MODUL I KONSEPSI BELA NEGARA 3
dicetak oleh : PT. Delta Mandiri Kusuma Jl. Kedoya Arteri No. 9 Telp. (021) 5633237, (021) 5633238 Isi dari buku ini di luar tanggung jawab percetakan. TIM PENYUSUN MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Doni Monardo 2. Ketua Satgas Bela Negara : Mayjen TNI Toto Siswanto S.I.P., M.M. 3. Wakil Ketua Satgas Bela Negara : Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono M.H. 4. Pengarah : a. Mayjen TNI Aris Martono Haryadi b. Laksda TNI Teguh Prihantono S.Sos. c. Marsda TNI Emir Panji Dermawan S.Sos. 5. Koordinator Tim : Mayjen TNI Moh Hatta Usmar Rukka 6. Wakil Koordinator Tim : Brigjen TNI Made Datrawan S.I.P. 7. Sekretaris Tim : Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus M.Sc. 8. Anggota Tim : a. Kolonel Inf Joko Setyo Putro b. Kolonel Arh M. Hasyim Lalhakim S.E., M.M., M.Sc. c. Kombes Pol Yulias S.I.K. d. Kolonel Sus Drs. Sutarno M.Si. e. Kolonel Tek B.D.O. Siagian S.E., M.Si (Han). f. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto M.Pd. g. Kolonel Pom Djati Santoso S.H., M.H. h. Maulana S.H., M.H. i. Hulman Napitupulu S.H. j. Dr. Abdul Rokhman A.Pi., M.M. k. Ir. Muhammad Iqbal M.Sc. 9. Pakar Perumus : a. Prof. Abdorakhman Gintings M.Si., M.Ed., Ph.D. Prof. Abdorrakhman Gintings, M.Ed., M.Si., Ph.D. b. Prof. Dr. Idrus Affandi S.H. c. Prof. Dr. Udin S. Winataputra M.Ed. d. Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si e. Prof. Dr. Cecep Darmawan S.I.P., M.Si., M.H. f. Prof. Dr. Pudji Muljono M.Si. g. Dr. Ir. Parlaungan Adil Rangkuti M.Si. h. Drs. Firdaus Syam MA., Ph.D. i. Dr. Epin Saepudin M.Pd. j. Dr. Maulia D. Kembara k. Dr. Eki Baihaki M.Si. l. Dr. Ade Iva Murty M.Si. m. Dr. Ir. E. Namaken Sembiring M.Si. n. Dr. Leni Anggraeni M.Pd. o. Drs. Suprapto. M.Ed. p. Haryo B.Rahmadi S.E., M.Si (Han). q. Gery Gugustomo S.IP., M.Si (Han). r. Syaifullah M.Si. s. Ir. Sukarni Abukesah t. Nahum Eka Wanda S.Sos. 5
TIM PENYUSUN MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA : Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Doni Monardo 2. Ketua Satgas Bela Negara : Mayjen TNI Toto Siswanto S.I.P., M.M. 3. Wakil Ketua Satgas Bela Negara : Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono M.H. 4. Pengarah 1. Penanggung Jawab : a. Mayjen TNI Aris Martono Haryadi b. Laksda TNI Teguh Prihantono S.Sos. c. Marsda TNI Emir Panji Dermawan S.Sos. 5. Koordinator Tim 6. Wakil Koordinator Tim 7. Sekretaris Tim 8. Anggota Tim : Mayjen TNI Moh Hatta Usmar Rukka : Brigjen TNI Made Datrawan S.I.P. : Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus M.Sc. : a. Kolonel Inf Joko Setyo Putro b. Kolonel Arh M. Hasyim Lalhakim S.E., M.M., M.Sc. c. Kombes Pol Yulias S.I.K. d. Kolonel Sus Drs. Sutarno M.Si. e. Kolonel Tek B.D.O. Siagian S.E., M.Si (Han). f. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto M.Pd. g. Kolonel Pom Djati Santoso S.H., M.H. h. Maulana S.H., M.H. i. Hulman Napitupulu S.H. j. Dr. Abdul Rokhman A.Pi., M.M. k. Ir. Muhammad Iqbal M.Sc. 9. Pakar Perumus : Prof. Abdorrakhman Gintings, M.Ed., M.Si., Ph.D. a. Prof. Abdorakhman Gintings M.Si., M.Ed., Ph.D. b. Prof. Dr. Idrus Affandi S.H. c. Prof. Dr. Udin S. Winataputra M.Ed. d. Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si e. Prof. Dr. Cecep Darmawan S.I.P., M.Si., M.H. f. Prof. Dr. Pudji Muljono M.Si. g. Dr. Ir. Parlaungan Adil Rangkuti M.Si. h. Drs. Firdaus Syam MA., Ph.D. i. Dr. Epin Saepudin M.Pd. j. Dr. Maulia D. Kembara k. Dr. Eki Baihaki M.Si. l. Dr. Ade Iva Murty M.Si. m. Dr. Ir. E. Namaken Sembiring M.Si. n. Dr. Leni Anggraeni M.Pd. o. Drs. Suprapto. M.Ed. p. Haryo B.Rahmadi S.E., M.Si (Han). q. Gery Gugustomo S.IP., M.Si (Han). r. Syaifullah M.Si. s. Ir. Sukarni Abukesah t. Nahum Eka Wanda S.Sos. 5
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 170 TAHUN 2018 TENTANG BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL, Menimbang : a. Bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan berpedoman kepada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. Bahwa untuk itu, perlu disusun dan ditetapkan Modul Utama Pembinaan Bela Negara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 - 2019; MEMUTUSKAN : Menetapkan : BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA. KESATU : Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara terdiri dari: A. Modul I Konsepsi Bela Negara, B. Modul II Implementasi Bela Negara 6 KEDUA KETIGA KEEMPAT : : Buku Modul Utama tersebut adalah satu rangkaian yang saling terkait, dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan aksi gerakan bela negara. : Buku Modul Utama ini merupakan referensi utama bagi seluruh Kementerian dan Lembaga dalam menyusun Modul Khusus sesuai tugas, fungsi dan kekhasan masing-masing. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DONI MONARDO LETNAN JENDERAL TNI 7
KEDUA : Buku Modul Utama tersebut adalah satu rangkaian yang saling terkait, dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan aksi gerakan bela negara. KETIGA : ini merupakan referensi utama bagi seluruh Buku Modul Utama Kementerian dan Lembaga dalam menyusun Modul Khusus sesuai tugas, fungsi dan kekhasan masing-masing. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. NOMOR 170 TAHUN 2018 TENTANG BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL, Menimbang : a. Bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan DONI MONARDO LETNAN JENDERAL TNI berpedoman kepada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. Bahwa untuk itu, perlu disusun dan ditetapkan Modul Utama Pembinaan Bela Negara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; 2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 - 2019; MEMUTUSKAN : Menetapkan : BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA. KESATU : Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara terdiri dari: A. Modul I Konsepsi Bela Negara, B. Modul II Implementasi Bela Negara 6 7
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL KATA PENGANTAR Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastyastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hampir 2 (dua) dekade bangsa kita menapaki abad ke-21, yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman nonmiliter. Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018- 2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang terdiri dari Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara. Modul Utama tersebut dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut perlu 8 menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, Aksi Nasional Bela Negara tidak hanya dilaksanakan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga menjangkau sampai pada tataran aksi gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara memiliki ruang lingkup yang holistik dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan negara, guna mengantisipasi ancaman multidimensional yang meliputi bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Militer. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Kementerian, Lembaga, para akademisi, dunia usaha, komponen masyarakat, media, dan personel Setjen Wantannas yang tergabung di dalam Tim Penyusun Modul, serta semua pihak yang mendukung dirampungkannya Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini. Saya harapkan buku Modul Utama ini juga memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membina dan mewujudkan kesadaran, semangat serta kemampuan bela negara dalam rangka membangun Ketahanan Nasional. Aksi Nasional Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Terima Kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh Salam Damai Sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om Salam Bela Negara Jakarta, 7 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL DONI MONARDO LETNAN JENDERAL TNI 9
menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, Aksi Nasional Bela Negara tidak hanya dilaksanakan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga menjangkau sampai pada tataran aksi gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh Kementerian, Lembaga KATA PENGANTAR dan Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara memiliki ruang lingkup yang holistik dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan negara, guna mengantisipasi ancaman multidimensional yang Bismillaahirrahmaanirrahiim, meliputi bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup, Assalaamu'alaikum warahmatullaahi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Militer. wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Om Swastyastu, Namo Buddhaya. kepada segenap jajaran Kementerian, Lembaga, para akademisi, dunia usaha, komponen masyarakat, media, dan personel Setjen Wantannas yang tergabung di Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam Tim Penyusun Modul, serta semua pihak yang mendukung dirampungkannya Hampir 2 (dua) dekade bangsa kita menapaki abad ke-21, Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini. Saya harapkan buku Modul Utama ini juga yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membina dan lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan mewujudkan kesadaran, semangat serta kemampuan bela negara dalam rangka militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat membangun Ketahanan Nasional. multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman nonmiliter. Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Aksi Nasional Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Terima Kasih. (Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018- Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh 2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan Salam Damai Sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih Salam Bela Negara sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Jakarta, 7 Desember 2018 Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (Setjen Wantannas) telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang terdiri dari Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara. Modul Utama tersebut dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, DONI MONARDO LETNAN JENDERAL TNI Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara perlu menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut 8 9
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... i I. PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG ... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ... 2 C. TRANSFORMASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA ... 2 II. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR... 3 A. KOMPETENSI INTI ... 3 B. KOMPETENSI DASAR ... 3 III. MATERI POKOK ... 4 A. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA ... 4 1. Pengertian Umum ... 4 2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara ... 6 3. Urgensi dan Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air ... 10 4. Urgensi dan Strategi Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara ... 18 5. Urgensi dan Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila .... 25 6. Urgensi dan Strategi Membangun Sikap Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara ... 33 7. Urgensi dan Strategi Membangun Kemampuan Awal Bela Negara bagi Tiap Warga Negara ... 38 8. Urgensi dan Strategi Membangun Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur ... 46 9. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya ... 49 B. KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN ... 52 1. Pancasila ... 52 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... 61 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia ... 72 4. Bhinneka Tunggal Ika ... 78 C. KONSEPSI KEBANGSAAN ... 83 1. Wawasan Nusantara ... 83 i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... i I. PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG ... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ... 2 C. TRANSFORMASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA ... 2 II. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR... 3 A. KOMPETENSI INTI ... 3 B. KOMPETENSI DASAR ... 3 III. MATERI POKOK ... 4 A. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA ... 4 1. Pengertian Umum ... 4 2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara ... 6 3. Urgensi dan Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air ... 10 4. Urgensi dan Strategi Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara ... 18 5. Urgensi dan Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila .... 25 6. Urgensi dan Strategi Membangun Sikap Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara ... 33 7. Urgensi dan Strategi Membangun Kemampuan Awal Bela Negara bagi Tiap Warga Negara ... 38 8. Urgensi dan Strategi Membangun Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur ... 46 9. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya ... 49 B. KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN ... 52 1. Pancasila ... 52 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... 61 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia ... 72 4. Bhinneka Tunggal Ika ... 78 C. KONSEPSI KEBANGSAAN ... 83 1. Wawasan Nusantara ... 83 i i
2. Ketahanan Nasional ... 108 3. Kewaspadaan Nasional ... 117 4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif ... 126 D. INTEGRITAS MORAL, ETIKA DAN SUPREMASI HUKUM ... 131 1. Konsep, Prinsip, Dan Urgensi Kedisiplinan Nasional ... 131 2. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara ... 140 3. Konsep, Mekanisme, Tujuan Sistem Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Politik ... 152 4. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Sistem Hukum ... 173 E. KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT ... 181 1. Konsep Kearifan Lokal ... 181 2. Prinsip Kearifan Lokal ... 183 3. Urgensi Kearifan Lokal ... 184 4. Keunggulan Lokal ... 185 5. Membangun Semangat Bela Negara Berbasis Kesejahteraan ... 192 IV. PENUTUP ... 195 DAFTAR PUSTAKA ... 198 ii ii I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia. Memasuki era milenium abad ke 21, dimana perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat cepat dan canggih, serta perkembangan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks, sulit diprediksi, dan cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi, melainkan multidimensional yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kondisivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela mati demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri karakteristik di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai; Nilai- nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang 1
2. Ketahanan Nasional ... 108 I. PENDAHULUAN 3. Kewaspadaan Nasional ... 117 A. LATAR BELAKANG Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) 4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif ... 126 yang dihadapi setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan D. INTEGRITAS MORAL, ETIKA DAN SUPREMASI HUKUM ... 131 situasi dan kondisi yang berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia. 1. Konsep, Prinsip, Dan Urgensi Kedisiplinan Nasional ... 131 Memasuki era milenium abad ke 21, dimana perkembangan Ilmu 2. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara ... 140 Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat cepat dan canggih, serta 3. Konsep, Mekanisme, Tujuan Sistem Politik dan Partisipasi Warga perkembangan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Politik ... 152 bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks, sulit diprediksi, dan 4. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Sistem Hukum ... 173 cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan E. KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL UNTUK KESEJAHTERAAN berbangsa dan bernegara. RAKYAT ... 181 Ancaman yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi, 1. Konsep Kearifan Lokal ... 181 melainkan multidimensional yang saling terkait antar satu dengan yang 2. Prinsip Kearifan Lokal ... 183 lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang 3. Urgensi Kearifan Lokal ... 184 sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara 4. Keunggulan Lokal ... 185 Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri tegak, maka diperlukan 5. Membangun Semangat Bela Negara Berbasis Kesejahteraan ... 192 kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk IV. PENUTUP ... 195 secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT DAFTAR PUSTAKA ... 198 yang dapat mengganggu kondisivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela mati demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri karakteristik di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai; Nilai- nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang ii 1 1
berdaulat adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. MAKSUD DAN TUJUAN Program aksi nasional bela negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengembangkan karakter bela negara bagi seluruh komponen bangsa dengan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara untuk diaktualisasikan di lingkungan masing-masing dan lingkungan publik sebagai hak dan kewajiban bela negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Tujuan dari program aksi nasional bela negara adalah terciptanya karakter bela negara sebagai kekuatan nasional untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya ketahanan nasional berwawasan Nusantara yang kokoh, kuat dan handal menuju Indonesia yang gemilang. C. TRANSFORMASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA Untuk mencapai maksud dan tujuan dari program aksi nasional bela negara ini, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, pekerjaan dan jalur pemukiman dengan pendekatan edukatif, persuasif dan konstruktif dengan metode transformasi nilai-nilai dasar bela negara sesuai dengan kebutuhan. Peranan prinsip-prinsip dasar psikologi, sosiologi, antropologi dan komunikasi sangat diperlukan agar transformasi nilai-nilai dasar bela negara tersebut dapat berproses membentuk karakter bela negara dari paradigma lama pasif reaktif menjadi paradigma baru aktif partisipatif. Untuk pengembangan karakter bela negara sebagai paradigma aktif partisipatif dapat dilakukan dengan berbagai metoda seperti: pendidikan dan latihan (diklat), pembelajaran kreatif, model kolokium, melalui ceramah, sistem kaderisasi, sistem bola salju (snow ball), model simulasi dan sebagainya. 2 2 Program Internalisasi Nilai-nilai Dasar Bela Negara memerlukan modul substantif yang membahas nilai-nilai luhur bangsa guna membangun kesadaran bela negara dalam diri setiap warga negara. Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini adalah Training Module dan bukan self- instructional Module yang dirancang untuk dipelajari secara mandiri. Modul ini bukan sebagai bahan belajar yang serba lengkap (self-contained), melainkan merupakan bahan ajar generik sebagai rujukan utama. Selanjutnya, sangat diperlukan pendalaman dan pengayaan pada saat proses pendidikan dan pelatihan berlangsung. II. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR A. KOMPETENSI INTI Melalui pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta diharapkan memiliki kesadaran tentang urgensi dan strategi bela negara, serta karakter bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pengetahuan dasar tentang nilai-nilai dasar bela negara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, konsepsi kebangsaan, integritas moral, etika dan supremasi hukum, serta kearifan lokal. B. KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta diharapkan mampu : 1. Memahami pentingnya rasa cinta tanah air sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara; kesadaran berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; sikap rela berkorban demi bangsa dan negara sebagai wujud tanggung jawab etik, moral dan konstitusional; kemampuan awal bela negara untuk memperkokoh ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan; serta semangat mewujudkan cita-cita bangsa. 2. Menganalisis makna dan hakikat Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan pemersatu bangsa; 3
berdaulat adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh Program Internalisasi Nilai-nilai Dasar Bela Negara memerlukan modul substantif yang membahas nilai-nilai luhur bangsa guna komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, membangun kesadaran bela negara dalam diri setiap warga negara. Modul dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Utama Pembinaan Bela Negara ini adalah Training Module dan bukan self- instructional Module yang dirancang untuk dipelajari secara mandiri. Modul B. MAKSUD DAN TUJUAN ini bukan sebagai bahan belajar yang serba lengkap (self-contained), Program aksi nasional bela negara yang akan dilaksanakan oleh melainkan merupakan bahan ajar generik sebagai rujukan utama. pemerintah dimaksudkan untuk mengembangkan karakter bela negara Selanjutnya, sangat diperlukan pendalaman dan pengayaan pada saat bagi seluruh komponen bangsa dengan menumbuhkan nilai-nilai dasar proses pendidikan dan pelatihan berlangsung. bela negara untuk diaktualisasikan di lingkungan masing-masing dan lingkungan publik sebagai hak dan kewajiban bela negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI II. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR A. KOMPETENSI INTI Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Tujuan dari program aksi nasional bela negara adalah terciptanya Melalui pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta diharapkan karakter bela negara sebagai kekuatan nasional untuk mengantisipasi dan memiliki kesadaran tentang urgensi dan strategi bela negara, serta karakter bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan mengatasi berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis Republik Indonesia, serta pengetahuan dasar tentang nilai-nilai dasar bela sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia menuju negara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, konsepsi terciptanya ketahanan nasional berwawasan Nusantara yang kokoh, kuat kebangsaan, integritas moral, etika dan supremasi hukum, serta kearifan dan handal menuju Indonesia yang gemilang. lokal. C. TRANSFORMASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA Untuk mencapai maksud dan tujuan dari program aksi nasional bela B. KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta negara ini, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, pekerjaan dan jalur diharapkan mampu : pemukiman dengan pendekatan edukatif, persuasif dan konstruktif dengan metode transformasi nilai-nilai dasar bela negara sesuai dengan 1. Memahami pentingnya rasa cinta tanah air sebagai modal dasar kebutuhan. Peranan prinsip-prinsip dasar psikologi, sosiologi, antropologi kekuatan bangsa dan negara; kesadaran berbangsa dan bernegara dan komunikasi sangat diperlukan agar transformasi nilai-nilai dasar bela untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; kesetiaan negara tersebut dapat berproses membentuk karakter bela negara dari terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; sikap rela paradigma lama pasif reaktif menjadi paradigma baru aktif partisipatif. berkorban demi bangsa dan negara sebagai wujud tanggung jawab Untuk pengembangan karakter bela negara sebagai paradigma aktif etik, moral dan konstitusional; kemampuan awal bela negara untuk partisipatif dapat dilakukan dengan berbagai metoda seperti: pendidikan memperkokoh ketahanan nasional dan menyukseskan dan latihan (diklat), pembelajaran kreatif, model kolokium, melalui pembangunan; serta semangat mewujudkan cita-cita bangsa. ceramah, sistem kaderisasi, sistem bola salju (snow ball), model simulasi 2. Menganalisis makna dan hakikat Pancasila sebagai dasar negara, dan sebagainya. ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan pemersatu bangsa; 2 3 3
kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang- undangan, serta alat kontrol terhadap penyelenggaraan Negara; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional yang menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. 3. Memahami konsepsi wawasan nusantara secara yuridis dan operasional untuk memasuki abad 21, fungsi dan formulasi ketahanan nasional untuk menciptakan keamanan nasional, kewaspadaan nasional dalam pencegahan konflik, serta relevansi politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional. 4. Memahami konsep, prinsip, dan urgensi integritas moral, etika, dan supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan nasional, kepemimpinan bela negara, pengembangan sistem politik dan partisipasi warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional, serta aktualisasinya dalam sistem hukum nasional. 5. Menguatnya rasa bangga terhadap Bangsa Indonesia yang memiliki kearifan dan keunggulan lokal untuk dimanfaatkan dalam mengelola kekayaan tanah air guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya bela negara. III. MATERI POKOK A. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA 1. Pengertian Umum Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita 4 4 bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa. Menyimak berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), menunjukkan bahwa pengertian upaya bela negara adalah: "Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa". Mengalir dari pemahaman bela negara dari berbagai sumber, nilai-nilai dasar bela negara dapat dikelompokkan dalam enam kelompok ruang lingkup nilai yakni: 1) Rasa Cinta Tanah Air, 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, 4) Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, 5) Mempunyai Kemampuan awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai 5
kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang- 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh undangan, serta alat kontrol terhadap penyelenggaraan Negara; tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut serta melaksanakan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Pancasila dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Bhinneka dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Tunggal Ika sebagai semboyan nasional yang menggambarkan bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa 3. Memahami konsepsi wawasan nusantara secara yuridis dan yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam operasional untuk memasuki abad 21, fungsi dan formulasi konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi ketahanan nasional untuk menciptakan keamanan nasional, kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia kewaspadaan nasional dalam pencegahan konflik, serta relevansi berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia untuk mencapai merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak cita-cita nasional. melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi 4. Memahami konsep, prinsip, dan urgensi integritas moral, etika, dan berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan nasional, banyak korban jiwa. kepemimpinan bela negara, pengembangan sistem politik dan Menyimak berbagai peraturan dan perundang-undangan yang partisipasi warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional, serta berlaku seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara aktualisasinya dalam sistem hukum nasional. (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), menunjukkan bahwa pengertian upaya 5. Menguatnya rasa bangga terhadap Bangsa Indonesia yang memiliki bela negara adalah: kearifan dan keunggulan lokal untuk dimanfaatkan dalam mengelola "Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa". kekayaan tanah air guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya bela negara. III. MATERI POKOK A. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA 1. Pengertian Umum Mengalir dari pemahaman bela negara dari berbagai sumber, Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal nilai-nilai dasar bela negara dapat dikelompokkan dalam enam 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara kelompok ruang lingkup nilai yakni: 1) Rasa Cinta Tanah Air, 2) Sadar berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Artinya Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia Kepada Pancasila Sebagai secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia Ideologi Negara, 4) Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, 5) sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait Mempunyai Kemampuan awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita 4 5 5
Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan makmur. 2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara a. Cinta Tanah Air Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. b. Sadar Berbangsa dan Bernegara Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 6 6 hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman. c. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela 7
Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk makmur. menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, a. Cinta Tanah Air Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati Negeri Bebas Aktif. yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya berwawasan Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada AGHT, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar bangsa Indonesia. negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam bangga sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman. generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai c. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali menuju terwujudnya cita-cita nasional. peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun b. Sadar Berbangsa dan Bernegara berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 6 7 7
negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. d. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45 (JSN 45), tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri. e. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di 8 8 lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan. Sehubungan dengan perkembangan IPTEK dan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk AGHT, sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk AGHT di lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana, dengan memerhatikan potensi yang ada termasuk kearifan lokal, dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap bentuk AGHT akan menjadi gerakan nasional bela negara yang sangat potensial dan berdaya guna optimal membangun ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional. 9
negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bentuk AGHT melalui berbagai tindakan dalam bentuk dan UUD NRI tahun 1945. sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai d. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah dan aspek pertahanan keamanan. berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi Sehubungan dengan perkembangan IPTEK dan bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan canggih perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer optimal perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. AGHT, sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk AGHT di negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana, yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45 (JSN dengan memerhatikan potensi yang ada termasuk kearifan 45), tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap lokal, dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal setiap bentuk AGHT akan menjadi gerakan nasional bela negara dan menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada yang sangat potensial dan berdaya guna optimal membangun potensi bangsa negara secara mandiri. ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan e. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara nasional. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di 8 9 9
f. Semangat untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras, agama dan kelompok. Dengan semangat yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang membara akan mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal, dengan, memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan rujukan nilai- nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk mendorong akselerasi pembangunan ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur 3. Urgensi dan Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air Tanah Air merupakan kesatuan dari perpaduan wilayah darat laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah (Nusantara) berciri kepulauan (archipelago) yang berada di khatulistiwa dan Kawasan 10 10 Asia Tenggara antara Samudera Pasifik dan Hindia serta antara Benua Asia dan Australia dengan penduduk sekitar 240 juta jiwa yang beragam budaya dan agama dalam lingkungan alam tropika sejak ratusan tahun yang lalu. Di wilayah Nusantara pernah lahir dua kerajaan besar yakni kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 400 SM dan kerajaan Majapahit sekitar awal abad ke-13, dan kedua kerajaan ini mengalami kehancuran pada masanya. Sejak ekspedisi Belanda pertama tiba di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, pengaruh Belanda semakin kuat dan berhasil menjajah Nusantara selama sekitar 350 tahun dengan penderitaan dan diskriminasi bangsa Indonesia yang luar biasa. Semangat kebangsaan menentang kolonialisme Belanda berciri nasionalisme lahir sejak tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan diikuti dengan sumpah Pemuda tahun 1928 (Ricklefs, M, 1989). Melalui perjuangan politik, diplomasi dan perjuangan secara fisik akhirnya bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang luar biasa, namun berkat rasa cinta terhadap Tanah Air bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 hingga saat ini. a. Urgensi Cinta Tanah Air 1) Melanjutkan Semangat Perjuangan Bangsa Cinta Tanah Air terkait erat dengan hati dan perasaan tiap warga negara terhadap bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat menyentuh jiwa seseorang untuk menumbuhkan rasa cintanya secara tulus ikhlas dan bertanggung jawab terhadap masa depan NKRI. Semangat juang dan rasa senasib sepenanggungan telah tampil sebagai kekuatan membangun rasa nasionalisme serta rasa persatuan dan kesatuan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sejarah 11
Asia Tenggara antara Samudera Pasifik dan Hindia serta antara f. Semangat untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil Benua Asia dan Australia dengan penduduk sekitar 240 juta jiwa yang dan Makmur. beragam budaya dan agama dalam lingkungan alam tropika sejak Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan ratusan tahun yang lalu. Di wilayah Nusantara pernah lahir dua sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad kerajaan besar yakni kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 400 SM dan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. kerajaan Majapahit sekitar awal abad ke-13, dan kedua kerajaan ini Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai mengalami kehancuran pada masanya. Sejak ekspedisi Belanda cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD pertama tiba di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia Houtman, pengaruh Belanda semakin kuat dan berhasil menjajah dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Nusantara selama sekitar 350 tahun dengan penderitaan dan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut diskriminasi bangsa Indonesia yang luar biasa. Semangat melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa kebangsaan menentang kolonialisme Belanda berciri nasionalisme Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, lahir sejak tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan Budi Utomo tahun 1908 dan diikuti dengan sumpah Pemuda tahun perdamaian dunia yang damai. 1928 (Ricklefs, M, 1989). Melalui perjuangan politik, diplomasi dan Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat perjuangan secara fisik akhirnya bangsa Indonesia berhasil mencapai kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi berbagai digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang kesatuan tanpa membedakan suku, ras, agama dan kelompok. luar biasa, namun berkat rasa cinta terhadap Tanah Air bangsa Dengan semangat yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad Indonesia berhasil mempertahankan eksistensi NKRI berdasarkan yang membara akan mampu mendayagunakan seluruh potensi Pancasila dan UUD Tahun 1945 hingga saat ini. sumber daya nasional dan kearifan lokal, dengan, memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk a. Urgensi Cinta Tanah Air ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan 1) Melanjutkan Semangat Perjuangan Bangsa perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan rujukan nilai- Cinta Tanah Air terkait erat dengan hati dan perasaan nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk tiap warga negara terhadap bangsa dan negara Indonesia, mendorong akselerasi pembangunan ketahanan nasional dan sehingga diperlukan pendekatan yang dapat menyentuh menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya jiwa seseorang untuk menumbuhkan rasa cintanya secara masyarakat adil dan makmur tulus ikhlas dan bertanggung jawab terhadap masa depan NKRI. Semangat juang dan rasa senasib sepenanggungan 3. Urgensi dan Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air telah tampil sebagai kekuatan membangun rasa Tanah Air merupakan kesatuan dari perpaduan wilayah darat nasionalisme serta rasa persatuan dan kesatuan laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah (Nusantara) berciri melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sejarah kepulauan (archipelago) yang berada di khatulistiwa dan Kawasan 10 11 11
perjuangan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa pengorbanan yang luar biasa bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang memiliki wawasan kebangsaan dan bangsa yang berani membela kebenaran merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemerdekaan bangsa adalah hak asasi manusia yang mendambakan tegaknya keadilan, kebebasan dan kebenaran, oleh karena itu nilai- nilai yang terkandung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia perlu dipahami sebagai wujud rasa cinta Tanah Air yang sangat hakiki (Suseno, 1991). Rasa cinta Tanah Air yang tumbuh secara tulus dan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai ungkapan tanggung jawab etik dan moral kepada para pahlawan serta tanggung jawab fungsi dan peran sesuai dengan konstitusi yang berlaku, merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang sangat menentukan dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Urgensi cinta Tanah Air bagi perjuangan bangsa adalah untuk melanjutkan semangat perjuangan yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta keikhlasan untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa Indonesia yang bercirikan religius merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik, serta berciri kebangsaan (nasionalisme) atas dasar cinta Tanah Air telah terbukti bangsa Indonesia mampu melewati berbagai bentuk konflik yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. 2) Mengantisipasi AGHT Rasa cinta Tanah Air yang didukung oleh semangat kejuangan berciri religius, patriotik dan nasionalisme telah 12 12 menumbuhkan kesetiaan dalam jiwa bangsa Indonesia kepada NKRI sebagai hasil perjuangan, merupakan benteng penyelamat NKRI dari kehancuran. Sikap dan tekad pantang menyerah telah teruji dalam masa revolusi menghadapi berbagai konflik dalam negeri dan tekanan berbagai kepentingan global, sehingga NKRI tetap tegak dan terhindar dari berbagai ancaman dan disintegrasi bangsa dan negara. Kebesaran jiwa, keluhuran cita-cita yang diwujudkan dalam sikap dan tekad pantang menyerah dalam berbagai dimensinya untuk meraih masa depan yang gemilang, sebagai nilai-nilai rasa cinta Tanah Air merupakan modal dasar kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah bangsa dan negara yang akan selalu muncul masa kini dan masa depan, dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan masa dan lingkungannya. Untuk menumbuhkan sikap dan tekad tiap warga negara dalam mengantisipasi berbagai bentuk AGHT, memerlukan pemahaman bentuk-bentuk AGHT yang berkembang dari waktu ke waktu yang telah berkembang sedemikian rupa bersifat multidimensi menyangkut aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang sangat dipengaruhi perkembangan IPTEK dan globalisasi yang berkembang sangat dinamis. 3) Modal Dasar Menghadapi AGHT ke Depan Bahwa kesadaran bela negara atas dasar rasa cinta Tanah Air merupakan modal dasar utama kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bentuk-bentuk baru AGHT yang telah bermetamorfosa sedemikian cepatnya akibat adanya perkembangan teknologi, perubahan globalisasi dan struktur sosial. Corak kebesaran jiwa yang sudah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa, yang secara 13
perjuangan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa menumbuhkan kesetiaan dalam jiwa bangsa Indonesia kepada NKRI sebagai hasil perjuangan, merupakan pengorbanan yang luar biasa bangsa Indonesia sebagai benteng penyelamat NKRI dari kehancuran. Sikap dan bangsa pejuang yang memiliki wawasan kebangsaan dan tekad pantang menyerah telah teruji dalam masa revolusi bangsa yang berani membela kebenaran merupakan menghadapi berbagai konflik dalam negeri dan tekanan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemerdekaan bangsa berbagai kepentingan global, sehingga NKRI tetap tegak adalah hak asasi manusia yang mendambakan tegaknya dan terhindar dari berbagai ancaman dan disintegrasi keadilan, kebebasan dan kebenaran, oleh karena itu nilai- bangsa dan negara. nilai yang terkandung dalam perjuangan kemerdekaan Kebesaran jiwa, keluhuran cita-cita yang diwujudkan Indonesia perlu dipahami sebagai wujud rasa cinta Tanah dalam sikap dan tekad pantang menyerah dalam berbagai Air yang sangat hakiki (Suseno, 1991). dimensinya untuk meraih masa depan yang gemilang, Rasa cinta Tanah Air yang tumbuh secara tulus dan sebagai nilai-nilai rasa cinta Tanah Air merupakan modal ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam sebagai ungkapan dasar kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai bangsa dan negara yang akan selalu muncul masa kini dan ungkapan tanggung jawab etik dan moral kepada para masa depan, dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan pahlawan serta tanggung jawab fungsi dan peran sesuai masa dan lingkungannya. Untuk menumbuhkan sikap dan dengan konstitusi yang berlaku, merupakan kekuatan tekad tiap warga negara dalam mengantisipasi berbagai bangsa Indonesia yang sangat menentukan dalam bentuk AGHT, memerlukan pemahaman bentuk-bentuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. AGHT yang berkembang dari waktu ke waktu yang telah Urgensi cinta Tanah Air bagi perjuangan bangsa adalah berkembang sedemikian rupa bersifat multidimensi untuk melanjutkan semangat perjuangan yang dilandasi menyangkut aspek demografi, geografi, sumber daya alam oleh keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial Esa, serta keikhlasan untuk melanjutkan perjuangan budaya, dan pertahanan keamanan yang sangat bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa dipengaruhi perkembangan IPTEK dan globalisasi yang Indonesia yang bercirikan religius merupakan kekuatan berkembang sangat dinamis. mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik, serta berciri kebangsaan 3) Modal Dasar Menghadapi AGHT ke Depan (nasionalisme) atas dasar cinta Tanah Air telah terbukti Bahwa kesadaran bela negara atas dasar rasa cinta bangsa Indonesia mampu melewati berbagai bentuk Tanah Air merupakan modal dasar utama kekuatan konflik yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan pada bangsa Indonesia dalam menghadapi bentuk-bentuk baru tahun 1945. AGHT yang telah bermetamorfosa sedemikian cepatnya akibat adanya perkembangan teknologi, perubahan 2) Mengantisipasi AGHT globalisasi dan struktur sosial. Corak kebesaran jiwa yang Rasa cinta Tanah Air yang didukung oleh semangat sudah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa, yang secara kejuangan berciri religius, patriotik dan nasionalisme telah 12 13 13
teguh berpegang pada cita-cita luhur bangsa untuk tampil sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, merupakan nilai-nilai dari rasa cinta Tanah Air yang perlu dilestarikan. Masyarakat memiliki kemampuan responsif terhadap AGHT melalui tanggap atensi berupa memahami gejala- gejala AGHT, tanggap cepat berupa peran serta dalam menanggulangi AGHT dan tanggap darurat berupa menghadapi AGHT. Menghadapi era globalisasi dengan perubahan peradaban yang semakin modern telah berdampak pada perubahan bentuk AGHT, yang perlu diwaspadai sejak dini, sehingga identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang religius, patriotik dan berwawasan kebangsaan (nasionalis) dapat terjaga. b. Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air 1) Mendorong Terbangunnya Daya Juang Bangsa Strategi membangun rasa cinta Tanah Air adalah mendorong tumbuhnya daya juang yakni kemampuan mempertahankan atau mencapai sesuatu yang dilakukan dengan gigih. Stoltz P.G. (2003), mengatakan bahwa daya juang adalah sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Daya juang membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari seraya tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian tanpa memedulikan apa yang sedang terjadi. Jika dikaitkan dengan daya juang bangsa, dapat diartikan sebagai daya juang bangsa Indonesia memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi AGHT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seraya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar negara yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk meningkatkan daya juang seseorang atau bangsa, terdapat empat aspek yang menentukan yakni: 14 14 Control (kendali), Origin dan Ownership (asal usul dan pengakuan), Reach (jangkauan) dan Endurance (daya tahan). Faktor-faktor mempengaruhi pembentukan daya juang untuk berkompetensi adalah daya saing, produktivitas, motivasi, mengambil resiko, perbaikan, ketekunan dan belajar. Berkompetisi punya makna merebut dan bertahan, dan pihak yang berkompetisi baik yang menyerang maupun yang diserang harus melakukan move, bergerak dalam rangka menyerang atau melakukan penataan pertahanan. Untuk menyerang dan bertahan diperlukan rasa cinta Tanah Air untuk menumbuhkan daya juang dan daya tahan. Tanpa daya juang dan daya tahan, maka kompetisi akan cepat usai dan tidak berhasil optimal. 2) Mendorong Profesionalisme Bangsa Mendorong profesionalisme sebagai salah satu wujud cinta Tanah Air merupakan strategi agar bangsa Indonesia mampu bersaing dalam memasuki era globalisasi yang semakin dinamis. Profesionalisme adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Kunandar, 2007). Berdasarkan definisi di atas profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu fungsi dan peran tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi seseorang biasanya berkaitan dengan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Sehingga profesionalisme dapat diartikan sebagai kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Suatu pekerjaan profesional 15
teguh berpegang pada cita-cita luhur bangsa untuk tampil Control (kendali), Origin dan Ownership (asal usul dan pengakuan), Reach (jangkauan) dan Endurance (daya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, merupakan tahan). Faktor-faktor mempengaruhi pembentukan daya nilai-nilai dari rasa cinta Tanah Air yang perlu dilestarikan. juang untuk berkompetensi adalah daya saing, Masyarakat memiliki kemampuan responsif terhadap produktivitas, motivasi, mengambil resiko, perbaikan, AGHT melalui tanggap atensi berupa memahami gejala- ketekunan dan belajar. Berkompetisi punya makna gejala AGHT, tanggap cepat berupa peran serta dalam merebut dan bertahan, dan pihak yang berkompetisi baik menanggulangi AGHT dan tanggap darurat berupa yang menyerang maupun yang diserang harus melakukan menghadapi AGHT. Menghadapi era globalisasi dengan move, bergerak dalam rangka menyerang atau melakukan perubahan peradaban yang semakin modern telah penataan pertahanan. Untuk menyerang dan bertahan berdampak pada perubahan bentuk AGHT, yang perlu diperlukan rasa cinta Tanah Air untuk menumbuhkan daya diwaspadai sejak dini, sehingga identitas bangsa juang dan daya tahan. Tanpa daya juang dan daya tahan, Indonesia sebagai bangsa pejuang yang religius, patriotik maka kompetisi akan cepat usai dan tidak berhasil optimal. dan berwawasan kebangsaan (nasionalis) dapat terjaga. 2) Mendorong Profesionalisme Bangsa b. Strategi Membangun Rasa Cinta Tanah Air Mendorong profesionalisme sebagai salah satu 1) Mendorong Terbangunnya Daya Juang Bangsa wujud cinta Tanah Air merupakan strategi agar bangsa Strategi membangun rasa cinta Tanah Air adalah Indonesia mampu bersaing dalam memasuki era mendorong tumbuhnya daya juang yakni kemampuan globalisasi yang semakin dinamis. Profesionalisme adalah mempertahankan atau mencapai sesuatu yang dilakukan suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh dengan gigih. Stoltz P.G. (2003), mengatakan bahwa daya seseorang yang mensyaratkan pengetahuan dan juang adalah sebagai kecerdasan seseorang dalam keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Daya akademis yang intensif (Kunandar, 2007). Berdasarkan juang membantu individu memperkuat kemampuan dan definisi di atas profesi adalah suatu keahlian (skill) dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari kewenangan dalam suatu fungsi dan peran tertentu yang seraya tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan tanpa memedulikan apa yang sedang terjadi. Jika dikaitkan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari dengan daya juang bangsa, dapat diartikan sebagai daya pendidikan akademis yang intensif. juang bangsa Indonesia memperkuat kemampuan dan Profesi seseorang biasanya berkaitan dengan mata ketekunan dalam menghadapi AGHT dalam kehidupan pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berbangsa dan bernegara seraya tetap berpegang teguh bersangkutan. Sehingga profesionalisme dapat diartikan pada prinsip-prinsip dasar negara yakni Pancasila dan sebagai kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas suatu UUD NRI Tahun 1945. keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata Untuk meningkatkan daya juang seseorang atau pencaharian seseorang. Suatu pekerjaan profesional bangsa, terdapat empat aspek yang menentukan yakni: 14 15 15
memerlukan persyaratan khusus, yakni: Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. 3) Mendorong Implementasi Nilai Cinta Tanah Air Rasa cinta tanah air merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keimanan/keagamaan, patriotisme dan nilai- nilai kebangsaan, sehingga sikap dan perilaku cinta tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Implementasi rasa cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan sehari- hari. Untuk mengimplementasikan rasa Cinta Tanah Air tiap warga negara harus mengenal Indonesia seutuhnya terkait dengan arti dan makna identitas dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan (archipelago state) terbesar dunia dengan karakter dan potensi sumber daya alam yang kaya raya, serta memiliki karakter bangsanya yang majemuk dan beradab mulia dalam satu kesatuan yang diikat oleh nilai-nilai dan makna lambang-lambang negara seperti: Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila dan Lagu Indonesia Raya merupakan nilai-nilai cinta Tanah Air yang harus dimiliki setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia harus selalu siap menghadapi setiap kondisi yang mengancam kesatuan, persatuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI sepanjang masa. Kecintaan terhadap tanah air dapat 16 16 ditumbuhkan melalui: Pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dalam mewujudkan NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat; Mengenal dan memahami peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, patriotik dan berjiwa kebangsaan (nasionalis); Memanfaatkan potensi sumber-sumber daya nasional dan keindahan alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal; Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia dengan meningkatkan prestasi dalam semua bidang kehidupan di dunia internasional; Menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia menuju masa depan yang gemilang, sehingga wajib dijaga, dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal. Membangun rasa cinta tanah air, harus diawali dengan pemahaman bahwa semua agama mengajarkan bahwa Tuhan YME menciptakan kehidupan di dunia ini dari unsur tanah dan air. Dengan kata lain, tanah dan air adalah awal dan sumber penciptaan kehidupan. Jika dimaknai secara nalar, peran tanah sebagai lapisan permukaan bumi tempat bermukim dan hidup umat manusia sangat tergantung kepada tersedianya air bagi kebutuhan hidupnya. Tanah yang subur dengan air yang cukup akan memberi harapan yang besar bagi kehidupan yang sejahtera. Sebaliknya tanah yang gersang dan sulit air akan membuat kehidupan menjadi sengsara. Antara manusia, tanah, dan air merupakan ekosistem yang saling terkait dalam upaya terjaminnya kehidupan dan tercapainya kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mendapat anugerah dari Tuhan YME berupa tanah yang subur dan kaya sumber daya air dengan berbagai jenis flora dan fauna yang sangat luar 17
memerlukan persyaratan khusus, yakni: Menuntut adanya ditumbuhkan melalui: Pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dalam keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu mewujudkan NKRI sebagai negara yang merdeka dan pengetahuan yang mendalam; Menekankan pada suatu berdaulat; Mengenal dan memahami peradaban bangsa keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang Indonesia sebagai bangsa yang religius, patriotik dan profesinya; Menuntut adanya tingkat pendidikan yang berjiwa kebangsaan (nasionalis); Memanfaatkan potensi memadai; Adanya kepekaan terhadap dampak sumber-sumber daya nasional dan keindahan alamnya kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta untuk Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan kehidupan. handal; Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia 3) Mendorong Implementasi Nilai Cinta Tanah Air dengan meningkatkan prestasi dalam semua bidang Rasa cinta tanah air merupakan pengejawantahan kehidupan di dunia internasional; Menyadari sepenuhnya dari nilai-nilai keimanan/keagamaan, patriotisme dan nilai- bahwa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha nilai kebangsaan, sehingga sikap dan perilaku cinta tanah Kuasa bagi bangsa Indonesia menuju masa depan yang air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. gemilang, sehingga wajib dijaga, dilindungi dan Implementasi rasa cinta tanah air merupakan sikap dan dimanfaatkan secara optimal. perilaku yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan sehari- Membangun rasa cinta tanah air, harus diawali hari. Untuk mengimplementasikan rasa Cinta Tanah Air dengan pemahaman bahwa semua agama mengajarkan tiap warga negara harus mengenal Indonesia seutuhnya bahwa Tuhan YME menciptakan kehidupan di dunia ini dari terkait dengan arti dan makna identitas dan keberadaan unsur tanah dan air. Dengan kata lain, tanah dan air adalah bangsa dan negara Indonesia. Identitas Indonesia sebagai awal dan sumber penciptaan kehidupan. Jika dimaknai salah satu negara kepulauan (archipelago state) terbesar secara nalar, peran tanah sebagai lapisan permukaan dunia dengan karakter dan potensi sumber daya alam yang bumi tempat bermukim dan hidup umat manusia sangat kaya raya, serta memiliki karakter bangsanya yang tergantung kepada tersedianya air bagi kebutuhan majemuk dan beradab mulia dalam satu kesatuan yang hidupnya. Tanah yang subur dengan air yang cukup akan diikat oleh nilai-nilai dan makna lambang-lambang negara memberi harapan yang besar bagi kehidupan yang seperti: Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila dan Lagu sejahtera. Sebaliknya tanah yang gersang dan sulit air Indonesia Raya merupakan nilai-nilai cinta Tanah Air yang akan membuat kehidupan menjadi sengsara. harus dimiliki setiap warga negara. Antara manusia, tanah, dan air merupakan ekosistem Setiap warga negara Indonesia harus selalu siap yang saling terkait dalam upaya terjaminnya kehidupan menghadapi setiap kondisi yang mengancam kesatuan, dan tercapainya kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. persatuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Bangsa Indonesia mendapat anugerah dari Tuhan YME Indonesia, untuk mempertahankan kelangsungan hidup berupa tanah yang subur dan kaya sumber daya air NKRI sepanjang masa. Kecintaan terhadap tanah air dapat dengan berbagai jenis flora dan fauna yang sangat luar 16 17 17
biasa, memberi harapan besar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kecenderungan terjadinya percepatan kerusakan lingkungan hidup dan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna harus diantisipasi secara bersama oleh seluruh komponen bangsa. Agar potensi tanah dan air yang sangat besar tersebut dapat berdayaguna secara optimal, diperlukan sikap dan perilaku bela negara dari tiap warga negara untuk ikut memelihara, menjaga dan membangun lingkungan yang sehat, nyaman, serasi dan lestari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan demi masa depan bangsa Indonesia. 4. Urgensi dan Strategi Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Menurut Somantri M.N., (1989), kesadaran berbangsa dan bernegara hendaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan afektif serta pengembangannya harus secara ajeg (konsisten) untuk meningkatkan kecerdasan, cinta Tanah Air, dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan afektif kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satu unsurnya harus disusun secara "trans-disiplin", serta harus dalam kehidupan Ketahanan Nasional. Sikap dan perilaku ke arah persatuan dan kesatuan bangsa telah terjadi atas dinamika kaum intelektual yang tampil pada awal abad ke-20, melalui organisasi modern dalam bingkai kebangsaan Indonesia. Proses tersebut telah tumbuh dan berkembang melalui proses penyadaran yang bernuansa integrasi nilai-nilai modern atas dasar kreativitas, kritisme sosial, idealisme dan rasa tanggung jawab sosial. Proses penyadaran yang terjadi telah meletakkan dasar tumbuhnya rasa kebanggaan (sense of pride), dan rasa kewajiban (sense of obligation) dalam semangat kebangsaan sebagai sikap dan perilaku kesadaran baru merebut kemerdekaan. 18 18 a. Urgensi Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 1) Setiap Warga Negara Bersikap Mental Sadar Berbangsa dan Bernegara Salah satu urgensi membangun kesadaran berbangsa dan bernegara adalah agar tiap warga negara bersikap mental sadar berbangsa dan bernegara sebagai satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki kekayaan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun di daerah masing-masing. Namun di lain pihak keberagaman ini dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Egoisme struktural dan kultural daerah dapat menimbulkan konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang akan melemahkan Ketahanan Nasional. Politik adu domba berbasis pada keberagaman yang ada di Nusantara telah dimanfaatkan oleh kolonial Belanda sehingga dapat berkuasa selama ratusan tahun. Atas dasar rasa cinta Tanah Air yang kuat, berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat akan dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial kultural yang telah berlangsung selama ini sebagai budaya musyawarah mufakat yang dilandasi oleh semangat Gotong Royong. Prinsip-prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengalir dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, telah mengantarkan bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh hingga saat ini setelah mengalami berbagai bentuk turbulensi konflik di masyarakat. Mengantisipasi berbagai kepentingan asing untuk memanfaatkan potensi sumber daya nasional, politik luar negeri bebas aktif telah terbukti ampuh untuk memosisikan Indonesia dalam percaturan politik global 19
biasa, memberi harapan besar untuk mencapai a. Urgensi Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kesejahteraan rakyat. Kecenderungan terjadinya 1) Setiap Warga Negara Bersikap Mental Sadar percepatan kerusakan lingkungan hidup dan kepunahan Berbangsa dan Bernegara berbagai jenis flora dan fauna harus diantisipasi secara Salah satu urgensi membangun kesadaran bersama oleh seluruh komponen bangsa. Agar potensi berbangsa dan bernegara adalah agar tiap warga negara tanah dan air yang sangat besar tersebut dapat bersikap mental sadar berbangsa dan bernegara sebagai berdayaguna secara optimal, diperlukan sikap dan perilaku satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia sesuai bela negara dari tiap warga negara untuk ikut memelihara, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa menjaga dan membangun lingkungan yang sehat, yang majemuk, Indonesia memiliki kekayaan nilai-nilai nyaman, serasi dan lestari sebagai ungkapan rasa syukur budaya yang telah tumbuh dan berkembang secara turun kepada Tuhan YME dan demi masa depan bangsa temurun di daerah masing-masing. Namun di lain pihak Indonesia. keberagaman ini dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Egoisme struktural dan kultural daerah dapat 4. Urgensi dan Strategi Membangun Kesadaran Berbangsa dan menimbulkan konflik bernuansa suku, agama, ras, dan Bernegara antar golongan (SARA) yang akan melemahkan Menurut Somantri M.N., (1989), kesadaran berbangsa dan Ketahanan Nasional. Politik adu domba berbasis pada bernegara hendaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman yang ada di Nusantara telah dimanfaatkan pendidikan afektif serta pengembangannya harus secara ajeg oleh kolonial Belanda sehingga dapat berkuasa selama (konsisten) untuk meningkatkan kecerdasan, cinta Tanah Air, dan ratusan tahun. meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar rasa cinta Tanah Air yang kuat, berbagai Pendidikan afektif kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satu perbedaan yang ada di dalam masyarakat akan dapat unsurnya harus disusun secara "trans-disiplin", serta harus dalam diselesaikan dengan pendekatan sosial kultural yang telah kehidupan Ketahanan Nasional. Sikap dan perilaku ke arah persatuan berlangsung selama ini sebagai budaya musyawarah dan kesatuan bangsa telah terjadi atas dinamika kaum intelektual mufakat yang dilandasi oleh semangat Gotong Royong. yang tampil pada awal abad ke-20, melalui organisasi modern dalam Prinsip-prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila dan bingkai kebangsaan Indonesia. Proses tersebut telah tumbuh dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengalir dari berkembang melalui proses penyadaran yang bernuansa integrasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, telah mengantarkan nilai-nilai modern atas dasar kreativitas, kritisme sosial, idealisme dan bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh hingga saat ini rasa tanggung jawab sosial. Proses penyadaran yang terjadi telah setelah mengalami berbagai bentuk turbulensi konflik di meletakkan dasar tumbuhnya rasa kebanggaan (sense of pride), dan masyarakat. Mengantisipasi berbagai kepentingan asing rasa kewajiban (sense of obligation) dalam semangat kebangsaan untuk memanfaatkan potensi sumber daya nasional, politik sebagai sikap dan perilaku kesadaran baru merebut kemerdekaan. luar negeri bebas aktif telah terbukti ampuh untuk memosisikan Indonesia dalam percaturan politik global 18 19 19
yang perlu terus dimantapkan dalam upaya membangun kemandirian bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. 2) Berkembangnya Karakter Bangsa yang Sadar Berbangsa dan Bernegara Pada dasarnya menumbuhkan sadar berbangsa dan bernegara adalah membangun karakter bangsa yang memiliki semangat kebangsaan sebagai suatu sikap yang dilandasi oleh tekad dalam persatuan dan kesatuan mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan antar kelompok. Terkait dengan hal tersebut, idealisme dapat dianggap sebagai motor penggerak yang membangkitkan hasrat anggota masyarakat untuk membangun karakter bangsa agar dapat hidup bersama dan bersatu, menggairahkan partisipasi mereka ke dalam usaha-usaha bersama dalam membangun bangsa dan negara berdasarkan kekuatan, kesatuan, dan persatuan. Nilai-nilai kebangsaan perlu ditumbuhkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi sebagai bagian integral dari karakter bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat diartikan bahwa urgensi dari kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi: pengabdian untuk melanjutkan perjuangan bangsa; memiliki kesetiakawanan sosial sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan percaya diri untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa sebagai kekuatan nasional. 3) Gerakan Nasional "Revolusi Mental" Saat ini pemerintah sedang melaksanakan program "Revolusi Mental yang tertuang dalam butir ke-8 dalam Nawa Cita", dan didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 20 20 Mental. Inpres tersebut dikhususkan untuk memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental, antara lain: mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong untuk membangun budaya yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ada lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang harus digalakkan, yaitu: Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Sesungguhnya Gerakan Revolusi Mental adalah pembangunan karakter bangsa sebagai bagian integral dari upaya bela negara dalam arti luas. Kesadaran berbangsa dan bernegara akan tumbuh dan berkembang jika dilakukan dengan melalui gerakan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai kepejuangan seperti yang sudah dirumuskan oleh Angkatan 1945 yang dikenal dengan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 1945 (JSN 45). Sikap dan tekad kepejuangan yang diwujudkan sebagai bela negara memerlukan kesadaran sebagai bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari. Watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sikap mental sadar berbangsa dan bernegara, akan terbentuk jika dikembangkan dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya dalam rangka pembudayaan sikap mental sadar dan bernegara untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa (DHN 1945, 1991). b. Strategi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 1) Pendekatan Kesadaran Warga Negara Strategi membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan pendekatan persuasif dan 21
yang perlu terus dimantapkan dalam upaya membangun Mental. Inpres tersebut dikhususkan untuk memperbaiki serta membangun karakter bangsa Indonesia dengan kemandirian bangsa dan negara yang merdeka dan melaksanakan Revolusi Mental, antara lain: mengacu berdaulat. pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong 2) Berkembangnya Karakter Bangsa yang Sadar untuk membangun budaya yang bermartabat, modern, Berbangsa dan Bernegara maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ada Pada dasarnya menumbuhkan sadar berbangsa lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dan bernegara adalah membangun karakter bangsa harus digalakkan, yaitu: Program Gerakan Indonesia yang memiliki semangat kebangsaan sebagai suatu Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program sikap yang dilandasi oleh tekad dalam persatuan dan Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia kesatuan mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan Sesungguhnya Gerakan Revolusi Mental adalah antar kelompok. Terkait dengan hal tersebut, idealisme pembangunan karakter bangsa sebagai bagian integral dapat dianggap sebagai motor penggerak yang dari upaya bela negara dalam arti luas. Kesadaran membangkitkan hasrat anggota masyarakat untuk berbangsa dan bernegara akan tumbuh dan berkembang membangun karakter bangsa agar dapat hidup bersama jika dilakukan dengan melalui gerakan nasional yang dan bersatu, menggairahkan partisipasi mereka ke dalam didasarkan pada nilai-nilai kepejuangan seperti yang usaha-usaha bersama dalam membangun bangsa dan sudah dirumuskan oleh Angkatan 1945 yang dikenal negara berdasarkan kekuatan, kesatuan, dan persatuan. dengan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 1945 (JSN 45). Nilai-nilai kebangsaan perlu ditumbuhkan secara Sikap dan tekad kepejuangan yang diwujudkan sebagai berkelanjutan dari generasi ke generasi sebagai bagian bela negara memerlukan kesadaran sebagai bagian dari integral dari karakter bangsa Indonesia dalam rangka sikap dan perilaku sehari-hari. Watak dan kepribadian pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara. bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sikap Sehingga dapat diartikan bahwa urgensi dari kesadaran mental sadar berbangsa dan bernegara, akan terbentuk berbangsa dan bernegara meliputi: pengabdian untuk jika dikembangkan dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk melanjutkan perjuangan bangsa; memiliki kesetiakawanan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya dalam sosial sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan rangka pembudayaan sikap mental sadar dan bernegara percaya diri untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa bangsa sebagai kekuatan nasional. (DHN 1945, 1991). 3) Gerakan Nasional "Revolusi Mental" b. Strategi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Saat ini pemerintah sedang melaksanakan program "Revolusi Mental yang tertuang dalam butir ke-8 dalam 1) Pendekatan Kesadaran Warga Negara Strategi membangun kesadaran berbangsa dan Nawa Cita", dan didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) bernegara dilakukan dengan pendekatan persuasif dan No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 20 21 21
edukatif yakni melakukan ajakan dan pembelajaran yang bersifat formal, informal atau non-formal sesuai dengan tingkat dan kebutuhannya. Benih-benih kesadaran berbangsa dan bernegara yang terdapat dalam kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam diri seseorang dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas dasar rasa cinta Tanah Air. Sesuatu benih akan tumbuh subur dan produktif jika bibitnya unggul dan mendapat input yang tepat dalam lingkungan yang mendukung. Artinya jika benih sadar berbangsa dan bernegara sudah ada pada diri seseorang dengan tulus dan ikhlas, perlu input pengetahuan melalui pendidikan atau pembelajaran yang dapat memberi informasi tentang keberadaan NKRI sebagai satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan bangsa serta arah dan tujuan yang ingin dicapai. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa merupakan kekuatan utama dalam melanjutkan perjuangan bangsa dari masa ke masa, sehingga perlu mendapat pembinaan bela negara secara berkelanjutan. Masa muda adalah periode yang sangat menentukan tingkat kedewasaan seseorang berciri tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Beberapa ciri karakter kedewasaan seseorang antara lain sebagai berikut: Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri; Memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dari sudut pandang orang lain, dan mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain; Memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kemampuan menerima fakta bahwa 22 22 seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah tercapai; Tidak berusaha menganalisa secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya, dan memiliki kemampuan membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (emotional impulse), Memiliki kemampuan menjaga perasaan orang lain dalam benaknya dan berusaha membatasi sikap egois serta memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan (sombong), Dapat melihat berbagai bayangan abu- abu diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi, serta memahami komunikasi terbuka adalah kunci kemajuan. 2) Sasaran Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Pendekatan pembangunan kesadaran bela negara dengan pendekatan persuasif dan edukatif merupakan bagian dari proses pendidikan dengan sistem pendidikan nasional berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga proses pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sasaran utama pembangunan kesadaran bela negara pada setiap warga negara pada dasarnya adalah membangun karakter bangsa yang sadar bela negara 23
edukatif yakni melakukan ajakan dan pembelajaran yang seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas bersifat formal, informal atau non-formal sesuai dengan berbagai hasil yang telah tercapai; Tidak berusaha tingkat dan kebutuhannya. Benih-benih kesadaran menganalisa secara berlebihan atas hasil-hasil negatif berbangsa dan bernegara yang terdapat dalam yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya, dan merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam diri seseorang memiliki kemampuan membedakan antara pengambilan dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas dasar keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya rasa cinta Tanah Air. Sesuatu benih akan tumbuh subur (emotional impulse), Memiliki kemampuan menjaga dan produktif jika bibitnya unggul dan mendapat input yang perasaan orang lain dalam benaknya dan berusaha tepat dalam lingkungan yang mendukung. Artinya jika membatasi sikap egois serta memiliki kemampuan benih sadar berbangsa dan bernegara sudah ada pada diri menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap seseorang dengan tulus dan ikhlas, perlu input arogan (sombong), Dapat melihat berbagai bayangan abu- pengetahuan melalui pendidikan atau pembelajaran yang abu diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi, dapat memberi informasi tentang keberadaan NKRI serta memahami komunikasi terbuka adalah kunci sebagai satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan bangsa kemajuan. serta arah dan tujuan yang ingin dicapai. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa 2) Sasaran Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan merupakan kekuatan utama dalam melanjutkan Bernegara perjuangan bangsa dari masa ke masa, sehingga perlu Pendekatan pembangunan kesadaran bela negara mendapat pembinaan bela negara secara berkelanjutan. dengan pendekatan persuasif dan edukatif merupakan Masa muda adalah periode yang sangat menentukan bagian dari proses pendidikan dengan sistem pendidikan tingkat kedewasaan seseorang berciri tingkat kematangan nasional berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang emosional yang dimilikinya. Beberapa ciri karakter Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional kedewasaan seseorang antara lain sebagai berikut: harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan berkelanjutan dan secara terus menerus berupaya sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, melakukan perbaikan dan peningkatan diri; Memiliki nasional, dan global sehingga proses pendidikan perlu kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dari dilakukan secara terencana, terarah, dan sudut pandang orang lain, dan mempunyai kemampuan berkesinambungan. untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut Sasaran utama pembangunan kesadaran bela pandang orang lain; Memiliki kemampuan memelihara negara pada setiap warga negara pada dasarnya adalah kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari membangun karakter bangsa yang sadar bela negara dan memiliki kemampuan menerima fakta bahwa 22 23 23
dengan teknik pembelajaran yang berbeda menurut stratanya. Dalam konteks modul ini, maka strata tersebut dibagi sebagai berikut: Lingkungan Pendidikan (formal dan nonformal); Lingkungan Pekerjaan dan Profesi (instansi pemerintah, swasta, kelompok keahlian); Lingkungan Organisasi (Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, Organisasi Adat, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan); Lingkungan Komunitas lainnya. 3) Teknik Pembelajaran Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah dengan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL), merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi ajar dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta program pembinaan bela negara membuat hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan kontekstual berkarakter kerja sama, saling menunjang, menyenangkan dalam suasana bergairah dan bersemangat. Secara sosiologis, pembelajaran orang dewasa berarti secara individu telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa dibebankan kepadanya, dan secara psikologis dapat mengarahkan diri sendiri, tidak selalu tergantung dengan orang lain, bertanggung jawab, mandiri, berani mengambil resiko dan berani mengambil keputusan, sedangkan secara biologis mempunyai tanda-tanda sebagai orang dewasa. Karakteristik pendidikan orang dewasa lebih banyak pengalaman hidup, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan termotivasi karena ingin lebih sukses. Belajar bagi orang dewasa merupakan suatu proses mental yang terjadi dalam benak seseorang yang melibatkan kegiatan 24 24 berpikir. Kadangkala proses pembelajaran orang dewasa kurang kondusif, hal ini karena belajar hanya diorientasikan terhadap perubahan tingkah laku, sedang perubahan perilaku saja tidak cukup, kalau perubahan itu tidak mampu menghargai budaya leluhur yang harus dilestarikan di samping metode berpikir tradisional yang sukar diubah. Faktor pengalaman masa lalu sangat berpengaruh pada setiap yang akan dilakukan, sehingga pengalaman yang baik perlu digali dan dikembangkan ke arah yang lebih bermanfaat dalam pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara (Daryanto, 2017). 5. Urgensi dan Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti menjadi kekuatan yang ampuh untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT sehingga NKRI tetap eksis hingga saat ini. Memasuki era abad ke-21 perkembangan dunia ditandai dengan kemajuan IPTEK yang sangat cepat dan berdampak kepada perubahan nilai-nilai peradaban global yang memerlukan peningkatan daya saing untuk meraih kejayaan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara berpenduduk peringkat keempat tertinggi dunia, dengan keberagaman budaya, agama dan sumber daya alam yang sangat potensial akan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sikap setiap warga negara yang secara sadar untuk memahami Pancasila dan menerapkannya secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan upaya kesadaran luhur untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman global menuju cita-cita bangsa. Melalui pemahaman keberadaan Pancasila dalam konstitusi negara, dan Pancasila sebagai paradigma nasional, serta memahami aspek- aspek yang dapat meruntuhkan negara, diharapkan setiap warga negara dapat mendorong menguatnya kesetiaan kepada Pancasila. 25
dengan teknik pembelajaran yang berbeda menurut berpikir. Kadangkala proses pembelajaran orang dewasa kurang kondusif, hal ini karena belajar hanya stratanya. Dalam konteks modul ini, maka strata tersebut diorientasikan terhadap perubahan tingkah laku, sedang dibagi sebagai berikut: Lingkungan Pendidikan (formal dan perubahan perilaku saja tidak cukup, kalau perubahan itu nonformal); Lingkungan Pekerjaan dan Profesi (instansi tidak mampu menghargai budaya leluhur yang harus pemerintah, swasta, kelompok keahlian); Lingkungan dilestarikan di samping metode berpikir tradisional yang Organisasi (Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi sukar diubah. Faktor pengalaman masa lalu sangat Politik, Organisasi Adat, Organisasi Keagamaan, berpengaruh pada setiap yang akan dilakukan, sehingga Organisasi Kepemudaan); Lingkungan Komunitas lainnya. pengalaman yang baik perlu digali dan dikembangkan ke 3) Teknik Pembelajaran Kesadaran Berbangsa dan arah yang lebih bermanfaat dalam pembangunan Bernegara kesadaran berbangsa dan bernegara (Daryanto, 2017). Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah dengan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 5. Urgensi dan Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila Learning/CTL), merupakan konsep belajar yang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti mengaitkan materi ajar dengan situasi dunia nyata dan menjadi kekuatan yang ampuh untuk mengantisipasi dan mengatasi mendorong peserta program pembinaan bela negara berbagai bentuk AGHT sehingga NKRI tetap eksis hingga saat ini. membuat hubungan antara pengetahuan yang diperoleh Memasuki era abad ke-21 perkembangan dunia ditandai dengan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. kemajuan IPTEK yang sangat cepat dan berdampak kepada Penerapan pendekatan kontekstual berkarakter kerja perubahan nilai-nilai peradaban global yang memerlukan peningkatan sama, saling menunjang, menyenangkan dalam suasana daya saing untuk meraih kejayaan suatu bangsa. Indonesia sebagai bergairah dan bersemangat. Secara sosiologis, negara berpenduduk peringkat keempat tertinggi dunia, dengan pembelajaran orang dewasa berarti secara individu telah keberagaman budaya, agama dan sumber daya alam yang sangat mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa potensial akan menghadapi tantangan global yang semakin dibebankan kepadanya, dan secara psikologis dapat kompleks. Sikap setiap warga negara yang secara sadar untuk mengarahkan diri sendiri, tidak selalu tergantung dengan memahami Pancasila dan menerapkannya secara murni dan orang lain, bertanggung jawab, mandiri, berani mengambil konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan resiko dan berani mengambil keputusan, sedangkan bernegara merupakan upaya kesadaran luhur untuk mengantisipasi secara biologis mempunyai tanda-tanda sebagai orang berbagai bentuk ancaman global menuju cita-cita bangsa. Melalui dewasa. pemahaman keberadaan Pancasila dalam konstitusi negara, dan Karakteristik pendidikan orang dewasa lebih banyak Pancasila sebagai paradigma nasional, serta memahami aspek- pengalaman hidup, memiliki motivasi yang tinggi untuk aspek yang dapat meruntuhkan negara, diharapkan setiap warga belajar dan termotivasi karena ingin lebih sukses. Belajar negara dapat mendorong menguatnya kesetiaan kepada Pancasila. bagi orang dewasa merupakan suatu proses mental yang terjadi dalam benak seseorang yang melibatkan kegiatan 24 25 25
