Menimbang BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 432 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039 :a. bahwa berdasarkan ketentuan PARAF HIERARHKIS WAKIL BUPATI " SEKDA : 3 k ASISTEN I 8. ASISTEN II 4 " ASISTEN III 2 KEPALA BADAN KABID 2 Mengingat Ta DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, pemanfaatan sumberdaya pada kawasan lindung di bagian hulu DAS perlu dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, perkembangan pertanian, kawasan Kabupaten Bone Bolango kawasan peruntukan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata khususnya di pemanfaatan ruang agar terdapat pertimbangan dan kesesuaian Danau Perintis, perlu diantisipasi dengan pengendalian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung, bahwa untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus mempunyai ketentuan peraturan pemanfaatan ruang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2039, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 1974 tentang Pengairan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046),
10. 11, 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 49), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4858), Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
23. 24. 25. 26. 27: 28. 29. 30. 3l, 32. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5292): Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Invetasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330), Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2011- 2030, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Memperhatikan : Ls Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.60/Menhut-ll/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.61/Menhut-ll/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-ll/ 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 591/KPTS/M/2010 tentang Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
10. 1.t, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Wilayah Perencanaan adalah kawasan perkotaan/kecamatan bagian dari kabupaten yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RTA kabupaten sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Rencana Teknik Antara yang selanjutnya disingkat RTA adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kawasan perencanaan Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RTA, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sub Bagian Wilayah Perkotaan/Perdesaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 41.Pusat Kegiatan Kawasan yang selanjutnya disingkat PKK adalah kawasan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 42. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 43. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 44. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 46. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. 47. Jalan Usaha Tani yang selanjutnya disingkat dengan JUT adalah jalan pertanian yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar. 48. Jalan lingkungan adalah jalan yang dirancang untuk perjalanan jarak dekat dengan menggunakan kecepatan rendah dengan asas yang tidak dibatasi. 49. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 50. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar- ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,
antar-pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan 51. Pa an Ban Ba @bupaten, dan jalan strategis kabupaten. Sanam Beni pon sore Ja meoghuangkan suatu daerah tertentu biaya. omian/pariwisata, dan tidak dikenakan 52. Jalan Ring Bond adalah jalan yang mempunyai fungsi sama dengan by pass yang dibuat mengelilingi suatu 53. Jalan nasional adalah jalan yang dibangun dari APBN yang berfungsi menghubungkan ibukota antar provinsi. 54. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, keceoatan rata-rata tineei dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 95. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 58. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas. 59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 60.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air,
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. | Tes maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrument Development Assesment Plan (IDAP) atau Rencana Teknis Antara adalah rencana dengan klasifikasi RTA yang telah disepakati secara teknis oleh pemangku kepentingan. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah suatu alat untuk mewujudkan tertib tata ruang. Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan dayatarik, dan/atau memberikan imbalan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR. Disinsentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu upaya perwujudan RTR. Izin Pemanfaatan Ruang adalah pemberian kewenangan kegiatan pemanfaatan ruang kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang adalah pelimpahan kewenangan kegiatan mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.
BAB II ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAAT Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Asas pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau Perintis berdasarkan: a. manfaat dan lestari: b. kerakyatan dan keadilan, c. kebersamaan: d. keterpaduan, e. keberlanjutan: f. berbasis masyarakat: g. kesatuan wilayah dan ekosistem, h. keseimbangan, peda pemberdayaan masyarakat, akuntabel dan transparan, dan wo pengakuan terhadap kearifan lokal. Bagian Kedua Fungsi Pasal 3 Fungsi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang: a. kendali mutu pemanfaatan ruang di kawasan Danau Perintis di Kabupaten Bone Bolango, b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau Perintis secara lebih rinci kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, dan C. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Danau Perintis di Kabupaten Bone Bolango. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Danau Perintis untuk: a. terjaminnya penggunaan sumber daya alam yang lestari seperti hutan, hidupan liar dan lahan pertanian sesuai daya dukung dan daya tamping kawasan, b. tercapainya keseimbangan ekologi lingkungan sebagai system penyangga kehidupan, c. terjaminnya jumlah dan kualitas air yang baik sepanjang tahun,
d. mengendatikan air permukaan dan banjir, e. mengendalikan erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya, dan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar para pemanggku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaaran ruang kawasan sekitar Danau Perintis Bagian Keempat Manfaat Pasal 5 Rencana pengendalian pemanfaatan ruang bermanfaat sebagai: a. penentu lokasi kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan dengan karakteristi tertentu, b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan sekitar Danau Perintis, c. alat dalam pengendalian intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau Perintis, d. alat pengendalian dalam sistem perizinan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau Perintis, e. alat pengendalian dalam penentuan insentif dan insentif kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan, dan f. alat penentuan sanksi dari kegiatan pemanfaatan ruang kawasan sekitar danau. BAB III KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 6 Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Perintis memiliki kedudukan sebagai dasar dalam pemberian perizinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi dalam pemanfaatan ruang. Pasal 7 Jangka waktu Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Perintis berlaku 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun. BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 8 Ruang lingkup rencana pengendalian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. ruang lingkup materi, dan b. ruang lingkup kawasan perencanaan.
Pasal 9 Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. tujuan penataan: b. TR MDA pes (1) rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, ketentuan perizinan: ketentuan pemberian insentif dan disinsentif: dan ketentuan sanksi. Pasal 10 Ruang lingkup kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. luas badan air Danau Perintis yang akan di sertifikatkan seluas 29,54 (dua puluh sembilan koma lima empat) hektar, luasan kawasan prioritas Danau Perintis seluas 432,70 lempat ratus tiga puluh dua koma tujuh nol) hektar, dan total luas Kawasan perencanaan sebagaimana di maksud dalam poin a dan b adalah 462,25 (empat ratus enam puluh dua koma dua lima) hektar. Desa-desa yang menjadi kawasan perencanaan sebagaimana dijelaskan pada pasal Lingkup kawasan prioritas pada ayat 1 butir c, meliputi: Aa. sebagian Desa Tingkohubu dengan luas 467,79 lempat ratus enam puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar, sebagian Desa Boludawa dengan luas 77,33 (tujuh puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, sebagian Desa Tingkohubu Timur dengan luas 31,77 (tiga puluh satu koma tujuh tujuh) hektar, sebagian Desa Bube Baru dengan luas 12,18 (dua belas koma satu delapan) hektar, sebagian Desa Helumo dengan luas 56,66 (lima puluh enam koma enam enam) hektar, sebagian Desa Huluduotamo dengan luas 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga Sembilan) hektar, sebagian Desa Ulanta dengan luas 78,36 (tujuh puluh delapan koma tiga enam) hektar, sebagian Desa Duano dengan luas 68,70 (enam puluh delapan koma tujuh nol) hektar, dan
i. Sebagian Desa Alale dengan luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar. (3) Kawasan perencanaan merupakan bagian blok perencanaan dari kawasan RDTR Ibukota Kabupaten Bone Bolango. (4) Blok perencanaan yang dijadikan sebagai kawasan perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango adalah Blok 2C, Blok 2D dan Blok 2E, dengan luas dari masing-masing blok perencanaan adalah: a. Blok 2B mempunyai luas 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) hektar b. Blok 2C mempunyai luas 132,27 (seratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektar c. Blok 2D, mempunyai luas 141,89 (seratus emapat puluh satu koma delapan sembilan) hektar d. Blok 2E mempunyai luas 70,61 (tujuh puluh koma enam satu) hektar (5) Lingkup kawasan perencanaan dan pembagian blok perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam lampiran I dengan tingkat ketelitian peta 1 : 5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB II TUJUAN PENATAAN KAWASAN Pasal 11 Tujuan penataan kawasan sekitar Danau Perintis adalah Terwujudnya Kawasan Danau Perintis Dan Sekitarnya Sebagai Kawasan Konservasi, Sumber Air Baku, Kawasan Ekowisata Dan Kawasan Agroindustri Secara Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 12 Rencana struktur ruang kawasan Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone terdiri atas: a. rencana pengembangan pusat pelayanan, b. rencanajaringan transportasi, c. rencana jaringan energi/ kelistrikan, d. rencana jaringan drainase, e. rencana jaringan air limbah, dan f. rencana pengolahan persampahan.
(1) (2) (3) (4) Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Pasal 13 Sistem pengembangan pusat pelayanan kawasan di Kawasan Prioritas Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah pusat pelayanan lingkungan yang meliputi: a. pusat pelayanan kabupaten, b. pusat pelayanan lingkungan Desa, dan c. pusat pelayanan lingkungan. Sub pusat pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Blok 2D. Pusat pelayanan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Blok 2D. Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berada di Blok 2C. Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi Pasal 14 Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi Rencana pengembangan jaringan jalan. (1) (2) (3) (4) Paragraf 1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pasal 15 Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. jaringan jalan lokal, b. jaringan jalan lingkungan, dan c. jaringan jalan usaha tani. Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berada di Blok 2B dan Blok 2C. Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berada di blok 2B dan blok 2D. Jaringan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berada di blok 2E.
(5) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi / Kelistrikan Pasal 16 Rencana pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi: a. Pengembangan jaringan listrik dilakukan dengan sistem jaringan yang mengikuti jaringan jalan yang sudah ada di Blok 2B, Blok 2C, Blok 2D, dan Blok 2E b. Pengembangan jaringan listrik dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan utilitas perkotaan lainnya supaya terjadi sinkronisasi sistem utilitas yang direncanakan. c. Rencana pembuatan jaringan baru pada masing-masing blok berupa Jaringan Sekunder. Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Pasal 17 Rencana pengembangan sistem jaringan drainase scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi: a. sistem tertutup pada tempat-tempat tertentu di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran yaitu di blok 2d dan blok 2b, b. sistem terbuka pada kawasan yang mempunyai aktivitas rendah yaitu pertanian, perumahan terletak di blok 2c dan 2e, c. membuat saluran secara hirarki sehingga dapat mengalirkan seluruh air buangan, dan d. sistem saluran drainase disesuaikan dengan keadaan topografi dengan memanfaatkan gaya gravitasi. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1) (2) (1) (3) (1) Bagian Kedelapan Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pasal 18 Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e, yang diarahkan untuk on site sistem adalah blok 2b, 2c, 2d, dan 2e Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Bagian Kesembilan Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Persampahan Pasal 19 Rencana pengembangan TPS di Blok 2B dengan menggunakan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Rencana pelayanan persampahan dikembangkan di seluruh kawasan perkotaan melalui penambahan armada pengangkutan sampah serta penambahan sarana dan prasarana persampahan di setiap desa. Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan persampahan dengan prinsip saling menguntungkan. Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 20 Rencana pola ruang Kawasan Prioritas Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone erdiri atas: a. zona lindung, dan b. zona budidaya. Rencana pola ruang Kawasan Prioritas Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Zona Lindung Pasal 21 Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. zona perlindungan setempat, dan b. zona ruang terbuka hijau (RTH). Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat Pasal 22 Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari sekitar danau dan sempadan sungai dengan luas total 28,18 Ha berada di Blok 2B dan Blok 2C. Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Pasal 23 Zona ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa taman Desa seluas 11,61 ha berada di Blok 2B, 2C, dan 2D. Bagian Ketiga Rencana Zona Budidaya Pasal 24 Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. zona perumahan, b. zona perdagangan dan jasa, c. zona sarana pelayanan umum, d. zona industri, e. zona pariwisata, f. zona perkantoran, g. zona pertahanan dan keamanan, dan h. zona pertanian. Paragraf 1 Zona Perumahan Pasal 25 (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari sub zona antara lain: a. Sub zona perumahan kepadatan sedang, dan b. Sub zona perumahan kepadatan rendah (2) Sub zona perumahan kepadatan sedang seluas 17,4 ha (tujuh belas koma empat) hektar terdapat di Blok 2B.
