang yang berhak mendapat zakat (mustahik) menerima zakat dari Badan Amil Zakat melalui dua pendekatan, yaitu konsumtif dan produktif. Skema zakat pro- duktif ditujukan untuk memicu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari sisi kemapanan ekonomi. Selain zakat produktif, ada juga skema qardhul hasan (pinjaman kebajikan) yang harapan dan tujuannya adalah untuk mengubah mustahik menjadi muzaki (orang yang wajib memberikan zakat) (Nurdin dkk., 2018). Studi lapangan lain pernah dilakukan di DPU Daarut Tauhiid yang mengintervensi angka kemiskinan melalui kegiatan microfi­ nance syariah berbasis masyarakat. Model microfinance syariah dila- kukan melalui pemberian pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada mustahik dengan berbasis kelompok dan menggunakan mo- del keuangan mikro Islam yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan bentuk penga- wasan setelah penyaluran zakat dilakukan, sekaligus sebagai media dakwah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Skema pembiaya- an yang digunakan adalah qardhul hasan, sedangkan untuk keber- lanjutan pembiayaan jika para anggota sudah mandiri menggunakan skema pembiayaan mudharabah (Suryanto, 2018). Hasil kajian sebelumnya menyatakan bahwa pada hakikatnya za- kat sangat efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pembekalan keteram- pilan melalui pelatihan dan seminar, maupun dengan membuka la- pangan kerja bagi mustahik. Meskipun demikian, masih ada sejum- lah kendala terkait pemberdayaan zakat untuk pengentasan kemis- 742
kinan, di antaranya kesadaran muzaki yang belum muncul se- penuhnya terkait kewajiban zakat dan juga infrastruktur dan mana- jemen lembaga zakat serta perangkat hukum yang belum memadai (Chaniago, 2015). Selain zakat, instrumen distribusi pendapatan atau filantropi da- lam Islam adalah dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf, yang da- lam penelitian ini diharapkan pula menjadi instrumen yang strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini. Penelitian dan kajian terkait ZISWAF di antaranya adalah lewat studi lapangan berupa wawancara dan observasi dengan warga Muhammadiyah (pimpinan Muhammadiyah wilayah JawaTimur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara). Hasilnya menemukan bahwa di balik kekuatan dan peningkatan eksistensi Muhammadiyah, ada kebiasaan para pengurus dan warga Muhammadiyah untuk menciptakan karya- karya filantropi yang dilandasi oleh penghayatan ajaran Islam. Ke- giatan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan terprogram se- cara rutin melalui agenda kajian (pengajian), serta melalui Lembaga Zakat Infaq & Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Keberha- silan aktivitas filantropi di Muhammadiyah dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti pemahaman agama, budaya, kondisi ekonomi, ketela- danan pimpinan, dan manajemen pengelolaan LAZISMU yang transparan dan akuntabel (Nasution dkk., 2019). Riset yang telah dilakukan sejauh ini kebanyakan mengkaji prak- tik penyaluran, pemberdayaan, dan pendayagunaan ZISWAF secara parsial. Meskipun lembaga ZISWAF ada yang memang mengkhu- suskan pada salah satu instrumen seperti zakat saja atau wakaf saja, namun tidak sedikit lembaga ZISWAF yang mengakomodasi baik zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Sayangnya, sejauh ini belum ada kajian komprehensif yang membahas program-program kombi- nasi antar-instrumen ZISWAF. Berdasar pada latar belakang tersebut, langkah awal kajian adalah dengan melakukan uji efektivitas ZISWAF, yang dalam penelitian ini dengan melihat zakat produktif sebagai salah satu instrumen dis- tribusi pendapatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 743
Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam guna memecahkan permasalahan yang ada, yakni terkait pengoptimalan ZISWAF dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19, penelitian ini menggunakan perspektif Covid-19 BCG, yaitu upaya dan strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga dalam menghadapi Covid-19. Kemudian untuk mendapatkan hasil analisis komprehen- sif terkait ZISWAF, maka dilakukan analisis untuk menunjukkan bahwa instrumen ZISWAF mampu memberi kontribusi dalam pe- mulihan ekonomi pasca Covid-19. 2. KAJIAN LITERATUR 2.1 Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf 2.1.1 Zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam berupa kewajiban maliyah (materi/harta). Zakat menjadi salah satu fondasi dalam sistem eko- nomi dan keuangan Islam, di mana zakat merepresentasikan eksis- tensinya sebagai sumber utama dalam jaminan sosial, dakwah Islam, sekaligus turut berperan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik (Syahatan, 2004). Jadi, secara ekonomi, kewajiban membayar zakat memiliki pelajaran dan manfaat yang sangat besar. Di antaranya; zakat menjadi salah satu cara distribusi harta agar tidak berpusat pada pihak atau orang-orang tertentu, dan cara ini akan berdampak positif bagi perekonomian negara. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa zakat menjadi salah satu meka- nisme distribusi kesejahteraan dalam rangka pengentasan kemiskin- an (DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII, 2016). Mengingat kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan uta- ma di negara Indonesia, Islam turut mengambil peran dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat, khususnya zakat maal atau mal yang merupakan zakat yang dikenakan untuk segala jenis 744
harta. Pemberdayaan dan pendayagunaan zakat yang dikelola profe- sional dapat mengurangi angka kemiskinan jika dilaksanakan secara kolektif dan penuh komitmen dari seluruh lembaga zakat dan pe- merintah. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat sangat diperlu- kan, terutama untuk memastikan bahwa penyaluran zakat sudah sesuai ketentuan serta tepat sasaran. Profesionalisme pengelolaan zakat juga akan menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat umumdan kepada muzaki pada khususnya, mengingat bahwa dana zakat merupakan amanah yang harus ditunaikan sebaik mungkin (Chaniago, 2014). Zakat menjadi salah satu mekanisme yang efektif dan strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya pada masyarakat fakir dan miskin. Zakat memiliki potensi besar apabila diberdayakan secara maksimal dengan manajemen yang baik. Beberapa faktor pe- nentu keberhasilan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejah- teraan masyarakat adalah manajemen keterampilan, akuntabilitas, integritas, serta amanah dalam pengelolaan zakat. Dalam pember- dayaan zakat produktif, diperlukan adanya pembinaan dan pendam- pingan untuk mengontrol aktivitas mustahik dalam menjalankan usahanya dengan kontribusi dana zakat. Tujuan kegiatan pember- dayaan ini tidak lain adalah untuk mengubah status mustahik men- jadi muzaki (Zumrotun, 2016). 2.1.2 Infak Infak berarti membelanjakan harta. Pengertian ini sifatnya sangatlah umum, tanpa ada penjelasan rinci terkait tujuan membelanjakan harta. Artinya, setiap pembelanjaan harta, baik itu itu dalam hal kebaikan maupun sebaliknya, tetap dikatakan infak. Hal ini seba- gaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60 dan Al- Baqarah ayat 272. Dalam terminologi Islam, infak merupakan ke- giatan membelanjakan sebagian harta untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam (Nurhayati dkk., 2019). 745
Infak ada yang hukumnya wajib, misalnya zakat, kafarat, dan na- zar yang jumlahnya diketahui secara pasti. Sementara untuk infak yang tidak wajib (sukarela), Allah memberikan kebebasan terkait je- nis harta yang diinfakkan maupun waktunya. Misalnya, infak untuk orang miskin, infak untuk karib kerabat, wakaf, dan sebagainya (Nurhayati dkk., 2019). 2.1.3 Sedekah Sedekah atau shodaqoh memiliki lingkup yang lebih luas dibanding- kan dengan infak. Infak terbatas pada materi, sementara sedekah bisa berupa materi maupun non-materi. Sedekah tidak memiliki syarat tertentu terkait jenis, jumlah, maupun waktu pemberiannya (Nurhayati dkk., 2019). 2.1.4 Wakaf Wakaf didefinisikan sebagai menahan dzat (substansi) benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzat-nya benda dan menye- dekahkan manfaatnya (Zahrah, 1971). Peruntukan wakaf harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak bertentangan de- ngan syariat agar bernilai ibadah. Ketentuan tentang wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Salah satu tujuan wakaf adalah menjadikan harta wakaf terse- but sebagai sumber dana abadi. Untuk merealisasikan tujuan terse- but diperlukan pengelolaan wakaf dengan sebaik mungkin agar har- ta wakaf dapat diberdayakan dan menghasilkan (Maria dkk., 2020). Pemberdayaan harta wakaf produktif dimaksudkan agar harta wakaf tersebut lebih berdaya guna, sehingga benar-benar menjadi sumber dana produktif untuk mendanai aktivitas produktif, membiayai pe- ngelolaan aset wakaf, dan meningkatkan kesejahteraan umat (Munir, 2015). 746
2.2 Optimalisasi ZISWAF Islam memandang bahwa di dalam harta kekayaan sebagian orang (kaya) ada hak orang lain (miskin, fakir). Hal ini dikarenakan dalam proses seseorang mendapatkan harta atau barang, pasti di dalamnya melibatkan peran banyak orang yang belum tentu semua diberikan haknya. Dalam sistem ekonomi pasar berlaku hukum kesatuan har- ga (law of one price), di mana jika ada perbedaan harga komoditas antar-pasar, maka komoditas akan mengalir dari pasar dengan harga tinggi ke pasar dengan harga rendah (DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII, 2016). Sebagai contoh, jika ada dua segmen pasar, yaitu segmen konsumen kaya (muzaki) dan segmen konsumen mis- kin (mustahik), dapat dipastikan bahwa segmen kaya memiliki produktivitas dan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen miskin. Segmen kaya kurang elastis terhadap harga karena angka permintaan di segmen ini tinggi (Dk0). Hal sebaliknya akan terjadi pada segmen miskin (Dm0) (DEKS Bank Indonesia & P3EI- FE UII, 2016). Gambar 1 menjelaskan keterkaitan antara zakat dan distribusi ba- rang. Dalam sistem pasar bebas, yang ditandai dengan rendahnya biaya transaksi antar-pasar dan murahnya harga komoditas di pasar segmen miskin, komoditas akan berjalan dengan sendirinya dari pa- sar segmen miskin ke pasar segmen kaya. Perjalanan komoditas ini hanya akan bisa berhenti jika harga komoditas di pasar kedua seg- men tersebut sama (DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII, 2016). Adanya zakat dari segmen kaya untuk segmen miskin akan ber- dampak pada peningkatan daya beli pada segmen miskin. Kenaikan daya beli ini akan meningkatkan permintaan komoditas di pasar seg- men miskin (meningkat dari Dm0 ke Dm1), sehingga segmen miskin akan mendapatkan komoditas yang lebih banyak (DEKS Bank Indonesia & P3EI-FE UII, 2016). 747
Gambar 1. Zakat dan Distribusi Barang Sumber: DEKS Bank Indonesia & P3EI­FE UII (2016) Penjelasan gambar: Lop : Law of one price (hukum kesatuan harga) Keseimbangan pasar sebelum penyesuaian harga (merah) Segmen miskin : jumlah komoditas 0Qm0 dengan harga Pm0 Segmen kaya : jumlah komoditas 0Qk0 dengan harga Pk0 Keseimbangan pasar setelah penyesuaian harga (biru) Segmen miskin : jumlah komoditas turun menjadi 0Qm1 dengan harga Pm1 Segmen kaya : jumlah komoditas 0Qk1 dengan harga Pk1 Ilustrasi singkat ini dapat memberikan gambaran bahwa zakat dapat meningkatkan distribusi barang/komoditas kepada segmen miskin. Hal ini karena zakat mampu mengurangi dampak negatif yang dialami segmen miskin karena dampak dari adanya hukum ke- satuan harga dapat diredam, meskipun tidak sepenuhnya dihapus- kan. Jadi, zakat tak bisa dikatakan dapat menjamin kembalinya daya beli segmen miskin, oleh sebab itu perlu adanya instrumen lain se- perti infak, sedekah, dan wakaf (produktif ). 748
2.3 Krisis Ekonomi Akibat Covid-19 dan Upaya Pemulihannya Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 akan meng- hasilkan pola pemulihan ekonomi yang berbeda antarnegara (Szlezak & Swartz, 2020). Umumnya pola pemulihan tersebut terbagi men- jadi 4 yaitu: 1. Bentuk V (V­shape). Pandemi ini menyebabkan perekonomi- an anjlok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi me- nurun tajam dan pengangguran melonjak, tapi dalam waktu singkat bisa pulih kembali pada posisi sebelum krisis. 2. Bentuk U. Pertumbuhan turun drastis dan pengangguran me- ningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk pulih butuh waktu yang lama, kesenjangan antara jalur pertumbuhan eko- nomi lama dan baru tetap besar, yang menunjukkan kerusak- an pada sisi suplai ekonomi, output yang hilang besar dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali pada kondisi sebelum krisis. 3. Bentuk L. Ini adalah bentuk pemulihan yang terburuk. Per- tumbuhan ekonomi negara bukan hanya tidak pernah kem- bali ke jalur output sebelumnya, tetapi tingkat pertumbuhan- nya pun menurun. Jarak antara jalur lama dan baru dari per- tumbuhan semakin lebar, dengan output yang terus menurun. Ini berarti krisis telah meninggalkan kerusakan struktural yang permanen pada sisi suplai. Pola atau bentuk L ini adalah perwujudan terparahdari dampak krisis. 4. Bentuk W, multiple, atau perulangan pola V. Hal ini bisa ter- jadi karena adanya outbreak gelombang kedua dan maupun gelombang-gelombang selanjutnya. Bentuk ini juga tergolong bentuk buruk dari proses pemulihan ekonomi suatu negara. 749
Semua negara mengharapkan pola pemulihan ekonomi dari kri- sis Covid-19 berlangsung dalam bentuk V. Keberhasilannya tergan- tung dari cara penanganan Covid-19 supaya pelandaian kurva eks- ponensial penularan Covid-19 cepat tercapai dan outbreak gelom- bang kedua dan seterusnya tidak terjadi. Negara-negara yang bisa menghadirkan pola pemulihan ekonomi berbentuk V adalah negara yang berhasil mengatasi krisis ekonomi Covid-19 dengan baik. Un- tuk mencapai prestasi menunjukkan bentuk V dari pemulihan eko- nomi nasional, kata kunci pentingnya tetap pada disiplin menghin- darkan terjadinya kerumunan dan physical distancing dalam interaksi langsung antarmanusia sampai ditemukannya vaksin. Fokus meng- hentikan penyebaran Covid-19 tetap jadi prioritas pertama karena magnitude (besaran) dan lama krisis ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pandemi ini tergantung pada kemampuan melandai- kan kurva eksponensial penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadi- nya gelombang outbreak kedua dan seterusnya (Irawan, 2020). Kajian dari Boston Consulting Group (BCG) menunjukkan, bahwa mayoritas pemulihan ekonomi dunia adalah berbentuk U. Artinya bahwa pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena krisis Covid-19 ini berimplikasi terhadap gang- guan ekonomi yang cukup besar (BCG, 2020). BCG membagi perjalanan kondisi pandemi Covid-19 dengan tiga fase berbeda dengan perspektif yang terintegrasi. Berikut gambarannya. 750
Gambar 2. Perjalanan Pandemi Covid-19 Sumber: BCG (2020) Berdasarkan uraian di atas, penanganan Covid-19 terbagi dalam 3 fase, yaitu fase Flatten, Fight, dan Future. Flatten, pada fase awal setelah wabah pandemi, tujuannya adalah untuk segera membatasi jumlah kasus baru, terutama yang membutuhkan perawatan khusus. Pembatasan sosial (lockdown) dan penutupan bisnis secara parsial da- pat menyebabkan resesi ekonomi dengan dampak yang besar pada dunia kerja. Fight, menemukan cara untuk melawan virus secara ko- lektif, memulai kembali kegiatan ekonomi, mendukung masyarakat dalam menyeimbangkan kehidupan dan mata pencaharian, mening- katkan aktivitas ekonomi dengan pemulihan PDB, pembukaan kembali beberapa jenis bisnis, dan pelonggaran pembatasan sosial. Future, pengendalian penyakit melalui vaksin, obat, maupun herd immunity, dan pengobatan di dalam kapasitas medis yang berkelan- jutan. Pengaktifan kembali sektor ekonomi dapat mulai dilakukan dengan melahirkan kembali bisnis yang kuat dan pertumbuhan du- nia kerja, serta minimalisasi pembatasan sosial atau pembebasan terhadap social distancing sepenuhnya. Dari tiap fase tersebut, ada lima faktor hasil yang dapat ditinjau dari outcome ekonomi ataupun sosial. 751
Kelima faktor tersebut yaitu: a. Perkembangan penyakit, kapasitas sistem perawatan kesehat- an, dan respons b. Kebijakan pemerintah dan stimulus ekonomi c. Skenario ekonomi d. Keterlibatan dan tanggapan publik e. Keterlibatan dan respons bisnis Gambar 3. Identifikasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Sumber: BCG (2020) BCG juga menyajikan bagaimana cara mengidentifikasi dampak ekonomi pandemi pada tiap fasenya melalui lima pertanyaan kunci yang dapat mengindikasikan kondisi penanganan Covid-19. Perta- nyaan 1a menunjukkan berapa lama kondisi flatten/landai ini harus dipenuhi, apa prasyarat agar bisa transisi, dan kapan akan mencapai- nya. Pertanyaan 1b masih pada fase flatten, yakni meninjau penting- nya mengidentifikasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kedalaman dampak pandemi terhadap kondisi ekonomi pada fase flatten ini. Selanjutnya 2a, mamasuki fase fight. Sama seperti identi- fikasi pada fase sebelumnya, poin ini menunjukkan berapa lama fase fight ini, apa prasyarat untuk bisa transisi ke fase future, dan kapan kita akan mencapainya. Pertanyaan 2b membahas akan seperti apa 752
kedalaman kondisi ekonomi pada fase fight ini serta tingkat pemu- lihan yang seperti apa yang akan dilakukan pada fase ini. Terakhir, pertanyaan 3 di fase future membahas kapan ekonomi kembali se- perti pada kondisi sebelum pandemi covid-19. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini akan mengkaji optimalisasi ZISWAF dalam upaya pe mulihan ekonomi pasca-Covid-19. Kajian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan analisis yang kom- prehensif terkait solusi atas krisis ekonomi yang tengah terjadi. Metode kuantitatif dilakukan untuk menyajikan bukti empiris terkait pengaruh dan efektivitas ZISWAF, yang dalam penelitian ini menggunakan zakat produktif sebagai salah satu instrumen yang cu- kup banyak diterapkan oleh Lembaga Pengelola ZISWAF, terhadap peningkatan penghasilan mustahik. Peningkatan penghasilan mus- tahik akan meningkatkan daya beli. Jika hal ini dilakukan secara ko- lektif, maka daya beli masyarakat di lingkup nasional akan mening- kat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber data yang digunakan dalam uji kuantitatif adalah para mustahik zakat produktif yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pembinaan dari LAZNAS A-Alzhar di Desa Baran, Mundu, dan Siyono, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, serta BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Data dihimpun dengan penyebaran kue- sioner (data primer) pada mustahik di kedua LAZ tersebut, yang dilakukan pada bulan Maret-April 2020. Dipilihnya LAZNAS Al Azhar mempertimbangkan prestasinya sebagai LAZ Nasional de- ngan program pendayagunaan terbaik dan laporan tahunan terbaik dalam BAZNAS Award 2018. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar merupakan Juara Umum dalam BAZNAS Jateng Award 2019. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t sampel berpasangan (paired t­test) dan normalized­ gain score (skor N-gain). Uji-t sampel berpasangan dilakukan untuk 753
memberikan bukti empiris pada pengaruh zakat terhadap pening- katan penghasilan mustahik. Sementara itu, skor N­gain diperlukan untuk mengukur efektivitas (pemberdayaan) zakat terhadap pening- katan penghasilan mustahik. Selain kuantitatif, metode kualitatif digunakan untuk melakukan analisis secara mendalam terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pengelola zakat (amil) beserta pihak terkait, termasuk pemerin- tah, dalam rangka mengupayakan pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. Analisis data kualitatif mengacu pada fenomena di lapangan disertai angka-angka statistik dari hasil kajian kuantitatif. Pemodelan pemulihan ekonomi dirancang dengan skenario Boston Consulting Group (BCG) dalam penanganan Covid-19 (Covid­19 BCG perspective). Analisis selanjutnya adalah analisis terkait komprehensivitas ZISWAF dengan menunjukkan pemodelan dalam pengoptimalan ZISWAF, yang menunjukkan bahwa instrumen ZISWAF mampu memberi kontribusi dalam pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Analisis kualitatif pada tahap ini dilakukan dengan tetap memperha- tikan hasil dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Zakat terhadap Penghasilan Mustahik Guna melihat dampak zakat sebagai salah satu instrumen ZISWAF terhadap penghasilan mustahik, penelitian ini menggunakan me tode kuantitatif (pengujian empiris) dengan uji t sampel berpasangan. Uji-t berpasangan digunakan untuk menyajikan bukti empiris ter- kait ada atau tidaknya perbedaan rata-rata (mean) dari dua kelompok yang saling berpasangan. Uji-t sampel berpasangan dilakukan dengan data primer dari 100 responden mustahik zakat, dengan rincian: 754
a. Sebanyak 49 responden merupakan mustahik (penerima za- kat) dalam Program Indonesia Gemilang LAZNAS Al Azhar di Desa Baran, Mundu, dan Siyono, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. b. Sebanyak 51 responden merupakan mustahik dalam Program Karanganyar Makmur di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Data yang dihimpun utamanya adalah data penghasilan bulanan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif, pada posisi Maret-April 2020. Jadi, uji-t sampel berpasangan digunakan untuk melihat dampak zakat pada penghasilan para mustahik setelah menerima zakat produktif dari lembaga zakat. Tabel 1. Statistik Deskriptif Keterangan Sebelum pemberdayaan zakat Setelah pemberdayaan zakat Rata-rata Penghasilan Mustahik 1.047.500 1.916.500 Jumlah Data 100 100 Deviasi Standar 567.130,60 832.688,39 Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 22 Tabel 1 merupakan ringkasan statistik deskriptif dari data rata- rata penghasilan para mustahik pada kondisi sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Sebelum menerima zakat produktif rata- rata penghasilan mustahik sebesar Rp1.047.500, sedangkan setelah menerima zakat produktif rata-rata penghasilan mustahik mening- kat hingga Rp1.916.500 per bulan. Artinya, setelah menerima zakat produktif, rata-rata penghasilan mustahik naik sebesar 82,96%. Se- cara sepintas terlihat adanya rata-rata perbedaan penghasilan para mustahik antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Untuk membuktikan apakah perbedaan rata-rata penghasilan terse- but nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut pada hasil uji-t sampel berpasangan. 755
Tabel 2. Korelasi Sampel Berpasangan Rata-rata Penghasilan Mustahik Pasangan Sebelum Zakat Produktif & Sesudah Zakat Produktif Jumlah Data 100 Koefisien Korelasi 0,752 Nilai Signifikansi 0.000 Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 22 Tabel 2 menggambarkan hasil uji korelasi (hubungan) antara penghasilan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Diper- oleh nilai probabilitas sebesar 0,00 (≤ 0,05), artinya adanya hubung- an kuat antara variabel penghasilan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari lembaga zakat. Tabel 3. Hasil Uji-t Sampel Berpasangan Penghasilan Mustahik Pasangan Sebelum Zakat - Sesudah Zakat t -15,737 df112 99 Probabilitas 0,00 Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 22122 Tabel 3 menggambarkan hasil uji-t sampel berpasangan yang me- nunjukkan ada atau tidak adanya pengaruh penyaluran (pember- dayaan) zakat produktif terhadap penghasilan para mustahik pene- rima zakat produktif tersebut. Diperoleh nilai probabilitas 0,00 (≤ 0,05) sehingga dikatakan adanya perbedaan penghasilan mustahik antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Bukti empi- ris ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif berpe- ngaruh terhadap penghasilan para mustahik. Dari hasil uji-t secara menyeluruh maka dapat dilihat potensi za- kat produktif (pemberdayaan) yang begitu besar terhadap pening- katan ekonomi mustahik. Hasil pengamatan di lapangan (LAZNAS Al-Azhar di Desa Baran, Mundu, dan Siyono, Kecamatan Eromoko, 122df adalah degree of freedom yang dirumuskan dengan n-1, di mana n meru- pakan jumlah data (sampel) 756
Kabupaten Wonogiri, serta BAZNAS Kabupaten Karanganyar) di- temukan bahwa penyaluran zakat produktif selalu diikuti dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan. Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk mengontrol, mendidik, dan mengawasi aktivi- tas mustahik dalam melakukan usaha (bisnis) dengan dana zakat, di samping juga untuk memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya (tidak disalahgunakan). Semen- tara kegiatan pembinaan tujuannya adalah untuk memberi motivasi, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan baru pada para mustahik yang bermanfaat untuk menjalankan usaha mereka. Pembinaan di sini termasuk pembinaan ruhiyah (rohani) sehingga diharapkan ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah pada para mustahik yang telah menerima zakat. Bukti empiris dalam penelitian ini mendukung dan memperkuat hasil penelitian lapangan dan penelitian literatur sebelumnya, yang menyatakan bahwa zakat (produktif ) melalui kegiatan pember- dayaan berpotensi besar meningkatkan kemampuan ekonomi mus- tahik (Chaniago, 2015; Nasution dkk., 2019; Nurdin dkk., 2018; Suryanto, 2018; Zumrotun, 2016). Dengan demikian, dapat dikata- kan bahwa potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat fakir dan miskin agar kemampuan belanja atau daya beli mereka meningkat. Pada akhirnya, hal ini dapat ber- imbas pada peningkatan ekonomi nasional. Kajian empiris semacam ini perlu dilakukan kembali dengan data yang lebih luas, yang dapat mewakili kondisi lembaga zakat dan ma- syarakat fakir dan miskin di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pengujian empiris ini menggunakan data yang sangat terbatas, yaitu mustahik zakat produktif di LAZNAS Al-Azhar di Desa Baran, Mundu, dan Siyono, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. 757
4.2 Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Analisis statistik dengan uji-t sampel berpasangan, yang dalam hal ini adalah penghasilan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, memberikan bukti empiris bahwa pemberdayaan zakat (produktif ) memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasil- an para mustahik. Artinya, penghasilan mustahik mengalami ke- naikan signifikan setelah menerima zakat produktif dan mengikuti kegiatan pemberdayaan dari lembaga zakat. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisis efektivitas pemberdayaan zakat dengan normalized­gain (skor N-gain) pada satu kelompok berpasangan (one group pre­test and post­test design). Berikut formula untuk menghitung skor N-gaindari Hake (1999) yang telah diadaptasi sesuai dengan konteks dalam penelitian ini. Perhitungan dengan formula tersebut menghasilkan skor N-gain sebesar 0,23 (< 0,3) atau masuk kategori rendah, yang artinya penya- luran (pemberdayaan) zakat produktif belum efektif.123 Jadi, meski- pun pemberdayaan zakat memberikan dampak yang signifikan ter- hadap penghasilan mustahik, tapi efektivitasnya masuk kategori ti- dak (belum) efektif. Jika dianalisis lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa penghasilan mustahik pasca-pemberdayaan zakat rata-rata meningkat sebesar 105% dibanding sebelum mendapatkan zakat. Meskipun rata-rata peningkatannya terhitung bagus, tetapi ada kesenjangan persentase peningkatan penghasilan mustahik setelah mendapatkan zakat pro- 123Interpretasi skor rata-rata N­gain (Hake, 1999); Skor N­gain< 0,3 : Rendah 0,3 ≤ Skor N­gain< 07 : Sedang Skor N­gain ≥ 0,7 : Tinggi 758
duktif dan mengikuti kegiatan pemberdayaan serta pembinaan. Se- cara individu, peningkatan penghasilan tertinggi setelah pember- dayaan zakat mencapai 500% (naik lima kali lipat dibanding sebe- lum mendapatkan zakat produktif dan mengikuti kegiatan pember- dayaan serta pembinaan). Tetapi, ada mustahik yang hanya mampu meningkatkan penghasilan sebesar 6%. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan penghasilan secara umum maupun jika dibandingkan dengan persentase peningkatan pengha- silan tertinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas pemberdayaan za- kat produktif belum sepenuhnya maskimal secara merata. Memang, jika dilihat secara parsial per individu mustahik ada indikasi sudah cukup maksimal, apalagi mengingat ada mustahik yang mampu me- ningkatkan penghasilan hingga lima kali lipat dari sebelumnya. Ha- sil ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pengelola atau amil zakat agar lebih maksimal dan intens dalam memberikan aktivitas pem- berdayaan dan pendampingan pada mustahik supaya hasil dari pem- berdayaan bisa dirasakan secara merata, bukan hanya oleh sebagian mustahik saja. 4.3 Optimalisasi Peran ZISWAF dalam Recovery Ekonomi Pascapandemi Covid-19 Berbagai unsur bangsa diharapkan peran sertanya dalam membantu pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Setelah masa-masa sulit sejak awal kemunculannya, dari mulai masa pembatasan sosial yang hing- ga sekarang masih berlangsung di berbagai daerah, sampai pada kondisi sekarang di masa new normal yang tetap mengharuskan so­ cial distancing pada berbagai sektor. Lembaga ZISWAF sebagai salah satu komponen pengelolaan keuangan umat Muslim yang hampir ada di seluruh pelosok nusantara perlu mengoptimalkan pengelola- an yang tepat sasaran dan impresif. Berdasarkan hasil analisis studi lapangan terhadap dampak pem- berdayaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di BAZNAS 759
Karanganyar dan LAZNAS Al-Azhar, tampak bahwa pemberdayaan zakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun, hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat belum menunjukkan efektivitas tinggi. Belum efektifnya program pemberdayaan zakat yang telah dilakukan bisa disebabkan oleh berbagai faktor khususnya dalam hal tata kelola zakat. Pandemi Covid-19 menyisakan tantangan tersendiri bagi Lem- baga ZISWAF. Bukan hanya dalam masalah pemberdayaan zakat, tapi bisa pula pada sisi penghimpunan dana ZISWAF. Hal ini bisa disebabkan karena bagian dari masyarakat yang awalnya mampu memberi zakat atau menjadi muzaki justru terpaksa beralih menjadi penerima atau mustahik. Dalam perspektif BCG, institusi bisnis harus mulai memikirkan pembenahan organisasi dalam menghadapi realitas baru pandemi Covid-19 ini. Lembaga dituntut untuk mampu melakukan prioritas pekerjaan guna mengakselerasi pemulihan krisis Covid-19. Dalam perspektif ini, lembaga ZISWAF dapat melakukan pembaharuan manajemen ZISWAF dan membangun kapasitas internal. Lembaga ZISWAF meletakkan fondasi pengelolaan ZISWAF dalam bentuk profesionalitas dan transparansi. Gambar 4. Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19 Sumber: BCG (2020) 760
1) Accelerate smart work (Percepatan kerja cerdas) Pada kondisi pandemi Covid-19, ada berbagai pembatasan so- sial yang harus dipatuhi, sehingga menuntut kita bekerja cer- das, yaitu dengan mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah atau WFH demi menekan cost. Per- lu pula penguatan sumber daya dan orientasi pada stakeholder. Lembaga ZISWAF harus mampu membuat formulasi teknis dan implementasi perencanaan tepat sasaran. Dengan kapasi- tas ZISWAF yang dimiliki, lembaga ZISWAF dituntut cermat dalam perencanaan dan implementasi program-program penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF. 2) Enhance corporate health and hygiene (Penerapan pola hidup sehat di lembaga) Hal ini guna menjamin keselamatan tenaga kerja, baik itu da- lam hal kesehatan fisik maupun psikologis. Jaminan ini dapat berupa pengelolaan tingkat stres dan menjamin model kerja yang berkelanjutan. Bagaimanapun juga, Covid-19 ini mem- berikan tekanan yang luar biasa bagi para amil. Di salah satu sisi, mereka harus menjaga kesehatan dengan menjaga proto- kol Covid-19, tapi di sisi lain juga harus menunaikan tugas dalam menghimpun dan mengelola dana ZISWAF. Dengan adanya jaminan terhadap kesehatan baik secara fisik maupun psikologis, diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kinerja para amil zakat. Implementasi yang bisa dilakukan lembaga di antaranya adalah memperbarui protokol Co- vid-19, meningkatkan standar kesehatan, menjamin social dis­ tancing, serta membekali mental health training. 3) Manage workforce flexibility (fleksibilitas manajemen SDM) Kondisi pandemi Covid-19 menuntut lembaga untuk me- nerapkan pengelolaan kerja yang lebih fleksibel. Lembaga ZISWAF dituntut untuk mengimplementasikan program- program yang telah dirancang lebih dinamis dan adaptif de- 761
ngan situasi dan kondisi yang ada. Lembaga ZISWAF harus mampu melihat area kerja mana yang sangat berpengaruh ter- hadap kinerja lembaga. Lembaga ZISWAF mengidentifikasi program-program strategis yang bisa diimplementasikan pada saat ini, baik pada kegiatan penghimpunan dana maupun pendayagunaan dana ZISWAF. Implementasi program- program ini bisa jadi berbeda dengan yang telah direncanakan sebelum datangnya pandemi Covid-19, melainkan dari hasil inovasi dan kreativitas para amil yang sudah diadaptasi agar sejalan dengan anjuran protokol kesehatan. Bahkan, pandemi inimerupakan tantangan baru bagi lembaga ZISWAF untuk menciptakan program-program baru yang adaptif terhadap pandemi Covid-19 yang memiliki banyak batasan kesehatan. Program-program yang biasanya dilakukan dengan mengan- dalkan kegiatan offline bisa beralih melalui program online yang tidak kalah menarik. 4) Mitigate people and skill risk (Mitigasi SDM dan risiko) Biasanya, lembaga ZISWAF hampir selalu berkegiatan secara offline baik saat melakukan penghimpunan maupun penyalur- an dana ZISWAF. Sejak pandemi, segala bentuk kegiatan ta- tap muka menjadi berisiko. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (amil) yang memiliki kemampuan un- tuk beralih dari kegiatan berbasis offline menjadi online. Para amil membutuhkan pelatihan dalam waktu singkat untuk bisa meng-upgrade keterampilan digital mereka di masa ini. Lembaga ZISWAF perlu menilai tingkat keterampilan amil saat ini. Penilaian ini untuk menentukan keterampilan seperti apa yang harus diberikan pada mereka agar bisa mengikuti perubahan cara kerja dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF di masa pandemi. Melalui kegiatan peningkat- an skill amil ini, lembaga ZISWAF juga bisa menemukan ba- 762
kat-bakat baru dari para amil yang mungkin belum tergali. Dengan peningkatan keterampilan, khususnya dalam bidang digital, amil-amil zakat diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja lembaga. 5) Communicate openly with empathy (Komunikasi secara berempati) Dalam perspektif BCG, prioritas gaya komunikasi dalam du- nia kerja dilakukan dengan membuka sisi empati manusia. Ada tiga hal yang perlu dibangun dalam meningkatkan kapa- bilitas kepemimpinan, yaitu head, heart, dan hands. Perilaku kepemimpinan dengan head membangun visi ke depan dan fokus pada tujuan besar. Lembaga ZISWAF sebagai instru- menpenting dalam distribusi kekayaan bagi kaum Muslim dan cermin penerapan keadilan sosial memiliki visi untuk ber- kontribusi dan memberi solusi dalam pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Heart adalah bentuk kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memberdayakan, yaitu kapabilitas pemimpin yang dapat mendorong optimisme kinerja agar da- pat segera pulih dari kondisi flat dan segera memasuki fase fight. Hands adalah kemampuan dalam mengimplementasi- kan dan menjalankan apa yang sudah dirancang dengan pe- nuh egalitas atau kecekatan. Dengan demikian, diharapkan setiap unsur dalam pengelolaan lembaga ZISWAF dapat ber- jalan secara optimal. 6) Stand together (Kerja sama) Pada tahap ini, Lembaga ZISWAF yang optimal dan berke- lanjutan mampu mengambil peluang, responsif terhadap tan- tangan baik perkembangan teknologi maupun kondisi un­ predictable seperti pandemi Covid-19 ini. Perspektif BCG menekankan pada bagaimana lembaga ZISWAF menyandar- 763
kan tujuan dan visinya, dengan mempertimbangkan kemung- kinan perubahan budaya kerja. Upaya ini dilakukan dengan menghubungkan antara tujuan, strategi dan budaya sebagai berikut: Gambar 5. Tujuan, Strategi, dan Budaya untuk Sukses pada Realitas Normal Sumber: BCG (2020) Purpose atau tujuan merupakan alasan perlunya eksistensi lem baga ZISWAF dan menjadi panduan menentukan lang- kah yang harus diimplementasikan agar mampu menginspi- rasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Strategy merupakan langkah strategis yang harus dilakukan lembaga ZISWAF sebagai panduan dalam bertindak agar kesuksesan dalam mencapai tujuan dapat terwujud. Culture menunjuk- kan bagaimana lembaga ZISWAF bekerja agar dapat mening- katkan kinerja pemberdayaan ZISWAF dengan lebih cepat dengan menyelaraskan budaya organisasi terhadap strategi dan tujuan yang ingin dicapai. 7) Speed up digital readiness (Respons cepat terhadap perkem- bangan teknologi/digitalisasi) Penyempurnaan tata kelola, akselerasi sumber daya, dan fokus pada mustahik dan para stakeholder. Lembaga ZISWAF ber- siap untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern 764
dengan percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi in- formasi. Lembaga ZISWAF dituntut untuk mampu mening- katkan produktivitas dengan menyederhanakan model opera- sional dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF. Dengan penyederhanaan kegiatan operasional ini, diharapkan lembaga ZISWAF dapat melakukan efisiensi dan meningkat- kan efektivitas kerja. Berikut perspektif BCG dalam menun- jukkan kunci keberhasilan mempercepat desain organisasi atau lembaga terhadap realitas baru pandemi Covid-19. Gambar 6. Kunci Keberhasilan Lembaga Terhadap Realitas Baru Pandemi Covid-19 Sumber: BCG (2020) Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tata kelola yang tepat pada struktur, peran, cara kerja, serta kepemimpinan, budaya dan kapabilitas lembaga dalam jangka pendek mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai kekuatan dalam menghadapi dampak krisis yang begitu berat. Sedangkan dalam jangka panjang dan menengah, kesemuanya mampu menghadirkan kembali pe- ningkatan egalitas dan ketahanan lembaga. Dengan berbagai upaya berdasarkan analisis perspektif BCG ter- sebut, lembaga ZISWAF diharapkan mampu berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pada saat kondisi perekonomian ter- puruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang paling diperlu- kan adalah peran manusia atau SDM ZISWAF untuk secara ber- sama-sama memosisikan diri mengawal pemulihan ekonomi melalui 765
optimalisasi pemberdayaan ZISWAF. Dengan demikian, distribusi ZISWAF diharapkan mampu secara optimal menyokong ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat. Lembaga ZISWAF dituntut untuk dinamis dalam bertindak. Mereka juga dituntut untuk menghadirkan implementasi program yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Situasi pandemi Covid-19 yang dinamis saat ini memerlukan solidaritas lebih dari lembaga ZISWAF. Dibutuhkan kerja keras serta kerja cerdas dan antisipatif dalam mengelola dan menyehatkan kembali keuangan dan perekonomian masyarakat. Sebenarnya, itu semua bukanlah tugas baru bagi lembaga ZISWAF karena salah satu kegiatan utama selain menghimpun dana dari masyarakat adalah menyalurkan dana ZISWAF kepada musta- hik. Hanya saja dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, perlu adanya effort lebih dalam membangun teamwork, policy, action, dan monitoring terutama dalam pemberdayaan ZISWAF. Penumbuhan sikap optimistis, kolaboratif, berkoordinasi, dan sinergis sangat di- perlukan dalam membantu proses pemulihan ekonomi. Teamwork dalam situasi yang fleksibel seperti sekarang ini tetap harus mengusung nilai-nilai atau value lembaga ZISWAF, baik itu berupa integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan pada ma- syarakat dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yakni terciptanya output yang sesuai dengan situasi dan kondisi demi meraih kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang muncul akibat pandemi Covid-19 memiliki kompleksitas yang memerlukan peran serta dari seluruh elemen bangsa. BCG sebagai alternatif solutif perbaikan atau penyesuaian tata kelola Lembaga ZISWAF di masa ini memang dianggap mampu meningkatkan efektivitas lembaga dalam pemberdayaan ZISWAF. Namun, untuk bisa menjadi solusi secara agregat, dibutuhkan pendekatan extraordinary guna membantu percepatan pemulihan ekonomi. 766
Dalam penelitian ini, cara agar keberadaan ZISWAF mampu se- cara optimal membantu percepatan pemulihan ekonomi secara agre- gat adalah dengan pendekatan "one­line productive program". Hal ini melihat dari hasil penelitian terhadap lembaga-lembaga zakat yang mendapati bahwa jenis zakat yang berhasil meningkatkan kesejah- teraan mustahik adalah zakat produktif. Bagaimanapun, pada taraf implementasi belum terlihat adanya keberhasilan secara agregat. Ka- laupun berhasil dalam pendayagunaan, sifatnya masih secara parsial. Salah satu penyebab kondisi ini adalah karena masing-masing lem- baga berfokus pada komunitas atau wilayahnya sendiri. Hal ini ten- tunya sangat wajar dan sah-sah saja. Hanya saja perlu dilakukan pe- metaan dan data yang komprehensif untuk bisa mengetahui dan menggerakkan pemberdayaan ZISWAF ini agar mampu berdampak secara agregat. Pada masa awal Covid-19, terjadi tren kenaikan penerimaan ZIS. Namun, hal ini juga diiringi dengan semakin meningkatnya ZIS yang disalurkan. BAZNAS mencatat pengumpulan ZIS di era Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 46% dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya. Dari total ZIS yang terkumpul, pe- nyaluran zakat di Januari-Juni 2020 juga mengalami kenaikan hing- ga 129,82% (BAZNAS, 2020). Jumlah mustahik yang menerima zakat naik 87,42%. Pertambahan jumlah mustahik ini secara rasio- nal bukan hanya berasal dari mustahik baru yang belum pernah menjadi muzaki sama sekali, tapi bisa pula dari pihak-pihak yang sebelum pandemi mampu menjadi muzaki, tapi kemudian terpaksa menjadi mustahik setelah pandemi Covid-19. Hal ini bisa terjadi karena muzaki tersebut menjadi golongan yang terdampak pandemi secara ekonomi, misalnya para pelaku UMKM. Artinya, ketika pan- demi Covid-19 ini hadir, produktivitas mereka berkurang sehingga menurunkan kemampuan secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya membangkitkan kembali para muzaki yang terdampak Covid-19 untuk bisa bangkit kembali meningkatkan produktivitas mereka. 767
Pendekatan "one line productive program" merupakan rancangan gerakan bersama peningkatan produktivitas di era new normal. Pen- dekatan ini didasarkan pada pelaku pemberdayaan dan sasaran pem- berdayaan ZISWAF. Berikut model rancangan "one line productive program". Gambar 6. One line productive program Sumber: BCG (2020) Berdasarkan uraian di atas, titik utama keberhasilan recovery eko- nomi ini adalah pada optimalisasi zakat dan wakaf produktif. Seba- gaimana dalam perspektif BCG, hendaknya organisasi mampu me- ningkatkan kapasitas internal untuk mendorong produktivitas. Demikian pula dalam pendekatan "one­line productive program" da- lam optimalisasi ZISWAF. Keberhasilan pendekatan sangat ditentu- kan oleh pemetaan, identifikasi, dan implementasi pada golongan masyarakat, yang dalam pendekatan ini disebut sebagai mustahik, mustahik baru, muzaki terdampak, dan wakif (pemberi wakaf ) terdampak. 768
Mustahik adalah kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam delapan asnaf (kelompok yang berhak menerima zakat) yang dalam hal ini jelas terdampak Covid-19. Mustahik baru merupakan kelom- pok masyarakat yang menjadi mustahik setelah adanya Covid-19. Sebelumnya kelompok masyarakat ini bisa saja merupakan bagian masyarakat yang bukan tergolong mustahik maupun muzaki, meski- pun dapat pula berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya adalah muzaki dan terpaksa menjadi mustahik karena terdampak berat secara ekonomi. Muzaki terdampak merupakan kelompok ma- syarakat yang sebelumnya adalah muzaki, namun karena pandemi Covid-19 tidak memiliki kemampuan menjadi muzaki atau menga- lami penurunan jumlah zakat yang disalurkan, walaupun belum menjadi mustahik. Pada sisi kegiatan wakaf, ada wakif terdampak dan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa sekarang ini wakaf dapat berbentuk aset tetap maupun aset lancar. Pengelolaan pada sisi wakaf lebih pada cara mengelola secara optimal aset wakaf yang dimiliki untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif. Pengelolaan ZIS dan wakaf sebenarnya juga dapat dikolaborasikan. Oleh karena itu, dalam model "one­line productive program" harus dipastikan bahwa produktivitas antara pengelolaan ZIS dan wakaf berjalan seimbang. Artinya, lembaga ZISWAF yang juga memiliki kapasitas dalam pe- ngelolaan wakaf diharapkan dapat berkolaborasi atau bersinergi da- lam bentuk program produktif yang memanfaatkan sumber daya wakaf dan ZIS. Jika pada era new normal ini pemerintah mengeluar- kan kebijakan-kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat dengan memberikan bantuan berupa BLT maupun tambahan peng- hasilan yang mungkin dampaknya lebih bersifat jangka pendek, op- timalisasi ZISWAF perlu lebih menekankan pada peningkatan pro- duktivitas masyarakat guna mendorong kemampuan konsumsi. De- ngan langkah ini, diharapkan pemulihan ekonomi masyarakat bisa lebih sustainable. 769
Lebih lanjut, keberhasilan dalam model ini bergantung pada ada- nya kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap program pro- duktif yang telah diimplementasikan. Jadi, program yang dijalankan bukan hanya sekadar memberi bantuan, tapi juga mendampingi dan membina. Untuk itu, perlu ada kajian lebih mendalam tentang jenis pendampingan dan pembinaan seperti apa yang efektif dalam me- ningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, penting pula pem- bekalan kajian tentang bentuk sinergi yang bisa dilakukan dengan pemerintah dalam hal pendampingan dan pembinaan ini. Dengan demikian, kekuatan dan optimisme memasuki fase fight dan future diharapkan akan segera terwujud. 5. KESIMPULAN Penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi untuk mengupa- yakan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, yakni melalui optimali- sasi peran ZISWAF pada lembaga-lembaga filantropi. Berdasarkan hasil analisis data dengan metode kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa: 1) Zakat produktif sebagai salah satu instrumen ZISWAF memi- liki pengaruh signifikan terhadap peningkatan rata-rata peng- hasilan bulanan para mustahik. Tetapi, jika ditinjau dari sisi efektivitasnya, pemberdayaan zakat belum efektif untuk me- ningkatkan penghasilan mustahik secara menyeluruh, se- hingga diperlukan mekanisme optimalisasi ZISWAF dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2) Belum efektifnya peran zakat dikarenakan sejumlah permasa- lahan, di antaranya yang terkait dengan pengelolaan ZISWAF, infrastruktur ZISWAF, kreativitas program, serta sinergi lem- baga ZISWAF dan pemerintah. 3) Melalui adaptasi model BCG perspective, dirumuskan bebe- rapa langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh selu ruh lembaga ZISWAF dalam upaya pemulihan ekonomi 770
Indonesia, yaitu percepatan kerja cerdas, penerapan pola hi- dup sehat di lembaga, fleksibilitas manajemen SDM, mitigasi SDM dan risiko, komunikasi secara empati, kerjasama, serta respons cepat terhadap perkembangan teknologi (digitalisasi). 4) Efektivitas pemberdayaan ZISWAF produktif berpotensi be- sar untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya mustahik. Pendekatan yang direkomendasikan dalam peneli- tian ini adalah "one­line productive program", gerakan bersama peningkatan produktivitas di era new normal. Jika lembaga ZISWAF di seluruh Indonesia memiliki komitmen kuat da- lam implementasi ZISWAF dalam program-program yang produktif, maka hal ini menjadi langkah strategis untuk me- ningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ma- syarakat melalui peningkatan produktivitas masyarakat akan lebih sustainable. 6. REKOMENDASI Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan ZISWAF ter bukti berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi mustahik, meskipun belum efektif. Berdasarkan analisis perspektif BCG, beberapa reko- mendasi yang berpotensi untuk mendukung recovery ekonomi pasca- Covid-19, di antaranya: 1. Perlu keseriusan bagi lembaga ZISWAF dalam memperbaiki tata kelola lembaga baik dalam aktivitas penghimpunan mau- pun penyaluran dana ZISWAF. Penggalakkan program- program yang solutif, produktif, dan adaptif oleh lembaga ZISWAF harus tercapai bukan hanya pada tataran perencana- an, tapi juga aplikasi dan aktualisasi. Hal ini membutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua pihak untuk bisa kerja cerdas dan kerja cepat sehingga pemberdayaan ZISWAF dapat betul-betul berkontribusi nyata dalam proses recovery eko- nomi pasca-Covid-19. 771
2. Perlu adanya dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui imbauan atau kampanye kepada masyarakat, di samping kerja sama bersinergi dalam program- program lembaga ZISWAF terutama dalam perbaikan eko- nomi sektor produktif seperti sektor usaha mikro atau UMKM. 3. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat umum, baik sebagai amil, wakif, ataupun mustahik yang peduli dan bertanggung jawab, dalam rangka mendukung program optimalisasi ZIS- WAF sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca- Covid-19. DAFTAR PUSTAKA BCG. (2020, Mei). Covid­19 BCG Perspectives (Facts, scenarios, and action for leaders). Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdaya­ an Zakat. 12(1), 1829-7382. Chaniago, S. A. (2015). "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentas- kan Kemiskinan."Jurnal Hukum Islam (JHI, 13(1), 47-56. DEKS Bank Indonesia, & P3EI-FE UII. (2016). Pengelolaan Zakat Yang Efentif. Konsep dan Praktik di Beberapa Negara (Seri Eko­ nomi dan Keuangan Syariah). Departemen Ekonomi dan Ke- uangan Syariah - Bank Indonesia. Dewayani, T. (2020, Juni 23). Mengawal Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid­19. html Hake, R. (1999). Analyzing Change/ Gain Score. Indiana University. Irawan, A. (2020, Juni 9). Bentuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid. Detik. 772