a. Urgensi Kesetiaan kepada Ideologi Pancasila Menyongsong Masa Depan 1) Terjaminnya Kelangsungan Hidup NKRI Berdasarkan Ideologi Pancasila Dengan memahami berbagai peristiwa sejarah perjuangan bangsa sejak masa menjelang kemerdekaan, sekitar proklamasi dan pasca kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk AGHT yang datang silih berganti dapat dilewati hingga saat ini adalah berkat kesetiaan bangsa Indonesia kepada Pancasila. Jika bangsa Indonesia dari generasi ke generasi berikutnya secara berkelanjutan tetap konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita para pahlawan bangsa, maka tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kesetiaan kepada ideologi Pancasila. Artinya NKRI harga mati dapat lestari sepanjang zaman. Kekuatan bangsa Indonesia dalam mengawal, melindungi, mempertahankan dan membangun NKRI berdasarkan ideologi Pancasila hanya akan terwujud jika seluruh komponen bangsa konsisten dan konsekuen terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bentuk- bentuk AGHT semakin kompleks, dinamis dan canggih artinya semakin sulit dideteksi, maka gerakan bersama seluruh warga negara untuk berbuat yang terbaik kepada bangsa dan negara merupakan sikap dan perilaku yang sangat ampuh. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat meruntuhkan NKRI jika seluruh rakyat melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 26 26 2) Terciptanya Ketahanan Nasional yang Kokoh dalam Aspek Ideologi Pancasila Kelangsungan hidup bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai komitmen seluruh rakyat Indonesia, menjadi taruhan yang senantiasa akan dihadapkan kepada berbagai bentuk AGHT. Bentuk- bentuk AGHT yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat dunia yang semakin modern akan mempengaruhi Ketahanan Nasional yang perlu mendapat perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam posisi silang dunia merupakan potensi strategis bangsa dan negara yang perlu dioptimalkan melalui upaya peningkatan Ketahanan Nasional yang semakin kuat, kokoh dan handal (LEMHANNAS, 1981). Upaya bela negara pada dasarnya adalah mewujudkan hak dan kewajiban bela negara oleh setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun dalam aspek pertahanan keamanan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kesetiaan kepada Pancasila menjadi modal utama dalam menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju masa depan yang gemilang. Pemahaman tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013). 27
a. Urgensi Kesetiaan kepada Ideologi Pancasila Menyongsong 2) Terciptanya Ketahanan Nasional yang Kokoh dalam Aspek Ideologi Pancasila Masa Depan Kelangsungan hidup bangsa dan NKRI berdasarkan 1) Terjaminnya Kelangsungan Hidup NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai komitmen seluruh rakyat Ideologi Pancasila Indonesia, menjadi taruhan yang senantiasa akan Dengan memahami berbagai peristiwa sejarah dihadapkan kepada berbagai bentuk AGHT. Bentuk- perjuangan bangsa sejak masa menjelang kemerdekaan, bentuk AGHT yang muncul seiring dengan perkembangan sekitar proklamasi dan pasca kemerdekaan Indonesia, peradaban masyarakat dunia yang semakin modern akan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk AGHT yang datang mempengaruhi Ketahanan Nasional yang perlu mendapat silih berganti dapat dilewati hingga saat ini adalah berkat perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Pendayagunaan kesetiaan bangsa Indonesia kepada Pancasila. Jika sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya bangsa Indonesia dari generasi ke generasi berikutnya manusia dalam posisi silang dunia merupakan potensi secara berkelanjutan tetap konsisten dan konsekuen strategis bangsa dan negara yang perlu dioptimalkan terhadap cita-cita para pahlawan bangsa, maka tidak ada melalui upaya peningkatan Ketahanan Nasional yang pilihan lain kecuali meningkatkan kesetiaan kepada semakin kuat, kokoh dan handal (LEMHANNAS, 1981). ideologi Pancasila. Artinya NKRI harga mati dapat lestari Upaya bela negara pada dasarnya adalah sepanjang zaman. mewujudkan hak dan kewajiban bela negara oleh setiap Kekuatan bangsa Indonesia dalam mengawal, warga negara untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa melindungi, mempertahankan dan membangun NKRI dan negara, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, berdasarkan ideologi Pancasila hanya akan terwujud jika sosial budaya maupun dalam aspek pertahanan seluruh komponen bangsa konsisten dan konsekuen keamanan dalam rangka meningkatkan Ketahanan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam Nasional untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bentuk- berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. bentuk AGHT semakin kompleks, dinamis dan canggih Kesetiaan kepada Pancasila menjadi modal utama dalam artinya semakin sulit dideteksi, maka gerakan bersama menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju masa depan seluruh warga negara untuk berbuat yang terbaik kepada yang gemilang. Pemahaman tentang nilai-nilai yang bangsa dan negara merupakan sikap dan perilaku yang terdapat dalam Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan sangat ampuh. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat Bernegara meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, meruntuhkan NKRI jika seluruh rakyat melakukan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013). berbangsa dan bernegara. 26 27 27
b. Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila 1) Memahami Konsep Diri dalam Kerangka Pancasila Konsep diri yang dibangun ke dalam konsep kerangka Pancasila beranjak dari ideal diri, citra diri, dan jati diri sebagai orang Indonesia, sehingga menjadikan setiap warga negara merasa bangga sebagai orang Indonesia ("Saya Indonesia"). Inti dari kebanggaan tersebut adalah sikap netralitas pribadi merupakan embrio yang harus dipertahankan dalam upaya melihat setiap aktivitas pribadi yang sesuai dengan konsep makro Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pribadi memiliki konsistensi sikap dan perilaku dalam bentuk kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar, seperti memiliki deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap AGHT. Jika setiap warga negara mempunyai kepekaan terhadap bentuk-bentuk AGHT, diharapkan dapat berperan di lingkungan masing-masing sesuai dengan urgensinya. Sebagai contoh: jika seorang warga negara ingin mewujudkan sikap dan perilakunya yang setia kepada Pancasila dalam aspek ideologi, tentu yang bersangkutan akan ikut serta mengantisipasi dan menjaga ideologi Pancasila dari nilai-nilai yang tidak seiring dengan nilai-nilai Pancasila. Jika seorang warga negara ingin mewujudkan sikap dan perilakunya yang setia kepada Pancasila dalam aspek keamanan, minimal yang bersangkutan memiliki nomor telepon kepolisian yang dapat dihubungi jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Jika seseorang ingin berperan ikut serta memberantas narkoba di lingkungannya, setidaknya yang bersangkutan mempunyai nomor telepon BNN (Badan Narkotika Nasional) terdekat, dan sebagainya. 28 28 2) Mendalami Komitmen Kebersamaan dalam Kerangka Pancasila Sebagai orang Indonesia, pada prinsipnya setiap orang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tidak dapat dihindari harus melebur dalam kelompok dan komunitas lainnya, namun harus dihindari sikap egois, individualis, intoleransi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (homo socialis). Sebagai makhluk sosial manusia melakukan berbagai kegiatan, berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan hidupnya dan berkembang. Faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat yaitu: faktor sosial, perkawinan, senasib dan faktor untuk bersatu agar tercipta suatu komunitas yang kuat untuk maju bersama. Komitmen kebersamaan atas dasar faktor senasib dan keinginan untuk bersatu dalam suatu bangsa yakni bangsa Indonesia, merupakan sikap dan tekad yang sudah terbukti dalam kerangka Pancasila. Sangatlah tepat jika kebersamaan bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila berbasis pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. 3) Memaknai Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat 29
b. Strategi Membangun Kesetiaan kepada Pancasila 2) Mendalami Komitmen Kebersamaan dalam Kerangka 1) Memahami Konsep Diri dalam Kerangka Pancasila Pancasila Sebagai orang Indonesia, pada prinsipnya setiap Konsep diri yang dibangun ke dalam konsep orang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tidak dapat kerangka Pancasila beranjak dari ideal diri, citra diri, dan dihindari harus melebur dalam kelompok dan komunitas jati diri sebagai orang Indonesia, sehingga menjadikan lainnya, namun harus dihindari sikap egois, individualis, setiap warga negara merasa bangga sebagai orang intoleransi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini yang Indonesia ("Saya Indonesia"). Inti dari kebanggaan menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial tersebut adalah sikap netralitas pribadi merupakan embrio (homo socialis). Sebagai makhluk sosial manusia yang harus dipertahankan dalam upaya melihat setiap melakukan berbagai kegiatan, berinteraksi dengan aktivitas pribadi yang sesuai dengan konsep makro sesama manusia dan lingkungannya. Hal itu dilakukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pribadi untuk mempertahankan hidupnya dan berkembang. Faktor memiliki konsistensi sikap dan perilaku dalam bentuk yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar, seperti yaitu: faktor sosial, perkawinan, senasib dan faktor untuk memiliki deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap bersatu agar tercipta suatu komunitas yang kuat untuk AGHT. maju bersama. Jika setiap warga negara mempunyai kepekaan Komitmen kebersamaan atas dasar faktor senasib terhadap bentuk-bentuk AGHT, diharapkan dapat dan keinginan untuk bersatu dalam suatu bangsa yakni berperan di lingkungan masing-masing sesuai dengan bangsa Indonesia, merupakan sikap dan tekad yang sudah urgensinya. Sebagai contoh: jika seorang warga negara terbukti dalam kerangka Pancasila. Sangatlah tepat jika ingin mewujudkan sikap dan perilakunya yang setia kebersamaan bangsa Indonesia dalam kerangka kepada Pancasila dalam aspek ideologi, tentu yang Pancasila berbasis pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. bersangkutan akan ikut serta mengantisipasi dan menjaga Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya ideologi Pancasila dari nilai-nilai yang tidak seiring dengan adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara harfiah nilai-nilai Pancasila. Jika seorang warga negara ingin Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", mewujudkan sikap dan perilakunya yang setia kepada yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada Pancasila dalam aspek keamanan, minimal yang hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. bersangkutan memiliki nomor telepon kepolisian yang dapat dihubungi jika terjadi hal-hal yang mengganggu 3) Memaknai Pancasila sebagai Paradigma keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perampokan, Pembangunan pembunuhan dan sebagainya. Jika seseorang ingin Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, berperan ikut serta memberantas narkoba di antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, setidaknya yang bersangkutan mempunyai perkembangan aspirasi masyarakat. Berdasarkan nomor telepon BNN (Badan Narkotika Nasional) terdekat, hakikatnya manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat dan sebagainya. 28 29 29
ganda bahkan multidimensi, yang kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lainnya misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya serta bidang-bidang lainnya. Atas kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial dikembangkan metode berdasarkan hakikat dan sifat manusia yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam pembangunan, pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai paradigma pembangunan bangsa dan negara (Rangkuti, 2016). Pembangunan nasional harus dapat dijabarkan dalam berbagai bidang yang mencakup nilai-nilai hakikat kodrati manusia seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta bidang kehidupan beragama. Untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai suatu hasil kreativitas rohani manusia yang mencakup aspek akal, rasa dan kehendak. Atas dasar kreativitas akal yang dimiliki manusia, mereka mengembangkan IPTEK dalam rangka untuk mengolah potensi sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya terkait oleh nilai dasar Pancasila. 4) Mengejawantahkan Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Reformasi adalah upaya menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan melalui gerakan reformasi 30 30 haruslah tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai- nilai Pancasila, yakni suatu gerakan reformasi yang berlangsung tetap dalam platform dan sumber nilai yang jelas sebagai arah, tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma yang fundamental dan bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai yang merupakan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, adalah ada secara obyektif dan melekat pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Gerakan reformasi harus mampu mencari akar penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya sistem demokrasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, berkembangnya praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), belum tegaknya hukum secara adil, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, semakin rusaknya lingkungan hidup, semakin tertinggalnya pedesaan dan pembangunan dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Kaelan (2003) gerakan reformasi harus memiliki kondisi syarat-syarat tertentu antara lain: ada penyimpangan-penyimpangan konstitusi, berdasar pada suatu kerangka struktural yang sesuai dengan UUD sebagai kerangka acuan reformasi, dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan rakyat yang tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila, artinya Pancasila merupakan paradigma reformasi. 5) Meningkatkan Partisipasi dalam Kerangka Kewaspadaan Nasional Kewaspadaan Nasional (PADNAS) sebagai salah satu konsepsi kebangsaan di samping konsepsi 31
ganda bahkan multidimensi, yang kemudian berkembang haruslah tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai- nilai Pancasila, yakni suatu gerakan reformasi yang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu berlangsung tetap dalam platform dan sumber nilai yang pengetahuan lainnya misalnya politik, hukum, ekonomi, jelas sebagai arah, tujuan serta cita-cita yang terkandung budaya serta bidang-bidang lainnya. Atas kajian dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma ilmu pengetahuan sosial dikembangkan sumber norma yang fundamental dan bangsa Indonesia metode berdasarkan hakikat dan sifat manusia yang yaitu nilai-nilai yang merupakan nilai Ketuhanan, mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan adalah ada secara obyektif dan melekat pada bangsa dari perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu Indonesia yang merupakan pandangan dalam kehidupan bidang tertentu termasuk dalam pembangunan, pada bangsa sehari-hari. dasarnya Pancasila berfungsi sebagai paradigma Gerakan reformasi harus mampu mencari akar pembangunan bangsa dan negara (Rangkuti, 2016). penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam Pembangunan nasional harus dapat dijabarkan kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya sistem dalam berbagai bidang yang mencakup nilai-nilai hakikat demokrasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, kodrati manusia seperti dalam bidang politik, ekonomi, berkembangnya praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan Nepotisme), belum tegaknya hukum secara adil, masih teknologi serta bidang kehidupan beragama. Untuk tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, semakin mewujudkan kesejahteraan manusia dan peningkatan rusaknya lingkungan hidup, semakin tertinggalnya harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan pedesaan dan pembangunan dan sebagainya. Oleh ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai suatu hasil karena itu, menurut Kaelan (2003) gerakan reformasi kreativitas rohani manusia yang mencakup aspek akal, harus memiliki kondisi syarat-syarat tertentu antara lain: rasa dan kehendak. Atas dasar kreativitas akal yang ada penyimpangan-penyimpangan konstitusi, berdasar dimiliki manusia, mereka mengembangkan IPTEK dalam pada suatu kerangka struktural yang sesuai dengan UUD rangka untuk mengolah potensi sumber daya alam yang sebagai kerangka acuan reformasi, dilakukan ke arah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih hakikatnya terkait oleh nilai dasar Pancasila. baik dalam segala aspek kehidupan rakyat yang tetap 4) Mengejawantahkan Pancasila sebagai Paradigma mengacu pada nilai-nilai Pancasila, artinya Pancasila Reformasi merupakan paradigma reformasi. Reformasi adalah upaya menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai 5) Meningkatkan Partisipasi dalam Kerangka Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan Kewaspadaan Nasional Kewaspadaan Nasional (PADNAS) sebagai salah bangsa dan negara Indonesia. Perubahan dan satu konsepsi kebangsaan di samping konsepsi pembaharuan yang dilakukan melalui gerakan reformasi 30 31 31
kebangsaan lainnya yakni Wawasan Nasional, Ketahanan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, semakin penting dalam membangun sikap peduli dan tanggung jawab tiap warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai bentuk AGHT. Kewaspadaan nasional merupakan suatu tingkat kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam meningkatkan kewaspadaan nasional, diperlukan informasi yang akurat tentang berbagai bentuk AGHT yang dihadapi bangsa dan negara, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemampuan analisa tiap warga negara tentang tingkat masalah yang dihadapi di lingkungan masing-masing memerlukan sistem manajemen nasional yang secara obyektif dapat memberi informasi yang akurat dengan pendekatan hak dan kewajiban bela negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Prof Muladi (2006), Gubernur Lemhannas periode 2005-2011, saat memberikan Ceramah di Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXIX/2006 Lemhannas RI tanggal 6 Agustus 2006 mengidentifikasi secara nasional bahaya-bahaya yang mengancam antara lain: Ikatan primordial yang semakin menajam akibat globalisasi dan bagi yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mencari traditional shelter; Dampak multi- dimensional globalisasi dengan meningkatnya ICT Technology, sehingga sulit mengontrol pengaruh budaya, ideas/ideology, manusia, informasi melewati batas wilayah negara yang tidak jarang berseberangan dengan kepribadian bangsa; Bahaya-bahaya yang diakibatkan 32 32 oleh nontraditional / nonmilitary security threat seperti kejahatan transnasional terorganisasi (perdagangan senjata api, imigran gelap, narkotika, money laundering, illegal fishing, illegal logging, illegal mining); Campur tangan elemen-elemen asing dalam gerakan separatisme, terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional, pembuangan limbah beracun/B3, penyakit menular, konflik horizontal yang tidak jarang mengundang solidaritas kelompok-kelompok asing dan lain-lain; Belum berkembangnya alternatif energi yang terbarukan; Melemahnya kesadaran terhadap ideologi bangsa dan karakter nasional lainnya; Penegakan supremasi hukum yang belum memuaskan. 6. Urgensi dan Strategi Membangun Sikap Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara Sebagai bangsa yang berhasil merebut kemerdekaannya melalui perjuangan dengan berbagai cara, sangat layak jika bangsa Indonesia menyatakan dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa pejuang. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dirangkum dalam aneka peristiwa di masa lalu mengandung sumber nilai-nilai kebesaran dan keluhuran yang harus disimak untuk dikembangkan dalam menyongsong masa depan. Generasi terdahulu telah membuktikan dirinya rela berkorban kepada bangsa dan negara Indonesia. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara berkembang terus, era masa lalu akan berbeda dengan era masa kini dan masa depan di mana setiap generasi memerlukan kemampuan dalam memfungsikan dirinya menurut jamannya sebagai warga negara yang mempunyai nilai-nilai sikap kejuangan untuk mengantisipasi segala bentuk AGHT menyongsong masa depan yang gemilang. 33
kebangsaan lainnya yakni Wawasan Nasional, Ketahanan oleh nontraditional / nonmilitary security threat seperti kejahatan transnasional terorganisasi (perdagangan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, semakin senjata api, imigran gelap, narkotika, money laundering, penting dalam membangun sikap peduli dan tanggung illegal fishing, illegal logging, illegal mining); Campur jawab tiap warga negara terhadap kelangsungan tangan elemen-elemen asing dalam gerakan separatisme, kehidupan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat bentuk AGHT. Kewaspadaan nasional merupakan suatu transnasional, pembuangan limbah beracun/B3, penyakit tingkat kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki menular, konflik horizontal yang tidak jarang mengundang olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, solidaritas kelompok-kelompok asing dan lain-lain; Belum mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berkembangnya alternatif energi yang terbarukan; berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Melemahnya kesadaran terhadap ideologi bangsa dan NKRI. karakter nasional lainnya; Penegakan supremasi hukum Untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam yang belum memuaskan. meningkatkan kewaspadaan nasional, diperlukan informasi yang akurat tentang berbagai bentuk AGHT yang dihadapi bangsa dan negara, baik dari dalam negeri 6. Urgensi dan Strategi Membangun Sikap Rela Berkorban untuk maupun dari luar negeri. Kemampuan analisa tiap warga Bangsa dan Negara Sebagai bangsa yang berhasil merebut kemerdekaannya negara tentang tingkat masalah yang dihadapi di melalui perjuangan dengan berbagai cara, sangat layak jika bangsa lingkungan masing-masing memerlukan sistem Indonesia menyatakan dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa manajemen nasional yang secara obyektif dapat memberi pejuang. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dirangkum informasi yang akurat dengan pendekatan hak dan dalam aneka peristiwa di masa lalu mengandung sumber nilai-nilai kewajiban bela negara sebagai tanggung jawab bersama kebesaran dan keluhuran yang harus disimak untuk dikembangkan seluruh komponen bangsa. Prof Muladi (2006), Gubernur dalam menyongsong masa depan. Generasi terdahulu telah Lemhannas periode 2005-2011, saat memberikan membuktikan dirinya rela berkorban kepada bangsa dan negara Ceramah di Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXIX/2006 Indonesia. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Lemhannas RI tanggal 6 Agustus 2006 mengidentifikasi berkembang terus, era masa lalu akan berbeda dengan era masa kini secara nasional bahaya-bahaya yang mengancam antara dan masa depan di mana setiap generasi memerlukan kemampuan lain: Ikatan primordial yang semakin menajam akibat dalam memfungsikan dirinya menurut jamannya sebagai warga globalisasi dan bagi yang tidak dapat menyesuaikan diri negara yang mempunyai nilai-nilai sikap kejuangan untuk akan mencari traditional shelter; Dampak multi- mengantisipasi segala bentuk AGHT menyongsong masa depan dimensional globalisasi dengan meningkatnya ICT yang gemilang. Technology, sehingga sulit mengontrol pengaruh budaya, ideas/ideology, manusia, informasi melewati batas wilayah negara yang tidak jarang berseberangan dengan kepribadian bangsa; Bahaya-bahaya yang diakibatkan 32 33 33
a. Urgensi Karakter Sikap Rela Berkorban 1) Menumbuhkan Kemandirian untuk Berubah dan Maju Salah satu urgensi membangun karakter sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah tumbuhnya kemandirian bangsa dan negara untuk berubah dan maju mengikuti perkembangan jaman. Perubahan peradaban bangsa tidak dapat dihindari, bangsa Indonesia dituntut agar tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang religius, patriotis serta berjiwa kebangsaan berciri berperilaku toleran, gotong royong dan jujur. Era globalisasi telah berdampak pada karakter bangsa yang cenderung semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri dan masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang akhirnya merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan tersebut, pada dasarnya rencana pembangunan nasional menuju tahun 2025 telah memberi arah sesuai dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi yang menggambarkan lingkup sasaran prioritas, di mana terlihat bahwa pendidikan karakter merupakan misi pertama. Pembangunan karakter bangsa bercirikan nilai-nilai moral Pancasila, dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, 34 34 berkembang dinamis, dan berorientasikan kepada IPTEK (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005). 2) Meningkatkan Daya Saing yang Kreatif, Inovatif dan Kompetitif Sejak globalisasi bergulir, pada saat yang sama persaingan bebas telah dimulai yang merupakan pertanda bahwa bangsa kita telah memasuki titik awal dari sebuah kompetisi. Untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan negara yang berdaya saing tinggi, maka sepantasnya dilaksanakan dengan mengandalkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alam melalui IPTEK, sehingga akan meningkatkan produktivitas menuju terciptanya kesejahteraan yang semakin meningkat dan berkelanjutan. Sikap ini sangat urgen untuk meningkatkan daya saing yang kreatif, inovatif dan kompetitif dengan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Peningkatan kemampuan dalam mengadopsi hasil-hasil inovasi menuntut adanya perubahan budaya dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku dalam bidang IPTEK. Untuk memanfaatkan peluang yang terbuka, potensi bangsa dan seluruh komponennya harus meningkatkan kemampuan dalam iklim yang kondusif agar terbangun daya adaptasi, asimilasi, kolaborasi, dan inovasi di masyarakat secara masif dan luas. Kreativitas dan Inovasi yang kompetitif adalah milik semua orang untuk maju dan berkembang, sehingga sikap dan perilaku produktif seharusnya ditanamkan kepada seluruh masyarakat sejak dini untuk mengembangkan budaya terbuka dan dinamis sebagai bagian dari karakter bangsa. Untuk membentuk masyarakat berdaya saing tinggi, diperlukan upaya membangun bangsa sebagai entitas kesadaran spiritual 35
berkembang dinamis, dan berorientasikan kepada IPTEK a. Urgensi Karakter Sikap Rela Berkorban (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005). 1) Menumbuhkan Kemandirian untuk Berubah dan Maju Salah satu urgensi membangun karakter sikap rela 2) Meningkatkan Daya Saing yang Kreatif, Inovatif dan berkorban untuk bangsa dan negara adalah tumbuhnya Kompetitif kemandirian bangsa dan negara untuk berubah dan maju Sejak globalisasi bergulir, pada saat yang sama mengikuti perkembangan jaman. Perubahan peradaban persaingan bebas telah dimulai yang merupakan pertanda bangsa tidak dapat dihindari, bangsa Indonesia dituntut bahwa bangsa kita telah memasuki titik awal dari sebuah agar tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa kompetisi. Untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan yang religius, patriotis serta berjiwa kebangsaan berciri negara yang berdaya saing tinggi, maka sepantasnya berperilaku toleran, gotong royong dan jujur. Era dilaksanakan dengan mengandalkan kompetensi sumber globalisasi telah berdampak pada karakter bangsa yang daya manusia dalam pengelolaan alam melalui IPTEK, cenderung semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sehingga akan meningkatkan produktivitas menuju tercermin dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik terciptanya kesejahteraan yang semakin meningkat dan yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berkelanjutan. Sikap ini sangat urgen untuk meningkatkan berbagai pelosok negeri dan masih terjadinya daya saing yang kreatif, inovatif dan kompetitif dengan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi Peningkatan kemampuan dalam mengadopsi hasil-hasil yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, inovasi menuntut adanya perubahan budaya dalam rangka korupsi yang akhirnya merambah pada semua sektor peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai kehidupan masyarakat. pelaku dalam bidang IPTEK. Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa Untuk memanfaatkan peluang yang terbuka, potensi yang memprihatinkan tersebut, pada dasarnya rencana bangsa dan seluruh komponennya harus meningkatkan pembangunan nasional menuju tahun 2025 telah memberi kemampuan dalam iklim yang kondusif agar terbangun arah sesuai dengan visi pembangunan nasional yakni daya adaptasi, asimilasi, kolaborasi, dan inovasi di Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. Untuk masyarakat secara masif dan luas. Kreativitas dan Inovasi mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi yang menggambarkan lingkup sasaran prioritas, di mana terlihat yang kompetitif adalah milik semua orang untuk maju dan bahwa pendidikan karakter merupakan misi pertama. berkembang, sehingga sikap dan perilaku produktif Pembangunan karakter bangsa bercirikan nilai-nilai moral seharusnya ditanamkan kepada seluruh masyarakat sejak Pancasila, dengan watak dan perilaku manusia dan dini untuk mengembangkan budaya terbuka dan dinamis masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan sebagai bagian dari karakter bangsa. Untuk membentuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, masyarakat berdaya saing tinggi, diperlukan upaya membangun bangsa sebagai entitas kesadaran spiritual bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, 34 35 35
yang ketika bertemu dengan individu-individu yang independen akan menghasilkan entitas yang holistik. b. Strategi Sikap Rela Berkorban 1) Menumbuh Kembangkan Rasa Cinta Karya Anak Bangsa Modernisasi peradaban akibat dari perkembangan IPTEK yang sangat cepat, telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai kehidupan berciri tradisional ke kehidupan berciri modernisasi. Peradaban baru berciri modernisasi telah menimbulkan sikap perilaku untuk memiliki dan menikmati modernisasi itu yang diwarnai dengan berbagai produk internasional berciri teknologi modern. Kekuatan industri berbagai produk dunia berlomba-lomba menguasai pasar global termasuk ke Indonesia yang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Produk-produk impor mulai membanjiri pasar dalam negeri dan menggeser produk lokal di dalam negeri. Untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi yang berdampak luas bagi banjirnya produk-produk impor, perlu sikap menghargai produk dalam negeri, diimbangi dengan kualitas produk. Pada dasarnya karya anak bangsa dalam berbagai bidang keahlian tidak kalah dengan kemampuan luar negeri. Banyak anak bangsa yang berkiprah secara internasional dan juga di dalam negeri yang telah berciri modern. Masalahnya adalah bahwa hasil-hasil riset belum diterapkan secara optimal dan warga negara cenderung berorientasi pada produk luar negeri berdasarkan label (brand) yang sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Saatnya tiap warga negara menghargai karya bangsa sendiri dan mencintai produk dalam negeri, agar kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara melaju lebih cepat. 36 36 2) Menumbuh Kembangkan Sikap Rasa Memiliki (Sense of Belonging) Rasa cinta karya anak bangsa akan tumbuh jika rasa ikut memiliki atas keberhasilan dan kehebatan anak bangsa merupakan kebanggaan tersendiri sebagai bangsa yang berkeadaban tinggi dan sebagai bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa di dunia. Sikap rasa ikut memiliki bukan hanya atas Tanah Air tercinta, tetapi juga atas prestasi anak bangsa yang mencerminkan kecerdasan dan keinginan untuk maju bersama-sama dengan bangsa lainnya. Selalu rela menolong sesama warga, dan mencurahkan keikhlasan tenaga serta pikiran untuk menyelesaikan tugas, hak, dan kewajiban tanpa pamrih untuk maju bersama dengan mengutamakan produksi dalam negeri merupakan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3) Menumbuh Kembangkan Sikap Rasa Kemandirian (Sense of Ownership) Seiring dengan era globalisasi yang telah menciptakan peradaban modern dengan perubahan yang sangat cepat, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia kecuali membangun kemandirian berciri nilai-nilai Pancasila dan berubah untuk maju lebih cepat dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Memotivasi diri untuk memberikan sumbangan karya yang terbaik untuk negara, menjadi kekuatan untuk maju lebih cepat. Bangsa yang mau berubah untuk maju akan mengalahkan bangsa yang tidak mau berubah untuk maju. Dalam melakukan perubahan dan percepatan untuk maju, sikap rasa kemandirian dan mengembangkan sinergi yang saling menguntungkan menjadi sangat penting. Jangan sampai terjadi perubahan dan kemajuan yang cepat, tetapi di sisi lain terjadi ketergantungan yang semakin besar pada 37
yang ketika bertemu dengan individu-individu yang 2) Menumbuh Kembangkan Sikap Rasa Memiliki (Sense independen akan menghasilkan entitas yang holistik. of Belonging) Rasa cinta karya anak bangsa akan tumbuh jika rasa b. Strategi Sikap Rela Berkorban ikut memiliki atas keberhasilan dan kehebatan anak 1) Menumbuh Kembangkan Rasa Cinta Karya Anak bangsa merupakan kebanggaan tersendiri sebagai bangsa Bangsa yang berkeadaban tinggi dan sebagai bangsa yang besar Modernisasi peradaban akibat dari perkembangan di antara bangsa-bangsa di dunia. Sikap rasa ikut memiliki IPTEK yang sangat cepat, telah menimbulkan pergeseran bukan hanya atas Tanah Air tercinta, tetapi juga atas nilai-nilai kehidupan berciri tradisional ke kehidupan berciri prestasi anak bangsa yang mencerminkan kecerdasan dan modernisasi. Peradaban baru berciri modernisasi telah keinginan untuk maju bersama-sama dengan bangsa menimbulkan sikap perilaku untuk memiliki dan menikmati lainnya. Selalu rela menolong sesama warga, dan modernisasi itu yang diwarnai dengan berbagai produk mencurahkan keikhlasan tenaga serta pikiran untuk internasional berciri teknologi modern. Kekuatan industri menyelesaikan tugas, hak, dan kewajiban tanpa pamrih berbagai produk dunia berlomba-lomba menguasai pasar untuk maju bersama dengan mengutamakan produksi global termasuk ke Indonesia yang memiliki potensi pasar dalam negeri merupakan sikap rela berkorban untuk yang sangat besar. Produk-produk impor mulai membanjiri bangsa dan negara. pasar dalam negeri dan menggeser produk lokal di dalam 3) Menumbuh Kembangkan Sikap Rasa Kemandirian negeri. (Sense of Ownership) Untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi Seiring dengan era globalisasi yang telah yang berdampak luas bagi banjirnya produk-produk impor, menciptakan peradaban modern dengan perubahan yang perlu sikap menghargai produk dalam negeri, diimbangi sangat cepat, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia dengan kualitas produk. Pada dasarnya karya anak kecuali membangun kemandirian berciri nilai-nilai bangsa dalam berbagai bidang keahlian tidak kalah Pancasila dan berubah untuk maju lebih cepat dengan dengan kemampuan luar negeri. Banyak anak bangsa sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Memotivasi yang berkiprah secara internasional dan juga di dalam diri untuk memberikan sumbangan karya yang terbaik negeri yang telah berciri modern. Masalahnya adalah untuk negara, menjadi kekuatan untuk maju lebih cepat. bahwa hasil-hasil riset belum diterapkan secara optimal Bangsa yang mau berubah untuk maju akan mengalahkan dan warga negara cenderung berorientasi pada produk bangsa yang tidak mau berubah untuk maju. Dalam luar negeri berdasarkan label (brand) yang sangat melakukan perubahan dan percepatan untuk maju, sikap merugikan bangsa Indonesia sendiri. Saatnya tiap warga rasa kemandirian dan mengembangkan sinergi yang saling negara menghargai karya bangsa sendiri dan mencintai menguntungkan menjadi sangat penting. Jangan sampai produk dalam negeri, agar kemajuan dan kemandirian terjadi perubahan dan kemajuan yang cepat, tetapi di sisi bangsa dan negara melaju lebih cepat. lain terjadi ketergantungan yang semakin besar pada 36 37 37
kekuatan negara lain yang mendominasi globalisasi yang terjadi saat ini. 7. Urgensi dan Strategi Membangun Kemampuan Awal Bela Negara bagi Tiap Warga Negara Kemampuan awal bela negara merupakan kesiapan tiap warga negara dalam melaksanakan upaya pembelaan negara, baik secara psikis maupun secara fisik. Kemampuan awal bela negara secara psikis mencakup jati diri, pengetahuan serta sikap dan perilaku bela negara yang setia kepada Pancasila dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Aktualisasi bela negara merupakan aksi atau kegiatan fisik di lingkungan masing-masing sesuai dengan profesi dan kemampuannya atas dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aktualisasi bela negara pada hakikatnya adalah kegiatan nyata tiap warga negara untuk bersikap dan berbuat meningkatkan daya tahan bangsa dalam berbagai aspek, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek pertahanan keamanan dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. Kemampuan awal bela negara mempunyai spektrum yang sangat luas mencakup pemahaman nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, kemampuan menganalisa bentuk-bentuk AGHT, dan kemampuan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sebagai aktualisasi bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. a. Urgensi Kemampuan Awal Bela Negara 1) Kemampuan Melakukan Analisis AGHT secara Umum Pemahaman dan memiliki nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, dan semangat bela negara mewujudkan cita-cita bangsa perlu kemampuan untuk memahami keunggulan potensi nasional dan kelemahannya dalam pembangunan 38 38 nasional, termasuk potensi kearifan lokal. Dalam proses pembangunan nasional akan dihadapkan kepada berbagai bentuk AGHT, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang perlu dipahami oleh setiap warga negara. Setiap warga negara diharapkan dapat melakukan analisis secara objektif terkait dengan AGHT dalam aspek alamiah seperti: demografi, geografi termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta aspek sosial meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemampuan memahami bentuk-bentuk AGHT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan lingkungan global yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan canggih serta memperhatikan potensi nasional termasuk kearifan lokal diharapkan menjadi modal utama kemampuan awal bela negara tiap warga negara. Dengan kemampuan memahami bentuk-bentuk AGHT yang ada dilingkungannya dan di area publik akan dapat melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Informasi melalui media sosial (medsos) telah memberikan pengaruh yang sangat cepat terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan kemampuan untuk memilah-milah yang bermuatan fitnah, hoax, adu domba, politik praktis dan sebagainya yang kebenarannya diragukan. Data dari sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa aktivitas serangan cyber (cyber crime) meningkat. Beberapa kalangan mengingatkan bahwa serangan cyber juga mulai beralih dari mendapatkan keuntungan ekonomi ke kepentingan politik. Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik lagi menjadi 15 juta identitas. Kementerian Komunikasi dan 39
kekuatan negara lain yang mendominasi globalisasi yang nasional, termasuk potensi kearifan lokal. Dalam proses pembangunan nasional akan dihadapkan kepada berbagai terjadi saat ini. bentuk AGHT, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang perlu dipahami oleh setiap warga 7. Urgensi dan Strategi Membangun Kemampuan Awal Bela Negara bagi Tiap Warga Negara negara. Setiap warga negara diharapkan dapat melakukan analisis secara objektif terkait dengan AGHT dalam aspek Kemampuan awal bela negara merupakan kesiapan tiap warga alamiah seperti: demografi, geografi termasuk sumber negara dalam melaksanakan upaya pembelaan negara, baik secara daya alam dan lingkungan hidup, serta aspek sosial psikis maupun secara fisik. Kemampuan awal bela negara secara meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan psikis mencakup jati diri, pengetahuan serta sikap dan perilaku bela pertahanan keamanan. negara yang setia kepada Pancasila dan rela berkorban demi bangsa Kemampuan memahami bentuk-bentuk AGHT dalam dan negara. Aktualisasi bela negara merupakan aksi atau kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fisik di lingkungan masing-masing sesuai dengan profesi dan memperhatikan lingkungan global yang sangat kemampuannya atas dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK yang sangat cepat bernegara, kesetiaan kepada Pancasila dan rela berkorban untuk dan canggih serta memperhatikan potensi nasional bangsa dan negara. Aktualisasi bela negara pada hakikatnya adalah termasuk kearifan lokal diharapkan menjadi modal utama kegiatan nyata tiap warga negara untuk bersikap dan berbuat kemampuan awal bela negara tiap warga negara. Dengan meningkatkan daya tahan bangsa dalam berbagai aspek, baik aspek kemampuan memahami bentuk-bentuk AGHT yang ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek pertahanan dilingkungannya dan di area publik akan dapat melakukan keamanan dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan Kemampuan awal bela negara mempunyai spektrum yang sangat masing-masing. luas mencakup pemahaman nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa Informasi melalui media sosial (medsos) telah dan bernegara, kemampuan menganalisa bentuk-bentuk AGHT, dan memberikan pengaruh yang sangat cepat terhadap sikap kemampuan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sebagai dan perilaku masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan aktualisasi bela negara dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. kemampuan untuk memilah-milah yang bermuatan fitnah, a. Urgensi Kemampuan Awal Bela Negara hoax, adu domba, politik praktis dan sebagainya yang 1) Kemampuan Melakukan Analisis AGHT secara Umum kebenarannya diragukan. Data dari sejumlah lembaga Pemahaman dan memiliki nilai-nilai dasar bela memperlihatkan bahwa aktivitas serangan cyber (cyber negara yang meliputi rasa cinta tanah air, kesadaran crime) meningkat. Beberapa kalangan mengingatkan berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, bahwa serangan cyber juga mulai beralih dari sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, dan mendapatkan keuntungan ekonomi ke kepentingan politik. semangat bela negara mewujudkan cita-cita bangsa perlu Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, kemampuan untuk memahami keunggulan potensi 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik lagi nasional dan kelemahannya dalam pembangunan menjadi 15 juta identitas. Kementerian Komunikasi dan 38 39 39
Informasi (Kominfo) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia yang masuk dalam target perang cyber, dan Indonesia sebagai sasaran berada di urutan kelima atau keenam (PT. Kompas Cyber Media, 2017). Posisi manusia kerap menjadi titik terlemah karena mereka bisa jadi salah satu sasaran dalam serangan cyber. 2) Kemampuan Melakukan Analisis AGHT secara Khusus di Lingkungan Masing-Masing Salah satu metode untuk melakukan analisis tentang AGHT adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi (analisis) yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dalam suatu program atau kondisi dalam berbagai kepentingan. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960- an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan- perusahaan Fortune 500. Strength/S (kekuatan) yaitu karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan/keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Weakness/W (kelemahan) atau yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun perorangan dibandingkan dengan yang lainnya. Opportunities/O (peluang) yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun perorangan untuk dapat berkembang di kemudian hari. Threats/T (ancaman) yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun perorangan yang dapat menghambat perkembangannya (Newton dan Bristoll, 2014). 40 40 SWOT secara sederhana dapat digunakan setiap orang di lingkungannya berdasarkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk kepentingan Ketahanan Nasional. Jika dikaitkan dengan konsep Ketahanan Nasional, faktor strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) adalah faktor internal ketahanan nasional, sedangkan opportunities (peluang) dan threats (ancaman) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, analisis SWOT juga sering disebut dengan Analisis Internal-Eksternal (Internal- External Analysis) dan Matrik SWOT juga sering dikenal dengan Matrik IE (IE Matrix). Untuk melakukan analisis SWOT, tiap warga negara perlu membuat beberapa pertanyaan dan menjawabnya sendiri seperti contoh- contoh berikut ini: Faktor Strength (kekuatan): apa kelebihan yang dimiliki masing-masing aspek dalam Ketahanan Nasional, apa yang membuat Ketahanan Nasional semakin kuat, keunikan apa yang dimiliki oleh Ketahanan Nasional dan apa yang menyebabkan Ketahanan Nasional kuat dan kokoh, apa yang dilihat atau dirasakan masyarakat sebagai sebagai suatu kelebihan?; Faktor Weakness (kelemahan); apa yang dapat ditingkatkan dalam aspek-aspek Ketahanan Nasional, apa yang harus dihindari oleh masyarakat, faktor apa yang menyebabkan menurunnya aspek-aspek Ketahanan Nasional, apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai kelemahan dari tiap aspek Ketahanan Nasional, dan apa yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak menginginkan Ketahanan Nasional menjadi kuat?; Aspek Opportunities (peluang); kesempatan apa yang dapat dilihat untuk memperkuat aspek-aspek Ketahanan Nasional, perkembangan apa yang sejalan dengan Ketahanan Nasional?; Aspek Threats (ancaman); bentuk 41
Informasi (Kominfo) menyatakan bahwa Indonesia SWOT secara sederhana dapat digunakan setiap orang di lingkungannya berdasarkan aspek ideologi, merupakan salah satu dari 10 besar negara-negara di politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dunia yang masuk dalam target perang cyber, dan untuk kepentingan Ketahanan Nasional. Jika dikaitkan Indonesia sebagai sasaran berada di urutan kelima atau dengan konsep Ketahanan Nasional, faktor strength keenam (PT. Kompas Cyber Media, 2017). Posisi manusia (kekuatan) dan weakness (kelemahan) adalah faktor kerap menjadi titik terlemah karena mereka bisa jadi salah internal ketahanan nasional, sedangkan opportunities satu sasaran dalam serangan cyber. (peluang) dan threats (ancaman) merupakan faktor 2) Kemampuan Melakukan Analisis AGHT secara Khusus eksternal yang mempengaruhi perkembangan Ketahanan di Lingkungan Masing-Masing Nasional. Oleh karena itu, analisis SWOT juga sering Salah satu metode untuk melakukan analisis tentang disebut dengan Analisis Internal-Eksternal (Internal- AGHT adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, External Analysis) dan Matrik SWOT juga sering dikenal Opportunities, dan Threats). Analisis SWOT merupakan dengan Matrik IE (IE Matrix). Untuk melakukan analisis suatu teknik perencanaan strategi (analisis) yang SWOT, tiap warga negara perlu membuat beberapa bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (Strength), pertanyaan dan menjawabnya sendiri seperti contoh- Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan contoh berikut ini: Faktor Strength (kekuatan): apa Ancaman (Threats) dalam suatu program atau kondisi kelebihan yang dimiliki masing-masing aspek dalam dalam berbagai kepentingan. Analisis SWOT pertama kali Ketahanan Nasional, apa yang membuat Ketahanan diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960- Nasional semakin kuat, keunikan apa yang dimiliki oleh an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Ketahanan Nasional dan apa yang menyebabkan Institute yang menggunakan data dari perusahaan- Ketahanan Nasional kuat dan kokoh, apa yang dilihat atau perusahaan Fortune 500. Strength/S (kekuatan) yaitu dirasakan masyarakat sebagai sebagai suatu kelebihan?; karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan Faktor Weakness (kelemahan); apa yang dapat kelebihan/keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. ditingkatkan dalam aspek-aspek Ketahanan Nasional, apa Weakness/W (kelemahan) atau yaitu karakteristik yang yang harus dihindari oleh masyarakat, faktor apa yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun menyebabkan menurunnya aspek-aspek Ketahanan perorangan dibandingkan dengan yang lainnya. Nasional, apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat Opportunities/O (peluang) yaitu peluang yang dapat sebagai kelemahan dari tiap aspek Ketahanan Nasional, dimanfaatkan bagi organisasi ataupun perorangan untuk dan apa yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak dapat berkembang di kemudian hari. Threats/T (ancaman) menginginkan Ketahanan Nasional menjadi kuat?; Aspek yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi Opportunities (peluang); kesempatan apa yang dapat ataupun perorangan yang dapat menghambat dilihat untuk memperkuat aspek-aspek Ketahanan perkembangannya (Newton dan Bristoll, 2014). Nasional, perkembangan apa yang sejalan dengan Ketahanan Nasional?; Aspek Threats (ancaman); bentuk 40 41 41
AGHT yang bagaimana yang melemahkan Ketahanan Nasional, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa dan negara, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi Ketahanan Nasional, adakah perkembangan strategi global yang akan mengancam perkembangan ketahanan nasional? Dalam melakukan analisis bentuk-bentuk AGHT perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Analisis SWOT di antaranya adalah Faktor Internal (Strength dan Weakness) dan Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats). Faktor Internal (Strength dan Weakness) meliputi: sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya (baik yang berhasil maupun yang gagal). Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats) meliputi: tren budaya, sosial politik, perekonomian, perkembangan teknologi, peristiwa- peristiwa yang terjadi dan lingkungan. 3) Membangun Kemampuan Bela Negara Dalam membangun kemampuan bela negara pada aspek Ketahanan Nasional terkait dengan Asta Gatra, sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis yang tumbuh sangat cepat baik dalam lingkup global, regional, maupun nasional. Perkembangan IPTEK dalam membangun Ketahanan Nasional dan menyukseskan pembangunan berpengaruh sangat strategis, sehingga upaya meningkatkan penguasaan teknologi modern untuk membangun daya saing bangsa, dan meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi perlu mendapat perhatian. Kemampuan Bela Negara yang diharapkan adalah kemampuan setiap warga negara secara fisik maupun 42 42 psikis dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Pertahanan Keamanan. b. Strategi Bela Negara sebagai Pengamalan Pancasila 1) Tiap Warga Negara Memiliki Karakter Bela Negara Melalui lingkungan masyarakat yang memiliki karakter bela negara, diharapkan setiap warga negara siap ikut serta membangun Ketahanan Nasional dan menyukseskan pembangunan dengan maju bersama melalui Gerakan Nasional Bela Negara. Untuk mempunyai kemampuan awal bela negara bagi setiap warga negara, bangsa Indonesia perlu memiliki karakter bangsa yang memiliki pemahaman nilai-nilai pembinaan bela negara yang meliputi: Empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), Konsepsi kebangsaan, Integritas moral, Etika dan supremasi hukum, Kearifan lokal, dan Nilai-nilai dasar bela negara. Pada dasarnya, upaya pembelaan negara adalah menciptakan Ketahanan Nasional yang kokoh, kuat dan handal, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek pertahanan keamanan serta menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk itu tiap warga negara perlu mempunyai sikap dan tekad untuk berpartisipasi sebagai wujud dari hak dan kewajiban bela negara sebagai tanggung jawab etik dan moral serta tanggung jawab fungsi dan peran demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan perilaku bela negara sebagai wujud dari tanggung jawab bela negara dari setiap warga negara yang dilandasi oleh sikap etik dan kepribadian moral bangsa, merupakan kekuatan utama dari bangsa 43
AGHT yang bagaimana yang melemahkan Ketahanan psikis dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Nasional, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa Lingkungan Hidup, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan negara, perkembangan teknologi apa yang Budaya, Teknologi, dan Pertahanan Keamanan. menyebabkan ancaman bagi Ketahanan Nasional, adakah perkembangan strategi global yang akan mengancam b. Strategi Bela Negara sebagai Pengamalan Pancasila perkembangan ketahanan nasional? 1) Tiap Warga Negara Memiliki Karakter Bela Negara Dalam melakukan analisis bentuk-bentuk AGHT Melalui lingkungan masyarakat yang memiliki perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi karakter bela negara, diharapkan setiap warga negara siap Analisis SWOT di antaranya adalah Faktor Internal ikut serta membangun Ketahanan Nasional dan (Strength dan Weakness) dan Faktor Eksternal menyukseskan pembangunan dengan maju bersama (Opportunities dan Threats). Faktor Internal (Strength dan melalui Gerakan Nasional Bela Negara. Untuk mempunyai Weakness) meliputi: sumber daya yang dimiliki, keuangan kemampuan awal bela negara bagi setiap warga negara, atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal, dan bangsa Indonesia perlu memiliki karakter bangsa yang pengalaman-pengalaman sebelumnya (baik yang berhasil memiliki pemahaman nilai-nilai pembinaan bela negara maupun yang gagal). Faktor Eksternal (Opportunities dan yang meliputi: Empat konsensus dasar berbangsa dan Threats) meliputi: tren budaya, sosial politik, bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan perekonomian, perkembangan teknologi, peristiwa- Bhinneka Tunggal Ika), Konsepsi kebangsaan, Integritas peristiwa yang terjadi dan lingkungan. moral, Etika dan supremasi hukum, Kearifan lokal, dan 3) Membangun Kemampuan Bela Negara Nilai-nilai dasar bela negara. Dalam membangun kemampuan bela negara pada Pada dasarnya, upaya pembelaan negara adalah aspek Ketahanan Nasional terkait dengan Asta Gatra, menciptakan Ketahanan Nasional yang kokoh, kuat dan sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis handal, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial yang tumbuh sangat cepat baik dalam lingkup global, budaya maupun aspek pertahanan keamanan serta regional, maupun nasional. Perkembangan IPTEK dalam menyukseskan pembangunan nasional menuju membangun Ketahanan Nasional dan menyukseskan terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk itu tiap warga negara pembangunan berpengaruh sangat strategis, sehingga perlu mempunyai sikap dan tekad untuk berpartisipasi upaya meningkatkan penguasaan teknologi modern untuk sebagai wujud dari hak dan kewajiban bela negara sebagai membangun daya saing bangsa, dan meningkatkan tanggung jawab etik dan moral serta tanggung jawab kemampuan dalam mengantisipasi dampak negatif fungsi dan peran demi masa depan bangsa dan negara perkembangan teknologi komunikasi perlu mendapat Indonesia. Sikap dan perilaku bela negara sebagai wujud perhatian. dari tanggung jawab bela negara dari setiap warga negara Kemampuan Bela Negara yang diharapkan adalah yang dilandasi oleh sikap etik dan kepribadian moral kemampuan setiap warga negara secara fisik maupun bangsa, merupakan kekuatan utama dari bangsa 42 43 43
Indonesia dalam membangun karakter bangsa yang mampu membangun Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya. Bela negara dapat dilakukan, baik dalam keadaan damai maupun perang, sesuai dengan kapasitasnya dalam masyarakat. 2) Tiap Warga Negara ikut serta Membangun Ketahanan Nasional Lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya bentuk AGHT yang dapat dibedakan sebagai lingkungan internasional, lingkungan regional dan lingkungan nasional atau dalam negeri. Pandangan lingkungan strategis secara keseluruhan mempunyai kepentingan yang beragam dari berbagai negara yang terkait kepentingannya masing- masing, baik kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Kondisi lingkungan internasional terlihat semakin dinamis akibat meluasnya sistem internasional yang berpengaruh pada instabilitas dunia, meningkatnya revolusi teknologi, berkembangnya masyarakat informasi, meningkatnya interdependensi, serta terjadi erosi kedaulatan dan kekuasaan negara. Kondisi lingkungan regional terutama kawasan Pasifik, Asia Tenggara dan Samudra Hindia yang berhubungan langsung dengan wilayah NKRI, sangat mempengaruhi dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional (Sayidiman, 2015). Kondisi lingkungan nasional ditinjau dari potensi sumber daya nasional terdapat beberapa hal yang merupakan potensi strategis tapi juga merupakan potensi kerawanan seperti: Potensi demografi, dengan penduduk keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika 44 44 dengan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yakni sekitar 1,6 persen per tahun dengan kondisi yang sangat beragam (penyebaran, pendidikan dan budaya), dapat menjadi beban pembangunan jika tidak dikelola dengan baik; Potensi sumber daya alam yang sangat besar, akan semakin berkurang akibat eksploitasi yang tidak terkendali dan akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup; Instabilitas dalam negeri akibat terjadinya berbagai bentuk konflik di masyarakat, dapat berdampak pada guncangan stabilitas politik dan kerawanan pertahanan dan keamanan; Penyembuhan ekonomi yang belum tuntas, dapat meningkatkan tingkat kemiskinan pengangguran; Perkembangan peradaban modern atas pengaruh Iptek, dapat memicu perubahan sikap dan perilaku budaya masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan sosial; Rongrongan terhadap ideologi Pancasila yang terjadi dalam negeri dan pengaruh global yang dilancarkan oleh negara-negara penganut ideologi dunia lainnya dapat menjadi kerawanan serius. 3) Tiap Warga Negara ikut serta dalam Gerakan Nasional Bela Negara Agar potensi bangsa Indonesia berhasil efektif dalam upaya pembelaan negara, diperlukan kesamaan pandang terhadap bentuk-bentuk AGHT dan masing-masing mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap bentuk AGHT. Dengan demikian, setiap warga negara dapat melakukan aktualisasi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya secara efektif dan berdaya guna secara optimal. Menghadapi perubahan dalam era globalisasi yang akan semakin cepat, hanya akan dapat diantisipasi dan diatasi jika seluruh komponen bangsa melakukan upaya bersama dalam hal ini melalui Gerakan Nasional Bela Negara. dan 45
Indonesia dalam membangun karakter bangsa yang dengan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yakni sekitar 1,6 persen per tahun dengan kondisi yang sangat mampu membangun Indonesia untuk mencapai cita-cita beragam (penyebaran, pendidikan dan budaya), dapat luhurnya. Bela negara dapat dilakukan, baik dalam menjadi beban pembangunan jika tidak dikelola dengan keadaan damai maupun perang, sesuai dengan baik; Potensi sumber daya alam yang sangat besar, akan kapasitasnya dalam masyarakat. semakin berkurang akibat eksploitasi yang tidak terkendali 2) Tiap Warga Negara ikut serta Membangun Ketahanan dan akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup; Nasional Instabilitas dalam negeri akibat terjadinya berbagai bentuk Lingkungan strategis yang sangat mempengaruhi konflik di masyarakat, dapat berdampak pada guncangan kondisi ketahanan nasional dalam mengantisipasi stabilitas politik dan kerawanan pertahanan dan berbagai kemungkinan munculnya bentuk AGHT yang keamanan; Penyembuhan ekonomi yang belum tuntas, dapat dibedakan sebagai lingkungan internasional, dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan lingkungan regional dan lingkungan nasional atau dalam pengangguran; Perkembangan peradaban modern atas negeri. Pandangan lingkungan strategis secara pengaruh Iptek, dapat memicu perubahan sikap dan keseluruhan mempunyai kepentingan yang beragam dari perilaku budaya masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai negara yang terkait kepentingannya masing- keresahan sosial; Rongrongan terhadap ideologi Pancasila masing, baik kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial yang terjadi dalam negeri dan pengaruh global yang budaya maupun pertahanan keamanan. Kondisi dilancarkan oleh negara-negara penganut ideologi dunia lingkungan internasional terlihat semakin dinamis akibat lainnya dapat menjadi kerawanan serius. meluasnya sistem internasional yang berpengaruh pada instabilitas dunia, meningkatnya revolusi teknologi, 3) Tiap Warga Negara ikut serta dalam Gerakan Nasional berkembangnya masyarakat informasi, meningkatnya Bela Negara Agar potensi bangsa Indonesia berhasil efektif dalam interdependensi, serta terjadi erosi kedaulatan dan upaya pembelaan negara, diperlukan kesamaan pandang kekuasaan negara. Kondisi lingkungan regional terutama terhadap bentuk-bentuk AGHT dan masing-masing kawasan Pasifik, Asia Tenggara dan Samudra Hindia yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap berhubungan langsung dengan wilayah NKRI, sangat bentuk AGHT. Dengan demikian, setiap warga negara mempengaruhi dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial dapat melakukan aktualisasi bela negara sesuai dengan budaya dan pertahanan keamanan nasional (Sayidiman, profesi dan kemampuannya secara efektif dan berdaya 2015). guna secara optimal. Menghadapi perubahan dalam era Kondisi lingkungan nasional ditinjau dari potensi globalisasi yang akan semakin cepat, hanya akan dapat sumber daya nasional terdapat beberapa hal yang diantisipasi dan diatasi jika seluruh komponen bangsa merupakan potensi strategis tapi juga merupakan potensi melakukan upaya bersama dalam hal ini melalui Gerakan kerawanan seperti: Potensi demografi, dengan penduduk Nasional Bela Negara. keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika 44 45 45
Dampak globalisasi terhadap integritas dan eksistensi NKRI perlu diwaspadai antara lain berbagai isu global seperti perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, ekonomi global, modernisasi sosial budaya dan sebagainya. Strategi Indonesia memasuki era globalisasi dalam upaya mengantisipasi segala bentuk AGHT meletakkan prinsip-prinsip dasar membangun kemampuan awal bela negara sebagai landasan tumbuhnya gerakan nasional bela negara. Di atas prinsip- prinsip dasar untuk membangun kemampuan awal bela negara, bagi setiap warga negara diharapkan akan dapat tumbuh subur aktualisasi bela negara yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain: Menegakkan Hukum yang berkeadilan; Menegakkan Hak Asasi Manusia; Mengembangkan Demokrasi, dan Otonomi Daerah; Meningkatkan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; Pelestarian Lingkungan Hidup. Banyak ragam kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap upaya memperkokoh Ketahanan Nasional. 8. Urgensi dan Strategi Membangun Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur Semangat membangun untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, merupakan sebuah keinsafan akan anugerah kemerdekaan dan keharusan bersatu dalam wadah bangsa dan negara Indonesia, serta tekad untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Sikap dan tekad tiap warga negara dalam melaksanakan upaya pembelaan negara, baik secara psikis maupun secara fisik sangat menentukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa khususnya masyarakat adil dan makmur. Aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 46 46 menjaga, melindungi, memelihara, dan membangun NKRI, dengan semangat yang dilandasi oleh sikap dan tekad juang akan dapat berhasil optimal. Semangat juang untuk bela negara dalam melaksanakan aksi bela negara merupakan prasyarat bagi tiap warga negara untuk berbuat sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. a. Urgensi Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat Adil dan Makmur Semangat dapat diartikan sebagai energi potensial yang sangat penting bagi timbulnya kegiatan atau aktivitas seseorang. Tanpa adanya semangat pada sesorang, praktis akan menunjukkan kelesuan, tidak bergairah dan tidak ada motivasi. Sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh tiap kemenangan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dikenal berbagai semboyan yang menunjukkan semangat tinggi untuk meraih kemenangan. Berbagai semboyan yang muncul saat masa perjuangan, seperti: merdeka atau mati, maju terus pantang mundur, satu hilang dua terbilang, dan sebagainya, menunjukkan semangat yang berkobar dan rela berkorban segalanya termasuk jiwanya yang paling berharga demi untuk bangsa dan negaranya. Semangat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur melalui program pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan, merupakan penentu dalam setiap kegiatan terkait dengan masa depan bangsa dan negara. Dalam era perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan era globalisasi dengan daya saing yang semakin tinggi, dan penuh dengan berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan canggih, hanya mungkin dapat diantisipasi dan diatasi dengan semangat bela negara yang tetap bergelora pada setiap dada bangsa Indonesia. Semangat bela negara menguasai dan menerapkan IPTEK untuk kemajuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan dan memberdayakan potensi Sumber 47
Dampak globalisasi terhadap integritas dan menjaga, melindungi, memelihara, dan membangun NKRI, dengan semangat yang dilandasi oleh sikap dan tekad juang akan dapat eksistensi NKRI perlu diwaspadai antara lain berbagai isu berhasil optimal. Semangat juang untuk bela negara dalam global seperti perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), melaksanakan aksi bela negara merupakan prasyarat bagi tiap warga demokratisasi, ekonomi global, modernisasi sosial budaya negara untuk berbuat sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi dan sebagainya. Strategi Indonesia memasuki era kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. globalisasi dalam upaya mengantisipasi segala bentuk AGHT meletakkan prinsip-prinsip dasar membangun a. Urgensi Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat Adil kemampuan awal bela negara sebagai landasan dan Makmur tumbuhnya gerakan nasional bela negara. Di atas prinsip- Semangat dapat diartikan sebagai energi potensial yang prinsip dasar untuk membangun kemampuan awal bela sangat penting bagi timbulnya kegiatan atau aktivitas negara, bagi setiap warga negara diharapkan akan dapat seseorang. Tanpa adanya semangat pada sesorang, praktis tumbuh subur aktualisasi bela negara yang diwujudkan akan menunjukkan kelesuan, tidak bergairah dan tidak ada dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, motivasi. Sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki semangat berbangsa dan bernegara antara lain: Menegakkan Hukum yang tinggi untuk memperoleh tiap kemenangan. Dalam sejarah yang berkeadilan; Menegakkan Hak Asasi Manusia; perjuangan kemerdekaan dikenal berbagai semboyan yang Mengembangkan Demokrasi, dan Otonomi Daerah; menunjukkan semangat tinggi untuk meraih kemenangan. Meningkatkan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan Berbagai semboyan yang muncul saat masa perjuangan, Kehidupan Bangsa; Pelestarian Lingkungan Hidup. seperti: merdeka atau mati, maju terus pantang mundur, satu Banyak ragam kegiatan yang dapat dilakukan dalam hilang dua terbilang, dan sebagainya, menunjukkan semangat kehidupan sehari-hari yang secara langsung dan tidak yang berkobar dan rela berkorban segalanya termasuk jiwanya langsung berdampak terhadap upaya memperkokoh yang paling berharga demi untuk bangsa dan negaranya. Ketahanan Nasional. Semangat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur melalui program pembangunan nasional dalam 8. Urgensi dan Strategi Membangun Semangat Mewujudkan rangka mengisi kemerdekaan, merupakan penentu dalam setiap Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur kegiatan terkait dengan masa depan bangsa dan negara. Dalam Semangat membangun untuk mewujudkan negara yang era perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan era globalisasi berdaulat, adil dan makmur, merupakan sebuah keinsafan akan dengan daya saing yang semakin tinggi, dan penuh dengan anugerah kemerdekaan dan keharusan bersatu dalam wadah bangsa berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan canggih, dan negara Indonesia, serta tekad untuk menentukan nasib nusa, hanya mungkin dapat diantisipasi dan diatasi dengan semangat bangsa, dan negaranya sendiri. Sikap dan tekad tiap warga negara bela negara yang tetap bergelora pada setiap dada bangsa dalam melaksanakan upaya pembelaan negara, baik secara psikis Indonesia. Semangat bela negara menguasai dan menerapkan maupun secara fisik sangat menentukan dalam mewujudkan cita-cita IPTEK untuk kemajuan bangsa dan negara dalam bangsa khususnya masyarakat adil dan makmur. Aktualisasi nilai-nilai mendayagunakan dan memberdayakan potensi Sumber dasar bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 46 47 47
Kekayaan Alam secara optimal, semakin penting dalam membangun ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan di segala bidang. b. Strategi Membangun Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur Semangat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang berdaulat, adil dan makmur dalam rangka menuju terwujudnya cita-cita nasional, memerlukan strategi untuk mendayagunakan secara optimal potensi SDA dan potensi SDM untuk mencapai sukses dalam tiap kegiatan pembangunan. Potensi SDA dan SDM yang sangat beragam di tiap daerah, mempunyai karakter dan keunggulan tersendiri. Sebagai negara agraris yang terletak di daerah tropika, mempunyai keunggulan-keunggulan, tetapi juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus dipahami secara cermat agar tidak mengalami kegagalan. Komoditas unggulan tiap daerah perlu diketahui berdasarkan karakteristik masing-masing termasuk kondisi lahan, iklim dan sebagainya. Banyak potensi komoditas yang unggul di berbagai daerah seperti kopi, sagu, jagung, kedelai, dan lain-lain, yang mempunyai nilai ekonomis tinggi jika dikelola dengan baik. Potensi SDM berdasarkan nilai-nilai budaya yang berciri lokal, telah berkembang secara turun temurun yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal di satu sisi merupakan nilai-nilai budaya yang berkepribadian, seperti sopan santun, gemah ripah loh jinawi, gotong royong dan sebagainya. Di lain pihak merupakan sikap perilaku dalam mendayagunakan kekayaan alam seperti: subak di Bali, lubuk larangan di Sumatera, dan sebagainya. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang ada secara optimal, memerlukan pendekatan sosial budaya dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal agar proses pembangunan dapat berkembang lebih cepat dan tidak menimbulkan kontra produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 48 48 Sesungguhnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan (adil makmur), untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 9. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya Berikut ini ditampilkan Tabel Nilai-nilai dasar bela negara dan indikatornya berupa sikap perilaku Warga Negara Indonesia yang dapat digunakan sebagai Panduan dalam Implementasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara. Tabel 1.0 Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya NO Nilai Dasar Bela Negara Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: 1. Cinta Tanah Air 1) Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup 2) Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. 3) Menggunakan produk dalam negeri. 4) Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI 5) Menjaga Nama baik bangsa dan negara. 6) Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. 2. Kesadaran Berbangsa 1) Disiplin dan bertanggung jawab dan Bernegara terhadap tugas yang dibebankan. 2) Menghargai dan menghormati Keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan. 3) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. 4) Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. 5) Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. 49
Kekayaan Alam secara optimal, semakin penting dalam Sesungguhnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang membangun ketahanan nasional dan menyukseskan berkeadilan (adil makmur), untuk mencapai tingkat pembangunan di segala bidang. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Strategi Membangun Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur 9. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya Semangat untuk mewujudkan bangsa dan negara yang Berikut ini ditampilkan Tabel Nilai-nilai dasar bela negara dan berdaulat, adil dan makmur dalam rangka menuju terwujudnya indikatornya berupa sikap perilaku Warga Negara Indonesia yang cita-cita nasional, memerlukan strategi untuk mendayagunakan dapat digunakan sebagai Panduan dalam Implementasi Nilai-Nilai secara optimal potensi SDA dan potensi SDM untuk mencapai Dasar Bela Negara. sukses dalam tiap kegiatan pembangunan. Potensi SDA dan SDM yang sangat beragam di tiap daerah, mempunyai karakter Tabel 1.0 Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya dan keunggulan tersendiri. Sebagai negara agraris yang terletak Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: 1) Mencintai, menjaga dan NO Nilai Dasar Bela Negara di daerah tropika, mempunyai keunggulan-keunggulan, tetapi 1. Cinta Tanah Air juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus dipahami melestarikan Lingkungan Hidup 2) Menghargai dan menggunakan secara cermat agar tidak mengalami kegagalan. Komoditas unggulan tiap daerah perlu diketahui berdasarkan karakteristik karya anak bangsa. 3) Menggunakan produk dalam masing-masing termasuk kondisi lahan, iklim dan sebagainya. negeri. Banyak potensi komoditas yang unggul di berbagai daerah 4) Menjaga dan memahami seperti kopi, sagu, jagung, kedelai, dan lain-lain, yang seluruh ruang wilayah NKRI 5) Menjaga Nama baik bangsa mempunyai nilai ekonomis tinggi jika dikelola dengan baik. dan negara. Potensi SDM berdasarkan nilai-nilai budaya yang berciri 6) Mengenal wilayah tanah air lokal, telah berkembang secara turun temurun yang syarat tanpa rasa fanatisme kedaerahan. dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal di satu sisi 1) Disiplin dan bertanggung jawab 2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara merupakan nilai-nilai budaya yang berkepribadian, seperti terhadap tugas yang dibebankan. sopan santun, gemah ripah loh jinawi, gotong royong dan sebagainya. Di lain pihak merupakan sikap perilaku dalam 2) Menghargai dan menghormati Keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan. 3) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. mendayagunakan kekayaan alam seperti: subak di Bali, lubuk larangan di Sumatera, dan sebagainya. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang ada secara optimal, memerlukan pendekatan sosial budaya dengan memperhatikan secara 4) Bangga terhadap bangsa dan sungguh-sungguh kearifan lokal agar proses pembangunan negara sendiri. dapat berkembang lebih cepat dan tidak menimbulkan kontra 5) Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 48 49 49
NO 3. 4. Nilai Dasar Bela Negara Setia kepada Pancasila Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 50 Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: 6) Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 1) Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. 2) Memahami dan Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3) Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat 5) Menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 6) Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. 1) Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. 2) Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan. 3) Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. 4) Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. 5) Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. 50 NO 5. 6. Nilai Dasar Bela Negara Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: 6) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara tanpa pamrih. 1) Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. 2) Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing- masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing. 3) Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. 4) Memiliki Kecerdasan Emosional dan spiritual serta Intelegensi yang tinggi. 5) Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. 6) Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. 1) Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 2) Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat 3) Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Keadilan dan Hak Asasi Manusia 51
Tercermin dalam sikap dan Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: NO Nilai Dasar Bela Negara NO Nilai Dasar Bela Negara perilaku antara lain: 6) Menjalankan hak dan 6) Rela berkorban untuk kewajiban sesuai peraturan kepentingan bangsa dan Negara tanpa pamrih. perundangan yang berlaku. Setia kepada Pancasila 1) Menjalankan kewajiban agama 1) Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. 3. 5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara dan kepercayaan secara baik dan benar. 2) Memahami dan Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam 2) Mempunyai kemampuan kehidupan sehari-hari. memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing- masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing. 3) Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat 5) Menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 3) Senantiasa menjaga 6) Saling membantu dan tolong kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. 4) Memiliki Kecerdasan Emosional dan spiritual serta Intelegensi yang tinggi. 1) Rela menolong sesama warga 4. Rela Berkorban untuk masyarakat yang mengalami Bangsa dan Negara kesulitan tanpa melihat latar 5) Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. belakang sosio-kulturalnya. 2) Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada 6) Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. kepentingan pribadi dan golongan. 3) Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, 1) Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 6. Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur kemajuan bangsa dan negara. 4) Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. 2) Bekerja keras untuk 5) Berpartisipasi aktif dan peduli kesejahteraan diri dan masyarakat dalam pembangunan masyarakat bangsa dan 3) Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Keadilan dan Hak Asasi Manusia negara. 50 51 51
NO Nilai Dasar Bela Negara Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain: 4) Mempraktekkan Clean and Good Governance dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 5) Menerapkan Jiwa, Semangat dan Nilai kejuangan 1945. 6) Memanfaatkan kearifan lokal untuk Kesejahteraan Rakyat. B. KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN 1. Pancasila Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengatakan Pancasila sebagai philosofische groundslag-nya Indonesia merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi Negara Republik Indonesia. Secara garis besar Pancasila mempunyai 4 (empat) kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa. a. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi penyaring bangsa Indonesia dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasarnya. Secara historis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat kita runut dari beberapa peristiwa penting sebagai fakta sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 - 31 Mei 1945, pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, penyusunan "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945, sampai disahkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 52 52 Agustus 1945 yang secara yuridis-formal menetapkan dan memberlakukan rumusan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, sebagai berikut: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Pancasila sebagai dasar negara bersifat hierarkis- piramidal, yang merupakan satu kesatuan utuh tanpa boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antarsila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai sebagaimana nampak pada gambar berikut. 53