(3) Sub zona perumahan kepadatan rendah seluas 245,75 ha (dua ratus empat puluh lima koma tujuh lima) hektar terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D. Paragraf 2 Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 26 (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari Sub zona antara lain: a. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP, dan b. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP. (2) Perdagangan dan jasa skala BWP seluas 0,95 ha terdapat di Blok 2B. (3) Perdagangan dan jasa skala skala Sub BWP seluas 7,34 ha terdapat di Blok 2B dan 2D. Paragraf 3 Zona Sarana Pelayanan Umum Pasal 27 (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri dari sub zona anata lain: a. sub zona sarana pelayanan umum skala BWP (Kecamatan), dan b. sub zona sarana pelayanan umum skala Desa. (2) sub zona sarana pelayanan umum skala BWP seluas 0,03 ha, terdapat di Blok 20. (3) sub zona sarana pelayanan umum skala desa seluas 3,71 ha, terdapat di Blok 2B dan Blok 2D. Paragraf 4 Zona Industri Pasal 28 Zona sentra industri kecil dan menengah yang selanjutnya disebut Zona SIKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d seluas 0,78 hektar terdapat di Blok 2C. Paragraf 5 Zona Pariwisata Pasal 29 Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas 53,37 hektar terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D. Paragraf 6 Zona Perkantoran Pasal 30 Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 20,06 hektar terdapat di Blok 2B dan 2C.
Paragraf 7 Zona Pertahanan dan Keamanan Pasal 31 Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g seluas 1,01 hektar terletak di Blok 2D. Paragraf 8 Zona Pertanian Pasal 32 Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h seluas 899,73 hektar terletak di Blok 2B, 2C, 2D, dab 2E BAB V PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA Pasal 33 (1) Sub BWP yang diprioritaskan adalah Blok 2D dengan penanganan yang terdiri atas: a. tema pengembangan Blok, dan b. arahan penanganan Blok (2) Tema pengembangan Sub BWP Kawasan Prioritas Blok 2D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki tema pengembangan wisata dan peningkatan fungsi tata air danau perintis (3) Arahan penanganan blok 2D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah: a. kegiatan penyuluhan" Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, b. penyediaan akses/insentif (peningkatan kapasitas SDM, Modal, Saprotan dan Pemasaran), dan c. penerapankompleks/tumpangsari (agroforestri kompleks). BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 34 (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya. (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. program pemanfaatan ruang, b. lokasi:
Cc. sumber pendanaan, d. pelaksana pemanfaatan ruang: dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan. Bagian Kedua Fungsi dan Program Ketentuan Pemanfaatan Ruang Pasal 35 Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi: a. program perwujudan struktur ruang, b. program perwujudan rencana pola ruang: dan C. program perwujudan penetapan Blok yang diprioritaskan penanganannya. Pasal 36 Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berada pada zona sebagai berikut a. Zona perlindungan setempat berada di Blok 2C dan 2B, Zona ruang terbuka berada di 2B, 2C, dan 2D: 7 Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di Blok 2B: Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D: Zona Perdagangan dan jasa terletak di Blok 2B dan Blok 2D, Zona sarana pelayanan umum terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, Zona sentra industri kecil dan menengah terdapat di 2C, Zona pariwisata terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, sa nan Zona perkantoran terdapat di Blok 2B dan 2D, pd" j. Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Blok 2D: dan k. Zona pertanian terletak di 2B, 2C, 2D, dan 2E. Pasal 37 Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango, dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 38 Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Pemerintah,
b. Pemerintah Provinsi: c. Pemerintah Daerah: dan d. masyarakat. Pasal 39 (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi: a. tahap kesatu, yaitu tahun 2019-2024, diprioritaskan pada perwujudan fungsi dan pengembangan masing-masing Blok didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana skala regional dan kota, tahap kedua, yaitu tahun 2024-29, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan melalui fungsi masing-masing Sub BWP: tahap ketiga, yaitu tahun 2029-2034, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan fungsi Sub BWP didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana skala regional, kota, dan lingkungan, dan tahap keempat, yaitu tahun 2034-2039, diprioritaskan pada pemantapan pola ruang dan peraturan zonasi melalui kegiatan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi serta upaya- upaya penindakan. (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan. BAB VII PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu Umum Pasal 40 (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai: a. b. c. d. e. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang, acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif, acuan dalam pemberian perizinan, acuan dalam pengenaan sanksi, dan rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi: a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, Cc. ketentuan tata bangunan,
fa tg Mp ketentuan prasarana dan sarana minimal: ketentuan khusus: ketentuan pelaksanaan: standar teknis: dan ketentuan teknik pengaturan zonasi. Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Pasal 41 (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf a dikelompokkan sebagai berikut: a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan / diizinkan: klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas: klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan. (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan zonasi dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan luas pemanfaatan di lantai dasar tidak boleh melebihi 5-104o dari total luas lahan perencanaan, T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait, dan T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas pada radius tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait. (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan yang berlaku, dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait,
b. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan analisis dampak lalulintas sesuai rekomendasi dinas terkait: c. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan TKPRD dan/atau TABG, d. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait: dan e. BS yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang telah memenuhi persyaratan TPZ Spot Zoning. Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 42 Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang Danau Perintis pada DAS Bolango- Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. s HO MO AO perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, sarana pelayanan umum, industry, dan peruntukan lain. Paragraf 1 Perlindungan Setempat Pasal 43 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk kawasan perlindungan setempat yang berada di Blok 2B, 2C, 2D, dan 2E. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas: T, Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai, a. KDB maksimum 1076, b. KLB maksimum 0,1: c. ketinggian bangunan maksimum 4 meter, dan d. KDH minimal 907. 2. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau. a. KDB Maksimum: 10Y60, b. KLB Maksimum: 0,1, dan c. KDH Minimum: 900.
Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Pasal 44 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk Ruang Terbuka Hijau yang berada di Sub BWP B Blok B1, B5 dan B6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, untuk sub zona taman terdiri dari: a. KDB maksimum 1056: b. KLB maksimum 0,1: Cc. Ketinggian bangunan maksimum: dan KDH minimal 906. Paragraf 3 Perumahan Pasal 45 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, untuk sub zona perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah: 1. ketentuan intensitas pemanfaatanuntuk sub zona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di Blok 2B, yaitu KDB maksimum 605, KLB maksimum 2 lantai, Ketinggian bangunan maksimum 8 meter, dan KDH minimal 35Y6. 2. peraturan zonasi untuk sub zona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di Blok 2C, 2B dan 2D, yaitu KDB maksimum 50Yo, KLB maksimum 2 lantai, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH minimal 40Y0. Paragraf 4 Perdagangan dan Jasa Pasal 46 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perdagangan dan jasa yang terletak di Blok .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri dari: a. kegiatan perdagangan dan jasa skala BWP di Blok 2B yaitu KDB maksimum 706, KLB 1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 30Y6, dan b. kegiatan perdagangan dan jasa skala Sub BWP di Blok 2B dan 2D yaitu KDB maksimum 706, KLB 1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 30Y0. Paragraf 5 Perkantoran Pasal 47 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perkantoran pemerintah yang terdapat di Blok 2B dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e,
yaitu KDB maksimum 706, KLB 1,8, Ketinggian bangunan 15 meter, dan KDH 3056. Paragraf 6 Sarana Pelayanan Umum Pasal 48 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk zona sarana pelayanan umum yang terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, terdiri dari: a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yaitu KDB maksimum 60"6, KLB maksimum 1,2 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan 10 meter, dan KDH 30Y6, b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yaitu KDB maksimum 60"Yo6, KLB maksimum 1,2 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan 10 meter, dan KDH 30Y6, c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa yaitu KDB maksimum 600, KLB maksimum 1,8 atau 3 lantai, Ketinggian bangunan 18 meter, dan KDH minimal 30"o, dan d. ketentuanintensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yaitu KDB maksimum 50Yo, KLB maksimum 1 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan maksimum 12 meter, dan KDH minimal 40Y0. Paragraf 7 Industri Pasal 49 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk sub zona indsutri yang terdapat di Blok 2C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g yaitu KDB maksimum 700, KLB maksimum 0,6 atau 1 lantai, Ketinggian bangunan maksimum 5 meter, dan KDH minimal 30yo0. Paragraf 8 Peruntukan Lainnya Pasal 50 Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, terdiri dari: 1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian yaitu KDB maksimum 10"o, KLB maksimum 0,1 atau 1 lantai, Ketinggian bangunan lmeter, dan KDH 90"6, dan 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pariwisata yaitu KDB maksimum 606, KLB maksimum 1,2 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan maksimum 10 meter dan KDH minimal 406.
Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan Pasal 51 Ketentuan tata bangunan Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. perumahan, b. perdagangan dan jasa, Cc. perkantoran pemerintahan, d. sarana pelayanan umum: e. industry, dan f. peruntukan lain. Paragraf 1 Perumahan Pasal 52 Ketentuan tata bangunan untuk perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 huruf a, untuk sub zona perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah: 1. Ketentuan tata bangunan untuk sub zona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di Blok 2B, meliputi: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum adalah (1/2 Rumija) #13 jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang, tidak menggunakan basement, tampilan bangunan tidak kontras dengan lingkungan sekitarnya, dan kegiatanpemanfaatan terbatas untuk reklame diizinkan dengan ketentuan merupakan fasilitas promosi, tidak mengganggu fungsi perumahan, dan tata letak estetika yang baik. 2. Ketentuan tata bangunan untuk sub zona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, meliputi: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum adalah (1/2 Rumija) #3 jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang, tidak menggunakan basement, tampilan bangunan tidak kontras dengan lingkungan sekitarnya, dan kegiatanpemanfaatan terbatas untuk reklame diizinkan dengan ketentuan merupakan fasilitas promosi, tidak mengganggu fungsi perumahan, dan tata letak estetika yang baik.