Maria, D., Siswantoro, D., Takidah, E., & Candra, H. (2020). Akuntansi dan Manajemen Wakaf. Salemba Empat. Munir, A. (2015). "Optimalisasi pemberdayaan wakaf secara pro- duktif." Jurnal Ummul Quro, 6(2). Nasution, H., Irwan, & Samosir, H. E. (2019). "Pemberdayaan Fi- lantropi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muham- madiyah di Indonesia." Jurnal Miqot, 42(3). Nurdin, R., Iqbal, M., & Khalidi, M. (2018). "Konsepsi Pemberda- yaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)."Alqolam, 53(1). Nurhayati, S., Siswantoro, D., Rahman, T., & Menne, F. (2019). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Salemba Empat. Puspasari, R. (2020, April 17). Pemerintah Waspada Dampak Pan­ demi Covid­19 Terhadap Ekonomi Indonesia. indonesia/ Suryanto, A. (2018). "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Ke- miskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia."INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(1). Syahatan, H. (2004). Akuntansi Zakat. Panduan praktis Penghitung­ an Zakat Kontemporer (Terjemahan). Pustaka Progressif. Szlezak, R., & Swartz. (2020). What Coronavirus Could Mean for the Global Economy. [Havard Business Review]. economy Zahrah, M. A. (1971). Muhadarat fi al­waqf (terjemahan). Dar al- Fikri. Zumrotun, S. (2016). "Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Da- lam Pemberdayaan Ekonomi Umat."Jurnal Hukum Islam, 14(1), 49-63. 773
Bab 24 PANDEMI CovID-19 DAN INTEGRASI zAKAT DAlAM SISTEM FISKAl INDoNESIA: SEbuAh STuDI KEPuSTAKAAN Ana Toni Roby Candra Yudha124 dan Imam Wahyudi Indrawan125 1. PENDAHULUAN Corona virus disease 19 (Covid-19) adalah pandemi yang mewabah ke seluruh dunia diperantarai oleh virus SARS-CoV-2. Pandemi ini memberi dampak sistemis ke seluruh aspek kehidupan, khususnya aspek kesehatan dan ekonomi. Sejak adanya pengumuman pandemi Covid-19 pada akhir Februari atau awal Maret 2020, perlahan tapi pasti kondisi ekonomi global mulai terkoreksi. Artinya, pereko- nomian secara global mengalami penurunan baik dalam bidang moneter maupun dalam bidang fiskal. Wabah yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, saat ini telah meluas ke seluruh belahan dunia dan memakan korban hingga jutaan orang di berbagai negara. 124Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Sunan Ampel, Surabaya 125Dosen, Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uni- versitas Airlangga, Surabaya 774 |
Data-data yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) maupun institusi resmi kesehatan nasional melalui Gugus Tugas Covid-19 masih menunjukkan adanya tren peningkatan (Ahmar & del Val, 2020). Data korban positif terkonfirmasi, sem- buh, dan korban meninggal masih terus mengalami peningkatan. Namun, sejumlah negara telah mengklaim adanya zero case, seperti Vietnam dan beberapa di benua Eropa. Di sisi lain, ada juga negara yang mengumumlah masih pada tahap pemulihan, bahkan ada yang belum mengalami fase puncak (peak) penularan wabah. Selain adanya data kesehatan tentang korban terdampak Co- vid-19 yang masih terus mengalami peningkatan (Fernandes, 2020), upaya pemerintah dalam memberikan perhatian secara penuh terha- dap proses pemulihan kondisi di berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan dan ekonomi, perlu diapresiasi. Hal ini dikarenakan dam- pak dari pandemi Covid-19 memang tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, namun juga berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi (Briz-Redón & Serrano-Aroca, 2020). Gambar 1. Perkembangan Kasus Covid-19 Nasional Indonesia per 2-18 Agustus 2020 Sumber: 2020 Data fatality rate dari pandemi Covid-19 di Indonesia masih te- rus mengalami peningkatan (Taelman et al., 2019) meskipun tingkat 775
fatality rate di dunia sudah mulai melandai. Peningkatan data kasus konfirmasi positif Covid-19 harian bulan Agustus di Indonesia rata- rata masih berjumlah lebih dari 1.000 orang, sedangkan untuk kasus sembuh secara rata-rata hanya sebanyak 2/3 bagian dari jumlah ka- sus positif harian. Berdasarkan Gambar 1, tren kasus konfirmasi po- sitif terus meningkat selama Agustus 2020. Tren kasus positif yang terus meningkat diyakini oleh sejumlah ekonom akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan ka- sus Covid-19 masih naik, maka di saat yang sama kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi masih akan stuck atau bahkan turun (Shaikh, 2016). Hal tersebut terbukti dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang minus, menyusutnya ekspor-impor (Zaki et al., 2020), menu- runnya daya beli masyarakat, penurunan produksi, penurunan pen- dapatan masyarakat secara umum, serta bertambahnya angka peng- angguran yang seluruhnya akan memengaruhi keyakinan para pe- laku pasar yang terus semakin menurun. Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018-2020 Berdasarkan Gambar 2, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga tahun terakhir sebenarnya masih pada angka yang cukup baik, yaitu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5%. Kendati demi- 776
kian, pada awal 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terko- reksi (Nurwanda & Rifai, 2018). Sebelum adanya pengumuman oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pada akhir Februari 2020 atau pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tumbuh secara melambat pada angka 2,97%, Kemudian pada kuartal kedua 2020, angkanya bertumbuh negatif sebesar 5,37%. Oleh karena itu, perlu ada penye- suaian dan pengaturan profesionalisme kinerja di masing-masing bidang ekonomi (Yudha, 2020). Dengan kata lain, pandemi Co- vid-19 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian (Atkeson, 2020). Unsur-unsur yang terdampak adalah sektor pariwisata, usaha kecil menengah (UKM), pasar modal (Sharif, Aloui, &Yarovaya, 2020), perhotelan dan restoran, peningkatan angka pengangguran (Sulista, 2019), serta sektor ekonomi lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang minus juga dialami sebagian negara di dunia. Adapun negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura mencatat minus hingga lebih dari 40% sementara Malaysia minus 17%. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk formulasi ulang terkait kebijakan dalam pemulihan ekonomi pasca- pandemi Covid-19 tersebut (Yudha & Prayitno, A., Rahmaning, D., & Maulana, 2018). Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi su- dah pasti berdampak pada indikator ekonomi makro yang lain, se- perti menurunnya ekspor-impor, meningkatnya potensi inflasi (Habibi & Yudha, 2017), dan bahkan lebih jauh akan menimbulkan adanya krisis korporasi. Adanya penurunan ekonomi global yang diikuti oleh penurunan ekonomi nasional, perlu ditanggapi dengan amat serius (Nugroho & Amir, 2018). Pemerintah sudah seyogianya melakukan upaya miti- gasi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis (Susanty et al., 2020). Salah satu upaya tersebut adalah mencari alternatif pendapatan fiskal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan selain yang bersumber dari pajak (Yusoff, 2006) mengingat sejauh ini pajak masih menjadi sum- ber fiskal primadona untuk membiayai belanja negara (Yudha et al., 777
2020). Salah satu alternatif potensial tersebut adalah fiskal Islam yang bersumber dari zakat, infak, dan wakaf (Yusoff, 2012). Zakat adalah dana filantropi diyakini menjadi alternatif pelengkap fiskal yang mampu mengurangi beban krisis (Ryandono & Ridlwan, 2020). Berikut adalah potensi zakat yang ada di Indonesia. Gambar 3. Jenis Potensi Zakat Indonesia Sumber: Puskas BAZNAS (2020) Besaran potensi zakat Indonesia jelas menjadi modal fiskal poten- sial. Total nilai zakat sebesar Rp233,84 triliun atau setara dengan 1,72% PDB Indonesia. Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis potensi zakat tersebut, zakat terbagi menjadi lima, yaitu zakat perusa- haan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, dan zakat peng- hasilan. Di antara lima kategori tersebut, zakat penghasilan memiliki potensi terbesar di antara yang lain dengan nilai mencapai Rp139,09 triliun atau sebesar 59,47% dari total potensi zakat yang tercatat oleh BAZNAS. Jumlah tersebut juga dapat diklasifikasikan menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif (Kasdi, 2016). Selain zakat penghasilan, potensi zakat sektor lain berturut-turut dari jumlah terkecil sampai terbesar adalah zakat perusahaan senilai Rp6,71 triliun atau 2,87%; zakat peternakan sebesar Rp9,51 atau 4,07%; zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun atau setara dengan 778
8,46%; dan zakat uang sebesar Rp58,76 triliun atau setara dengan 25,13%. Adapun realisasi pengumpulan zakat belum mencapai 10% tiap tahunnya. Gambar 4. Realisasi Pengumpulan Zakat 2015-2019 Sumber: Puskas BAZNAS(2020) Berdasarkan data pada Gambar 4, pengumpulan zakat yang di- lakukan oleh berbagai institusi, baik BAZNAS (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta mengalami tren peningkatan yang positif (Muneeza et al., 2019). Mulai tahun 2015 hingga 2019, tren pengumpulan zakat terus tum- buh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound an­ nual growth rate) mencapai 29,3% per tahun. Dengan tingkat per- tumbuhan ekonomi tahunan yang menurut Badan Pusat Statistik berkisar pada angka 5% (Badan Pusat Statistik, 2020), maka per- tumbuhan zakat ini menunjukkan kesadaran zakat yang meningkat pesat. Setidaknya pertumbuhan zakat secara majemuk sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai Rp.6.512,85 triliun atau setara dengan 178,23%. Pada tahun 2015, terkumpul zakat sebesar Rp3,6 triliun, pada tahun 2016 terkumpul Rp. 5,02 triliun, dan pada ta- hun 2019 terkumpul sebesar Rp10,2 triliun, dengan peningkatan 779
pengumpulan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 37,34%. Angka rasio realisasi zakat dengan angka potensial zakat memang masih ke- cil, yaitu belum mencapai 5%. Ada dugaan bahwa angka tersebut merupakan angka yang resmi tercatat oleh BAZNAS, sedangkan angka pengumpulan dan pendistribusian zakat yang informal atau tidak tercatat oleh BAZNAS masih lebih besar. Pasalnya, masyarakat cenderung menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik alih-alih secara aktif dan sadar menyalurkannya ke LAZ atau BAZNAS, baik yang berada pada tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Di luar realisasi zakat yang belum sesuai dengan potensinya, ada- nya peningkatan pengumpulan zakat menunjukkan penguatan sek- tor filantropi di masyarakat. Filantropi menjadi hal yang tak terpi- sahkan dari peran manusia sebagai makhluk sosial. Semua umat manusia terus berlomba memanfaatkan dan berbagi manfaat filan- tropi untuk kemudian disalurkan kepada pihak lain, baik itu berupa material maupun non-material. Filantropi ini pun telah dilakukan sejak abad awal masehi hingga kini di era modern (Khusnah, Zaki, & Rani, 2017), karena memang tujuannya adalah untuk berbagi se- bagai wujud empati antara insan satu dengan insan yang lain. Zakat sebagai sebuah instrumen filantropi juga dapat berperan menjadi in- stumen fiskal yang dapat memeratakan pendapatan (Toni et al., 2019), sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial (Linge, 2017). Pemaparan di atas menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk menjadi alternatif fiskal, terlebih pada masa krisis akibat pan- demi Covid-19. Akan tetapi, peran zakat sebagai instrumen belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem fiskal Indonesia (Akbar & Kayadibi, 2013; Djatmiko, 2019). Oleh karena itu, diperlukan sua- tu kajian yang secara komprehensif melihat zakat sebagai suatu in- strumen fiskal, baik dari sisi teoritis, kebijakan, hingga empiris de- ngan memperhatikan konteks negara Indonesia. Rumusan masalah 780
dalam studi ini adalah bagaimana zakat, secara teoritis, kebijakan, dan empiris dapat berperan sebagai penguat fiskal pascapandemi Covid-19 dalam studi tinjauan kepustakaan. 2. TINJAUAN PUSTAKA Ulasan yang mendukung artikel ini terdiri dari studi teoritis dan studi praktis. Adapun bahan dari studi teoritis berasal dari ulasan- ulasan yang diperoleh dari buku dan literatur berbagai media, baik media cetak, media elektronik, dan media sosial. Sedangkan studi praktis menjadi ulasan pendukung dominan dari artikel yang diper- oleh dari literatur jurnal. Tinjauan pustaka pada bagian ini difokuskan pada kerangka kon- septual zakat dan fiskal Islami. Literatur atau tinjauan pustaka yang terdapat pada Bagian 2 ini dan Bagian 4 mengenai hasil analisis dan pembahasan bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan yang dimaksud adalah bahwa ulasan teoretis maupun praktis yang terda- pat pada Bagian 2 menjadi ulasan pendukung terhadap hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada Bagian 4. Konsep zakat, peran zakat dalam ekonomi makro, serta zakat sebagai instrumen fiskal Islam dianalisis dari berbagai literatur sehingga diyakini dapat men- jadi sumber fiskal baru dalam mendukung ketahanan ekonomi na- sional, khususnya pada era pandemi Covid-19. 2.1. Konsep Zakat Secara teknis, zakat hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang mus- lim yang telah memenuhi syarat tertentu, dalam unsur harta kepe- milikan (khaul) dan batasan harta yang dimiliki (nishab). Dua syarat yang ditentukan tersebut adalah: a) khaul, yaitu harta yang akan dikeluarkan oleh si wajib zakat wajib dimiliki sekurang-kurangnya selama satu tahun atas nama pribadi, b) nishab, yakni batasan mi- 781
nimal harta yang dimiliki, yang dalam beberapa pandangan ulama setara dengan 85 gram emas atau setara dengan Rp85 juta/tahun (dengan asumsi harga emas Rp1.000.000/gram). Zakat merupakan pungutan wajib sebagai seorang muslim. Di dalam sejarah Islam, terdapat pungutan lain yang pernah dipraktik- kan selain zakat, seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak jiwa), usyur (pajak perdagangan), ghanimah (rampasan perang), dan fai (harta rampasan non-perang) (Irkhami, 2019). Secara khusus, tuju- an dari zakat selain sebagai instrumen fiskal untuk mendayagunakan ekonomi masyarakat yang lemah (mustahik), adalah untuk mening- katkan level kehidupan ekonomi agar mampu bertransformasi (Pratama & Rahadiana, 2020)dari penerima zakat atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki (Priyono, 2017). Fokus perun- tukan zakat adalah untuk diserahkan kepada pihak yang membutuh- kan (mustahik). Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat merujuk pada Surah At-Taubah 9 ayat 60. Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf ), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Ayat di atas menyebutkan bahwa penerima zakat terdiri atas de- lapan golongan yaitu: orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat atau orang yang mengelola zakat mal, orang yang dilunakkan hati- nya (mualaf ), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (mem- bebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Pembagian zakat kepada delapan go- longan tersebut dilaksanakan menurut kebijakan amil zakat. Amil diperbolehkan membagi zakat tersebut berdasarkan keadaan masya- rakat setempat. 782
Pada era kontemporer, zakat tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan konsumtif, melainkan juga untuk kepentingan pro- duktif yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan (Pratama, 2015) sehingga disebut dengan zakat produktif. Zakat produktif bagi menurut Darwan Raharjo adalah dana yang diberi- kan kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja (Shabbir, 2018). Zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk keperluan usaha baik untuk mendirikan usaha ataupun untuk menambah modal merupakan zakat yang disalurkan secara produktif. Adapula pendapat lain yang menyatakan zakat produktif meru- pakan kata sifat dari kata produksi (Djatmiko, 2019). Kata ini akan jelas maksudnya jika digabung atau disandingkan dengan kata yang disifatinya. Dalam konteks ini, kata produktif disandingkan dengan kata zakat (Akbar & Kayadibi, 2013), sehingga sebuah zakat dikata- kan sebagai zakat produktif jika dalam penggunaan dan pemanfaat- annya bersifat produktif, bukannya konsumtif. Abdurrahaman Qadir menyebutkan pula bahwa penerapan zakat produktif dapat membantu akan terwujudnya keadilan sosial, peng- entasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Abdurrahman Qadir juga menegaskan bahwa masyarakat atau mus- tahik yang telah menerima zakat produktif berupa modal usaha serta pelatihan juga harus mempunyai nilai tambah. Hal tersebut dimak- sudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan memutus rantai kemiskinan (Setianingrum, Fadhilah, & Rusydiana, 2019). 4.2. Studi Literatur Zakat dan Fiskal Islam Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dihasilkan oleh peme- rintah sebuah negara yang diperoleh dari sektor pendapatan fiskal (berupa pajak) yang peruntukannya untuk pembangunan melalui pengeluaran pemerintah. Secara umum, instrumen dari kebijakan 783
fiskal adalah pajak, sehingga jika alokasi penerimaan pajak itu tidak sesuai target maka dapat diduga bahwa pembelanjaan negara juga akan mengalami penurunan. Kebijakan fiskal dalam perspektif konvensional memiliki per- bedaan dengan perspektif Islam. Sebagaimana yang telah disampai- kan pada bagian sebelumnya, instrumen fiskal umum itu berupa pajak dan subsidi, sedangkan pada instrumen fiskal Islam terdapat zakat, infak, dan wakaf (Raies, 2020). Pemanfaatan instrumen fiskal Islam sebenarnya juga telah dipraktikkan sejak zaman khulafaur rasyidin, khususnya pada masa Khalifa Umar Bin Khatthab (Sari, 2017). Pada era modern, tidak banyak negara yang memanfaatkan instrumen fiskal Islam (Aqbar & Iskandar, 2019) karena sebagian besar masih menggunakan pajak sebagai sumber fiskal utama. Na- mun dewasa ini, tidak sedikit negara di dunia yang mulai mengawali untuk memanfaatkan instrumen fiskal tersebut untuk membantu sumber fiskal lainnya dalam membangun ekonomi negara masing- masing, khususnya di negara yang memiliki penduduk beragama Islam (Ahmed, 2019). Pasalnya, disadari atau tidak, potensi dan ke- beradaan fiskal Islam akan mengurangi ketergantungan negara dari belanja negara yang bersumber dari pajak. Belanja negara adalah upaya rutin sebuah negara dalam menjaga keseimbangan pengeluaran ekonomi makro. Wacana dan realisasi pemanfaatan zakat (Mustafa, Baita, & Adhama, 2020), infak, sede- kah dan wakaf sudah mulai banyak diminati negara (Koto & Saputra, 2016). Beberapa inovasi telah banyak dilakukan seperti pe- manfaatan zakat produktif, pengelolaan dan wakaf produktif (Thaker, 2018), serta sukuk yang dikombinasikan dengan akad wa- kaf atau yang dikenal dengan sukuk linked waqf (Mutalib & Maamor, 2018). 784
3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi kajian kepustakaan (literature review) berdasarkan Indrawan dan Wahyuningsih (2019). Batasan dari literatur yang digunakan dalam analisis studi ini adalah sebagai berikut. Pertama, artikel tersebut merupakan artikel yang terbit di jurnal, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris. Kedua, artikel tersebut membahas peran zakat se- bagai kebijakan fiskal, baik dari sisi teoritis, praktis, kebijakan, dan empiris. Ketiga, artikel tersebut terbit paling tidak tahun 2010 atau sesudahnya untuk menjaga kebaruan data dan ulasan. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari mesin pencarian Google Cendekia (Google Scholar) dengan alasan bahwa mesin pencari tersebut menjangkau jurnal dari berbagai penerbit. Adapun kata kunci yang digunakan adalah "zakat fiskal" untuk jur- nal berbahasa Indonesia dan "zakat fiscal" untuk artikel berbahasa Inggris. Penelusuran yang dilakukan mendapati setidaknya 23 arti- kel jurnal yang relevan untuk dimasukkan dalam analisis studi ini. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Gambar 5. Kerangka Berpikir Penelitian 785
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bagian ini mengulas tentang integrasi zakat dalam sistem fiskal, baik secara teoritis, praktis, empiris, dan konteks integrasi zakat dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Diskusi pada bagian ini didasari pada kerangka konseptual zakat dan fiskal Islam pada Bagian 2 (Tinjauan Pustaka). 4.1 Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Teoritis Zakat memiliki peran sentral di dalam Ekonomi Islam. Di satu sisi, zakat memiliki dimensi spiritual karena merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Di sisi lain, zakat juga dipercaya sebagai suatu kebijakan fiskal negara dengan peran sentral bagi ekonomi makro, redistribusi pendapatan, dan pengen- tasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pokok bagi fakir dan miskin (Akbar &Kayadibi, 2013; Ahmed, 2019). Dimensi spiritual dan dimensi sosial zakat sangatlah berkaitan. Dari sisi spiritual, selain sebagai perwujudan ibadah individual, za- kat juga mendorong adanya "pemurnian" jiwa seseorang dari sifat tamak dan menumbuhkan kepedulian sosial, khususnya bagi go- longan yang membutuhkan seperti fakir miskin, lansia, difabel, dan lainnya. Dorongan spiritual dan empati inilah yang kemudian akan mendorong aktivitas berbagi yang dapat membawa dampak bagi pengentasan kemiskinan disertai penguatan kohesi sosial (Bashir &Ali, 2012). Selain itu, zakat juga aktif menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas kemanusiaan, khususnya di wilayah yang terkena ben- cana dan mengalami konflik (Bilo & Machado, 2020). Lebih lanjut, kajian mengenai kebijakan fiskal dalam Ekonomi Islam umumnya berfokus pada kajian mengenai peran zakat (Ahmed, 2019). Sebagaimana telah disebutkan di atas, peran zakat yang fundamental adalah memberdayakan golongan yang membu- tuhkan melalui penyediaan alat yang diperlukan agar mereka dapat 786
produktif. Selain itu, donasi secara langsung untuk kebutuhan po- kok kepada penerima zakat juga dimungkinkan apabila mereka ada- lah golongan yang memiliki keterbatasan fisik maupun keahlian (Adebayo, 2011). Dari sisi ekonomi makro, zakat juga memiliki potensi untuk menjadi instrumen anti-siklikal di dalam menghadapi fluktuasi sik- lus bisnis. Dalam kondisi tertentu, tidak diwajibkan untuk mendis- tribusikan semua hasil zakat selama jangka waktu tertentu dan seba- gian darinya dapat digunakan untuk menanggulangi dampak dari penurunan ekonomi saat krisis atau resesi. Selain itu, selama resesi pemerintah juga dapat meminta pembayaran zakat lebih awal jika terdapat kebutuhan yang mendesak (Ahmed, 2019). Kajian mengenai zakat sebagai sebuah kebijakan fiskal juga me- nyentuh isu mengenai keterkaitan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Secara khusus, Mika'ilu dalam Adebayo (2011) menyatakan bahwa terdapat lima keunggulan zakat dibandingkan dengan kebi- jakan pajak konvensional. Pertama, fitur religius dari zakat menjadi- kan praktik penipuan seperti penggelapan pajak yang merupakan kekurangan besar dari pajak modern dapat dicegah. Kedua, zakat dapat mengeliminasi kekayaan yang ditimbun segolongan individu tertentu untuk kemudian didistribusikan bagi masyarakat luas. Ke- tiga, zakat memiliki ketentuan penerima (mustahik) yang jelas se- hingga para pengumpul zakat (amil) tidak dapat menggunakan dana zakat secara bebas, melainkan harus sesuai dengan syariat Islam. Ke- empat, golongan mustahik yang tercakup di dalam syariat Islam, se- perti fakir miskin, musafir, dan lainnya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran sebagai instrumen jejaring pengaman sosial bagi ma- syarakat. Kelima, zakat dapat memperkuat keseimbangan ekonomi di suatu negara karena distribusi zakat difokuskan pada golongan fakir dan miskinagar mereka memiliki daya beli. Hal ini akan mem- perkuat permintaan agregat dan pada gilirannya dapat mendorong perputaran ekonomi. 787
Peran zakat yang bersifat multidimensional juga menjadikan za- kat memiliki potensi untuk mendukung Tujuan Pembangunan Ber- kelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), baik dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), menghilangkan kelaparan (SDG 2), menyediakan layanan kesehatan (SDG 3) dan layanan pendidikan yang berkualitas (SDG 4), penyediaan lapangan pekerja- an (SDG 8) serta menurunkan disparitas pendapatan (SDG 10) (Shaikh &Ismail, 2017). 4.2 Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Praktis dan Kebijakan Peran penting dari zakat di dalam kehidupan sosio-religi-ekonomi suatu negara kemudian mendorong umat Islam di berbagai untuk menggerakkan pengelolaan zakat. Secara umum, terdapat dua sistem pengelolaan zakat di dunia Islam, yaitu sistem wajib dan sistem sukarela. Sistem zakat wajib secara umum menyerahkan pengelolaan zakat di tangan pemerintah, sedangkan sistem zakat sukarela memi- liki banyak model, seperti model berbasis lingkungan, model berba- sis organisasi non-pemerintah, model berbasis semi-pemerintah, dan model berbasis pemerintah (Abioye dalam Bashir & Ali (2012). Apapun model pengelolaannya, zakat sebuah kelembagaan yang telah berjalan selama berabad-abad di dunia Islam umumnya tidak terikat dengan suatu golongan politik tertentu dan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat (Malik dalam Bilo & Machado, 2020). Salah satu negara yang mewajibkan pemungutan zakat dan men- jadikannya sebagai bagian dari kebijakan fiskal adalah Sudan, yakni pada tahun 1984. Pada masa itu, pemerintah Sudan memberlakukan zakat sebagai bagian dari pendapatan negara dengan mengenakan 2,5% pada pendapatan penduduk muslim. Sementara itu, pendu- duk non-muslim yang menyusun sekitar 25% populasi juga dikena- kan "pajak" yang sama dengan skema bernama social equality tax (Adebayo, 2011). 788
Hal yang sama juga berlaku di Arab Saudi yang menjadikan pe- ngelolaan zakat berada di bawah Kementerian Keuangan, sementara Yaman memiliki Dewan Zakat Pusat (Diwan az-Zakat) yang bertu- gas untuk mengelola zakat yang terkumpul untuk didistribusikan sebagai jejaring pengaman sosial bagi masyarakat di tingkat daerah (Bilo & Machado, 2020). Brunei Darussalam juga termasuk negara yang mewajibkan pemungutan zakat dengan pengelolaannya berada di bawah Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang berkewajiban untuk menjadikan pendapatan zakat sebagai sumber pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan (Bashir & Ali, 2012). Sementara itu, di antara negara yang menjadikan pemungutan zakat bersifat sukarela ialah Lebanon, Maroko, Yordania dan Tunisia. Di Lebanon, lembaga zakat pusat yang berada di negara tersebut berstatus sama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Di Maroko dan Tunisia pengelolaan zakat dilakukan secara swadaya di masjid-masjid. Zakat di Yordania berada di bawah pengelolaan Na- tional Zakat Fund (NZF), namun dana zakat relatif kecil jika diban- dingkan dengan jaminan pengaman sosial nasional (National Aid Fund/NAF) yang disediakan pemerintah dari sumber non-zakat (Bilo &Machado, 2020). Secara ringkas, variasi posisi zakat di dalam kerangka kebijakan negara-negara Muslim ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 789
Gambar 6. Bentuk Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Muslim 4.3 Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Studi Empiris Sejumlah studi mencoba untuk melihat dampak distribusi zakat terhadap sejumlah isu pembangunan, tidak hanya sebatas pada ke- miskinan. Studi yang dilakukan Raies (2020) mencoba untuk mem- buat pemodelan matematika untuk membandingkan dampak pem- biayaan pendidikan pemerintah dari pajak dan zakat. Studi ini berkesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan dari zakat memiliki dampak positif bagi investasi sumber daya manusia karena penge- naan zakat kepada orang kaya dan didistribusikan bagi kaum miskin akan memiliki dampak positif bagi pengembangan modal manusia dibandingkan dengan pajak yang dikenakan bagi seluruh warga negara. Sementara itu, sejumlah studi mencoba untuk melihat dampak dari zakat secara empiris. Studi yang dilakukan Abdullah et al., (2015) mencoba mengukur efektivitas zakat untuk pengentasan ke- miskinan menggunakan Basic Needs Deficiency Index (BNDI) de- ngan fokus pada dua kuintil penduduk termiskin (Q1 dan Q2) di Pakistan. Studi ini menemukan bahwa distribusi zakat oleh peme- rintah Pakistan belum sepenuhnya efektif di dalam mengentaskan 790
kemiskinan, dalam arti jumlah zakat yang diterima oleh dua kuintil termiskin penduduk di Pakistan lebih kecil dari kebutuhan dasar mereka, dengan pengecualian pada wilayah perkotaan provinsi Punjab tahun 2004-2005. Kondisi ini khususnya sangat tampak pada kuintil kedua termiskin (Q2) karena kebutuhan dasar mereka umumnya lebih besar dari Q1. Dari sisi ekonomi makro, studi yang dilakukan Mahat dan Warokka (2013) dengan menggunakan analisis data panel 19 negara muslim selama jangka waktu 2004-2010 menemukan bahwa per- tumbuhan ekonomi di negara-negara muslim dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh zakat. Hasil ini didapatkan setelah me- ngontrol pengaruh dari variabel-variabel seperti penanaman modal asing (FDI), pendidikan, bantuan pembangunan, dan anggaran pendidikan pemerintah. Artinya, zakat memang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan keadil- an sosial. Selain itu, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik melalui jalur konsumsi, investasi (usaha kecil dan menengah), dan pembangunan sumber daya manusia (angka partisipasi sekolah dasar dan menengah) pada jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini berlaku baik di Malaysia (Yusoff, 2011; Suprayitno, Aslam & Harun, 2017; Suprayitno, 2019) maupun Indonesia (Ridwan, Pimada & Asnawi, 2019). 4.4 Integrasi Zakat dalam Sistem Fiskal Indonesia Potensi dampak positif zakat bagi pembangunan menjadikan zakat diakomodasi dalam sistem hukum berbagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, termasuk Indonesia. Zakat dalam konteks hukum positif Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan nasional dan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diamandemen 791
melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Integrasi zakat dalam sistem fiskal Indonesia secara parsial telah dilakukan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Djatmiko, 2019), dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2010 tentang "Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Diku- rangkan dari Penghasilan Bruto" serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010 tentang "Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto". Meskipun demikian, in tegrasi zakat dalam sistem fiskal dirasa belum optimal karena belum adanya pewajiban zakat terhadap umat Islam yang mampu dan zakat yang posisinya belum menjadi pengurang pajak penghasilan (tax rebate) (Anshari, 2019; Djatmiko, 2019). Studi yang dilakukan oleh Akbar and Kayadibi (2013) melaku- kan analisis SWOT untuk integrasi zakat secara penuh pada sistem fiskal di Indonesia. Dari sisi kekuatan (strength), studi ini menyim- pulkan bahwa integrasi zakat ke dalam sistem fiskal Indonesia disi- nyalir mampu: i) menjadikan pembayaran zakat menjadi wajib seba- gaimana halnya dalam syariat Islam; ii) membuat penyaluran men- jadi lebih efektif; dan iii) membantu pemerintah untuk mencapai target pembangunan. Hal ini juga didasarkan oleh adanya sejumlah peluang, yaitu: i) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam; ii) kesadaran masyarakat Muslim atas kewajiban zakat yang meningkat; dan iii) kegagalan sistem konvensional. Di sisi lain, wacana integrasi penuh zakat ke dalam sistem fiskal juga memiliki kelemahan, yaitu: i) adanya tambahan beban bagi pemerintah; dan ii) adanya dilema karena pengenaan zakat dikhawatirkan dapat mengurangi pendapat- an pemerintah atau menjadikan umat Islam terkena pajak ganda. Selain itu, ada juga ancaman (threat) yang mengadang, yaitu: i) pe- nolakan dari lembaga amil zakat yang selama ini telah beroperasi; ii) penolakan dari direktorat jenderal pajak; iii) minimnya keper- 792
cayaan masyarakat pada pemerintah; dan iv)penolakan dari golong- an non-muslim dan golongan sekuler. Studi ini menyimpulkan bah- wa dari kacamata politik Islam (siyasah syar'iyyah), komponen masla- hat (strength dan opportunity) masih lebih besar daripada komponen mudarat (weakness dan threat) sehingga integrasi penuh zakat ke da- lam sistem fiskal selayaknya dilanjutkan. Lebih lanjut, penelaahan atas sejumlah studi menunjukkan ada- nya sejumlah poin penting untuk mewujudkan integrasi zakat ke dalam sistem fiskal Indonesia. Pertama, salah satu cara yang dita- warkan untuk mewujudkan integrasi zakat ke dalam sistem fiskal Indonesia adalah dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (tax rebate), alih-alih sebagai pengurang pendapatan kurang pajak semata. Hal ini terutama untuk memberikan insentif bagi wajib za- kat (muzaki) agar mau membayarkan zakatnya tanpa khawatir ter- kena pajak ganda (Djatmiko, 2019). Kedua, pewajiban pembayaran zakat oleh negara diharapkan da- pat meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Meskipun demiki- an, peran dari amil di tingkat lokal sangat menentukan karena amil inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Apabila insti- tusi amil di tingkat lokal dapat dipercaya masyarakat, maka pengum- pulan (dan juga distribusi) zakat dapat berjalan lancar (Bouanani & Belhadj, 2019). Dalam konteks Indonesia, hal ini juga dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi peran lembaga amil zakat non-peme- rintah yang selama ini telah aktif di masyarakat. Ketiga, koordinasi antar-institusi pemerintahan, terutama pen- dataan muzaki dan mustahik zakat serta penyelenggaraan program pemeberdayaan masyarakat dan sistem jaminan sosial secara ber- sama. Semua hal itu sangatlah penting agar program yang diseleng- garakan dari dana zakat menjadi tepat sasaran (Bouanani & Belhadj, 2019). Sebagai contoh, data mustahik zakat yang dimiliki BAZNAS dan LAZ perlu diintegrasikan dengan data kemiskinan yang dicatat pemerintah melalui Badan Pusat Statistik sehingga penerima prog- ram pemberdayaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah 793
dapat bersinergi, menghindari adanya tumpang tindih bantuan, ser- ta dapat memetakan dengan baik kantong-kantong kemiskinan yang belum tersentuh oleh program. Selain itu, integrasi data muzaki an- tara lembaga zakat dan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperkuat basis data potensi pengumpulan zakat sehingga realisasi pengumpul- an zakat dapat diarahkan pada golongan muslim mampu secara le- bih tepat sasaran. Keempat, pewajiban pembayaran zakat harus didukung oleh sis- tem hukum yang mendukung. Belajar dari kasus di negara Brunei Darussalam, pewajiban zakat oleh pemerintah tidak didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan kewenangan penindakan terhadap pelanggar oleh MUIB. Hal ini menjadikan kewajiban pembayaran zakat menjadi tidak optimal dan MUIB hanya sebatas menjalankan kewajiban administrasi secara reguler. Oleh karena itu, integrasi za- kat ke dalam sistem fiskal Indonesia harus dibarengi dengan kepasti- an hukum, baik dari sisi otoritas zakat, amil pelaksana di lapangan, dan masyarakat sebagai muzaki dan mustahik (Bashir & Ali, 2012). Kelima, otoritas zakat harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi terkini dalam merumuskan kebijakan perzakat- an. Investasi pada teknologi informasi dan sumber-sumber zakat dari sektor ekonomi baru harus mampu ditelaah dengan baik sehingga kebijakan perzakatan dapat sesuai dengan perkembangan zaman (Bashir & Ali, 2012). Pada saat bersamaan, kajian-kajian ilmiah ter- kait kebutuhan masyarakat miskin dan potensi zakat dari berbagai sektor ekonomi juga harus ditingkatkan supaya potensi zakat dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dapat terpetakan secara lebih komprehensif, di samping juga peren- canaan kebijakan perzakatan dapat dilaksanakan secara lebih baik (Fathonih, 2019). 794
Gambar 7. Prasyarat Integrasi Zakat dalam Sistem Fiskal Indonesia Sumber: Ilustrasi Penulis 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Studi ini bertujuan untuk memperoleh ulasan secara komprehensif dari sisi teoritis, kebijakan, dan empiris mengenai apakah zakat dapat berperan sebagai penguat fiskal pascapandemi Covid-19 dalam studi tinjauan kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa secara teoritis, zakat merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam redistribusi pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin sekaligus dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Hal ini secara empiris juga telah dibuktikan pada sejumlah studi yang dilakukan di berbagai negara. Upaya untuk integrasi zakat ke dalam sistem fiskal Indonesia ma- sih menemui sejumlah tantangan dan kontroversi. Hal ini bukan hal baru, mengingat sistem perzakatan di berbagai negara memiliki per- bedaan, baik yang bersifat wajib dan dikelola negara maupun bersi- fat sukarela dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Namun demikian, potensi zakat yang besar menjadi sangat urgen untuk di- kembangkan lebih lanjut sebagai alternatif pendanaan fiskal bagi pe- merintah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pe- 795
nanganan dampak pandemi Covid-19. Apabila integrasi tersebut hendak diwujudkan, maka sejumlah langkah perlu dilakukan, se- perti adanya insentif fiskal bagi muzaki, penguatan peran amil lokal, serta koordinasi antar-institusi, dukungan sistem hukum yang tegas bagi otoritas zakat, disertai adaptasi otoritas zakat yang menyesuai- kan dengankondisi sosio-ekonomi dan teknologi. Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang da- pat diberikan. Pertama, bagi para akademisi, mengingat studi me- ngenai konsep zakat secara teoritis sudah banyak dilakukan, maka studi mengenai perzakatan perlu ditingkatkan pada aspek empiris, khususnya di Indonesia. Studi empiris mengenai dampak zakat da- pat menyentuh aspek ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, konsumsi, tabungan, dan investasi) maupun dampak zakat bagi pembangunan berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, dan pengen- tasan kemiskinan). Selain itu, riset zakat yang dibutuhkan saat ini adalah yang berhubungan dengan analisis dampak zakat bagi kelang- sungan hidup masyarakat, khususnya dampak zakat bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Bagi regulator, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional hen- daknya dapat diakomodasi sehingga kebutuhan pendanaan anggar- an pemerintah secara berkelanjutan dapat dijaga melalui zakat yang bersifat wajib. Namun, hal ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, agar integrasi tersebut tidak me- nimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam rencana pembangunan pemerintah, perlu diterapkan penyebutan dan pe- nguatan peran zakat dalam mendorong target pembangunan, khu- susnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pemba- ngunan manusia Indonesia. Hal ini juga disertai dengan tindak lan- jut berupa kebijakan dan penerapan perzakatan yang sinergis dengan berbagai pihak. Regulator juga memiliki peran sentral untuk me- ningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat dan menyediakan basis data yang komprehensif mengenai perkembangan zakat, baik di 796
tingkat nasional maupun daerah. Basis data ini juga akan mendu- kung basis data yang telah disediakan pemerintah, khususnya data terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya. Bagi praktisi, baik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat, dalam rangka meningkatkan peran zakat di da- lam pembangunan, perlu adanya penguatan dari dua hal. Pertama, koordinasi dengan berbagai elemen, khususnya pemerintah agar program zakat dapat selaras dengan agenda pembangunan dan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta kebutuhan mustahik. Koor- dinasi ini penting agar program yang dikerjakan pemerintah dan para amil dapat menyentuh seluruh segmen masyarakat dan ber- dampak optimal. Sebagai contoh, di antara bagian dari Tujuan Pembangunan Ber- kelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah pengenta- san kemiskinan (SDG 1) dan peningkatan kualitas kesehatan masya- rakat (SDG 3). Dua SDG tersebut akan terkait dengan cakupan perlindungan sosial nasional, yaitu BPJS Kesehatan. Dana zakat, dengan asumsi isu kesesuaian syariah telah terpenuhi, dapat diguna- kan untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat ku- rang mampu yang belum tercakup oleh subsidi pemerintah. Lewat cara ini, zakat dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan akses layanan kesehatan. Kedua, adaptasi kondisi sosio-ekonomi dan teknologi harus men- jadi pendorong amil zakat untuk bebenah. Dalam konteks pena- nganan Covid-19, kepatuhan pada protokol kesehatan serta pe- nguatan dari sisi teknologi informasi dalam operasional amil adalah keharusan agar program zakat dapat terus berjalan di tengah pandemi. 797
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, N., Derus, A. M. and Al-Malkawi, H. A. N. (2015) "The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities A Measurement using A Newly Developed Technique", Humano­ mics, 31(3), pp. 314-329. doi: 10.1108/H-02-2014-0016. Adebayo, R. I. (2011) "Zakat and Poverty Alleviation : A Lesson for the Fiscal Policy Makers in Nigeria", Journal of Islamic Econo­ mics, Banking and Finance, 7(4), pp. 25-42. Ahmar, A. S. and del Val, E. B. (2020) "SutteARIMA: Short-term forecasting method, a case: Covid-19 and stock market in Spain", Science of the Total Environment. Elsevier B.V., 729, p. 138883. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138883. Ahmed, H. (2019) "Fiscal Policy and Deficit Financing : Islamic Perspectives", Journal of King Abdulaziz University, Islamic Eco­ nomics, 32(1), pp. 79-85. doi: 10.4197/Islec.32-1.5. Akbar, N. and Kayadibi, S. (2013) "Opportunity and Challenges to Integrate Zakat Into Indonesian Fiscal System in The Light of Siyasah Shar'iyyah", Global Review of Islamic Economics and Business, 1(1), pp. 57-69. Anshari, M. R. (2019) "Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Hu- kum Indonesia (Studi Historis Regulasi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)", Jurnal Hadaratul Madaniyah, 6(38), pp. 68-82. Available at: php/jhm/article/download/881/817. Aqbar, K. and Iskandar, A. (2019) "Kontekstualisasi Kebijakan Za- kat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", Kajian Ekonomi Keuangan, 3(3), p. 35. Atkeson, A. (2020) "What Will Be the Economic Impact of CO- VID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios", NBER Working Paper Series, p. 25. 798
Badan Pusat Statistik (2020) Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Jakarta. Available at: w%3D%3D. Bashir, M. S. and Ali, N. N. H. (2012) "Analysis of Zakat Manage- ment in Brunei Darussalam", International Journal of Manage­ ment Studies, 19(2), pp. 75-102. Bilo, C. and Machado, A. C. (2020) "The Role of Zakat in the Pro- vision of Social Protection, A Comparison between Jordan and Sudan", International Journal of Sociology and Social Policy, 40(3), pp. 236-248. doi: 10.1108/IJSSP-11-2018-0218. Bouanani, M. and Belhadj, B. (2019) "Zakat and Poverty Alle viation in Tunisia Using the Fuzzy Approach", Journal of Quantitative Economics. Springer India, 17(2), pp. 421-432. doi: 10.1007/ s40953-019-00154-2. Briz-Redón, Á. and Serrano-Aroca, Á. (2020) "A spatio-temporal analysis for exploring the effect of temperature on COVID-19 early evolution in Spain", Science of the Total Environment, 728. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138811. Djatmiko, H. (2019) "Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia", Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), pp. 135-162. doi: 10.18326/ijims.v9i1.135-162. Djatmiko, H. (2019) "Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia", Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), p. 135. doi: 10.18326/ijims.v9i1.135-162. Fathonih, A. (2019) "Zakat As An Alternative Revenue and Fi- nancing Resources for the State", Al 'Adalah, 16(1), pp. 115- 134. 799
Fernandes, N. (2020) "Economic effects of coronavirus outbreak ( COVID-19 ) on the world economy Nuno Fernandes Full Pro- fessor of Finance IESE Business School Spain", SSRN Electronic Journal, ISSN 1556­5068, Elsevier BV, pp. 0-29. Habibi, M. L. and Candra Yudha, A. T. R. (2017) "Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Mening- katkan Kemanfaatan Pemegang Polis", al­Uqud : Journal of Islamic Economics, 1(2), p. 139. doi: 10.26740/jie.v1n2.p139- 155. Hasyeilla Abd Mutalib and Selamah Maamor (2018) "Investigating issues and challenges in utilising waqf property", International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.19), pp. 158-160. Indrawan, I. W. and Wahyuningsih (2019) "Literature Review on REITs and Islamic REITs and Lessons Learned for Islamic REITs in Indonesia", International Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), pp. 21-46. Irkhami, N. (2019) 'Zakat, Kharāj, "Ushr, and Jizya As the Instru- ments of Islamic Public Finance: a Contemporary Study", Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 8(1), pp. 90-113. doi: 10.22373/share.v8i1.3804. Kasdi, A. (2016) "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), p. 227. doi: 10.21043/iqtishadia.v9i2.1729. Khusnah, N., Zaki, I. and Rani, L. N. (2017) "The Efficiency Anal- yisis of Islamic Rural Banks (BPRS) in East Java Using Data Envelopment Analysis (DEA) for 2012-2018 Period", Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), pp. 1689-1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. Koto, A. and Saputra, W. (2016) Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand. Alaiddin Koto dan Wali Saputra, 13(2). 800
Linge, A. (2017) "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Eko- nomi", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(2), pp. 154- 171. doi: 10.24815/jped.v1i2.6551. Mahat, N. I. and Warokka, A. (2013) "Investigation on zakat as an indicator for Moslem countries' economic growth", Journal Glo­ bal Business Advancement, 6(1), pp. 50-58. doi: 10.1504/ JGBA.2013.053478. Mohd Thas Thaker, M. A. Bin (2018) "A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises", ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), pp. 19-35. doi: 10.1108/IJIF-07-2017-0013. Muneeza, A. et al. (2019) "Need to pioneer Islamic tourism in tour- ist resorts in Maldives", Journal of Islamic Marketing. doi: 10.1108/JIMA-01-2019-0004. Mustafa, D., Baita, A. J. and Adhama, H. D. (2020) "Quantitative Economic Evaluation of Zakah-Poverty Nexus in Kano State, Nigeria", International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), pp. 21-50. doi: 10.18196/ijief.2120. Nugroho, A. and Amir, H. (2018) "Analisis Dampak Insentif Fiskal Penetapan Harga Gas Bagi Industri Domestik Terhadap Pereko- nomian: Pendekatan Model CGE Dinamis", Kajian Ekonomi Keuangan, 2. Nurwanda, A. and Rifai, B. (2018) "Diagnosis Pertumbuhan Eko- nomi dan Output Potensial Indonesia", Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2(3), pp. 177-194. doi: 10.31685/kek.v2i3.385. Pratama, S. D. and Rahadiana, R. (2020) "Muzakki Potentials' Role in Alleviating Poverty (Study Case in Aceh)", International Jour­ nal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(1), pp. 95-120. doi: 10.18196/ijief.2123. Pratama, Y. C. D. Y. Q. 2000 (2015) "Peran Zakat Dalam Penang- gulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", The Journal of Tauhidino­ mics, 1(1), pp. 93-104. 801
Priyono, S. (2017) "Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fis- kal", Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1(2), pp. 125-142. Raies, A. (2020) "Islamic versus Conventional Fiscal policy: The Ef- fect of Zakat on Education and Employment", Advances in Eco­ nomics, Business and Management Research, 9(1), pp. 27-33. doi: 10.36941/ajis-2020-0003. Ridwan, M., Pimada, L. M. and Asnawi, N. (2019) "Zakat Distri- bution and Macroeconomic Performance: Empirical Evidence of Indonesia", International Journal of Supply Chain Manage­ ment, 8(3), pp. 952-957. Ryandono, M. N. H. and Ridlwan, A. A. (2020) "Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia", Al­Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), pp. 48-68. doi: 10.26740/al-uqud.v4n1.p48-68. Sari, N. (2017) "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekha- lifah Umar Bin Khattab", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(2), pp. 172-184. doi: 10.24815/jped.v1i2.6552. Setianingrum, A., Fadhilah, P. R. and Rusydiana, A. S. (2019) "Za- kat as a Tax Credit for Raising Indonesian Tax Revenue", Inter­ national Journal of Zakat, 4(1), pp. 77-87. Shabbir, M. S. (2018) "Classification and prioritization of waqf lands: a Selangor case", International Journal of Islamic and Mid­ dle Eastern Finance and Management, 11(1), pp. 40-58. doi: 10.1108/IMEFM-02-2017-0038. Shaikh, S. A. (2016) "Zakat Collectible in OIC Countries for Pover- ty Alleviation : A Primer on Empirical Estimation", Internatio­ nal Journal of Zakat, 1(1), pp. 17-35. Shaikh, S. A. and Ismail, A. G. (2017) "Role of Zakat in Sustainable Development Goals", International Journal of Zakat, 2(2), pp. 1-9. Sharif, A., Aloui, C. and Yarovaya, L. (2020) "COVID-19 pande- mic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncer- 802