Agustus 1945 yang secara yuridis-formal menetapkan dan Tercermin dalam sikap dan NO Nilai Dasar Bela Negara perilaku antara lain: memberlakukan rumusan Pancasila sebagaimana tertuang di 4) Mempraktekkan Clean and dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, sebagai Good Governance dalam berikut: bermasyarakat berbangsa dan bernegara. "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" 5) Menerapkan Jiwa, Semangat dan Nilai kejuangan 1945. untuk memajukan kesejahteraan 6) Memanfaatkan kearifan lokal untuk Kesejahteraan Rakyat. B. KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN 1. Pancasila oleh hikmat kebijaksanaan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengatakan Pancasila sebagai philosofische groundslag-nya Indonesia merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bersifat hierarkis- Secara garis besar Pancasila mempunyai 4 (empat) kedudukan dan piramidal, yang merupakan satu kesatuan utuh tanpa boleh fungsi, antara lain sebagai dasar negara republik Indonesia, ideologi dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antarsila dalam Pancasila nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu saling menjiwai dan dijiwai sebagaimana nampak pada gambar bangsa. berikut. a. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi penyaring bangsa Indonesia dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasarnya. Secara historis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat kita runut dari beberapa peristiwa penting sebagai fakta sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 - 31 Mei 1945, pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, penyusunan "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945, sampai disahkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 52 53 53
Gambar di atas menunjukkan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan fondasi dalam hierarki, hal tersebut menunjukkan sila pertama Pancasila menjiwai sila kedua sampai kelima. Sebaliknya, sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dijiwai oleh sila keempat sampai dengan sila pertama. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Berdasarkan peraturan tersebut, Pancasila berposisi sebagai dasar negara, termasuk di dalamnya menjadi dasar pengaturan pemerintahan negara. Pancasila merupakan cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib hukum, selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat metayuridis yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tergambar pada piramida berikut. Berdasarkan gambar di atas, Pancasila tidak ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, karena Pancasila harus menjiwai setiap produk hukum yang ada di 54 54 Indonesia. Implikasinya, Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan tidak dapat diubah. b. Pancasila sebagai Ideologi Nasional Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat-istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan arah dan tujuan guna melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional. Oleh karena itu, Pancasila mampu mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ir. Soekarno mengatakan, "Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, Kristen, dengan cara yang berkeadaban, yakni hormat-menghormati satu sama lain" (Naskah pidato 1 Juni 1945). Prinsip ini mendudukkan peran agama sebagai sentral kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai dimensi, privat maupun publik. Prinsip kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara operasional memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa persatuan terbentuk melalui pembangunan hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Prinsip keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Prinsip kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas perlu dihilangkan dari Indonesia. 55
Gambar di atas menunjukkan bahwa sila "Ketuhanan Yang Indonesia. Implikasinya, Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Maha Esa" merupakan fondasi dalam hierarki, hal tersebut menunjukkan sila pertama Pancasila menjiwai sila kedua b. Pancasila sebagai Ideologi Nasional sampai kelima. Sebaliknya, sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil Seluruh Rakyat Indonesia" dijiwai oleh sila keempat sampai kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat-istiadat, serta agama dan dengan sila pertama. keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila merupakan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa menentukan arah dan tujuan guna melangsungkan dan "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum mengembangkan hidup dan kehidupan nasional. Oleh karena negara". Berdasarkan peraturan tersebut, Pancasila berposisi itu, Pancasila mampu mengakomodir seluruh aktivitas sebagai dasar negara, termasuk di dalamnya menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. pengaturan pemerintahan negara. Prinsip pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang Pancasila merupakan cita-cita hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi menghendaki terciptanya tertib hukum, selaras dengan harapan keagamaan. Ir. Soekarno mengatakan, "Marilah kita amalkan, dan cita-cita masyarakat. Sebagai sumber dari segala sumber jalankan agama, baik Islam, Kristen, dengan cara yang hukum, Pancasila bersifat metayuridis yang mendasari seluruh berkeadaban, yakni hormat-menghormati satu sama lain" peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Naskah pidato 1 Juni 1945). Prinsip ini mendudukkan peran sebagaimana tergambar pada piramida berikut. agama sebagai sentral kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai dimensi, privat maupun publik. Prinsip kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara operasional memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa persatuan terbentuk melalui pembangunan hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Prinsip keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Prinsip kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap Berdasarkan gambar di atas, Pancasila tidak ditempatkan kelompok-kelompok minoritas perlu dihilangkan dari Indonesia. dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, karena Pancasila harus menjiwai setiap produk hukum yang ada di 54 55 55
Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai tiga dimensi nilai (Oesman dan Alfian, 1991), antara lain: 1) Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai objektif yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. 2) Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. 3) Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai- nilai yang terkandung di dalamnya. c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan, sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai visi kebangsaan Indonesia yang bersumber dari dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik pada setiap pribadi bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dilestarikan, dijunjung tinggi, dan tetap dipertahankan sebagai jati diri oleh seluruh komponen bangsa. 56 56 Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma- norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku (Darmodihardjo dkk, 1981). Latif (2012) menjelaskan pokok-pokok ajaran moralitas Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas (bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama kedalam ruang privat/komunitas. Hal mana tercermin dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Negara berdasarkan Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga bukan merupakan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Indonesia dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama dan keyakinan, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ikut 57
Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai tiga dimensi Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila nilai (Oesman dan Alfian, 1991), antara lain: merupakan falsafah hidup bangsa, sehingga dalam menjalani 1) Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma- dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan nilai-nilai objektif yang hidup dalam masyarakat santun, dan norma-norma hukum yang berlaku (Darmodihardjo Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam dkk, 1981). kehidupan nyata sehari-hari dalam kaitannya dengan Latif (2012) menjelaskan pokok-pokok ajaran moralitas kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara. bernegara. Pertama, nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan 2) Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin spiritualitas (bersifat vertikal-transendental) dianggap penting dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukan berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila negara sekuler yang memisahkan "agama" dan "negara" dan mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga berpretensi untuk menyudutkan peran agama kedalam ruang menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu privat/komunitas. Hal mana tercermin dalam Pasal 29 Ayat 1 menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. UUD NRI 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 3) Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau Esa". Negara berdasarkan Pancasila diharapkan dapat kekuatan yang merangsang masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai- sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik nilai yang terkandung di dalamnya. yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat yang c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia bersamaan, Indonesia juga bukan merupakan "negara agama", Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja Indonesia dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama dan dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan, keyakinan, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengambil sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dalam jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan perubahan semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan zaman. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai visi politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama yang bertujuan kebangsaan Indonesia yang bersumber dari dasar pikiran dan mulia bagi kemanusiaan. gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik pada Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber setiap pribadi bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai yang dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia terkandung di dalamnya harus dilestarikan, dijunjung tinggi, dan (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen tetap dipertahankan sebagai jati diri oleh seluruh komponen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. bangsa. Prinsip kebangsaan mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ikut 56 57 57
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan jalan eksternalisasi dalam pengembangan prinsip kebangsaan. Sedangkan jalan internalisasi, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak dasar warga dan penduduk Indonesia. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu bahkan mendahului Universal Declaration of Human Rights yang baru dideklarasikan pada 1948. Ketiga, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Melalui nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut, Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan melalui slogan "Bhinneka Tunggal Ika". Pada satu sisi, ada wawasan kosmopolitan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), UUD NRI Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Pada sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja untuk mempertemukan keberagaman masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi 58 58 keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Pada khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif "etnosimbolis" (ethnosymbolist), yang memadukan antara perspektif "modernis" (modernist) yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif "primordialis" (primordialist) dan "perenialis" (perennialist) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah mufakat". Pada prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Gagasan demokrasi permusyawaratan "ala Indonesia" yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model "demokrasi deliberatif" (deliberative democracy), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga ada kesejajarannya dengan konsep "sosial-demokrasi". Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Pada satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu 59
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Pada khazanah teori kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia merupakan jalan eksternalisasi dalam pengembangan prinsip menyerupai perspektif "etnosimbolis" (ethnosymbolist), yang kebangsaan. Sedangkan jalan internalisasi, bangsa Indonesia memadukan antara perspektif "modernis" (modernist) yang mengakui dan memuliakan hak dasar warga dan penduduk menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan Indonesia. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan perspektif "primordialis" (primordialist) dan "perenialis" universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa (perennialist) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu bahkan dalam kebangsaan. mendahului Universal Declaration of Human Rights yang baru Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai dideklarasikan pada 1948. serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus Ketiga, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih Pada visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh jauh. Melalui nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut, kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan "musyawarah mufakat". konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam Pada prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte keragaman, dan keragaman dalam persatuan melalui slogan oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas "Bhinneka Tunggal Ika". elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin Pada satu sisi, ada wawasan kosmopolitan yang berusaha oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya mencari titik temu dari segala kebhinnekaan yang rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), UUD NRI bulu. Gagasan demokrasi permusyawaratan "ala Indonesia" Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan kenegaraan lainnya. Pada sisi lain, ada wawasan pluralisme demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka sebagai model "demokrasi deliberatif" (deliberative democracy), perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan juga ada kesejajarannya dengan konsep "sosial-demokrasi". tradisi budaya. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu kebangsaan yang kuat, bukan saja untuk mempertemukan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keberagaman masyarakat dalam kebaruan komunitas politik keadilan sosial. Pada satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi 58 59 59
harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Pada sisi lain, autentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam peri kehidupan kebangsaan. Visi keadilan sosial menurut Pancasila menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (coopetition) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial. d. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pengertian ini dipandang sebagai hasil konsensus/kesepakatan yang telah mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asas nya Indonesia merdeka, mengenai cita-cita dan tujuan bernegara Indonesia, serta fondasi kebangsaan yang diharapkan dapat menjelma dalam kehidupan masyarakat, masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. 60 60 Secara eksplisit Bung Karno menjelaskan bahwa golongan kebangsaan (nasionalis) dan golongan Islam, semuanya telah bermufakat bahwa semua yang bersidang bukan bertujuan mendirikan negara Indonesia merdeka untuk satu orang, bukan pula untuk satu golongan, namun "semua untuk semua". Konsep kebangsaan yang diajukan oleh Bung Karno, bukanlah konsep kebangsaan yang sempit (etnonasionalisme) yang mengarah pada "chauvinisme", melainkan satu "nationale staat" yang lebih luas. Dalam perspektif budaya, lokalitas yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak serta merta dilebur jadi satu menjadi suatu identitas baru, namun tetap dijaga, dilestarikan, dan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak semua bangsa di dunia ini memilikinya. Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, atau agama apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan itu dapat diperkuat dengan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif (Latif, 2012). 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun berbeda dari sisi bentuk, namun fungsinya tetap sama, yakni sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Inggris misalnya, termasuk dalam kategori negara konstitusional, sekalipun tidak memiliki konstitusi tertulis. Di Indonesia, posisi UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis 61
harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Pada Secara eksplisit Bung Karno menjelaskan bahwa golongan kebangsaan (nasionalis) dan golongan Islam, semuanya telah sisi lain, autentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar bermufakat bahwa semua yang bersidang bukan bertujuan dari perwujudan keadilan sosial dalam peri kehidupan mendirikan negara Indonesia merdeka untuk satu orang, bukan kebangsaan. Visi keadilan sosial menurut Pancasila pula untuk satu golongan, namun "semua untuk semua". Konsep menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan kebangsaan yang diajukan oleh Bung Karno, bukanlah konsep jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia kebangsaan yang sempit (etnonasionalisme) yang mengarah sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan pada "chauvinisme", melainkan satu "nationale staat" yang lebih peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam luas. Dalam perspektif budaya, lokalitas yang hidup dan negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. berkembang di Indonesia tidak serta merta dilebur jadi satu menjadi suatu identitas baru, namun tetap dijaga, dilestarikan, Pada suasana kehidupan sosial-perekonomian yang dan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak semua ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi bangsa di dunia ini memilikinya. diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (coopetition) Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. atau agama apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pelaku ekonomi itu dapat diperkuat dengan budaya gotong-royong dalam diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu mengembangkan pendidikan kewargaan multikulturalisme yang (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta dan non-diskriminatif (Latif, 2012). penyediaan jaminan sosial. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pengertian ini a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis dipandang sebagai hasil konsensus/kesepakatan yang telah Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asas nya berbeda dari sisi bentuk, namun fungsinya tetap sama, yakni Indonesia merdeka, mengenai cita-cita dan tujuan bernegara sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Inggris misalnya, Indonesia, serta fondasi kebangsaan yang diharapkan dapat termasuk dalam kategori negara konstitusional, sekalipun tidak menjelma dalam kehidupan masyarakat, masa lalu, saat ini dan memiliki konstitusi tertulis. Di Indonesia, posisi UUD NRI Tahun masa yang akan datang. 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis 60 61 61
(konstitusi negara), yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Indonesia, sekalipun merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan (Portugis, Belanda (VOC), sampai Jepang), namun konstitusi Indonesia tidaklah diberikan atau dihadiahkan oleh penjajah, melainkan dibentuk oleh badan pembuat konstitusi (Konstituante). Konstituante umumnya dibentuk berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan umum. Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan bahwa konstituante dapat dibentuk tidak melalui hasil pemilihan umum, seperti PPKI yang menyusun UUD NRI Tahun 1945 (Kusnardi dan Ibrahim, 1983). PPKI sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mempunyai tiga agenda, yakni; menetapkan dasar negara, menyusun Undang- Undang Dasar, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan bukti konkret bahwa UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dan disahkan oleh badan pembuat konstitusi (konstituante). Keunggulan konstitusi (UUD) dibentuk oleh badan pembuat konstitusi yang berasal dari rakyat (yang ingin merdeka) adalah produk yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan sekaligus harapan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa konstitusi haruslah mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyatnya, sehingga lebih orisinal. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik (Wahyono, 1986), antara lain: 1) Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara. 2) Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. 3) Mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga 62 62 kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk dimana saja berada. 4) Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. 5) Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya. UUD sebagai hukum dasar tertulis mesti bersifat umum dan abstrak, hal ini merupakan hakikat dari hukum dasar yang hanya berisi aturan-aturan pokok. Adapun penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Namun demikian, meskipun UUD bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, 2006). UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal- pasal (Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV). Bagian "Pembukaan" merupakan pokok pikiran sebagai dasar pembentukan NKRI diuraikan ke dalam empat alinea yang mengandung sejumlah makna yang padat, mendalam, dan universal sekaligus menunjukkan dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Alinea I merupakan spirit, motivasi, dan pembenaran atas hak bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, karena penjajahan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kandungan nilai ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, namun berlaku pula bagi bangsa-bangsa lain yang ada di dunia yang menolak penjajahan. Alinea II melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, karena itu secara tegas bahwa 63
(konstitusi negara), yakni dokumen yang berisi aturan-aturan kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk dimana saja berada. dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber 4) Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di perundang-undangan yang ada. bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Indonesia, sekalipun merupakan negara yang pernah Dasar. mengalami masa penjajahan (Portugis, Belanda (VOC), sampai 5) Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum Jepang), namun konstitusi Indonesia tidaklah diberikan atau dan peraturan perundangan di bawahnya. dihadiahkan oleh penjajah, melainkan dibentuk oleh badan pembuat konstitusi (Konstituante). Konstituante umumnya UUD sebagai hukum dasar tertulis mesti bersifat umum dibentuk berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan umum. dan abstrak, hal ini merupakan hakikat dari hukum dasar yang Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan bahwa hanya berisi aturan-aturan pokok. Adapun penjelasannya akan konstituante dapat dibentuk tidak melalui hasil pemilihan umum, diuraikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan seperti PPKI yang menyusun UUD NRI Tahun 1945 (Kusnardi yang ada di bawahnya. Namun demikian, meskipun UUD dan Ibrahim, 1983). PPKI sebagai badan yang bertugas bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mempunyai tiga yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara agenda, yakni; menetapkan dasar negara, menyusun Undang- sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, Undang Dasar, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. 2006). Adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal- merupakan bukti konkret bahwa UUD NRI Tahun 1945 dibentuk pasal (Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen dan disahkan oleh badan pembuat konstitusi (konstituante). ke-IV). Bagian "Pembukaan" merupakan pokok pikiran sebagai Keunggulan konstitusi (UUD) dibentuk oleh badan dasar pembentukan NKRI diuraikan ke dalam empat alinea yang pembuat konstitusi yang berasal dari rakyat (yang ingin mengandung sejumlah makna yang padat, mendalam, dan merdeka) adalah produk yang dihasilkan benar-benar selaras universal sekaligus menunjukkan dasar filsafat negara dengan kebutuhan sekaligus harapan yang ada pada Indonesia merdeka. masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana telah Alinea I merupakan spirit, motivasi, dan pembenaran atas dikemukakan, bahwa konstitusi haruslah mencerminkan hak bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang kehendak dan kepentingan rakyatnya, sehingga lebih orisinal. merdeka, karena penjajahan merupakan pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kandungan nilai ini tidak Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik (Wahyono, hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, namun berlaku pula bagi 1986), antara lain: bangsa-bangsa lain yang ada di dunia yang menolak 1) Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah penjajahan. negara. Alinea II melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia 2) Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. mencapai kemerdekaan, karena itu secara tegas bahwa 3) Mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga 62 63 63
kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah "pemberian" namun merupakan "hasil" perjuangan dengan penuh pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, alinea II menunjukkan cita-cita/harapan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan, sebagaimana tampak pada kata "bersatu, berdaulat, adil, dan makmur". Alinea III menunjukkan bahwa lahirnya bangsa Indonesia bukanlah semata hasil perjuangan fisik rakyat semata, melainkan juga kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ini semakin menunjukkan bahwa bangsa merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral spiritual keagamaan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya adalah "lemah" tanpa kehadiran Tuhan, bangsa ini tidak berpegangan pada paham materialistis yang menempatkan segalanya atas usaha manusia sendiri, namun berpegangan pada paham religiusitas yang mengakui bahwa manusia tidak berarti apa-apa tanpa ada bantuan Tuhan. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa menyeimbangkan aspek material dengan aspek spiritualitas. Alinea IV menggambarkan visi kebangsaan dan jati diri Indonesia sebagai negara hukum. Kesatu, visi kebangsaan Indonesia, antara lain; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, jati diri Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional tersirat dalam pernyataan bahwa "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Bagian "Pasal-Pasal" merupakan penerjemahan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung pada bagian 64 64 "Pembukaan", karena itu pasal-pasal yang ada amat berkaitan erat dengan nilai dan makna yang terkandung dalam pembukaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. UUD yang saat ini berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, terdiri dari 37 pasal yang secara umum menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan negara, susunan organisasi negara, kekuasaan pemerintahan negara, mekanisme pemilihan struktur organisasi negara, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, serta perubahan UUD. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari sisi konten maupun konteksnya, yakni sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, kembali lagi pada UUD NRI Tahun 1945, sampai pada amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke I, II, III, dan IV yang secara berangsur terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu keniscayaan, dikarenakan konstitusi harus mampu menyesuaikan dengan dinamika, tantangan, kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara historis, berlakunya konstitusi di Indonesia adalah sejak ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada saat itu, konstitusi masih sangat jauh dari harapan, karena dibentuk dan disusun dalam waktu yang relatif singkat. UUD NRI Tahun 1945 hanya bertahan empat tahun sejak disahkan, yakni dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya, konstitusi Indonesia berubah dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD RIS muncul berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag 65
kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah "pemberian" namun "Pembukaan", karena itu pasal-pasal yang ada amat berkaitan erat dengan nilai dan makna yang terkandung dalam merupakan "hasil" perjuangan dengan penuh pengorbanan dari pembukaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. UUD seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, alinea II menunjukkan yang saat ini berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 amandemen cita-cita/harapan bangsa Indonesia setelah lepas dari ke-IV, terdiri dari 37 pasal yang secara umum menjelaskan penjajahan, sebagaimana tampak pada kata "bersatu, tentang bentuk dan kedaulatan negara, susunan organisasi berdaulat, adil, dan makmur". negara, kekuasaan pemerintahan negara, mekanisme Alinea III menunjukkan bahwa lahirnya bangsa Indonesia pemilihan struktur organisasi negara, wilayah negara, warga bukanlah semata hasil perjuangan fisik rakyat semata, negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan melainkan juga kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ini dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, semakin menunjukkan bahwa bangsa merupakan bangsa yang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, menjunjung tinggi nilai moral spiritual keagamaan. Bangsa bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, serta Indonesia mengakui bahwa dirinya adalah "lemah" tanpa perubahan UUD. kehadiran Tuhan, bangsa ini tidak berpegangan pada paham UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali materialistis yang menempatkan segalanya atas usaha manusia perubahan, baik dari sisi konten maupun konteksnya, yakni sendiri, namun berpegangan pada paham religiusitas yang sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, mengakui bahwa manusia tidak berarti apa-apa tanpa ada kembali lagi pada UUD NRI Tahun 1945, sampai pada bantuan Tuhan. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita harus amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke I, II, III, dan IV yang senantiasa menyeimbangkan aspek material dengan aspek secara berangsur terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan spiritualitas. 2002. Perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu Alinea IV menggambarkan visi kebangsaan dan jati diri keniscayaan, dikarenakan konstitusi harus mampu Indonesia sebagai negara hukum. Kesatu, visi kebangsaan menyesuaikan dengan dinamika, tantangan, kebutuhan dan Indonesia, antara lain; (1) melindungi segenap bangsa perkembangan zaman. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan Secara historis, berlakunya konstitusi di Indonesia adalah kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, sejak ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Agustus 1945 oleh PPKI. Pada saat itu, konstitusi masih sangat kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, jauh dari harapan, karena dibentuk dan disusun dalam waktu jati diri Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi yang relatif singkat. UUD NRI Tahun 1945 hanya bertahan konstitusional tersirat dalam pernyataan bahwa "...maka empat tahun sejak disahkan, yakni dari tanggal 18 Agustus disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya, konstitusi Indonesia suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu berubah dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi Undang-Undang susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD RIS muncul rakyat". berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Bagian "Pasal-Pasal" merupakan penerjemahan dari Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag pokok-pokok pikiran yang terkandung pada bagian 64 65 65
Belanda, yang pada intinya menghasilkan tiga buah persetujuan, yakni; (1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Tutik, 2006). Konsekuensinya, bentuk negara Indonesia pun mengalami perubahan, yakni dari negara kesatuan menjadi negara Serikat (federal). Akan tetapi, UUD RIS ini tidak berumur panjang, diundangkan tanggal 27 Desember 1945, UUD RIS berakhir pada 17 Agustus 1950. Pendeknya usia konstitusi ini, karena dipandang bahwa isi dan ketentuan yang diatur dalam UUD RIS tidak berakar dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, yang puncaknya berupa tuntutan untuk kembali ke UUD NRI Tahun 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD sementara yang pada intinya ingin mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, oleh karena sifatnya yang masih "sementara", maka melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah "Kembali pada UUD NRI Tahun 1945". Dikembalikannya konstitusi Indonesia pada UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan keadaan negara pada saat itu sedang genting, terutama ketika benih-benih perpecahan sudah mulai muncul ke permukaan sebagai ekses dari berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi federal. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945, berlaku lama tanpa mengalami perubahan/pergantian. Kondisi tersebut berubah, tatkala terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menilai adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan Presiden Soeharto kala itu. Desakan agar Presiden Soeharto mundur, dibarengi dengan desakan untuk 66 66 melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen untuk yang pertama kalinya. Namun, karena dipandang oleh para anggota MPR amandemen I belum merepresentasikan harapan-harapan masyarakat, maka amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilanjutkan secara berangsur pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Dilihat dari prosedur perubahannya, maka UUD NRI Tahun 1945 menganut tradisi seperti yang dikembangkan di Amerika Serikat, yakni perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, sekalipun UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat perubahan, namun perubahan tersebut tidak lantas menghilangkan naskah asli Undang-Undang Dasar. Perubahan-perubahan yang mengakomodir kebutuhan zaman dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap naskah asli. b. UUD NRI Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara eksplisit, tata urutan perundang- undangan dijelaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang secara hierarkis terdiri atas; UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Riyanto (2006) menjelaskan bahwa berpangkal pada 67
Belanda, yang pada intinya menghasilkan tiga buah melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Pada tahun 1999, persetujuan, yakni; (1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia untuk yang pertama kalinya. Namun, karena dipandang oleh Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat para anggota MPR amandemen I belum merepresentasikan dengan Kerajaan Belanda (Tutik, 2006). Konsekuensinya, harapan-harapan masyarakat, maka amandemen terhadap bentuk negara Indonesia pun mengalami perubahan, yakni dari UUD NRI Tahun 1945 dilanjutkan secara berangsur pada tahun negara kesatuan menjadi negara Serikat (federal). 2000, 2001, dan 2002. Akan tetapi, UUD RIS ini tidak berumur panjang, Dilihat dari prosedur perubahannya, maka UUD NRI Tahun diundangkan tanggal 27 Desember 1945, UUD RIS berakhir 1945 menganut tradisi seperti yang dikembangkan di Amerika pada 17 Agustus 1950. Pendeknya usia konstitusi ini, karena Serikat, yakni perubahan konstitusi melalui naskah yang dipandang bahwa isi dan ketentuan yang diatur dalam UUD RIS terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen tidak berakar dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya (Asshiddiqie, melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda yang ingin 2006). Dengan demikian, sekalipun UUD NRI Tahun 1945 telah kembali menjajah Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari mengalami empat perubahan, namun perubahan tersebut tidak berbagai pihak, yang puncaknya berupa tuntutan untuk kembali lantas menghilangkan naskah asli Undang-Undang Dasar. ke UUD NRI Tahun 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut, Perubahan-perubahan yang mengakomodir kebutuhan zaman maka pada tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD sementara dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum yang pada intinya ingin mengembalikan bentuk negara tambahan terhadap naskah asli. Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, oleh karena sifatnya yang masih "sementara", maka melalui Dekrit b. UUD NRI Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang- Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1959 yang Undangan di Indonesia salah satu isinya adalah "Kembali pada UUD NRI Tahun 1945". UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum Dikembalikannya konstitusi Indonesia pada UUD NRI Tahun dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 1945, dikarenakan keadaan negara pada saat itu sedang Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang- genting, terutama ketika benih-benih perpecahan sudah mulai undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan muncul ke permukaan sebagai ekses dari berubahnya bentuk Perundang-Undangan. Secara eksplisit, tata urutan perundang- negara kesatuan menjadi federal. Sejak dikeluarkannya Dekrit undangan dijelaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang Presiden, maka konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI secara hierarkis terdiri atas; UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Tahun 1945, berlaku lama tanpa mengalami Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan perubahan/pergantian. Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kondisi tersebut berubah, tatkala terjadi gerakan reformasi Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan pada tahun 1998 yang menilai adanya berbagai penyimpangan Daerah Kabupaten/Kota. yang dilakukan Presiden Soeharto kala itu. Desakan agar Riyanto (2006) menjelaskan bahwa berpangkal pada Presiden Soeharto mundur, dibarengi dengan desakan untuk 66 67 67
prinsip pertingkatan hukum, secara teoritik-akademik pertingkatan hukum yang mencerminkan tertib hukum dalam segi produk hukum atau wadahnya ialah: 1) Hukum dasar, yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya dapat Undang-Undang Dasar atau Garis Besar Haluan Negara. 2) Peraturan perundang-undangan yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah (pelaksana), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan seterusnya. Pendapat di atas selaras dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai "hukum dasar" adalah berfungsi sebagai norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. Kaitan dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum, Wahyono (1989) menjelaskan bahwa UUD suatu negara selain merupakan dasar daripada semua peraturan (tertulis) yang ada (Grundnorm), maka ia merupakan pula sumber (mengalirnya) peraturan perundangan terutama apabila kita lihat dari segi materi yang diatur. Dalam konteks hukum tata negara, UUD merupakan hukum dasar yang padanya termaktub sekumpulan peraturan mengenai susunan negara dan pemerintahannya, serta menentukan bahkan membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah. Di samping itu, UUD juga disusun untuk memberikan jaminan bagi hak-hak utama rakyat, hingga rakyatnya merasa aman dan damai dibawah perlindungan hukum (Riyanto, 2006). Kandungan Undang-Undang Dasar itu bersifat umum dan 68 68 harus diterjemahkan secara lebih lanjut dan operasional melalui undang-undang atau peraturan lain yang ada di bawahnya, maka kedudukan Undang-Undang Dasar bukanlah hasil kodifikasi hukum karena hanya sebagian saja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, selebihnya diatur oleh undang- undang biasa, kebiasaan, dan konvensi. c. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Alat Kontrol terhadap Penyelenggaraan Negara Setiap negara yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan-tujuannya itu, diperlukan seperangkat organ (badan) yang berfungsi menjalankan tugas ketatanegaraan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk negara dan pemerintahannya, susunan organisasi negara, kelembagaan negara, beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya dalam menjalankan pemerintahan negara berdasarkan harapan, kebutuhan dan kehendak masyarakat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara selanjutnya dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, hukum (konstitusi) menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (termasuk penyelenggara negara). Selain itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Penyelenggara negara oleh karena itu harus senantiasa bersandar pada aturan hukum yang ada, bukan pada jenjang kekuasaan yang diraihnya. Sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami empat perubahan, yang secara berturut-turut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya perubahan ini dilakukan setidaknya karena tiga hal. 69
prinsip pertingkatan hukum, secara teoritik-akademik harus diterjemahkan secara lebih lanjut dan operasional melalui undang-undang atau peraturan lain yang ada di bawahnya, pertingkatan hukum yang mencerminkan tertib hukum dalam maka kedudukan Undang-Undang Dasar bukanlah hasil segi produk hukum atau wadahnya ialah: kodifikasi hukum karena hanya sebagian saja yang ditetapkan 1) Hukum dasar, yang wadahnya atau produk hukumnya dalam Undang-Undang Dasar, selebihnya diatur oleh undang- berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang undang biasa, kebiasaan, dan konvensi. isinya dapat Undang-Undang Dasar atau Garis Besar Haluan Negara. c. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Alat Kontrol terhadap 2) Peraturan perundang-undangan yang wadahnya atau Penyelenggaraan Negara produk hukumnya berupa Undang-undang atau Peraturan Setiap negara yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai Pemerintah (pelaksana), Keputusan Presiden, Keputusan tujuan-tujuannya itu, diperlukan seperangkat organ (badan) Menteri, dan seterusnya. yang berfungsi menjalankan tugas ketatanegaraan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan Pendapat di atas selaras dengan penjelasan Pasal 3 UU negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun negara dan pemerintahannya, susunan organisasi negara, 1945 sebagai "hukum dasar" adalah berfungsi sebagai norma kelembagaan negara, beserta kewenangan-kewenangan yang dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang melekat padanya dalam menjalankan pemerintahan negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan berdasarkan harapan, kebutuhan dan kehendak masyarakat, perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Kaitan dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol sumber hukum, Wahyono (1989) menjelaskan bahwa UUD terhadap kekuasaan negara selanjutnya dapat kita lihat pada suatu negara selain merupakan dasar daripada semua pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 amandemen IV yang peraturan (tertulis) yang ada (Grundnorm), maka ia merupakan menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". pula sumber (mengalirnya) peraturan perundangan terutama Artinya, hukum (konstitusi) menjadi landasan kehidupan apabila kita lihat dari segi materi yang diatur. bermasyarakat (termasuk penyelenggara negara). Selain itu, Dalam konteks hukum tata negara, UUD merupakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dasar yang padanya termaktub sekumpulan peraturan hukum, bukan supremasi kekuasaan. Penyelenggara negara mengenai susunan negara dan pemerintahannya, serta oleh karena itu harus senantiasa bersandar pada aturan hukum menentukan bahkan membatasi kewenangan-kewenangan yang ada, bukan pada jenjang kekuasaan yang diraihnya. pemerintah. Di samping itu, UUD juga disusun untuk Sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara, UUD NRI memberikan jaminan bagi hak-hak utama rakyat, hingga Tahun 1945 sudah mengalami empat perubahan, yang secara rakyatnya merasa aman dan damai dibawah perlindungan berturut-turut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. hukum (Riyanto, 2006). Adanya perubahan ini dilakukan setidaknya karena tiga hal. Kandungan Undang-Undang Dasar itu bersifat umum dan 68 69 69
Kesatu, ketentuan dasar yang menyangkut sistem ketatanegaraan perlu menyesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan tantangan zaman. Kedua, perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah yang selama ini dipandang mengarah pada pemerintahan absolut, yakni ketentuan mengenai batasan kekuasaan presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (sebelum amandemen) dipandang hanya prosedural semata. Ketiga, gelombang reformasi yang menginginkan pemerintahan demokratis yang secara tegas menerapkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin negara. Jika dianalisis, setidaknya terdapat empat perubahan substansial dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain; (a) penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum (rechstaat), (b) prinsip "checks and balances" antar lembaga negara (c) penegasan sistem presidensial, dan (d) pembatasan kekuasaan Presiden. Kesatu, penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum (rechstaat). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang mengandung arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat atau dalam pengertian umum demokrasi disebut sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya kedaulatan/kekuasaan rakyat itu tidak lantas memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Hal ini pula yang menunjukkan jati diri demokrasi Indonesia, bahwa pelaksanaan kebebasan bukan berarti "bebas nilai" namun "sarat nilai". Kaitan dengan hal ini, tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan (3) negara Indonesia adalah negara hukum. 70 70 Kedua, prinsip checks and balances antar lembaga negara Kelembagaan negara di Indonesia sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dibagi menjadi dua, yakni lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara yang ditentukan berdasarkan prinsip "pembagian kekuasaan". Setelah dilakukannya amandemen selama empat kali, terjadi perombakan kelembagaan negara, di mana tidak ada lagi lembaga tertinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pemegang kedaulatan penuh (representasi dari kedaulatan rakyat), melainkan hanya ada lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar. Kesejajaran kedudukan antar lembaga negara tersebut merepresentasikan prinsip "pemisahan kekuasaan" di mana terjadi checks and balances antar lembaga yang saling mengendalikan satu sama lain. Ketiga, penegasan sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tunggal kepada presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan) serta berlakunya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Penegasan sistem presidensial dalam konstitusi, setidaknya dapat dilihat pada pasal 4, pasal 6A, pasal 7A, dan pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen. Keempat, pembatasan kekuasaan presiden. Perubahan ini terjadi dalam rangka mengakomodir gerakan reformasi yang salah satunya mengkritisi kekuasaan Presiden secara terus- menerus pada era orde baru, di mana seorang Presiden mampu berkuasa selama 32 tahun tanpa tergantikan. Hal ini, dipandang banyak pihak sebagai pemicu tindakan koruptif dan otoritarian, serta instabilitas pemerintahan. Pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yakni "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". 71
Kesatu, ketentuan dasar yang menyangkut sistem Kedua, prinsip checks and balances antar lembaga negara Kelembagaan negara di Indonesia sebelum dilakukan ketatanegaraan perlu menyesuaikan dengan dinamika, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dibagi menjadi kebutuhan dan tantangan zaman. Kedua, perlu adanya dua, yakni lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara pembatasan kekuasaan pemerintah yang selama ini dipandang yang ditentukan berdasarkan prinsip "pembagian kekuasaan". mengarah pada pemerintahan absolut, yakni ketentuan Setelah dilakukannya amandemen selama empat kali, terjadi mengenai batasan kekuasaan presiden yang terdapat dalam perombakan kelembagaan negara, di mana tidak ada lagi Undang-Undang Dasar (sebelum amandemen) dipandang lembaga tertinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat) hanya prosedural semata. Ketiga, gelombang reformasi yang sebagai pemegang kedaulatan penuh (representasi dari menginginkan pemerintahan demokratis yang secara tegas kedaulatan rakyat), melainkan hanya ada lembaga tinggi negara menerapkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang kedudukannya sejajar. Kesejajaran kedudukan antar negara. lembaga negara tersebut merepresentasikan prinsip Jika dianalisis, setidaknya terdapat empat perubahan "pemisahan kekuasaan" di mana terjadi checks and balances substansial dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain; (a) antar lembaga yang saling mengendalikan satu sama lain. penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum Ketiga, penegasan sistem presidensial. Sistem (rechstaat), (b) prinsip "checks and balances" antar lembaga pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang negara (c) penegasan sistem presidensial, dan (d) pembatasan memberikan kekuasaan tunggal kepada presiden (kepala kekuasaan Presiden. negara dan kepala pemerintahan) serta berlakunya supremasi Kesatu, penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum dalam penyelenggaraan negara. Penegasan sistem hukum (rechstaat). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara presidensial dalam konstitusi, setidaknya dapat dilihat pada Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang pasal 4, pasal 6A, pasal 7A, dan pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 mengandung arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat hasil amandemen. atau dalam pengertian umum demokrasi disebut sebagai Keempat, pembatasan kekuasaan presiden. Perubahan ini pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, terjadi dalam rangka mengakomodir gerakan reformasi yang dalam praktiknya kedaulatan/kekuasaan rakyat itu tidak lantas salah satunya mengkritisi kekuasaan Presiden secara terus- memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada menerus pada era orde baru, di mana seorang Presiden mampu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan berkuasa selama 32 tahun tanpa tergantikan. Hal ini, dipandang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Hal ini pula yang banyak pihak sebagai pemicu tindakan koruptif dan otoritarian, menunjukkan jati diri demokrasi Indonesia, bahwa pelaksanaan serta instabilitas pemerintahan. Pembatasan kekuasaan kebebasan bukan berarti "bebas nilai" namun "sarat nilai". Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada Pasal 7 UUD NRI Kaitan dengan hal ini, tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Tahun 1945, yakni "Presiden dan Wakil Presiden memegang 3 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang menyebutkan jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih bahwa (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa menurut Undang-Undang Dasar, dan (3) negara Indonesia jabatan". adalah negara hukum. 70 71 71
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni; lahirnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Indonesia, disahkannya UUD NRI Tahun 1945, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi integral, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, serta keluarnya Dekrit Presiden. Kesatu, tanggal 20 Mei 1908 merupakan asal-mula pergerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya satu organisasi modern, Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Namun demikian, pergerakan yang dilakukan Budi Utomo belum menunjukkan adanya kesadaran untuk berjuang secara kolektif dengan kelompok-kelompok lainnya. Organisasi ini hanya fokus pada aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan, tidak menyentuh aspek politik. Selain itu, organisasi ini pada awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan yang ada di Jawa saja. Gerakan yang ditampilkan hanya terbatas pada etnonasionalisme, belum mengarah pada nasionalisme secara menyeluruh. Kedua, tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang secara lebih tegas menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di nusantara, seperti; Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietan Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya menyadari pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Para pemuda pada saat itu menyepakati tiga poin, antara lain; (1) berbangsa satu, bangsa Indonesia, (2) bertumpah darah satu, 72 72 tanah air Indonesia, dan (3) berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekalipun kenyataannya, secara de facto dan de jure belum ada Negara Indonesia pada saat itu. Ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan Bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya (18 Agustus 1945), PPKI menetapkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Saat inilah ditetapkan secara yuridis-formal bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Keempat, tanggal 6 Desember 1949 terjadi perubahan susunan negara Indonesia, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Diberlakukannya UUD RIS telah merubah bentuk negara Indonesia yang sebelumnya berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara federal. Namun dalam perjalanannya, sistem federal ini dirasa sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, karena dianggap oleh sebagian besar rakyat merupakan alat Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan-gerakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menentang negara federal itu dan lebih menghendaki negara kesatuan. Dijelaskan Kahin (1995) bahwa sistem federal dipandang sebagian masyarakat sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda yang dapat menghalangi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda. Kelima, tanggal 3 April 1950 terjadi Sidang Parlemen RIS untuk menyikapi banyaknya gerakan yang menolak keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia Serikat. Pada sidang tersebut, Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi dari Partai Masyumi menekankan pentingnya pemulihan NKRI melalui sebuah mosi (dikenal dengan mosi integral Natsir) yang pada intinya menganjurkan kepada Pemerintah agar mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi persoalan- 73
tanah air Indonesia, dan (3) berbahasa satu, bahasa Indonesia. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekalipun kenyataannya, secara de facto dan de jure belum ada a. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Negara Indonesia pada saat itu. Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa Ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni; lahirnya perjuangan Bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya Indonesia, disahkannya UUD NRI Tahun 1945, berlakunya (18 Agustus 1945), PPKI menetapkan Pancasila dan UUD NRI Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi Tahun 1945. Saat inilah ditetapkan secara yuridis-formal bahwa integral, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, serta "Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk keluarnya Dekrit Presiden. republik". Kesatu, tanggal 20 Mei 1908 merupakan asal-mula Keempat, tanggal 6 Desember 1949 terjadi perubahan pergerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya satu susunan negara Indonesia, yakni dengan diberlakukannya organisasi modern, Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna Diberlakukannya UUD RIS telah merubah bentuk negara melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Namun demikian, Indonesia yang sebelumnya berbentuk negara kesatuan pergerakan yang dilakukan Budi Utomo belum menunjukkan berubah menjadi negara federal. Namun dalam perjalanannya, adanya kesadaran untuk berjuang secara kolektif dengan sistem federal ini dirasa sangat merugikan bagi bangsa kelompok-kelompok lainnya. Organisasi ini hanya fokus pada Indonesia, karena dianggap oleh sebagian besar rakyat aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan, tidak menyentuh aspek merupakan alat Belanda untuk memecah-belah bangsa politik. Selain itu, organisasi ini pada awalnya hanya ditujukan Indonesia. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan-gerakan bagi golongan berpendidikan yang ada di Jawa saja. Gerakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menentang negara yang ditampilkan hanya terbatas pada etnonasionalisme, belum federal itu dan lebih menghendaki negara kesatuan. Dijelaskan mengarah pada nasionalisme secara menyeluruh. Kahin (1995) bahwa sistem federal dipandang sebagian Kedua, tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah masyarakat sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda Pemuda yang secara lebih tegas menunjukkan adanya yang dapat menghalangi tercapainya kemerdekaan Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, yang lepas sama sekali dari Belanda. berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di nusantara, Kelima, tanggal 3 April 1950 terjadi Sidang Parlemen RIS seperti; Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, untuk menyikapi banyaknya gerakan yang menolak Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietan Bond, Sekar Rukun, keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya menyadari Serikat. Pada sidang tersebut, Muhammad Natsir sebagai Ketua pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Fraksi dari Partai Masyumi menekankan pentingnya pemulihan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Para NKRI melalui sebuah mosi (dikenal dengan mosi integral Natsir) pemuda pada saat itu menyepakati tiga poin, antara lain; (1) yang pada intinya menganjurkan kepada Pemerintah agar berbangsa satu, bangsa Indonesia, (2) bertumpah darah satu, mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi persoalan- 72 73 73
persoalan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik waktu itu dengan cara integral. Natsir melakukan lobi-lobi politik dengan kepala-kepala negara bagian dan ketua fraksi lainnya di parlemen untuk memusyawarahkan gagasan pemulihan NKRI (Dzulfikriddin, 2010). Keenam, setelah "mosi integral" disampaikan, pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsunglah konferensi antara RIS dengan RI yang menghasilkan persetujuan untuk bersama- sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar Sementara. Dalam UUDS 1950 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan". Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan NKRI diproklamasikan kembali. Ketujuh, tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satunya adalah menetapkan kembali berlakunya UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan bahwa UUDS sudah tidak berlaku. Bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Keluarnya Dekrit ini disebabkan karena; (1) tidak diperolehnya keputusan dari konstituante berkenaan dengan anjuran presiden dan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUDS untuk kembali pada UUD NRI Tahun 1945, (2) Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya menolak menghadiri sidang, dan (3) kemelut yang terjadi dalam Konstituante menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta 74 74 dapat merintangi pembangunan nasional. Melihat rangkaian sejarah sebagaimana dijelaskan di atas, maka tegaslah bahwa Negara Kesatuan merupakan bentuk negara paling baik dan final untuk Republik Indonesia. b. Konsep NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Secara konseptual, negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan berada dan dipegang pemerintah pusat. Suatu negara disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivative (Kusnardi dan Saragih, 2000). Pada intinya, dalam negara kesatuan tidak dikenal "negara dalam negara", di mana kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Pemberian kekuasaan dan/atau kewenangan bagi pemerintah daerah, hanya merupakan "mandat" yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia dideklarasikan oleh para pendiri bangsa dengan mengklaim seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Konsepsi negara kesatuan dapat kita lihat dari petikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan pemikiran mengenai Indonesia sebagai nation state atau negara kesatuan adalah sebuah takdir dari Sang Khalik, sebagai berikut: "Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana 'kesatuan-kesatuan' di situ. Seorang anak kecil pun 75
persoalan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik dapat merintangi pembangunan nasional. Melihat rangkaian sejarah sebagaimana dijelaskan di atas, waktu itu dengan cara integral. Natsir melakukan lobi-lobi politik maka tegaslah bahwa Negara Kesatuan merupakan bentuk dengan kepala-kepala negara bagian dan ketua fraksi lainnya di negara paling baik dan final untuk Republik Indonesia. parlemen untuk memusyawarahkan gagasan pemulihan NKRI (Dzulfikriddin, 2010). b. Konsep NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun Keenam, setelah "mosi integral" disampaikan, pada 1945 tanggal 19 Mei 1950 berlangsunglah konferensi antara RIS Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk dengan RI yang menghasilkan persetujuan untuk bersama- pemerintahan Republik. Secara konseptual, negara kesatuan sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan merupakan suatu bentuk negara di mana kekuasaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 pemerintahan berada dan dipegang pemerintah pusat. Suatu Agustus 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar negara disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan Sementara. Dalam UUDS 1950 yang ditandatangani Presiden pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950, pada Pasal 1 Ayat 1 pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif disebutkan bahwa "Republik Indonesia yang merdeka dan pusat dalam membuat undang-undang, kekuasaan pemerintah berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan daerah hanya bersifat derivative (Kusnardi dan Saragih, 2000). berbentuk kesatuan". Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Pada intinya, dalam negara kesatuan tidak dikenal "negara secara resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan NKRI dalam negara", di mana kedaulatan untuk menjalankan diproklamasikan kembali. pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Pemberian Ketujuh, tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno selaku Presiden kekuasaan dan/atau kewenangan bagi pemerintah daerah, Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang hanya merupakan "mandat" yang diberikan oleh pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satunya adalah pusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, menetapkan kembali berlakunya UUD NRI Tahun 1945 dan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan menyatakan bahwa UUDS sudah tidak berlaku. Bentuk negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sebagaimana Konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Keluarnya dideklarasikan oleh para pendiri bangsa dengan mengklaim Dekrit ini disebabkan karena; (1) tidak diperolehnya keputusan seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. dari konstituante berkenaan dengan anjuran presiden dan Konsepsi negara kesatuan dapat kita lihat dari petikan pidato pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUDS untuk Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan kembali pada UUD NRI Tahun 1945, (2) Konstituante tidak pemikiran mengenai Indonesia sebagai nation state atau negara mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar kesatuan adalah sebuah takdir dari Sang Khalik, sebagai anggotanya menolak menghadiri sidang, dan (3) kemelut yang berikut: terjadi dalam Konstituante menimbulkan keadaan "Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana 'kesatuan-kesatuan' di situ. Seorang anak kecil pun ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta 74 75 75
jikalau ia melihat peta dunia ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau- pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan". Pendiri bangsa Indonesia menghendaki NKRI mencakup semua wilayah/pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintah NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, satu kesatuan ideologi (Pancasila), satu kesatuan identitas nasional, satu kesatuan sistem perekonomian, satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan lain sebagainya. Wilayah negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, digariskan dalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang". Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, batas laut teritorial Indonesia yang diakui oleh masyarakat internasional hanya sepanjang 3 mil saja yang dihitung dari garis pantai 76 76 terluar dan terendah (ketika surut). Deklarasi Djuanda ini telah menguatkan pandangan Bung Karno bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nusantara. Laut/perairan Indonesia tidak dijadikan pemisah antarwilayah nusantara, melainkan dipandang sebagai pemersatu bangsa. Prinsip ini kemudian ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Perwujudan konsepsi negara kesatuan yang dianut Indonesia, semakin kokoh kedudukannya, terutama ketika terjadi amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang secara berangsur terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tetap mempertahankan bagian dan isi "Pembukaan UUD NRI Tahun 1945" serta mempertahankan "Negara Kesatuan" sebagai bentuk negara (Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945). Bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat bentuk negara kesatuan, tersirat dalam alinea keempat, yakni "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Pernyataan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" mengandung arti bahwa bangsa Indonesia hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kesatuan yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan kemudian dipertegas pada Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan". Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah menghilangkan adanya keraguan tentang keberlangsungan dan keutuhan NKRI yang disinyalir dapat pecah karena perbedaan yang ada di dalamnya. 77
jikalau ia melihat peta dunia ia dapat menunjukkan bahwa terluar dan terendah (ketika surut). Deklarasi Djuanda ini telah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta menguatkan pandangan Bung Karno bahwa Indonesia itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau- merupakan satu kesatuan wilayah nusantara. Laut/perairan pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia Indonesia tidak dijadikan pemisah antarwilayah nusantara, dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat melainkan dipandang sebagai pemersatu bangsa. Prinsip ini mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, kemudian ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah kesatuan". diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pendiri bangsa Indonesia menghendaki NKRI mencakup tentang Perairan Indonesia. semua wilayah/pulau yang terbentang dari Sabang sampai Perwujudan konsepsi negara kesatuan yang dianut Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua Indonesia, semakin kokoh kedudukannya, terutama ketika berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni terjadi amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang secara pemerintah NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada berangsur terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, para adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam (MPR RI) tetap mempertahankan bagian dan isi "Pembukaan yang pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besar UUD NRI Tahun 1945" serta mempertahankan "Negara kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, satu Kesatuan" sebagai bentuk negara (Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI kesatuan ideologi (Pancasila), satu kesatuan identitas nasional, 1945). satu kesatuan sistem perekonomian, satu kesatuan sistem Bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat pertahanan dan keamanan nasional, dan lain sebagainya. bentuk negara kesatuan, tersirat dalam alinea keempat, yakni Wilayah negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah digariskan dalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 1957 yang pada intinya menyatakan bahwa: dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Pernyataan "Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam darah Indonesia" mengandung arti bahwa bangsa Indonesia daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kesatuan daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil kesatuan kemudian dipertegas pada Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan Tahun 1945 yang berbunyi "Khusus mengenai bentuk NKRI ditentukan dengan Undang-undang". tidak dapat dilakukan perubahan". Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah menghilangkan adanya keraguan Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, batas laut tentang keberlangsungan dan keutuhan NKRI yang disinyalir teritorial Indonesia yang diakui oleh masyarakat internasional dapat pecah karena perbedaan yang ada di dalamnya. hanya sepanjang 3 mil saja yang dihitung dari garis pantai 76 77 77
4. Bhinneka Tunggal Ika a. Semboyan Nasional Bhinneka Tunggal Ika Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, memerlukan pengikat yang termanifestasi dalam suatu tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa telah berhasil menemukan sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional kemunculannya dimulai sejak negara Republik Indonesia merdeka, terutama ketika terjadi pembicaraan terbatas antara Bung Karno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa disela-sela sidang BPUPKI, yakni sekira dua setengah bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia (Kusuma, 2004). Oleh karena pembicaraan yang sifatnya terbatas itu, tidak heran jika Bung Hatta mengira bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan ciptaan Bung Karno. Padahal, secara historis kata "Bhinneka Tunggal Ika" tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, terutama dapat kita lihat dalam Kitab Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Seperti halnya pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal saat ini, pada masa itu pun semboyan tersebut dijadikan motto untuk mempersatukan wilayah nusantara. Keberadaannya diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada menggunakan bahasa sansekerta "Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn, mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa" yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah "Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali 78 78 perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua (Setyani, 2009). Namun demikian, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan nasional, bukan semata karena bangsa Indonesia adalah keturunan Kerajaan Majapahit, melainkan lebih kepada relevansi antara makna yang tersirat dalam frasa tersebut dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan. Konstruksi Indonesia merdeka bukan hanya dibangun oleh satu orang, bukan hanya dibangun oleh satu kelompok dan satu golongan, namun dibangun oleh berbagai orang dari berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Sumpah Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda II merupakan bentuk impian para pemuda Nusantara yang tersebar dari berbagai wilayah dengan membawa karakteristiknya masing-masing. Para pemuda menyepakati tiga poin, yakni; berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tujuan yang sama (kemerdekaan) menjadi embrio munculnya persatuan bangsa Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada akhirnya menjadi titik kunci pemersatu bangsa Indonesia yang multikultural. Kesadaran akan adanya perbedaan dalam masyarakat yang telah dirajut dalam bingkai persatuan Indonesia perlu disikapi secara komprehensif, yakni bilamana ada bagian dari masyarakat Indonesia merasakan penderitaan, maka masyarakat lainnya harus turut serta merasakannya dan berupaya untuk secara bersama-sama meringankan bahkan menghilangkan penderitaan tersebut, karena kita (Indonesia) sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. 79
perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran 4. Bhinneka Tunggal Ika yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. a. Semboyan Nasional Bhinneka Tunggal Ika Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari Karena tidak ada kebenaran yang mendua (Setyani, 2009). karakteristik masyarakatnya, memerlukan pengikat yang Namun demikian, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan termanifestasi dalam suatu tata nilai kehidupan berbangsa dan semboyan nasional, bukan semata karena bangsa Indonesia bernegara. Para pendiri bangsa telah berhasil menemukan adalah keturunan Kerajaan Majapahit, melainkan lebih kepada sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut relevansi antara makna yang tersirat dalam frasa tersebut perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan. Semboyan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung perjuangan mencapai kemerdekaan. Konstruksi Indonesia makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. merdeka bukan hanya dibangun oleh satu orang, bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional dibangun oleh satu kelompok dan satu golongan, namun kemunculannya dimulai sejak negara Republik Indonesia dibangun oleh berbagai orang dari berbagai kelompok yang merdeka, terutama ketika terjadi pembicaraan terbatas antara mempunyai latar belakang berbeda antar satu dengan yang Bung Karno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa lainnya. disela-sela sidang BPUPKI, yakni sekira dua setengah bulan Sumpah Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda II sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia (Kusuma, 2004). merupakan bentuk impian para pemuda Nusantara yang Oleh karena pembicaraan yang sifatnya terbatas itu, tidak heran tersebar dari berbagai wilayah dengan membawa jika Bung Hatta mengira bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu karakteristiknya masing-masing. Para pemuda menyepakati tiga merupakan ciptaan Bung Karno. Padahal, secara historis kata poin, yakni; berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah "Bhinneka Tunggal Ika" tersebut sudah ada sejak zaman darah satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa kerajaan Majapahit, terutama dapat kita lihat dalam Kitab Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tujuan yang sama Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. (kemerdekaan) menjadi embrio munculnya persatuan bangsa Seperti halnya pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Ika yang kita kenal saat ini, pada masa itu pun semboyan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada akhirnya menjadi titik tersebut dijadikan motto untuk mempersatukan wilayah kunci pemersatu bangsa Indonesia yang multikultural. nusantara. Keberadaannya diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Kesadaran akan adanya perbedaan dalam masyarakat Mada menggunakan bahasa sansekerta "Rwāneka dhātu yang telah dirajut dalam bingkai persatuan Indonesia perlu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnêki rakwa ring apan kěna disikapi secara komprehensif, yakni bilamana ada bagian dari parwanosěn, mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, masyarakat Indonesia merasakan penderitaan, maka bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa" yang jika masyarakat lainnya harus turut serta merasakannya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah "Konon berupaya untuk secara bersama-sama meringankan bahkan dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka menghilangkan penderitaan tersebut, karena kita (Indonesia) memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. 78 79 79
Keragaman sebagai sesuatu yang "given" mengandung makna bahwa keragaman merupakan takdir dan anugerah yang diberikan Allah Yang Mahakuasa (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea III) kepada bangsa Indonesia. Demi menjaga kelestarian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam perbuatan seluruh rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada seluruh rakyat dari masa ke masa. Jika hal terebut tidak dilakukan, maka persatuan dalam keberagaman pada masyarakat Indonesia yang sudah dibangun sejak negara ini berdiri akan mudah terkikis dan dalam kondisi terparah maka akan terjadi yang namanya perpecahan atau disintegrasi bangsa. Semangat persatuan dalam keberagaman sebagai cita- cita yang dibayangkan bangsa Indonesia, dalam perjalanannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan praktik. Pada tataran praktis, masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan membahagiakan. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas mengetahui arti dan penjelasan atas konsep Bhinneka Tunggal Ika saja. Bila setiap warganegara memahami makna dan meyakini akan ketepatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Indonesia sebagai sebuah negara bangsa akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. 80 80 b. Multikulturalisme Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang bercorak multikulturalistik (multicultural society). Multikulturalisme dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai suatu paham yang menyatukan perbedaan budaya pada masyarakat, namun budaya-budaya yang berbeda itu tetap ada dan dipertahankan, karena itu dikenal istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Paham multikultural menekankan adanya pemahaman akan perbedaan sosial dan budaya masyarakat. Multikulturalisme oleh karenanya dapat dipandang sebagai suatu tali pengikat yang mengakomodir segala bentuk perbedaan, baik suku bangsa, agama, ras, adat-istiadat, dan lain sebagainya dalam suatu kerangka nasional yang dalam hal ini adalah NKRI. Pada sisi lain, multikulturalisme dipandang sebagai sebuah politik nasional (Suparlan, 2003) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan fungsi-fungsi produktivitasnya dan menikmati kesejahteraan hidup yang pantas. Kondisi demikian telah "dibaca" oleh para pendiri bangsa Indonesia, terutama ketika mempersiapkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila. Pendiri bangsa Indonesia menyadari suatu realitas yang nyata, bahwa di tanah air Indonesia terdapat beranekaragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku (Lestari, 2015). Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Keanekaragaman bangsa Indonesia dipandang sebagai rahmatan lil'alamin, oleh karena itu harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Perbedaan tersebut perlu dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan (Pursika, 81