Paragraf 2 Perdagangan dan Jasa Pasal 53 Ketentuan tata bangunan untuk perdagangan dan jasa yang terletak di 2B dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri dari: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter: b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal, c. dapat berupa bangunan deret, dan d. tidakmenggunakan basement. Paragraf 3 Perkantoran Pasal 54 Ketentuan tata bangunan untuk perkantoran pemerintah sebagaimana yang terdapat di 2B dan 2D, dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri dari: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter, dan b. tidakmenggunakan basement. Paragraf 4 Sarana Pelayanan Umum Pasal 55 Ketentuan tata bangunan untuk zona sarana pelayanan umum yang terdapat di Blok 2B dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, terdiri dari: 1. ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yaitu: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah (1/2 Rumija #1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter, b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal, dan c. Tidak menggunakan basement. 2. ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yaitu
3. a. Garis sempadan bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter: b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal: dan c. tidakmenggunakan basement. ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa yaitu: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter: b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal, dan c. tidakmenggunakan basement. Paragraf 5 Industri Pasal 56 Ketentuan tata bangunan untuk sub zona indsutri yang terdapat di Blok 2C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e yaitu: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah (1/2 Rumija t1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter, jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal, dan tidakmenggunakan basement. Paragraf 6 Peruntukan Lainnya Pasal 57 Ketentuan tata bangunan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf f, terdiri dari: ta ketentuan tata bangunan sub zona pertanian yaitu Bangunan hanya berupa saung dengan struktur panggung dan bahan bangunan merupakan non permanen, dan ketentuan tata bangunan sub zona pariwisata yaitu: a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah (1/2 Rumija #1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2 meter,
b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan tunggal: dan c. Tidak menggunakan basement. Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Pasal 58 Ketentuan prasarana dan sarana minimal Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, terdiri dari perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, sarana pelayanan umum, industry, dan peruntukan lainnya. Bagian Keenam Ketentuan Khusus Pasal 59 Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan sempadan sungai, b. kawasan sempadan danau, dan c. subzona pertanian. Paragraf 1 Kawasan Sempadan Sungai Pasal 60 Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai yang berada di blok 2b, 2c, dan 2d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas: a. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter, b. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, Cc. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter, d. garis sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan yang berupa sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km2 memiliki paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
garis sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan berupa sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km2 memiliki paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai: garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, dan ketentuan teknis dalam penentuan titik awal dan akhir dari sempadan sungai disesuaikan dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Paragraf 2 Kawasan Sempadan Danau Pasal 61 Ketentuan khusus kawasan danau yang berada di blok 2c, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas: a. garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau, badan danau merupakan yang berfungsi sebagai wadah air, dan ketentuan teknis dalam penentuan titik awal dan akhir dari sempadan danau disesuaikan dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Paragraf 3 Sub Zona Pertanian Pasal 62 Ketentuan khusus sub zona pertanian yang terletak di blok 2b, 2c, 2d, dan 2e, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas: a. pengelolaan lahan pertanian pada zona pertanian diarahkan untuk pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan, dan pada tiap lahan pertanian diarahkan untuk melakukan rekayasa teknis dalam mengurangi dan/atau menghambat tingkat limpasan air dan erosi.
Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan Pasal 63 Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. T "ga Pan perlindungan setempat: ruang terbuka hijau, perumahan: perdagangan dan jasa: perkantoran pemerintahan: sarana pelayanan umum, industry, dan peruntukan lain. Paragraf 1 Perlindungan Setempat Pasal 64 Ketentuan pelaksanaan untuk kawasan perlindungan setempat yang berada di 2b, 2c, 2d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas: La Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai, a. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku: pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan disinsentif pada pembiayaannya, penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau. a. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku: penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya (zero growth) untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dilakukan pengembalian fungsi sempadan danau, dan penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Pasal 65 Ketentuan pelaksanaan untuk Ruang Terbuka Hijau yang berada di blok 2b, 2c, 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, untuk sub zona taman terdiri dari: a. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebelum peraturan ini ditetapkan, maka dilakukan pengembalian fungsi melalui pembebasan lahan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati Paragraf 3 Perumahan Pasal 66 Ketentuan pelaksanaan untuk perumahan yang terdapat di blok 2b, 2c, 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, untuk sub zona perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah: 1, ketentuan pelaksanaan untuk sub zona perumahan kepadatan sedang, a. pembangunan rumah sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan
disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya: Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan pelaksanaan untuk sub zona perumahan kepadatan rendah. a. pembangunan rumah sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. Paragraf 4 Perdagangan dan Jasa Pasal 67 Ketentuan pelaksanaan untuk perdagangan dan jasa yang terletak di blok 2b, dan 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri dari:
a. Pembangunan dalam kegiatan perdangan dan jasa sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. Paragraf 5 Perkantoran Pasal 68 Ketentuan pelaksanaan untuk perkantoran pemerintah yang terdapat di blok 2b, dan 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, terdiri zona perkantoran pemerintahan dan swasta: a. pembangunan dalam kegiatan perkantoran sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
Paragraf 6 Sarana Pelayanan Umum Pasal 69 Ketentuan pelaksanaan untuk zona sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan, desa, yang terdapat di blok 2b, 2c, dan 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, terdiri dari: a. pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. Paragraf 7 Industri Pasal 70 Ketentuan pelaksanaan untuk sub zona indsutri yang terdapat di blok 2c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g meliputi: a. pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. Paragraf 8 Peruntukan Lainnya Pasal 71 Ketentuan pelaksanaan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, terdiri dari: 1. Ketentuan pelaksanaan sub zona pertanian, meliputi: a. pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan: b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan pelaksanaan sub zona pariwisata, meliputi: a. pembangunan dalam kegiatan perkantoran sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan, b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya, Cc. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, dan d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedelapan Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi Pasal 72 (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) ditetapkan untuk memberi fleksibilitas (2) (1) (2) (3) (4) (S) atau pengaturan yang lebih longgar dalam penerapan PZ pada zona dan sub zona. Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Spot Zoning dengan kode a, dan b. Pengalihan hak membangun atau TDR (Transfer of Development Right) dengan kode c. Paragraf 1 TPZ Spot Zoning Pasal 73 TPZ Spot Zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a merupakan zoning-zoning kecil yang berbeda dengan zoning yang telah ditetapkan, yang terletak pada sub zona sempadan danau dengan tujuan untuk mengendalikan kawasan lindung sempadan danau dan menata kembali kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada daerah sempadan danau, TPZ Spot Zoning merupakan upaya kemitraan dengan masyarakat untuk menata dan mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan danau. TPZ TDR dilakukan dengan memberi kompensasi untuk zona pemberi berupa kompensasi virtual luas lantai setara KLB maksimal 1.00, Kriteria kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam TPZ Spot Zoning sebagaimana yang dimaksud ayat (1) jika memenuhi dua dan/atau seluruh kriteria sebagai berikut: a. kegiatan dengan bangunan yang sudah berdiri diatas lahan bersertifikat dan dibangun sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, b. kegiatan dengan bangunan adat dan/atau bangunan warisan leluhur, dan c. kegiatan yang terletak pada pada elevasi t906 meter di atas permukaan laut. Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah lulus dalam persyaratan Spot Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi komitmen untuk membangun prasarana dan sarana sebagai berikut: a. membuka akses dan membangun jalur pedestrian tepi danau dengan lebar jalur minimum 2 (dua) meter, b. memiliki sistem pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah ke Danau Perintis: dan
(6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) c. memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang memenuhi standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. TPZ Spot Zoning berlaku pada pada zona dan sub zona RTH-5, 3, R-3, R- 4, Pencabutan TPZ Spot Zoning diberlakukan untuk pemanfaatan ruang yang yang dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sebagai status guo dan secara bertahap wajib ditertibkan atau dibongkar untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. Ketentuan TPZ Spot Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam Peta TPZ Spot Zoning dan Simulasi Pelaksanaan Spot Zoning pada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 TPZ Pengalihan Hak atau TDR Pasal 74 TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjaga dan melestarikan alam, hutan eksisting dan pelestarian keanekaragaman hayati yang berkearifan lokal. TPZ TDR Penerima Bonus dilakukan dengan memberi kesempatan bagi investor untuk turut melestarikan hutan adat dengan menambah luas lantai diatas KLB yang ditetapkan dengan membeli hak pengembangan dari sub zona pemberi. TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari suatu persil/sub zona pemberi kepada persil/sub zona penerima sebagai berikut: a. sub zona pemberi yaitu sub zona hutan kota (RTH-1) dan sub zona taman kota (RTH-3), (zona pemberi seharusnya yang merupakan milik masyarakat, misalnya pertanian, perkebunan, permukiman kepadatan rendah, dil), dan b. sub zona penerima adalah sub zona berkepadatan tinggi yaitu sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) untuk KLB maksimal 2.0. TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengalihan hak membangun virtual dari sub zona pemberi kepada sub zona penerima berupa selisih luas lantai setara dengan KLB 1.00 (satu koma nol),
pengalihan hak membangun hanya dilakukan 1 (satu) kalis dan sub zona penerima dapat menerima pengalihan hak lebih dari 1 (satu) kali sampai maksimal KLB 3,0 (tiga koma nol) dan tinggi bangunan maksimal 8 (delapan) lantai. BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Umum Pasal 75 (1) Pemberian insentif dan disinsentif didasarkan pada peta zonasi dan muatan instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Tujuan pemberian insentif Kawasan Prioritas adalah untuk: a. mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan imbalan e. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan resapan untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, melestarikan penggunaan lahan eksisting yang mendukung perlindungan fungsi Danau Perintis, melestarikan kawasan lindung untuk memperbaiki sistem hidrologi daerah tangkapan air Danau Perintis, dan meningkatkan daya tarik pariwisata Danau Perintis. (3) Tujuan pemberian disinsentif Kawasan Prioritas Danau Perintis adalah untuk: a. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu upaya perwujudan RTR mencegah pembangunan yang menimbulkan erosi, sedimentasi, dan meningkatkan resiko bahaya banjir, membatasi pemanfaatan ruang yang merusak dan mencemari Danau Perintis, menahan pertumbuhan pemanfaatan ruang disepanjang koridor jalan eksisting sekitar Danau Perintis agar tidak terhambat, dan menahan laju pencemaran dengan memelihara fungsi hutan lindung dan mencegah timbulnya kerusakan hutan. Pasal 76 (1) Insentif yang diatur dalam Peraturan Bupatiini terdiri atas insentif fiskal dan nonfiskal. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurangan/keringanan retribusi,
(3) (4) (6) (1) (2) (3) (1) b. pembebasan retribusi: dan c. keringanan pajak. Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemberian kompensasi, b. subsidi silang, c. kemudahan perizinan, d. pemberian penghargaan, e. sewa ruang, f. urun saham: g. penyediaan sapras, h. pemberian TPZ-Spot Zoning, dan i. Pemberian TPZ-TDR Insentif non fiskal dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas: a. TDR, dan b. spot zoning, Insentif non fiskal yang tidak dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kemudahan perizinan, b. urun saham, dan Cc. penyediaan prasarana dan sarana. Ketentuan insentif non fiskal dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peta zonasi dan dimuat dalam ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi. Pasal 77 Disinsentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas disinsentif fiskal dan nonfiskal. Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi. Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. kewajiban membayar kompensasi, b. persyaratan khusus dalam perizinan, c. pembatasan penyediaan sapras, dan d pemberian status tertentu dari pemerintah. Pasal 78 Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pemberian insentif dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya.
(3) Penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut denganKeputusan (4) (1) (2) (3) (4) Bupati. Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD, dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang. Paragraf 1 Insentif Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 79 Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c merupakan pengurangan nominal pajak atas tanah dan/atau bangunan bagi orang atau badan pemilik hak atau penerima manfaat dari tanah dan/bangunan yang harus dibayarkan. Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c ditetapkan untuk: a. mendorong pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang menunjang pariwisata ramah lingkungan, dan b. melestarikan bangunan adat dengan menjaga kearifan lokal. Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan berlaku pada: a. zona hutan wisata (HW), b. sub zona sempadan danau (DW), Cc. sub zona sempadan sungai (SS), d. sub zona RTH hutan kota (RTH-1), e. sub zona RTH taman kecamatan (RTH-3), f. sub zona RTH pemakaman (RTH-7), g. sub zona wisata (PL-13), h. sub zona perumahan/rumah adat (R-5). Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya perlindungan resapan air dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pelestarian fungsi sungai dan tepian danau, pelestarian sawah/kebun dan rumah adat, b. kegiatan pemanfaatan ruang yang meningkatkan daya tarik wisata kawasan, c. kegiatan yang dapat memperbaiki wajah kawasan dan meningkatkan kualitas kawasan.