tainty nexus in the US economy: Fresh evidence from the wave- let-based approach", International Review of Financial Analysis. Elsevier, 70(April), p. 101496. doi: 10.1016/j.irfa.2020.101496. Sulista (2019) "Keterkaitan Lapangan Pekerjaan Pertanian dan Pertambangan serta Pengaruhnya terhadap Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", Kajian Ekonomi Keuangan, 3(1), p. 75. doi: doi.org/10.31685/kek.v3i1.440. Suprayitno, E. (2019) "Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia", Advances in Economics, Business and Management Research, 101, pp. 202-209. Suprayitno, E., Aslam, M. and Harun, A. (2017) "Zakat and SDGs : Impact Zakat on Human Development in the Five States of ", International Journal of Zakat, 2(1), pp. 61-69. Susanty, A. et al. (2020) "Mapping the barriers for implementing halal logistics in Indonesian food, beverage and ingredient com- panies", Journal of Islamic Marketing. doi: 10.1108/JIMA-11- 2019-0244. Taelman, S. et al. (2019) "An operational framework for sustainabi- lity assessment including local to global impacts: Focus on waste management systems", Resources, Conservation and Recycling: X. Elsevier, 2, p. 104964. doi: 10.1016/j.rcrx.2019.100005. Toni, A. et al. (2019) "Measuring Professionalism in Zakat Manage- ment Institution in East Java", 2019, pp. 903-914. doi: 10.18502/kss.v3i11.4058. Yudha, A. T. R. C. et al. (2020) "Financing model to develop local commodity business of East Java in Maqashid Syariah perspec- tive", Test Engineering and Management, 83(3590), pp. 3590- 3595. Yudha, A. T. R. C. (2020) "Profesionalisme Dosen Luar Biasa (DLB) pada Era Milenial di UIN Sunan Ampel Surabaya: Sebuah Studi Analisis Konten", 2(Manajemen SDM), pp. 77-86. 803
Yudha, A. T. R. C. and Prayitno, A., Rahmaning, D., & Maulana, A. (2018) (2018) "Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan", Journals of Economics Development Issues (JEDI), 1(2), pp. 1-11. doi: v1i2.15. Yusoff, M. B. (2006) "Fiscal Policy in an Islamic Economy", IIUM Journal of Economics and Management, 14(2), pp. 117-145. Yusoff, M. B. (2011) "Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia", International Journal of Business and Social Science, 2(6), pp. 175-181. Yusoff, M. B. (2012) "Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia", Journal of Economics and Behavioral Stu­ dies, 4(8), pp. 449-456. doi: 10.22610/jebs.v4i8.346. Zaki, I. et al. (2020) "Implementation of Islamic entrepreneurial cul- ture in Islamic boarding schools", International Journal of Inno­ vation, Creativity and Change, 11(11), pp. 452-469. UCAPAN TERIMA KASIH Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam forum melalui ber- bagai platform diskusi online serta memberikan kontribusi yang bernilai untuk terwujudnya makalah ini. Diskusi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Direktorat Jenderal Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, sejumlah Perguruan Tinggi yang memiliki concern terhadap per- kembangan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam seperti UNAIR Surabaya, UINSA Surabaya, serta perguruan tinggi lainnya. Kami juga berterima kasih kepada pengulas yang memberikan ulasan ser- ta saran untuk perbaikan tulisan ini. Hasil studi ini diharapkan juga dapat memberi rekomendasi dan sekaligus menjadi bahan rujukan 804
kepada pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi fi- lantropi Islam serta memberdayakan instrumen fiskal dalam upaya memitigasi risiko atas terdampaknya sektor ekonomi agar mampu pulih dengan segera. 805
Bab 25 MENGGAGAS SoCIAl MICRoFINANCE SuKuK SEbAGAI INSTRuMEN PEMulIhAN EKoNoMI uMKM PASCAPANDEMI CovID-19 Rifaldi Majid126 1. PENDAHULUAN Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sektor-sektor yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. OECD (2020) dalam laporannya menyatakan bahwa posisi UMKM berada di pu- sat krisis ekonomi akibat Covid-19, bahkan lebih parah dibanding krisis keuangan tahun 2008. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan jumlah unit yang mencapai 62,8 juta dan kon tribusi PDB sebesar 57,8% dari PDB nasional di tahun 2008 (Depkop, 2018b), UMKM ikut terguncang akibat pelemahan ekonomi na- sional. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdam- pak pandemi tercatat mencapai 37.000 laporan, dengan rincian 56% kasus penurunan penjualan, 22% terkait pendanaan, 15% mengenai distribusi barang, dan 4% terkait akses bahan baku (Rahman, 2020). 126Kandidat Master, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya 806 |
Laporan di atas selaras dengan hasil survei online Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi (2020) terhadap 676 responden di 24 provinsi yang menemukan bahwa 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan, dan hampir 76,02% UMKM menyatakan tidak mampu mempertahan- kan usahanya hingga Oktober 2020. Secara makro dari sisi supply, kondisi ini akan menurunkan kontribusi tiap sektor usaha terhadap pendapatan nasional (PDB) karena adanya penurunan produktivitas usaha dari masing-masing sektor dalam menghasilkan nilai tambah produk. Tabel 1. Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Nasional dari Sisi Supply (Dunia Usaha) Manufaktur Perdagangan Transportasi Akomodasi dan Makanan dan minuman Pertanian Pertambahan Konstruksi Share terhadap PDB 20,0% 13,2% 5,2% 2,8%% 12,8% 6,8% 10,7% Pertumbuhan Q1-2020 2,1% 1,6% 1,3% 2,0% 0,0% 0,4% 2,9% Pertumbuhan Q1-2019 3,9% 5,2% 5,5% 5,9% 1,8% 2,3% 5,9% Sumber: BKF Kemenkeu (2020) Sementara itu, secara khusus dari sisi pelaku usaha, Center of Reform on Economics (CORE) (2020) menegaskan bahwa status pekerja yang diasumsikan akan terdampak paling parah adalah pe- kerja bebas, pekerja lepas, serta pekerja yang berusaha sendiri (baik dibantu buruh atau tidak) yang umumnya merupakan pelaku di sek- tor UMKM. CORE juga memperkirakan adanya tambahan jumlah pengangguran terbuka antara 4,25 juta orang untuk skenario ringan hingga 9,35 juta untuk skenario berat. Prediksi ini selaras dengan fakta meningkatnya jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta 807
orang menjadi 26,42 juta orang (9,78%) yang diikuti dengan ke- naikan menjadi 0,381 per Maret 2020 (BPS, 2020). Selaras dengan kondisi di atas, Ascarya (2020) dalam penelitian- nya menyatakan bahwa pada dasarnya mayoritas pelaku UMKM adalah kelompok non-muzaki (bukan pembayar zakat) yang sangat rentan dan dapat jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan atau bah- kan mengalami kebangkrutan usaha, terutama ketika dilanda krisis. Artinya, dalam kondisi krisis saat ini jumlah penerima zakat (musta- hik) yang berasal dari pelaku UMKM akan meningkat tajam. Terle- bih, mayoritas tenaga kerja Indonesia (sekitar 116.978.631 orang atau sebesar 97% di tahun 2018) adalah pekerja di sektor UMKM (LPPI & Bank Indonesia, 2015; Depkop, 2018a) Gambar 1. Status dan Hubungan Usaha Kecil dan Mikro dengan Garis Kemiskinan Sumber:Ascarya (2020) Menghadapi situasi seperti ini, pemerintah membutuhkan si- nergi dan kolaborasi yang menghadirkan keterlibatan pelaku lintas sektoral termasuk dari Non-Governmental Organization (NGO), pihak swasta, masyarakat umum, dan industri yang berkepentingan terkait dalam rangka mencapai keberhasilan pemulihan ekonomi, kebangkitan dan revitalisasi UMKM pasca-Covid-19 (Hadi & Supardi, 2020). Dari aspek sumber dana, hal lain yang dapat di- upayakan adalah melalui inisiasi skema pembiayaan baru yang ino- vatif dengan melibatkan alternatif sumber dana lain di luar dana 808
pemerintah. Salah satu hal potensial yang dapat diwujudkan adalah melalui optimalisasi peran lembaga filantropi sebagai bagian terin- tegrasi dari Islamic Social Finance dengan memperkuat peranan dana sosial syariah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang sebagai buffer ekonomi nasional (KNEKS, 2020; Iskandar, Possumah & Aqbar, 2020) Potensi zakat nasional saat ini mencapai 233,8 triliun atau setara dengan US$ 14,9 miliar. Potensi ini diikuti dengan sebaran amil zakat yang berjumlah 545 unit organisasi pengelola zakat dan merupa kan jumlah amil terbanyak di dunia. Pengumpulan dana za- kat, infak, dan sedekah di Indonesia sendiri mengalami tren kenaik- an dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,2% selama 2002-2019 (KNEKS, 2020). Data ini diperkuat dengan didaulatnya Indonesia oleh Charities Aid Foundation (CAF) sebagai sepuluh negara paling dermawan di dunia - dengan tren kurva yang terus menaik - selama sepuluh tahun terakhir (Charities Aid Foundation, 2019). Semen- tara itu, potensi wakaf uang dan wakaf melalui uang secara nasional mencapai angka 217 triliun atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia (Saptono, 2019). Potensi besar ini ditopang dengan total 242 nazhir (penerima) wakaf uang, di mana 157 di antaranya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah (BWI, 2019; Direk- torat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020). Potensi dan kekuatan besar dana sosial syariah di atas dapat di- optimalkan melalui skema yang integratif dalam rangka optimalisasi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan keberlanjutan prog- ram pemulihan. Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - yang selama ini dikenal sebagai instrumen dengan tingkat pertumbuhan tercepat di pasar modal syariahdan digunakan untuk menggalang dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pe- merintah - dapat diadopsi dan diadaptasi untuk diaplikasikan di le- vel mikro melalui kerjasama lintas sektoral. Riset ini bertujuan un- tuk memformulasikan skema sukuk sosial di level mikro melalui sinergi lintas sektoral sebagai upaya untuk melengkapi kebijakan 809
pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi UMKM pascapandemi Covid-19. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Instrumen Etis dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Skema akad/kontrak yang ada secara umum terbagi menjadi skema Profit and Loss sharing (PLS) atau yang disebut juga sebagai equity based contract dan non-PLS, atau disebut juga debt based contract (Fianto, Gan, & Hu, 2019). Dalam hal ini, pelaku usaha (UMKM) dapat memilih kontrak sesuai dengan kebutuhan terkini dan kon- disi usaha yang dijalankan. Berikut adalah instrumen etis yang merupakan perwujudan dari skema akad/kontrak tertentu yang se- laras dengan nilai keadilan dan prinsip saling berbagi risiko yang umumnya diimplementasikan dalam produk di lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk di LMKS (Rahman, 2010). 1) Mudharabah (Trustee­Partnership) Yaitu bentuk kerjasama kemitraan di mana modal berasal dari satu pihak (shahibul maal, investor) dan pihak lainnya adalah pengelola (mudharib, pebisnis) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian yang bukan disebabkan atas kelalaian dan tindakan melampaui batas dari pengelola ditanggung penuh oleh pemodal (Obaidullah, 2015). Hal ini didasari atas alasan bahwa penyaluran modal yang dikelola oleh mudharib adalah atas dasar kepercayaan/amanah. Seba- liknya, dalam kondisi bisnis merugi, pengelola juga mende rita rugi atas waktu, tenaga, pikiran, dan effort yang telah diberikan (Al-Zuhaili, 2004). Dalam praktiknya, LKS dapat berperan sebagai shahibul maal atau mudharib yang memiliki kapasitas keahlian profe- 810
sional, manajerial, dan teknis dalam pengoperasian bisnis/ proyek yang disepakati (Obaidullah, 2007). Sebaliknya, peng- usaha mikro dapat berperan sebagai pengelola dana untuk memulai bisnis baru atau menjalankan proyek temporer ter- tentu. Mudharabah tepat jika digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek seperti pengembangan real estatdan perumah- an, pembangunan jalan umum, tol, pelabuhan, pasar, ba- ngunan, pabrik, jembatan, gudang, dan infrastruktur lainnya (Obaidullah, 2007) 2) Musyarakah (Joint Venture) Yaitu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mengga- bungkan harta, tenaga, dan tanggungan kewajiban mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan (AAOIFI, 2017). Keuntungan dibagi para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dibagi sebanding dengan kon- tribusi modal masing-masing (Obaidullah, 2015). Dalam praktik di LKS, musyarakah merujuk pada perjanjian di mana nasabah dan LKS sepakat untuk menggabungkan sumber daya keuangan (modal) dan mengelola usaha bisnis yang disepakati bersama dalam kontrak (Obaidullah, 2007). Jika di dalam mudharabah, hanya ada satu pihak pengelola dan satu pihak investor (shahibul maal), di dalam musyarakah modal berasal dari beberapa pihak (bukan satu pihak) yang juga turut serta menjalankan usaha. Dalam hal ini mudharabah lebih khusus dibandingkan syirkah (musyarakah) karena mudharabah adalah salah satu bentuk syirkah (Baits, 2018). 3) Murabahah Lil Aamir Bis Syira' Dikenal juga dengan jual beli margin (cost plus) yaitu jual-beli di mana pihak penjual menegaskan harga beli dan pembayar- an oleh pembeli dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN- MUI, 2000a). Disebut sebagai murabahah lil aamir bis syira karena nasabah mengajukan permohonan janji (wa'ad) mem- 811
beli secara tertulis kepada LKS berupa barang dengan spesifi- kasi tertentu. LKS lalu membeli barang dimaksud dari supplier, dan menjualnya dengan margin kepada nasabah setelah barang diterima dan dikuasai. Pada dasarnya, skema pembayaran murabahah dilakukan secara tunai sebagaimana jual-beli pada umumnya, namun dalam praktik di lembaga keuangan sya riah (LKS), objek jual-beli dijual dengan sistem angsuran sesuai kesepakatan setelah dibeli dan dikuasaioleh LKS (Ghofur, 2015). 4) Ijarah (sewa-menyewa) Secara istilah, sederhananya ijarah adalah sewa-menyewa, upah-mengupah atas aset fisik (Suhendi, 2007; Obaidullah, 2007). Ijarah berbeda dengan jual-beli karena sifatnya yang temporerdan tidak berpengaruh terhadap perpindahan kepe- milikan sebagaimana pada transaksi jual-beli (Zuhaili, 2011). Dengan demikian, ijarah berbeda dengan sewa pembiayaan konvensional, di mana LKS tidak hanya memiliki aset yang disewakan, namun juga bertanggung jawab untuk memantau aset yang digunakan penyewa (Rahman, 2010). Dalam kon- teks praktik di lembaga keuangan, ijarah adalah produk ber- basis utang (debt based) di mana LKS mengambil peran seba- gai ajir atau mujir (lessor) dan memungkinkan klien/na- sabahnya menggunakan (memanfaatkan) aset yang dimiliki (Obaidullah, 2007). 5) Salam (Advanced sale with forward sale agreement) Salam adalah skema jual-beli dengan cara pemesanan di mana komoditas (biasanya produk pertanian seperti rempah atau bahan baku) dijual dengan spesifikasi tertentu yang detail dan jelas kepada pembeli dengan pembayaran dilakukan secara tunai (advanced) didepan dan barang akan diserahkan di masa depan sesuai kontrak (DSN-MUI, 2000b; Usmani, 2002; 812
Al-Zuhaili, 2004; Kaleem & Wajid, 2009; Iqbal & Mirakhor, 2011). Dalam akad Salam, penjual tidak diwajibkan memiliki lahan/sarana produksi karena penjual dapat memenuhi per- mintaan dengan membeli dari pasar atau pemasok lain dengan skema salam paralel (Usmani, 2002). Dengan salam, penjual memperoleh pembayaran tunai di depan yang mana dapat digunakan sebagai modal awal, sedangkan pembeli mendapat- kan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar (Obaidullah, 2015). 6) Qordhul Hasan (pinjaman lunak tanpa bunga) Secara sederhana berarti pinjaman lunak murni tanpa bunga yang tujuannya untuk membantu meringankan beban pihak lain tanpa mengharapkan imbalan komersial atau non-komer- sial. Perbedaan mendasar antara qordhul hasan dengan sedekah adalah qordhul hasan harus dibayarkan kembali senilai yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, sedangkan sedekah adalah amal murni tanpa mensyaratkan adanya pe- ngembalian. LKS dapat memberikan skema ini kepada peng- usaha yang membutuhkan modal awal yang kecil dan tidak memiliki pengalaman bisnis (Rahman, 2010). 2.2 Keuangan Mikro Syariah dan Pengentasan Kemiskinan Keuangan mikro syariah yang merupakan bagian terintegrasi dari keuangan syariah pada konsep dan praktiknya menyerukan pemba- ngunan ekonomi yang komprehensif dan menekankan pada kese- jahteraan sosial (Mohamad, Othman, Lehner, & Muda, 2017). Prinsip dan tujuan mendasar dari keuangan syariah adalah penca- paian tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya untuk meraih tercukupinya kebutuhan dasar hidup manusia (nafs). Untuk menca- pai tujuan tersebut, keuangan syariah tidak hanya menyasar soal kondisi fisik manusia, namun juga melingkupi lingkungan dan sa- 813
rana/fasilitas di mana manusia tetap dapat bertahan menjalankan aktivitas sosial ekonominya. Tujuannya adalah untuk memastikan kesinambungan keuangan bagi masyarakat miskin untuk tetap dapat tercukupi kebutuhan dasarnya dan mampu meningkatkan kondisi hidup mereka (Khouldi & Kassim, 2018). Konsekuensinya, keuang- an syariah bertujuan dalam pengembangan masyarakat dari segala aspek untuk mencapai tujuan di atas. Keuangan syariah dan sektor mikro memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal kesamaan pencapaian tujuan. Keduanya menganjurkan praktik bisnis dan perdagangan yang dilandasi skema berbagi risiko (risk sharing) dengan melibatkan partisipasi masyara- kat miskin dalam aktivitas ekonomi melalui pembiayaan kemitraan (Obaidullah, 2008). Dalam praktiknya, keuangan mikro syariah te- lah banyak berkontribusi terhadap peningkatan inklusivitas keuang- an dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat nyata pada instrumen keuangan sosial syariah yang beragam dengan ciri khusus (Jouti, 2019), seperti zakat yang khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasar, infak dan sedekah yang fleksi- bel dalam penyalurannya, serta wakaf uang sebagai instrumen dana abadi yang keuntungan pengelolaannyadigunakan untuk memenuhi fasilitas pendukung/pelengkap (non­basic) bagi masyarakat miskin. Dalam konteks di Indonesia, Ascarya (2018) dalam Islamic Com­ mercial Law Report 2018 menyatakan bahwa BMT melalui divisi Baitul Maal (yang bertindak selaku amil zakat) mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari anggota, karya- wan, dan masyarakat, lalu disalurkan sesuai konsekuensi dana mela- lui program konsumtif dan produktif seperti pelatihan, bantuan tek- nis, pemberian hutang (qordhul hasan). Baitul Maal selaku nazhir wakaf uang juga mengumpulkan wakaf tunai, lalu disimpan di Baitut Tamwil. Dana wakaf uang yang diterima digunakan menurut tujuan yang dimaksudkan untuk tujuan non-profit dalam aktivitas di sektor sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang melibatkan kepentingan orang banyak atau untuk tujuan 814
menghasilkan keuntungan dengan cara diinvestasikan di sektor ke- uangan atau riil. Pada akhirnya, melalui instrumen zakat dan wakaf, BMT mampu berperan untuk meningkatkan inklusivitas keuangan dan produktivitas kerja masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskin- an, dan penciptaan lapangan kerja serta tambahan insentif ekonomi (Wulandari, 2017). Gambar 2. Peningkatan Peran BMT dalam Pengentasan Kemiskinan Sumber: Wulandari (2017) Kaitannya dengan sektor sosial, keuangan syariah telah memberi- kan perhatian utama dalam kontribusinya terhadap sektor ini, baik dari sudut pandang teoritis, filosofis, maupun historis (Mohamad, Othman, Lehner, & Muda, 2017). Rekam jejak sejarah menunjuk- kan bagaimana pembiayaan sektor publik didanai dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat tidak hanya sekadar menjadi kewa- jiban, namun berperan sebagai salah satu bentuk sharing mechanism, alat distribusi kekayaan, dan keadilan sosial kepada yang berhak se- cara tepat dan efektif (Aqbar & Iskandar, 2019). Bahkan Cizakca 815
(2015) menyatakan bahwa sejak sektor sosial mulai didanai melalui instrumen sosial di atas, beban pemerintah dalam hal belanja publik menjadi berkurang. Selain itu dalam sejarah, tercatat bahwa zakat dan wakaf pernah dilembagakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya terhadap pembiayaan sektor sosial dan publik. Dalam praktiknya di ekonomi modern saat ini, hasil pengelolaan wakaf uang disalurkan untuk aktivitas sosio-ekonomi seperti pendirian panti asuhan, pemberian beasiswa untuk anak yatim, miskin, dan fakir, penyantunan kepada kaum duafa dan lansia, dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini, penyaluran manfaat wakaf uang dapat juga digunakan untuk untuk memberdayakan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan bisnis secara berkelanjutan. 2.3 Pengalaman Penerbitan Domestic Bonds oleh Lembaga Keuangan Mikro di dunia: Lesson Learned Rhyne dan Reddy (2006) dalam penelitiannya "Who Will Buy Our Paper: Microfinance Cracking the Capital Markets?" menyoroti penga- laman tiga lembaga keuangan mikro di dunia yang pernah melaku- kan penerbitan obligasi lokal dalam negeri (domestic bonds) dalam rangka pengembangan sektor keuangan mikro. Berikut adalah ringkasan profil tiga institusi keuangan mikro yang berhasil mela- kukan penerbitan local bond. 816
Tabel 1. Ringkasan Komponen Inti Penerbitan Local Bond Tiga Institusi Keuangan Mikro Komponen Tipe institusi Tahun pertama penerbitan Jumlah penerbitan Total utang publik yang ditempatkan Agen Pemeringkatan Comportamos Perusahaan Pembiayaan konsumen 2002 5 US$68 juta Standard & Poor's Mexico Mibanco Bank Komersial 2002 3 US$14,5 juta Class and Associates and Equilibrium WWB Cali NGO 2005 1 US$52 juta Duff & Phelps (Fitch) Colombia Sumber: Rhyne & Reddy (2006) 1) Comportamos (Meksiko) Comportamos adalah perusahaan keuangan di Meksiko yang mencari pendanaan/investor baru karena mahalnya biaya dan persyaratan jaminan (collateral) yang sulit dipenuhi dari pinjam- an asing ataupun jalur kredit di bank-bank Meksiko. Tabel 2. Penerbitan Obligasi Keuangan Mikro Lokal Comportamos Penerbitan/ Tahun 1/2002 2/2002 3/2003 4/2004 5/2005 Nilai (USD juta) 1 5 5 16,6 31 Kupon 90 hari CETES3 + 250bp 90 hari CETES + 250bp 90 hari CETES + 290bp 28 hari TIIE5 + 150bp 28 hari TIIE5 + 117bp Tenor (tahun) 3 3 3,25 5 5 Rating MX4 A+ MXA+ MXA+ MXAA MXAA Investor Individu (70%) Institusi (30%) Individu (50%) Institusi (50%) Individu (100%) Individu (60%) Institusi (50%) Individu (30%) Institusi (70%) Sumber: Presentation Rafael Llosa (Mibanco), Fernando Alvarez Toca (Compartamos), Clara Serra de Akerman (WWB), and the Small Enterprise Development Journal "The Financing of Microfinance" Maret 2005, dikutip dari (Rhyne & Reddy, 2006) 817
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerbitan dari tahun 2002 hingga 2005 meningkat signifikan diikuti dengan pe- ningkatan jumlah investor institusi. Demikian pula kupon yang di- berikan kepada investor menjadi semakin pendek durasinya seiring dengan bertambahnya jumlah penerbitan. Yang menarik disini ada- lah kantor pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menilai obligasi Comportamos dengan skala nasional Meksiko alih-alih mengguna- kan skala internasional, dengan asumsi bahwa investor obligasi terse- but berasal dari warga lokal. 2) Mibanco (Peru) Mibanco adalah bank komersial di Peru yang melakukan diver- sifikasi sumber dana dan dalam waktu yang sama untuk menda- patkan tenor yang lebih panjang dan tarif yang lebih baik. Tuju- annya adalah untuk mengubah persepsi kebanyakan investor tentang level risiko yang muncul dalam industri keuangan mikro (Rhyne & Reddy, 2006). Di awal penerbitan, investornya berasal dari sektor privat yai- tu dana pensiun dan reksadana. Menariknya, mulai di penerbitan kedua dan ketiga, entitas publik mulai ikut andil menjadi inves- tor. Bahkan pada penerbitan ketiga dengan nominal penerbitan dan kupon yang setengah dari penerbitan sebelumnya, entitas publik menjadi pihak pemberi pinjaman terbanyak (59%). 818
Tabel 3. Penerbitan Obligasi Keuangan Mikro Lokal Mibanco Penerbitan/ Tahun 1/2002 Nilai (USD juta) 5,8 Kupon Tenor (tahun) 2 12% Rating AA & AA Investor Dana pensiun (83%) dan Reksadana (17%) 2/2003 5,8 12% 2,25 AA & AA Dana pensiun (26%), Reksadana 3/2003 2,9 5,75% 1,5 AA- & A+ (33%), entitas publik (29%), dan Bank (10%) Perusahaan asuransi (3%), dana pensiun (20%), Reksa dana (21%), entitas publik (59%) Sumber: Presentation Rafael Llosa (Mibanco), Fernando Alvarez Toca (Compartamos), Clara Serra de Akerman (WWB), and the Small Enterprise Development Journal "The Financing of Microfinance" Maret 2005, dikutip dari (Rhyne & Reddy, 2006) 3) Women's World Banking (WWB) Cali (Kolombia) WWB Cali adalah lembaga keuangan mikro nirlaba (NGO) yang melakukan diversifikasi pendanaan jangka panjang di luar sumber pendanaan perbankan, yaitu dengan menerbitkan obligasi. Tabel 4. Penerbitan Obligasi Keuangan Mikro Lokal WWB Cali Penerbitan/ Tahun 1/2005 2/2005 Nilai (USD juta) 20 22 Kupon 10,78% CPI+3.4% Tenor (tahun) 3 6 Rating AA+ AA+ Investor Dana pensiun (31%), lembaga keuangan (24%), Pialang (37%), lainnya (8%) Dana pensiun (17%), lembaga keuangan (42%), Dana perwalian (19%), lainnya (22%) Sumber: Presentation Rafael Llosa (Mibanco), Fernando Alvarez Toca (Compartamos), Clara Serra de Akerman (WWB), and the Small Enterprise Development Journal "The Financing of Microfinance" Maret 2005, dikutip dari (Rhyne & Reddy, 2006) Dibandingkan dengan dua institusi keuangan sebelumnya, WWB Cali sebagai institusi keuangan mikro berbentuk NGO yang belum berizin terbilang berani untuk memasuki gerbang pasar mo- dal Kolombia. Bahkan jika dibandingkan, total nilai penerbitan WWB Cali terbilang besar dan melampaui dua institusi keuangan 819
mikro sebelumnya. Hasil penerbitan digunakan untuk membiayai proyek mikro dalam rangka mengembangkan industri keuangan mikro lokal (Rhyne & Reddy, 2006). Penerbitan obligasi lokal di tingkat keuangan mikro oleh tiga in- stitusi di atas memberikan pelajaran penting terhadap pengembang- an keuangan mikro syariah, khususnya dalam bentuk diversifikasi produk pendanaan yang nantinya akan dikelola untuk pengembang- an industri dan pelaku usaha mikro. 2.4 Sukuk dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, sukuk diartikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSNS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (DSN-MUI, 2008). Sedangkan menurut The Account- ing and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi), sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi ter tentu. Dengan demikian sukuk berbeda dengan obligasi yang merupakan surat utang, yang mana terlarang dalam aturan syariah. Manfaat yang diterima pemegang sukuk bergantung pada jenis akad yang diguna- kan dalam struktur sukuk. Secara konseptual sukuk diterbitkan sebagai alat/sarana untuk membiayai defisit anggaran negara. Saat ini sukuk telah banyak di- terbitkan oleh pemerintah suatu negara untuk membiayai proyek- proyek, baik proyek komersial maupun sosial. Sukuk telah mem- buka jalan bagi era baru pasar modal syariah, terutama sejak terjadi krisis keuangan global tahun 2007-2008 di mana pasar sukuk berkembang pesar dengan total penerbitan sebesar US$346,7 820
miliar pada akhir Maret 2017 (Hasan, Ahmad, & Parveen, 2019). Di Indonesia, penerbitan sukuk telah banyak dilakukan pemerintah sebagai pengganti utang luar negeri sekaligus sebagai alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Hafiz, 2019). Secara umum, perkembangan pasar sukuk memberikan penga- ruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Smaoui & Nechi (2017), dengan menggunakan sampel dari negara penerbit sukuk sejak 1995-2015, menemukan bahwa perkembangan pasar sukuk kondusif bagi pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, hasil te- muan mereka menunjukkan bahwa pasar sukuk telah mendorong inklusi keuangan dengan menghilangkan efek negatif dari self­ exclusion agama. Tentunya, hal ini merangsang investasi dan pertum- buhan ekonomi. Mitsaliyandito dan Arundina (2018) menemukan bahwa pasar sukuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan eko- nomi di Malaysia untuk periode 2009-2016. Al Raeai et al.(2018) menyimpulkan bahwa perkembangan pasar sukuk berpengaruh itu, positif terhadap kondisi ekonomi negara GCC. Selain Abdelrahman (2019) juga menamukan bahwa pasar sukuk berpe- ngaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara muslim sepan- jang periode 2001-2017, terutama skema sukuk ijarah yang berim- plikasi terhadap pembiayaan UMKM. Yildirim et al. (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan kointegrasi dalam jangka panjang antara pengembangan pasar sukuk dengan pertumbuhan ekonomi. Volume dan kepadatan sukuk ber- pengaruh positif terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dilapor- kan bahwa peningkatan volume sukuk sebesar satu unit akan me- ningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%, sedangkan kepa- datan sukuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%. Selain itu, ekspor sukuk juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara khusus di Indonesia, Mitsaliyandito et al. (2017), dengan menggunakan data longitudinal triwulan dari 2009-2016 outstanding sukuk, menemu- kan bahwa pasar sukuk berpengaruh positif terhadap nilai Produk 821
Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara agregat. Bahkan, pasar su- kuk domestik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan pasar korporasi. 2.5 Penelitian Terdahulu Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial Model sukuk yang diterbitkan khusus untuk aktivitas sosial belum banyak ditemui. Pada umumnya, selama ini sukuk diterbitkan dalam mekanisme di pasar modal, baik oleh negara (dikenal dengan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara atau oleh perusahaan (sukuk korporasi). Mekanisme penerbitan sukuk oleh lembaga ke- uangan di tingkat mikro dengan tujuan yang khusus untuk aktivitas sosial dalam literatur penelitian masih jarang ditemui. Untuk itu, dalam hal ini penulis berupaya mengintegrasikan masing-masing bagian terkait dengan penelitian mengenai usulan model penerbitan sukuk di tingkat mikro khusus untuk tujuan sosial melalui beberapa penelitian terdahulu yang terkait. Mohamad et al.(2017) mengkaji kontribusi peranan dari per- bankan dan keuangan syariah dari sektor sosial dan menekankan pentingnya melahirkan model-model baru yang akan meningkatkan proliferasi produk keuangan syariah sebagai solusi atas masalah di sektor sosial. Mohamad et al.(2017) juga mengusulkan sebuah ske- ma penataan produk baru sebagai rekomendasi yang disebut dengan nama sukuk sosial. Model sukuk sosial ini bertujuan untuk mem- berikan manfaat praktis dan fiskal untuk badan pendanaan milik pemerintah maupun lembaga dan organisasi amal. Sukuk sosial ini diharapkan dapat menjadi solusi dari aspek pembiayaan atas masalah kemiskinan, buta huruf, kecanduan narkoba, pergaulan dan seks bebas remaja, kejahatan dan pencurian, penanggulangan banjir, dan bantuan kemanusiaan atas bencana global. Lebih khusus di tingkat keuangan mikro, Musari (2015) mengu- sulkan sebuah model linkage antara lembaga keuangan mikro syariah 822
(LKMS) dengan bank syariah melalui instrumen sukuk sebagai upa- ya untuk menjawab tantangan bagaimana agar peran instrumen ke- uangan syariah dapat lebih bermakna dalam menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil. Sukuk yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah sebagai "istilah" yang menunjukkan sertifikat kepe- milikan atas dana yang diinvestasikan, bukan sebagaimana instru- men sukuk di pasar modal. Penggunaan term sukuk dalam penelitian Musari (2015) dimaksudkan agar sukuk dapat dipahami lebih luas secara bahasa dan istilah sebagai sarana instrumen untuk mengum- pulkan dana dalam jumlah besar di mana pemilik dana mendapat- kan sertifikat kepemilikan, dan tidak terbatas sebagai produk/instru- men pasar modal saja. Akad yang digunakan adalah menggunakan skema mudharabah, mudharabah bil istishna', dan salam. Musari (2016) mengkaji skema penerbitan surat berharga (yang identik dengan sukuk) oleh koperasi asosiasi kelompok tani di Indonesia untuk membiayai petani dengan skema bagi hasil. Skema yang dikaji tersebut kemudian diadaptasi, dan dari hasilnya ditemu- kan bahwabahwa sukuk memiliki potensi menjadi instrumen ke- uangan di level nano­finance. Selain itu, sukuk juga dapat dikolabo- rasikan dengan instrumen wakaf uang sebagai sumber pendanaan baru non-bunga untuk nano­finance yang penerbitannya bertujuan untuk membiayai/mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf sebagai underlying asset. Skema akad yang digunakan adalah dengan qordhulhasan, mudharabah, atau musyarakah (Musari, 2016). Sejalan dengan penelitian Musari (2016), Abdullah (2018) juga mengusulkan adanya integrasi antara sukuk sebagai instrumen peng- himpun dana dengan wakaf uang yang diterbitkan oleh lembaga/ organisasi amal nirlaba atau badan usaha milik pemerintah. Tujuan penerbitan sukuk adalah murni untuk pembiayaan sosial, amal, pen- didikan, dan keagamaan sebagaimana yang juga diusulkan oleh Zain et al. (2019) dan Ali et al. (2019). Dalam hal aspek pemenuhan as- pek jaminan dan peningkatan kredit, lembaga penerbit tersebut da- pat menjaminkan aset tertentu yang mendasari untuk dijadikan un­ 823
derlying asset kepada Special Purpose Vehicle (SPV), baik secara per- manen maupun sementara. Khouldi dan Kassim (2018) dalam penelitiannya menyoroti pengalaman sukses dari beberapa lembaga keuangan mikro seperti Comportamos (Meksiko), Mibanco (Peru), dan Women's World Banking (WWB) Cali (Kolombia) dalam menerbitkan obligasi (bond) untuk tujuan pemenuhan pembiayaan lembaga. Setelahnya, proses penerbitan tersebut dijadikan lesson learned dan diadaptasi untuk merumuskan inovasi instrumen keuangan mikro syariah me- lalui penerbitan Socially Responsible Investment (SRI) Sukuk di ting- kat mikro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat berperan sebagai alternatif pengganti obligasi (bond) yang diterbitkan karena tidak sesuai dengan sharia compliance. Ske- ma akad yang digunakan antara LKMS dengan pemilik dana sukuk adalah melalui mudharabah (profit sharing) di mana LKMS bertin- dak selaku mudharib yang kemudian disalurkan kedalam proyek mikro. 3. METODE PENELITIAN Karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penulisan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian untuk menghasilkan pengambilan kesimpulan yang sifatnya detail dan fokus pada rumusan masalah yang diangkat (Sugiyono, 2007). Data yang digunakan berasal dari data sekunder melalui penelusur- an artikel ilmiah bereputasi berupa jurnal terindeks, buku, berita statistik, laporan dan aturan kebijakan/regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, Koperasi dan UKM, serta regulasi lainnya yang terkait dengan pe- nerbitan sukuk di pasar modal syariah. Penulis menggunakan content analysis melalui penelusuran sum- ber sekunder di atas terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keuangan mikro syariah, usaha mikro kecil dan menengah, 824
dan sukuk untuk mengintegrasikan sebuah formulasi konsep sukuk sosial yang dapat diaplikasikan di tingkat keuangan mikro oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Untuk menguatkan analisis, penu- lis menampilkan pengalaman lembaga keuangan mikro di dunia yang pernah berhasil menerbitkan obligasi lokal (local bond) sebagai lesson learned. Hal ini dilakukan mengingat saat ini belum ada prak- tik mengenai sukuk berbasis sosial di level mikro, terlebih yang khu- sus untuk tujuan pembiayaan ke sektor UMKM. Formulasi sukuk sosial di level keuangan mikro ini dijadikan sebagai instrumen ung- gulan pelengkap kebijakan pemulihan ekonomi UMKM di masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah. 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah lainnya, sukuk di Indonesia adalah instrumen syariah dengan market share dan tingkat pertumbuhan aset terbesar dalam landscape keuangan sya riah Indonesia. Tabel 5. Aset Keuangan Syariah di Indonesia per tahun 2019 Aset Keuangan Syariah Share terhadap Keuangan Nasional Share terhadap Aset keuangan Syariah Aset (dalam triliun rupiah) Perbankan Syariah IKNB Syariah Pasar Modal Syariah Sukuk Negara Sukuk Korporasi Reksa Dana Syariah Total 6,18% 4,15% 16,44% 14,77% 0,6% 1,07% 9,01% 36,67% 7,19% 56,14% 50,44% 2,03% 3,66% 100,00% 538,32 105,56 824,19 740,62 29,83 53,74 1.468,07 Sumber: OJK (2019), diolah Penulis Tabel di atas menjadi bukti bahwa sukuk adalah instrumen ke- uangan syariah yang menjadi sarana paling efisien dalam mengum- 825
pulkan dana dalam jumlah besar untuk pengerjaan proyek tertentu. Dari sini, muncul potensi besar untuk mengadaptasi skema sukuk dalam hal pengumpulan dana untuk mendanai proyek mikro oleh UMKM yang dimotori oleh lembaga keuangan mikro syariah. Ske- ma sukuk yang dimaksud adalah sukuk berbasis sosial yang melibat- kan keterlibatan individu dan institusi dengan kombinasi sumber dana yang melibatkan potensi dana sosial Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 khususnya di sektor UMKM, melalui stimulus dana yang disesuaikan dengan ka- rakteristik dana sosial syariah di atas. 4.1 Social Microfinance Sukuk: A Proposed Model Social Microfinance Sukuk (SMS) adalah sukuk yang khusus diter- bitkan untuk tujuan sosial oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), yang dalam hal ini adalah institusi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai instrumen pemulihan ekonomi UMKM. Akad yang akan digunakan adalah dengan menggunakan skema qordhul hasan, yaitu akad sosial berupa pinjaman kebajikan (softloans) tanpa adanya kewajiban bunga/bonus, hanya diwajibkan mengembalikan pokok (principal) dana yang dipinjamkan. Dana yang telah terhimpun kemudian akan dikelola dan disalurkan melalui pemberian stimulus dan atau pembiayaan berkelanjutan kepada UMKM yang terdampak Covid-19. Skema SMS dengan skema sukuk yang diusulkan dalam peneliti- an sebelumnya oleh Musari (2015) di mana dananya bersumber dari program linkage dengan perbankan syariah yang kemudian disalur- kan kembali kepada anggotanya dengan skema mudharabah, mudha­ rabah bil istishna, dan salamoleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sumber dana pada skema SMS adalah dari masyarakat dan menggunakan akad sosial qordhulhasan. 826
Gambar 3. Skema Sukuk Mudharabah Members of IMFI IMFI (Special Purpose Vehicle) Islamic Bank Linkage Program Sumber: Musari (2015) Dalam skema di atas, LKMS dan bank syariah bekerja sama un- tuk menerbitkan sukuk. LKMS bertindak selaku Special Purpose Ve­ hicle (SPV) yang menerbitkan sukuk mudharabahdi mana tanah dan bangunan LKMS dijadikan sebagai underlying asset. Bank syariah lalu membeli sukuk mudharabah sehingga dapat dikatakan bertin- dak selaku pemilik dana/investor (shahibul maal). Dana tersebut lalu disalurkan oleh SPV atau LKMS selaku pengelola (mudharib) ke sektor riil dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh anggota LKMS. Keuntungan bagi hasil yang diterima anggota LKMS lalu disalurkan ke LKMS yang juga bertindak sebagai SPV, dan diteruskan kepada bank syariah selaku investor (Musari, 2015). Selain itu, akad/kontrak antara pemilik dana dengan penerbit SMS juga dilakukan dengan menggunakan akad sosial qordhul hasan bukan komersial, yakni mudharabah. Hal ini diusulkan oleh Khouldi & Kassim (2018), Musari (2015; 2016) dan Mohamad et al.(2017) dalam penelitian mereka. Dana yang terhimpun dari pe- nerbitan sukuk kemudian akan disalurkan untuk dua tujuan, sebesar 80% untuk pembiayaan proyek-proyek mikro melalui skema akad murabahah untuk fasilitas pembiayaan tunai/kredit, salam untuk pembiayaan pertanian, dan ijarah untuk mesin (menjahit), lalu sisa sebesar 20% digunakan untuk proteksi usaha dalam bentuk asuransi mikro takaful. 827
Gambar 4. Model Umum Sukuk untuk Keuangan Mikro Pemegang Sukuk (Pemilik Dana/ Shahibul maal) 1 Microinance Institution (pengelola/ Mudharib) 2 80% Proyek Mikro 1 Proyek Mikro 2 5 4 Proyek Mikro 3 Proyek Mikro 4 3 20 Proyek Mikro 4 Proyek Mikro 5 Micro Takaful Proyek Mikro 6 Proyek Mikro (n) Sumber: Khouldi & Kassim (2018) SMS lebih menyasar pada para investor sosial, yaitu individu/in- stitusi yang ingin berderma tapi tidak ingin kehilangan (pokok) har- tanya. Investor tipe ini tidak mengharapkan adanya imbalan/kupon atas dana yang disalurkan, namun hanya meminta pengembalian pokok (principal) dana saja. Walaupun begitu, jika ada investor yang bersedia atau mau untuk tidak menerima pengembalian apa pun dari pokok hartanya, maka permintaan itu akan difasilitasi oleh pe- nerbit sukuk. Dengan demikian, penyetoran dana yang dilakukan akan dianggap sebagai derma (infak/sedekah). Tabel 6. Deskripsi umum Social MicrofinanceSukuk (SMS) No 1. Nilai Nominal 2. Minimal Pembelian 3. 4. Tingkat Imbalan/Kupon 0% 5. Tenor 6. Pengembalian Pokok Deskripsi Jenis Akad Social Microfinance Sukuk (SMS) Rp 100.000.000.000 Rp 100.000 dan kelipatannya Qordhul Hasan 2 tahun (24 bulan) Enam bulan pertama setelah penerbitan. Dikembalikan setiap enam bulan selama 4 kali, yaitu di bulan ke-6, 12, 18, dan 24. Sumber: Analisis Penulis 828
Sesuai dengan namanya, SMS diterbitkan di level mikro oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Bentuk LKMS yang te- pat sebagai penerbit dalam hal ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama adalah baitul maal dalam hal menerima, mengelola, dan menyalurkan dana sosial berupa zakat (selaku amil), infak, dan sedekah, serta wakaf uang (se- laku nazhir wakaf uang), dan fungsi kedua sebagai baitut tamwil yang menerima dana pihak ketiga dan menyalurkannya kepada pi- hak yang membutuhkan dengan skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam rangka memenuhi persyaratan pe- nerbitan sukuk, BMT yang akan bertindak selakupenerbit (issuer) adalah yang memiliki rating dan performa operasional, keuangan, pemasaran, dan sumber daya yang andal dan kompeten. 4.2 Skema Penerbitan Social Microfinance Sukuk Penerbitan Social Microfinance Sukuk (SMS) oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) akan melibatkan BMT/koperasi syariah lainnya di Indonesia sebagai agen pengumpul. Dengan memanfaatkan jumlah BMT yang mencapai 4.500 unit (KNKS, 2019) di seluruh Indonesia, diharapkan durasi pengumpulan dana dapat lebih singkat. Walaupun demikian, BMT yang ditunjuk sebagai agen pengumpul haruslah yang telah terbukti memenuhi persyaratan dan mampu menerima dan menyalurkan dana serta telah menerapkan teknologi dan prosedur keamanan dalam pelayanan transaksi. Tantangan penerbitan sukuk sosial di level mikro adalah pada aspek penyusunan kontrak (akad) antara pemilik dana, penerbit, dan pengguna dana yang selaras dengan prinsip syariah. Tantangan ini lawan/pembeda dengan obligasi konvensional (Mohamad, Othman, Lehner, & Muda, 2017). Oleh karena itu, kontrak antar-pihak harus diketahui secara jelas termasuk tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi atas akad yang digunakan da- lam penerbitan sukuk sosial ini. sebagai 829
Berbeda dengan struktur sukuk lainnya, seperti yang diusulkan oleh Mohammed dan Kassim (2018) atau dalam struktur sukuk wa- kalah atau Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diterbitkan atas kerja sama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Kementerian Ke- uangan, dan otoritas lainnya, kontrak/akad antara investor dengan penerbit sukuk (BMT) dalam skema Social Microfinance Sukuk (SMS) adalah murni akad sosial, yaitu menggunakan skema qordhul hasan (pinjaman lunak tanpa bunga). Dengan demikian, pihak pe- nerbit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan return/kupon kepada investor. Penerbit hanya berkewajiban mengembalikan po- kok (principal) dana yang dipinjamkan. Gambar 5. Skema Penerbitan dan Pengelolaan Proyek Social Microfinance Sukuk (SMS) 5 4 Qordh Individu 1 BMT Pengumpul 2 BMT Penerbit (Spesial Purpose Vehicle) 3 Murabahah Proyek Mikro Institusi Ijarah Salam Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang Dana Penunjang Sumber: Khouldi & Kassim (2018), Musari (2015; 2016), dianalisis lebih lanjut oleh Penulis Berbeda dengan model yang diusulkan oleh Khouldi dan Kassim (2018) serta Musari (2015; 2016), dalam hal penyaluran dana ke- pada UMKM pada skema SMS, yang dilakukan adalah BMT selaku penerbit dan SPV akan mengoptimalisasikan dana penunjang yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang, yang mana 830
dana ini juga dikelola oleh BMT melalui divisi baitul maal-nya. Ini dilakukan agar manfaat penyaluran dana dapat lebih dirasakan oleh pelaku UMKM terdampak. Hal ini menjadi pembeda utama karena pada model penelitian sebelumnya tidak dispesifikasikan lembaga keuangan mikro syariah apa yang bertindak selaku penerbit sukuk (obligor). Skema di atas terdiri atas beberapa step/langkah sebagai berikut: 1. BMT penerbit yang bertindak selaku Special Purpose Vehicle (SPV) menerbitkan SMS. Individu dan institusi menyalurkan dananya melalui BMT-BMT pengumpul qualified yang telah ditunjuk. 2. BMT pengumpul meneruskan dana yang diterima ke BMT penerbit. Dana dimasukkan kedalam satu pool of fund. Dalam hal ini, akad/kontrak yang dilakukan antara pemilik dana (in- dividu/institusi) dengan BMT penerbit adalah akad sosial qor­ dul hasan, yaitu skema utang-piutang tanpa ada tambahan biaya apapun, murni sosial untuk saling membantu. 3. Dana yang diterima dibagi ke dalam pos pembiayaan secara komersial atau sosial, bergantung pada kondisi dan keperluan UMKM. Jikalau dana disalurkan dalam bentuk akad komer- sial, maka digunakan skema debt­based financing yang mana mendatangkan pendapatan tetap (natural certainty contract). Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko kerugian jika menggunakan skema equity based financing (natural uncer­ tainty contract) seperti mudharabah atau musyarakah. Berikut skema akad penyaluran dari BMT penerbit kepada pengusaha UMKM: a. Skema qordhul hasan Yaitu stimulus dalam bentuk pinjaman kebaikan murni tanpa bunga, biaya administrasi, denda, atau penalti. Sti- mulus ini khusus diberikan kepada pelaku UMKM ter- dampak yang membutuhkan tambahan modal untuk ope- rasional usaha. Dana qordh yang diterima akan dikembali- 831
kan dalam rentang waktu antara tiga hingga enam bulan, tergantung pada peruntukan pinjaman, jenis usaha, dan hasil verifikasi yang dilakukan BMT. Pengembalian yang telah diterima akan disalurkan kembali kepada UMKM lain yang terdampak sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara keseluruhan dan berkelanjutan. b. Skema murabahah Yaitu stimulus yang diberikan kepada pelaku Usaha mikro dan kecil (UMK) terdampak yang membutuhkan alat atau bahan baku untuk keberlanjutan produksi yang sebelum- nya terhenti. Skemanya adalah BMT akan membeli pesan- an alat/bahan baku yang dibutuhkan oleh UMK, lalu menjualnya kembali dengan margin. Hanya saja, dalam skema ini nilai margin tidak sebesar sebagaimana dalam kondisi normal karena disubsidi oleh BMT melalui tam- bahan dana infak/sedekah dan hasil manfaat nominal wa- kaf uang yang dikelola oleh BMT. c. Skema ijarah Jika UMKM kesulitan membeli alat atau mesin produksi akibat keterbatasan uang, maka dapat dilakukan skema ija- rah (sewa-menyewa). Disini, BMT akan membeli mesin/ alat produksi yang dibutuhkan lalu menyewakannya ke- pada UMKM. Karena sifat alat/mesin produksi yang khu- sus untuk usaha tertentu, dan belum tentu dapat diguna- kan untuk produksi usaha lainnya, maka di akhir masa sewa, BMT akan menjual/menghibahkan mesin tersebut kepada UMKM. d. Skema salam Skema ini dikhususkan kepada pelaku usaha mikro di bi- dang pertanian atau yang membutuhkan bahan baku dari hasil pertanian. Pada skema ini, BMT akan membeli/me- mesan komoditas pertanian tertentu dengan masa panen antara tiga hingga enam bulan dari pelaku usaha mikro 832
dengan pembayaran penuh (advanced) di depan, dan ko- moditas akan diserahkan kemudian sesuai kesepakatan di awal. Karena posisi BMT sebagai lembaga keuangan yang ti- dak membutuhkan komoditas pertanian secara langsung, maka BMT bekerja sama dengan pihak ketiga yang mau membeli hasil panen. Biasanya pihak ketiga ini berasal dari pelaku usaha mikro. Melalui skema ini, karena pembayar- an dibayar full tunai di depan, maka harga barang biasanya lebih murah dibanding harga pada umumnya. Keuntung- an bagi BMT adalah selisih harga antara harga beli dari UMKM dengan harga jual kepada pihak ketiga/pasar. Ke- untungan bagi UMKM adalah mendapatkan modal di awal berupa harga pembayaran, yang mana dapat diguna- kan untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau diputar lagi ke usaha lainnya sambil menunggu masa panen tiba. 4. UMKM membayar margin murabahah, ujroh atas sewa (ija­ rah), dan pengembalian utang (qordh) kepada BMT. 5. BMT penerbit meneruskan ke pemilik modal sesuai pokok (principal) yang diberikan di awal. 4.3 Kondisi Perekonomian Melalui Intervensi Social Microfinance Sukuk (SMS) Penyaluran dana melalui dengan skema akad qordhul hasan, mura­ bahah, ijarah, dan salam di atas akan berdampak terhadap produk- tivitas UMKM. UMKM yang sebelumnya terkendala untuk mela- kukan produksi karena kurangnya modal atau pembiayaan dapat memanfaatkan pembiayaan qordh untuk menjalankan kembali ak- tivitas produksi yang terhenti. UMKM yang tidak dapat membeli alat/mesin dan bahan baku bisa mendapat barang yang dibutuhkan untuk melanjutkan produksi lewat skema murabahah. Demikian pula pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk melanjutkan 833
kembali pengolahan produk di bidang pertanian yang berkat skema salam dapat terbantu untuk mendapat pembayaran tunai di depan (advancedsale) yang mana dapat digunakan untuk membiayai keper- luan harian hingga menunggu masa panen. Selain itu, skema ijarah atau sewa-menyewa di mana BMT membeli alat/mesin produksi yang kemudian disewakan kepada UMKM tentu akan memperlan- car proses produksi barang dan jasa. Semua kondisi di atas menga- kibatkan terpenuhinya kebutuhan produksi barang UMKM yang mana pada akhirnya akan meningkatkan tingkat permintaan atas bahan baku, alat dan mesin produksi, bahan dan perlengkapan produksi, serta lain sebagainya. Secara makro, kondisi ini akan memperkuat sisi supply produk barang dan jasa oleh UMKM yang pada akhirnya akan meningkatkan kurva permintaan dan penawar- an sehingga akan menggeser kedua kurva ke kanan. Gambar 6. Pengaruh Social Microfinance Sukuk terhadap Perekonomian P S0 S1 S2 P* D0 D1 D2 0 Q0 Q1 Q2 Q Sumber: Ascarya (2020) Social Mircrofinance Sukuk (SMS) memiliki keunggulan diban- ding struktur sukuk pada umumnya. Melalui skema ini, UMKM bukan hanya distimulus dari aspek pembiayaan usaha, namun juga dilindungimelalui jaring pengaman sosial yang berasal dari dana so- 834