Keragaman sebagai sesuatu yang "given" mengandung b. Multikulturalisme Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang bercorak makna bahwa keragaman merupakan takdir dan anugerah yang multikulturalistik (multicultural society). Multikulturalisme dalam diberikan Allah Yang Mahakuasa (Pembukaan UUD NRI Tahun konteks Indonesia dapat diartikan sebagai suatu paham yang 1945 Alinea III) kepada bangsa Indonesia. Demi menjaga menyatukan perbedaan budaya pada masyarakat, namun kelestarian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan budaya-budaya yang berbeda itu tetap ada dan dipertahankan, dalam perbuatan seluruh rakyat Indonesia, maka perlu karena itu dikenal istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan dilakukan sosialisasi secara terus-menerus dan daerah. berkesinambungan kepada seluruh rakyat dari masa ke masa. Paham multikultural menekankan adanya pemahaman Jika hal terebut tidak dilakukan, maka persatuan dalam akan perbedaan sosial dan budaya masyarakat. keberagaman pada masyarakat Indonesia yang sudah Multikulturalisme oleh karenanya dapat dipandang sebagai dibangun sejak negara ini berdiri akan mudah terkikis dan dalam suatu tali pengikat yang mengakomodir segala bentuk kondisi terparah maka akan terjadi yang namanya perpecahan perbedaan, baik suku bangsa, agama, ras, adat-istiadat, dan atau disintegrasi bangsa. lain sebagainya dalam suatu kerangka nasional yang dalam hal Semangat persatuan dalam keberagaman sebagai cita- ini adalah NKRI. Pada sisi lain, multikulturalisme dipandang cita yang dibayangkan bangsa Indonesia, dalam perjalanannya sebagai sebuah politik nasional (Suparlan, 2003) yang dapat tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan stabilitas praktik. Pada tataran praktis, masih terjadi pertarungan antara keamanan nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, sehari-hari yang memungkinkan warga masyarakat dapat ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas menjalankan fungsi-fungsi produktivitasnya dan menikmati psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui kesejahteraan hidup yang pantas. bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, Kondisi demikian telah "dibaca" oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat Indonesia, terutama ketika mempersiapkan kemerdekaan ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan Negara Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila. membahagiakan. Pendiri bangsa Indonesia menyadari suatu realitas yang nyata, Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus mampu bahwa di tanah air Indonesia terdapat beranekaragam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu sebatas mengetahui arti dan penjelasan atas konsep Bhinneka suku (Lestari, 2015). Tunggal Ika saja. Bila setiap warganegara memahami makna Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional dan meyakini akan ketepatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harus diakui adanya. Keanekaragaman bangsa Indonesia landasan kehidupan bermasyarakat, serta mau dan mampu dipandang sebagai rahmatan lil'alamin, oleh karena itu harus mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam kehidupan dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Perbedaan tersebut berbangsa dan bernegara, maka Indonesia sebagai sebuah perlu dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan negara bangsa akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan (Pursika, 80 81 81
2009). Persamaan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebhinnekaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Secara individu, tiap-tiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi fisiknya maupun mentalnya. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. c. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Persatuan Indonesia dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persatuan tidak diartikan sebagai bersatunya berbagai perbedaan menjadi sebuah identitas yang baru, namun lebih kepada penyatuan jiwa antar manusia Indonesia satu sama lain yang dibingkai dalam sebuah NKRI. Persatuan dan kesatuan amat diperlukan dikarenakan struktur sosial masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis, budaya, sistem sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, jiwa bangsa pada masyarakat Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan "identitas", melainkan perasaan senasib dan sepenanggungan, yakni merasa sama-sama dijajah, yang pada akhirnya menumbuhkan suatu tekad untuk bersatu untuk 82 82 mencapai satu tujuan yang sama, yakni mencapai kemerdekaan. Nilai persatuan menjadi kekuatan terbentuknya negara kebangsaan (nation state) Indonesia yang merdeka, hal tersebut dapat kita lihat dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut: "Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia. Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan." "Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua untuk semua'. karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama; kebangsaan Indonesia, kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat." Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keberagaman, dan keberagaman dalam persatuan yang pada akhirnya terpatri dalam slogan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial tetap dihargai dengan kesediaan untuk mencari titik persamaan. C. KONSEPSI KEBANGSAAN 1. Wawasan Nusantara a. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi 83
2009). Persamaan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mencapai satu tujuan yang sama, yakni mencapai kemerdekaan. mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebhinnekaan Nilai persatuan menjadi kekuatan terbentuknya negara diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan kebangsaan (nation state) Indonesia yang merdeka, hal untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Secara tersebut dapat kita lihat dalam pidato Bung Karno pada tanggal individu, tiap-tiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi 1 Juni 1945 sebagai berikut: fisiknya maupun mentalnya. "Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia Indonesia. Merdeka yang namanya saja Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan." Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan "Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua untuk semua'. karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama; kebangsaan Indonesia, kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat." kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. c. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Persatuan Indonesia dijadikan sebagai salah satu prinsip Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi bernegara. Persatuan tidak diartikan sebagai bersatunya kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam berbagai perbedaan menjadi sebuah identitas yang baru, keberagaman, dan keberagaman dalam persatuan yang pada namun lebih kepada penyatuan jiwa antar manusia Indonesia akhirnya terpatri dalam slogan negara Bhinneka Tunggal Ika. satu sama lain yang dibingkai dalam sebuah NKRI. Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial Persatuan dan kesatuan amat diperlukan dikarenakan tetap dihargai dengan kesediaan untuk mencari titik persamaan. struktur sosial masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis, budaya, sistem C. KONSEPSI KEBANGSAAN sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, jiwa bangsa pada masyarakat Indonesia dipersatukan bukan karena 1. Wawasan Nusantara kesamaan "identitas", melainkan perasaan senasib dan a. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara sepenanggungan, yakni merasa sama-sama dijajah, yang pada Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, akhirnya menumbuhkan suatu tekad untuk bersatu untuk suatu konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi 82 83 83
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara kepulauan atau archipelagic state diberi batasan sebagai: "a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands." (Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain.) Sedangkan archipelago diberi makna "a group of islands including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such." (Sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, dan politik yang intrinsik, atau yang telah dianggap demikian secara historis). Selanjutnya ditentukan bahwa "An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls is between one to one and nine to one. (Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus landas kepulauan/kontinen yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dalam garis dasar tersebut tercakup pulau-pulau utama dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan dengan wilayah daratan, termasuk pulau-pulau karang yang ada, berada antara satu berbanding satu hingga sembilan berbanding satu). 84 84 Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep "archipelagic state principle" (prinsip negara kepulauan) yang sudah diakui oleh dunia. Dengan Wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. b. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami Wawasan Nusantara. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan kebangsaan, dan perkembangan wawasan kebangsaan memasuki abad ke-21. 1) Apakah itu Bangsa? Otto Bauer seorang legislator dan teoretisi yang hidup pada permulaan abad ke-20 (1881-1934), dalam bukunya yang berjudul Die Nationalitatenfrage und Sozialdemokratie (1907) menyebutkan bahwa "Eine Nation ist eine aus Schikalgemeinschaft erwachsene Character- gemeinschaft." Pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitikberatkan pada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap dan perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa die 85
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara kepulauan atau Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep "archipelagic state principle" (prinsip negara kepulauan) yang archipelagic state diberi batasan sebagai: "a state constituted sudah diakui oleh dunia. Dengan Wawasan Nusantara, maka wholly by one or more archipelagos and may include other wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 islands." (Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di lain.) Sedangkan archipelago diberi makna "a group of islands antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan including parts of islands, interconnecting waters and other merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI. natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, b. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara economic and political entity, or which historically have been Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal regarded as such." (Sebuah gugusan pulau-pulau termasuk wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam mengenai diri dan lingkungannya sehingga diperlukan lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya Wawasan Nusantara. Berikut disampaikan uraian mengenai tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia dan politik yang intrinsik, atau yang telah dianggap memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan demikian secara historis). kebangsaan, dan perkembangan wawasan kebangsaan Selanjutnya ditentukan bahwa "An archipelagic State may memasuki abad ke-21. draw straight archipelagic baselines joining the outermost points 1) Apakah itu Bangsa? of the outermost islands and drying reefs of the archipelago Otto Bauer seorang legislator dan teoretisi yang hidup provided that within such baselines are included the main islands pada permulaan abad ke-20 (1881-1934), dalam bukunya and an area in which the ratio of the area of the water to the area yang berjudul Die Nationalitatenfrage und die of the land, including atolls is between one to one and nine to Sozialdemokratie (1907) menyebutkan bahwa "Eine Nation one. (Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus ist eine aus Schikalgemeinschaft erwachsene Character- landas kepulauan/kontinen yang menghubungkan titik-titik gemeinschaft." Pengertian bangsa menurut Otto Bauer terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang lebih menitikberatkan pada karakter atau perangai yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu dalam garis dasar tersebut tercakup pulau-pulau utama dan bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu dengan wilayah daratan, termasuk pulau-pulau karang yang bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang ada, berada antara satu berbanding satu hingga sembilan terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa berbanding satu). 84 85 85
yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tradisi dan kultur negara-bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jean J. Kirkpatrick, dalam bukunya yang berjudul Rationalism and Reason in Politics, yang menggambarkan jati diri bangsa Amerika sebagai berikut: a) Selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah. b) Berbuat realistik sebagai tolok ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik. c) Mempergunakan keyakinan (belief) dan penalaran (reasoning) dalam menata efektifitas rekayasa (engineering) kegiatan politik. d) Langkah dan keputusan yang deterministik dalam mencapai tujuan multi demensi sosial dengan selalu melalui konstitusi. Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Eropa kontinental yang berkarakter rasionalistik, Inggris yang berkarakter empirik, India yang cenderung tanpa kekerasan (non-violence) dengan Satyagrahanya, dan Indonesia yang berkarakter integralistik dengan Pancasilanya. Lain halnya dengan Ernest Renan seorang filsuf, sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823 - 1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu (le desir d`etre ensemble). Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari warga untuk membentuk bangsa. Bangsa ini kemudian 86 86 mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu "idee" yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan bahwa negara adalah penjelmaan suatu idee, atau "een staat is de tot werkelijkheid geworden idee." Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut ada yang dibatasi oleh samudera luas, oleh gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah suatu bangsa. Istilah geopolitics yang merupakan singkatan dari geographical politics (geografi politik) dikenal sesudah terjadi Glorious Revolution Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen dengan menyebut tiga dimensi geopolitk yakni : a) Environmental, yaitu fisik geografis negara bangsa, dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa. b) Spatial, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan c) Intellectual, yakni segala pemikiran dan konsep ideal bagi masa depan rakyatnya. 87
yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu "idee" yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan kembangnya bangsa. bahwa negara adalah penjelmaan suatu idee, atau "een Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tradisi dan staat is de tot werkelijkheid geworden idee." kultur negara-bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah oleh Jean J. Kirkpatrick, dalam bukunya yang berjudul didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini Rationalism and Reason in Politics, yang menggambarkan dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang jati diri bangsa Amerika sebagai berikut: membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas a) Selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan legitimasi otoritas pemerintah. jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, b) Berbuat realistik sebagai tolok ukur realisme yang Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. mendorong adanya harapan besar apa yang dapat Wilayah-wilayah tersebut ada yang dibatasi oleh samudera diselesaikan oleh politik. luas, oleh gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas c) Mempergunakan keyakinan (belief) dan penalaran sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di (reasoning) dalam menata efektifitas rekayasa wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga (engineering) kegiatan politik. terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah d) Langkah dan keputusan yang deterministik dalam suatu bangsa. mencapai tujuan multi demensi sosial dengan selalu Istilah geopolitics yang merupakan singkatan dari melalui konstitusi. geographical politics (geografi politik) dikenal sesudah Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa terjadi Glorious Revolution Inggris, Revolusi Amerika dan sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran Eropa kontinental yang berkarakter rasionalistik, Inggris negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum yang berkarakter empirik, India yang cenderung tanpa pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen kekerasan (non-violence) dengan Satyagrahanya, dan dengan menyebut tiga dimensi geopolitk yakni : Indonesia yang berkarakter integralistik dengan a) Environmental, yaitu fisik geografis negara bangsa, Pancasilanya. dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya Lain halnya dengan Ernest Renan seorang filsuf, untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun bangsa. 1823 - 1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah b) Spatial, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan bersatu sehingga merasa dirinya satu (le desir d`etre c) Intellectual, yakni segala pemikiran dan konsep ideal ensemble). Dengan demikian faktor utama yang bagi masa depan rakyatnya. menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari warga untuk membentuk bangsa. Bangsa ini kemudian 86 87 87
Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang- orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang biasa disebut "negara-bangsa" atau nation state. 2) Syarat-Syarat Bangsa Dari uraian tersebut di atas syarat sekelompok manusia dapat disebut bangsa apabila : memiliki sejarah hidup yang sama, memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional, dan menempati suatu kesatuan wilayah yang memisahkan wilayah tersebut dari wilayah lain. Berdasar pada syarat-syarat tersebut di atas dan kondisi yang terdapat pada sekelompok manusia yang menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. a) Bahwa penduduk yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara samudera Indonesia dan Lautan Teduh (samudera Pasifik), dan di antara dua benua Asia dan Australia, memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu negara-bangsa, yang bernama Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. b) Bahwa negara-bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan negara-bangsa yang lain berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, dan idee yang melandasinya, sehingga merupakan 88 88 pribadi dari negara-bangsa tersebut. Secara fisik ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan atribut lain yang mewakili negara-bangsa Indonesia. c) Bagi negara-bangsa Indonesia, di samping bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat ciri khusus lain berupa prinsip dasar dan nilai dasar yang dapat ditemukan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan pribadi bangsa Indonesia. 3) Terbentuknya Negara-Bangsa Indonesia Kelahiran bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. Pada waktu rakyat Asia mulai menyadari bahwa mereka, yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, memiliki hak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Yang terjadi di Indonesia adalah pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Boedi Oetomo yang dipelopori oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo, yang merupakan tonggak sejarah titik awal terbentuknya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. (20 Mei 1908) Gerakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini lambat laun disambut oleh para pemuda-pemudi yang dengan semangat mendirikan berbagai organisasi pemuda di daerah-daerah seperti Jong Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Jong Java. Organisasi-organisasi pemuda ini lah yang kemudian berjasa mendorong lahirnya "Sumpah Pemuda," sebagai tonggak sejarah kedua lahirnya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda yang menyatakan 89
Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa pribadi dari negara-bangsa tersebut. Secara fisik ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang- kebangsaan, lambang negara, dan atribut lain yang orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang mewakili negara-bangsa Indonesia. terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk c) Bagi negara-bangsa Indonesia, di samping bendera suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila, serta memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat ciri khusus serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang lain berupa prinsip dasar dan nilai dasar yang dapat berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang ditemukan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, biasa disebut "negara-bangsa" atau nation state. yang merupakan pribadi bangsa Indonesia. 2) Syarat-Syarat Bangsa Dari uraian tersebut di atas syarat sekelompok 3) Terbentuknya Negara-Bangsa Indonesia Kelahiran bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan manusia dapat disebut bangsa apabila : memiliki sejarah dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. hidup yang sama, memiliki karakter atau jati diri Pada waktu rakyat Asia mulai menyadari bahwa mereka, sebagai identitas nasional, dan menempati suatu yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, kesatuan wilayah yang memisahkan wilayah tersebut dari memiliki hak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Yang wilayah lain. terjadi di Indonesia adalah pada tanggal 20 Mei 1908 Berdasar pada syarat-syarat tersebut di atas dan berdiri organisasi Boedi Oetomo yang dipelopori oleh dr. kondisi yang terdapat pada sekelompok manusia yang Wahidin Soediro Hoesodo, yang merupakan tonggak menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari sejarah titik awal terbentuknya kesadaran sebagai bangsa Miangas sampai Pulau Rote dapat ditarik kesimpulan Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahun diperingati oleh sebagai berikut. bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. a) Bahwa penduduk yang menempati ribuan kepulauan (20 Mei 1908) yang terbentang antara samudera Indonesia dan Gerakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini Lautan Teduh (samudera Pasifik), dan di antara dua lambat laun disambut oleh para pemuda-pemudi yang benua Asia dan Australia, memenuhi syarat bagi dengan semangat mendirikan berbagai organisasi pemuda terbentuknya suatu negara-bangsa, yang bernama di daerah-daerah seperti Jong Pasundan, Jong Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai anggota Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Perserikatan Bangsa-Bangsa. Celebes, dan Jong Java. Organisasi-organisasi pemuda ini b) Bahwa negara-bangsa Indonesia memiliki ciri khusus lah yang kemudian berjasa mendorong lahirnya "Sumpah yang membedakannya dengan negara-bangsa yang Pemuda," sebagai tonggak sejarah kedua lahirnya bangsa lain berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, Indonesia. Sumpah Pemuda yang menyatakan dan idee yang melandasinya, sehingga merupakan 88 89 89
"berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; bertanah tumpah darah yang satu satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia," dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan para pemuda untuk melahirkan Negara-bangsa Indonesia semenjak itu semakin mengental, demikian pula tekanan penjajah Belanda semenjak itu semakin menguat. Dengan perjuangan yang sangat gigih dari para pemuda pada waktu itu, baik dengan gerakan bawah tanah, non kooperatif, maupun gerakan kooperatif dengan pihak penjajah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Negara-bangsa Indonesia. Kelahiran Negara-bangsa Indonesia menghadapi ujian-ujian yang berat karena penjajah ingin kembali menguasai tanah jajahannya. Terjadilah apa yang kita sebut perang kemerdekaan, yakni perang mempertahankan kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Namun demikian, dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui dunia pada tahun 1950 di mana secara resmi Negara-bangsa Indonesia menjadi anggota PBB. c. Nasionalisme dan Patriotisme 1) Perkembangan Nasionalisme di beberapa Negara Asia Ernest Gellner dalam bukunya Nationalism mengemukakan adanya negara yang tidak merupakan bangsa, ada pula negara yang sedang memproses membentuk bangsa, ada juga negara yang telah merupakan suatu bangsa. Namun demikian, hampir selalu kelahiran suatu bangsa didorong oleh keinginan bersama masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari gagasan 90 90 tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelahiran suatu bangsa. Kita kenal tokoh dunia yang disebut sebagai bapak bangsa yaitu mereka yang memimpin usaha-usaha yang tidak henti-henti dari masyarakatnya dalam mewujudkan kelahiran dan perkembangan bangsanya. Ir. Soekarno (1901-1970) yang kita kenal baik sebagai Bung Karno adalah pejuang nasional dan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bersama-sama dengan Drs. Mohammad Hatta (1902-1980) diangkat sebagai pahlawan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta adalah Dwi Tunggal bapak bangsa Indonesia yang telah mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama. Bung Karno juga sebagai Penggali Pancasila yang menjadi ideologi nasional, falsafah dan dasar negara serta sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengakuan bahwa benar Bung Karno adalah Penggali Pancasila juga dinyatakan oleh Bung Hatta. Selain seorang pemimpin politik dan diplomat ulung, Bung Hatta sendiri adalah seorang ekonom yang menjadi bapak Gerakan Koperasi Indonesia. Pejuang nasionalis yang terkenal di Asia antara lain adalah Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand) yang hidup antara tahun 1869 - 1948. Perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dilakukannya dengan prinsip persatuan, khususnya antara pemeluk agama Hindu dan Islam, serta dengan jalan damai, meskipun di sana sini terjadi pula kekerasan-kekerasan. Beberapa prinsip yang melandasi perjuangannya diantaranya adalah: a) swaraj, self-rule atau pemerintahan sendiri; b) swadeshi, menolak produk luar negeri dan memanfaatkan produk dalam negeri; 91
tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap "berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; bertanah kelahiran suatu bangsa. Kita kenal tokoh dunia yang tumpah darah yang satu satu, tanah air Indonesia, dan disebut sebagai bapak bangsa yaitu mereka yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia," memimpin usaha-usaha yang tidak henti-henti dari dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan masyarakatnya dalam mewujudkan kelahiran dan para pemuda untuk melahirkan Negara-bangsa Indonesia perkembangan bangsanya. semenjak itu semakin mengental, demikian pula tekanan Ir. Soekarno (1901-1970) yang kita kenal baik penjajah Belanda semenjak itu semakin menguat. Dengan sebagai Bung Karno adalah pejuang nasional dan perjuangan yang sangat gigih dari para pemuda pada kemerdekaan negara Republik Indonesia, bersama-sama waktu itu, baik dengan gerakan bawah tanah, non dengan Drs. Mohammad Hatta (1902-1980) diangkat kooperatif, maupun gerakan kooperatif dengan pihak sebagai pahlawan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta penjajah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung adalah Dwi Tunggal bapak bangsa Indonesia yang telah Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang memproklamasikan kemerdekaan Negara-bangsa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan diangkat Indonesia. menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama. Bung Kelahiran Negara-bangsa Indonesia menghadapi Karno juga sebagai Penggali Pancasila yang menjadi ujian-ujian yang berat karena penjajah ingin kembali ideologi nasional, falsafah dan dasar negara serta sebagai menguasai tanah jajahannya. Terjadilah apa yang kita pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara sebut perang kemerdekaan, yakni perang Indonesia. Pengakuan bahwa benar Bung Karno adalah mempertahankan kemerdekaan yang merupakan berkat Penggali Pancasila juga dinyatakan oleh Bung Hatta. rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Namun demikian, dengan Selain seorang pemimpin politik dan diplomat ulung, Bung didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang Hatta sendiri adalah seorang ekonom yang menjadi bapak bebas akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui dunia pada Gerakan Koperasi Indonesia. tahun 1950 di mana secara resmi Negara-bangsa Pejuang nasionalis yang terkenal di Asia antara lain Indonesia menjadi anggota PBB. adalah Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand) yang c. Nasionalisme dan Patriotisme hidup antara tahun 1869 - 1948. Perjuangan kemerdekaan 1) Perkembangan Nasionalisme di beberapa Negara Asia India dari penjajahan Inggris dilakukannya dengan prinsip Ernest Gellner dalam bukunya Nationalism persatuan, khususnya antara pemeluk agama Hindu dan mengemukakan adanya negara yang tidak merupakan Islam, serta dengan jalan damai, meskipun di sana sini bangsa, ada pula negara yang sedang memproses terjadi pula kekerasan-kekerasan. Beberapa prinsip yang membentuk bangsa, ada juga negara yang telah melandasi perjuangannya diantaranya adalah: merupakan suatu bangsa. Namun demikian, hampir selalu a) swaraj, self-rule atau pemerintahan sendiri; kelahiran suatu bangsa didorong oleh keinginan bersama b) swadeshi, menolak produk luar negeri dan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari gagasan memanfaatkan produk dalam negeri; 90 91 91
c) ahimsa, cinta kasih kepada segala bentuk kehidupan; d) harijan, suatu asas yang tidak membeda-bedakan kasta; e) ashram, religious retreat, dan hidup asketis. Ketika India merdeka 15 Agustus 1947, ia ditawari berbagai jabatan pemerintahan, tetapi ia menolaknya. Mahatma Gandhi meninggal karena dibunuh oleh kelompok garis keras yang tidak setuju dengan gagasan- gagasannya. Sun Yat Sen adalah pejuang kebangsaan China yang hidup antara 1866-1925. Ia disebut sebagai Bapak Revolusi karena merombak pola kedinastian menjadi negara demokrasi dan mendirikan Republik China. Pada tahun 1905 dikemukakan asas perjuangannya yang disebut San Min Chu I, tiga asas perjuangan yang dilakukannya, yakni demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme, yang kemudian menjadi dasar negara Republik China (Kuo Min Tang) pada tahun 1912. Kelahiran bangsa Turki tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Kemal Ataturk (1881-1938). Sebelumnya Turki berbentuk kerajaan/kesultanan yang berasas Islam serta belum merupakan suatu negara-bangsa. Dengan perjuangannya Turki dikembangkan menjadi Republik Turki dan Kemal Ataturk menjadi presiden pertama pada tahun 1923. Oleh rakyatnya dia diangkat sebagai Bapak Bangsa. Dalam perjuangannya, ia berorientasi pada kenyataan hidup dan kebutuhan masyarakat dengan bersendi pada prinsip kemerdekaan nasional, kedaulatan nasional, republikanisme, kerakyatan, etatisme, sekularisme, modernisasi, dan pembaharuan. 2) Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan Indonesia Bangsa Indonesia berpaham nasionalisme, yakni bahwa the supreme secular loyalty rakyat ditujukan kepada 92 92 negara-bangsa. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan paham nasionalisme atau wawasan kebangsaan Indonesia sebagai berikut: Pada alinea pertama disebut bahwa "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, Pada alinea ketiga disebut: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Dan pada alinea keempat terdapat: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ..." Dari rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut nampak dengan jelas bahwa yang ingin direalisasikan dengan kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, dan yang ingin diwujudkan diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, serta yang menjadi perhatian dalam hidup bernegara adalah segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa dalam hidup bernegara bagi bangsa Indonesia yang diutamakan adalah kepentingan negara-bangsa. Hal ini diperkuat dengan dasar negara, khususnya sila ketiga, yang harus melandasi segala kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga 93
c) ahimsa, cinta kasih kepada segala bentuk kehidupan; negara-bangsa. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan paham nasionalisme d) harijan, suatu asas yang tidak membeda-bedakan atau wawasan kebangsaan Indonesia sebagai berikut: kasta; Pada alinea pertama disebut bahwa "kemerdekaan itu e) ashram, religious retreat, dan hidup asketis. ialah hak segala bangsa, Pada alinea ketiga disebut: "Atas Ketika India merdeka 15 Agustus 1947, ia ditawari berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan berbagai jabatan pemerintahan, tetapi ia menolaknya. didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan Mahatma Gandhi meninggal karena dibunuh oleh kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia kelompok garis keras yang tidak setuju dengan gagasan- menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Dan pada gagasannya. alinea keempat terdapat: "Kemudian daripada itu untuk Sun Yat Sen adalah pejuang kebangsaan China membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang yang hidup antara 1866-1925. Ia disebut sebagai Bapak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Revolusi karena merombak pola kedinastian menjadi tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan negara demokrasi dan mendirikan Republik China. Pada kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tahun 1905 dikemukakan asas perjuangannya yang dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan disebut San Min Chu I, tiga asas perjuangan yang kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dilakukannya, yakni demokrasi, nasionalisme, dan maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia sosialisme, yang kemudian menjadi dasar negara Republik itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia China (Kuo Min Tang) pada tahun 1912. ..." Kelahiran bangsa Turki tidak dapat dilepaskan dari Dari rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD perjuangan Kemal Ataturk (1881-1938). Sebelumnya NRI Tahun 1945 tersebut nampak dengan jelas bahwa Turki berbentuk kerajaan/kesultanan yang berasas Islam yang ingin direalisasikan dengan kemerdekaan Indonesia serta belum merupakan suatu negara-bangsa. Dengan adalah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, dan yang perjuangannya Turki dikembangkan menjadi Republik ingin diwujudkan diantaranya adalah mencerdaskan Turki dan Kemal Ataturk menjadi presiden pertama pada kehidupan bangsa, serta yang menjadi perhatian dalam tahun 1923. Oleh rakyatnya dia diangkat sebagai Bapak hidup bernegara adalah segenap bangsa Indonesia. Bangsa. Dalam perjuangannya, ia berorientasi pada Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa dalam kenyataan hidup dan kebutuhan masyarakat dengan hidup bernegara bagi bangsa Indonesia yang diutamakan bersendi pada prinsip kemerdekaan nasional, kedaulatan adalah kepentingan negara-bangsa. Hal ini diperkuat nasional, republikanisme, kerakyatan, etatisme, dengan dasar negara, khususnya sila ketiga, yang harus sekularisme, modernisasi, dan pembaharuan. melandasi segala kegiatan kehidupan bermasyarakat, 2) Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan Indonesia berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia berpaham nasionalisme, yakni Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan bahwa the supreme secular loyalty rakyat ditujukan kepada sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga 92 93 93
negara di atas usaha negara dan pemerintah semata agar setiap warga negara sadar bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu negara-bangsa yang kelahirannya diperjuangkan dengan hebat, di mana keberadaan negara-bangsanya tersebut harus diinsafi, disyukuri, dan dicintainya dengan kesiapan berkorban demi negara-bangsanya. Hanya dengan cara demikian maka wawasan kebangsaan akan menjadi kokoh dan mampu mengantisipasi segala AGHT yang dihadapi oleh Negara-bangsa. a) Patriotisme Indonesia Nasionalisme sangat dekat dengan pengertian patriotisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia "Patriot" diartikan sebagai "pecinta atau pembela tanah air" (pro patria primus patrialis), disebut juga sebagai pejuang sejati. Patriotisme sendiri adalah suatu paham yang menjunjung tinggi semangat, sikap dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah airnya, negara-bangsanya. Bung Karno mengidentikkan patriot dengan pendekar bangsa yang di dalam jiwa dan raganya terdapat Trisakti, yaitu: Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Apabila ketiga unsur tersebut dengan benar- benar dan sungguh-sungguh diaktualisasikan oleh tiap warga negara Indonesia, maka akan lahir ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan jati diri bangsa yang tangkas dan tangguh yang pada akhirnya akan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 94 94 b) Tujuan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan akan luntur dan bahkan hancur jika anggota atau warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan pegangan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Kennedy dalam bukunya yang berjudul Preparing for the Twenty-First Century (Bersiap untuk Abad ke-21), justru akibat globalisasi, masing-masing negara- bangsa berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Bagi negara-bangsa Indonesia, memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menyikapi gerakan globalisasi secara tepat dan menguntungkan bagi perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk membentuk warga negara yang: Sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara- bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai UUD NRI Tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam, terutama dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia; Sadar bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik ditinjau dari banyak sekali aspek yang antara lain meliputi ras/suku, adat budaya, dan agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki solidaritas yang tinggi, serta mampu bersikap inklusif (menyatu dan bersatu) dalam menghadapi keanekaragaman, Sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara-bangsa sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan. Sebagai warga- bangsa tidak perlu malu mengakui kekurangan yang terjadi, tetapi harus bersyukur dan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan 95
negara di atas usaha negara dan pemerintah semata agar b) Tujuan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan akan luntur dan bahkan setiap warga negara sadar bahwa dirinya adalah hancur jika anggota atau warga bangsa tidak peduli merupakan bagian dari suatu negara-bangsa yang dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan kelahirannya diperjuangkan dengan hebat, di mana pegangan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul keberadaan negara-bangsanya tersebut harus diinsafi, Kennedy dalam bukunya yang berjudul Preparing for disyukuri, dan dicintainya dengan kesiapan berkorban the Twenty-First Century (Bersiap untuk Abad ke-21), demi negara-bangsanya. Hanya dengan cara demikian justru akibat globalisasi, masing-masing negara- maka wawasan kebangsaan akan menjadi kokoh dan bangsa berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. mampu mengantisipasi segala AGHT yang dihadapi oleh Bagi negara-bangsa Indonesia, memperkokoh Negara-bangsa. wawasan kebangsaan dalam menyikapi gerakan a) Patriotisme Indonesia globalisasi secara tepat dan menguntungkan bagi Nasionalisme sangat dekat dengan pengertian perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk patriotisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia membentuk warga negara yang: Sadar bahwa "Patriot" diartikan sebagai "pecinta atau pembela dirinya adalah warga negara dari suatu negara- tanah air" (pro patria primus patrialis), disebut juga bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai sebagai pejuang sejati. Patriotisme sendiri adalah UUD NRI Tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila, suatu paham yang menjunjung tinggi semangat, serta mampu mengimplementasikannya dalam sikap dan perbuatan seseorang yang rela berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam, terutama mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan dalam membina kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan tanah airnya, negara-bangsanya. berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan Bung Karno mengidentikkan patriot dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia; pendekar bangsa yang di dalam jiwa dan raganya Sadar bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat terdapat Trisakti, yaitu: Berdaulat dalam bidang pluralistik ditinjau dari banyak sekali aspek yang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan antara lain meliputi ras/suku, adat budaya, dan Berkepribadian dalam kebudayaan. agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki Apabila ketiga unsur tersebut dengan benar- solidaritas yang tinggi, serta mampu bersikap inklusif benar dan sungguh-sungguh diaktualisasikan oleh (menyatu dan bersatu) dalam menghadapi tiap warga negara Indonesia, maka akan lahir keanekaragaman, Sadar bahwa Indonesia sebagai ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan jati diri suatu negara-bangsa sewajarnya memiliki bangsa yang tangkas dan tangguh yang pada keunggulan dan kekurangan. Sebagai warga- akhirnya akan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa tidak perlu malu mengakui kekurangan yang bangsa dan negara. terjadi, tetapi harus bersyukur dan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan 94 95 95
keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sebagai bagian dari jati dirinya, Sadar bahwa negara- bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya mengembangkan diri dan kehidupannya yang harus dipertahankan dengan kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap potensi dan modal yang harus diolah dengan seksama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya secara pribadi maupun bersama-sama. d. Aspek Yuridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara Secara historis epistemologis, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun dan dikembangkan di atas motivasi ideologis dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dan sarat dengan komitmen strategis untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang kuat dalam bingkai kesatuan utuh Nusantara sebagai berikut. 1) Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. 2) Dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) No. 4/ PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia. 3) Sebagai doktrin strategis Wawasan Nusantara dikukuhkan pertama kali melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998, yakni sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk menjadi pemandu yang bersifat quasi konstitusional bagi segenap regulasi dan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional di segala bidang. 96 96 4) Ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 5) Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126/2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara mencerminkan jati diri dan bentuk geografinya dalam kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 (delapan) gatra atau yang disebut sebagai Asta Gatra. Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang- bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur atau aspek kehidupan nasional sebagai berikut. Tiga unsur atau aspek pertama mengenai kehidupan ilmiah antara lain Gatra letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian lima unsur atau aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Sosbud), dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam). 97
keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sebagai 4) Ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on the Law of the bagian dari jati dirinya, Sadar bahwa negara- Sea (UNCLOS) 1982. bangsanya adalah tanah air yang menjadi 5) Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara tempatnya mengembangkan diri dan melalui Keppres No.126/2001 oleh Presiden Abdurrahman kehidupannya yang harus dipertahankan dengan Wahid. kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap potensi dan Sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, modal yang harus diolah dengan seksama untuk Wawasan Nusantara mencerminkan jati diri dan bentuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya geografinya dalam kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila secara pribadi maupun bersama-sama. dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah d. Aspek Yuridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara Secara historis epistemologis, konsepsi Wawasan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati Nusantara dibangun dan dikembangkan di atas motivasi diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala ideologis dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dan sarat potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari dengan komitmen strategis untuk mewujudkan negara-bangsa interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan Indonesia yang kuat dalam bingkai kesatuan utuh Nusantara dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut. yang terwujud dalam 8 (delapan) gatra atau yang disebut 1) Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 13 sebagai Asta Gatra. Desember 1957. Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang- 2) Dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) No. 4/ PRP bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di 1960 Tentang Perairan Indonesia. atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam 3) Sebagai doktrin strategis Wawasan Nusantara dikukuhkan yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. pertama kali melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Model hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret (Lemhannas) menyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur atau 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) aspek kehidupan nasional sebagai berikut. Tiga unsur atau dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998, yakni aspek pertama mengenai kehidupan ilmiah antara lain Gatra sebagai wawasan dalam mencapai tujuan letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, pembangunan nasional untuk menjadi pemandu yang serta keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian lima bersifat quasi konstitusional bagi segenap regulasi dan unsur atau aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Sosbud), dan di segala bidang. Pertahanan dan Keamanan (Hankam). 96 97 97
e. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21 Gerakan nasionalisme yang didominasi oleh perjuangan politik dan perlawanan bersenjata menjadi penanda gerakan abad ke-19 dan 20. Dapat kita cermati perkembangan gerakan kebangsaan dan paham nasionalisme sepanjang kurun waktu tersebut, utamanya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, diarahkan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan secara fisik. Namun demikian, menjelang abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini sifat individualistik dan liberalistik begitu menonjol karena setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri dalam berhubungan dengan siapa yang dikehendaki di seluruh dunia dan menentukan tindakannya tanpa harus melalui institusi yang bernama negara. Inilah yang sering disebut sebagai gerakan globalisasi, sebuah gerakan penghilangan batas-batas antar negara, yang karenanya timbul lah suatu pertanyaan bagaimana bangsa Indonesia harus menyikapi gerakan globalisasi. Sejak terbitnya buku The End of the Nation State (Berakhirnya Negara Bangsa) karangan Kenichi Ohmae, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang paham nasionalisme di abad ke-21; apakah paham nasionalisme dapat bertahan dalam memasuki era globalisasi? Buku tersebut diikuti lagi dengan buku berikut yang ia tulis pada tahun 2005, berjudul The Next Global Stage, suatu paparan mengenai panggung dunia global mendatang. 1) Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara Argumen yang menjadi dasar penerapan Wawasan Nusantara pada tiap-tiap gatra yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional adalah sebagai berikut: a) Gatra Demografi Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra demografi berpijak pada argumen bahwa Bangsa 98 98 Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian pula bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. b) Gatra Geografi Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra geografi berpijak pada argumen bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian daripada itu bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. c) Gatra Sumber Kekayaan Alam Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) berpijak pada argumen bahwa segala isi dan kekayaan wilayah Nusantara yang terkandung dalam kebulatan wilayah nasional baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. d) Gatra Ideologi Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ideologi berpijak pada argumen bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa 99
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan e. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21 berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta Gerakan nasionalisme yang didominasi oleh perjuangan memeluk dan meyakini berbagai agama dan politik dan perlawanan bersenjata menjadi penanda gerakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus abad ke-19 dan 20. Dapat kita cermati perkembangan gerakan merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam kebangsaan dan paham nasionalisme sepanjang kurun waktu arti yang seluas-luasnya. Demikian pula bahwa tersebut, utamanya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa diarahkan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan secara fisik. Namun demikian, menjelang abad ke-21 terjadi setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat mencapai cita-cita bangsa. manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Saat b) Gatra Geografi ini sifat individualistik dan liberalistik begitu menonjol karena Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri dalam geografi berpijak pada argumen bahwa kebulatan berhubungan dengan siapa yang dikehendaki di seluruh dunia wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya dan menentukan tindakannya tanpa harus melalui institusi yang merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang bernama negara. Inilah yang sering disebut sebagai gerakan hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta globalisasi, sebuah gerakan penghilangan batas-batas antar menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian negara, yang karenanya timbul lah suatu pertanyaan bagaimana daripada itu bangsa Indonesia yang hidup bangsa Indonesia harus menyikapi gerakan globalisasi. berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan Sejak terbitnya buku The End of the Nation State ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, (Berakhirnya Negara Bangsa) karangan Kenichi Ohmae, banyak perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Politik orang mulai bertanya-tanya tentang paham nasionalisme di Luar Negeri Bebas Aktif serta diabdikan pada abad ke-21; apakah paham nasionalisme dapat bertahan dalam kepentingan nasional. memasuki era globalisasi? Buku tersebut diikuti lagi dengan c) Gatra Sumber Kekayaan Alam buku berikut yang ia tulis pada tahun 2005, berjudul The Next Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Global Stage, suatu paparan mengenai panggung dunia global Sumber Kekayaan Alam (SKA) berpijak pada mendatang. argumen bahwa segala isi dan kekayaan wilayah 1) Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara Nusantara yang terkandung dalam kebulatan wilayah Argumen yang menjadi dasar penerapan Wawasan nasional baik potensi maupun efektif adalah modal Nusantara pada tiap-tiap gatra yang meliputi segenap dan milik bersama bangsa. aspek kehidupan nasional adalah sebagai berikut: d) Gatra Ideologi a) Gatra Demografi Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ideologi berpijak pada argumen bahwa Pancasila demografi berpijak pada argumen bahwa Bangsa adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa 98 99 99
dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. e) Gatra Politik Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra politik berpijak pada argumen bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. f) Gatra Ekonomi Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ekonomi berpijak pada argumen bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemberdayaan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. g) Gatra Sosial Budaya Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra sosial budaya berpijak pada argumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya 100 100 keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian daripada itu, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. h) Gatra Pertahanan Keamanan Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Pertahanan Keamanan (Hankam) berpijak pada argumen bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Untuk itu tiap- tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Globalisasi dengan segala aspeknya merupakan tema besar tantangan implementasi Wawasan Nusantara di abad ke-21. Globalisasi yang banyak dibicarakan saat ini pada awalnya merupakan suatu gerakan dalam bidang ekonomi. Gerakan globalisasi ini akhirnya menyentuh pula bidang-bidang yang lain. Gerakan globalisasi yang mengusung tema besar keterbukaan dan kebebasan sebagai cerminan hak asasi individu, dalam bidang ekonomi menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus perpindahan modal, tenaga kerja dan keahlian, serta hasil 101
dan negara yang melandasi, membimbing, dan keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian daripada itu, budaya mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan e) Gatra Politik corak ragam budaya yang ada menggambarkan Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan politik berpijak pada argumen bahwa kehidupan landasan pengembangan budaya bangsa politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana seluruh bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan bangsa. sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu h) Gatra Pertahanan Keamanan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra nasional. Pertahanan Keamanan (Hankam) berpijak pada f) Gatra Ekonomi argumen bahwa ancaman terhadap satu pulau atau Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman ekonomi berpijak pada argumen bahwa kehidupan terhadap seluruh bangsa dan negara. Untuk itu tiap- perekonomian di seluruh wilayah Nusantara tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan ekonomi yang yang sama dalam rangka pembelaan negara dan diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar bangsa. atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemberdayaan Globalisasi dengan segala aspeknya merupakan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun tema besar tantangan implementasi Wawasan Nusantara efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari di abad ke-21. Globalisasi yang banyak dibicarakan saat harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air ini pada awalnya merupakan suatu gerakan dalam bidang dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi ekonomi. Gerakan globalisasi ini akhirnya menyentuh pula dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan bidang-bidang yang lain. Gerakan globalisasi yang ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengusung tema besar keterbukaan dan kebebasan pengembangan kehidupan ekonominya. sebagai cerminan hak asasi individu, dalam bidang g) Gatra Sosial Budaya ekonomi menampakkan wajahnya dalam bentuk Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. sosial budaya berpijak pada argumen bahwa Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi negara. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat perpindahan modal, tenaga kerja dan keahlian, serta hasil yang sama, merata dan seimbang serta adanya 100 101 101
industri dan produk pangan. Daya serap pasar berupa faktor supply and demand kemudian menentukan arah pergerakan sumber daya dan kekayaan. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini diciptakan lah instrumen- instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Collaboration (APEC), Bogor Declaration, Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights, International Standar Organization (ISO), dan lain sebagainya. Dengan cara ini maka konflik berbalut persaingan pasar menjadi mekanisme yang diagungkan dalam liberalisasi perdagangan. Akibat positifnya adalah, untuk sementara, konsumen yang akan memetik manfaat, kemudahan dan keuntungan, namun dalam bidang usaha terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga siapa yang kuat yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam bidang politik, suatu negara-bangsa yang dianggap tidak melaksanakan demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan tidak menerapkan hak asasi manusia akan dilabeli tidak beradab, dan selayaknya dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia. Instrumen yang telah disiapkan antara lain seperti Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan sebagainya. Perlu dicermati bahwa implementasi kesepakatan internasional apapun perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini telah menimbulkan gejolak karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh 102 102 suatu negara tertentu yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang dipaksakan. Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan, atau embargo, kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan dewasa ini dapat dijumpai dalam bentuk reinventing government, good governance, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam bidang informasi, gerakan globalisasi terwujud melalui jaringan internet dan web society, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia, untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan langkah dan tindakan yang menguntungkan baginya. Transaksi perdagangan dan perbankan dengan gampang dilakukan dengan perangkat dimaksud. Terjadilah persaingan eksesif di berbagai bidang akibat penggunaan teknologi komunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Dalam kehidupan sosial berkembang suatu masyarakat yang disebut masyarakat madani sebagai terjemahan civil society. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjamin kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, suatu masyarakat yang mandiri di luar sistem resmi kenegaraan, 103
industri dan produk pangan. Daya serap pasar berupa suatu negara tertentu yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang dipaksakan. Sehingga universalisasi dan faktor supply and demand kemudian menentukan arah unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pergerakan sumber daya dan kekayaan. Untuk dapat pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan merealisasikan gagasan ini diciptakan lah instrumen- oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan, atau instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi embargo, kepada negara yang dinilai tidak menerapkan perdagangan dimaksud seperti World Trade Organization demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk (WTO), Asia Pacific Economic Collaboration (APEC), paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam Bogor Declaration, Hak Kekayaan Intelektual atau pemerintahan dewasa ini dapat dijumpai dalam bentuk Intellectual Property Rights, International Standar reinventing government, good governance, desentralisasi Organization (ISO), dan lain sebagainya. Dengan cara ini pemerintahan, dan sebagainya. maka konflik berbalut persaingan pasar menjadi Dalam bidang informasi, gerakan globalisasi mekanisme yang diagungkan dalam liberalisasi terwujud melalui jaringan internet dan web society, suatu perdagangan. Akibat positifnya adalah, untuk sementara, jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh konsumen yang akan memetik manfaat, kemudahan dan batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar keuntungan, namun dalam bidang usaha terjadi menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki persaingan yang sangat ketat, sehingga siapa yang kuat kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja yang akan keluar sebagai pemenang. sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang Dalam bidang politik, suatu negara-bangsa yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi komunikasi yang dianggap tidak melaksanakan demokrasi dalam sistem sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi pemerintahannya dan tidak menerapkan hak asasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia, manusia akan dilabeli tidak beradab, dan selayaknya untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia. Instrumen langkah dan tindakan yang menguntungkan baginya. yang telah disiapkan antara lain seperti Universal Transaksi perdagangan dan perbankan dengan gampang Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and dilakukan dengan perangkat dimaksud. Terjadilah Political Rights, Covenant on Economic, Social and persaingan eksesif di berbagai bidang akibat penggunaan Cultural Rights, dan sebagainya. Perlu dicermati bahwa teknologi komunikasi ini, karena siapa yang menguasai implementasi kesepakatan internasional apapun perlu informasi, dialah yang akan menguasai dunia. disesuaikan dengan adat dan budaya yang Dalam kehidupan sosial berkembang suatu berkembang di masing-masing negara-bangsa. masyarakat yang disebut masyarakat madani sebagai Namun, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk terjemahan civil society. Masyarakat madani adalah suatu memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi masyarakat yang menjamin kebebasan dalam kehidupan manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, suatu negara lain. Keadaan ini telah menimbulkan gejolak karena masyarakat yang mandiri di luar sistem resmi kenegaraan, adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh 102 103 103
suatu masyarakat yang tidak termasuk dalam suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memiliki kekuatan untuk mengadakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Seperti yang dikatakan oleh Gellner bahwa civil society adalah masyarakat yang bersifat otonom, yang mandiri yang mampu mengimbangi negara dan membendung kekuasaan negara. Civil society ini menampakkan wajahnya dalam bentuk Non-Governmental Organization, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam bidang keamanan dikembangkan konsep keamanan dunia. Diciptakan musuh yang harus dilawan yang dianggap mengganggu ketenteraman dunia. Konsep terorisme dikembangkan dan dijadikan musuh dunia. Suatu negara yang dipandang sebagai sarang teror dipandang sah untuk diserang beramai-ramai. Suatu organisasi yang dipandang menimbulkan kondisi tidak tenteram divonis sebagai organisasi teror. Dari uraian di atas terlihat bahwa gerakan globalisasi rawan berkembang menjadi penjajahan bentuk baru; siapa yang memiliki kapital, yang memiliki kekuasaan dalam bidang materi, ilmu dan teknologi, serta kekuatan fisik, maka akan menang dalam persaingan; dialah akan menjadi super power yang akan memaksakan kehendaknya, serta mengatur dunia. Sehingga keseimbangan yang terbentuk bukan keseimbangan berdasar kesetaraan tetapi keseimbangan yang dipaksakan berdasar subordinasi. Situasi semacam ini telah terbukti menciptakan ketidakadilan pada skala global dan menimbulkan alasan bagi para pelaku teror untuk menjustifikasi aksi mereka. 104 104 2) Globalisasi Globalisasi sebagai gerakan integrasi dunia telah menjadi perjuangan umat manusia sejak zaman purba. Upaya menyatukan dunia dimulai dengan tindakan menyatukan dunia secara fisik, dengan jalan penaklukan wilayah untuk dijadikan jajahannya, antara lain seperti yang dilakukan oleh Inggris dengan semboyannya "Britain rules the wave." (Britania menguasai Samudera). Namun demikian, penguasaan dunia secara fisik kini beralih kepada cara yang lain. Bila kita cermati bahwa semua agama pada umumnya ingin menyatukan dunia bukan dari sisi fisik tetapi dari sisi spiritual. Agama tidak membatasi penyebarannya hanya pada suatu wilayah yang namanya negara-bangsa, tetapi diselenggarakan menembus batas- batas antar negara-bangsa. Penyebaran agama dilakukan di seluruh pelosok dunia, dan apabila tidak dilandasi pengendalian diri secara prima dapat saja terjadi tabrakan- tabrakan antar agama. Ada pula suatu paham yang mengarah pada terbentuknya satu umat manusia di dunia, yang dimulai dari pemikiran J.J. Rousseau. Pandangan ini bermula dari suatu asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik. Sifat buruk yang terbentuk pada manusia adalah akibat hubungannya dengan masyarakat, dengan negara dan pemerintahan. Dengan kata lain yang menyebabkan sifat buruk yang terjadi pada manusia adalah masyarakat, pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, manusia harus dikembalikan pada fitrahnya, biarkanlah manusia berkembang berlandasan pada kemampuan dasar yang telah ada pada dirinya. Sebagai akibat lebih lanjut maka negara dan pemerintahan tidak diperlukan. Pandangan ini biasa disebut sebagai paham anarkisme suatu penerapan gagasan individualisme ekstrim. Dengan paham anarkisme ini manusia tidak ada yang memerintah dan 105
suatu masyarakat yang tidak termasuk dalam 2) Globalisasi Globalisasi sebagai gerakan integrasi dunia telah suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan berbangsa menjadi perjuangan umat manusia sejak zaman purba. dan bernegara, tetapi memiliki kekuatan untuk Upaya menyatukan dunia dimulai dengan tindakan mengadakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan menyatukan dunia secara fisik, dengan jalan penaklukan negara. Seperti yang dikatakan oleh Gellner bahwa civil wilayah untuk dijadikan jajahannya, antara lain seperti society adalah masyarakat yang bersifat otonom, yang yang dilakukan oleh Inggris dengan semboyannya "Britain mandiri yang mampu mengimbangi negara dan rules the wave." (Britania menguasai Samudera). Namun membendung kekuasaan negara. Civil society ini demikian, penguasaan dunia secara fisik kini beralih menampakkan wajahnya dalam bentuk Non-Governmental kepada cara yang lain. Bila kita cermati bahwa semua Organization, Lembaga Swadaya Masyarakat. agama pada umumnya ingin menyatukan dunia bukan dari Dalam bidang keamanan dikembangkan konsep sisi fisik tetapi dari sisi spiritual. Agama tidak membatasi keamanan dunia. Diciptakan musuh yang harus dilawan penyebarannya hanya pada suatu wilayah yang namanya yang dianggap mengganggu ketenteraman dunia. Konsep negara-bangsa, tetapi diselenggarakan menembus batas- terorisme dikembangkan dan dijadikan musuh dunia. batas antar negara-bangsa. Penyebaran agama dilakukan Suatu negara yang dipandang sebagai sarang teror di seluruh pelosok dunia, dan apabila tidak dilandasi dipandang sah untuk diserang beramai-ramai. Suatu pengendalian diri secara prima dapat saja terjadi tabrakan- organisasi yang dipandang menimbulkan kondisi tidak tabrakan antar agama. tenteram divonis sebagai organisasi teror. Ada pula suatu paham yang mengarah pada Dari uraian di atas terlihat bahwa gerakan globalisasi terbentuknya satu umat manusia di dunia, yang dimulai rawan berkembang menjadi penjajahan bentuk baru; siapa dari pemikiran J.J. Rousseau. Pandangan ini bermula dari yang memiliki kapital, yang memiliki kekuasaan dalam suatu asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah bidang materi, ilmu dan teknologi, serta kekuatan fisik, baik. Sifat buruk yang terbentuk pada manusia adalah maka akan menang dalam persaingan; dialah akan akibat hubungannya dengan masyarakat, dengan negara menjadi super power yang akan memaksakan dan pemerintahan. Dengan kata lain yang menyebabkan kehendaknya, serta mengatur dunia. Sehingga sifat buruk yang terjadi pada manusia adalah masyarakat, keseimbangan yang terbentuk bukan keseimbangan pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, manusia harus berdasar kesetaraan tetapi keseimbangan yang dikembalikan pada fitrahnya, biarkanlah manusia dipaksakan berdasar subordinasi. Situasi semacam ini berkembang berlandasan pada kemampuan dasar yang telah terbukti menciptakan ketidakadilan pada skala global telah ada pada dirinya. Sebagai akibat lebih lanjut maka dan menimbulkan alasan bagi para pelaku teror untuk negara dan pemerintahan tidak diperlukan. Pandangan ini menjustifikasi aksi mereka. biasa disebut sebagai paham anarkisme suatu penerapan gagasan individualisme ekstrim. Dengan paham anarkisme ini manusia tidak ada yang memerintah dan 104 105 105
tidak ada yang diperintah, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam merealisasikan hidupnya yang terbentuk dalam suatu kemitraan dan kedamaian. Manusia akan saling berdampingan dalam suatu kesatuan umat manusia di dunia. Salah seorang tokoh anarkisme adalah A. Bakunin (1814-1876). Nampaknya gagasan ini tetap hanya tinggal dalam bentuk gagasan, tidak pernah terealisasi dalam kenyataan, karena asumsi dasar yang melandasinya cukup rapuh dan sangat sulit dibuktikan. Paham komunisme juga mengarah pada terwujudnya masyarakat komunis dunia, suatu masyarakat sejahtera, suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, sehingga segala sarana dan prasarana yang tersedia adalah hak milik bersama. Kemungkinan gagasan ini berasal dari pemikiran historis materialisme Marx dan anarkisme Bakunin yang bersifat utopis, yang nampaknya mustahil untuk direalisasikan. Runtuhnya Uni Soviet di akhir Perang Dingin pada tahun 1990 tidak menjamin hilangnya penyebaran paham atau ajaran komunisme di dunia. Di tengah situasi tersebut perlahan-lahan berkembanglah suatu gerakan globalisasi pemikiran liberal individualistis yang dewasa ini sedang melanda dunia dan menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengantisipasi globalisasi ini dengan cara yang baik, sehingga kepentingan nasional dapat terakomodasi. 3) Tribalisasi Tribalisasi adalah suatu tindakan yang berlawanan dengan globalisasi. Kalau globalisasi mengarah pada terbentuknya dunia yang satu dalam aspek-aspek tertentu, maka tribalisasi justru berwujud gerakan pembentukan kelompok, sempalan dari suatu negara-bangsa, didasarkan atas naluri primordial. Ada yang beranggapan 106 106 bahwa daya ikat anggota dalam suatu tribe atau kelompok yang didasarkan pada suku atau keluarga akan lebih kokoh dibandingkan daya ikat warga suatu negara-bangsa. Karena ikatan anggota suatu tribe adalah alami, sedang ikatan warga negara-bangsa bersifat artifisial. Oleh karena itu persatuan yang didasarkan pada tribe akan lebih kokoh dalam menghadapi gerakan globalisasi. Situasi semacam ini secara nyata makin menggejala di negara-bangsa ini. Daerah-daerah mulai menunjukkan identitasnya sendiri- sendiri, membentuk kelompok-kelompok yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, yang sejatinya hanya memperlemah kekuatan negara-bangsa. Oleh karena itu gerakan tribalisasi ini perlu diwaspadai Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi hanya akan berhasil apabila masing-masing negara-bangsa cukup kuat, memiliki kemandirian, sehingga mampu berpartisipasi secara pantas satu sama lain dalam kehidupan global. Bila ada satu saja negara- bangsa yang berada dalam kondisi lemah baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, informasi maupun keamanan, maka yang terjadi adalah suatu keseimbangan semu, yang tidak akan menciptakan kedamaian yang sesungguhnya, melainkan sebaliknya menciptakan penjajahan gaya baru. Oleh karena itu senang maupun tidak senang, paham kebangsaan harus diperkuat secara sinergis dengan mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia (SDM) dalam menyikapi globalisasi. Hanya dengan cara ini maka negara-bangsa Indonesia akan diperlakukan secara pantas oleh bangsa- bangsa lain dalam era globalisasi. Sebagai kesimpulan sementara maka tantangan yang dihadapi oleh negara- bangsa adalah: 107
tidak ada yang diperintah, semua memiliki kewajiban dan bahwa daya ikat anggota dalam suatu tribe atau kelompok hak yang sama dalam merealisasikan hidupnya yang yang didasarkan pada suku atau keluarga akan lebih kokoh terbentuk dalam suatu kemitraan dan kedamaian. Manusia dibandingkan daya ikat warga suatu negara-bangsa. akan saling berdampingan dalam suatu kesatuan umat Karena ikatan anggota suatu tribe adalah alami, sedang manusia di dunia. Salah seorang tokoh anarkisme adalah ikatan warga negara-bangsa bersifat artifisial. Oleh karena A. Bakunin (1814-1876). Nampaknya gagasan ini tetap itu persatuan yang didasarkan pada tribe akan lebih kokoh hanya tinggal dalam bentuk gagasan, tidak pernah dalam menghadapi gerakan globalisasi. Situasi semacam terealisasi dalam kenyataan, karena asumsi dasar yang ini secara nyata makin menggejala di negara-bangsa ini. melandasinya cukup rapuh dan sangat sulit dibuktikan. Daerah-daerah mulai menunjukkan identitasnya sendiri- Paham komunisme juga mengarah pada terwujudnya sendiri, membentuk kelompok-kelompok yang mengarah masyarakat komunis dunia, suatu masyarakat sejahtera, pada disintegrasi atau perpecahan, yang sejatinya hanya suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, memperlemah kekuatan negara-bangsa. Oleh karena itu sehingga segala sarana dan prasarana yang tersedia gerakan tribalisasi ini perlu diwaspadai adalah hak milik bersama. Kemungkinan gagasan ini Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berasal dari pemikiran historis materialisme Marx dan globalisasi hanya akan berhasil apabila masing-masing anarkisme Bakunin yang bersifat utopis, yang nampaknya negara-bangsa cukup kuat, memiliki kemandirian, mustahil untuk direalisasikan. Runtuhnya Uni Soviet di sehingga mampu berpartisipasi secara pantas satu sama akhir Perang Dingin pada tahun 1990 tidak menjamin lain dalam kehidupan global. Bila ada satu saja negara- hilangnya penyebaran paham atau ajaran komunisme di bangsa yang berada dalam kondisi lemah baik dalam dunia. Di tengah situasi tersebut perlahan-lahan bidang ekonomi, sosial politik, informasi maupun berkembanglah suatu gerakan globalisasi pemikiran liberal keamanan, maka yang terjadi adalah suatu keseimbangan individualistis yang dewasa ini sedang melanda dunia dan semu, yang tidak akan menciptakan kedamaian yang menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Timbul sesungguhnya, melainkan sebaliknya menciptakan pertanyaan, bagaimana kita dapat mengantisipasi penjajahan gaya baru. Oleh karena itu senang maupun globalisasi ini dengan cara yang baik, sehingga tidak senang, paham kebangsaan harus diperkuat secara kepentingan nasional dapat terakomodasi. sinergis dengan mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia (SDM) dalam menyikapi 3) Tribalisasi Tribalisasi adalah suatu tindakan yang berlawanan globalisasi. Hanya dengan cara ini maka negara-bangsa dengan globalisasi. Kalau globalisasi mengarah pada Indonesia akan diperlakukan secara pantas oleh bangsa- terbentuknya dunia yang satu dalam aspek-aspek tertentu, bangsa lain dalam era globalisasi. Sebagai kesimpulan maka tribalisasi justru berwujud gerakan pembentukan sementara maka tantangan yang dihadapi oleh negara- kelompok, sempalan dari suatu negara-bangsa, bangsa adalah: didasarkan atas naluri primordial. Ada yang beranggapan 106 107 107
a) Gerakan globalisasi yang akan melunturkan jati diri bangsa, sehingga sifat-sifat bangsa akan tergerus oleh arus universalitas, yang berakibat berkembangnya sifat individualistis, materialistis, hedonistik, mencari jalan pintas, sehingga akan melunturkan sifat-sifat dan budaya luhur bangsa, dan; b) Tribalisasi, suatu gerakan untuk membentuk kelompok-kelompok primordial dengan harapan dapat mengatasi globalisasi. Bentuk-bentuk gerakan tribaliasi tersebut misalnya otonomi daerah yang berlebihan, desentralisasi yang mengarah pada terbentuknya daerah khusus, gerakan daerah yang mencari dasar Negara selain Pancasila, dan sebagainya. 2. Ketahanan Nasional a. Fungsi dan Formulasi Ketahanan Nasional Secara ideologis tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni pada alinea keempat yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Armawi (2007), dalam Hamdan Mansur (2007: 277) menyatakan bahwa prasyarat untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut meliputi pemahaman tentang arti pentingnya ruang hidup yaitu geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, serta penerjemahannya dalam bentuk strategi guna mewujudkan cita- cita tersebut, yaitu geostrategi. Geostrategi ini pada dasarnya merupakan strategi pemanfaatan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana yang 108 108 diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam praktiknya, geostrategi Indonesia secara sistemik-programatik berfungsi sebagai metode perancangan strategis pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita luhur proklamasi melalui program- program pembangunan nasional di segala bidang. Oleh karena itu, konsepsi geostrategi Indonesia bukanlah derivasi geopolitik untuk kepentingan politik atau militer dalam rangka perang semata, namun lebih jauh untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam bingkai ke-Bhinneka- Tunggal-Ika-an yang dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional. Secara yuridis komitmen nasional untuk mengembangkan ketahanan nasional didasarkan pada berbagai kebijakan nasional sebagai berikut. 1) Amanat Presiden Sukarno pada peresmian Lemhannas di Istana Negara, "Susunlah Pertahanan Nasional bersendikan karakteristik Bangsa", 20 Mei 1965. 2) Sebagai doktrin strategis, Ketahanan Nasional dikukuhkan pertama kali melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998 yang keseluruhannya bersifat quasi konstitusional bagi segenap regulasi dan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional di segala bidang. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. Adapun formulasi Ketahanan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN sebagai "Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat 109
diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam praktiknya, a) Gerakan globalisasi yang akan melunturkan jati geostrategi Indonesia secara sistemik-programatik berfungsi diri bangsa, sehingga sifat-sifat bangsa akan sebagai metode perancangan strategis pembangunan nasional tergerus oleh arus universalitas, yang berakibat untuk mewujudkan cita-cita luhur proklamasi melalui program- berkembangnya sifat individualistis, materialistis, program pembangunan nasional di segala bidang. Oleh karena hedonistik, mencari jalan pintas, sehingga akan itu, konsepsi geostrategi Indonesia bukanlah derivasi geopolitik melunturkan sifat-sifat dan budaya luhur bangsa, dan; untuk kepentingan politik atau militer dalam rangka perang b) Tribalisasi, suatu gerakan untuk membentuk semata, namun lebih jauh untuk mewujudkan amanat kelompok-kelompok primordial dengan harapan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam bingkai ke-Bhinneka- dapat mengatasi globalisasi. Bentuk-bentuk Tunggal-Ika-an yang dirumuskan dalam wujud Ketahanan gerakan tribaliasi tersebut misalnya otonomi daerah Nasional. yang berlebihan, desentralisasi yang mengarah pada Secara yuridis komitmen nasional untuk mengembangkan terbentuknya daerah khusus, gerakan daerah yang ketahanan nasional didasarkan pada berbagai kebijakan mencari dasar Negara selain Pancasila, dan nasional sebagai berikut. sebagainya. 1) Amanat Presiden Sukarno pada peresmian Lemhannas di Istana Negara, "Susunlah Pertahanan Nasional 2. Ketahanan Nasional bersendikan karakteristik Bangsa", 20 Mei 1965. a. Fungsi dan Formulasi Ketahanan Nasional 2) Sebagai doktrin strategis, Ketahanan Nasional dikukuhkan Secara ideologis tujuan dibentuknya pemerintah Negara pertama kali melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Republik Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya Tahun 1945, yakni pada alinea keempat yang berbunyi: hingga dalam GBHN Tahun 1998 yang keseluruhannya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah bersifat quasi konstitusional bagi segenap regulasi dan darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut nasional di segala bidang. Berhasilnya pembangunan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih Armawi (2007), dalam Hamdan Mansur (2007: 277) menyatakan mendorong pembangunan nasional. bahwa prasyarat untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut Adapun formulasi Ketahanan Nasional sebagaimana meliputi pemahaman tentang arti pentingnya ruang hidup yaitu dirumuskan dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN sebagai geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, serta "Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap penerjemahannya dalam bentuk strategi guna mewujudkan cita- aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya cita tersebut, yaitu geostrategi. Geostrategi ini pada dasarnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat merupakan strategi pemanfaatan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana yang 109 109 108
menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara". b. Sejarah, Prinsip, dan Konsep Ketahanan Nasional Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk kelestarian hidup negara dan kelangsungan perjuangan bangsa. Armawi (2007: 278) menelaah bahwa istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada awal tahun enam puluhan. Pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung. Pada awalnya pengkajian difokuskan terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indochina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunisme. Kemudian pengembangan konseptual dari pemikiran awal tersebut dilaksanakan secara intensif di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang didirikan pada tahun 1965 sampai sekarang. Dalam perkembangannya konsepsi Ketahanan Nasional pernah mempunyai beberapa macam definisi, akan tetapi di antara definisi-definisi tersebut selalu terdapat adanya unsur- unsur yang sama di dalam rumusan, yaitu: (a). keuletan dan daya tahan; (b). kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional; (c). ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (d). yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. (Armawi, 2007: 278-279). Rahmadi (2016) menelaah bahwa konsep yang sama dengan Ketahanan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR tentang GBHN juga terdapat dalam ketentuan legal formal tentang definisi Keamanan Nasional (Kamnas) dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. UU tersebut telah mengatur secara positif yuridis dalam bagian Penjelasan Umum 110 110 bahwa Kamnas merupakan "kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman". Dengan demikian, Ketahanan Nasional memiliki substansi yang sama secara positif yuridis legal formal dengan Keamanan Nasional yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. c. Model Ketahanan Nasional Selain sebagai sebuah kondisi, Ketahanan Nasional juga merupakan sebuah fungsi. Dalam bentuk fungsi implisit, operasionalisasi dari konsep Ketahanan dilakukan melalui model Asta Gatra yang dikembangkan oleh Lemhannas sebagai berikut: K(t) = f (Tri Gatra, Panca Gatra) t = f ([G, D, A], [I, P, E, S, H,]) t Keterangan: K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis G : kondisi geografi D : kondisi demografi A : kondisi kekayaan alam I : kondisi pemahaman dan pengamalan ideologi P : kondisi sistem politik E : kondisi sistem ekonomi S : kondisi sistem sosial budaya H : kondisi sistem hankam f : fungsi, dalam pengertian matematis t : dimensi waktu Antara Tri Gatra dan Panca Gatra serta antar Gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut dengan hubungan korelasi dan saling ketergantungan 111
menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan bahwa Kamnas merupakan "kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin negara". keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, b. Sejarah, Prinsip, dan Konsep Ketahanan Nasional masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala pembangunan nasional dari segala ancaman". AGHT baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk Dengan demikian, Ketahanan Nasional memiliki kelestarian hidup negara dan kelangsungan perjuangan bangsa. substansi yang sama secara positif yuridis legal formal Armawi (2007: 278) menelaah bahwa istilah ketahanan nasional dengan Keamanan Nasional yang ditujukan untuk menjamin untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. awal tahun enam puluhan. Pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan c. Model Ketahanan Nasional Selain sebagai sebuah kondisi, Ketahanan Nasional juga nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat merupakan sebuah fungsi. Dalam bentuk fungsi implisit, (SSKAD) Bandung. Pada awalnya pengkajian difokuskan operasionalisasi dari konsep Ketahanan dilakukan melalui terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan model Asta Gatra yang dikembangkan oleh Lemhannas sebagai Indochina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh berikut: komunisme. Kemudian pengembangan konseptual dari pemikiran awal tersebut dilaksanakan secara intensif di K(t) = f (Tri Gatra, Panca Gatra) t = f ([G, D, A], [I, P, E, S, H,]) t Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang didirikan pada tahun 1965 sampai sekarang. Keterangan: Dalam perkembangannya konsepsi Ketahanan Nasional pernah mempunyai beberapa macam definisi, akan tetapi di K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis G D A I P E S H f t antara definisi-definisi tersebut selalu terdapat adanya unsur- : kondisi geografi : kondisi demografi : kondisi kekayaan alam : kondisi pemahaman dan pengamalan ideologi : kondisi sistem politik : kondisi sistem ekonomi : kondisi sistem sosial budaya : kondisi sistem hankam : fungsi, dalam pengertian matematis : dimensi waktu unsur yang sama di dalam rumusan, yaitu: (a). keuletan dan daya tahan; (b). kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional; (c). ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (d). yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. (Armawi, 2007: 278-279). Rahmadi (2016) menelaah bahwa konsep yang sama dengan Ketahanan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR tentang GBHN juga terdapat dalam ketentuan legal formal tentang definisi Keamanan Nasional (Kamnas) dalam UU Antara Tri Gatra dan Panca Gatra serta antar Gatra itu No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. UU tersebut telah sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim mengatur secara positif yuridis dalam bagian Penjelasan Umum disebut dengan hubungan korelasi dan saling ketergantungan 110 111 111
(interdependency). Oleh karena itu Tri Gatra dan Panca Gatra tergambar dengan jelas secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam Asta Gatra. Selaras dengan penjelasan di atas, Ketahanan Nasional terutama berlaku bagi elemen Pancagatra karena sifatnya yang dinamis dan menentukan kondisi dan kualitas elemen Trigatra yang cenderung bersifat statis. Sehingga di bawah ini akan didapati kondisi ideal Ketahanan Nasional hanya pada elemen Pancagatra. Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa kondisi dan kualitas elemen Trigatra pada gilirannya akan dapat memengaruhi dinamika Pancagatra kembali. Kondisi ideal Ketahanan Nasional di tiap-tiap elemen Pancagatra selanjutnya didefinisikan sebagai berikut: 1) Gatra Ideologi Ketahanan nasional di bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2) Gatra Politik Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. 3) Gatra Ekonomi Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan 112 112 menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. 4) Gatra Sosial Budaya Ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 5) Gatra Pertahanan Keamanan Ketahanan nasional di bidang hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. d. Komparasi Konsep Ketahanan Nasional Berbagai model terkait ketahanan dan kekuatan nasional pernah dikembangkan juga antara lain oleh Morgenthau, Mahan, dan Cline. Pada bukunya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Morgenthau mengadakan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan sebagai kekuatan. Dalam analisisnya Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya ia menganggap 113
(interdependency). Oleh karena itu Tri Gatra dan Panca Gatra menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat tergambar dengan jelas secara utuh menyeluruh (komprehensif yang adil dan merata. integral) di dalam Asta Gatra. 4) Gatra Sosial Budaya Selaras dengan penjelasan di atas, Ketahanan Nasional Ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah terutama berlaku bagi elemen Pancagatra karena sifatnya yang kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai dinamis dan menentukan kondisi dan kualitas elemen Trigatra kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang yang cenderung bersifat statis. Sehingga di bawah ini akan mengandung kemampuan membentuk dan didapati kondisi ideal Ketahanan Nasional hanya pada elemen mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan Pancagatra. Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kondisi dan kualitas elemen Trigatra pada gilirannya akan dapat terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta memengaruhi dinamika Pancagatra kembali. Kondisi ideal tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam Ketahanan Nasional di tiap-tiap elemen Pancagatra selanjutnya kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta didefinisikan sebagai berikut: kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak 1) Gatra Ideologi sesuai dengan kebudayaan nasional. Ketahanan nasional di bidang ideologi adalah kondisi 5) Gatra Pertahanan Keamanan mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan Ketahanan nasional di bidang hankam adalah kondisi akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela kemampuan untuk menggalang dan memelihara negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara 2) Gatra Politik dan menangkal segala bentuk ancaman. Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi d. Komparasi Konsep Ketahanan Nasional politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Berbagai model terkait ketahanan dan kekuatan nasional yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pernah dikembangkan juga antara lain oleh Morgenthau, politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan Mahan, dan Cline. Pada bukunya yang berjudul Politics Among menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Nations: The Struggle for Power and Peace, Morgenthau 3) Gatra Ekonomi mengadakan observasi atas tata kehidupan nasional secara Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah makro dilihat dari luar sehingga ketahanan masyarakat bangsa kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang tertampilkan sebagai kekuatan. Dalam analisisnya Morgenthau berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya ia menganggap ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan 112 113 113
pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Dalam The Influence of Sea power on History, Alfred Thayer Mahan, seorang konseptor geostrategi mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidaklah hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Akses ke laut dinilai akan memudahkan akses perdagangan yang pada gilirannya membawa kesejahteraan dan penguasaan perekonomian. Sedangkan bentuk pantai yang menguntungkan akan menarik masyarakat lebih berorientasi ke laut. Negara yang memiliki akses ke laut secara luas memudahkan pengembangan pelabuhan-pelabuhan besar, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat maritim yang kosmopolitan. Pemikir geostrategi lain bernama Cline dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya suatu negara dengan wilayah yang besar akan tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju. e. Keamanan Nasional Kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Sementara itu, dalam konsep- konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan secara sederhana sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan, sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Anggoro (2003: 1) mencermati bahwa dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi 114 114 sekaligus tugas ganda bina-bangsa (nation-building) dan bina- negara (state-building), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya. Dengan demikian, konsep keamanan nasional (kamnas) bukanlah semata perlindungan terhadap ancaman fisik, namun juga perlindungan terhadap state-building yang berarti pembangunan di segala sektor, termasuk dalam hal nation-building khususnya perlindungan terhadap nilai-nilai internal bangsa dari segala ancaman. Dalam praktiknya, keamanan di berbagai bidang diawaki oleh berbagai profesi yang berbeda-beda. Keamanan transportasi memerlukan ahli-ahli transportasi meliputi rekayasa lalu-lintas hingga insinyur otomotif, penerbangan, dan kelautan. Keamanan informasi memerlukan ahli-ahli Teknologi Informasi dan Komputer. Keamanan pangan memerlukan petani, nelayan, ahli gizi yang cakap, hingga juru masak yang tangguh. Sementara keamanan ekonomi memerlukan pebisnis yang tangguh, pedagang yang ulet, dan ekonom-ekonom yang kesemuanya nasionalis. Oleh karena itu, tepatlah bahwa esensi keamanan secara konstitusional telah digariskan sebagai tujuan bernegara-bangsa sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini keamanan merupakan konsep yang multidimensi baik secara subjektif maupun secara objektif yang mencakup keluasan spektrum keamanan negara, keamanan sektoral, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam pelembagaannya, kamnas memerlukan perlindungan kolektif dari negara agar dapat menyinergikan segenap keahlian tersebut dalam sebuah kerja sama secara komprehensif dan harmonis. Darmono (2010: 5) menengarai bahwa sumber ancaman (source of threat) terhadap kamnas menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) dan/atau luar (external threat) tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman 115
pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position sekaligus tugas ganda bina-bangsa (nation-building) dan bina- negara (state-building), selain menghadapi ancaman militer luar dalam satu kawasan. terhadap wilayahnya. Dengan demikian, konsep keamanan Dalam The Influence of Sea power on History, Alfred nasional (kamnas) bukanlah semata perlindungan terhadap Thayer Mahan, seorang konseptor geostrategi mengatakan ancaman fisik, namun juga perlindungan terhadap state-building bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidaklah hanya yang berarti pembangunan di segala sektor, termasuk dalam hal tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula nation-building khususnya perlindungan terhadap nilai-nilai pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah internal bangsa dari segala ancaman. negara. Akses ke laut dinilai akan memudahkan akses Dalam praktiknya, keamanan di berbagai bidang diawaki perdagangan yang pada gilirannya membawa kesejahteraan oleh berbagai profesi yang berbeda-beda. Keamanan dan penguasaan perekonomian. Sedangkan bentuk pantai yang transportasi memerlukan ahli-ahli transportasi meliputi rekayasa menguntungkan akan menarik masyarakat lebih berorientasi ke lalu-lintas hingga insinyur otomotif, penerbangan, dan kelautan. laut. Negara yang memiliki akses ke laut secara luas Keamanan informasi memerlukan ahli-ahli Teknologi Informasi memudahkan pengembangan pelabuhan-pelabuhan besar, dan Komputer. Keamanan pangan memerlukan petani, nelayan, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat maritim yang ahli gizi yang cakap, hingga juru masak yang tangguh. kosmopolitan. Sementara keamanan ekonomi memerlukan pebisnis yang Pemikir geostrategi lain bernama Cline dalam bukunya tangguh, pedagang yang ulet, dan ekonom-ekonom yang World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat kesemuanya nasionalis. Oleh karena itu, tepatlah bahwa esensi bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan keamanan secara konstitusional telah digariskan sebagai tujuan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya bernegara-bangsa sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan suatu negara dengan wilayah yang besar akan tetapi jumlah UUD NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar tanah tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini keamanan walaupun berteknologi maju. merupakan konsep yang multidimensi baik secara subjektif e. Keamanan Nasional maupun secara objektif yang mencakup keluasan spektrum Kolom keamanan nasional dalam International keamanan negara, keamanan sektoral, hingga keamanan dan Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam pelembagaannya, sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai kamnas memerlukan perlindungan kolektif dari negara agar internalnya dari ancaman luar". Sementara itu, dalam konsep- dapat menyinergikan segenap keahlian tersebut dalam sebuah konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan kerja sama secara komprehensif dan harmonis. keamanan secara sederhana sebagai suasana bebas dari Darmono (2010: 5) menengarai bahwa sumber ancaman segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan, (source of threat) terhadap kamnas menjadi semakin luas, sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) berasal dari luar. Anggoro (2003: 1) mencermati bahwa dalam dan/atau luar (external threat) tetapi juga ancaman azymutal banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman 114 115 115
luar atau dalam. Disinyalir juga bahwa watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi dan kultural. Karenanya, Darmono (2010: 2-3) melengkapi bahwa "amanat, nilai, dan norma yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan idealisme (believes and ideals of a nation) daripada founding fathers tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang menembus ke depan". Oleh karena itu, disimpulkan bahwa keamanan nasional harus mencakup: (1) perlindungan terhadap warga negara yang dalam pengertian universal disebut sebagai human security dan hak asasi manusia; (2) perlindungan terhadap masyarakat; dan (3) perlindungan terhadap negara. Untuk mengakomodasi kompleksitas konsep keamanan nasional tersebut, Buzan (1991: 431-451) mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang "wawasan kebangsaan". Dalam konteks seperti itu, disimpulkan oleh Anggoro (2003: 1) keamanan nasional perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintahan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan segenap konsep dan pemikiran tersebut, Rahmadi (2016) menegaskan bahwa landasan keamanan nasional menurut Buzan yang 116 116 dirumuskan pada tahun 1991 sebenarnya telah diformulasikan oleh Bangsa dan Negara Indonesia melalui segenap gatra Wawasan Nusantara yang mulai dicetuskan pada tahun 1957, dan dipraktikkan sejak awal tahun 60-an melalui implementasi Ketahanan Nasional. Tidak hanya bangsa dan negara kita telah mendahului dalam hal pemikiran semata, namun hal tersebut juga terbukti tetap relevan dan komprehensif hingga saat ini. 3. Kewaspadaan Nasional a. Konsep dan Prinsip Kewaspadaan Nasional Secara umum Kewaspadaan Nasional adalah sikap yang berkaitan dengan kualitas nasionalisme bangsa tentang cegah awal, tangkal awal, dan tanggap awal bangsa terhadap berbagai bentuk AGHT. Kewaspadaan Nasional menurut Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, 2016) adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Kewaspadaan Nasional juga merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI, sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Kewaspadaan Nasional ini harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. 117
luar atau dalam. Disinyalir juga bahwa watak ancaman (nature dirumuskan pada tahun 1991 sebenarnya telah of threat) juga berubah menjadi multidimensional semakin diformulasikan oleh Bangsa dan Negara Indonesia melalui majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai segenap gatra Wawasan Nusantara yang mulai dicetuskan ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi dan kultural. pada tahun 1957, dan dipraktikkan sejak awal tahun 60-an melalui implementasi Ketahanan Nasional. Tidak hanya Karenanya, Darmono (2010: 2-3) melengkapi bahwa "amanat, bangsa dan negara kita telah mendahului dalam hal pemikiran nilai, dan norma yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 semata, namun hal tersebut juga terbukti tetap relevan dan merupakan idealisme (believes and ideals of a nation) daripada komprehensif hingga saat ini. founding fathers tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang menembus ke depan". Oleh karena 3. Kewaspadaan Nasional itu, disimpulkan bahwa keamanan nasional harus mencakup: (1) a. Konsep dan Prinsip Kewaspadaan Nasional perlindungan terhadap warga negara yang dalam pengertian Secara umum Kewaspadaan Nasional adalah sikap yang universal disebut sebagai human security dan hak asasi berkaitan dengan kualitas nasionalisme bangsa tentang cegah manusia; (2) perlindungan terhadap masyarakat; dan (3) awal, tangkal awal, dan tanggap awal bangsa terhadap perlindungan terhadap negara. berbagai bentuk AGHT. Kewaspadaan Nasional menurut Modul Untuk mengakomodasi kompleksitas konsep keamanan Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, 2016) nasional tersebut, Buzan (1991: 431-451) mencoba adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam potensi ancaman. Kewaspadaan Nasional juga merupakan lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI, sebagai manifestasi termasuk gagasan tentang "wawasan kebangsaan". Dalam kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia konteks seperti itu, disimpulkan oleh Anggoro (2003: 1) terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. keamanan nasional perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga Kewaspadaan Nasional ini harus bertolak dari keyakinan komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara, ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung termasuk pemerintahan yang dapat berfungsi sebagaimana oleh usaha usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan segenap konsep berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. dan pemikiran tersebut, Rahmadi (2016) menegaskan bahwa landasan keamanan nasional menurut Buzan yang 116 117 117
Secara komprehensif, Kewaspadaan Nasional dengan demikian dapat dikonsepsikan sebagai kepedulian, sikap, kualitas kesiapan, dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa dan warga negara Indonesia yang dibangun dan mewujud dari keyakinan ideologis, nasionalisme, perhatian, rasa memiliki, dan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat AGHT potensial maupun faktual terhadap keselamatan, keutuhan, dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam wadah NKRI. b. Sejarah Perkembangan Kewaspadaan Nasional Dalam sejarahnya, upaya untuk memantapkan kewaspadaan nasional dapat ditelaah melalui berbagai ketentuan yuridis yang berkaitan dengan kewaspadaan nasional sebagai berikut (diurutkan secara kronologis). 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 244 Tahun 1961 tentang Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey dalam rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia. 2) UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1962, tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara dalam Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi UU. 3) UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 6 tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1963 no. 66) menjadi UU. 4) Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 118 118 5) TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI 6) TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa 7) Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) 8) Keppres No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). 9) Keppres No.29 Tahun 1998 tentang pembentukan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) 10) TAP MPR RI No. XVIII/MPR RI/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa 11) Keppres No. 38 Tahun 2000 tentang pembubaran Bakorstanas 12) Surat Pang TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Departemen Dalam Negeri. 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 40 Tahun 2001 tentang Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa yang menjadikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus merumuskan konsepsi implementasi Padnas yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 14) Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres No. 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran ketahanan bangsa sebagai dasar sosialisasi kewaspadaan nasional yang bermuara kepada kesatuan bangsa 119
Secara komprehensif, Kewaspadaan Nasional dengan 5) TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI demikian dapat dikonsepsikan sebagai kepedulian, sikap, 6) TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya kualitas kesiapan, dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa dan Pancakarsa warga negara Indonesia yang dibangun dan mewujud dari 7) Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 1982 tentang keyakinan ideologis, nasionalisme, perhatian, rasa memiliki, dan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) tanggung jawabnya terhadap kelangsungan kehidupan 8) Keppres No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mampu Nasional (Lemhannas). mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi 9) Keppres No.29 Tahun 1998 tentang pembentukan Badan pencegahan berbagai bentuk dan sifat AGHT potensial maupun Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional faktual terhadap keselamatan, keutuhan, dan kelangsungan (Bakorstanas) kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam 10) TAP MPR RI No. XVIII/MPR RI/1998 tentang Pencabutan wadah NKRI. TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya b. Sejarah Perkembangan Kewaspadaan Nasional Pancakarsa Dalam sejarahnya, upaya untuk memantapkan 11) Keppres No. 38 Tahun 2000 tentang pembubaran kewaspadaan nasional dapat ditelaah melalui berbagai Bakorstanas ketentuan yuridis yang berkaitan dengan kewaspadaan nasional 12) Surat Pang TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni sebagai berikut (diurutkan secara kronologis). 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 244 Tahun 1961 tentang kepada Departemen Dalam Negeri. Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 40 Pelaksanaan Proyek Aerial Survey dalam rangka Tahun 2001 tentang Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia. yang menjadikan Kementerian Dalam Negeri 2) UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan (Kemendagri) harus merumuskan konsepsi implementasi Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1962, Padnas yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara persatuan dan kesatuan bangsa. dalam Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan 14) Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Perubahan atas Keppres No. 174 Tahun 2000 Tentang Tahun 1962 No. 8) Menjadi UU. Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara 3) UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 6 Koordinator tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. tahun 1963 no. 66) menjadi UU. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang 4) Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965 tentang pelaksanaan kegiatan penataran ketahanan bangsa Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan sebagai dasar sosialisasi kewaspadaan nasional yang Agama. bermuara kepada kesatuan bangsa 118 119 119
16) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang mengklasifikasikan 2 (dua) macam ancaman yaitu ancaman militer dan nonmiliter. 17) PP No.38 tahun 2007 sebagai payung hukum yang sangat strategis bagi pemerintah pusat sampai dengan daerah dalam melakukan kewajiban untuk waspada terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara. 18) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 19) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 20) Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri. 21) Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenkopolhukam) No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). 22) Buku Putih Pertahanan Tahun 2015 mengamanatkan kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Terlihat bahwa kewaspadaan nasional sepanjang sejarah memiliki fokus yang sangat beragam mulai dari tenaga ahli asing dan sumber-sumber kekayaan alam, mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara, telekomunikasi, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, komunisme, kepemudaan, hingga intelijen. Sejalan dengan rangkaian historis dan yuridis terkait Kewaspadaan Nasional di atas, Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, 2016) menyarikan perkembangan fokus Kewaspadaan dari masa ke masa sebagai berikut: 120 120 1) Era Orde Lama Kewaspadaan nasional terhadap ancaman kolonialisme dan imperialisme yang intuitif, serta pemberontakan dalam negeri yang dihadapi oleh bangsa yang baru merdeka sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia untuk membangun nasionalisme yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, ancaman di bidang lain belum menjadi prioritas utama. 2) Era Orde Baru Era Orde Baru mengejar berbagai prioritas pembangunan yang belum sempat menjadi fokus pada masa perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme, dan pemberontakan dalam negeri di Era Orde Lama. Pada masa ini, pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan dinamika lingkungan strategis nasional saat itu mengharuskan bangsa dan negara Indonesia mewaspadai bahaya laten komunis yang menimbulkan trauma sejarah. Konsekuensinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi khususnya di bidang politik belum menjadi prioritas utama. 3) Era Reformasi Era Reformasi dicirikan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di berbagai bidang khususnya politik dimana penghormatan terhadap hukum dan HAM menjadi prioritas yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai hasilnya, kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi semakin maju bahkan secara relatif dibandingkan dengan banyak negara di dunia sehingga Indonesia kerap dipuji sebagai "Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia". Akan tetapi, perkembangan dan perubahan bentuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia di era ini juga semakin kompleks, multi dimensi, 121
16) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang 1) Era Orde Lama Kewaspadaan nasional terhadap ancaman mengklasifikasikan 2 (dua) macam ancaman yaitu kolonialisme dan imperialisme yang intuitif, serta ancaman militer dan nonmiliter. pemberontakan dalam negeri yang dihadapi oleh bangsa 17) PP No.38 tahun 2007 sebagai payung hukum yang sangat yang baru merdeka sangat relevan dengan kebutuhan strategis bagi pemerintah pusat sampai dengan daerah bangsa Indonesia untuk membangun nasionalisme yang dalam melakukan kewajiban untuk waspada terhadap tinggi. Sebagai konsekuensinya, ancaman di bidang lain berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensi bangsa dan belum menjadi prioritas utama. negara. 2) Era Orde Baru 18) UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Era Orde Baru mengejar berbagai prioritas 19) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. pembangunan yang belum sempat menjadi fokus pada 20) Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri. masa perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme, 21) Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan dan pemberontakan dalam negeri di Era Orde Lama. Pada Keamanan (Permenkopolhukam) No. 4 Tahun 2015 masa ini, pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi Koordinator Politik Hukum dan Keamanan nasional. Perkembangan dinamika lingkungan strategis (Kemenkopolhukam). nasional saat itu mengharuskan bangsa dan negara 22) Buku Putih Pertahanan Tahun 2015 mengamanatkan Indonesia mewaspadai bahaya laten komunis yang kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi menimbulkan trauma sejarah. Konsekuensinya, berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi khususnya di budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, bidang politik belum menjadi prioritas utama. keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. 3) Era Reformasi Terlihat bahwa kewaspadaan nasional sepanjang sejarah Era Reformasi dicirikan dengan kebebasan memiliki fokus yang sangat beragam mulai dari tenaga ahli asing berekspresi dan berpendapat di berbagai bidang dan sumber-sumber kekayaan alam, mobilisasi umum untuk khususnya politik dimana penghormatan terhadap hukum kepentingan keamanan dan pertahanan negara, dan HAM menjadi prioritas yang diinginkan oleh telekomunikasi, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, masyarakat. Sebagai hasilnya, kehidupan demokrasi di komunisme, kepemudaan, hingga intelijen. Sejalan dengan Indonesia menjadi semakin maju bahkan secara relatif rangkaian historis dan yuridis terkait Kewaspadaan Nasional di dibandingkan dengan banyak negara di dunia sehingga atas, Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional (Lemhannas, Indonesia kerap dipuji sebagai "Demokrasi Terbesar ke-3 2016) menyarikan perkembangan fokus Kewaspadaan dari di Dunia". masa ke masa sebagai berikut: Akan tetapi, perkembangan dan perubahan bentuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia di era ini juga semakin kompleks, multi dimensi, 120 121 121
dan saling terkait. Ancaman multidimensi bisa melibatkan aktor non-negara, serta dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri berupa perang proxy yang saat ini laten terjadi. Sasaran dari perang proxy sangat beragam melintas segenap bidang kehidupan, mulai dari kependudukan, wilayah negara, kekayaan alam, ideologi, stabilitas politik, pembangunan ekonomi, harmoni sosial budaya, hingga kesiapan pertahanan keamanan. Dinamika demokrasi Indonesia di Era Reformasi telah menyebabkan euforia masyarakat yang terlalu menitikberatkan kebebasan di bidang politik, tanpa memberikan atensi dan upaya yang seimbang untuk pembangunan di bidang lainnya. Kewaspadaan Nasional di Era Reformasi dengan demikian tidak hanya dalam menjaga sinergi segenap sektor pembangunan, namun juga harus terus dibangun menjadi kesadaran kolektif bangsa, dan mewujud dalam aksi nasional bela negara segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. c. Urgensi dan Penerapan Kewaspadaan Nasional Tentang urgensi kewaspadaan nasional ini, mari kita bersama mencermati ulasan yang mendasar dari Riyanto (2017: 6) yang secara parsial kita tampilkan selanjutnya. Disadari bahwa "...dalam satu dasawarsa terakhir, ditengarai gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, kita kurang berani untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu atau sejarah bangsa seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas Nasional dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap kita tidak mendukung gerakan reformasi. Kita dicap sebagai orang yang tidak reformis, karena semua hal tersebut merupakan produk di masa Orde Baru." Selanjutnya dikemukakan secara gamblang bahwa: "...perubahan atau 122 122 reformasi adalah suatu keniscayaan, persoalan muncul ketika reformasi disikapi secara berlebihan. Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia menjadi kehilangan kompas, salah arah dan kebablasan sehingga mengabaikan berbagai efek ancaman yang menyertai. Demokrasi yang sebenarnya hanyalah suatu sarana dianggap sebagai sebuah tujuan, akhirnya kehidupan nasional seperti tidak lagi mengikuti rambu-rambu dan pedoman serta meninggalkan sikap yang disebut kewaspadaan." Selanjutnya juga dikemukakan analisis bahwa "Mereka berprasangka bahwa istilah kewaspadaan adalah sekedar propaganda pemerintah untuk kembali mengendalikan perpolitikan nasional, sehingga masyarakat begitu alergi mendengar kata kewaspadaan nasional. Padahal ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya yang bersifat fisik, ideologi dan politik saja. Ancaman itu telah menyeluruh pada semua aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan. Ancaman yang dihadapi, tidak lagi ancaman tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, tidak lagi yang simetris semata, tetapi sudah pada tingkat asimetris." Pada akhirnya dikemukakan bahwa kita seharusnya "Bersyukur, akhir-akhir ini kembali mulai berkumandang kerinduan terhadap tonggak sejarah bangsa, kerinduan kepada 4 (empat) konsensus nasional kebangsaan yang meliputi; Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang merupakan inti dari kesadaran terhadap kewaspadaan nasional." d. Kewaspadaan Nasional dan Integrasi Bangsa Kewaspadaan nasional menunjuk pada suatu sikap kolektif yang terkait pada kesadaran nasional yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab serta perhatian warga negara terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu kewaspadaan nasional terkait pada 123
dan saling terkait. Ancaman multidimensi bisa melibatkan reformasi adalah suatu keniscayaan, persoalan muncul ketika reformasi disikapi secara berlebihan. Euforia reformasi telah aktor non-negara, serta dapat bersumber dari dalam menjadikan kehidupan nasional Indonesia menjadi kehilangan maupun luar negeri berupa perang proxy yang saat ini kompas, salah arah dan kebablasan sehingga mengabaikan laten terjadi. Sasaran dari perang proxy sangat beragam berbagai efek ancaman yang menyertai. Demokrasi yang melintas segenap bidang kehidupan, mulai dari sebenarnya hanyalah suatu sarana dianggap sebagai sebuah kependudukan, wilayah negara, kekayaan alam, ideologi, tujuan, akhirnya kehidupan nasional seperti tidak lagi mengikuti stabilitas politik, pembangunan ekonomi, harmoni sosial rambu-rambu dan pedoman serta meninggalkan sikap yang budaya, hingga kesiapan pertahanan keamanan. disebut kewaspadaan." Selanjutnya juga dikemukakan analisis Dinamika demokrasi Indonesia di Era Reformasi telah bahwa "Mereka berprasangka bahwa istilah kewaspadaan menyebabkan euforia masyarakat yang terlalu adalah sekedar propaganda pemerintah untuk kembali menitikberatkan kebebasan di bidang politik, tanpa mengendalikan perpolitikan nasional, sehingga masyarakat memberikan atensi dan upaya yang seimbang untuk begitu alergi mendengar kata kewaspadaan nasional. Padahal pembangunan di bidang lainnya. Kewaspadaan Nasional ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya yang bersifat fisik, di Era Reformasi dengan demikian tidak hanya dalam ideologi dan politik saja. Ancaman itu telah menyeluruh pada menjaga sinergi segenap sektor pembangunan, namun semua aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, juga harus terus dibangun menjadi kesadaran kolektif demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, bangsa, dan mewujud dalam aksi nasional bela negara budaya dan pertahanan. Ancaman yang dihadapi, tidak lagi segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara ancaman tradisional belaka, tetapi sudah non tradisional, tidak Indonesia. lagi yang simetris semata, tetapi sudah pada tingkat asimetris." c. Urgensi dan Penerapan Kewaspadaan Nasional Pada akhirnya dikemukakan bahwa kita seharusnya "Bersyukur, Tentang urgensi kewaspadaan nasional ini, mari kita akhir-akhir ini kembali mulai berkumandang kerinduan terhadap bersama mencermati ulasan yang mendasar dari Riyanto (2017: tonggak sejarah bangsa, kerinduan kepada 4 (empat) 6) yang secara parsial kita tampilkan selanjutnya. Disadari konsensus nasional kebangsaan yang meliputi; Pancasila, UUD bahwa "...dalam satu dasawarsa terakhir, ditengarai gerak NRI Tahun 1945, sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, kita merupakan inti dari kesadaran terhadap kewaspadaan kurang berani untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan nasional." masa lalu atau sejarah bangsa seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan d. Kewaspadaan Nasional dan Integrasi Bangsa Kewaspadaan nasional menunjuk pada suatu sikap kolektif Kebangsaan, Stabilitas Nasional dan lain-lain. Karena bisa-bisa yang terkait pada kesadaran nasional yang dibangun dari rasa dianggap kita tidak mendukung gerakan reformasi. Kita dicap peduli dan tanggung jawab serta perhatian warga negara sebagai orang yang tidak reformis, karena semua hal tersebut terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, merupakan produk di masa Orde Baru." Selanjutnya dan bernegara. Karena itu kewaspadaan nasional terkait pada dikemukakan secara gamblang bahwa: "...perubahan atau 122 123 123
esensi integrasi nasional yang bagi bangsa Indonesia sudah terbangun sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam mewujudkan integrasi nasional perlu disadari adanya sejumlah tantangan yang bisa berasal dari pengaruh luar atau dari lingkungan internal seperti masih adanya semangat kesukuan atau etnonasionalisme atau ultra- nasionalisme. Dalam konteks itu maka kewaspadaan nasional dapat dimaknai sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam mendeteksi dan mengantisipasi dalam bentuk aksi pencegahan dari potensi ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat berbentuk tindakan, potensi, atau kondisi yang dinilai mengandung bahaya bagi negara-bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dapat bersifat terbuka atau tertutup. Secara politik dan ideologis ancaman terhadap NKRI ialah keinginan atau tujuan untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain, mengubah UUD NRI Tahun 1945 untuk kepentingan tertentu, dan menggagalkan upaya pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkan kewaspadaan nasional dalam konteks integrasi nasional diperlukan langkan-langkah sebagai berikut. (Riyanto, 2017: 11-13): 1) Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak- hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari diperkosa ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah. 2) Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komutatif maupun distributif. 124 124 3) Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita nasional. 4) Setiap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan semakin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerja sama. Selanjutnya: "...disimpulkan prasyarat bagi terwujudnya integrasi bangsa antara lain: Adanya pemahaman dan kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wada NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke berlandaskan Pancasila. Adanya pemahaman dan kesadaran serta kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia". e. Kewaspadaan Nasional dalam Pencegahan Konflik Salah satu hal yang terkait dengan masalah kewaspadaan nasional adalah potensi konflik. Konflik bisa terjadi karena adanya kerumunan atau kelompok orang yang sengaja atau terpicu untuk berkonflik. Banyak faktor yang menjadi penyebab konflik seperti adanya sentimen kesamaan etnis, suku, ras, agama, bangsa, daerah, keyakinan, kepercayaan, kepentingan politik, ideologi, nasib, status/kedudukan, pekerjaan, latar belakang permasalahan tertentu. Bisa juga konflik terjadi karena sengaja dibentuk, seperti praktik adu domba atau devide et 125
3) Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses esensi integrasi nasional yang bagi bangsa Indonesia penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang sudah terbangun sepanjang sejarah kemerdekaan dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan Indonesia. untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata Dalam mewujudkan integrasi nasional perlu disadari dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga adanya sejumlah tantangan yang bisa berasal dari pengaruh dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita nasional. luar atau dari lingkungan internal seperti masih adanya 4) Setiap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta semangat kesukuan atau etnonasionalisme atau ultra- mampu membuka jalan untuk kesempatan belajar lebih nasionalisme. Dalam konteks itu maka kewaspadaan nasional banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan dapat dimaknai sebagai kualitas kesiapan dan kesiagaan yang bangsa. Sikap keterbukaan akan semakin bermakna dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam mendeteksi dan terutama bagi masyarakat yang pluralistik, khususnya mengantisipasi dalam bentuk aksi pencegahan dari potensi dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling ancaman terhadap NKRI. menghormati, dialog dan kerja sama. Ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat berbentuk tindakan, potensi, atau kondisi yang dinilai mengandung bahaya Selanjutnya: "...disimpulkan prasyarat bagi terwujudnya bagi negara-bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dapat bersifat integrasi bangsa antara lain: Adanya pemahaman dan terbuka atau tertutup. Secara politik dan ideologis ancaman kesadaran serta tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam terhadap NKRI ialah keinginan atau tujuan untuk mengubah wada NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke berlandaskan Pancasila dengan ideologi lain, mengubah UUD NRI Tahun Pancasila. Adanya pemahaman dan kesadaran serta 1945 untuk kepentingan tertentu, dan menggagalkan upaya kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang pembangunan nasional. tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan kewaspadaan nasional dalam Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di konteks integrasi nasional diperlukan langkan-langkah sebagai seluruh wilayah Indonesia". berikut. (Riyanto, 2017: 11-13): 1) Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga e. Kewaspadaan Nasional dalam Pencegahan Konflik negara. Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan Salah satu hal yang terkait dengan masalah kewaspadaan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak- nasional adalah potensi konflik. Konflik bisa terjadi karena hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak adanya kerumunan atau kelompok orang yang sengaja atau diingkari diperkosa ataupun dilecehkan. Artinya tanpa terpicu untuk berkonflik. Banyak faktor yang menjadi penyebab jaminan itu integrasi menjadi lemah. konflik seperti adanya sentimen kesamaan etnis, suku, ras, 2) Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara agama, bangsa, daerah, keyakinan, kepercayaan, kepentingan dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. politik, ideologi, nasib, status/kedudukan, pekerjaan, latar Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha belakang permasalahan tertentu. Bisa juga konflik terjadi karena merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik sengaja dibentuk, seperti praktik adu domba atau devide et dalam bentuk keadilan komutatif maupun distributif. 124 125 125
impera pada jaman penjajahan Belanda dulu. Hal mungkin juga terjadi pada saat ini dan yang akan datang. Konflik bisa terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut: Konflik terbuka yang teramati atau diketahui; Konflik tertutup yang samar-samar atau tidak transparan; Konflik tersembunyi atau laten yang biasanya terjadi dalam alam bawah sadar; dan Konflik terselubung yang berupa interaksi konflik tertutup. Dilihat dari jenisnya, konflik realitas terjadi dengan alasan yang dapat diterima. Konflik dapat pula bersifat irasional yang bisa terbuka atau tertutup dengan alasan yang dipakainya bersifat tidak rasional atau diciptakannya scape-goat atau kambing hitam yang dituding sebagai penyebab. Secara teoretik, terdapat penanganan konflik yang baku melalui conflict mediation (Evans: 2004) yakni peacemaking yakni menghentikan konflik yang terjadi, peace keeping yakni menjaga perdamaian yang dicapai, dan peace building yakni membangun suasana yang memungkinkan perdamaian abadi. Dalam penanganan konflik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: memahami argumen atau alasan terjadinya konflik; memahami hakikat persamaan dan perbedaan dari manusia dalam kehidupannya termasuk watak personal dan sosial setiap kelompok; terapkan prinsip kewaspadaan, kehati-hatian, langkah yang sistematis, hitung keterukuran dan keterarahan langkah tersebut, menghargai nilai-nilai atau tradisi budaya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik; dan menghindari sikap keberpihakan pada salah satu pihak. 4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif a. Konsep dan Definisi Sistem politik luar negeri bebas aktif (PLNBA) merujuk pada politik yang tidak terikat oleh kepentingan asing manapun untuk mewujudkan hubungan dan kerja sama internasional dalam rangka menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia 126 126 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu sesuai kepentingan dan prinsip-prinsip dasar NKRI. Dalam konteks pergaulan antar bangsa sejak merdeka sampai dengan era globalisasi saat ini. PLNBA pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (UU No. 37 Tahun 99). b. Sejarah dan Landasan Hukum PLNBA lahir pada awal-awal Perang Dingin, sebuah perang antara dua blok besar ideologi barat dan timur. Blok barat yang dimotori oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet. Pada kedua sisi yang berhadapan dalam perang dingin itu terdapat kepentingan-kepentingan nasional Indonesia. Namun demikian, Bung Hatta dalam pidatonya pada tahun 1948 yang berjudul "Mendajung antara Dua Karang" menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengutub pada salah satunya karena Indonesia memiliki garis perjuangan sendiri. Secara ideologis dan yuridis, politik luar negeri Indonesia dicantumkan dalam beberapa dokumen yuridis dan dokumen historis sebagai berikut: 1) Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2) Pidato Bung Hatta berjudul "Mendajung antara Dua Karang" (Keterangan Pemerintah diutjapkan oleh Drs. 127
impera pada jaman penjajahan Belanda dulu. Hal mungkin juga berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu sesuai kepentingan dan prinsip-prinsip dasar terjadi pada saat ini dan yang akan datang. Konflik bisa terjadi NKRI. Dalam konteks pergaulan antar bangsa sejak merdeka dalam berbagai bentuk sebagai berikut: Konflik terbuka yang sampai dengan era globalisasi saat ini. teramati atau diketahui; Konflik tertutup yang samar-samar atau PLNBA pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, tidak transparan; Konflik tersembunyi atau laten yang biasanya melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan terjadi dalam alam bawah sadar; dan Konflik terselubung yang kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak berupa interaksi konflik tertutup. mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta Dilihat dari jenisnya, konflik realitas terjadi dengan alasan secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk yang dapat diterima. Konflik dapat pula bersifat irasional yang pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, bisa terbuka atau tertutup dengan alasan yang dipakainya sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya bersifat tidak rasional atau diciptakannya scape-goat atau ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kambing hitam yang dituding sebagai penyebab. abadi dan keadilan sosial. (UU No. 37 Tahun 99). Secara teoretik, terdapat penanganan konflik yang baku melalui conflict mediation (Evans: 2004) yakni peacemaking b. Sejarah dan Landasan Hukum yakni menghentikan konflik yang terjadi, peace keeping yakni PLNBA lahir pada awal-awal Perang Dingin, sebuah menjaga perdamaian yang dicapai, dan peace building yakni perang antara dua blok besar ideologi barat dan timur. Blok barat membangun suasana yang memungkinkan perdamaian abadi. yang dimotori oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang Dalam penanganan konflik diperlukan langkah-langkah sebagai dimotori oleh Uni Soviet. Pada kedua sisi yang berhadapan berikut: memahami argumen atau alasan terjadinya konflik; dalam perang dingin itu terdapat kepentingan-kepentingan memahami hakikat persamaan dan perbedaan dari manusia nasional Indonesia. Namun demikian, Bung Hatta dalam dalam kehidupannya termasuk watak personal dan sosial setiap pidatonya pada tahun 1948 yang berjudul "Mendajung antara kelompok; terapkan prinsip kewaspadaan, kehati-hatian, Dua Karang" menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh langkah yang sistematis, hitung keterukuran dan keterarahan mengutub pada salah satunya karena Indonesia memiliki garis langkah tersebut, menghargai nilai-nilai atau tradisi budaya perjuangan sendiri. pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik; dan menghindari Secara ideologis dan yuridis, politik luar negeri Indonesia sikap keberpihakan pada salah satu pihak. dicantumkan dalam beberapa dokumen yuridis dan dokumen historis sebagai berikut: 4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif 1) Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan a. Konsep dan Definisi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem politik luar negeri bebas aktif (PLNBA) merujuk 2) Pidato Bung Hatta berjudul "Mendajung antara Dua pada politik yang tidak terikat oleh kepentingan asing manapun Karang" (Keterangan Pemerintah diutjapkan oleh Drs. untuk mewujudkan hubungan dan kerja sama internasional dalam rangka menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia 126 127 127
c. Mohammad Hatta dimuka Sidang Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (B.P.K.N.P) di Djokja pada tahun 1948). 3) Indonesia's Foreign Policy, Essay by Mohammad Hatta, Foreign Affairs April 1953 issue. 4) UU No. 37 Tahun 1999 Tanggal 14 September 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Imperatif Ketahanan Regional Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat memandatkan perlunya bangsa dan negara Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mandat ideologis dan konstitusional tersebut mensyaratkan adanya suatu geopolitik dan geostrategi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai implementasi dari hubungan antar bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional. (Armawi, 2007: 283-285). Di tengah gerakan globalisasi dewasa ini, ketahanan nasional perlu lebih dikembangkan dan diperluas spektrumnya sebagai sistem penangkalan suatu bangsa yang spektrumnya mencakup kawasan (regional) dalam bentuk ketahanan regional. Dikembangkan dan diperluasnya spektrum ini dimaksudkan untuk memberikan fokus pada wilayah atau kawasan dengan kedekatan geografis melalui kerja sama bilateral, kerja sama sub regional, dan kerja sama regional untuk menopang terbentuknya aliansi regional serta mengeliminir terjadinya konflik-konflik kawasan sehingga terwujud ketahanan regional untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang lebih luas di tataran global. Dalam hal ini saling ketergantungan setiap negara (interdependensi) merupakan suatu unsur strategis yang menonjol di samping kemandirian (independensi) tiap negara dalam menentukan kebijakan nasional masing- masing. (Armawi, 2007: 283-285). 128 128 Dalam konteks tersebut maka perlu dipahami dan disadari bahwa kepentingan nasional suatu negara seyogianya harus ditopang oleh kebersamaan regional. Hal tersebut mengandung bermakna bahwa dalam upaya pembangunan nasional diperlukan dukungan keamanan kawasan (regional security). Demikian pula sebaliknya keamanan dalam negeri saja tidak cukup memadai untuk dapat menjamin kelangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable). Oleh karena itu pengertian keamanan harus diartikan secara menyeluruh (holistic) dan tidak hanya diartikan secara militer. Dalam konteks tersebut maka pengertian keamanan telah bergeser maknanya dalam pengertian yang lebih luas dan kompleks. d. Relevansi dan Urgensi Sejak awal kelahirannya, PLNBA telah menegaskan diri terbebas dari pertentangan dua blok besar ideologi. Hal mana dimungkinkan karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai haluan ideologi tersendiri yang memungkinkannya membawa bahtera besar Indonesia secara aman di antara dua karang besar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Secara ideologis, Indonesia tegas menolak komunisme dan free fight liberalism. Secara politik luar negeri, Indonesia menegaskan dirinya sebagai pelopor gerakan Non-Blok guna mencegah dunia terbelah dalam pertentangan ideologi. Pada tahun 1962, apa yang menjadi perhatian mendasar Bung Hatta dalam pidato "Mendajung antara Dua Karang" dipertegas oleh Daniel Bell dalam bukunya mengenai "berakhirnya ideologi - The End of Ideology." Gagasan tersebut mengguncang dunia, karena pada waktu itu sedang gencar- gencarnya terjadi pertentangan antara ideologi komunis dan ideologi liberalis. Pendapat Bell tersebut tampaknya bukan tidak beralasan. Buktinya pada tahun 1990 pertentangan antara 129
Mohammad Hatta dimuka Sidang Badan Pekerdja Komite Dalam konteks tersebut maka perlu dipahami dan disadari bahwa kepentingan nasional suatu negara seyogianya harus Nasional Pusat (B.P.K.N.P) di Djokja pada tahun 1948). ditopang oleh kebersamaan regional. Hal tersebut mengandung 3) Indonesia's Foreign Policy, Essay by Mohammad Hatta, bermakna bahwa dalam upaya pembangunan nasional Foreign Affairs April 1953 issue. diperlukan dukungan keamanan kawasan (regional security). 4) UU No. 37 Tahun 1999 Tanggal 14 September 1999 Demikian pula sebaliknya keamanan dalam negeri saja tidak Tentang Hubungan Luar Negeri. cukup memadai untuk dapat menjamin kelangsungan c. Imperatif Ketahanan Regional pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable). Oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat karena itu pengertian keamanan harus diartikan secara memandatkan perlunya bangsa dan negara Indonesia ikut serta menyeluruh (holistic) dan tidak hanya diartikan secara militer. dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Dalam konteks tersebut maka pengertian keamanan telah kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mandat bergeser maknanya dalam pengertian yang lebih luas dan ideologis dan konstitusional tersebut mensyaratkan adanya kompleks. suatu geopolitik dan geostrategi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai implementasi dari hubungan antar d. Relevansi dan Urgensi Sejak awal kelahirannya, PLNBA telah menegaskan diri bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional. (Armawi, terbebas dari pertentangan dua blok besar ideologi. Hal mana 2007: 283-285). dimungkinkan karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai Di tengah gerakan globalisasi dewasa ini, ketahanan haluan ideologi tersendiri yang memungkinkannya membawa nasional perlu lebih dikembangkan dan diperluas spektrumnya bahtera besar Indonesia secara aman di antara dua karang sebagai sistem penangkalan suatu bangsa yang spektrumnya besar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Secara ideologis, mencakup kawasan (regional) dalam bentuk ketahanan Indonesia tegas menolak komunisme dan free fight liberalism. regional. Dikembangkan dan diperluasnya spektrum ini Secara politik luar negeri, Indonesia menegaskan dirinya dimaksudkan untuk memberikan fokus pada wilayah atau sebagai pelopor gerakan Non-Blok guna mencegah dunia kawasan dengan kedekatan geografis melalui kerja sama terbelah dalam pertentangan ideologi. bilateral, kerja sama sub regional, dan kerja sama regional untuk Pada tahun 1962, apa yang menjadi perhatian mendasar menopang terbentuknya aliansi regional serta mengeliminir Bung Hatta dalam pidato "Mendajung antara Dua Karang" terjadinya konflik-konflik kawasan sehingga terwujud ketahanan dipertegas oleh Daniel Bell dalam bukunya mengenai regional untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang "berakhirnya ideologi - The End of Ideology." Gagasan tersebut lebih luas di tataran global. Dalam hal ini saling ketergantungan mengguncang dunia, karena pada waktu itu sedang gencar- setiap negara (interdependensi) merupakan suatu unsur gencarnya terjadi pertentangan antara ideologi komunis dan strategis yang menonjol di samping kemandirian (independensi) ideologi liberalis. Pendapat Bell tersebut tampaknya bukan tidak tiap negara dalam menentukan kebijakan nasional masing- beralasan. Buktinya pada tahun 1990 pertentangan antara masing. (Armawi, 2007: 283-285). 128 129 129
ideologi komunis dan kapitalis liberal terhenti kalau tidak berakhir. Berakhirnya Perang Dingin kemudian memunculkan kebingungan di tengah dunia yang selama berdekade-dekade terbiasa dipecah oleh pertentangan ideologi. Maka bermunculan lah tulisan-tulisan skeptis tentang masa depan masyarakat dunia sebagaimana pada tahun 1992, Francis Fukuyama menulis berjudul "The End of History and the Last Men." Selanjutnya Samuel F. Huntington, pada tahun 1993, menulis karangan mengenai "The Clash of Civilizations." Bahwa pertentangan manusia tidak lagi berdasar masalah politik atau ekonomi, tetapi berkisar masalah budaya dan peradaban. Kemudian tulisan Kenichi Ohmae pada tahun 1995 berjudul "The End of the Nation State" yang telah kita bahas sebelumnya. Sangat mungkin segenap tulisan tersebut dipicu oleh kejadian runtuhnya tembok Berlin sebagai suatu peristiwa mencairnya hubungan blok Timur dan blok Barat, yang dinilai akan berakhirnya sejarah pertentangan antar negara yang dinilai sebagai berakhirnya sejarah. Dengan mengadopsi gagasan Glasnost (keterbukaan politik) dan Perestroika (restrukturisasi ekonomi), Uni Soviet mulai memikirkan kemungkinan diselenggarakannya demokrasi dan hak asasi di negeri tersebut. Namun demikian, lebih dari dua dekade setelah berakhirnya Perang Dingin masih terdapat kebingungan di tengah dunia yang selama berdekade-dekade terbiasa dipecah oleh pertentangan ideologi. Saat ini kita dapati bahwa batas pertentangan ideologi tersebut menjadi semakin sumir dimana sebagai contoh kebangkitan perekonomian China yang berhaluan komunis sangat kental menunggangi moda kapitalisme liberal di bidang ekonomi. Sementara Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi justru semakin mengedepankan ciri militeristik dan tendensi supremasi rasial di dalam kehidupan sosial politik dalam negeri mereka. 130 130 D. Di tengah segenap situasi pergeseran dan perubahan kutub politik ekonomi dan pertahanan keamanan dunia saat ini, maka PLNBA tidak hanya relevan, namun juga menunjukkan urgensi penerapan yang semakin signifikan yaitu "pentingnya mengambil peran dan partisipasi dalam pengaturan hal-hal yang bersifat lintas negara agar dapat memajukan kepentingan nasional secara selaras dengan dinamika kepentingan negara lain, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan negara manapun". Perlu dipahami kembali sesuai definisi dan rumusan konseptual PLNBA sebagaimana diatur dalam UU No. 37 tahun 1999 bahwa PLNBA bukanlah larangan untuk beraliansi, namun sebaliknya adalah kebebasan beraliansi, namun tidak secara apriori. Kebebasan beraliansi ini harus diterapkan secara dinamis sesuai kepentingan nasional pada berbagai jangka waktu. INTEGRITAS MORAL, ETIKA DAN SUPREMASI HUKUM 1. Konsep, Prinsip, Dan Urgensi Kedisiplinan Nasional a. Konsep Disiplin Dalam upaya memahami makna disiplin dipandang perlu untuk mengetahui terlebih dahulu, apa yang disebut disiplin. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian disiplin, bentuk-bentuk disiplin, kondisi aktual, tujuan disiplin nasional, dan upaya penegakan disiplin nasional. Konsep disiplin bisa dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya ilmu manajemen, ilmu psikologi, dan ilmu pendidikan. Selain itu konsep disiplin kerap muncul dalam praktik kehidupan di dunia militer. Padahal sesungguhnya konsep disiplin bukan hanya melekat pada kehidupan militer saja, melainkan juga harus ada dalam setiap aktivitas keseharian dalam berbagai dimensi kehidupan. Konsep disiplin itu mudah diucapkan tetapi terkadang sulit dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kita untuk 131
ideologi komunis dan kapitalis liberal terhenti kalau tidak Di tengah segenap situasi pergeseran dan perubahan kutub politik ekonomi dan pertahanan keamanan dunia saat ini, berakhir. maka PLNBA tidak hanya relevan, namun juga menunjukkan Berakhirnya Perang Dingin kemudian memunculkan urgensi penerapan yang semakin signifikan yaitu "pentingnya kebingungan di tengah dunia yang selama berdekade-dekade mengambil peran dan partisipasi dalam pengaturan hal-hal yang terbiasa dipecah oleh pertentangan ideologi. Maka bermunculan bersifat lintas negara agar dapat memajukan kepentingan lah tulisan-tulisan skeptis tentang masa depan masyarakat nasional secara selaras dengan dinamika kepentingan negara dunia sebagaimana pada tahun 1992, Francis Fukuyama lain, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan negara manapun". menulis berjudul "The End of History and the Last Men." Perlu dipahami kembali sesuai definisi dan rumusan konseptual Selanjutnya Samuel F. Huntington, pada tahun 1993, menulis PLNBA sebagaimana diatur dalam UU No. 37 tahun 1999 karangan mengenai "The Clash of Civilizations." Bahwa bahwa PLNBA bukanlah larangan untuk beraliansi, namun pertentangan manusia tidak lagi berdasar masalah politik atau ekonomi, tetapi berkisar masalah budaya dan peradaban. sebaliknya adalah kebebasan beraliansi, namun tidak Kemudian tulisan Kenichi Ohmae pada tahun 1995 berjudul secara apriori. Kebebasan beraliansi ini harus diterapkan "The End of the Nation State" yang telah kita bahas sebelumnya. secara dinamis sesuai kepentingan nasional pada berbagai jangka waktu. Sangat mungkin segenap tulisan tersebut dipicu oleh kejadian runtuhnya tembok Berlin sebagai suatu peristiwa INTEGRITAS MORAL, ETIKA DAN SUPREMASI HUKUM mencairnya hubungan blok Timur dan blok Barat, yang dinilai D. akan berakhirnya sejarah pertentangan antar negara yang dinilai 1. Konsep, Prinsip, Dan Urgensi Kedisiplinan Nasional sebagai berakhirnya sejarah. Dengan mengadopsi gagasan a. Konsep Disiplin Glasnost (keterbukaan politik) dan Perestroika (restrukturisasi Dalam upaya memahami makna disiplin dipandang perlu ekonomi), Uni Soviet mulai memikirkan kemungkinan untuk mengetahui terlebih dahulu, apa yang disebut disiplin. diselenggarakannya demokrasi dan hak asasi di negeri tersebut. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian disiplin, Namun demikian, lebih dari dua dekade setelah berakhirnya bentuk-bentuk disiplin, kondisi aktual, tujuan disiplin nasional, Perang Dingin masih terdapat kebingungan di tengah dunia dan upaya penegakan disiplin nasional. yang selama berdekade-dekade terbiasa dipecah oleh Konsep disiplin bisa dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, pertentangan ideologi. Saat ini kita dapati bahwa batas diantaranya ilmu manajemen, ilmu psikologi, dan ilmu pertentangan ideologi tersebut menjadi semakin sumir dimana pendidikan. Selain itu konsep disiplin kerap muncul dalam sebagai contoh kebangkitan perekonomian China yang praktik kehidupan di dunia militer. Padahal sesungguhnya berhaluan komunis sangat kental menunggangi moda konsep disiplin bukan hanya melekat pada kehidupan militer kapitalisme liberal di bidang ekonomi. Sementara Amerika saja, melainkan juga harus ada dalam setiap aktivitas Serikat sebagai kampiun demokrasi justru semakin keseharian dalam berbagai dimensi kehidupan. Konsep disiplin mengedepankan ciri militeristik dan tendensi supremasi rasial di itu mudah diucapkan tetapi terkadang sulit dalam dalam kehidupan sosial politik dalam negeri mereka. pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kita untuk 130 131 131
konsisten, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan mental disiplin. Begitu pun bagi seseorang, masyarakat, ataupun bangsa dan negara perlu menegakkan sikap dan perbuatan disiplin sebagai prasyarat mutlaknya. Dengan demikian, disiplin diri, disiplin masyarakat, dan disiplin nasional merupakan suatu rangkaian tindakan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Artinya disiplin nasional akan terlaksana dengan baik manakala dimulai dari disiplin segenap diri warga negara dan masyarakatnya secara simultan dan berkesinambungan. Disiplin berasal dari bahasa latin "disciplina" atau dalam bahasa Inggris "discipline." Makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan "latihan yang memperkuat," "koreksi dan sanksi," "kendali" atau terciptanya "ketertiban dan keteraturan," dan "sistem aturan tata laku" (LEMHANNAS 1997: 11). Oleh karena itu, LEMHANNAS (1997: 12) memberikan pengertian disiplin sebagai kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Pengertian ini menekankan bahwa sikap disiplin seseorang terkait dengan aturan atau hukum yang berlaku dan kesediaan untuk mematuhinya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap aturan yang berlakudengan penuh tanggung jawab. Disiplin juga merupakan perwujudan komitmen, sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan yang bertekad untuk senantiasa menjalankan aturan dengan sebaik- baiknya. Aspek komitmen, kepatuhan, dan ketaatan terhadap peraturan menjadi poin penting dalam penegakan sikap disiplin ini. Disiplin tidak lain merupakan usaha optimal dengan penuh kesadaran untuk selalu patuh dan taat terhadap aturan yang ditetapkan. Kedisiplinan seseorang dapat diukur sejauh mana ia 132 132 dapat melaksanakan seluruh tugasnya dengan penuh semangat, tanggung jawab, ikhlas, patuh, taat, rela berkorban dan pantang menyerah. Disiplin seseorang mencerminkan kualitas pribadinya dalam menyikapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, disiplin sebagai sebuah sikap atau perilaku seseorang akan membentuk kepribadiannya. Seseorang yang disiplin biasanya akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh berbagai pihak karena ia selalu amanah dalam mengerjakan tugas. Adapun nilai-nilai disiplin itu diantaranya nilai ketaatan, keikhlasan, kejujuran, kepatuhan, kesungguhan, kesetiaan, keberanian, ketegasan, keteraturan, ketertiban, keharmonisan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Nilai-nilai disiplin tersebut, berhubungan erat dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah cermin dari sikap disiplin. Dengan sikap disiplin seseorang akan menjadi amanah dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan. Jangan-jangan maraknya tindak pidana korupsi dan segala bentuk penyelewengan diawali dari sikap yang tidak disiplin. b. Bentuk-Bentuk Disiplin Perlu diketahui bahwa suatu kedisiplinan mempunyai beberapa bentuk. Newstrom dan Davis (1993: 382) menyebut ada dua bentuk disiplin yakni preventive discipline untuk pembinaan melalui kesadaran, dan corrective discipline untuk pembinaan melalui penerapan sanksi. Dua bentuk disiplin di atas, pada intinya bagaikan dua sisi koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika menumbuhkan kesadaran bagi seseorang untuk disiplin harus juga diikuti oleh penegakan sanksinya. Pandangan ini hampir sejalan dengan Terry (1966: 175) yang mengklasifikasikan dua tipe disiplin, yaitu self- impossed discipline dan command-discipline. Self-impossed discipline berasal dari individu sendiri dan bersifat spontan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan 133
konsisten, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam dapat melaksanakan seluruh tugasnya dengan penuh semangat, tanggung jawab, ikhlas, patuh, taat, rela berkorban menegakkan mental disiplin. Begitu pun bagi seseorang, dan pantang menyerah. Disiplin seseorang mencerminkan masyarakat, ataupun bangsa dan negara perlu menegakkan kualitas pribadinya dalam menyikapi berbagai persoalan. Oleh sikap dan perbuatan disiplin sebagai prasyarat mutlaknya. karena itu, disiplin sebagai sebuah sikap atau perilaku Dengan demikian, disiplin diri, disiplin masyarakat, dan disiplin seseorang akan membentuk kepribadiannya. Seseorang yang nasional merupakan suatu rangkaian tindakan yang disiplin biasanya akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh berkesinambungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai berbagai pihak karena ia selalu amanah dalam mengerjakan keberhasilan pembangunan. Artinya disiplin nasional akan tugas. terlaksana dengan baik manakala dimulai dari disiplin segenap Adapun nilai-nilai disiplin itu diantaranya nilai ketaatan, diri warga negara dan masyarakatnya secara simultan dan keikhlasan, kejujuran, kepatuhan, kesungguhan, kesetiaan, berkesinambungan. keberanian, ketegasan, keteraturan, ketertiban, keharmonisan, Disiplin berasal dari bahasa latin "disciplina" atau dalam tanggung jawab, dan rela berkorban. Nilai-nilai disiplin tersebut, bahasa Inggris "discipline." Makna kata disiplin dapat dipahami berhubungan erat dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah dalam kaitannya dengan "latihan yang memperkuat," "koreksi cermin dari sikap disiplin. Dengan sikap disiplin seseorang akan dan sanksi," "kendali" atau terciptanya "ketertiban dan menjadi amanah dan terhindar dari segala bentuk keteraturan," dan "sistem aturan tata laku" (LEMHANNAS 1997: penyelewengan. Jangan-jangan maraknya tindak pidana 11). Oleh karena itu, LEMHANNAS (1997: 12) memberikan korupsi dan segala bentuk penyelewengan diawali dari sikap pengertian disiplin sebagai kepatuhan untuk menghormati dan yang tidak disiplin. melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. b. Bentuk-Bentuk Disiplin Pengertian ini menekankan bahwa sikap disiplin seseorang Perlu diketahui bahwa suatu kedisiplinan mempunyai terkait dengan aturan atau hukum yang berlaku dan kesediaan beberapa bentuk. Newstrom dan Davis (1993: 382) menyebut untuk mematuhinya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ada dua bentuk disiplin yakni preventive discipline untuk disiplin adalah sikap yang mencerminkan ketaatan dan pembinaan melalui kesadaran, dan corrective discipline untuk kepatuhan seseorang terhadap aturan yang berlakudengan pembinaan melalui penerapan sanksi. Dua bentuk disiplin di penuh tanggung jawab. Disiplin juga merupakan perwujudan atas, pada intinya bagaikan dua sisi koin mata uang yang tidak komitmen, sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan yang bisa dipisahkan. Artinya ketika menumbuhkan kesadaran bagi bertekad untuk senantiasa menjalankan aturan dengan sebaik- seseorang untuk disiplin harus juga diikuti oleh penegakan baiknya. Aspek komitmen, kepatuhan, dan ketaatan terhadap sanksinya. Pandangan ini hampir sejalan dengan Terry (1966: peraturan menjadi poin penting dalam penegakan sikap disiplin 175) yang mengklasifikasikan dua tipe disiplin, yaitu self- ini. impossed discipline dan command-discipline. Self-impossed Disiplin tidak lain merupakan usaha optimal dengan penuh discipline berasal dari individu sendiri dan bersifat spontan untuk kesadaran untuk selalu patuh dan taat terhadap aturan yang melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan ditetapkan. Kedisiplinan seseorang dapat diukur sejauh mana ia 132 133 133
yang berlaku. Sedangkan command-discipline biasanya seseorang menjalankan tugas atas dorongan ketakutan akan hukuman atau sanksi. Sementara itu, Hersey et al. (1996: 278) membedakan istilah disiplin konstruktif (contructive discipline) dan disiplin hukuman (punitive discipline). Menurutnya, banyak orang memersepsikan disiplin sebagai bentuk hukuman, padahal disiplin itu tidak selalu ditegakkan melalui hukuman. Dalam hal ini, mereka menyebutnya disiplin konstruktif, yaitu disiplin yang dibangun menjadi suatu proses pembelajaran menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan yang positif. Untuk menerapkan disiplin konstruktif dan disiplin hukuman sebagaimana pandangan di atas, masih diperlukan upaya pengawasan yang terstandar dengan baik dan keteladanan pemimpin sebagai panutan dan rujukan bagi bawahannya. c. Kondisi Aktual Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, memerlukan institusi atau sistem yang baik yang ditopang oleh sumber daya yang cerdas dan berintegritas. Sehebat apa pun institusi yang diciptakan, selama ia ditangani oleh manusia bermasalah, maka tidak akan mungkin membawa negara pada kondisi kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, maka salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah penegakan disiplin. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya program Gerakan Disiplin Nasional dan Gerakan Revolusi Mental. Gerakan Disiplin Nasional dan Gerakan Revolusi Mental pada hakikatnya adalah gerakan disiplin diri seluruh elemen bangsa untuk bangkit mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Khusus untuk gerakan revolusi mental pemerintah menekankan tiga rumpun nilai strategis yang harus dipedomani oleh seluruh elemen bangsa yakni, nilai integritas (jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab), nilai etos kerja (kerja keras, 134 yang 134 optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing), dan nilai gotong royong (bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi pada kemaslahatan, kewargaan). Gejala pelanggaran disiplin yang masih marak terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi alasan penting lahirnya gerakan tersebut. Fenomena yang paling kentara adalah disiplin berlalu lintas. Pengendara motor dan mobil kerap terlihat melanggar aturan di jalan raya, bahkan kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena pengendara lalai dalam mematuhi aturan lalu lintas. Begitu pula di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih ditemukan sejumlah ASN yang tidak disiplin kerja, mulai datang terlambat hingga bolos kerja tanpa izin. Contoh lain ditemukan juga fenomena indisipliner para siswa di lingkungan sekolah seperti kesiangan masuk kelas, bolos, dan lalai mengerjakan tugas. Apabila dibiarkan, ketidakdisiplinan ini akan menjadi penyakit diri dan penyakit sosial yang menular kepada lingkungan sekitarnya sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, aspek disiplin menjadi faktor yang amat penting. Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan perlu untuk lebih menekankan disiplin sebagai karakter positif dari para ASN. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu upaya untuk membangun ASN yang berkualitas tersebut adalah melalui penegakan disiplin melalui pembiasaan, pembudayaan, dan keteladanan. Pembangunan nasional akan sulit terwujud dengan baik manakala ASN sebagai salah satu subjek pembangunan masih mengalami berbagai pelanggaran disiplin. Disiplin dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dapat muncul dari diri sendiri seperti faktor motivasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Begitu pun 135
yang berlaku. Sedangkan command-discipline biasanya optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing), dan nilai gotong royong (bekerja sama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi seseorang menjalankan tugas atas dorongan ketakutan akan pada kemaslahatan, kewargaan). hukuman atau sanksi. Gejala pelanggaran disiplin yang masih marak terjadi Sementara itu, Hersey et al. (1996: 278) membedakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, istilah disiplin konstruktif (contructive discipline) dan disiplin dan bernegara menjadi alasan penting lahirnya gerakan hukuman (punitive discipline). Menurutnya, banyak orang tersebut. Fenomena yang paling kentara adalah disiplin berlalu memersepsikan disiplin sebagai bentuk hukuman, padahal lintas. Pengendara motor dan mobil kerap terlihat melanggar disiplin itu tidak selalu ditegakkan melalui hukuman. Dalam hal aturan di jalan raya, bahkan kecelakaan lalu lintas sering terjadi ini, mereka menyebutnya disiplin konstruktif, yaitu disiplin yang karena pengendara lalai dalam mematuhi aturan lalu lintas. dibangun menjadi suatu proses pembelajaran yang Begitu pula di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan yang positif. Untuk ditemukan sejumlah ASN yang tidak disiplin kerja, mulai datang menerapkan disiplin konstruktif dan disiplin hukuman terlambat hingga bolos kerja tanpa izin. Contoh lain ditemukan sebagaimana pandangan di atas, masih diperlukan upaya juga fenomena indisipliner para siswa di lingkungan sekolah pengawasan yang terstandar dengan baik dan keteladanan seperti kesiangan masuk kelas, bolos, dan lalai mengerjakan pemimpin sebagai panutan dan rujukan bagi bawahannya. tugas. Apabila dibiarkan, ketidakdisiplinan ini akan menjadi c. Kondisi Aktual penyakit diri dan penyakit sosial yang menular kepada Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan lingkungan sekitarnya sehingga akan berpengaruh terhadap terpercaya, memerlukan institusi atau sistem yang baik yang keberhasilan pembangunan nasional. ditopang oleh sumber daya yang cerdas dan berintegritas. Dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, aspek disiplin Sehebat apa pun institusi yang diciptakan, selama ia ditangani menjadi faktor yang amat penting. Penyelenggaraan birokrasi oleh manusia bermasalah, maka tidak akan mungkin membawa pemerintahan perlu untuk lebih menekankan disiplin sebagai negara pada kondisi kesejahteraan. Untuk mencapai karakter positif dari para ASN. Untuk mencapai hal itu, kesejahteraan, maka salah satu komponen yang perlu dibutuhkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas dan dikembangkan adalah penegakan disiplin. Beberapa upaya berintegritas. Salah satu upaya untuk membangun ASN yang yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya program berkualitas tersebut adalah melalui penegakan disiplin melalui Gerakan Disiplin Nasional dan Gerakan Revolusi Mental. pembiasaan, pembudayaan, dan keteladanan. Pembangunan Gerakan Disiplin Nasional dan Gerakan Revolusi Mental pada nasional akan sulit terwujud dengan baik manakala ASN hakikatnya adalah gerakan disiplin diri seluruh elemen bangsa sebagai salah satu subjek pembangunan masih mengalami untuk bangkit mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Khusus berbagai pelanggaran disiplin. untuk gerakan revolusi mental pemerintah menekankan tiga Disiplin dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi, baik rumpun nilai strategis yang harus dipedomani oleh seluruh yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. elemen bangsa yakni, nilai integritas (jujur, dapat dipercaya, Pengaruh tersebut dapat muncul dari diri sendiri seperti faktor berkarakter, bertanggung jawab), nilai etos kerja (kerja keras, motivasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Begitu pun 134 135 135