(S) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan insentif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Insentif Kemudahan Perizinan Pasal 80 Insentif kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf a merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang prioritas yang mendukung upaya perwujudan RTR pada wilayah-wilayah yang masih belum optimal pemanfaatan ruang sesuai dengan yang direncanakan. Insentif kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf a ditetapkan untuk mendorong terwujudnya zona pariwisata. Bentuk pemberian insentif kemudahan perizinan meliputi: a. pengurangan persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan b. pengurangan retribusi. Paragraf 3 Insentif Urun Saham Pasal 81 Insentif urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf b merupakan pembelian saham oleh Pemerintah Daerah dari Badan Usaha yang mengalami keterbatasan sumber daya untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya. Insentif urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf b ditetapkan untuk ditetapkan untuk mendorong percepatan perwujudan zona wisata Insentif urun saham diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya pelestarian wisata, dan b. kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Insentif Penyediaan Prasarana dan Sarana Pasal 82 Insentif penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) huruf c merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan kawasan.
(2) Insentif penyediaan prasarana dan sarana dapat berupa: a. percepatan pembangunan untuk prasarana dan sarana yang sudah tertuang dalam rencana tata ruang: dan pembangunan prasarana dan sarana baru untuk yang belum tertuang dalam rencana tata ruang. (3) Insentif penyediaan prasarana dan sarana ditetapkan dengan tujuan (4) (S) untuk: a. mendorong perwujudan sub zona wisata masyarakat yang ramah lingkungan, mendorong percepatan kegiatan prioritas, dan memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana pada kawasan yang membutuhkan. Insentif penyediaan prasarana dan sarana berlaku pada: a. b. Cc. d. sub zona skala kota: sub zona skala Kecamatan: sub zona skala RW: dan sub zona skala RT. Insentif penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya ekowisata berbasis masyarakat: kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong pengembangan kegiatan transportasi dan pedestrian, pendidikan, peribadatan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan rekreasi, serta pengendalian pemanfaatan ruang komersial, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. Bentuk insentif penyediaan prasarana dan sarana dapat berupa: " 2 3 ba pad. . jaringan jalan, a b. jaringan air bersih, jaringan listrik, saluran drainase, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, fasilitas umum, fasilitas sosial: dan jaringan lainnya yang bersifat dasar dan mendorong perkembangan wilayah yang belum optimal pemanfaatan ruangnya.
(1) (2) (3) (4) Paragraf 5 Insentif Pemberian Penghargaan Pasal 83 Insentif pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d merupakan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang telah melakukan pencapaian tertentu untuk mendorong pelestarian pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau Perintis. Insentif pemberian penghargaan ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat agar melakukan kegiatan pelestarian pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau Perintis Insentif pemberian penghargaan diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan dengan cakupan wilayah yang luas, dan b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan inovasi yang menunjang pariwisata ramah lingkungan. Bentuk insentif pemberian penghargaan dapat berupa: a. penghargaan dalam bentuk piagam atau sejenisnya, dan b. penghargaan dalam bentuk uang atau barang. (S5) Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan insentif pemberian (1) (2) (3) penghargaan tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Ketentuan Pelaksanaan Disinsentif Paragraf 1 Disinsentif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tinggi Pasal 84 Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) merupakan pengenaan nilai pajak bumi dan bangunan lebih tinggi yang harus dibayarkan untuk kegiatan yang perlu diperlambat dan dikurangi pemanfaatan ruangnya. Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi ditetapkan dengan tujuan untuk: a. mengurangi kegiatan yang perlu diperlambat pertumbuhannya, dan b. mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang berupa wisata pelataran pandang yang tidak dibuka untuk publik, dan
(4) (S) (1) (3) (6) (1) b. kegiatan pemanfaatan ruang berupa wisata masyarakat yang tidak menyediakan akses bagi pejalan kaki. Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi diberikan kepada pengelola kegiatan. Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan disinsentif pengenaan pajak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Disinsentif Kewajiban Membayar Kompensasi Pasal 85 Disinsentif kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a merupakan kewajiban pelaku kegiatan untuk membayar ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Disinsentif membayar kompensasi ditetapkan dengan tujuan untuk: a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau Perintis, dan b. mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau Perintis Disinsentif membayar kompensasi berlaku pada berlaku pada seluruh zona dan sub zona. Disinsentif membayar kompensasi diberikan pada kegiatan dengan syarat: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan di Kawasan Prioritas Danau Perintis, dan b. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat akses pedestrian, Bentuk disinsentif membayar kompensasi dapat berupa: a. uang, b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, dan/atau c. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan disinsentif membayar kompensasi tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Ketentuan Pencabutan Insentif dan Disinsentif Pasal 86 Ketentuan tentang insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dicabut.
(2) Ketentuan insentif dicabut apabila: a. insentif dianggap tidak efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya air, b. pelaku kegiatan terbukti dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif: dan c. ketidakmampuan daerah dalam memberikan insentif. (3) Ketentuan pencabutan insentif didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan Insentif dan Disinsentif Pasal 87 (1) Penyusunan besaran insentif dan disinsentif dilakukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten. (2) Besaran insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan: a. ketersediaan sumber daya, b. kapasitas kelembagaan, c. kebutuhan penerima, d. keberdayaan dan keberhasilgunaan, dan e. kemitraan. (3) Hasil perumusan besaran insentif dan disinsentif dibahas dalam rapat TKPRD. (4) Besaran insentif dan disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Pasal 88 Tata cara pelaksanaan insentif dan disinsentif terdiri atas: a. pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif, dan b. penetapan insentif dan disinsentif. Pasal 89 (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif meliputi: a. pengusulan pemberian insentif dan disinsentif', b. pembahasan usulan pemberian insentif dan disinsentif, dan Cc. pengajuan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif. (2) Pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten atau masyarakat kepada TKPRD.
(3) Pembahasan usulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana (4) (S) (6) dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim BKPRD melalui rapat pleno pengkajian pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihadiri unsur TKPRD Kabupaten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan rekomendasi TKPRD pemberian insentif dan disinsentif. Pengajuan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi TKPRD. Pasal 90 Pengajuan Rekomendasi Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (1) (2) (3) (4) (S) BAB IX PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Izin Pasal 91 Perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini didasarkan pada RTA dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Izin pemanfaatan ruang, antara lain: a. izin lokasi, b. izin lingkungan, c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan d. izin penggunaan pemanfaatan tanah. Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan Izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
(6) (7) (1) (2) (3) (4) (S) (1) Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d merupakan Izin yang menjadi dasar untuk permohonan mendirikan bangunan Tabel kebutuhan izin untuk setiap jenis kegiatan disajikan dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Perizinan Pasal 92 Tata cara pemeriksaan permohonan perizinan merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk mencocokan kembali kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan dengan RTA dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan hasil pertampalan peta atau sketsa lokasi permohonan izin lokasi dengan peta RTA dan muatan PZ. Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan sesuai dengan lokasi dan penggunaan lahan pada peta RTA dan muatan PZ maka izin lokasi dapat diterbitkan. Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peta RTA namun sesuai dengan muatan PZ maka izin lokasi diterbitkan secara bersyarat secara terbatas atau bersyarat tertentu. Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan tidak sesuai dengan lokasi dan peruntukkan kegiatan dalam peta RTA dan muatan PZ, maka izin lokasi tidak dapat diterbitkan. Pasal 93 Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan serta ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dalam RTA dan PZ. Rekomendasi atas kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan dengan RTA dan PZ diberikan berdasarkan hasil pertampalan peta atau sketsa lokasi permohonan IMB dengan peta RTA dan muatan PZ.
(3) (4) (S) (7) (8) (9) (10) Kesuaian ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan: kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana dan sarana minimal, khusus, standar teknis, dan 1 MP? An rp pelaksanaan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam Keterangan Rencana Kabupaten (KRK). KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tentang: a. fungsi bangunan yang akan dibangun pada lokasi, b. ketinggian maksimum, c. jumlah lantai dibawah tanah, d. garis sempadan dan jarak bebas bangunan, e. KDB maksimum, f. KLB maksimum, g. DH minimum, h. KTB maksimum, pad. . jaringan utilitas, J. ketentuan khusus, dan k. keterangan lainnya yang terkait (ditambahkan seluruh syarat, kata keterangan lainnya dihilangkan). KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk menerbitkan IMB. Pemohon wajib memenuhi KRK dalam bentuk rencana tapak yang dilampirkan dalam pengajuan IMB. Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu telah sesuai dengan KRK yang berlaku atas lahan yang diajukan. Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak untuk mendapatkan persetujuan dari Tim Pertimbangan Teknis Terkait yang ditunjuk oleh Bupati sebagai prasyarat pengajuan IMB, Jika siteplan belum mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka pemohon izin wajib melakukan perbaikan rencana tapak sampai ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi,
(1) (2) (3) (1) (2) (4) (S) (6) Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan RTA dan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Penerbitan Izin Pasal 94 Tata cara penerbitan izin usaha dan izin lokasi dengan komitmen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga OSS dalam mengeluarkan izin lokasi tanpa komitmen harus mengacu pada kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan dengan RTA dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan dengan RTA dan PZ mengacu pada tata cara pemeriksaan permohonan perizinan pada Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93. Pasal 95 Tata cara penerbitan izin lingkungan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Persyaratan penerbitan izin lingkungan harus memperhatikan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana detail tata ruang dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana detail tata ruang dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu syarat administrasi sudah terpenuhi. Syarat administrasi untuk kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang, b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal, c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal, dan d. kesesuaianmuatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL. Syarat administrasi untuk kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang, dan b. kesesuian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL Tata cara penerbitan IMB mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) (4) (S) Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dirinci dalam KRK. KRK menjadi dasar dalam menyusun rencana teknis bangunan gedung Pemohon wajib memenuhi KRK dalam bentuk recana tapak yang dilampirkan dalam pengajuan IMB. Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu telah sesuai dengan KRK yang berlaku atas lahan yang diajukan. Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak untuk mendapatkan persetujuan dari Tim Pertimbangan Teknis Terkait yang ditunjuk oleh Bupati sebagai prasyarat pengajuan IMB. Jika siteplan belum mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka pemohon izin wajib melakukan perbaikan rencana tapak sampai ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. BAB X SANKSI Bagian Kesatu Umum Pasal 96 Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dapat diketahui melalui: a. laporan masyarakat, atau b. temuan oleh petugas. Laporan masyarakat atau temuan oleh petugas ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka: a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul, b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul, dan c. menganalisis merumuskan tindakan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi apabila pelanggaran di bidang penataan ruang dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan ruang. Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan Berita Acara hasil evaluasi untuk dilampirkan dalam surat peringatan.