sial syariah. UMKM mendapatkan stimulus pembiayaan komersial melalui skema murabahah, ijarah, dan salam untuk keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, pelaku UMKM yang tergolong sebagai mustahik (penerima zakat) akan distimulus dengan dana ZISWAF untuk me- menuhi kebutuhan harian. P Gambar 7. Pengaruh Social Microfinance Sukuk untuk Membangun Surplus Ekonomi AS1 AS0 AS2 P* AD0 AD1 AD2 0 Q0 Q1 Q2 Q Sumber: Ascarya, 2020 (diolah oleh Penulis) Kondisi di atas secara langsung akan meningkatkan permintaan dan penawaran secara berkelanjutan sehingga memicu peningkatan produksi di pasar barang. Artinya, selain meningkatkan sisi supply lewat peningkatan produksi barang dan jasa, SMS juga berpengaruh terhadap peningkatan agregate demand. Secara simultan, kondisi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai konsumsi secara mak- ro yang mana terlihat dari konsumsi rumah tangga konsumen yang ditunjukkan dengan variabel C dan konsumsi sektor usaha (rumah tangga produsen, UMKM) yang ditunjukkan dengan variabel I. Melalui SMS, pelaku UMKM yang tergolong masyarakat musta- hik selaku rumah tangga konsumen (RTK) akan terpenuhi kebutuh- an pokok harian melalui intervensi dana ZISWAF yang disalurkan oleh BMT. Sejalan dengan itu, para pelaku UMKM yang telah di- 835
berdayakan dan distimulasi usahanya melalui mekanisme SMS juga akan mampu produktif dan berkelanjutan menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan pengeluaran ini akan meningkatkan agregate de­ mand(AD) yang mana terlihat dari pergeseran kurva AD0 ke AD1, AD2 dan seterusnya. Hal ini berarti intervensi SMS berpengaruh po- sitif terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) na- sional. Pada akhirnya SMS yang diterbitkan oleh BMT selaku lem- baga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki potensi yang besar terhadap pemulihan ekonomi UMKM yang merupakan tulang pun- ggung ekonomi nasional terutama di tengah dan pascapandemi Covid-19. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Sebagai instrumen dengan market size terbesar dalam lanskap ke- uangan syariah Indonesia sekaligus sarana mengumpulkan dana untuk proyek dalam jumlah besar, sukuk memiliki peluang besar untuk diadaptasi dan diterbitkan di level mikro oleh lembaga ke- uangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Social Microfinance Sukuk (SMS) adalah sukuk yang diter- bitkan khusus dengan menggunakan akad qordhul hasan (pinjaman lunak tanpa bunga) oleh BMT untuk membiayai proyek-proyek mikro milik UMKM yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Dalam skema SMS, investor yang disasar adalah investor sosial yang tidak mengharapkan return/kupon atas dana yang diserahkan. Dana yang telah terkumpul dari penerbitan sukuk akan disalur- kan dalam bentuk pembiayaan berbasis syariah terhadap proyek- proyek mikro. Skema akad yang digunakan adalah melalui skema qordh, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada UMKM, murabahah, ijarah, dan salam. Dalam aplikasinya, penyaluran yang diberikan un- tuk menggerakkan operasional UMKM dengan skema akad di atas akan ditunjang dengan penyaluran dana ZISWAF yang juga dike lola BMT diluar dana penerbitan sukuk. Dengan demikian, UMKM 836
mendapatkan dua manfaat ganda, yaitu stimulus usaha sekaligus pemberian jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan harian. Selain berpotensi terhadap peningkatan supply barang dan jasa, intervensi SMS juga turut meningkatkan agregate demand yang mana terlihat dari naiknya nilai konsumsi (C) pelaku UMKM yang merupakan mustahik dan naiknya pengeluaran (I) yang dilakukan pelaku UMKM. Pada akhirnya, SMS akan menggeser kurva permin- taan dan penawaran agregat ke kanan sehingga tercipta peningkatan permintaan yang kemudian meningkatkan penawaran komoditas, dan pada akhirnya menghasilkan surplus dan pertumbuhan eko- nomi pasca-Covid-19. Melalui tulisan ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan pada direkto- rat terkait, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perda- gangan, dan asosiasi lembaga keuangan mikro syariah dalam hal pe- nanganan pemulihan ekonomi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral peme- rintah dan swasta dengan melibatkan peran dan kekuatan/ potensi besar dana sosial syariah - zakat, infak, sedekah, dan wakaf - khususnya untuk pelaku UMKM yang bangkrut se- hingga tergolong miskin. 2. Mengoptimalkan potensi, peran, dan keunggulan instrumen keuangan syariah seperti sukuk dalam hal pengumpulan dana untuk bersama bahu-membahu membantu perekonomian nasional. 3. Mengoptimalkan, mendukung, dan mengnyinergikanpotensi lembaga keuangan mikro syariah untuk dapat turut mem- bantu ekonomi UMKM melalui penerbitan sukuk di level mikro. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Ke- uangan dapat melakukan pengkajian lebih mendalam terkait potensi penerbitan sukuk di level mikro dalam ranah pasar modal syariah. 837
DAFTAR PUSTAKA AAOIFI. (2017). Shari'ah Standars. Manama: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Insitution. Abdelrahman, A. (2019). "Sukuk: a critique of experience, and their possible developmental role in Muslim countries."International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1, 1-19. Abdullah, M. (2018). Evolution in Waqf Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4 (1), 161-182. Al-Raeai, A., Zainol, Z., & bin Abdul Rahim, A. (2018). "The role of macroeconomic factors on sukuk market development of gulf cooperation council (GCC) countries."International Journal of Economics and Financial Issues, 8 (3), 333-339. Al-Zuhaili, W. (2004). Al­Fiqh al­Islami wa Adillatuh (4th Edition ed.). Damascus: Dar al-Fikr. Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). "Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Ke- miskinan di Indonesia."Kajian Ekonomi & Keuangan, 3 (3), 198-218. Ascarya. (2020, April 4). The Role of Islamic Social Finance in Times of COVID­19 Outbreak. Retrieved September 9, 2020, from pebs-febui.org: vid-19-outbreak-4-april-2020/ Baits, A. N. (2018). Pengantar Permodalan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Muamalah. BPS. (2020). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 123 (Agus­ tus 2020). Jakarta: Badan Pusat Statistik. BWI. (2019, October). Daftar Nazhir Wakaf Uang­Update Oktober 2019. Retrieved May 3, 2020, from bwi.go.id: wakaf-uang-update-oktober-2019/ 838
Charities Aid Foundation. (2019). CAF World Giving Index 10th Ed: Ten years of giving trends. Charities Aid Foundation . Cizakca, M. (2015). The Waqf, its Basic Operational Structure, Deve­ lopment and Contribution. WIEF­ UiTM Occasional Papers. Ku- ala Lumpur: WIEF Foundation and Universiti Teknologi MARA. CORE. (2020). Waspada Lonjakan Pengangguran Dampak Pandemi Covid­19: Lima Rekomendasi CORE. Jakarta: Center of Reform on Economics. Depkop. (2018b). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2010 ­ 2018. Jakarta: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Depkop. (2018a). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017­2018. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2020, May 1). Kontribusi dan Solusi Zakat Wakaf di Masa Pandemi. Retrieved May 3, 2020, from bimasislam.kemenag.go.id: DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN­ MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: Dewan Syariah Na- sional Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI. (2000b). Fatwa DSN­MUI No: 05/DSN­MUI/IV/2000 tentang Salam. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI. (2008). Fatwa No. 69/DSN­MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Ma- jelis Ulama Indonesia . Echchabi, A., Abd. Azis, H., & Idriss, U. (2016). "Does Sukuk Fi- nancing Promote Economic Growth? An Emphasis on The Ma- jor Issuing Countries."Turkish Journal of Islamic Economics, 3 (2), 63-73. 839
Engku Ali, E. R., Azman, S. M., Zain, N. R., Hassan, R., & Kassim, S. (2019). "Potential Development of SRI Sukuk Models for Higher Learning Institutions in Malaysia based on Wakalah and Waqf."Journal of Islamic Finance (Special Issue) , 90-106. Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). "Financing from Islamic Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia."Agricultu­ ral Finance Review, 79 (5), 633-645. Ghofur, A. R. (2015). "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Pro- duk Perbankan Syariah di Indonesia."Al­'Adalah, 12 (3), 493- 506. Hadi, S., & Supardi. (2020). "Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Co- vid-19) in Yogyakarta."Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, XII (4), 4068-4076. Hafiz, O. Z. (2019). "Sukuk: A Sharī'ah Compliant Tool for Finan- cing Budget Deficits."JKAU: Islamic Econ, 32 (1), 119-124. DOI:10.4197/Islec.32-1.9. Hasan, R., Ahmad, A. U., & Parveen, T. (2019). "Sukuk risks-a structured review of theoretical research."Journal of Islamic Ac­ counting and Business Research (10), 35-49. DOI 10.1108/ JIABR-06-2015-0026. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2nd Ed. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19."SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar­i, 7 (7), 625-637. Jouti, A. T. (2019). "An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems."ISRA International Journal of Islamic Finance, 11 (2), 246-266. Kaleem, A., & Wajid, R. A. (2009). "Application of Islamic Banking in Instrument Pakistan."British Food Journal, 111 (3), 275-292. (Bai Salam) for Agriculture Financing 840
Khouldi, M. Y., & Kassim, S. H. (2018). "An Innovative Financing Instrument to Promote The Development of Islamic Micro- finance Through Socially Responsible Investment Sukuk."Jour­ nal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4 (2), 237-250. KNEKS. (2020, June 20). Islamic Economy in ASEAN Countries During the Covid 19 Era. Retrieved September 10, 2020, from Medan Area University Repository Open Access: tory.uma.ac.id/handle/123456789/11998 KNKS. (2019, April 1). Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Retrieved June 8, 2020, from knks.go.id: tamwil-bmt LIPI. (2020). Diagnosis Ekonomi Nasional Terhadap Kinerja UMKM di Pandemi COVID­19. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LPPI, & Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Buku terbitan Bank Indonesia dan LPPI. Mitsaliyandito, R. Q., Arundina, T., & Kasri, R. A. (2017). "Impact of Sukuk Market Development on Indonesian Economic Growth."International Journal of Applied Business and Economic Research, 15 (3), 1-13. Mitsaliyandito, R., & Arundina, T. (2018). "Dynamic relationship between sovereign bond and sukuk market developments in Indonesia."Pertanika: Social Sciences and Humanities, 26, 27-38. Mohamad, S., Othman, J., Lehner, O., & Muda, R. (2017). "Social Sukuk: A new Mechanism to Fund Social Services."Jurnal of Emerging Economies and Islamic Research, 5 (1), 69-81. Musari, K. (2016). "Economic Sustainability For Islamic Nanofi- nance Through Waqf-Sukuk Linkage Program (Case Study in Indonesia)."International Journal of Islamic Economics and Fi­ nance Studies, 2 (3), 73-93. p-ISSN: 2149-8407. 841
Musari, K. (2015). "Sukuk for microfinance through linkage prog- ram: Case study in Indonesia." 10th International Conference on Islamic Economics and Finance (pp. 1-10). Doha, Qatar: 10th International Conference on Islamic Economics and Finance. Obaidullah, M. (2015). "Enhancing food security with Islamic micro finance: insights from some recent experiments."Agricul­ tural Finance Review, 75 (2), 142-168. Obaidullah, M. (2008). "Introduction of Islamic Finance Role to Service Micro and Medium Enterprises." In M. Obaidullah, & H. S. Latiff, Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises (pp. 1-2). Jeddah: Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank. Obaidullah, M. (2007). Teaching Corporate Finance From an Islamic Perspective. Jeddah: Islamic Economic Research Centre. OECD. (2020). Coronavirus (COVID­19): SME Policy Responses. Paris: The Organisation for Economic Co-operation and Development. OJK. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia ta­ hun 2019: Sinergi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan . Rahman, A. R. (2010). "Islamic Microfinance: an Ethical Alter na- tive to Porverty Alleviation."Humanomics, 26 (4), 284-295. Rahman, R. (2020, April 16). 37.000 SMEs hit by COVID­19 crisis as government prepares aid. Retrieved September 7, 2020, from nment-prepares-aid.html Rhyne, E., & Reddy, R. (2006, April). Who Will Buy Our Paper: Microfinance Cracking the Capital Markets? Retrieved September 10, 2020, from /sol3/ papers.cfm?abstract_id=901260 842
Saptono, I. T. (2019, September). Quick Wins BWI: Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0. Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif , p. Komite Nasional Keuangan Syariah. Smaoui, H., & Nechi, S. (2017). Does sukuk market development spur economic growth? Research in International Business and Finance, ribaf.2017.04.018. 41, 136-147. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhendi, H. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo. Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Nether- lands: Kluwer Law International. Wulandari, P. (2017). "Enhancing the Role of Baitul Maal in Giving Qardhul Hassan Financing to the People at the Bottom of the Economic Pyramid: Case Study of BMT."Journal of Islamic Ac­ counting and Business Research, 1-16. Yildirim, S., Yildirim, D. C., & Diboglu, P. (2020). "Does Sukuk Market Development Promote Economic Growth?"PSU Re­ search Review , DOI 10.1108/PRR-03-2020-0011. Zain, N. R., Abideen, A., & Ali, E. R. (2019). "Innovations in Sukuk in the Global Finance Market: Reviewing Key Conside- rations."International Journal of Management and Applied Rese­ arch, 6 (4), 287-295. 021. UCAPAN TERIMA KASIH Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Afrad Arifin, M.E.Sy, CIPA (AAOIFI) selaku Co-Founder AFSI & Founder PSFS Tazkia yang telah memberikan saran dalam penyele- saian penelitian ini. 843
Bab 26 DETERMINANTS oF bEhAvIoRAl INTENTIoNS To uSE ISlAMIC CRowDFuNDING PlATFoRM MoDEl AS AN AlTERNATIvE SouRCE oF INvESTMENT FoR CRowD FuNDERS IN TIMES oF CovID-19 PANDEMIC IN INDoNESIA Sulaeman127 1. INTRODUCTION Nowadays, the problematic phenomena of Coronavirus Disease 2019 or Covid-19 (the current term of the virus) have been becoming diseases issue worldwide (Chamani, Anshory, Hudaefi, Junari, & Zaenal, 2020). As a global pandemic, the COVID-19 is not only medical problems but also becomes economic problems for many countries in the world (Burhan, 2020). According to Sri Mulyani Indrawati, Minister of finance Indonesia, the current crisis caused by the COVID-19 pandemic was far more complex than the 1997- 127Master candidate, Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Airlangga, Surabaya 844 |
1998 and 2008-2009 crises (Victoria, 2020). In line with that, the COVID-19 pandemic is going to a negative impact on MSMEs more than other sectors in Indonesia. Based on the data from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium-sized Enterprises (Kemenkop-UKM, 2018), the num- ber of MSMEs is approximately 64 million which absorbs more than 113 million workers or 93.88% of the total workforce (Hidayat, 2020). The total contribution of MSMEs to Indonesia's GDP 2018 is approximately 57% or IDR 8,457.3 trillion when Indonesia's eco- nomic growth is 5.2%. Based on the projection of Puskas BAZNAS (2020) during the COVID-19 pandemic, the contribution of MSMEs decreases to become IDR 6,830 trillion due to projection of 4.2% of economic growth in Indonesia. However, the MSMEs are in urgent need of funds for survival and sustain for very long if the sit- uation continues for along time period. Most of the MSMEs are battling for survival as it has become really difficult for them to bear the operating expenses like paying salary, rent, and others (Haider & Khan, 2020). Furthermore, many scholars, practitioners, academicians, and civil societies have been discussing through webinar (online discus- sion) for seeking solutions to overcome. They suggested that opti- mized the role of Islamic financial technology (Islamic FinTech) is one of the effective solutions (Mukhlisin, Ascarya, Pasumah, Antonio, Yasid, Mulyana, & Tamanni, 2020). Such as Marzban, Asutay, & Boseli (2014) suggested if a lack of funding, Islamic Fin- Tech can be a solution for any problems in MSMEs, apart from banking. Fortunately, since 2011, the market share of FinTech in Indonesia has been grown start 6% and became 78% in 2016. There are several existing Islamic FinTech companies in Indonesia, which are: Ammana, Investree, Dana Syariah, WakApp, Tamasia, eFund- ing, Maslahat Kita, Goolive, Kandang.in, Danakoo Syariah, IjabQobul, InvesProperti, Ethiscrowd, and Angsur (Asosiasi FinTech Indonesia, 2016 in Majid, 2018). 845
On the other hand, Indonesia as the largest Muslim population in the world, many Muslim people has been increasing rapidly in using the online platform (including crowdfunding platform) along- side the increasing number of Internet users in Indonesia. Based on the report from Internet World Stats (2020), currently, internet users are more than half of the total of population in Indonesia around171.3 million users. This is because the online platform can support many people by taking advantage of the online aspects such as investment and donation activities. The crowd funders contribute and donate as well as invest to crowdfunding will get an advantage e.g. reducing the cost of transactions, quickly and easy by using quick respond (QR) code services to make it easier (Hudaefi et al., 2020), and also the ability to attract the emotional interest of users (Suhaili & Palil, 2016). Based on the above explanation, we confirm that Indonesia has great potential to fight the economic impact of COVID-19 particu- larly on MSMEs through optimizing the role of Islamic FinTech including the crowdfunding platform as an intermediary between crowd funders and MSMEs to provide the shariah financial services. Therefore, this study has an objective which is to test empirically the behavioral intention of crowd funders to use the Islamic crowdfund- ing model based on the theory of the Technology Acceptance Model (TAM) proposed by Davis (1989). The theory has been used by re- searchers, such as Ratri (2016); Thaker (2018); Huei, Suet, Chee Seong, Aye Khin, & Ling Leh Bin (2018); Darmansyah, Fianto, Hendratmi, & Aziz (2020); Tamimi and Ahmad (2020), to examine the behavioral intention to adopt technological innovation includ- ing FinTech services and products. 846
2. LITERATURE REVIEW 2.1 Islamic Crowdfunding Crowdfunding is part of financial technology (FinTech) segments that provide financing for individuals and businesses (Harahap, Idham, Kusuma, & Rakhman, 2017). Many researchers have defined that crowdfunding is known as a process of collection of funds (in a small amount) from crowd funders (donors or investors) by using the website platform for a specified project, business venture or the social project (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2014; Dresner, 2014; Mollick, 2014; Suhaili & Palil, 2016; Thaker, 2018). Meanwhile, Achsien & Purnamasari (2016) defined that Islamic crowdfunding is like the use of small amounts of money obtained from a large number of individuals or organizations, to fund a pro- ject, a business or personal loan, and other needs through an online web-based platform based on with shariah principles. Some basic features are distinguishing the Islamic crowdfunding model from the conventional one. According to Achsien & Purnamasari (2016), the Islamic crowdfunding model has three re- quirements as follows: (1) halal projects, (2) free from usury (riba), gambling (maysir), speculation (gharar), and (3) the existence of Shariah supervisory board. Additionally, the requirements of the Islamic crowdfunding model involve project initiators (e.g. individ- uals, organizations, and businesses); potential funders (PF); crowd- funding operators (CFO); the board of Shariah (Marzban, Asutay, & Boseli, 2014). Islamic crowdfunding also can be divided into four types, name- ly: (1) Donation-based crowdfunding, the type is made for the social project or purely philanthropic perspective, and usually managed by NGOs. The donors do not receive tangible benefits in exchange for their donations; (2) Reward-based crowdfunding, the type is the col- lection of funds, where crowd funders receive some tangible reward, such as a membership rewards scheme, as a token of appreciation for 847
their contributions in social projects; (3) Debt-based crowdfunding or known as lending-based crowdfunding, this type is investors who provide loans to startups or small enterprises to support their ven- tures. The investors receive in returns in their contributions; (4) Eq- uity-based crowdfunding, this type is when investors offer equity funds in the business venture for supporting startups or small enter- prises. The main motivation of investors is to get a return in the form of profit-sharing on their investment. (Harahap, Idham, Kusuma, & Rakhman, 2017; Hidajat, 2019; Marzban, Asutay, & Boseli, 2014; Ramos, 2015; Sangwan, Harshita, Prakash, & Singh, 2019; Thaker, 2018). The advantage of Islamic crowdfunding is opened up a new source of funding for companies, the ability to attract the emotional interest of crowd funders to contribute, and donate irrespective of geography and a low-cost way of accessing funding by using the plat- form (Suhaili & Palil, 2016). Furthermore, Islamic crowdfunding also provides an opportunity for investors, donors, and entrepre- neurs for supporting the socio-economic development of Muslim entrepreneurs or MSMEs in Islamic countries (Marzban, Asutay, & Boseli, 2014). 2.2 Legal Aspects of Islamic Crowdfunding in Indonesia In Indonesia, there are three legal aspects of Islamic crowdfunding issued by government authorities, namely: (1) The regulations of the National Shariah Council of the Indonesian Ulema Council (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN-MUI) Fatwa Num- ber 117/DSN-MUI/II/2018 on the compliance of the information technology-based financing services with the Shariah principles (Dewan Syariah Nasional, 2018), (2) Bank Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia, PBI) Number 19/12/PBI/2017 on the Implementation of Financial Technology (Bank Indonesia, 2017), And (3) The regulation of the Indonesian Financial Services Author- 848
ity or Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Number 77/ POJK.01/2016 on the information technology-based lending and borrowing services (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 2.3 Technology Acceptance Model (TAM) TAM was introduced by Davis (1989) following the Theory of Reasoned Action (TRA). TAM describes the adoption of innovation in an organization by individuals (Davis, 1989). TAM also predicts the intention individually to use and acceptance of new information technology contexts (Chen, Li, & Li, 2011). The development of TAM was in the two most important determinants of intention to adopt new information technology, namely, perceived usefulness and perceived ease of use. According to Davis (1989), perceived usefulness is defined as the degree to which an individual believes that the usage of technology would improve his or her performance. Meanwhile, perceived ease of use is defined as the degree to which an individual believes that the usage of particular technology would be free from effort (Davis, 1989). Further, perceived ease of use has both a direct effect and an indirect effect on adoption intention through perceived usefulness. Thus, perceived ease of use affects both perceived usefulness and at- titude (Davis, 1993; Venkatesh & Davis, 2000). In a previous study, many researchers have used TAM as a model for understanding technological adoption such as FinTech products and services. For instance, Thaker (2018) studies identified the po- tential factors that influence crowd funders' intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia. The results show that the perceived ease of use and perceived usefulness have a signif- icant positive effect on intentions to adopt CWM. Furthermore, perceived ease of use has a positive and indirect effect on the inten- tion to use CWM via perceived usefulness. Another research using TAM, Huei, Suet Cheng, Chee Seong, Aye Khin, & Ling Leh Bin, 849
(2018) study identified perceived ease of use and perceived useful- ness have a significant positive effect on intentions to adopt Fin- Tech's products and services in Malaysia. Also, Tamimi & Ahmad (2020) have conducted empirical studies to examine the understand- ing of technological adoption using the TAM approach. They com- mended TAM to be a beneficial model to understand and explain a user's intention to adopt new technology. 2.4 Conceptual Framework and Hypothesis Development The present research is designed to test empirically the behavioral intention of crowd funders to use the Islamic crowdfunding platform model based on the TAM approach. Perceived usefulness, perceived ease of use, use of social media, Islamic crowdfunding information, and behavioral intention are the construct variables in this study. The first construct is the perceived usefulness (PU). This con- struct variable has a significant positive effect on the intention to use financial technology products and services such as Huei, Suet Cheng, Chee Seong, Aye Khin, & Ling Leh Bin, (2018). Perceived useful- ness has a strongly significant impact and important variable to in- fluence attitude, behavior, and intention to accept the new technol- ogy (Jogiyanto, 2008, in Ratri, 2016). There were six indicator items to measure perceived usefulness in this study i.e. participate more quickly, performance, productivity, effectiveness, make participation easier, and useful (Ratri, 2016). The second construct is the perceived ease of use (PEU). Same with perceived usefulness, this construct has a significant positive effect on the intention to adopt financial technology products and services (Huei, Suet Cheng, Chee Seong, Aye Khin, & Ling Leh Bin, 2018). Also, perceived ease of use influences the intention, perceived usefulness, attitude, and actualization of using technology (Davis, 1989). There were six indicator items to measure perceived ease of use in this study i.e. easy to use, controllable, clear and understand- 850
able, flexibility, easy to become skillful, and also easy to learn (Ratri, 2016). The third construct is the use of social media (USM). Social me- dia has a direct impact on the behavioral intention of using the Fin- Tech concept. For the Islamic donation-based crowdfunding plat- form model to work effectively, the model must be engaged in using social media, i.e. Facebook, Instagram, Twitter, and other media so- cial to promote and campaign the financing program in the plat- form. According to Choy & Schlagwein (2016) mentioned that crowdfunding takes advantage of social networking to raise funds globally. The fourth construct is Islamic crowdfunding information (ICI). The information on Islamic crowdfunding has a significant effect to influence individual participation in using financial technology products and services. This is because low information also will affect the adoption of the FinTech concept (Pikkarainen, Pikkarainen, Lar- jaluoto, & Pahnila, 2004). Therefore, information about Islamic crowdfunding positively influences the crowd funders to use the Islamic crowdfunding platform model. The last construct is a behavioral intention (BI) to use the Islamic crowdfunding platform model. According to Amoroso and Gardner (2004, as cited in Ratri, 2016) stated that planned utilization in the future is one of the indicators to the intention of individuals to the actual use of the technology. Therefore, there are five hypotheses of this study, which are: H1. Perceived usefulness has a positive effect on behavioral in- tention to use the Islamic crowdfunding platform model. H2. Perceived ease of use has a positive effect on behavioral in- tention to use the Islamic crowdfunding platform model. H3. Perceived ease of use has a positive effect on perceived use- fulness to use the Islamic crowdfunding platform model. H4. The use of social media has a positive effect on behavioral intention to use the Islamic crowdfunding platform model. 851
H5. Islamic crowdfunding information has a positive effect on behavioral intention to use the Islamic crowdfunding plat- form model. The conceptual framework for this study is shown in Figure 1: Figure 1. The conceptual framework of the study Source: Some previous studies with modified by author 3. METHODOLOGY 3.1 Research Design This study used online survey questionnaires to test the factors of the behavioral intention of crowd funders to use the Islamic crowd- funding platform model. The questionnaires were designed and adapted from previous researchers such as Darmansyah, Fianto, Hendratmi, & Aziz (2020); Davis, (1989); Ratri, (2016) and were modified to suit the purpose of this study. The questionnaire was divided into the following two components: respondents' demo- graphics and variable constructs. The questionnaire contains three variable constructs: perceived usefulness (six items), perceived ease of use (six items), use of social media (three items), Islamic crowd- funding information (three items), and behavioral intention (three 852
items). In total, 21 question statements were in Appendix1 andal- someasured by a five-point Likert scale from strongly disagree (1) to strongly agree (5). 3.2 Data Collection and Sample Size Data were collected from respondents who can access the Islamic FinTech platform particularly the existing Islamic crowdfunding platform in Indonesia for example Ammana, Dana Syariah, Investree, etc. The questionnaire was distributed to around 550 respondents from May to July 2020. A total of 202 questionnaires are returned, where the final sample size used in the study for data analysis pur- poses was 98 responses. The lower respondents who participated in this survey may due to the time constraints and the disinclination of crowd funders. However, according to Churchill and Iacobucci (2010) stated that the samples of 50-100 still can function well for the structural equation model (SEM) technique (in Raza, Shah, & Ali., 2019). 3.3 Data Analysis Method The data analysis method was used partial least squares (PLS). PLS is a well-known method for constructing predictive models when the factors are many and highly collinear (Tobias, n.d.). According to Thakur (2014), PLS is the structural equation model (SEM) technique in which it assesses the reliability and validity of the measures of theoretical constructs and estimates the relationships among these constructs simultaneously. The advantages of PLS in- clude minimal restrictions on measurement scales, sample size, and residual distributions (Chin, Marcolin, & Newsted, 2003 in Thaker, 2018). Therefore, PLS examines the inner and outer models, and hypotheses to obtain the results (Hussein, 2015). 853
4. RESULTS AND DISCUSSION 4.1 Respondents' Demographic The respondents' demographics of the current research comprise gender, age group, marital status, education level, occupational lev- el, income level, and expenditure level as represented in Table 1. Table 1. Distribution of respondents' demographics Respondents' characteristic Frequency % Gender Male Female Age group Under 20 21-30 31-40 41-50 Above 50 Marital status Single Married Others Educational level Senior high school Diploma Bachelor Master PhD Occupational Level Public Private Self-employed Teacher Student Housewife Others Income Level Less than 3 million 3-5 million 51 47 1 63 21 5 8 41 56 1 4 1 57 31 5 8 26 13 5 32 8 6 52.0 48.0 1.0 64.3 21.4 5.1 8.2 41.8 57.1 1.0 4.1 1.0 58.2 31.6 5.1 8.2 26.5 13.3 5.1 32.7 8.2 6.1 26 42 26.5 42.9 854
6-9 million 10-15 million 16-20 million more than 20 million Expenditure Level less than 2 million 2-4 million 5-7 million 8-10 million more than 10 million 18 7 1 4 24 49 17 4 4 18.4 7.1 1.0 4.1 24.5 50.0 17.3 4.1 4.1 Source: Survey, 2020 From Table I, we can conclude that most respondents were male 52% and followed by female 48%. Almost three-quarters (85.7%) of the respondents are between the age group of 21-40, few are over 40 years of age (13.3%), and under 20 years of age (1%). There was a majority of 51.7% of respondents are married, followed by 41.8% of respondents are still single and 1% of respondents are other statuses. In terms of educational level, the majority of respondents are well educated, with 5.1% holding a senior high school and a college di- ploma and about 94.9% holding a bachelor's degree, a master's de- gree, and Ph.D. The occupation of respondents; most of the re- spondents (32.7%) were student, followed by the private sector (26.5%), self-employed (13.3%), public sector (8.2%), housewife (8.2%), teacher (5.1%), and others (6.1%). Meanwhile, the majority of respondents (87.8%) are in the in- come group of less than IDR9 million. The remaining 12.2% of the surveyed respondents fall on the above IDR10 million income group. In terms of expenditure level, most of the respondents spend less than IDR4 million (74.5%) followed by 25.5% spending be- tween 5 - more than IDR10 million. 855
4.2 Measurement Model The convergent validity and discriminant validity are measurements that use the assessment of the measurement model. During the test of convergent validity, the factor loading (FL), Cronbach's alpha (Cronbach α), composite reliability (CR), and average variance ex- tracted (AVE) were taken into the consideration. As seen in Table 2, factor loading (FL) for all items is greater than 0.70 which is recommended value by Churchill (1979, in Raza, Shah, & Ali, 2019). The convergent validity also was evaluated through CR and Cronbach's α, and all variables are higher than 0.70, which meets the criteria of Hair, Black, Babin, & Anderson (2009). In terms of AVE requirement, Fornell & Larcker (1981) and Hair, Joseph, Black, Babin, & Anderson (2009) suggested that AVE should exceed 0.50. In the current study, AVEs have a minimum value of 0.50 in the range of 0.8957 and 0.9693 which meets the benchmark proposed by Fornell & Larcker (1981) and Hair, Joseph, Black, Babin, & An- derson (2009). Table 2. Measurement model results Constructs Perceived usefulness Perceived ease to use Items PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PEU7 PEU8 PEU9 PEU10 PEU11 PEU12 FL 0.9196 0.9484 0.9307 0.9264 0.9454 0.9563 0.9222 0.8925 0.9001 0.9307 0.8957 0.9196 Cronbach's α 0.9726 0.9586 CR 0.9777 0.9667 AVE 0.8796 0.8286 856
Use of social media Islamic Crowdfunding Information Behavioral Intention USM13 USM14 USM15 ICI16 ICI17 ICI18 BI19 BI20 BI21 0.9441 0.9693 0.9488 0.9541 0.9621 0.9550 0.9177 0.9416 0.9370 0.9507 0.9541 0.9246 0.9682 0.9703 0.9521 0.9104 0.9160 0.8689 Source: Survey 2020 After conducting a test of convergent validity, the discriminant validity was assessed by using cross-loading analysis and AVE. Table 3 shows that AVE is higher than the correlation between the varia- bles which is following the criteria given by Fornell & Larcker (1981). It is suggesting that the required discriminant validity has been achieved. Based on these results, it confirms the variable dis- tinctiveness and can be used to examine the structural model. Table 3. Correlation matrix BI 0.9322 0.8011 0.7747 0.8311 0.8278 ICI PU PEU USM BI ICI PEU PU USM Notes: BI = behavioral intention; ICI = Islamic crowdfunding information; PEU= perceived ease of use; PU = perceived usefulness; USM = use of social media. The diagonal elements (italic) represent the square root of AVE (average variance extracted) 0.9571 0.7789 0.8105 0.8513 0.9103 0.9026 0.8142 0.9379 0.8648 0.9541 Source: Survey 2020 4.3 Structural Model In this research, to assess the statistical significance of the path co- efficients, the study has calculated the path coefficient of the struc- tural model and then performs bootstrapping procedure with 857
re-sampling 5,000 such as Thaker (2018). The hypotheses (H1-H5) were assessed in Figure 1 and on the significance level of 0.10 (10%), 0.05 (5%), and 0.01 (1%). Results are shown in Table 4, all the variables i.e. PU (β =0.370), USM (β =0.284), and ICI (β =0.245) were found to have a significant positive effect on behavioral inten- tion, and thus supports H1, H4, and H5. On the contrary, PEU (β =0.019) creates an insignificant effect on behavioral intention and rejects H2. Besides, PEU has a significant and direct effect with PU with β =0.903, and hence supports H3. Therefore, out of the five hypotheses, four were accepted (Table 4 and Figure 2). Furthermore, in this study, the goodness of the structural model was analyzed by examining the R-square (R2) (Hussein, 2015). R2 is the assessment of the model predictive accuracy and higher R2 repre- senting a higher level of predictive accuracy (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). The results of this study show that the R2 value for behavioral intention to use the Islamic crowdfunding platform model is 0.75. It means that 75 % of the variance in behavioral intention to use the Islamic crowdfunding platform model can be explained by perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEU), use of media social (USM), and Islamic crowdfunding information (ICI). Additionally, the predictive relevance (Q2) of the research model has used the blindfolding procedure (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). According to Hair, Ringle, & Sarstedt (2011), if Q2 values are larger than zero, they indicate that the exogenous constructs have predictive relevance for the endogenous construct. For this current study, the Q2 of behavioral intention to use the Islamic crowdfund- ing platform model is 0.63 or larger than zero. Thus, it can be con- cluded that the research model has good predictive relevance. 858
Table 4. Path analysis Hypothesis Regression Beta T-Statistics p-value Remarks Path PU → BI PEU → BI PEU → PU 0.903*** USM → BI 0.284* ICI → BI H1 1.981 H2 0.117 H3 32.904 H4 1.834 H5 1.719 Note: Significant level; *** p< 0.01; ** p< 0.05; *p< 0.10 0.370** 0.019 0.245*** 0.048 0.907 0.000 0.067 0.009 Supported Un-supported Supported Supported Supported Source: Survey 2020 Figure 2. Results of path analysis 4.4 Discussion of the Results The major objectives of the study are to examine the determining factors of the behavioral intention of crowd funders (donors/inves- tors) to use the Islamic crowdfunding platform model as an alterna- tive source of investment for crowd funders during the period of COVID-19 pandemic in Indonesia. The results show the good measurement and structural model, and support the four hypotheses out of five. The path between the perceived usefulness and behavioral inten- tion is significant and positive (p< 0.05 and β = 0.370). The result is 859
consistent with the work of Thaker (2018), Ratri (2016), Abbasi, Chandio, Soomro, & Shah (2011), Cheng, Lam, & Yeung (2006), Venkatesh & Davis, (2000), and Davis (1989). The crowd funders believe that the Islamic crowdfunding platform model will provide better performance, productivity, and effectiveness especially for supporting the financing MSMEs activities. This model is expected to create a positive perception toward the crowd funders in provid- ing an alternative source of financing for MSMEs in times of COV- ID-19 pandemic in Indonesia. On the other hand, the path between perceived ease of use and behavioral intention shows an insignificant relationship (p> 0.10 and β = 0.019). This finding is also similar to the findings by Ratri, (2016). Even though the relationship has no significant effect, the crowd funders have a positive attitude towards using the Islamic crowdfunding platform model and they feel easy accessibility, flexi- bility, and controllability. Also, the crowd funders believe that the Islamic crowdfunding platform model will be easy to become skillful and easy. Especially, the model provides the shariah financing servic- es for MSMEs in times of COVID-19 pandemic in Indonesia. Meanwhile, the association between the perceived ease to use and perceived usefulness is positively significant (p< 0.01 and β = 0.903). The authors found that the relationship of these variables is the main variable influences an individual intention to use the Islamic crowd- funding platform model. The results are in accordance with the stud- ies of Jogiyanto(2008) in Ratri (2016) and Thaker (2018). They mentioned that the easier the system was to use, the more useful it was perceived to be. Thus, the Islamic crowdfunding platform mod- el may need to have features that useful to the user particularly the crowd funders who want to support MSMEs in Indonesia. Further, the study found that the use of social media positively influences the behavioral intention to use Islamic crowdfunding platform model (p< 0.10 and β = 0.284), the finding is consistent with studies of Choy & Schlagwein (2015). The authors found that 860
the use of social media influences an individual intention to use the Islamic crowdfunding platform model. And the finding also revealed that the campaign massively through social media will increase the intention of crowd funders to use the online platform. Moreover, the path between the Islamic crowdfunding informa- tion and behavioral intention has significant and positive on the in- tention to use the Islamic crowdfunding platform model, and hence, supported the hypothesis (p< 0.01 and β = 0.245). The results are in line with Yu, Johnson, Cricelli, & Fleming (2017) and Pikkarainen, Pikkarainen, Larjaluoto, & Pahnila, (2004). The result confirmed that the information on Islamic crowdfunding will be a direct influ- ence on crowd funders' intention and the low information could af- fect the acceptance of the Islamic crowdfunding platform model. 5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 5.1 Conclusion This study has empirically tested the behavioral intention of crowd funders in using Islamic crowdfunding model by applying the TAM approach and the analysis is conducted using partial least squares (PLS) regression. The results showed that the good model and con- firms the acceptance of four hypotheses out of five (H1, H3, H4, & H5 are accepted and H2 is rejected). In other words, all the paths show a significant positive association with behavioral intention, except for the perceived ease of use on behavioral intention. There- fore, the Islamic crowdfunding platform model is the platform that can be potentially adopted for an alternative source of financing the MSMEs in Indonesia especially during the crisis like COVID-19 in Indonesia and the model will be expected to help the economy to minimize the damages of COVID 19 on MSMEs in Indonesia. 861
5.2 Recommendation In light of the above, the following recommendations are made: (1) For Islamic FinTech companies in Indonesia, they should plan various financing programs such as to finance entrepreneurship training, to provide basic capital, to develop digital applications, to provide the procurement of raw materials or equipment production, and other projects for supporting MSMEs in Indonesia. Or MSMEs/ Muslim entrepreneurs also can propose the necessity project that will be funded by crowd funders using the platform. Next, the Islamic FinTech companies as a crowdfunding operator will be offered in the form of a written prospectus, video presentation, infographic, and other forms of publication to social media. Besides that, Islamic Fin- Tech also should provide the online platform more secure for all privacy of users. The model could use the Artificial Intelligence (AI) and Natural Language Process (NLP) to make the system more effec- tive and transparent such as recommended by Haider & Khan (2020). (2) Furthermore, three possible instruments (or shariah contracts or akad) will be provided to the online platform, namely, Hibah (grant), Qard­Hasan (benevolent loan), and Murabahah (deferred payment sale) such as suggested by ( Marzban, Asutay, & Boseli, 2014). For instance, to provide basic capital for MSMEs based on Hibah or Qard­Hasan. Where the scheme of Qard­Hasan is specifi- cally for MSMEs that can still carry out production, it is just con- strained by the difficulty of access to capital. Meanwhile, the scheme of Hibah, this scheme is especially for micro-entrepreneurs who are difficult for the needs of daily life. Another example, the possible instruments to use would be Murabahah is to provide the procure- ment of raw materials or equipment production for MSMEs. (3) For MSMEs/Muslim entrepreneurs, this Islamic crowdfund- ing model also brings benefits to MSMEs because the model will provide financial support for MSMEs apart from banking particular- 862
ly during the COVID-19 pandemic. More importantly, the plat- form model will also assist in the growth and sustain of MSMEs through providing shariah financial funding in the period of crisis like COVID-19 today. (4) For government, policymakers, and other relevant authorities, to achieve the national economic recovery (Pemulihan Ekonomi Na­ sional, PEN), they should collaborate with the Indonesian zakat in- stitution (BAZNAS) to optimize the potential funding from Islamic charity donation fund such as from zakat, shadaqah, and other char- ities. This is because the zakat, shadaqah, infaq, and the likes funds are the potential funding for overcoming problematic issues which are being faced by society (Indrawan & Herman, 2017), especially to provide shariah financing services for MSMEs during the time of COVID-19 outbreaks. Furthermore, BAZNAS also has been collab- orating with the existing fintech companies such as Go-Pay, OVO, LinkAja and the existing e-commerce such as Elevenia.co.id, Blibli. com, Shopee.co.id, Mataharimall. com, JD.id, and for paying zakat by issuing QR code (Hudaefi et al., 2020). To increase the number of crowd funders, the government, policymakers, FinTech firms could also use the me- dia social such as Intagram, Facebook, Youtube, and others to in- crease the awareness of society to donate in the online platform. the result of this And (5) for academia and researcher, the current study will con- tribute to the existing literature in the areas of Islamic FinTech espe- cially on the factors influencing behavioral intentions to use the Is- lamic crowdfunding platform model. However, the sample size of the study becomes an obvious limitation. The sample size of the study should be added for future study. And then, future research also can be conducted by incorporating other factors and other ap- proaches such as the concept of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model. 863
REFERENCES Abbasi, S., Chandio, M. H. ., Soomro, A. ., & Shah, F. (2011). "So- cial influence, voluntariness, experience and the internet accept- ance: an extension of technology acceptance model within a south-Asian country context."Journal of Enterprise Information Management, 24(1), 30-52. Achsien, I. H., & Purnamasari, D. L. (2016). "Islamic Crowd-fund- ing as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Poten- Indonesia."Islamic tial Crowd­Funding as The Next Financial Innovation in Islamic Fi­ nance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia, (5), 1-11. and Anticipated Regulation in Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/ PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. , Pub. L. No. 19/12/PBI/2017, Gubernur Bank Indonesia 1 (2017). Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). "Crowd- funding: Tapping the right crowd."Journal of Business Venturing, 29(5), 585-609. 07.003 Burhan, A. (2020). Dampak COVID­19 terhadap kinerja BMT. Jakarta. Chamani, A., Anshory, A., Hudaefi, F. A., Junari, U. L., & Zaenal, M. H. (2020). The role of zakat institution in preventing COV- ID-19. Policy Brief March 2020, (March). Chen, S.-C., Li, S.-H., & Li, C.-Y. (2011). "Recent related research in technology acceptance model: A literature review."Australian Journal of Business and Management Research, 1(9), 124-127. Cheng, T., Lam, D. Y. C., & Yeung, A. C. L. (2006). "Adoption of internet banking: an empirical study in Hong Kong."Decision Support Systems, 24(3), 1558-1572. Choy, K., & Schlagwein, D. (2016). "Crowdsourcing for a better world."Informational Technology & People, 29(1), 221-247. 864