disiplin dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Menurut Soekanto (1980: 237) bahwa disiplin dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut: 1) Seseorang patuh pada hukum karena faktor penyesuaian diri terhadap kaidah-kaidah tersebut; 2) Seseorang mematuhi hukum, karena identifikasi. Artinya dia mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaidah-kaidah tersebut, akan tetapi ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok; 3) Seseorang patuh pada hukum karena faktor kepentingan dari seseorang, atau mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidak-tidaknya terlindung oleh hukum; 4) Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan orang patuh kepada hukum adalah penjiwaan dari pada norma-norma tadi dalam diri warga masyarakat. Seseorang yang tidak disiplin atau indisipliner bisa jadi karena ia tidak memiliki motivasi yang kuat dan dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Biasanya seseorang yang tidak disiplin, tidak memiliki motivasi bekerja yang baik seperti sikap malas dan mentalitas yang buruk. d. Tujuan Pembinaan Disiplin Disiplin erat kaitannya dengan sikap tanggung jawab dan tanggung jawab menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan kepatuhan. Dengan demikian, tujuan pembinaan disiplin untuk melatih dan mengendalikan diri dengan penuh kesadaran serta mengarahkan segala tindakannya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. LEMHANNAS (1997: 33-34) menguraikan tujuan disiplin nasional tercapai apabila terpenuhi indikator-indikator berikut: 1) Patuh dan taat secara sadar terhadap nilai/norma pedoman kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan 136 136 UUD NRI Tahun 1945 dalam arti mempunyai kesadaran berpolitik dan berkonstitusi yang positif. 2) Berkemauan untuk menghadapi dan mengatasi setiap usaha yang mengancam integritas dan identitas bangsa. 3) Mengendalikan diri dalam menggunakan kewenangan dengan tidak berlaku sewenang-wenang. 4) Ulet dalam mengatasi berbagai masalah sosial, masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. 5) Memiliki harga diri, patriotisme, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. 6) Mempunyai sikap dan perilaku yang selaras dengan kebijaksanaan pemerintah sebagai pengelola negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Pandangan di atas sejalan dengan tantangan zaman masa kini di era revolusi industri 4.0 khususnya untuk para generasi milenial yang sarat akan nilai-nilai kreativitas, inovasi, kemandirian, kerja sama (jejaring), efisiensi, dan produktivitas. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya bagian dari perwujudan disiplin. Sedangkan secara khusus, Siswanto (1989: 280) menyatakan bahwa pembinaan disiplin memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Agar pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melakukan perintah manajemen. 2) Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi sebaik-baiknya. 137
disiplin dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam arti mempunyai kesadaran berpolitik dan berkonstitusi yang positif. Soekanto (1980: 237) bahwa disiplin dipengaruhi oleh beberapa 2) Berkemauan untuk menghadapi dan mengatasi setiap faktor, di antaranya sebagai berikut: usaha yang mengancam integritas dan identitas bangsa. 1) Seseorang patuh pada hukum karena faktor penyesuaian 3) Mengendalikan diri dalam menggunakan kewenangan diri terhadap kaidah-kaidah tersebut; dengan tidak berlaku sewenang-wenang. 2) Seseorang mematuhi hukum, karena identifikasi. Artinya 4) Ulet dalam mengatasi berbagai masalah sosial, masalah dia mematuhi hukum bukan karena nilai yang kehidupan berbangsa dan bernegara. sesungguhnya dari kaidah-kaidah tersebut, akan tetapi 5) Memiliki harga diri, patriotisme, dan rasa bangga sebagai ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain bangsa Indonesia yang merdeka. yang sekelompok; 6) Mempunyai sikap dan perilaku yang selaras dengan 3) Seseorang patuh pada hukum karena faktor kepentingan kebijaksanaan pemerintah sebagai pengelola negara dari seseorang, atau mematuhi hukum karena merasa dalam mewujudkan tujuan nasional. bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidak-tidaknya terlindung oleh hukum; Pandangan di atas sejalan dengan tantangan zaman masa 4) Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan orang patuh kini di era revolusi industri 4.0 khususnya untuk para generasi kepada hukum adalah penjiwaan dari pada norma-norma milenial yang sarat akan nilai-nilai kreativitas, inovasi, tadi dalam diri warga masyarakat. kemandirian, kerja sama (jejaring), efisiensi, dan produktivitas. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya bagian dari perwujudan Seseorang yang tidak disiplin atau indisipliner bisa jadi disiplin. karena ia tidak memiliki motivasi yang kuat dan dipengaruhi oleh Sedangkan secara khusus, Siswanto (1989: 280) lingkungan yang buruk. Biasanya seseorang yang tidak disiplin, menyatakan bahwa pembinaan disiplin memiliki tujuan sebagai tidak memiliki motivasi bekerja yang baik seperti sikap malas berikut: dan mentalitas yang buruk. 1) Agar pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan d. Tujuan Pembinaan Disiplin ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan Disiplin erat kaitannya dengan sikap tanggung jawab dan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, tanggung jawab menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan serta melakukan perintah manajemen. kepatuhan. Dengan demikian, tujuan pembinaan disiplin untuk 2) Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya melatih dan mengendalikan diri dengan penuh kesadaran serta serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal mengarahkan segala tindakannya sesuai dengan peraturan dan kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan prosedur yang berlaku. LEMHANNAS (1997: 33-34) organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang menguraikan tujuan disiplin nasional tercapai apabila terpenuhi dibebankan kepadanya. indikator-indikator berikut: 3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan 1) Patuh dan taat secara sadar terhadap nilai/norma prasarana, barang dan jasa organisasi sebaik-baiknya. pedoman kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan 136 137 137
4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma- norma yang berlaku pada organisasi. 5) Tindak lanjut dari hal-hal tersebut, para pegawai mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi. Selaras dengan uraian-uraian di atas, maka tujuan disiplin nasional pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi masyarakat dan pemerintah yang menghormati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan pranata yang ditaati dan dihormati oleh segenap anggota masyarakat dan aparat dengan penuh kesadaran, mendorong stabilitas nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagai prasyarat terciptanya produktivitas nasional, dan mendukung pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. e. Upaya Penegakan Disiplin Penegakan disiplin merupakan upaya yang amat penting bagi pembangunan nasional. Tanpa penegakan disiplin maka pembangunan akan mengalami kendala dan kegagalan. Penegakan disiplin sebagai upaya menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam konteks negara hukum maka setiap orang wajib menjunjung tinggi dan menghormati peraturan perundang- undangan sebagai wujud warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui pencegahan dan penerapan sistem sanksi. Upaya pencegahan diantaranya melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem pengawasan. Sedangkan penerapan sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin. Sanksi pelanggaran ringan seperti teguran dan surat peringatan agar seseorang yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Upaya ini lebih menekankan kepada proses 138 138 edukasi bagi seseorang, agar memperbaiki sikap dan perilakunya. Pandangan Suradinata (1997: 129) menyatakan bahwa proses pembentukan dan pengembangan disiplin dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain: 1) Melalui pendidikan non-formal yaitu dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya; 2) Melalui pendidikan formal yaitu jalur TK, SD, Sekolah Lanjutan, maupun Pendidikan Tinggi; 3) Melalui latihan kepemimpinan terutama melalui pelatihan pembentukan dasar disiplin melalui sikap, cara bertindak, berbicara sesuai dengan aturan, dan kebiasaan untuk bersikap patuh dan taat yang dapat membentuk semangat penguasaan diri dan pengendalian diri dalam kehidupan berorganisasi dan masyarakat; 4) Melalui keteladanan, yang dimulai dari tingkat pimpinan terlebih dahulu; dan 5) Melalui gerakan disiplin nasional sebagai usaha mewujudkan kepatuhan dan keteladanan yang lahir dari sikap patuh dari seluruh masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai konvensi yang berlaku secara nasional. Sedangkan LEMHANNAS (1997: 34) menyatakan secara nasional terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pembentukan disiplin nasional, yaitu sebagai berikut: 1) Pemupukan nilai-nilai dasar, pola, dan tata laku yang berdampak strategis dengan memanfaatkan lembaga pendidikan formal dan non-formal secara optimal; 2) Pembentukan opini masyarakat yang terarah dan intensif tentang arti pentingnya disiplin nasional melalui berbagai media massa; 3) Pembinaan dan penegakan hukum nasional dalam usaha menggalang dan menciptakan suasana kehidupan 139
4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma- edukasi bagi seseorang, agar memperbaiki sikap dan perilakunya. norma yang berlaku pada organisasi. Pandangan Suradinata (1997: 129) menyatakan bahwa 5) Tindak lanjut dari hal-hal tersebut, para pegawai mampu proses pembentukan dan pengembangan disiplin dapat memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain: dengan harapan organisasi. 1) Melalui pendidikan non-formal yaitu dalam kehidupan Selaras dengan uraian-uraian di atas, maka tujuan disiplin keluarga dan lingkungan sekitarnya; nasional pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi 2) Melalui pendidikan formal yaitu jalur TK, SD, Sekolah masyarakat dan pemerintah yang menghormati dan Lanjutan, maupun Pendidikan Tinggi; melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Melalui latihan kepemimpinan terutama melalui pelatihan menciptakan pranata yang ditaati dan dihormati oleh segenap pembentukan dasar disiplin melalui sikap, cara bertindak, anggota masyarakat dan aparat dengan penuh kesadaran, berbicara sesuai dengan aturan, dan kebiasaan untuk mendorong stabilitas nasional, meningkatkan efektivitas dan bersikap patuh dan taat yang dapat membentuk semangat efisiensi sebagai prasyarat terciptanya produktivitas nasional, penguasaan diri dan pengendalian diri dalam kehidupan dan mendukung pembangunan nasional dalam rangka berorganisasi dan masyarakat; mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 4) Melalui keteladanan, yang dimulai dari tingkat pimpinan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. terlebih dahulu; dan e. Upaya Penegakan Disiplin 5) Melalui gerakan disiplin nasional sebagai usaha Penegakan disiplin merupakan upaya yang amat penting mewujudkan kepatuhan dan keteladanan yang lahir dari bagi pembangunan nasional. Tanpa penegakan disiplin maka sikap patuh dari seluruh masyarakat terhadap ketentuan pembangunan akan mengalami kendala dan kegagalan. yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai Penegakan disiplin sebagai upaya menjunjung tinggi supremasi konvensi yang berlaku secara nasional. hukum. Dalam konteks negara hukum maka setiap orang wajib Sedangkan LEMHANNAS (1997: 34) menyatakan secara menjunjung tinggi dan menghormati peraturan perundang- nasional terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk undangan sebagai wujud warga negara Indonesia yang baik dan pembentukan disiplin nasional, yaitu sebagai berikut: taat hukum. 1) Pemupukan nilai-nilai dasar, pola, dan tata laku yang Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berdampak strategis dengan memanfaatkan lembaga pencegahan dan penerapan sistem sanksi. Upaya pencegahan pendidikan formal dan non-formal secara optimal; diantaranya melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem 2) Pembentukan opini masyarakat yang terarah dan intensif pengawasan. Sedangkan penerapan sanksi dilakukan sesuai tentang arti pentingnya disiplin nasional melalui berbagai dengan tingkat pelanggaran disiplin. Sanksi pelanggaran ringan media massa; seperti teguran dan surat peringatan agar seseorang yang 3) Pembinaan dan penegakan hukum nasional dalam usaha melakukan pelanggaran dapat memperbaiki sikap dan menggalang dan menciptakan suasana kehidupan perilakunya. Upaya ini lebih menekankan kepada proses 138 139 139
masyarakat yang tertib dan teratur berdasarkan norma- norma hukum; 4) Penggalakan kampanye keteladanan di kalangan golongan elite yang berkedudukan dan berperan strategis bagi pembinaan disiplin nasional; 5) Peningkatan penerapan sistem sanksi secara obyektif dan konsisten; dan 6) Melakukan pengarahan dan pengordinasian pembinaan disiplin nasional oleh berbagai badan pemerintah dan non- pemerintah. Jika upaya pembinaan dan penegakan disiplin nasional berhasil dengan baik sebagaimana uraian di atas, maka Bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa yang maju tetapi juga menjadi bangsa pemenang. Selain itu, dengan pembinaan dan penegakan disiplin akan memperkuat integritas nasional dan tercapainya tujuan nasional secara akseleratif, serta dapat menghadapi setiap ancaman bagi bangsa Indonesia. 2. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara a. Konsep Kepemimpinan Bela Negara Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai tersebut telah ditandai sebagai atribut warga negara yang baik (good citizenship), sekaligus sebagai karakter yang akan menentukan kualitas kepemimpinan. Keteladanan menjadi karakter pembentuk kualitas kepemimpinan bela negara. Meski turut dibentuk oleh atribut yang lain, karakter telah ditandai sebagai jiwa kepemimpinan yang penting. Setelah menyelidiki faktor-faktor kunci yang menentukan kepemimpinan Presiden Amerika yang dinilai hebat pada zamannya, Newell (tanpa tahun: 318) menyebut karakter sebagai salah satu faktor yang membentuk jiwa kepemimpinan, 140 140 "character trumps brains - or at least formal education". Sebagai salah satu jiwa kepemimpinan, karakter dinilai lebih menentukan dibanding otak, atau sekurang-kurangnya pendidikan formal, dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Keteladanan dalam kepemimpinan bela negara lahir dari integritas moral dan etika sang pemimpin. Integritas moral adalah konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan dengan mendasarkannya pada kebenaran moral universal. Seperti diungkapkan Becker (1998) integritas "is commitment in action to a morally justifiable set of principles and values". Jadi, integritas adalah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan pada seperangkat prinsip atau nilai moral secara konsisten. Konsistensi pemikiran, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya. Keteladanan inilah yang menjadi kekuatan dalam menggerakan pengikutnya meraih misi dan tujuan organisasi tanpa kenal menyerah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bertens (2007: 4), bahwa integritas adalah seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perbuatannya. Nilai-nilai tersebut berasal dari perpaduan nilai agama, budaya dan ideologi sebuah bangsa, sehingga menjadi acuan dan patokan bersama dalam melaksanakan suatu tindakan. Oleh karena itu, pemimpin yang berintegritas akan menampilkan sekurang-kurangnya empat ciri berikut, yakni: (1) konsisten dalam memegang prinsip; (2) memegang teguh nilai- nilai moral; (3) mampu menjadi teladan bagi pengikutnya, dan (4) memiliki daya juang tak mengenal batas dalam memperjuangkan misi dan tujuan organisasinya. Integritas melekat dalam tradisi relativisme moral, dimana pemaknaan dan pemahaman atas perilaku yang baik dapat bervariasi ditengah-tengah kebudayaan, perbedaan zaman, serta perbedaan prinsip dan nilai. Oleh karena itu, integritas moral muncul sebagai komitmen untuk memegang teguh 141
masyarakat yang tertib dan teratur berdasarkan norma- "character trumps brains - or at least formal education". Sebagai salah satu jiwa kepemimpinan, karakter dinilai lebih menentukan norma hukum; dibanding otak, atau sekurang-kurangnya pendidikan formal, 4) Penggalakan kampanye keteladanan di kalangan dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin. golongan elite yang berkedudukan dan berperan strategis Keteladanan dalam kepemimpinan bela negara lahir dari bagi pembinaan disiplin nasional; integritas moral dan etika sang pemimpin. Integritas moral 5) Peningkatan penerapan sistem sanksi secara obyektif dan adalah konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan dengan konsisten; dan mendasarkannya pada kebenaran moral universal. Seperti 6) Melakukan pengarahan dan pengordinasian pembinaan diungkapkan Becker (1998) integritas "is commitment in action disiplin nasional oleh berbagai badan pemerintah dan non- to a morally justifiable set of principles and values". Jadi, pemerintah. integritas adalah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan Jika upaya pembinaan dan penegakan disiplin nasional pada seperangkat prinsip atau nilai moral secara konsisten. berhasil dengan baik sebagaimana uraian di atas, maka Bangsa Konsistensi pemikiran, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin Indonesia bukan hanya menjadi bangsa yang maju tetapi juga menjadi teladan bagi pengikutnya. Keteladanan inilah yang menjadi bangsa pemenang. Selain itu, dengan pembinaan dan menjadi kekuatan dalam menggerakan pengikutnya meraih misi penegakan disiplin akan memperkuat integritas nasional dan dan tujuan organisasi tanpa kenal menyerah. tercapainya tujuan nasional secara akseleratif, serta dapat Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bertens (2007: 4), menghadapi setiap ancaman bagi bangsa Indonesia. bahwa integritas adalah seperangkat prinsip atau nilai moral 2. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang a. Konsep Kepemimpinan Bela Negara dalam mengatur perbuatannya. Nilai-nilai tersebut berasal dari Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang perpaduan nilai agama, budaya dan ideologi sebuah bangsa, dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela sehingga menjadi acuan dan patokan bersama dalam negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan melaksanakan suatu tindakan. bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai Oleh karena itu, pemimpin yang berintegritas akan ideologi negara. Nilai-nilai tersebut telah ditandai sebagai atribut menampilkan sekurang-kurangnya empat ciri berikut, yakni: (1) warga negara yang baik (good citizenship), sekaligus sebagai konsisten dalam memegang prinsip; (2) memegang teguh nilai- karakter yang akan menentukan kualitas kepemimpinan. nilai moral; (3) mampu menjadi teladan bagi pengikutnya, dan Keteladanan menjadi karakter pembentuk kualitas (4) memiliki daya juang tak mengenal batas dalam kepemimpinan bela negara. Meski turut dibentuk oleh atribut memperjuangkan misi dan tujuan organisasinya. yang lain, karakter telah ditandai sebagai jiwa kepemimpinan Integritas melekat dalam tradisi relativisme moral, dimana yang penting. Setelah menyelidiki faktor-faktor kunci yang pemaknaan dan pemahaman atas perilaku yang baik dapat menentukan kepemimpinan Presiden Amerika yang dinilai hebat bervariasi ditengah-tengah kebudayaan, perbedaan zaman, pada zamannya, Newell (tanpa tahun: 318) menyebut karakter serta perbedaan prinsip dan nilai. Oleh karena itu, integritas sebagai salah satu faktor yang membentuk jiwa kepemimpinan, moral muncul sebagai komitmen untuk memegang teguh 140 141 141
prinsip-prinsip moral universal, dan menolak untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh. Pribadi yang berintegritas tidak mudah menyerah pada keadaan, tidak mudah larut ke dalam iklim moral yang carut marut, serta tidak akan terjebak pada desakan kepentingan jangka pendek. Transformasi politik dan kepemimpinan nasional telah mengubah banyak hal. Mulai dari struktur hingga kultur dan praktik politik. Arus perubahan yang berlangsung bukan hanya menyentuh aspek-aspek fisik, melainkan juga sistem pemikiran dan perilaku. Menghadapi perubahan dimaksud, penggalian konsep, prinsip, dan aktualisasi kepemimpinan bela negara diyakini mampu menjadi salah satu solusi. Keyakinan ini dilandasi oleh fakta bahwa bela negara telah menjadi konsep yang menyatukan seluruh kekuatan bangsa dalam melahirkan Indonesia merdeka, mempertahankan diri dari kekuatan asing yang bermaksud merongrong, dan menjadi kekuatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Makna konseptual kepemimpinan bela negara bisa dilacak secara historis, yuridis dan sosiologis. Secara historis, kepemimpinan bela negara dapat dilihat dari sejarah panjang perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan mengisinya. Kemerdekaan yang didapat dengan mengorbankan harta, jiwa dan raga tiada lain dilaksanakan atas dasar kecintaan terhadap nusa dan bangsa demi mewujudkan Indonesia merdeka, yang berdaulat, adil, dan makmur. Secara yuridis kepemimpinan bela negara dapat dipahami sebagai aktualisasi bela negara sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan perundangan lainnya. Memahami kepemimpinan dalam konteks bela negara berimplikasi pada perluasan orientasi kepemimpinan. 142 142 Kepemimpinan tidak berorientasi jangka pendek, partisan, atau sektoral, tetapi merupakan bentuk kontribusi fungsional warga negara kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya. Secara sosiologis kepemimpinan bela negara adalah kontekstualisasi keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai bela negara sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai-nilai dasar tidak boleh berubah, namun nilai instrumental dan operasionalnya boleh berubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Contoh yang autentik dapat ditemukan di sekitar peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti diketahui, Kerapatan Besar Pemuda II 28 Oktober yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda digelar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, banyak aktivis pemuda tidak bisa berbicara dalam bahasa ini. Bahkan pimpinan sidang, Soegondo, dinilai tidak mampu mengucapkannya dengan baik. Tokoh lain yang saat itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia adalah Sri Soendari (adik Dr. Soetomo). Namun kecintaannya pada Indonesia telah membuat Sri Soendari belajar keras, sehingga dua bulan kemudian, tepatnya saat berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia Desember 1928 Sri Soendari telah mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik (Yudi, Latif: 2014). Apa yang memotivasi Sri Soendari belajar keras hingga dalam dua bulan mampu berbicara bahasa Indonesia? Sebagai pemimpin pergerakan perempuan Indonesia, Sri Soendari ingin menggerakan aktivis perempuan dengan kekuatan keteladanan. Dalam konteks mikro, sebagian aktivis mahasiswa menunjukkan kemandiriannya dalam mendanai aktivitas kemahasiswaannya dengan mengumpulkan dana berbasis kejujuran. Mereka menjual makanan di kampus, dimana pembeli mengambil sendiri barang dan menaruh uangnya. Selain memenuhi kebutuhan organisasi, kegiatan dana usaha (danus) seperti ini dikembangkan karena didorong keprihatinan atas meluasnya praktik tidak jujur dan melemahnya nilai kemandirian. 143
prinsip-prinsip moral universal, dan menolak untuk Kepemimpinan tidak berorientasi jangka pendek, partisan, atau sektoral, tetapi merupakan bentuk kontribusi fungsional warga mengubahnya walaupun kondisi dan situasi sangat sulit, serta negara kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya. banyak tantangan yang berupaya melemahkan prinsip-prinsip Secara sosiologis kepemimpinan bela negara adalah moral dan etika yang dipegang teguh. Pribadi yang berintegritas kontekstualisasi keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai bela tidak mudah menyerah pada keadaan, tidak mudah larut ke negara sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam dalam iklim moral yang carut marut, serta tidak akan terjebak menghadapi perkembangan zaman, nilai-nilai dasar tidak boleh pada desakan kepentingan jangka pendek. berubah, namun nilai instrumental dan operasionalnya boleh Transformasi politik dan kepemimpinan nasional telah berubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. mengubah banyak hal. Mulai dari struktur hingga kultur dan Contoh yang autentik dapat ditemukan di sekitar peristiwa praktik politik. Arus perubahan yang berlangsung bukan hanya Sumpah Pemuda. Seperti diketahui, Kerapatan Besar Pemuda menyentuh aspek-aspek fisik, melainkan juga sistem pemikiran II 28 Oktober yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda digelar dan perilaku. Menghadapi perubahan dimaksud, penggalian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, banyak konsep, prinsip, dan aktualisasi kepemimpinan bela negara aktivis pemuda tidak bisa berbicara dalam bahasa ini. Bahkan diyakini mampu menjadi salah satu solusi. Keyakinan ini pimpinan sidang, Soegondo, dinilai tidak mampu dilandasi oleh fakta bahwa bela negara telah menjadi konsep mengucapkannya dengan baik. Tokoh lain yang saat itu tidak yang menyatukan seluruh kekuatan bangsa dalam melahirkan bisa berbicara bahasa Indonesia adalah Sri Soendari (adik Dr. Indonesia merdeka, mempertahankan diri dari kekuatan asing Soetomo). Namun kecintaannya pada Indonesia telah membuat yang bermaksud merongrong, dan menjadi kekuatan yang Sri Soendari belajar keras, sehingga dua bulan kemudian, mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan tepatnya saat berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia pemerataan hasil-hasilnya. Desember 1928 Sri Soendari telah mampu menggunakan Makna konseptual kepemimpinan bela negara bisa dilacak bahasa Indonesia dengan baik (Yudi, Latif: 2014). Apa yang secara historis, yuridis dan sosiologis. Secara historis, memotivasi Sri Soendari belajar keras hingga dalam dua bulan kepemimpinan bela negara dapat dilihat dari sejarah panjang mampu berbicara bahasa Indonesia? Sebagai pemimpin perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam mencapai pergerakan perempuan Indonesia, Sri Soendari ingin kemerdekaan dan mengisinya. Kemerdekaan yang didapat menggerakan aktivis perempuan dengan kekuatan keteladanan. dengan mengorbankan harta, jiwa dan raga tiada lain Dalam konteks mikro, sebagian aktivis mahasiswa dilaksanakan atas dasar kecintaan terhadap nusa dan bangsa menunjukkan kemandiriannya dalam mendanai aktivitas demi mewujudkan Indonesia merdeka, yang berdaulat, adil, dan kemahasiswaannya dengan mengumpulkan dana berbasis makmur. kejujuran. Mereka menjual makanan di kampus, dimana pembeli Secara yuridis kepemimpinan bela negara dapat dipahami mengambil sendiri barang dan menaruh uangnya. Selain sebagai aktualisasi bela negara sebagaimana tertuang di dalam memenuhi kebutuhan organisasi, kegiatan dana usaha (danus) UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan perundangan lainnya. seperti ini dikembangkan karena didorong keprihatinan atas Memahami kepemimpinan dalam konteks bela negara meluasnya praktik tidak jujur dan melemahnya nilai kemandirian. berimplikasi pada perluasan orientasi kepemimpinan. 142 143 143
Meskipun konteks kepemimpinan berubah, nilai dasar yang melandasi kepemimpinan bela negara tidak bergeser. Kepemimpinan bela negara berlandaskan pada integritas moral dan etika yang menjadikan seorang pemimpin tampil sebagai teladan. b. Prinsip Kepemimpinan Bela Negara Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Integritas moral dalam kepemimpinan bela negara akan menghadirkan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Keteladanan inilah yang memberinya legitimasi moral dalam mengarahkan dan mewujudkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Integritas moral kepemimpinan bela negara menghadirkan pemimpin yang memberi pengaruh bukan karena gemar memerintah, tajam dalam mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan pemimpin yang memberikan pengaruh karena tindakannya tidak tercela dan daya juangnya yang tak mengenal batas. Integritas moral dan etika sebagai prinsip kepemimpinan bela negara akan menciptakan iklim dimana orang akan terbiasa melakukan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa dilakukan. Integritas juga dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral. Perilaku orang yang berintegritas akan sesuai dengan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang dipegangnya. Dengan demikian kepemimpinan bela negara pada intinya adalah kepemimpinan yang memberi pengaruh bukan karena hanya pandai menginstruksi, hebat mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan kepemimpinan memberikan pengaruh dengan perilaku-perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Adapun perilaku yang dianggap baik tersebut adalah segala perilaku yang dilandasi oleh integritas etika dan moral. 144 yang 144 Berkaca pada sejarah, kepemimpinan Soekarno lahir dari kepekaan jiwanya dalam melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terjepit oleh penjajahan dan penindasan. Kepekaan terhadap penderitaan masyarakat itulah yang membuat Soekarno berpikir visioner untuk menembus batas kemampuan dan mencita-citakan sebuah bangsa yang merdeka dan lepas dari ketertindasan. Konsistensi pemikiran, ucapan dan tindakan Soekarno tentang konsep kemerdekaan mampu menjadi kekuatan yang mempengaruhi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama dalam melawan penjajahan/penindasan demi satu harapan bersama, yaitu Indonesia Merdeka. Begitu pula dengan sosok Muhammad Hatta, yang konsisten dalam pemikiran dan kebijakannya mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelakang pada waktu itu, memunculkan gagasan dan serangkaian kebijakan dalam mencerdaskan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan dan mewujud dalam gerakan koperasi. Kepemimpinan bela negara yang dibutuhkan saat ini dapat digambarkan sebagai pemimpin yang konsisten dengan keyakinan moralnya, berani karena benar, mampu memaksimalkan pendengarannya untuk menampung aspirasi dan keluhan rakyat, menggunakan tangan dan kakinya untuk beraksi membantu kesulitan-kesulitan rakyat, mencurahkan segala pikirannya untuk kepentingan rakyat, dan memiliki daya juang tanpa batas dalam mewujudkan kebaikan bersama. Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam artikelnya (2016) menyatakan bahwa "sesungguhnya rakyat menginginkan pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum". Figur pemimpin seperti inilah yang akan membuat rakyat merespon dengan sukarela untuk bergerak bersama pemimpinnya dalam mencapai visi Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah NKRI. 145
Meskipun konteks kepemimpinan berubah, nilai dasar Berkaca pada sejarah, kepemimpinan Soekarno lahir dari kepekaan jiwanya dalam melihat kondisi masyarakat Indonesia yang melandasi kepemimpinan bela negara tidak bergeser. yang terjepit oleh penjajahan dan penindasan. Kepekaan Kepemimpinan bela negara berlandaskan pada integritas moral terhadap penderitaan masyarakat itulah yang membuat dan etika yang menjadikan seorang pemimpin tampil sebagai Soekarno berpikir visioner untuk menembus batas kemampuan teladan. dan mencita-citakan sebuah bangsa yang merdeka dan lepas b. Prinsip Kepemimpinan Bela Negara dari ketertindasan. Konsistensi pemikiran, ucapan dan tindakan Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas Soekarno tentang konsep kemerdekaan mampu menjadi moral dan etika. Integritas moral dalam kepemimpinan bela kekuatan yang mempengaruhi seluruh elemen bangsa untuk negara akan menghadirkan sosok pemimpin yang menjadi bergerak bersama dalam melawan penjajahan/penindasan demi teladan. Keteladanan inilah yang memberinya legitimasi moral satu harapan bersama, yaitu Indonesia Merdeka. dalam mengarahkan dan mewujudkan kecintaan warga negara Begitu pula dengan sosok Muhammad Hatta, yang kepada NKRI. konsisten dalam pemikiran dan kebijakannya mengenai sistem Integritas moral kepemimpinan bela negara menghadirkan perekonomian bangsa Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia yang pemimpin yang memberi pengaruh bukan karena gemar masih terbelakang pada waktu itu, memunculkan gagasan dan memerintah, tajam dalam mengkritik, dan mahir mencari serangkaian kebijakan dalam mencerdaskan dan memperbaiki kesalahan, melainkan pemimpin yang memberikan pengaruh kesejahteraan ekonomi rakyat berlandaskan semangat karena tindakannya tidak tercela dan daya juangnya yang tak kekeluargaan dan mewujud dalam gerakan koperasi. mengenal batas. Integritas moral dan etika sebagai prinsip Kepemimpinan bela negara yang dibutuhkan saat ini dapat kepemimpinan bela negara akan menciptakan iklim dimana digambarkan sebagai pemimpin yang konsisten dengan orang akan terbiasa melakukan hal-hal yang benar, bukan keyakinan moralnya, berani karena benar, mampu membenarkan hal-hal yang biasa dilakukan. memaksimalkan pendengarannya untuk menampung aspirasi Integritas juga dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk dan keluhan rakyat, menggunakan tangan dan kakinya untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral. Perilaku beraksi membantu kesulitan-kesulitan rakyat, mencurahkan orang yang berintegritas akan sesuai dengan nilai-nilai maupun segala pikirannya untuk kepentingan rakyat, dan memiliki daya prinsip-prinsip yang dipegangnya. juang tanpa batas dalam mewujudkan kebaikan bersama. Sri Dengan demikian kepemimpinan bela negara pada intinya Sultan Hamengku Buwono X dalam artikelnya (2016) adalah kepemimpinan yang memberi pengaruh bukan karena menyatakan bahwa "sesungguhnya rakyat menginginkan hanya pandai menginstruksi, hebat mengkritik, dan mahir pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena mencari kesalahan, melainkan kepemimpinan yang menurut hukum". Figur pemimpin seperti inilah yang akan memberikan pengaruh dengan perilaku-perilaku yang dianggap membuat rakyat merespon dengan sukarela untuk bergerak baik oleh masyarakat. Adapun perilaku yang dianggap baik bersama pemimpinnya dalam mencapai visi Indonesia yang adil tersebut adalah segala perilaku yang dilandasi oleh integritas dan makmur dalam wadah NKRI. etika dan moral. 144 145 145
Masyarakat menjadi "medan pengabdian" bagi kepemimpinan bela negara, karena peranannya harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Hal itu sesuai dengan modal dasar dalam sebuah kepemimpinan, yaitu menyebarkan pengaruh bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan bela negara lebih daripada sekedar kepemimpinan biasa. Kepemimpinan Bela Negara bukan hanya mensyaratkan kompetensi, tetapi juga keberpihakan terhadap kepentingan dan kebaikan bersama. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan sosok pemimpin berintegritas, loyal pada kebijakan negara yang fundamental, memiliki daya juang tanpa batas, dan mampu menghindarkan diri dari perilaku tercela. Meski kepemimpinan nasional saat ini lahir dari partai politik, namun mereka yang menyadari prinsip kepemimpinan bela negara akan mampu keluar dari dilema partisan, jebakan kepentingan primordial, dan orientasi jangka pendek. c. Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara Aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Memengaruhi dan Mengarahkan Kecintaan Warga Negara kepada NKRI Pemimpin hadir untuk menjadi mesin utama yang menggerakkan anggota di lingkungannya. Kepemimpinan bela negara harus menjadi poros penggerak masyarakat lainnya untuk mencintai NKRI. Langkah implementatif untuk menjadi penggerak berlandaskan kekuatannya dalam menunjukkan preferensi ke-Indonesia-an. Menjadi pengajak dan penggerak tak akan mampu terlaksana jika pemimpin itu sendiri tak mengetahui bagaimana makna cinta terhadap NKRI. Konsep kecintaan terhadap bangsa dan negara itu sering diterjemahkan 146 146 sebagai nasionalisme. Istilah nasionalisme sudah sangat sering kita temui baik di media sosial, media cetak maupun dalam media lainnya. Secara harfiah, nasionalisme ialah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi warga negara harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme juga mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama- sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Sikap-sikap tersebut hadir karena dalam jiwa nasionalisme tertanam sebuah keinginan untuk membangun negara sesuai dengan cita-cita, harapan, dan kemampuan bangsa sendiri. Aktualisasi nasionalisme dalam kepemimpinan bela negara akan tercermin dari pola ucap, pola sikap, dan pola tindak sang pemimpin yang menunjukkan preferensi yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Preferensi demikian merupakan perwujudan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain. Kehadiran pemimpin bela negara sangat diperlukan dalam mengarahkan warga negara untuk memiliki kecintaan terhadap NKRI. Melalui integritas kepemimpinan bela negara, diharapkan kita mampu memberikan berbagai pengaruh baik bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita untuk bersedia mencintai satu negara yang dipijaknya, tak lain adalah Indonesia. Nasionalisme menjadi sikap yang sangat penting untuk dibina dan ditumbuhkan oleh kepemimpinan bela 147
Masyarakat menjadi "medan pengabdian" bagi sebagai nasionalisme. Istilah nasionalisme sudah sangat sering kita temui baik di media sosial, media cetak maupun kepemimpinan bela negara, karena peranannya harus mampu dalam media lainnya. Secara harfiah, nasionalisme ialah mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas kepada NKRI. Hal itu sesuai dengan modal dasar dalam sebuah setiap pribadi warga negara harus diserahkan kepada kepemimpinan, yaitu menyebarkan pengaruh bagi lingkungan negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme juga masyarakat sekitarnya. mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah Kepemimpinan bela negara lebih daripada sekedar air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau kepemimpinan biasa. Kepemimpinan Bela Negara bukan hanya memelihara kehormatan bangsa. mensyaratkan kompetensi, tetapi juga keberpihakan terhadap Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan kepentingan dan kebaikan bersama. merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan sosok suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama- pemimpin berintegritas, loyal pada kebijakan negara yang sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan fundamental, memiliki daya juang tanpa batas, dan mampu identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Sikap-sikap menghindarkan diri dari perilaku tercela. Meski kepemimpinan tersebut hadir karena dalam jiwa nasionalisme tertanam nasional saat ini lahir dari partai politik, namun mereka yang sebuah keinginan untuk membangun negara sesuai menyadari prinsip kepemimpinan bela negara akan mampu dengan cita-cita, harapan, dan kemampuan bangsa keluar dari dilema partisan, jebakan kepentingan primordial, dan sendiri. orientasi jangka pendek. Aktualisasi nasionalisme dalam kepemimpinan bela c. Aktualisasi Kepemimpinan Bela Negara negara akan tercermin dari pola ucap, pola sikap, dan pola Aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan tindak sang pemimpin yang menunjukkan preferensi yang dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 1) Memengaruhi dan Mengarahkan Kecintaan Warga kepentingan pribadi dan golongan. Preferensi demikian Negara kepada NKRI merupakan perwujudan rasa bangga terhadap bangsa Pemimpin hadir untuk menjadi mesin utama yang Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain. menggerakkan anggota di lingkungannya. Kepemimpinan Kehadiran pemimpin bela negara sangat diperlukan bela negara harus menjadi poros penggerak masyarakat dalam mengarahkan warga negara untuk memiliki lainnya untuk mencintai NKRI. Langkah implementatif kecintaan terhadap NKRI. Melalui integritas kepemimpinan untuk menjadi penggerak berlandaskan kekuatannya bela negara, diharapkan kita mampu memberikan berbagai dalam menunjukkan preferensi ke-Indonesia-an. pengaruh baik bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Menjadi pengajak dan penggerak tak akan mampu kita untuk bersedia mencintai satu negara yang dipijaknya, terlaksana jika pemimpin itu sendiri tak mengetahui tak lain adalah Indonesia. bagaimana makna cinta terhadap NKRI. Konsep kecintaan Nasionalisme menjadi sikap yang sangat penting terhadap bangsa dan negara itu sering diterjemahkan untuk dibina dan ditumbuhkan oleh kepemimpinan bela 146 147 147
negara. Sebagai bangsa yang multikultural dan majemuk, Indonesia sangat rentan terhadap konflik perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat majemuk yang diungkapkan oleh Pierre L. van den Berghe (dalam Nasikun 2012: 40-41) sebagai berikut, yaitu: terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain; memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya; secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangat rentan mengalami disintegrasi. Kepemimpinan bela negara menjadi salah satu faktor penentu terciptanya sebuah kekuatan dalam membangun sikap kewaspadaan nasional serta nasionalisme masyarakat. Pemimpin bela negara berperan strategis dalam menjalankan tugasnya untuk membuat warga negara semakin mencintai NKRI dan memiliki kewaspadaan nasional. Kecintaan terhadap NKRI atau yang disebut dengan nasionalisme memiliki garis lurus dengan visi dari kepemimpinan bela negara. Nasionalisme warga negara harus sesuai dengan tantangan zaman. Hal itu menjadi penting agar nasionalisme dapat dimaknai secara lebih mendalam, tidak sekadar konsep pajangan. Karenanya, visi kepemimpinan bela negara ialah harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme modern. 148 148 Menumbuhkan rasa nasionalisme melalui kepemimpinan bela negara merupakan upaya yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang nasionalis. Semangat nasionalisme akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beragam perbedaan. 2) Kesediaan Membantu Kesulitan Masyarakat dan Kelompok Kunci dalam memahami konsep masyarakat adalah interaksi sosial yang dibangun sesuai dengan norma adat istiadat mereka. Karenanya, seorang pemimpin yang memiliki jiwa bela negara, terjun langsung dan membaur ke dalam interaksi sosial masyarakat menjadi syarat utama. Kepemimpinan bela negara harus mampu memasang telinga dan kepekaan hatinya di tengah-tengah kehidupan dan permasalahan masyarakat. Seorang pemimpin tak boleh mengambil jarak dengan masyarakat, menuntut dilayani selayaknya raja dan mengonsepsikan masyarakat hanya sebagai hamba. Interaksi seorang pemimpin bela negara menjadi modal penting agar dapat menolong masyarakat. Ia harus mampu berinteraksi sesuai dengan etika moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Pemimpin yang gagal dalam melakukan hal tersebut, justru akan ditolak oleh masyarakat karena tidak terjalin interaksi yang harmonis. Padahal, interaksi merupakan sarana untuk mendengar pendapat masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk bergerak bersama-sama menuju visi perubahan masa depan Indonesia yang lebih cemerlang. Interaksi seringkali menjadi sumber masalah yang justru dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah bisa muncul karena arogansi 149
negara. Sebagai bangsa yang multikultural dan majemuk, Menumbuhkan rasa nasionalisme melalui kepemimpinan bela negara merupakan upaya yang efektif Indonesia sangat rentan terhadap konflik perbedaan. Hal dalam menciptakan masyarakat yang nasionalis. tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat majemuk Semangat nasionalisme akan menumbuhkan rasa yang diungkapkan oleh Pierre L. van den Berghe (dalam tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, Nasikun 2012: 40-41) sebagai berikut, yaitu: terjadinya ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berbangsa segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang dan bernegara dengan beragam perbedaan. seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain; memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam 2) Kesediaan Membantu Kesulitan Masyarakat dan lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; Kelompok kurang mengembangkan konsensus di antara para Kunci dalam memahami konsep masyarakat adalah anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; secara interaksi sosial yang dibangun sesuai dengan norma adat relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara istiadat mereka. Karenanya, seorang pemimpin yang kelompok yang satu dengan kelompok lainnya; secara memiliki jiwa bela negara, terjun langsung dan membaur relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) ke dalam interaksi sosial masyarakat menjadi syarat dan ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan utama. Kepemimpinan bela negara harus mampu masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangat rentan memasang telinga dan kepekaan hatinya di tengah-tengah mengalami disintegrasi. kehidupan dan permasalahan masyarakat. Seorang Kepemimpinan bela negara menjadi salah satu faktor pemimpin tak boleh mengambil jarak dengan masyarakat, penentu terciptanya sebuah kekuatan dalam membangun menuntut dilayani selayaknya raja dan mengonsepsikan sikap kewaspadaan nasional serta nasionalisme masyarakat hanya sebagai hamba. masyarakat. Pemimpin bela negara berperan strategis Interaksi seorang pemimpin bela negara menjadi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat warga modal penting agar dapat menolong masyarakat. Ia harus negara semakin mencintai NKRI dan memiliki mampu berinteraksi sesuai dengan etika moral yang kewaspadaan nasional. Kecintaan terhadap NKRI atau berlaku dalam masyarakatnya. Pemimpin yang gagal yang disebut dengan nasionalisme memiliki garis lurus dalam melakukan hal tersebut, justru akan ditolak oleh dengan visi dari kepemimpinan bela negara. masyarakat karena tidak terjalin interaksi yang harmonis. Nasionalisme warga negara harus sesuai dengan Padahal, interaksi merupakan sarana untuk mendengar tantangan zaman. Hal itu menjadi penting agar pendapat masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk nasionalisme dapat dimaknai secara lebih mendalam, tidak bergerak bersama-sama menuju visi perubahan masa sekadar konsep pajangan. Karenanya, visi kepemimpinan depan Indonesia yang lebih cemerlang. bela negara ialah harus mampu mempengaruhi Interaksi seringkali menjadi sumber masalah yang masyarakat untuk menjadi warga negara yang memiliki justru dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan rasa nasionalisme modern. bernegara. Masalah bisa muncul karena arogansi 148 149 149
pimpinan yang memaksakan gaya komunikasinya tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakatnya. Harus terjalin komunikasi dua arah (two way communication) yang partisipatif agar tercipta saling pengertian diantara dua pihak. Kita bisa belajar dari kepemimpinan Tjokroaminoto yang mengasuh para pendiri bangsa di rumahnya sendiri, membuat kelompok diskusi, memberikan ilmu dan etika, kehidupan berperi-kemanusiaan, strategi politik kepada orang-orang muda. Dari asuhannya lahirlah Sang Proklamator Soekarno. Soekarno tumbuh sebagai pemimpin yang bergerak di akar rumput, mendidik masyarakat lewat buletin Fikiran Ra'jat, mengadvokasi masyarakat hingga ia dipenjarakan, mempelajari kebhinnekaan saat diasingkan di Ende, hingga mewakili bangsanya dalam proklamasi kemerdekaan. Pemimpin yang tidak memiliki jiwa melayani dan membantu masyarakat tidak akan berani memutuskan perubahan monumental bangsanya ke arah yang lebih bak lagi. Hal itu disebabkan posisi dan orientasi kepemimpinan yang bukan lagi sebagai pelayan publik, tapi sebagai raja yang ingin dilayani publik. Publik terus dimanfaatkan mulai dari suaranya dalam Pemilu hingga digerogoti haknya dalam kehidupan sipil. Kunci integritas kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat saat ini dapat terangkum dalam konsep "pemimpin kuat yang merakyat". Hal itu artinya, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya, gemar berdialog, terbuka dengan perubahan dan hal-hal yang baru, serta tentunya memilki empati dan kepekaan yang tajam dalam melihat sekaligus menerawang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Indonesia tak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya simbolik tanpa memiliki esensi kepemimpinan sejati. Pemimpin bukan lagi seseorang yang pandai 150 150 berdebat, pandai berwacana dalam janji-janji politik, tetapi pemimpin yang berbuat nyata. Pemimpin bela negara bukan lagi hanya soal IQ semata, tapi karakter yang kuat untuk melakukan perubahan yang signifikan. 3) Menjadi Teladan Warga Negara dalam Menjaga NKRI Masyarakat sebagai komponen penting dalam bernegara memerlukan sosok yang mampu mengharmoniskan tujuan negara dengan kepentingan- kepentingan masyarakat. Membangun kebersamaan di dalam makna tentang kehidupan berbangsa menjaga agenda penting kepemimpinan bela negara karena banyak negara terpecah belah akibat diorientasi elit dan warganya. Hadirnya sosok pemimpin panutan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi salah satu jawaban untuk bisa mengarahkan warganya pada tujuan negara, salah satu diantaranya ialah menjaga keutuhan NKRI. Keteladanan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk learning from the example atau leadership by example. Keteladanan bukan dicitrakan atau dihafalkan, melainkan dibentuk melalui proses yang panjang. Keteladanan muncul dari karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Karakter merupakan lukisan sang jiwa; cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang, yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, integritas, ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, sebagai suatu proses pembudayaan dan pelaziman (Latif, Yudi: 2004). Sedangkan Dewantara (1962: 25) mengungkapkan istilah "Karakter, watak, budi pekerti" sebagai sebuah kebulatan jiwa manusia atau bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang selalu menimbulkan tenaga. 151
pimpinan yang memaksakan gaya komunikasinya tanpa berdebat, pandai berwacana dalam janji-janji politik, tetapi pemimpin yang berbuat nyata. Pemimpin bela negara mempertimbangkan kehendak masyarakatnya. Harus bukan lagi hanya soal IQ semata, tapi karakter yang kuat terjalin komunikasi dua arah (two way communication) untuk melakukan perubahan yang signifikan. yang partisipatif agar tercipta saling pengertian diantara dua pihak. 3) Menjadi Teladan Warga Negara dalam Menjaga NKRI Kita bisa belajar dari kepemimpinan Tjokroaminoto Masyarakat sebagai komponen penting dalam yang mengasuh para pendiri bangsa di rumahnya sendiri, bernegara memerlukan sosok yang mampu membuat kelompok diskusi, memberikan ilmu dan etika, mengharmoniskan tujuan negara dengan kepentingan- kehidupan berperi-kemanusiaan, strategi politik kepada kepentingan masyarakat. Membangun kebersamaan di orang-orang muda. Dari asuhannya lahirlah Sang dalam makna tentang kehidupan berbangsa menjaga Proklamator Soekarno. Soekarno tumbuh sebagai agenda penting kepemimpinan bela negara karena banyak pemimpin yang bergerak di akar rumput, mendidik negara terpecah belah akibat diorientasi elit dan warganya. masyarakat lewat buletin Fikiran Ra'jat, mengadvokasi Hadirnya sosok pemimpin panutan di tengah-tengah masyarakat hingga ia dipenjarakan, mempelajari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kebhinnekaan saat diasingkan di Ende, hingga mewakili menjadi salah satu jawaban untuk bisa mengarahkan bangsanya dalam proklamasi kemerdekaan. warganya pada tujuan negara, salah satu diantaranya ialah Pemimpin yang tidak memiliki jiwa melayani dan menjaga keutuhan NKRI. Keteladanan memberikan membantu masyarakat tidak akan berani memutuskan kesempatan kepada masyarakat untuk learning from the perubahan monumental bangsanya ke arah yang lebih bak example atau leadership by example. lagi. Hal itu disebabkan posisi dan orientasi kepemimpinan Keteladanan bukan dicitrakan atau dihafalkan, yang bukan lagi sebagai pelayan publik, tapi sebagai raja melainkan dibentuk melalui proses yang panjang. yang ingin dilayani publik. Publik terus dimanfaatkan mulai Keteladanan muncul dari karakter yang dimiliki oleh dari suaranya dalam Pemilu hingga digerogoti haknya pemimpin tersebut. Karakter merupakan lukisan sang jiwa; dalam kehidupan sipil. cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang, Kunci integritas kepemimpinan yang dibutuhkan yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, integritas, masyarakat saat ini dapat terangkum dalam konsep ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, "pemimpin kuat yang merakyat". Hal itu artinya, pemimpin sebagai suatu proses pembudayaan dan pelaziman (Latif, yang tidak berjarak dengan rakyatnya, gemar berdialog, Yudi: 2004). Sedangkan Dewantara (1962: 25) terbuka dengan perubahan dan hal-hal yang baru, serta mengungkapkan istilah "Karakter, watak, budi pekerti" tentunya memilki empati dan kepekaan yang tajam dalam sebagai sebuah kebulatan jiwa manusia atau bersatunya melihat sekaligus menerawang permasalahan yang terjadi gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan di masyarakat. Indonesia tak lagi membutuhkan pemimpin yang selalu menimbulkan tenaga. yang hanya simbolik tanpa memiliki esensi kepemimpinan sejati. Pemimpin bukan lagi seseorang yang pandai 150 151 151
Pemimpin dengan karakter yang mencerminkan nilai- nilai luhur bangsa seperti jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, percaya diri, visioner dan bijaksana, akan mampu menjadi model panutan atau keteladanan dalam masyarakat. Integritas inilah yang membuat pemimpin diikuti dan diteladani. Kepemimpinan bela negara harus dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai luhur karakter bangsa yang diimplementasikan melalui perkataan, sikap serta perbuatan. Dengan demikian, dalam konteks kepemimpinan bela negara seorang pemimpin bukan hanya bagian dari komunitasnya, melainkan orang terbaik diantara pengikutnya, sekaligus sosok yang paling mampu menampilkan nilai-nilai yang diidamkan pengikutnya, seperti rela berkorban, berani memutuskan, cinta tanah air, kerja sama dan tanggung jawab, memiliki daya juang, serta menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Konsep, Mekanisme, Tujuan Sistem Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Politik a. Konsep Sistem Politik Sistem adalah keseluruhan yang terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan secara fungsional untuk mencapai tujuan tertentu. Kantaprawira (1983: 7) menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam ikatan yang kait-mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga totalitas unit terjaga utuh eksistensinya. Selain terdiri atas bagian-bagian yang saling berkait secara fungsional, sistem memiliki lingkungan yang memisahkannya dari sistem lain. Easton (dalam Mas'oed dan MacAndrews 1986: xii), 152 152 menyebut sifat-sifat sistem sebagai berikut: (1) terdiri dari banyak bagian-bagian, (2) bagian-bagian saling berinteraksi dan saling ketergantungan, (3) sistem itu mempunyai perbatasan yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem- sistem lain. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sistem politik dapat dibedakan dari sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem lain. Berdasarkan definisinya tentang politik, Easton (dalam Mas'oed dan MacAndrews 1986: xii) menjelaskan makna sistem politik sebagai bagian dari sistem sosial yang menjalankan (1) alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan), (2) alokasinya bersifat otoritatif (yaitu dikuatkan oleh kekuasaan yang sah), dan (3) alokasi yang otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial, sistem politik menjalankan alokasi nilai-nilai yang berbentuk keputusan atau kebijaksanaan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh lembaga resmi dalam pemerintah yang memiliki legitimasi. Keputusan atau kebijaksanaan tadi bersifat mengikat seluruh warga negara. Selain itu, alokasinya bersifat otoritatif dalam arti dikuatkan oleh kekuasaan yang sah. Hal ini menandakan bahwa setiap keputusan atau kebijaksanaan yang dihasilkan sistem politik mendapatkan penguatan dari lembaga yang sah, misalnya DPR dalam pembuatan undang-undang, atau Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rangka implementasi kebijakan dalam bidang keuangan negara. Sistem politik setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda dikarenakan setiap negara memiliki lembaga negara yang berbeda. Namun secara umum, kerangka dasar dan fungsi sistem politik akan ditemukan di dalam konstitusi. Hal ini berarti, kerangka dasar dan fungsi sistem politik Indonesia akan ditemukan pula di dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya tentang lembaga-lembaga negara yang mendapatkan kekuasaan menurut undang-undang, pembagian kekuasaan, 153
Pemimpin dengan karakter yang mencerminkan nilai- menyebut sifat-sifat sistem sebagai berikut: (1) terdiri dari banyak bagian-bagian, (2) bagian-bagian saling berinteraksi dan saling nilai luhur bangsa seperti jujur, amanah, adil, bertanggung ketergantungan, (3) sistem itu mempunyai perbatasan yang jawab, percaya diri, visioner dan bijaksana, akan mampu memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem- menjadi model panutan atau keteladanan dalam sistem lain. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sistem politik dapat masyarakat. Integritas inilah yang membuat pemimpin dibedakan dari sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem lain. diikuti dan diteladani. Berdasarkan definisinya tentang politik, Easton (dalam Kepemimpinan bela negara harus dimaknai sebagai Mas'oed dan MacAndrews 1986: xii) menjelaskan makna sistem bentuk kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai luhur politik sebagai bagian dari sistem sosial yang menjalankan (1) karakter bangsa yang diimplementasikan melalui alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau perkataan, sikap serta perbuatan. Dengan demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan), (2) alokasinya bersifat otoritatif dalam konteks kepemimpinan bela negara seorang (yaitu dikuatkan oleh kekuasaan yang sah), dan (3) alokasi yang pemimpin bukan hanya bagian dari komunitasnya, otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat. melainkan orang terbaik diantara pengikutnya, sekaligus Sebagai bagian dari sistem sosial, sistem politik sosok yang paling mampu menampilkan nilai-nilai yang menjalankan alokasi nilai-nilai yang berbentuk keputusan atau diidamkan pengikutnya, seperti rela berkorban, berani kebijaksanaan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh lembaga memutuskan, cinta tanah air, kerja sama dan tanggung resmi dalam pemerintah yang memiliki legitimasi. Keputusan jawab, memiliki daya juang, serta menjaga persatuan dan atau kebijaksanaan tadi bersifat mengikat seluruh warga negara. kesatuan. Selain itu, alokasinya bersifat otoritatif dalam arti dikuatkan oleh kekuasaan yang sah. Hal ini menandakan bahwa setiap 3. Konsep, Mekanisme, Tujuan Sistem Politik dan Partisipasi keputusan atau kebijaksanaan yang dihasilkan sistem politik Warga Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Politik mendapatkan penguatan dari lembaga yang sah, misalnya DPR a. Konsep Sistem Politik dalam pembuatan undang-undang, atau Badan Pemeriksaan Sistem adalah keseluruhan yang terbentuk dari beberapa Keuangan dalam rangka implementasi kebijakan dalam bidang unsur yang saling berkaitan secara fungsional untuk mencapai keuangan negara. tujuan tertentu. Kantaprawira (1983: 7) menjelaskan bahwa Sistem politik setiap negara mempunyai karakteristik yang sistem merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa berbeda dikarenakan setiap negara memiliki lembaga negara unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini yang berbeda. Namun secara umum, kerangka dasar dan fungsi satu sama lain berada dalam ikatan yang kait-mengait dan sistem politik akan ditemukan di dalam konstitusi. Hal ini berarti, fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga kerangka dasar dan fungsi sistem politik Indonesia akan totalitas unit terjaga utuh eksistensinya. ditemukan pula di dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Selain terdiri atas bagian-bagian yang saling berkait secara tentang lembaga-lembaga negara yang mendapatkan fungsional, sistem memiliki lingkungan yang memisahkannya dari kekuasaan menurut undang-undang, pembagian kekuasaan, sistem lain. Easton (dalam Mas'oed dan MacAndrews 1986: xii), 152 153 153
hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan warga negara dan negara. Menurut Kantaprawira (1983: 19-20), terdapat kekhasan antara sistem politik dan sistem kehidupan, diantaranya: (1) integrasi (integration), (2) keteraturan (regularity), (3) keutuhan (wholeness), (4) organisasi (organization), (5) koherensi (coherence), (6) keterhubungan (connectedness), (7) ketergantungan (interdependence) bagian-bagiannya. Selain itu, suatu sistem harus dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Begitu pula dengan subsistem yang dapat diberlakukan sebagai "kesatuan yang terpisah", yang bebas menjalankan aktivitasnya, dan mempunyai kemampuan untuk hidup dalam sistem yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya peranannya dalam sistem yang lebih besar tersebut. Sementara itu, Morton dan Vaughan (dalam Kantaprawira, 1983: 20) menyebut tiga ciri sistem politik yang membedakannya dari sistem lain, yakni sifat komprehensif (comprehensiveness), ketergantungan (interdependence) dan adanya batasan (existence of boundaries). Aplikasi pendekatan sistem dalam memahami struktur dan fungsi politik menekankan hal-hal berikut. Kesatu, sistem adalah keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang tersambung secara fungsional. Artinya, entitas sistem adalah totalitas yang dibangun sekumpulan elemen. Konsekuensinya bila elemen sistem terganggu, atau hubungan antar elemen kacau, maka dapat dipastikan keseluruhan sistem akan terganggu. Kedua, sistem diarahkan oleh tujuan (teleologis). Sistem politik memiliki tujuan, yang pencapaiannya ditentukan oleh hubungan antar elemen di dalamnya. Ketiga, sistem politik dapat dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan dari sistem lain, dalam kehidupan. Sebagai sistem terbuka, sistem politik memengaruhi dan dipengaruhi sistem lain. 154 154 b. Mekanisme Sistem Politik Dalam beberapa literatur, sistem politik dianggap sama artinya dengan pemerintah, yakni sebagai alat atau prosedur dalam mewujudkan tujuan negara. Dalam model yang dikembangkan David Easton misalnya, sistem politik ditempatkan sebagai yang mengubah input (berupa tuntutan dan dukungan warga) menjadi output (keputusan dan tindakan). Model tersebut menegaskan signifikansi keterlibatan warga negara dalam menggerakan sistem politik. Sistem politik yang demokratis bercirikan bahwa rakyat ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini menandakan setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus melibatkan pendapat atau aspirasi warga negara. Dalam sistem politik yang demokratis, perlu dipahami bahwa untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin, maka mesti diselenggarakan suatu pemilihan umum yang melibatkan warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing, serta partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum minimal ada dua partai. Hal ini menandakan adanya keterlibatan warga negara dalam menentukan seorang pemimpin negara, sehingga pemimpin negara tersebut memiliki legitimasi yang sah dari warga negara, bukan hanya dari kelompok kepentingan politis. Kesempatan setiap warga negara yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan, dapat ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Proses ini menandakan bahwa warga negara dapat ikut berpartisipasi politik secara bebas, dalam arti semua warga negara bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin. Dalam sistem politik yang demokratis, pejabat dipilih secara kompetitif. Kini makin dibutuhkan pejabat yang memiliki integritas moral dan etika dalam menggerakan roda pemerintahan. Kualitas demokrasi internal partai politik dan 155
hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan warga negara b. Mekanisme Sistem Politik Dalam beberapa literatur, sistem politik dianggap sama dan negara. artinya dengan pemerintah, yakni sebagai alat atau prosedur Menurut Kantaprawira (1983: 19-20), terdapat kekhasan dalam mewujudkan tujuan negara. Dalam model yang antara sistem politik dan sistem kehidupan, diantaranya: (1) dikembangkan David Easton misalnya, sistem politik integrasi (integration), (2) keteraturan (regularity), (3) keutuhan ditempatkan sebagai yang mengubah input (berupa tuntutan (wholeness), (4) organisasi (organization), (5) koherensi dan dukungan warga) menjadi output (keputusan dan tindakan). (coherence), (6) keterhubungan (connectedness), (7) Model tersebut menegaskan signifikansi keterlibatan warga ketergantungan (interdependence) bagian-bagiannya. Selain negara dalam menggerakan sistem politik. itu, suatu sistem harus dapat memelihara identitasnya dalam Sistem politik yang demokratis bercirikan bahwa rakyat ikut suatu periode tertentu. Begitu pula dengan subsistem yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini dapat diberlakukan sebagai "kesatuan yang terpisah", yang menandakan setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh bebas menjalankan aktivitasnya, dan mempunyai kemampuan pemerintah harus melibatkan pendapat atau aspirasi warga untuk hidup dalam sistem yang lebih besar, tanpa negara. mempertimbangkan besar atau kecilnya peranannya dalam Dalam sistem politik yang demokratis, perlu dipahami sistem yang lebih besar tersebut. Sementara itu, Morton dan bahwa untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin, maka Vaughan (dalam Kantaprawira, 1983: 20) menyebut tiga ciri mesti diselenggarakan suatu pemilihan umum yang melibatkan sistem politik yang membedakannya dari sistem lain, yakni sifat warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing, komprehensif (comprehensiveness), ketergantungan serta partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (interdependence) dan adanya batasan (existence of minimal ada dua partai. Hal ini menandakan adanya keterlibatan boundaries). warga negara dalam menentukan seorang pemimpin negara, Aplikasi pendekatan sistem dalam memahami struktur dan sehingga pemimpin negara tersebut memiliki legitimasi yang sah fungsi politik menekankan hal-hal berikut. Kesatu, sistem adalah dari warga negara, bukan hanya dari kelompok kepentingan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang tersambung politis. secara fungsional. Artinya, entitas sistem adalah totalitas yang Kesempatan setiap warga negara yang sudah memenuhi dibangun sekumpulan elemen. Konsekuensinya bila elemen kriteria yang ditetapkan dalam peraturan, dapat ikut serta dalam sistem terganggu, atau hubungan antar elemen kacau, maka pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dapat dipastikan keseluruhan sistem akan terganggu. pemimpin. Proses ini menandakan bahwa warga negara dapat Kedua, sistem diarahkan oleh tujuan (teleologis). Sistem ikut berpartisipasi politik secara bebas, dalam arti semua warga politik memiliki tujuan, yang pencapaiannya ditentukan oleh negara bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin. hubungan antar elemen di dalamnya. Ketiga, sistem politik dapat Dalam sistem politik yang demokratis, pejabat dipilih dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan dari sistem lain, dalam secara kompetitif. Kini makin dibutuhkan pejabat yang memiliki kehidupan. Sebagai sistem terbuka, sistem politik memengaruhi integritas moral dan etika dalam menggerakan roda dan dipengaruhi sistem lain. pemerintahan. Kualitas demokrasi internal partai politik dan 154 155 155
kualitas pemilihan umum yang demokratis, serta kesadaran warga dalam memilih pemimpin menjadi penentu masa depan sistem politik demokratis di Indonesia. Dalam hubungannya dengan warga negara, mekanisme sistem politik akan tampak dalam tiga aspek berikut. 1) Mewadahi Aspirasi Warga Negara Aspirasi warga di dalam sistem politik ibarat bahan bakar dalam blok mesin. Berjalannya sistem politik yang baik bergantung kepada dukungan dan aspirasi warga negara, sehingga perlu suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut. Sistem politik yang baik, dapat dilihat dari kadar keterlibatan warga negara dalam proses politik. Sistem politik harus dapat menyediakan ruang terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Pengaturan kebebasan dalam cara-cara yang tidak menghilangkan peran serta masyarakat dalam mekanisme sistem politik amat diperlukan. Pengaturan dimaksud termasuk pembatasan yang dilakukan menurut undang- undang. Machan (1989: 178) menyatakan bahwa ada anggapan yang mengatakan bahwa tanpa peraturan, pembelian, pembatasan dan langkah-langkah serupa itu, kehidupan manusia di muka bumi sangat mungkin tidak bisa berkelanjutan. Jadi, karena kebebasan tidak berguna jika tidak ada kehidupan, konon masuk akal pemerintah membatasi kebebasan kita untuk mencegah hancurnya kehidupan manusia. Salah satu wadah aspirasi warga adalah partai politik. Partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat merupakan fungsi utama yang seringkali ditemukan dan diketahui. Meski kepercayaan masyarakat terhadap partai politik cenderung menurun, namun fungsi partai politik dalam 156 jika 156 menyerap aspirasi dan memadukannya menjadi kebijakan sulit digantikan organisasi lain. Penguatan fungsi partai politik menjadi strategi yang sangat penting bagi terwujudnya kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Mengingat salah satu kekuatan partai politik adalah cabang partai di setiap daerah Indonesia. Hal itu perlu dioptimalkan oleh setiap kader partai untuk menghimpun aspirasi, jangan sampai partai seolah-olah hanya menampung aspirasi rakyat ketika menjelang pemilihan umum. Cara kerja kader seperti itu justru akan menimbulkan stigma negatif rakyat kepada partai politik. Selain itu, perlu dipahami mengenai tujuan khusus partai politik menurut Kadir (2013: 58) adalah "meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Partai politik memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, karena melalui organisasi partai tersebut, masyarakat yang tergabung sebagai kader partai dapat menyampaikan aspirasinya secara efektif dan efisien. Melalui keterlibatan sebagai kader partai, partisipasi politik masyarakat akan meningkat. Berdasarkan amanah konstitusi Indonesia, anggota legislatif (DPR) harus berasal dari kader partai politik. Hal tersebut menandakan bahwa partai politik akan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dengan cara menjadi anggota parlemen. Untuk memahami posisi rakyat saat ini yang dikaitkan dengan adanya persaingan antar partai politik, menurut 157
kualitas pemilihan umum yang demokratis, serta kesadaran menyerap aspirasi dan memadukannya menjadi kebijakan sulit digantikan organisasi lain. warga dalam memilih pemimpin menjadi penentu masa depan Penguatan fungsi partai politik menjadi strategi yang sistem politik demokratis di Indonesia. sangat penting bagi terwujudnya kebijakan yang sesuai Dalam hubungannya dengan warga negara, mekanisme dengan kehendak rakyat. Mengingat salah satu kekuatan sistem politik akan tampak dalam tiga aspek berikut. partai politik adalah cabang partai di setiap daerah 1) Mewadahi Aspirasi Warga Negara Indonesia. Hal itu perlu dioptimalkan oleh setiap kader Aspirasi warga di dalam sistem politik ibarat bahan partai untuk menghimpun aspirasi, jangan sampai partai bakar dalam blok mesin. Berjalannya sistem politik yang seolah-olah hanya menampung aspirasi rakyat ketika baik bergantung kepada dukungan dan aspirasi warga menjelang pemilihan umum. Cara kerja kader seperti itu negara, sehingga perlu suatu wadah untuk menampung justru akan menimbulkan stigma negatif rakyat kepada dan menyalurkan aspirasi tersebut. partai politik. Sistem politik yang baik, dapat dilihat dari kadar Selain itu, perlu dipahami mengenai tujuan khusus keterlibatan warga negara dalam proses politik. Sistem partai politik menurut Kadir (2013: 58) adalah politik harus dapat menyediakan ruang terbuka bagi rakyat "meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan Pengaturan kebebasan dalam cara-cara yang tidak pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik menghilangkan peran serta masyarakat dalam mekanisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan sistem politik amat diperlukan. Pengaturan dimaksud bernegara, dan membangun etika dan budaya politik termasuk pembatasan yang dilakukan menurut undang- dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan undang. Machan (1989: 178) menyatakan bahwa ada bernegara". anggapan yang mengatakan bahwa tanpa peraturan, Partai politik memiliki peranan penting dalam pembelian, pembatasan dan langkah-langkah serupa itu, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, kehidupan manusia di muka bumi sangat mungkin tidak karena melalui organisasi partai tersebut, masyarakat yang bisa berkelanjutan. Jadi, karena kebebasan tidak berguna tergabung sebagai kader partai dapat menyampaikan jika tidak ada kehidupan, konon masuk akal jika aspirasinya secara efektif dan efisien. Melalui keterlibatan pemerintah membatasi kebebasan kita untuk mencegah sebagai kader partai, partisipasi politik masyarakat akan hancurnya kehidupan manusia. meningkat. Berdasarkan amanah konstitusi Indonesia, Salah satu wadah aspirasi warga adalah partai politik. anggota legislatif (DPR) harus berasal dari kader partai Partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, politik. Hal tersebut menandakan bahwa partai politik akan penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat merupakan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dengan cara fungsi utama yang seringkali ditemukan dan diketahui. menjadi anggota parlemen. Meski kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Untuk memahami posisi rakyat saat ini yang dikaitkan cenderung menurun, namun fungsi partai politik dalam dengan adanya persaingan antar partai politik, menurut 156 157 157
Firmanzah (2010: 36) bahwa "dampak dari adanya persaingan politik memunculkan suatu tuntutan untuk melakukan perubahan paradigma dalam memandang dan memposisikan rakyat sehubungan dengan adanya dinamika berpolitik. Asumsi dasar dalam hal ini bahwa rakyatlah yang akan menentukan apakah suatu partai politik atau kandidat dapat menjadi pemenang atau malahan menjadi pecundang. Untuk itu, ada keharusan bagi siapa pun yang bersaing dalam politik untuk menempatkan rakyat sebagai titik tolak bagi pengembangan isu politik dan program kerja partai". Peran dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik harus melihat rakyat sebagai titik tolak dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga peran dari partai politik harus senantiasa menampung aspirasi warga negara dan disampaikan kepada kader-kadernya, hal ini akan sangat efektif untuk menyalurkan aspirasi warga negara. Orientasi masyarakat yang mula kritis akan kondisi politik menimbulkan beberapa konsekuensi. Kesatu, politikus perlu secara terus-menerus melihat dan menganalisis setiap kejadian dan perubahan dalam masyarakat. Kedua, setiap aktivitas politik harus mempertimbangkan tanggapan masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Melalui cara inilah terjadi perubahan dari sikap party centric menjadi public-centric. Ketiga, kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, karena itu tugas utama dalam hal ini yaitu menjaga bagaimana proses komunikasi dan interaksi antara keduanya tetap terjaga. Dalam ranah infrastruktur politik selain partai politik yang berperan untuk mewadahi aspirasi warga negara, terdapat lembaga-lembaga swadaya yang didirikan atas inisiatif warga negara. Kehadiran lembaga swadaya 158 158 menjadi sangat penting sebagai pilar demokrasi yang menandakan adanya kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Lembaga swadaya mempunyai peran hampir sama dengan partai politik untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam memainkan perannya tersebut, lembaga swadaya tidak seperti partai politik yang mempunyai kader-kadernya baik di legislatif maupun di eksekutif. Akan tetapi peran dari lembaga swadaya sangat penting sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi warga negara, karena lembaga-lembaga swadaya mencirikan kepentingan rakyat. Agen lain yang berperan penting dalam menyerap aspirasi warga adalah media massa. Dalam iklim politik yang kompetitif, media bukan hanya agen yang mempertemukan elemen-elemen politik melainkan hadir sebagai aktor politik. Tak heran sering muncul hubungan tak sehat antara media dan politik. Di sisi lain, kedewasaan warga dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi juga sering menimbulkan masalah. Selain dampak gejolak global, tantangan pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan berita bohong dan palsu. Tantangan ini hanya bisa diatasi dengan baik bila masyarakat menyadari hakikat media, dan paham dampaknya bagi masyarakat 2) Menyalurkan Kewajiban Warga Negara Mekanisme dalam sistem politik yaitu dapat menyalurkan kewajiban warga negara dengan baik dan terarah. Terdapat contoh-contoh dari kewajiban warga negara, yaitu: (1) wajib membela negara, tentu setiap warga negara dengan berbagai macam profesinya harus membela negara baik dari ancaman eksternal maupun ancaman internal. (2) patuh pada hukum yang berlaku, hal ini akan mendorong masyarakat menjadi tertib dan 159
Firmanzah (2010: 36) bahwa "dampak dari adanya menjadi sangat penting sebagai pilar demokrasi yang menandakan adanya kebebasan warga negara untuk persaingan politik memunculkan suatu tuntutan untuk berserikat dan berkumpul. melakukan perubahan paradigma dalam memandang dan Lembaga swadaya mempunyai peran hampir sama memposisikan rakyat sehubungan dengan adanya dengan partai politik untuk menampung dan menyalurkan dinamika berpolitik. Asumsi dasar dalam hal ini bahwa aspirasi rakyat. Dalam memainkan perannya tersebut, rakyatlah yang akan menentukan apakah suatu partai lembaga swadaya tidak seperti partai politik yang politik atau kandidat dapat menjadi pemenang atau mempunyai kader-kadernya baik di legislatif maupun di malahan menjadi pecundang. Untuk itu, ada keharusan eksekutif. Akan tetapi peran dari lembaga swadaya sangat bagi siapa pun yang bersaing dalam politik untuk penting sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi warga menempatkan rakyat sebagai titik tolak bagi negara, karena lembaga-lembaga swadaya mencirikan pengembangan isu politik dan program kerja partai". kepentingan rakyat. Peran dari partai politik sebagai wadah penyalur Agen lain yang berperan penting dalam menyerap aspirasi politik harus melihat rakyat sebagai titik tolak aspirasi warga adalah media massa. Dalam iklim politik dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga peran dari yang kompetitif, media bukan hanya agen yang partai politik harus senantiasa menampung aspirasi warga mempertemukan elemen-elemen politik melainkan hadir negara dan disampaikan kepada kader-kadernya, hal ini sebagai aktor politik. Tak heran sering muncul hubungan akan sangat efektif untuk menyalurkan aspirasi warga tak sehat antara media dan politik. Di sisi lain, kedewasaan negara. warga dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi Orientasi masyarakat yang mula kritis akan kondisi juga sering menimbulkan masalah. Selain dampak gejolak politik menimbulkan beberapa konsekuensi. Kesatu, global, tantangan pemanfaatan teknologi informasi terkait politikus perlu secara terus-menerus melihat dan dengan berita bohong dan palsu. Tantangan ini hanya bisa menganalisis setiap kejadian dan perubahan dalam diatasi dengan baik bila masyarakat menyadari hakikat masyarakat. Kedua, setiap aktivitas politik harus media, dan paham dampaknya bagi masyarakat mempertimbangkan tanggapan masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Melalui cara inilah terjadi perubahan dari 2) Menyalurkan Kewajiban Warga Negara sikap party centric menjadi public-centric. Ketiga, Mekanisme dalam sistem politik yaitu dapat kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan dengan menyalurkan kewajiban warga negara dengan baik dan masyarakat, karena itu tugas utama dalam hal ini yaitu terarah. Terdapat contoh-contoh dari kewajiban warga menjaga bagaimana proses komunikasi dan interaksi negara, yaitu: (1) wajib membela negara, tentu setiap antara keduanya tetap terjaga. warga negara dengan berbagai macam profesinya harus Dalam ranah infrastruktur politik selain partai politik membela negara baik dari ancaman eksternal maupun yang berperan untuk mewadahi aspirasi warga negara, ancaman internal. (2) patuh pada hukum yang berlaku, hal terdapat lembaga-lembaga swadaya yang didirikan atas ini akan mendorong masyarakat menjadi tertib dan inisiatif warga negara. Kehadiran lembaga swadaya 158 159 159