Ke) (7) (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrative. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif, meliputi: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTA dan Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Cc. pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin sebagaimana diatur dalam ketentuan PZ, dan d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 97 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) berupa: a. b. c. d. rn " 0 (2) peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang. Pasal 98 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Surat peringatan tertulis memuat: a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya, b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang, dan
&: batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang. (3) Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan (4) (1) jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kalender/7 (tujuh) hari kerja. Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal- hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama, pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal- hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua: pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan /stiker/ spanduk peringatan,dan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang. Pasal 99 Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau surat penyegelan. dalam hal pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang:
d. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar bahwa akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban: e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa, dan f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. (2) Surat Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya, b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang, c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan. Pasal 100 (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menerbitan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum, c. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara
pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran, disertai penjelasan secukupnya, dan penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar, dan setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, perangkat daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban. (2) Surat Keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana (1) dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya, rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus, peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang, batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan. Pasal 101 Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menerbitkan surat peringatan tertulissdalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Lokasi, berdasarkan Surat Keputusan Penutupan Lokasi, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa, dan setelah penutupan lokasi dilakukan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya
untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang. (2) Surat Pemberitahuan Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada (1) ayat (1) huruf b memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi, peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang, batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan. Pasal 102 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis, dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin, penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin, pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya, dan dalam hal pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang maka pejabat yang berwenang
melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan. h. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf g perangkat daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP. (2) Surat Keputusan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) huruf b memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi, peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatanruang, batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan suratperingatan. Pasal 103 Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis, dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah yang membidangi penataan ruang memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Izin, pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin, penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, dan Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya.
(2) Surat Keputusan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) (2) huruf d memuat: a. b. dasar pengenaan sanksi, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin: dan hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik. Pasal 104 Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97huruf g dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan Satpol PP. Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi: peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang, batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang, dan konsekuensi akan dilakukannya pembongkaran bangunan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
Pasal 105 (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf h (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang penataan ruang menerbitkan Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang, berdasarkan Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa, Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang, dan dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat: a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi, peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan, batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang, dan konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Peran Masyarakat Pasal 106 Masyarakat adalah kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. (1) (2) (3) (S) (6) (8) Pasal 107 Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, dan b. peranmasyarakat dalam pengawasaan penataan ruang. Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap: a. proses perencanaan tata ruang, b. pemanfaatan ruang, dan Cc. pengendalian pemanfaatan ruang. Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang. Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, dan Cc. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
Paragraf I Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Pasal 108 (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dapat berupa: 1. Masukan, meliputi: a. persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan kota, Cc. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan: d. perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan e. penetapan rencana tata ruang. 2. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang, dan 3. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Paragraf 2 Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Pasal 109 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang, d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang, f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA):
g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian: dan h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. Paragraf 3 Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 110 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi, b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang. Pasal 111 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 112 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Tim Ahli Bangunan
(3) (4) (S) (6) (1) Gedung (TABG) dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan Bupati. TKPRD terdiri atas unsur OPD di jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya. TABG terdiri atas unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli bangunan gedung, dan masyarakat adat. Tim Pertimbangan Teknis sesuai kebutuhan dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas: a. unsur pemerintah daerah, dan b. perwakilan masyarakat. Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD, TABG dan Tim Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 113 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RTA dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui: a. koordinasi, b. sosialisasi, Cc. pemberian pedoman dan standar, d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi, e. penelitian dan pengembangan, f. penyebaran informasi, g. pengembangan sistem informasi, h. pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. peda . Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 114 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan RTA dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan wewenangnya melalui: a. pemantauan, b. evaluasi, dan Cc. pelaporan.
(1) (2) (3) (4) Pasal 115 Pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 114 huruf a meliputi: a. pengamatan, b. pencatatan, c. perekaman, d. pemeriksaan laporan, dan/atau e. peninjauan secara langsung. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RTA dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, disampaikan oleh Kepala instansi yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan. Jangka waktu pemantauan sesuai dengan peratuan perundang- undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 116 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: a. semua Peraturan Bupati yang terkait Danau Perintis dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di Danau Perintis yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dan semua rekomendasi Bupati yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap dipergunakan untuk proses perizinan. Pasal 117 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: a. kegiatan pemanfaatan ruang di Danau Perintis yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang sesuai dengan RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang, perizinan, dan fungsi konservasi, kegiatan pemanfaatan ruang di Danau Perintis yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan RTRW dan rencana rinci tata ruang, tetapi belum memiliki izin, harus mengajukan
permohonan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan: setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk meningkatkan dan memulihkan fungsi konservasi di Danau Perintis, izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang dan tidak memiliki izin, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 118 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARHKIS WAKIL BUPATI SEKDA ASISTEN 1 , midiaa 2019 ASISTEN II ASISTEN IIt KEPALA BADAN HAMIM POU Diundangkan di an pada tanggal 27 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR # 42
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO Jln. Prof. DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019 Suwawa, Oktober 2019 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039 PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas UNTUK :Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI p, JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH NIP. 19730606 200604 1 031
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN & PENGEMBANGAN Jl. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie Nomor 04 Kompleks Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184 Faksimile (0435) 8591492 Email : bappeda@bonebolango.org TELAAHAN STAF Kepada Yth : Bupati Bone Bolango Dari : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango Nomor : 050/Bappedalitbang-BB/TS/44 1/1X/2019 Tanggal : 18 September 2019 Perihal : Pengusulan persetujuan pembuatan dan penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango, tentang Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango. IL Dasar 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tenang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo: 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031: 5S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019. II. Pertimbanaan : Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan proses sistem perencanaan pembangunan daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif maka diperlukan aturan perundang-undangan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian yang akan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsetif, serta pengenaan sanksi yang akan di evaluasi dan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ill. Kesimpulan Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan dasar hukum berpijak, untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan penataan ruang daerah dimaksud dalam bentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango. Iv. Saran: Mohon petunjuk dan persetujuan Bapak Bupati Bone Bolango untuk pembuatan dan penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango, tentang Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango dimaksud. Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk, atasnya disampaikan terima kasih. Uk k Lv Y " KEPALA BAPPEDA-LITBANG,
Nik Seakan " : v 4 Na ta v Naa 1 tr 4 Ae G3 ja Aa
Ber ah KEL KAA KK Kunmnny 1 x 1 x , x ' x ' 3 mn f LAN AKAL mM KAN NN mg - Dit an AN Tang AN 2g tan LSN Dae Se sega 2 0 jebaa
, , | k y Ie , , , KEMENTERIAN AGRARIA DAIN TATA RUANG/ N BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PE NGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENIGUASAAN TANAH , PENYUSUNAN INSTRUMEN LENGKAP 4 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RI JANG PADA SDEW N PRIORITAS DI WS LIMBOTO-BO LANGO-BONE . LAMPIRAN 4 . PETA RENCANA JARINGAI DRAINASE . KAWASAN PRIORITAS DAN AU PERINTIS Y KABUPATEN BONE BCJLANGO s1 Dag rona at utama) Batam - Nnivertat Traryeers: " Mercatar katana Bagan aan ana @retarsi ' : ! INDEKS PETA ' : 1 ' (2 Ibukota Kabupalan 0 somsEmbung @tukoto Desa DESA DUANO KECAMATAN SUWAWA TENGAH terntan Data, "PW Riza Ktovi #nboria Kan | DD. Baninekabwura Geri Piatu Pena Gorgntt ba 4 Hatun AT teng Rencana Kewanan astaga Perara Daan tart Pu Omar Tuan WIB 1996 WN Kumat Gowes aki Wlayah Sans Solar | "Was Dipta, Tanda Tangan Penyusun: PT ISITAMA DAYA SOLUSI Nomor Peta
& "5, Ea 3 fr AN, ui 2 - - N
PENYUSUNAN INSTRUMEN PENGENDALIAN pEmA MPA PRIORITAS Di ws LIMB DESA ULANTA PARU PETS KECAMATAN SUWAWA Ten
KECAMATAN TILONGKABILA DANAU PERINTISI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANA PENYUSUNAN INSTRUMEN LENGKAP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA SDEW PRIORITAS DI WS LIMBOTO-BOLANGO-BONE LAMPIRAN 7 PETA RENCANA PROGRAM PRIORITAS KAWASAN PRIORITAS DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO - - setan YNA YAN Ruang Terbuka Hijau JEM snsoa MEEN taon oma Sarana Pelayanan Umum na Perumatun Kepsanian Randan (PURI) Sarana rain OP JERSI Perumahan Kepada Sedang PUA Sutana Shmie Gean peruntukan Lainnya PLAI Pertanian Lahan Basah (KAS! Peranan Lahan Kena (BBB nota PLLA Putarnukan (PLAI Kolam ran Indusini Sik "Sort ikastri Kaca Manungan Perdagungan Gan Jasa GR secar (oa) sewa sin 40 Perdagangan dar Jana TEE Penempatan
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH |& KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ PENYUSUNAN INSTRUMEN LENGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANI PADA SDEW PRIORITA: DI WS LIMBOTO-BOLANGO-BON| ATURAN KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) ATURAN TATA MASA BANGUNAN bai sean, soda Ku js me ear pahagai - panapa & men 02 | Hr tegar Wana memar & Dana na ama TA Maut! kemani Takan Lean ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG Terate bera | tara laila 1 " 4 "tiote " sio: PETA PERATURAN ZONASI BLAD A1 A & KAWASAN PRIORITAS DANAU PERINTIS 9 189 320 KABUPATEN BONE BOLANGO INDEKS PETA KETERANGAN - : sm Urevnrsat Prupunran Marc (UTMI mukssi Dosa aa 20.0 / kece Pel eng ea iii Nanas yi, MIMAR Peranakan Kapadaton Rengah Seven Salin Dong Bi ( v fo Sumber Data 2 Saka Dia Kemasan Undang IKI pertanan Lanan Karng dar dang Ad : - - 2 Margunan Hata Kata Putararan tan Keeunan '& - vera A7 Amran Kaaaa MEI Crome GAS Pt Ip EK) she tin sie / Ia Bong kdanerw nya AAN cone ramen , | T
B1 £ KECAMATAN SUWAWA A2 KECAMATAN SUWAWA TENGAH PENYUSUNAN INSTRUMEN LENGKAI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANI PADA SDEW PRIORITA: DI WS LIMBOTO-BOLANGO-BON| BADAN PERTANAHAN NASIONAL " DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN yak. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 2 PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH PETA PERATURAN ZONASI BLAD A2 KAWASAN PRIORITAS DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO INDEKS PETA " - h-3A9 Nengara seaetan Dnutnga Prona Darma kulit ATURAN KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN ATURAN TATA MASA BANGUNAN KECAMATAN SUWAWA awal IN ET : ?