Darmansyah, D., Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). "Factors determining behavioral intentions to use Islamic finan- cial technology."Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p(ahead- of-print). Davis, F. D. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology."MIS Quarter­ ly, 13(3), 319. Davis, F. D. (1993). "User acceptance of information technology: system characteristics, user perception and behavioral impacts." In International Journal ofMan­Machine Studies (Vol. 38, pp. 475-487). Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional­Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN­MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pub. L. No. 117/DSN-MUI/II/2018, 1 (2018). Dresner, S. (2014). Crowdfunding: A Guide to Raising Capital on the Internet. New York, NY.: John Wiley & Sons. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error." Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. Haider, M., & Khan, S. (2020). An Artificial Intelligence and NLP based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh­Al­ Hasan for Countering the Adverse Impact of COVID 19 on SMEs and Individuals. VIII(2), 351-364. Hair, J.F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). "PLS-SEM: indeed a silver bullet."J. Marketing Theory Pract, 19(2), 139-152. Hair, Joseph F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis 7th Edition. Hair, Black, Babin, Anderson.pdf. Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi."Bank Indonesia, 2, 1-80. 865
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). "The use of partial least squares path modeling in international marketing". New Challenges to International Marketing, 20, 277-319. Hidajat, T. (2019). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. Journal of Financial Crime, 27(1), 274-282. doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028 Hidayat, S. E. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID­ 19. (April). Hua, X., Huang, Y., & Zheng, Y. (2019). "Current practices, new insights, and emerging trends of financial technologies."Indus­ trial Management & Data Systems, 119(7), 1401-1410. doi.org/10.1108/IMDS-08-2019-0431 Hudaefi, F. A., Beik, I. S., Zaenal, M. H., Choirin, M., Farchatunni- sa, H., & Junari, U. L. (2020). How does zakat institution re- spond to fintech ? Evidence from BAZNAS Indonesia. IJZIP: International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy, 2(1), from 33-40. Retrieved Huei, C. T., Suet Cheng, L., Chee Seong, L., Aye Khin, A., & Ling Leh Bin, R. (2018). "Preliminary Study on Consumer Attitude towards FinTech Products and Services in Malaysia."Interna­ tional Journal of Engineering & Technology, 7(2.29), 166. doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13310 Hussein, A. S. (2015). Modul Ajar: Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares ( PLS ) dengan smartPLS 3.0. Internet World Stats. (2020). Internet World Stats Usage and Popula­ tion Statistics. Retrieved from com/stats3.htm#asia Jogiyanto. (2008). Sistem Informasi Keperilakuan (Edisi Revi). Yogyakarta: Penerbit ANDI. KNEKS. (2020). Dampak Pandemi COVID­19 Terhadap Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. 866
Majid, R. (2018). Inovasi Skema Investasi Modal Ventura Syariah Menuju Terciptanya UMKM Berke- lanjutan di Era Digital."FREKS Kategori Muda Sektor IKNB Syariah, 1-20. Marzban, S., Asutay, M., & Boseli, A. (2014). "Shariah-compliant Crowd Funding: An Efficient Framework for Entrepreneurship Development in Islamic CSR and Sustainable Development in Islamic Banking in Malaysia View project Mathematic Mo- deling for Risk-Sharing contracts View project."Harvard Islamic Finance Forum, 02(April), 272. RG.2.1.2696.1760 Mollick, E. (2014). "The dynamics of crowdfunding: An exploratory study."Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16. org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005 Mukhlisin, M., Ascarya, Pasumah, B. T., Antonio, M. S., Yasid, M., Mulyana, R., & Tamanni, L. (2020). Tujuh paket kebijkan syariah mengatasi dampak krisis ekonomi dan keuangan COVID­19. Bogor. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pub. L. No. 77/POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 1 (2016). Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Larjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004). "Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model."Internet Research, 14(3), 224-235. Puskas Baznas. (2020). "Dampak COVID-19 terhadap pekerja rentan Indonesia."Policy Brief March 2020, PB2020-III, 1-21. Ramos, J. (2015). Crowdfunding and the Role of Managers in Ensur­ ing the Sustainability of Crowdfunding Platforms Third Main Title Line Third Line. Ratri, S. M. (2016). Analisis faktor­faktor yang memengaruhi peng­ gunaan e­learning moodle oleh guru SMK Negeri 2 Yogyakarta 867
dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Yogyakarta. Raza, S. A., Shah, N., & Ali, M. (2019). "Acceptance of mobile banking in Islamic banks: evidence from modified UTAUT model."Journal of Islamic Marketing, 10(1), 357-376. doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0038 Rees-Mogg, M. (2013). CrowdFunding: How to Raise Money and Make Money in the Crowd. Sangwan, V., Harshita, H., Prakash, P., & Singh, S. (2019). Finan- cial technology: a review of extant literature. Studies in Econom­ ics and Finance, 37(1), 71-88. 2019-0270 Suhaili, N. A., & Palil, M. R. (2016). "Crowdfunding: A collabora- tive waqf Based Internet Platform."International Journal of Busi­ ness, Economics and Law, 11(5), 41-46. Retrieved from Tamimi, A., & Ahmad, M. (2020). "Online repatronage intention: An online system usage and purchase experiance perspective."BI­ TARA International Journal of Civilizational and Human Science, 3(1), 001-009. Thaker, M. A. B. M. T. (2018). "Factors influencing the adoption of the crowdfunding-waqf model (CWM) in the waqf land devel- opment."Journal of Islamic Marketing, 9(3), 578-597. doi.org/10.1108/JIMA-05-2016-0043 Thakur, R. (2014). "What keeps mobile banking customers loy- al?"International Journal of Bank Marketing, 32(7), 628-646. Tobias, R. D. (n.d.). An Introduction to Partial Least Squares Regres­ sion. Carry, NC. Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). "Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field stud- ies."Management Science, 46(2), 186-204. org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 868
Victoria, A. O. (2020). Sri Mulyani Sebut Covid-19 Lebih Kom- pleks dari Krisis 1998 dan 2008. Retrieved April 30, 2020, from 869
APPENDIX Appendix 1. Question statements Constructs Question statements Perceived usefulness Perceived ease to use Use of social media Islamic Crowdfunding Information PU1. Using Islamic crowdfunding platform model will help me to participate more quickly PU2. Using Islamic crowdfunding platform model will increase my performance to participate PU3. Using Islamic crowdfunding platform model will increase my productivity to participate PU4. Using Islamic crowdfunding platform model will increase my effectiveness to participate PU5. I have an easier way in contribution activity by using Islamic crowdfunding platform model PU6. Using Islamic crowdfunding platform model will useful for me as donors/investors PEU7. The Islamic crowdfunding platform model will easy to use it PEU8. Islamic crowdfunding platform model will ease to control PEU9. I think I will be an easy interaction when Islamic crowdfunding platform model is platform clear and understandable PEU10. I think I will have the flexibility to interact with Islamic crowdfunding platform model PEU11. Easy to me become skillful in using Islamic crowdfunding platform model PEU12. Easy to me to learn using Islamic crowdfunding platform model USM13. Social media will help me to get more information about Islamic crowdfunding platform model USM14. Social media will help me to know about Islamic crowdfunding platform model USM15. Social media will help me to increase my contribution interest in Islamic crowdfunding platform model ICI16, Information about Islamic crowdfunding platform model will help me to participate in the platform ICI17. Information about Islamic crowdfunding platform model will help me to increase my awareness to contribute ICI18. Information about Islamic crowdfunding platform model will help me to increase my trust to contribute 870
Behavioral Intention BI19. I have the intention to donate by using Islamic crowdfunding platform model as an alternative source of financing for MSMEs in times of COVID-19 pandemic BI20. I will use Islamic crowdfunding platform model as my priority platform to participate in providing an alternative source of financing for MSMEs in times of COVID-19 pandemic BI21. I will suggest someone else to use Islamic crowdfunding platform model to participate in providing an alternative source of financing for MSMEs in times of COVID-19 pandemic Source: Previous research with modified by author 871
Bagian V KEMUDAHAN BERUSAHA
Bab 27 how DoES REGulAToRy ENvIRoNMENT AFFECT buSINESS ENTRy IN ASEAN? IMPlICATIoN IN INDoNESIA Silvi Asna Prestiana Wati128 and Axellina Muara S.129 1. BACKGROUND Investment is one of fundamental element as the supporting system in increasing economic growth also wider the economy market (Klapper & Love, 2010). Furthermore, doing business boost coun- tries to work together in implicating the efficient regulation, provide quantifiable benchmark form reform and serve as the resource as the information about business climate of each country. In addition, efficient regulation as the one of investment tool is able to strength- en the development overall (Ani, 2015). This research will begin with an analysis of ASEAN because as a region consisting of several countries, the countries have quite a high variation in the conditions of Ease of Doing Business (EoDB). 128Ph.d. candidate, University of Brawijaya, Malang 129Ph.d. candidate, University of Brawijaya, Malang | 875
Table 1. EoDB Rank of ASEAN Country 2020 Rank in the World Country DB Score 2 12 21 66 70 73 95 99 144 154 Singapore Malaysia Thailand Brunei Darussalam Vietnam Indonesia Philippines Sri Lanka Cambodia Laos 86,2 81,5 80,1 70,1 69,8 69,6 62,8 61,8 53,8 50,8 Source: Doing Business (2020) Specifically to Indonesia, as the fourth most populous country in the world, supported by economic stability, Indonesia's large domes- tic market offers a wide range of investment opportunities for for- eign and domestic investors (HSBC Indonesia, 2012). Despite this, Indonesia is listed as the fifth lowest in ASEAN in the Ease of Doing Business (EODB) index. The results of a World Bank survey of 190 countries in the world shows that Indonesia is ranked 73rd with a score of 69.9 in 2020. In ASEAN, Indonesia's EODB lags behind Singapore, which is ranked second globally with a score of 86.2, Malaysia in 12th place with a score of 81.5, Thailand is in 21st place with a score of 80.1, and Vietnam with a score of 69.8 (World Bank, 2020). President Joko Widodo has set a target of ranking 40th in the 2019 EoDB (Cabinet Secretary, 2017) but the reality that is current- ly happening is still far from being expected.There are several things that will be a focus to improve the indicators which rank is still above 100. Such as the starting business rank which is still at 140. In addi- tion, indicators related to Indonesia's construction permit are still at position 110. Registering property is also still at position 106. Like- wise, cross-border trade or trade between countries is stagnant at position 116. In addition, it is important to improve indicators which are already below 100 but are experiencing a downgrade. For 876
example, the indicator of getting credit has a rating of 44 to 48. Re- solving insolvency handling indicators also need to be improved. This is because Indonesia's position in this indicator has deteriorated from 36 in 2019 to 38 in 2020. Whereas, getting electricity and protecting minority investors are the indicators that increase from 78 (2015) to 33 (2020) and 43 (2015) to 37 (2020). Doing Business looks at domestic small and medium-size compa- nies and measures the regulations applying to them through their life cycle and captures several important dimensions of the regulatory environment as it applies to local firms. It provides quantitative indi- cators on regulation for starting a business, dealing with construc- tion permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and resolving insolvency. Doing Business also measures features of employing workers. As the strategy to improve the economic growth in Indonesia, World Bank's report (2019) stated that date in 2019, 10 percent- age-point increase in the minimum wage in Indonesia was associated with a 0.8-percentage point decrease in employment on average. Strict employment protection legislation shapes firms' incentives to enter and exit the economy, which in turn has implications for job creation and economic growth (Cingano, Leonardi, Messina, & Pica, 2010)). The minimum wage policy that employers must follow has a positive goal of ensuring fair compensation for workers. How- ever, in practice, this policy is carried out at the expense of the inter- ests of investors. Among the middle-low income economies in East Asia and the Pacific, Indonesia has one of the most rigid labour reg- ulations, especially regarding job hiring (Dhanani, Islam, & Chowdhury, 2009). Indonesia itself has abundance of resources but unfortunately, Indonesia investment process still considered diffi- cult, reflected in the scores of the components below. 877
Table 2. Indonesian Ease of Doing Business Index 2015 & 2020 2015 2020 Starting a business Dealing with construction permits Getting electricity Registering property Getting credit Protecting minority investors Paying taxes Trading across borders Enforcing contracts Resolving insolvency TOTAL INDEX Rank 155 153 78 117 71 43 150 62 172 75 114 Score 68,8 59,0 76,9 60,7 50,0 60,8 53,6 77,4 37,2 46,7 59,15 Rank 140 110 33 106 48 37 81 116 139 38 73 Score 81,2 66,8 87,3 60,0 70,0 70,0 75,8 67,5 49,1 68,1 69,6 Source: Doing Business, Economy Profile of Indonesia (2015 & 2020) Note: total of 189 countries in 2015 & 190 countries in 2020 The latest report on the 2019 Global Competitiveness Index (GCI) released by the World Economic Forum stated that Indone- sia's competitiveness ranking fell 5 places to position 50 out of 141 countries surveyed, compare to 2018. Likewise, Indonesia's compet- itiveness score in 2019 fell 0.3 points to the level of 64.6 points from a scale of 0-100. This decline has made Indonesia's competitiveness even further behind Singapore, which is ranked first with a score of 84.8 points. Indonesia's competitiveness also lost to Malaysia, which was in 27th place with a score of 74.6 points and Thailand in 40th place with a score of 68.1 points. The massive infrastructure development carried out by the gov- ernment has not been able to raise Indonesia's competitiveness rank- ing. It because even though Indonesia has massive infrastructure de- velopment, but the logistic cost is still relatively high (Usman, 2016). In the report, Indonesia's infrastructure competitiveness ranking ac- tually dropped to 72 from the previous year's position of 71. The overall GCI score is the average of the scores of the 12 pillars. In to- tal, there are 103 indicators distributed across the 12 pillars includ- 878
ing: Institutions, Infrastructure, ICT adoption, macroeconomic sta- bility, health, skills, product market, labour market, financial system, market size, business dynamism, innovation capability (Schwab, 2019). Indonesia as a developing country is concerning with growth (de Sena, Matos et al 2017), whereas growth is not always accompanied by social change (de Sena et al., 2017)). Economic growth is favour- ing the high concentration of wealth and income in the hands of a few. This characteristic is especially present in economic models that stimulate the creation of isolated archipelagos of generating wealth, providing exclusive growth patterns, just like in Indonesia that is Java­centric. It creates the disparity problems among provinces in Indonesia. Disparity in this case affect the ease of doing business in each area in Indonesia such as infrastructure, labour availability and such kind of investment support (Nurhayani & Bhakti, 2015). In addition, country risk also includes on to EoDB which is be- comes consideration for local investors as well as foreign side. Coun- try's risk determines the business sustainability and the production cycle cost means investors avoid the country that has high risk (Muli & Aduda, 2017; Pertiwi, Ratnawati, & Aisjah, 2020). Based on the finding conducted by Pertiwi et al (2020) Indonesia in ASEAN countries has the highest country risk value among Thailand, Malay- sia, Vietnam and Philippines. It shows that, the EoDB in Indonesia is weak compare with other countries in ASEAN. The topic about ease of doing business and economic growth is not new in the literature. Previous study from Divanbeigi & Ramal- ho (2015) shows that although small changes in the overall level of business regulations may have a negligible link to growth, while Aslund & Djankov (2016) found that simpler business regulations are associated with higher long term growth. It is different with what Isrok (2009) found that the stronger the regulation supervision the more difficult the investor could enter. It caused by the supervision make the regulation more complicated-inefficient bureaucracy. It is closely related with bureaucracy condition in ASEAN especially in 879
Indonesia and Malaysia which those both countries have inefficient bureaucracy to deliver a good quality services for investors (Haryono & Khalil, 2011). In line with Ani (2015) found that efficient bu- reaucracy or regulation would able to lower transaction cost means that simple, transparent and predictable regulation eliminate inves- tor in wasting valuable resources on red tape or paying informal payments. This research paper considers to explore the EoDB in Indonesia among ASEAN countries with adding corruption as the business barrier from institutional side factor and digital infrastructure that is secure internet as the additional service needed by investors as now global economy dominated by digital life. This paper implication can be used by government as the regulation consideration in im- proving EoDB value in Indonesia. 2. LITERATURE REVIEW 2.1 Ease of Doing Business Understanding and Implication Ease of doing business is an index calculated and published by the World Bank. It is a measurement with 10 indicators which capture the ease of doing business in a country. They are starting a business, resolving insolvency, enforcing contracts, paying taxes, trading across borders, protecting minority investors, getting credit, registering property, getting electricity, dealing with construction permits and labour market regulation (not included in the ease of doing business ranking) (Doshi, Kelley, & Simmons, 2019). In addition, conceptu- ally EoDB has parameter as set by the World Bank. First is indicators that able to reduce the transaction cost from governance side (Giap, Sasidaran, Yam, & Jigyasa, 2017). Second, ease of doing business does not only represent the overall business condition in a country, but also political environment has a big role and impact in determin- ing the business environment (Ghosh, Saha, & Bhowmick, 2019). 880
When EoDB believed as the investment vehicle, there are there are several inhibiting factors of EoDB as follows: a. Human resources quality Starting a business not only concern on the capital and mar- ket, bus also on who drive the business itself-people. The de- velopment of human is important factor affect the starting a business. The better human quality, the better business could survive.' b. Policy A development process is not only subject to economy devel- opment but also to policy evaluation. The importance of this case is the policy has a big role in giving the ease of doing business. c. Bureaucracy When the people has various creativity and innovation but the system is complicated, it may difficult for people or investor to do business. Because the complicated bureaucracy will create a high transaction cost. Indicators of EoDB can be considered as something "actionable" for three reasons (Huda, Mardiyanta, & Setijaningrum, 2018). First, government as the policy maker determine the requirements for new business or investor to increase the firm (business) efficiency such as giving the simple tax administration by using the newest technology to facilitate the public service needs-tax payment. Second, govern- ment also can simpler the procedure such as undertaking court re- form to shorten the contracts enforcement process. Although it is necessary to realize that some of EoDB indicators closer to private sectors party such lawyer, notaries, architects, electricians and etc. Means governments may have little power or influence over the fees-service fee as the professions charge but government can inter- vene by strengthening professional license and improve "clean" com- petitive behaviour among the professionals (Huda et al., 2018; 881
Shubhan, 2020). Lastly, government also have no control over the geographic area for the investment future that affect the business as well. Contrary, when many EoDB indicators believed as actionable things, but not necessarily that all of those indicators are "action-wor- thy" in special context (Huda et al., 2018). Actually, business regula- tion reformation is only one strategy to improve the competitiveness and strengthen sustainable economic growth. In additional, many other things that must be achieved as fast as possible such as effective public finance management, improving education and training, uti- lization of the latest technology in order to increase economic pro- ductivity and public service quality, and environmental attention as the public health safeguard (Huda et al., 2018; Ramli, 2012; Shub- han, 2020). Government must decide priority as the public needs. That is to say that government must take attention to public and economic interest as the sustainability importance. 3. RESEARCH METHOD This research used mix method approach that are quantitative and qualitative by literature review approach. This paper examines the link between business regulations and new business entry. The data spans 11 years from 2008 to 2018 and author use panel data of ASEAN countries to capture the condition across countries and get best practice condition for DTF calculation. To estimate the panel data, we use the econometric model modified from (Divanbeigi & Ramalho, 2015). Divanbeigi & Ramalho (2015) control for lagged GDP per capita growth in order to capture the impact of the busi- ness cycle on the number of new businesses registered, while in this paper we use corruption to understand the impact of corruption per- ception on the new business registered. Then our model is specified below: 882
Entry Densityit = αI + β1 DTFit + β2 Corruptionit + β3 Xit + εit In this specification DTF stands for the distance to the regulatory frontier. Authors estimate the model using the distance to the fron- tier in alternative regulatory sets. The distance to the regulatory fron- tier (DTF) score measures the average distance from the best regula- tory performance. First, sub-indicator data is normalized between 0 and 100 using the following formula: dtfikt = 100 - (yikt - besti) / (worsti - besti) This study used two main outcome variables: new firm entry and corruption perception. Author use new firm entry from the doing business entrepreneurship database. Author also use second main variable, corruption perception, to show the quality of institutions within countries from the Transparency International Corruption Perception Index. Author also control for a set of X, which includes a set of country-specific characteristics that can influence the busi- ness environment such as government consumption, FDI inflow, credit to private, secure internet, and lagged GDP per-capita growth. The definition of each variable is specified below: Table 2.Operational Variable Definition Variables New Business Entry DB Overall DB Legal Description Number of newly registered corporations per 1,000 working-age people (those ages 15-64). Overall distance to the regulatory frontier in Doing Business indicators. Distance to the regulatory frontier in the areas of Getting credit, Enforcing contracts, Protecting investors and Resolving insolvency. Source Doing Business entrepreneurship database Doing Business database Doing Business database (Adopted from Divanbeigi & Ramalho, 2015) 883
Corruption Perception Perceived levels of corruption, as determined by expert assessments and opinion surveys. Transparency International Corruption Perception index. Government Consumption FDI Inflow Credit to Private Secure Internet Lagged Growth General government final consumption expenditure, includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). Expressed as a percentage of GDP. Foreign direct investment, net inflows (% of GDP). Domestic credit to private sector (% of GDP). Secure Internet servers (per 1 million people). Annual percentage growth rate of GDP per capita on previoues year (t-1) based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars. World Development Indicators World Development Indicators World Development Indicators World Development Indicators World Development Indicators 4. FINDINGS 4.1 Criticize the EoDB Indicators: Evidence and Insight Some says Indonesia is not an easy place to do business. Widespread corruption, a weak legal system and social instability are some Indonesia-specific traits many foreign investors continue to struggle with (Norwegian Energy Partners, 2017). Looking back to 2008, Indonesia had the longest time for business start-up among Asian economies because adding a week of delays with additional approv- als at the regional level (World Bank, 2017). In 2018, this situation has improved. In terms of regulations and bureaucracy, Indonesia is now becoming friendlier than ever toward investors (Fibra, 2018). The Indonesian business climate has also greatly improved in the past decade, and particularly the past couple of years has seen a wide-ranging clean-up of Indonesia's regulatory and legal framework. 884
Creating a business-friendly regulatory environment has been at top of the agenda for administration of President Joko Widodo, which took office in October 2014. Thousands of unnecessary regulations that in the past have acted as brakes on investment and economic growth have been cut in the past two years, and the new legislation and regulations introduced are focused on lowering cost and increas- ing flexibility for investors. As in Doing Business Report 2020, in terms of Business Reform, Indonesia has made five areas of improve- ment: starting a business, getting electricity, paying taxes, trading across border, and enforcing contract. In these reform, Indonesia made starting a business easier by introducing an online platform for business licensing and replacing hard copies with electronic cer- tificates. Besides that, Indonesia made enforcing contracts easier by introducing an electronic case management system for judges. Ear- lier in 2019, Indonesia made starting a business easier by combining different social security registrations and by reducing notarization fees. Registering property were also made easier by reduced time to solve land disputes at the First Instance Court and enhanced the transparency of the land registry. These reforms have taken place at the central government level. The same commitment to reform has yet to trickle down to the local government level (province and district level), where institutions hold an inordinate amount of power, and added to the complexity of doing business in Indonesia. Up until 1998, Indonesia was a highly centralized authoritarian regime and foreign companies dealt pri- marily with one stakeholder - the central government. As long as this relationship was good, businesses had few worries. Today, the gov- ernance is decentralized. Means that the central government is still important, but in a decentralized and democratic Indonesia foreign, foreign investors have to deal with a much larger stakeholder uni- verse, including provincial and local government officials with sig- nificant powers, political parties, NGOs, media and an active civil society. 885
As stated in the variables definition table (Table 2), the new busi- ness entry density is defined as the number of newly registered cor- porations per 1,000 working-age people (those ages 15-64). As in the World Bank's annual Doing Business report, the units of meas- urement are private, formal sector companies with limited liability. The higher the business entry density, the easier a new business is built in a country. From the Figure 1 below, it can be seen that in average 2008-2018 Indonesia (0.28 score) was in the third lowest rank in terms of new business density. Indonesia is only superior when compared to Myanmar (0.13 score) and Laos (0.02 score). In this case, the top countries with the highest new business entries were Singapore (7.82 score) and Malaysia (2.33 score). As in Klapper & Delgado (2007) business entry and density rates are significantly related to country-level indicators of economic development and growth, the quality of the legal and regulatory environment. So when new business entry in a country is low, it is necessary to know what problems cause a business to be difficult to establish in the country concerned. 886
Figure 1. Business Density in ASEAN Countries 2008-2018 Source: Doing Business entrepreneurship database (2008­2018), data processed Using panel data author found that in fact countries with better business regulations experience higher level of new firm density. An improvement of 10 points in the overall DTF (distance to frontier) is linked to an increase of around 0.01 new businesses per 1,000 adults as shown in Table 3. The improvement is relatively small but the result is not negligible. The average new business density in ASEAN is 1,57 firms per 1,000 adults. As an example, take Indone- sia which scored 81.4 in the overall DTF and had a new business density of 0.28 during the period. Such 10 points improvement in Indonesias's business regulations is estimated increase the country's new business density to 0,29 new businesses per 1,000 working-age adults in 2018. To be able to get close to Singapore's performance (1st place in ASEAN, with new business entries of 7.82 per 1000 adults) in terms of new business entries, Indonesia must make im- 887
provements in business regulations by 754%. Another example, in order to get close to Malaysia's performance (rank 2 in ASEAN with new business entries of 2.33 per 1000 adults), Indonesia must make improvement in business regulations by 205%. Apart from being the best performer in ASEAN, Singapore is the runner-up in the global EoDB after New Zealand. Divanbeigi & Ramalho (2015) found that business regulation improvement and new business entry has positive link. Means the better business regulation, the easier new business to enter in ASE- AN as the case study. So, what is unique and different of this study from the finding of Divanbeigi & Ramalho (2015) is the link be- tween business regulation improvement and new business entry ini- tially experiences a negative relationship. It is in line with what Isrok (2009) found that the regulation improvement brings stronger su- pervision. With stronger supervision, in the beginning it may create new and complicated procedures which affect to investment interest. But, the relationship of business regulation improvement and new business entry is linked positively after we included the secure inter- net server variable. The secure internet server variable was found to have a positive and significant effect on new business entry (Table 3, models 6 and 7). Furthermore, related to the legal and regulatory environment, one aspect which in many literatures is said to affect the ease of doing business is corruption. Given on the nature, corruption is intrinsical- ly a complex phenomenon and hard to measure (Saha et al., 2012). The empirical results suggest that high barriers to new business entry and soft budget constraints on firms are particularly important insti- tutional factors such as corruption, and the direct influence of cor- ruption on entry is found consistently negative (Broadman & Recanatini, 2002; Belitski et al., 2016). In this research, corruption is measured using the Transparency Corruption Perception Index (CPI), because it reflects the perceived levels of public sector corruption. 888
Figure 2. Corruption Perception in ASEAN Countries, 2018 Source: Transparency International Corruption Perception Index (2018) In terms of corruption perception, Indonesia was in 4th place in 2018 with a score of 38, below Singapore (85 score), Brunei Darus- salam (63 score), and Malaysia (37 score). However, this achieve- ment still needs to be improved, because a country with a score of 0 indicates a high level of perceived corruption in which high transac- tions cost are entirely dominated by corruption and bribery, while a CPI score equal to 100 indicates that the country is quite clean. 889
Table 3. Factors Affect Business Density (1) Variables Density (1) Density (2) Density (3) Density (4) Density (5) Density (6) Density (7) DTF Overall Corruption Perception 0.0043*** (0.000) 0.0001** -0.0040** (0.255) (0.016) 0.0319*** 0.0474*** 0.0589*** 0.0032** (0.028) 0.0007 (0.648) 0.0524*** 0.0012 (0.380) 0.0670*** 0.0014 (0.344) 0.0762*** Government Consumption (0.005) (0.000) -0.0282 (0.000) -0.0221 (0.000) -0.0033 (0.000) -0.0200 (0.000) -0.0158 FDI Inflow Credit to Private (0.413) (0.416) 0.1246*** (0.000) (0.908) 0.1220*** (0.000) 0.0073** (0.493) 0.0569* (0.053) 0.0094*** (0.567) 0.0829*** (0.002) 0.0070** Secure Internet (0.031) (0.020) 0.00002*** 0.00002*** (0.007) (0.000) (0.000) Lagged Growth 0.0150 Constant R-square 1.883752 (0.016) 0.0079 .5658629 .3772362 -1.080081 -1.600983 (0.003) 0.9351 (0.343) 0.8287 (0.565) 0.8791 (0.031) 0.9348 1.973967 (0.000) 0.9385 (0.613) -2.456897 (0.000) 0.9556 Source: Secondary datas (Processed) Note: Prob in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Corruption perception is found significantly linked to new busi- ness entry. The index of corruption perception rank the perceived level of public sector corruption (on a 0-100 point scale) in countries and territories based on surveys and expert assessments. Higher score shows better perception of public sector on the country. The 2018 index revealed approximately two-thirds of countries failed to achieve the 50 point, or midway, mark with a global average of 43 points. In ASEAN, only Brunei Darussalam and Singapore were able to exceed 50 scores in 2018. The control variables of FDI inflow, credit to private, and secure internet were also found significantly linked to new business entry. A new business sector opened in the country can stimulate econom- 890
ic development by creating more opportunities. Foreign direct in- vestment leaves more permanent effect towards the economic development of the country and creates a more conducive business environment. Authors try different combinations of indicators to better under- stand the mechanisms behind this link. First, authors divide the in- dicators by their type. The indicators related to legal aspects are in- cluded to DTF legal measurement. Table 4 shows the results for the legal indicators. DTF legal measures the strength of legal institutions that support business regulations including getting credit, enforcing contracts, protecting investors, and resolving insolvency. Table 4. Factors Affect Business Density (2) Variables Density (1) Density (2) Density (3) Density (4) Density (5) Density (6) Density (7) DTF Legal Corruption Perception 0.3994 (0.650) 2.0236** (0.018) 0.0343*** 2.1527** (0.016) 0.0500*** 2.1467*** (0.001) 1.8849** (0.014) 0.0458*** 0.0396*** 1.1976 (0.132) 0.0608*** 0.7889 (0.367) 0.0755*** Government Consumption (0.002) (0.000) -0.0045 (0.000) 0.0167 (0.000) 0.0208 (0.000) -0.0092 (0.000) 0.0028 FDI Inflow Credit to Private (0.900) (0.474) 0.1329*** 0.1247*** (0.000) 0 .0061* (0.540) (0.000) (0.758) 0.0648*** (0.024) 0.0067* (0.925) 0.1050*** (0.000) 0.0032 Secure Internet (0.060) (0.347) 0.00002*** 0.00002*** (0.054) Lagged Growth (0.000) (0.000) 0.0448 Constant R-square 38.23417 -201.2009 (0.018) 0.7736 (0.663) 0.4580 214.6122 -214.9102 -189.0072 (0.013) 0.8995 (0.016) 0.8118 (0.001) 0.9254 120.8125 (0.126) 0.9240 (0.205) -81.03965 (0.351) 0.9588 Source: Secondary datas (Processed) Note: Prob in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 891
The results are stronger on the legal DTF than the overall DTF in terms of their coefficients, indicating that legal-related regulations are very relevant for business entry. An improvement of 1 points in the DTF Legal is linked to an increase of around 0.78 new business- es per 1,000 adults as shown in Table 3. This result is much higher than that of the overall DTF. Highest impact of legal DTF to new business entry is shown on model 3, where an improvement of 1 points in the DTF Legal is linked to an increase of around 2,15 new businesses per 1,000 adults. Similar with the previous estimation, corruption perception is found significant and positively linked to new business entry in all models showing that together with higher legal DTF, better corrup- tion perception increasing new business entry. Corruption and rent seeking behaviour on business can be formed in bribery on business licence, compliance to environmental regulation, building permits, etc. Rent-seeking activities in other form can be lobbying govern- ment for particular objects. Sometimes government regulation can be customized to extract rent and a firm has to spend time and mon- ey to reduce its burden (Kuncoro, 2004). Treisman (1999) argued that the list of new complementary permits can go on and on as corruption opportunities stimulate the entry of other permit issuers armed with new regulations. This phenomenon is called overgrazing the commons, in which officials from all levels of government (na- tional and local), different ministries and agencies prey on the same economic activities (Kuncoro, 2004). FDI inflow, credit to private, and secure internet were also found significantly linked to new business entry. The main legislation gov- erning foreign direct investment in Indonesia is Capital Investment Law No. 25/2007 which was issued in 2007. The general investment policy covered under this current Law includes one-stop integrated service is being developed both by the central government and re- gional government to simplify the licensing process and shorten the length of time required to do business in Indonesia. An online appli- 892
cation system has also been developed to submit applications. Fur- ther development in this licensing area is still required to implement a full one-stop integrated service. 4.2 What Does Indonesia Need to Improve the Ease of Doing Business? 4.2.1 Grassroots Regulation as the Investment Vehicle As this study found that investment regulation in ASEAN is still need to be improved (see Table 4 results), some policies related to business regulation are need to be taken. More specifically in Indonesia the business regulation condition need to be improved as in ASEAN level. What it makes different is the regulations in Indonesia are regulations derived from the central government to region. Means that the region's regulation is determined by central government regulation without any exception including investment. In article 30 paragraph (1) of Law no. 25 of 2007 concerning invest- ment has stipulated that the Regional Government must ensure business security for investors investing in the regions. Based on this acts, the regulation at the regional level is a determining factor for certainty, security and ease of investing. For this reason, regional le- gal products should make effective and efficient local regulations. The investment climate and a conducive business climate in the re- gions are highly dependent on regional government regulations and policies in the implementation of investment. As the evidence, Gov- ernment Regulation No. 38 of 2007 as an implementing regulation of Law no. 25 of 2007 further emphasizes the implementation of investment which is the regional authority and regional government affairs. By granting the authority to the regions to regulate and man- age investment affairs themselves, the aim is to make investors feel safe and have guarantees in carrying out investment activities in the regions. The applied local investment regulatory model is a deter- 893
mining factor for regional excellence in competing domestically, re- gionally and globally. Local investment arrangements consist of Re- gional Regulations that are directly related to investment such as Regional Regulations on Regional Taxes, Perda Retribution, and Re- gional Regulations on Investment or integrated licensing to support ease of investing. As this study statistical result that government regulation im- provement link negatively with new business entry. It shows that regulation improvement does not instantly bring any easiness for new business to entry. It caused by most of the improved regulation create more complicated procedures and for sure it creates high cost for investors (Isrok, 2009). Furthermore, efficient bureaucracy is needed to enhance the investment climate in region (Windhyastiti, Hidayatullah, & Khouroh, 2019). In order to catch up the regula- tion quality among ASEAN countries especially Singapore and Ma- laysia, Indonesia need to reform the excellence regulation from grass- roots level. Grassroots (local government) becomes a fundamental element for excellence regulation implementation and increase the regulation quality for investors. The good regulation implemented by region mostly determine the investment successful. Conceptually, region's government as the "owner" of the land and resources they understood more than the central government. Government in all level must have an expeditious coordination in making regulation and investment procedure as well. Central, region and village government as the policy maker have to take attention in making friendly investment environment. Local government in this case must able to decrease transaction cost caused by bribes, thug- gery and illegal fees. Prestianawati, Mulyaningsih, Manzilati, & Ashar (2020) found that illegal fee did by people around the busi- ness, it affects to investor trust and business quality. Talking about investor trust, it is closely with corruption in government level. Cor- ruption capture the quality of government system. Based on this study statistical result that corruption perception has positive rela- 894
tionship with new business entry. It means that the better corruption perception, the more investor would enter. As mentioned before that Indonesia was in 4th place in corruption perception in 2018 with a score of 38, below Singapore (85 score), Brunei Darussalam (63 score), and Malaysia (37 score). It needs to be emphasised that gov- ernment in all level not only focus on investment procedures and supervision but also the government commitment to minimize the corruption and making an excellence regulation through friendly people in welcoming the new business-investor to their area. From these results, concluded that local regulation, central government commitment to reduce corruption also friendly and secure environ- ment in accepting new business-investor are an ultimate factor in improving the quality the ease of doing business in Indonesia. 4.2.2 Secure Internet: The New Infrastructure for the New Business Entry Beside the business regulation that affect the EoDB, there is the oth- er important supporting condition such as secure internet. This is in-line with Tukker & Tischner, (2017) that opening new business not only need a capital but also the facilities to boost the business itself. The facilities provided by the investor and also the government such as road, electricity, water etc closely called as infrastructure. Business and infrastructure could not be separated (Crescenzi, Di Cataldo, & Rodríguez‐Pose, 2016). In this recent era, where global shift to digital era and believe that internet of things is everything creates a new behaviour in all people elements including investor or businessman. Most of people espe- cially investor or businessman use internet not only to look the in- formation up but also to do transaction, negotiation, communica- tion and save the important data. The conveniences created by inter- net is also walking with internet crime namely cybercrime. This ac- tivity aims to find, obtain, change, and even delete information on 895
the system if it is really needed (Yar & Steinmetz, 2019). So in avoid- ing that crime, most of people especially businessman-investor need some secure internet or internet security. Given the importance of secure internet and it is in-line with what this study found that reg- ulation improvement has positive link towards new business entry with secure internet as additional variable. It shows that, the quality regulation must go hand in hand with secure internet as the ultimate additional infrastructure needed by investor to achieve business quality and sustainability. Secure internet is any issue that includes security for transactions carried out over the Internet. Generally, secure internet includes browser security, security of data entered via Web forms, overall au- thentication, and protection of data sent over the Internet Protocol (Sonar & Upadhyay, 2016).According to Yar & Steinmetz (2019), internet security relies on specific and standardized resources to pro- tect data that is sent over the Internet, including various types of encryption such as Pretty Good Privacy (PGP). Other aspects of a secure Web setup include firewalls, which block unwanted traffic, and anti-malware, anti-spyware and anti-virus programs that work from certain networks or devices to monitor internet traffic for ma- licious attachments. Secure internet is generally a top priority for business companies. Good internet security protects financial details and much more from what is handled by the business or agency's servers and network hardware. Insufficient Internet security can threaten the collapse of an e-commerce business or other operations where data is routed over the Web. Therefore, authors do believe that secure internet is a part of the way of government to protect the business and higher investor trust in opening the new business or formalized their business. 896
5. CONCLUSION & RECOMENDATION Using 11 years of panel data author tested the relationship towards business regulations and new business entry then find strong evi- dence for the role of business regulations in enabling business entry to ASEAN countries including Indonesia. Having an overall busi- ness regulatory system is associated with higher levels of new busi- ness entry. This result also holds when analysing types of regulations related to legal aspects. Found that regulation improvement has pos- itive link towards new business entry with adding secure internet as additional variable. Corruption perception, FDI inflow, credit to private, secure internet and legal institution (getting credit, enforc- ing contracted, protecting investor, resolving insolvency) has posi- tively affected the new business entry. There are two recommendations based on this study, first is gov- ernment should improve the bureaucracy quality including regula- tion as well as local regulation (grassroots regulation), decrease the corruption and provide secure internet infrastructure in order to in- crease the Ease of Business Doing (EoDB) quality as well as inducing the FDI inflow. The condition of the supporting infrastructure for the business sector is not only in the form of physical infrastructure, but also a secure internet network so that every business transaction carried out provides a sense of security to investors. REFERENCES Ani, T. G. (2015). "Effect of ease of doing business to economic growth among selected countries in Asia."Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(5), 139-145. Aslund, A., & Djankov, S. (2016). Europe's growth challenge. Oxford University Press. Cingano, F., Leonardi, M., Messina, J., & Pica, G. (2010). "The ef- fects of employment protection legislation and financial market 897
imperfections on investment: evidence from a firm-level panel of EU countries."Economic Policy, 25(61), 117-163. Crescenzi, R., Di Cataldo, M., & Rodríguez‐Pose, A. (2016). "Gov- ernment quality and the economic returns of transport infra- structure investment in European regions."Journal of Regional Science, 56(4), 555-582. de Sena, A. M. C., Matos, F. R. N., de Mesquita, R. F., & de Queiroz Machado, D. (2017). Grassroots approach and resistance: up- grading the conception of sustainable development. Dhanani, S., Islam, I., & Chowdhury, A. (2009). The Indonesian la­ bour market: Changes and challenges (Vol. 79). Routledge. Divanbeigi, R., & Ramalho, R. (2015). Business regulations and growth. The World Bank. Doshi, R., Kelley, J. G., & Simmons, B. A. (2019). The Power of Ranking: The Ease of Doing Business Indicator and Global Regula­ tory Behavior. International Organization (Vol. 73). org/10.1017/S0020818319000158 Fibra, A. (2018). "The Ease of Doing Business in Indonesia."Journal of Business Strategy and Execution, 10(1), 32-51. Giap, T. K., Sasidaran, G., Yam, T. K., & Jigyasa, S. (2017). Inaugu­ ral 2016 Ease of Doing Business Index on Attractiveness to Inves­ tors, Business Friendliness and Competitive Policies (EDB Index ABC) for 21 Sub­National Economies of India. World Scientific. Haryono, E., & Khalil, S. (2011). "An examination of government bureaucracy in facilitating business: Comparing Malaysia with Indonesia."Journal of Governance and Development, 7, 58-71. Huda, A. M., Mardiyanta, A., & Setijaningrum, E. (2018). "Can public-private partnership policy reduce poverty and grow sus- tainable economies in Indonesia?" (case study approach). In E3S Web of Conferences (Vol. 74, p. 1005). EDP Sciences. Isrok, A. (2009). "Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Ber- masalah dengan Tingkat Investasi Ke Daerah."Ius Quia Iustum Law Journal, 16(4), 551-568. 898