membuat situasi kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (3) ikut secara aktif dalam pembangunan negara, hal ini bermakna luas, setiap warga negara dapat berperan aktif membangun negara dari segi ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, budaya dan lain sebagainya, selama itu bersifat positif untuk kemajuan negara. (4) memberi pendapat kepada pemerintah, baik bersifat masukan ataupun kritikan, hal ini menandakan bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi bagi kemajuan negara. (5) membayar pajak, ini merupakan aspek yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan- kegiatan negara, karena tanpa pajak dari warga negara, maka negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Membela negara merupakan kewajiban dari setiap warga negara, maka sistem politik perlu untuk menyalurkan kewajiban ini. Melalui cara penguatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah, memberikan pendidikan sadar hukum bagi masyarakat atau memberikan ruang diskusi bagi masyarakat mengenai pentingnya bela negara. Apabila warga negara ingin menjadi tentara yang berjuang untuk mempertahankan negara, maka pemerintah perlu menyalurkan kewajiban tersebut, seperti memasukkannya kedalam sekolah militer. Patuh pada hukum yang berlaku merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai tanda masyarakat yang tertib dan disiplin. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyalurkan kewajiban ini, seperti adanya suatu pendidikan hukum kepada masyarakat yang diselenggarakan secara berkesinambungan. Melalui penerapan tindakan represif, seperti memberikan hukuman denda, kurungan, penjara atau bahkan hukuman mati kepada masyarakat jika tidak patuh terhadap hukum. Tindakan-tindakan tersebut 160 160 ditujukan untuk menjaga suasana kondusif dalam masyarakat. Ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara, ini merupakan suatu kewajiban warga negara untuk memajukan negaranya. Sistem politik perlu untuk menyalurkan kewajiban ini, melalui beberapa cara diantaranya menyediakan peluang karier bagi warga negara yang memiliki kompetensi untuk pembangunan negara, hal ini merupakan kemampuan sistem politik dalam menyalurkan kewajiban warga negara yang harus ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara. Selain itu, bentuk dari keikutsertaan warga negara yaitu dalam pemilihan umum, maka seyogianya pemerintah dapat menyediakan saluran untuk warga negara memberikan hak suaranya. Memberi pendapat kepada negara, kewajiban warga negara ini sebagai bentuk harus adanya kepedulian dari warga negara untuk senantiasa memberikan pendapat kepada negara, baik yang bersifat masukan ataupun kritikan. Dalam hal ini pemerintah perlu menyalurkan kewajiban warga negara untuk bisa memberikan pendapatnya, seperti DPR perlu aktif menampung setiap pendapat warga negara. Membayar pajak, ini merupakan kewajiban warga negara yang sangat penting dalam berjalannya negara, karena tanpa pajak yang diberikan oleh warga negara, maka negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu untuk menyalurkan kewajiban ini, agar hasil dari pajak tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan rakyat. Aspek penting dalam menyalurkan tanggung jawab warga negara yaitu ikut serta warga negara dalam pembangunan negara, dalam hal ini sistem politik perlu mengakomodir warga negara agar terlibat aktif dalam 161
membuat situasi kondusif dalam kehidupan berbangsa dan ditujukan untuk menjaga suasana kondusif dalam masyarakat. bernegara. (3) ikut secara aktif dalam pembangunan Ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara, negara, hal ini bermakna luas, setiap warga negara dapat ini merupakan suatu kewajiban warga negara untuk berperan aktif membangun negara dari segi ekonomi, memajukan negaranya. Sistem politik perlu untuk pendidikan, politik, kesehatan, budaya dan lain menyalurkan kewajiban ini, melalui beberapa cara sebagainya, selama itu bersifat positif untuk kemajuan diantaranya menyediakan peluang karier bagi warga negara. (4) memberi pendapat kepada pemerintah, baik negara yang memiliki kompetensi untuk pembangunan bersifat masukan ataupun kritikan, hal ini menandakan negara, hal ini merupakan kemampuan sistem politik bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi bagi dalam menyalurkan kewajiban warga negara yang harus kemajuan negara. (5) membayar pajak, ini merupakan ikut serta secara aktif dalam pembangunan negara. Selain aspek yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan- itu, bentuk dari keikutsertaan warga negara yaitu dalam kegiatan negara, karena tanpa pajak dari warga negara, pemilihan umum, maka seyogianya pemerintah dapat maka negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. menyediakan saluran untuk warga negara memberikan Membela negara merupakan kewajiban dari setiap hak suaranya. warga negara, maka sistem politik perlu untuk Memberi pendapat kepada negara, kewajiban warga menyalurkan kewajiban ini. Melalui cara penguatan negara ini sebagai bentuk harus adanya kepedulian dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah, memberikan warga negara untuk senantiasa memberikan pendapat pendidikan sadar hukum bagi masyarakat atau kepada negara, baik yang bersifat masukan ataupun memberikan ruang diskusi bagi masyarakat mengenai kritikan. Dalam hal ini pemerintah perlu menyalurkan pentingnya bela negara. Apabila warga negara ingin kewajiban warga negara untuk bisa memberikan menjadi tentara yang berjuang untuk mempertahankan pendapatnya, seperti DPR perlu aktif menampung setiap negara, maka pemerintah perlu menyalurkan kewajiban pendapat warga negara. tersebut, seperti memasukkannya kedalam sekolah militer. Membayar pajak, ini merupakan kewajiban warga Patuh pada hukum yang berlaku merupakan negara yang sangat penting dalam berjalannya negara, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara karena tanpa pajak yang diberikan oleh warga negara, sebagai tanda masyarakat yang tertib dan disiplin. Oleh maka negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. karena itu, pemerintah harus mampu menyalurkan Pemerintah perlu untuk menyalurkan kewajiban ini, agar kewajiban ini, seperti adanya suatu pendidikan hukum hasil dari pajak tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat kepada masyarakat yang diselenggarakan secara dan sesuai kebutuhan rakyat. berkesinambungan. Melalui penerapan tindakan represif, Aspek penting dalam menyalurkan tanggung jawab seperti memberikan hukuman denda, kurungan, penjara warga negara yaitu ikut serta warga negara dalam atau bahkan hukuman mati kepada masyarakat jika tidak pembangunan negara, dalam hal ini sistem politik perlu patuh terhadap hukum. Tindakan-tindakan tersebut mengakomodir warga negara agar terlibat aktif dalam 160 161 161
pembangunan negara. Pembangunan negara dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya. Sehingga perlu reorientasi dalam setiap lembaga negara untuk melibatkan warga negara dalam setiap aktivitasnya, reorientasi tersebut akan menempatkan warga negara sebagai bagian penting dalam pembangunan negara. Jika penyaluran kewajiban warga negara tidak diakomodir oleh negara, maka sebenarnya kerugian bagi negara itu sendiri, terutama pada aspek pembayaran pajak. Jika pemerintah tidak bisa menyalurkan pajak, maka dengan sendirinya segala aktivitas kehidupan negara akan terhenti, karena sumber dana negara ialah dari pajak. Maka penting adanya suatu mekanisme sistem politik untuk menyalurkan kewajiban warga negara. Menyalurkan kewajiban warga negara tidak hanya sekedar memberikan ruang kepada warga negara untuk menyalurkan kewajibannya, akan tetapi harus ada pembinaan secara berkesinambungan untuk warga negara dalam menyalurkan kewajibannya, sehingga kehadiran dari pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat 3) Mewujudkan Tanggung Jawab Warga Negara Hidup secara saling menghargai dalam masyarakat yang majemuk adalah tanggung jawab sosial kewargaan yang penting. Dikatakan demikian karena pranata sosial masyarakat majemuk akan hancur bila rasa saling menghargai hilang. Memelihara nama baik bangsa merupakan tanggung jawab warga negara yang esensial, maka setiap warga negara seyogianya perlu menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika berinteraksi dengan dunia internasional. Pemerintah perlu memberikan 162 162 pendidikan yang persuasif untuk seluruh warga negara agar senantiasa memelihara nama baik bangsa. Untuk mendalami tanggung jawab warga negara, terutama pada aspek wawasan kebangsaan. Menurut LEMHANNAS (1997: 15) merupakan pandangan hidup yang tersusun berdasarkan hubungan dinamis antara cita- cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografis maupun faktor kesejarahannya dinamakan wawasan nasional. Manifestasi wawasan nasional ditentukan oleh kesejarahan, kondisi objektif dan subjektif kultural serta idealisme yang dijadikan inspirasi dan aspirasi dalam keberadaan dan eksistensinya yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa atas diri dan lingkungannya yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah dan karakteristik geografi, falsafah bangsa dan ideologi negara. Wawasan kebangsaan ini bisa diperoleh dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sehingga perlu waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Mewujudkan tanggung jawab warga negara dalam meningkatkan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara yuridis dan sosiologis. Dari aturan hukum, perlu adanya dukungan dari suprastruktur politik untuk membuat suatu regulasi yang mengakomodir seluruh warga negara untuk mengembangkan wawasan kebangsaannya, serta harus adanya dukungan dari infrastruktur politik dalam mengajak, membimbing warga negara untuk senantiasa bersemangat dalam menambah wawasan kebangsaan. Kualitas partisipasi politik warga sebagai bentuk tanggung jawab sangat ditentukan oleh kecakapannya. Pada banyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik, dan persoalan-persoalan politik, bisa 163
pembangunan negara. Pembangunan negara dapat pendidikan yang persuasif untuk seluruh warga negara agar senantiasa memelihara nama baik bangsa. dikategorikan dalam beberapa aspek, seperti pendidikan, Untuk mendalami tanggung jawab warga negara, kesehatan, hukum dan lain sebagainya. Sehingga perlu terutama pada aspek wawasan kebangsaan. Menurut reorientasi dalam setiap lembaga negara untuk melibatkan LEMHANNAS (1997: 15) merupakan pandangan hidup warga negara dalam setiap aktivitasnya, reorientasi yang tersusun berdasarkan hubungan dinamis antara cita- tersebut akan menempatkan warga negara sebagai bagian cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografis penting dalam pembangunan negara. maupun faktor kesejarahannya dinamakan wawasan Jika penyaluran kewajiban warga negara tidak nasional. Manifestasi wawasan nasional ditentukan oleh diakomodir oleh negara, maka sebenarnya kerugian bagi kesejarahan, kondisi objektif dan subjektif kultural serta negara itu sendiri, terutama pada aspek pembayaran idealisme yang dijadikan inspirasi dan aspirasi dalam pajak. Jika pemerintah tidak bisa menyalurkan pajak, maka keberadaan dan eksistensinya yang merdeka, berdaulat dengan sendirinya segala aktivitas kehidupan negara akan dan bermartabat. Wawasan nasional adalah cara pandang terhenti, karena sumber dana negara ialah dari pajak. suatu bangsa atas diri dan lingkungannya yang Maka penting adanya suatu mekanisme sistem politik dipengaruhi oleh budaya, sejarah dan karakteristik untuk menyalurkan kewajiban warga negara. geografi, falsafah bangsa dan ideologi negara. Menyalurkan kewajiban warga negara tidak hanya Wawasan kebangsaan ini bisa diperoleh dalam kurun sekedar memberikan ruang kepada warga negara untuk waktu yang tidak sebentar, sehingga perlu waktu yang menyalurkan kewajibannya, akan tetapi harus ada cukup lama dalam prosesnya. Mewujudkan tanggung pembinaan secara berkesinambungan untuk warga negara jawab warga negara dalam meningkatkan wawasan dalam menyalurkan kewajibannya, sehingga kehadiran kebangsaan harus dilakukan secara yuridis dan sosiologis. dari pemerintah dapat dirasakan oleh rakyat Dari aturan hukum, perlu adanya dukungan dari 3) Mewujudkan Tanggung Jawab Warga Negara suprastruktur politik untuk membuat suatu regulasi yang Hidup secara saling menghargai dalam masyarakat mengakomodir seluruh warga negara untuk yang majemuk adalah tanggung jawab sosial kewargaan mengembangkan wawasan kebangsaannya, serta harus yang penting. Dikatakan demikian karena pranata sosial adanya dukungan dari infrastruktur politik dalam mengajak, masyarakat majemuk akan hancur bila rasa saling membimbing warga negara untuk senantiasa bersemangat menghargai hilang. dalam menambah wawasan kebangsaan. Memelihara nama baik bangsa merupakan tanggung Kualitas partisipasi politik warga sebagai bentuk jawab warga negara yang esensial, maka setiap warga tanggung jawab sangat ditentukan oleh kecakapannya. negara seyogianya perlu menjaga sikap dan perilaku Pada banyak negara, pendidikan tinggi sangat dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika berinteraksi mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena dengan dunia internasional. Pemerintah perlu memberikan pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik, dan persoalan-persoalan politik, bisa 162 163 163
c. mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Hubungan warga antar warga serta hubungan warga dan negara bukan hanya ekspresi hak dan kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab kewargaan. Hal ini berarti, partisipasi politik warga bukan sekedar menyalur hasrat politik, melainkan tanggung jawab warga dalam mewujudkan sistem politik demokratis yang sehat. Karena itu, kualitas partisipasi politik warga tidak cukup hanya dilihat dari intensitas keterlibatan warga, melainkan juga kadar fungsionalitasnya dalam mewujudkan sistem politik demokratis. Tujuan Sistem Politik Seperti dijelaskan di muka, sistem politik dikendalikan oleh tujuan (teleologis). Tiga tujuan sistem politik demokratis dijelaskan pada uraian berikut: 1) Mewujudkan Situasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang Kondusif Peran sistem politik dalam mewujudkan situasi kondusif, memegang peranan yang sangat penting, karena mempunyai kekuasaan otoritatif untuk membuat peraturan. Dan peraturan tersebut wajib ditaati oleh seluruh warga negara, untuk memahami peran negara dalam mewujudkan situasi kondusif warga negara, selain itu realitas politik yang terjadi dikalangan elite politik sangat berpengaruh dalam mewujudkan situasi yang kondusif. Masyarakat yang kondusif akan membuat aktivitas kehidupan akan berjalan lancar, serta pembangunan nasional akan berjalan efektif. Maka perlu kita memahami makna dari kapabilitas sistem yang berperan dalam mewujudkan situasi yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 164 164 Selain itu, kita harus memahami bahwa masyarakat selalu berubah dalam setiap kehidupannya yang menimbulkan pengaruh baik yang positif maupun negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita cermati pendapat Firmanzah (2010: 38) bahwa masyarakat selalu berubah, baik itu gaya hidupnya, permasalahan, harapan, kesulitan hidup dan sebagainya. Menjadi tugas dan kewajiban partai politik untuk berkontribusi pada penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Imbalan dari langkah ini sudah sangat jelas, yakni simpati dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa untuk membuat suasana kondusif bukan hanya ditentukan oleh tindakan suprastruktur politik, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh infrastruktur politik, terutama partai politik yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif, sangat dipengaruhi oleh penataan sistem politiknya. Ketika penataan sistem politik tidak stabil seperti pada masa awal kemerdekaan, tentu hal tersebut akan mengakibatkan mudahnya terjadi konflik di masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan. Pendapat Rodee, dkk (2014: 487) menjelaskan bahwa stabilitas politik yang dipengaruhi oleh penataan ekonomi, diarahkan pada sasaran berupa penciptaan stabilitas politik yang mampu menopang pembangunan. Fungsi lembaga politik sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dikembalikan. Namun demikian, penataan lembaga politik ini dilakukan secara bertahap, sehingga pengembangan politik tidak mengganggu pembangunan ekonomi. 165
mengembangkan kecakapan menganalisa, dan Selain itu, kita harus memahami bahwa masyarakat selalu berubah dalam setiap kehidupannya yang menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. menimbulkan pengaruh baik yang positif maupun negatif Hubungan warga antar warga serta hubungan warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita dan negara bukan hanya ekspresi hak dan kewajiban, cermati pendapat Firmanzah (2010: 38) bahwa melainkan bentuk tanggung jawab kewargaan. Hal ini masyarakat selalu berubah, baik itu gaya hidupnya, berarti, partisipasi politik warga bukan sekedar menyalur permasalahan, harapan, kesulitan hidup dan sebagainya. hasrat politik, melainkan tanggung jawab warga dalam Menjadi tugas dan kewajiban partai politik untuk mewujudkan sistem politik demokratis yang sehat. Karena berkontribusi pada penyelesaian permasalahan yang itu, kualitas partisipasi politik warga tidak cukup hanya tengah dihadapi masyarakat. Imbalan dari langkah ini dilihat dari intensitas keterlibatan warga, melainkan juga sudah sangat jelas, yakni simpati dan dukungan dari kadar fungsionalitasnya dalam mewujudkan sistem politik masyarakat. demokratis. Hal tersebut menandakan bahwa untuk membuat c. Tujuan Sistem Politik suasana kondusif bukan hanya ditentukan oleh tindakan Seperti dijelaskan di muka, sistem politik dikendalikan oleh suprastruktur politik, akan tetapi tindakan yang dilakukan tujuan (teleologis). Tiga tujuan sistem politik demokratis oleh infrastruktur politik, terutama partai politik yang dijelaskan pada uraian berikut: menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan 1) Mewujudkan Situasi Bermasyarakat, Berbangsa dan pemerintah. Bernegara yang Kondusif Kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif, Peran sistem politik dalam mewujudkan situasi sangat dipengaruhi oleh penataan sistem politiknya. Ketika kondusif, memegang peranan yang sangat penting, karena penataan sistem politik tidak stabil seperti pada masa awal mempunyai kekuasaan otoritatif untuk membuat peraturan. kemerdekaan, tentu hal tersebut akan mengakibatkan Dan peraturan tersebut wajib ditaati oleh seluruh warga mudahnya terjadi konflik di masyarakat, terutama negara, untuk memahami peran negara dalam kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan. mewujudkan situasi kondusif warga negara, selain itu Pendapat Rodee, dkk (2014: 487) menjelaskan bahwa realitas politik yang terjadi dikalangan elite politik sangat stabilitas politik yang dipengaruhi oleh penataan ekonomi, berpengaruh dalam mewujudkan situasi yang kondusif. diarahkan pada sasaran berupa penciptaan stabilitas Masyarakat yang kondusif akan membuat aktivitas politik yang mampu menopang pembangunan. Fungsi kehidupan akan berjalan lancar, serta pembangunan lembaga politik sebagaimana diatur dalam UUD NRI nasional akan berjalan efektif. Maka perlu kita memahami Tahun 1945 dikembalikan. Namun demikian, penataan makna dari kapabilitas sistem yang berperan dalam lembaga politik ini dilakukan secara bertahap, sehingga mewujudkan situasi yang kondusif dalam kehidupan pengembangan politik tidak mengganggu pembangunan berbangsa dan bernegara. ekonomi. 164 165 165
Terkait dengan mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, pengelolaan sumber daya alam dan tenaga manusia harus mencerminkan kemandirian bangsa, agar setiap permasalahan yang terjadi di internasional tidak akan mengganggu situasi kondusif di Indonesia. Untuk mewujudkan situasi yang kondusif tentu tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah, karena pada hakikatnya pemerintah juga memiliki kelemahan. Seperti pendapat Abidin (2009: 131) yang melihat dari perspektif administrasi publik, bahwa kelemahan birokrasi terletak pada salah satu atau keempat komponen birokrasi, yakni institusi yang berhubungan dengan struktur organisasi, prosedur dalam pelayanan, sumber daya aparatur, dan kode etik kerja birokrasi. 2) Mengawal Upaya Pencapaian Tujuan Nasional Sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa terdapat empat tujuan nasional, yaitu: (1) membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menandakan bahwa tujuan nasional Indonesia ingin menjaga seluruh warga negara dari berbagai ancaman baik yang muncul dari dalam maupun dari luar negara. Pemerintah perlu memberikan perlindungan ini dengan penjaminan sistem hukum yang adil dan merata untuk seluruh warga negara Indonesia. 166 166 Memajukan kesejahteraan umum, ini menandakan bahwa tujuan bangsa Indonesia ingin memajukan kehidupan warga negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan maupun teknologi. Pemerintah perlu untuk membuat suatu strategi untuk memajukan kesejahteraan umum ini, menjadi kenyataan, salah satu caranya dengan memberikan akses yang mudah kepada warga negara untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ini sangat berkaitan dengan pendidikan, dimana Indonesia perlu menjamin ada sistem pendidikan yang adil dan merata, dengan biaya pendidikan gratis. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, ini menandakan bahwa bangsa Indonesia perlu bersikap aktif dalam proses menjaga perdamaian dunia, melalui berbagai sikap dan keputusan yang diputuskan pemerintah melalui kementerian luar negeri. Tujuan nasional merupakan cita-cita yang sangat luhur, yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan tujuan nasional tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya berperan aktif terhadap urusan keamanan, kesejahteraan dan perdamaian, tidak hanya di tataran nasional saja tetapi juga di tataran internasional. Selain itu, tujuan nasional ingin membuat bangsa Indonesia mandiri, Kalla (2009: 25) tentang kemandirian bangsa yang secara bebas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seluruh aspek kehidupan bangsa telah mampu dikelola secara mandiri oleh pemerintah bersama- sama seluruh komponen bangsa, tanpa ketergantungan pada pihak asing atau negara lain. Kondisi dimana 167
Terkait dengan mewujudkan situasi bermasyarakat, Memajukan kesejahteraan umum, ini menandakan bahwa tujuan bangsa Indonesia ingin memajukan berbangsa dan bernegara yang kondusif, pengelolaan kehidupan warga negara dalam berbagai bidang, seperti sumber daya alam dan tenaga manusia harus ekonomi, kesehatan maupun teknologi. Pemerintah perlu mencerminkan kemandirian bangsa, agar setiap untuk membuat suatu strategi untuk memajukan permasalahan yang terjadi di internasional tidak akan kesejahteraan umum ini, menjadi kenyataan, salah satu mengganggu situasi kondusif di Indonesia. caranya dengan memberikan akses yang mudah kepada Untuk mewujudkan situasi yang kondusif tentu tidak warga negara untuk senantiasa meningkatkan kualitas boleh hanya mengandalkan pemerintah, karena pada hidupnya. hakikatnya pemerintah juga memiliki kelemahan. Seperti Mencerdaskan kehidupan bangsa, ini sangat pendapat Abidin (2009: 131) yang melihat dari perspektif berkaitan dengan pendidikan, dimana Indonesia perlu administrasi publik, bahwa kelemahan birokrasi terletak menjamin ada sistem pendidikan yang adil dan merata, pada salah satu atau keempat komponen birokrasi, yakni dengan biaya pendidikan gratis. Hal tersebut merupakan institusi yang berhubungan dengan struktur organisasi, upaya dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan prosedur dalam pelayanan, sumber daya aparatur, dan bangsa. kode etik kerja birokrasi. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, ini 2) Mengawal Upaya Pencapaian Tujuan Nasional menandakan bahwa bangsa Indonesia perlu bersikap aktif Sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam proses menjaga perdamaian dunia, melalui bahwa terdapat empat tujuan nasional, yaitu: (1) berbagai sikap dan keputusan yang diputuskan pemerintah membentuk suatu pemerintahan Negara Republik melalui kementerian luar negeri. Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan Tujuan nasional merupakan cita-cita yang sangat seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan luhur, yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan Indonesia. Berdasarkan tujuan nasional tersebut, bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang Pemerintah Indonesia berupaya berperan aktif terhadap berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan urusan keamanan, kesejahteraan dan perdamaian, tidak keadilan sosial. hanya di tataran nasional saja tetapi juga di tataran Membentuk pemerintahan yang melindungi segenap internasional. bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Selain itu, tujuan nasional ingin membuat bangsa menandakan bahwa tujuan nasional Indonesia ingin Indonesia mandiri, Kalla (2009: 25) tentang kemandirian menjaga seluruh warga negara dari berbagai ancaman bangsa yang secara bebas dapat diartikan sebagai suatu baik yang muncul dari dalam maupun dari luar negara. kondisi dimana seluruh aspek kehidupan bangsa telah Pemerintah perlu memberikan perlindungan ini dengan mampu dikelola secara mandiri oleh pemerintah bersama- penjaminan sistem hukum yang adil dan merata untuk sama seluruh komponen bangsa, tanpa ketergantungan seluruh warga negara Indonesia. pada pihak asing atau negara lain. Kondisi dimana 166 167 167
pemerintah dan pemerintah daerah mampu menyediakan seluruh kebutuhan hidup rakyatnya, memberikan pelayanan dan akses yang diperlukan masyarakatnya. Hal tersebut dapat diartikan merupakan cara untuk terwujudnya tujuan nasional dengan adanya suatu hubungan yang baik, antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Keadaan seperti ini, akan membuat tujuan nasional akan lebih cepat untuk direalisasikan. Sistem politik akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan nasional jika terdapat dukungan terhadap sistem politik (Winarno 2008: 9-10). Dukungan dimaksud mencakup komunikasi politik, aturan main (rule of the game), dan dukungan terhadap pemerintah. 3) Menjamin Keselamatan dan Keberlangsungan Hidup Bangsa dan NKRI Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia menjadi prioritas dalam konteks peningkatan partisipasi politik warga. Ini berarti terbukanya keran kebebasan tidak boleh mengancam fundamen bangsa Indonesia. Sikap saling memiliki akan mengantarkan bangsa Indonesia untuk dapat melangsungkan hidupnya secara aman, tenteram, serta kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Mari kita cermati pendapat Muchtar (2012: 106) bahwa "setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat tentu mempunyai kepentingan utama, yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai ideologi yang dianutnya. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, setiap bangsa tentu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT). Demikian pula dengan bangsa Indonesia, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup berdasarkan nilai- nilai ideologi Pancasila, senantiasa menghadapi pengaruh 168 168 dari sistem politik yang berbasis filsafat lain". Pancasila tidak bisa menutup diri dari pengaruh falsafah dan aliran pandang yang lain, karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, di dalamnya merupakan perasan aspek- aspek positif dari segenap ideologi besar di dunia. Kondisi ini serta merta membuat Pancasila terus menghadapi ancaman ideologi lain yang bersifat ekstrem, seperti komunisme, radikalisme, hedonisme, dan free fight liberalism. Hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu diterima dan disikapi dengan baik oleh bangsa Indonesia. Selama bangsa Indonesia selalu memegang teguh nilai-nilai pancasila dan bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa, maka bangsa Indonesia akan mampu menghadapi AGHT. Seperti yang dialami oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, beliau mendapatkan banyak falsafah-falsafah mengenai pandangan politik, sosial, dan agama. Di tengah banyak falsafah tersebut, Soekarno menyatakan apapun yang Soekarno pelajari dan lakukan semata-mata untuk Indonesia, Ia akan bekerja dan mengorbankan dirinya untuk rakyat Indonesia. Hal tersebut Soekarno ungkapkan saat menjalani wawancara bersama BBC News tahun 1957, berikut yang beliau katakan: "In my political outlook, I'm nationalist. In my social outlook, I'm socialist. In my religious outlook, I'm completely theist. That I am! I'm not a communist, not at all satellite of any other "-ism" in the world. I'm just pro-Indonesia. I'll fight and work and sacrifice myself for this Indonesian people, this Indonesian fatherland of mine" Sebagai ideologi yang menyerap aspek-aspek positif dari segenap ideologi dunia, bangsa Indonesia dapat selalu menjadikan Pancasila sebagai tempat berpijak dan memandang saat berhadapan dengan berbagai macam AGHT. 169
pemerintah dan pemerintah daerah mampu menyediakan dari sistem politik yang berbasis filsafat lain". Pancasila tidak bisa menutup diri dari pengaruh falsafah dan aliran seluruh kebutuhan hidup rakyatnya, memberikan pandang yang lain, karena Pancasila merupakan ideologi pelayanan dan akses yang diperlukan masyarakatnya. Hal yang terbuka, di dalamnya merupakan perasan aspek- tersebut dapat diartikan merupakan cara untuk aspek positif dari segenap ideologi besar di dunia. Kondisi terwujudnya tujuan nasional dengan adanya suatu ini serta merta membuat Pancasila terus menghadapi hubungan yang baik, antara suprastruktur politik dengan ancaman ideologi lain yang bersifat ekstrem, seperti infrastruktur politik. Keadaan seperti ini, akan membuat komunisme, radikalisme, hedonisme, dan free fight tujuan nasional akan lebih cepat untuk direalisasikan. liberalism. Sistem politik akan berjalan dengan baik untuk Hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu diterima mencapai tujuan nasional jika terdapat dukungan terhadap dan disikapi dengan baik oleh bangsa Indonesia. Selama sistem politik (Winarno 2008: 9-10). Dukungan dimaksud bangsa Indonesia selalu memegang teguh nilai-nilai mencakup komunikasi politik, aturan main (rule of the pancasila dan bersama-sama berkomitmen untuk game), dan dukungan terhadap pemerintah. mewujudkan cita-cita bangsa, maka bangsa Indonesia 3) Menjamin Keselamatan dan Keberlangsungan Hidup akan mampu menghadapi AGHT. Seperti yang dialami Bangsa dan NKRI oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, beliau Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup mendapatkan banyak falsafah-falsafah mengenai bangsa dan Negara Republik Indonesia menjadi prioritas pandangan politik, sosial, dan agama. Di tengah banyak dalam konteks peningkatan partisipasi politik warga. Ini falsafah tersebut, Soekarno menyatakan apapun yang berarti terbukanya keran kebebasan tidak boleh Soekarno pelajari dan lakukan semata-mata untuk mengancam fundamen bangsa Indonesia. Indonesia, Ia akan bekerja dan mengorbankan dirinya Sikap saling memiliki akan mengantarkan bangsa untuk rakyat Indonesia. Hal tersebut Soekarno ungkapkan Indonesia untuk dapat melangsungkan hidupnya secara saat menjalani wawancara bersama BBC News tahun aman, tenteram, serta kuat dalam menghadapi berbagai 1957, berikut yang beliau katakan: macam tantangan. Mari kita cermati pendapat Muchtar "In my political outlook, I'm nationalist. In my social outlook, I'm socialist. In my religious outlook, I'm completely theist. That I am! I'm not a communist, not at all satellite of any other "-ism" in the world. I'm just pro-Indonesia. I'll fight and work and sacrifice myself for this Indonesian people, this Indonesian fatherland of mine" (2012: 106) bahwa "setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat tentu mempunyai kepentingan utama, yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai ideologi yang dianutnya. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, setiap bangsa tentu menghadapi Sebagai ideologi yang menyerap aspek-aspek positif ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT). dari segenap ideologi dunia, bangsa Indonesia dapat Demikian pula dengan bangsa Indonesia, dalam upaya selalu menjadikan Pancasila sebagai tempat berpijak dan mempertahankan kelangsungan hidup berdasarkan nilai- memandang saat berhadapan dengan berbagai macam nilai ideologi Pancasila, senantiasa menghadapi pengaruh AGHT. 168 169 169
Selain itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan hidup bangsa dan NKRI, sangat ditentukan oleh kondisi ketahanan nasional yang ada dalam negara tersebut. Menurut Muchtar (2012: 106-107) bahwa kondisi ketahanan yang kuat akan terwujud apabila didukung oleh kondisi politik yang kuat. Agar tercipta kondisi ketahanan nasional Indonesia yang kuat, maka perlu dibangun sebuah sistem politik yang kondusif bagi terwujudnya kondisi politik yang kuat berdasarkan Pancasila. Ada strategi atau cara untuk mencapai tujuan di atas, yaitu berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, meliputi: internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, melalui berbagai jalur, pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan, baik suprastruktur politik, maupun infrastruktur politik, peningkatan partisipasi politik, memperkuat pendidikan politik seperti pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. Internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila merupakan strategi yang tepat untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan falsafah bangsa yang dapat mempersatukan keberagaman bangsa, maka perlu setiap warga negara memahami arti Pancasila. Pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan merupakan strategi yang efektif, karena lembaga negara merupakan jalannya sistem politik. Dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara, peran dari lembaga-lembaga negara sangat dibutuhkan untuk senantiasa menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Peningkatan partisipasi politik merupakan aspek yang esensial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus dapat ikut dalam menentukan kebijakan yang dibuat oleh 170 170 pemerintah, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bisa membuat suatu peraturan tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Memperkuat pendidikan politik, ini merupakan cara yang efektif untuk mempersiapkan generasi baru yang sadar akan sistem politik dalam membangun negara, hal ini akan berdampak jangka panjang dan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan program yang jelas. d. Peran Warga Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Politik Performa sistem politik amat bergantung kepada kualitas partisipasi politik warganya, karena partisipasi warga merupakan energi pendorong yang menggerakan sistem politik untuk mewujudkan tujuannya. Partisipasi politik bertumpu pada kesadaran politik. Tanpa kesadaran yang memadai keterlibatan seseorang dalam proses politik bisa merupakan korban mobilisasi semata. Artinya, partisipasi politik mensyaratkan pengetahuan, kesadaran akan makna dan dampak tindakan politik, serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga dan negara. Peran warga negara dalam mewujudkan tujuan sistem politik bukan hanya diwujudkan dalam bentuk menyalurkan aspirasi atau memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi mencakup penghormatan terhadap simbol negara, mekanisme demokrasi berlandaskan hukum, dan pemihakan pada bentuk- bentuk partisipasi politik yang fungsional bagi pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, peran warga dalam mencapai tujuan sistem politik amat beragam bentuknya, mulai dari menyampaikan aspirasi, mendorong munculnya pemimpin yang berintegritas dalam setiap pemilihan umum, membayar pajak, menghormati simbol negara, hingga menggunakan bahasa Indonesia yang baik. 171
Selain itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan pemerintah, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bisa membuat suatu peraturan tanpa adanya persetujuan dari hidup bangsa dan NKRI, sangat ditentukan oleh kondisi rakyat. ketahanan nasional yang ada dalam negara tersebut. Memperkuat pendidikan politik, ini merupakan cara Menurut Muchtar (2012: 106-107) bahwa kondisi yang efektif untuk mempersiapkan generasi baru yang ketahanan yang kuat akan terwujud apabila didukung oleh sadar akan sistem politik dalam membangun negara, hal kondisi politik yang kuat. Agar tercipta kondisi ketahanan ini akan berdampak jangka panjang dan ini perlu dilakukan nasional Indonesia yang kuat, maka perlu dibangun secara berkelanjutan dengan program yang jelas. sebuah sistem politik yang kondusif bagi terwujudnya kondisi politik yang kuat berdasarkan Pancasila. Ada d. Peran Warga Negara dalam Mewujudkan Tujuan Sistem strategi atau cara untuk mencapai tujuan di atas, yaitu Politik berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, meliputi: Performa sistem politik amat bergantung kepada kualitas internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, melalui berbagai partisipasi politik warganya, karena partisipasi warga jalur, pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan, merupakan energi pendorong yang menggerakan sistem politik baik suprastruktur politik, maupun infrastruktur politik, untuk mewujudkan tujuannya. Partisipasi politik bertumpu pada peningkatan partisipasi politik, memperkuat pendidikan kesadaran politik. Tanpa kesadaran yang memadai keterlibatan politik seperti pendidikan kewarganegaraan sebagai seseorang dalam proses politik bisa merupakan korban pendidikan nilai dan moral Pancasila. mobilisasi semata. Artinya, partisipasi politik mensyaratkan Internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila merupakan pengetahuan, kesadaran akan makna dan dampak tindakan strategi yang tepat untuk menjamin keberlangsungan politik, serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal dan negara. ini dikarenakan Pancasila merupakan falsafah bangsa Peran warga negara dalam mewujudkan tujuan sistem yang dapat mempersatukan keberagaman bangsa, maka politik bukan hanya diwujudkan dalam bentuk menyalurkan perlu setiap warga negara memahami arti Pancasila. aspirasi atau memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi Pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan mencakup penghormatan terhadap simbol negara, mekanisme merupakan strategi yang efektif, karena lembaga negara demokrasi berlandaskan hukum, dan pemihakan pada bentuk- merupakan jalannya sistem politik. Dalam menjamin bentuk partisipasi politik yang fungsional bagi pencapaian tujuan keberlangsungan kehidupan bernegara, peran dari nasional. Oleh karena itu, peran warga dalam mencapai tujuan lembaga-lembaga negara sangat dibutuhkan untuk sistem politik amat beragam bentuknya, mulai dari senantiasa menjaga, melindungi dan mengayomi menyampaikan aspirasi, mendorong munculnya pemimpin yang masyarakat. berintegritas dalam setiap pemilihan umum, membayar pajak, Peningkatan partisipasi politik merupakan aspek menghormati simbol negara, hingga menggunakan bahasa yang esensial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan Indonesia yang baik. berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus dapat ikut dalam menentukan kebijakan yang dibuat oleh 170 171 171
Peran warga negara tumbuh dari kesadaran yang muncul dari setiap individu. Kesadaran ini perlu dibina dalam proses yang panjang dan berkesinambungan untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan politik. Masyarakat yang sadar politik dapat dilihat dari loyalitas warga negara dalam pembangunan nasional. Loyalitas ditandai oleh preferensi yang mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ke dalamnya termasuk penghormatan terhadap prosedur demokratis dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Sistem politik apa pun sangat bergantung kepada peran serta warga negara dalam mewujudkan sistem politik. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan dukungan warga terhadap sistem politik amat nyata, utamanya dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepercayaan terhadap pemerintah sering terganggu oleh target-target pembangunan yang belum terwujud. Masyarakat yang penuh harap biasanya sulit diajak bersabar, apalagi bila apa yang dilakukan pemerintah dinilai tidak penting oleh masyarakat. Kedua, kepedulian warga terhadap masalah-masalah sosial meningkat, namun kepercayaan mereka terhadap partai politik menurun. Akibatnya, partisipasi warga tidak tersalur melalui partai politik. Tidak sedikit warga memilih media sosial, unjuk rasa, atau cara lain untuk mengekspresikan tanggung jawab politiknya. Ketiga, di dalam sistem politik yang kompetitif hampir tidak mungkin melahirkan pemimpin tanpa melibatkan partai politik. Sayangnya, pemimpin yang dilahirkan partai politik sering gagal keluar dari dilema partisan. Keempat, munculnya pemimpin yang tidak berintegritas sulit dihindari selama pemilih tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya menghadirkan sosok pemimpin yang tidak tercela. Tantangannya adalah bagaimana melahirkan pemilih cerdas yang mampu menjadikan pemilihan umum sebagai sarana 172 lebih 172 pemberi sanksi atas tindakan politisi yang tercela dan abai terhadap kepentingan masyarakat. 4. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Sistem Hukum a. Konsep Sistem Hukum Sistem hukum mempunyai peran yang amat besar bagi suatu bangsa. Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum (equality before the law). Membincangkan persoalan hukum tidak akan telepas dari konsep keadilan, kepastian dan kegunaan hukum. Keadilan adalah tujuan hukum atau cita hukum. Tanpa keadilan, hukum hanyalah khayalan semata. Kepastian hukum memberikan jaminan konsistensi penegakan hukum secara normatif yang dijalankan dengan prosedur yang baku dan adanya perlindungan bagi masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi siapa pun. Sedangkan kegunaan hukum berkaitan dengan kemanfaatan hukum untuk masyarakat. Hukum berguna sebagai instrumen perubahan sosial dalam pembangunan sekaligus sebagai pengatur dan distribusi sumber-sumber kewenangan, serta mewujudkan cita-cita masyarakat menuju kesejahteraan yang penuh dengan keadilan. Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai konsepsi sistem hukum. Menurut Hans Kelsen (dalam Mahmudin 2013: 75), sistem hukum merupakan suatu pertanggaan kaidah secara piramidal, yakni suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Hukum itu memang tidak hidup dalam ruang hampa. Hukum merupakan bagian dari sistem kehidupan manusia. Antara sistem hukum dengan sistem lainnya saling mempengaruhi dan sistem hukum itu sendiri memiliki elemen- elemen atau subsistem yang saling berhubungan. Scholten 173
Peran warga negara tumbuh dari kesadaran yang muncul pemberi sanksi atas tindakan politisi yang tercela dan abai terhadap kepentingan masyarakat. dari setiap individu. Kesadaran ini perlu dibina dalam proses yang panjang dan berkesinambungan untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan politik. Masyarakat yang sadar politik 4. Konsep, Prinsip, dan Aktualisasi Sistem Hukum dapat dilihat dari loyalitas warga negara dalam pembangunan a. Konsep Sistem Hukum nasional. Loyalitas ditandai oleh preferensi yang lebih Sistem hukum mempunyai peran yang amat besar bagi mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan suatu bangsa. Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang pribadi atau golongan. Ke dalamnya termasuk penghormatan memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum terhadap prosedur demokratis dalam menyelesaikan persoalan (equality before the law). Membincangkan persoalan hukum bangsa. tidak akan telepas dari konsep keadilan, kepastian dan Sistem politik apa pun sangat bergantung kepada peran kegunaan hukum. Keadilan adalah tujuan hukum atau cita serta warga negara dalam mewujudkan sistem politik. Akan hukum. Tanpa keadilan, hukum hanyalah khayalan semata. tetapi, tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan Kepastian hukum memberikan jaminan konsistensi dukungan warga terhadap sistem politik amat nyata, utamanya penegakan hukum secara normatif yang dijalankan dengan dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepercayaan terhadap prosedur yang baku dan adanya perlindungan bagi masyarakat pemerintah sering terganggu oleh target-target pembangunan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi siapa pun. yang belum terwujud. Masyarakat yang penuh harap biasanya Sedangkan kegunaan hukum berkaitan dengan kemanfaatan sulit diajak bersabar, apalagi bila apa yang dilakukan pemerintah hukum untuk masyarakat. Hukum berguna sebagai instrumen dinilai tidak penting oleh masyarakat. perubahan sosial dalam pembangunan sekaligus sebagai Kedua, kepedulian warga terhadap masalah-masalah pengatur dan distribusi sumber-sumber kewenangan, serta sosial meningkat, namun kepercayaan mereka terhadap partai mewujudkan cita-cita masyarakat menuju kesejahteraan yang politik menurun. Akibatnya, partisipasi warga tidak tersalur penuh dengan keadilan. melalui partai politik. Tidak sedikit warga memilih media sosial, Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai konsepsi unjuk rasa, atau cara lain untuk mengekspresikan tanggung sistem hukum. Menurut Hans Kelsen (dalam Mahmudin 2013: jawab politiknya. 75), sistem hukum merupakan suatu pertanggaan kaidah secara Ketiga, di dalam sistem politik yang kompetitif hampir tidak piramidal, yakni suatu kaidah hukum yang tingkatannya lebih mungkin melahirkan pemimpin tanpa melibatkan partai politik. rendah harus mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah Sayangnya, pemimpin yang dilahirkan partai politik sering gagal hukum yang lebih tinggi tingkatannya. keluar dari dilema partisan. Hukum itu memang tidak hidup dalam ruang hampa. Keempat, munculnya pemimpin yang tidak berintegritas Hukum merupakan bagian dari sistem kehidupan manusia. sulit dihindari selama pemilih tidak memiliki kesadaran tentang Antara sistem hukum dengan sistem lainnya saling pentingnya menghadirkan sosok pemimpin yang tidak tercela. mempengaruhi dan sistem hukum itu sendiri memiliki elemen- Tantangannya adalah bagaimana melahirkan pemilih cerdas elemen atau subsistem yang saling berhubungan. Scholten yang mampu menjadikan pemilihan umum sebagai sarana 173 172 173
(dalam Mahmudin 2013: 74) menyatakan bahwa tata hukum itu tidak sendiri tidak lengkap, oleh sebab itu sistem hukum adalah sistem terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan. Dengan demikian, sistem hukum terdiri atas sejumlah subsistem atau unsur yang tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan unsur lainnya yang kemudian membentuk pola hubungan satu sama lain dengan lingkungan maupun unsur- unsur lainnya. Wiener (dalam Rasjidi dan Putra 2003: 136) menyatakan bahwa, "hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (ethical control) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Menurutnya wujud hukum adalah norma dan norma merupakan produk dari suatu pusat kekuasan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Wiener juga memandang hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu sentral organ yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi." Pandangan Weiner tersebut menegaskan bahwa hukum sebagai sistem pengawasan perilaku bagi seluruh perilaku warga negara yang dalam wujud kongkretnya berupa norma hukum atau peraturan-peraturan yang mesti ditaati. Hukum pun menjadi media kontrol yang efektif guna menuntun perilaku warga negara selain agar taat dan patuh akan hukum juga sebagai alat untuk pengendalian diri. Hukum pun memiliki sifat memaksa warga negara untuk sadar dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam rangka tertib hukum bagi kehidupan yang tertata dalam tatanan bernegara. Atas dasar itu, seluruh elemen masyarakat sejatinya menjadi insan-insan yang senantiasa mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum menjadi pedoman sekaligus sarana efektif dalam menggerakan dan mengontrol perilaku masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Dengan kata lain, hukum harus menjadi pedoman dan instrumen kontrol bagi perilaku masyarakat yang efektif. 174 itu 174 Pembahasan sistem hukum juga diungkapkan Friedman (2015: 5), bahwa sistem hukum yang memiliki kaitan dengan perilaku hukum (legal behavior) berupa respon langsung terhadap sebuah tindakan hukum dan perilaku hukum juga bisa berupa reaksi tertunda atau respon campuran terhadap banyak tindakan hukum. Selanjutnya Friedman (2015: 6-7) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, "sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Akan tetapi, apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (legal system)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan lahirnya?" itulah pertanyaan-pertanyaan Friedman yang harus dijawab sekaligus menentukan sistem hukum apa yang akan dianut oleh suatu negara. Mahmudin (2013: 73) menjelaskan sistem hukum adalah satu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Terdapat delapan asas (principles of legality) yang harus dipenuhi oleh sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Fuller (dalam Mahmudin 2013: 75), yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat sementara (ad-hoc); 2) Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan; 3) Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan yang telah diundangkan; 4) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab apabila ada peraturan yang demikian maka peraturan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman bersikap tindak; 5) Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata- kata yang mudah dimengerti; 175
(dalam Mahmudin 2013: 74) menyatakan bahwa tata hukum itu Pembahasan sistem hukum juga diungkapkan Friedman (2015: 5), bahwa sistem hukum yang memiliki kaitan dengan tidak sendiri tidak lengkap, oleh sebab itu sistem hukum adalah perilaku hukum (legal behavior) berupa respon langsung sistem terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk terhadap sebuah tindakan hukum dan perilaku hukum juga bisa penyempurnaan. Dengan demikian, sistem hukum terdiri atas berupa reaksi tertunda atau respon campuran terhadap banyak sejumlah subsistem atau unsur yang tidak berdiri sendiri, tetapi tindakan hukum. Selanjutnya Friedman (2015: 6-7) menjelaskan membutuhkan unsur lainnya yang kemudian membentuk pola bahwa pada hakikatnya, "sebuah sistem adalah sebuah unit hubungan satu sama lain dengan lingkungan maupun unsur- yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Akan tetapi, apa unsur lainnya. yang menjadi batas-batas sistem hukum (legal system)? Wiener (dalam Rasjidi dan Putra 2003: 136) menyatakan Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem bahwa, "hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari (ethical control) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. mana awal dan lahirnya?" itulah pertanyaan-pertanyaan Menurutnya wujud hukum adalah norma dan norma itu Friedman yang harus dijawab sekaligus menentukan sistem merupakan produk dari suatu pusat kekuasan yang memiliki hukum apa yang akan dianut oleh suatu negara. kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Mahmudin (2013: 73) menjelaskan sistem hukum adalah Wiener juga memandang hukum sebagai suatu sistem kontrol satu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari searah yang dilakukan oleh suatu sentral organ yang memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling kekuasaan terhadap sistem komunikasi." berhubungan dan kait mengkait secara erat. Terdapat delapan Pandangan Weiner tersebut menegaskan bahwa hukum asas (principles of legality) yang harus dipenuhi oleh sistem sebagai sistem pengawasan perilaku bagi seluruh perilaku hukum sebagaimana dikemukakan oleh Fuller (dalam warga negara yang dalam wujud kongkretnya berupa norma Mahmudin 2013: 75), yaitu: hukum atau peraturan-peraturan yang mesti ditaati. Hukum pun 1) Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan menjadi media kontrol yang efektif guna menuntun perilaku yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat warga negara selain agar taat dan patuh akan hukum juga sementara (ad-hoc); sebagai alat untuk pengendalian diri. 2) Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan; Hukum pun memiliki sifat memaksa warga negara untuk 3) Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah sadar dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengetahui adanya peraturan yang telah diundangkan; rangka tertib hukum bagi kehidupan yang tertata dalam tatanan 4) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab bernegara. Atas dasar itu, seluruh elemen masyarakat sejatinya apabila ada peraturan yang demikian maka peraturan menjadi insan-insan yang senantiasa mentaati segala peraturan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman bersikap perundang-undangan yang berlaku. Hukum menjadi pedoman tindak; sekaligus sarana efektif dalam menggerakan dan mengontrol 5) Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata- perilaku masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Dengan kata yang mudah dimengerti; kata lain, hukum harus menjadi pedoman dan instrumen kontrol bagi perilaku masyarakat yang efektif. 174 175 175
6) Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntunan yang melebihi dengan apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sebab apabila hal ini sering dilakukan maka orang akan kehilangan orientasi; dan 8) Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lainnya. Merujuk pada uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sistem hukum itu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem institusi, peraturan, perilaku, dan budaya hukum yang saling berkaitan dalam rangka menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas keadilan, kepastian hukum, dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. b. Komponen Sistem Hukum Ada sejumlah komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Rasjidi (dalam Rasjidi dan Putra 2003: 152-166): 1) Masyarakat Hukum, adalah himpunan berbagai kesatuan hukum yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan yang teratur. 2) Budaya Hukum, dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum. 3) Filsafat Hukum, diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. 4) Ilmu Hukum, dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori- teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. 5) Konsep Hukum, diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. 176 176 c. 6) Pembentukan Hukum, dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum juga oleh kualitas pembentukannya. 7) Bentuk Hukum, 8) Evaluasi Hukum, merupakan konsekuensi pandangan-pandangan para ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Menurut Friedman (dalam Mahmudin 2013: 74), suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen yaitu: komponen struktural, komponen substansi; dan komponen budaya hukum. Friedman menjelaskan bahwa komponen struktural, adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Komponen substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Sedangkan komponen budaya hukum, adalah sikap-tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya (Mahmudin 2013: 74). Berdasarkan hal ini, efektivitas penegakan hukum akan bergantung pada 3 (tiga) komponen tersebut. Jika ketiganya berjalan secara simultan maka hukum akan tegak dan keadilan akan terwujud. Institusi Hukum Institusi hukum merupakan salah satu komponen dari sebuah sistem hukum. Pentingnya institusi hukum banyak diulas oleh para ahli, akan diuraikan dalam bagian ini. Sistem hukum ditentukan pula oleh institusi hukumnya. Institusi hukum banyak mempengaruhi bagaimana praktik hukum berjalan sesuai dengan cita hukum dan harapan masyarakat demi tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kegunaan hukum bagi masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya masih ditemukan institusi hukum yang belum menunjukan kinerja secara optimal. Problematika institusi hukum diantaranya menyangkut kurang profesionalnya para penegak hukum dan persoalan dari 177
6) Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntunan 6) Pembentukan Hukum, dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu yang melebihi dengan apa yang dapat dilakukan; masyarakat hukum juga oleh kualitas pembentukannya. 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah 7) Bentuk Hukum, peraturan, sebab apabila hal ini sering dilakukan maka 8) Evaluasi Hukum, merupakan konsekuensi dari orang akan kehilangan orientasi; dan pandangan-pandangan para ahli hukum utilitarianis yang 8) Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui bertentangan satu sama lainnya. setelah hukum itu diterapkan. Merujuk pada uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Menurut Friedman (dalam Mahmudin 2013: 74), suatu sistem hukum itu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sistem hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau subsistem institusi, peraturan, perilaku, dan budaya hukum yang komponen yaitu: komponen struktural, komponen substansi; saling berkaitan dalam rangka menjawab kebutuhan dan dan komponen budaya hukum. tuntutan masyarakat atas keadilan, kepastian hukum, dan Friedman menjelaskan bahwa komponen struktural, kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu b. Komponen Sistem Hukum mekanisme. Komponen substansi adalah suatu hasil nyata yang Ada sejumlah komponen sistem hukum yang dikemukakan diterbitkan oleh sistem hukum. Sedangkan komponen budaya oleh Rasjidi (dalam Rasjidi dan Putra 2003: 152-166): hukum, adalah sikap-tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai 1) Masyarakat Hukum, adalah himpunan berbagai kesatuan yang dianutnya (Mahmudin 2013: 74). Berdasarkan hal ini, hukum yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan efektivitas penegakan hukum akan bergantung pada 3 (tiga) yang teratur. komponen tersebut. Jika ketiganya berjalan secara simultan 2) Budaya Hukum, dalam bagian ini digunakan untuk maka hukum akan tegak dan keadilan akan terwujud. menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum. c. Institusi Hukum Institusi hukum merupakan salah satu komponen dari 3) Filsafat Hukum, diartikan sebagai hasil pemikiran yang sebuah sistem hukum. Pentingnya institusi hukum banyak diulas mendalam tentang hukum, diartikan juga sebagai nilai oleh para ahli, akan diuraikan dalam bagian ini. Sistem hukum hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. ditentukan pula oleh institusi hukumnya. Institusi hukum banyak 4) Ilmu Hukum, dalam konteks sistem hukum dibicarakan mempengaruhi bagaimana praktik hukum berjalan sesuai sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori- dengan cita hukum dan harapan masyarakat demi tegaknya teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. keadilan, kepastian hukum dan kegunaan hukum bagi 5) Konsep Hukum, diartikan sebagai garis-garis dasar masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya masih ditemukan kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu institusi hukum yang belum menunjukan kinerja secara optimal. masyarakat hukum. Problematika institusi hukum diantaranya menyangkut kurang profesionalnya para penegak hukum dan persoalan 176 177 177
integritas penegak hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal ini mengakibatkan proses-proses hukum tidak berjalan sesuai dengan cita hukum masyarakat. Akibatnya adalah institusi hukum tidak berwibawa sehingga kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat semakin sulit mencari, menemukan, dan memperoleh keadilan di lembaga atau institusi hukum. Ini membuktikan bahwa keadilan masih menjadi barang langka di tengah masyarakat sampai saat ini. Jika masyarakat tidak menemukan keadilan di lembaga peradilan, harus kemana lagi masyarakat mencari keadilan? Padahal menurut Rahardjo (2014: 118), "keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini." Friedman (2015: 7) menjelaskan bahwa, "di banyak masyarakat, ada orang-orang dan institusi yang menurut kelaziman merupakan bagian dari sistem hukum. Paul Bohannan (dalam Friedman 2015: 8) berpendapat bahwa, "institusi-institusi hukum merupakan esensi hukum dan sebuah institusi adalah legal jika orang-orang dalam sebuah masyarakat menggunakannya untuk menyelesaikan sengketa dan menangani pelanggaran besar atau nyata atas aturan-aturan tersebut. Mengenai institusi hukum ini, Rahardjo (2014: 118) menjelaskan, "institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan- kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara saksama (keteraturan)." Berdasarkan penjelasan di atas, sebuah institusi hukum sebagai lembaga penegak keadilan semestinya memiliki ciri-ciri berikut: profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas moral; bersifat independen tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun; menjamin rasa keadilan masyarakat yang seadil- adilnya; tempat para pencari keadilan di masyarakat; serta 178 178 menegakkan idealisasi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Jika penegakan hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar, maka akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat umum (public trust). Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminatif. d. Substansi Hukum Aspek lain dari sistem hukum adalah substance of the law atau substansi hukum. Substansi hukum menurut Friedman (2013: 16) terdiri atas peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi hukum harus berperilaku dan merupakan komponen riil dari sistem hukum. Friedman menjelaskan lebih lanjut bahwa substansi hukum menyangkut aturan, norma, dan pola perilaku. Jadi substansi hukum berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks substansi hukum di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila sebagai grundnorm atau philosopische gronslag sekaligus "sumber dari segara sumber hukum." Atas dua dimensi itu, nampaknya bangsa kita memiliki sejumlah aturan-aturan hukum yang cukup memadai. Justru persoalannya ada pada sejauh mana peraturan perundang- undangan ditegakkan demi menjamin keadilan masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan negeri kita itu terlalu banyak aturan (inflasi aturan) tetapi tidak efektif dalam penerapannya. Selain itu, ada masalah tumpang tindihnya aturan, inkonsistensi, dan disharmoninya aturan. e. Budaya Hukum Hukum sebagai sebuah sistem akan terkait dengan kultur atau budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat akan 179
integritas penegak hukum yang belum sepenuhnya sesuai menegakkan idealisasi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. dengan harapan. Hal ini mengakibatkan proses-proses hukum Institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, tidak berjalan sesuai dengan cita hukum masyarakat. Akibatnya kejaksaan, dan pengadilan harus menjadi garda terdepan dalam adalah institusi hukum tidak berwibawa sehingga kehilangan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dijalankan sesuai kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dengan prosedur yang benar, maka akan menumbuhkan tingkat semakin sulit mencari, menemukan, dan memperoleh keadilan kepercayaan masyarakat umum (public trust). Hukum harus di lembaga atau institusi hukum. Ini membuktikan bahwa ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminatif. keadilan masih menjadi barang langka di tengah masyarakat sampai saat ini. Jika masyarakat tidak menemukan keadilan di d. Substansi Hukum lembaga peradilan, harus kemana lagi masyarakat mencari Aspek lain dari sistem hukum adalah substance of the law keadilan? Padahal menurut Rahardjo (2014: 118), "keadilan atau substansi hukum. Substansi hukum menurut Friedman merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang (2013: 16) terdiri atas peraturan-peraturan dan ketentuan umumnya diakui di semua tempat di dunia ini." mengenai bagaimana institusi-institusi hukum harus berperilaku Friedman (2015: 7) menjelaskan bahwa, "di banyak dan merupakan komponen riil dari sistem hukum. Friedman masyarakat, ada orang-orang dan institusi yang menurut menjelaskan lebih lanjut bahwa substansi hukum menyangkut kelaziman merupakan bagian dari sistem hukum. Paul aturan, norma, dan pola perilaku. Jadi substansi hukum Bohannan (dalam Friedman 2015: 8) berpendapat bahwa, berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang "institusi-institusi hukum merupakan esensi hukum dan sebuah berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. institusi adalah legal jika orang-orang dalam sebuah masyarakat Dalam konteks substansi hukum di Indonesia, maka menggunakannya untuk menyelesaikan sengketa dan seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada menangani pelanggaran besar atau nyata atas aturan-aturan Pancasila sebagai grundnorm atau philosopische gronslag tersebut. sekaligus "sumber dari segara sumber hukum." Mengenai institusi hukum ini, Rahardjo (2014: 118) Atas dua dimensi itu, nampaknya bangsa kita memiliki menjelaskan, "institusi itu pada hakikatnya merupakan alat sejumlah aturan-aturan hukum yang cukup memadai. Justru perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan- persoalannya ada pada sejauh mana peraturan perundang- kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara saksama undangan ditegakkan demi menjamin keadilan masyarakat. (keteraturan)." Bahkan ada yang mengatakan negeri kita itu terlalu banyak Berdasarkan penjelasan di atas, sebuah institusi hukum aturan (inflasi aturan) tetapi tidak efektif dalam penerapannya. sebagai lembaga penegak keadilan semestinya memiliki ciri-ciri Selain itu, ada masalah tumpang tindihnya aturan, inkonsistensi, berikut: profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas moral; dan disharmoninya aturan. bersifat independen tanpa adanya intervensi dari lembaga e. Budaya Hukum manapun; menjamin rasa keadilan masyarakat yang seadil- Hukum sebagai sebuah sistem akan terkait dengan kultur adilnya; tempat para pencari keadilan di masyarakat; serta atau budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat akan 178 179 179
melahirkan norma-norma yang salah satunya melahirkan norma hukum. Norma hukum adalah produk dari institusionalisasi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan terus menerus dan dipelihara nilai-nilainya. Oleh karenanya, hukum adalah produk budaya masyarakat yang sudah melalui proses- proses institusionalisasi hukum melalui lembaga-lembaga negara. Banyak ahli menyatakan bahwa budaya hukum terdiri dari sejumlah komponen nilai, sikap, pandangan, kebiasaan, dan cita-cita masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Pada abad ke-19, Friedrich Karl Von Savigny (1831) mengatakan bahwa hukum dipahami sebagai salah satu perwujudan suatu jiwa rakyat (volksgeist) yang paling penting dan ia bergulir terus bersama dalam sebuah budaya rakyat (Saptomo, 2014: 40). Berdasarkan pandangan tersebut, cukup jelas bahwa hukum itu tumbuh dan berkembangan bersama masyarakat di mana hukum itu berada. Mengenai pengertian budaya hukum, Saptomo (2014: 41) lebih jauh mengemukakan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat. Friedman (2013: 256) menjelaskan bahwa budaya hukum adalah kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan. Sebuah kultur hukum terdiri dari sub-sub budaya hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Selama ini kita kerap menyaksikan fenomena budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum. Budaya main hakim sendiri, penyelesaian persoalan hukum dengan cara penyuapan, dan praktik jual-beli perkara masih 180 180 dijumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Menurut Soekanto (2014: 8) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam aspek budaya hukum, Soekanto (2014: 60) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah nilai yang berperan yakni: nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Dalam rangka penegakan hukum melalui sistem hukum nasional yang berkeadilan, maka kita selayaknya memiliki sistem hukum Pancasila. Prasetyo (2016: 3-4) menyatakan bahwa, "sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum kepunyaan bangsa dan negara Indonesia sendiri, bagian dari warisan peradaban dunia (the product of civilization). Selanjutnya Prasetyo menyatakan sistem hukum Pancasila adalah suatu sistem hukum yang otentik, orisinal, dan merupakan sistem hukum sendiri, berbeda dengan sistem hukum mana pun yang ada di dunia. Dengan demikian, keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah keadilan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. E. KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Konsep Kearifan Lokal Guna memahami arti "kearifan lokal", dapat ditelusuri dalam referensi pustaka, seperti hasil penelitian dari para ahli dan pakar ilmu yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: a. Prof. Haryati Soebadio, Menteri Sosial Republik Indonesia (1988-1993), yang juga seorang pakar antropologi menyatakan, bahwa kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing 181
melahirkan norma-norma yang salah satunya melahirkan norma dijumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Menurut Soekanto (2014: 8) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Norma hukum adalah produk dari institusionalisasi hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan terus fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. menerus dan dipelihara nilai-nilainya. Oleh karenanya, hukum Dalam aspek budaya hukum, Soekanto (2014: 60) adalah produk budaya masyarakat yang sudah melalui proses- mengemukakan bahwa terdapat sejumlah nilai yang berperan proses institusionalisasi hukum melalui lembaga-lembaga yakni: nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; nilai negara. jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan nilai Banyak ahli menyatakan bahwa budaya hukum terdiri dari kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. sejumlah komponen nilai, sikap, pandangan, kebiasaan, dan Dalam rangka penegakan hukum melalui sistem hukum cita-cita masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Pada nasional yang berkeadilan, maka kita selayaknya memiliki abad ke-19, Friedrich Karl Von Savigny (1831) mengatakan sistem hukum Pancasila. Prasetyo (2016: 3-4) menyatakan bahwa hukum dipahami sebagai salah satu perwujudan suatu bahwa, "sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum jiwa rakyat (volksgeist) yang paling penting dan ia bergulir terus kepunyaan bangsa dan negara Indonesia sendiri, bagian dari bersama dalam sebuah budaya rakyat (Saptomo, 2014: 40). warisan peradaban dunia (the product of civilization). Berdasarkan pandangan tersebut, cukup jelas bahwa hukum itu Selanjutnya Prasetyo menyatakan sistem hukum Pancasila tumbuh dan berkembangan bersama masyarakat di mana adalah suatu sistem hukum yang otentik, orisinal, dan hukum itu berada. merupakan sistem hukum sendiri, berbeda dengan sistem Mengenai pengertian budaya hukum, Saptomo (2014: 41) hukum mana pun yang ada di dunia. Dengan demikian, keadilan lebih jauh mengemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat adalah keadilan sebagaimana merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara E. KEARIFAN DAN KEUNGGULAN LOKAL UNTUK KESEJAHTERAAN peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan RAKYAT perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang 1. Konsep Kearifan Lokal diharapkan warga masyarakat. Friedman (2013: 256) Guna memahami arti "kearifan lokal", dapat ditelusuri dalam menjelaskan bahwa budaya hukum adalah kumpulan adat referensi pustaka, seperti hasil penelitian dari para ahli dan pakar kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara ilmu yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: keseluruhan. Sebuah kultur hukum terdiri dari sub-sub budaya a. Prof. Haryati Soebadio, Menteri Sosial Republik Indonesia hukum yang saling berkaitan satu sama lain. (1988-1993), yang juga seorang pakar antropologi Selama ini kita kerap menyaksikan fenomena budaya menyatakan, bahwa kearifan lokal adalah identitas atau hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum. kepribadian budaya suatu bangsa yang menyebabkan bangsa Budaya main hakim sendiri, penyelesaian persoalan hukum tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing dengan cara penyuapan, dan praktik jual-beli perkara masih 180 181 181
sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986). b. Antariksa (2009) seorang ahli arsitektur berpendapat, bahwa kearifan lokal adalah perilaku positif manusia yang berhubungan dengan lingkungan alam dan sosial di sekitarnya. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bijaksana, bernilai luhur, dan ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat (Dahliani, dkk, 2015). c. Nurma Ali Ridwan (2007) seorang ahli ilmu agama dan budaya mengemukakan, bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi di dalam ruang tertentu dengan batasan pengertian kearifan sebagai suatu nilai kebijaksanaan, dan pengertian lokal sebagai suatu ruang interaksi dan sistem nilai yang terbatas. d. Nakornthap (1996) seorang ahli ilmu sosial menyatakan, bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang dihasilkan oleh manusia dalam hidup berinteraksi secara seimbang dengan alam sekitarnya. Kearifan lokal ini dapat berwujud abstrak dan konkrit, namun keduanya dihasilkan dari pengalaman nyata atau kebenaran yang diperoleh dari aktivitas hidup manusia. Kearifan lokal yang diperoleh dari pengalaman hidup menandakan adanya pengalaman jasmani, rohani dan lingkungan sekitar secara langsung. Kearifan lokal memiliki kecenderungan untuk menghormati para leluhur dan nilai-nilai moral di atas nilai material (Mungmachon, 2012). Merujuk pada penjelasan yang diuraikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan Lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian Kearifan 182 182 Lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. 2. Prinsip Kearifan Lokal Kearifan lokal yang melekat pada setiap bangsa di dunia ini mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat; apakah dari satu suku atau gabungan banyak suku di daerah tempat tinggal suatu bangsa. Lebih lanjut, kearifan lokal memiliki prinsip- prinsip sebagai berikut: a. Bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkrit; sebagai hasil dari budi pekerti pengetahuan, keterampilan dan sikap mulia manusia di suatu daerah; b. Segala bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia dan lingkungan budaya di sekitarnya; di tempat manusia itu hidup; c. Kearifan lokal yang sudah terbentuk akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan pemasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada; d. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya, sehingga tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut; atau karena adanya pengalihan dan penggantian bentuk kearifan lokal yang ada dengan hal-hal baru dalam suatu lingkungan manusia yang pernah menggunakannya; e. Kearifan lokal memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan yang massal di daerah setempat. f. Kearifan lokal dapat berupa pengembangan kearifan yang 183
sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986). Lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. b. Antariksa (2009) seorang ahli arsitektur berpendapat, bahwa kearifan lokal adalah perilaku positif manusia yang 2. Prinsip Kearifan Lokal berhubungan dengan lingkungan alam dan sosial di sekitarnya. Kearifan lokal yang melekat pada setiap bangsa di dunia ini Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan setempat mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat; yang bijaksana, bernilai luhur, dan ditumbuh-kembangkan apakah dari satu suku atau gabungan banyak suku di daerah tempat oleh masyarakat (Dahliani, dkk, 2015). tinggal suatu bangsa. Lebih lanjut, kearifan lokal memiliki prinsip- c. Nurma Ali Ridwan (2007) seorang ahli ilmu agama dan budaya prinsip sebagai berikut: mengemukakan, bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai a. Bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa lainnya yang bersifat abstrak atau konkrit; sebagai hasil dari yang terjadi di dalam ruang tertentu dengan batasan pengertian budi pekerti pengetahuan, keterampilan dan sikap mulia kearifan sebagai suatu nilai kebijaksanaan, dan pengertian lokal manusia di suatu daerah; sebagai suatu ruang interaksi dan sistem nilai yang terbatas. b. Segala bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh manusia d. Nakornthap (1996) seorang ahli ilmu sosial menyatakan, mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan dihasilkan oleh manusia dalam hidup berinteraksi secara manusia dan lingkungan budaya di sekitarnya; di tempat seimbang dengan alam sekitarnya. Kearifan lokal ini dapat manusia itu hidup; berwujud abstrak dan konkrit, namun keduanya dihasilkan dari c. Kearifan lokal yang sudah terbentuk akan berkembang pengalaman nyata atau kebenaran yang diperoleh dari dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, aktivitas hidup manusia. Kearifan lokal yang diperoleh dari dan pemasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturan yang pengalaman hidup menandakan adanya pengalaman jasmani, berlaku di lingkungan manusia itu berada; rohani dan lingkungan sekitar secara langsung. Kearifan lokal d. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghormati para leluhur dan atau masyarakat yang pernah menggunakannya, sehingga nilai-nilai moral di atas nilai material (Mungmachon, 2012). tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut; atau karena adanya pengalihan dan penggantian bentuk kearifan lokal yang ada Merujuk pada penjelasan yang diuraikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan dengan hal-hal baru dalam suatu lingkungan manusia yang perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan pernah menggunakannya; e. Kearifan lokal memiliki asas dasar keaslian karya karena lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan Lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan faktor pembuatan oleh manusia setempat dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani penggunaan yang massal di daerah setempat. hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian Kearifan f. Kearifan lokal dapat berupa pengembangan kearifan yang 182 183 183
berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. 3. Urgensi Kearifan Lokal Keberadaan bentuk-bentuk kearifan lokal bagi masyarakat setempat yang membuatnya adalah identitas atau jati diri bagi mereka; yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dalam wujud yang mutlak sama persisnya; baik jika ditinjau dari dimensi bahasa, tempat pembuatan, nilai manfaat dan penggunaan bentuk kearifan lokal itu di dalam lingkungan masyarakat. Suatu tatanan dalam masyarakat tidak mungkin tidak memiliki kearifan lokal selayaknya jati dirinya sendiri. Demikian pula dengan bangsa yang besar seperti Indonesia, ada jati diri bangsa yang dihasilkan dari jati diri seluruh suku yang ada di dalam bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak mudah dan tidak bisa ditiru oleh bangsa lain untuk diakui sebagai bentuk kearifan lokal bangsa lain tersebut. Analisis urgensi kearifan lokal dapat dibedakan atas skala makro dan skala mikro. Kearifan lokal skala makro merupakan analisis dalam konteks negara dalam tataran internasional. Pernyataan yang berbunyi "... bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa..." dan "...turut menciptakan perdamaian dunia..." yang termaktub di dalam pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kearifan lokal yang bernilai universal khas bangsa Indonesia. Adapun kearifan lokal skala mikro merupakan analisis urgensi dalam konteks wilayah dalam satu negara. Kearifan lokal dalam konteks mikro yang dimiliki bangsa Indonesia tidak hanya dimanfaatkan dalam perang melawan penjajah, tetapi juga telah terbukti menjadi sarana pembentukan bangsa. Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa sebagai esensi Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kearifan lokal dalam tataran nasional. Sumpah tersebut sarat dengan kearifan lokal, terutama kesadaran, keikhlasan, dan komitmen untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada 184 184 kepentingan individu, kelompok, suku, golongan dan kerajaan. Dengan demikian Sumpah pemuda yang dibangun dalam suasana kebatinan didasarkan pada kearifan lokal, kemudian tumbuh kembang menjadi keunggulan lokal. Hasilnya, sumpah pemuda telah menjelma menjadi senjata non fisik sebagai salah satu modalitas memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa yang besar dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Keunggulan Lokal a. Konsep Keunggulan Lokal Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain (Tim Penyusun Depdiknas, 2008). Pada hakikatnya keunggulan secara umum dapat dibedakan atas keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah konsepsi sentral dalam teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa sebuah negara atau wilayah mengkhususkan diri pada produksi dan mengekspor barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif lebih efisien daripada barang dan jasa lain, serta mengimpor barang dan jasa yang tidak memiliki keunggulan komparatif itu (Rinaldy, 2000). Artinya, keunggulan komparatif suatu bangsa dapat dibangun diantaranya dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Merujuk pada pengertian dan faktor keunggulan komparatif tersebut, dengan SDA yang melimpah dan beranekaragam yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyatnya. Adapun keunggulan kompetitif suatu bangsa merupakan keunggulan yang diciptakan atas daya dan upayanya, seperti 185
berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi kepentingan individu, kelompok, suku, golongan dan kerajaan. Dengan demikian Sumpah pemuda yang dibangun dalam suasana kebatinan sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan didasarkan pada kearifan lokal, kemudian tumbuh kembang menjadi kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. keunggulan lokal. Hasilnya, sumpah pemuda telah menjelma menjadi 3. Urgensi Kearifan Lokal senjata non fisik sebagai salah satu modalitas memproklamasikan Keberadaan bentuk-bentuk kearifan lokal bagi masyarakat kemerdekaannya sebagai bangsa yang besar dan berdaulat pada setempat yang membuatnya adalah identitas atau jati diri bagi mereka; tanggal 17 Agustus 1945. yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dalam wujud yang mutlak sama persisnya; baik jika ditinjau dari dimensi bahasa, tempat pembuatan, 4. Keunggulan Lokal nilai manfaat dan penggunaan bentuk kearifan lokal itu di dalam a. Konsep Keunggulan Lokal lingkungan masyarakat. Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan Suatu tatanan dalam masyarakat tidak mungkin tidak memiliki ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, kearifan lokal selayaknya jati dirinya sendiri. Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain (Tim bangsa yang besar seperti Indonesia, ada jati diri bangsa yang Penyusun Depdiknas, 2008). dihasilkan dari jati diri seluruh suku yang ada di dalam bangsa Pada hakikatnya keunggulan secara umum dapat Indonesia. Hal tersebut tidak mudah dan tidak bisa ditiru oleh bangsa dibedakan atas keunggulan komparatif dan kompetitif. lain untuk diakui sebagai bentuk kearifan lokal bangsa lain tersebut. Keunggulan komparatif adalah konsepsi sentral dalam teori Analisis urgensi kearifan lokal dapat dibedakan atas skala makro perdagangan internasional yang menyatakan bahwa sebuah dan skala mikro. Kearifan lokal skala makro merupakan analisis dalam negara atau wilayah mengkhususkan diri pada produksi dan konteks negara dalam tataran internasional. Pernyataan yang berbunyi mengekspor barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan "... bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa..." dan "...turut biaya relatif lebih efisien daripada barang dan jasa lain, serta menciptakan perdamaian dunia..." yang termaktub di dalam mengimpor barang dan jasa yang tidak memiliki keunggulan pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kearifan lokal yang bernilai komparatif itu (Rinaldy, 2000). Artinya, keunggulan komparatif universal khas bangsa Indonesia. suatu bangsa dapat dibangun diantaranya dengan Adapun kearifan lokal skala mikro merupakan analisis urgensi memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan dalam konteks wilayah dalam satu negara. Kearifan lokal dalam sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Merujuk pada konteks mikro yang dimiliki bangsa Indonesia tidak hanya pengertian dan faktor keunggulan komparatif tersebut, dengan dimanfaatkan dalam perang melawan penjajah, tetapi juga telah SDA yang melimpah dan beranekaragam yang dihasilkan oleh terbukti menjadi sarana pembentukan bangsa. perusahaan perkebunan dan pertambangan Indonesia Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa sebagai esensi memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menyejahterakan rakyatnya. merupakan kearifan lokal dalam tataran nasional. Sumpah tersebut Adapun keunggulan kompetitif suatu bangsa merupakan sarat dengan kearifan lokal, terutama kesadaran, keikhlasan, dan keunggulan yang diciptakan atas daya dan upayanya, seperti komitmen untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada 184 185 185
kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, dan kompetensi sumber daya manusia. Secara ekonomis dengan kearifan dan keunggulan lokal yang dimilikinya, sebuah bangsa secara kolektif dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Artinya jika kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki lebih tinggi dari yang dimiliki oleh bangsa lain maka bangsa Indonesia akan mampu menawarkan produk yang mempunyai kualitas sama dengan produk sejenis yang diproduksi bangsa lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya (Porter, 1990). b. Prinsip-Prinsip Keunggulan Lokal Guna memahami lebih lanjut tentang keunggulan lokal sebagai jati diri suatu bangsa, sangat diperlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Keunggulan lokal terdiri dari segala potensi yang ada pada lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di suatu tempat; keberadaannya identik dengan masyarakat setempat; tidak mudah untuk ditiru dan diakui oleh tatanan masyarakat lain dalam bentuk suku, bangsa dan negara. 2) Keunggulan lokal dapat berupa kearifan lokal yang diunggulkan untuk menjadi bahan kompetisi dan komparasi dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya; baik dalam tujuan menunjukkan keberadaan suatu bangsa dengan kearifan dan keunggulan lokal sebagai jati dirinya; ataukah untuk tujuan mencari nilai manfaat dan keuntungan untuk peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. 3) Keunggulan lokal dapat dijaga keberadaannya dengan upaya penggunaan, pelestarian dan pemasyarakatan di dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan sifat dan bentuk keunggulan lokal itu sendiri. Semisal keunggulan 186 186 lokal dari lingkungan alam, lingkungan manusia dan lingkungan budaya masyarakat setempat dapat dilindungi oleh hukum dalam negara dan hukum internasional yang berlaku. 4) Keunggulan lokal suatu tidak dapat dipindah tangankan kepada bangsa lainnya untuk diakui sebagai identitas bangsa lain; melainkan hanya dapat dipindah tangankan dalam rangka pelajaran, perdagangan, dan kerja sama dalam bentuk lainnya untuk diambil nilai manfaat yang melekat pada keunggulan lokal tersebut. 5) Keunggulan lokal yang bersifat mutlak atau absolut hanya ada pada suatu bangsa yang tidak mungkin bertempat di wilayah bangsa lainnya; sementara keunggulan lokal yang bersifat komparatif dan kompetitif bisa bertempat di wilayah segala bangsa. 6) Keunggulan lokal dapat berupa pengembangan karya yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan produk aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. c. Urgensi Keunggulan Lokal Secara alamiah berbagai aspek kehidupan manusia berubah dan berkembang. Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, dengan berhentinya perang dingin antara blok barat dan blok timur serta difasilitasi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan berjalan dengan sangat cepat dan tak terduga. Diantara perubahan tersebut adalah; hak asasi manusia dan kebebasan, demokrasi, pasar bebas, dan lain sebagainya yang men-global. Angin perubahan tersebut telah menerpa seluruh negara di semua belahan bumi. Bagaimanapun, berbagai perubahan tersebut sedikit banyak berdampak baik positif maupun negatif kepada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai lokal. Variasi dampak tersebut tentu saja disebabkan adanya unsur- 187
kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, dan kompetensi lokal dari lingkungan alam, lingkungan manusia dan lingkungan budaya masyarakat setempat dapat dilindungi sumber daya manusia. oleh hukum dalam negara dan hukum internasional yang Secara ekonomis dengan kearifan dan keunggulan lokal berlaku. yang dimilikinya, sebuah bangsa secara kolektif dapat 4) Keunggulan lokal suatu tidak dapat dipindah tangankan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Artinya jika kepada bangsa lainnya untuk diakui sebagai identitas kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki lebih tinggi dari bangsa lain; melainkan hanya dapat dipindah tangankan yang dimiliki oleh bangsa lain maka bangsa Indonesia akan dalam rangka pelajaran, perdagangan, dan kerja sama mampu menawarkan produk yang mempunyai kualitas sama dalam bentuk lainnya untuk diambil nilai manfaat yang dengan produk sejenis yang diproduksi bangsa lain dengan melekat pada keunggulan lokal tersebut. harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya (Porter, 5) Keunggulan lokal yang bersifat mutlak atau absolut hanya 1990). ada pada suatu bangsa yang tidak mungkin bertempat di b. Prinsip-Prinsip Keunggulan Lokal wilayah bangsa lainnya; sementara keunggulan lokal yang Guna memahami lebih lanjut tentang keunggulan lokal bersifat komparatif dan kompetitif bisa bertempat di sebagai jati diri suatu bangsa, sangat diperlukan pemahaman wilayah segala bangsa. tentang prinsip-prinsip sebagai berikut: 6) Keunggulan lokal dapat berupa pengembangan karya 1) Keunggulan lokal terdiri dari segala potensi yang ada pada yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan sehingga memiliki ciri baru yang membedakannya dengan budaya di suatu tempat; keberadaannya identik dengan produk aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. masyarakat setempat; tidak mudah untuk ditiru dan diakui oleh tatanan masyarakat lain dalam bentuk suku, bangsa c. Urgensi Keunggulan Lokal Secara alamiah berbagai aspek kehidupan manusia dan negara. berubah dan berkembang. Bahkan, dalam beberapa dekade 2) Keunggulan lokal dapat berupa kearifan lokal yang terakhir, dengan berhentinya perang dingin antara blok barat diunggulkan untuk menjadi bahan kompetisi dan dan blok timur serta difasilitasi oleh perkembangan teknologi komparasi dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya; baik digital, perubahan berjalan dengan sangat cepat dan tak dalam tujuan menunjukkan keberadaan suatu bangsa terduga. Diantara perubahan tersebut adalah; hak asasi dengan kearifan dan keunggulan lokal sebagai jati dirinya; manusia dan kebebasan, demokrasi, pasar bebas, dan lain ataukah untuk tujuan mencari nilai manfaat dan sebagainya yang men-global. Angin perubahan tersebut telah keuntungan untuk peningkatan kualitas hidup suatu menerpa seluruh negara di semua belahan bumi. bangsa. Bagaimanapun, berbagai perubahan tersebut sedikit 3) Keunggulan lokal dapat dijaga keberadaannya dengan banyak berdampak baik positif maupun negatif kepada upaya penggunaan, pelestarian dan pemasyarakatan di pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai lokal. dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan sifat dan Variasi dampak tersebut tentu saja disebabkan adanya unsur- bentuk keunggulan lokal itu sendiri. Semisal keunggulan 186 187 187
unsur yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Unsur-unsur yang positif justru akan secara sinergis memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai. Lebih jauh lagi peleburan kedua nilai, lokal dan yang masuk dari luar yang harmonis, secara sinergis akan membentuk kearifan dan keunggulan lokal baru yang bermanfaat bagi kemampuan bangsa Indonesia menghadapi AGHT mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebaliknya, jika nilai-nilai yang datang dari luar tidak harmonis dan sinergis, maka selain merusak, juga akan melahirkan nilai-nilai baru yang kontradiksi dengan kearifan dan keunggulan lokal yang telah dimiliki. Nilai-nilai baru yang tidak harmoni dengan nilai asli akan menjadi AGHT baru dan justru kontraproduktif terhadap upaya pencapaian cita-cita kemerdekaan. Secara empiris, pergeseran nilai lama menjadi nilai baru yang berdampak kepada melunturnya kearifan lokal dan melemahnya keunggulan lokal di negeri tercinta ini telah mulai terjadi. Beberapa contoh dari peristiwa yang merupakan indikasi urgensi atau kemendesakan perlunya upaya untuk memelihara dalam arti mempertahankan dan mengembangkan kearifan dan keunggulan lokal Indonesia ke arah yang kondusif. Dalam kehidupan politik, kearifan lokal dan keunggulan lokal yang diabaikan telah menuai dampak negatif yang mengancam kebersamaan dan kerukunan anggota masyarakat bangsa. Fakta yang perlu disikapi dengan tepat dan bijak adalah dampak penerapan demokrasi dalam pemilihan umum langsung. Sebagian masyarakat bangsa dari generasi tua hingga generasi muda terlena dengan keunggulan yang berasal dari luar bahkan sampai ada kecenderungan merendahkan dan meninggalkan kearifan dan keunggulan lokal. Padahal, banyak kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia 188 188 tidak kalah nilainya dengan yang dimiliki oleh bangsa lain. Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat bahkan pakar akademik dan pimpinan lembaga pemerintah yang membesar-besarkan keterpurukan dan ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lain termasuk dari bangsa tetangga sesama negara ASEAN. Kearifan lokal yang juga merupakan keunggulan lokal bangsa Indonesia juga tercemar dan terabaikan dengan hadirnya teknologi komunikasi dan informatika dalam bentuk piranti media sosial (medsos). Pemanfaatan medsos secara tidak bertanggung jawab telah menyulut maraknya lalu lintas ujaran kebencian antar anggota masyarakat di dunia maya. d. Keunggulan Lokal dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Candi Borobudur di Jawa Tengah adalah salah bukti yang tak terbantahkan bahwa ratusan tahun yang lalu bangsa Indonesia telah memiliki dan menguasai teknologi sipil. Candi tersebut dibangun dengan arsitektur dan teknologi sipil yang tidak kalah bahkan sejajar diantaranya dengan teknologi yang digunakan dalam membangun piramida di Mesir, Stadium di Yunani, dan Tembok Besar di Tiongkok. Hasil keunggulan lokal ini telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai satu dari 7 (tujuh) keajaiban dunia. Selain itu, Candi Borobudur juga merupakan salah satu bukti bahwa sebelum hadirnya teknologi sipil yang dibawa oleh bangsa barat, bangsa Indonesia telah memiliki teknologi lokal (etnotechnology) tersendiri. Teknologi lokal tersebut terhenti perkembangan dan penggunaannya karena digantikan oleh teknologi yang dibawa oleh bangsa pendatang. Kejadian ini dalam penguasaan teknologi sipil telah mengubah peran Indonesia dari pemilik menjadi peminjam. Dampak yang lebih memprihatinkan adalah ketergantungan Indonesia dalam beberapa teknologi pada bangsa lain. Sebagai mana diindikasikan oleh bukti-bukti sejarah candi tersebut dibangun dalam waktu 180 tahun pada masa kekuasaan dinasti Syailendra. Selama waktu itu beberapa raja 189
unsur yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tidak kalah nilainya dengan yang dimiliki oleh bangsa lain. Bahkan tidak sedikit tokoh masyarakat bahkan pakar akademik lokal. Unsur-unsur yang positif justru akan secara sinergis dan pimpinan lembaga pemerintah yang membesar-besarkan memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai. Lebih jauh lagi keterpurukan dan ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa peleburan kedua nilai, lokal dan yang masuk dari luar yang lain termasuk dari bangsa tetangga sesama negara ASEAN. harmonis, secara sinergis akan membentuk kearifan dan Kearifan lokal yang juga merupakan keunggulan lokal keunggulan lokal baru yang bermanfaat bagi kemampuan bangsa Indonesia juga tercemar dan terabaikan dengan bangsa Indonesia menghadapi AGHT mewujudkan cita-cita hadirnya teknologi komunikasi dan informatika dalam bentuk kemerdekaan. piranti media sosial (medsos). Pemanfaatan medsos secara Sebaliknya, jika nilai-nilai yang datang dari luar tidak tidak bertanggung jawab telah menyulut maraknya lalu lintas harmonis dan sinergis, maka selain merusak, juga akan ujaran kebencian antar anggota masyarakat di dunia maya. melahirkan nilai-nilai baru yang kontradiksi dengan kearifan dan keunggulan lokal yang telah dimiliki. Nilai-nilai baru yang d. Keunggulan Lokal dalam Kehidupan Bangsa Indonesia tidak harmoni dengan nilai asli akan menjadi AGHT baru dan Candi Borobudur di Jawa Tengah adalah salah bukti yang justru kontraproduktif terhadap upaya pencapaian cita-cita tak terbantahkan bahwa ratusan tahun yang lalu bangsa kemerdekaan. Indonesia telah memiliki dan menguasai teknologi sipil. Candi Secara empiris, pergeseran nilai lama menjadi nilai baru tersebut dibangun dengan arsitektur dan teknologi sipil yang yang berdampak kepada melunturnya kearifan lokal dan tidak kalah bahkan sejajar diantaranya dengan teknologi yang melemahnya keunggulan lokal di negeri tercinta ini telah mulai digunakan dalam membangun piramida di Mesir, Stadium di terjadi. Beberapa contoh dari peristiwa yang merupakan Yunani, dan Tembok Besar di Tiongkok. Hasil keunggulan lokal indikasi urgensi atau kemendesakan perlunya upaya untuk ini telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai satu dari memelihara dalam arti mempertahankan dan mengembangkan 7 (tujuh) keajaiban dunia. Selain itu, Candi Borobudur juga kearifan dan keunggulan lokal Indonesia ke arah yang merupakan salah satu bukti bahwa sebelum hadirnya teknologi kondusif. sipil yang dibawa oleh bangsa barat, bangsa Indonesia telah Dalam kehidupan politik, kearifan lokal dan keunggulan memiliki teknologi lokal (etnotechnology) tersendiri. Teknologi lokal yang diabaikan telah menuai dampak negatif yang lokal tersebut terhenti perkembangan dan penggunaannya mengancam kebersamaan dan kerukunan anggota karena digantikan oleh teknologi yang dibawa oleh bangsa masyarakat bangsa. Fakta yang perlu disikapi dengan tepat pendatang. Kejadian ini dalam penguasaan teknologi sipil telah dan bijak adalah dampak penerapan demokrasi dalam mengubah peran Indonesia dari pemilik menjadi peminjam. pemilihan umum langsung. Dampak yang lebih memprihatinkan adalah ketergantungan Sebagian masyarakat bangsa dari generasi tua hingga Indonesia dalam beberapa teknologi pada bangsa lain. generasi muda terlena dengan keunggulan yang berasal dari Sebagai mana diindikasikan oleh bukti-bukti sejarah candi luar bahkan sampai ada kecenderungan merendahkan dan tersebut dibangun dalam waktu 180 tahun pada masa meninggalkan kearifan dan keunggulan lokal. Padahal, banyak kekuasaan dinasti Syailendra. Selama waktu itu beberapa raja kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia 188 189 189
e. f. telah silih berganti namun proyek pembangunan candi Borobudur tetap berlangsung secara berkelanjutan hingga selesai. Artinya candi Borobudur juga merupakan monumen keunggulan lokal bangsa Indonesia dalam ilmu manajemen proyek. Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Lokal Bangsa Indonesia Setiap konsep dalam disiplin ilmu pengetahuan mempunyai faktor internal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Begitu juga keunggulan lokal suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Faktor internal yang berpengaruh terhadap keunggulan lokal bangsa Indonesia meliputi: Situasi dan kondisi geografis daerah setempat, Tokoh masyarakat dan warga setempat, Instansi pemerintah dan komunitas non- pemerintah setempat beserta pengurusnya, dan karya-karya lokal warga setempat. Faktor eksternal berpengaruh terhadap keunggulan lokal bangsa Indonesia adalah faktor-faktor asing yang berasal dari luar negeri dan atau bangsa lain. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan lokal daerah dan nasional meliputi: lingkungan alam, pendatang atau wisatawan, bahasa, informasi, tayangan hiburan, berita internasional, trend pakaian dan makanan, gaya hidup dan pergaulan, tata krama serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh tersebut dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif secara sinergis justru memperkuat keunggulan lokal. Sebaliknya dampak negatif akan secara kontra produktif memperlemah dan merusak keunggulan lokal. Sinergitas Kearifan dan Keunggulan Lokal Kearifan lokal baik makro maupun mikro serta keunggulan lokal bangsa Indonesia secara sinergis telah mewarnai sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam segala 190 190 aspek kehidupannya. Nilai-nilai luhur tersebut masih tetap hidup dan diterapkan dalam sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, seni, sistem mata pencaharian hidup, sistem peralatan, sistem pengetahuan dan unsur religi. g. Kearifan dan Keunggulan Lokal Untuk Penguatan Jiwa Bela Negara Pembinaan Bela Negara adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan secara terprogram, terarah, dan terus menerus untuk menanamkan nilai-nilai dasar bela negara kepada seluruh warga negara, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara. h. Peran dan Fungsi Kearifan dan Keunggulan Lokal dalam Bela Negara Tujuan Utama bela negara berbasis kearifan dan keunggulan lokal adalah terbangunnya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kearifan dan keunggulan lokal untuk dimanfaatkan mengatasi AGHT. Untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI, pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut akan dihadapi AGHT. Salah satu strategi untuk mengatasi AGHT tersebut adalah dengan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi aspek-aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Kendala dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut datang dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional dibangun dengan menyelenggarakan bela negara yang diantaranya didukung oleh budaya nasional bersumber dari kearifan dan keunggulan 191
telah silih berganti namun proyek pembangunan candi aspek kehidupannya. Nilai-nilai luhur tersebut masih tetap hidup dan diterapkan dalam sistem kemasyarakatan, sistem Borobudur tetap berlangsung secara berkelanjutan hingga bahasa, seni, sistem mata pencaharian hidup, sistem selesai. Artinya candi Borobudur juga merupakan monumen peralatan, sistem pengetahuan dan unsur religi. keunggulan lokal bangsa Indonesia dalam ilmu manajemen proyek. g. Kearifan dan Keunggulan Lokal Untuk Penguatan Jiwa Bela Negara e. Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Lokal Bangsa Pembinaan Bela Negara adalah segala usaha, pekerjaan, Indonesia kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan secara terprogram, Setiap konsep dalam disiplin ilmu pengetahuan terarah, dan terus menerus untuk menanamkan nilai-nilai dasar mempunyai faktor internal yang berpengaruh terhadap tumbuh bela negara kepada seluruh warga negara, dalam rangka kembangnya. Begitu juga keunggulan lokal suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia dipengaruhi oleh kedua faktor menjamin kelangsungan hidup serta menjunjung tinggi harkat tersebut. Faktor internal yang berpengaruh terhadap dan martabat bangsa dan negara. keunggulan lokal bangsa Indonesia meliputi: Situasi dan h. Peran dan Fungsi Kearifan dan Keunggulan Lokal dalam kondisi geografis daerah setempat, Tokoh masyarakat dan Bela Negara warga setempat, Instansi pemerintah dan komunitas non- Tujuan Utama bela negara berbasis kearifan dan pemerintah setempat beserta pengurusnya, dan karya-karya keunggulan lokal adalah terbangunnya rasa bangga sebagai lokal warga setempat. bangsa Indonesia yang memiliki kearifan dan keunggulan lokal Faktor eksternal berpengaruh terhadap keunggulan lokal untuk dimanfaatkan mengatasi AGHT. Untuk mempertahankan bangsa Indonesia adalah faktor-faktor asing yang berasal dari eksistensi bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI, luar negeri dan atau bangsa lain. Adapun faktor eksternal yang pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam mempengaruhi keunggulan lokal daerah dan nasional meliputi: penyelenggaraan pembangunan tersebut akan dihadapi lingkungan alam, pendatang atau wisatawan, bahasa, AGHT. Salah satu strategi untuk mengatasi AGHT tersebut informasi, tayangan hiburan, berita internasional, trend pakaian adalah dengan meningkatkan ketahanan nasional. dan makanan, gaya hidup dan pergaulan, tata krama serta ilmu Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa pengetahuan dan teknologi. Indonesia yang meliputi aspek-aspek kehidupan nasional yang Pengaruh tersebut dapat berdampak positif maupun terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang negatif. Dampak positif secara sinergis justru memperkuat mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keunggulan lokal. Sebaliknya dampak negatif akan secara nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. kontra produktif memperlemah dan merusak keunggulan lokal. Kendala dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut datang dari dalam maupun dari luar. f. Sinergitas Kearifan dan Keunggulan Lokal Ketahanan nasional dibangun dengan Kearifan lokal baik makro maupun mikro serta menyelenggarakan bela negara yang diantaranya didukung keunggulan lokal bangsa Indonesia secara sinergis telah oleh budaya nasional bersumber dari kearifan dan keunggulan mewarnai sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam segala 190 191 191
lokal. Perilaku yang mengindikasikan tumbuh kembang dan kuatnya jiwa bela negara berbasis kearifan dan keunggulan lokal adalah: ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dan kebanggaan. 5. Membangun Semangat Bela Negara Berbasis Kesejahteraan Selama berabad-abad suku bangsa Indonesia hidup sejahtera dengan menikmati kekayaan negeri berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di nusantara. Komoditas tersebut tidak saja memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor seperti rempah- rempah, gula, nila, kayu gaharu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tumbuhan tanah negeri tercinta layak disebut sebagai Emas Hijau. Bangsa Indonesia juga harus bersyukur kepada Tuhan YME karena dianugerahi laut yang luas sebagai sumber kekayaan yang melimpah dan menjadikannya sebagai salah satu bangsa maritim terbesar di dunia. Di dalam lautan yang terbentang luas dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hidup berbagai jenis fauna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Tak pelak lagi, laut Nusantara yang memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Kekayaan laut ini dapat disebut emas biru karena merupakan keunggulan komparatif suku bangsa Indonesia. Selain air laut, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banyak sungai di hamparan tanah bumi pertiwi. Sejak masa kehidupan nenek moyang kita hingga sekarang sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan untuk mengairi sawah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa sungai dimanfaatkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Air atau PLTA. Selain itu, dikombinasi dengan keindahan alam di sekitarnya, sungai-sungai tersebut dan danau-danau telah dan prospektif dijadikan objek wisata untuk dinikmati pengunjung dari dalam negeri 192 192 dan manca negara, yang juga akan memberikan manfaat berupa kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Perjalanan sejarah kehidupan baik pada tataran nasional maupun internasional telah memberikan banyak bukti nyata yang terbantahkan betapa kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki telah mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedua faktor tersebut dikombinasikan dengan ketersediaan serta kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, merupakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, patut dan wajib bangsa Indonesia mensyukuri, memelihara, mempertahankan dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Bukti-bukti tersebut bahkan telah melahirkan kepercayaan dan keseganan bangsa lain kepada bangsa Indonesia di kancah pergaulan dunia. Namun tidak sedikit bangsa lain di dunia, dengan berbagai cara, tertarik melemahkan dua warisan nenek moyang tersebut untuk merebut dan menguasai kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi maju, berubah serta berkembang dengan cepat dan tidak terprediksi dengan membawa dampak positif dan negatif. Sebaliknya, tidak arif dalam mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai dan unsur-unsur baru, baik yang lahir dari dalam maupun datang dari luar, justru akan mendorong bangsa Indonesia meninggalkan kearifan lokalnya dan melupakan keunggulan lokal yang dimilikinya. Dalam konteks ini, perlu pula diwaspadai nilai-nilai dan produk-produk asing yang dengan sengaja disusupkan oleh bangsa lain yang ingin menghapuskan eksistensi bangsa Indonesia. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia tanah air yang sangat berharga tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh banyak seniman diekspresikan dalam lirik lagu. Bahkan Wage Rudolf Supratman, menempatkan istilah tanah airku pada bait pertama dan 193
lokal. Perilaku yang mengindikasikan tumbuh kembang dan dan manca negara, yang juga akan memberikan manfaat berupa kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. kuatnya jiwa bela negara berbasis kearifan dan keunggulan Perjalanan sejarah kehidupan baik pada tataran nasional lokal adalah: ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dan maupun internasional telah memberikan banyak bukti nyata yang kebanggaan. terbantahkan betapa kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki telah 5. Membangun Semangat Bela Negara Berbasis Kesejahteraan mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Selama berabad-abad suku bangsa Indonesia hidup sejahtera merdeka dan berdaulat. Kedua faktor tersebut dikombinasikan dengan menikmati kekayaan negeri berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan ketersediaan serta kualitas sumber daya alam dan sumber yang ada di nusantara. Komoditas tersebut tidak saja memenuhi daya manusia yang melimpah, merupakan keunggulan komparatif kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor seperti rempah- dan keunggulan kompetitif yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha rempah, gula, nila, kayu gaharu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Esa khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, patut dan wajib tumbuhan tanah negeri tercinta layak disebut sebagai Emas Hijau. bangsa Indonesia mensyukuri, memelihara, mempertahankan dan Bangsa Indonesia juga harus bersyukur kepada Tuhan YME memanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan sosial yang karena dianugerahi laut yang luas sebagai sumber kekayaan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. melimpah dan menjadikannya sebagai salah satu bangsa maritim Bukti-bukti tersebut bahkan telah melahirkan kepercayaan dan terbesar di dunia. Di dalam lautan yang terbentang luas dalam teritori keseganan bangsa lain kepada bangsa Indonesia di kancah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hidup berbagai jenis pergaulan dunia. Namun tidak sedikit bangsa lain di dunia, dengan fauna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. United Nations Development berbagai cara, tertarik melemahkan dua warisan nenek moyang Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai tersebut untuk merebut dan menguasai kekayaan alam yang dimiliki habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, berbagai aspek kehidupan dunia. Tak pelak lagi, laut Nusantara yang memberikan kontribusi manusia di muka bumi maju, berubah serta berkembang dengan besar bagi perikanan dunia. Kekayaan laut ini dapat disebut emas cepat dan tidak terprediksi dengan membawa dampak positif dan biru karena merupakan keunggulan komparatif suku bangsa negatif. Indonesia. Sebaliknya, tidak arif dalam mengadopsi dan mengadaptasi Selain air laut, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya nilai-nilai dan unsur-unsur baru, baik yang lahir dari dalam maupun banyak sungai di hamparan tanah bumi pertiwi. Sejak masa datang dari luar, justru akan mendorong bangsa Indonesia kehidupan nenek moyang kita hingga sekarang sungai-sungai meninggalkan kearifan lokalnya dan melupakan keunggulan lokal tersebut dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan untuk yang dimilikinya. Dalam konteks ini, perlu pula diwaspadai nilai-nilai mengairi sawah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa dan produk-produk asing yang dengan sengaja disusupkan oleh sungai dimanfaatkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Air atau bangsa lain yang ingin menghapuskan eksistensi bangsa Indonesia. PLTA. Selain itu, dikombinasi dengan keindahan alam di sekitarnya, Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia tanah air yang sungai-sungai tersebut dan danau-danau telah dan prospektif sangat berharga tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh banyak dijadikan objek wisata untuk dinikmati pengunjung dari dalam negeri seniman diekspresikan dalam lirik lagu. Bahkan Wage Rudolf Supratman, menempatkan istilah tanah airku pada bait pertama dan 192 193 193
di beberapa bait berikutnya pada stanza pertama lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lebih dari itu, dalam lirik lagu Indonesia Raya ketiga stanza, kita bangsa Indonesia memuji kesuburan dan kekayaan tanah air sebagai pusaka. Oleh karena itu perlu dihayati bahwa: a. Nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila, bangsa Indonesia harus memandang kekayaan yang melimpah berupa emas hijau, emas biru serta kekayaan alam lainnya yang merupakan keunggulan komparatif, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang khusus diberikan kepada kita. b. Kekayaan tanah air itu merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita, oleh sebab itu harus dijaga dan dikelola secara bijaksana dengan menerapkan kearifan lokal agar dapat diwariskan kepada anak cucu generasi penerus kita. c. Bab XIV Pasal 33 ayat 3) dari UUD 1945 mengamanatkan agar semua kekayaan yang terkandung di bumi nusantara harus dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. d. Kemakmuran rakyat Indonesia merupakan tujuan didirikannya NKRI sebagaimana diamanahkan dalam sila ke lima dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berkeadilan sebagai penghayatan sila kedua dari Pancasila. e. Rakyat yang sejahtera dan makmur memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat atas negaranya. Artinya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu bentuk bela negara. Oleh sebab itu, kita harus menjadi pandu ibu pertiwi yang menjaga kedaulatan dan kekayaan tanah air. 194 194 IV. PENUTUP Bela negara merupakan salah satu amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selalu berhadapan dengan berbagai bentuk AGHT yang memerlukan antisipasi sepanjang masa. Era globalisasi dengan teknologi yang semakin canggih dengan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan upaya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi sehingga tercipta tingkat Ketahanan Nasional yang semakin kuat, kokoh dan handal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman secara sistematis dan komprehensif tentang berbagai konsep, piranti, dan prinsip- prinsip dasar keberadaan NKRI sebagaimana telah di susun dalam pokok bahasan I s/d V yang saling berkelindan satu sama lain. Kesatu, konsepsi umum tentang nilai-nilai dasar bela negara yang ditujukan untuk menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dari atas berkembangnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur yang diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing dan di lingkungan publik. Kedua, konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang meliputi; Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai seperangkat konsepsi dan nilai fundamental yang berlaku bagi bangsa Indonesia perlu dipahami dengan seksama, baik secara konseptual, filosofis, maupun yuridis sehingga tidak hanya hidup dan berkembang pada level pengetahuan, tetapi juga mampu menjelma dan diaktualisasikan dalam lingkungan kehidupan keseharian. Ketiga, konsepsi kebangsaan yang terdiri atas pemahaman tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional merupakan tiga hal penting yang harus diketahui, dipahami, dan 195
di beberapa bait berikutnya pada stanza pertama lagu kebangsaan IV. PENUTUP Bela negara merupakan salah satu amanat konstitusi yang tercantum kita, Indonesia Raya. Lebih dari itu, dalam lirik lagu Indonesia Raya dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara ketiga stanza, kita bangsa Indonesia memuji kesuburan dan yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan kekayaan tanah air sebagai pusaka. Oleh karena itu perlu dihayati Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa bahwa: melalui pembangunan nasional. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah a. Nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila, menunjukkan bahwa upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa bangsa Indonesia harus memandang kekayaan yang melimpah Indonesia selalu berhadapan dengan berbagai bentuk AGHT yang memerlukan berupa emas hijau, emas biru serta kekayaan alam lainnya yang antisipasi sepanjang masa. Era globalisasi dengan teknologi yang semakin merupakan keunggulan komparatif, merupakan anugerah canggih dengan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis Tuhan Yang Maha Esa yang khusus diberikan kepada kita. memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan upaya b. Kekayaan tanah air itu merupakan warisan turun temurun dari pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran bela negara yang nenek moyang kita, oleh sebab itu harus dijaga dan dikelola tinggi sehingga tercipta tingkat Ketahanan Nasional yang semakin kuat, kokoh secara bijaksana dengan menerapkan kearifan lokal agar dapat dan handal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman secara diwariskan kepada anak cucu generasi penerus kita. sistematis dan komprehensif tentang berbagai konsep, piranti, dan prinsip- c. Bab XIV Pasal 33 ayat 3) dari UUD 1945 mengamanatkan agar prinsip dasar keberadaan NKRI sebagaimana telah di susun dalam pokok semua kekayaan yang terkandung di bumi nusantara harus bahasan I s/d V yang saling berkelindan satu sama lain. dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besar Kesatu, konsepsi umum tentang nilai-nilai dasar bela negara yang kemakmuran rakyat Indonesia. ditujukan untuk menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dari atas d. Kemakmuran rakyat Indonesia merupakan tujuan didirikannya berkembangnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, NKRI sebagaimana diamanahkan dalam sila ke lima dari kesetiaan kepada Pancasila, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu kesejahteraan sosial serta kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berkeadilan sebagai yang berdaulat, adil dan makmur yang diharapkan dapat diaktualisasikan dalam penghayatan sila kedua dari Pancasila. kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing dan di lingkungan publik. e. Rakyat yang sejahtera dan makmur memiliki kebanggaan Kedua, konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang meliputi; sebagai bangsa yang berdaulat atas negaranya. Artinya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika sebagai seperangkat konsepsi dan nilai fundamental yang merupakan salah satu bentuk bela negara. Oleh sebab itu, kita berlaku bagi bangsa Indonesia perlu dipahami dengan seksama, baik secara harus menjadi pandu ibu pertiwi yang menjaga kedaulatan dan konseptual, filosofis, maupun yuridis sehingga tidak hanya hidup dan kekayaan tanah air. berkembang pada level pengetahuan, tetapi juga mampu menjelma dan diaktualisasikan dalam lingkungan kehidupan keseharian. Ketiga, konsepsi kebangsaan yang terdiri atas pemahaman tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional merupakan tiga hal penting yang harus diketahui, dipahami, dan 194 195 195
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lain daripada itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif turut menentukan eksistensi bangsa Indonesia dalam pergulatan politik internasional, sehingga bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, untuk mendukung upaya pencapaian tujuan nasional diperlukan integritas moral, etika, dan supremasi hukum dalam penegakan disiplin nasional, pengembangan kepemimpinan nasional, dan penguatan sistem politik nasional. Pembangunan nasional sulit terwujud manakala elemen masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak bersikap dan berperilaku disiplin. Oleh karena itu, diperlukan karakteristik kepemimpinan bela negara yang mampu menjadi teladan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar leadership by example. Sementara dalam konteks penguatan sistem politik demokratis, integritas moral, etika, dan supremasi hukum tercermin dari pejabat publik yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat. Kelima, konsepsi kearifan dan keunggulan lokal memberikan banyak bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa betapa kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki telah mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedua faktor tersebut dikombinasikan dengan ketersediaan serta kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, merupakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, patut dan wajib bangsa Indonesia mensyukuri, memelihara, mempertahankan dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Akhirnya, dengan kesadaran bela negara yang kuat dan diikuti dengan aksi nasional bela negara oleh setiap warga negara dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT, serta dalam upaya memperkokoh Ketahanan Nasional, baik dalam aspek demografi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi maupun aspek pertahanan keamanan akan mampu menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Pemahaman perkembangan zaman dengan perubahan yang sangat dinamis memerlukan kemampuan bangsa Indonesia terutama generasi muda 196 196 sebagai generasi penerus dalam menganalisis bentuk-bentuk ancaman, baik bentuk nirmiliter maupun militer berikut ancaman faktual dan ancaman potensial secara kritis dan cermat dan melihat jauh ke depan agar aksi bela negara berhasil guna secara optimal. Karena lingkup bela negara yang sangat luas, maka keberhasilan dari aksi bela negara sebagai suatu gerakan nasional sangat tergantung kepada peran semua pihak untuk ikut serta sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing untuk berbuat yang terbaik di lingkungannya dan area publik dalam rangka upaya bela negara. 197
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan sebagai generasi penerus dalam menganalisis bentuk-bentuk ancaman, baik bentuk nirmiliter maupun militer berikut ancaman faktual dan ancaman potensial bernegara. Lain daripada itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif turut secara kritis dan cermat dan melihat jauh ke depan agar aksi bela negara menentukan eksistensi bangsa Indonesia dalam pergulatan politik internasional, berhasil guna secara optimal. Karena lingkup bela negara yang sangat luas, sehingga bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan maka keberhasilan dari aksi bela negara sebagai suatu gerakan nasional sangat berdaulat mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. tergantung kepada peran semua pihak untuk ikut serta sesuai dengan profesi Keempat, untuk mendukung upaya pencapaian tujuan nasional diperlukan dan kemampuan masing-masing untuk berbuat yang terbaik di lingkungannya integritas moral, etika, dan supremasi hukum dalam penegakan disiplin dan area publik dalam rangka upaya bela negara. nasional, pengembangan kepemimpinan nasional, dan penguatan sistem politik nasional. Pembangunan nasional sulit terwujud manakala elemen masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak bersikap dan berperilaku disiplin. Oleh karena itu, diperlukan karakteristik kepemimpinan bela negara yang mampu menjadi teladan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar leadership by example. Sementara dalam konteks penguatan sistem politik demokratis, integritas moral, etika, dan supremasi hukum tercermin dari pejabat publik yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat. Kelima, konsepsi kearifan dan keunggulan lokal memberikan banyak bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa betapa kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki telah mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedua faktor tersebut dikombinasikan dengan ketersediaan serta kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, merupakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, patut dan wajib bangsa Indonesia mensyukuri, memelihara, mempertahankan dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Akhirnya, dengan kesadaran bela negara yang kuat dan diikuti dengan aksi nasional bela negara oleh setiap warga negara dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT, serta dalam upaya memperkokoh Ketahanan Nasional, baik dalam aspek demografi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi maupun aspek pertahanan keamanan akan mampu menjamin kelangsungan hidup NKRI menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Pemahaman perkembangan zaman dengan perubahan yang sangat dinamis memerlukan kemampuan bangsa Indonesia terutama generasi muda 196 197 197
DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku dan Jurnal Abdulgani, R. (1974). Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia. Jakarta: Yayasan Idayu. Abidin, S.Z (2009). Reformasi Birokrasi untuk Perwujudan Pemerintahan yang Efektif. Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 12. Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum (Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003 ). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, Antariksa. (2009). Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan. Alfian, I. (1997). Nasionalisme dan Regionalisme di Wilayah Aceh, Jurnal Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM. Amal, I dan Armaidy, A (ed). (1996). Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta _________________ (ed), 1997; Keterbukaan Informasi, dan Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta _________________ (ed), 1998; Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press Ayatrohaedi (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius. Jakarta: Pustaka Jaya. Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Pelajar Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Pertanian. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia. Bahar, Saafroedin, 2001; Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Bakker, A. B. dan Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behaviour: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147-154. 198 198 Bakti Setiawan (2006). Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan. Bertens, K. Etika. 2007. PT. Gramedia Utama. Jakarta. Blum, Lawrence A. (2001). Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar- Ras. Yogyakarta: Tiara Wacana. Budiharta, Sugeng dan Solikin (Penyunting). 2010. Potensi dan Konservasi Buah- Buahan Lokal Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pasuruan. Buwono, Sri Sultan H. 2016. Artikel: Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu Membangkitkan Martabat Bangsa. Yogyakarta: Tidak diterbitkan. Buzan, Barry, 1991; New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), pp. 431-451 Cameron, Dan. 1992. Dalam Timple, A. Dale (editor), Memimpin Manusia. Diterjemahkan oleh Sopyan Cikmat. Jakarta: Elex Media Computindo. Darmodihardjo, dkk. (1981). Santiadji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional. Surabaya: Usaha Nasional Darmono, Bambang, Letjen, 2010; Konsep dan Sistem Keamanan Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional, XV, April Dewan Ketahanan Nasional, 2018; Sinergitas Antar Lembaga Merupakan Solusi Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional (Materi Paparan Sesjen Dewan Ketahanan Nasional di Kemendagri), Jakarta Daryanto. (2017). Pendidikan Orang Dewasa (POD). Yogyakarta: Gava Media. DHN 1945. (1991). Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai 45. Jakarta: DHN Angkatan 45. Dzulfikriddin, M. (2010). Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia. Bandung : Mizan Ernest Gellner, 1997; Nationalism, Weidenfeld dan Nicholson. Evans, R., 2006; Conflict MediationSkills, Johanesburg. Fajarini, Ulfah. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Sosio Didaktika Vol. 1 Nomor 2 Desember 2014. Firmanzah. 2010. Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2019. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 199
Bakti Setiawan (2006). Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan. DAFTAR PUSTAKA Bertens, K. Etika. 2007. PT. Gramedia Utama. Jakarta. Sumber Buku dan Jurnal Blum, Lawrence A. (2001). Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar- Abdulgani, R. (1974). Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia. Ras. Yogyakarta: Tiara Wacana. Jakarta: Yayasan Idayu. Budiharta, Sugeng dan Solikin (Penyunting). 2010. Potensi dan Konservasi Buah- Abidin, S.Z (2009). Reformasi Birokrasi untuk Perwujudan Pemerintahan yang Efektif. Buahan Lokal Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan, Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pasuruan. Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum Buwono, Sri Sultan H. 2016. Artikel: Kepemimpinan Nasional yang Kuat yang Mampu (Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI, Membangkitkan Martabat Bangsa. Yogyakarta: Tidak diterbitkan. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Buzan, Barry, 1991; New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003 ). Jakarta: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 Centre for Strategic and International Studies, (Jul., 1991), pp. 431-451 Antariksa. (2009). Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan. Cameron, Dan. 1992. Dalam Timple, A. Dale (editor), Memimpin Manusia. Alfian, I. (1997). Nasionalisme dan Regionalisme di Wilayah Aceh, Jurnal Ketahanan Diterjemahkan oleh Sopyan Cikmat. Jakarta: Elex Media Computindo. Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM. Darmodihardjo, dkk. (1981). Santiadji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Amal, I dan Armaidy, A (ed). (1996). Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan dan Yuridis Konstitusional. Surabaya: Usaha Nasional Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Darmono, Bambang, Letjen, 2010; Konsep dan Sistem Keamanan Nasional, Jurnal _________________ (ed), 1997; Keterbukaan Informasi, dan Ketahanan Nasional, Ketahanan Nasional, XV, April Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Dewan Ketahanan Nasional, 2018; Sinergitas Antar Lembaga Merupakan Solusi Bagi _________________ (ed), 1998; Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Peningkatan Ketahanan Nasional (Materi Paparan Sesjen Dewan Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Nasional di Kemendagri), Jakarta Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Daryanto. (2017). Pendidikan Orang Dewasa (POD). Yogyakarta: Gava Media. Konstitusi Press DHN 1945. (1991). Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai 45. Ayatrohaedi (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius. Jakarta: Jakarta: DHN Angkatan 45. Pustaka Jaya. Dzulfikriddin, M. (2010). Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia. Bandung Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Pelajar : Mizan Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Pertanian. Badan Pusat Statistik, Jakarta, Ernest Gellner, 1997; Nationalism, Weidenfeld dan Nicholson. Indonesia. Evans, R., 2006; Conflict MediationSkills, Johanesburg. Bahar, Saafroedin, 2001; Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Fajarini, Ulfah. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Bidang Sosial Politik, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Sosio Didaktika Vol. 1 Nomor 2 Desember 2014. Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Firmanzah. 2010. Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Bakker, A. B. dan Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behaviour: Engaged Pembelajaran Politik Pemilu 2019. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147-154. 198 199 199
Francis Wahono (2005). Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta Gunggung Seno Aji, 2003. Francis Wahono. (2005). Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati. Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas Gintings, Abdorrakhman. 1995. An Historical and Contemporary Study of Technical and Vocational Education Development in Indonesia: 1945-1992 (Unpublished Ph.D. Thesis), Northern Territory University, Darwin, Australia. Gulikers, J., Bastiaens, T., dan Kirschner, P. (2004). A Five-Dimensional Framework for Authentic Assessment. Retrieved November 27, 2017, from Jstor Website: Hatta, Mohammad, 1953, Indonesia's Foreign Policy, Essay by Mohammad Hatta, Foreign Affairs April 1953 issue. ________, 1948, Mendajung antara Dua Karang (Keterangan Pemerintah diutjapkan oleh Drs. Mohammad Hatta dimuka Sidang Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (B.P.K.N.P) Di Djokja pada tahun 1948). Hermawan, Iwan. Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 9 No.2, Desember 2015: 153-178. Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard and Dewey F. Johnson. 1996. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New Jersey: Prentice Hall International Hirotsune, Kimura, 1999; Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta. H.J. Daeng (2000). Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Itiyono, P.S. 2016. Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011. Jurnal Lex Privatum, 4(3). Jacob, T, 1997; Ketahanan Nasional dan Panetika, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. _______, 1999; Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. 200 200 Jatna Supriatna (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Jatna Supriatna (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Kahin, GMT. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Kalla, M.J. 2009. Kemerdekaan dan Kemandirian Bangsa. Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 13. Kantaprawira, R. 1983. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Penerbit Sinar Baru. Kartasasmita, Ginandjar., Dkk. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jilid I - IV. Cetakan Kelima. Jakarta: Tira Pustaka. Kementerian Pertahanan, 2008, Buku Putih Pertahanan. Kennedy, Paul, 1993, Preparing for the Twenty-first Century, Fontana Press. Kenichi Ohmae, The End of the Nation States _________, 2005, The Next Global Stage, Warton School Publishing. Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. Koentjaraningrat. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi. Cetakan ke-6. Jakarta: Aksara Baru. Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Cetakan ke-11. Jakarta: Gramedia. Koento Wibisono, S et al. ed., 1995, Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi, Kunandar. (2007). Guru Profesional. Jakarta: Persada. Kusnardi dan Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Kelima). Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI dan CV Sinar Bakti Kusnardi, M dan Saragih, BR. (2000). Ilmu Negara. Jakarta : Gaya Media Pratama Kusuma, R.M. A.B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Latif, Y. (2012). Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama Lemhannas. (2016) Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 201
Francis Wahono (2005). Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati, Jatna Supriatna (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta Gunggung Seno Aji, Jatna Supriatna (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor 2003. Indonesia Francis Wahono. (2005). Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas Kahin, GMT. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Gintings, Abdorrakhman. 1995. An Historical and Contemporary Study of Technical Harapan and Vocational Education Development in Indonesia: 1945-1992 (Unpublished Kalla, M.J. 2009. Kemerdekaan dan Kemandirian Bangsa. Jurnal Sekretariat Negara Ph.D. Thesis), Northern Territory University, Darwin, Australia. RI, No. 13. Gulikers, J., Bastiaens, T., dan Kirschner, P. (2004). A Five-Dimensional Framework Kantaprawira, R. 1983. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: for Authentic Assessment. Retrieved November 27, 2017, from Jstor Website: Penerbit Sinar Baru. Kartasasmita, Ginandjar., Dkk. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jilid I - IV. Hatta, Mohammad, 1953, Indonesia's Foreign Policy, Essay by Mohammad Hatta, Cetakan Kelima. Jakarta: Tira Pustaka. Foreign Affairs April 1953 issue. Kementerian Pertahanan, 2008, Buku Putih Pertahanan. ________, 1948, Mendajung antara Dua Karang (Keterangan Pemerintah diutjapkan Kennedy, Paul, 1993, Preparing for the Twenty-first Century, Fontana Press. oleh Drs. Mohammad Hatta dimuka Sidang Badan Pekerdja Komite Nasional Kenichi Ohmae, The End of the Nation States Pusat (B.P.K.N.P) Di Djokja pada tahun 1948). _________, 2005, The Next Global Stage, Warton School Publishing. Hermawan, Iwan. Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN Periode Pra dan Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. Pasca Krisis Ekonomi Global. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 9 No.2, Koentjaraningrat. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi. Cetakan ke-6. Jakarta: Aksara Desember 2015: 153-178. Baru. Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard and Dewey F. Johnson. 1996. Management of Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Cetakan ke-11. Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New Jersey: Prentice Hall Jakarta: Gramedia. International Koento Wibisono, S et al. ed., 1995, Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi, Hirotsune, Kimura, 1999; Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional, Jurnal Kunandar. (2007). Guru Profesional. Jakarta: Persada. Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Kusnardi dan Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Yogyakarta. Kelima). Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI dan CV Sinar Bakti H.J. Daeng (2000). Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Kusnardi, M dan Saragih, BR. (2000). Ilmu Negara. Jakarta : Gaya Media Pratama Pelajar. Kusuma, R.M. A.B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Itiyono, P.S. 2016. Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pusat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011. Jurnal Lex Privatum, 4(3). Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jacob, T, 1997; Ketahanan Nasional dan Panetika, Jurnal Ketahanan Nasional, Latif, Y. (2012). Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama _______, 1999; Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Lemhannas. (2016) Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, Jakarta: Lembaga Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Yogyakarta. 200 201 201
Lemhannas. (1981). Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. __________. 1997. Disiplin Nasional. Jakarta: Balai Pustaka-LEMHANNAS. __________. 1997. Ketahanan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka-LEMHANNAS. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005, Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, PT. Cipta Prima Budaya. Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor 1, Februari 2015, hlm.31-37 Machan, T.R. 1989. Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mansur, H., Winataputra, U.S, Kaelan, dkk, 2007, Materi Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan (SUSCADOSWAR), Dit Ketenagaan, Ditjen Dikti. Mardjono, 2004; Mempertahankan NKRI melalui Budaya, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Mas'oed, M. dan MacAndrews, C. 1986. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. M. Baiquni dan Susilo Wardani (2002). Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan. Penerbit: Transmedia Global Wacana. Yogyakarta Muchtar, S.A. 2012. Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. Muladi. (2006). Relevansi Doktrin Ketahahan Nasional terhadap Doktrin Kekuatan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI. Mungmachon, Roikhwanput. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 2 No. 13. Nababan. (1995). Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995 Nadjib, E.A. 1991. Politik dalam Kebudayaan. Dalam Ridjal, F. dan Karim, M.R, Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan, 65-70. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono (2008). Kearifan Lingkugan, Dalam Perspektif Budaya Jawa, Yayasan Obor Indonesia. 202 202 Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono. (2008). Kearifan Lingkungan, Dalam Perspektif Budaya Jawa. Yayasan Obor Indonesia Nasution, A.H, 1977; Sishankamrata/ Ketahanan Nasional, Jakarta, Mimeo, Jakarta. -------------------, 1973; Suatu Pemikiran Kembali Dalam Meneruskan Perjuangan Orde Baru, Bandung, Masa Baru. --------------------,1989; Taktik Dan Strategi Peperangan Klasik dan Modern di Nusantara, Persidangan Antar Bangsa Tamadun Melayu ke II, Kuala Lumpur. Newell, Waller R., tanpa tahun, The Soul of A Leader: Character, Conviction, and Ten Lessons in Political Greatness, HarperCollins e-books. Newstrom, John W. and Keith Davis. 1993. Organization Behavior at Work. New York: Mc Graw Hill Book Co. Newton, P., dan Bristoll, H. (2014, Januari 19). SWOT Analysis. Retrieved Desember 27, 2017, from Website Free Management Books: Oesman, O dan Alfian (Eds). (1991). Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : BP-7 Pusat Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Havard Business Review. Pujiharto. Kajian Potensi Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. Agritech, Vol. XIII No. 2 Desember 2011: 154-175. Pursika, I N. (2009). Harmoni Antara Pluralisme dan Monisme (Suatu Kajian Tentang Realitas dan Tujuan Masyarakat Indonesia. Jurnal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pendidikan Ganesha. Pursika, I N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15 - 20 Purwanegara, Dani, 2004; Genesis Ide Ketahanan Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta Rahimsyah (2006). Siti Jenar: Cikal Bakal Faham Kejawen.Surabaya: Pustaka Agung Rahmadi, Haryo, 2016; Daya Saing dan Asesmen Strategis (Materi Pendidikan Kewarganegaraan), International University Liaison Indonesia (IULI), Serpong 203
Lemhannas. (1981). Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Jakarta: Lembaga Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono. (2008). Kearifan Lingkungan, Dalam Perspektif Budaya Jawa. Yayasan Obor Indonesia Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Nasution, A.H, 1977; Sishankamrata/ Ketahanan Nasional, Jakarta, Mimeo, Jakarta. __________. 1997. Disiplin Nasional. Jakarta: Balai Pustaka-LEMHANNAS. -------------------, 1973; Suatu Pemikiran Kembali Dalam Meneruskan Perjuangan Orde __________. 1997. Ketahanan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka-LEMHANNAS. Baru, Bandung, Masa Baru. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005, Pedoman --------------------,1989; Taktik Dan Strategi Peperangan Klasik dan Modern di Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, PT. Cipta Prima Nusantara, Persidangan Antar Bangsa Tamadun Melayu ke II, Kuala Lumpur. Budaya. Newell, Waller R., tanpa tahun, The Soul of A Leader: Character, Conviction, and Ten Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Lessons in Political Greatness, HarperCollins e-books. Kehidupan SARA. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor Newstrom, John W. and Keith Davis. 1993. Organization Behavior at Work. New York: 1, Februari 2015, hlm.31-37 Mc Graw Hill Book Co. Machan, T.R. 1989. Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Newton, P., dan Bristoll, H. (2014, Januari 19). SWOT Analysis. Retrieved Desember Bebas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 27, 2017, from Website Free Management Books: Mansur, H., Winataputra, U.S, Kaelan, dkk, 2007, Materi Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan (SUSCADOSWAR), Dit Ketenagaan, Ditjen Dikti. Oesman, O dan Alfian (Eds). (1991). Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Mardjono, 2004; Mempertahankan NKRI melalui Budaya, Jurnal Ketahanan Nasional, Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : BP-7 Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Pusat Mas'oed, M. dan MacAndrews, C. 1986. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Havard Business Gadjah Mada University Press. Review. M. Baiquni dan Susilo Wardani (2002). Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan. Pujiharto. Kajian Potensi Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi di Penerbit: Transmedia Global Wacana. Yogyakarta Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. Agritech, Vol. XIII No. 2 Muchtar, S.A. 2012. Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung: Gelar Desember 2011: 154-175. Pustaka Mandiri. Pursika, I N. (2009). Harmoni Antara Pluralisme dan Monisme (Suatu Kajian Tentang Muladi. (2006). Relevansi Doktrin Ketahahan Nasional terhadap Doktrin Kekuatan Realitas dan Tujuan Masyarakat Indonesia. Jurnal Ikatan Keluarga Alumni Nasional. Jakarta: Lemhannas RI. Universitas Pendidikan Ganesha. Mungmachon, Roikhwanput. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Pursika, I N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Treasure. International Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 2 No. 13. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15 - 20 Nababan. (1995). Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia. Purwanegara, Dani, 2004; Genesis Ide Ketahanan Nasional, Jurnal Ketahanan Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta Lingkungan. Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995 Rahimsyah (2006). Siti Jenar: Cikal Bakal Faham Kejawen.Surabaya: Pustaka Agung Nadjib, E.A. 1991. Politik dalam Kebudayaan. Dalam Ridjal, F. dan Karim, M.R, Rahmadi, Haryo, 2016; Daya Saing dan Asesmen Strategis (Materi Pendidikan Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan, 65-70. Yogyakarta: Tiara Kewarganegaraan), International University Liaison Indonesia (IULI), Serpong Wacana Yogya. Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono (2008). Kearifan Lingkugan, Dalam Perspektif Budaya Jawa, Yayasan Obor Indonesia. 202 203 203
---------------------, 2016; Sinergi Pembinaan Ketahanan Nasional Menyambut Momentum Kesadaran Pemuda akan Ketahanan Nasional, MAJALAH CATRA, EDISI VII - OKTOBER 2016, Setjen Wantannas Rangkuti, P. (2016). Membangun Kesadaran Bela Negara (Edisi ke-2). Bogor: IPB Presss. Ricklefs, M. (1989). Sejarah Indonesia Modern, (Terjemahan Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ridwan, Nurma Ali. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Dalam: Jurnal Ibda' Vol. 5 Nomor 1 Januari - Juni 2007, Hal. 27-38. Rinaldy, Eddie. (2000). Kamus Istilah Perdagangan Internasional. Raja Grafindo Persada Riyanto, A. (2006). Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo Riyanto, J., 2017; Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara, Jakarta: Wita Nomor 7/51 Rodee, dkk. 2014. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sanit, A. 2010. Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan Peta Kekuatan dan Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Santoso, Budi, S.S, 2002; Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta. ---------------------------, 2003; Prospek Pemanfaatan Model Fisika untuk memecahkan Masalah Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Ketahanan Nasional Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta. Sartini (2004) "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati. Jurnal Filsafat UGM, Jilid 37, Nomor 2. Saptomo, A. 2014. Budaya Hukum dan Kearifan Lokal. Jakarta: FH UP Press. Sayidiman, S. (2015). Membangun Kembali Api Pancasila. Kompas. Sekretariat Jenderal MPR RI. (2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Setyani, TI. (2009). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa. Makalah disajikan pada Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia pada tanggal 204 204 8-9 Agustus 2009 di Yogyakarta Simamora, Henry. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke-2. Yogyakarta: STIE YKPN Press. Siswanto, Bedjo. 1989. Manajemen Tenaga Kerja. Bandung: Sinar Baru. Soedigdo, Doddy., dkk. (2014). Elemen-Elemen Pendorong Kearifan Lokal Pada Arsitektur Nusantara. Dalam: Jurnal Perspektif Arsitektur Vol. 9 Nomor 1 Juli 2014. Soekanto. Soejono. 1996. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Radjawali Press Somantri, M. N. (1989). Seminar Bela Negara di Kampus IKIP, Bumi Siliwangi, Bandung. Jakarta: Gadilara. Sills, David L., 1979, International Encyclopedia of the Social Sciences, Free Press, Michigan University, Michigan Stolz, P. G. (2003). Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Jakarta: PT. Grasindo. Sunardi, R M, 2004; Pembinaan Ketahanan Bangsa, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta. Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suradinata, Ermaya, 2001; Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Surono. 1981. Disiplin, Motivasi Semangat Kerja Karyawan. Klaten: Intan. Suryohadiprojo, Sayidiman, 2001; Integtrasi Bangsa, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Suseno, A. (1991). Simposium Nasional Bela Negara Tahun 1991, dan Berbagai Implikasinya, Penres No. 27. Jakarta: Gadilara. Suparlan, P. (2003). Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?. Jurnal Antropologi Indonesia Sutarno. (2008). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Terry, George R. 1977. Principles of Management. Illionis: Learning Systems Company. Tim FISIP UI. 1998. Mengubur Sistem Politik Orde Baru. Bandung: Mizan. 205
---------------------, 2016; Sinergi Pembinaan Ketahanan Nasional Menyambut 8-9 Agustus 2009 di Yogyakarta Simamora, Henry. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke-2. Yogyakarta: Momentum Kesadaran Pemuda akan Ketahanan Nasional, MAJALAH CATRA, STIE YKPN Press. EDISI VII - OKTOBER 2016, Setjen Wantannas Siswanto, Bedjo. 1989. Manajemen Tenaga Kerja. Bandung: Sinar Baru. Rangkuti, P. (2016). Membangun Kesadaran Bela Negara (Edisi ke-2). Bogor: IPB Soedigdo, Doddy., dkk. (2014). Elemen-Elemen Pendorong Kearifan Lokal Pada Presss. Arsitektur Nusantara. Dalam: Jurnal Perspektif Arsitektur Vol. 9 Nomor 1 Juli Ricklefs, M. (1989). Sejarah Indonesia Modern, (Terjemahan Dharmono 2014. Hardjowidjono). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Soekanto. Soejono. 1996. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Ridwan, Nurma Ali. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Dalam: Jurnal Ibda' Radjawali Press Vol. 5 Nomor 1 Januari - Juni 2007, Hal. 27-38. Somantri, M. N. (1989). Seminar Bela Negara di Kampus IKIP, Bumi Siliwangi, Rinaldy, Eddie. (2000). Kamus Istilah Perdagangan Internasional. Raja Grafindo Bandung. Jakarta: Gadilara. Persada Sills, David L., 1979, International Encyclopedia of the Social Sciences, Free Press, Riyanto, A. (2006). Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo Michigan University, Michigan Riyanto, J., 2017; Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara, Jakarta: Wita Nomor 7/51 Stolz, P. G. (2003). Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Rodee, dkk. 2014. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Jakarta: PT. Grasindo. Sanit, A. 2010. Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan Peta Kekuatan dan Sunardi, R M, 2004; Pembinaan Ketahanan Bangsa, PT Kuaternita Adidarma, Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta. Santoso, Budi, S.S, 2002; Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa dalam Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta: Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara, Jurnal Ketahanan Gramedia Pustaka Utama. Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta. Suradinata, Ermaya, 2001; Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Integrasi ---------------------------, 2003; Prospek Pemanfaatan Model Fisika untuk memecahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Masalah Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Ketahanan Nasional Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Surono. 1981. Disiplin, Motivasi Semangat Kerja Karyawan. Klaten: Intan. Ketahanan Nasional S.Ps -UGM, Yogyakarta. Suryohadiprojo, Sayidiman, 2001; Integtrasi Bangsa, Jurnal Ketahanan Nasional, Sartini (2004) "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Filsafati. Jurnal Filsafat UGM, Jilid 37, Nomor 2. Saptomo, A. 2014. Budaya Hukum dan Kearifan Lokal. Jakarta: FH UP Press. Suseno, A. (1991). Simposium Nasional Bela Negara Tahun 1991, dan Berbagai Sayidiman, S. (2015). Membangun Kembali Api Pancasila. Kompas. Implikasinya, Penres No. 27. Jakarta: Gadilara. Sekretariat Jenderal MPR RI. (2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Suparlan, P. (2003). Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?. Jurnal Antropologi Indonesia Bernegara. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan Sutarno. (2008). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Terry, George R. 1977. Principles of Management. Illionis: Learning Systems PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Setyani, TI. (2009). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa. Company. Tim FISIP UI. 1998. Mengubur Sistem Politik Orde Baru. Bandung: Mizan. Makalah disajikan pada Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia pada tanggal 204 205 205
Tim Penyusun Depdiknas. (2008). Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Tutik, TT. (2006). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser. Wahyono, P. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia Wahyono, P. (1989). Pembangunan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.Co Wahyono, SK, 1996; Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta. Widodo, Joko. 2014. Revolusi Mental. Kompas. 10 Mei 2014. Winarno, B. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.Yogyakarta: MedPress. Wiyoso dan Prawoto. 2013. Manifestasi Pancasila dalam Pasang Surut Stabilitas dan Partisipasi Politik di Indonesia. Bandung: Fokusmedia. Yayasan Cipta Loka Caraka, 1983, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila. Zulkarnain, 2017, Rangkuman Paparan Kewaspadaan Nasional (Padnas). Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 206 206 UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1962, tentang Pemanggilan dan pengerahan Warga Negara dalam Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi UU. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 6 tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1963 no. 66) menjadi UU. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa TAP MPR RI No. II/MPR RI/1998 tentang GBHN TAP MPR RI No. XVIII/MPR RI/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa Peraturan Pemerintah (PP) No. 244 Tahun 1961 tentang Pengerjaan dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia. PP No.38 tahun 2007 sebagai payung hukum yang sangat strategis bagi pemerintah pusat sampai dengan daerah dalam melakukan kewajiban untuk waspada terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara. Keppres No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kepres No.29 Tahun 1998 tentang pembentukan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Keppres No. 38 Tahun 2000 tentang pembubaran Bakorstanas Keppres No.126 Tahun 2001 tentang Penetapan Tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres No. 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri. Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 207
Tim Penyusun Depdiknas. (2008). Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Jakarta: UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1962, tentang Pemanggilan dan pengerahan Warga Departemen Pendidikan Nasional. Negara dalam Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Tutik, TT. (2006). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi UU. Publiser. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 6 tahun 1963 tentang Wahyono, P. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1963 no. 66) menjadi UU. Indonesia UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Wahyono, P. (1989). Pembangunan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.Co UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Wahyono, SK, 1996; Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Yogyakarta. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI Widodo, Joko. 2014. Revolusi Mental. Kompas. 10 Mei 2014. TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Winarno, B. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.Yogyakarta: MedPress. TAP MPR RI No. XXIV/MPR RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa Wiyoso dan Prawoto. 2013. Manifestasi Pancasila dalam Pasang Surut Stabilitas dan TAP MPR RI No. II/MPR RI/1998 tentang GBHN Partisipasi Politik di Indonesia. Bandung: Fokusmedia. TAP MPR RI No. XVIII/MPR RI/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No. XXIV/MPR Yayasan Cipta Loka Caraka, 1983, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan RI/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa Pancasila. Peraturan Pemerintah (PP) No. 244 Tahun 1961 tentang Pengerjaan dan Zulkarnain, 2017, Rangkuman Paparan Kewaspadaan Nasional (Padnas). Jakarta. Penggunaan Tenaga Ahli Asing dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey dalam Rangka Eksplorasi Sumber-Sumber Kekayaan Alam Indonesia. Peraturan Perundang-undangan PP No.38 tahun 2007 sebagai payung hukum yang sangat strategis bagi pemerintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pusat sampai dengan daerah dalam melakukan kewajiban untuk waspada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Keppres No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kepres No.29 Tahun 1998 tentang pembentukan Badan Koordinasi Bantuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) undangan Keppres No. 38 Tahun 2000 tentang pembubaran Bakorstanas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Keppres No.126 Tahun 2001 tentang Penetapan Tanggal 13 Desember sebagai Hari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara. Nusantara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Undang-Undang Nomor 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia Undang- No. 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Koordinator Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri. Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Indonesia Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 206 207 207
Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Permenkopolhukam No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkopolhukam. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 40 Tahun 2001 tentang Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa yang menjadikan kemendagri harus merumuskan konsepsi implementasi Padnas yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran ketahanan bangsa sebagai dasar sosialisasi kewaspadaan nasional yang bermuara kepada kesatuan bangsa Surat Pang TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Departemen Dalam Negeri. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan UU No. 4 /PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia Dokumen Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dokumen Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 WEBSITE Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2005). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Retrieved November 27, 2017, from Website Bappenas: files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025. PT. Kompas Cyber Media. (2017, Juni 08). Serangan Cyber Makin Kencang, Indonesia Sudah Siap? (Deliusno, Editor) Retrieved November 27, 2017, from Website /06/08/10050037/ 208 208 Ridwan NA. (2007). Keilmuan Kearifan Lokal. Dalam: Jurnal Studi Islam dan Budaya. [Internet]. [dikutip 11 November 2011]; 5(1): 27-38. Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Dalam: Jurnal Filsafat. [Internet]. [dikutip 11 November 2011]; 37(2): 111-120. Dapat diunduh dari: Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan penerapan MIPA Jurusan Pedidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta 16 Mei 2009 [Internet]. [diunduh 09 November 2017]. Dapat diunduh dari: beberapa-kearifan-lokal/262381/2016/09/11 aliran-sungai.html menjaga-sungai/ 209
Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Ridwan NA. (2007). Keilmuan Kearifan Lokal. Dalam: Jurnal Studi Islam dan Budaya. [Internet]. [dikutip 11 November 2011]; 5(1): 27-38. Nasional (Tarpadnas) Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Dalam: Mental Jurnal Filsafat. [Internet]. [dikutip 11 November 2011]; 37(2): 111-120. Dapat Permenkopolhukam No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja diunduh dari: Kemenkopolhukam. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 40 Tahun 2001 tentang Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa yang menjadikan kemendagri harus Alam Dan Lingkungan. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Penelitian, merumuskan konsepsi implementasi Padnas yang pada gilirannya diharapkan Pendidikan dan penerapan MIPA Jurusan Pedidikan Biologi FMIPA Universitas mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negeri Yogyakarta 16 Mei 2009 [Internet]. [diunduh 09 November 2017]. Dapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 8933/2877/SE tanggal 16 diunduh dari: Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran ketahanan bangsa sebagai dasar sosialisasi kewaspadaan nasional yang bermuara kepada kesatuan bangsa beberapa-kearifan-lokal/262381/2016/09/11 Surat Pang TNI No. B/1305/14/23/SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Departemen Dalam Negeri. aliran-sungai.html Konvensi PBB tentang Hukum Laut, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. menjaga-sungai/ Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan UU No. 4 /PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia Dokumen Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dokumen Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 WEBSITE Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2005). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Retrieved November 27, 2017, from Website Bappenas: files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025. PT. Kompas Cyber Media. (2017, Juni 08). Serangan Cyber Makin Kencang, Indonesia Sudah Siap? (Deliusno, Editor) Retrieved November 27, 2017, from Website /06/08/10050037/ 208 209 209