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KECAMATAN TILONGKABILA Bi KECAMATAN SUWAWA PENYUSUNAN INSTRUMEN LENGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANI PADA SDEW PRIORITA: DI WS LIMBOTO-BOLANGO-BON BADAN PERTANAHAN NASIONAL" DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH & ATURAN KETENTUAN KEGIATAN ATURAN TATA MASA BANGUNAN ATURAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG en mna as damai . - ga man Lv an "aku" matte | Tana Dina Mang Tan mena Tel alk uli Tar aaan an 2 5 Pa $ $ Az PETA PERATURAN ZONASI BLAD 81 KAWASAN PRIORITAS DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO INDEKS PETA Lk) Siumet Brata Dengrat . Burnber Data " Pata Papan Marni lresermean Ska 8 ar Inwas Dita 3018 UT (EDS 81 UTARA) TAGKAN , MN | perda Prem Mo 8 Taun 2017 tentang Nerwana #,awena! Gtutega Pure Darma Lenbeae Pata Danar oke Hip4 3006, BPI Kamar Gormtatn 30000, Mic tangunan Si) pet tinganan Putaran MERE Penebar Penmtah
Pemanfaatan yang diperbolehkan/ diizinkan Pemanfaatan yang TIDAK DIPERBOLEHKAN Pemanfaatan yang TERBATAS T1: Diperbolehkan secara terbatas dengan luas pemanfaatan di lantai dasar tidak boleh melebihi 5-1096 dari total luas lahan perencanaan T2: Diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait T3: Diperbolehkan secara terbatas pada radius dan/ata luas dan/atau jumlah tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (ITBX) Pemanfaatan yang BERSYARAT B1: Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait. B2: Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi TKPRD dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung dan mendapat ijin dari dinas terkait, B3: Diperbolehkan dengan syarat wajib mengelola limbah dan/ atau memenuhi persyaratan perizinan yang diterbitkan oleh intansi dan/atau dinas terkait B4: Diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan telah memenuhi persyaratan Spot Zoning dan Growth Control BS: Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait PERUMAHAN Kawasan 1|Rumah tunggal 2|Rumah kopel 3|Rumah deret 4|Townhouse S|Rumah susun rendah 6|Rumah susun sedang 7|Rumah susun tinggl 8|Asrama 9lRumah kost. 10|Panti jompo MIPanti asuhan 12|Guest house 13/Paviliun 14|Rumah dinas 15IRumah Sederhana 16lRumah menengah 17IRumah mewah IE PE PP PPP PR KK Kera ee ra ARK 18|Rumah adat de ae ee ea aan PE KA PPAP PI KI - TPERDAGANGAN DAN JASA 1IRuko 2|Warung 3iToko 4|Pasar tradisional Kara x In Kala xXx ix SIPasar lingkungan ejbaloah xXx Ik dear Xx ix Kr KKR Dela Ka Kira xx KIKI xx PEP Pe aa Kejrei aa pe perapian x Page 1 delraaa x In rejaoad xXx ix Kapan peer per pebee Kelana aan sereal a PEP Pee x PE EP er rai x PEP pe Paha PE pa era PEP ek PEP PPn aer xXx In peleeloah x Ia Xia x In Kiper xXx In rela xXx Ix aral xXx ix 22 2 (HA: xx Xx ix
6|Penyaluran grosir 7IPusat perbelanjaan 8|Supermarket 9lmai - 10fPlaza Kielai ia tilPerkakas 12|Jasa Makanan dan minuman 13|Peralatan rumah tangga 14|Hewan peliharaan 1S|Alat dan bahan farmasi 16)Pakaian dan aksesoris 17IPeralatan dan pasokan pertanian PE ore pra paoaa Kala ra Hoa alan Hee pe rela 18lTanaman 19|Kendaraan bermotor dan perlengkapannya 20|Jasa bangunan 21|asa Lembaga keuangan 221Jasa komunikasi 23|Jasa pemakaman 24|Jasa riset dan pengembangan IPTEK 25|Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang 26|Jasa bengkel 27IspBU 20|Jasa penyediaan ruang pertemuan 29|Jasa penyediaan makanan dan minuman 30|Jasa travel dan pengiriman barang 31jasa pemasaran properti 2|Jasa perkantoran/bisnis lainnya 33|Taman hiburan 34|Taman perkemahan 35)Bisnis lapangan olah raga 36|Studio ketrampilan 37|Panti pijat 38|Klub malam dan bar 39|Hiburan dewasa lain 40|Teater 41|Bioskop 421Restoran ejaan ea ea ae Pee Pa pax PEP PPP Pe ak Keenan PEP GG XI - ba x Sr PEN PPPA PAR PEP PP aer ana XiaIkpdx Kap x 43|Penginapan hotel 44IPenginapan losmen 45|Cottage 46|Salon 47|Laundry 48|Penitipan hewan 491Penitipan anak PERKANTORAN 1|Kantor pemerintahan pusat 2|Kantor pemerintahan propinsi 3|Kantor pemerintahan kabupaten 4|Kantor kecamatan MEP PPP KP PPP PPP PPP KPAI KPA Ko Pep aaPelx Ka Pa ee Pee aa Ko PP IK KPA PPP PPP PPG Pa Xx Peer PEP PPP PPP PPP PPP XI Pre MEP PPP PPT PPh XP a PE Pe PPP Poo aah Pee PEP PPP PP PP ex Peel PEP PPP PAK Ko Pera Meera PPP EP ak MPA PPA KK Pel ME KPA Ka Xialaia "x x x x maret Sp PP ea Kepala alkali peer aa Riki xii alan Kikil XixixIx Kikan deler peler a Xia Xixkiaix KPAI RI Pejpe an Sea rea Kiai aa Kara KIKI Page 2
M3 ejE3S Nas! S|Kantor kelurahan 6/Mabes polri 7|Pokda 8|Polrestabes 9|Polsek 1Ol Kantor swasta Kala ala Kara Kere Karl ak Ka Rx pp ai KIRI RN KK Kel arina Ae Pera pe bebeeae ae per x Kiai ala Ipa pr pe Peer Kala ak D. INDUSTRI Makanan/minuman Tekstil 1 2 3|Tembakau 4|Pakaian Jadi S|Pengemasan barang beam 7ikertas 8| Publikasi dan percetakan 9lMinyak dan batu bara 10|Bahan kimia dan produknya MfKaret dan plastik 121Produk mineral non logam 13|Produk logam dasar 14) Produk logam olahan 1SIMesin dan peralatan 16|Mesin perkantoran 17|Mesin dan perlengkapan elektronik 18|Peralatan medis,jam,instrumen optik 19)Alat-alat kendaraan bermotor PEP PPP PPP RK PE PPP PPP aa PER PPP PPP PRP PE PP er aa alxa PE Pe Pera x 201Furniture dan manufaktur PEP Pee aa kia PEP PP PPPA PKK Daur ulang 22|Polutan PEP PP AP PP AIR 23|Non polutan 24|Mengganggu transportasi lingkungan lainnya x 25| Tidak mengganggu transportasi lingkungan lainnya MPA Pee eee re e PEP PPP PPP Pe PEP PPP Pare PEP PPP PPG PP dl PEP PPP Peak MP PP TT ex APP PPP PPP ea PEP PPP PPP PP PEP PP PP PA PPP PPI Pe pa Pe Pee ee ee ee ea Pe Pe ea aa aaa PEP PP PPP PPPA RR KP PPP PP PPK Keppaoa on - x ear x Keei xgx Kiai Xixiki ae & PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL TK sD SMP - lulmit SMA/SMK S|Perguruan tinggi/akademi 6|Rumah sakit tipe A 7IRumah sakit tipe 8 8|Rumah sakit tipe C 9jRumah sakit tipe D ear Hehe Kiai na aer a 10|Rumah sakit bersalin TlRumah sakit gawat darurat telLaboratorium kesehatan 13|Puskesmas 4|Puskesmas pembantu KPA KA arak MK Pr apa x 15)Posyandu 16|Balai pengobatan 17|Pos kesehatan PEP PP pax PEP PP PP rai a PEP PPP Pala PEP PPP PIK KPA KP er er akn PEP ea PEP PP RP Pp aa PEP Pearl aa KE PP RP PA ae xi PEP PPA PPP PP KPK PEP KA PP PPP KP KK PEP PE PPP ARK DE PPP PP KKR PE rt Pp rare rr are KP ee Papa
18/Dokter umum 19/Dokter spesialis 5 21 Poliklinik 22|Klinik dan/atau rumah sakit hewan 23|Lapangan olah raga 24|Gelanggang olah raga 25|Gedung olah raga 26|Stadion 27|Masjid 28|Gereja 29|Pura 30|Vihara 31|Kelenteng 32|Langgar/mushola 33|Gedung pertemuan lingkungan 34|Gedung pertemuan kota S|Gedung serba guna 36|Balai pertemuan dan pameran mina informasi Ilngkungan 38|Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan 39|Terminal tipe A 40| Terminal tipe B 41|Terminal tipe C 42|Stasiun 43|Pelabuhan 44|Bandara umum 45 Bandara khusus 46|Lai parkir umum F. RUANG TERBUKA HIJAU 1|Hutan Kota X Xx X X Xx X Xx X X X Xx 2|Jalur hijau dan pulau jalan 3|Taman kota/lingkungn 4ITPU Xx Xx X X X Xx X X X X Xx Xx X X X X X X X 5 6 x PEP PPK 2 bae pepe pe aa PEP PPA RK Aek xx - x Deo oeee be bee bebe oa bebe PPPA PPPA PRIA Webebe be bee ee ae ee Kaji aa kala MEP PPAP KR Kap ra Ka PEP PP PPP PRP PPP eri SP PPP PP PPP PPP ea PEP PP PG PPP PPP PG PPP ia PPPA PP PP reiki Pe PP Pe Pe Pe ee aaaaa PEP Pe Pee ehi a PEP PPP PPP PPP PPP KK ee PP ix KEP PA PPP PPP PP PR KEP PP Per Per Pep r peperree rx PE ee xx " x x x Sempadan/penyangga IPekarangan X Xx X Xx Xx X X X Xx 7|Hutan serbaguna X x X x x Xx x x x 8|Agroforestri X Xx Xx X Xx X x X X G, RUANG TERBUKA NON HIjAU IlLapangan X X X 2|Plasa 3|Tempat parkir X X X X 4|Taman bermain dan rekreasi X X X SfTrotoar PERUNTUKAN LAINNYA 1|Pertanian lahan basah 2|Pertanian lahan kering 3|Holtikultura 4|Tambak SIkolam Riski Pi x x - " x pera x x " " Kelapa 2 ee oa xaix Ker Pep ra Kiai peri aa Kiara era aa Kei aa Kelor ea Xia aa Kikialaia aa aa Pejaraaa deh era Kiai Page 4