Klapper, L., & Delgado, J. M. Q. (2007). Entrepreneurship: New data on business creation and how to promote it. Klapper, L., & Love, I. (2010). The impact of business environment reforms on new firm registration. The World Bank. Kuncoro, A. (2004). "Bribery in Indonesia: some evidence from mi- cro-level data."Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40(3), 329-354. Muli, W., & Aduda, J. (2017). "The mediating effect of ease of doing business on the relationship between economic integration and foreign direct investment in the east African community."Jour­ nal of Finance and Investment Analysis, 6(4), 21-54. Nurhayani, N., & Bhakti, A. (2015). "Analisis Disparitas Pem- bangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Pro- vinsi Jambi Tahun 2002-2014."Jurnal Paradigma Ekonomika, 10(2). Pertiwi, N., Ratnawati, K., & Aisjah, S. (2020). "Understanding Country Risk Toward Foreign Direct Investment Moderated by Ease of Doing Business Ranking (Study in ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Vietnam))."Jurnal Aplikasi Manajemen, 18(2), 269-276. Prestianawati, S. A., Mulyaningsih, S., Manzilati, A., & Ashar, K. (2020). "Re-thinking Tax Leakage: Is it the Impact of Public Policy Failure?" In 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019) (pp. 154-159). Atlantis Press. Ramli, R. M. (2012). "Malaysian e-government: issues and challeng- es in public administration."International Proceedings of Eco­ nomic Development and Research, 48(2), 19-23. Schwab, K. (2019). A quarta revolução industrial. Edipro. Shubhan, M. H. (2020). "The effects of reforming regulation in re- solving insolvency towards EODB rank improvement: Evidence from Indonesia."International Insolvency Review, 29(1), 83-99. 899
Sonar, K., & Upadhyay, H. (2016). "An approach to secure internet of things against DDoS." In Proceedings of international confer­ ence on ICT for sustainable development (pp. 367-376). Springer. Treisman, D. (1999). "Political decentralization and economic re- form: a game-theoretic analysis."American Journal of Political Science, 488-517. Tukker, A., & Tischner, U. (2017). New business for old Europe: product­service development, competitiveness and sustainability. Routledge. Usman, F. (2016). "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan daya saing investasi Indonesia."Jurnal Lingkar Widyaiswara, 3(1), 33-36. Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., & Khouroh, U. (2019). "How to increase city investment attraction?"International Journal of Sci­ entific and Technology Research, 8(9), 1070-1073. Yar, M., & Steinmetz, K. F. (2019). Cybercrime and society. SAGE Publications Limited. 900
Bab 28 ANAlISIS RElEvANSI oMNIbuS lAw CIPTA KERjA TERhADAP PENGEMbANGAN SuMbER DAyA MANuSIA DAlAM KERANGKA PEMbANGuNAN EKoNoMI DI INDoNESIA PASCA-CovID-19 Muhamad Rosyid Jazuli130 dan Muhammad Fajar Anandi131 1. PENDAHULUAN Satu tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pembangunan perekonomian yang baik. Studi Paramadina Public Policy Insitute (Samirin et al., 2014) menunjukkan bahwa kunci kemajuan ekonomi tersebut adalah melalui bisnis dan inves tasi, khususnya termasuk penanaman modal asing (PMA) untuk men- dorong kemajuan ekonomi melalui ekspansi bisnis. Karena itu, iklim 130Praktisi dan Analis Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute, Jakarta 131Praktisi dan Analis Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute, Jakarta | 901
bisnis dan investasi di Indonesia perlu terus dioptimalkan agar tetap menjanjikan. Indonesia terus melakukan pembenahan terhadap ekosistem bis- nis dan investasi. Salah satu indikatornya adalah Indonesia menem- pati peringkat ke-128 dari 178 negara dalam kemudahan melakukan bisnis atau ease of doing business (EODB) pada 2018. Satu dekade lebih kemudian, tepatnya pada 2020, Indonesia melompat ke pe- ringkat ke-73 dari 190 negara (CNBC Indonesia, 2020a; World Bank, 2020a). Namun, jalan menuju kejayaan atau kemajuan eko- nomi tersebut terbukti terjal. Perbaikan iklim bisnis dan investasi tersebut bukan tanpa tantangan. Di antaranya adalah ketidakpastian hukum dan regulasi, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur, serta belum produktifnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Samirin et al., 2014). Menyadari minimnya investasi yang masuk, pemerintah melakukan inovasi penyederhanaan kebijakan yang kini umum dikenal sebagai Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Seba- gian pihak menganggap kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja sema- kin urgen ketika perekonomian Indonesia dihantam oleh pandemi Covid-19. Pada dasarnya, omnibus law bukanlah hal baru dalam konteks inovasi kebijakan di dunia. Berbagai negara, baik maju maupun ber- kembang, telah menerapkan pendekatan serupa. Umumnya, omnibus law tersebut hadir untuk mengakselerasi perubahan yang terkendala oleh peraturan-peraturan yang tidak har- monis dan tidak kontekstual. Hadirnya omnibus law adalah bagian dari kerangka pembangunan ekonomi sebuah negara yang dipasti- kan berjangka panjang. Di Indonesia, berbagai kalangan mengkritik dan bahkan berde- monstrasi menentang perumusan Omnibus Law Cipta Kerja. Bu- kannya menyederhanakan regulasi, UU Cipta Kerja dianggap mem- perumit proses berbisnis dan iklim investasi, sebab pelaksanaannya belum pasti sesuai peruntukannya (Detikcom, 2020a; Patunru & Surianta, 2020). Namun demikian, sebagian mendukung pemben- tukannya sebagai salah satu strategi untuk menyederhanakan situasi 902
hyper­regulation, khususnya di sektor kemudahan berusaha dan in- vestasi. Banyak dan tumpang tindihnya regulasi ini menyebabkan proses bisnis relatif sulit dan para investor jadi enggan menginves- tasikan modalnya di Indonesia (Kristiyanto, 2020). Berangkat dari kompleksitas tersebut, tulisan ini mencoba men- jawab beberapa pertanyaan krusial. Di antaranya, (1) di mana posisi Indonesia dalam sebuah kerangka kemajuan ekonomi? (2) bagai- mana urgensi dan implikasi Omnibus Law Cipta Kerja untuk mem- perbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk pasca- pandemi Covid-19? (3) apa rekomendasi kebijakan strategis untuk menyikapinya? Dalam menjawab pertanyaan atau rumusan masalah di atas, tu- lisan ini memiliki beberapa batasan yang perlu menjadi perhatian. Tulisan ini menyajikan diskusi dan analisis kebijakan (policy dis­ cussion paper) yang bersifat konseptual, namun praktis (bukan tek- nis), berbasis sumber pustaka yang utamanya dari berbagai jurnal akademik dan pemberitaan dari media yang kredibel. Pengalaman para penulis dalam berurusan dengan dunia akademik dan pemerin- tahan membantu menganalisis isu omnibus law tersebut dalam tatar- an praktis. Selain menjawab beberapa pertanyaan di atas, tulisan ini juga bertujuan untuk memperkaya diskursif perumusan dan refor- masi kebijakan di Indonesia. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ukuran Kemudahan Bisnis dan Investasi Global Kemudahan bisnis di dunia umumnya mengacu pada indeks kemu- dahan melakukan bisnis atau the ease of doing business index. Indeks ini dikeluarkan oleh proyek atau kelompok kerja oleh Bank Dunia (World Bank, 2020a). Ekonomi berbagai negara diberi peringkat dari 1-190 berdasarkan kemudahan berbisnis. Peringkat kemudah- an berbisnis yang tinggi menunjukkan bahwa lingkungan atau ekosistem peraturan bisnisnya lebih kondusif, termasuk untuk in- 903
vestasi. Peringkat suatu negara pada indeks tersebut didasarkan se- puluh subindeks, yakni kemudahan dalam memulai bisnis, mena- ngani izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendaftarkan properti, mendapatkan kredit, melindungi investor, membayar pajak, perda- gangan lintas batas, menegakkan kontrak bisnis, dan menyelesaikan masalah kebangkrutan. Namun demikian, kemudahan berbisnis termasuk berinvestasi di sebuah negara bisa dilihat dari perspektif lain, yakni mantapnya pen- tahapan pembangunan ekonomi. Dasar berpikirnya adalah bahwa kemudahan berbisnis di suatu negara dapat dicapai jika negara terse- but berhasil menyelesaikan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Akselerasi dapat dilakukan, tapi melompati satu tahap akan menim- bulkan kekacauan iklim bisnis dan investasi. Para ahli berpen dapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud dengan dukungan beragam faktor, di antaranya pembangunan infrastruktur, penyerapan dan adaptasi yang efisien dari teknologi maju, lingkungan sosial dan politik yang stabil, serta komitmen tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Jomo, 2006; S. K. Lee, Goh, Fredriksen, & Tan, 2008; Ogawa, Jones, & Williamson, 1993). Studi dari Paramadina Public Policy Institute (Samirin et al., 2014) memberikan gambaran sederhana namun praktis, bahwa kemudah- an berbisnis dan berinvestasi di dalam sebuah negara bergantung pada tiga aspek yakni (1) kepastian dan ketepatgunaan (applicability) peraturan (2) infrastruktur yang efisien dan andal; dan (3) SDM berkualitas, terutama untuk posisi teknis dan manajerial. Faktor-faktor tersebut telah menjadi pendorong majunya bebe- rapa "mukjizat" Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura yang menjadi tujuan utama bisnis dan inves- tasi dunia, khususnya pasca-Perang Dunia II (K. Y. Lee, 2000). Mo- mentum yang sama kini sedang dinikmati oleh Tiongkok yang eko- nominya terus berkembang. Adanya sinergi dinamis antara faktor- faktor tersebut di setiap tahap pembangunan ekonomi akan menjadi sumber utama keunggulan kompetitif, yakni kemudahan berbisnis 904
dan berinvestasi di negara-negara itu. Perlu digarisbawahi, proses un- tuk membangun ekonomi bukanlah proses jangka pendek. Adopsi publik, termasuk di dalamnya konsumen dan produsen, terhadap perubahan kebijakan membutuhkan proses jangka panjang. Misal- nya dalam tahap ekonomi, kemajuan Singapura diraih melalui tahap yang panjang (Lihat Gambar 2.1). Gambar 2.1. Tahap Kemajuan Singapura Sumber: S. K. Lee et al.(2008) Proses yang tergambarkan dalam gambar tersebut adalah proses yang dialami oleh berbagai negara Asia yang maju, terkecuali Jepang yang telah memulai industrialisasi jauh sebelum era perang dunia (Ong, 2019). Pada tahap awal, kemudahan bisnis dan investasi me- rupakan hasil dari penyiapan yang matang dari faktor-faktor eko- nomi, seperti ketersediaan infrastruktur dan kecakapan tenaga kerja (factor­driven economy). Upaya dasar tersebut perlu diiringi dengan kebijakan yang relevan untuk memastikan bahwa sektor pendidikan sebagai sumber dari angkatan kerja tetap kontekstual dan mengikuti perkembangan ekonomi. Jika landasan dasar dari faktor ekonomi tersebut telah terbangun, maka pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki iklim bisnis dan menarik investasi masuk ke negaranya (investment­driven economy). Pada tahap ini, akselerasi pembangunan ekonomi perlu ditopang ke- bijakan akseleratif, misalnya pengambilan keputusan yang cepat, perizinan yang sederhana, dan iklim sosial dan politik yang stabil. Pada tahap inilah, peraturan yang memiliki sifat omnibus diperlu- kan. Dalam praktiknya, kemajuan beberapa negara di Asia dan di 905
dunia banyak ditopang oleh kebijakan maupun pendekatan yang bertujuan meningkatkan sentralisasi dan simplifikasi pengambilan keputusan tersebut (Suriadinata, 2019). Beberapa contoh di antara- nya Omnibus Investment Codeof 1987 di Filipina (Villar, 2001), Om­ nibus Public Land Management Act of 2009 di Amerika Serikat (The New York Times, 2009), dan Insolvency, Restructuring and Dissoluti­ on Act of 2020 di Singapura (Ministry of Law of Singapore, 2020). Setelah mantap dengan tahap ini, ekonomi negara dapat menuju perekonomian berbasis pengetahuan (innovation­driven economy), di mana riset dan pengembangan menjadi mesin pendorong utamanya. Pada tahap inilah berbagai negara dengan ekonomi maju (advance economy) berada, seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Tidak semua regulasi yang melakukan pendekatan omnibus menggunakan kata tersebut secara eksplisit. Namun, semua ber- upaya untuk mengamandemen, termasuk menganulir, beberapa aturan hukum dan kebijakan sebelumnya yang dianggap tidak rele- van dengan konteks saat ini. Omnibus law tidak langsung berkaitan dengan ekonomi, namun pendekatan ini sering terkait dengan tuju- an mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kemudahan berbisnis dan investasi. Permasalahan daya saing iklim investasi ini sebenarnya telah menjadi perhatian berbagai negara, ter- masuk Indonesia. Kebuntuan dalam mengelola ketidaksinambung- an regulasi ini kemudian menjadi salah satu pendorong utama pe- merintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR-RI untuk menyusun Omnibus Law Cipta Kerja (Kristiyanto, 2020; Suriadinata, 2019). 2.2 Tentang Omnibus Law dan Dinamikanya di Indonesia Pascapandemi Covid-19 Pada umumnya, pendapat ahli tidak jauh berbeda satu sama lain terkait definisi atau penjelasan terkait omnibus law. Kata omnibus sendiri berasal dari bahasa Latin, omnis, artinya "untuk semuanya" 906
atau "banyak". Jika digabungkan dengan kata law yang berarti hu- kum, maka omnibus law dapat didefinisikan secara sederhana sebagai hukum untuk semua (Kristiyanto, 2020). Para ahli mencoba mem- berikan definisi yang lebih komprehensif seperti "a single bill contain­ ing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions." (Garner, 2004). Pendapat lain menyatakan bahwa kerangka hukum tersebut adalah "Just like a standard bill, omnibus bills are formal proposals to change laws that are voted on by rank and file lawmakers and sent off to the executive branch for final approval. The difference with omnibus bills is they contain numerous smaller bills, ostensibly on the same broad topic. Take the omnibus tax bill as an example: It may include changes on everything from income, corporate, and sales taxes, but all of those issues can fit under the large umbrella of taxes."(Bierschbach, 2017). Dari definisi-definisi tersebut terefleksikan bahwa pengambilan kebijakan dengan pendekatan omnibus law ini merupakan refleksi bahwa para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tidak ingin tersandera oleh berbagai regulasi yang dianggap tidak konteks- tual. Berbagai aturan yang disahkan di masa lalu dan tanpa penin- jauan secara berkala dianggap menghambat proses reformasi kebi- jakan yang diperlukan dalam konteks globalisasi yang makin ber- ubah.Istilah omnibus law menjadi pembahasan publik setelah Presi- den Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato pelantikan seba- gai Presiden RI periode 2019-2024, yakni terkait Rancangan Un- dang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja di- sampaikan sebagai upaya menyederhanakan regulasi yang dianggap berbelit dan panjang serta dianggap menghambat pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) di DPR-RI telah menyepakati bahwa RUU Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 (Kristiyanto, 2020). Kemudian, DPR-RI mengesahkannya menjadi menjadi Un- 907
dang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020. Dirampungkan dalam tempo dua bulan, UU tersebut mencakup berbagai sebelas kluster, yakni (1) penyederhanaan perizinan tanah, (2) persyaratan investasi, (3) ketenagakerjaan, (4) kemudahan dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6) dukungan riset dan inovasi, (7) administrasi pemerintahan, (8) pengenaan sanksi, (9) pengen- dalian lahan, (10) kemudahan proyek pemerintah, dan (11) Kawa- san Ekonomi Khusus (Kemenko Perekonomian RI, 2020; Presiden Republik Indonesia, 2020). UU tersebut seyogianya akan mengubah lebih dari 1.200 pasal dalam 79 UU yang dianggap kurang ramah terhadap para pelaku bisnis dan investasi (Patunru & Surianta, 2020). Namun demikian, beberapa pihak melihat UU Omnibus Law ini justru meningkatkan ketidakpastian iklim bisnis dan investasi. Pro- ses perumusan rancangannya tidak transparan, tidak terbuka, dan mengabaikan partisipasi publik (Detikcom, 2020a; Kristiyanto, 2020; Patunru & Surianta, 2020). Selain itu, UU ini memiliki tem- po atau durasi implementasi yang kurang realistis. Pasalnya, penyu- sunan peraturan teknis dari undang-undang di Indonesia acap kali memakan waktu bertahun-tahun akibat adanya keterbatasan kapasi- tas pembuatan kebijakan di Indonesia (Pramusinto, 2016). Sebagai contoh, UU Penganggaran Berbasis Kinerja yang disahkan pada 2004, belum memiliki tanda-tanda implementasinya, setidaknya sampai pada 2014 (Sitepu, Santosa, Mayasari, Junaidi, & Iksan, 2014). Dalam berbagai kluster peraturannya, UU Cipta Kerja tidak se- cara spesifik mengawal bagaimana suplai tenaga kerja dapat diper- baiki. Dalam berbagai pernyataannya, pemerintah berulang kali me- nyatakan bahwa UU ini akan membuka jutaan lapangan kerja (Republika, 2020a), tapi tidak memperhatikan bagaimana cara mempersiapkan SDM yang akan mengisi pekerjaan tersebut. Meskipun demikian, beberapa kalangan, justru menyatakan bah- wa mereka menyetujui penyusunan UU Cipta Kerja. Dengan ada- 908
nya UU ini, pemerintah dan DPR tidak diharuskan untuk merevisi satu per satu berbagai perundang-undangan, tetapi cukup membuat satu hukum baru untuk merevisi atau mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa perundang-undangan sekaligus (CNBC Indonesia, 2020b). Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap da- pat memfasilitasi upaya pemulihan ekonomi Indonesia, dengan memperbaiki iklim bisnis dan investasi, khususnya setelah terhan- tam pandemi Covid-19 (Detikcom, 2020b; Pikiran Rakyat, 2020). Pada Februari 2021, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana Omnibus Law. Dari jumlah tersebut, terdapat 45 PP atau Peraturan Pemerin- tah dan 4 Perpres atau Peraturan Presiden. Pengundangan peraturan- peraturan tersebut dianggap perlu untuk pemulihan ekonomi nasio- nal, khususnya pasca-Indonesia diempas badai Pandemi Covid-19 (Liputan 6, 2021). Tujuan pemerintah ini tentu sejalan dengan ber- bagai ahli yang menyetujui dan mendukung keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Secara umum, 11 kluster UU Cipta Kerja telah dicakup oleh berbagai peraturan tersebut. Namun demikian, jelas belum terdapat peraturan yang fokus pada peningkatan SDM Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejak Maret 2020 Indonesia secara resmi terdampak pandemi Covid-19. Meskipun berkaitan dengan perma- salahan kesehatan, pandemi Covid-19ini berdampak luas dan juga- menghantam keras sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan serta kegiatan ekonomi, seperti pasar dan mal sempat terhenti total perputarannya, khususnya akibat kebijakan Pembatas- an Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah (Jazuli, 2020). Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia me- nurun lebih dari 5% pada kuartal II 2020 ini, yang berdampak memperburuk angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (BPS, 2020a). Dimulai penanganannya oleh Gugus Tugas Percepatan Pena- nganan Covid-19, pandemi di Indonesia kemudian memasuki era 909
perubahan lewat penerbitan Peraturan Presiden No. 82/2020 ten- tang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite tersebut membawahi dua satuan tugas (Satgas), yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang mengganti- kan fungsi Gugus Tugas dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Sekretariat Negara, 2019). Penanganan dampak melemahnya laju pembangunan ekonomi dan pengangguran yang diprediksi melonjak menjadi lebih dari 12 juta (Republika, 2020b) menjadi perhatian serius pemerintah dalam agenda PEN tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, perbedaan pendapat muncul terkait apakah penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja adalah langkah tepat dalam agenda PEN tersebut. 3. METODE PENELITIAN Karya ini dituliskan dengan berbasis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (desk research) berbasis analisis konten pustaka (content analysis) dan analisis relevansi (relevance) kebijakan. Data yang digunakan dalam penulisan karya ini berasal dari sumber pustaka yang mengacu pada laporan riset sebelumnya, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan berbagai berita terkait konteks UU Omnibus Law Cipta Kerja dan bagaimana pendekatan kebijakan serupa dilak- sanakan di negara-negara lain. Termasuk dalam sumber informasi dan data tersebut adalah beberapa laporan dan data dari lembaga internasional, khususnya World Bank atau Bank Dunia. Pengambil- an data dilakukan secara simultan dalam proses analisis dan penu- lisan karya ini,tepatnya tanggal 17-29 Agustus 2020. Dalam pe- ngumpulan data, beberapa kata kunci utama yang digunakan di antaranya, namun tidak terbatas pada, RUU dan UU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, pembangunan ekonomi, dan dampak pandemi Covid-19. Untuk alasan operasionalisasi penulisan, UU Cipta Kerja dan Omnibus Cipta Kerja digunakan secara bergantian dalam penulisan analisis tulisan ini. 910
Dalam menganalisis sumber data di atas, analisis konten (van Thiel, 2014) dilakukan untuk membedah, menggambarkan dan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan dengan motif dan kon- teks perumusan dan pengesahan UU Cipta Kerja, khususnya dalam tahap-tahap pembangunan ekonomi Indonesia sesuai riset-riset se- belumnya. Analisis relevansi kebijakanjuga dilakukan, alih-alih ana- lisis efektivitas, dengan pertimbangan mendalam bahwa Omnibus Law tersebut baru saja diundangkan. Relevansi kebijakan mengacu pada sejauh mana intervensi sebuah kebijakan akan memberikan kontribusi berkelanjutan untuk mencapai tujuan akhir (IOB, 2009). Sebagai sebuah inisiatif intervensi kebijakan, UU Cipta Kerja diang- gap relevan jika memiliki potensi menghasilkan efek yang membawa pencapaian tujuan akhir, yakni kemajuan ekonomi Indonesia. Pen- dekatan-pendekatan analisis tersebut pada akhirnya ditujukan untuk membantu perumusan rekomendasi kebijakan berbasis pengetahuan (knowledge­based policy recommendations) kepada para pengambil ke- putusan terkait pembangunan ekonomi di Indonesia. 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Kontekstualisasi Kerangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia Merujuk para proses pembangunan ekonomi negara-negara di dunia, terdapat beberapa tahapan untuk menjadi negara maju. Pada dasar- nya, kemajuan ekonomi, atau dalam istilah umumnya disebut ad­ vance economy, dicapai oleh sebuah negara dalam kurun waktu yang panjang, mulai dari beberapa dekade dalam kasus Singapuradan beberapa abad dalam kasus kemajuan dunia Barat (S. K. Lee et al., 2008; Ong, 2019). Namun, semua kemajuan tersebut pasti dimulai dengan proses industrialisasi yang mengandalkan optimalisasi dan efektivitas faktor produksi. Kemajuan dan stabilitas ekonomi sebuah negara umumnya memulai tahap awal pembangunan ekonominya 911
dengan memastikan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Berikut adalah diagram kemajuan yang umumnya ditem- puh oleh negara-negara di Asia yang dalam konteks ini dapat diang- gap paling relevan dengan situasi di Indonesia. Gambar 4.1. Diagram Kemajuan Negara di Asia PADAT KARYA PADAT MODAL PADAT PENGETAHUAN Ekonomi berbasis faktor produksi Ekonomi berbasis investasi Ekonomi berbasis Inovasi Sumber: dari berbagai sumber, diolah penulis Secara umum, industrialisasi telah menjadi rencana strategis bagi pemerintah-pemerintah berbagai negara untuk melakukan diversifi- kasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama fase pertama pembangunan ekonomi ini, tantangan nyata untuk memulai ren- cana pembangunan ekonomi Indonesia yang maju adalah mencipta- kan lapangan kerja yang cukup lewat industrialisasi yang padat kar- ya. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada prioritas opti- malisasi sektor pendidikan. Diperlukan kolaborasi yang kuat dan hubungan serta kecocokan antara pendidikan dan industri agar SDM yang dihasilkan relevan dan responsif terhadap pasar (S. K. Lee et al., 2008). Pada tahap awal ini, peraturan-peraturan dan im- plementasinya perlu difokuskan untuk memastikan bahwa tenaga kerja atau SDM memiliki keterampilan kejuruan dan teknis dasar yang mumpuni untuk mendukung kegiatan ekonomi padat karya. Pada tahap kedua, pemerintah Indonesia bersiap untuk memulai restrukturisasi ekonomi menuju ekonomi padat modal yang bernilai tambah tinggi dan berteknologi tinggi. Pemerintah harus memulai fase ini dengan lebih fokus pada bagaimana cara menarik investasi untuk mengembangkan ekonomi, terutama melalui penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (S. K. Lee et al., 2008). Dengan kata lain, pada fase ini dibutuhkan pertumbuhan 912
modal, dan mengandalkan sumber daya yang ada di dalam negeri saja tidak cukup. Dalam fase ini Pemerintah Indonesia perlu mene- tapkan kerangka peraturan yang dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut dan membuat mereka percaya bahwa modal mereka akan tumbuh secara substansial di sana. Peraturan dengan pendekatan omnibus law yang dilakukan di Filipina (Villar, 2001) dan saat ini di Indonesia merefleksikan upaya- upaya pembangunan ekonomi pada tahap kedua ini. Pada fase ketiga, Indonesia perlu berkembang menjadi bagian dari ekonomi global dengan berbasis kewirausahaan dan ekonomi yang terdiversifikasi. Sementara manufaktur bernilai tinggi perlu te- rus diupayakan, pada fase ini terdapat pula urgensi untuk memulai industri tidak berwujud (intangible), yakni sektor jasa, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Rencana yang terintegrasi dengan baik sa- ngat penting untuk diformulasikan untuk menarik dan memelihara sektor-sektor pertumbuhan potensial seperti pendidikan kelas du- nia, teknologi informasi dan komunikasi, resor wisata, serta manu- faktur berteknologi dan bernilai tinggi yang umumnya berbasis ino- vasi, riset dan pengembangan tingkat tinggi (S. K. Lee et al., 2008). Bahkan, pada tahap ini, fokus pembangunan sudah harus meram- bah nilai kesesuaian dan keberlanjutan dengan alam, sebagaimana Omnibus Law di Amerika Serikat (The New York Times, 2009). Melihat pentahapan pembangunan ekonomi di atas, terlihat bah- wa Indonesia saat ini masih berada pada tahap paling awal. Proses industrialisasi di Indonesia masih berlangsung, sementara faktor- faktor produksi lainnya seperti SDM dan infrastruktur belum efisien dan andal. Sebagaimana gambaran awal, dalam laporan The Global Competitiveness Report 2019, SDM Indonesia masih berada pada peringkat 65 dari 141 negara. Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia (World Econo- mic Forum, 2019). Pada Indeks Kemudahan Melakukan Bisnis 2020, Indonesia berada di peringkat 73, stagnan dari tahun sebe- lumnya. Skor kemudahan bisnisnya naik 1,64 poin menjadi 67,96 (CNBC Indonesia, 2020a). Meskipun sudah membaik, Indonesia 913
masih menduduki peringkat ke-6 dibandingkan negara ASEAN lain nya. Hal ini merefleksikan bahwa daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi masih belum optimal. Diskusi di atas pada akhirnya menjadi sinyal awal bahwa upaya pemerintah dalam UU Cipta Kerja adalah kurang relevan dalam menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif. Berbagai klus- ter dari UU tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, akan memper- baiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk membuka lapangan kerja. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di atas dan akan dijelaskan lebih detail di pembahasan selanjutnya, SDM Indonesia yang belum efisientidak benar-benar diperhatikan. Seder- hananya, pembukaan lapangan kerja yang masif tersebut seakan- akan tidak relevan sebab kesiapan kualitas SDM kita masih lemah. Interpretasi selanjutnya adalah bahwa pendekatan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melompati pentahapan pembangunan eko- nomi. Covid-19 jelas menghantam ekonomi Indonesia hingga me- rosot -5.32% pertumbuhannya di awal 2020 ini (BPS, 2020a). Ken- dati demikian, hal tersebut tidak mengubah situasi bahwa faktor- faktor utama ekonomi di Indonesia belum andal, misalnya dengan masalah kelangkaan ketersediaan SDM yang berkualitas dan unggul. Dengan kata lain, meskipun nantinya terdapat banyak kemudahan bagi pengusaha dan investor dalam berusaha di Indonesia karena Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, kelangkaan SDM berdaya saing dan keandalan infrastruktur akan tetap menjadi kendala (BPS, 2020b; Putra, 2019). Kompleksitas ini akan menjadi bahasan men- dalam selanjutnya dari analisis ini. 4.2 Tantangan SDM dan Ketidakpastian Regulasi Indonesia Secara umum, di atas kertas, kehadiran UU Cipta kerja perlu di- apresiasi sebab dari 11 kluster yang ada, kesemuanya jelas menun- jukkan keberpihakan Pemerintah RI dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Beberapa manfaat potensial tersebut (Bisnis. 914
com, 2020a) di antaranya, pertama, jaminan kehilangan pekerjaan. Omnibus Law ini mengamanatkan jaminan kehilangan pekerjaan lewat manfaat cash benefit, dan pelatihan upgrading atau reskilling lewat program yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kedua, dukungan UMKM. UU Cipta Kerja ini juga diang- gap dapat memberikan kemudahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelek- tual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan. Ketiga, jaminan atas cuti haid dan hamil. Kerangka hukum terse- but mempertahankan hak-hak pekerja, khususnya cuti melahirkan, cuti haid, dan bahkan waktu ibadah sesuai aturan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, pembentukan Bank Ta- nah. Omnibus Law Cipta Kerja membuka potensi besar bagi peme- rintah untuk membentuk bank tanah sebagai badan khusus yang mengelola tanah. Harapannya, lembaga itu dapat memperbaiki tata kelola tanah yang telantar kemudian mendistribusikan kembali ke- pada masyarakat. Kelima, terbukanya arus deras investasi dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 150 investor beren- cana menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya Undang- Undang Cipta Kerja. Selain membuka tenaga kerja dengan prioritas mempekerjakan tenaga lokal, harapannya UU ini dapat memper- baiki peringkat kemudahan bisnis dan investasi di Indonesia. Ter- akhir, kesempatan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong pem- bentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk me- ngebut penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR. Dari berbagai potensi manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di atas, sayangnya kemantapan faktor produksi SDM hampir sama sekali tidak mendapat perhatian. Padahal, sesuai pembahasan sebelumnya, keandalan SDM ini menjadi pilar atau bahkan fondasi utama yang 915
harus diselesaikan sebelum Indonesia melaju pada tahap ekonomi berbasis investasi 2019) sebagaimana digadang UU Cipta Kerja. Jika melihat pada faktor-faktor dasar produksi seperti modal, alam dan tenaga kerja, Indonesia memiliki keuntungan komparatif, khususnya di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia memiliki sumber daya alam dan jumlah angkatan kerja yang melimpah. Seba- gai gambaran, hingga 2020 (BPS, 2020b) lalu, jumlah angkatan ker- ja Indonesia mencapai 137.906.008 juta. Namun demikian, keung- gulan komparatif ini tidak berhasil dioptimalkan, yang dalam bebe- rapa dekade terakhir belum berhasil berkontribusi terhadap pemba- ngunan ekonomi di Indonesia. Bahkan, di era sekarang yakni era Reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih lambat dibandingkan era sebelumnya. Diketahui bahwa rata-rata pertum- buhan ekonomi di era Orde Baru lebih baik daripada di era Refor- masi, yaitu 6,8% dibanding sekitar 5% (lihat Gambar 4.2). Tantang- an utama dari situasi kurang memuaskan ini adalah ketidakpastian regulasi dan tidak optimalnya kinerja dari sumber daya manusia Indonesia. Gambar 4.2. Rekam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sumber: Macrotrends (2020), World Bank (2020b), diolah penulis 916
Memiliki hampir setengah dari total populasi, luas daratan, dan kapasitas ekonomi di ASEAN, Indonesia adalah negara dengan po- tensi kekuatan ekonomi yang besar. Akan tetapi, kenyataannya ber- beda. Meskipun pertumbuhan investasi, khususnya dari penanaman modal asing (PMA) selalu naik dalam beberapa dekade terakhir, PMA (net capital inflows) di Indonesia baru mencapai sekitar 3% dari PDB pada 2014 dan malah menurun menjadi 2,2% di 2019.132 Sementara itu, dalam rata-ratanya (2009-2018), persentase net capi­ tal inflows terhadap PDB Indonesia masih jauh berada di bawah se- bagian besar negara-negara tetangga (lihat Gambar 4.3). Angka ter- sebut relatif sangat kecil dibanding negara yang kini dianggap seba- gai tujuan utama investasi di ASEAN, yakni Vietnam. Tantangan regulasi menjadi salah satu ganjalannya. Secara internal, di Indonesia terdapat lebih dari 500 pemerintah daerah yang kini menjadi "negara kecil" yang otonom dengan berbagai kewenangan mandiri (Samirin, 2015). Pemerintahan daerah ini memiliki kewenangan se- perti pengumpulan pendapatan, perumusan dan implementasi ang- garan, serta rencana pembangunan berbasis peraturan-peraturannya sendiri yang tidak jarang saling berkonflik dengan peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah lain (Samirin, 2015; World Bank, 2019). Indonesia sebenarnya memiliki Kementerian Dalam Negeri RI (Kemdagri) yang berwenang dalam meninjau setiap peraturan pe- 132Aliran modal masuk atau capital inflows merefleksikan besaran investasi yang masuk ke dalam sebuah negara. Dalam penerapannya, apabila transaksi neraca modal dalam neraca pembayaran berada pada tingkat surplus, situasi ini mengha- silkan aliran modal masuk neto atau net capital inflows atau net inflows ke sebuah negara. Kecenderungannya adalah aliran modal masuk tersebut memperkuat ca- dangan devisa sekaligus kinerja neraca pembayaran. Alhasil, nilai tukar mata uang negara penerima terapresiasi atau menguat. Sebaliknya, defisit transaksi modal akan berujung pada aliran modal neto atau bersih ke luar negeri, juga disebut net capi­ tal outflows. Akibatnya, cadangan devisa mengalir ke luar negeri yang berdampak pada memburuknya neraca pembayaran. Dampaknya adalah merosot atau terdep- resiasinya nilai tukar mata uang negara itu (Nizar, 2007). 917
merintah daerah. Akan tetapi, upaya ini tidak berjalan efektif, karena keterbatasan kapasitas birokrasi (Samirin, 2015). Hingga 2020, ter- dapat sekitar 15 ribu peraturan kementerian di Indonesia. Di antara jumlah tersebut, hampir semuanya dikeluarkan sejak 2010 (Patunru & Surianta, 2020). Sementara itu, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang mulai dicanangkan sejak 2001, setiap provinsi, kota, dan kabupaten juga bisa mengeluarkan peraturan mereka sendiri. Tentunya, "obesitas peraturan" ini telah menjadi perhatian publik dan pemerintah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020), otonomi per daerah ini menyulitkan investasi untuk masuk ke dalam negeri. Gambar 4.3. Rata-Rata Aliran PMA masuk neto (Net inflows) 2009-2018 (% dari PDB) Sumber: World Bank (2020b) Menurut Samirin (2015), diperkirakan per tahun terdapat seti- daknya 5.000 peraturan daerah dikeluarkan, yang akan langsung resmi efektif jika tidak ada komentar dari Kemdagri dalam kurun waktu 60 hari. Kenyataannya, review atau tinjauan regulasi ini sering tidak terlaksana karena keterbatasan SDM dalam birokrasi Kem- 918
dagri. Oleh karena itu, mengoptimalkan kinerja Kemdagri harus menjadi prioritas utama pemerintah. Tanpa itu, perusahaan yang beroperasi di seluruh Indonesia bukan hanya harus mematuhi per- aturan yang berbeda-beda namun bertentangan satu sama lain. Kompleksitas dan biaya dari kompleksitas ini tentu sangat besar. Di samping permasalahan regulasi tersebut, selama ini ekonomi Indonesia masih bergantung pada aktivitas industri padat karya 2019; Putra, 2019). Tujuannya jelas untuk mencipta- kan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Tujuan lebih besarnya adalah untuk untuk mengurangi tingkat pengangguran. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal proses kemajuan ekonomi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sayangnya, keberada- an Indonesia pada tahap paling awal tersebut masih dihadapkan ke- pada tantangan mendasar, yakni masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Padahal, kesuksesan tahap pertama pembangunan ekonomi adalah adanya sumber daya manusia (SDM) terampil dengan ting- kat pendidikan mumpuni (CNN Indonesia, 2019). Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki fokus untuk menangani pada situasi tersebut. Kementerian Perindustrian, con- tohnya, pernah mencanangkan untuk memprioritaskan pengem- bangan industri padat karya. Program ini memiliki orientasi industri ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2025 nan- ti, misalnya pada sektor tekstil dan produk tekstil, garmen, mainan anak, dan alas kaki (Putra, 2019). Sayangnya, selama ini upaya terse- butterganjal oleh inkompetensi dari angkatan kerja di Indonesia. Sebagai gambaran, jumlah pekerja yang kompeten atau berketeram- pilan di bidangnya pada 2020 hanya mencapai sekitar 40 juta pe- kerja (33%). Dari total 137 juta angkatan kerja, terdapat sekitar 70 juta adalah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) atau ke ba- wah (lihat Tabel 4.1). Jumlah ini selaras dengan perbandingan me- reka yang menjadi pekerja informal, yaitu mencapai sekitar 70 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari pekerja formal yang sekitar 60 juta juta (BPS, 2020b; Katadata, 2020). 919
Tabel 4.1. Angkatan Kerja Tahun 2020 Pendidikan Bekerja Pengangguran Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas (Umum) Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) Diploma I/II/III/Akademi Universitas Total 3.292.479 15.022.932 32.636.991 23.490.599 24.026.896 15.482.001 3.661.481 13.410.429 131.023.808 34.779 341.180 1.003.901 1.242.248 1.743.696 1.435.589 265.400 815.407 6.882.200 3.327.258 15.364.112 33.640.892 24.732.847 25.770.592 16.917.590 3.926.881 14.225.836 137.906.008 Sumber: BPS, (2020b) Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan rendah dan berstatus informal tentunya memiliki korelasi dengan produk yang dihasilkan. Tingkat keterampilan dari pekerja Indonesia pun tidak berdaya saing.Sebuah pekerjaan yangdilakukan oleh tenaga yang ku- rang terampil akan menghasilkan kualitas produk yang kurang baik (E. P. Putra, 2019). Di sinilah masalah yang dihadapi industri padat karya Indonesia, yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak te- rampil karena didominasi pekerja berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal. Tentunya pemerintah tidak berpangku tangan dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan dengan menugaskan Ke- menterian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya sejak 2014. Lulus- an SMK diharapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dari industri yang ada di Indonesia (Idris, 2019; Putra, 2019). Sa- yangnya, pendidikan vokasi yang diupayakan tersebut belum berja- lan optimal. Para lulusan pendidikan vokasi tidak secara optimal terserapindustri padat karya (lihat Diagram 4.1). Pendidikan vokasi, termasuk pengajaran dan kurikulumnya, tidak memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan permintaan tenaga kerja di industri. Sebagai contoh, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kejuruan tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan dari industri padat karya 920
2019). Selain itu, input siswa dari para SMK ini umumnya bukan generasi terbaik, khususnya terkait citra di masya- rakat yang umumnya menganggap sekolah kejuruan sebagai sekolah "kelas dua" (Dardiri, 2012). Pada akhirnya, SMK malah menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka di Indonesia (2020). Diagram 4.1 Persentase Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Sumber: BPS, (2020b) Saat pandemi Covid-19 menghantam, perekonomian dunia mengalami pelambatan secara serempak yang tentunya juga berdam- pak pada merosotnya ekonomi di Indonesia. Akibat pandemi, angka pengangguran diprediksi meningkat hingga mencapai lebih dari 12 juta pada 2021 (Fajar Indonesia, 2020; Republika, 2020b). Pening- katan pengangguran ini utamanya didorong oleh melemahnya ki- nerja industri manufaktur yang turun hingga 30% akibat pem- batasan-pembatasan yang diberlakukan selama pandemi (Fajar Indonesia, 2020). Selain hilangnya kesempatan pekerjaan karena tu- tupnya usaha, potensi naiknya angka pengangguran tersebut adalah karena dirumahkannya para pekerja oleh beberapa usaha untuk ber- tahan hidup selama pandemi Covid-19. Di satu sisi, ini adalah ke- nyataan buruk yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Artinya, ham- pir semua negara mengalaminya. Namun, di sisi lain peningkatan pengangguran tersebut tentu menjadi peringatan bahwa daya saing 921
tenaga kerja di Indonesia belum efektif. Pasalnya, jika sudah, seha- rusnya pemerintah dapat optimis bahwa pengangguran akan segera membaik khususnya setelah pandemi mereda. 4.3 Menjawab Pertanyaan: Fase Awal Pembangunan Ekonomi dan Omnibus Law SDM Unggul Diskusi di atas memberikan beberapa gambaran penting yang men- jawab dua pertanyaan pertama dari tulisan ini. Pertama, dengan melihat tahap pembangunan ekonomi yang dibangun oleh penjelas- an di atas, diperlukan pemahaman yang bijak dari pemerintah dan DPR, selaku pengambil keputusan, untuk memastikan optimalisasi implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai kebijakan turun- an dari UU Cipta Kerja ini perlu dirumuskan dan diimplementasi- kan dengan perspektif bahwa fondasi atau tahap paling awal dalam upaya memajukan Indonesia sesuai pesan-pesan Presiden Joko Widodo adalah dengan menguatkan ekonomi padat karya. Perma- salahan ini perlu disikapi dengan memerhatikan kualitas industri padat karya yang saat ini telah ada dan bagaimana cara mengopti- malisasikannya, misalnya dengan memudahkan pembukaan dan insentif finansial serta pembekalan pelatihan untuk usaha-usaha baru. Dalam hal bisnis dan investasi, Indonesia masih dinilai sebagai negara berisiko, rumit, dan tidak kompetitif, terutama dalam hal efektivitas tenaga kerjanya (World Bank, 2019). Regulasi bisnis dan investasi dianggap sulit diprediksi, inkonsisten, dan saling berten- tangan. Disebutkan bahwa berinvestasi di Indonesia seperti mena- namkan modal di berbagai negara sekaligus karena aturan dari pusat hingga daerah acap kali tidak sinkron (Samirin, 2020). Kompleksitas tersebut melatarbelakangi keengganan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh, ketika beberapa pabrik me- lakukan divestasi dari Tiongkok, tidak ada yang melirik Indonesia sebagai tujuan investasi selanjutnya (Katadata, 2019; Patunru & Surianta, 2020). 922
Namun demikian, dari diskusi di atas, permasalahan yang paling krusial yang dihadapi Indonesia adalah kualitas SDM, khususnya tenaga kerja dan para pembuat kebijakannya. Kelangkaan tenaga kerja terampil bermuara pada instabilitas pekerjaan dan produksi yang memunculkan pengangguran akibat tidak terserapnya SDM ke dunia kerja. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, efektivitas faktor produksi yakni utamanya tenaga kerja sangat diperlukan. Me- lihat masih banyaknya tenaga kerja yang hanya berpendidikan ren- dah dan informal, maka efektivitas dan daya saing dari industri pa- dat karya sebagai fondasi dari proses lanjutan pembangunan eko- nomi masih akan menemui jalan terjal. Selain itu, banyak angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan kejuruan yang tidak termanfaat- kan oleh industri terkait, atau dengan kata lain menganggur. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju perlu disesuaikan dengan tahapan pembangunan ekonomi dengan tepat, yakni dengan membereskan efektivitas industri padat karya. Sektor informal Indonesia yang ma- sih masif ini oleh para ahli dianggap sebagai tantangan utama dalam upaya Indonesia untuk membuka diri baik untuk perdagangan, bis- nis, maupun investasi. Hal ini menjadi pengantar untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dari tulisan ini. Kedua, terkait urgensi Omnibus Law Cipta Kerja, penjelasan di atas menunjukkan bahwa iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia memerlukan fondasi yang kuat, yakni efektivitas faktor produksi. Jika tidak ada ketersediaan tenaga kerja yang terampil, para pengusaha dan investor seharusnya realistis sadar bahwa usaha dan modal yang mereka jalankan dan tanamkan tidak dapat ber- kembang. Ketidaktersediaan SDM unggul ini pada kenyataannya juga menjadi permasalahan di birokrasi Indonesia (Samirin, 2015; Samirin et al., 2014). Hal inilah yang menjadi penyebab pembuatan kebijakan di Indonesia kerap kali tidak sinkron. Masalah ketidak- pastian (uncertainty) regulasi dan SDM ini membuat puluhan per- usahaan manufaktur enggan merelokasi pabriknya ke Indonesia. 923
World Bank menyampaikan laporan terkait relokasi beberapa pabrik dari Tiongkok ke sejumlah negara. Sayangnya, Indonesia bukan menjadi salah satu pilihan relokasi. Pada periode Juni-Agusus 2019, dari 33 perusahaan yang memutuskan untuk memindahkan pusat produksinya keluar Tiongkok, 23 di antaranya berpindah ke Vietnam. Sisanya menuju Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Ser- bia, dan Thailand 2019). Para ahli menekankan bahwa, selain perihal regulatory uncertainty, kesiapan SDM Indonesia, khu- susnya di bidang manufaktur, belum optimal untuk menjadikan Indonesia tujuan menarik investasi 2019; Samirin et al., 2014). Karena itu, upaya untuk menciptakan transformasi perlu diprio- ritaskan untuk memperbaiki SDM di Indonesia (Idris, 2019; Putra, 2009). Melihat situasi tersebut, pembahasan dan upaya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya yang belum relevan jika tidak difokuskan pada penguatan SDM Indonesia dan malah berfokus pada penguatan investasi. Alih-alih melompat ke tahap optimalisasi investasi, Indonesia masih belum tuntas menyelesaikan tahap awal pembangunan ekonomi. Optimalisasi faktor produksi utama berupa ketersediaan sumber daya manusia yang cakap belum terpenuhi. Upaya ini melompati proses pembangunan ekonomi de- ngan langsung berupaya menciptakan kemudahan investasi. Pada- hal, penguatan fondasi kekuatan faktor produksi di Indonesia belum rampung. Adalah benar bahwa Indonesia masih mengalami ketidaksinam- bungan regulasi (Samirin et al., 2014; World Bank, 2019). Dalam konteks tersebut, Omnibus Law Cipta Kerja seolah-olah menemu- kan relevansinya. Namun, jika melihat lebih ke dalam, kapasitas bi- rokrasi untuk menjalankan kesesuaian kebijakan dan peraturan sa- ngat minim (Samirin, 2015). Seandainya pun diperlukan pembuat- an kebijakan dengan pendekatan omnibus law, upaya ini perlu dia- rahkan untuk kemudahan membangun industri padat karya (factor­ driven economy) yang makin berdaya saing dan membuka lapangan 924
pekerjaan sebanyak-banyaknya. Selain itu, pendekatan omnibus law perlu diarahkan ke penguatan pendidikan umum maupun vokasi agar yang pengajaran dan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan tenagakerja terampil baik di Indonesia maupun dunia. Penekanan terhadap perlunya meningkatkan daya saing SDM ini telah lama tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan juga baru-baru ini dalam RPJMN 2020-2024. Jelas tertulis dalam rencana pemba- ngunan tersebut: Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic divi- dend) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengantarkan Indonesia men­ jadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya ma­ nusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. (Bappenas, 2020). Analisis tulisan ini menunjukkan bahwa rekayasa-rekayasa kebi- jakan, misalnya dengan pendekatan omnibus law untuk men ciptakan SDM berkualitas berdaya saing, pada akhirnya lebih penting daripa- da meningkatkan investasi. Pasca-pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, kerangka hukum tersebut memerlukan waktu panjang untuk dapat diimplementasikan secara efektif, sementara pemerintah ber- argumen bahwa kerangka hukum tersebut seolah-olah dapat segera menyelesaikan permasalahan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Dengan kata lain, para pengambil keputusan di Indonesia perlu rea- listis menyadari bahwa urgensi saat ini adalah memantapkan fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah me- mastikan bahwa Indonesia bisa menawarkan SDM yang berkualitas dan unggul yang menjadi fondasi utama kemudahan dalam berbis- nis dan berinvestasi. 925
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Sebuah rumah akan kokoh berdiri dan bebas dari hujan dan panas matahari jika fondasi, pilar, dan atapnya sama-sama kuat dan saling menguatkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa rumah tersebut harus dibangun secara bertahap dimulai dari pembangunan fondasi yang kokoh. Membangun atap terlebih dahulu bisa saja dilakukan, tetapi itu akan memperumit proses pembangunan rumah tersebut. Jika diibaratkan dengan sederhana, kekuatan ekonomi berbasis faktor ekonomi yang kuat adalah fondasi tersebut. Sementara itu, aspek lainnya seperti stabilitas sosial dan politik dan keandalan infrastruk- tur adalah pilar-pilar, dan Omnibus Law Cipta Kerja adalah atap rumah yang menaungi segalanya. Dengan demikian, Omnibus Law Cipta Kerja tetap merupakan sebuah komponen yang penting dalam membangun "rumah" ekonomi Indonesia yang nyaman untuk ber- bisnis dan berinvestasi. Namun, saat ini Omnibus Law tersebut belum relevan karena fondasi dan pilar ekonomi Indonesia belumlah kokoh. Jauh sebelum pandemi Covid-19, berbagai analisis menyatakan bahwa ekonomi Indonesia memang tidak berfondasi kuat (Samirin, 2020), dan makin memburuk pascapandemi menghantam (CNN Indonesia, 2020). Meskipun dilimpahi kekayaan sumber daya alam, kerapuhan fondasi ekonomi tersebut bersumber dari tidak efisien dan andalnya SDM Indonesia. Sesuai proses dan tahapan pem- bangunan ekonomi yang dijelaskan dalam tulisan ini, urgensi pe- merintah saat ini adalah untuk memantapkan tahap pertama dari proses tersebut. Berbagai strategi kebijakan ekonomi perlu difo- kuskan untuk menguatkan tahap paling mendasar pembangunan ekonomi itu. Sebab kenyataannya, alih-alih memperbaiki iklim in- vestasi, Indonesia masih belum tuntas memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan ini berakibat pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran. 926