Tempat pelelangan ikan Perkebunan tanaman keras Perkebunan agrobisnis o)-joja Lapangan penggembalaan Ol Pemerahan susu Ti kandang hewan 2|Tambang mineral dan batu bara 13|Tambang minyak dan gas bumi 14| Tambang panas bumi 1S|Pengambilan air tanah 1G|Wisata alam 17IWisata buatan PEP EK PKI xx MEP PPPA PK Sepele ar " Pt x " 18|Wisata budaya g PERUNTUKAN KHUSUS Ep PK iItes 2lDaur ulang sampah pe peer x PEN et Me ai aa K PEP PP PPP PEP Pr Pra aa PEP Per read a pe Perairan PEP PPP red alaik PEP PEP PPAP RPP RK PEP Paper Kiai apa Xx xx Pejreda a ax Kiai Pep paa Mp KP ee ea Apa Prank lahan sampatvlilmbah x Xx x " x x x ba Penimbunan barang bekas 1 6|Rumah pompa 7| Pembangkit listrik Kala aa KIKI KK ea an xixikis Ka ai ara Kiai "ian Kixiaink sepele Kera xixIikixina Xixikin U. ICAMPURAN 1ISuperblok x xx 2|Stasiun terpadu x x " x "x xx x xx xx x x " x x " x x 3|Taman pintar Page 5
Tabel Insentif & Disinsentif JENIS INSENTIF : - IFI : Insentif Fiskal - Pengurangan/Keringanan Retribusi JENIS DISINSENTIF NN , , - IF2 . Insentif Fiskal - Pembebasan Retribusi - DFI : Disinsentif Fiskal - Pengenaan Pajak Yang Tinggi F3 : Insentif Fiskal - Keringanan Pajak - DNF1 : Disinsentif Non Fiskal - Kewajiban memberikan kompensasi/imbalan LINFI : Insentif Non Fiskal - Pemberian Kompensasi -DNF2 : Disinsentif Non Fiskal - Persyaratan khusus dalam perizinan -INF2 : Insentif Non Fiskal - Subsidi Silang -DNF3 : Disinsentif Non Fiskal - Pembatasan penyediaan Sapras .INF3 : 'Insungf Non Fiskal " Kemudukan:Persinan -DNF4 : Disinsentif Non Fiskal - Pemberian status tertentu dari pemerintah - INF4 : Insentif Non Fiskal - Pemberian Imbalan -INF5 - : Insentif Non Fiskal - Sewa Ruang MI Non insentif/ disinsentif Bae Kiiione Bolango No:9/2013 Tig PBB Perdesaan dan Perkataan - INF6 : Insentif Non Fiskal - Urun Saham - Perda Kab.Bone Bolango No,3/2016 Tig Pengelolaan UMKM - INF7 : Insentif Non Fiskal - Penyediaan Sapras - Perda Kab.Gorontalo Utara No.11/2017 Tig Pengelolaan Pajak Daerah - INF8 : Insentif Non Fiskal - Pemberian TPZ-Spot Zoning " Peradaban mr Me Tata cara pemberian pengurangan, - INF9 : Insentif Non Fiskal - Pemberian TPZ-TDR - Rapermen Insentif Disinsentif Tahun 2018 IA. PERUMAHAN 1IRumah tunggal 2IRumah kopel 3|Rumah deret 4|Townhouse SlRumah susun rendah x x x x " x x Pi x x x x x x " x x 5|Rumah susun sedang 7ikumah susun tinggi 8|Asrama 9lRumah kost 10fPanti jompo MIPanti asuhan 121Guest house 13/Pavillun 14|Rumah dinas 15|Rumah Sederhana 16|Rumah menengah 17IRumah mewah 18|Rumah adat 18. (eeronGaNGAN DAN JASA Ruko 1 2|Warung 3|Toko 4|Pasar tradisional 5fPasar lingkungan 6IPenyaluran grosir 71Pusat perbelanjaan 8|Supermarket £ jeli alel Kixixix Kiran Perri ara Rian x x xx xx 2 Pa Pra £ Jala aa ee lala Ko Pepe pax RP Pa ara RK Pee ea PPPA KPPN KPK x x MK PPP PIK 2 PPP RPP RK 2 Pee ee erik Ko PP PR 2 PPP PPP IK aieixieiai Kai aga x x x x xx - ti x " Kikil Kk PEP PPP Kejar rr APA PAAK PAR Kr ap PEP pera KR K Pepe araa Pp pra Eee ee ea KEPRI KPA PEP PAPAN XKIixIixaIiksiIxk
9|Mal OfPlaza Tilperkakas 2|asa Makanan dan minuman 13|Peralatan rumah tangga 4|Hewan peliharaan 1S)Alat dan bahan farmasi 6|Pakaian dan aksesoris 17IPeralatan dan pasokan pertanian 8|Tanaman 9|Kendaraan bermotor dan perlengkapannya 20|Jasa bangunan 21|asa Lembaga keuangan 2|Jasa komunikasi 23 Jasa pemakaman 4|jasa riset dan pengembangan IPTEK 2S|Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang 26|Jasa bengkel 27|SPBU 8|Jasa penyediaan ruang pertemuan 9|Jasa penyediaan makanan dan minuman 30|Jasa travel dan pengiriman barang 31jasa pemasaran properti 2|lasa perkantoran/bisnis | nya 33|Taman hiburan 4|Taman perkemahan 35 Bisnis lapangan olah raga 361IStudio ketrampilan 71Panti pijat 38IKlub malam dan bar 39|Hiburan dewasa lain 40/Teater 41|Bioskop 421Restoran 3|Penginapan hotel 44|Penginapan losmen 45|Cottage 46|Salon 47|Laundry 48|Penitipan hewan 9|Penitipan anak PERKANTORAN Kantor pernerintahan pusat Kantor pemerintahan propinsi Kantor pemerintahan kabupaten Kantor kelurahan 1 2 3 4|Kantor kecamatan 5 6 Mabes polri Polda 7 8|Polrestabes PPAS NS e PEP PPA Hap lalai KPA ep aa PE oa rae Kep r a 1 MEP PPP PRP PRP PPP Pa Sejak Pepe x x Kelainan PEP PE PPP PP RK Kala a KPR KIKI RI KPK xx 2 Po Po PPP ae Peer ee Pe Pe Pe Pa Pe Pee Pe PPI Pee aa SEP EP PPP PPP PPP PPP KPK PPP PPP PP PPP ae APP PPP PP PPP PT ai PEP PP PPP PP PPP PAR PPP PPP PP PAK PEP PPP PP PP ee PEP PP PPP PPP PP PPP PPP PPP PEP PP PPK KP pr aa KE PE PPP PPPA RRI RK PEP PP rae ppap KPRI Ka "x x x " x EP PPI PPP Ik PEP PP PPG Pe Pra xx Kar ea ka xKixixkik Xixix Ke ai aa x Ke ee ax per peeelal ia Kiper aa a Ka rae KK MKeeea aaa PE pr Kajari ai Kere Pee PEP PPP Se Pe ea KEPRI Ker kia IE rr Kejar ai KR KK
9|Polsek 2 Olkantor swasta ng #PIS Nas PIPYS Nds | Lerasnas (| 7" " ka 1|Makanan/minuman Tekstil x Tembakau Pakaian jadi K. kertas 2 3 4 SIPengemasan barang 6| 7 8 Publikasi dan percetakan 9|Minyak dan batu bara 10|Bahan kimia dan produknya MIkaret dan plastik 12|Produk mineral non logam 13|Produk logam dasar 14|Produk logam olahan 15IMesin dan peralatan 16|Mesin perkantoran 171Mesin dan perlengkapan elektronik 18|Peralatan rnedis,jam,Instrumen optik 9Alat-alat kendaraan bermotor 20|Furniture dan manufaktur 21|Daur ulang 22|Polutan PEP PP PPPA RK PEP PPP PPPA Ke pe ee ee ak KPA Pe Pe Pee apain (ee pa prada Kp pepe a PE PP PPP PP PP PIPA PP 23|Non polutan 24|Mengganggu transportasi lingkungan lainnya x x x 25ITidak mengganggu transportasi lingkungan lainnya PEP PP PP PPP rr PP PP Pee Per Perpres ea Pe Pe Pa Pee Pe Pe Pe ea ara PEP MP PP PPP PPP PPP PPPA pelari Karir ella bea aren Kelapa ad aa aa pera 2 PEP PPP PPP ea aira PEP PPP PPP PTP PPP PK PEP PPP ee aa PEP PPP PP PP era MEP PP Pee Pee aa PPP Pe ana PEP RRT Pera ee PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL TK SD SMP Perguruan tinggVakademi 1 2 3 4ISMA/SMK 5 6 IRumah sakit tipe A 7IRumah sakit tipe B @lRumah sakit tipe C SlRumah sakit tipe D Kiara Kap 1OlRumah sakit bersali 11|Rumah sakit gawat darurat 1 Laboratorium kesehatan 13|Puskesmas 4|Puskesmas pembantu 1S|Posyandu 16|Balai pengobatan 17|Pos kesehatan 181Dokter umum 19/Dokter spesialis 20|Bidan 21|Poliklinik PEP PPP Para Kep ep Per Per Per Perpres xx Pee Pe aa ea ak PEP PPT KP PPP IR IK peer area KP PP PK PEP PPT KPPN KP IR PE PP PA Per PAK PEP PPP PP PK MEP PP PPI ka - - 2 - Kera Kixiki PEP EP MP PPP PP RR Pp Pee PEP PRP PA Peak Pp Pep ae PEP PPP ank PEP PP PPAP Pra xix PEP PPP PP Pedia MEA
" 2|Klinik dan/atau rumah sakit hewan 23|Lapangan olah raga 24|Gelanggang olah raga 25|Gedung olah raga 26|Stadion bei xx x xx x 271Masjid 28|Gereja 291Pura 30/Vihara 31|Kelenteng " MEP PPG KEP Pp KI PER Pain KELAPA RI KPAI K Xxxx x 32|Langgar/mushola - 33|Gedung pertemuan lingkungan 34|Gedung pertemuan kota 3S|Gedung serba guna 36|Balai pertemuan dan pameran 37IPusat informasi lingkungan 38|Lembaga sosial/organisasi kernasyarakatan 39|Terminal tipe A 40|Terminal tipe B - x x xx 41/Terminal tipe C 42|Stasiun 43 Pelabuhan 44|Bandara umum 45 (Bandara khusus 46|Lapangan parkir umum FF, RUANG TERBUKA HIJAU Hutan Kota X X Xx X X X Xx X X Xx Xx X X X X X x x x PE er PEP PGI KIR PEP PEP IR MEP PA PPP K" KEP A K MEN PPP Kala aki Kk Riri Ka Kejar depo PEP PP PPP aan PEP PPP PPP ee ee MP PR Perak PPPA PPP PPP PPP PPP PPK MEP Pe PP ak SEP PEP PPP Pr Pr ra aa x x PEP PEP PEP PP PPP Me aa ee Pe Pe Peka KE PPP Pee pr KA PE PPP PPP PKP HH Ri PA Pre Pp er aa Jalur hijau dan pulau jalan Taman kota/lingkungn TPU X X X X X X Xx Xx X X X X X X X X X Xx X 'Sempadan/penyangga Pekarangan X X X X X X X X Xx Hutan serbaguna Xx X Xx Xx Xx Xx X X X roforestri Ko NX Xx ox ho x Na XI xx T x G. RUANG TERBUKA NON HUAU Lapangan X X X Plasa Tempat parkir X X X X Taman bermain dan rekreasi X X X Trotoar H, PERUNTUKAN LAINNYA Pertanian lahan basah Pertanian lahan kering Holtikultura Tambak Kolam ITempat pelelangan ikan Perkebunan tanaman keras Perkebunan agrobisnis Lapangan n penggembalaan Nm en ono x x " x x xx eren x Pat x " Kiai "ee erjan EP KKR x pepe Ep aa api KEP API PE GK PE Aa HE rar rere PEP RK Mp aneka See ee Peer PE pra IK PE ra aa IE EP KPA PPA ee ee k He ra oa Kp pe area - Infafehafol-lolja SEP or ba x xx Kera :
2 Pemerahan susu TilKandang hewan 12|Tambang mineral dan batu bara 13|Tambang minyak dan gas bumi sz Tambang panas bumi An Pengambilan air tanah 2 era x . 2 Wisata alam 7|Wisata buatan (5) 2 Wisata budaya PERUNTUKAN KHUSUS TPS Pd x x " bi xx x x 1 2|Daur ulang sampah 3|Pengolahan sampah'limbah Kiai aa Kelar aral ai Kixikir Ke perairan Meki KIRI 4|Penimbunan barang bekas SJBTs Ep peraga a 6lRumah pompa 7|Pembanakit listrik Xx X X X X Xx Xx Xx (CAMPURAN Superblok X Xx Xx Xx X Xx x X x "x x xx x x x x xx x " xx x 2 " Stasiun terpadu x x x x ta x x xx x Pe xx x x Pd x x x x x x x - - .HTaman pintar X X X X X X X X X X X X X X Xx Xx X X Xx X X Page 5
Tabel Perizinan Pemanfaatan Ruang Kode Jenis Izin Keterangan Kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan di tingkat Kabupaten/Kota: Kegiatan yang wajib izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kegiatan yang sesuai peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, IL Izin lokasi Kegiatan yang lokasinya berada dalam satu Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kesesuaian kegiatan, lokasi, dan ketersediaan penggunaan tanah yang dimohonkan dengan peraturan zonasi pada masing-masing komponen ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota. IP Izin prinsip IPT Izin penggunaan pemanfaatan tanah IMB Izin mendirikan bangunan Kegiatan yang wajib Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah: Kegiatan yang sesuai dengan peraturan daerah wajib memi zin mendirikan bangunan. IRL Izin pemanfaatan ruang lainnya Berdasarkan ketentuan sektoral dengan mengacu pada peraturan zonasi yang dimuat pada rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Kawasan Ib Xx xx x x " x x 1|Rumah tunggal X X X X X X X X z|tumah kopel X X X X X X X X X Xx X X Xx X X 3Ikumah deret Xx Xx X X Xx X X X Xx Xx Xx X X X Xx X Xx 4|Townhouse X X X X X X X X X X Xx X X X X X X X X X X S|Rumah susun rendah X Xx X Xx X X X X X X X X X X X X X X X sftumah susun sedang X X Xx X X X Xx X X X X X X X Xx X X X X "kuman susun tinggi X X X X X X X X Xx X X X X X X Xx X X X slasama X X X X X Xx X X X X X X X X X alkuman kost X X X X X X X X Xx X X X X X X OfPanti jompo Xx Xx Xx X X Xx Xx Xx X Xx Xx X Xx Xx Xx X X NPanti asuhan X X X X X Xx X X X X X X X X X X Xx 21Guest house X X X X X Xx X X X X Xx X X X 13 Paviliun X X Xx X X X X X X X X X X X X X X X X X X WiRumah dinas X X X X X X X X X X Xx X X X #s|rumah Sederhana X X X X Xx X X X X X X X Xx is|tumah menengah Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx x Xx Xx Xx Xx 7lRumah mewah X X X X X X X X X X X X Xx X X X X X Xx X X 1elumah adat x x x x X x x x x x x X X x x x 2 TPERDAGANGAN DAN JASA 1fuko X x x x x x x x x x x x x Pagel
PU 2|Warung 3|Toko 4|Pasar tradisional 5IPasar lingkungan 6lPenyaluran grosir 7IPusat perbelanjaan 8|Supermarket a Mal 1O|Plaza Perkakas 2 Jasa Makanan dan minuman 3|Peralatan rumah tangga s Hewan peliharaan S|Alat dan bahan farmasi " Pakaian dan aksesoris 7|Peralatan dan pasokan pertanian 2 Tanaman " Kendaraan bermotor dan perlengkapannya 20|Jasa bangunan " 1Hasa Lembaga keuangan N 2 Jasa komunikasi 23 |Jasa pernakaman 24|Jasa riset dan pengembangan IPTEK 25 Jasa perawatan/perbaikar/ renovasi barang 26|asa bengkel 271SPBU 28|Jasa penyediaan ruang pertemuan 29|asa penyediaan makanan dan minuman Page 2
P3 - Jasa travel dan pengiriman barang - - Jasa pernasaran properti 32 Jasa perkantoran/bisnis lainnya 33|Taman hiburan 34|Taman perkemahan 35 Bisnis lapangan olah raga 36|Studio ketrampilan 37 (Panti pijat 38|Klub malam dan bar 39|Hiburan dewasa lain 40|Teater 411Bioskop 42 | Restoran 43/Penginapan hotel 44|Penginapan losmen 45|Cottage 45|Salon 47|Laundry 48|Penitipan hewan X 49|Penitipan anak PERKANTORAN 1|Kantor pemerintahan pusat 21kantor pemerintahan propinsi 3 kantor pemerintahan kabupaten alkantor kecamatan Kantor kelurahan IMabes polri x 5 6 71Polda 8IPolrestabes K pia Xx Xx jai x x lalai x xXx jeje Xx XX Inai x Xx IxixI x ee Pe xXx Xx Iaixi xx an Polsek 2 OlKantor swasta INDUSTRI rela "e xXx Ino x xXx Inlai x £ lalai xXx " Poeloeh "e x£ lalai xXx xX Iki xXx xX papi x Xx Iniri x 2 YreIoah Makanan/minuman - - - - 2Tekstil Page 3
3|Tembakau | Iwa ereys CIPIS Nd5 4|Pakaian jadi - SiPengemasan barang Glkayu 7ikertas B|Publikasi dan percetakan 9lMinyak dan batu bara 1OlBahan kimia dan produknya TKaret dan plastik 121Produk mineral non logam 13|Produk logam dasar 14|Produk logam olahan 15|Mesin dan peralatan 16/Mesin perkantoran 17|Mesin dan perlengkapan elektronik 18|Peralatan medis,jam,instrumen optik 19)Alat-alat kendaraan bermotor 20|Furniture dan manufaktur 211Daur ulang 22|Polutan Soe loeae Pororo Pe Pee oa ee oeoe el ee ee Pe PP Pa PEP PP PPP KPK 23|Non polutan 24|Mengganggu transportasi lingkungan lainnya Sr Painan Be PPP PPP PPs x DE PP KP KPI K PEP PG PPP PPP IPP Kera Pee Pe ee Peeeaee ePaper aa PEN PP PPPA PIK 1 PEP PPP rar Kixiai ak xxx pepe oe ea Kelalaian ea Peer - op pe bbeelk esay Tw " Bg pepper jpejasipejorjpeppelprpepoehoe jari segan pe el 3 an PEP AP Pe ee ain PEP PPP PP Ai PEP PPP PPP Pari x PEP PPP PPP aan PPAP PPP ee ke KPR Rp KP Pee PPAP PAP ee ee ee Tidak me u transportasi lingkungan lainnya PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL AITK 2lsD 3ISMP 4ISMA/SMK 5IPerguruan tingg/akademi 6|Rumnah sakit tipe A x 7IRumah sakit tipe B - BiRumah sakit tipe C glRumah sakit tipe D toftumah sakit bersalin RK Ielraleir xXx x Ieelreloeiai Xx "x Jeleleelal x £ pelalagai xXx X Ialaaga x XX Ialalapa Xx 2 Pra RK pereyoga xx Xx page xXx NRumah sakit gawat darurat 2 Laboratorium kesehatan 3|Puskesmas 14|Puskesmas pembantu 15IPosyandu jan | pengobatan 17|Pos kesehatan RK tah xXx IX Xx lai x" ix XX Ixi x In: x Isl x Ik Ia x Ix x lei x Ik Xx Ini x Ix Page 4 Ka Kelar Ke KIR 2" Ppribeloeoe xx Isieiaiaki x X IalaiaPpi Xx X jeje xXx "£ Pelari Xx " Preeregra xXx " Ioeh xx ix RR Isi x In Xx pai x In XX Ia x In Xx Iki x Ix Xx Ii x Ixz
18IDokter umum X X Xx X X X X X taloorer spesialis x x x x X X x x zofeidan X X X X X X X X "portinik " " 2|Klinik dan/atau rumah sakit hewan 23|Lapangan olah raga 24|Gelanggang olah raga x bi 25|Gedung olah raga 26|Stadion ear KIRI re Pore X Pi xXx jeloind x x£ pi xXx Ieloir xXx RK Iki x Ixpial x 2 Pi Peebebei "x X IRI Xx jalal x XI xXx jalal x x bel xXx Peer xXx xX bi x Ike x " Pel ee Peelbeiai x bi X Iri xXx pap x xx Ial x jelebel x X Ia xx pelapg xXx xX Ii Xx Ie Xx 27Masjid 28|Gereja 29|Pura 30|Vihara xXx Ialxix xx belia " Peel xXx Ixikix 31|Kelenteng X Ielxiki x xX Pena xXx X jalkpsi xXx RK pap x XX pelaeio x X fjalkap3I xXx 2 Pee x x x£ pepe xXx xX Iajage xXx " lela Xx xK Ialap x 32|Langgar/mushola x x xx xx x " xx xx " x " x x P3 " x 33|Gedung pertemuan lingkungan 34|Gedung pertemuan kota Xx X Xx X X Xx X X X X X X Xx Xx X X Xx Xx Xx X Xx 35|Gedung serba guna " X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x xx x x xx x x "x x x x 36|Balai pertemuan dan pameran 371Pusat informasi lingkungan 38|Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan 39|Terminal tipe A 40|Terminal tipe 8 41|Terminal tipe C 42 Stasiun 43|Pelabuhan 44|Bandara umum X pelk Xx jalar XX IKI Xx Isak 45|Bandara khusus peler Ko Perri Xx x£ Jelaiai xXx Pele Xx XX peler Xx Pir Xx XX Pele Xx pra xXx XX pepe Xx Pepe xX RK Pr Xx Pee "e Xx jalal Xx pir xXx Xx telaga Xx jepagkIki xXx Ko jer Xx Pepe xXx Rx Pele Xx Pelalap xXx R peler Xx Ie xXx 46|Lapangan parkir umum RUANG TERBUKA HIJAU TlHutan Kota X x X X X x X X X X X X x x x xx 2Jalur hijau dan pulau jalan 3|Taman kota/lingkungn 4itpu X X X Xx X X Xx X sg X X Xx Xx X Xx X X X Xx S|Sempadan/penyangga 6|Pekarangan Xx X X X X X X Xx X Page 5
7|Hutan serbaguna 8|Agroforestri RUANG TERBUKA NON HUAU AlLapangan 2|Plasa - Tempat parkir 4|Taman bermain dan rekreasi SiTrotoar PERUNTUKAN LAINNYA 1 Ia x x Ig Pertanian lahan basah Pertanian lahan kering Holtikultura Tambak x x Tempat pelelangan Ikan Perkebunan tanaman keras IPerkebunan agrobisnis 1 2 3 4 S|Kolam 6 7 8 9 Keain KP pa ILapangan penggembalaan O|Pemerahan susu s 1IKkandang hewan 12|Tambang mineral dan batu bara - 3|Tambang minyak dan gas bumi s Tambang panas bumi PE ee Pera x - Pengambilan air tanah 6|Wisata alam r Wisata buatan PE RR PPPA RR PEP PPP APP " 2 Wisata budaya PERUNTUKAN KHUSUS See Peer KPA Peer Xx KEP PPP APP Xx PEN EP PPPA AIA Xx PEP PPP PIPI xXx PEP KPPN KPI xXx See ear PEP PRP ra era ear pa aral xx PEP PPPA Xx ME ea ae aeeiai Xx TPS Daur ulang sampah x x " ba x xx x x Kera SE aa Keira KIRI RR KP PG arak PEP PPP APA PPG Ri x x x x x "x Ye: 7 2 3|Pengolahan sampah/limbah 4|Penimbunan barang bekas SIBTS 6lRumah pompa 7|Pembangkit listrik ear Ker KR Kala a Xia Kpreypgn xXx x Naina Dejan Kepeaan Xxxx xKixixkin Rela xXx Kg ala CAMPURAN 1ISuperblok x 2|Stasiun terpadu x x x Pe " " x " x x " x x x x x 3|Taman pintar