Omnibus Law Cipta Kerja merupakan inisiatif kebijakan yang baik. Bagaimanapun, sebagai tujuan memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, strategi ini perlu ditingkatkan relevansinya dengan memberikan perhatian pada pembangunan SDM Indonesia. Misalnya, Omnibus Law ini bisa dijadikan rujukan untuk kebijakan- kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada penciptaan dan kesiapan tenaga kerja. Kini telah ditelurkan berbagai peraturan turunan dari Omnibus Law ini, tetapi belum ada yang mengarah pada urgensi pembangunan SDM terse- but. Datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia jelas memberikan hantaman yang telak pada pembangunan ekonomi negara ini. Ber- bagai prediksi ahli dan juga kenyataan di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan. Ini artinya, perwujudan mimpi kemajuan ekonomi Indonesia harus mengalami keterlambatan. Jika situasi ini dibiarkan demikian, maka Omnibus Law yang ada bisa jadi menjadi tidak relevan dan malah memperumit proses menuju Indonesia maju. Mendiang Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, menyata- kan bahwa kunci kemajuan negara adalah mengikuti kondisi logis dari demografinya. "States have to follow the logic of their demography." (Lee, 1990) Dalam konteks Indonesia, seandainya pun pemerintah harus mengeluarkan sebuah omnibus law lain, maka rancangan dan kerangka peraturan tersebut harus fokus pada kualitas demografinya, yakni melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Misalnya, omnibus law tersebut fokus pada penguatan bidang pendidikan yang berbasis kolaborasi yang kuat dan hubung- an serta kecocokan antara pendidikan dan industri. Tujuannya adalah membuat angkatan kerja yang relevan dengan pasar dan res- ponsif terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pemba- ngunan ekonomi tidak bisa diburu-buru. Tahap demi tahap perlu dirampungkan dengan mantap. Tanpa upaya tersebut, perjalanan Indonesia dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana 927
diamanatkan UUD 1945 dan juga dalam RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020) akan makin sulit tercapai. 5.2 Rekomendasi Kebijakan Tulisan ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang mencoba meng- gunakan sebuah omnibus law, yakni UU Cipta Kerja dalam menye- lesaikan masalah ekonominya. Namun, analisis tulisan ini meng- gambarkan bahwa kerangka hukum tersebut belumlah kontekstual. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa UU ini telah disahkan. Mempersalahkan atau bahkan mendesak pembatalan peraturan ter- sebut tentu sama sekali tidak efektif. Untuk menyikapi situasi terse- but, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain sebagai berikut. Deliberasi Pembuatan dan Pelaksanaan Peraturan Turunan Omnibus Law Cipta Kerja Setelah diundangkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja akan segera memerlukan peraturan turunan untuk menjelaskan teknis pelaksa- naan hukum tersebut. Pada awalnya, diprediksi, UU ini memerlukan 42 aturan turunan yang meliputi 37 Peraturan Pemerintah dan 5 Perpres 2020b). Sebagaimana diketahui, pemerintah akhirnya mengeluarkan 49 peraturan terkait UU Cipta Kerja ini. Namun, perlu dipahami bahwa Omnibus Law ini akan juga ber- dampak pada kewenangan berbagai pemerintah daerah sehingga bahwa terdapat potensi lebih banyak lagi peraturan di level daerah diperlukan tidak dapat dipungkiri. Analisis tulisan ini memang menyatakan bahwa terkait urgensi pembangunan SDM menuju Indonesia maju, tanpa adanya peraturan turunannya yang fokus pada pembangunan SDM Indonesia, keberadaan Omnibus Law ini bisa jadi belum relevan. Namun demikian, pasca-pengesahannya, jelas 928
tentunya bahwa penyikapan yang praktis dan strategis lebih diper- lukan ketimbang upaya untuk membatalkannya. Hasil analisis dari tulisan ini mendorong Pemerintah RI untuk juga mempertimbangkan pembuatan peraturan turunan Omnibus Cipta Kerja yang khusus fokus pada peningkatan SDM Indonesia. Hal ini tentu tidak berarti bahwa 49 peraturan (lihat lampiran) yang telah dirumuskan kurang relevan. Namun, karena Indonesia masih berada pada masa awal pembangunan ekonomi yang memerlukan SDM berkualitas siap kerja, maka peraturan terkait SDM ini adalah langkah yang sangat vital dan mendesak. Selain penyusunan peraturan turunan lainnya (khususnya terkait SDM) dan penerapannya, UU Cipta Kerja perlu pula mengedepan- kan konsultasi dengan elemen yang lebih luas, bukan hanya dengan para pekerja, tapi juga dengan para tokoh pegiat sosial, tokoh keaga- maan, dan universitas atau lembaga riset (think tank) independen. Proses konsultasi secara deliberatif seperti ini akan mendatangkan input yang sangat berharga bagi pemerintah, baik peluang maupun tantangan bagi Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini juga secara lang- sung menjadi proses edukasi yang holistik bagi Pemerintah RI mau- pun masyarakat Indonesia dalam pembuatan kerangka peraturan dan kebijakan. Harapannya, Omnibus Law Cipta Kerja bukan ha- nya sekadar menjadi legasi pemerintah, tetapi benar-benar memiliki asas manfaat bagi masyarakat dan kemajuan negara. Mereformasi Kebijakan Pendidikan Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menggaungkan perlunya investasi SDM. Isu SDM ini juga telah dijelaskan di RPJPN dan RPJMN (Bappenas, 2020). Analisis tulisan ini dan pendapat berba- gai ahli telah menunjukkan bahwa penguatan SDM merupakan aspek krusial dalam memantapkan langkah Indonesia untuk mem- bangun perekonomian. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa 929
daya saing SDM kita masih belum optimal. Hantaman pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi SDM makin memburuk dengan naiknya jumlah pengangguran dan ketidakpastian ketersediaan ke- sempatan kerja. Pengalaman kesuksesan negara maju menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor ekonomi dan pendidikan menjadi kunci kemajuan ( Lee et al., 2008). Oleh karena itu, jika pemerintah harus mengeluarkan Omnibus Law, maka peraturan tersebut perlu difokuskan pada bagaimana pendidikan umum dan vokasi dapat sejajar dengan tren pergeseran tenaga kerja dan jenis pekerjaan di era teknologi informasi yang me- nuntut kreativitas dan daya saing. Urgensi dalam pembangunan ekonomi saat ini adalah fokus pendidikan diarahkan pada dua mua- ra utama yaitu pekerja dan penghasil pekerjaan. Didasarkan pada kondisi logis SDM, bagi mereka yang memiliki kemampuan terba- tas, pendidikan akan diarahkan pada penciptaan angkatan kerja yang terampil sesuai dengan bidang keahlian dan kearifan lokal daerah masing-masing (Naiyati, Simanjuntak, & Nuwati, 2015). Di sisi lain, SDM dengan kualitas mumpuni akan diarahkan untuk men- jadi inisiator, inovator, dan wirausaha yang dapat menghasilkan sumber-sumber ekonomi barudemi kemajuan negara (Montoya, Noton, & Solis, 2017). REFERENSI Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020­2024. Bierschbach, B. (2017, March 31). Everything you need to know about omnibus bills, and why they're so popular at the Minne- sota Legislature. Minnpost.Com. Retrieved from (2019, October 11). Ini 5 Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Manufaktur Ketimbang Indonesia. Bisnis.Com. Retrie- 930
ved from tur-ketimbang-indonesia (2020a, October 8). Ini 7 Manfaat UU Cipta Kerja un- tuk Rakyat Indonesia Versi Pemerintah. Bisnis.Com. Retrieved from pemerintah (2020b, October 18). Omnibus Law UU Cipta Kerja Diprediksi Lahirkan 42 Aturan Turunan. Bisnis.Com. Retrieved from turunan BPS. (2020a). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Per­ sen. Retrieved from 32-persen.html BPS. (2020b). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020. Retrieved from indonesia-februari-2020.html CNBC Indonesia. (2020a). Ini Penyebab Peringkat Doing Business Indonesia Mentok di 73. Retrieved from CNBC Indonesia we- bsite: mentok-di-73/2 CNBC Indonesia. (2020b, January 21). Tak Cuma di RI, Omnibus Law Banyak Dipakai Negara Lain. Cnnindonesia.Com. Retrie- ved 20200121152155-4-131621/tak-cuma-di-ri-omnibus-law- banyak-dipakai-negara-lain/2 from 931
CNN Indonesia. (2019, July 4). Pemerintah Kesulitan Cetak Tenaga Kerja Terampil. Cnnindonesia.Com. Retrieved from CNN Indonesia. (2020, June 25). Survei: 71 Persen Akui Ekonomi Lebih Buruk Sebelum Corona. Cnnindonesia.Com. Retrieved from 20200625175531-92-517555/survei-71-persen-akui-ekonomi- lebih-buruk-sebelum-corona Dardiri, A. (2012). "Membangun Citra Pendidikan Kejuruan: Man- faat dan Implikasinya bagi Perbaikan Kualitas Output dan Out- come."INVOTEC, VIII(1), 1-19. Detikcom. (2020a). Saat Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai "Kejar Tayang." Detik.Com. Retrieved from Detikcom. (2020b, July 19). Soal RUU Omnibus Law Indonesia: Kontroversi, Pro Kontra, Kapan Disahkan? Detik.Com. Retrie- ved from disahkan Fajar Indonesia. (2020, June 23). Angka Pengangguran Tembus 12,7 Juta Orang. Fin.Co.Id. Retrieved from Garner, B. A. (2004). Black's Law Dictionary. West Publishing Co. Idris, M. A. (2019, May 14). Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pasca Pilpres 2019. Koran Sindo. Retrieved from vokasi-pasca-pilpres-2019 IOB. (2009). Evaluation policy and guidelines for evaluations. Jazuli, M. R. (2020, August 21). Pelibatan Militer dalam Penangan- an Covid-19. Kolom Detikcom. Retrieved from 932
nganan-covid-19 Jomo, K. S. (2006). Manufacturing Competitiveness in Asia: How In­ ternationally Competitive National Firms and Industries Develo­ ped in East Asia (K. S. Jomo, Ed.). London: Routledge Curzon. Katadata. (2019, September 18). Vietnam Rebut Mayoritas Investa- si yang Relokasi dari Tiongkok. Katadata.Co.Id. Retrieved from tiongkok Katadata. (2020, August 4). Jumlah Pekerja Informal Lebih Banyak dari Pekerja Formal. Katadata.Co.Id. Retrieved from Kemenko Perekonomian RI. (2020). 11 Klaster RUU Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019, June 14). Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia. Kompas.Com. Retrieved from indonesia?page=all Kristiyanto, E. N. (2020). "Urgensi Omnibus Law dalam Percepat- an Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif."De Jure ­ Jurnal Penelitian Hukum, 20(2), 233-244. Lee, K. Y. (1990). LKY at NUS: Change & Continuity ­ 1990. Retri- eved from Lee, K. Y. (2000). From Third World to First: The Singapore Story: 1965­2000. Singapore: Harper. Lee, S. K., Goh, C. B., Fredriksen, B., & Tan, J. P. (2008). Toward a Better Future. In Toward a Better Future. 1596/978-0-8213-7375-0 933
Liputan6. (2021, February 21). Daftar Lengkap 49 PP UU Omni- bus Law Cipta Kerja yang Resmi Diundangkan. Liputan6.Com. Retrieved yang-resmi-diundangkan from Macrotrends. (2020). Indonesia GDP Growth Rate 1961-2020. Retrieved from macrotrends.net website: Ministry of Law of Singapore. (2020). Insolvency, Restructuring and Dissolution Act to Commence on 30 July 2020. Retrieved from mlaw.gov.sg website: -act-commencement Montoya, A. M., Noton, C., & Solis, A. (2017). Returns to Higher Education: Vocational Education vs College (No. 332). Retrieved from ASOCFILE120171227090644.pdf Naiyati, S., Simanjuntak, R. A., & Nuwati, N. (2015). Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kawasan Perdesaan Telang dan Batu Be- tumpang. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 19(3), 218-245. Nizar, M. A. (2007). The Implications of the Capital Inflows on Indonesian Economy. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 11(3). Retrieved from Ogawa, N., Jones, G. W., & Williamson, J. G. (1993). Human Re­ sources in Development along the Asian­Pacific Rim (N. Ogawa, G. W. Jones, & J. G. Williamson, Eds.). Singapore: Oxford University Press. Ong, S. (2019). Seikatsu Kaizen. Jakarta: Elex Media Komputindo. Patunru, A., & Surianta, A. (2020, May). "Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia."Ringkasan Kebijakan. 934
Pikiran Rakyat. (2020, May 19). "Pakar Hukum Sarankan DPR RI Terus Lanjutkan Pembahasan Omnibus Law."Pikiran­Rakyat. Com. Retrieved from pembahasan-omnibus-law Pramusinto, A. (2016). "Weak central authority and fragmented bu- reaucracy: a study of policy implementation in Indonesia." In J. S. T. Quah (Ed.), The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries (pp. 98-170). Singa- pore: Cambridge University Press. Presiden Republik Indonesia. Undang­Undang tentang Cipta Kerja. , (2020). Putra, E. P. (2019, October 4). Menjawab Persoalan Kebutuhan Te- naga Kerja Terampil. Republika.Co.Id. Retrieved from tuhan-tenaga-kerja-terampil Putra, M. B. (2009). "Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Ne- gara Kesejahteraan."Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 13(1). v13i1.90 Republika. (2020a, January 30). Fadjroel: Omnibus Law untuk Tingkatkan SDM Hingga 3 Juta. Republika.Co.Id. Retrieved from Republika. (2020b, June 22). Bappenas Prediksi Pengangguran Capai 12,7 Juta Orang di 2021. Republika.Co.Id. Retrieved from Samirin, W. (2015). Promoting policy certainty, unlocking invest- ment potential. The Economist. Retrieved from tment-potential/ 935
Samirin, W. (2020). Politics, Government & Business. Paramadina's Master's Class Material. Samirin, W., Santosa, B. P., Ikhsan, M., Junaidi, Mayasari, I., & Jazuli, M. R. (2014). Indonesia's New Path: Promoting Invest­ ment, Nurturing Prosperity. Retrieved from turing-prosperity/ Sekretariat Negara. (2019). Kebijakan Pengadaan Alutsista Harus Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri. Retrieved March 8, 2020, from Setneg.go.id website: Sitepu, T., Santosa, B., Mayasari, I., Junaidi, & Iksan, M. (2014, August). Satu Dekade Penganggaran Berbasis Kinerja. Parama­ dina Public Policy Institute. Retrieved from Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Re­ fleksi Hukum, 4(1), 115-134. jrh.2019.v4.i1.p115-134 The New York Times. (2009, March 30). Obama Signs the Omni- bus Public Lands Management Act of 2009. Nytimes.Com. Ret- rieved from s/30lands-text.html van Thiel, S. (2014). Research Methods in Public Administration and Public Management. New York: Routledge. Villar, S. D. B. (2001). Evaluation of The Capital Equipment Incen- tive Under Executive Order No. 226. NTRC Tax Research Jour­ nal, XIII(1-18). Retrieved from of the Capital Equip- ment Incentives Under EO 226.pdf World Bank. (2019). Global Economic Risk and Implications for Indo­ nesia. Retrieved from 936
bank/ World Bank. (2020a). Ease of Doing Business rankings. Retrieved from doingbusiness.org website: org/en/rankings World Bank. (2020b). Foreign direct investment, net inflows (% of GDP). Retrieved from data.worldbank.org website: World Economic Forum. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Retrieved from 937
LAMPIRAN Berikut adalah daftar 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja (Liputan 6, 2021). 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudah- an, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlaku- kan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Ke- mudahan Berusaha danLayanan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubah- an atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Rumah Susun; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubah- an atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 938
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peratur- an Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peratur- an Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten- tang Bangunan Gedung; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubah- an Keempatatas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pe- ngelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaf- taran Tanah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepen- tingan Umum; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertib- an Kawasandan Tanah Terlantar; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Penataan Ruang; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Kehutanan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Ne- gara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bi- dang Kehutanan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Pertanian; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 939
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Perindustrian; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Perdagangan; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Pelayaran; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Penerbangan; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Perkeretaapian; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Peng- gunaan Tenaga Kerja Asing; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanji- an Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; 33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Reke- ning Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh; 35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; 36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemu- dahan Proyek Strategis Nasional; 940
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyele- saian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/ atau Hak Atas Tanah; 40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksa- naan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Informasi Geospasial; 42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Te- lekomunikasi, dan Penyiaran; 43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penye- lenggaraan Bidang Perumahsakitan; 44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubah- an Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta- hun 2011 tentang Keimigrasian; 45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlaku- an Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Penge- lola Investasidan/atau Entitas yang Dimilikinya; 46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Perce- patan Penyelenggaraan Perumahan; 47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usa- ha Penanaman Modal; 48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara da- lam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar; 49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penga- daan Barang/Jasa Pemerintah. 941
Bab 29 TANTANGAN DAN PEluANG ADoPSI SERTA ADAPTASI buRSA EFEK uNTuK uMKM DI INDoNESIA Muhammad Alfian Darmawan,133 Lailatul Munawaroh,134 dan Putri Yunela Sari135 1. PENDAHULUAN Pentingnya UMKM UMKM di Indonesia mendominasi dan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian negara. Sebanyak 64,1 juta UMKM ter- daftar serta menjadi tempat bekerja bagi 116 juta jiwa. Jika diper- sentasekan, sebesar 99% dari total populasi usaha merupakan UMKM yang menyumbang 97% lapangan pekerjaan bagi masya- rakat Indonesia (Kemenkop-UMKM, 2018). Tidak hanya itu, UMKM mendominasi sumbangan PDB bagi Indonesia dengan nilai 61%. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 2.5%, lebih 133Universitas Gunadarma 134Universitas Gunadarma 135Universitas Gunadarma 942 |
tinggi dari pada laju usaha besar (BPS, 2018). Data-data ini menun- jukkan betapa strategis dan pentingnya UMKM di Indonesia. Arsitektur dan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia adalah salah satu peran penting dari UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber penting dari ekonomi di daerah pedesaan di- anggap sebagai peran penting UMKM untuk negara (Prasetyo, 2008). Namun, dengan perkembangan teknologi dan bebasnya pa- sar global, UMKM juga mengambil peran penting lain, yaitu sebagai salah satu penyumbang devisa ekspor non-migas Indonesia dengan total nilai 14,37% terhadap PDB (BPS, 2018). Selain itu, UMKM Indonesia juga tahan dari krisis karena 99% UMKM di Indonesia berbentuk usaha mikro yang bergerak di sektor informal yang pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dari pasar lokal. Ter- bukti, tahun 2010, World Economic Forum (WEF) mengeluarkan laporan tahunan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi investor. Peran penting UMKM juga teraktuali- sasi saat krisis 1997. Sebesar 80% dari total UMKM yang ada ter- nyata belum atau tidak mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Padahal, keberadaan UMKM 96% lebih tahan terhadap krisis (Prasetyo, 2008). Masalah Permodalan UMKM Permasalahan utama dari kurangnya partisipasi UMKM dalam pasar global dan nasional adalah masalah finansial. Menurut Urata (dalam Pramiyanti, 2008) permasalahan finansial diantaranya adalah sebagai berikut. 1) Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. 2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu se- mentara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. 943
4) Kurangnya akses ke sumber dana formal, baik karena ketiada- an perbankan di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cu- kup tinggi. 6) Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik karena belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun ku- rangnya kemampuan manajerial dan finansial. 7) Besaran jaminan aset yang disyaratkan. Pernyataan tersebut terkonfirmasi oleh fakta bahwa jumlah atau struktur permodalan UMKM lebih banyak bergantung pada modal sendiri, yakni sebanyak 73% dari total modal. Sisanya, sebesar 4% dari bank swasta, 11% dari bank pemerintah, dan 3% dari pemasok (Primiyanti, 2008). Selanjutnya, statistik kredit UMKM yang diter- bitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 menggambarkan bah- wa kucuran kredit terhadap UMKM oleh bank umum di Indonesia kurang dari 20% atau sekitar Rp1.037 triliun dari total Rp5.300 triliun total kredit. Minimnya kucuran kredit dan rumitnya proses administrasi dari bank umum di Indonesia menyebabkan UMKM tidak berkembang dengan signifikan, tidak bisa berkompetisi pada kancah global, serta kalah dengan usaha besar yang jumlah unitnya hanya 0,01% dari total usaha. Dampak dari fakta di atas, pada 2010sekitar 57% UMKM di Indonesia mengalami kendala dalam melanjutkan usahanya. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal akses permodalan, yai- tu sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80% dan kesu- litan pemasaran 24,60% (BI, 2017). Dari fakta tersebut bisa disim- pulkan bahwa para pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan modal. Dua penyebab utama UMKM mengalami kesulitan modal adalah tingkat suku bunga yang tinggi dan diharuskan ada jaminan kebendaan (Primiyanti, 2008). 944
Pentingnya Permodalan Bagi UMKM Menurut Suarja (2007:2) pentingnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan antar-daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki mutu lingkungan hidup dan dukungan infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan aktivitas masyarakat. Lalu, menurut Said (2007:1) ada tiga alasan utama yang menjadikan modal menjadi sangat penting bagi UMKM. Pertama, sebagian besar UMKM beroperasi di daerah. Kedua, UMKM adalah kekuatan rakyat dan daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketiga, UMKM bukan lagi merupakan isu nasional dan lokal, namun sudah menjadi isu global. Oleh karenanya, akses per- modalan atau mudahnya UMKM mendapatkan modal dengan harga yang wajar adalah sesuatu yang sangat penting. Manfaat dan Kontribusi Penelitian Pada Tabel 1 terdapat hasil analisis dampak dari kenaikan omzet UMKM di Indonesia. Perhitungan menggunakan data dari Kemen- terian KUMKM (2017). Simulasi atau perhitungan pada Tabel 1 fokus mendorong kenaikan omzet UMKM. Kenaikan rata-rata omzet usaha mikro sebesar 300% atau setara dengan kenaikan om- zet sekitar 23 juta rupiah per tahun atau sebesar Rp63.000 per hari. Perhitungan disesuaikan dengan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 945
Tabel 1. Dampak Simulasi Mendorong Omzet UMKM Kelompok usaha 1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Usaha Mikro (Umi) - Usaha Kecil (UK) - Usaha Menengah (UM) Usaha Besar (UB) Total Pertumbuhan PDB Nominal Pertumbuhan PDB Rill Unit Usaha 2 62.922.617 62.106.900 757.090 58.627 5.460 62.928.077 12% PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) 3 7.705 4.728 1.234 1.742 5.136 12.841 Rata-rata Omzet Per Unit Usaha (Rp Juta) 4 122 76 1.630 29.721 940.700 204 Simulasi Kenaikan Omzet UMKM Kenaikan Omzet 5 Omzet Akhir (Rp Juta) 6 PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) 7 30% 147 9.246 99 10% 0% 1.793 0% 29.721 940.700 229 6.146 1.358 1.742 5.136 14.383 7% Sumber: Hasil analisisterhadap data Kementerian KUMKM (2017) Hasil dari simulasi pada Tabel 1 menunjukkan jika pemerintah mendorong kenaikan omzet pada UMKM sebesar 30% pada usaha mikro dan 10% pada usaha kecil, maka perekonomian nasional mengalami pertumbuhan PDB dengan nominal 12% dan pertum- buhan PDB rill sebesar 7% (yoy). Dengan demikian, usaha untuk mendorong UMKM naik kelas diharapkan akan memberikan efek domino positif terhadap perekonomian Indonesia hingga lapisan terbawah masyarakat yang didominasi oleh UMKM. Mengingat adanya keresahan dan kesulitan UMKM untuk men- dapatkan modal dari berbagai sisi, maka penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi pengambil kebijakan untuk memberi- kan solusi pasti untuk mendorong omzet UMKM. Selain itu, pene- litian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku UMKM agar da- pat mempersiapkan lini bisnis yang dimiliki untuk memudahkan penyaluran modal dengan menggunakan konsep yang kami usung. 946
Penelitian Terdahulu Beberapa negara sudah menaruh perhatian khusus terhadap permo- dalan UMKM melalui bursa, salah satunya adalah Tiongkok. Tahun 2004, sebuah dewan UMKM didirikan di Bursa Efek Shenzhen (SZSE) di Tiongkok untuk menyediakan saluran pembiayaan lang- sung bagi UMKM Tiongkok. Jumlah UMKM yang listing mening- kat pesat. Misalnya, dari 152 IPO di 2012, sekitar 40% adalah UKM yang terdaftar di dewan UKM SZSE dan mengumpulkan lebih dari 34 miliar RMB dari pasar modal Tiongkok (1). Pasal modal Rumania, Bucharest Stock Exchange (BSE), memiliki pasar alterna- tif yang serupa dengan SZSE. BSE melaporkan ada nilai positif untuk manajemen portofolio aktif di pasar saham, bahwa ada efek ukuran di mana saham yang lebih kecil memiliki pengembalian yang lebih tinggi. Investasi pada saham UMKM (atau perusahaan serupa) mencapai pasar saham terbaik kinerja seperti yang ditunjukkan oleh semua ukuran kinerja yang disesuaikan dengan risiko yang dihitung (2). Ada pula laporan dari The Nigerian Stock Market (2013), bah- wa Alternative Securities Market (ASeM) - dewan khusus untuk menampung perusahaan kecil dan menengah dengan potensi per- tumbuhan tinggi yang ingin mengakses pasar modal - melaporkan pertumbuhan perusahaan mencapai 206% pada 2012 sampai 2013 saja. 2. TINJAUAN PUSTAKA UMKM selalu menarik untuk dikaji, baik dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman hingga aspek manajerial usaha. UMKM merupakan sektor yang mempunyai peranan dan fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Pe- merintah menekankan pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019). UMKM mampu menjadi 947
stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia karena mam- pu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberi peluang bagi usaha tersebut untuk berkembang dan bersaing dengan peru- sahaan yang cenderung menggunakan modal lebih besar (capital intensive) (Sedyastuti, 2018). Selanjutnya, berdasarkan Undang- Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dikutip dari depkop.go.id, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro (Umi) merupakan usaha produktif perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria di antaranya; memiliki kekaya- an bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ti- dak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki om- zet tahunan paling banyak Rp300.00.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil (Uk) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bu- kan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdi antaranya; memiliki kekayaan bersih lebih dari sampai de- Rp50.000.000,00 nganRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk ta- nah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha Mene- ngah (UM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bu- kan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimi- liki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah keka- yaan bersih atau hasil penjualan tahunan di antaranya: memiliki ke- kayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau me- miliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima (lima puluh juta rupiah) 948
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). PASAR MODAL Pasar modal merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara. Pasar modal dapat menjadi alternatif investasi selain dari lembaga keuangan bank yang mudah digunakan. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perda- gangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi sebagai berikut (Mar'ati, 2010). 1. Pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau seba gai investor sarana perusahaan mendapatkan dana dari (masyarakat). 2. Pasar modal sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinves tasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Sehingga, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Perkembangan Bursa Saham UMKM di Dunia Saat ini terdapat sekitar 30 segmen pasar UMKM di bursa saham pada sejumlah negara berkembang. Mayoritas segmen UMKM telah dikembangkan dalam 15 tahun terakhir. Beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan UMKM melalui bursa saham adalah se- bagai berikut.136 136Penjelasan IDX Channel melalui Siaran Pers danai-ukm 949
1. Shenzen Stock Exchage (SSE) Tiongkok Pemerintah Tiongkok selalu meningkatkan atmosfer yang memung- kinkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Jenis-jenis usaha di Tiongkok dibuat sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat mendapatkan kesempatan bekerja dengan baik, termasuk masyarakat dengan disabilitas. UMKM di Tiongkok pada umumnya berkaitan dengan usaha besar, sehingga UMKM menjadi supplier utama pada usaha-usaha raksasa. UMKM dan home industry menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dukung- an dari kebijakan pemerintah Tiongkok sangat nyata dalam mening- katkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Tiongkok menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh industri dalam berbagai skala, mulai dari hal yang paling esensial dalam memulai sebuah usaha yaitu birokrasi perizin- an yang mudah dan cepat. Untuk memulai usaha di Tiongkok hanya membutuhkan waktu tunggu selama 40 hari. Sedikitnya 400 unit perusahaan UMKM Tiongkok memenuhi kualifikasi dan tercatat di papan bursa efek di Shenzen Stock Exchange (SSE). Menurut China Business News Daily, setidaknya akan ada 3.328 unit UMKM Tiongkok yang menunggu untuk bisa go­public (Fajar, 2005). 2. Bursa Saham Bombay (BSE) dan Bursa Saham Nasional (NSE) India UMKM di India berkontribusi sebanyak 40% pada PDB dan mem- pekerjakan seperempat tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, para pembuat kebijakan di India meningkatkan prioritas untuk mendorong inklusi keuangan, bagi bisnis dan rumah tangga, sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan di bidang sosio-eko- nomi. UMKM yang memenuhi persyaratan dapat menerbitkan sa- ham di Bursa Saham Bombay (BSE) dan Bursa Saham Nasional (NSE). Selama satu dekade lalu, regulator India terus mendorong 950
pendanaan saham publik untuk UMKM. Pada 2008, Badan Seku- ritas India (SEBI) menerapkan framework untuk membentuk segmen pasar UMKM. BSE kemudian mendirikan platform UMKM pada September 2011. Kompetitor utama BSE, NSE, menerapkan bursa UMKM, Emerge, setahun kemudian pada September 2012. 3. Bursa Saham Johannesburg (JSE) Afrika Selatan UMKM di Afrika Selatan menyumbang sekitar 20% pada PDB dan mempekerjakan sekitar 15% tenaga kerja. Sulitnya akses pada pen- danaan menjadi salah satu alasan utama perusahaan-perusahaan Afrika Selatan tutup, yaitu sekitar sepertiga dari entrepreneur di Afrika Selatan. Pada 2003, Bursa Saham Johannesburg (JSE) me- luncurkan segmen pasar AltX dengan tujuan memperluas akses pendanaan UMKM di Afrika Selatan. AltX mengambil model dari Pasar Investasi Alternatif Bursa Saham London (AIM) yang didirikan pada 1996 dan sekarang mencakup hampir 1.000 perusahaan. AltX menggunakan pihak ketiga untuk membawa UMKM melalui proses listing. 4. Junior Market Jamaika UMKM di Jamaika juga mengalami kesulitan mengakses pendana- an. Hanya sekitar seperempat UMKM memiliki akses pada pinjam- an bank (World Bank Enterprise Survey, 2017). Pemerintah pun meluncurkan platform UMKM di bursa saham Jamaika yang disebut Junior Market pada 2009. Tujuan dibentuknya platform ini adalah untuk mendorong investasi dalam entrepreneurship, tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi negara. 5. Jepang Jumlah UMKM di Jepang mencapai 99,7% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 70,2% dari total orang yang 951
bekerja. Kontribusi sektor UMKM mencapai 50% terhadap PDB dan 54% terhadap ekspor. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mem- bangun berbagai skema untuk membantu masalah pembiayaan, termasuk melalui pembiayaan langsung (direct financing). 6. Korea Selatan Jumlah UMKM di Korea Selatan mencapai 99,2% dari total unit usaha di Korea Selatan dan menyerap tenaga kerja hingga 87,5% dari total orang yang bekerja. Kontribusi sektor UMKM mencapai 49% terhadap PDB dan 31% terhadap ekspor. Tahun 2006, peme- rintah Korea Selatan menginisiasi 102 perusahaan pembiayaan khusus untuk UMKM (venture capital firms) dan 366 kerja sama modal usaha (venture capital partnerships). Sedangkan untuk pem- biayaan yang tidak langsung, pemerintah memberikan program kredit khusus bagi UMKM yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank karena kurangnya jaminan. PEMBIAYAAN UMKM MELALUI BURSA SAHAM Sejatinya UMKM dapat memanfaatkan pendanaan di luar penda- naan seperti pinjaman, hibah atau bantuan sosial. Strategi ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan instrumen pendanaan di pasar modal, baik yang berupa instrumen kepemilikan (saham) dan atau instrumen utang (obligasi). Pemilihan instrumen ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan instrumen yang tepat dan paling ber- maslahat bagi pemenuhan kebutuhan keuangan UMKM (Suwandi, Abdurrahi, & Azis, 2018). Perpindahan dari intermediasi perbank- an ke pendanaan di pasar modal telah lama dianggap sebagai tujuan jangka panjang dan berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak negara maju dan berkembang lainnya untuk mencapai hal ini. Pen- dekatan ini akan mengatasi kekurangan kronis kredit jangka panjang yang tersedia untuk UMKM (Park, Lim, & Koo, 2008). 952
Beberapa kebijakan dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal, di an- taranya berupa program jangka panjang yang sedang disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dengan membentuk semacam inkubator bagi UMKM atau perusahaan rintisan (startup company). Selain itu, disediakan Papan Akselerasi yang merupakan papan pen- catatan untuk mencatatkan saham dari Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah sebagaimana di- maksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Pe- nawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di papan pengembangan. Peraturan penca- tatan papan akselerasi telah diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Juli 2019 Bagaimanapun, langkah perpindahan pendanaan ke pasar modal ini memiliki banyak rintangan yang harus diatasi. Rintangan per- tama adalah memiliki pasar modal yang cukup berkembang dalam hal kedalaman dan likuiditas. Hanya sekelompok kecil negara yang telah memenuhi prasyarat ini, tetapi tahapan perkembangan dan ukuran relatif mereka saat ini sangat bervariasi, bahkan di dalam ke- lompok itu sendiri. Walaupun dengan jumlah investor yang cukup dan likuiditas di pasar modal yang tersedia, masih terdapat serang- kaian kendala yang harus diatasi untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM melalui pasar modal. Pertama, UMKM pada hakikatnya memiliki risiko kredit yang relatif tinggi. Di satu sisi, mereka memi- liki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga lebih rentan terha- dap perubahan mendadak dalam lingkungan ekonomi dan persaing- an. Kedua, terdapat asimetri informasi yang parah di segmen perusa- haan ini (Park et al., 2008). Secara umum, beberapa tingkat asimetri informasi tidak dapat dihindari dan selalu ada hubungannya dengan industri dan pasar 953
keuangan. Informasi perusahaan UMKM kerap kali tidak tersedia, atau menuntut biaya akses yang sangat tinggi di banyak negara di wilayah tersebut. Ketiga, pembiayaan UMKM secara inheren dikait- kan dengan biaya per unit yang lebih tinggi jika dibandingkan de- ngan pembiayaan perusahaan besar. Ukuran pendanaan yang relatif lebih kecil serta biaya informasi yang lebih tinggi menyebabkan bia- ya implementasi per transaksi yang lebih tinggi saat memproses ke- uangan di pasar modal. Biaya pemantauan yang lebih tinggi juga memberikan beban tambahan pada investor setelah pendanaan ditu- tup di pasar. Manfaat Secara Umum yang Dihadirkan dengan Adanya Bursa UMKM Pasar modal dipandang oleh Konichi (2020) akan berdampak besar bagi UMKM, khususnya dalam segi pendanaan karena dianggap lebih transparan. Selain itu, dengan go public maka produk andalan UMKM juga akan lebih mudah dikenal dalam kancah internasio- nal.137 Beberapa manfaat dan keuntungan yang dimungkinkan de- ngan hadirnya bursa UMKM diantaranya sebagai berikut: 1. Mendapatkan dana yang besar dengan jangka yang relatif panjang serta biaya modal lebih murah (Tripalupi, 2019) 2. Pasar modal melengkapi pemenuhan pembiayaan/pendanaan yang tidak difasilitasi oleh sektor perbankan (Sri & Si, 2017). 3. Membantu meningkatkan performa keuangan dan manaje- men (Dwiridotjahjono, 2009). 4. Membantu branding perusahaan hingga kancah internasional (Dwiridotjahjono, 2009). 5. Membantu pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha bagi pelaku usaha kecil maupun menengah melalui penawar- an saham (Zul, 2011) 137Penjelasan Dr Testu Konichi melalui Siaran Pers 954
6. Mendorong Good Corporate Governance (GCG) perusahaan menjadi lebih baik dan konsisten sehingga akan meningkat- kan kualitas laporan keuangan perusahaan (Dwiridotjahjono, 2009). 3. METODE PENELITIAN Kajian ini menggunakan model conceptual paper yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari publikasi terkait tema paper dan bertujuan untuk memberikan gambaran dan solusi bagi UMKM melalui pendanaan pasar modal. Conceptual paper adalah hasil pe- mikiran penulis atas suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan (Gilson & Goldberg, 2015). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka dari itu diperlukan banyak literatur yang relevan untuk memudahkan pengumpulan data, fakta, dan informasi yang meng- ungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Pe- nelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review) merupa- kan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis penge- tahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic­oriented literature). Tujuan rinci dari literature review, yaitu (1) menyediakan latar atau dasar-dasar teori untuk penelitian yang akan dilakukan, (2) mempelajari sebe- rapa dalam penelitian yang telah ada terkait topik yang akan diteliti dan, (3) memecahkan pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pema- haman terhadap penelitian (Rahayu, Syafril, Wekke, & Erlinda, 2019). 955
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Landasan Gagasan Implikasi pendanaan yang bersumber dari pasar modal bagi pereko- nomian negara tidak hanya sekadar alternatif melainkan sudah mampu menjadi sumber pendanaan utama. Penawaran dana di pasar modal yang dilakukan oleh korporasi perusahaan seperti pen catatan perdana saham (IPO), pencatatan saham baru (rights issue), sampai penerbitan obligasi didapati jauh lebih efisien di- bandingkan sumber pendanaan yang didapatkan melalui alternatif lain (Nasution, 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu dan telaah fakta lapangan sebelumnya, UMKM sudah selayaknya diberikan posisi strategis oleh negara dalam mengembangkan usaha, khususnya dalam hal permodalan sebagaimana korporasi perusahaan. Apabila manfaat dan keuntungan perusahaan pada panduan go public yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dikompi- lasi dengan inisiasi Bursa UMKM, maka aksesibilitas UMKM untuk mengalami peningkatan kelas akan terjadi melalui penjabaran ke- lima keuntungan berikut. Gambar 2. Skema Keuntungan UMKM dalam Berbagai Aspek Sumber: Panduan go public oleh Bursa Efek Indonesia dan Sarfiah et al. (2019) Berkaca dari urgensi pemenuhan aksesibilitas UMKM dalam mem perluas cakupan bisnisnya, terdapat lima aspek utama yang menjadikan bursa UMKM menjadi inisiasi yang komprehensif. 956
1. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk memperce- pat pengembangan skala usaha perusahaan. Apabila UMKM memiliki kesempatan untuk dapat go public sebagaimana per- usahaan, perluasan usaha UMKM tidak lagi menjadi suatu keniscayaan. 2. Kemampuan going concern bagi UMKM adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya usaha, seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat memengaruhi kemampuan UMKM untuk tetap dapat bertahan. 3. Perolehan dana melalui hasil penjualan sebagian saham ke- pada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Ini­ tial Public Offering/IPO). Dengan cara ini, UMKM dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima se- kaligus dengan cost of fund yang relatif lebih rendah diban- dingkan perolehan dana melalui perbankan. 4. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperda- gangkan di bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai UMKM. Setiap peningkatan kinerja operasional dan ki- nerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terha- dap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan mening- katkan nilai UMKM secara keseluruhan. 5. Melalui penjualan saham kepada publik, UMKM berkesem- patan untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan/UMKM. Hubungan yang akan terjadi ti- dak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menja- di hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas dan loyalitas- nya. Selain itu, UMKM dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya. 957
Multiplier effect yang terjadi apabila Bursa UMKM terimplemen- tasi tidak hanya berimplikasi terhadap kemajuan usahanya semata, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara khusus- nya dalam hal sektor keuangan dan peningkatan PDB. Realisasi Konseptual Bursa UMKM Sebagai gambaran terkait alur yang ditempuh berbagai pemangku kepentingan, skema di bawah ini akan menjelaskan formulasi tahap- an baik dari segi birokrasi maupun administratif yang akan dijalan- kan Bursa UMKM. Gambar 3. Skema Gambaran Umum Bursa UMKM Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2020 dan Qiao, Ju, & Fung (2014) 958
Dengan berbagai kebutuhan demi menjadikan pelaku UMKM memiliki sarana dalam mengembangkan usahanya serta menjadi- kannya sebagai media stimulus ekonomi, maka didapati terdapat dua penjelasan utama yang menjadi fokus pada gagasan ini. A. Pihak dari segi regulasi 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK pada Siaran Pers SP-48/DKNS/OJK/6/2016 bagi pengem- bangan UMKM ditujukan agar mereka dapat memahami konsep dasar dari produk keuangan, mengelola perencanaan keuangan dengan lebih baik, serta memberikan proteksi secara tidak lang- sung agar terhindar dari segala macam bentuk penipuan. Melalui konseptual Bursa UMKM, OJK tidak hanya memiliki pema- haman teoritis semata, melainkan juga mendapat pemahaman praktis yang bisa langsung teraplikasi ke pelaku usaha. 2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/ 2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, sebagaimana korporasi perusahaan, maka diperlukan pula adanya peraturan terkait pemenuhan kriteria serta syarat pe- mangku kepentingan yang dikeluarkan secara khusus oleh Ke- menterian Keuangan sehingga pengesahan tersebut akan menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya UMKM dan investor. 3. Kementerian Koperasi dan UMKM UMKM tengah didorong pula mencari pembiayaan melalui pa- sar modal. Salah satu upayanya yaitu melalui sinergi yang diba- ngun antara Kemenkop dengan OJK dengan membangun data UMKM demi terciptanya ekosistem pembiayaan. Apabila inisiasi dalam membangun data tersebut dapat terelaborasi ke dalam pa- sar modal yang dikhususkan untuk UMKM, maka kemajuannya dalam hal permodalan tidak akan menjadi suatu keniscayaan. 959
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ) Dengan partisipasi dari pihak Kemenparekraf, khususnya terkait pemetaan prospek usaha yang produktif, maka diperlukan ada- nya Kemenparekraf sebagai lembaga yang menjadi katalisator bagi produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha agar pilar kemajuan UMKM dapat terkonsentrasi dengan lebih prospektif. 5. Alur Bursa UMKM 1. Open Proposal Dalam tahap pertama, UMKM mempersiapkan proposal yang akan menjadi langkah pertama baginya untuk melaku- kan pencatatan pada lantai Bursa UMKM. 2. Screening Usaha dan Proposal Sebagaimana perusahaan korporasi, penyeleksian secara holis- tik juga harus dilakukan dengan tujuan agar pelaku usaha yang berpartisipasi mengetahui dan menyepakati segala keten- tuan yang berlaku dengan baik. Penentuan screening yang di- lakukan memperhatikan beberapa aspek utama yang juga te- lah termaktub di dalam ketentuan screening korporasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi penyesuaian (adjustment) regulasi menjadi penting untuk dilakukan agar realisasi kon- sep ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum mema- suki penjelasan terkait screening yang secara ketentuan baku perlu disesuaikan, berikut kriteria UMKM dari segi aset/ aktiva bersih dan omzet. Tabel 3. Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet Ukuran Usaha Aset Kriteria Omzet Mikro Kecil Menengah Maksimal Rp50 Juta >Rp50 Juta - Rp500 Juta >Rp500 Juta - Rp10 Miliar Maksimal Rp300 Juta >Rp300 Juta - Rp2,5 Miliar >Rp2,5 Miliar - Rp50 Miliar Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 960
Terdapat beberapa penyesuaian dan penambahan terkait ketentuan yang disepakati dalam proses screening. Penyesuaian pertama adalah terkait syarat minimal aset/aktiva bersih yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Apabila berkaca pada keten- tuan persyaratan go public oleh BEI, aktiva bersih yang dijadi- kan sebesar syarat minimal bagi perusahaan, yaitu Rp5.000.000.000. Demi merealisasikan konsep Bursa UMKM, penyesuaian syarat minimal aset menjadi penting untuk dilakukan. Penyesuaian kedua adalah terkait jumlah minimal saham yang harus dijual oleh UMKM. Perusahaan korporasi memiliki ketentuan minimal 150 juta saham de- ngan aktiva bersih serta rasio utang yang juga telah disesuai- kan. Sementara itu, ketentuan yang dinilai tidak memerlukan penyesuaian adalah syarat minimal berapa lama usaha telah beroperasi. Penambahan ketentuan pertama adalah terkait rasio utang, besaran angka tersebut merupakan salah satu faktor penentu risiko likuiditas, rasio yang didapatkan dari perhitungan Debt Equity Ratio (DER) akan menjadi tolak ukur bagi kelayakan UMKM. Penambahan ketentuan kedua adalah market poten­ tial and growth, secara definisi yaitu kemampuan usaha untuk memperluas keuntungan atau omzet, memperluas tenaga ker- ja serta meningkatkan produktivitas (dikutip melalui Chief Information Officer). Indikator tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjadikan lantai bursa ini memberikan kepercayaan (trust) kepada investor, tetapi juga menjadi landasan bagi bur- sa dalam menyeleksi mana usaha yang prospektif untuk di- kembangkan dan mana usaha yang berpotensi default ketika telah masuk ke dalam penawaran umum. Penambahan keten- tuan yang ketiga adalah peranan dan pengaruh bisnis terha- dap masyarakat. UMKM merupakan sektor usaha yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat, ketika visi dari adanya 961
Bursa UMKM untuk memper luas cakupan permodalan pe- laku usaha maka hal tersebut sudah sepatutnya juga diikuti oleh pengaruh yang diberikannya terhadap masyarakat seki- tar. Peranan dan pengaruh yang dimaksud meliputi tenaga kerja yang diikutsertakan, bahan produksi yang digunakan dan berbagai aspek lainnya yang menjadikan adanya konsep- tual ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha melainkan juga masyarakat luas. Penambahan ketentuan yang keempat adalah kewajiban bagi UMKM untuk memiliki izin badan usaha secara legal karena hal tersebut secara tidak langsung meminimalisir risiko moral hazard bagi pelaku usaha. Dengan aturan demikian, kepercayaan dan akuntabilitas antara pelaku usaha dengan investor akan terjalin. Penyesuaian dan penambahan regulasi yang dijelaskan di- atas berlandaskan pendekatan deduktif studi literatur yang diadaptasi melalui pendekatan ilmiah rasionalisme. Berikut rincian ketentuan persyaratan yang akan menjadi indikator screening berdasarkan Peraturan Bursa No. I-A yang dikeluar- kan oleh Bursa Efek Indonesia. a. Aktiva bersih berwujud minimal Rp30 juta b. Minimal menjual 10,5 juta saham atau dengan ketentuan minimal 50% dari total ekuitas pelaku usaha Ilustrasi contoh: Ekuitas = aktiva (aset) - utang Rp21 juta = Rp30 juta - 30% Rp21 juta x 50% =10,5 juta saham c. Minimal 12 bulan beroperasi d. Utang maksimal 30% dari total aktiva e. Market potential and growth minimal 30% f. Peranan dan pengaruh bisnis terhadap masyarakat 20% g. Usaha telah memiliki izin badan usaha secara legal 962
3. Initial Public Offering (IPO) Pada tahap ini, UMKM yang secara kriteria telah memenuhi persyaratan akan melakukan IPO secara terbuka dengan Bur- sa UMKM akan menjadi mediator dalam pelaksanaan IPO tersebut. 4. Pendanaan Ketika investor tertarik untuk memberikan permodalan da- lam bentuk pembelian saham ke UMKM tersebut, maka akan dilakukan perjanjian kontrak pendahuluan pencatatan efek terlebih dahulu. Kontrak tersebut ditujukan untuk memana- jemen risiko yang akan datang dari kedua belah pihak. 5. Monitoring Pengawasan akan dilakukan secara bertahap setiap enam bu- lan sekali melalui laporan keuangan dan trading system yang dimiliki Bursa UMKM. Monitoring ini dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang bertugas untuk melakukan audit dan mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 6. Pembagian Profit and Loss Sharing dan Dividen Berdasarkan dana yang disetorkan kepada UMKM, investor akan memperoleh dua jenis keuntungan. a. Profit and Loss Sharing Landasan dari pentingnya profit and loss sharing didasari oleh teori stewardship yang menyatakan bahwa untuk me- maksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan pengusaha harus menjalankan bisnis yang bertanggung ja- wab secara etis dan inovatif tetapi tetap menguntungkan (Madison, 2014). Dalam teori tersebut, steward yang da- lam hal ini merupakan pelaku usaha UMKM dipandang sebagai tulang punggung dari keberhasilan usaha di mana keberhasilan UMKM tersebut dapat meningkatkan ke- sejahteraan pemegang saham dan maupun pelaku usaha tersebut. 963
b. Dividen Pembagian dividen pada suatu perseroan terbatas diatur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Berdasar- kan UU tersebut, hal yang sama juga akan diberlakukan pada Bursa UMKM. B. Realisasi Alur Kerja Bursa UMKM Apabila sebelumnya dibahas realisasi konseptual, maka untuk men- jadikan gagasan ini semakin applicable, diperlukan alur kerja sekali- gus penjelasan terkait peran pihak-pihak yang terlibat di dalam re- alisasi gagasan ini, berikut skema dan penjelasannya. Gambar 4. Skema Alur Kerja dan Spesifikasi Pemangku Kepentingan Sumber: Panduan go public oleh Bursa Efek Indonesia dan Membership Management Rules of Shenzhen Stock Exchange A. Alur UMKM Apabila secara screening telah memenuhi syarat yang ditentukan pada penjelasan sebelumnya, maka proses IPO akan dilakukan 964
pada lantai bursa. Namun, apabila terdapat UMKM yang secara ketentuan tidak memenuhi persyaratan, maka UMKM tersebut akan dimasukkan ke dalam data UMKM Sekunder. Berawal dari inisiasi Kemenkop UMKM untuk membantu mendata pelaku usaha yang prospektif untuk melakukan IPO, maka inisiasi ter- sebut dapat dijalankan tidak hanya untuk mereka yang telah memenuhi syarat, tapi juga untuk UMKM yang masih dalam tahap pengembangan. Fungsi dari data UMKM Sekunder adalah sebagai data untuk merekam perkembangan usaha mereka selama tidak bankable dalam mencari pendanaan di bank.Dari data tersebut bisa dilihat apakah prospek aset maupun leverage usaha tersebut memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi maka akan dilakukan peninjauan ulang terkait kelayakannya untuk menda- pat IPO. Terkait underwriter/Penjamin Emisi Efek (PEE), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bah- wa Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepen- tingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. Melalui peran tersebut, adanya PEE tetap dibutuhkan sebagai pihak yang menjamin akan kelengkapan dan validitas persyaratan screening. B. Alur Investor 1. Transfer Dana Ketika investor tertarik untuk berinvestasi, pembuatan Reke- ning Dana Saham (RDS) tetap dilakukan sebagaimana aturan korporasi. Yang membedakannya adalah sekuritas yang secara legal untuk mempertemukan investor dengan UMKM adalah sekuritas yang berstatus BUMN. Dengan menjadikan BUMN sebagai Penjamin Perusahaan Efek (PPE), maka hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan perputaran uang pemerintah, dengan besarnya kontribusi Bursa UMKM se cara 965
tidak langsung akan meningkatkan perputaran dana BUMN sehingga akan berujung pada peningkatan PDB. Keputusan untuk tidak membuat sekuritas khusus UMKM dikarenakan akan membutuhkan waktu untuk memunculkan trust kepada masyarakat terkait keamanan data dan dana. Alasan kedua, secara praktis akan memudahkan bagi investor yang telah memiliki RDS sebelumnya. Kebutuhan akan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga tetap diadakan seba- gai media dalam menyelesaikan transaksi bursa. 2. Sistem Perdagangan Bursa Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis ke- untungan yang akan disepakati, yakni profit and loss sharing (PLS) dan dividen. Untuk PLS, pembagian ini nantinya akan dibagi berdasarkan Straight Profit­Sharing Plans (HR Daily Advisor), di mana setiap pertengahan tahun dan akhir tahun pembagian ini akan dilakukan sesuai besaran dana yang diin- vestasikan oleh investor. Sedangkan untuk dividen, cadangan dana yang dijadikan sebagai sumber dari pemberian dividen dapat diberikan kepada investor apabila UMKM telah memi- liki kelebihan dana cadangan dari laba bersih minimal 20% dari jumlah modal yang disetorkan oleh UMKM. Sama se- pertiprofit and loss sharing, dividen juga akan diberikan tiap 6 (enam) bulan sekali. Manajemen Risiko Bursa UMKM Dengan usaha UMKM yang beraneka ragam jenis dan prospeknya serta rancangan konsep yang akan menjadi hal baru bagi berbagai pemangku kepentingan, maka diperlukan adanya mitigasi risiko sebagai bentuk manajemen berbagai kemungkinan yang akan ter jadi serta sebagai bentuk kematangan dari konsep yang diajukan. Berikut jenis dan mitigasi risiko yang diterapkan. 966
Tabel 4. Risiko dan Mitigasi Risiko Bursa UMKM Risiko Mitigasi Risiko UMKM melakukan moral hazard UMKM mengalami kerugian UMKM melakukan kesalahan pengelolaan laporan keuangan Risiko operasional Memasukkan perjanjian didalamkontrak yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan penawaran umum akan dicabut dan UMKM wajib mengembalikan dana investasi. Sebagai pengelola usaha, UMKM bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diterima. Hal tersebut turut menjadi kesepakatan di dalam kontrak. Pihak Akuntan Publik yang berada dibawahnaungan regulasi OJK secara kualifikasi harus mengauditlaporan keuangan UMKM dan melakukan perbaikan laporan keuangan secara periodik. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal UMKM, human error, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal (Capriani & Dana, 2016). Berdasarkan hal tersebut, tugas Penjamin Emisi Efektidak hanya menjadi mediator dalam hal validasi persyaratan semata, tetapi bersama dengan Akuntan Publik melakukan pengawasan dalam setiap quarter demi meminimalisir bubling risk, sehingga performa UMKM bagi investor dapat terjaga secara transparan dan akuntabel. Sumber: Tandelilin (1997),Capriani & Dana (2016) Penyesuaian Regulasi bagi Berdirinya Bursa UMKM Sebagaimana Bursa Efek Indonesia, diperlukan regulasi yang dise- suaikan demi berdirinya Bursa UMKM. Berikut rincian penyesuai- an yang perlu dilakukan. 967
Tabel 5. Penyesuaian Demi Berdirinya Regulasi Bursa UMKM Regulasi Persyaratan go public yang diterbitkan oleh BEI Berlaku Saat Ini 1. Aktiva bersih berwujud minimal 5miliar rupiah 2. Minimal menjual 150 juta saham atau dengan ketentuan berikut: a. 20% dari jumlah saham yang diterbitkan - untuk ekuitas <Rp500.000.000.000; b. 15% dari jumlah saham yang diterbitkan - untuk ekuitas Rp500.000.000.000 - Rp2.000.000.000.000 c. 10% dari jumlah saham Penyesuaian (Regulatory adjustment) 1. Aktiva bersih berwujud minimal 30 juta rupiah 2. Minimal menjual 10,5 juta saham atau dengan ketentuan minimal 50% dari total ekuitas pelaku usaha. Tujuan penyesuaian: Penyesuaian tersebut berdasarkan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Bursa No. I-A yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. yang diterbitkan - untuk ekuitas >Rp2.000.000.000.000 Peraturan Menteri Keuangan No. 153 / Pmk.010/2010 Tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek (Pasal 1, ayat 6) Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. Melalui analisis lebih lanjut yang berkaca pada Membership Management Rules of Shenzhen Stock Exchange serta Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah dapat mengoptimalkan perannya dengan membentuk unit kluster yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang berafiliasi dengan Pemerintah. Tujuan penyesuaian: Afiliasi tersebut menjadi langkah awal bagi short term plan pemerintah demi meminimalisir moral hazard serta risiko lainnya (Capriani & Dana, 2016). Sumber: Panduan go public oleh Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 153 / Pmk.010/2010 968
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Implikasi pendanaan yang bersumber dari pasar modal bagi pereko- nomian negara tidak hanya sekadar alternatif, melainkan sudah mampu dijadikan sumber pendanaan utama. Skema pendanaan ini sudah berhasil diterapkan oleh berbagai negara maju di belahan dunia. Terbukti, UMKM dapat maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara, khususnya dalam mem- buka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pendirian bursa UMKM terkait regulasi dan birokrasi dari segi administratif. Peran pemerintah di sini tidak hanya sebagai eksekutor, melainkan juga sebagai regulator yang berperan sebagai dasar sebelum eksekusi Bur- sa UMKM dijalankan dengan melakukan berbagai penyesuaian da- lam hal persyaratan dan peraturan. Beberapa aturan yang memerlu- kan penyesuaian untuk mendukung pendirian bursa UMKM ini, yaitu: 1. Penyesuaian terkait persyaratan go public yang diterbitkan oleh BEI bagi berdirinya Bursa UMKM dengan memperhi- tungkan besaran aset dan omzet UMKM. 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 153 /Pmk.010/2010 ten- tang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek (Pasal 1, ayat 6), 3. Pertimbangan untuk melakukan afiliasi antara pemerintah de- ngan Perantara Pedagang Efek melalui unit-unit kluster pada tiap wilayah di Indonesia. Dari sisi pelaku UMKM, tentu akan ada serangkaian tahapan yang wajib dilalui agar bisa mendapatkan pendanaan, yaitu pem- buatan proposal, screening usaha dan proposal, melakukan IPO, mendapatkan pendanaan, monitoring, serta pembagian profit loss sharing dan dividen. 969
Dengan berdirinya Bursa UMKM yang terafiliasi oleh Pemerin- tah sebagai eksekutor, diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat memiliki alternatif pendanaan utama yang mampu memperluas daya saing dan pengembangan usaha. Dengan demikian, potensi UMKM untuk mengalami peningkatan skala usaha menjadi korpo- rasi bukanlah suatu hal yang mustahil. DAFTAR PUSTAKA ASEAN SME Policy Index 2018 Asia, OECD Trade Policy Papers, No. 191, OECD Publishing, Paris Badan Pusat Statistik. (2001 dan 2018). Bank Indonesia. (2017). Muatan Kebanksentralan. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat-Nya. Ucapan terima kasih kepada orangtua yang telah senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil secara langsung ataupun tidak langsung selama proses pem- buatan tulisan ini. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya untuk dosen dan pembina kami, Bapak Dr. Ir. Riskayanto., MM. dan Bapak Muhamad Rizky Rizaldy SE., MM., MSc. yang telah mem- bimbing dan mengarahkan selama proses pembuatan sehingga tu- lisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 970
Bab 30 Epilog bERDAMAI DENGAN CovID DAlAM MEMbANGuN KETANGGuhAN EKoNoMI Tampaknya akan sulit untuk memastikan kapan pandemi ini akan berlalu. Hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini dan yang akan datang yaitu terus memperkuat ketangguhan (resilience) ekonomi. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah, pelaku usaha, dan masya- rakat perlu berdamai dengan Covid-19. Berdamai bukan berarti menyerah, namun lebih pada meningkatkan upaya kehati-hatian dan mempertimbangkan "Covid factor" dalam setiap kegiatan ekonomi. Kumpulan tulisan dalam buku ini telah memberikan banyak pan- dangan akan hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dari sisi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Dari keenam tema yang diangkat, yaitu: (1) stabilitas ekonomi makro; (2) konteks ekonomi regional; (3) kesejahteraan sosial; (4) tantangan pemulihan sektor pariwisata; (5) peran ekonomi Syariah; dan (6) kemudahan berusaha, semuanya perlu diarahkan pada upaya untuk memper kuat ketangguhan ekonomi dalam berbagai lini. Menimbang pada data pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2021, tampak bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi se- | 971
dang berjalan. Walaupun pertumbuhan masih mengalami kontraksi, namun kontraksi yang terjadi semakin mengecil. Hal ini tentu saja memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi secara perlahan akan kembali bangkit. Namun demikian, Lewis dan Witoelar (2021), me- nekankan akan pentingnya untuk secara terbuka memaparkan kon- disi dinamika Covid-19 secara komprehensif. Data yang berkualitas dan hadir dalam saat yang dibutuhkan, tata kelola pandemi yang semakin solid, dan sikap konsistensi pemerintah menjadi kunci- kunci penting untuk dalam mengambil kebijakan yang tepat (Lewis & Witoelar, 2021). Pasca-libur Hari Raya Idul Fitri, lonjakan Covid-19 kembali ter- jadi di banyak daerah. Hal ini memberikan tanda bahwa sinergi ke- bijakan penanggulangan penyebaran Covid-19, mulai dari tingkatan pusat hingga pemerintahan terkecil (RT/RW), perlu semakin siner- gis dan terintegrasi serta dijalankan secara konsisten. Pemerintah perlu lebih memberikan perhatian atas dampak jangka panjang dari pandemi ini, khususnya dari sisi tantangan yang dihadapi oleh sum- ber daya manusia, melalui transmisi dari jalur kesehatan dan pendi- dikan. Terakhir, upaya membangun ketangguhan ekonomi di era pandemi perlu dijalankan secara holistik dan terintegrasi di semua sektor dan tingkatan pemerintahan serta untuk selalu mengedepan- kan semangat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Daftar Pustaka Lewis, B.D. dan Witoelar, F. "Introduction: The Impact of COVID-19 in Indonesia" dalam Economic Dimensions of Co­ vid­19 in Indonesia: Responding to the Crisis, editor Blane D. Lewis dan Firman Witoelar, hal 1-3. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2021. 972
TENTANG PARA PENulIS Chairul Adi adalah pegawai Kementerian Keuang- an RI yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral di Departemen Ekonomi Politik, The University of Sydney, Australia. Kariernya di Ke- menterian Keuangan RI dimulai pada 2004 sebagai pegawai di Badan Pengawas Pasar Modal (Bape- pam), kemudian berlanjut di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pem- biayaan dan Risiko (DJPPR) sejak 2013. Setelah lulus dari program D3 Akuntansi di STAN dan S1 Eko- nomi di STIE Indonesia, ia meneruskan pendidikannya dan berhasil meraih gelar MBA dari Universitas Gadjah Mada dan M.Sc. di bi- dang Keuangan dan Investasi dari Rotterdam School of Manage- ment (RSM), Erasmus University, Belanda. Topik riset yang menjadi minatnya antara lain ekonomi makro, ekonomi heterodoks, pembangunan infrastruktur, pasar modal, dan pendalaman pasar keuangan. E­mail: Irman Faiz is a bachelor of economics from Uni- versitas Indonesia, class of 2016. He applies strong understanding in macroeconomics specifically in monetary and financial economics. He started his career as a management associate at Citibank N.A. Indonesia in 2016. In 2017, he joined Central Bank of Indonesia (BI) as a macroeconomic analyst | 973
at Department of Monetary and Economic Policy. He was in charge of monthly GDP assessment for monetary policy formulation. Dur- ing his time at BI, he got involved in several core projects such as SOEs debt assessment, Current Account Deficit Project, and Pan- demic Burden Sharing between BI-MoF. Apart from his role as macroeconomic analyst, he was also as- signed as Co-Lead Performance Manager who ensure the progress of annual organization's targets. Since October 2020, he has joined Bank Danamon as a macroeconomic analyst to further enrich his knowledge and experience. Pyan holds a master degree in Economics from the University of Amsterdam, Netherland, pursuing specific knowledge on behaviour- al economics and game theory. He applies strong understanding in experimental research, particularly in laboratory setting. He devel- ops a research interest in pro-social behaviour such as trust, reciproc- ity, and generosity. Currently Pyan works as a research associate at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Agung Endika Satyadini adalah pegawai Direkto- rat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan staf pengajar di kampus PKN STAN. Ia adalah alumnus Diploma 3 Pajak STAN tahun 2006 dan meraih gelar Sarjana Sains Terapan dari STAN pada 2011. Gelar Master of Public Finance diperoleh dari Na- tional Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo, Jepang pada 2016. Saat ini ia sedang mengikuti tugas belajar program PhD in economics di Crawford School of Public Policy - Australian Na- tional University, Canberra. Selain isu perpajakan, kebijakan fiskal dan keuangan publik, bidang penelitian yang sedang digeluti adalah terkait behavioral studies dan field experimental, lebih spesifik terkait Randomized Controlled Trials (RCTs). E­mail: atau agung.satyadini@anu. edu.au 974
Tentan g Para Penulis Muh. Rudi Nugroho adalah Dosen Program Studi Ekonomi Syariah FEB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan Studi S1 di prodi IESP FEB UNS dan S2 di program magister sains Ilmu Ekonomi FEB UGM. Saat ini ia sedang me- nembuh Program Doktoral Ilmu Ekonomi di FEB UNDIP. Selain menjadi dosen, ia juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakata, antara lain Persyaikatan Muhammadiyah, Ketua I Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Surakarta, Ketua I Kalijaga En- doment Fund UIN Sunan Kalijaga dan selama 5 tahun terakhir aktif sebagai tenaga ahli di beberapa dinas pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk bidang ekonomi. Ia pernah mendapat beberapa penghar- gaan/lomba tingkat nasional dari beberapa lembaga, antara lain In- ternational Business Model dari Bank Syariah Mandiri, Finalis Lom- ba Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, Finalis Paper Award dalam International Islamic Economic and Finance (IIEF I), "Best Paper Award" dalam Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS V), Fi­ nalis Call Paper Award Lembaga Penjaminan Simpanan RI, dan Fi­ nalis Call Paper Award Journal Islamic Monetery and Financel. Selain itu, ia juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah baik na sional maupun internasional. Fitrotul Fardila menamatkan jenjang pendidikan sarjananya di UIN Sunan Kalijaga pada 2018 pada program studi Ekonomi Syariah. Setelah lulus ia berkarier sebagai asisten tenaga ahli di beberapa dinas pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bidang ekonomi. Pada 2019, selain menjadi asisten tenaga ahli, ia juga bekerja sebagai staf direktorat pendayagunaan PPPA Daarul Qur'an Nusantara se- lama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada 2020, ia melanjutkan studi dan saat ini masih terhitung menjadi mahasiswa aktif di pro- gram studi Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada. Semenjak kuliah S1 dan hing- ga studi lanjut ini, ia aktif mengikuti berbagai call for paper, riset, 975
dan konferensi di bidang ekonomi dan keuangan. Sejak duduk di bangku S1, ia mendapat beberapa penghargaan/lomba di tingkat nasional dari beberapa lembaga, seperti Finalis Lomba Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, Finalis Call Paper Award Lembaga Penjaminan Simpanan RI, Finalis Call Paper Award Journal Islamic Monetery and Finance , dan Finalis Call Paper Otoritas Jasa Keuangan. Wawan Sugiyarto adalah Analis pada Pusat Ana- lisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jende- ral Kementerian Keuangan untuk Tim Pengelola Risiko BUMN dan Korporasi. Ia adalah alumnus Universitas Gadjah Mada Sarjana Ekonomi Mana- jemen (2006), Universitas Gadjah Mada Master of Science in Management (2009, cum laude), dan PhD in Economics and Finance dari Queensland University of Technology Brisbane, Australia (2020). Setelah lulus dari S1 UGM, ia bekerja di sektor perbankan dan mengajar di STIE Swasta Mandiri, Surakarta. Ke tika bekerja di Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu (2009), ia banyak terlibat dalam berbagai transaksi penerbitan dan pengelo- laan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara. Mulai awal 2021 ia pindah ke Pushaka Setjen Kemenkeu dan mendapat penu- gasan untuk melakukan berbagai analisis terkait risiko BUMN dan korporasi terhadap keuangan negara. Sebelum melanjutkan studi S3, dan selain bekerja di Kementerian Keuangan, ia aktif mengajar di STIE Muhammadiyah Jakarta dan Institut Bisnis Nusantara Jakarta. Ia aktif menulis opini di media cetak nasional dan regional (Repub­ lika, Investor Daily, Bisnis Indonesia dan Solopos) dan mengisi berba- gai forum seminar dan webinar terkait ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai buah pikirannya telah diterbitkan di berbagai jurnal terkemuka. Selama kuliah, ia aktif di berbagai kegiatan kema- hasiswaan, termasuk kajian ekonomi syariah dan pernah menjadi Presiden BEM FEB UGM. 976
Tentan g Para Penulis Achmad Ferry Kusuma Wardana meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya dan meraih gelar Master of Arts (MA) di bidang Indus- tri dan Kebijakan Perdagangan dari Kyung Hee University Korea Selatan pada akhir 2018. Sejak awal 2015, ia aktif sebagai pegawai ASN Kemen- terian Perdagangan dan memperoleh jabatan fungsional Analis In- vestigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama pada 2019. Ia fokus terhadap penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) di Indonesia yang telah membawa Indonesia meraih predikat nomor satu di dunia sebagai negara anggota WTO yang paling aktif menggunakan instrumen Safeguard Measures. Surjadi Basuki menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI pada 1996 dan sejak itu hingga kini bekerja sebagai dosen serta peneliti di FEUI, khususnya di Depar- temen Ilmu Ekonomi. Ia juga berkiprah di Lem- baga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Ia memperoleh gelar Master of Arts dari Southeast Asian Studies Programme, National University of Singapore pada 2001 melalui ASEAN Graduate Scholarship. Pada 2016 ia menamatkan studi doktoral di Departemen Ilmu Susastra FIB UI. Ia tertarik pada bidang Ekonomi Politik, Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, Analisis Kebijakan Publik serta Cultural Studies. E­mail: surjadi.a@ ui.ac.id Azwar Anas lahir di Jakarta, 23 Mei 1984. Pen- didikan tinggi ia mulai dari jenjang S1 di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Institut Perta- nian Bogor dan lulus pada 2006. Pada 2018, ia meraih gelar Magister Sains Ekonomi (MSE) dari Universitas Indonesia. Kariernya dimulai pada 2010 977
sebagai CPNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini ia men- jabat sebagai Kepala Sub Bagian Ekonomi Daerah di Biro Pereko- nomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Bidang kajian yang menjadi minatnya adalah Kebijakan Publik, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kewirausahaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. E­mail: azwar2017. dan Instagram Dede Yoga Paramartha lahir di Gianyar, 25 April 1997. Ia adalah lulusan Politeknik Statistika STIS. Semasa kuliah, ia tertarik dengan pendekatan eko- nomi yang menuntunnya untuk memilih peminat- an statistik ekonomi. Lulus tepat waktu pada 2019, Yoga sangat beruntung bisa ditempatkan di Badan Pusat Statistik RI, tepatnya kini di Direktorat Analisis dan Pengem- bangan Statistik. Di tempat bekerjanya saat ini, ia memiliki tugas melakukan analisis statistik ekonomi dan analisis terkait big data. Yoga merasa saat ini ia masih pada fase awal dan mencoba untuk terus melakukan kajian dalam kerangka pemikiran baru. Walau kadang masih banyak kegagalan, yang harus dilakukan adalah selalu bersyukur dan tidak berhenti. Dalam buku ini, ia menyumbangkan tulisan terkait Analisis Klaster Potensi dan Daya Saing Usaha Re- gional dalam Masa Pandemi Covid-19. Ia berusaha menjawab se suatu yang sederhana dengan memanfaatkan data yang mampu menggam- barkan masalah yang ada. Yoga berharap analisis statistik mampu menjadi fondasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, menjawab pertanyaan dasar, dan menuntun pertanyaan "mulai dari mana?" 978
Tentan g Para Penulis Hotden Leonardo Nainggolan meraih gelar Sar- jana Pertanian dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada 1999, dan pada 2007 meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian pada 2019 ia memper- oleh gelar Doktor dari Universitas Sumatera Utara. Ia memulai karier sebagai dosen di Program Studi Agribisnis Fakul- tas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan sejak 2010 hingga sekarang. Selain mengajar, ia juga menekuni penelitian secara khsusus di bidang agribisnis, sosial ekonomi pertanian, ekonomi kemaritiman, ekonomi kawasan pesisir, dan perencaan wilayah. Beberapa hasil pe- nelitiannya telah dipublikasikan di berbagai jurnal yang terakreditasi di tingkat nasional dan jurnal internasional yang bereputasi. E­mail: Risanda A. Budiantoro, setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara Magelang, menamatkan program sarjana pada Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Gadjah Mada pada 2017. Ia kemudian melanjutkan studi ke Magister Sains Ekonomi Islam, FEB Uni- versitas Airlangga dan lulus pada 2019. Saat ini, ia aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang dengan fokus keilmuan keuangan syariah dan ekonomi pembangunan. Beberapa mata kuliah yang diampunya adalah Eko- nomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonomi Manajerial, Bank dan Lembaga Islam, Sistem Ekonomi Islam, dan Manajemen Keuangan Islam. Ia juga aktif dalam pembuatan publikasi artikel nasional dan internasional di sela-sela waktu mengajarnya. E­mail: risanda.abe@ dan risanda.abe@dsn.dinus.ac.id 979
Aldi Dwiyanto Yurioputra lahir di Jakarta, 23 Oktober 1993. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada finance sudah dimulai sejak kuliah. Ia mengambil konsen- trasi keuangan dan menjadi salah satu lulusan tercepat (empat dari sekitar 200 orang). Saat ini, ia menduduki posisi strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai advisor bagi Direktur Jenderal pada staf Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Ke- kayaan Negara Dipisahkan. Ia beberapa kali diminta langsung oleh Dirjen untuk menyelesaikan masalah investasi yang berat. Berbagai isu penting ia tangani antara lain Pemulihan Ekonomi Nasional, Indonesia Investment Authority, dan Jiwasraya. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman di bidang keuangan selama lebih dari lima tahun di berbagai institusi internasional. Segala bidang sudah ia tempuh, mulai dari corporate banking, investment banking, konsultan, bahkan ia sempat menjadi direktur keuangan di perusahaan ber skala kecil. Selain itu, Aldi sangat tertarik dengan dunia digital, khususnya technology investment. Daam buku ini, ia membuat suatu paper ter- kait investasi di sektor digital oleh Special Mission Vehicle Kemen- terian Keuangan. Di samping itu, berbagai kajian, artikel di media nasional, dan berbagai publikasi sudah ia ciptakan. Ia percaya Indonesia akan maju melalui investasi di sektor digital melalui po- tensi kekayaan yang dimiliki, baik SDA, demografi, aset negara, dan lain-lain. Salim Fauzanul Ihsani meraih gelar Sarjana Eko- nomi (S.E.) dari Universitas Gadjah Mada pada 2017. Sejak awal 2019, ia aktif sebagai ASN Ke- menterian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran. Ia fokus pada perumusan kebijakan penganggaran pemerintah pusat, khususnya pada 980
Tentan g Para Penulis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam hal riset, ia tertarik pada topik ekonomika pembangunan, terutama dalam kon- teks kesejahteraan masyarakat. Rahmawan Hadiyanto mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Gadjah Mada pada 2017. Saat ini ia bekerja sebagai Senior Associate untuk tim transfer pricing kantor konsultan Delo- itte Touche Solutions. Sebagai konsultan, ia mem- bantu klien (wajib pajak korporasi) dalam mena- ngani berbagai sengketa perpajakan (pemeriksaan pajak hingga pe- ninjauan kembali) terkait transfer pricing di berbagai industri, di antaranya farmasi, fast moving consumer goods, dan elektronika. Rahmawan memiliki ketertarikan di bidang riset, terutama terkait perpajakan. Nugraha Pukuh meraih gelar sarjana Sains Terap- an (SST) dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakar- ta pada 2007, dan gelar Magister Ekonomi Kepen- dudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK) dari Fa- kultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 2018. Saat ini ia bertugas sebagai ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menjabat Koordinator Fungsi Statistik Sosial. Ia juga aktif dalam berbagai penelitian di bidang ekonomi dan sosial kependudukan. E­ mail: Muhammad Arief Rosyid adalah alumnus Fakul- tas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin angkatan 2004. Ia meraih gelar Master Kesehatan Masyarakat (MKM) dari Universitas Indonesia. Ia fokus dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sejak menjadi Ketua Umum Pengurus 981
Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2013-2015. Saat ini ia bertugas sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, salah satu- nya sebagai Wasekjen BPP HIPMI. E­mail: muhammaders@gmail. com Hayu Fadlun Widyasthika meraih gelar sarjana Sain Terapan (SST) dari Sekolah Tinggi Ilmu Sta- tistik Jakarta pada 2007, kemudian gelar Magister Sains (M.Si) dari Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya pada 2017. Saat ini bertugas sebagai ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Kome- ring Ilir dan menjabat Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Ia aktif dalam berbagai penelitian di bidang eko- nomi dan sosial. E­mail: Herman Palani adalah seorang economic specialist di Unit Kerja Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Peren- canaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Di Bappenas, Herman melakukan berbagai kajian, baik desk studies maupun penelitian lapangan terkait isu kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, disabilitas, modal sosial, hingga kajian komunitas masyarakat pesisir. Sebelum di Bappenas, ia adalah asisten riset di Centre for Research in Islamic Economics and Business FEB UGM selama satu tahun. Ia menamatkan pendi- dikan sarjana ekonominya dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM pada 2019. Beberapa fokus riset dan kajiannya terkait eko- nomi pembangunan secara umum, ekonomi rumah tangga, ekono- mi kemiskinan dan ketimpangan, dan ekonomi pendidikan. E­mail: 982
Tentan g Para Penulis Aktiva Primananda Hadiarta lahir di Yogyakarta pada 30 Juli 1982. Ia meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Geografi, Pengkhususan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Universitas Gadjah Mada pada 2005. Ia kemudian melanjutkan pendidikan- nya pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, dan meraih gelar Magister Sains Ekonomi pada 2013. Setelah empat tahun bekerja di instansi swasta, kariernya sebagai PNS dimulai pada 2009 di Sekretariat Jenderal, Kementeri- an Keuangan, dengan posisi terakhir sebagai staf pada Staf Ahli Menteri Keuangan. Akhir 2017 ia berpindah tugas ke Badan Kebi- jakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Kariernya di BKF di- mulai sebagai Kepala Subbidang Pengolahan Data Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Sejak akhir 2019, ia beralih tugas menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Ekono- mi Makro BKF. Ia tertarik pada bidang ekonomi regional dan per- kotaan, ekonomi geografi, geospasial, demografi, dan gender. E­mail: aktiva@kemenkeu.go.id atau Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti lahir di Blora, 2 Agustus 1981. Pendidikan tinggi ia mulai dari jenjang Diploma 3 di Akademi Akuntansi YKPN, kemudian ia lanjutkan ke S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UGM, dan lulus pada 2006. Pada 2010 ia meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dari Universitas Indonesia. Ia memulai karier sebagai Akun- tan Manajemen di PT. Aseli Dagadu Djogja pada 2002. Selulus S2, ia beralih dari praktisi menjadi akademisi. Saat ini ia menjadi peng- ajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan peneliti di Tax Center FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang kajian yang menjadi minatnya adalah perpajak- an, akuntansi syariah, sistem informasi akuntansi, entrepreneurship, dan auditing. E­mail: 983
Udin Suchaini, lahir di Sukoharjo, 21 Mei 1986. Pendidikan tinggi ia mulai dari jenjang Diploma 3 di Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, Uni- versitas Negeri Semarang yang diselesaikannya pada 2007. Kemudian ia melanjutkan ke S1 Jurusan Ekonomi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan lulus pada 2013. Pada 2019 ia melanjutkan ke jenjang Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia memulai kariernya dengan menjadi statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2009 hingga saat ini. Bidang kajian dan tulisan opininya mewarnai harian nasional seba- gai pemerhati pembangunan desa. E­mail: udin@bps.go.id, udin. suchaini91@ui.ac.id Ni Nyoman Reni Suasih lahir di Gianyar pada 29 Juni 1988. Ia lulus pendidikan Sarjana dari IPDN (2009) jurusan Manajemen Keuangan Daerah dan merupakan lulusan terbaik. Pendidikan Master (2012) dan Doktor (2016) ia tempuh di Universi- tas Udayana pada program studi Ilmu Ekonomi. Saat ini ia adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universi- tas Udayana. Ia juga aktif melakukan riset yang didanai oleh kemen- terian maupun pemerintah daerah, serta aktif menulis artikel yang telah diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi. Beberapa artikelnya terpilih untuk diterbitkan dalam bunga rampai, seperti IRSA Book Chapter. Irene Sukma Lestari Barus lahir di Medan pada 4 Juni 1983. Ia menyelesaikan Studi S1 Fakultas Ekonomi konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Sumatera Utara dengan hasil cum laude pada 2006. Ia meraih gelar Magister Sains (M.Si.) Fakultas Ekonomi pada Program Studi Akuntansi 984
Tentan g Para Penulis Universitas Sumatera Utara dan kembali mendapatkan predikat Cum Laude pada 2008. Saat ini ia sedang menempuh studi Doktor kon- sentrasi Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran dengan Kajian tentang Anggaran. Ia memulai karier sebagai dosen dan staf auditor di KAP Ade Fatma Lubis & Rekan. Ia pernah menjabat sebagai ketua program studi dan bekerja sebagai dosen di beberapa pergu- ruan tinggi lainnya. Ia juga pernah bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan swasta. Saat ini ia menjadi dosen di Universitas Widyatama yang berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Beberapa tulisannya dimuat di media massa dan penelitiannya di- publikasikan oleh jurnal ilmiah terindex Scopus. Ia tertarik pada bidang kajian manajemen, akuntansi, anggaran, dan perpajakan. E­mail: irene.sukma@widyatama.ac.id atau Helen Dian Fridayani lahir di Bogor pada 2 De- sember 1994. Saat ini ia sedang menjalani kuliah Doktor di departemen Ilmu Politik, National Cheng Kung University, Taiwan. S1 dan S2 ditem- puhnya kurang lebih 5 tahun di Departmen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogya- karta. Spesialisasi penelitiannya adalah di bidang ICT Governance, tata kelola pemerintahan kota, e­government dan digital policy. Ia memiliki pengalaman menjadi junior researcher di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus riset pada smart city, dan digital government. Selain itu, ia se- ringkali memberikan tanggapan dan kritik atas berbagai permasa- lahan sosial masyarakat yang dimuat pada media online seperti thecolumnist. Tulisan ilmiahnya dimuat dalam beberapa buku dan jurnal baik nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi. Ia juga beberapa kali mengikuti konferensi yang diadakan secara nasional maupun internasional. Tulisan terbarunya yang di- muat di jurnal SINTA 2 (Journal of Governance) membahas peran masyarakat dan pemerintah dalam menangani Covid-19. Sementara 985
yang dimuat di jurnal internasional Smart Cities and Regional Deve­ lopment membahas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan smart city. Selain aktif menulis, Helen juga menjadi reviewer di berbagai jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Dalam buku ini, ia mengkaji strategi branding pariwisata melalui virtual tourism di Indonesia pascapandemi Covid-19. Pemanfaatan digital device menjadi penting dan salah satu strategi yang baik bagi Indonesia untuk bangkit dan beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Herdin Arie Saputra lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, 18 September 1994. Ia lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan ketertarikan pada ilmu politik pemerintahan dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia mem- punyai pengalaman menjadi Peneliti Desentralisasi Indonesia: Chap- ter Daerah Istimewa Yogyakarta, Asisten Riset Program Studi Ilmu Politik-Pemerintahan, Asisten Riset LP3M UMY, Asisten Peneliti Pascasarjana (Doktor Politik Islam) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Asisten Peneliti Lembaga Strategi Nasional. Ia juga telah mengikuti beberapa konferensi, seperti International Confe- rence on Public Organization (ICONPO X), dan Asian Association for Public Administration (AAPA) di China. Ia berfokus pada kaji- an ilmu politik, ekonomi politik, kebijakan publik, demokrasi, dan pemerintahan. Di samping itu, beberapa tulisannya telah terbit di surat kabar nasional maupun lokal, dan artikel ilimiahnya diterbitkan oleh jurnal internasional (Scopus) dan jurnal nasional (Sinta). Dalam buku ini, ia mengkaji strategi branding pariwisata melalui virtual tourism di Indonesia pascapandemi Covid-19. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit dari pandemi Covid-19 serta dapat berkembang maju di berbagai sektor dengan didukung oleh kajian penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. 986
Tentan g Para Penulis Anang Setiawan adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Semarang dengan spesialisasi penelitian teknologi informasi komuni- kasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan kota dan komunikasi politik. Ia lahir di Yogyakarta, 20 Juni 1996. Gelar sarjana dia peroleh dari Program Studi Ilmu Pe- merintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2018, sedangkan gelar Master dia peroleh dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2020. Ia aktif melakukan penelitian setiap tahun dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (Sinta) serta jurnal bereputasi inter- nasional (Scopus). Mayoritas penelitian yang diterbitkan membahas teknologi informasi komunikasi pemerintahan, baik persepektif pemerintahan kota maupun komunikasi politik. Selain itu, ia juga aktif sebagai reviewer jurnal nasional terakreditasi di berbagai uni- versitas di Indonesia. Dalam buku ini, ia mengkaji strategi branding pariwisata melalui virtual tourism di Indonesia pascapandemi Covid-19 yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk membang- kitkan pariwisata, yang masih diyakini menjadi sumber pendapatan yang tinggi untuk Indonesia. Wisnu Winardi lahir di Wonosobo, 3 November 1975. Ia menempuh pendidikan tingginya di ju- rusan Statistik Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta dan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini ia bekerja di Badan Pusat Statistik sebagai Statistisi Madya di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Dalam buku ini, ia menulis satu bab terkait peran perubahan orientasi wisatawan nasional menjadi wisatawan nusantara dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 di Indonesia, bersama rekannya, Ema Tu- sianti. Selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai statistisi, ia aktif 987
melakukan berbagai kajian dan menulis artikel yang ditampilkan dalam konferensi internasional, expert meeting di lembaga internasi- onal, dan jurnal nasional serta internasional. Ia percaya Indonesia akan maju melalui kolaborasi dan kebijakan yang tepat dalam me- ngelola potensi sumber daya yang dimilikinya. Ning Karnawijaya meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2005. Selan- jutnya, Gelar Magister Studi Islam diperolehnya dari program studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga pada 2007-2009. Ia mengawali karier sebagai Dosen Tetap Non-PNS di Fakultas Syariah IAIN Surakarta pada 2016 dengan konsentrasi keilmuan Kewirausahaan Islami. Sekarang, ia aktif sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang sekarang menjadi UIN Raden Mas Said Surak- arta. Oleh karena itu, ia mulai menekuni penelitian dan kajian tentang pemberdayaan zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). E­mail: Ana Toni Roby Candra Yudha adalah seorang pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain sebagai pengajar tetap di UIN Sunan Ampel Surabaya, ia juga sebagai reviewer jurnal ber-ISSN, Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah sekaligus anggota Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta cukup aktif dalam keanggotaan organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur dan Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI). Ia mem- peroleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga tahun 2010 dan menuntaskan gelar Magister Sains Ekonomi Islam di kampus yang sama pada 2013. Bidang keahliannya terdiri dari in- dustri halal, ekonomi makro-mikro, serta filantropi Islam. Selama 988
Tentan g Para Penulis menjadi dosen dan peneliti, ia cukup aktif menulis, khususnya di bidang industri dan manajemen halal, di beberapa surat kabar nasi- onal. Ia juga beberapa kali mempresentasiakan makalah dalam lingkup kajian ekonomi Islam di beberapa kota besar di Indonesia dan Malaysia. Ia telah menerbitkan buku referensi, modul, serta prosiding. Ia dapat dihubungi melalui surat elektronik dengan alamat atau anatoniroby@uinsby.ac.id. Imam Wahyudi Indrawan adalah dosen di Depar- temen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Ia juga peneliti di WaCIDS (Pusat Wakaf Pengembangan dan Kajian Indonesia), sebuah lembaga penelitian yang berfo- kus pada pengembangan wakaf di Indonesia. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Universitas Air langga pada 2016 dan Magister Ekonomi dari International Islamic Uni- versity of Malaysia. Bidang spesialisasinya meliputi keuangan sosial Islam (zakat dan wakaf ), ekonomi makro, pembangunan ekonomi, dan pemikiran ekonomi Islam. Dia telah mempresentasikan makalah dan memenangi penghargaan di berbagai acara, se perti Konferensi Wakaf Asia Pasifik di Australia (2015), Konferensi Keuangan Islam Tahunan (AIFC) oleh Kementerian Keuangan Indonesia (2018), Forum Penelitian Ekonomi dan Keuangan Islam (FREKS) oleh Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (2018), dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) oleh Bank Indonesia (2019). Ia banyak menulis opini tentang wakaf dan ekonomi Islam di surat kabar nasional. Dia bisa dihubungi di Rifaldi Majid menamatkan jenjang pendidikan sarjananya pada 2017 di jurusan Akuntansi (kon- sentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Setelah lulus, ia berkarier sebagai staf riset dan legal syariah 989
selama kurang lebih dua tahun di sebuah lembaga konsultan dan pendampingan bisnis dan manajemen syariah Syariah Wealth Mana­ gement yang berlokasi di kota Bogor. Pada 2020, ia melanjutkan studinya dan saat ini terhitung sebagai mahasiswa aktif di Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Semenjak kuliah S1 hingga studi lanjut saat ini, ia aktif dalam berbagai call for paper, riset, dan konferensi di bidang ekono- mi, bisnis, dan keuangan syariah. Saat duduk di bangku S1, ia pernah menjuarai lebih dari 12 lomba karya tulis ilmiah di tingkat internasional dan nasional, dan dinobatkan sebagai mahasiswa ber- prestasi FEB UB pada 2016. Di jenjang S2 ini, ia telah berhasil menjuarai lebih dari 6 kali lomba esai dan karya tulis ilmiah di tingkat nasional, di antaranya yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Universitas Indonesia be- kerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja. Sulaeman is a master's student at the Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Airlangga, Surabaya, Indonesia. He is an awardee of Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)/Indonesia Endowment Fund for Education Scholarships 2019 and his study is fully funded by LPDP Scholarships. Since 2016, he has been actively involved in non-profit foundations that focus on education and training in sharia economics, finance, and business in Bogor City. He also obtained his Bachelor's degree in Islamic Economics from STEI Tazkia (Tazkia Institute) in 2016. His research interests include Islamic Economics, Islamic Financial Inclusion, Islamic Social Finance, and Islamic Microfinance. E-mail: sulaeman.sunda@ 990
Tentan g Para Penulis Silvi Asna Prestianawati adalah mahasiswa S3 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya yang lahir di Lumajang 12 Januari 1991. Dia menyele- saikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan S2 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember. Tahun 2013 hingga 2016, dia bekerja sebagai seorang bankir di sebuah Bank BUMN dan saat ini dia bekerja di Badan Usaha Non Akademik Universitas Brawijaya sebagai Kepala Bagian Operasional dan Pemasaran. Dia aktif menulis artikel ilmiah bidang ekonomi pembangunan daerah dan keuangan moneter serta mempublikasikannya di jurnal interna- sional dan di konferensi nasional maupun internasional. Selain itu, dia juga aktif berpartisipasi menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Beberapa penghargaan berhasil dia da- patkan seperti best paper, best presenter, dan sebagai salah satu pemu- da pelopor bidang pariwisata di Jawa Timur. Muhamad Rosyid Jazuli adalah praktisi dan ana- lis kebijakan publik di Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dengan fokus pada ekonomi poli- tik reformasi kebijakan publik di Indonesia. Ia mengembangkan minat dan keahliannya di bidang analisis kebijakan publik sejak bergabung dengan tim Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2013 seusai menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Universitas Paramadina. Kemudian ia bergabung dengan PPPI pada 2014. Ia meraih gelar Master of Pub­ lic Policy dari Victoria University of Wellington (2017). Saat ini (2021), ia sedang menempuh studi doktoral di University College London. E­mail: rosyid@policy.paramadina.ac.id 991
Muhammad Fajar Anandi adalah seorang praktisi kebijakan publik, pengajar, dan peniliti. Ia menye- lesaikan studi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina pada 2012 dan Master of Governance and Public Policy dari The University of Queensland-Australia pada 2019. Saat ini ia ber- karya sebagai Analis Kebijakan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi pengajar dan peneliti di Universitas Paramadina, Jakarta. E­mail: Muhammad Alfian Darmawan yang akrab disapa Wawan adalah putra Bima, Nusa Tenggara Barat yang lahir pada 5 Juni 1997. Wawan menempuh jenjang pendidikan strata satu (S1) di Universitas Gunadarma (UG) fakultas ekonomi dengan fokus studi manajemen. Selama masa kuliah, ia aktif ter- libat dalam seminar, konferensi, diskusi, dan perlombaan baik pada skala nasional maupun internasional sehingga ia ditunjuk oleh pihak universitas untuk memimpin Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Sharia Economic Forum (SEF), Universitas Gunadarma (UG). Selama satu tahun menjalankan amanah, Wawan memimpin 40 staff dengan prestasi gemilang serta mencatat sejarah dengan prestasi terbanyak dalam satu periode kepemimpinan. Fokus riset dalam bidang ekonomi terutama ekonomi Islam membawa SEF UG memenangi kejuaran tingkat nasional, mengungguli universitas-uni- versitas lain di Indonesia. Riset, diskusi, pengolahan kasus, dan data adalah kegiatan sehari-harinya di bangku kuliah. Dengan modal kepemimpinan dan pengalaman organisasi yang dimilikinya, kini ia menjadi salah satu bagian dari Kementerian Luar Negeri RI. Ia memegang amanah sebagai Social and Culture Staff di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, Filipina. Tugasnya adalah memastikan bahwa kultur dan budaya Indonesia 992
Tentan g Para Penulis diketahui dengan luas dan baik, terutama di Filipina. Ia bertanggung jawab untuk memberikan dampak baik terhadap hubungan bilateral kedua negara dan peningkatan ekonomi serta pariwisata di Indonesia. 993